Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat

This study aims to determine whether the understanding of Risk Based Internal Audit, Whistleblowing System, anti-fraud awareness, and the application of the principles of Good Corporate Governance affect the prevention of fraud in Rural Credit Banks in Bali Province. This study uses primary data sources, using instruments in the form of questionnaires. The population used in this study were auditor internal and bord of directors from 134 Rural Credit Banks and the sample used was auditor internal from 57 Rural Credit Banks taken purposive sampling. The analytical method used is quantitative analysis that is multiple linear analysis using SPSS test equipment. t test results show that Risk Based Internal Audit, Whistleblowing System, Anti-Fraud awareness, and the application of the principles of Good Corporate Governance each have a positive effect on Fraud prevention. Prena & Kusmawan – Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud 85 PENDAHULUAN Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan yang berbentuk tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dan usaha utama BPR sebagai penyalur dana (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dengan lokasi yang dekat dengan masyarakat yang sangat membutuhkan dana, BPR memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, yaitu peningkatan pembiayaan usaha bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, (UMKM), karena selama ini UMKM sangat membutuhkan dana dari pihak luar (Azriani, Harianto, & Nuryantono, 2008). BPR memiliki tujuan umum yaitu untuk membantu pembangunan perekonomian nasional dalam rangka pemerataan perekonomian, stabilitas perekonomian dan pertumbuhan perekonomian kearah peningkatan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat pedesaan, serta membantu pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM). Dewasa ini, banyak BPR di Indonesia yang mengalami likuidasi. BPR yang izin usahanya dicabut disebabkan karena Fraud hampir sebanyak 70% (Bank Indonesia, 2011). Selain itu menurut Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perparindo), 81% dari jumlah BPR melakukan tindak fraud. Bank Indonesia melakukan investigasi pada tahun 2013 terhadap dugaan tindak pidana Perbankan yang terjadi di Bank Umum maupun BPR di Indonesia. Dari kasus yang telah di investigasi tersebut, aktivitas perkreditan atau korupsi dana kredit yang paling mendominasi. Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyrakat luas, BPR seharusnya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas tersebut. Namun fakta yang terjadi dilapangan banyak BPR yang melakukan Fraud. Fraud yang terjadi baik pada BPR maupun Bank Umum didominasi oleh pemberian deposito fiktif, pemberian kredit fiktif, penggelapan dana angsuran kredit, rekayasa pemberian kredit, hingga penggelapan hasil penjualan. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensinya. Sementara itu, intensi merupakan fungsi dari dua faktor penentu, yaitu sifat kepribadian seseorang (yang disebut sikap) dan pengaruh sosial (yang disebut norma subjektif) (Suryono & Chariri, 2016). BPR memiliki kecendrungan lebih berisiko bermasalah jika dibandingkan dengan Bank Umum sebab jumlah BPR JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) • Vol. 5, No. 1, hal: 84-105 • Juni 2020 86 secara kuantitas lebih banyak dengan permodalan yang lebih terbatas (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Beberapa faktor dapat mendorong perburukan kinerja BPR yang pada beberapa kasus berujung pada pencabutan izin usaha. Beberapa BPR yang tercabut izin usaha buka hanya karena ketidak mampuan BPR tersebut menghadapi persaingan, tetapi tidak jarang kehancuran tersebut harus dihadapi BPR karena terjadinya fraud yang beberapa diantaranya justru dilakukan oleh pengurus BPR itu sendiri. Penerapan good corporate governance dan manajemen resiko yang baik tidak hanya menghindarkan BPR dari potensi kecurangan tetapi juga akan memberikan pengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan BPR itu sendiri (Rudi, 2017). Penelitian tentang pengendalian internal, whistleblowing system, dan moralitas aparat, menyatakan variabel bebas tersebut berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap pencegahan fraud (Wardana, Sujana, & Wahyuni, 2017). Penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan risk based internal audit terhadap pencegahan fraud lainnya menyatakan bahwa pelaksanaan risk based internal audit perbengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada audit internal Kantor Inspeksi Bank BRI wilayah Bandung (Jannah, 2016). Tindakan fraud dalam penyajian laporan keuangan penting menjadi fokus perbaikan manajemen agar kegiatan ini dapat dihilangkan dan tidak menyebabkan kehancuran internal. Namun, pendeteksian terhadap financial statement fraud tidak selalu mendapatkan titik terang karena berbagai motivasi yang mendasarinya serta banyaknya metode untuk melakukan financial statement fraud (Alexander & Cumming, 2020). Berbagai bentuk fraud apalagi jika dilakukan secara bersamaan ataupun dalam kondisi terorganisasi seringkali membawa dampak tidak saja bagi orang orang yang berada dalam BPR tetapi juga pihak eksternal entitas dalam hal ini masyarakat. Tindakan fraud akan dapat tertangani hanya jika ada orang atau pihak tertantu yang berani membuka dan menentang tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi stakeholder terutama masyarakat. Pihak atau orang yang berani membongkar atau mengungkap tindakan kecurangan tersebut dikenal sebagai seorang whistleblower. Terdapat beberapa tindakan yang diduga mampu untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan di suatu instansi, sebagai bagian dari Prena & Kusmawan – Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud 87 penguatan good corporate governance yang dilaksanakan suatu entitas adalah penerapan whistleblowing system (sistem pengaduan), selain juga tetap menanamkan keberadaan prinsip-prinsip good corporate governance. Penekanan terhadap keberadaan prinsip-prinsip good corporate governance selanjutnya akan menjadi landasan dan pondasi yang kuat bagi etika karyawan perusahaan dengan pengetahuan akan etika dan konsep good corporate governance diharapkan akan menjadi landasan kuat bagi keberadaan etika dan tata kelola perusahaan yang selanjutnya akan menjadi pembentuk pola kesadaran antifraud bagi keseluruhan karyawan BPR. Kesesuaian antara penerapan pinsip-prinsip good corporate governance, whistleblowing system disertai dengan penguatan pengetahuan tentang risk based internal audit serta penumbuhan sikap kesadaran anti-fraud organisasi secara komprehensif diharapkan membawa suatu dampak positif bagi pencegahan fraud terutama bagi entitas yang memiliki akses kuat bagi masyarakat selaku stakeholder. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah pemahaman risk based internal audit, whistleblowing system, kesadaran anti-fraud, dan penerapan pinsipprinsip good corporate governance berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman risk based internal audit, whistleblowing system, kesadaran anti-fraud, dan penerapan pinsipprinsip good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi