Pertanyaan: Kami di Kuwait dilakukan pemilu untuk memilih anggota “Majelis Ummah” (DPR). Sejumlah kabilah melakukan pemilu local untuk memilih beberapa calon dari satu kabilah, lalu mereka memilih satu orang untuk diikutkan pemilu anggota DPR yang tujuannya adalah agar keterwakilan kabilah dalam DPR lebih banyak. Kabilah hanya memiliki komitmen moral untuk memilih calon yang lolos dalam pemilu lokal, namun tidak melarang untuk memberikan suara kepada selainnya. Walaupun jika memberi suara kepada selainnya boleh jadi tidak berani terang-teragan, tapi ada sebagiannya yang berani terang-terangan bahwa dia tidak komitmen. Pertanyaan saya, Apakah pemilu lokal ini merupakan bagian dari fanatisme kesukuan sehingga merupakan salah satu bagian dari jahiliah modern?

Jawaban: Alhamdulillah.Apa yang disebut sebagai 
    majelis perwakilan rakyat di dunia Arab dan Islam, nyaris tidak memiliki 
    pengaruh dalam menghentikan kerusakan dan menyebarluaskan kebaikan. Bahkan 
    umumnya, apa yang diinginkan pemerintah umumnya, itulah yang direalisasikan. 
    Sehingga peran majelis-majelis tersebut banyak yang kosong dari substansi; 
    Yaitu mengontrol orang-orang yang menyeleweng, membongkar korupsi dan 
    menyingkap pelakunya. Sehingga peran penting dari majelis tersebut adalah 
    melegalisir apa yang diinginkan penguasa, sehingga mereka di kebanyak Negara 
    hanyalah sebagai alat penguasa yang siap memenuhi setiap keinginan 
    pemerintah dan tidak mengontrol kelalaiannya.Kemudian apa yang kami 
    saksikan dari mereka yang mencalonkan dirinya untuk dipilih menjadi anggota 
    dewan, banyak yang mengherankan. Mereka sering berdusta dalam rencana 
    program-programnya padahal telah diketahui bahwa mereka tidak dapat 
    merealisasikan apapun, kemudian mereka membeli suara dan menuduh pesaingnya, 
    mereka keluarkan harta yang sangat banyak, lalu fanatisme partai atau suku. 
    Semua itu, dan masih banyak selainnya, perkara yang tidak diingkari 
    siapapun, meski berbeda derajatnya antara satu Negara dengan Negara lainnya, 
    antara satu caleg dengan caleg lainnya. Akan tetapi secara global hal itu 
    ada dan tidak diingkari.Syekh Saleh Al-Fauzan 
    hafizahullah berkata, “Adapun pemilu yang dikenal orang-orang pada masa 
    sekarang di berbagai Negara bukanlah system Islam. Di dalamnya terdapat 
    kekacauan dan kepentingan pribadi, pilih kasih, keserakahan, fitnah dan 
    pertumpahan darah. Dengan hal itu tujuan tidak tercapai. Justeru menjadi 
    sarana tawar menawar, jual beli dan propaganda palsu.”(Harian Aljazirah, edisi 
    11358, 8 Ramadan 1424 H)Meskipun demikian, sebagian 
    ulama yang mulia berfatwa kepada orang-orang baik yang memiliki ilmu dan 
    kepandaian untuk memanfaatkan posisi-posisi tersebut dengan tidak dibolehkan 
    melakukan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan sebagaimana yang telah 
    disebutkan. Bahkan sebagian orang berpendapat wajib karena pengaruh yang ada 
    padanya. Anda dapat membaca fatwanya pada jawaban soal no.107166Siapa yang memperhatikan 
    pendapat syekh rahimahullah dan dia bukan orang yang melakukan perbuatan 
    dosa, maka hukum ikut dalam pemilu lokal dalam kabilah kedudukannya sama 
    persis dengan pemilu anggota DPR pusat. Sebagaimana tidak boleh bagi orag 
    yang tidak dikenal kebaikan dalam agama dan amanahnya untuk ikut pemilu 
    pusat, maka hal itu berlaku pula dalam pemilu daerah. Maka hendaknya 
    seseorang tidak dicalonkan begitu saja hanya karena sukunya. Justeru yang 
    wajib adalah menjadikan syariat sebagai parameternya dalam menghukumi 
    seseorang dan dalam menentukannya untuk dicalonkan dalam pemilu pusat atau 
    lainnya. Bukan sebatas suka tidak suka atau menjilat.Sebagai pelengkap adalah 
    jawaban Syekh Utsaimin yang terkait dengan jawaban yang dilimpahkan 
    kepadanya mengenai pemilihan di Kuwait.Syekh rahimahullah ditanya, 
    “Bagaimana dengan pemilu lokal di antara kabilah ya syekh?”Beliau menjawab, “Sama saja, 
    calonkan orang yang kalian anggap berkualitas dan tawakal kepada Allah.”Liqoat Bab Maftuh (kaset no. 
    211, side B) Maka, yang wajib bagi siapa saja yang berpartisipasi dalam 
    pemilu agar memilih orang yang palik baik di antara calon yang ada dan tidak 
    boleh memilihnya dengan landasan fanatisme kesukuan, kota dan semacamnya.Wallahua’lam.

Sumber: Soal Jawab Tentang Islam