Pertanyaan: Saya menikah sejak tiga tahun lalu. Ketika saya menikah, saya baru saja tiga bulan masuk Islam, karena itu saya tidak memiliki wali. Maka calon saya mengajukan salah seorang temannya yang tidak saya kenal untuk menjadi wali saya. Maka terjadilah akad nikah di Mesir dihadiri oleh seorang hakim muslim dan calon suami saya serta pemuda itu yang menjadi wali saya yang juga berfungsi sebagai saksi, dan satu orang lagi sebagai saksi.Sekarang, setelah saya membaca syarat-syarat wali bagi orang yang tidak memiliki wali, saya mulai merasakan keraguan dan saya khawatir kawan tersebut tidak memenuhi syarat-syaratnya, sehingga dengan demikian, maka pernikahan saya tidak sah. 
Apa pendapat anda tentang pernikahan saya?Apakah mungkin bagi orang yang baru masuk Islam untuk memilih seorang laki-laki muslim untuk menjadi walinya?Ataukah dia harus seorang syekh?

Jawaban: Alhamdulillah.Pertama:Prinsipnya bagi wanita yang tidak memiliki wali, akad 
	nikahnya dilakukan oleh hakim syariat atau penghulu nikah.Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, “Kami tidak ketahui adanya 
	perbedaan pendapat para ulama, bahwa penguasa memiliki hak perwalian bagi 
	wanita apabila dia tidak memiliki wali. Penguasa disini adalah pemimpin, 
	atau hakim, atau siapa yang diberikan wewenang dalam masalah ini.” (Al-Mughni, 
	9/360)Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, “Yang dimaksud 
	penguasa adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah Negara, atau orang yang 
	mewakilinya atau pada zaman sekarang, mereka yang mewakilinya dalam 
	pengadilan, di antaranya adalah penghulu nikah.” (Asy-Syarhul Mumti’, 12/76)Kedua:Jika wanita tersebut berada di tempat yang tidak ada hakimnya, 
	dibolehkan mengambil posisi tersebut seorang yang adil (terkenal baik 
	ketakwaan dan akhlaknya) dari kalangan kaum muslimin untuk melangsungkan 
	akad nikah untuknya.Ibnu Qudamah berkata, “Jika seorang wanita tidak memiliki 
	wali dan tidak juga ada penguasa (muslim), maka berdasarkan riwayat dari 
	Ahmad menunjukkan bahwa bahwa boleh dia dinikahkan oleh seorang laki-laki 
	yang adil (dikenal ketakwaannya dan akhlaknya) atas seizinnya.” (Al-Mughni, 
	9/362)Al-Qurthubi rahimahullah berkata, “Jika 
	wanita tersebut berada di tempat yang tidak ada penguasa (muslim), dan dia 
	tidak memiliki wali, maka urusannya dapat diserahkan kepada yang yang 
	dipercaya dari tetangganya, dia dapat menikahkannya dan ketika itu dia 
	menjadi walinya. Karena manusia mendesak untuk menikah, dan mereka dapat 
	melakukan perkara terbaik yang memungkinkan.” (Al-Jami Li Ahkamil Quran, 
	3/76)An-Nawawi rahimahullah berkata, “Yunus bin Abdil A’lam 
	meriwayatkan bahwa Asy-Syafi’i radhiallahu anhu berkata, ‘Jika di sebuah 
	tempat terdapat wanita yang tidak memiliki wali, maka dia dapat menyerahkan 
	urusannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, hal tersebut 
	dibolehkan.” (Raudhatut-Thalibin, 7/50)Akan tetapi, wanita yang tidak memiliki wali, jika dia 
	menyerahkan urusannya kepada seseorang yang dipercaya dari kaum muslimin 
	sementara ada penguasa di negeri tersebut, apakah hal tersebut sah?Dalam masalah ini terdapat perbedaan para ulama, sebagian 
	membolehkan, tapi mayoritas melarangnya.Ibu Qudamah Al-Maqdisi berkata, “Pendapat yang shahih, 
	pandangan ini (menunjuk seseorang yang adil sebagai wali wanita) khusus 
	apabila tidak ada penguasa.” (Al-Mughni, 9/362)Al-Khatib Asy-Syarbini berkata, “Jika wali dan hakim tidak 
	ada, maka sang wanita dan orang yang melamarnya melimpahkan urusan mereka 
	kepada seseorang untuk menikahkannya dengan orang yang melamarnya. Karena 
	dia dilimpahkan hukum, maka dia seperti hakim, karena perkara ini sangat 
	dibutuhkan.Berkata dalam kitab Al-Muhimmat (yaitu Jamaludin Al-Asnawi), 
	“Perkara tersebut tidak khusus kalau tidak ada hakim, bahkan boleh walaupun 
	dia ada, baik saat safar atau sedang menetap.’Al-Azra’i berkata, “Dibolehkannya hal tersebut (menunjuk 
	seseorang sebagai wali) padahal ada hakim, jauh dari pendapat mazhab dan 
	dalil, karena hakim adalah wali saat menetap, sangat kuat kalau hal tersebut 
	tidak sah jika masih memungkinkan menikahkan melalui hakim.’Ucapan Imam Syafii memberikan pemahaman bahwa kebolehan hal 
	tersebut sifatnya darurat, dan tidak dianggap darurat selama masih 
	memungkinkan melakukan pernikahan melalui hakim bagi penduduk sebuah negeri. 
	Ini adalah pendapat yang dipegang.” (Mughni Al-Muhtaj, 4/244) dengan editan.Al-Qurthuby berkata, “Imam Malik berkata tentang wanita yang 
	kondisinya tak berdaya, bahwa dia boleh dinikahkan oleh orang yang dia 
	limpahkan urusannya kepadanya, karena dia termasuk orang yang tidak 
	mendapatkan penguasa, maka dia serupa dengan orang yang tidak memiliki 
	penguasa, maka secara umum perkaranya dikembalikan pada prinsip bahwa kaum 
	muslimin adalah para wali.” (Al-Jami Li Ahkamil Quran, 3/76)Disebutkan dalam kitab Al-Muhalla (11/30), “Terdapat riwayat 
	shahih dari Ibnu Sirin tentang wanita yang tidak memiliki wali, dia dapat 
	menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Ibnu 
	Sirin berkata, ‘Tidak mengapa dengan hal itu, orang mukmin adalah wali bagi 
	orang mukmin lainnya.”Berdasarkan hal tersebut, yang tampak dari akad nikah anda 
	adalah sah, karena terlaksana dengan izin hakim atau penghulu nikah di Mesir, 
	hal tersebut sama kedudukannya dengan persetujuannya terhadap orang 
	laki-laki teresbut untuk melaksanakan akad nikah sebagai wakil dari hakim.Ketiga:Tidak ada masalah jika orang yang menikahkan anda juga 
	berfungsi sebagai saksi sekaligus. Hal itu tidak ada pengaruhnya bagi sahnya 
	pernikahan. Majelis akad nikah bisa jadi hanya dihadiri oleh tiga orang 
	laki-laki dan semuanya dapat menjadi saksi baginya. Saksi itu tidak terbatas 
	orang yang tandatangan dalam akad tersebut, bahkan semua orang laki-laki 
	yang hadir pada saat akad, baik pencatat, atau kerabat, semua dianggap saksi.Syekh Ibnu Utsaimin berkata, 
	“Dianggap sah apabila salah satu dari dua saksi adalah penghulu pernikahan, 
	karena itu, jika hadir mempelai laki-laki, penghulu dan satu orang saksi, 
	lalu sang wali menikahkannya, maka akad tersebut dianggap sah. Karena 
	penghulu dianggap saksi.” (Al-Liqo Asy-Syahri, 7/76, dengan penomoran 
	Maktabah Syamilah)Perlu diketahui bahwa sejumlah ulama 
	berpendapat bahwa apabila pernikahan diumumkan dan disampaikan ke masyarakat, 
	hal itu dianggap sah walaupun tidak dihadiri oleh dua orang saksi, karena 
	pengumuman itu sudah dianggap sebagai persaksian.Lihat jawaban soal no151270,124678dan112112Wallahua’lam.

Sumber: Soal Jawab Tentang Islam