Siprus Utara

Siprus Utara, dengan nama resmi Republik Turki Siprus Utara (bahasa Inggris: Turkish Republic of Northern Cypruscode: en is deprecated , TRNC), adalah sebuah negara de facto yang mencakup bagian timur laut pulau Siprus. Ia hanya diakui oleh Turki, dan wilayahnya dianggap oleh semua negara lain sebagai bagian dari Republik Siprus. Siprus Utara terbentang dari ujung Semenanjung Karpas di timur laut hingga Teluk Morphou, Tanjung Kormakitis dan titik paling baratnya, eksklave Kokkina di barat. Titik paling selatannya adalah desa Louroujina. Zona penyangga di bawah kendali PBB membentang antara Siprus Utara dan seluruh pulau dan membagi Nikosia, kota terbesar di pulau itu dan ibu kota kedua belah pihak. Kudeta pada tahun 1974, yang dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mencaplok pulau itu ke Yunani, mendorong invasi Turki ke Siprus. Hal ini mengakibatkan penggusuran sebagian besar penduduk Siprus Yunani di utara, pelarian warga Siprus Turki dari selatan, dan pembagian pulau tersebut, yang menyebabkan deklarasi kemerdekaan sepihak oleh utara pada tahun 1983. Karena kurangnya pengakuan, Siprus Utara sangat bergantung pada Turki untuk dukungan ekonomi, politik dan militer. Upaya untuk mencapai solusi terhadap perselisihan Siprus tidak berhasil. Tentara Turki memiliki kekuatan besar di Siprus Utara dengan dukungan dan persetujuan pemerintah TRNC, sementara Republik Siprus, Uni Eropa dan komunitas internasional menganggapnya sebagai kekuatan pendudukan. Kehadiran militer ini telah dikecam dalam beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB. Siprus Utara adalah republik demokratis semi-presidensial dengan warisan budaya yang menggabungkan berbagai pengaruh dan perekonomian yang didominasi oleh sektor jasa. Perekonomian mengalami pertumbuhan selama tahun 2000-an dan 2010-an, dengan GNP per kapita meningkat lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2000-an, tetapi terhambat oleh embargo internasional karena penutupan resmi pelabuhan di Siprus Utara oleh Republik Siprus. Bahasa resminya adalah bahasa Turki, dengan dialek lokal yang berbeda digunakan. Mayoritas penduduknya terdiri dari Muslim Sunni, sementara sikap keagamaan sebagian besar moderat dan sekuler. Siprus Utara adalah negara pengamat ECO dan OKI dengan nama "Negara Siprus Turki", PACE dengan nama "Komunitas Siprus Turki", dan Organisasi Negara-negara Turkik dengan namanya sendiri. Sejarah 1960–1974 Siprus yang bersatu memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Inggris pada bulan Agustus 1960, setelah Siprus Yunani dan Turki sepakat untuk membatalkan rencana enosis (persatuan dengan Yunani) dan taksim (gerakan membagi Siprus). Bagian dari perjanjian tersebut ialah Siprus diperintah berdasarkan konstitusi yang membagi jabatan kabinet, kursi parlemen, dan pekerjaan pegawai negeri berdasarkan rasio yang disepakati antara kedua komunitas. Dalam waktu tiga tahun, ketegangan mulai terlihat antara Siprus Yunani dan Turki dalam urusan pemerintahan, khususnya perselisihan mengenai kotamadya dan perpajakan yang terpisah menciptakan kebuntuan dalam pemerintahan. Pada tahun 1963 Presiden Makarios mengusulkan perubahan sepihak terhadap konstitusi, melalui 13 amendemen. Turki dan Siprus Turki menolak usulan amendemen tersebut, dan mengklaim bahwa hal ini merupakan upaya untuk menyelesaikan perselisihan konstitusional yang menguntungkan Siprus Yunani dan menurunkan status Siprus Turki dari salah satu pendiri negara menjadi status minoritas, menghapus perlindungan konstitusional mereka dalam proses tersebut. Warga Siprus Turki mengajukan gugatan terhadap 13 amendemen tersebut ke Mahkamah Konstitusi Agung Siprus (SCCC). Makarios mengumumkan bahwa ia tidak akan mematuhi keputusan SCCC, apa pun keputusannya, dan membela amendemennya sebagai hal yang diperlukan "untuk menyelesaikan kebuntuan konstitusional" dan bertentangan dengan pendapat SCCC. Pada tanggal 25 April 1963, SCCC memutuskan bahwa 13 amendemen Makarios adalah ilegal. Putusan Mahkamah Agung Siprus menyatakan bahwa Makarios telah melanggar konstitusi karena gagal menerapkan sepenuhnya tindakan-tindakannya dan bahwa warga Siprus Turki tidak diizinkan untuk kembali ke posisi mereka di pemerintahan tanpa terlebih dahulu menerima usulan amendemen konstitusi. Pada tanggal 21 Mei, presiden SCCC mengundurkan diri karena sikap Makarios. Pada tanggal 15 Juli, Makarios mengabaikan keputusan SCCC. Setelah presiden SCCC mengundurkan diri, SCCC tidak ada lagi. Mahkamah Agung Siprus (SCC) dibentuk dengan menggabungkan SCCC dan Pengadilan Tinggi Siprus, dan menjalankan yurisdiksi dan wewenang SCCC dan HCC. Pada tanggal 30 November, Makarios mengesahkan 13 amendemen tersebut. Pada tahun 1963, sayap pemerintah Siprus Yunani membuat rencana Akritas yang menguraikan kebijakan yang akan menyingkirkan warga Siprus Turki dari pemerintahan dan pada akhirnya mengarah pada persatuan dengan Yunani. Rencana tersebut menyatakan bahwa jika Siprus Turki keberatan maka mereka harus "ditundukkan dengan kekerasan sebelum kekuatan asing dapat melakukan intervensi". Pada tanggal 21 Desember 1963, tembakan dilepaskan ke arah kerumunan warga Siprus Turki yang berkumpul saat patroli polisi Yunani menghentikan dua warga Siprus Turki, yang mengaku meminta identifikasi; dua warga Siprus Turki terbunuh pada kejadian itu. Tidak lama kemudian, kekerasan antar komunitas pecah dengan serangan besar-besaran paramiliter Siprus Yunani terhadap warga Siprus Turki di Nicosia dan Larnaca. Meskipun TMT—sebuah kelompok perlawanan Turki yang dibentuk pada tahun 1959 untuk mempromosikan kebijakan taksim, sebagai oposisi terhadap kelompok nasionalis Siprus Yunani EOKA dan advokasi enosis —melakukan sejumlah tindakan pembalasan; sejarawan konflik Siprus Keith Kyle mencatat bahwa "tidak ada keraguan bahwa korban utama dari berbagai insiden yang terjadi selama beberapa bulan berikutnya adalah orang Turki". Tujuh ratus orang Turki, termasuk anak-anak, disandera dari pinggiran utara Nicosia. Nikos Sampson, seorang nasionalis dan calon pemimpin kudeta, memimpin sekelompok laskar Siprus Yunani ke pinggiran kota campuran Omorphita/Küçük Kaymaklı dan menyerang penduduk Siprus Turki. Pada akhir tahun 1964, 364 warga Siprus Turki dan 174 warga Siprus Yunani telah terbunuh. Pada bulan September 1964, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa saat itu, U Thant melaporkan bahwa "UNFICYP melakukan survei terperinci terhadap semua kerusakan properti di seluruh pulau selama kerusuhan; hal ini menunjukkan bahwa di 109 desa, sebagian besar merupakan desa Turki-Siprus atau desa campuran, 527 rumah telah hancur sementara 2.000 lainnya rusak akibat penjarahan". Penjarahan yang meluas di desa-desa Siprus Turki mendorong 20.000 pengungsi mundur ke daerah bersenjata, di mana mereka tinggal selama 11 tahun berikutnya, mengandalkan makanan dan pasokan medis dari Turki untuk bertahan hidup. Warga Siprus Turki membentuk kelompok paramiliter untuk mempertahankan daerah tersebut, yang menyebabkan perpecahan bertahap komunitas di pulau itu menjadi dua kubu yang bermusuhan. Kekerasan tersebut juga menyebabkan ribuan warga Siprus Turki berupaya melarikan diri dari kekerasan dengan beremigrasi ke Inggris, Australia, dan Turki. Pada tanggal 28 Desember 1967, Pemerintahan Sementara Siprus Turki didirikan. 1974–1983 Pada tanggal 6 Juli 1974, Makarios menuduh pemerintah Yunani mengubah Garda Nasional Siprus menjadi tentara pendudukan. Pada tanggal 15 Juli 1974, junta militer Yunani dan Garda Nasional Siprus mendukung kudeta militer Siprus Yunani di Siprus. Nikos Sampson yang pro-Enosis menggantikan Presiden Makarios sebagai presiden baru. Para kudeta Siprus Yunani memproklamirkan berdirinya "Republik Hellenic Siprus". Turki mengklaim bahwa berdasarkan Perjanjian Jaminan tahun 1960, kudeta merupakan alasan yang cukup untuk melakukan tindakan militer guna melindungi penduduk Siprus Turki, dan dengan demikian Turki menginvasi Siprus pada tanggal 20 Juli. Pada tanggal 2 Agustus 1975, dalam perundingan di Wina, perjanjian pertukaran penduduk ditandatangani antara tokoh masyarakat Rauf Denktaş dan Glafcos Clerides di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan Perjanjian tersebut, 196.000 warga Siprus Yunani yang tinggal di utara ditukar dengan 42.000 warga Siprus Turki yang tinggal di selatan (jumlah pemukim masih diperdebatkan). Warga Siprus Yunani Ortodoks di Rizokarpaso, Agios Andronikos, dan Agia Triada memilih untuk tinggal di desa mereka, begitu pula umat Maronit Katolik di Asomatos, Karpasia, dan Kormakitis. Sekitar 1.500 warga Siprus Yunani dan 500 warga Siprus Turki masih hilang. Invasi tersebut mengarah pada pembentukan badan administratif kedaulatan pertama Siprus Utara pada Agustus 1974, Administrasi Otonomi Siprus Turki. Pada tahun 1975, Negara Federasi Siprus Turki (Kıbrıs Türk Federe Devleti) dideklarasikan sebagai langkah pertama menuju negara federasi Siprus pada masa depan, tetapi ditolak oleh Republik Siprus dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wilayah utara secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November 1983 dengan nama Republik Turki Siprus Utara. Hal ini ditolak oleh PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan 541. 1983–sekarang Dalam beberapa tahun terakhir, politik penyatuan kembali mendominasi urusan pulau tersebut. Uni Eropa memutuskan pada tahun 2000 untuk menerima Siprus sebagai anggota, meskipun negara itu terpecah. Hal ini disebabkan oleh pandangan mereka terhadap Rauf Denktaş, Presiden Siprus Turki yang pro-kemerdekaan, sebagai batu sandungan utama, tetapi juga karena Yunani mengancam akan menghalangi ekspansi Uni Eropa di wilayah timur. Rencana bergabungnya Siprus ke dalam Uni Eropa diharapkan dapat menjadi katalisator menuju penyelesaian. Menjelang Siprus menjadi anggota, pemerintahan baru terpilih di Turki dan Rauf Denktaş kehilangan kekuasaan politik di Siprus. Pada tahun 2004, penyelesaian perdamaian yang ditengahi PBB disampaikan dalam referendum kepada kedua belah pihak. Penyelesaian yang diusulkan ditentang oleh presiden Siprus, Tassos Papadopoulos, dan presiden Siprus Turki Rauf Denktaş; sementara dalam referendum 65% warga Siprus Turki menerima proposal tersebut, 76% warga Siprus Yunani menolaknya. Akibatnya, Siprus masuk ke dalam Uni Eropa terpecah, dan keanggotaan Siprus Utara ditangguhkan. Denktaş mengundurkan diri setelah referendum, dan menunjuk Mehmet Ali Talat yang pro-penyatuan sebagai penggantinya. Namun, pihak yang pro-penyatuan dan Mehmet Ali Talat kehilangan momentum karena embargo dan isolasi yang sedang berlangsung, meskipun ada janji dari Uni Eropa bahwa hal ini akan dilonggarkan. Akibatnya, para pemilih di Siprus Turki menjadi frustrasi. Hal ini pada akhirnya menyebabkan pihak pro-kemerdekaan memenangkan pemilihan umum pada tahun 2009 dan kandidatnya, mantan Perdana Menteri Derviş Eroğlu, memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2010. Meskipun Eroğlu dan Partai Persatuan Nasional yang dipimpinnya lebih memilih kemerdekaan Siprus Utara daripada penyatuan dengan Siprus, ia bernegosiasi dengan pihak Siprus Yunani untuk mencapai penyelesaian penyatuan. Geografi Siprus Utara memiliki luas 3.355 kilometer persegi (1.295 mil persegi), yang mencakup sepertiga luas pulau. 75 kilometer (47 mil) di sebelah utara Siprus Utara terletak Turki dan 97 kilometer (60,3 mil) di sebelah timur terletak Suriah. Letaknya di antara garis lintang 34° dan 36° LU, dan garis bujur 32° dan 35° BT. Garis pantai Siprus Utara memiliki dua teluk: Teluk Morphou dan Teluk Famagusta, dan terdapat empat tanjung: Tanjung Apostolos Andreas, Tanjung Kormakitis, Tanjung Zeytin dan Tanjung Kasa, dengan Tanjung Apostolos Andreas menjadi titik akhir Semenanjung Karpaz. Pegunungan Kyrenia yang sempit terletak di sepanjang garis pantai utara, dan titik tertinggi di Siprus Utara, Gunung Selvili, terletak di pegunungan ini dengan ketinggian 1.024 meter (3.360 kaki). Dataran Mesaoria, yang membentang dari distrik Güzelyurt hingga garis pantai timur adalah lanskap lain yang sangat menentukan. Dataran Mesaoria terdiri dari dataran datar dan bukit-bukit kecil, serta dilintasi oleh beberapa aliran sungai musiman. Dataran bagian timur digunakan untuk pertanian kering, seperti budidaya gandum dan jelai, dan oleh karena itu sebagian besar berwarna hijau di musim dingin dan musim semi, sedangkan warnanya menjadi kuning dan coklat di musim panas. 56,7% lahan di Siprus Utara layak untuk pertanian. Politik Politik Siprus Utara berlangsung dalam kerangka republik demokrasi perwakilan semi-presidensial, di mana Presiden adalah kepala negara dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan diadakan dalam dua putaran jika tidak ada calon yang memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama. Presiden harus berasal dari pulau Siprus serta harus sudah tinggal di negara tersebut selama lima tahun. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Republik. Majelis mempunyai 50 anggota yang dipilih melalui perwakilan proporsional dari enam daerah pemilihan. Peradilan independen terhadap eksekutif dan legislatif. Karena isolasi Siprus Utara dan ketergantungan yang besar pada dukungan Turki, politik negara ini sangat dipengaruhi oleh Turki. Hal ini menyebabkan beberapa ahli menggolongkannya sebagai negara boneka Turki yang efektif. Namun, para ahli lain telah menunjukkan sifat independen dari pemilu dan penunjukan di Siprus Utara dan perselisihan antara pemerintah Siprus Turki dan Turki, sehingga menyimpulkan bahwa "negara boneka" bukanlah gambaran yang akurat untuk Siprus Utara. Hubungan luar negeri Tidak ada negara selain Turki yang secara resmi mengakui Siprus Utara sebagai negara berdaulat. Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggapnya sebagai wilayah Republik Siprus yang berada di bawah pendudukan Turki. Pakistan dan Bangladesh pada awalnya mendeklarasikan pengakuan mereka atas Siprus Utara sebagai negara berdaulat tidak lama setelah deklarasi kemerdekaannya, tetapi mereka menarik pengakuan mereka karena tekanan Amerika Serikat setelah PBB menganggap deklarasi tersebut ilegal. Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap deklarasi kemerdekaan oleh Siprus Utara tidak sah secara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa resolusinya. Janji UE untuk mencabut embargo terhadap Siprus Utara setelah referendum Rencana Annan telah diblokir oleh pemerintah Siprus Yunani di Dewan Eropa. Pada tahun 2004, Organisasi Kerja Sama Islam meningkatkan delegasi komunitas Muslim Siprus Turki dari "komunitas pengamat" (1979) menjadi negara konstituen dengan sebutan "Negara Siprus Turki", menjadikan Siprus Utara sebagai anggota pengamat dari organisasi tersebut. Pada tahun 2004, Majelis Parlemen Dewan Eropa memberikan status pengamat kepada perwakilan komunitas Siprus Turki. Sejak itu, perwakilan Siprus Utara berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan PACE tanpa hak suara. Uni Eropa menganggap wilayah tersebut tidak berada di bawah kendali efektif Republik Siprus, sehingga menganggapnya sebagai wilayah UE yang berada di bawah pendudukan militer Turki dan dengan demikian dikecualikan tanpa batas waktu dari undang-undang UE hingga penyelesaian ditemukan. Status Siprus Utara telah menjadi isu yang berulang terutama selama pembicaraan pada tahun 2010-an untuk keanggotaan Turki di UE di mana pembagian pulau tersebut dipandang sebagai batu sandungan utama dalam perjalanan Turki menuju keanggotaan dan hubungan umum UE-Turki. Republik Otonomi Nakhchivan Azerbaijan telah mengeluarkan resolusi yang mengakui kemerdekaan Siprus Utara. Namun akibat masalah Nagorno-Karabakh, Azerbaijan sendiri belum mengakui Siprus Utara. Warga Siprus Turki telah mengajukan permohonan paspor yang dikeluarkan oleh Siprus selama beberapa dekade. Ketika titik masuk dengan Republik Siprus ditutup, permohonan diajukan melalui perantara atau melalui konsulat dan kedutaan Siprus di negara lain. Peningkatan tahunan dalam jumlah permohonan paspor sebesar 10–15% terjadi pada tahun-tahun sebelum tahun 2001, ketika angka tersebut meningkat pesat dan 817 permohonan diterbitkan dalam delapan bulan pertama tahun 2001 dibandingkan dengan 448 permohonan sepanjang tahun 2000. Setelah pembukaan perbatasan dengan Republik Siprus, warga Siprus Turki mulai mengajukan permohonan paspor Siprus dengan mengunjungi Republik Siprus dan menunjukkan bukti keturunan Siprus mereka. Ada tujuh penyeberangan perbatasan antara Siprus Utara dan Republik Siprus. Pada tanggal 21 September 2011, Turki dan Siprus Utara menandatangani perjanjian perbatasan ZEE di New York. Pada bulan Oktober 2012, Siprus Utara menjadi anggota pengamat Organisasi Kerja Sama Ekonomi dengan nama "Negara Siprus Turki". Pada bulan November 2022, Siprus Utara diterima di Organisasi Negara-negara Turkik sebagai anggota pengamat. Militer Komando Pasukan Keamanan adalah pasukan militer dan keamanan Siprus Utara yang tidak diakui. Ini adalah militer berkekuatan 15.000 orang yang sebagian besar terdiri dari laki-laki Siprus Turki yang wajib militer berusia antara 18 dan 40 tahun. Ini terdiri dari angkatan darat, udara dan laut, ditambah elemen polisi dan pemadam kebakaran. Ada juga pasukan cadangan tambahan yang terdiri dari sekitar 10.000 tentara lini pertama dan 16.000 tentara lini kedua yang wajib militer hingga usia 50 tahun. Komando Pasukan Keamanan mempunyai persenjataan ringan dan sangat bergantung pada sekutunya di daratan Turki, yang merupakan sumber pasukan utama mereka. Hal ini dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal yang berasal dari Angkatan Darat Turki. Ia bertindak pada dasarnya sebagai gendarmerie yang bertugas melindungi perbatasan Siprus Utara dari serangan Siprus Yunani dan menjaga keamanan internal di Siprus Utara. Selain itu, Angkatan Bersenjata Turki memiliki Pasukan Perdamaian Turki Siprus yang terdiri dari sekitar 30.000–40.000 tentara yang diambil dari Korps Angkatan Darat Turki ke-9 dan terdiri dari dua divisi, divisi ke-28 dan ke-39. Pasukan ini dilengkapi dengan sejumlah besar tank tempur utama M48 Patton dan senjata artileri buatan AS. Angkatan Udara Turki, Angkatan Laut Turki, dan Penjaga Pantai Turki juga hadir di Siprus Utara. Meskipun secara resmi merupakan bagian dari Angkatan Darat ke-4 Turki, yang bermarkas di İzmir, kepekaan situasi Siprus membuat komandan Pasukan Perdamaian Turki Siprus juga melapor langsung ke Staf Umum Turki di Ankara. Pasukan Perdamaian Turki Siprus dikerahkan terutama di sepanjang Jalur Hijau dan di lokasi di mana pendaratan amfibi yang bermusuhan mungkin terjadi. Kehadiran militer Turki daratan di Siprus sangat kontroversial, karena dikecam sebagai kekuatan pendudukan oleh Republik Siprus dan komunitas internasional. Beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB telah meminta pasukan Turki untuk mundur. Pembagian administratif Siprus Utara dibagi menjadi enam distrik: Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele dan Lefke. Distrik Lefke didirikan melalui pemisahan dari Distrik Güzelyurt pada tahun 2016. Selain itu, terdapat dua belas sub-distrik lagi yang dibagi antara lima distrik besar dan dua puluh delapan kotamadya. Ekonomi Perekonomian Siprus Utara didominasi oleh sektor jasa (69% PDB pada tahun 2007) yang meliputi sektor publik, perdagangan, pariwisata dan pendidikan. Pendapatan yang diperoleh sektor pendidikan pada tahun 2011 adalah $400 juta. Industri (manufaktur ringan) menyumbang 22% PDB dan pertanian 9%. Perekonomian Siprus Utara didasarkan pada pendekatan pasar bebas dan menjadi negara teratas di Eropa dalam niat kewirausahaan untuk memulai bisnis baru pada tahun 2014. Pembangunan ekonomi terkena dampak buruk dari permasalahan Siprus yang terus berlanjut. Siprus Utara berada di bawah embargo internasional karena Republik Siprus, sebagai otoritas yang diakui secara internasional, telah menyatakan bandara dan pelabuhan di wilayah yang tidak berada di bawah kendali efektifnya ditutup. Semua negara anggota PBB selain Turki menghormati penutupan pelabuhan dan bandara tersebut. Akibatnya, Siprus Utara sangat bergantung pada dukungan ekonomi Turki, dan masih bergantung pada transfer moneter dari pemerintah Turki. Ekspor dan impor harus dilakukan melalui Turki; sementara Uni Eropa menjanjikan pembukaan pelabuhan setelah rencana Annan; tetapi hal ini diblokir oleh Republik Siprus; dan mengekspor melalui selatan, meskipun secara teknis memungkinkan, tetapi tetap tidak praktis. Walaupun ada kendala karena kurangnya pengakuan internasional, tingkat pertumbuhan PDB nominal perekonomian pada tahun 2001–2005 masing-masing adalah 5,4%, 6,9%, 11,4%, 15,4% dan 10,6%. Tingkat pertumbuhan PDB riil pada tahun 2007 diperkirakan sebesar 2%. Pertumbuhan tersebut berlanjut hingga tahun 2010-an, dengan tingkat pertumbuhan riil masing-masing sebesar 3,7%, 3,9%, 1,8% dan 1,1% pada tahun 2010–2013. Tingkat pengangguran menurun sepanjang tahun 2010-an dan mencapai 8,3% pada tahun 2014. Pada tahun 2011, Siprus Utara menjual listrik ke Republik Siprus menyusul ledakan di bagian selatan pulau yang berdampak pada pembangkit listrik besar. Proyek Pasokan Air Siprus Utara, yang selesai pada tahun 2015, bertujuan untuk mengalirkan air untuk minum dan irigasi dari Turki selatan melalui pipa di bawah Laut Mediterania. Internet Siprus Utara tidak memiliki domain tingkat atas sendiri dan berada di bawah domain tingkat kedua Turki .nc.tr. Kiriman surat harus dialamatkan 'melalui Mersin 10, TURKI' karena Universal Postal Union tidak mengakui Siprus Utara sebagai entitas terpisah. Operator radio amatir terkadang menggunakan tanda panggil yang diawali dengan "1B", tetapi tanda ini tidak memiliki arti sebagai penghargaan atau kredit operasional lainnya. Demografi Menurut sensus 2011, penduduk Siprus Utara berjumlah 294.906 jiwa. Hasil ini dibantah oleh beberapa partai politik, serikat buruh dan surat kabar lokal. Pemerintah dituduh sengaja menghitung jumlah penduduk di bawah angka tersebut, setelah memberikan perkiraan jumlah penduduk sebelum sensus, untuk meminta bantuan keuangan dari Turki. Sebuah sumber menyatakan bahwa populasi di wilayah utara telah mencapai 500.000 jiwa, yang terbagi antara 50% warga Siprus Turki dan 50% pemukim Turki atau anak-anak kelahiran Siprus dari pemukim tersebut. Sensus 2006 mencatat penduduk Siprus Utara adalah 265.100 jiwa, yang mayoritas terdiri dari penduduk asli Siprus Turki (termasuk pengungsi dari Siprus Selatan) dan pemukim dari Turki. Dari 178.000 warga Siprus Turki, 82% adalah penduduk asli Siprus (145.000). Dari 45.000 orang yang lahir dari orang tua non-Siprus, hampir 40% (17.000) lahir di Siprus. Jumlah warga non-warga negara, termasuk pelajar, pekerja tamu, dan penduduk sementara mencapai 78.000 orang. Terdapat 644 orang Siprus Yunani yang tinggal di Rizokarpaso (Dipkarpaz) dan 364 Maronit di Kormakitis. 162.000 warga Siprus Yunani diusir secara paksa dari rumah mereka di Utara oleh kekuatan invasi tentara Turki. Agama Mayoritas warga Siprus Turki (99%) adalah Muslim Sunni. Siprus Utara adalah negara sekuler. Alkohol sering dikonsumsi di masyarakat dan sebagian besar perempuan Siprus Turki tidak menutup kepala; tetapi hijab kadang-kadang masih dikenakan oleh tokoh masyarakat sebagai simbol budaya Turki, atau sekadar sebagai bentuk pakaian konservatif. Namun, beberapa tradisi keagamaan masih berperan dalam masyarakat. Laki-laki Siprus Turki umumnya disunat sesuai dengan keyakinan agama. Budaya Budaya Siprus Utara dipengaruhi oleh atau dikembangkan berdasarkan budaya Turki, juga menggabungkan elemen-elemen ini dengan pendekatan unik Siprus dan tradisi lokal (yang sama dengan Siprus Yunani), serta beberapa pengaruh lain, seperti Inggris dan budaya barat kontemporer. Musik Musik tradisional Siprus Turki terdiri dari beragam lagu lokal, yang sedikit dipengaruhi oleh musik daratan Turki. Secara historis, tradisi ini dibentuk berdasarkan tradisi pernikahan, pertemuan sosial utama pada saat itu. Biola, drum piala, yang dikenal secara lokal sebagai "darbuka", zurna dan drum lainnya banyak digunakan dalam pertemuan ini, dan sejumlah besar lagu tradisional dikembangkan berdasarkan warisan ini. Budaya Siprus Turki juga menggabungkan keragaman tarian rakyat dengan berbagai pengaruh, termasuk versi karsilamas, çiftetelli, dan zeybek yang berbeda. Kota-kota di Siprus Turki secara teratur menyelenggarakan festival yang mencakup pertunjukan penyanyi dan band lokal dan internasional. Beberapa penyanyi Siprus Turki, seperti Ziynet Sali dan Işın Karaca, telah mencapai ketenaran di Turki. Band Siprus Turki Sıla 4 memproduksi musik yang dianggap penting bagi identitas Siprus Turki, dan juga memperoleh ketenaran di Turki. Musik rock dan pop populer di kalangan masyarakat di Siprus Utara, penyanyi dan band penting termasuk SOS dan Fikri Karayel. Sastra Puisi adalah bentuk sastra yang paling banyak diterbitkan di Siprus Utara. Puisi Siprus Turki didasarkan pada pengaruh sastra Turki dan budaya pulau Siprus, serta beberapa refleksi sejarah kolonial Inggris. Kuliner Siprus Utara juga terkenal dengan beberapa hidangan; di antaranya adalah kebab yang terbuat dari daging domba yang ditusuk (şiş kebab) atau digiling dengan bumbu dan rempah-rempah dan dibuat menjadi kofte atau şeftali kebab. Hidangan lainnya berbahan dasar daging yang dibungkus dengan roti pipih seperti lahmacun. Masakan vegetarian mencakup hidangan berbahan dasar sayuran "yalancı dolma" atau banyak hidangan lain yang dibuat dengan kacang atau nadi seperti börülce yang terdiri dari lobak Swiss yang dimasak dengan kacang polong. Ada juga makanan nabati seperti molohiya atau semur berbahan dasar akar seperti kolokas. Olahraga Olahraga paling populer di Siprus Utara adalah sepak bola. Ada lima stadion di Siprus Utara, dengan masing-masing stadion berkapasitas 7.000 hingga 30.000 penonton. Ada lebih dari 29 federasi olahraga di Siprus Utara dengan total keanggotaan terdaftar 13.950 anggota. 6.054 terdaftar sebagai praktisi taekwondo-karate-aikido-kurash, menembak 1.150 dan berburu 1.017 anggota. Beberapa klub olahraga berpartisipasi dalam liga di Turki. Ini termasuk Fast Break Sport Club di Liga Regional Bola Basket Putra Turki; Klub Olahraga Beşparmak di Liga Utama Bola Tangan Turki; dan Liga Super Tenis Meja Universitas Eropa Lefke Turki. Olahraga air seperti selancar angin, jetski, ski air, dan berlayar juga tersedia di pantai-pantai di seluruh garis pantai Siprus Utara. Berlayar terutama ditemukan di Escape Beach Club, dekat Kyrenia. Siprus Utara adalah anggota Asosiasi Biliar Pul Dunia. Catatan Referensi Bacaan tambahan Langdale, Allan (2012). In a Contested Realm: an Illustrated Guide to the Archaeology and Historical Architecture of Northern Cyprus. Grimsay Press. ISBN 978-1845301286. North Cyprus – a Pocket-Guide. Rustem Bookshop, Nicosia. 2006. ISBN 9944-968-03-X. Bryant, Rebecca; Hatay, Mete (2020). Sovereignty Suspended: Political Life in a So-Called State. University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-8122-5221-7. Lihat pula Daftar negara-negara di dunia Siprus Organisasi Kerja Sama Islam Negara Federasi Turki Siprus Pranala luar (Inggris) Siprus Utara (Inggris) Situs resmi (Inggris) Association of Turkish Cypriots Abroad (Inggris) Cyprus Issue (Jerman) Zypern Times