Angola

Angola ( ; bahasa Portugis: [ɐ̃ˈɡɔlɐ]; Kongo:Ngola), secara resmi Republik Angola (bahasa Portugis: República de Angolacode: pt is deprecated , Kongo:Repubilika ya Ngola), adalah sebuah negara yang terletak di pantai barat Afrika Selatan. Angola berbatasan dengan Namibia, Republik Demokratik Kongo, Zambia dan Samudra Atlantik. Provinsi Cabinda, sebuah provinsi Angola berbentuk eksklave, berbatasan dengan Republik Kongo. Luas wilayah Angola hampir dua kali luas Pulau Kalimantan; menempati peringkat ke-22 sedunia (setelah Niger dan sebelum Mali). Negara ini merupakan salah satu produsen kopi utama di dunia dan termasuk negara terkaya di Afrika berkat sumber alamnya, terutama bijih besi, intan, dan tembaga. Angola telah dihuni sejak Zaman Paleolitik. Pembentukannya sebagai negara-bangsa berawal dari penjajahan Portugis, yang awalnya dimulai dengan permukiman pesisir dan pos perdagangan yang didirikan pada abad ke-16. Pada abad ke-19, pemukim Eropa secara bertahap mulai memantapkan diri di pedalaman. Koloni Portugis yang menjadi Angola tidak memiliki perbatasan sampai awal abad ke-20, karena perlawanan dari kelompok pribumi seperti Cuamato, Kwanyama dan Mbunda. Setelah perjuangan anti-kolonial yang berlarut-larut, Angola mencapai kemerdekaan pada tahun 1975 sebagai Republik satu partai Marxis-Leninis. Negara itu mengalami perang saudara yang menghancurkan pada tahun yang sama, antara Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola (MPLA) yang berkuasa, yang didukung oleh Uni Soviet dan Kuba, Persatuan Nasional pemberontak untuk Kemerdekaan Total Angola, awalnya Maoisme dan kemudian kelompok anti-komunis yang didukung oleh Amerika Serikat dan Afrika Selatan, serta organisasi militan Front Pembebasan Nasional Angola, yang didukung oleh Zaire. Negara ini diperintah oleh MPLA sejak kemerdekaannya pada tahun 1975. Setelah perang berakhir pada tahun 2002, Angola muncul sebagai republik konstitusional presidensial kesatuan yang relatif stabil. Angola memiliki cadangan mineral dan minyak bumi yang sangat besar, dan ekonominya termasuk yang tumbuh paling cepat di dunia, terutama sejak berakhirnya perang saudara; namun, pertumbuhan ekonomi sangat tidak merata, dengan sebagian besar kekayaan negara terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi yang tidak proporsional; mitra investasi dan perdagangan terbesar adalah Tiongkok dan Amerika Serikat. Standar hidup sebagian besar orang Angola tetap rendah; harapan hidup termasuk yang terendah di dunia, sementara kematian bayi termasuk yang tertinggi. Sejak 2017, pemerintah João Lourenço telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai andalannya, sedemikian rupa sehingga banyak orang dari pemerintahan sebelumnya dipenjara atau menunggu persidangan. Sementara upaya ini telah diakui oleh diplomat asing sebagai hal yang sah, beberapa skeptis melihat tindakan tersebut sebagai bermotivasi politik. Angola adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, OPEC, Uni Afrika, Komunitas Negara Berbahasa Portugis, dan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan. Pada 2021, populasi Angola diperkirakan mencapai 32,87 juta. Angola multikultural dan multietnis. Budaya Angola mencerminkan pengaruh Portugis selama berabad-abad, yaitu dominasi bahasa Portugis dan Gereja Katolik, bercampur dengan berbagai adat dan tradisi pribumi. Etimologi Nama Angola berasal dari nama kolonial Portugis Reino de Angola ('Kerajaan Angola'), yang muncul sejak piagam Paulo Dias de Novais tahun 1571. Toponim itu diturunkan oleh Portugis dari sebutan ngola yang dipegang oleh raja-raja Ndongo dan Matamba. Ndongo di dataran tinggi, antara Sungai Kwanza dan Lucala, secara nominal merupakan milik Kerajaan Kongo, tetapi mencari kemerdekaan pada abad ke-16. Sejarah Migrasi awal dan unit politik Angola modern dihuni terutama oleh pengembara Khoi dan San sebelum migrasi Bantu pertama. Suku Khoi dan San bukanlah penggembala atau petani, melainkan pemburu-pengumpul. Mereka dipindahkan oleh orang-orang Bantu yang datang dari utara pada milenium pertama SM, yang sebagian besar kemungkinan besar berasal dari Nigeria barat laut dan Niger selatan saat ini. Pembicara Bantu memperkenalkan budidaya pisang dan talas, serta ternak besar, ke dataran tinggi tengah Angola dan dataran Luanda. Sejumlah entitas politik didirikan; yang paling terkenal adalah Kerajaan Kongo, yang berbasis di Angola, yang membentang ke utara ke tempat yang sekarang menjadi Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Gabon. Kerajaan mendirikan rute perdagangan dengan negara-kota dan peradaban lain di sepanjang pantai barat daya dan Afrika barat dan bahkan dengan Zimbabwe Raya dan Kerajaan Mutapa, meskipun terlibat dalam sedikit atau tidak ada perdagangan lintas samudra. Di sebelah selatannya terletak Kerajaan Ndongo, yang darinya wilayah koloni Portugis kemudian kadang-kadang dikenal sebagai Dongo, dan tepat di sebelahnya terdapat Kerajaan Matamba. Penjajahan Portugis Penjelajah Portugis Diogo Cão mencapai daerah tersebut pada tahun 1484. Tahun sebelumnya, Portugis menjalin hubungan dengan Kongo, yang saat itu membentang dari Gabon modern di utara hingga Sungai Kwanza di selatan. Portugis mendirikan pos perdagangan awal utama mereka di Soyo, yang sekarang menjadi kota paling utara di Angola selain eksklave Cabinda. Paulo Dias de Novais mendirikan São Paulo de Loanda (Luanda) pada tahun 1575 dengan seratus keluarga pemukim dan empat ratus tentara. Benguela dibentengi pada tahun 1587 dan menjadi kotapraja pada tahun 1617. Portugis mendirikan beberapa pemukiman, benteng, dan pos perdagangan lain di sepanjang pantai Angola, terutama memperdagangkan budak Angola untuk perkebunan. Pedagang budak lokal menyediakan sejumlah besar budak untuk Kekaisaran Portugis, biasanya dengan imbalan barang-barang manufaktur dari Eropa. Bagian dari perdagangan budak Atlantik ini berlanjut hingga setelah kemerdekaan Brasil pada tahun 1820-an. Terlepas dari klaim teritorial Portugal di Angola, kontrolnya atas sebagian besar kawasan negara yang luas sangat minim. Pada abad ke-16 Portugal menguasai pantai melalui serangkaian perjanjian dan perang. Hidup penjajah Eropa sulit dan kemajuan lambat. John Iliffe mencatat bahwa "Catatan Portugis Angola dari abad ke-16 menunjukkan bahwa kelaparan hebat terjadi rata-rata setiap tujuh puluh tahun; disertai dengan penyakit epidemi, itu mungkin membunuh sepertiga atau setengah dari populasi, menghancurkan pertumbuhan demografis generasi dan memaksa penjajah kembali ke lembah sungai". Selama Perang Restorasi Portugal, Perusahaan Hindia Barat Belandа menduduki pemukiman utama Luanda pada tahun 1641, menggunakan aliansi dengan masyarakat lokal untuk melakukan serangan terhadap kepemilikan Portugis di tempat lain. Armada di bawah Salvador de Sá merebut kembali Luanda pada tahun 1648; penaklukan kembali sisa wilayah selesai pada tahun 1650. Perjanjian baru dengan Kongo ditandatangani pada tahun 1649; lainnya dengan Kerajaan Matamba dan Ndongo Njinga menyusul pada tahun 1656. Penaklukan Pungo Andongo pada tahun 1671 adalah ekspansi Portugis besar terakhir dari Luanda, karena upaya untuk menyerang Kongo pada tahun 1670 dan Matamba pada tahun 1681 gagal. Pos-pos kolonial juga meluas ke dalam dari Benguela, tetapi sampai akhir abad ke-19, terobosan dari Luanda dan Benguela sangat terbatas. Dilumpuhkan oleh serangkaian pergolakan politik di awal tahun 1800-an, Portugal lambat melakukan aneksasi skala besar atas wilayah Angola. Perdagangan budak dihapuskan di Angola pada tahun 1836, dan pada tahun 1854 pemerintah kolonial membebaskan semua budak yang ada. Empat tahun kemudian, pemerintahan yang lebih progresif yang ditunjuk oleh Portugal menghapus perbudakan sama sekali. Namun, dekrit ini sebagian besar tetap tidak dapat dilaksanakan, dan Portugis bergantung pada bantuan dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk menegakkan larangan mereka atas perdagangan budak. Ini bertepatan dengan serangkaian ekspedisi militer baru ke pedalaman. Pada pertengahan abad ke-19 Portugal telah membangun dominasinya sejauh utara Sungai Kongo dan sejauh selatan Mossâmedes. Hingga akhir tahun 1880-an, Portugal menerima proposal untuk menghubungkan Angola dengan koloninya di Mozambik tetapi diblokir oleh oposisi Inggris dan Belgia. Pada periode ini, Portugis menghadapi berbagai bentuk perlawanan bersenjata dari berbagai bangsa di Angola. Konferensi Berlin pada tahun 1884–1885 menetapkan batas-batas koloni, menetapkan batas-batas klaim Portugis di Angola, meskipun banyak rincian yang belum terpecahkan sampai tahun 1920-an. Perdagangan antara Portugal dan wilayah Afrikanya meningkat pesat sebagai akibat dari tarif protektif, yang menyebabkan peningkatan pembangunan, dan gelombang imigran Portugis baru. Kemerdekaan Angola Di bawah hukum kolonial, orang kulit hitam Angola dilarang membentuk partai politik atau serikat pekerja. Gerakan nasionalis pertama tidak berakar sampai setelah Perang Dunia II, dipelopori oleh kelas urban yang sebagian besar kebarat-baratan dan berbahasa Portugis, yang mencakup banyak mestiços. Selama awal 1960-an mereka bergabung dengan asosiasi lain yang berasal dari aktivisme buruh ad hoc di angkatan kerja pedesaan. Penolakan Portugal untuk memenuhi tuntutan Angola yang meningkat untuk penentuan nasib sendiri memicu konflik bersenjata, yang meletus pada tahun 1961 dengan pemberontakan Baixa de Cassanje dan secara bertahap berkembang menjadi perang kemerdekaan yang berlarut-larut yang berlangsung selama dua belas tahun berikutnya. Sepanjang konflik, tiga gerakan nasionalis militan dengan sayap gerilya partisan mereka sendiri muncul dari pertempuran antara pemerintah Portugis dan pasukan lokal, yang didukung dalam berbagai tingkatan oleh Partai Komunis Portugis. Front Pembebasan Nasional Angola (FNLA) direkrut dari pengungsi Bakongo di Zaire. Memanfaatkan keadaan politik yang sangat menguntungkan di Léopoldville, dan terutama dari perbatasan yang sama dengan Zaire, pengasingan politik Angola mampu membangun basis kekuatan di antara komunitas ekspatriat besar dari keluarga, klan, dan tradisi terkait. Orang-orang di kedua sisi perbatasan berbicara dengan dialek yang dapat dimengerti dan menikmati hubungan yang sama dengan Kerajaan Kongo yang bersejarah. Meskipun orang Angola yang terampil sebagai orang asing tidak dapat mengambil keuntungan dari program ketenagakerjaan negara Mobutu Sese Seko, beberapa mendapatkan pekerjaan sebagai perantara bagi pemilik yang tidak hadir dari berbagai usaha swasta yang menguntungkan. Para migran akhirnya membentuk FNLA dengan tujuan mengajukan tawaran untuk kekuasaan politik setelah mereka kembali ke Angola. Inisiatif gerilya Ovimbundu melawan Portugis di Angola tengah dari tahun 1966 dipelopori oleh Jonas Savimbi dan Uni Nasional untuk Kemerdekaan Penuh Angola (UNITA). Namun perlawanan mereka tetap cacat disebabkan keterpencilan geografisnya dari perbatasan yang ramah, fragmentasi etnis Ovimbundu, dan isolasi petani di perkebunan Eropa di mana mereka memiliki sedikit kesempatan untuk memobilisasi. Selama akhir 1950-an, munculnya Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola (MPLA) di timur dan perbukitan Dembos di utara Luanda memiliki arti khusus. Dibentuk sebagai gerakan perlawanan koalisi oleh Partai Komunis Angola, kepemimpinan organisasi tetap dominan Ambundu dan merayu pekerja sektor publik di Luanda. Meskipun MPLA dan saingannya menerima bantuan material dari Uni Soviet atau Republik Rakyat Tiongkok, yang pertama memiliki pandangan anti-imperialis yang kuat dan secara terbuka mengkritik Amerika Serikat dan dukungannya untuk Portugal. Hal ini memungkinkannya memenangkan landasan penting di front diplomatik, meminta dukungan dari pemerintah nonblok di Maroko, Ghana, Guinea, Mali, dan Republik Arab Bersatu. MPLA berusaha memindahkan kantor pusatnya dari Conakry ke Léopoldville pada Oktober 1961, memperbarui upaya untuk menciptakan front bersama dengan FNLA, yang saat itu dikenal sebagai Persatuan Rakyat Angola (UPA) dan pemimpinnya Holden Roberto. Roberto menolak tawaran tersebut. Ketika MPLA pertama kali mencoba untuk memasukkan pemberontaknya sendiri ke Angola, para kadernya disergap dan dimusnahkan oleh partisan UPA atas perintah Roberto—menyebabkan perselisihan faksi yang pahit yang kemudian memicu Perang Saudara Angola. Perang Saudara Angola Sepanjang perang kemerdekaan, ketiga gerakan nasionalis yang saling bersaing itu sangat terhambat oleh faksionalisme politik dan militer, serta ketidakmampuan mereka untuk menyatukan upaya gerilya melawan Portugis. Antara tahun 1961 dan 1975 MPLA, UNITA, dan FNLA bersaing untuk mendapatkan pengaruh dalam populasi Angola dan komunitas internasional. Uni Soviet dan Kuba menjadi sangat bersimpati terhadap MPLA dan memasok senjata, amunisi, dana, dan pelatihan kepada partai tersebut. Mereka juga mendukung militan UNITA sampai menjadi jelas mereka berselisih dengan MPLA. Runtuhnya pemerintahan Estado Novo Portugal setelah Revolusi Anyelir 1974 menangguhkan semua aktivitas militer Portugis di Afrika dan menengahi gencatan senjata sambil menunggu negosiasi kemerdekaan Angola. Didorong oleh Organisasi Persatuan Afrika, Holden Roberto, Jonas Savimbi, dan ketua MPLA Agostinho Neto bertemu di Mombasa pada awal Januari 1975 dan sepakat untuk membentuk pemerintahan koalisi. Ini diratifikasi oleh Persetujuan Alvor akhir bulan itu, yang menyerukan pemilihan umum dan menetapkan tanggal kemerdekaan negara itu pada 11 November 1975. Namun, ketiga faksi tersebut menindaklanjuti gencatan senjata dengan memanfaatkan penarikan mundur Portugis secara bertahap untuk merebut berbagai posisi strategis, memperoleh lebih banyak senjata, dan memperbesar kekuatan militan mereka. Masuknya senjata dengan cepat dari berbagai sumber eksternal, terutama Uni Soviet dan Amerika Serikat, serta meningkatnya ketegangan antara partai-partai nasionalis, memicu pecahnya permusuhan baru. Dengan dukungan diam-diam Amerika dan Zaire, FNLA mulai mengerahkan pasukan dalam jumlah besar di Angola utara dalam upaya untuk mendapatkan superioritas militer. Sementara itu, MPLA mulai menguasai Luanda, benteng tradisional Ambundu. Kekerasan sporadis pecah di Luanda selama beberapa bulan berikutnya setelah FNLA menyerang pasukan MPLA pada Maret 1975. Pertempuran diintensifkan dengan bentrokan jalanan pada bulan April dan Mei, dan UNITA terlibat setelah lebih dari dua ratus anggotanya dibantai oleh kontingen MPLA pada bulan Juni itu. Peningkatan pengiriman senjata Soviet ke MPLA memengaruhi keputusan Badan Intelijen Pusat untuk juga memberikan bantuan rahasia yang substansial kepada FNLA dan UNITA. Pada Agustus 1975, MPLA meminta bantuan langsung dari Uni Soviet dalam bentuk pasukan darat. Soviet menolak, menawarkan untuk mengirim penasihat tetapi tidak ada pasukan; tetapi, Kuba lebih terbuka dan pada akhir September mengirimkan hampir lima ratus personel tempur ke Angola, bersama dengan persenjataan dan perbekalan yang canggih. Sejak kemerdekaan, ada lebih dari seribu tentara Kuba di negara tersebut. Mereka dipasok oleh jembatan udara besar yang dilakukan dengan pesawat Soviet. Penumpukan bantuan militer Kuba dan Soviet yang terus-menerus memungkinkan MPLA untuk mengusir lawan-lawannya dari Luanda dan menumpulkan intervensi yang gagal oleh pasukan Zaire dan Afrika Selatan, yang telah dikerahkan dalam upaya terlambat untuk membantu FNLA dan UNITA. FNLA sebagian besar dimusnahkan, meskipun UNITA berhasil menarik pejabat sipil dan milisinya dari Luanda dan mencari perlindungan di provinsi selatan. Dari sana, Savimbi terus melakukan kampanye pemberontakan melawan MPLA. Antara tahun 1975 dan 1991, MPLA menerapkan sistem ekonomi dan politik berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme ilmiah, menggabungkan perencanaan terpusat dan negara satu partai Marxis-Leninis. Itu memulai program nasionalisasi yang ambisius, dan sektor swasta domestik pada dasarnya dihapuskan. Badan usaha milik swasta dinasionalisasi dan dimasukkan ke dalam satu payung badan usaha milik negara yang dikenal sebagai Unidades Economicas Estatais (UEE). Di bawah MPLA, Angola mengalami tingkat industrialisasi modern yang signifikan. Namun, korupsi dan suap juga meningkat dan sumber daya publik dialokasikan secara tidak efisien atau hanya digelapkan oleh pejabat untuk pengayaan pribadi. Partai yang berkuasa selamat dari upaya kudeta oleh Organisasi Komunis Angola (OCA) yang berorientasi Maois pada tahun 1977, yang ditekan setelah serangkaian pembersihan politik berdarah yang menyebabkan ribuan pendukung OCA tewas (lihat upaya kudeta Angola 1977). Pada periode yang sama, perang saudara memuncak pada klimaksnya dalam pertempuran tandem, khususnya Pertempuran Quifangondo dan segera setelah Pertempuran Cuito Cuanavale menemui jalan buntu, yang menandai titik balik bagi kedua belah pihak. MPLA meninggalkan bekas ideologi Marxisnya pada kongres partai ketiganya pada tahun 1990, dan mendeklarasikan demokrasi sosial sebagai platform barunya. Angola kemudian menjadi anggota Dana Moneter Internasional; pembatasan ekonomi pasar juga dikurangi dalam upaya untuk menarik investasi asing. Pada Mei 1991 mencapai kesepakatan damai dengan UNITA, Kesepakatan Bicesse, yang menjadwalkan pemilihan umum baru pada September 1992. Ketika MPLA memperoleh kemenangan elektoral besar, UNITA menolak hasil penghitungan suara presiden dan legislatif dan kembali berperang. Setelah pemilu, pembantaian Halloween terjadi dari 30 Oktober hingga 1 November, di mana pasukan MPLA membunuh ribuan pendukung UNITA. Abad 21 Angola mengalami krisis kemanusiaan yang serius; hasil dari perang yang berkepanjangan, banyaknya ladang ranjau, dan agitasi politik yang terus berlanjut untuk mendukung kemerdekaan eksklave Cabinda (dilakukan dalam konteks konflik Cabinda yang berlarut-larut oleh FLEC). Sementara sebagian besar pengungsi internal sekarang berjongkok di sekitar ibukota, di musseques (kota kumuh) situasi umum Angola tetap putus asa. José Eduardo dos Santos mengundurkan diri sebagai Presiden Angola setelah 38 tahun pada tahun 2017, digantikan secara damai oleh João Lourenço, penerus pilihan Santos. Beberapa anggota keluarga dos Santos belakangan dikaitkan dengan korupsi tingkat tinggi. Pada Juli 2022, mantan presiden José Eduardo dos Santos meninggal di Spanyol. Pada Agustus 2022, partai yang berkuasa, MPLA, memenangkan mayoritas langsung lainnya dan Presiden Lourenço memenangkan masa jabatan lima tahun kedua dalam pemilihan tersebut. Namun, pemilihan tersebut merupakan yang terketat dalam sejarah Angola. Geografi Dengan luas 1.246.700 km2 (481.400 sq mi), Angola adalah negara terbesar kedua puluh empat di dunia - ukurannya sebanding dengan Mali, atau dua kali ukuran Prancis atau Texas. Sebagian besar terletak di antara garis lintang 4° dan 18°S, dan garis bujur 12° dan 24°BT. Angola memiliki skor rata-rata Indeks Integritas Lanskap Hutan 2018 sebesar 8,35/10, peringkat ke-23 secara global dari 172 negara. Angola berbatasan dengan Namibia di sebelah selatan, Zambia di sebelah timur, Republik Demokratik Kongo di sebelah timur laut, dan Laut Atlantik Selatan di sebelah barat. Kawasan eksklaf Cabinda juga berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo di sebelah utara. Ibu kota Angola adalah Luanda. Lokasinya terletak di pantai Atlantik di barat laut negara ini. Iklim Seperti bagian Afrika tropis lainnya, Angola mengalami musim hujan dan kemarau yang berbeda dan bergantian. Di utara, musim hujan dapat berlangsung selama tujuh bulan—biasanya dari September hingga April, dengan sedikit kendur di bulan Januari atau Februari. Di selatan, musim hujan dimulai kemudian, pada bulan November, dan berlangsung hingga sekitar bulan Februari. Musim kemarau (cacimbo) sering ditandai dengan kabut pagi yang lebat. Secara umum, curah hujan lebih tinggi di utara, tetapi pada garis lintang mana pun curah hujan lebih tinggi di pedalaman daripada di sepanjang pantai dan meningkat seiring dengan ketinggian. Suhu turun dengan jarak dari khatulistiwa dan dengan ketinggian dan cenderung naik lebih dekat ke Samudra Atlantik. Jadi, di Soyo, di muara Sungai Kongo, suhu tahunan rata-rata sekitar 26 °C, tetapi di bawah 16 °C di Huambo di dataran tinggi sedang. Bulan-bulan paling keren adalah Juli dan Agustus (di tengah musim kemarau), saat embun beku terkadang terbentuk di ketinggian yang lebih tinggi. Politik Pemerintah Angola terdiri dari tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Cabang eksekutif pemerintah terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan Dewan Menteri. Cabang legislatif terdiri dari 220 kursi legislatif unikameral, Majelis Nasional Angola, dipilih dari konstituensi multi-anggota provinsi dan nasional menggunakan perwakilan proporsional daftar partai. Selama beberapa dekade, kekuatan politik terkonsentrasi di kursi kepresidenan. Setelah 38 tahun berkuasa, pada tahun 2017 Presiden dos Santos mengundurkan diri dari kepemimpinan MPLA. Pemimpin partai pemenang pada pemilihan parlemen pada Agustus 2017 akan menjadi presiden Angola berikutnya. MPLA memilih mantan Menteri Pertahanan João Lourenço sebagai pengganti yang dipilih Santos. Dari 32 menteri ada 12 wanita. Dalam apa yang digambarkan sebagai pembersihan politik untuk memperkuat kekuasaannya dan mengurangi pengaruh keluarga Dos Santos, Lourenço kemudian memecat kepala polisi nasional, Ambrósio de Lemos, dan kepala dinas intelijen, Apolinário José Pereira. Keduanya dianggap sekutu mantan presiden Dos Santos. Ia juga mencopot Isabel Dos Santos, putri mantan presiden, sebagai kepala perusahaan minyak negara Sonangol. Pada Agustus 2020, José Filomeno dos Santos, putra mantan presiden Angola, dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena penipuan dan korupsi. Konstitusi Konstitusi tahun 2010 menetapkan garis besar struktur pemerintahan dan menggambarkan hak dan kewajiban warga negara. Sistem hukum didasarkan pada hukum Portugis dan hukum adat tetapi lemah dan terfragmentasi, dan pengadilan hanya beroperasi di 12 dari lebih dari 140 kotamadya. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan banding; sebuah Mahkamah Konstitusi tidak memegang kekuasaan peninjauan kembali. Gubernur dari 18 provinsi ditunjuk oleh presiden. Setelah berakhirnya perang saudara, rezim mendapat tekanan dari dalam maupun dari komunitas internasional untuk menjadi lebih demokratis dan tidak terlalu otoriter. Reaksinya adalah menerapkan sejumlah perubahan tanpa mengubah karakternya secara substansial. Konstitusi baru, yang diadopsi pada tahun 2010, menghapus pemilihan presiden, memperkenalkan sistem di mana presiden dan wakil presiden dari partai politik yang memenangkan pemilihan parlemen secara otomatis menjadi presiden dan wakil presiden. Secara langsung atau tidak langsung, presiden mengendalikan semua organ negara lainnya, sehingga secara de facto tidak ada pemisahan kekuasaan. Dalam klasifikasi yang digunakan dalam hukum tata negara, pemerintahan ini termasuk dalam kategori rezim otoriter. Militer Angkatan Bersenjata Angola (Forças Armadas Angolanas, FAA) dipimpin oleh seorang Kepala Staf yang melapor kepada Menteri Pertahanan. Ada tiga divisi — Angkatan Darat (Exército), Angkatan Laut (Marinha de Guerra, MGA) dan Angkatan Udara Nasional (Força Aérea Nacional, FAN). Total pasukan adalah 107.000; ditambah pasukan paramiliter sebanyak 10.000 (perkiraan 2015). Peralatannya termasuk pesawat tempur, pembom, dan pesawat angkut buatan Rusia. Ada juga EMB-312 Tucanos buatan Brasil untuk pelatihan, L-39 buatan Ceko untuk pelatihan dan pengeboman, dan berbagai pesawat buatan barat seperti C-212\Aviocar, Sud Aviation Alouette III, dll. Sejumlah kecil personel FAA ditempatkan di Republik Demokratik Kongo (Kinshasa). FAA juga berpartisipasi dalam misi perdamaian Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) di Cabo Delgado, Mozambik. Hubungan luar negeri Angola adalah negara anggota pendiri Komunitas Negara Berbahasa Portugis (CPLP), juga dikenal sebagai Persemakmuran Lusophone, sebuah organisasi internasional dan asosiasi politik negara-negara Lusofon di empat benua, di mana Portugis adalah bahasa resmi. Pada 16 Oktober 2014, Angola terpilih untuk kedua kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dengan 190 suara setuju dari total 193. Masa jabatan dimulai pada 1 Januari 2015 dan berakhir pada 31 Desember 2016. Sejak Januari 2014, Republik Angola telah memimpin Konferensi Internasional untuk Wilayah Great Lakes (CIRGL). Pada tahun 2015, Sekretaris Eksekutif CIRGL Ntumba Luaba mengatakan bahwa Angola adalah contoh yang harus diikuti oleh anggota organisasi, karena kemajuan signifikan yang dicapai selama 12 tahun perdamaian, yaitu dalam hal stabilitas sosial ekonomi dan politik-militer. Hak asasi manusia Angola diklasifikasikan sebagai 'tidak bebas' oleh Freedom House dalam laporan Freedom in the World 2014. Laporan itu mencatat bahwa pemilihan parlementer Agustus 2012, di mana Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola yang berkuasa memenangkan lebih dari 70% suara, mengalami cacat serius, termasuk daftar pemilih yang usang dan tidak akurat. Jumlah pemilih turun dari 80% pada tahun 2008 menjadi 60%. Sebuah laporan tahun 2012 oleh Departemen Luar Negeri AS mengatakan, "Tiga pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting (pada tahun 2012) adalah korupsi dan impunitas pejabat; pembatasan kebebasan berkumpul, berserikat, berbicara, dan pers; serta hukuman yang kejam dan berlebihan, termasuk laporan kasus penyiksaan dan pemukulan serta pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh polisi dan petugas keamanan lainnya". Angola menempati peringkat empat puluh dua dari empat puluh delapan negara bagian Afrika sub-Sahara pada daftar Indeks Tata Kelola Afrika 2007 dan mendapat nilai buruk pada Indeks Tata Kelola Afrika Ibrahim 2013. Peringkat 39 dari 52 Afrika sub-Sahara negara-negara, mendapat skor sangat buruk di bidang partisipasi dan hak asasi manusia, peluang ekonomi berkelanjutan dan pembangunan manusia. Indeks Ibrahim menggunakan sejumlah variabel untuk menyusun daftarnya yang mencerminkan keadaan pemerintahan di Afrika. Pembagian administratif Per Maret 2016, Angola dibagi menjadi delapan belas provinsi (provincias) dan 162 kotamadya. Munisipalitas dibagi lagi menjadi 559 komune (kotapraja). Provinsi tersebut adalah: Enklave Cabinda Dengan luas sekitar 7.283 kilometer persegi (2.812 sq mi), provinsi Cabinda di Angola Utara tidak biasa karena dipisahkan dari bagian lainnya negara oleh sebuah jalur, selebar 60 kilometer (37 mil), dari Republik Demokratik Kongo di sepanjang Sungai Kongo bagian bawah. Cabinda berbatasan dengan Republik Kongo di utara dan utara-timur laut dan RDK di timur dan selatan. Kota Cabinda adalah pusat populasi utama. Menurut sensus tahun 1995, Cabinda diperkirakan memiliki populasi 600.000 jiwa, sekitar 400.000 di antaranya adalah warga negara tetangga. Perkiraan populasi, bagaimanapun, sangat tidak dapat diandalkan. Terdiri dari sebagian besar hutan tropis, Cabinda menghasilkan kayu keras, kopi, kakao, karet mentah, dan minyak sawit. Namun, produk yang paling terkenal adalah minyaknya, yang memberinya julukan, "Kuwait Afrika". Produksi minyak bumi Cabinda dari cadangan lepas pantainya yang cukup besar kini menyumbang lebih dari separuh produksi Angola. Sebagian besar minyak di sepanjang pantainya ditemukan di bawah kekuasaan Portugis oleh Perusahaan Minyak Teluk Cabinda (CABGOC) dari tahun 1968 dan seterusnya. Ekonomi Angola memiliki sumber daya berlian, minyak, emas, tembaga, dan satwa liar yang kaya (namun habis secara dramatis selama perang saudara), hutan, dan bahan bakar fosil. Sejak kemerdekaan, minyak dan intan telah menjadi sumber ekonomi terpenting. Pertanian petani kecil dan perkebunan turun drastis dalam Perang Saudara Angola, tetapi mulai pulih setelah tahun 2002. Perekonomian Angola dalam beberapa tahun terakhir beralih dari kekacauan yang disebabkan oleh perang saudara menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Afrika dan salah satu pertumbuhan tercepat di dunia, dengan pertumbuhan PDB rata-rata 20% antara 2005 dan 2007. Pada periode 2001–10, Angola memiliki pertumbuhan PDB rata-rata tahunan tertinggi di dunia, sebesar 11,1%. Pada tahun 2004, Bank Exim Tiongkok menyetujui jalur kredit $2 miliar ke Angola, yang akan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur Angola, dan untuk membatasi pengaruh Dana Moneter Internasional di sana. Tiongkok adalah mitra dagang dan tujuan ekspor terbesar Angola serta sumber impor terbesar keempat. Perdagangan bilateral mencapai $27,67 miliar pada tahun 2011, naik 11,5% tahun ke tahun. Impor Tiongkok, terutama minyak mentah dan berlian, meningkat 9,1% menjadi $24,89 miliar sementara ekspor Tiongkok ke Angola, termasuk produk mekanik dan elektrik, suku cadang mesin dan bahan konstruksi, melonjak 38,8%. Melimpahnya minyak menyebabkan harga lokal untuk bensin tanpa timbal £0,37 per galon. Perekonomian Angola tumbuh 18% pada tahun 2005, 26% pada tahun 2006 dan 17,6% pada tahun 2007. Karena resesi global, ekonomi berkontraksi sekitar −0,3% pada tahun 2009. Keamanan yang ditimbulkan oleh penyelesaian perdamaian tahun 2002 telah memungkinkan pemukiman kembali 4 juta orang yang kehilangan tempat tinggal dan menghasilkan peningkatan produksi pertanian dalam skala besar. Perekonomian Angola diperkirakan tumbuh sebesar 3,9 persen pada tahun 2014 kata Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi non-minyak yang kuat, terutama didorong oleh kinerja yang sangat baik di sektor pertanian, diharapkan dapat mengimbangi penurunan sementara dalam produksi minyak. Sistem keuangan Angola dikelola oleh Bank Nasional Angola dan dikelola oleh gubernur Jose de Lima Massano. Menurut kajian di sektor perbankan yang dilakukan Deloitte, kebijakan moneter yang dipimpin oleh Banco Nacional de Angola (BNA) memungkinkan penurunan tingkat inflasi sebesar 7,96% pada Desember 2013, yang berkontribusi terhadap tren pertumbuhan sektor ini. Perkiraan yang dikeluarkan oleh bank sentral Angola, mengatakan ekonomi negara itu harus tumbuh pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 5 persen selama empat tahun ke depan, didorong oleh meningkatnya partisipasi sektor swasta. Meskipun ekonomi negara telah tumbuh secara signifikan sejak Angola mencapai stabilitas politik pada tahun 2002, terutama karena pendapatan yang meningkat pesat di sektor minyak, Angola menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang besar. Ini sebagian adalah akibat dari konflik bersenjata yang hampir terus-menerus sejak tahun 1961, meskipun tingkat kehancuran dan kerusakan sosial-ekonomi tertinggi terjadi setelah kemerdekaan tahun 1975, selama bertahun-tahun perang saudara. Namun, tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketidaksetaraan sosial yang mencolok terutama berasal dari otoritarianisme yang terus-menerus, praktik "neo-patrimonial" di semua tingkat struktur politik, administrasi, militer dan ekonomi, dan korupsi yang merajalela. Penerima manfaat utama adalah pemegang kekuasaan politik, pemerintahan, ekonomi dan militer, yang telah mengumpulkan (dan terus mengumpulkan) kekayaan yang sangat besar. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2008 oleh Angola Instituto Nacional de Estatística menemukan bahwa di daerah pedesaan sekitar 58% harus diklasifikasikan sebagai "miskin" menurut norma PBB tetapi di daerah perkotaan hanya 19%, dan 37% secara keseluruhan. Di daerah perkotaan, ketimpangan sosial paling nyata dan ekstrem di Luanda. Dalam Indeks Pembangunan Manusia, Angola selalu berada di peringkat terbawah. Pada Januari 2020, kebocoran dokumen pemerintah yang dikenal sebagai Kebocoran Luanda menunjukkan bahwa perusahaan konsultan AS seperti Boston Consulting Group, McKinsey & Company, dan PricewaterhouseCoopers telah membantu anggota keluarga mantan Presiden José Eduardo dos Santos (terutama putrinya Isabel dos Santos) secara korup menjalankan Sonangol untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, membantu mereka menggunakan pendapatan perusahaan untuk mendanai proyek-proyek sia-sia di Prancis dan Swiss. Setelah pengungkapan lebih lanjut di Pandora Papers, mantan jenderal Dias dan do Nascimento serta mantan penasihat presiden juga dituduh menyalahgunakan dana publik yang signifikan untuk keuntungan pribadi. Perbedaan yang sangat besar antar wilayah menimbulkan masalah struktural yang serius bagi perekonomian Angola, diilustrasikan oleh fakta bahwa sekitar sepertiga kegiatan ekonomi terkonsentrasi di Luanda dan provinsi tetangga Bengo, sementara beberapa wilayah di pedalaman mengalami stagnasi dan bahkan kemunduran ekonomi. Salah satu konsekuensi ekonomi dari kesenjangan sosial dan regional adalah peningkatan tajam investasi swasta Angola di luar negeri. Sebagian kecil masyarakat Angola di mana sebagian besar akumulasi aset terjadi berusaha menyebarkan asetnya, demi alasan keamanan dan keuntungan. Untuk saat ini, bagian terbesar dari investasi ini terkonsentrasi di Portugal di mana kehadiran Angola (termasuk keluarga presiden negara bagian) di bank-bank serta di bidang energi, telekomunikasi, dan media massa menjadi terkenal, seperti mengakuisisi kebun anggur dan perkebunan serta perusahaan pariwisata. Angola telah meningkatkan infrastruktur penting, sebuah investasi yang dimungkinkan oleh dana dari pengembangan sumber daya minyak negara. Menurut sebuah laporan, hanya sedikit lebih dari sepuluh tahun setelah berakhirnya perang saudara, standar hidup Angola secara keseluruhan meningkat pesat. Harapan hidup, yang hanya 46 tahun pada tahun 2002, mencapai 51 tahun pada tahun 2011. Angka kematian anak-anak turun dari 25 persen pada tahun 2001 menjadi 19 persen pada tahun 2010 dan jumlah siswa yang terdaftar di sekolah dasar meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2001. Namun, pada saat yang sama ketimpangan sosial dan ekonomi yang telah menjadi ciri khas negara selama ini tidak berkurang, melainkan semakin besar dalam segala hal. Dengan stok aset setara dengan 70 miliar Kz (US$6,8 miliar), Angola kini menjadi pasar keuangan terbesar ketiga di Afrika sub-Sahara, hanya dilampaui oleh Nigeria dan Afrika Selatan. Menurut Menteri Perekonomian Angola, Abraão Gourgel, pasar keuangan negara tersebut tumbuh secara moderat sejak tahun 2002 dan sekarang menempati posisi ketiga di Afrika sub-Sahara. Pada 19 Desember 2014, Pasar Modal di Angola diluncurkan. BODIVA (Bursa Efek dan Derivatif Angola) dialokasikan ke pasar utang publik sekunder, dan diharapkan untuk meluncurkan pasar utang korporasi pada tahun 2015, meskipun pasar saham itu sendiri hanya diharapkan untuk memulai perdagangan pada tahun 2016. Demografi Angola memiliki populasi 24.383.301 jiwa menurut hasil awal sensus 2014, yang pertama dilakukan sejak 15 Desember 1970. Ini terdiri dari Ovimbundu (bahasa Umbundu) 37%, Ambundu (bahasa Kimbundu) 23%, Bakongo 13%, dan 32% kelompok etnis lainnya (termasuk Chokwe, Ovambo, Ganguela dan Xindonga) serta sekitar 2% mulatto (campuran Eropa dan Afrika), 1,6% Tionghoa dan 1% Eropa. Kelompok etnis Ambundu dan Ovimbundu bergabung menjadi mayoritas penduduk, sebesar 62%. Populasi diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 60 juta orang pada tahun 2050, 2,7 kali populasi tahun 2014. Namun, pada 23 Maret 2016, data resmi yang diungkapkan oleh Institut Statistik Nasional Angola – Instituto Nacional de Estatística (INE), menyebutkan bahwa Angola memiliki populasi sebesar 25.789.024 jiwa. Angola diperkirakan menampung 12.100 pengungsi dan 2.900 pencari suaka pada akhir tahun 2007. 11.400 dari pengungsi tersebut berasal dari Republik Demokratik Kongo, yang tiba pada tahun 1970-an. Pada tahun 2008 diperkirakan terdapat 400.000 pekerja migran Republik Demokratik Kongo, setidaknya 220.000 orang Portugis, dan sekitar 259.000 orang Tionghoa tinggal di Angola. 1 juta orang Angola adalah ras campuran (hitam dan putih). Sejak tahun 2003, lebih dari 400.000 migran Kongo telah diusir dari Angola. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1975, Angola memiliki komunitas sekitar 350.000 orang Portugis, tetapi sebagian besar pergi setelah kemerdekaan dan perang saudara berikutnya. Namun, Angola telah memulihkan minoritas Portugisnya dalam beberapa tahun terakhir; saat ini, ada sekitar 200.000 yang terdaftar di konsulat, dan meningkat karena krisis utang di Portugal dan kemakmuran relatif di Angola. Populasi Tionghoa mencapai 258.920, sebagian besar terdiri dari migran sementara. Selain itu, ada komunitas kecil Brasil yang beranggotakan sekitar 5.000 orang. Orang Roma dideportasi ke Angola dari Portugal. Pada tahun 2007, tingkat kesuburan total Angola adalah 5,54 anak yang lahir per wanita (perkiraan tahun 2012), tertinggi ke-11 di dunia. Bahasa Meskipun jumlah pasti orang yang fasih berbahasa Portugis atau yang berbicara bahasa Portugis sebagai bahasa pertama tidak diketahui, sebuah studi tahun 2012 menyebutkan bahwa bahasa Portugis adalah bahasa pertama dari 39% populasi. Pada tahun 2014, sensus yang dilakukan oleh Instituto Nacional de Estatística di Angola menyebutkan bahwa 71,15% dari hampir 25,8 juta penduduk Angola (berarti sekitar 18,3 juta orang) menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa pertama atau kedua. Agama Mayoritas penduduk Angola menganut agama Kekristenan yakni sebanyak 83,78%, yang didominasi oleh Katolik, dan sebagian lagi beragam aliran Protestan. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2024, sebanyak 44,24% penduduk Angola menganut Katolik. Berbagai aliran gereja Protestan sebanyak 39,54%. Penduduk yang tidak menganut agama sebanyak 11,49%, selebihnya menganut agama Islam sebanyak 0,40%, Yudaisme sebanyak 0,13%%, agama lainnya dan data yang tidak diketahui sebanyak 4,20%. Pada tahun 2008, Departemen Luar Negeri AS memperkirakan populasi Muslim sekitar 80.000–90.000, kurang dari 1% populasi, sementara Komunitas Islam Angola menempatkan angka mendekati 500.000. Muslim sebagian besar terdiri dari pendatang dari Afrika Barat dan Timur Tengah (khususnya Lebanon), meskipun beberapa adalah mualaf lokal. Pemerintah Angola tidak secara hukum mengakui organisasi Muslim mana pun dan sering kali menutup masjid atau mencegah pembangunannya. Budaya Budaya Angola sangat dipengaruhi oleh budaya Portugis, terutama dalam bahasa dan agama; dan budaya kelompok etnis asli Angola, terutama budaya Bantu. Komunitas etnis yang beragam—Ovimbundu, Ambundu, Bakongo, Chokwe, Mbunda, dan masyarakat lainnya—pada tingkat yang berbeda-beda mempertahankan ciri budaya, tradisi, dan bahasa mereka sendiri; tetapi di kota-kota, di mana sedikit lebih dari setengah populasi sekarang tinggal, campuran budaya telah muncul sejak zaman kolonial, seperti di Luanda sejak didirikan pada abad ke-16. Dalam budaya urban ini, warisan Portugis menjadi semakin dominan. Akar Afrika terlihat jelas dalam musik dan tarian dan membentuk cara bahasa Portugis diucapkan. Proses ini tecermin dengan baik dalam sastra Angola kontemporer, terutama dalam karya penulis Angola. Pada tahun 2014, Angola melanjutkan Festival Nasional Kebudayaan Angola setelah jeda selama 25 tahun. Festival ini berlangsung di seluruh ibu kota provinsi dan berlangsung selama 20 hari, dengan tema ”Kebudayaan sebagai Faktor Perdamaian dan Pembangunan”. Bioskop Pada tahun 1972, salah satu film fitur pertama Angola, Sambizanga yang diproduksi bersama oleh Sarah Maldoror, dirilis di Festival Film Carthage untuk mendapatkan pengakuan kritis, memenangkan Tanit d'Or, hadiah tertinggi festival tersebut. Olahraga Bola basket adalah olahraga terpopuler kedua di Angola. Tim nasionalnya telah memenangkan AfroBasket 11 kali dan memegang rekor gelar terbanyak. Sebagai tim teratas di Afrika, ini adalah pesaing reguler di Olimpiade Musim Panas dan Piala Dunia FIBA. Angola adalah rumah bagi salah satu liga kompetitif pertama di Afrika. Di sepak bola, Angola menjadi tuan rumah Piala Afrika 2010. Tim sepak bola nasional Angola lolos ke Piala Dunia FIFA 2006, penampilan pertama mereka di putaran final Piala Dunia. Mereka tersingkir setelah satu kali kalah dan dua kali seri di babak penyisihan grup. Mereka memenangkan tiga Piala COSAFA dan menjadi runner-up di Kejuaraan Negara Afrika 2011. Angola telah berpartisipasi dalam Kejuaraan Bola Tangan Wanita Dunia selama beberapa tahun. Negara ini juga telah tampil di Olimpiade Musim Panas selama tujuh tahun dan keduanya berkompetisi secara teratur dan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia Hoki Roller FIRS, di mana menduduki peringkat ke6. Angola juga sering diyakini memiliki akar sejarah dalam seni bela diri "Capoeira Angola" dan "Batuque" yang dipraktikkan oleh budak Angola Afrika yang diangkut sebagai bagian dari perdagangan budak Atlantik. Lihat pula Daftar negara di dunia Referensi Bacaan lebih lanjut Negara dan Bangsa Jilid 2: Afrika, Asia. Jakarta: Widyadara. 1988. ISBN 979-8087-01-1. (Indonesia) Chisholm, Hugh, ed. (1911), "Angola" , Encyclopædia Britannica, vol. 2 (Edisi 11), Cambridge University Press, hlm. 38–40 Birmingham, David (2006) Empire in Africa: Angola and its Neighbors, Ohio University Press: Athens, Ohio. Bösl, Anton (2008) Angola's Parliamentary Elections in 2008. A Country on its Way to One-Party-Democracy, KAS Auslandsinformationen 10/2008. Die Parlamentswahlen in Angola 2008 Cilliers, Jackie and Christian Dietrich, Eds. (2000). Angola's War Economy: The Role of Oil and Diamonds. Pretoria, South Africa, Institute for Security Studies. Global Witness (1999). A Crude Awakening, The Role of Oil and Banking Industries in Angola's Civil War and the Plundering of State Assets. London, UK, Global Witness. A Crude Awakening Hodges, Tony (2001). Angola from Afro-Stalinism to Petro-Diamond Capitalism. Oxford: James Currey. Hodges, Tony (2004). Angola: The Anatomy of an Oil State. Oxford, UK and Indianapolis, US, The Fridtjol Nansen Institute & The International African Institute in association with James Currey and Indiana University Press. Human Rights Watch (2004). Some Transparency, No Accountability: The Use of Oil Revenues in Angola and Its Impact on Human Rights. New York, Human Rights Watch. Some Transparency, No Accountability: The Use of Oil Revenue in Angola and Its Impact on Human Rights (Human Rights Watch Report, January 2004) Human Rights Watch (2005). Coming Home, Return and Reintegration in Angola. New York, Human Rights Watch. Coming Home: Return and Reintegration in Angola James, Walter (1992). A political history of the civil war in Angola, 1964–1990. New Brunswick, Transaction Publishers. Kapuściński, Ryszard. Another Day of Life, Penguin, 1975. ISBN 978-0-14-118678-8. A Polish journalist's account of Portuguese withdrawal from Angola and the beginning of the civil war. Kevlihan, R. (2003). "Sanctions and humanitarian concerns: Ireland and Angola, 2001-2". Irish Studies in International Affairs 14: 95–106. Lari, A. (2004). Returning home to a normal life? The plight of displaced Angolans. Pretoria, South Africa, Institute for Security Studies. Lari, A. and R. Kevlihan (2004). "International Human Rights Protection in Situations of Conflict and Post-Conflict, A Case Study of Angola". African Security Review 13(4): 29–41. Le Billon, Philippe (2005) Aid in the Midst of Plenty: Oil Wealth, Misery and Advocacy in Angola, Disasters 29(1): 1–25. Le Billon, Philippe (2001). "Angola's Political Economy of War: The Role of Oil and Diamonds". African Affairs (100): 55–80. Le Billon, P. (March 2006). Fuelling War: Natural Resources and Armed Conflicts. Routledge. ISBN 978-0-415-37970-0. MacQueen, Norrie An Ill Wind? Rethinking the Angolan Crisis and the Portuguese Revolution, 1974–1976, Itinerario: European Journal of Overseas History, 26/2, 2000, pp. 22–44 Médecins Sans Frontières (2002). Angola: Sacrifice of a People. Luanda, Angola, MSF. Mwakikagile, Godfrey Nyerere and Africa: End of an Era, Third Edition, Pretoria, South Africa, 2006, on Angola in Chapter 11, "American Involvement in Angola and Southern Africa: Nyerere's Response", pp. 324–346, ISBN 978-0-9802534-1-2. Pearce, Justin (2004). "War, Peace and Diamonds in Angola: Popular perceptions of the diamond industry in the Lundas". African Security Review 13 (2), pp 51–64. Wayback Machine Porto, João Gomes (2003). Cabinda: Notes on a soon to be forgotten war. Pretoria, South Africa, Institute for Security Studies. Tvedten, Inge (1997). Angola, Struggle for Peace and Reconstruction. Boulder, Colorado, Westview Press. Vines, Alex (1999). Angola Unravels: The Rise and Fall of the Lusaka Peace Process. New York and London, UK, Human Rights Watch. Pranala luar (Inggris) Situs Kedubes Angola di Washington, DC Diarsipkan 2021-03-10 di Wayback Machine. Situs web resmi (dalam bahasa Portugis) Angola. The World Factbook. Central Intelligence Agency. Angola di Curlie (dari DMOZ) Angola from UCB Libraries GovPubs. Angola profile from the BBC News. Peta Angola di Wikimedia Atlas Data geografis Angola di OpenStreetMap Key Development Forecasts for Angola from International Futures. Bertelsmann Transformation Index 2012 – Angola Country Report Markus Weimer, "The Peace Dividend: Analysis of a Decade of Angolan Indicators, 2002–2012". The participation of Hungarian soldiers in UN peacekeeping operations in Angola