Danau Bellandur

Danau Bellandur terletak di pinggiran kota Bellandur di tenggara kota Bengaluru. Danau ini merupakan danau terbesar di kota tersebut. Danau ini merupakan bagian dari sistem drainase Bellandur yang mengaliri bagian selatan dan tenggara kota. Danau ini merupakan penerima dari tiga rangkaian danau di hulu, dan memiliki daerah tangkapan air sekitar 148 kilometer persegi (37.000 hektar). Air dari danau ini mengalir lebih jauh ke timur menuju Danau Varthur, dari sana mengalir menuruni dataran tinggi dan akhirnya ke DAS Pinakani. Sejarah Danau Bellandur diyakini awalnya merupakan anak sungai dari Sungai Dakshina Pinakini (juga dikenal sebagai Sungai Ponnaiyar). Narasi lama mencakup para nelayan desa, dewa-dewa, praktik budaya, dan tanah milik bersama yang menyediakan kayu dan lahan untuk penggembalaan. Pada tahun 1940-an, danau ini digunakan untuk pendaratan pesawat amfibi seperti Catalina. Dampak urbanisasi bermula pada tahun 1980-an ketika pertumbuhan yang tidak terencana memutus rantai waduk dan danau yang mengaliri Danau Bellandur. Hal ini mengurangi jumlah air hujan yang mencapai danau untuk mengisinya kembali. Pembangunan juga mengakibatkan masuknya air limbah yang belum diolah dari permukiman dan pemanfaatan area di sekitar danau untuk membuang limbah padat. Industri juga mulai membuang limbah mereka ke danau. Kombinasi semua faktor ini telah mengakibatkan penurunan standar hidup di daerah sekitarnya. Keberadaan bahan kimia industri di dalam air dari unit-unit industri di sekitarnya menyebabkan permukaan danau terbakar secara berkala. Para petani, aktivis, perwakilan pemerintah daerah, dan warga telah terlibat dalam berbagai isu terkait danau, termasuk pembangunan jalan dan kebersihan. Pada tahun 1997, ketika Danau Bellandur dinyatakan tidak layak untuk olahraga air selama Pesta Olahraga Nasional. Itulah pertama kalinya masalah ini menarik perhatian media. Masalah ini juga telah dibawa ke pengadilan. Pengadilan Tinggi memerintahkan pemerintah daerah untuk menyediakan jaringan pembuangan limbah yang layak di kota untuk menghentikan limbah memasuki danau. Ketika perintah pengadilan tidak diikuti, para pemohon mengajukan kasus penghinaan. Pengadilan Tinggi merujuk kasus ini ke Lok Adalat. Pada tahun 2002, Lok Adalat memerintahkan semua departemen pemerintah termasuk BBMP, BDA, BWSSB, Irigasi Kecil, KSPCB dan Departemen Pendapatan untuk membentuk sebuah komite dan memeriksa status Danau Bellandur. Salah satu komplikasinya adalah danau tersebut berada di bawah beberapa badan sipil. Referensi