Pertanyaan: Bagaimana dahulu Negara Islam mengatur dirinya? Bagaimana pemerintahan pada generasi pertama?

Jawaban: Alhamdulillah.Seorang penguasa muslim harus 
	mengangkat orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi untuk menduduki 
	jabatan-jabatan penting. Diapun harus membentuk majelis syuro dari kalangan 
	pakar dari berbagai spesilisasi. Tidak boleh jabatan tersebut diberikan 
	kepada orang-orang awam atau orang bodoh untuk memilih kerabatnya atau orang 
	segolongannya atau memilih siapa yang membayarnya lebih besar.Syekh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan 
	hafizahullah berkata,“Jabatan selain kepemimpinan 
	tertinggi, penetapannya berada di tangan pemimpin. Yaitu hendaknya dia 
	memilih orang-orang yang kompeten dan amanah dan membantu merekaAllah Ta’ala berfirman,إِنَّ 
	اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا 
	حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ“Sesungguhnya Allah menyuruh 
	kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
	apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 
	adil.” SQ. An-Nisaa’: 58Pesan dalam ayat ini 
	ditujukan kepada para pemimpin. Yang dimaksud amanah (dalam ayat di atas) 
	adalah jabatan dalam sebuah Negara yang Allah jadikan sebagai amanah di 
	tangan para pemimpin. Menunaikannya adalah dengan memilih orang-orang yang 
	kompeten dan terpercaya, sebagaimana para Nabi dan para pemimpin sesudahnya 
	memilih orang-orang yang layak untuk menduduki sebuah jabatan agar dapat 
	ditunaikan dengan semestinya.Adapun pemilihan yang dikenal 
	sekarang di beberapa Negara bukalah system Islam, karena di dalamnya 
	mengandung kekacauan, interest pribadi, konflik kepentingan, serakah, 
	terjadinya fitnah, tertumpahnya darah sementara tujuannya tidak tercapai, 
	bahkan justeru akan menjadi sarana tawar menawar, jual beli dan 
	slogan-slogan dusta.”(Jaridah Aljazirah, edisi 
	11358)Dahulu seorang khalifah atau 
	pemimpin memegang kepemimpinan Negara melalui tiga cara;Cara pertama;Dipilih oleh Ahlul halli wal 
	Aqdi. Misalnya penetapan kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shidiq. Kekhalifahannya 
	ditetapkan berdasarkan pemilihan dari Ahlul halli wal aqdi, kemudian para 
	shahabat akhirnya sepakat dan berbaiat kepadanya dan mereka ridha dengan 
	kekhalifahannya.Demikian pula halnya 
	penetapan kekhalifahan Utsman bin Affan radhiallahu anhu, saat Umar bin 
	Khattab memerintahkan agar khalifah sesudahnya ditetapkan setelah diadakan 
	syuro oleh enam orang shahabat utama. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf 
	bermusyawarah dengan kalangan Muhajirin dan Anshar. Maka saat dia melihat 
	kecenderungan masyarakat keseluruhannya kepada Utsman, maka beliau berbai’at 
	kepadanya, kemudian sisanya dari tim enam tersebut berbai’at kepadanya, 
	kemudian kaum muhajirin dan Anshar berbaiat kepadanya. Maka ditetapkanlah 
	Utsman sebagai khalifah berdasarkan pemilihan dari Ahlul halli wal aqdi, 
	kemudian para shahabat sepakat dan berbaiat kepadanya serta rela dengan 
	kekhilafahannya.Demikian pula halnya dengan 
	Ali bin Thalib radhiallahu anhu, beliau ditetapkan sebagai khalifah dengan 
	cara dipilih oleh lebih dari seorang Ahlul halli wal aqdi.Cara kedua;Kekhalifahan dengan cara 
	menetapkan putra mahkota dari khalifah sebelumnya. Yaitu dengan cara seorang 
	khalifah menetapkan penggantinya secara definitive sebagai khalifah 
	sesudahnya. Misalnya penetapan Umar bin Khatab sebagai khalifah. Beliau 
	ditetapkan oleh penentuan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiallahu anhu sebagai 
	penggantinya.Cara ketigaDengan kekuatan dan 
	kemenangan. Jika seorang khalifah menundukkan sebuah bangsa dengan pedang 
	dan kekuasaannya, lalu situasi aman terkendali, maka diwajibkan mendengar 
	dan taat kepadanya dan jadilah dia sebagai pemimpin kaum muslimin. Contohnya 
	adalah sebagian khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbasiah dan orang 
	sesudahnya. Ini adalah cara yang bertentangan dengan syariat, karena meraih 
	kekuatan dengan merampas dan kekuatan, akan tetapi karena besarnya pengaruh 
	keberadaan seorang penguasa yang memerintah rakyatnya dan besarnya kerusakan 
	akibat hilangnya keamanan di sebuah negeri. Orang yang mendapatkan kekuasaan 
	melalui pedang dan kekuatan wajib didengar dan ditaati jika dia menang dan 
	berhukum kepada syariat Allah Ta’ala.Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin 
	rahimahullah berkata, “Seandainya seseorang merebut kekuasaan dan kemudian 
	dia berkuasa, maka masyarakat harus mengakuinya, walaupun dipaksa bukan 
	keridhaan mereka karena dia merebut kekuasaan dengan paksa.Sebabnya adalah, jika orang 
	yang telah merebut kekuasaan tersebut direbut lagi kekuasaannya, maka akan 
	timbul kerusakan yang besar. Hal ini sebagaiman terjadi pada pemerintahan 
	Bani Umayah, diantara mereka ada yang merebut kekuasaan dengan paksa dan 
	kekuatan, lalu dia menjadi khalifah dan dipanggil sebagai khalifah, maka 
	orang seperti itu wajib ditaati sebagai bentuk pengamalan atas perintaha 
	Allah Ta’ala.Syarah Al-Aqidah As-Safariniah, 
	hal. 688.Untuk tambahan dalam bab ini 
	dan mengenal bagaimana tata kelola Negara serta pembagian tugasnya, lihat 
	kitab ‘Al-Ahkam As-Sulthaniyah” Abu Hasan Al-Mawardi Asy-Syafii, “Al-Ahkam 
	As-Sulthaniyah” Abi Ya’la Al-Farra Al-Hambali, Kitab “At-Tartib Al-Idariyh.” 
	Al-Katny. Di dalamnya terdapat banyak informasi.

Sumber: Soal Jawab Tentang Islam