Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Gunung Karangetang
Gunung Karangetang pada 4 Agustus sekitar pukul 00.15 WITA meletus. Masyarakat melakukan evakuasi untuk menghindari letusan susulan. Akibat letusan sedikitnya 4 orang dinyatakan hilang. Akses transportasi ke lokasi bencana lumpuh setelah jembatan ambruk oleh endapan lahar panas. Rombongan Bupati yang meninjau lokasi bencana terdekat dengan lereng gunung mengalami kesulitan karena beberapa jembatan rusak parah.
Gunung Karangetang
Sejak ditetapkan berstatus Awas pada Jumat 18 Maret 2011, aktivitas Gunung Karangetang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, tetap tinggi. Hari ini, gunung itu masih mengeluarkan api dan awan panas.Sementara, awan panas Karangetang mengarah ke Barat, ke arah tiga kampung yakni Kampung Kinali, Mini dan Winangun. Awan panas dan guguran lava diketahui telah merusak satu jembatan dan rumah warga.
Jaime Alguersuari
Jaime Víctor Alguersuari Escudero () adalah seorang pembalap Formula 1 asal Spanyol. Ia saat ini bergabung bersama tim Scuderia Toro Rosso. Dengan bergabungnya Jaime ke ajang F1, ia sekaligus pula mencatatkan dirinya sebagai pembalap termuda dalam sejarah F1 yang mengikuti lomba di GP Hungaria 2009 pada usia 19 tahun, 125 hari, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Mike Thackwell.
Jaime Alguersuari
Sebelum masuk ke F1, Jaime merupakan juara bertahan di ajang F3 Inggris, dimana ia juga menjadi juara termuda sepanjang sejarah F3 Inggris dalam usia 18 tahun, 203 hari. Ia juga sempat menggantikan posisi Mark Webber dalam Race of Champions 2008 di Stadion Wembley, London, pada Desember 2008.
Jaime Alguersuari
Tahun 2009 Jaime berkompetisi di ajang World Series by Renault, dengan bergabung bersama tim Carlin dan bermitra dengan Oliver Turvey. Dari 10 lomba yang ia ikuti sebelum ditarik masuk ke F1, Jaime berhasil memenangi lomba sebanyak satu kali, yaitu saat di seri Portugal. Secara keseluruhan, Jaime berhasil berada di P6 klasemen akhir dengan raihan 88 poin.
Jaime Alguersuari
Nama Alguersuari mulai terdengar luas di kalangan paddock F1 saat ia masuk menjadi test driver dan pembalap pengganti untuk tim Red Bull F1 (Red Bull Racing dan Scuderia Toro Rosso) di awal musim 2009.
Pertengahan musim 2009, tepatnya setelah Grand Prix Jerman, pembalap regular tim STR yang juga merupakan juara dunia ChampCar 4 kali, Sebastien Bourdais mengundurkan diri dari tim (sebagian kalangan menyebutkan ia dipecat karena penampilannya di musim 2009 tidak begitu bagus). Empat hari sesudahnya, tim STR lantas mempromosikan Jaime Alguersuari sebagai pembalap tim tersebut sampai akhir musim 2009. Ia menjadi pembalap F1 termuda dalam sejarah yang mengikuti ajang balap F1, tepatnya dalam usia 19 tahun dan 125 hari.
Jaime Alguersuari
Debut Alguersuari di mulai di GP Hungaria 2009. Sayangnya sampai akhir musim berjalan, Jaime hanya mampu finish tiga kali dari delapan lomba, itu pun dengan catatan finish di barisan belakang, dan gagal meraih satu poin pun. Tim STR masih berbaik hati memperpanjang kontraknya sampai akhir musim 2010.
Jaime Alguersuari
Musim 2010 diawali Alguersuari dengan baik saat ia berhasil bertarung melawan Michael Schumacher di Australia. Ia kemudian berhasil meraih angka di Malaysia dan Spanyol. Memasuki pertengahan musim ia gagal meraih form terbaiknya, dan hanya bisa meraih poin di balapan penutup musim di Abu Dhabi.
Jaime Alguersuari
Musim Alguersuari masih bertahan di Toro Rosso bersama Buemi. Ia sempat gagal mencetak poin di enam balapan pertama musim termasuk diantaranya dua kali tersingkir di Cina saat mekaniknya lalai memasang mur ban dan di Monako saat ia terlibat kecelakaan bersama Vitaly Petrov dan Lewis Hamilton. Alguersuari kemudian mencatat poin perdananya di Kanada dengan finish di P8 yang ia ulangi lagi di Eropa. Alguersuari juga sempat mencatat posisi start terbaik di P4 di Belgia, tetapi kandas saat balapan akibat bersenggolan dengan Bruno Senna sesaat selepas start. Alguersuari kemudian bangkit dan berhasil finis P7 di Italia. Ia juga berhasil mencatat poin lainnya di Korea dan India.
Jaime Alguersuari
Selain berkarier sebagai pembalap, Jaime Alguersuari juga berkarier di dunia musik. Ia kerap berprofesi sebagai "disc jockey" dengan nama DJ SQUIRE dan memiliki sebuah studio rekaman musik di kota kelahirannya di Barcelona. Album musik pertama Alguersuari berjudul "Organic Life" dirilis pada 14 September 2011.
Jaime Alguersuari
Nama lengkap: Jaime Alguersuari
Tempat tanggal lahir: Barcelona, Spanyol, 23 Maret 1990
Status: Single
Debut F1: GP Hongaria 2009 (bersama STR-Ferrari)
SMA Negeri 21 Jakarta
Sekolah Menengah Atas Negeri 21 Jakarta adalah Sekolah Menengah Atas Negeri yang berada di bilangan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Sekolah negeri dengan akredetasi A dan berstatus uggulan di DKI Jakarta ini setiap tahunnya menerima kurang lebih 224 murid baru. SMA Negeri 21 Jakarta tidak hanya mengedepankan nilai-nilai akademik saja dalam pembelajarnnya, kegiatan-kegiatan non-akademik seperti organisasi dan ekstrakurikuler juga ditekankan dalam kesehariannya. Hal ini juga yang mengakibatkan siswa-siswinya selalu dapat dengan mudah memperoleh bangku di Perguruan Tinggi dalam negeri maupun mancanegara. Penekanan penggunaan bahasa Inggris di dalam kelas ("bilingual class") dalam pembelajaran MIPA juga sudah berjalan dengan baik, begitu pula dengan sistem "moving class" yang sudah berjalan selama beberapa tahun belakangan ini.
SMA Negeri 21 Jakarta
SMA Negeri 21 Jakarta semula berasal dari SMA Yayasan Senen di Jalan Gunung Sahari IV no.14 Jakarta Pusat. Karena perjalanan sekolah tersebut mengalami banyak kesulitan maka, kantorda Departemen P&K DKI Jakarta mengambil alih dan dijadikan Sekolah Negeri terhitung 1 Agustus 1966
SMA Negeri 21 Jakarta
Pada tanggal 1 januari 1972 SMA Negeri 21 menempati gedung baru yang dibangun oleh Departemen P&K kantorda DKI Jakarta di Jalan Tanah Mas Raya no.1 Jakarta Timur, sesuai penjelasan dari bapak Gubernur DKI-Jakarta.
SMA Negeri 21 Jakarta
Tangal 7 November 1994, siswa kelas XII sementara belajar menumpang di SMPN 99 pada waktu pagi hari dan kelas X dan XI menumpang di SDN Jalan Kunci.
SMA Negeri 21 Jakarta
Gedung tersebut telah dapat ditempati walaupun belum sepenuhnya selesai. Tahun 1996-1997 khusus kelas XII telah dapat menempati gedung baru, sedangkan kelas X dan XI masih di SDN. Dan tahun ajaran 1997-1998 kelas X, XI dan XII sudah dapat menempati gedung baru pada waktu pagi hari secara bersamaan.
SMA Negeri 21 Jakarta
Berikut nama-nama kepala sekolah yang pernah menjabat di SMAN 21 Jakarta,
SMA Negeri 21 Jakarta
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SMAN 21 Jakarta dibantu oleh empat wakil kepala sekolah, yaitu:
SMA Negeri 21 Jakarta
SMAN 21 Jakarta memiliki guru tetap sejumlah 61 orang yang mengajar berbagai bidang studi.
Karyawan tata usaha, keamanan, karyawan sekolah, dan kantin juga merupakan staff kerja di SMAN 21 Jakarta.
SMA Negeri 21 Jakarta
SMAN 21 Jakarta memiliki tiga tingkat pendidikan yaitu kelas X, XI, dan XII, dengan jumlah 7 rombongan belajar. Pada setiap kelas terdapat 32 siswa, sehingga setiap tahunnya SMAN 21 Jakarta dapat menerima 224 siswa. Dengan begitu jumlah siswa SMAN 21 Jakarta adalah 672 siswa.
SMA Negeri 21 Jakarta
SMA Negeri 21 Jakarta, sebagai sekolah pelaksana Pilot Project, sejauh ini sudah menerapkan Kurikulum 2013 (K-13). Sehingga penjurusan minat siswanya sudah dimulai dari X dan terbagi menjadi 2 peminatan yaitu Matematika dan Ilmu Alam (MIA) dan Ilmu-Ilmu Sosial (IIS).
SMA Negeri 21 Jakarta
SMA Negeri 21 Jakarta mulai melengkapi sarana fisik dengan menambah dan merenovasi yang sudah ada. Pada saat ini semua ruangan yang ada telah dilengkapi dengan Kipas Angin, Proyektor, LCD, Air Conditioning (AC), serta CCTV dan di beberapa kelas telah terpasang SMART Board. CCTV yang ada juga tidak hanya terpasang di setiap ruangan, CCTV juga terpasang di setiap koridor, kantin, lapangan olahraga dan juga lapangan parkir. Secara umum sarana fisik yang dimiliki sebagai berikut:
SMA Negeri 21 Jakarta
OSIS SMA Negeri 21 Jakarta adalah wadah kehidupan berorganisasi siswa yang dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 2 perangkat, yaitu:
SMA Negeri 21 Jakarta
Perwakilan Kelas SMA Negeri 21 Jakarta merupakan badan legislatif di dalam sekolah yang berbentuk sebagai perangkat OSIS. PK memiliki fungsi-fungsi dasar seperti Legislasi, Aspirasi, Supervisi, Koreksi dan Advisi. Kepengurusan PK terbagi menjadi 2, yaitu Pengurus dan Anggota dimana mereka dapat menduduki jabatan di 11 komisi yang tersedia. Saat ini PK di SMAN 21 diketuai oleh Taufik Hidayat dari XI IPA 3
SMA Negeri 21 Jakarta
Pengurus OSIS SMA Negeri 21 Jakarta adalah sebuah badan eksekutif di dalam sekolah yang berbentuk sebagai perangkat OSIS. Memiliki tugas utama merealisasikan aspirasi siswa dalam bentuk visual. Pengurus OSIS terbagi menjadi 8 pengurus inti dan 8 seksi yang tiap-tiap bidangnya dipimpin oleh seorang koordinator. Saat ini PO SMAN 21 diketuai oleh Kashif Hisyam Akram dari kelas XI IPA 4
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini (2009). Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum.
Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Dalam artikel ini tidak semua hal yang ada pada pemerintahan daerah dikemukakan. Dalam artikel ini hanya akan dibahas mengenai susunan daerah otonom dan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah di bidang legislatif dan eksekutif serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintahan daerah.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pada periode ini belum terdapat sebuah undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah secara khusus. Aturan yang digunakan adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI. Selain itu digunakan pula aturan UU No 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. PPKI dalam rapatnya pada 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintahan secara umum dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada. PPKI hanya menetapkan adanya Komite Nasional di Daerah untuk membantu pekerjaan kepala daerah seperti yang dilakukan di pusat dengan adanya KNI Pusat.
Oleh PPKI, secara umum, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi karesidenan-karesidenan. Masing-masing provinsi dikepalai oleh Gubernur. Sedangkan karesidenan dikepalai oleh Residen. Gubernur dan Residen dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Selebihnya susunan dan bentuk pemerintahan daerah dilanjutkan menurut kondisi yang sudah ada. Dengan demikian provinsi dan karesidenan hanya sebagai daerah administratif dan belum mendapat otonomi.
Selain itu PPKI juga memutuskan disamping adanya provinsi terdapat pula Kooti (Zelfbestuurende Landschappen/Kerajaan) dan Kota (Gemeente/Haminte) yang kedudukan dan pemerintahan lokalnya tetap diteruskan sampai diatur lebih lanjut. Wilayah-wilayah Provinsi yang ada tersebut tidak mencakup wilayah-wilayah kooti (Zelfbestuurende Landschappen/Kerajaan). Wilayah-wilayah kooti berada di bawah pemerintahan pusat baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang disebut dengan Komisaris.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Tingkatan selengkapnya yang ada pada masa itu adalah:
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Otonomi bagi daerah baru dirintis dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. UU No. 1 Tahun 1945 menyebutkan setidaknya ada tiga jenis daerah yang memiliki otonomi yaitu: Karesidenan, Kota otonom dan Kabupaten serta lain-lain daerah yang dianggap perlu (kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta). Pemberian otonomi itu dilakukan dengan membentuk Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah Komite Nasional Daerah bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah. Untuk pemerintahan sehari-hari dibentuk Badan Eksekutif dari dan oleh Komite Nasional Daerah dan dipimpin oleh Kepala Daerah.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Mengingat situasi dan kondisi pada masa itu tidak semua daerah dapat membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah. Daerah-daerah Maluku (termasuk didalamnya Papua), Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan bahkan harus dihapuskan dari wilayah Indonesia sesuai isi Perjanjian Linggajati. Begitu pula dengan daerah-daerah Sumatera Timur, Riau, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan bagian timur, Jawa Barat, Jawa Tengah bagian barat, Jawa Timur bagian timur, dan Madura juga harus dilepaskan dengan Perjanjian Renville.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini adalah UU pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Daerah otonom khusus yang diberi nomenklatur "Daerah Istimewa" adalah daerah kerajaan/kesultanan dengan kedudukan zelfbesturende landschappen/kooti/daerah swapraja yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh dinasti pemerintahannya. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu:
Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan lokal terdiri dari:
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
DPRD mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Anggota DPRD dipilih dalam sebuah pemilihan yang diatur oleh UU pembentukan daerah. Masa jabatan Anggota DPRD adalah lima tahun. Jumlah anggota DPRD juga diatur dalam UU pembentukan daerah yang bersangkutan. Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD yang bersangkutan.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
DPD menjalankan pemerintahan sehari-hari. AnggotaDPD secara bersama-sama atau masing-masing bertanggung jawab terhadap DPRD dan diwajibkan memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. DPD dipilih oleh dan dari DPRD dengan memperhatikan perimbangan komposisi kekuatan politik dalam DPRD. Masa jabatan anggota DPD sama seperti masa jabatan DPRD yang bersangkutan. Jumlah anggota DPD ditetapkan dalam UU pembentukan daerah yang bersangkutan.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Kepala Daerah menjadi ketua dan anggota DPD. Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan umum:
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 disusun berdasarkan pada konstitusi Republik I pasal 18. Pada mulanya UU ini mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah di wilayah Indonesia yang tersisa yaitu:
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Setelah pembentukan Republik III pada 15 Agustus 1950 UU ini berlaku untuk daerah seluruh Sumatera, seluruh Jawa, dan seluruh Kalimantan. Sedangkan pada daerah-daerah di bekas wilayah Negara Indonesia Timur yaitu wilayah Sulawesi, wilayah Nusa Tenggara, dan wilayah Maluku masih berlaku UU NIT No. 44 Tahun 1950.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang disebut juga Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan 1956. UU ini menggantikan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1948 dan UU NIT No. 44 Tahun 1950. Secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa yang disebut daerah swatantra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu:
Kecuali Pemerintahan Daerah Kotapraja Jakarta Raya, dalam Pemerintahan Daerah Kotapraja tidak dibentuk daerah Swatantra tingkat lebih rendah.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Selain dua macam daerah berotonomi tersebut terdapat pula Daerah Swapraja. Daerah ini merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan daerah zaman Hindia Belanda dan Republik II (Pemerintahan Negara Federal RIS). Menurut perkembangan keadaan Daerah Swapraja dapat dialihkan statusnya menjadi Daerah Istimewa atau Daerah Swatantra.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan lokal terdiri dari:
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
DPRD mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangga daerahnya kecuali ditentukan lain dengan UU. Pemilihan dan penggantian anggota DPRD diatur dengan undang-undang tersendiri. Masa jabatan anggota DPRD adalah empat tahun. Masa jabatan anggota pengganti antar waktu hanya untuk sisa masa empat tahun tersebut. Jumlah anggota DPRD ditetapkan dalam UU pembentukan, dengan dasar perhitungan jumlah penduduk tertentu. Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pimpinan sehari-hari Pemerintahan Daerah dijalankan oleh DPD. DPD menjalankan keputusan-keputusan DPRD. Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya secara bersama-sama bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. DPD dipilih oleh dan dari DPRD dengan memperhatikan perimbangan komposisi kekuatan politik dalam DPRD. Masa jabatan anggota DPD sama seperti masa jabatan DPRD yang bersangkutan. Anggota DPD antar waktu yang dipilih memiliki masa jabatan hanya untuk sisa masa jabatan DPD yang ada. Jumlah anggota DPD ditetapkan dalam peraturan pembentukan daerah yang bersangkutan. Kepala Daerah karena jabatannya menjadi ketua dan anggota DPD. Wakil Ketua DPD dipilih oleh dan dari, anggota DPD bersangkutan.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Kepala Daerah dipilih, diangkat, dan diberhentikan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Untuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dengan syarat-syarat tertentu dan disahkan oleh Presiden untuk Kepala Daerah dari tingkat ke I atau Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya untuk Kepala Daerah dari tingkat ke II dan ke III. Kepala Daerah dipilih untuk satu masa jabatan DPRD atau bagi mereka yang dipilih antar waktu guna mengisi lowongan Kepala Daerah, untuk sisa masa jabatan tersebut.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Kepala Daerah Istimewa diangkat dari calon yang diajukan oleh DPRD dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu pada zaman sebelum Republik dengan memperhatikan syarat tertentu dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden bagi Daerah Istimewa tingkat I atau Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya bagi Daerah Istimewa tingkat II dan III. Untuk Daerah Istimewa dapat diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa dengan tata cara seperti Kepala Daerah Istimewa. Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa karena jabatannya adalah berturut-turut menjadi Ketua serta anggota dan Wakil Ketua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 disusun berdasarkan aturan Konstitusi Republik III pasal 131, 132, dan 133
. Namun dalam perjalanan waktu, peraturan tersebut mengalami perubahan pada 1959 dan 1960 karena menyesuaikan dengan sistem ketata negaraan Republik IV. Penyesuaian pada tahun 1959 dilaksanakan dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. Menurut peraturan itu pemerintahan daerah terdiri dari:
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bagi Daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat II dengan syarat tertentu. Kepala Daerah dapat diangkat baik dari calon yang diajukan DPRD maupun dari luar calon yang diusulkan DPRD. Masa jabatan Kepala Daerah sama seperti masa jabatan DPRD. Kepala Daerah adalah Pegawai Negara dan karenanya tidak dapat diberhentikan karena keputusan DPRD.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Kepala Daerah Istimewa diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa menjalankan pemerintahan di daerah pada zaman sebelum Republik Indonesia dengan syarat tertentu dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk Daerah Istimewa dapat diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa dengan tata cara yang sama dengan Kepala Daerah Istimewa.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
BPH terdiri dari 3 sampai 5 anggota kecuali yang berasal dari anggota DPD sebelumnya. Anggota BPH diangkat dan diberhentikan menurut aturan yang ditetapkan Mendagri dan Otda.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Penyesuaian pada tahun 1960 dilaksanakan dengan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960. Peraturan ini mengatur tentang DPRD Gotong Royong (DPRD-GR) dan Sekretariat Daerah. Dalam aturan ini pula ditetapkan bahwa Kepala Daerah karena jabatannya adalah Ketua DPRD-GR. Masa jabatan Kepala Daerah dan BPH disesuaikan dengan masa jabatan DPRD-GR.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Pada periode ini berlaku Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959; Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960; Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 jo Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965. Menurut UU ini secara umum Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan daerah.
Daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 boleh dikatakan dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa. Selain itu untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonom tingkat III maka dikeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Indonesia yang dalam artikel ini disingkat menjadi "UU Desapraja".
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah-tangga daerahnya. Pemerintahan lokal terdiri dari:
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Jumlah anggota DPRD ditetapkan dalam UU pembentukan daerah dengan dasar perhitungan jumlah penduduk tertentu. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun. Anggota DPRD antar waktu masa jabatannya hanya untuk sisa masa lima tahun tersebut. Pemilihan, pengangkatan dan penggantian anggota DPRD diatur dengan UU tersendiri. Pimpinan DPRD terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua yang mencerminkan poros Nasakom. Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya mempertanggung-jawabkan kepada Kepala Daerah.
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Anggota BPH adalah 5 tahun. Kepala Daerah adalah pegawai Negara. Kepala Daerah merupakan wakil pemerintah pusat sekaligus pejabat dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu Kepala Daerah harus melaksanakan politik pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hierarki yang ada. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Anggota BPH diangkat dan diberhentikan oleh:
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Anggota BPH bagi masing-masing tingkatan daerah adalah:
Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia
Desapraja merupakan kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Alat-alat kelengkapan pemerintahan desapraja terdiri atas Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja, dan Badan Pertimbangan Desapraja.