IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI BOJONEGORO: Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor

Abstrak Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa bertujuan untuk mengelola potensi desa serta mensejahterakan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa melalui Musyawarah Desa. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Bojonegoro di desa Ngringinrejo dan Kedungprimpen. Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Bojonegoro sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Pelaksanaan Kebijakan selalu melibatkan aktor-aktor kebijakan, sehingga tidak lepas dari adanya kepentingan dari pelaksana didalam implementasinya. Fokus penelitian ini ada tiga, yang pertama siapa saja aktor yang menjadi penggerak program Badan Usaha Milik Desa. Kedua, Bagaimana karakteristik lembaga pemerintah desa yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa. Ketiga, bagaimana kepatuhan pelaksana Badan Usaha Milik Desa. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui wawancara, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan kualitatif. Pada proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa, banyak faktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi, lembaga yang tertutup menghambat implementasi dan lembaga yang terbuka cenderung mendorong pelaksanaan kebijakan. Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan, pemerintah desa mengadakan evaluasi dan juga adanya Laporan Pertanggungjawaban melihat pelaksanaan kebijakan. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa. Abstract Based on economic development in the village has long been run by the government. Village-owned enterprises is an economic institutions at the village level aims to manage the potential welfare villages and rural communities that are managed by the village government and the community. The establishment of the village-owned enterprises carried out by aspiration of the people and the government village through Village Consultation. This study discusses the implementation of the policies in the village-owned enterprises in Bojonegoro, Ngringinrejo and Kedungprimpen. Policy village-owned enterprises in Bojonegoro has been implemented since 2006. The implementation of policy always involve policy actors, therefore it is not separated from the interests of the executive in the implementation. The focus of this study there were three, the first actor who drives the village-owned enterprises program. Second, how do the characteristics of the village government agencies that have an influence on policy implementation village-owned enterprises. Third, how compliance implementing village-owned enterprises. The method used to collect data through interviews, while the methods used to analyze the data using qualitative. In the process of policy implementation village-owned enterprises, many factors influence. The importance of actors implementing policies that affect policy outcomes, both individual and group interests. Characteristics of the village government institutions affect the results of the implementation, agencies and institutions covered impede the implementation of the open tend to encourage the implementation of the policy. In implementing policies to encourage compliance, the village government to conduct an evaluation and also the presence of accountability view of policy implementation. The role and influence in the village government s response policy implementation village-owned enterprises.