Muhyiddin Yassin

Muhyiddin bin Muhammad Yassin (IPA: [muhjɪddɪn bɪn ˈmuɦɑmmæd jɑ̀ssɪn], Jawi: محيي الدين بن محمد ياسين; lahir 15 Mei 1947) adalah seorang politikus berkebangsaan Malaysia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dari 2020 sampai 2021. Ia menghadapi mosi tidak percaya di Parlemen setelah Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu kubu Ahmad Zahid menarik kembali dukungannya. Akibatnya, Muhyiddin mengundurkan diri dan menjatuhkan pemerintahan Perikatan Nasional (PN). Muhyiddin pertama kali berpartisipasi dalam kontestasi politik pada pemilihan umum 1978 sebagai calon legislatif untuk daerah pemilihan Pagoh dari Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu dan berhasil memenangkan pemilihan. Selama masa jabatannya sebagai anggota parlemen Dewan Rakyat, Muhyiddin diangkat sebagai Sekretaris Parlemen untuk Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Wilayah Federal, dan kemudian menjadi Wakil Menteri Perdagangan dan Industri. Bahkan, dia pernah menduduki kursi Menteri Besar Johor dari 1986 hingga 1995 merangkap anggota Dewan Undangan Negeri Johor untuk daerah pemilihan Bukit Serampang. Ketika Najib Razak diberi mandat sebagai perdana menteri, Muhyiddin pula ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Muhyiddin mulai berbeda pandangan politik dengan Najib hingga membuatnya tersingkir dari seluruh jabatan di kabinet. Pada 24 Juni 2016, ia diberhentikan oleh Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu akibat keberpihakannya terhadap oposisi. Kemudian, ia mendirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia bersama dengan mantan perdana menteri, Mahathir Mohamad. Pada 2018, untuk pertama kalinya Muhyiddin berhasil mempertahankan kursi legislatif di daerah pemilihan Pagoh dan berdiri sebagai anggota fraksi Pakatan Harapan, koalisi oposisi dari Barisan Nasional. Di dalam kabinet, Mahathir menunjuknya sebagai Menteri Dalam Negeri. Kehidupan awal dan keluarga Lahir dengan nama Mahiaddin Md. Yasin, ia berasal dari Muar, Johor dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Maharani dan Sekolah Kebangsaan Ismail di Muar. Kemudian ia melanjutkan pelajaran ke Universitas Malaya dan berhasil memperoleh Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Pengajian Melayu pada tahun 1971. Ayahnya, Haji Muhammad Yassin bin Muhammad merupakan keturunan suku Bugis dan suku Melayu. Muhammad Yassin adalah ulama berketurunan Siak, Riau yang merantau ke Melaka. Sedangkan ibunya, Hajjah Khadijah binti Kassim merupakan keturunan Melayu dan Jawa. Muhyiddin telah berumah tangga pada 22 September 1972 dengan Noorainee Abdul Rahman. Mereka dikaruniai empat orang anak, yaitu Fakhri Mahiaddin, Nabilah Mahiaddin, Najwa Mahiaddin dan Farhan Mahiaddin. Sebagian besar anaknya sangat terlibat dalam bisnis dan korporat, industri hiburan dan penulisan. Putranya, Fakhri Yassin adalah seorang tokoh perusahaan di Malaysia dan menjabat sebagai Ketua Eksekutif. Anak kedua, Nabilah terlibat dalam penulisan buku sementara Najwa dan Farhan Yassin memiliki minat yang sama di industri hiburan. Kegiatan Organisasi Sebagai mantan Wakil Presiden Agong Federasi Pramuka Malaysia, Muhyiddin menerima Bintang Semangat Padi Kelas Satu (BSP I) - Emas dan Medali Peringatan 100 Tahun Pramuka Malaysia. Ia juga merupakan mantan Wakil Presiden Bulan Sabit Merah Malaysia di Dewan Kepresidenan yang dikenal aktif dalam melayani masyarakat. Selain itu, ia menjabat Pembina Yayasan Perikatan dan Pembina Majelis Wakil Rakyat Malaysia Wilayah Federal. Olahraga Dalam kesehariannya, Muhyiddin lebih menyukai permainan golf sebagai hobinya. Bahkan dirinya mendirikan Yayasan Golf Amal Tan Sri Muhyiddin sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang peduli melalui sumbangan amal dari olahraga golf. Yayasan Golf Amal Tan Sri Muhyiddin sedikit banyak mengubah persepsi masyarakat tentang olahraga golf. Jika sebelumnya golf dianggap sebagai olahraga elit, Muhyiddin melalui yayasannya ini mengubah persepsi tersebut dengan membuat golf. Pertandingan golf amal telah diadakan di Australia, Selandia Baru, dan Indonesia. Melalui pertandingan amal ini, hasil yang diperoleh disumbangkan untuk kegiatan amal para pelajar di negara-negara tersebut. Sumbangan ini kemudian digunakan untuk berbagai kegiatan kesejahteraan bagi mahasiswa dan masyarakat Malaysia. Selain itu, juga memberikan kontribusi kepada mereka yang kesusahan dan mereka yang terlibat dalam berbagai bencana alam. Pada 2006, Yayasan Golf Amal Tan Sri Muhyiddin bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia menyelenggarakan "TSM Golf Challenge", dalam upaya menemukan bakat baru dalam olahraga golf di Malaysia. Selain sebagai pendiri yayasan, Muhyiddin pernah diangkat menjadi Ketua dan Presiden Klub Janapada Royal Johor (bahasa Inggris: Royal Johor Country Clubcode: en is deprecated )yang merupakan klub golf terkenal di Johor Bahru. Kemudian semasa menjabat Menteri Besar Johor, ia diangkat sebagai Presiden Persatuan Sepak Bola Negara Bagian Johor (1986–1995). Banyak keberhasilan yang telah yang diraih tim, di antaranya Juara Piala Sumbangsih (1986), Juara Piala Malaysia (1991), dan Juara Liga Bagian I (1991). Di tingkat internasional, tim ini berhasil mengalahkan Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang (PSIS Semarang) dalam Piala Sultan Hassanal Bolkiah pada 1987. Kemanusiaan Muhyiddin menjabat sebagai Presiden Persatuan Anak-Anak Spastik Negara Bagian Johor sejak 1986 sampai 1996 dan Ketua Umum Yayasan Nurul Yaqeen sejak 12 Maret 1991. Selain itu, ia juga turut aktif sebagai Penasehat II Persatuan Anak Melayu Johor yang berperan menjaga kesejahteraan anggotanya yang berasal dari Johor, akan tetapi tinggal di Wilayah Persekutuan dan Selangor. Karier awal Sektor umum Muhyiddin memulai kariernya sebagai Asisten Sekretaris Negara Bagian Johor (Divisi Pelatihan dan Beasiswa) pada tahun 1970 dan kemudian menjabat sebagai Asisten Pejabat Distrik Muar pada tahun 1974. Sektor sipil Pengalamannya sebagai pegawai negeri sipil dimanfaatkan sepenuhnya olehnya untuk berkecimpung di dunia usaha. Ia telah bekerja dibeberapa anak perusahaan investasi yang dimiliki oleh pemerintah negara bagian Johor, perusahaan badan usaha milik daerah, Perusahaan Pengembangan Ekonomi Negara Bagian Johor atau PKENJ; sekarang Perusahaan Johor atau JCorp. Antara tahun 1974 dan 1978, Muhyiddin memegang beberapa posisi kunci di SGS Ates Sdn Bhd sebagai Manager Kepegawaian; Direktur Manager, Sri Saujana Berhad dan Sergam Berhad serta Direktur Perusahaan, Equity Mal (Johor) Sdn Bhd. Kiprah politik Karier politik awal (1971–1986) Keterlibatan Muhyiddin dalam politik dimulai ketika ia bergabung dengan UMNO sebagai anggota biasa dicabang Pagoh pada tahun 1971. Ia terpilih sebagai ketua pemuda UMNO cabang Pagoh dan sekretaris pada tahun 1976. Kemudian ia menjadi Ketua Pemuda UMNO negara bagian Johor hingga tahun 1987. Muhyiddin menduduki kursi Exco di Pemuda UMNO Malaysia. Pada 1984, Muhyiddin terpilih sebagai Ketua UMNO Distrik Pagoh, menggantikan Othman Saat. Kariernya dalam UMNO begitu pesat. Dari anggota dewan eksekutif negara, ia naik menjadi Ketua UMNO Johor dan kemudian menjadi Menteri Besar Johor. Muhyiddin ikut serta dan terpilih sebagai anggota parlemen Dewan Rakyat untuk daerah pemilihan Pagoh pada pemilihan umum 1978 dan mempertahankan kursi sampai tahun 1982. Muhyiddin diangkat sebagai Sekretaris Parlemen di Kementerian Luar Negeri; kemudian, ia diangkat menjadi Wakil Menteri Wilayah Federal dan kemudian menjadi Menteri Perdagangan dan Industri. Menteri Besar Johor (1986–1995) Pada pemilihan umum 1986, Muhyiddin bertanding untuk memenangkan kursi Dewan Undangan Negeri Johor daerah pemilihan Bukit Serampang membuka jalan baginya untuk menjadi Menteri Besar Johor pada 13 Agustus 1986. Terlebih lagi atas kemenangan Barisan Nasional di negara bagian Johor. Masa jabatannya sebagai Menteri Besar berlangsung hingga 6 Mei 1995. Johor mengalami pergeseran paradigma ketika Muhyiddin menjadi Menteri Besar dari tahun 1986 hingga 1995. Kebijaksanaannya dalam perencanaan dan administrasi telah mendorong perekonomian negara bagian Johor dengan pertumbuhan lebih dari 9 persen, selama lima tahun berturut-turut. Dibawah pemerintahannya, negara bagian Johor mengalami pekerjaan penuh yang dinikmati hanya oleh sebagian kecil negara di dunia. Kemajuan Johor dibawah kepemimpinannya layak dipuji meski mengkhawatirkan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew bahkan memperingatkan rakyat Singapura agar berhati-hati karena jika tidak, Johor akan bersaing dengan negara Singapura. Dibawah kepemimpinannya pula, selaku Ketua Umum Badan Pembangunan Ekonomi Johor menjadi simbol kesuksesan konglomerat Melayu negara. Kebijakan privatisasi negara bagian Johor menguntungkan semua orang karena uang yang dihemat dapat membangun banyak fasilitas disekitar Johor dan keberhasilan mekanisme ekonomi Melayu yang dibagikan melalui Amanah Saham Johor. Syiar Islam turut cemerlang di era Muhyiddin. Mahkamah Syariah dan kedudukan pegawai-pegawai mahkamah dinaikkan taraf. Masjid lama diperbaiki dan dibesarkan serta masjid-masjid baru dibina. Tenaga pengajar sekolah-sekolah agama ditambah dengan memperkenalkan Kursus Pendidikan Dasar Guru Agama negara bagian Johor. Pada masa pemerintahan Muhyiddin, Sertifikat Syahadah Thanawi, Maahad Johor telah mendapatkan kembali pengakuan dari Universitas Al Azhar, Mesir dan Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Menteri di kabinet (1995–2009) Muhyiddin kembali memperebutkan kursi sebagai anggota parlemen Dewan Rakyat untuk daerah pemilihan Pagoh pada pemilihan umum 1995. Ia menjabat beberapa posisi kabinet pemerintah federal yang berbeda-beda antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga (1995–1999), Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Konsumen (1999–2004), Menteri Pertanian dan Industri berbasis Agro (2004–2008) dan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri (2008–2009). Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan oleh Perdana Menteri Najib Razak pada tahun 2009. Posisi di UMNO Pada 1984, Muhyiddin memperebutkan kursi Dewan Tertinggi UMNO namun kalah. Kemudian ia diangkat sebagai Ketua Penghubung UMNO negara bagian Johor dan selanjutnya diangkat sebagai anggota Dewan Tertinggi. Pada November 1990, ia menjadi calon wakil presiden UMNO tetapi kembali terkalahkan. Ia mencalonkan kembali pemilihan partai UMNO pada November 1993 dan berhasil. Meski demikian, ia kalah dalam pemilu 1996 saat bertanding jabatan wakil presiden. Akhirnya pada pemilihan tahun 2000, ia memenangkan jabatan wakil presiden UMNO, tetap di pos itu hingga pemilihan partai pada Oktober 2008, ketika Muhyiddin berhasil merebut jabatan deputi presiden yang kosong setelah Najib Razak menjadi presiden UMNO ketika presiden petahana Abdullah Ahmad Badawi pensiun dari politik. Sidang Umum UMNO 2009 dan pemilihan partai Muhyiddin menentang rencana peralihan kekuasaan Abdullah Ahmad Badawi lebih awal dan disebut perlu diperpanjang, serta beberapa orang mengatakan bahwa pada suatu waktu Muhyiddin hendak meminta dan mendesak Abdullah untuk mundur, meskipun dia tidak pernah melakukannya secara langsung. Pada pemilihan umum 2008, Muhyiddin berhasil mempertahankan kursinya dan tetap menjadi pimpinan UMNO. Terkejut dengan hasil pemilu, dia menyerukan reformasi. Selama pemilihan umum dan pemilihan partai UMNO 2009, Muhyiddin mencalonkan diri menjadi kandidat untuk jabatan wakil presiden, di mana jabatan tersebut lowong sejak Najib Razak menjadi presiden. Ia ditantang oleh Mohd Ali Rustam, Ketua Menteri Melaka, dan Muhammad Taib, Menteri Pembangunan Daerah dan Pedesaan. Muhyiddin dipandang sebagai pendukung Mahathir Mohamad, terlihat menjadi yang terdepan dalam kompetisi ini dengan banyak pendukung dari divisi UMNO. Namun demikian, persaingannya sangat ketat karena Taib dan Rustam memperoleh lebih banyak tempat, terutama dari kubu Abdullah. Analisis politik menilai kompetisi ini menjadi sangat ketat. Namun, dewan tertinggi UMNO memutuskan untuk mendiskualifikasi pencalonan Ali Rustam setelah para asistennya tertangkap basah terlibat korupsi usai pemeriksaan. Pemilihan tersebut menghasilkan pemilihan Muhyiddin untuk jabatan itu dengan 1.575 suara dibandingkan Muhammad Taib dengan 916 suara. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan (2009–2015) Atas keberhasilan dan percapaiannya di panggung politik, Perdana Menteri Mohd. Najib Tun Razak mengangkat Muhyiddin sebagai Wakil Perdana Menteri mendampingi Najib merangkap jabatan sebagai Menteri Pendidikan pada April 2009 atau setelah pengunduran diri Perdana Menteri ke-5 Tun Abdullah Ahmad Badawi dan pembentukan Kabinet Najib I. Sebagai menteri pendidikan, Muhyiddin menerapkan kebijakan baru untuk menggunakan bahasa Melayu saat mengajar matematika dan sains di seluruh sekolah dasar dan menengah negeri. Selain itu, ia diangkat sebagai Ketua Komite Nasional Penanggulangan Bencana (bahasa Inggris: National Disaster Managementcode: en is deprecated ). Sementara Perdana Menteri Malaysia, Mohd. Najib Abdul Razak sedang berlibur dan bermain golf dengan Presiden Barack Obama di Pulau Hawaii, Amerika Serikat, ia bertindak sebagai Penjabat Perdana Menteri Malaysia dan mengelola dengan baik kebutuhan korban banjir meskipun ada berbagai tantangan. Sebagai wakil perdana menteri, Muhyiddin menempati Seri Satria sebagai kediaman dinas resminya. Pada kendaraan dinasnya, ia memakai Proton Perdana Eksklusif berukuran limusin dengan plat nomor 'W9M'. Selain itu, ia juga menggunakan kendaraan pribadinya, yaitu Toyota Alphard dengan plat nomor 'JBM2'. Pada 30 Januari 2010, Muhyiddin meluncurkan situs web pribadi di Angkasapuri sebagai wadah untuk berinteraksi bersama rakyat. Selama perombakan kabinet jangka menengah pada 28 Juli 2015, Najib mencopot Muhyiddin dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri. Pemecatan itu dilakukan setelah Muhyiddin membuat pernyataan publik yang kritis tentang penanganan Najib atas skandal 1Malaysia Development Berhad. Najib menyatakan bahwa pemecatan Muhyiddin dan pemecatan menteri lain yang kritis terhadap kepemimpinannya, adalah untuk menciptakan "tim yang lebih bersatu". Muhyiddin tetap menjadi deputi presiden UMNO, tetapi setelah terus mengkritik UMNO, dia akhirnya dipecat oleh dewan tertinggi partai pada Juni 2016. Muhyiddin tetap tidak menyesal dengan alasan bahwa ia tidak pernah mengkhianati partai dan berjanji untuk terus mengkritik diluar UMNO. Bergabung dengan oposisi dan mendirikan partai politik baru Setelah Muhyiddin diberhentikan sebagai Wakil Perdana Menteri kemudian sebagai anggota UMNO, ia mendaftarkan partai politik baru dengan nama Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) bersama dengan Perdana Menteri Malaysia keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Agustus 2016. Muhyiddin menjadi presiden partai sementara Mahathir menjadi ketua dan putranya Mukhriz Mahathir menjadi wakil presiden. Partai baru ini diutamakan pada Bumiputra – Melayu dan Pribumi – dalam arti bahwa keanggotaan penuh hanya terbuka untuk kaum Bumiputra. Ras lain dapat bergabung dengan partai tetapi tidak dapat memberikan suara atau ikut serta dalam pemilihan partai. Pada saat itu, ia menjadi satu-satunya anggota Parlemen Malaysia yang merupakan kader Partai Bersatu. Kembali ke pemerintahan bersama Pakatan Harapan Setelah kemenangan Pakatan Harapan pada pemilu 2018, Muhyiddin kembali memimpin dan bergabung ke pemerintahan di bawah Perdana Menteri terpilih Mahathir Mohamad. Muhyiddin bertanding atas tiket Pakatan Harapan untuk menjadi anggota Dewan Undangan Negeri untuk daerah pemilihan Gambir. Meskipun ia menang besar di parlemen tersebut dan juga terpilih sebagai Menteri Besar Johor, akan tetapi ia lebih memilih berkhidmat di kabinet dengan dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri Malaysia. Kemudian, Menteri Besar Johor dipercayakan kepada Osman Sapian. Menteri Dalam Negeri (2018–2020) Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengangkat Muhyiddin sebagai Menteri Dalam Negeri Malaysia menggantikan Ahmad Zahid Hamidi yang tergabung dalam oposisi atas kekalahan koalisi partainya, yaitu Barisan Nasional. Kemudian, Muhyiddin dilantik pada Mei 2018. Sebagai menteri dalam negeri, Muhyiddin mengumumkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah dumping para imigran gelap. Ia telah mengumumkan bahwa batas untuk mengakhiri Program Pekerjaan dan Pemukiman Kembali Imigran Ilegal (PATI) adalah 30 Juni 2018. Selain itu, program penyerahan sukarela atau yang dikenal dengan Program 3 + 1 telah diperkenalkan untuk memberikan kesempatan kepada para imigran gelap untuk dideportasi ke negara asalnya. Pada 12 Juli 2018, Sekretaris Politiknya, Hafiz Abdul Halim mengeluarkan pernyataan publik yang menyatakan bahwa Muhyiddin telah menjalani operasi dengan aman untuk mengangkat tumor stadium awal pada bagian pankreas disebuah rumah sakit di Singapura dan telah diberikan cuti selama sebulan untuk menjalani pengobatan susulan. Oleh karena itu, tugasnya sebagai Menteri Dalam Negeri dilaksanakan sementara oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan ia berhalangan untuk menghadiri upacara pelantikan sebagai anggota parlemen Pagoh yang berlangsung pada 16 Juli 2018 di Gedung Dewan Rakyat di hadapan Yang Dipertua Dewan Rakyat, Mohamad Ariff Md Yusof. Perdana menteri Mahiaddin Md. Yasin dilantik di Istana Melawati, Putrajaya oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah pada 1 Maret 2020. Sebelumnya pada 29 Februari 2020, ia telah ditetapkan sebagai Perdana Menteri Malaysia menggantikan Mahathir Mohamad yang mengundurkan diri secara tiba-tiba. Mengetahui akan hal itu, Muhyiddin sujud syukur kepada-Nya bahwa ia akan dilantik sebagai perdana menteri. Pelantikan Muhyiddin ditengah-tengah krisis politik dan pandemi COVID-19. Selain itu, pelantikannya sesuai dengan Pasal 40(2)(a) dan Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal. Ia dilantik di umur 72 tahun dan menjadi salah satu perdana menteri Malaysia berketurunan Indonesia. Muhyiddin dikenal atas kinerjanya yang membuat program Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) dan beberapa program lainnya yang membuat dirinya akrab dikenal sebagai "Abah". Kebijakan kontroversialnya antara lain memberlakukan Perintah Kendali Pergerakan (bahasa Melayu: Perintah Kawalan Pergerakancode: ms is deprecated ) dan memberlakukan darurat bagi seluruh rakyat Malaysia. Hal ini tentu ditentang oleh rakyat Malaysia dikarenakan pejabatnya diperbolehkan keluar masuk negara bagian, sedangkan rakyatnya dinasihati untuk tetap berada di rumah. Ia menjadi perdana menteri pertama yang menduduki kursi parlemen Dewan Rakyat dan Majelis Legislatif Negara Bagian pada saat yang bersamaan. Pada masa kepemimpinannya, oposisi di Dewan Rakyat dipimpin oleh Anwar Ibrahim yang merupakan politikus senior yang juga pemimpin Pakatan Harapan dan Partai Keadilan Rakyat. Jabatan Wakil Perdana Menteri sempat tidak difungsikan oleh Muhyiddin dan sebagai gantinya menteri senior ditugaskan untuk mengkoordinasikan tugas kementerian. Di antara keempat menteri senior, Mohamed Azmin Ali ditunjuk olehnya untuk memimpin rapat kabinet jika perdana menteri tidak hadir. Masalah kesehatan Pada 22 Mei 2020, Muhyiddin masuk ke karantina 14 hari setelah seorang perwira yang menghadiri pertemuan anggota kabinet di Departemen Perdana Menteri pada 21 Mei dinyatakan positif COVID-19. Setelah menyelesaikan masa karantina 14 hari dan dinyatakan negatif COVID-19 pada 4 Juni 2020. Kemudian ia diizinkan kembali ke tempat kerja untuk menjalankan tugas resminya sebagai perdana menteri. Pada 30 Juni 2021, Departemen Perdana Menteri mengumumkan dan membenarkan bahwa Muhyiddin dibawa ke rumah sakit akibat diare. Pandemi COVID-19 dan perintah pengendalian gerakan Malaysia Selama pemerintahannya, COVID-19 menyebar ke seluruh negara bagian. Sebagai tanggapan, Muhyiddin mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan perintah kendali pergerakan (PKP) Malaysia 2020 pada 16 Maret 2020 untuk mencegah penyakit itu menjangkiti lebih banyak rakyat Malaysia. PKP dimulai secara nasional dari 18 Maret dan diperpanjang secara bersyarat hingga 9 Juni 2020. Menanggapi dampak ekonomi akibat COVID-19, ia memperkenalkan paket stimulus ekonomi senilai RM 250 miliar pada 27 Maret 2020 untuk meredakan ketegangan ekonomi selama PKP diberlakukan. Untuk mengendalikan ekonomi, Muhyiddin dan kabinetnya bersedia memotong gajinya 5-10 persen untuk mengurangi beban anggaran negara. Pemotongan gaji tersebut bertujuan untuk memastikan anggaran bantuan untuk COVID-19 cukup. Hal itu diumumkan saat rapat kabinet pada 11 Maret 2020. Selain itu, ia membentuk Dewan Tindakan Ekonomi (EAC) untuk menghadapi masalah ekonomi negara. Pada 1 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, Muhyiddin mengumumkan Perintah Kendali Pergerakan Bersyarat (PKPB). Sektor ekonomi tertentu diperbolehkan beroperasi secara bertahap selama SOP atau protokol kesehatan dipatuhi. Pembatasan perjalanan dicabut sebagian untuk memungkinkan mahasiswa yang merantau di kampus mereka dan orang-orang yang terjebak di negara bagian lain untuk dapat kembali ke rumah masing-masing. Olahraga, rekreasi, dan pertemuan besar masih dilarang selama PKPB berlaku. Pada 10 Mei 2020, diumumkan bahwa PKPB akan berlangsung selama empat minggu hingga 9 Juni. Lebih banyak sektor akan diizinkan untuk beroperasi dan lebih sedikit pembatasan yang akan diterapkan. Pusat perbelanjaan, makan di tempat, dan olahraga non-kontak diizinkan selama menjaga jarak sosial. PKPB diubah menjadi Perintah Kendali Pergerakan Pemulihan (PKPP) yang dijalankan sejak 10 Juni hingga 31 Agustus 2020. Di bawah PKPP, lebih banyak pembatasan akan dilonggarkan agar masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari sambil mematuhi prosedur operasi standar. Hampir semua kegiatan sosial, agama, bisnis, dan pendidikan diizinkan untuk dilanjutkan. Salon rambut, pasar pagi dan malam, dan bisnis terkait olahraga seperti gimnasium akan dibuka secara terhuyung-huyung, serta jemaah religius seperti salat asalkan mengikuti SOP yang ketat. Pusat refleksi, klub malam, taman hiburan, pusat karaoke, dan pertemuan seperti pesta masih dilarang selama PKPP berlangsung. Rakyat Malaysia secara serentak mengibarkan bendera putih akibat kehabisan bahan makanan di rumah juga menandakan bahwa mereka sedang membutuhkan bantuan sosial untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Awalnya, kampanye ini digaungkan oleh warganet di media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Aksi demonstrasi juga dilakukan oleh ratusan pengunjuk rasa yang berkumpul di Kuala Lumpur pada 31 Juli 2021 untuk menyerukan pengunduran diri Muhyiddin atas tanggapan pemerintahannya terhadap penanganan pandemi. Tagar #Lawan menjadi simbol ketidakpercayaan rakyat kepadanya. Pertemuan bilateral pertama Pada 5 Februari 2021, Muhyiddin dan Hishammuddin Hussein selaku Menteri Luar Negeri beserta rombongan kecil melakukan pertemuan bilateral ke Indonesia untuk kerja sama antar negara dan memenuhi undangan Presiden Indonesia Joko Widodo. Mereka datang ke Jakarta dan tiba di Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada 4 Februari 2021. Ini merupakan pertama kalinya Muhyiddin melakukan kunjungan kenegaraan setelah dilantik sebagai perdana menteri. Sebelum bertemu presiden, Muhyiddin dan Hishammuddin melakukan hubungan bilateral dengan beberapa jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Darurat Malaysia 2021 Pada 19 Oktober 2020, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menolak permintaan PM Muhyiddin agar dia mengumumkan keadaan darurat sebagai tanggapan atas lonjakan kasus COVID-19 di seluruh negara bagian. Akhirnya pada 21 Januari 2021, permintaan untuk mengumumkan keadaan darurat baru dikabulkan oleh Raja Malaysia dan diperkirakan akan berlangsung hingga 1 Agustus. Tagar #KerajaanGagal dan #MuhyiddinOut menjadi trending di Twitter Malaysia setelah darurat diterapkan. Mereka menggunakan tagar #KerajaanGagal atau pemerintah gagal adalah bentuk ketidakpuasan mereka terhadap koalisi pemerintahan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin. Darurat telah menggantung sistem demokrasi negara dengan alasan membendung COVID-19, tetapi kenyataannya kasus pasien positif COVID-19 terus meningkat. Keadaan ekonomi juga yang disebut-sebut stabil, padahal harga pangan mengalami kenaikan adalah bukti ketidakpuasan mereka terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Mantan perdana menteri sekaligus anggota parlemen daerah pemilihan Langkawi Mahathir Mohamad mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong agar Majelis Gerakan Negara dibentuk untuk menstabilkan politik pada masa darurat berlaku. Mahathir juga menawarkan dirinya untuk memimpin majelis tersebut untuk menggantikan sementara pemerintahan Muhyiddin. Dibentuknya MAGERAN ini sendiri dianggap berhasil menyelesaikan krisis politik pada 1969. Setelah enam bulan pelaksanaan darurat, Muhyiddin mengadakan sidang parlemen pada 26 Juli 2021. Pada saat pelaksanaan sidang, oposisi justru menyuarakan protes kepada pemerintah dan diputuskan oleh Menteri di Departemen Perdana Menteri Takiyuddin Hassan bahwa ordonansi darurat dihapuskan berdasarkan Pasal 150 (3) (Konstitusi Federal). Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah merasa kecewa dengan Muhyiddin dan pemerintahannya. Mengundurkan diri UMNO yang merupakan salah satu partai pendukung pemerintah ketika Muhyiddin berkuasa akhirnya memutuskan untuk menarik kembali dukungannya secara serta merta, sesuai dengan keputusan Dewan Tertinggi UMNO pada 8 Juli 2021 dengan alasan penanganan pandemi COVID-19, masalah ekonomi yang terpuruk, tidak stabilnya stabilitas politik, dan perpanjangan Perintah Kendali Pergerakan. Sebelumnya telah dilakukan pelantikan dua tokoh politikus UMNO, yaitu Ismail Sabri Yaakob sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia dan Hishammuddin Hussein sebagai menteri senior. Selanjutnya pada Agustus 2021, 31 anggota parlemen Barisan Nasional mengumumkan tetap bersikukuh mendukung Perikatan Nasional dan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri. Ini tentu bertolakbelakang dengan keputusan partai. Shamsul Anuar Nasarah dan Noraini Ahmad merupakan dua anggota UMNO yang menyatakan mundur dari anggota kabinet. Pada 4 Agustus 2021 di Putrajaya, Muhyiddin mengajukan mosi percaya kepada Yang di-Pertuan Agong yang menyatakan bahwa ia telah memperoleh dukungan dukungan mayoritas di majelis rendah parlemen Dewan Rakyat. Oleh karena itu, tindakan pengunduran diri berdasarkan Konstitusi Federal Malaysia berdasarkan pasal 43(4) tidak sah dan tidak dibenarkan. Ia menyatakan bahwa mosi tidak percaya dapat dilaksanakan pada September 2021 jika parlemen meragukan keputusannya. Namun, pernyataan ini telah ditolak oleh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim yang mengklaim bahwa 112 atau lebih anggota parlemen telah menolak Perikatan Nasional. Oleh karena itu, pernyataan Anwar Ibrahim menyimpulkan bahwa klaim Muhyiddin tidak sah dan berpotensi penipuan. Menyusul pernyataan Anwar Ibrahim pada 6 Agustus 2021, Muhyiddin dalam konferensi pers di Pagoh, Johor menyatakan bahwa dirinya masih yakin memperoleh dukungan mayoritas di Dewan Rakyat. Selepas UMNO menarik kembali dukungannya tersebut, maka secara langsung Perikatan Nasional sebagai pemerintahan koalisi memimpin dengan pemerintahan minoritas. Mohd Redzuan Md Yusof menyatakan bahwa Muhyiddin bersedia mempersembahkan pengunduran diri nya sebagai perdana menteri kepada Yang di-Pertuan Agong pada 16 Agustus 2021. Sebelumnya, ia menawarkan peluang besar oposisi untuk mendukung pemerintahannya, salah satunya dengan mengangkat Anwar Ibrahim sebagai pemimpin oposisi setara menteri senior. Pada 16 Agustus 2021, Muhyiddin menghadap Yang di-Pertuan Agong dan secara resmi telah meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan, maka Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah melantiknya sebagai perdana menteri sementara hingga perdana menteri baru dilantik. Setelah tidak menjabat perdana menteri Pada 4 September 2021, Ketua Sekretaris Negara Mohd Zuki Ali mengumumkan bahwa Muhyiddin telah dipilih oleh perdana menteri penggantinya, Ismail Sabri Yaakob untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pemulihan Nasional (MPN) dengan jabatan setingkat menteri di kabinet yang bertanggung jawab atas upaya pemulihan Pandemi COVID-19 di Malaysia dan didasarkan pada keyakinan pemerintah terhadap kemampuan Muhyiddin dalam mempelopori strategi pemulihan pandemi COVID-19, meskipun sebelumnya terdapat rumor bahwa dirinya akan diangkat sebagai Menteri Senior seperti halnya mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Kontroversi Penyalahgunaan helikopter RMAF Ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Muhyiddin telah menggunakan helikopter RMAF Nuri untuk menghadiri dan membuka sidang divisi UMNO di daerah Sabah, yang tidak ada kaitannya dengan tugas resminya. Tindakannya dikritik keras oleh oposisi federal yang dipimpin oleh Lim Kit Siang karena itu adalah penyalahgunaan kekuasaannya sebagai Wakil Perdana Menteri. Lim bahkan mempertanyakan apakah Komisi Anti Korupsi Malaysia (SPRM) akan menyelidiki Muhyiddin karena SPRM telah melakukan berbagai penyelidikan terhadap anggota dewan di negara bagian yang dikuasai oleh Pakatan Rakyat milik Lim. Melayu didahulukan, Malaysia kedua Pada 31 Maret 2010, Muhyiddin menyebabkan keributan di negara yang menyatakan dirinya sebagai orang Melayu yang didahulukan daripada orang Malaysia ketika menanggapi tantangan pemimpin Partai Tindakan Demokratik (DAP) Lim Kit Siang di parlemen agar dia menyatakan apakah dia seorang Melayu atau Malaysia dahulu. Namun, Muhyiddin membalas meskipun dia mendahulukan orang Melayu, tetapi bukan berarti dia mengutamakan orang Melayu Malaysia. Perdana Menteri Najib Razak membela pernyataan kontroversial dan "Melayu didahulukan, Malaysia kedua" dari Muhyiddin meskipun bertentangan dengan konsep 1Malaysia yang berbicara tentang "sebuah bangsa dimana diharapkan setiap orang Malaysia menganggap dirinya sebagai orang Malaysia didahulukan dan berdasarkan ras, agama, wilayah geografis atau latar belakang sosial-ekonomi yang kedua". Muhyiddin membuat kegaduhan kembali pada 12 April 2010 dengan memanggil anggota komite antar-agama yang baru 'goreng kecil', menyebabkan reaksi keras dari publik dan kegemparan dari Dewan Konsultatif Malaysia untuk Buddhisme, Kristen, Hinduisme, Sikhisme dan Taoisme (MCCBCHST) mundur dari panitia untuk sementara waktu. Tetapi Muhyiddin dengan cepat membantah bahwa dia pernah mengatakan itu dan kutipannya salah. Muhyiddin bahkan melangkah lebih jauh karena tidak meminta maaf dan mengatakan 'Ya, saya mendahulukan orang Melayu dan tidak ada permintaan maaf'. Pelanggaran protokol kesehatan Mantan Menteri Keuangan Lim Guan Eng mempersoalkan Muhyiddin yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker saat berada di sebuah hotel di Putrajaya semasa memimpin musyawarah Partai Pribumi Bersatu Malaysia negara bagian Johor dan Perikatan Nasional negara bagian Johor. Hal ini bukan pertama kali dirinya melanggar. Sebelumnya, ia melanggar prosedur operasi standar dalam karantina mandiri yang seharusnya 10 hari menjadi tiga hari saja setelah kunjungan resmi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Penggunaan nama glamour untuk tujuan resmi Pada April 2021, pengadilan Shah Alam telah membatalkan perintah penahanan preventif yang ditandatangani olehnya selama menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri karena ia menandatangani perintah tersebut menggunakan nama glamornya, Muhyiddin bin Mohd. Yassin bukan nama resmi berdasarkan MyKad, yaitu Mahiaddin bin Md. Yasin. Kasus dugaan korupsi Pada 9 Maret 2023, Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) menahan Muhyiddin dengan dakwaan korupsi. MACC menyatakan Muhyiddin ditahan setelah menjalani penyelidikan terkait proyek pemulihan ekonomi yang diluncurkan muhyiddin ketika menjabat sebagai perdana menteri. Pada 10 Maret 2023, Muhyiddin dijatuhi empat dakwaan korupsi dan pencucian uang. Jika terbukti melakukan korupsi, Muhyiddin terancam hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda sekitar RM10 ribu atau setara Rp34 juta. Dia menjadi kepala pemerintahan kedua Negeri Jiran yang didakwa melakukan kejahatan setelah kehilangan kekuasaan. Ia bebas setelah membayar uang jaminan RM 2 juta atau setara Rp6,8 miliar yang ditetapkan oleh sidang pengadilan Malaysia. Muhyiddin juga diperintahkan oleh Hakim Azura Alwi untuk menyerahkan paspornya sambil menunggu kasusnya disidangkan. Hakim Azura menetapkan sidang akan digelar pada 26 Mei. Pada 13 Maret 2023, jerat kasus untuk Muhyiddin bertambah. Pengadilan Shah Alam mendakwanya telah melakukan pencucian uang. Dia diduga menerima MYR 5 juta atau Rp 17,11 miliar terkait program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa (Jana Wibawa). Hasil pemilihan Catatan Referensi Pranala luar Media terkait Muhyiddin Yassin di Wikimedia Commons Situs Web Resmi Wakil Perdana Menteri Malaysia Diarsipkan 2016-04-09 di Wayback Machine. MY-Malaysia Diarsipkan 2010-05-04 di Wayback Machine. Johor Menteri Besar Office|Menteri Besar Biography|Tan Sri Muhyiddin Yassin My KMU Johor|Tan Sri Muhyiddin Yassin Diarsipkan 2011-10-08 di Wayback Machine. Johorean Student Society|Persatuan Mahasiswa Anak Johor (PERMAJ)|National University of Malaysia|Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)|Biografi Mantan Menteri Besar Johor Templat:Perikatan Nasional