Pertanyaan: Sebagian gadis, jika bapaknya menolak laki-laki yang melamarnya sedangkan dia menyukainya, pergi ke Pusat Islam dan mengaku bahwa walinya menolak menikahkannya, maksudnya agar perwalinnya dipindah kepada selainnya, atau pemimpin markas Islam itu yang menikahkannya jika dia tidak memiliki wali yang lain. Kadang kepala markas bersimpati kepadanya dan menikahkannya tanpa meneliti lagi apakah bapaknya mencegahnya atau tidak. Sehingga masalah ini sering menimbulkan problem antara para wali atau antara wali dan suami. Apa hukum dalam masalah ini?

Jawaban: Alhamdulillah.Seorang wali harus menikahkan wanita yang dibawah 
    perwaliannya dengan laki-laki yang sepadan yang diridhai puterinya. Jika 
    tidak, maka dia dianggap sebagai orang yang menolak pernikahan.Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, “Makna ‘adhl’ adalah 
    mencegah seorang wanita untuk menikah dengan orang yang sepadan jika dia 
    memintanya dan satu sama lain telah saling menyukai. Apakah sang wanita 
    meminta mahar sesuai standar yang berlaku di lingkungannya atau kurang dari 
    itu. Inilah yang menjadi pandangan Imam Syafii, Abu Yusuf dan Muhammad. 
    Adapun Abu Hanifah berkata, ‘Mereka (wali) boleh mencegah pernikahannya jika 
    maharnya tidak sesuai standar yang berlaku di masyarakatnya. Jika dia 
    berminat dengan laki-laki yang sepadan, sedangkan walinya ingin agar dia 
    menikah dengan selainnya yang sepadan serta tidak mau menikahkannya dengan 
    orang yang di kehendaki, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang menolak 
    pernikahan. Adapun jika dia ingin menikah dengan orang yang tidak sepadan, 
    maka sang wali berhak menolak pernikahannya dan tidak dianggap sebagai orang 
    yang menolak pernikahan.” (Al-Mughni, 9/383)Menolak pernikahan diharamkan. Berdasarkan firman Allah 
    Ta’ala,وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ 
    أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ 
    ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ 
    الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ 
    لَا تَعْلَمُونَ (سورة البقرة: 232)“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 
    iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
    dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 
    dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang 
    beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu 
    dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” SQ. 
    Al-Baqarah: 232Imam Bukhari meriwayatkan (5331) dari Hasan, sesungguhnya 
    Ma’qil bin Yasar, saudara perempuannya dinikahi oleh seorang laki-laki, lalu 
    dia mencerainya. Ketika telah habis masa idahnya, mantan suaminya ingin 
    menikahinya kembali. Maka Ma’qil marah dan berkata kepadanya, “Dia 
    meninggalkannya ketika dia mampu lalu ingin melamarnya kembali, maka antara 
    dia dengannya telah terhalang.” Lalu turunlah firman Allah Ta’ala,وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ)
    
    إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ 
    لِأَمْرِ اللَّهِ .“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 
    iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
    dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 
    dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang 
    beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu 
    dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” SQ. 
    Al-Baqarah: 232Kemudian Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam memanggilnya 
    dan membacakan (ayat ini) kepadanya. Kemudian dia meninggalkan fanatisme dan 
    melaksanakan perintah Allah.Karena itu, tidak dibolehkan bagi wali wanita untuk 
    mencegahnya menikah dengan orang yang sepadan dengannya dan dia ridha 
    kepadanya.Asalnya, seorang wali berusaha mendatangkan kebaikan bagi 
    orang yang diwalikannya. Boleh jadi dia menolak orang yang datang melamar 
    puterinya karena sebab-sebab yang terkait dengan akhlak dan kehormatannya, 
    atau karena keluarganya, atau karena sebab lainnya. Ketika itu hendaknya dia 
    menjelaskan sebab penolakannya kepada orang yang melamarnya. Jika sebabnya 
    logis, maka dia tidak tergolong ‘adhl’ (menolak pernikahan). Tapi jika 
    penolakannya tanpa sebab atau karena sebab yang tidak dapat diiterima, maka 
    dia tergolong orang yang menolak pernikahan. Bolah jadi, masalahnya adalah 
    apakah sebab itu dapat diterima atau tidak dapat diterima terjadi perbedaan 
    pandangan, karena itu, tidak boleh tergesa-gesa menghukumi wali telah 
    menolak pernikahan, di sisi lain juga hendaknya berhati-hati, bertanya dan 
    memastikan sebelum menikahkan puterinya, khususnya jika seorang wanita tidak 
    memiliki wali yang lain dan pernikahannya akan dilakukan melalui pusat 
    lembaga Islam.Karena penting dan besarnya pernikahan serta 
    dampaknya, dan kemungkinan terjadi kekeliruan dalam menghukumi ‘adhl’ 
    (menghukumi bahwa seorang wali telah menolak pernikahan), sejumlah fuqoha 
    berpendapat bahwa jika apabila telah terjadi tindakan menolak pernikahan, 
    maka perwalian tidak berpindah kepada urutan wali sesudahnya, tapi kepada 
    penguasa (hakim). Sebagian ulama lainnya lagi berpendapat bahwa ‘adhl’ tidak 
    boleh ditetapkan kecuali telah tiga kali pengulangan.Disebutkan dalam Al-Maushu’ah Al-Fiqhiah (30/144), “Ahli 
    fiqih berpendapat bahwa jika telah terjadi tindakan menolak pernikahan dari 
    seorang wali dan hal itu terbukti oleh hakim, maka hakim memerintahkannya 
    (wali tersebut) untuk menikahkannya, jika penghalangan tersebut tidak 
    berdasarkan sebab yang diterima. Jika dia tetap menolak, maka perwalian 
    pindah kepada selainnya.Akan tetapi, sejumlah fuqoha berbeda pendapat tentang kepada 
    siapa perwalian itu pindah. Menurut ulama kalangan mazhab Hanafi, Syafii dan 
    Maliki, kecuali Ibnu Qasim, juga terdapat riwayat dari Ahmad, bahwa 
    perwalian itu akan pindah ke penguasa. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 
    alaihi wa sallam,فإن 
    اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له“Jika mereka bertikai, maka penguasa adalah wali bagi mereka 
    yang tidak punya wali.”Juga karena wali telah melarang secara zalim hak yang 
    diarahkan kepadanya. Maka penguasa menggantikan posisinya untuk 
    menghilangkan kezaliman tersebut. Sebagaimana seandainya dia memiliki hutang 
    dan enggan melunasinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan 
    radhiallahu ta’ala dari Syuraih. Akan tetap ulama dalam mazhab Syafii 
    membatasi ketentuan ‘adhl’ ini apabila telah terulang tiga kali.Adapun pendapat mazhab di kalangan ulama Hambali adalah bahwa 
    jika seorang wali terdekat menolak pernikahan, maka perwalian berpindah 
    kepada wali yang lebih jauh. Hal ini langsung dinyatakan oleh Imam Ahmad, 
    karena wali terdekat bersedia menikahkan, maka hak perwalian menjadi milik 
    yang lebih jauh, sebagaimana seandainya wali terdekat gila. Jika seluruh 
    wali menolaknya, maka hakim yang akan menikahkan.Adapun sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,السلطان ولي من لا ولي له“Penguasa adalah wali orang yang tidak punya 
    wali.”Hadits ini dipahami apabila seluruh wali menolak 
    menikahkannya. Karena sabdanya,فإن 
    اشتجروا“Jika mereka bertikai.”Menggunakan dhamir (kata ganti) jamak. Ulama kalangan mazhab 
    Syafii berkata, “Jika penolakannya berulang-ulang dari wali terdekat, 
    misalnya jika telah berulang tiga kali, maka perwalian berpindah kepada yang 
    lebih jauh, berdasarkan dilarangnya orang fasik menjadi wali. Karena dengan 
    penolakan secara berulang-ulang tersebut, dia dianggap fasik.”Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, “Jika seorang wali 
    menolak menikahkan seorang wanita dengan calon suami yang sepadan dengannya 
    dalam agama dan akhlaknya, maka perwaliannya berpindah kepada wali 
    sesudahnya dari kalangan kerabat yang mendapatkan ashabah hingga seterusnya. 
    Apabila mereka semua menolak, demikian memang biasanya, maka perwalian 
    berpindah kepada hakim syar’i. Lalu sang wanita itu dinikahkan oleh hakim 
    syariat. Wajib bagi hakim tersebut, jika telah sampai kepadanya perkara itu 
    dan dia mengetahui bahwa para wali sang wanita menolak untuk menikahkannya, 
    karena hakim memiliki perwalian yang bersifat umum selama perwalian yang 
    bersifat khusus tidak ada.Para fuqoha rahimahumullah telah menyebutkan bahwa seorang 
    wali jika berulangkali menolak lamaran seorang pelamar, maka dengan 
    demikian, wali itu jatuh pada kefasikan dan gugurlah keadilan dan 
    perwaliannya. Bahkan menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, 
    menyatakan bahwa gugur pula kepemimpinannya, maka tidak sah baginya untuk 
    shalat sebagai imam kaum muslimin. Ini menunjukkan masalah ini sangat 
    penting. Sebagian orang sebagaimana telah kami singgung sebelumnya menolak 
    para pelamar yang ingin menikahi wanita yang berada di bawah perwaliannya, 
    padahal mereka sepadan, akan tetapi, boleh jadi sang gadis malu mendatangi 
    hakim untuk meminta dinikahi. Ini kenyataan. Karena itu, sang wanita 
    hendaknya mempertimbangkan antara positif negatifnya. Mana yang paling besar 
    keburukannya. Tetap tanpa suami dan membiarkan walinya mengaturnya sesuai 
    seleranya dan hawa nafsunya lalu apabila dia sudah tua dan tak minat, dia 
    baru memintanya menikahi calon suaminya, ataukah dia datang ke hakim untuk 
    minta dinikahkan karena hal itu merupakan hak syar’i baginya.Tak diragukan lagi bahwa pilihan kedua lebih utama, yaitu 
    mendatangi hakim dan minta dinikahkan, karena hal itu merupakan haknya. Juga 
    dengan dia mendatangi hakim dan meminta hakim menikahkannya akan 
    mendatangkan kebaikan baginya dan bagi selainnya, karena orang selain dia 
    akan melakukan yang sama seperti yang dia lakukan (apabila mengalami hal 
    yang sama) disamping hal itu akan menjadi pelajaran bagi orang yang zalim 
    yang telah menzalimi orang yang berada di bawah perwaliannya agar tidak lagi 
    menolak untuk menikahinya dengan orang yang sepadan. Artinya di dalamnya ada 
    tiga kebaikan;-Kebaikan bagi wanita agar tidak 
    hidup tanpa suami.-Pencegah para wali dari 
    perbuatan zalim dan tidak menguasai urusan puteri-puteri mereka atau siapa 
    saja di bawah perwalian mereka agar tidak seenaknya saja menentukan sesuai 
    selera mereka.-Di dalamnya juga terdapat 
    pengamalan dari perintah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang 
    bersabda,إذا 
    أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرJika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan 
    akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak (kalian nikahkan) maka akan 
    terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”Disamping itu, dalam masalah ini adalah masalah khusus, yaitu 
    terpenuhinya hasrat orang yang hendak menikahi wanita yang mereka dikenal 
    sebagai orang yang baik agama dan akhlaknya.” (Dikutip dari Fatawa 
    Islamiyah, 3/148)Kesimpulan; Tidak dibolehkan 
    bagi kepala pusat Islam untuk tergesa-gesa dalam menikahkan wanita tersebut 
    dengan alasan walinya menolak. Akan tetapi, seharusnya dia bertanya telebih 
    dahulu walinya dan mencari tahu alasannya menolak orang yang datang melamar 
    puterinya. Jika ternyata dia memiliki alasan yang kuat, maka tidak boleh 
    bagi walinya untuk menikahinya. Jika terbukti bahwa penolakannya tidak 
    memiliki sebab yang kuat dan dia tidak memiliki wali selainnya, maka 
    dibolehkan ketika itu kepala pusat Islam untuk menikahkannya. Khususnya jika 
    sang wali berulang-ulang melakukan penolakan.Wallahu a’lam.

Sumber: Soal Jawab Tentang Islam