George Town, Pulau Pinang

George Town adalah ibu kota negara bagian Pulau Pinang, Malaysia. Kota ini merupakan kota terbesar dari Kawasan Konurbasi George Town, kawasan metropolitan terbesar kedua di Malaysia dengan jumlah penduduk 2,84 juta jiwa, sekaligus memiliki ekonomi metropolitan terbesar kedua di negara tersebut. Wilayah kota mencakup 306 km2 (118 sq mi) yang meliputi Pulau Pinang dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dengan jumlah penduduk 794.313 jiwa hingga 2020. Diklasifikasikan sebagai kota "Gamma", peringkat kedua tertinggi di Malaysia setelah Kuala Lumpur, George Town merupakan pusat perdagangan di wilayah utara Malaysia dan termasuk salah satu ekonomi berpendapatan tinggi di luar Lembah Klang. Menurut Euromonitor International dan Economist Intelligence Unit, George Town memiliki potensi pertumbuhan pendapatan tertinggi di antara semua kota di Malaysia dan menyumbang hampir 8 persen dari pendapatan disposabel pribadi negara pada 2015, hanya kalah dari Kuala Lumpur. Sektor teknologi yang ditopang oleh ratusan perusahaan multinasional menjadikan George Town sebagai pengekspor utama di Malaysia. Bandar Udara Internasional Pulau Pinang menghubungkan George Town dengan sejumlah kota regional, sementara layanan feri dan dua jembatan darat menghubungkan kota ini dengan wilayah lain di Semenanjung Malaysia. Dermaga Swettenham merupakan terminal kapal pesiar tersibuk di negara tersebut. Didirikan sebagai entrepôt oleh Francis Light pada 1786, George Town merupakan permukiman Britania pertama di Asia Tenggara, dan kedekatannya dengan jalur maritim di Selat Malaka menarik arus imigran dari berbagai wilayah Asia. Kota ini menjadi ibu kota Permukiman Selat pada 1826, namun kehilangan status administratifnya kepada Singapura pada 1832. Menjelang Malaya meraih kemerdekaan dari Britania pada 1957, George Town dinyatakan sebagai kota oleh Ratu Elizabeth II, menjadikannya kota pertama dalam sejarah Malaysia. Pada 1974, George Town digabungkan dengan seluruh wilayah pulau, sehingga status kotanya sempat diragukan hingga 2015, ketika yurisdiksinya dipulihkan dan diperluas mencakup seluruh pulau serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kota ini digambarkan oleh UNESCO memiliki "lanskap arsitektur dan budaya yang unik" yang terbentuk dari percampuran berbagai budaya dan agama selama berabad-abad. George Town juga dikenal sebagai ibu kota gastronomi Malaysia berkat kuliner khasnya yang beragam. Pelestarian budaya ini berkontribusi pada penetapan pusat kota George Town sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 2008. Sejarah Pendirian Pada 1771, Francis Light, mantan kapten Angkatan Laut Kerajaan Britania, ditugaskan oleh British East India Company (EIC) untuk menjalin hubungan dagang di Semenanjung Malaya. Ia tiba di Kesultanan Kedah, sebuah negara bawahan Siam yang menghadapi ancaman dari Bugis di Selangor. Penguasa Kedah, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin II, menawarkan Pulau Pinang kepada Light dengan imbalan perlindungan militer Britania. Light menilai pulau tersebut memiliki potensi strategis sebagai “gudang dagang yang praktis” yang dapat membantu Britania mengimbangi ambisi teritorial Belanda dan Prancis di Asia Tenggara, namun ia gagal meyakinkan atasannya untuk menerima tawaran sang Sultan. Light akhirnya diberi wewenang untuk merundingkan akuisisi Pulau Pinang oleh Britania pada 1786. Setelah penyerahan disepakati dengan penerus Muhammad Jiwa, Sultan Abdullah Mukarram Shah, Light bersama rombongannya mendarat di pulau tersebut pada 17 Juli tahun itu. Mereka secara resmi mengambil alih pulau “atas nama Raja George III dari Inggris” pada 11 Agustus. Pulau Pinang kemudian dinamai Prince of Wales Island sesuai dengan pewaris takhta Britania. George Town menjadi koloni pertama Britania di Asia Tenggara dan menandai awal kolonisasi bertahap Britania di Malaya. Ketika Light pertama kali mendarat di tanjung tersebut, wilayah itu masih tertutup hutan lebat. Setelah kawasan tersebut dibersihkan, Light mengawasi pembangunan Benteng Cornwallis, bangunan pertama di permukiman baru yang didirikan. Jalan-jalan pertama di George Town – Light, Beach, Chulia dan Pitt – dibangun dengan pola grid. Metode perencanaan kota ini memudahkan pembagian, transaksi, dan penilaian lahan, serta memungkinkan penempatan militer yang lebih efisien. Pola grid ini kemudian diterapkan kembali di Singapura setelah pulau tersebut diakuisisi oleh Stamford Raffles pada 1819. Pemerintahan Britania Sesuai rencana Light, George Town berkembang pesat sebagai pelabuhan bebas dan jalur perdagangan rempah-rempah, mengambil alih arus niaga maritim dari pos-pos Belanda di kawasan tersebut. Perdagangan rempah-rempah memungkinkan EIC menutup biaya administrasi Pulau Pinang. Ancaman invasi Prancis di tengah Perang Napoleon memaksa Britania memperbesar dan memperkuat Benteng Cornwallis sebagai garnisun permukiman. Komite pemerintahan lokal dibentuk sejak 1796 untuk menyelesaikan berbagai urusan administratif tertentu. Namun, tidak ada sistem hukum terpadu yang diberlakukan untuk menjaga ketertiban di permukiman tersebut. Light, yang berpendapat bahwa hukum feodal yang diterapkan oleh para pendatang baru tidak sesuai dengan hukum Britania, pada awalnya menerapkan sebuah sistem pada 1792 di mana sebagian urusan peradilan diserahkan kepada para pemimpin lokal. Keputusan ini kemudian disahkan oleh Letnan-Gubernur George Leith pada 1800. Namun, perselisihan hukum yang berlanjut membuat, berdasarkan arahan Presidensi Bengal, sistem tersebut digantikan oleh seperangkat peraturan pada 1805, yang disusun oleh Leith dan direvisi oleh John Dickens, hakim sekaligus magistrat yang ditunjuk presidensi untuk Pulau Pinang. Pada 1807, sebuah Piagam Kehakiman diberikan yang mewajibkan pembentukan "Pengadilan Kehakiman" yang terdiri atas Gubernur, seorang recorder dan tiga anggota dewan. Pengadilan tinggi ini diresmikan di Benteng Cornwallis pada tahun berikutnya, dengan Edmond Stanley sebagai recorder. Dengan berdirinya pengadilan ini, George Town menjadi permukiman pertama di Malaya Britania yang memiliki sistem peradilan modern. Pada 1826, George Town ditetapkan sebagai ibu kota Permukiman Selat, yang juga mencakup Singapura dan Malaka. Pada 1832, pusat administrasi dipindahkan ke Singapura karena kota tersebut melampaui George Town dalam hal kepentingan komersial dan strategis. Meskipun posisinya kemudian berada di bawah Singapura, George Town tetap memainkan peran penting sebagai entrepôt Britania. Setelah dibukanya Terusan Suez pada 1869 dan terjadinya ledakan pertambangan timah di Semenanjung Malaya, Pelabuhan Pulau Pinang berkembang menjadi salah satu pengekspor utama timah. Menjelang akhir abad ke-19, George Town muncul sebagai pusat keuangan terkemuka di Malaya Britania, dengan berdirinya perusahaan dagang dan bank internasional. Sepanjang abad tersebut, jumlah penduduk George Town meningkat pesat seiring dengan kemakmuran ekonomi. Antara 1797 dan 1830, arus imigran dari berbagai wilayah Asia membuat jumlah penduduknya meningkat empat kali lipat. Populasi kosmopolitan pun terbentuk, terdiri atas Tionghoa, Melayu, India, Peranakan, Siam, serta migran keturunan campuran Eropa-Asia yang disebut "Eurasia". Pertumbuhan penduduk ini juga menimbulkan masalah sosial, seperti fasilitas kesehatan yang tidak memadai dan maraknya kejahatan, yang berpuncak pada kerusuhan tahun 1867. George Town berada di bawah pemerintahan langsung Britania ketika Permukiman Selat menjadi koloni mahkota Britania pada 1867. Penegakan hukum dan pengendalian imigrasi secara bertahap diperkuat untuk menekan kejahatan terorganisasi. Lebih banyak investasi juga diarahkan pada layanan kesehatan dan transportasi umum di permukiman tersebut. Kemajuan dalam pendidikan dan standar hidup melahirkan kalangan bangsawan dan kelas menengah non-Eropa, yang kemudian mendorong munculnya aktivitas intelektual dan gerakan politik awal. Menurut sejarawan Mary Turnbull, George Town muncul sebagai “sebuah Mekah bagi kaum intelektual Asia”, yang menilai kota ini lebih terbuka secara intelektual dibandingkan Singapura. Permukiman ini menjadi pusat surat kabar reformis, serta menarik tokoh politik dan intelektual seperti Rudyard Kipling, W. Somerset Maugham dan Sun Yat-sen. Namun, gejolak politik di Tiongkok Qing dan masuknya gelombang migran Tionghoa menimbulkan kekhawatiran keamanan di kalangan otoritas Britania. Sun memilih George Town sebagai markas kegiatan revolusioner Tongmenghui di Asia Tenggara yang kemudian melancarkan Pemberontakan Wuchang, pendahulu Revolusi Xinhai yang menandai awal berdirinya Tiongkok Republik. Geografi Yurisdiksi George Town mencakup wilayah seluas sekitar 306 km2 (118 sq mi), meliputi seluruh Pulau Pinang dan sembilan pulau kecil di sekitarnya. Luas George Town sedikit lebih dari dua perlima ukuran Singapura. Pulau Pinang seluas 295 km2 (114 sq mi) memiliki topografi yang tidak rata dengan jajaran pegunungan di bagian tengah. Dataran pantai pulau ini sempit, dengan dataran terluas berada di tanjung timur laut, tempat pusat kota seluas 255 km2 (98 sq mi) berada. Selama berabad-abad, kawasan terbangun George Town berkembang ke tiga arah – sepanjang pesisir utara pulau, ke selatan di sepanjang garis pantai timur, dan menuju Bukit Pinang di barat. Hubungan internasional Kota kembar Catatan Referensi Pranala luar (Inggris) Article about Georgetown Diarsipkan 2011-07-16 di Wayback Machine. http://goasia.about.com/library/weekly/aa061001a.htm Diarsipkan 2005-09-19 di Wayback Machine. http://www.myphotographs.net/malaysia/malaysia4.html Diarsipkan 2005-02-12 di Wayback Machine.