Radio Republik Indonesia

Radio Republik Indonesia (RRI, digayakan dengan huruf kecil semua) adalah jaringan radio dan televisi publik berskala nasional di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio. RRI, bersama dengan TVRI (Televisi Republik Indonesia), berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia, sekaligus salah satu media tertua yang masih beroperasi di negara itu. RRI kini menjalankan 5 jaringan radio dengan stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia, siaran radio internasional, saluran televisi, serta portal daring. Sejarah Radio era Hindia Belanda dan pendudukan Jepang Radio Republik Indonesia sebenarnya bukanlah stasiun radio pertama di Indonesia. Adapun stasiun radio terawal yang mulai bersiaran di daerah yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda adalah Bataviase Radio Vereniging (BRV), yaitu pada tanggal 16 Juni 1925. Saat itu BRV memiliki dua kanal yaitu Stadzender (Programa Lokal) dan Archipelzender (Programa Nasional). BRV bersiaran dari daerah Harmoni Jakarta (Batavia) dan menggunakan Bahasa Belanda dalam mata acaranya. Kelahiran BRV disusul sejumlah stasiun radio lainnya di sejumlah wilayah, seperti Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM, Jakarta); Solosche Radio Vereniging (SRV, Surakarta); Vereniging Oosterse Radio Luisteraars (VORO, Bandung); Eerste Madioense Radio Omroep (ERVO, Madiun); dan Meyers Omroep voor Allen (MOVA, Medan). Hampir keseluruhannya saat itu dimiliki pihak swasta, terkecuali NIROM. NIROM kemudian berkembang menjadi stasiun radio terbesar, dengan membangun jalur komunikasi lewat telepon dengan sejumlah kota, memiliki siaran sentral yang dipancarkan dari kota-kota lain seperti Semarang, Bandung, Surabaya, Surakarta dan Yogyakarta, plus memiliki mata acara yang ditujukan bagi masyarakat lokal. NIROM lahir sebagai akibat dikeluarkannya Radiowet oleh pemerintah kolonial pada tahun 1934 dan mendapat pendanaan dari skema pajak radio (luisterbijdrage). Stasiun radio lain yang patut disebutkan adalah SRV, yang mulai beroperasi sejak 1 April 1933 dan merupakan siaran radio pertama milik masyarakat pribumi Hindia Belanda. SRV lahir sebagai kerja sama bangsawan Surakarta, Mangkunegara VII dan Sarsito Mangunkusumo. Setelah SRV muncul kemudian siaran radio lain milik masyarakat pribumi seperti MARVO, VORL, CIRVO, EMRO dan Radio Semarang. Mulanya antara NIROM dan stasiun radio tersebut terjadi simbiosis mutualisme, tetapi kemudian NIROM menjadi khawatir dengan ancaman lewat siaran radio-radio nasional. Akibat upaya NIROM memutuskan kerja sama tersebut, anggota Volksraad Sutardjo Kartohadikusumo dan Sarsito Mangunkusumo (perintis SRV) kemudian mengumpulkan pengurus stasiun radio milik pribumi pada 29 Maret 1937 di Bandung. Pertemuan ini menyepakati terbentuknya forum bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPPK) sebagai wadah kerja sama mereka. Meskipun kemudian antara PPPK dan NIROM disepakati kerja sama di mana radio-radio di bawah PPPK akan menyediakan mata acara sedangkan NIROM akan memberi bantuan teknis, upaya terus dilakukan agar anggota PPPK dapat melangsungkan siarannya secara mandiri. Program PPPK pertama yang dipancarkan lewat siaran NIROM disiarkan pada 1 November 1940. Dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Kekaisaran Jepang pada Maret 1942, Jepang membubarkan radio-radio swasta dan menerapkan siaran secara terpusat lewat pendirian Pusat Jawatan Radio (放送管理局code: ja is deprecated , Hoso Kanri Kyoku). Cabangnya masing-masing meliputi Jawatan Radio (放送局code: ja is deprecated , Hoso Kyoku), yang mencakup 8 kota dan Shodanso yang bertugas mengawasi penggunaan radio agar masyarakat tidak mendengarkan siaran radio luar negeri. Jepang jelas melihat pentingnya radio sebagai alat propaganda, berdasar pengalaman lewat siaran Radio Tokyo (kini NHK) yang pada sekitar jam 22.00 begitu diterima oleh masyarakat Indonesia. Radio pun benar-benar dijadikan alat propaganda dengan berisi berita-berita perang maupun larangan memperdengarkan bahasa maupun lagu berbahasa asing. Lahirnya RRI Seperti ketika Belanda menyerah pada tahun 1942, radio kembali memainkan peran penting di tengah prosesi proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Misalnya, berita kekalahan Jepang berhasil didapat dari radio BBC pada 14 Agustus 1945 secara sembunyi-sembunyi oleh para pemuda. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 membuat para pemuda berkeinginan merebut sarana komunikasi yang penting ini, dengan tujuan memperluas berita proklamasi. Di Bandung, cabang Hoso Kyoku di sana direbut meskipun dengan pertumpahan darah, dengan radio penggantinya bernama Siaran Radio Republik Indonesia Bandung digunakan untuk membacakan berita proklamasi oleh tiga pemuda bernama Sakti Alamsyah, Odas Sumadilaga dan R.A. Darya. Di Surabaya, untuk mengelabui pemerintah pendudukan, siaran proklamasi dibacakan dalam Bahasa Madura, sedangkan di Jakarta, Jusuf Ronodipuro muncul sebagai pahlawan dengan upayanya membacakan siaran tersebut pukul 19.00 meskipun harus disiksa tentara Jepang. Mengetahui hal tersebut, pemerintah pendudukan lalu menyegel siaran-siaran radio yang ada sejak 19 Agustus 1945. Siasat pun dilakukan tokoh-tokoh kemerdekaan untuk tetap menyiarkan berita penting ini, seperti lewat adanya siaran gelap yang berhasil digunakan Presiden Soekarno untuk berpidato pada 25 Agustus 1945. Para pejuang radio menyadari betapa pentingnya sarana radio tersebut dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk, yaitu datangnya tentara Inggris dan Belanda kembali ke Indonesia. Seiring waktu, pemerintah pendudukan Jepang dan tentaranya tidak lagi berminat mempertahankan radio-radio tersebut. Para pemuda mulai merencanakan merebut dan mengoperasikan stasiun radio yang ada, berkat usulan Ronodipuro kepada Abdulrahman Saleh. Pada 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang dan Purwokerto mengadakan pertemuan yang menyepakati rencana memaksa tentara Jepang segera menyerahkan stasiun Hoso Kyoku kepada para pejuang. Mereka juga berniat memberitahukan hal ini kepada pemerintah, lewat rapat pada 11 September pukul 17.00 di daerah Pejambon Jakarta atas usulan salah satu tokoh radio, Oetojo Ramelan. Namun, respon Menteri Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo justru menolak usulan perebutan radio-radio Jepang tersebut demi membuat siaran radio persatuan karena khawatir akan berkonflik dengan Sekutu. Para perintis RRI kemudian jalan terus dengan rencana mereka karena melihat peluang konflik yang akan muncul. Di dini hari (24.00) pada 11 September, dalam sebuah rapat yang dihadiri 17 orang bertajuk "Perjuangan Kita" di rumah Adang Kadarusman, Menteng Dalam Jakarta, RRI resmi didirikan dengan Abdulrahman Saleh ditunjuk sebagai pimpinannya yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Rencana pengambilalihan stasiun radio tersebut kemudian berjalan dengan baik, kecuali di Surabaya di mana baru berhasil dilakukan per 29 September 1945, dan di Surakarta, penyerahan berlangsung pada 1 Oktober 1945. Dengan munculnya Revolusi Nasional Indonesia RRI dengan cepat mendapat penerimaan masyarakat luas. RRI kemudian juga mulai mengemban tugas penting yaitu untuk membawakan kondisi Indonesia ke seluruh dunia yang saat itu didominasi siaran dari pihak Belanda. Pada 12-13 Januari 1946 diadakan pertemuan di Surakarta untuk membahas perkembangan radio di Indonesia pada kondisi perang yang terus berkobar. Dalam rapat ini diambil beberapa kesimpulan seperti RRI Jakarta diserahkan kepada Departemen Penerangan; Bandung dan Purwokerto sempat digabungkan ke dalam PTT (kini Pos Indonesia); Semarang berada di bawah pendanaan Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro; Surakarta mendapat pendanaan pemerintah daerah; Yogyakarta dan Surabaya didanai pajak radio lokal; dan Malang didanai oleh PTT. Rapat itu juga sempat merundingkan topik mengenai RRI sebagai organ pemerintah atau lembaga yang otonom, di mana pemerintah sempat mengusulkan agar RRI dipecah menjadi badan teknik dan siaran serta pimpinannya ditunjuk oleh pemerintah. Usulan pemecahan RRI ditolak, sedangkan rencana menjadikan RRI sebagai jawatan pemerintah kemudian diterima setelah melalui perundingan yang alot. Akhirnya, pada 1 April 1946, pemerintah meresmikan RRI dengan status barunya sebagai lembaga pemerintah yang kemudian ada di bawah kendali Departemen Penerangan. Sejak itulah, RRI menjadi suara resmi pemerintah yang baru berdiri saat itu. RRI kemudian memperluas jaringannya lewat penggabungan sejumlah radio lokal "Badan Siaran Radio" yang terbentuk pada 1946-1947 oleh masyarakat, di sejumlah kota seperti Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Magelang, Cilacap, Madiun, Kediri dan Jember. Meskipun demikian, instabilitas akibat konflik juga sempat membuat operasional sejumlah RRI daerah terganggu dan berpindah-pindah, seperti di Surabaya yang sempat terpecah menjadi 3 di Mojokerto, Bondowoso, dan Madiun, maupun Semarang yang dipecah di tiga lokasi yaitu Pekalongan, Pati dan Salatiga. Totalnya pada tahun 1948 RRI sudah memiliki 32 stasiun yang berlokasi di 29 tempat. Pada saat bersamaan, siaran radio lain non-RRI yang kemudian muncul juga berperan dalam membantu perang seperti Radio Perjuangan di Kota Serang, Radio Gelora Pemuda di Madiun, Radio Internasional di Kediri dan Radio Pemberontakan di Surakarta. RRI pasca 1949 Dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, dibentuk lembaga gabungan antara RRI dan stasiun radio ROIO (Radio Omroep in Overgangstijd, sebuah radio bentukan Belanda) bernama Radio Republik Indonesia Serikat (RRIS). Pada periode ini diberlakukan penyatuan call sign dan sentralisasi siaran RRI daerah dengan RRI pusat yang saat itu ada di wilayah Yogyakarta. RRIS kemudian kembali RRI setelah RIS bubar pada tahun 1950. Perkembangan RRI kemudian sangat dipengaruhi perkembangan politik; di era Demokrasi Liberal, ketua RRI banyak diganti menurut preferensi politik partai yang penguasa, sedangkan di era Demokrasi Terpimpin, siaran RRI kembali menjadi alat propaganda dengan didominasi pidato-pidato yang panjang. Stasiun pusat RRI di Jakarta menjadi salah satu objek vital yang direbut oleh Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965. Pada pagi harinya, RRI mengabarkan mengenai Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah, serta mengumumkan terbentuknya “Dewan Revolusi” yang dipimpin oleh Letkol. Untung Sutopo. Pada tahun 1964, RRI membangun kompleks pemancar nasional RRI Cimanggis yang kini terletak di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Kompleks tersebut, yang diresmikan pada 9 Oktober 1969, memiliki lima buah pemancar berkekuatan 50–120 kW. untuk siaran-siaran dalam negeri, serta enam pemancar berkekuatan 125 kW yang ditujukan untuk siaran luar negeri. Kompleks pemancar seluas 4,7 hektare itu disebut sebagai yang terbesar pada masa itu. Pada masa Orde Baru, stasiun-stasiun radio swasta mulai berjamuran dan secara langsung mengakhiri monopoli RRI pada siaran radio. Walau demikian, siaran berita RRI menjadi program yang wajib direlai oleh stasiun-stasiun tersebut. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran menetapkan RRI sebagai satu dari empat "Lembaga Penyiaran Pemerintah", status yang disandang hingga awal dekade 2000-an. Sepanjang era berkuasa Orde Baru, RRI mengalami pembenahan dalam bidang infrastruktur, dengan kemudian memiliki 45 jaringan yang bersiaran total 73 jam (1979). Sejak tahun 1983 RRI telah bersiaran 24 jam nonstop dengan titik berat pada program penerangan, khususnya siaran pedesaan, pembangunan dan luar negeri. Likuidasi Departemen Penerangan oleh pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 2000 dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2000 yang ditandatangani Presiden tanggal 7 Juni 2000. Pembenahan organisasi dan manajemen dilakukan seiring dengan upaya penyamaan visi (shared vision) di kalangan pegawai RRI yang berjumlah sekitar 8.500 orang yang semula berorientasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas yang cenderung birokratis. Dengan PP tersebut, RRI kemudian berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) yang tidak mencari untung. Perjan dapat dikatakan sebagai status transisi dari "Lembaga Penyiaran Pemerintah" menuju "Lembaga Penyiaran Publik" pada masa reformasi. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disahkan pada akhir 2002, menandai landasan awal RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Hal ini kemudian dikuatkan dengan PP Nomor 13 Tahun 2005, yang spesifik mengatur tentang RRI. Setidaknya pada tahun 2001, RRI memiliki portal berita di internet menurut rekaman Wayback Machine, dengan alamat www.rrionline.com dan www.rri-online.com. Keduanya kemudian bertransformasi menjadi RRI.co.id pada dekade 2010-an. Pada tahun 2013, RRI meluncurkan aplikasi RRI Play, yang memungkinkan siaran stasiun-stasiun radio RRI dapat didengarkan secara daring. RRI Play sempat berganti nama menjadi RRI PlayGo pada tahun 2019, dan RRI Digital pada tahun 2023. Pada tahun 2016, RRI meluncurkan siaran radio digital untuk wilayah Jakarta, yang merupakan siaran sejenis yang pertama di Indonesia. Siaran tersebut, dengan sistem Digital Audio Broadcasting+ (DAB+), menawarkan empat kanal radio. Pada September 2018, RRI meresmikan stasiun radio visual RRI NET dalam rangka hari ulang tahun ke-73 RRI. Struktur Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. RRI saat ini menjadi lembaga tersendiri dan tidak berada di bawah kementerian mana pun. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk "badan hukum yang didirikan oleh negara; (bersifat) independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat". Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas RRI adalah "memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Berbeda dengan lembaga penyiaran publik lainnya seperti TVRI dan lembaga penyiaran publik lokal, RRI telah lama memiliki ikrar siaran yang disebut Tri Prasetya RRI, yang berbunyi sebagai berikut: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Organisasi RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang terdiri dari unsur publik, pemerintah dan RRI. Adapun Dewan Pengawas LPP RRI untuk Periode 2021-2026 yang disahkan oleh DPR, disusun sebagai berikut: Dewan Pengawas yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik memilih Dewan Direksi yang berjumlah 6 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran. Adapun Dewan Direksi LPP RRI untuk Periode 2021-2026 disusun sebagai berikut: Selain dari dua dewan tersebut, berdasarkan Peraturan Direksi LPP RRI Nomor 2 tahun 2024, ada pula kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio (Pusbangkom; sebelum tahun 2024 dikenal sebagai Puslitbangdiklat), Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, Kepala Stasiun Penyiaran Tipe A, Kepala Stasiun Penyiaran Tipe B, dan Kepala Stasiun Penyiaran Tipe C. Pendanaan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sumber pendanaan RRI dapat berasal dari iuran penyiaran, APBN, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Usaha lain tersebut, yang saat ini digabungkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2020, meliputi jasa digitalisasi penyiaran (iklan di situs web), jasa sertifikasi wartawan radio, jasa penggunaan sarana dan prasarana (sewa tempat di pemancar dan lahan aset), jasa produksi acara, dan royalti produksi acara. Meskipun demikian, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat belum diatur secara spesifik. Pada tahun 2020, menurut Lampiran Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah, semula anggaran LPP Radio Republik Indonesia sebesar 1,313 triliun rupiah. Namun, karena ada penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19, maka anggaran diubah menjadi 1,075 triliun rupiah Pada tahun 2025, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang memandatkan pemangkasan anggaran pada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian demi mensukseskan program Makan Bergizi Gratis. Akibatnya, terjadi pemangkasan anggaran pada LPP RRI sebesar Rp. 334 miliar dari total pagu awal anggaran sebesar Rp. 1,07 triliun, meskipun pada akhirnya direvisi pemangkasannya menjadi Rp. 170 miliar demi membayar gaji pegawai. Layanan Radio Dewasa ini, RRI mempunyai kurang lebih 90 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan ke luar negeri. RRI menyelenggarakan siaran dalam maksimal 5 programa pada frekuensi AM dan FM, dengan ketersediaan masing-masing programa bervariasi di setiap daerah. Pro 1: stasiun daerah yang melayani pendengar umum, berisikan berita, gelar wicara, informasi, dan hiburan. Pro 2: stasiun daerah yang melayani pendengar remaja dan anak muda, dengan penekanan pada konten hiburan. Pro 3: stasiun nasional yang dipancarluaskan secara relai oleh stasiun-stasiun daerah sepanjang hari selama 24 jam, menyajikan berita, gelar wicara, dan informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Pro 4: stasiun daerah yang menyajikan konten musik daerah, budaya daerah, serta hal-hal yang mengandung unsur keindonesiaan termasuk musik dangdut, pendidikan dan hiburan di daerahnya. Di gelombang pendek, Voice of Indonesia mengudara sebagai siaran luar negeri dengan konten yang berisi berita, informasi, dan hiburan. Pada radio digital di Indonesia, di samping 4 programa utama dan Voice of Indonesia, RRI juga menyiarkan 3 saluran radio khusus digital, yakni Classic Channel (musik klasik), Jazz Channel (jaz), dan Keroncong Channel (keroncong). Ketiganya mengudara dalam format Digital Audio Broadcast (DAB) pada frekuensi 229.072 (12D). Pada saat Provinsi Timor Timur (kini Timor Leste) masih berintegrasi dengan Indonesia, RRI mempunyai stasiun lokal bernama RRI Dili yang berpusat di kota Dili. Stasiun tersebut mulai beroperasi sejak 16 Agustus 1976 hingga ditutup pada 23 September 1999, setelah provinsi tersebut lepas dari Indonesia. Sebagai gantinya, stasiun penyiaran nasional Timor Leste RTTL saat ini beroperasi. Variasi Di Surabaya dan Makassar, selain ada 3 programa daerah dan Pro 3, RRI juga mengudarakan RRI Programa 5 (atau RRI Pro 5) yang fokus menyiarkan lagu-lagu selama 24 jam nonstop. Stasiun ini masing-masing mengudara di frekuensi 91.7 FM (Surabaya) dan 90.9 FM (Makassar). Di Ibu Kota Nusantara, RRI meluncurkan stasiun RRI IKN yang secara resmi mengudara sejak 17 Januari 2024, melalui frekuensi 98.3 FM. Televisi Selain radio, RRI juga menjalankan sejumlah "saluran televisi" yang difungsikan sebagai radio visual. Di antara saluran tersebut ialah RRI NET yang bersiaran melalui televisi satelit dan daring, serta, hingga 2025, versi visual dari Voice of Indonesia yang disiarkan secara daring. Daring RRI menjalankan portal berita pada situs web resminya, RRI.co.id. RRI juga mengoperasikan RRI Digital, layanan media over-the-top yang menyediakan fitur seperti streaming seluruh stasiun RRI, portal berita, dan lainnya. Berbeda dengan lembaga milik negara lainnya, informasi terbaru dari LPP RRI tidak ditampilkan secara menonjol di situs web resminya, melainkan di situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPP RRI yang terpisah. RRI – bersama Antara dan TVRI – juga mengelola Redaksi Nasional, sebuah portal berita bersama yang digunakan sebagai pusat berita tentang agenda-agenda nasional tertentu, seperti Pekan Olahraga Nasional dan Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2022 lalu. Dalam rangka memperkuat RRI sebagai media multiplatform, pada tahun 2024 LPP RRI meluncurkan lima pilar dalam bisnisnya. Kelima pilar itu ialah radio konvensional, RRI Digital, RRI News (berupa RRI.co.id dan aplikasi berita), media sosial, dan komunitas. Sebelumnya, RRI pernah menjalankan BeYoung.id, sebuah portal berisi koleksi lagu indie dari para musisi di seluruh Indonesia, serta layanan jurnalisme warga) RRI 30". Keduanya kini sudah tidak aktif. Acara RRI memiliki beragam acara yang tersebar di seluruh programa, sebagiannya merupakan acara yang disiarkan secara berjaringan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan tugas RRI untuk memberikan pelayanan "informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat". Contoh acara yang pernah populer di RRI ialah drama radio Butir-Butir Pasir di Laut, yang telah meraih penghargaan internasional dan diangkat dalam film berjudul sama. Setiap tahun, RRI menghadirkan dua acara nasional: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia, serta Pekan Tilawatil Qur'an, ajang lomba pembacaan Al-Qur'an setiap bulan Ramadan. Kritik dan kontroversi Masalah struktural State Media Monitor, situs web dari lembaga riset asal Eropa Media and Journalism Research Center yang menilai media-media terafiliasi negara, pada tahun 2023 menempatkan RRI dalam kategori State-Controlled (media yang dikendalikan negara). Menurut lembaga tersebut, meskipun pemerintah mengadopsi ketentuan hukum yang diklaim akan mengarah pada transformasi RRI menjadi lembaga penyiaran publik modern dengan jaminan independensi editorial, RRI "tetap bertindak sebagai media negara, mendukung tindakan dan kebijakan pemerintah dalam liputannya". Selain itu, lembaga itu menilai "belum ada" undang-undang, badan, atau mekanisme yang secara independen memvalidasi independensi kebijakan editorial RRI. Namun, pada tahun 2025, situs itu menaikkan kategori RRI menjadi "media independen yang didanai negara dan dikelola/dimiliki negara", oleh karena kepemimpinan yang menunjukkan adanya perbaikan postur redaksi. Konflik tanah kompleks pemancar RRI Cimanggis Konflik ini berawal ketika adanya berita acara serah terima (BAST) barang milik negara berupa tanah dari LPP RRI kepada Kementerian Agama RI (Kemenag) Nomor 774/DU/05/2017 tanggal 9 Mei 2017, di mana LPP RRI menyerahkan sebidang tanah di Kota Depok, Jawa Barat seluas 1.425.889 meter persegi (lebih dari 142 hektar) – yang mulanya digunakan sebagai kompleks pemancar RRI Cimanggis – ke Kemenag untuk pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Sesuai pasal 6 BAST, untuk menjamin keberlangsungan operasional siaran RRI, maka pihak kedua (yaitu Kemenag) harus memindahkan atau membangun gedung, bangunan, dan peralatan serta prasarana lainnya secara bertahap di tempat yang baru. Namun pada praktiknya, ketika pemindahan atau pembangunan tersebut belum dilakukan, justru proses pembangunan UIII di Cimanggis telah dimulai; yang mengakibatkan kerusakan terhadap fider line pemancar gelombang pendek RRI yang berlangsung sejak akhir tahun lalu. Tanggal 20 Desember 2018, Direktur Utama RRI 2016-2021, Muhammad Rohanudin telah mengirimkan surat kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin terkait hal ini yang tidak sesuai dengan janji dan komitmen yang telah disepakati dalam pasal 3 dan pasal 6 BAST. RRI telah menempati tanah di Cimanggis sejak 1958. Sejak 2002 hingga 2012, berturut-turut RRI mengalami gugatan perdata dari pihak luar terkait tanah tersebut. Namun demikian, putusan pengadilan berkali-kali memenangkan RRI. Hingga putusan Nomor 99/Pdt/2012/PT. Bandung diterima oleh LPP RRI, pihak penggugat tidak mengajukan upaya hukum lain. Kasus direktur utama 2021, tudingan bias Pada awal 2021, Direktur Utama RRI 2016-2021 Muhammad Rohanudin mendaftarkan diri menjadi Dewan Pengawas RRI 2021-2026 dan dinyatakan lolos seleksi awal. Rohanudin dituding oleh sebagian pihak yang mengatasnamakan karyawan RRI memiliki "rekam jejak yang buruk" selama menjabat, seperti dugaan nepotisme, mismanajemen, dan penyalahgunaan wewenang. Hal itu seirama dengan pernyataan Irawan Ronodipoero, anak pendiri RRI Joesoef Ronodipoero, yang mengatakan telah terjadi "disharmoni" di tubuh RRI akibat kepemimpinannya. Tudingan ini diperkuat oleh hasil penelitian Sapta Pratala pada bulan yang sama yang menemukan bahwa portal berita rri.co.id memberi porsi berita dengan subjek anggota DPR yang sangat besar untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibandingkan fraksi-fraksi lain. Selain itu, riset Sapta Pratala menilai rri.co.id melakukan bias dengan lebih banyak mengabarkan komentar yang menolak pembubaran Front Pembela Islam (FPI) setelah pemerintah membubarkan organisasi tersebut pada 30 Desember 2020. Sapta Pratala hanya dideskripsikan di media berita sebagai "pengamat media penyiaran publik", tetapi belum ada keterangan lebih lanjut tentang identitasnya. Pada 13 Mei, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Satia Chandra Wiguna sempat meminta Komisi I DPR memecat Rohanudin karena dianggap "bertolak belakang dengan posisi ideal RRI sebagai lembaga pemberitaan yang netral" dan "membela kaum intoleran", meskipun menurut UU Nomor 32 Tahun 2002 DPR tidak berhak memberhentikan Dewan Direksi RRI. Namun, Dewan Pengawas RRI telah memberhentikan Rohanudin lebih dahulu pada 8 Mei. Tudingan-tudingan yang muncul dan langkah Dewan Pengawas mendapat kritik oleh pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Menurutnya, tudingan tersebut tidak boleh serta merta dijadikan dasar untuk menghakimi RRI, oleh karena statusnya sebagai media publik. RRI, menurut Ritonga, harus "mengayomi semua elemen masyarakat" dan "tidak boleh seperti pada zaman Orde Baru, yang jelas-jelas menjadi corong pemerintah". Pada tanggal 20 Mei 2021, Komisi I DPR menetapkan Rohanudin sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026 dari unsur RRI. Identitas Hingga tahun 2023, RRI setidaknya sudah empat kali mengganti logo. Logo awal RRI terdiri dari tiga elemen, yakni siluet Candi Borobudur, peta Indonesia, serta visual menara pemancar beserta gelombang radio yang dipancarkan. Logo ini digunakan hingga tahun 1998. Logo ketiga RRI yang diluncurkan pada 11 September 2006, setahun pasca statusnya berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) pada tahun 2005 memiliki makna antara lain sebagai berikut: Bentuk persegi panjang tanpa sudut dan tanpa garis tepi: Bentuk ini menggambarkan kekokohan dan solidaritas. Sudut yang membulat (tidak runcing) melambangkan fleksibilitas RRI. Tidak adanya garis tepi atau bingkai menunjukkan indepedensi RRI, serta keterbukaan RRI untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Tulisan (font type) “RRI”: Huruf tulisan yang dirancang khusus menunjukkan RRI yang kokoh, tegas, dinamis dan selalu bergerak maju. Gambar pancaran radio: Sebuah image yang menggambarkan kuatnya pancaran siaran radio RRI yang makin meluas. Tiga lapis pancaran yang terlihat pada logo juga melambangkan Tri Prasetya RRI. Warna Biru, Biru langit dan putih untuk mempertahankan tradisi, yang mana komponennya terdiri dari: Warna biru yang dipilih sebagai warna korporat RRI. Warna Biru dan biru langit yang melambangkan universalitas RRI, sifat mengayomi, teduh dan dapat dipercaya, dan Warna putih pada tulisan RRI yang melambangkan kejujuran, kebenaran, keberimbangan dan akurasi. Perubahan terakhir dilakukan pada 11 September 2023, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-78. Berbeda dengan pergantian logo sebelumnya, pergantian logo keempat ini dilakukan dengan bantuan sebuah agensi penjenamaan, DMID Group dan dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Menurut Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, bulatan pada huruf "r" yang berbentuk seperempat lingkaran dan lingkaran memberikan makna bahwa RRI "melayani publik", dan ragam bentuk elemen adalah gambaran keragaman masyarakat yang dilayani RRI. Saat dihubungkan dengan simbol-simbol digital, maka RRI, "satu nol satu nol", adalah simbol multiplatform atau digitalisasi. Selain itu, sebagai bagian dari rebranding, RRI mengadopsi Albert Sans beserta turunannya sebagai font resmi utama dengan Manrope beserta turunannya sebagai font sekundernya. Pada 11 Juli 2024 (dua bulan sebelum HUT RRI ke-79), dalam rangka penyeragaman branding Programa RRI, RRI merombak logo kelima programa yang ada di berbagai stasiun RRI pusat dan daerah. Perubahan terbesar terjadi pada implementasi adanya angka dalam bentuk persegi pada kelima programa serta perubahan warna logo RRI Programa 2 yang sebelumnya berwarna ungu, berubah menjadi warna biru kehijauan. Berbeda dengan logo, RRI telah mengusung slogan "Sekali di Udara, Tetap di Udara" sejak awal pendiriannya dan bertahan hingga saat ini. Slogan tersebut memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai berikut: Sekali di Udara: Bagian ini menandakan bahwa awal mula RRI mengudara pasca kemerdekaan Indonesia. Tetap di Udara: Bagian ini menunjukkan komitmen RRI untuk terus mengudara tanpa henti, meskipun teknologi dan media komunikasi terus berkembang, dan terus setia melayani masyarakat di mana pun berada. Secara keseluruhan slogan ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan dedikasi RRI untuk tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, berkat slogan ini, RRI terus menjadi sumber informasi yang terpercaya dan relevan, serta menggambarkan janji RRI untuk senantiasa mengudara dan memberikan yang terbaik baginya. Pada tahun 2023 RRI meluncurkan slogan "Kita Indonesia Sesungguhnya" dalam rangka peluncuran logo baru, tetapi tidak digunakan sebagai slogan utama. Logo Slogan Sekali di Udara, Tetap di Udara (1945-sekarang; slogan primer) Kita Indonesia Sesungguhnya (2023-sekarang; slogan sekunder) Terus Mengudara Untuk Indonesia (2023-sekarang; slogan tersier untuk peliputan berita) Lihat pula Televisi Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Daftar stasiun radio di Indonesia Referensi Kepustakaan 40 Tahun Indonesia Merdeka (11 September 1945 sampai dengan 11 September 1985) Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film Departemen Penerangan Republik Indonesia; Radio Siaran (Teori dan Praktik) Onong Uchyana Effendy, MA. Bandung. Tahun 1978; Sedjarah Radio Republik Indonesia, Kementerian Penerangan RI. Tahun 1953. Siliwangi Dari Masa ke Masa ,TNI AD, Pusjarah TNI, 1979. Buletin Suara Purnakarya RRI Bandung, Baskara "Kiprah Seorang Penyiar" Mohammad Sani "Sosok Dalam Kenangan" Loetan Soetan Toenaro "Pancaran Perjuangan Radio". Perjuangan RRI SURABAYA. Radio Rimba Raya, Abu TM Raiyan. Profil Angkasawan RRI 1945-1995. Sejarah Pos Telekomunikasi di Indonesia. Pranala luar Situs web resmi (Diarsipkan 2021-05-08 di Wayback Machine.) Audio live streaming pada situs web resmi RRI Situs web RRI Digital Pusbangkom RRI Redaksi Nasional – portal berita bersama LKBN Antara, RRI, dan TVRI