Pulau Miangas

Pulau Miangas adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di paling utara wilayah Indonesia, sebagai tapal batas antara Indonesia dengan Filipina. Pulau ini termasuk ke dalam Desa Miangas, Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Miangas adalah salah satu pulau yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan kawasan Filipina. Karena kedekatannya dengan Filipina, mata uang milik Filipina (Peso Filipina) juga digunakan masyarakat Pulau Miangas selain mata uang milik Republik Indonesia (Rupiah). Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar Indonesia sehingga rawan masalah perbatasan, terorisme serta penyelundupan. Pulau ini memiliki luas sekitar 3,15 km². Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 678 jiwa (2003) dengan mayoritas adalah Suku Talaud. Perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan lagi dikarenakan kedekatan jarak dengan Filipina. Bahkan beberapa laporan mengatakan mata uang yang digunakan di pulau ini adalah peso. Belanda menguasai pulau ini sejak tahun 1677. Filipina sejak 1891 memasukkan Miangas ke dalam wilayahnya. Miangas dikenal dengan nama Las Palmas dalam peta Filipina. Belanda kemudian bereaksi dengan mengajukan masalah Miangas ke Mahkamah Arbitrase Antarabangsa. Mahkamah Arbitrase Internasional dengan hakim Max Huber pada tanggal 4 April 1928 kemudian memutuskan Miangas menjadi milik sah Belanda (Hindia Belanda). Filipina kemudian menerima keputusan tersebut. Pulau Miangas dapat ditempuh menggunakan kapal angkutan dari pelabuhan Bitung, sebanyak dua kali sebulan kapal ini melayani trayek Bitung-Siau-Lirung-Tahuna-Melong-Karatung-Miangas-Marore. Etimologi Miangas berarti "terkena pembajakan", karena bajak laut dari Mindanao biasa mengunjungi pulau tersebut. Pada abad ke-16, pulau ini dinamai dalam bahasa Spanyol Isla de las Palmas, dan dalam bahasa Portugis Ilha de Palmeiras. Dalam bahasa Sasahara, pulau ini disebut Tinonda atau Poilaten dalam bahasa Minahasa yang berarti "orang yang tinggal terpisah dari kepulauan utama" dan "pulau kita". Sejarah Menurut tradisi setempat, ada sejumlah kerajaan di daerah tersebut. Sangir, Talaud dan Sitaro milik dua kerajaan, Tabukan dan Kalongan. Untuk membenarkan kedaulatan mereka atas Miangas, Belanda berargumen bahwa pulau itu telah berada di bawah kekuasaan para pangeran Sangir. Era modern awal Pada bulan Oktober 1526, Garcia Jofre de Loaísa, pelaut dan peneliti Spanyol, adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau tersebut. Pulau ini digunakan sebagai tempat pertahanan oleh orang-orang Talaud ketika diserang oleh Kesultanan Sulu. Pulau ini terkena wabah kolera pada tahun 1885, menyebabkan ratusan penduduk pindah ke Pulau Karakelang. Pada tahun 1895, E. J. Jellesma, penduduk Oud Manado, mengunjungi Miangas untuk memuji penduduk dan kapiten laut karena menolak bendera Spanyol. Jellesma memberi mereka medali dan bendera Belanda. Bersama Jellesma adalah Pendeta Kroll, yang membaptis 254 penduduk sebagai Protestan. Setelah kunjungan Jellesma, seorang asisten residen Tahuna dan Pendeta Pannings mengunjungi pulau itu pada bulan April dan Oktober 1909. Kasus Pulau Palmas Menurut Perjanjian Paris, wilayah Filipina adalah semua wilayah dalam kotak geografis yang luas. Miangas terletak di dalam batas selatan kotak. Pada 21 Januari 1906, Jenderal Leonard Wood, Gubernur Jenderal Moro, secara resmi mengunjungi pulau itu untuk pertama kalinya. Ia menemukan bendera Belanda berkibar di sana dan pulau itu diklaim sebagai bagian dari Hindia Belanda. Ketika Wood kembali ke Zamboanga, dia melaporkannya ke Sekretaris Militer Amerika Serikat, pada 26 Januari 1906. Pemerintah Amerika Serikat menyerahkan masalah tersebut ke Belanda melalui kedutaan mereka di Den Haag pada 31 Maret 1906. Pada 17 Oktober 1906 Kementerian Luar Negeri Belanda menjawab dengan alasan mengapa pulau itu dimasukkan ke dalam Hindia Belanda. Pada tanggal 23 Januari 1925, Belanda dan Amerika Serikat membawa kasus tersebut ke Pengadilan Arbitrase Permanen, di bawah arbiter tunggal Max Huber dari Swiss. Pada 4 April 1928 Huber memutuskan bahwa pulau itu "secara keseluruhan merupakan bagian dari wilayah Belanda". Dilaporkan pada tahun 2003 bahwa anggota kongres Filipina Harry Roque berpendapat bahwa Spanyol tidak dapat secara legal menyerahkan Palmas atau bagian mana pun dari Filipina ke Amerika Serikat karena orang Filipina telah mendirikan Republik Filipina pada 12 Juni 1898 sebelum Perjanjian Paris ditandatangani pada 10 Desember 1898. Pasca kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 4 Juli 1956, Indonesia dan Filipina menandatangani Perjanjian Keimigrasian Antara Republik Filipina dan Republik Indonesia, yang mengizinkan penduduk perbatasan di Sangihe, Talaud , Nunukan, Balut, dan Sarangani, yang memiliki laissez-passer, melintasi perbatasan untuk berdagang, mengunjungi keluarga, beribadah, dan berwisata. Pada tanggal 16 September 1965, Jusuf Ronodipuro dari Indonesia dan Leon T. Garcia dari Filipina menandatangani Arahan dan Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Keimigrasian tentang Pengaturan Repatriasi dan Pelintasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Filipina, untuk memperjelas kesepakatan yang pertama, menjadikan Marore, Miangas, Mabila, dan Balut sebagai pos pemeriksaan. Pada tahun 1972, pulau ini dilanda tsunami, dan akibatnya 90 kepala keluarga dipindahkan oleh pemerintah ke Kabupaten Bolaang-Mongondow. Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia menolak jalur pelayaran dari Miangas ke Davao (bagian dari Filipina). Pada tahun yang sama, Sekretaris Desa Miangas Jhonlyi Awala meninggal akibat pemukulan di tangan Kapolsek Miangas. Sekitar 200 orang, berpakaian hitam, berdemonstrasi untuk mengungkapkan kemarahan mereka atas kematian yang tidak masuk akal dan pengabaian pulau itu oleh negara Indonesia. Mereka menurunkan bendera Indonesia di dermaga Miangas dan malah mengibarkan bendera Filipina. Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut, yang datang dari Manado, meredakan situasi. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Otoritas Pariwisata Filipina pada Februari 2009 menerbitkan peta yang memasukkan Miangas ke dalam wilayah Filipina. Sebuah monumen bernama Monumen Patung Santiago dibangun dan diresmikan di pulau ini pada tahun 2009 untuk mengenang Santiago yang mempertahankan pulau tersebut dari penjajahan Belanda. Pada tahun 2011, pulau ini dapat dicapai dengan kapal yang dioperasikan oleh Pelni. Pada tahun 2014, baik pemerintah Filipina maupun Indonesia secara resmi mendemarkasi perbatasan laut mereka, dengan Miangas diakui sebagai bagian dari perairan Indonesia. Mulai 12 Maret 2017, penerbangan dari Manado melayani pulau ini seminggu sekali. Penerbangan yang dioperasikan oleh Wings Air mendarat di Bandara Miangas setiap hari Minggu. Geografi Miangas terletak 521 km (324 mil) dari Manado, ibu kota Sulawesi Utara dan 126 km (78 mil) dari Kota Davao di Filipina. Itu juga terletak 80 km (50 mil) tenggara Mindanao. Panjangnya 3 km (2 mil) dan lebar 1,2 km (3⁄4 mil), dengan luas 3,15 km2. Miangas, yang terletak di sebelah utara Kepulauan Nanusa, merupakan distrik tersendiri di dalam Kabupaten Kepulauan Talaud. Pulau ini sebagian besar merupakan dataran rendah, sekitar 1,5 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi yang disebut Gunung Batu setinggi 111 meter terletak di bagian timur laut pulau. Daerah ini ditumbuhi pohon palem. Di sudut timur laut pulau, terdapat tebing setinggi 46 meter (151 kaki), dengan pantai timur laut dibatasi oleh karang setinggi 320 m (0,2 mil). Demografi Menurut Sensus 2010, populasi pulau ini adalah 728 orang. Penduduk Miangas berbahasa Indonesia dan Talaud; generasi yang lebih tua biasanya juga berbicara bahasa Tagalog. Pulau ini memiliki kantor polisi dan dua pos militer. Ada juga pasar, kantor pelabuhan, dan kantor bank. Ekonomi Penduduk Miangas memperoleh penghasilan utama dari menangkap ikan. Perempuan juga menganyam tikar dari daun pandan. Transportasi Untuk transportasi, penduduk Miangas dulunya mengandalkan perahu layar buatan sendiri. Namun pada masa Orde Baru, mereka mulai menggunakan perahu motor. Ini sekarang menjadi sumber utama transportasi. Pada Oktober 2016, Bandara Miangas diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Penerbangan perdana melayani bandara ini beberapa bulan kemudian. Catatan Referensi Pranala luar (Indonesia) 12 pulau terluar rawan dikuasai negara tetangga Zenith Timotius Malli Anaada (2013) "Kekuasaan Negara dalam Struktur Adat Masyarakat Miangas" Politico : Jurnal Ilmu Politikhttps://www.neliti.com/id/publications/1006/kekuasaan-negara-dalam-struktur-adat-masyarakat-miangas