Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Rudiantara
Ia memulai karier pada tahun 1996 di Indosat sebagai General Manager Business Development. Ia juga pernah menjadi "Chief Operating Officer" PT Telekomindo Primabhakti sejak 1996 dan menduduki beberapa jabatan eksekutif selama 11 tahun di Indosat dan Telkomsel hingga 2006. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Semen Gresik (Persero), Presiden Direktur dan CEO PT Bukit Asam Transpacific Railways dan PT Rajawali Asia Resources. Ia pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sejak 2008 dan kemudian menjadi direkturnya, Direktur Hubungan Korporat PT XL Axiata Tbk dari Maret 2005 hingga 2008 dan sekaligus sebagai direkturnya. Lalu sebagai Direktur Penjualan dan Pemasaran untuk Solusi Bisnis pada Juni 2003. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Semen Indonesia (Persero), Tbk dan Semen Gresik Persero, juga sebagai Direktur.
Rudiantara
Terakhir, ia menjadi sebagai Presiden Komisaris PT Rukun Raharja sejak 11 Juni 2014. Ia juga Komisaris Independen PT Indosat Tbk sejak 1 November 2012. Ia juga dipercaya sebagai Komisaris Independen di PT Telekomunikasi Indonesia sejak 1 Januari 2011 hingga Mei 2012, dan telah menjadi Komisionaris sejak September 2008. Ia juga menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Telepon Seluler Indonesia.
Rudiantara
Selama di PLN, ia menjadi terkenal setelah terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, ia mengundurkan diri karena merasa telah menyelesaikan tugas profesional yang diberikan dan mendapat tawaran menarik lainnya. Karena merasa sayang dengan bakat yang dimilikinya, pemerintah berusaha untuk memberinya posisi di Indosat. Pada tanggal 17 September 2012, ia diangkat menjadi Komisaris.
Rudiantara menyisihkan nama-nama lain seperti Ahli Ekonomi Digital dan Telekomunikasi Heru Sutadi yang juga merupakan mantan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Niken Widiastuti, Dirut RRI, Richardus Eko Indrajit, Ketua APTIKOM, Gatot S. Dewa Broto, Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Mantan Humas Kemenkomifo maupun Onno W. Purbo, Akademisi dan Praktisi TI.
Rudiantara
Kebijakan Menteri Rudiantara begitu sering menimbulkan kontroversi. Seperti kebijakan registrasi prabayar yang menimbulkan gelombang demo dari pedagang pulsa, kebijakan yang tidak jelas dalam transportasi online juga menimbulkan demo besar-besaran, dan penutupan terhadap media sosial seperti Telegram dan situs-situs Islam juga menimbulkan tanda tanya. Demo Pedagang Pulsa
Kementerian Kominfo Didemo Transportasi Online
Platform Media Sosial akan Ditutup
Yuddy Chrisnandi
Yuddy Chrisnandi, Dr. ( ) adalah Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Kabinet Kerja sejak tanggal 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Sebagai politikus, ia pernah menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2004–2009 dari Partai Golongan Karya dan periode 2009–2014 dari Partai Hati Nurani Rakyat .
Yuddy Chrisnandi
Yuddy dicopot dari jabatan MenPANRB dan digantikan oleh Asman Abnur.
Yuddy Chrisnandi
Awal tahun 2016, Yuddy merilis kinerja akuntabilitas kementerian dan lembaga-lembaga negara. Sejumlah kementerian diberi nilai dan diberi peringkat. Ada yang mendapat nilai tertinggi seperti Kementerian Keuangan. Akan tetapi, ada juga yang mendapat nilai paling rendah, yakni Kejaksaan Agung. Yuddy mengatakan, dapat diketahui sejauh mana tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil penggunaan anggaran.
Yuddy Chrisnandi
Namun sejumlah politisi mengatakan bahwa Yuddy telah melakukan kegaduhan politik di dalam Kabinet Kerja karena merilis penilaian rendah kinerja menteri.
Yuddy Chrisnandi
Yuddy mengemukakan larangan bermain Pokemon Go melalui cuitan Twitter dan surat edaran resmi MenPANRB. Aplikasi permainan yang populer di seluruh dunia ini dianggap Yuddy berbahaya bagi keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah. Sikap Yuddy direspon negatif di jejaring sosial Indonesia. Banyak pihak merasa sikap ini berlebihan karena setiap aplikasi berbasis posisi global yang telah digunakan masyarakat luas memiliki potensi bahaya yang sama.
Yuddy Chrisnandi
Menjelang turun jabatan, Yuddy memberikan pernyataan kepada media bahwa dirinya berkeinginan untuk menjadi duta besar di negara kecil. Hal tersebut disebabkan karena keinginannya untuk menulis dan mengajar sehingga Yuddy berharap mendapatkan jabatan yang tidak terlalu sibuk. Pernyataan Yuddy kembali menuai kontroversi dan kritikan pedas dari netizen.Dan Akhirnya pada tanggal 13 Maret 2017 ia dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Ukraina di Kiev.
Yohana Yembise
Yohana Susana Yembise () adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Ia menjadi sangat dikenal karena menjadi menteri dan guru besar perempuan pertama dari Papua. Sebelum diangkat menjadi menteri, ia adalah seorang profesor di Universitas Cenderawasih.
Yohana Yembise
Yohana memulai pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Padang Bulan Jayapura, tahun 1971. Lalu, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Nabire dan selesai tahun 1974. Pendidikan selanjutnya ia selesaikan di bangku SMA Negeri Persiapan Nabire.
Yohana Yembise
Ia melanjutkan pendidikan tingginya pada tahun 1985, dengan masuk ke Sarjana Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Cenderawasih. Setelah itu dia melanjutkan di linguistik terapan dari Regional Language Center (RELC), SEAMEO Singapura, pada tahun 1992, dan kemudian menyelesaikan program gelar Master di Departemen Pendidikan Simon Fraser University di Kanada pada tahun 1994. Pada tahun 2001, Yo melanjutkan pendidikan Doktoral di Universitas Newcastle, memperoleh gelar Ph.D pada 2006.
Yohana Yembise
Ia memulai karier di bidang pendidikan dengan menjadi asisten dosen di bidang Bahasa dan Seni di Universitas Cenderawasih sejak tahun 1983 hingga 1986. Lalu menjadi dosen tetap sejak 1987 hingga sekarang. Pada 14 November 2012, ia dikukuhkan menjadi profesor doktor oleh Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Selain menjadi dosen, dia pernah memegang jabatan sebagai kepala Laboratorium Bahasa Uncen pada tahun 1991. Tahun 1992 ia menjadi Diplomat Applied Linguistic TEFL (Dip. TEFL) dari Regional English Language Centre (RELC), SEAMEO Singapore. Ia juga dipercaya sebagai ketua tim seleksi guru bahasa Inggris SMP, SMK, SMA di kabupaten Merauke untuk persiapan pengiriman guru bahasa Inggris ke Sunshine Coast University Australia. Serta menjadi anggota Joint Selection Team (JST) Australian Development Scholarship beasiswa ADS/USAID tahun 2011. Ia aktif dalam kegiatan kesenian yang disponsori badan kesenian Daerah Kabupaten Paniai di Nabire sejak 1974-1978. Pernah menjadi wakil ketua KNPI Kabupaten Paniai tahun 1984.
Ia pernah mencalonkan menjadi Bupati Biak Numfor pada tahun tahun 2013.
Yohana Yembise
Yohana menikah dengan Leo Danomira dan memiliki tiga orang anak, Marcia (27 tahun). Dina Maria, dan Bernie.
Mohamad Nasir
Prof. H. Mohamad Nasir, Ak, Ph.D, ( ) adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Kabinet Kerja (2014–2019). Sebelumnya ia adalah Rektor terpilih Universitas Diponegoro, Semarang untuk periode 2014–2018 sampai dilantik menjadi Menteri pada 26 Oktober 2014, dan Guru besar bidang "Behavioral Accounting dan Management Accounting", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ia dikenal sebagai Pakar Anggaran dan akuntan profesional.
Mohamad Nasir
Muhammad Nasir sebagai menteri mengeluarkan wacana kebijakan yang kontrovesial mengenai penghapusan kewajiban skripsi sebagai syarat kelulusan S1 pada Mei 2015. Wacana ini menuaikan banyak respon negatif dari kalangan sivitas akademika pergurusan tinggi. Banyak yang berpandangan jika dihapuskan maka tingkat ilmiah mahasiswa atau mahasiswi akan hilang. Namun, Menristek Muhammad Nasir membantah hal tersebut akan diterapkan di seluruh universitas di Indonesia. Menurut dia, peniadaan skripsi dikembalikan ke masing-masing universitas untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dia mengatakan menerapkan aturan bahwa tugas akhir skripsi untuk mahasiswa setingkat S-1 menjadi sebuah pilihan atau opsional bukan menghapusnya. Skripsi bisa diganti dengan pembuatan laporan tentang pembelajaran mandiri dalam bentuk karya tulis yang bersifat opsional.
Mohamad Nasir
Masa kuliah mahasiswa sempat dijadikan 5 tahun diakhir masa pemerintahan SBY karena amanah perubahan UU. Seiring pergantian Presiden dan Menteri serta penggabungan Dikti dan Ristek, terjadi penolakan dari berbagai elemen mahasiswa. Hal ini sampai dibawa ke Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi telah meminta Menristek dan Dikti, Muhammad Nasir, melakukan evaluasi beberapa peraturan di kementerian yang dipimpinnya. Salah satunya berhubungan dengan durasi kuliah mahasiswa program sarjana, yang dikembalikan menjadi 7 tahun, sesuai aturan sebelum diubah pada 2014. Menristek Dikti pun menerbitkan surat edaran. Surat Edaran (SE) Menristekdikti Nomor 01/M/SE/V/2015 tertanggal 20 Mei lalu pun lahir, juga memuat soal penerapan uang kuliah tunggal. Melalui surat edaran tersebut, disebutkan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) direvisi. Salah satunya, aturan durasi kuliah program sarjana (S-1) akan dilonggarkan lagi, menjadi maksimal tujuh tahun.
Mohamad Nasir
M. Nasir sempat melakukan gebrakan untuk memberantas Universitas Swasta palsu atau "kampus abal-abal". Yaitu universitas yang tidak menyelenggarakan perkuliahan sesuai standar, kampus sedang nonaktif tetapi tetap melakukan penerimaan, hanya melakukan wisuda atau yang menjual ijazah palsu. Semula berawal Kamis (21/5), saat M. Nasir melakukan inspeksi mendadak ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga di Bekasi yang terbukti meluluskan para mahasiswa, padahal total satuan kredit semester mereka tidak mencukupi untuk lulus. "Ada yang tercatat baru berkuliah 6 SKS, tetapi boleh ikut wisuda," ujar Nasir. Satu lembaga lain yang disidak adalah Lembaga Manajemen Internasional Indonesia (LMII) yang mengaku sebagai cabang dari University of Berkeley, Michigan, sebuah perguruan tinggi hasil rekayasa. Mahasiswa kampus tersebut sempat dikabarkan gelisah terutama yang semester 7 tanpa tahu menahu kasus hukum Universitas mereka, STIE Adhy pun mensomasi Menristek Dikti. Untuk tipe-tipe universitas tersebut, Menristekdikti menonaktifkan kampus tersebut. Gebrakan ini pun diikuti Menpan RB, Mendagri dan Badan Kepegawaian Negara untuk mengecek ulang PNS yang ditengarai memiliki ijazah palsu. Menristek dikti dan Kapolri juga mengancam pidana 10 tahun “Siapa pun yang memegang ijazah palsu, berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akan terkena hukuman pidana. Khususnya pada Pasal 44 ayat (4) adalah penjara selama 10 tahun atau denda Rp 1 miliar,” kata Nasir.
Mohamad Nasir
Muhammad Nasir diawal tahun 2016 sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial terhadap kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Semua berawal dari Menristekdikti yang mempertanyakan keberadaan kelompok jasa konseling Support Group and Resource Centre on Sexuality Studies di Universitas Indonesia. Kelompok tersebut bukanlah kelompok LGBT tetapi kelompok mahasiswa Support Group bagi para LGBT dan mengkaji studi keberagaman gender dan orientasi seksual. Menristekdikti sempat mengeluarkan pernyataan pelarangan LGBT di kampus. Akan tetapi perdebatan tersebut merembet kepada keberadaan kaum LGBT di Indonesia itu sendiri hingga adanya penghakiman, pelarangan dan pengusiran, kekerasan, intimidasi, demonstrasi terhadap kaum LGBT tersebut. Masyarakat menyambut pro dan kontra terhadap kasus tersebut, ada yang mendukung penuh keberadaan kaum mereka meskipun bukan bagian dari mereka atas dasar HAM, ada yang hanya menolak legalisasi pernikahan sejenis saja, ada yang hanya melarangnya berkampanye di publik saja, ada yang melarangnya sama sekali dengan dalil agama, sampai terjadi perdebatan ranah ilmu psikologi, genetika dan penyakit jiwa, penyakit menular seksual dsb. Khusus untuk M. Nasir, Menteri dinilai gegabah karena memasuki ranah privat warga negara, dan mencederai kehidupan berakademik di universitas. Mahasiswa dari Support Group UI tersebut juga mendapat teror dari masyarakat karena dituduh komunitas LGBT
When Dream and Day Unite
When Dream and Day Unite adalah album debut dari band progressive metal/rock asal Amerika, Dream Theater. Dirilis pada tahun 1989 oleh Mechanic/MCA Records. Komposisi album merupakan materi yang telah ditulis pada awal-awal terbentuknya Majesty, dan merupakan satu-satunya album Dream Theater dengan Charlie Dominici sebagai vokalisnya.
When Dream and Day Unite
Band ini awalnya dibentuk pada tahun 1985 oleh anggota pendiri John Myung (bass), Mike Portnoy (drum), dan John Petrucci (gitar) dengan nama Majesty, yang terinspirasi oleh komentar Portnoy pada akhiran dari lagu Rush "Bastille Day". Setelah band ini mengajak keyboardist Kevin Moore (teman sekolahnya John Petrucci), band menyelenggarakan audisi dan mendapat Chris Collins sebagai vokalis. Sementara mereka tur di sekitar New York, Collins meninggalkan band, dan band ini mengalami banyak pergantian vokalis sebelum akhirnya bertemu dengan vokalis berpengalaman Charlie Dominici.
When Dream and Day Unite
Band yang masih bernama Majesty, merekam "The Majesty Demos" antara tahun 1985 dan 1986, tetapi tak lama setelah itu mereka dipaksa untuk mengubah nama setelah band lain mengancam tindakan hukum jika mereka tidak mengubah nama mereka. Mereka susah untuk menemukan nama pengganti, dan akhirnya ayah Portnoy mengusulkan nama Dream Theater, yang merupakan judul sebuah bioskop di dekatnya. Mereka mengadopsi nama tersebut, dan akhirnya mereka menandatangani kontrak rekaman pertama dengan Mechanic/MCA. Album ini kemudian direkam selama musim panas tahun 1988 di Kajem/Victory Studios di Gladwyne, Pennsylvania.
When Dream and Day Unite
Dengan penerimaan yang relatif hangat dari album demo, band ini berharap album debut mereka akan diterima dengan meriah, tetapi album ini sebagian besar tidak diketahui oleh dunia musik, yang menyebabkan Mechanic / MCA memutuskan hubungan kontrak mereka dengan band. Akibatknya tur untuk album hanya di daerah sekitar New York. Karena ketegangan dalam perbedaan dan kreatif, Dominici dipecat dari band dan mereka tanpa vokalis selama beberapa tahun.
When Dream and Day Unite
"When Dream and Day Unite" tidak menerima banyak perhatian setelah dirilis, namun karena keberhasilan komersial dari "Images and Words", album ini akhirnya menerima ulasan dan kritik dari berbagai sumber. Robert Taylor dari Allmusic menyerang kemampuan band dalam menulis lagu, meskipun setuju bahwa beberapa melodi mereka cukup menyenangkan.
When Dream and Day Unite
Album ini juga menghasilkan dua singel, "Status Seeker" dan "Afterlife", yang remix dan singel edit radio nya dilakukan oleh Terry Brown, produser rekaman yang terkenal dengan band Rush.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko PMK RI, (sebelumnya Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenko PMK dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Puan Maharani.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:
Daftar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
Pada Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan Kementerian Kehutanan, sehingga nama kementerian kemudian menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tanggal 27 Oktober 2014. Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.
Daftar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
Berikut berisi daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan Indonesia sejak dibentuknya sampai digabung dengan Menteri Lingkungan Hidup.
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup Indonesia sejak dibentuknya sampai digabung dengan Menteri Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang menteri yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Siti Nurbaya Bakar.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan di gabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum di gabung:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia atau disingkat DPM UI merupakan lembaga tinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki kekuasaan legislatif. Dalam IKM UI, kekuasaan legislatif dimiliki oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI), kekuasaan eksekutif diamanahkan pada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia (MM UI). Adanya pembagian wewenang kekuasaan tersebut sehingga membentuk tata pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kemahasiswaan Universitas Indonesia (Student Governance), dalam hal ini peran DPM UI sangat diperlukan dalam pembentukan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu terdapat juga lembaga lain di lingkungan IKM UI seperti Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa (MWA UI UM), Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia (BAK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Komisi pengawasan I komisi yang memillki peranan penting dalam menjaga alur kerja dari lembaga eksekutif tingkat UI (BEM UI). Pengawasan yang dilakukan memiliki program-program yang menjadi alat (tools) dalam menjalankan tugasnya seperti Rapat Dengar Pendapat, penyebaran kuesioner/angket, dan observasi lapangan terhadap kegiatan-kegiatan BEM UI. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawasan I dipublikasikan kepada mahasiswa UI. Program rutin yang dilakukan adalah evaluasi paruh tahun (EPT) dan evaluasi akhir tahun (EAT) yang pelaksanaannya dilakukan di depan publik.
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia
Komisi pengawasan II ini baru dibentuk pada tahun ini. Berdasarkan tugas dan wewenang DPM UI adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat UI, maka fokus pengawasan lembaga pada tahun ini tidak hanya ditujukan pada BEM UI sebagai lembaga eksekutif namun juga ditujukan bagi UKM, MM, MWA, dan BAK.
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia
Komisi legislasi merupakan pengimplementasian dari wewenang DPM UI sebagai pembuat peraturan.
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia
Komisi ini merupakan komisi yang bertugas untuk menata sistem kelembagaan mahasiswa yang ada di tingkat universitas.
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia
Komisi ini merupakan komisi yang baru dibentuk pada kepengurusan DPM UI tahun 2012 dimana tugas khusus dari komisi ini adalah membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi IKM UI. Salah satu program kerja tahunan yang menjadi kegiatan pembinaan bagi IKM UI adalah Orientasi Kehidupan Kampus (OKK). Komisi Keanggotaan IKM ini memiliki produk hukum yang mengatur mengenai alur pembinaan IKM Aktif UI dan muatan-muatan yang ada dalam pembinaan yang diatur dalam UU Keanggotaan IKM.
Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia
Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia merupakan Lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif yang dalam UUD IKM UI disebutkan sebagai Lembaga yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam menjalankan Peradilan di IKM UI untuk menegakkan Hukum dan Keadilan. Mahkamah Mahasiswa dalam struktur kelembagaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Mempunyai Kedudukan yang sejajar dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Audit Keuangan, Majelis Wali Amanat, serta Unit Kegiatan Mahasiswa. Mahkamah Mahasiswa beranggotakan 5 Orang Hakim Konstitusi, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota Hakim Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah satu tahun yang dimulai pada bulan April dan diakhiri pada bulan Maret. Ketentuan mengenai Mahkamah Mahasiswa tertuang dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa yang disahkan pada 29 April 2009 silam.
Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia
Pada periode 2017-2018, kepengurusan hakim konstitusi MM UI terdiri dari William Aditya Sarana, Muhammad Badru, Maria Isabel Tarigan, Rido Pradana, dan Ahmad Sarinawi.Kewajiban
Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia
Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia (BA) adalah lembaga tinggi independen yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan, sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan bertanggung jawab langsung pada mahasiswa Universitas Indonesia. BAK UI didirikan pada tanggal 26 April 2008 di Gedung Pusgiwa, Kampus Universitas Indonesia, Depok.
Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia
BAK UI bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan di IKM UI dan lembaga kemahasiswaan di fakultas. Pemeriksaan yang dilaksanakan BAK UI meliputi pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan
Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia
Dalam melaksanakan tugasnya, BAK UI berwenang:
Dallas Pratama
Dallas Pratama () adalah seorang aktor dan model berkebangsaan Indonesia.
Dallas Pratama
Dallas mulai dikenal melalui film Serigala Terakhir (2009).
Dallas Pratama
Baru di dunia film tidak menghalangi model sekaligus pemain sinetron, Dallas Pratama, untuk lebih serius lagi di dunia layar lebar tanah air. Hal ini dibuktikannya saat kembali bermain di film arahan Rizal Mantovani dengan judul "Taring". Sebelumnya pria ini bermain di film "Punk In Love" dan "Serigala Terakhir".