Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kebiasaan internasional
Kebiasaan internasional () adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional oleh Pasal 38(1)(b) Piagam Mahkamah Internasional. Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyatakan bahwa kebiasaan internasional adalah salah satu sumber hukum yang akan diterapkan oleh Mahkamah Internasional.
Kebiasaan internasional
Kebiasaan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum yang berasal dari tindakan negara-negara yang konsisten yang muncul dari keyaknian bahwa tindakan mereka itu diwajibkan oleh hukum. Maka dari itu, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan keberadaan suatu kebiasaan internasional:
Kebiasaan internasional
Kepentingan kedua unsur ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons". Terkait dengan aspek "opinio juris" yang merupakan unsur subjektif, Mahkamah Internasional menyatakan dalam perkara "North Sea Continental Shelf" bahwa kebiasaan tersebut harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bukti keyakinan bahwa kebiasaan tersebut diwajibkan oleh hukum, sehingga negara yang melakukan kebiasaan tersebut harus merasa bahwa tindakan mereka sejalan dengan kewajiban hukum. Mahkamah Internasional menekankan perlunya pembuktian rasa untuk memenuhi kewajiban hukum dan bukan "tindakan yang didorong oleh pertimbangan kesopanan, kemudahan atau tradisi". Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam perkara "Nicaragua v. United States of America".
Kebiasaan internasional
Pada umumnya, negara harus menyatakan persetujuannya terlebih dahulu agar dapat terikat dengan suatu perjanjian secara hukum. Namun, kebiasaan internasional merupakan norma yang juga berlaku untuk negara yang belum menyatakan persetujuannya. Pengecualian diberikan kepada negara yang menjadi "persistent objector" atau dalam kata lain negara yang terus menerus menentang keberadaan suatu kebiasaan internasional, kecuali jika hukum tersebut masuk ke dalam kategori "jus cogens".
Kebiasaan internasional
Kebiasaan internasional tidak hanya berlaku dalam konteks multilateral, tetapi bisa juga berlaku dalam konteks regional. Keberadaan kebiasaan regional telah diakui oleh Mahkamah Internasional dalam perkara "Right of Passage Over Indian Territory" yang melibatkan Portugal dan India; dalam perkara tersebut, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa "tidak ada alasan mengapa praktik yang sudah lama berlangsung di antara kedua negara yang diterima oleh keduanya sebagai praktik yang mengatur hubungan di antara mereka tidak dapat menjadi landasan hak dan kewajiban timbal-balik di antara kedua negara."
Tsai Chih Chung
Tsai Chih Chung (; lahir tahun 1948) adalah seorang kartunis terkenal yang lahir di Huatan, Kabupaten Changhua, Taiwan dari keturunan orang Taiwan. Dia terkenal untuk karya grafisnya mengenai filsafat dan sejarah Tiongkok, terutama para filsuf seperti Laozi, Liezi, dan Zhuangzi, di mana dia membuatnya dapat diterima dan memopulerkannya melalui penggunaan bahasa sederhana dan bantuan visual grafis kartun. Banyak karya manga empat panel dia sebelumnya yang berisi unsur-unsur satir politik dan yang murni lucu seperti karyanya yang terkenal, "Pendekar Pedang Mabuk" (大醉俠).
Tsai Chih Chung
Buku-buku karya Tsai Chih Chung telah diterima dengan sangat baik oleh publik di Taiwan dan Tiongkok daratan. Buku-buku tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa termasuk bahasa Inggris. Dia saat ini tinggal di Taiwan dan Vancouver, British Columbia, Kanada.
Opinio juris sive necessitatis
Opinio juris sive necessitatis ("opini hukum atau kemestian") atau opinio juris saja ("opini hukum") adalah suatu keyakinan bahwa suatu tindakan atau kebiasaan dilakukan sesuai dengan kewajiban hukum yang ada. Istilah ini biasanya digunakan dalam konteks hukum internasional. Suatu kebiasaan hanya dapat dianggap sebagai sumber hukum internasional apabila dua unsur telah terpenuhi, yaitu unsur material berupa keberadaan suatu praktik internasional dan unsur subjektif berupa "opinio juris". "Opinio juris" di sini berarti suatu negara mendasarkan kebiasaannya dari keyakinan bahwa kebiasaan tersebut diwajibkan oleh hukum. "Opinio juris" tidak dapat ditunjukkan dari tindakan yang hanya dilakukan atas dasar kepentingan pribadi, kesopanan atau tradisi.
Opinio juris sive necessitatis
Sebagai contoh, seorang kepala negara memiliki kebiasaan untuk berjabat tangan dengan kepala negara lain saat mereka sedang bertemu, tetapi kebiasaan ini tidak dapat dianggap sebagai kebiasaan internasional karena mungkin mereka melakukannya atas dasar kesopanan dan bukan karena mereka merasa bahwa tindakan tersebut diwajibkan oleh hukum. Sementara itu, suatu negara tidak akan menangkap duta besar asing tanpa persetujuan dari negaranya karena mereka tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan mereka akan menghadapi tindakan hukum dari negara asal duta besar tersebut jika mereka berani melakukan hal tersebut, dan ini merupakan bagian dari kebiasaan internasional mengenai kekebalan diplomatik.
Opinio juris sive necessitatis
"Opinio juris" merupakan unsur subjektif, sehingga sulit untuk dicari dan dibuktikan. Terdapat berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan "opinio juris", seperti korespondensi diplomatik, rilis pers, pernyataan kebijakan pemerintah, preambul undang-undang, putusan pengadilan nasional dan internasional, serta resolusi dan deklarasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KTKRN; ) adalah sebuah komite dari sekitar 150 anggota Kongres Rakyat Nasional (KRN) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diselenggarakan antara sesi pleno dari KRN. Komite ini memiliki kewenangan konstitusional untuk mengubah undang-undang dalam batas-batas yang ditetapkan oleh KRN dan dengan demikian bertindak sebagai badan legislatif "de facto". KTKRN dipimpin oleh seorang ketua, anggota dewan legislatif tertinggi, yang secara konvensional menduduki peringkat ketiga di sistem pemeringkatan politik Tiongkok setelah sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok dan Perdana menteri Republik Rakyat Tiongkok. Ketua saat ini adalah Li Zhanshu.
Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
Penggunaan penting wewenang tafsiran konstitusional terjadi pada tahun 1999 atas masalah hak tempat tinggal di Daerah Administratif Khusus Hong Kong pada "Lau Kong Yung vsDirektur Imigrasi". KTKRN menafsirkan Hukum Dasar Hong Kong sesuai dengan kedudukan yang diambil oleh Pemerintah Hong Kong sehubungan dengan kelayakan tinggal tetap di Hong Kong.
Ketua Komisi Militer Pusat
Ketua Komisi Militer Pusat () memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk Komisi Militer Pusat dan menjabat sebagai panglima tertinggi Tentara Pembebasan Rakyat. Pemangku jabatan ini biasanya adalah sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok atau ketua Partai Komunis Tiongkok.
Ketua Komisi Militer Pusat
Menurut Bab 3 Pasal 4 dari Undang-Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok, "Komisi Militer Pusat Republik Rakyat Tionkok mengarahkan angkatan bersenjata negara tersebut. Komisi Militer Pusat terdiri dari: ketua, wakil ketua, dan anggota." Istilah jabatan Komisi Militer Pusat sama seperti Kongres Rakyat Nasional. Dua orang saat ini menjabat sebagai wakil ketua.
Pendamping lokal desa
Pendamping lokal desa atau PLD adalah sebuah jabatan sebagai Pendamping desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.
Pendamping lokal desa
Dengan keberadaan Dana desa (DD) sebagaimana Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pendamping lokal desa (PLD) diharapkan menjadi ujung tombak dalam menjalankan program pembangunan desa.
Karena Pendamping Lokal Desa adalan yang bersentuhan langsung dengan Pemerintah desa dan Masyarakat Desa dalam Penggunaan dana desa.
Pendamping lokal desa
1. Alasan.
Pendamping lokal desa
Saat Seminar Regional Dinamika dan Problematika Tata Kelola Desa (Evaluasi Pelaksanaan UU Desa), di Grhadhika Bhakti Pradja, Selasa (3/10), Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP merinci, untuk tenaga ahli di kabupaten, dari kebutuhan 174 orang, terpenuhi 154 orang. Tenaga pendamping desa di kecamatan, baru terpenuhi 916 orang dari total kebutuhan 1.536 orang, dan pendamping lokal desa masih dibutuhkan 1.783 tenaga pendamping, dari total kebutuhan 2.147 tenaga.
Pendamping lokal desa
Ganjar Pranowo mengakui saat pendamping lokal desa diberikan, dia memang berdebat panjang dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, baik dengan menteri yang sekarang maupun sebelumnya. Gubernur tidak sepakat karena secara konsepsional, dia tidak yakin satu pendamping desa mampu mendampingi empat desa. Sebab, luas desa di Jawa Tengah saja sudah besar. Apalagi desa-desa lain di luar jawa. Alasan lainnya, seorang pendamping desa harus memiliki kompetensi yang layak disebut sebagai pendamping.
Dengan alasanUntuk memenuhi kebutuhan pendamping desa di Jawa Tengah, lanjutnya, dia menurunkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang sudah ada. Dia menempatkan lima KPMD di satu desa dengan biaya sendiri.
Pendamping lokal desa
2. Lobby dan Perjuangan PLD Jateng.
Pendamping lokal desa
Sikap penolakan Gubernur Jawa Tengah terhadap Pengangkatan Pendamping lokal desa termasuk sikap penolakan untuk pendamping lokal desa hasil ujian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto tahun 2016, mengakibatkan berbagai lobby dan dilakukan oleh para calon Pendamping lokal desa Jateng untuk diakui kelulusannya, yang mengakibatkan pengangkatan Pendamping lokal desa di jateng terlambat satu setengah tahun dari provinsi lainnya.
Pendamping lokal desa
3. Perubahan Sikap Gubernur.
Pendamping lokal desa
Setelah memahami sikap dari para peserta lulus ujian dan berbagai lobby melalui pertemuan langsung antar pejabat Kementerian Desa PDTT dan Gubernur dan para peserta lulus ujian dan media sosial Twitter dan Facebook, berikutnya Gubernur Ganjar Pranowo menyetujui dan mendukung sepenuhnya keberadaan Pendamping Lokal desa di Jawa Tengah, terbukti dengan Hadir dalam ujian Pendamping lokal desa tahun berikutnya (2017) di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Pendamping lokal desa
4. Gaji Terendah.
Pendamping lokal desa
Kontroversi lain dari Pendamping Lokal desa Jawa Tengah adalah Gaji yang sangat jauh dari gaji pendamping lokal desa provinsi lainnya.
Kekebalan diplomatik
Kekebalan diplomatik adalah jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara di tempat ia bertugas. Kekebalan diplomatik modern telah dikodifikasi sebagai hukum internasional di dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961) yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara, walaupun konsep dan kebiasaan yang memberikan kekebalan diplomatik sudah ada selama ribuan tahun. Banyak asas kekebalan diplomatik yang kini dianggap sebagai kebiasaan internasional. Kekebalan diplomatik memungkinkan pembentukan hubungan antar pemerintahan, termasuk pada masa-masa sulit dan bahkan perang.
Kekebalan diplomatik
Apabila suatu negara ingin menangkap seorang diplomat yang dianggap telah melakukan kejahatan serius, mereka dapat meminta negara asal diplomat tersebut untuk mencabut kekebalan mereka. Contohnya, pada tahun 2002, seorang diplomat Kolombia di London didakwa melakukan pembunuhan tidak berencana setelah kekebalan diplomatiknya dicabut oleh pemerintah Kolombia. Alternatif lain adalah dengan mengadili orang tersebut di negara asalnya.
Kekebalan diplomatik
Apabila suatu negara tidak menginginkan kehadiran seorang diplomat, maka diplomat tersebut dapat dinyatakan sebagai "persona non grata" atau orang yang tidak diinginkan. Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik menyatakan bahwa negara penerima dapat menyatakan status "persona non grata" kapan saja tanpa harus menjelaskan alasan keputusannya.
Musyawarah Desa
Musyawarah Desa atau Musdes adalah proses musyawarah antara Badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Musyawarah Desa
Undang-undang desa
Musyawarah Desa
Selain pada penjelasan pasal per pasal, bagian Penjelasan Umum UU Desa juga memuat penjelasan mengenai Musdes. Selengkapnya disebutkan: “"Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa"”.
Pembahasan di DPR
Musyawarah Desa
Pengaturan Musyawarah Desa dalam Undang-undang desa hanya diatur dalam satu Pasal berisi empat ayat. Keempat ayat yang ada pada pasal 54 tersebut berisi tentang fungsi musyawarah Desa; hal yang dibahas dalam musyawarah desa; waktu penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan Pembiayaan Musyawarah Desa. Dalam proses pembahasan DIM, klausul Musdes juga relatif tak banyak diperdebatkan, semua fraksi setuju kecuali untuk penempatan bab. Pemerintah dan DPR sepakat mengenai pentingnya penyelenggaraan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan desa.
Musyawarah Desa
Dalam RDPU 10 Oktober 2012, Sutoro Eko dari IRE menyampaikan pandangan berikut:
"“Ini ada persoalan kuasa desa dan kuasa rakyat ya, itu menyatu di dalam desa tetapi persoalannya begini pak, kuasa desa ini sekarang tidak berdaya karena berhadapan dengan kuasa negara dan kuasa modal, jadi banyak sumber daya lokal yang ini terkikis abis lah kalau ada intervensi modal misalnya soal air dan macam-macam, dan oleh karena ini kan persoalan agraria yang kita harus selesaikan juga, termasuk pembangunan pedesaan yang mengandung investasi ya, sebenarnya pikiran yang sudah berkembang, bagaimana desa itu secara kolektif mampu mengontrol usulan kita itu ada semacam musyawarah desa, musyawarah desa itu sebagai semacam institusi yang bisa kita panggil untuk mengambil keputusan strategis di desa, supaya ini tidak hanya diputuskan oleh segelintir orang tetapi oleh forum yang lebih besar, karena modalnya kan Bupati-Kepala Desa selesai gitu ya, jadi artinya keputusan mengenai investasi yang bersentuhan dengan desa itu tidak hanya dari tangan Bupati, tetapi juga itu basisnya ada di desa, dan desa itu pengambil keputusannya adalah musyawarah desa.”"
Tanggapan
Musyawarah adalah forum bertemunya berbagai kepentingan para pemangku kepentingan. Keinginan umum ("general will") dipertemukan dalam forum itu, dibahas, dan kemudian diputuskan bersama-sama mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Dalam forum itu bersatu keinginan Kepala Desa dan mungkin juga keinginan pemerintahan kabupaten/kota yang disampaikan lewat Kepala Desa, keinginan warga desa, dan keinginan pemangku kepentingan lainnya. Konsep musyawarah pada hakekatnya menunjukkan bahwa forum tersebut bersifat partisipatif dan dialogis.
Musyawarah Desa
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, PP 72 tahun 2005, tak mengatur spesifik musyawarah Desa. Namun korelasi kedua regulasi ini bisa dilihat dari pembahasan perencanaan desa yang disebut dalam Pasal 54 UU Desa. Musyawarah Desa sebagaimana diinginkan dalam Pasal 54 merupakan sebuah tahapan yang cukup penting dalam pembangunan desa, khususnya perencanaan desa. Salah satu perencanaan desa yang berlangsung terjadwal tahunan adalah Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Musyawarah Desa
Payung hukum pelaksanaan Musrenbang secara umum diatur dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2004 dan secara teknis pelaksanaannya diatur melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun. Secara khusus Musrenbangdes diatur dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang didalamnya termuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan yang kemudian ditekniskan lagi melalui Surat Dirjen PMD No. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
Bandar Udara Mardin
Bandar Udara Mardin adalah bandar udara yang berada di Mardin, Turkey , berlokasi di Kızıltepe, disebelah tenggara dari Mardin.
Bandar Udara Mardin
(*)Source: DHMI.gov.tr
Gerbong datar
Gerbong datar adalah jenis gerbong yang tersusun atas dek berlantai datar yang dipasang pada bogie, di tiap ujungnya memiliki empat atau enam roda. Gerbong datar dirancang untuk mengangkut benda bermassa besar yang diangkut pada sepasang (atau dalam kasus yang jarang, lebih banyak) bogie di bawah masing-masing ujung. Lantai gerbong dapat terbuat dari kayu atau baja, dan dapat memiliki lekukan untuk untuk mengamankan beban. Gerbong datar dapat juga dilengkapi dengan tali atau rantai untuk mengikat kuat beban.
Gerbong datar
Gerbong datar digunakan untuk beban yang terlalu besar atau berat jika diangkut menggunakan gerbong tertutup. Gerbong datar sering digunakan untuk angkutan peti kemas (kontainer) atau trailer sebagai bagian dari antarmoda transportasi pengiriman.
Gerbong datar
Bagian-bagian pesawat pernah diangkut melalui gerbong konvensional pada awal Perang Dunia II. Namun, mengingat terus meningkatnya produksi pesawat, metode pengiriman komponen pesawat "Sky Box" mulai dikembangkan pada akhir tahun 1960-an khusus untuk mengangkut suku cadang untuk Boeing 747 dan "jet jumbo" lainnya saat itu. "Sky Box" terdiri dari kotak logam dua lapis yang diletakkan di atas sebuah gerbong datar untuk mendukung dan melindungi dalam proses perakitan sayap dan ekor dengan badan pesawat saat transit.
Gerbong datar
Pesawat Boeing 737 telah dikirim ke seluruh Amerika Serikat menggunakan kereta api khusus, termasuk badan pesawat.
Gerbong datar
Gerbong datar bersekat dirancang dengan dinding ujung yang kukuh (sekat) untuk mencegah muatan bergeser ke depan saat mulai berjalan atau berhenti ketika diangkut. Beban yang biasanya diangkut adalah pipa, baja lembaran, tiang kabel, angkutan rel, beton, dan gelondongan kayu, meskipun kayu dan tiang kabel lebih banyak diangkut dengan lori. Tarikan kereta akan terasa ringan ketika kosong. Kereta api kosongannya dapat melaju hingga 80 km per jam. Karena tarikannya terasa ringan ketika kosong, guncangan akan terasa saat melampaui batas kecepatan tersebut. Terlalu sering berguncang dalam kecepatan yang ditentukan dapat menyebabkan kereta anjlok.
Gerbong datar
Gerbong datar dengan rak kayu khusus digunakan untuk mengangkut produk-produk kayu seperti papan dan tiang pagar. Gerbong ini adalah gerbong datar bersekat yang telah diperkuat oleh rangka balok-I membujur, sering dalam bentuk rangka Vierendeel, kadang-kadang diperkuat oleh rangka diagonal. Kayu yang diangkut haruslah simetris, yaitu setengah beban berada di salah satu sisi rangka, sedangkan setengahnya lagi berada di rangka yang lainnya. Hal ini bertujuan agar beban tidak berat sebelah saat diangkut.
Gerbong datar
Gerbong datar berkapasitas berat adalah gerbong yang dirancang untuk membawa lebih dari . Kebanyakan gerbong seperti ini memiliki lebih dari empat gandar (satu bogie dua gandar truk di setiap ujung), dan banyak yang memiliki lekukan untuk menanggung kelebihan tinggi muatan serta dua bogie tiga gandar (masing-masing satu di setiap ujung) atau empat bogie gandar dua (dua di setiap ujung akhir), yang terhubung dengan batang rentang. Angkutan yang biasanya dikirim dengan gerbong ini termasuk peralatan listrik dan mesin-mesin produksi.
Gerbong datar
Gerbong datar peti kemas biasanya memiliki panjang panjang dan dapat mengangkut empat peti kemas atau dua peti kemas / pengiriman kontainer (ada pula yang dapat mengangkut dua peti kemas ). Dengan munculnya gerbong antarmoda transportasi, dan mengingat usia gerbong datar ini, jumlah pengangkutan peti kemas dengan gerbong datar menjadi menurun. Memang, ketika gerbong bak terbuka muncul, yang dapat mengangkut dua susun peti kemas, banyak gerbong datar yang dirakit ulang menjadi gerbong pengangkut mobil. Perakitan kembali gerbong datar juga dapat diketahui dari penampilan lantai gerbong, rangka baja las, dan panjang standar . Salah satu varian adalah gerbong (yang biasanya mengangkut peti kemas besar); benar-benar merupakan gerbong yang dirakit ulang.
Young Sheldon
Young Sheldon (bergaya sebagai young Sheldon) adalah komedi televisi Amerika Serikat di CBS yang dibuat oleh Chuck Lorre dan Steven Molaro. Serial ini adalah prekuel spin-off untuk "The Big Bang Theory" dan mengikuti karakter Sheldon Cooper pada usia sembilan tahun, tinggal bersama keluarganya di East Texas dan pergi ke sekolah menengah. Bintang Iain Armitage sebagai Sheldon muda, bersama Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, dan Annie Potts. Jim Parsons, yang menggambarkan Sheldon Cooper dewasa di T"he Big Bang Theory", menceritakan seri dan berfungsi sebagai produser eksekutif.
Young Sheldon
Pengembangan seri prekuel dimulai pada November 2016, dari ide awal yang Parsons sampaikan kepada produser The Big Bang Theory. Bulan Maret berikutnya, Armitage dan Perry dilemparkan, dan seri ini diperintahkan oleh CBS. Serial ini ditayangkan sebagai pratinjau khusus pada 25 September 2017, dan dua hari kemudian, CBS mengambil seri untuk musim penuh dari 22 episode. Pada 2 November 2017, episode baru mulai ditayangkan setiap minggu. Pada Januari 2018, CBS memperbarui seri untuk musim kedua.
Young Sheldon
Ditetapkan pada tahun 1989, serial ini mengikuti Sheldon Cooper yang berusia 9 tahun saat ia menghadiri sekolah menengah di kota fiksi Medford, Texas, dan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan dunia di sekitarnya sementara keluarga dan teman-temannya berusaha untuk menghadapi kemampuan intelektualnya yang unik. dan tantangan sosial.
Daftar distrik di Sri Lanka
Di Sri Lanka, distrik (, ) adalah wilayah administrasi pemerintahan tingkat dua, dan masuk dalam sebuah provinsi. Terdapat 25 distrik yang dibagi dalam 9 provinsi. Setiap distrik dipimpin oleh seorang Sekretaris Distrik, yang diangkat oleh pemerintah pusat. Tugas utama Sekretariat Distrik meliputi mengoordinasikan komunikasi dan kegiatan pemerintah pusat dan Sekretariat Divisi. Sekretariat Distrik juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan memantau proyek-proyek pembangunan di tingkat distrik dan membantu subdivisi tingkat yang lebih rendah dalam kegiatan mereka, serta pemungutan pajak dan koordinasi pemilihan umum di distrik. Distrik dibagi menjadi beberapa Sekretariat Divisi (umumnya dikenal sebagai divisi DS), yang selanjutnya dibagi lagi menjadi 14.022 Divisi Grama Niladhari. Terdapat 231 divisi DS di negara tersebut.
Daftar distrik di Sri Lanka
Negara ini pada mulanya dibagi dalam beberapa satuan administrasi pemerintahan pada zaman Kerajaan Anuradhapura. Kerajaan tersebut dibagi menjadi tiga provinsi, yakni "Rajarata", "Ruhuna", dan "Malaya Rata". Provinsi-provinsi ini selanjutnya dibagi lagi menjadi satuan yang yang lebih kecil yang disebut "rata". Seiring waktu, jumlah provinsi meningkat, namun pembagian administrasi wilayah tingkat dua tetap sesuai "rata" yang sudah ada tersebut. Namun, seiring dengan negara tersebut yang akhirnya dibagi menjadi lebih dari satu kerajaan dan misi kolonial asing mendarat dan merebut banyak bagian negara tersebut dalam penguasaan mereka, strukturnya mulai berubah. Wilayah Kerajaan Kotte dibagi menjadi empat "disava", yang selanjutnya dibagi lagi menjadi empat puluh "korale". "Korale" memiliki para pejabat sipil dan militer mereka sendiri dengan milisi kecil. Kerajaan Jaffna tampaknya memiliki struktur administrasi pemerintahan yang mirip dengan ini dengan empat provinsi.