Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (disingkat KemenPAN-RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN-RB dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Rini Widyantini. Mitra kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia adalah mitra kerja utama untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Hal ini ditunjukkan dari berbagai rapat kerja dan diskusi yang dilakukan antara kedua belah pihak, di mana KemenPANRB sering menjadi mitra dalam membahas berbagai isu terkait reformasi birokrasi, manajemen kepegawaian, dan pelayanan publik. Tugas dan Fungsi Kementerian mempunyai tugas menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah; koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Susunan Organisasi Susunan organisasi Kementerian terdiri atas: Pimpinan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Biro Data dan Teknologi Informasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Biro Umum dan Keuangan Inspektorat Deputi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Sekretariat Deputi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Sekretariat Deputi Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Infrastruktur, dan Pemerintah Daerah Wilayah II Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Deputi Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Pelayanan Publik Sekretariat Deputi Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Sekretariat Deputi Asisten Deputi Perumusan Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Staf Ahli Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Perubahan organisasi Galeri 5 Agenda Besar Reformasi Birokrasi Percepatan Reformasi Birokrasi 9 Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Secara online Island of Integrity Pakta Integritas Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP) Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Evaluasi Kinerja Hasil Kinerja Peningkatan Pelayanan Masyarakat UU No. 25 Tahun 2009 PP 96/2012 tentang Pelayanan Publik PermenPAN-RB 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik PermenPAN-RB 66/2012 tentang Pedonan Peniaian Kinerja Pembina/Penanggung jawab dan Pemeringkatan K/L dan Pemda dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik R.Perpres tentang Kewajiban Pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik R.Perpres tentang Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan RUU ASN RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Referensi Lihat pula Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Kementerian Indonesia Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (disingkat PPPK, biasa disebut P3K) Korpri Pranala luar (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia