Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Prancis Vichy
Sementara itu, rezim Vichy mempromosikan model peran perempuan yang sangat tradisional. Ideologi resmi Révolution Nationale membina keluarga patriarkal, dipimpin oleh seorang pria dengan istri yang patuh yang mengabdi pada banyak anaknya. Ini memberi perempuan peran simbolis kunci untuk melakukan regenerasi nasional. Itu menggunakan propaganda, organisasi perempuan, dan undang-undang untuk mempromosikan kehamilan, tugas patriotik, dan kepatuhan perempuan untuk menikah, rumah, dan pendidikan anak-anak. Angka kelahiran yang jatuh tampaknya menjadi masalah besar bagi Vichy. Ini memperkenalkan tunjangan keluarga dan menentang KB dan aborsi. Kondisinya sangat sulit bagi ibu rumah tangga, karena kekurangan makanan dan juga sebagian besar kebutuhan. Hari Ibu menjadi tanggal utama dalam kalender Vichy, dengan perayaan di kota-kota dan sekolah-sekolah menampilkan penghargaan medali kepada ibu-ibu dari banyak anak. Undang-undang perceraian dibuat jauh lebih ketat, dan pembatasan ditempatkan pada mempekerjakan perempuan yang sudah menikah. Tunjangan keluarga yang telah dimulai pada 1930-an diteruskan, dan menjadi jalur vital bagi banyak keluarga; itu adalah bonus tunai bulanan untuk memiliki lebih banyak anak. Pada tahun 1942 angka kelahiran mulai meningkat, dan pada tahun 1945 itu lebih tinggi daripada seabad yang lalu.
Prancis Vichy
Di sisi lain wanita dari Perlawanan, banyak dari mereka yang terkait dengan kelompok-kelompok tempur yang berhubungan dengan Partai Komunis Perancis (PCF), memecahkan penghalang gender dengan bertempur berdampingan dengan laki-laki. Setelah perang, layanan mereka diabaikan, tetapi Perancis memberikan wanita suara pada tahun 1944.
Prancis Vichy
Hitler memerintahkan Operasi Anton untuk menduduki Korsika dan kemudian seluruh zona selatan yang tidak dihuni sebagai reaksi langsung terhadap pendaratan Sekutu di Afrika Utara (Operasi Torch) pada tanggal 8 November 1942. Setelah penyelesaian operasi pada tanggal 12 November, sisa militer pasukan Vichy dibubarkan. Vichy terus menjalankan yurisdiksinya yang tersisa atas hampir semua metropolitan Perancis, dengan kekuatan residual dialihkan ke tangan Laval, sampai jatuhnya rezim secara bertahap setelah serangan Sekutu pada bulan Juni 1944. Pada tanggal 7 September 1944, menyusul serangan Sekutu ke Perancis. Perancis, sisa-sisa kabinet pemerintahan Vichy melarikan diri ke Jerman dan mendirikan pemerintahan boneka di pengasingan di wilayah yang disebut Kantong Sigmaringen. Pemerintahan tersebut akhirnya jatuh ketika kota itu diambil oleh tentara Perancis Sekutu pada bulan April 1945.
Prancis Vichy
Bagian dari sisa legitimasi rezim Vichy dihasilkan dari berlanjutnya ambivalensi AS dan para pemimpin lainnya. Presiden Roosevelt terus mengembangkan Vichy, dan mempromosikan Jenderal Henri Giraud sebagai alternatif yang lebih disukai daripada de Gaulle, meskipun kinerja pasukan Vichy yang buruk di Afrika Utara — Laksamana Jean Louis Xavier Francois Darlan telah mendarat di Aljir sehari sebelum Operasi Torch. Aljir adalah markas besar Korps Angkatan Darat XIX Perancis Vichy, yang mengendalikan unit militer Vichy di Afrika Utara. Darlan dinetralkan dalam 15 jam oleh pasukan perlawanan Perancis yang berkekuatan 400 orang. Roosevelt dan Churchill menerima Darlan, bukan de Gaulle, sebagai pemimpin Perancis di Afrika Utara. De Gaulle bahkan belum diberitahu tentang pendaratan di Afrika Utara. Amerika Serikat juga membenci Perancis Bebas yang mengambil kendali atas Saint Pierre dan Miquelon pada tanggal 24 Desember 1941, karena Sekretaris Negara Hull percaya, itu mengganggu perjanjian A.S.-Vichy untuk mempertahankan status quo sehubungan dengan kepemilikan wilayah Perancis di barat. belahan bumi.
Prancis Vichy
Setelah serangan Perancis melalui Normandia dan Provence (Operasi Overlord dan Operasi Dragoon) dan kepergian para pemimpin Vichy, A.S., Inggris dan Uni Soviet akhirnya mengakui Pemerintahan Sementara Republik Perancis (GPRF) yang dikepalai oleh de Gaulle sebagai pemimpin pemerintah Perancis yang sah pada tanggal 23 Oktober 1944. Sebelum itu, kembalinya demokrasi pertama ke Perancis Metropolitan sejak tahun 1940 terjadi dengan deklarasi Republik Vercors pada tanggal 3 Juli 1944, atas perintah pemerintahan Perancis Bebas—namun tindakan perlawanan itu dibatalkan oleh serangan besar Jerman pada akhir bulan Juli.
Prancis Vichy
Pada tahun 1943 milisi kolaboratif "Service d'ordre légionnaire" (SOL), dipimpin oleh Joseph Darnand, menjadi mandiri dan diubah menjadi ""Milice française"" (Milisi Perancis). Dipimpin dengan resmi oleh Pierre Laval sendiri, SOL dipimpin oleh Darnand, yang memegang pangkat SS dan bersumpah setia kepada Adolf Hitler. Di bawah Darnand dan sub-komandannya, seperti Paul Touvier dan Jacques de Bernonville, Milisi bertanggung jawab untuk membantu pasukan Jerman dan polisi meredakan Pemberontak Perancis dan "Maquis".
Prancis Vichy
Setelah Pembebasan Paris pada tanggal 25 Agustus 1944, Pétain dan para menterinya dibawa ke Jerman oleh pasukan Jerman. Di sana, Fernand de Brinon mendirikan pemerintahan semu di pengasingan di Sigmaringen. Pétain menolak untuk berpartisipasi dan operasi Sigmaringen hanya memiliki sedikit atau tanpa otoritas. Kantor-kantor tersebut menggunakan gelar resmi "Delegasi Perancis" () atau "Komisi Pemerintah Perancis untuk Perlindungan Kepentingan Nasional" (). Sigmaringen memiliki stasiun radio sendiri (Radio-patrie, Ici la France) dan pers resmi ("La France", "Le Petit Parisien"), dan menjadi tuan rumah kedutaan besar Blok Poros: Jerman, Italia dan Jepang. Populasi kantong sekitar 6.000, termasuk jurnalis kolaborasi terkenal, penulis-penulis Louis-Ferdinand Céline dan Lucien Rebatet, aktor Robert Le Vigan, dan keluarga mereka, serta 500 prajurit, 700 SS Perancis, tahanan perang dan pekerja paksa warga sipil Perancis.
Prancis Vichy
Perancis Bebas khawatir bahwa Sekutu mungkin memutuskan untuk menempatkan Perancis di bawah administrasi Pemerintah Militer Sekutu untuk Wilayah Pendudukan, berusaha keras untuk segera membentuk Pemerintahan Sementara Republik Perancis. Tindakan pertama pemerintah itu adalah membangun kembali legalitas republik di seluruh metropolitan Perancis.
Prancis Vichy
Pemerintahan sementara menganggap pemerintah Vichy tidak konstitusional dan karenanya semua tindakannya tanpa otoritas yang sah. Semua "tindakan konstitusional, legislatif atau peraturan" yang diambil oleh pemerintah Vichy, serta keputusan yang diambil untuk mengimplementasikannya, dinyatakan batal demi hukum oleh Orde 9 Agustus 1944. Sejauh ini, sebagai penyelamatan total semua tindakan yang diambil oleh Vichy (yaitu, termasuk tindakan yang mungkin telah diambil oleh pemerintah republik yang sah) dianggap tidak praktis, meskipun, Ordo dengan ketentuan bahwa tindakan yang tidak secara tegas dicatat sebagai dibatalkan dalam Ordo adalah untuk terus menerima "aplikasi sementara". Banyak tindakan dicabut secara eksplisit, termasuk semua tindakan yang disebut Vichy sebagai "tindakan konstitusional", semua tindakan yang mendiskriminasi orang Yahudi, semua tindakan yang terkait dengan apa yang disebut "perkumpulan rahasia" (mis., Freemasonry), dan semua tindakan yang membentuk pengadilan khusus.
Prancis Vichy
Organisasi paramiliter dan politik kolaborasionis, seperti Milice dan "Service d'ordre légionnaire", juga dibubarkan.
Prancis Vichy
Pemerintah sementara juga mengambil langkah-langkah untuk menggantikan pemerintah daerah, termasuk pemerintah yang telah ditekan oleh rezim Vichy, melalui pemilihan baru atau dengan memperpanjang persyaratan mereka yang telah dipilih paling lambat tahun 1939.
Prancis Vichy
Setelah pembebasan, Perancis disapu untuk waktu yang singkat dengan gelombang eksekusi para Kolaborator. Kolaborasionis dibawa ke Vélodrome d'Hiver, penjara Fresnes atau kamp interniran Drancy. Wanita yang diduga memiliki hubungan romantis dengan orang Jerman, atau lebih sering menjadi pelacur yang menghibur pelanggan Jerman, dipermalukan di depan umum dengan mencukur rambutnya. Mereka yang terlibat dalam Pasar gelap juga dicap sebagai "pencatut perang" ("profiteurs de guerre"), dan secara populer disebut "BOF" ("Beurre Oeuf Fromage", atau Keju Telur Mentega, karena produk yang dijual dengan harga sangat tinggi selama masa Pendudukan). Namun Pemerintahan Sementara Republik Perancis (GPRF, 1944–46) dengan cepat membangun kembali ketertiban, dan membawa para Kolaborator ke pengadilan. Banyak kolaborator yang dihukum kemudian diberi amnesti di bawah Republik Keempat (1946–54).
Prancis Vichy
Empat periode berbeda dibedakan oleh sejarahwan:
Prancis Vichy
Sejarahwan lain telah membedakan pembersihan terhadap intelektual (Brasillach, Céline, dll.), Industrialis, pejuang (LVF, dll.) dan pegawai negeri sipil (Papon, dll.).
Prancis Vichy
Philippe Pétain didakwa melakukan pengkhianatan pada bulan Juli 1945. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak, tetapi Charles de Gaulle mengubah hukuman menjadi penjara seumur hidup. Di kepolisian, beberapa kolaborator segera melanjutkan tanggung jawab resmi. Kelanjutan administrasi ini ditunjukkan, khususnya tentang peristiwa Pembantaian Paris 1961, dieksekusi di bawah perintah kepala polisi Paris Maurice Papon ketika Charles de Gaulle adalah kepala negara. Papon diadili dan dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1998.
Prancis Vichy
Anggota Perancis dari Divisi "Charlemagne" Waffen-SS yang selamat dari perang dianggap sebagai pengkhianat. Beberapa perwira yang lebih terkemuka dieksekusi, sementara yang berpangkat dan prajurit biasa diberikan hukuman penjara; beberapa dari mereka diberi pilihan untuk ikut serta di Indochina (1946–54) dengan Légion étrangère daripada dipenjara.
Prancis Vichy
Di antara beberapa seniman, penyanyi Tino Rossi ditahan di Penjara Fresnes, di mana, menurut harian "Combat", penjaga penjara meminta tanda tangannya. Pierre Benoit dan Arletty juga ditahan.
Prancis Vichy
Eksekusi tanpa pengadilan dan bentuk-bentuk lain dari "keadilan rakyat" dikritik dengan keras segera setelah perang, dengan lingkaran dekat dengan Pétainis meningkatkan angka 100,000, dan mencela "Teror Merah", "anarki", atau "pembalasan buta". Penulis dan interniran Yahudi Robert Aron memperkirakan eksekusi populer mencapai 40.000 pada tahun 1960. Ini mengejutkan de Gaulle, yang memperkirakan jumlahnya sekitar 10.000, yang juga merupakan angka yang diterima hari ini oleh para sejarahwan arus utama. Sekitar 9.000 dari 10.000 ini merujuk pada eksekusi ringkasan di seluruh negeri, yang terjadi selama pertempuran.
Prancis Vichy
Beberapa menyiratkan bahwa Perancis melakukan terlalu sedikit untuk berurusan dengan kolaborator pada tahap ini, dengan secara selektif menunjukkan bahwa dalam nilai absolut (angka), ada lebih sedikit eksekusi hukum di Perancis daripada di negara tetangganya, Belgia, dan lebih sedikit interniran daripada di Norwegia atau Belanda. Namun, situasi di Belgia tidak dapat dibandingkan karena menggabungkan kolaborasi dengan unsur-unsur perang pemisahan diri: Serangan 1940 mendorong penduduk Flemish untuk secara umum berpihak pada Jerman dengan harapan mendapatkan pengakuan nasional, dan relatif terhadap populasi nasional yang jauh lebih tinggi proporsi orang Belgia daripada Perancis akhirnya berkolaborasi dengan Nazi atau menjadi sukarelawan untuk berjuang bersama mereka; Populasi Walloon pada gilirannya menyebabkan pembalasan anti-Flemish besar-besaran setelah perang, beberapa di antaranya, seperti eksekusi , tetap kontroversial.
Prancis Vichy
Proporsi kolaborator juga lebih tinggi di Norwegia, dan kolaborasi terjadi pada skala yang lebih besar di Belanda (seperti di Flandria) sebagian didasarkan pada kesamaan linguistik dan budaya dengan Jerman. Para interniran di Norwegia dan Belanda, sementara itu, sangat sementara dan agak sembarangan; ada puncak interniran singkat di negara-negara ini karena interniran digunakan sebagian untuk tujuan memisahkan para Kolaborator dari non-Kolaborator. Norwegia akhirnya hanya mengeksekusi 37 Kolaborasionis.
Prancis Vichy
Beberapa terdakwa penjahat perang diadili, beberapa untuk kedua kalinya, dari tahun 1980-an dan seterusnya: Paul Touvier, Klaus Barbie, Maurice Papon, René Bousquet (kepala polisi Perancis selama perang) dan wakilnya Jean Leguay. Bousquet dan Leguay keduanya dihukum karena tanggung jawab mereka dalam Pengumpulan Vel' d'Hiv pada bulan Juli 1942. Di antara lainnya, Pemburu Nazi Serge Klarsfeld menghabiskan sebagian dari upaya pasca-perang mereka untuk berusaha membawa mereka ke pengadilan. Sejumlah besar kolaborator kemudian bergabung dengan gerakan teroris OAS selama Perang Kemerdekaan Aljazair (1954–62). Jacques de Bernonville melarikan diri ke Quebec, kemudian Brazil. Jacques Ploncard d'Assac menajdi penasihat diktator António de Oliveira Salazar di Portugal.
Prancis Vichy
Pada tahun 1993, mantan pejabat Vichy René Bousquet dibunuh ketika ia menunggu penuntutan di Paris menyusul tuduhan tahun 1991 atas Kejahatan kemanusiaan; ia dituntut tetapi sebagian dibebaskan dan segera diampuni pada tahun 1949. Pada tahun 1994 mantan pejabat Vichy Paul Touvier (1915–1996) dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Maurice Papon juga dinyatakan bersalah pada tahun 1998, dibebaskan tiga tahun kemudian karena sakit, dan meninggal pada tahun 2007.
Prancis Vichy
Sampai kepresidenan Jacques Chirac, sudut pandang resmi pemerintah Perancis adalah bahwa rezim Vichy merupakan pemerintah ilegal yang berbeda dari Republik Perancis, didirikan oleh pengkhianat di bawah pengaruh asing. Memang, Vichy Perancis menghindari nama resmi Perancis ("Republik Perancis") dan menamakan dirinya "Negara Perancis", menggantikan moto Republik "Liberté, égalité, fraternité" (kebebasan, kesetaraan, persaudaraan) yang diwarisi dari Revolusi Perancis 1789, dengan moto "Travail, famille, patrie" (pekerjaan, keluarga, tanah air).
Prancis Vichy
Sementara perilaku kriminal Vichy Perancis secara konsisten diakui, sudut pandang ini menyangkal tanggung jawab negara Perancis, menuduh bahwa tindakan yang dilakukan antara tahun 1940 dan 1944 adalah tindakan inkonstitusional tanpa legitimasi. Pendukung utama pandangan ini adalah Charles de Gaulle sendiri, yang bersikeras, seperti halnya sejarawan lain sesudahnya, pada kondisi yang tidak jelas dari pemungutan suara Juni 1940 yang memberikan kekuatan penuh kepada Pétain, yang ditolak oleh minoritas Vichy 80. Secara khusus, tindakan pemaksaan yang digunakan oleh Pierre Laval telah dikecam oleh para sejarahwan yang berpendapat bahwa pemungutan suara tidak, oleh karena itu, memiliki legalitas konstitusional (See subsection: "Kondisi Gencatan Senjata dan pemilihan suara kekuatan penuh 10 Juli 1940"). Pada tahun-tahun berikutnya, posisi de Gaulle diulangi oleh presiden Mitterrand. "Saya tidak akan meminta maaf atas nama Perancis. Republik tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tidak percaya Perancis bertanggung jawab," katanya pada September 1994.
Prancis Vichy
Presiden pertama yang menerima tanggung jawab atas penangkapan dan deportasi orang Yahudi dari Perancis adalah Jacques Chirac, dalam pidato tanggal 16 Juli 1995. Dia mengakui tanggung jawab "Negara Perancis" karena mendukung "kebodohan kriminal negara pendudukan", khususnya polisi Perancis, yang dipimpin oleh René Bousquet (dituntut pada tahun 1990 dengan kejahatan terhadap kemanusiaan), yang membantu Nazi dalam pemberlakuan apa yang disebut "Solusi Akhir". Pengumpulan Vel' d'Hiv Juli 1942 adalah contoh tragis tentang bagaimana polisi Perancis melakukan pekerjaan Nazi, bahkan lebih jauh dari apa yang diminta perintah militer (dengan mengirim anak-anak ke kamp interniran Drancy, perhentian terakhir sebelum kamp pemusnahan).
Prancis Vichy
Pernyataan Presiden Macron pada tanggal 16 Juli 2017 bahkan lebih spesifik, menyatakan dengan jelas bahwa rezim Vichy tentu saja adalah Negara Perancis selama Perang Dunia II, dan berperan dalam Holokaus. (Awal tahun itu, pidato yang dibuat oleh Marine Le Pen telah menjadi berita utama dengan menyatakan bahwa Pemerintah Vichy adalah "bukan Perancis.") Macron membuat pernyataan berikut ketika membahas pertemuan orang-orang Yahudi di Vel' d'Hiv: "Adalah nyaman untuk melihat rezim Vichy lahir dari ketiadaan, kembali ke ketiadaan. Ya, itu nyaman, tetapi itu salah."
Prancis Vichy
Seperti yang ditulis oleh sejarahwan Henry Rousso dalam The Vichy Syndrome (1987), Vichy dan kolaborasi negara Perancis tetap merupakan "masa lalu yang tidak berlalu".
Prancis Vichy
Perdebatan historiografis masih, hari ini, bersemangat, menentang pandangan konfliktual tentang sifat dan legitimasi kolaborasi Vichy dengan Jerman dalam pelaksanaan Holocaust. Tiga periode utama telah dibedakan dalam historiografi Vichy: pertama periode Gaullist, yang bertujuan untuk rekonsiliasi dan persatuan nasional di bawah figur Charles de Gaulle, yang menganggap dirinya di atas partai politik dan divisi; kemudian tahun 1960-an, dengan film Marcel Ophüls "The Sorrow and the Pity" (1971); akhirnya tahun 1990-an, dengan pengadilan Maurice Papon, pegawai negeri sipil di Bordeaux yang bertanggung jawab atas "Pertanyaan Yahudi" selama perang, yang dihukum setelah pengadilan yang sangat panjang (1981–1998) untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan Papon tidak hanya menyangkut rencana perjalanan individu, tetapi tanggung jawab kolektif pemerintah Perancis dalam pendeportasian orang-orang Yahudi. Lebih jauh lagi, kariernya setelah perang, yang membuatnya menjadi prefek polisi Paris selama Perang Kemerdekaan Aljazair (1954–1962) dan kemudian bendahara Partai Gaullist Serikat Demokrat Republik dari 1968 hingga 1971, dan akhirnya Menteri Anggaran di bawah presiden Valéry Marie René Giscard d'Estaing dan perdana menteri Raymond Barre dari tahun 1978 hingga 1981, merupakan gejala dari rehabilitasi cepat mantan kolaborator setelah perang. Para kritikus berpendapat bahwa rencana perjalanan ini, yang dibagikan oleh orang lain (walaupun hanya sedikit yang memiliki peran publik), menunjukkan amnesia kolektif Prancis, sementara yang lain menunjukkan bahwa persepsi perang dan kolaborasi negara telah berkembang selama tahun-tahun ini. Karier Papon dianggap lebih memalukan karena dia bertanggung jawab, selama fungsinya sebagai prefek polisi Paris, atas pembantaian Aljazair selama perang, dan terpaksa mengundurkan diri dari posisi ini setelah "menghilang", di Paris pada tahun 1965, pemimpin Maroko anti-kolonialis Mehdi Ben Barka. Papon dinyatakan bersalah pada tahun 1998 karena terlibat dengan Nazi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
Prancis Vichy
Meskipun dapat dipastikan bahwa pemerintah Vichy dan sejumlah besar pemerintahan tingginya berkolaborasi dalam penerapan Holokaus, tingkat tepatnya kerja sama tersebut masih diperdebatkan. Dibandingkan dengan komunitas Yahudi yang didirikan di negara-negara lain yang diserang oleh Jerman, orang-orang Yahudi Perancis menderita kerugian yang lebih ringan secara proporsional (lihat bagian korban tewas orang Yahudi di atas); meskipun, mulai tahun 1942, penindasan dan deportasi menimpa orang-orang Yahudi Perancis dan juga orang-orang Yahudi asing. Mantan pejabat Vichy kemudian menyatakan bahwa mereka melakukan sebanyak mungkin untuk meminimalkan dampak kebijakan Nazi, meskipun sejarahwan Perancis arus utama berpendapat bahwa rezim Vichy melampaui harapan Nazi.
Prancis Vichy
Surat kabar regional "Nice-Matin" mengungkapkan pada tanggal 28 Februari 2007, bahwa di lebih dari 1,000 properti Kondominium di Côte d'Azur, peraturan yang berlaku untuk Vichy masih "berlaku", atau setidaknya ada di atas kertas. Salah satu aturan ini, misalnya, menyatakan bahwa :
Prancis Vichy
Kontraktor harus membuat pernyataan berikut: mereka berkebangsaan Perancis, bukan Yahudi, atau menikah dengan Yahudi dalam pengertian hukum dan tata cara yang berlaku [di bawah Vichy, "catatan ed."]
Prancis Vichy
Presiden Conseil Représentatif des Institutions juives de France-Côte d'Azur, sebuah kelompok asosiasi Yahudi, mengeluarkan kecaman keras yang menamakannya "kengerian maksimal" ketika salah satu penghuni kondominium semacam itu menyebut ini sebagai "anakronisme" "tidak ada konsekuensi". Penduduk Yahudi dapat dan mau tinggal di dalam bangunan, dan untuk menjelaskan hal ini, reporter Nice-Matin menduga bahwa beberapa penyewa mungkin belum membaca kontrak kondominium secara detail, sementara yang lain menganggap peraturan itu sudah usang. Alasan untuk yang terakhir adalah bahwa kondominium diskriminatif rasial atau aturan lokal lain yang mungkin ada "di atas kertas", era Vichy atau sebaliknya, dibatalkan oleh konstitusi Republik Keempat Perancis (1946) dan Republik Kelima Perancis (1958) dan tidak dapat diterapkan berdasarkan Hukum Anti-Diskriminasi Perancis. Dengan demikian, bahkan jika penyewa atau pemilik telah menandatangani atau menyetujui aturan-aturan ini setelah 1946, perjanjian semacam itu akan batal demi hukum (caduque) di bawah hukum Perancis, sebagaimana aturannya. Menulis ulang atau menghilangkan aturan usang harus dilakukan dengan biaya penghuni, termasuk biaya notaris 900 hingga 7000 EUR per bangunan.
Prancis Vichy
Hari ini, beberapa pendukung Vichy yang tersisa terus mempertahankan argumen resmi yang diajukan oleh Pétain dan Laval: kolaborasi negara seharusnya melindungi penduduk sipil Perancis dari kesulitan Pendudukan. Pada persidangannya Pétain menyatakan bahwa sementara Charles de Gaulle mewakili "pedang" Perancis, Pétain telah menjadi "perisai" yang melindungi Perancis.
Prancis Vichy
Munholland melaporkan konsensus luas di antara sejarawan mengenai karakter otoriter rezim Vichy dan:
Prancis Vichy
Meskipun pernyataan ini ditolak oleh seluruh populasi Perancis dan oleh negara itu sendiri, mitos lain tetap lebih luas daripada yang ini. Mitos lain ini merujuk pada dugaan "perlindungan" oleh Vichy terhadap Yahudi Perancis dengan "menerima" untuk bekerja sama dalam deportasi - dan, pada akhirnya, dalam pemusnahan - Yahudi asing.
Prancis Vichy
Namun, argumen ini telah ditolak oleh beberapa sejarahwan yang merupakan spesialis subjek, di antaranya sejarahwan Amerika Serikat Robert Paxton, yang sangat terkenal, dan sejarahwan polisi Perancis Maurice Rajsfus. Keduanya disebut sebagai ahli selama sidang Papon pada tahun 1990-an.
Prancis Vichy
Robert Paxton dengan demikian menyatakan, di depan pengadilan, pada tanggal 31 Oktober 1997, bahwa "Vichy berinisiatif ... Gencatan senjata memberinya ruang bernafas." Selanjutnya, Vichy sendiri memutuskan, di tanah air, untuk mengimplementasikan "Revolusi Nasional" ("Révolution nationale"). Setelah menyebutkan penyebab kekalahan tersebut ("demokrasi, parlementerisme, kosmopolitanisme, sayap kiri, orang-orang asing, Yahudi, ..."), Vichy menempatkan, pada tanggal 3 Oktober 1940, legislasi anti-Yahudi pertama. Sejak saat itu, orang-orang Yahudi dianggap "warga negara zona kedua ".
Prancis Vichy
Secara internasional, Perancis "percaya perang akan selesai". Maka, pada bulan Juli 1940, Vichy bernegosiasi dengan pihak berwenang Jerman dalam upaya untuk mendapatkan tempat bagi Perancis dalam "Orde Baru" Reich Ketiga. Tetapi "Hitler tidak pernah melupakan kekalahan 1918. Dia selalu berkata tidak." Ambisi Vichy hancur sejak awal.
Prancis Vichy
"Antisemitisme adalah tema yang konstan", kenang Robert Paxton. Bahkan, pada awalnya, menentang rencana Jerman. "Pada saat ini Nazi belum memutuskan untuk memusnahkan orang-orang Yahudi, tetapi untuk mengusir mereka. Gagasan mereka bukan untuk membuat Perancis menjadi negara antisemit. Sebaliknya, mereka ingin mengirim ke sana orang-orang Yahudi yang mereka usir" dari Reich.
Prancis Vichy
Perubahan bersejarah terjadi pada tahun 1941–1942, dengan kekalahan Jerman yang tertunda di Front Timur. Perang kemudian menjadi "total", dan pada bulan Agustus 1941, Hitler memutuskan "pemusnahan global seluruh orang Yahudi Eropa". Kebijakan baru ini secara resmi dirumuskan selama Konferensi Wannsee Januari 1942, dan diterapkan di semua negara Eropa pada musim semi 1942. Perancis, memuji dirinya sendiri karena tetap menjadi negara merdeka (sebagai lawan dari negara-negara pendudukan lainnya) "memutuskan untuk bekerja sama. Ini adalah Vichy kedua." Kereta pertama yang dideportasi meninggalkan Drancy pada tanggal 27 Maret 1942, menuju Polandia - yang pertama dalam rangkaian panjang.