Pertanyaan: Saya menjadi warga negara yang melarang poligami, termasuk pernikahan urfi (sesuai adat/nikah sirri) pun dilarang, tidak mungkin diresmikan pada pencatatan sipil yang ada, namun bersamaan dengan itu, akad walinya belum siap secara sosial untuk menerima pernikahan model seperti itu bagi salah satu putrinya, maka bagaimanakah solusinya bagi seseorang yang sudah menikah yang mempunyai hubungan dengan seorang wanita yang mau dinikahi olehnya dengan model pernikahan di atas ?, saya memperhatikan ada salah seorang adik laki-lakinya yang berusia 25 tahun menyetujui rencana pernikahan kami, akan tetapi dia minta tetap dirahasiakan?

Jawaban: Alhamdulillah.Pertama:Kami tidak tahu kenapa 
	sebagian orang yang diberikan kekuasaan untuk mengatur urusan kaum muslimin 
	masih berani menentang agama Alloh, mereka tidak cukup hanya meninggalkan 
	hukum-hukum yang sudah Alloh turunkan, bahkan sampai menambahkan hukum yang 
	bertentangan dengan syariat-Nya, memerangi hukum-hukumnya dan 
	mengolok-oloknya, di antaranya adalah:Mempersempit ranah yang 
	dihalalkan oleh Alloh bahkan sampai melarangnya, menyebar-luaskan yang haram 
	dan menyetujuinya, kalau sekiranya ketidaktaatan  manusia itu hanya 
	berkaitan dengan dirinya, maka urusannya menjadi mudah, kalau sampai menjadi 
	undang-undang yang kuat, bahkan sampai ada yang diberi hadiah bagi mereka 
	yang melakukannya dan diberi sangsi bagi yang meninggalkan.Semoga Alloh memperbaiki 
	keadaan umat Islam baik mereka para penentu kebijakan atau mereka yang 
	menjadi rakyatnya, kalau saja mereka mau berfikir sejenak bahwa tempat 
	terakhir mereka adalah sebidang tanah yang sempit (kuburan), tidak ditemani 
	oleh para pembantu, ajudan, menteri, harta, mahkota, makanan dan minuman 
	mereka, pasti mereka mengetahui besarnya urusan tersebut, dan bukan masalah 
	yang bisa dipermainkan. Kalau saja mereka memikirkan akan pertemuan dengan 
	Tuhan mereka, maka bisa dipastikan mereka akan meninjau kembali semua urusan 
	dunianya, dan kalau kiranya Alloh mengetahui kebaikan ada pada mereka, 
	tentulah Alloh akan memberi hidayah kepada mereka.Kedua:Ketahuilah wahai saudaraku 
	penanya, anda tidak boleh menikahi wanita tanpa persetujuan walinya, 
	ketahuilah juga bahwa selama ada bapaknya maka adik laki-lakinya tidak bisa 
	menikahkannya, perwalian seorang bapak akan dialihkan jika dia memang 
	melarang anak perempuannya menikah dengan siapapun atau karena alasan yang 
	tidak dibenarkan oleh syariat dan masuk akal dan sejalan dengan syariat. Dia 
	menolak untuk menikahkan putrinya pada kondisi seperti yang anda sebutkan di 
	atas adalah perkara yang baik, masuk akal dan sesuai dengan syariat, 
	bagaimana anda ingin dia menikahkan putrinya dengan anda tanpa surat resmi 
	yang berlaku di negara tersebut ?!, apakah anda mengetahui akibatnya jika 
	pada kemudian hari terjadi masalah ?Mendokumentasikan akad nikah 
	–termasuk bentuk akad yang lain- bukan perkara bid’ah dalam agama, namun 
	lebih kepada maslahat mursalah (kemaslahatan umum) yang sesuai dengan 
	syari’at.Maslahat mursalah adalah 
	kemaslahatan umum yang dibiarkan, belum akomodir oleh syari’at dan belum 
	dinafikan, hukumnya kemaslahatan semacam ini dikembalikan kepada 
	kaidah-kaidah syari’at  secara umum, jika ternyata masuk kepada kemaslahatan 
	yang diakomodir oleh syari’at maka bisa dijalankan, dan jika ternyata 
	termasuk pada kemaslahatan yang tidak dianggap oleh syariat maka bukan 
	termasuk darinya.Syeikh Islam Ibnu Taimiyah –rahimahullah- 
	pada saat menjelaskan tentang definisi maslahat mursalah: “Adalah jika 
	seorang mujtahid berpendapat bahwa perbuatan ini akan mendatangkan manfaat 
	yang jelas, dan di dalam syari’at tidak ditemukan dalil yang melarangnya”. (Majmu’ 
	Fatawa: 11/342-343)Di dalam peresmian 
	surat-menyurat pernikahan terdapat beberapa kemaslahatan , di antaranya:1.Menjaga hak 
	seorang istri, untuk menetapkan mas kawinnya yang tidak dibayar kontan, 
	menyebutkan di dalamnya syarat-syaratnya, dan dia akan mendapatkan bagian 
	warisannya dari suami dan anak-anaknya.2.Memastikan 
	nasab anak-anaknya dari suaminya.3.Melarang akad 
	nikah lagi bagi wanita yang sudah bersuami, karena sudah berada di bawah 
	tanggungan suaminya.4.Menjaga hak-hak 
	suami dalam rangka penyebutan jumlah mas kawin yang telah diterima oleh 
	istrinya.5.Mencegah suami 
	untuk menikah lebih dari empat kali.Demikianlah banyak sekali 
	kemaslahatan yang tidak mungkin bagi syari’at melarang adanya pencatatan 
	resmi pernikahan, bahkan menjadi syarat dalam pernikahan untuk menjaga 
	hak-hak yang ada, dan mencegah kerusakan.Di dalam al Mausu’ah al 
	Fikhiyah (6/170):“Alloh –subhanahu wa ta’ala- 
	telah mensyariatkan untuk menulis (akad) dan disaksikan untuk menjaga 
	hak-hak yang ada, sebagaimana dalam firman-Nya:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ 
	إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ 
	) 
	
	البقرة/282 ، 
	
	(“Hai orang-orang yang beriman, 
	apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
	hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al Baqarah: 282)) 
	
	وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ) ،“Dan persaksikanlah dengan 
	dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang 
	lelaki”. (QS. Al Baqarah: 282)( وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ )“Dan persaksikanlah apabila 
	kamu berjual beli”. (QS. Al Baqarah: 282)Syariat juga telah mewajibkan 
	mendokumentasikan beberapa bentuk komitmen yang lain karena sangat 
	pentingnya, seperti prosesi pernikahan.Ulama Lajnah Daimah pernah 
	ditanya:“Apakah diharuskan ada orang 
	yang menuntun ucapan wali dari mempelai wanita dalam prosesi ijab kepada 
	mempelai laki-laki, dan menuntun mempelai laki-laki dalam prosesi qabulnya, 
	atau pernikahan tetap sah tanpa orang tersebut, jika pernikahan tersebut 
	terpenuhi syarat dan rukunnya ?”.Mereka menjawab:“Jika masalahnya sebagaimana 
	yang disebutkan dalam pertanyaan, dalam hal ijab dan qabul antara anda dan 
	bapak calon istri anda, dengan dihadiri para saksi juga persetujuan calon 
	istri anda yang disebutkan dalam akad nikah, maka pernikahan tersebut 
	hukumnya sah, meskipun tidak ada orang lain yang memandu prosesi akad nikah 
	tersebut; karena hal itu bukan termasuk syarat sah nikah juga bukan termasuk 
	kelengkapan prosesi pernikahan, akan tetapi negara mewajibkan warganya untuk 
	memenuhi administrasi akad nikah kepada instansi yang ditunjuk negara secara 
	resmi dan mencatatnya untuk menghapuskan kerancuan dan agar tidak main-main 
	dalam pernikahan, menjaga nasab, kehormatan dan hak-hak yang ada, juga agar 
	tidak saling mengingkari ketika ada sengketa antara suami istri, mentaati 
	pemimpin dalam masalah tersebut dan masalah lain yang serupa adalah wajib, 
	karena yang demikian akan membantu untuk mengatur urusan semua masyarakat 
	guna mewujudkan kemaslahatan bagi mereka.(Syeikh Ibrohim bin Muhammad 
	Aalu Syeikh, Syeikh Abdur Razzaq Afifi, Syeikh Abdullah bin Ghadyan, Syeikh 
	Abdullah bin Mani’)(Fatawa Lajnah Daimah: 
	18/105-106)Atas dasar itulah maka, Bapak 
	dari wanita tersebut menolak untuk menikahkan putrinya dengan anda; karena 
	negara telah melarang poligami adalah perkara yang bisa diterima oleh akal 
	sehat, perbuatan beliau tidak bertentangan dengan syariat, tidak dihalalkan 
	bagi anda untuk menikahinya tanpa restu dari bapaknya, perwalian adik 
	laki-lakinya adalah batil karena bapaknya masih ada, memaksakan tetap 
	melaksanakan akad nikah adalah batil dan rusak.Ketiga:Sedangkan “Zawaj ‘Urfi” 
	(pernikahan adat) ada dua gambaran:Pertama:Seorang laki-laki menikahi 
	wanita dengan sirri (sembunyi-sembunyi), tanpa seizing walinya, inilah 
	definisi yang digunakan oleh banyak orang secara umum, jika memang demikian, 
	maka akad tersebut adalah haram tidak sah juga; karena persetujuan wali 
	termasuk syarat sahnya akad nikah.Kedua:Penikahan yang berlangsung 
	dengan persetujuan wali, akan tetapi tanpa pengumuman dan tanpa dicatat pada 
	instansi pencatatan nikah, hal ini meskipun termasuk pernikahan yang sah 
	dilihat dari sisi syarat dan rukunnya, namun akan berdampak negatif, barang 
	siapa yang melakukannya maka hendaknya dilarang, apalagi terkait dengan 
	pencatatan resmi pernikahan.Kondisi anda yang ditanyakan 
	adalah bahwa bapak dari wanita tersebut tidak merestui pernikahan anda, maka 
	larangan untuk melanjutkan proses pernikahan tersebut pada dua sisi:1.Karena walinya 
	tidak merestuinya.2.Tidak adanya 
	pencatatan resmi pernikahan pada instansi yang berwenang.Pada jawaban soal nomor:2127anda akan mendapatkan ringkasan penting tentang 
	syarat dan rukun pernikahan, syarat-syarat seorang wali. Dan pada jawaban 
	soal nomor:7989terdapat rincian penting yang lain 
	mengenai seorang wali, keberadaannya menjadi syarat sahnya pernikahan. Pada 
	kedua jawaban soal nomor:45663dan45513anda akan mendapatkan hukum pernikahan urfi (pernikahan 
	adat).Wallahu a’lam.

Sumber: Soal Jawab Tentang Islam