Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Ekinodermata yang sering ditemui adalah bintang laut biru ("Linckia laevigata"), roti-roti ("Culcita novaeguineae") yang merupakan bintang laut yang menyerupai bantal bersegi lima, bintang pasir ("Archaster typicus"), bintang bulu ("Oxycomanthus bennetti") dan bulu babi berduri panjang atau bulu djane ("Diadema setosum") yang menutup daerah yang luas di perairan dangkal. Bulu babi ini memiliki duri yang rapuh dan akan patah di dalam bila tertancap di kulit.
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kelompok moluska diwakili oleh tedong-tedong ("Lambis spp."), lola susu bundar ("Trochus niloticus"), konus wajik ("Conus marmorata") berbagai jenis kima ("Tridacna spp."), kima pasir ("Hippopus hippopus"), gurita ("Octopus spp.") dan sotong ("Sepia latimanus"). Walaupun demikian, kima pasir dan kima-kima lainnya yang sebelumnya ditemukan banyak di berbagai pulau menjadi terancam secara lokal karena koleksi yang melampaui batas. Sekarang, hanya sedikit kima pasir yang ditemukan di Pulau Pramuka dan hanya kima penggali ("Tridacna crocea") yang dapat ditemukan di perairan pulau tersebut. Ikan-ikan dapat ditemukan secara beragam, termasuk sersan mayor ("Abudefduf saxatilis") dan betok ("Pomacentrus spp."). Akhir-akhir ini, overkoleksi untuk akuarium dan perdagangan ikan pangan telah membuat populasi berbagai spesies turun drastis di tempat-tempat dengan tekanan penangkapan tinggi.
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kecamatan: Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
Kabupaten Humbang Hasundutan
Humbang Hasundutan (Humbahas) (Aksara Batak Toba: ) adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Dibentuk pada 28 Juli 2003, kabupaten ini mempunyai luas sebesar 2.335,33 km² dan beribukotakan Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330-2.075 meter dpl. Menurut data tahun Sensus Penduduk 2010 penduduknya berjumlah 171.650 jiwa.
Kabupaten Humbang Hasundutan
Semboyan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Humbang Hasundutan HEBAT. Kabupaten Humbang Hasundutan dipimpin oleh Bupati Dosmar Banjarnahor dan Saut Parlindungan Simamora sebagai wakil bupati.
Kabupaten Humbang Hasundutan
Mayoritas penduduk Humbang Hasundutan adalah petani. Komoditas pertanian terbesar adalah kopi dengan luas panen 9.246 Ha dan produksi 6.461 ton (Humbahas Dalam Angka 2007). Perkebunan kopi terdiri dari 48.45% luas lahan pertanian dan perkebunan.Selain kopi, kabupaten ini juga kaya dengan kemenyan. Dengan luas panen 5.235 Ha menghasilkan 1.278 ton. Luas lahan kemenyan mencapai 23,16%. Komoditas lainnya adalah karet, kulit manis, kemikir, coklat, kelapa sawit, aren, kelapa, tebu, jahe, cengkeh, dan andaliman.jangung
Kabupaten Humbang Hasundutan
Komoditas pertanian andalan penduduk adalah cabe dengan luas panen 612 Ha menghasilkan 3.086 ton (Humbahas Dalam Angka 2007). Tanaman cabe mencapai 39,97% lahan pertanian. Selain cabe penduduk juga bertanam andaliman, kubis, tomat, kentang, sawi, wortel dan bawang merah.
Kabupaten Humbang Hasundutan
Di bidang kehutanan, kabupaten Humbang Hasundutan memiliki lahan 159.392 Ha hutan terdiri dari hutan produksi 84.540 Ha; hutan lindung 74.852 Ha. Kawasan hutan terbesar berada di kecamatan Parlilitan yakni 38,58% dari hutan yang ada di kabupaten ini.
Kabupaten Humbang Hasundutan
Potensi ekonomi lain di kabupaten Humbang Hasundutan adalah pembangkit listrik. Terdapat 10 lokasi air terjun yang dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. Air terjun dengan ketinggian jatuh tertinggi adalah Aek Sipang dengan ketinggian 125 meter. Berikutnya adalah Sipulak (75 m), Sisira (75 m), Simarhilang (50 m), dan lain-lain. Sebanyak 4 air terjun ini berada di satu desa yakni Sijarango (Janjimatogu), kecamatan Pakkat.
Kabupaten Humbang Hasundutan
Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 10 kecamatan yaitu:
Kabupaten Humbang Hasundutan
Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Dolok Sanggul dengan 43.197 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di kecamatan Sijamapolang dengan 5.112 jiwa.
Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat (Aksara Batak Pakpak: } adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Kota Salak. Pakpak Bharat terletak di kaki pegunungan Bukit Barisan. Kegiatan perekonomian terfokus pada pertanian dan perkebunan.
Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat terbentuk pada tanggal 28 Juli 2003 dan merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Dairi. Etnis yang mendiami kabupaten ini pada umumnya adalah suku Pakpak, yakni salah satu subsuku Batak.
Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan pemekaran daerah dari Kabupaten Dairi, mengejar ketertinggan merupakan faktor utama bagi aspirasi masyarakat Pakpak Bharat untuk meningkatkan status daerahnya menjadi suatu Kabupaten dalam kerangka NKRI, juga dengan tujuan agar masyarakat Pakpak Bharat dapat memperjuangkan dan mengatur pembangunan masyarakat dan daerah untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merupakan dasar dari usul dibentuknya Kabupaten Pakpak Bharat. Kabupaten Pakpak Bharat yang terbentuk dari tiga kecamatan Kabupaten Dairi mengambil nama sub-Wilayah suku Pakpak. Sebelum Belanda masuk ke wilayah Pakpak/Dairi, Suku Pakpak yang mayoritas penduduknya tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Aceh Selatan sudah mempunyai struktur pemerintahan tersendiri, dimana "Raja Ekuten" atau "Takal Aur" bertindak sebagai pemimpin satu suak. Suku Pakpak sendiri terdiri atas lima suak, yaitu Suak Simsim, Keppas, Pegagan, Boang, dan Kelasen. Di bawah suak terdapat "kuta" (kampung) yang dipimpin oleh "Pertaki". Pada umumnya "pertaki" juga merupakan raja adat sekaligus sebagai panutan di kampungnya. Di setiap kuta ada "Sulang Silima", sebagai pembantu "pertaki" yang terdiri dari "perisangisang", "perekurekur", "pertulan tengah", "perpunca ndiadep", dan "perbetekken". Meski struktur pemerintahan ini sudah tidak dipakai lagi, tetap dipertahankan sebagai sumber hukum adat budaya Pakpak.
Kabupaten Pakpak Bharat
Hampir 90% penduduk di wilayah Pakpak Bharat beretnis Pakpak, berbeda dengan kabupaten induknya yang dihuni bermacam-macam suku, seperti Pakpak, Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola, Nias, Melayu, serta suku lainnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu fakto pendorong wilayah Pakpak untuk memekarkan diri. Selain Alasan utamanya adalah untuk mengoptimalkan penggarapan potensi, percepatan pembangunan fisik, dan pertumbuhan ekonomi wilayah terutama pembangunan sumber daya manusia. Aspirasi masyarakat Pakpak Bharat di sampaikan secara resmi melalui Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat yang diketuai oleh St. Dj. Padang dengan sekretaris umum Ir.Ampun Solin. Dimana pada tanggal 1 Juni 2001 Menyampaikan usul pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat kepada DPRD Kabupaten Dairi. Sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat tersebut maka ditempuh berbagai langkah-langkah guna merealisasikan pemekaran daerah tersebut.
Kabupaten Pakpak Bharat
Pada tanggal 20 September 2001 dan 17 Juni 2002 Pemerintah Kabupaten Dairi menerima dan mengadakan pertemuan dengan Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, tokoh-tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya di Kantor Bupati Dairi saran dan pendapat tentang pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat tersebut. Pada tanggal 21 Desember 2001 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 400/K/2001 tentang pembentukan Tim Pengumpul Data, Saran dan pendapat tentang pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai langkah pertama pemekaran Kabupaten Dairi. Kemudian Pada tanggal 04 April 2002 diterbitkan Surat Bupati Dairi Nomor: 130/2393 Perihal Sosialisasi Rencana Perubahan Nama dan Pembentukan Kabupeten Pakpak Bharat ke Kecamatan Wilayah Pakpak Bharat oleh tim pengumpul data, saran dan pendapat mulai tanggal 08 April sampai dengan 12 April 2002. Tim dalam hal ini membagikan format isian (questioner) kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan, yaitu Format A. berisi data di Kecamatan Rencana wilayah Hasil Pemekaran dan format B. berisi data kabupaten sebelum pemekaran. Pada tanggal 19 April 2002 diterbitkan Surat Bupati Dairi Nomor: 146. 1/2835 perihal usul Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat untuk disampaikan kepada ketua DPRD Kabupaten Dairi bahwa pemerintah Kabupaten Dairi tidak berkeberatan dimekarkannya Kabupaten Pakpak Bharat, sepanjang pemekaran tersebut telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini setelah meninjau dari berbagai aspek, diadakan rapat panitia musyawarah dan rapat paripurna DPRD Kabupaten Dairi, maka pada tanggal 22 April 2002 diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Dairi Nomor: 35/K-DPRD /2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Dairi mejadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Kabupaten Pakpak Bharat
Pada tanggal 23 April 2002, diterbitkan surat bupati nomor 136/ 1653/ 2002 perihal usul pemekaran Kabupaten Dairi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri D/P Gubernur sumatera utara dan ketua DPR RI, yang intinya menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat; Tim Pengumpul Data, Saran dan pendapat terhadap usul perubahan nama dan pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat, pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Kabupaten Dairi. Juga disampaikan hasil pengumpulan data lapangan rencana pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat dan keputusan DPRD Kabupaten Dairi Nomor 35/K-DPRD/2002 Tanggal 22 April 2002 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) Kabupaten. Pada tanggal 24 April 2002 komite pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan audensi kepada anggota komisi II DPR RI (Sayuti Rahawarin) dan menyarankan agar seluruh komponen masyarakat, legislatif dan eksekutif harus proaktif karena batas waktu pemekaran Kabupaten/Kota s/d 24 Oktober 2002, juga disarankan agar mengundang komisi II DPR RI untuk turun ke Kabupaten Pakpak Bharat mengadakan pemantauan dan evaluasi atas aspirasi yang sudah diterima Komisi II DPR RI agar terdapat sinkronisasi aspirasi masyarakat, legislatif dan eksekutif menuju pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat. Pada tangal 25 April 2002 komite pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama- sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan audensi untuk penyampaian informasi dan pemekaran Kabupaten Dairi menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Dairi sebagai Kabupaten induk dan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Kabupaten pemekaran kepada ketua DPR RI, Ketua-katua Fraksi DPR RI. Respon dari kunjungan tersebut sangat positif dimana terdapat kerja sama dan hubungan yang baik antararakyat, legislatif dan eksekutif dan secara bersama-sama pula mengadakan kunjungan kepada Ketua DPR RI serta Ketua-ketua Fraksi, pada prinsipnya hasil kunjungan menyetujui dan mendukung pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat menjadi 2 (dua) Kabupaten.
Kabupaten Pakpak Bharat
Pada tanggal 26 April 2002 Komite Pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Dairi mengadakan audensi kepada Menteri Dalam Negeri. Rombongan dalam hal ini diterima oleh salah seorang Direktur pada Ditjen Otonomi Daerah beserta Staf dan pada prinsipnya menyetujui pemekaran tersebut sepanjang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ditjen otonomi Daerah dalam rangka memperlancar pemekaran tersebut menyampaikan beberapa penekanan seperti proses tetap berpedoman pada ketentuan PP 129 tahun 2000; Ditjen Otda dalam menyikapi pemekaran ini akan bekerja sama dengan Tim Teknis, Tim Independen dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD); nantinya DPOD akan mengajukan usul pemekaran ini kepada Presiden RI yang selanjutnya untuk dibahas dan diproses di DPR RI sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 08 Mei 2002 telah dikirimkan surat Bupati Dairi Nomor: 005/3294 Perihal Undangan kepada Ketua DPR RI untuk berkenaan mengijinkan Komisi II DPR RI datang ke Kabupaten Pakpak Bharat pada tanggal 17 s/d 19 Mei 2002 dalam rangka mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap usul pembentukan Kabupaten Pakpak Bharat. Setelah kunjungan komisi II DPR RI, dan melalui berbagai proses, akhirnya dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Maka Kabupaten Pakpak Bharat resmi terbentuk menjadi satu kabupaten otonom dengan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Salak, Kecamatan Kerajaan dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Dengan Ibukota Salak dan dipimpin oleh Drs. Tigor Solin sebagai pelaksana Bupati serta Gandhi Warta Manik sebagai Sekretaris Wilayah yang pertama.
Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat memiliki luas wilayah 1.218,30 km² atau 1,67% dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Pakpak Bharat terletak pada garis 2°15'- 3°32' Lintang Utara dan 96°00' - 98°31' Bujur Timur. Karena terletak dekat Garis Khatulistiwa, Kabupaten Pakpak Bharat tergolong ke daerah beriklim tropis. Ketinggian antara 700 – 1.500 meter diatas permukaan laut dengan kondisi geografis berbukit – bukit.
Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat juga dialiri oleh banyak sungai, berikut merupakan nama-nama sungai yang mengaliri Kabupaten Pakpak Bharat:
Wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018 terdiri dari 8 kecamatan dengan 52 desa. Kecamatan Salak dan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 10 desa. Sedangkan Kecamatan Pagindar merupakan kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit, yaitu hanya 4 desa.
Kabupaten Pakpak Bharat
Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 473,62 km² atau 38.87% dari total luas Kabupaten Pakpak Bharat, sementara Sitellu Tali Urang Julu merupakan wilayah terkecil yaitu 53,02 km² atau 4.35% dari total luas Kabupaten Pakpak Bharat. Kecamatan Pagindar merupakan kecamatan yang paling jauh dari ibukota Pakpak Bharat yaitu berjarak sekitar 120 kilometer ke ibukota kecamatan.
Kabupaten Pakpak Bharat
Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat periode 2014 - 2019 terdiri dari 20 orang.Suku yang mendiami Kabupaten Pakpak Bharat pada umumnya adalah Suku Batak Pakpak. Selain Pakpak, etnis Batak lain meliputi Toba dan Karo; juga terdapat suku lainnya seperti Melayu dan Nias dan lain sebagainya.
Kabupaten Pakpak Bharat
Sebagian besar wilayah dari Kabupaten Pakpak Bharat merupakan tanah ulayat dari Suku Pakpak Suak Simsim, sehingga mayoritas marga Pakpak di Kabupaten Pakpak Bharat adalah berasal dari Suak Simsim. Namun meskipun begitu, juga terdapat marga Pakpak lainnya yang berasal dari keempat suak lainnya.
Kabupaten Pakpak Bharat
Marga Pakpak yang mendiami Kabupaten Pakpak Bharat meliputi:
Kabupaten Pakpak Bharat
Jumlah rumah ibadah menurut jenis rumah ibadah pada tahun 2016 di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:
Kabupaten Pakpak Bharat
Di Kabupaten Pakpak Bharat agama Kristen merupakan agama mayoritas penduduknya, diikuti oleh penganut agama Islam yang juga memiliki populasi yang tidak sedikit.
Kabupaten Pakpak Bharat
Mayoritas penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang beragama Kristen Protestan adalah jemaat Gereja GKPPD.
Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharat memiliki fasilitas pendidikan yang memadai guna menunjang akses pendidikan di kabupaten tersebut.
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang ditunjang oleh kemudahan dan terjangkaunya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luas merupakan salah satu pilar pembangunan dibidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan berupa Rumah sakit, Puskesmas, Polindes, Posyandu, apotek, dan lain-lain merupakan sarana dalam meningkatkan dan menunjang kualitas hidup masyarakat.
Kabupaten Pakpak Bharat
Kabupaten Pakpak Bharatmemiliki unit sarana kesehatan yang terdiri dari:
Kabupaten Pakpak Bharat
Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016 mengalami penurunan. Luas Panen Padi Sawah Tahun 2016 adalah 2.308, 50 Ha dengan jumlah produksi 9.527,53 ton, nilai tersebut mengalami penurunan 8,34% dibanding Tahun 2015.
Kabupaten Pakpak Bharat
Pada tahun 2016 di subsektor perkebunan, tanaman gambir masih menjadi komoditas andalan, dengan luas areal tanaman 1.560,48 Ha diperoleh produksi gambir sebesar 1.559,94 ton. Sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah untuk menjadikan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penghasil gambir terbesar melalui Program Sejuta Gambirnya.
Kabupaten Pakpak Bharat
Di subsektor peternakan pada tahun 2016, 3 jenis ternak dengan populasi terbesar di Kabupaten Pakpak Bharat adalah ternak ayam buras dengan jumlah 126.523 ekor, ternak babi dengan jumlah 6.175 ekor, dan ternak itik/bebek dengan jumlah 3.831 ekor. Selebihnya terdapat ternak kerbau, kambing, dan sapi. Produksi daging terbesar berasal dari ternak babi, yaitu mencapai 74,93 ton selama tahun 2016.
Kabupaten Pakpak Bharat
Di Kabupaten Pakpak Bharat terdapat 8 lokasi pasar yang umumnya hanya beroperasi sekali dalam seminggu, serta berisikan 193 unit kios, 77 balerong, 75 stand, dan 352 ruang terbuka.
Kabupaten Pakpak Bharat
Pada tahun 2016, sektor industri pengolahan di Kabupaten Pakpak Bharat didominasi oleh industri kerajinan rumah tangga, yaitu sebanyak 1.521 unit.
Kabupaten Pakpak Bharat
Pada tahun 2016, jumlah pelanggan listrik PLN baik yang menggunakan KwH meter listrik prabayar maupun mekanik di Kabupaten Pakpak Bharat untuk rumah tangga/bisnis ada sebanyak 7.993 pelanggan. Sedangkan untuk instansi pemerintah/sosial/tower, pada tahun 2016 terdapat sebanyak 532 pelanggan.
Kabupaten Pakpak Bharat
Fasilitas air yang digunakan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat kebanyakan bersumber dari mata air, sungai, air hujan atau lainnya. Hanya 1.208 rumah tangga/ perorangan, 39 instansi pemerintahan, 17 niaga kecil, dan 8 sosial umum yang tersebar pada dua kecamatan yang menggunakan air bersih dari PDAM, yaitu Kecamatan Salak dan Kecamatan Siempat Rube. Sedangkan untuk Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, kondisi jaringan air PDAM sudah rusak. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas air bersih di Kabupaten Pakpak Bharat belum memadai.
Kabupaten Pakpak Bharat
Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk
memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.
Kabupaten Pakpak Bharat
Panjang jalan di Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2016 adalah 733,679 km yang terdiri dari 41,00 km jalan negara, 69,50 km jalan provinsi, dan 623,179 km jalan kabupaten. Dari total 41,00 km panjang
jalan Negara, sepanjang 9,00 km (21,95%) berada dalam kondisi rusak. Dari total 69,50 km panjang jalan provinsi, sepanjang 4,50 km (6,47%) berada dalam kondisi rusak berat dan 10,40 km (14,96%) rusak.
Kabupaten Pakpak Bharat
Untuk jalan kabupaten, berdasarkan jenis lapisan, sepanjang 148,381 km (23,81%) masih merupakan jalan tanah. Dari total 123 jembatan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, sebanyak 108 jembatan dalam kondisi baik, 15 jembatan dalam kondisi sedang, jembatan dalam kondisi rusak ringan dan jembatan dalam kondisi rusak berat tidak ada pada tahun 2016.
Kabupaten Lampung Timur
Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sukadana. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.325,03 km² dan berpenduduk sebesar 1.008.797 jiwa (Statistik 2015). Kabupaten ini memiliki semboyan "Bumei Tuwah Bepadan". Saat ini, Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh seorang bupati dan wakilnya yakni Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari karena masa jabatan bupati sebelumnya, Erwin Arifin, telah usai sebelum diadakannya pemilihan umum bupati. Kabupaten ini sebelumnya termasuk dalam Kabupaten Lampung Tengah.
Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sekarang ini, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda merupakan Onder Afdeling Sukadana yang di kepalai oleh seorang "controleur" berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya di Bantu oleh seorang demang pribumi/Indonesia. Onder Afdeling Sukadana terbagi atas 3 distrik, Yaitu :
Kabupaten Lampung Timur
Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir pesirah. Masing-masing onder Distrik terdiri dari marga-marga, yaitu :
Kabupaten Lampung Timur
Onder Distrik Gunung Sugih adalah wilayah Kabupaten Lampung Tengah saat ini.
Kabupaten Lampung Timur
Wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Pemerintahan Jepang merupakan wilayah Bun Shu Metro, yang terbagi dalam beberapa Bun Shu, Marga-marga dan kampung-kampung. Bun Shu dikepalai oleh seorang, Bun Shu Cho dan Bun Shu Cho. Marga di kepalai oleh marga Cho, dan kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung.
Kabupaten Lampung Timur
Setelah Indonesia merdeka, dan dengan berlakunya peraturan peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Bupati pertama Kabupaten Lampung Tengah adalah Burhanuddin dengan masa jabatan tahun 1945 hingga 1948. Itulah sebabnya ditinjau dari perkembangan organisasi Pemerintahan maka pembagian Wilayah Lampung atas Kabupaten-Kabupaten dianggap terjadi pada zaman Pemerintahan Jepang.
Kabupaten Lampung Timur
Kejadian-Kejadian yang perlu di catat pada tahun 1946 s/d 1947 jumlah Marga bertambah 2 Marga yaitu :Tambahan Marga ini terjadi karna adanya perubahan batas wilayah ataupun karena terjadinya perpindahan dan perkembangan penduduk.
Kabupaten Lampung Timur
Dengan di bubarkannya Pemerintah Marga sebagai gantinya di bentuk pemerintahan Negeri yang terdiri dari seorang kepala Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri di pilih oleh Dewan Negeri dan para Kepala kampong, pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 9 (sembilan) Negeri, yang 5 di antaranya berada di wilayah Kabupaten Lampung Timur sekarang yaitu :Dalam Praktik Sistem Pemerintahan Negeri tersebut di rasakan adanya kurang keserasian dengan Pemerintah Kecamatan dan keadanya ini menyulitkan Tugas Pemerintah. Oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tinggat I Lampung mulai tahun 1972 mengambil kebijaksanaan secara bertahap untuk menghapus Pemerintahan Negeri dengan jalan tidak lagi mengangkat Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya dan dengan demikian secara bertahap Pemerintahan negeri di Lampung Tengah hapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintah Negeri beralih kepada Pemerintahan Kecamatan setempat.
Kabupaten Lampung Timur
Dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di bagian timur maka di bentuk wilayah kerja pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Timur di Sukadana yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu :
Kabupaten Lampung Timur
Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah ditata menjadi 3 (Tiga) Daerah Tingkat II. Pada tahun 1999, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, Wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Lampung Tengah Wilayah Sukadana dibentuk menjadi Kabupaten Lampung Timur yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan Definitif dan 13 (tiga belas) Kecamatan Pembantu.
Kabupaten Lampung Timur
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat Pemerintahan di Kecamatan Sukadana. Pemda Kabupaten Lampung Timur meliputi 10 Kecamatan definitif, 13 Kecamatan Pembantu dan 232 Desa, selanjutnya dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu Kecamatan Margatiga dan Sekampung Udik setatusnya di tingkatkan menjadi Kecamatan Definitif, dengan demikian Wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.