Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Situjuh Lima Nagari, Lima Puluh Kota
5. Situjuah Ladang Laweh, terdiri dari 2 jorong : Jorong Ateh, Jorong Bawah
Situjuh Lima Nagari, Lima Puluh Kota
Kecamatan ini merupakan salah satu basis dari PDRI ketika agresi militer Belanda II bergejolak
Kinali, Pasaman Barat
Kinali adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia.Kecmatan Kinali memiliki luas wilayah 482,69 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 52.552 jiwa, dan 9.398 rumah tangga (KK) yang terdiri dari 26.936 laki-laki dan 25.616 perempuan. adapun batas-batas wilayah kecematan adalah, sebelah utara berbatas dengan Kec. Luhak Nan Duo, selatan dengan Kec. III Nagari, sebelah barat dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur dengan Kec. III Nagari. Kecamatan Kinali terdiri dari dua nagari, yakni Nagari Kinali dan Nagari Katiagan-Mandiangin. Nama-nama jorong di Nagari Kinali adalah : "Sumber Agung, Wonosari, Ampek Koto, Langgam, Koto Gadang Jaya, Sidodadi, Bangun Rejo, Alamanda, Anam Koto Selatan, Anam Koto Utara, "dan" Sidomulyo". Sementara Nagari Katiagan-Mandiangin terdiri dari jorong "Katiagan" dan Jorong "Mandiangin".
Kinali, Pasaman Barat
Sebagaimana daerah Pasaman Barat yang lain, Kecamatan Kinali termasuk kawasan pesisir, yang bagian timurnya berbatasan dengan kawasan perbukitan (Bukit Barisan). Sebelah barat yang berdekatan dengan pantai ([Samudera Indonesia]) adalah dataran rendah yang berawa-rawa. Dari sini tampak berdiri sepasang gunung yang menjulang indah, yakni "Gunung Pasaman" dengan ketinggian 2190 m dan "Talamau" dengan ketinggian 2913 m. Sebagai daerah yang dekat dengan pesisir, Kinali merupakan tempat mengalirnya beberapa sungai yang hulunya berasal dari berbagai daerah dataran tinggi bagian timur. Sungai-sungai tersebut adalah Batang Pinagar, Batang Paku, Batang Silambau, Batang Kinali, Batang Bunut, Batang Mandiangin dan Sungai Paku. Dari sungai-sungai inilah sumber pengairan areal persawahan dan lahan penduduk, disamping juga untuk keperluan sehari-hari.
Kinali, Pasaman Barat
Penduduk Nagari Kinali bersifat heterogen bila ditinjau dari latar belakang etnik budaya. Ada tiga asal usul etnik utama yang menempati daerah ini, yakni Minang, Jawa dan Batak/Mandailing. Suku Minang adalah penduduk yang sudah lama mendiami daerah ini bertempat tinggal di kampung-kampung komunitas lokal, seperti Langgam, Ampek Koto, Anam Koto Utara dan Anam Koto Selatan. Keberadaan etnik Jawa sebagian besar datang melalui program transmigrasi yang berlangsung selama 1960-an s/d 1970-an. Khusus untuk Jorong Sidomulyo merupakan pemukiman etnik Jawa yang penduduknya berasal dari bekas buruh kontrak perkebunan Ophir milik Belanda. Setelah masa kontrak habis sebagian besar dari mereka tidak pulang ke Jawa dan memilih tinggal di berbagai desa wilayah Pasaman Barat, termasuk Nagari Kinali. Etnik Batak/Mandailing mendiami berbagai wilayah dalam di Jorong Ampek Koto. Etnik Batak/Mandailing di Kinali umumnya bekerja dalam usaha pertanian, ladang dan memelihara ternak. Mereka yang berasal dari Tapanuli Utara dan Tengah dan beragama Kristen kebanyakan ditemukan di Lapau Tampuruang, sementara yang berasal dari Tapanuli Selatan yang beragama Islam sebagian besar tinggal di Padang Lapai-Lapai dan Aia Putih.
Kinali, Pasaman Barat
Perekonomian penduduk umumnya bergantung pada sektor ekonomi pertanian dan perkebunan, terutama kelapa sawit, jagung, padi, padi gogo, kedele, singkong, cabe, kakao, kelapa, dan kacang tanah. Dari luas daerah kecamatan lebih dari separuhnya merupakan areal perkebunan kelapa sawit, baik yang dimiliki oleh perusahaan swasta (PT), KUD, maupun kebun milik rakyat. Ada tiga (3) buah pabrik pengolahan sawit yang beroperasi untuk menampung TBS masyarakat. Di Kecamatan Kinali terdapat empat pasar tradisional yakni; "Durian Kilangan" (Senin), "Tampuruang" (Minggu), "Padang Canduah" (Sabtu), dan "Koto Panjang" (Kamis).Pasar bagi masyarakat Kinali merupakan salah satu sarana sosial yang sangat penting, karena sebagian besar hasil panen produk pertanian dan kebun penduduk dijual ke pasar dan kemudian dari pasar mereka memperoleh berbagai jenis kebutuhan untuk dikonsumsi. Disamping fungsi demikian hari pasar juga sekaligus dijadikan sebagai waktu istirahat bekerja bagi penduduk sekitar, terutama para petani. Tidak mengherankan kalau pada hari-hari pasar pemukiman terlihat sepi karena sebagian besar penduduk pergi ke pasar.
Ranah Batahan, Pasaman Barat
Ranah Batahan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan Ranah Batahan beribukota di Silaping. Daerah ini mayoritas dihuni penduduk suku Mandailing yang datang dari Sumatera Utara. Bupati Pasaman Barat periode 2004-2009, Drs. H. Syahiran Nasution juga merupakan putra daerah Silaping. Daerah ini terkenal sebagai sentra hasil hutan yang dibawa ke Medan, Padang dan Jakarta. Daerah ini dulunya penghasil coklat (kakao) terbesar di Kabupaten Pasaman Barat. Pada umumnya masyarakat di daerah ini petani ladang.
Ranah Batahan, Pasaman Barat
Kecamatan Ranah Batahan terdiri dari 2 Kanagarian, yakni kanagarian Batahan yang berpusat di Silaping dan Kanagarian Desa Baru. Kecamatan ini juga berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Mandailing Natal.
Ranah Batahan, Pasaman Barat
Kanagarian Batahan adalah Jorong Silaping yang menjadi Ibu Kecamatan. Nagari batahan berada di pinggir Batang Batahan yang menjadi nama kecamatan ini. Hilir Batang Batahan ada di Sumatera Utara dan disana juga ada nama kecamatan dengan nama Kecamatan Batahan.
Sedangkan Kanagarian Desa Baru merupakan wilayah dengan penduduk etnis Jawa. Mereka adalah transmigran asal Jawa. Transmigran di Desa Baru merupakan wilayah transmigrasi pertama di Sumatera Barat.
Bintan Utara, Bintan
Bintan Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia.
Bintan Utara, Bintan
Kecamatan Bintan Utara sama tuanya dengan pendirian Provinsi Sumatera Bagian Tengah, Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Selatan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang ditandatangani Presiden RI pertama, Ir Soekarno tentang pembagian Pulau Sumatera menjadi 3 (tiga) Provinsi. Dalam Surat Ketetapan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah Nomor 9/Dper/ket/50 tanggal 8 Mei 1950, tentang penggabungan diri Kepulauan Riau kedalam pemerintahan Republik Indonesia, Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut :
Bintan Utara, Bintan
Tiga puluh tiga tahun kemudian, Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjungpinang, Kabupaten/Daerah Tingkat II Kepulauan Riau yang membawahi 2 kecamatan, yaitu:
Bintan Utara, Bintan
Dengan keluarnya PP ini maka Kecamatan Bintan Selatan dihapuskan dan berubah menjadi Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pada tahun yang sama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 telah pula dibentuk Kotamadya Administratif Batam. Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut maka Batam tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau.
Bintan Utara, Bintan
Pada masa Bupati Kepulauan Riau dijabat oleh Kolonel (Caj) H Abdul Manan Saiman pada tahun 1990, dibuat kebijakan pembagian daerah administratif Kabupaten Daerah Tingkat II kepulauan Riau menjadi 4 Pembantu Bupati. Di mana Pembantu Bupati Wilayah I Pulau Tujuh berkedudukan di Ranai terdiri dari Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Tambelan, Midai dan Serasan.
Bintan Utara, Bintan
Pembantu Bupati Wilayah II Karimun terdiri dari Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro. Sedangkan Pembantu Bupati Wilayah III Dabo terdiri dari Kecamatan Singkep, Lingga dan Senayang. Sementara Pembantu Bupati Wilayah IV Tanjunguban terdiri dari Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur dan Galang.
Bintan Utara, Bintan
Pasca lengsernya Rezim Orde Baru pada Tahun 1998, Indonesia memasuki Orde Reformasi. Telah terjadi perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah dalam kehidupan berdemokrasi. Kebijakan tentang pemerintahan daerah dievaluasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang ditandatangani Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 7 Mei 1999. Pasal 5 Ayat 2 pada undang-undang tersebut menjadi pemicu lahirnya ratusan daerah otonomi baru, baik kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia. Data menunjukkan bahwa hingga Juni 2009, sudah terbentuk 7 provinsi baru di Indonesia, 399 kabupaten dan 98 kota yang tersebar dari Sabang hingga Marauke, termasuk di Kepri.
Bintan Utara, Bintan
Pada tanggal 4 Oktober 1999, Presiden BJ Habibie mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 yang menyetujui pemekaran 3 kabupaten baru dari Kabupaten Kepulauan Riau. Pertama, Kabupaten Karimun yang terdiri dari Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Kedua, Kabupaten Natuna yang terdiri dari Kecamatan Kecamatan Jemaja, Kecamatan Siantan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Midai atau dulu dikenal dengan nama Kecamatan Pulau Tujuh. Terakhir, Kotamadya Batam (definitif) yang terdiri dari Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat, Kecamatan Batam Timur dan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Galang, yang meliputi Desa Rempang Cate, Desa Sembulang, Desa Sijantung, Desa Karas dan Desa Pulau Abang. Selain itu, wilayah pemerintah Kotamadya Batam juga mengambil sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara, yang meliputi sebagian wilayah Desa Galang Baru, yaitu Pulau Air Raja dan Pulau Mencaras dan Desa Subang Mas.
Bintan Utara, Bintan
Dengan terbentuknya ketiga kabupaten/kota baru tersebut maka wilayah Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 9 kecamatan, terdiri dari Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Senayang, Kecamatan Teluk Bintan (hasil pemekaran dari Kecamatan Galang), Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Bintan Utara, Bintan
Presiden RI Abdurrahman Wahid melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 yang ditandatanganinya pada tanggal 21 Juni 2011 menetapkan Kota Administratif Tanjungpinang menjadi Kota Tanjungpinang yang terpisah dari Kabupaten Bintan.
Bintan Utara, Bintan
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2003 tertanggal 18 Maret 2003 yang ditandatangani Bupati Kepulauan Riau H Huzrin Hood dibentuk Kecamatan Teluk Sebong dengan batas wilayah hingga ke Desa Berakit dan Desa Pengudang di utara yang dimekarkan dari Kecamatan Bintan Utara.
Bintan Utara, Bintan
Keputusan DPRD Kabupaten Kepri Nomor 75/kpts/dprd/2003 menetapkan ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau di Desa Bintan Buyu yang diberi nama Bandar Seri Bentan dan diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2004 tentang penetapan lokasi Ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau.
Bintan Utara, Bintan
Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, maka melalui hak inisiatif DPRD Kabupaten Kepri telah diusulkan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tertanggal 23 Februari 2006 oleh Presiden RI DR H Susilo Bambang Yudhoyono.
Bintan Utara, Bintan
Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 mengesahkan pembentukan Kabupaten Lingga yang berdiri sendiri dan terpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2007, Bupati Bintan, Ansar Ahmad, atas persetujuan DPRD Bintan membentuk 4 kecamatan baru yang terdiri dari :
Bintan Utara, Bintan
Sebagai kecamatan yang sama tuanya dengan kecamatan-kecamatan yang sudah duluan dimekarkan sebagai kabupaten/kota, jadi wajar kiranya kalau kemudian sejumlah masyarakat di Kecamatan Bintan Utara berteriak untuk meminta agar daerah mereka bisa dijadikan daerah otonom baru di Provinsi Kepri.
Bintan Utara, Bintan
Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan
Menangkap aspirasi itu, kemudian sejumlah warga berkumpul dan sepakat untuk mendirikan Badan Perjuangan Pembentukan Kota Bintan Bagian Utara (BP2KB2U) yang bertujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah yang harus dikerjakan guna mewujudkan keinginan tersebut.
Bintan Utara, Bintan
Berbagai pertimbangan ditelusuri dan dikaji, cerita sejarah (story of history) yang cukup panjang menjadi salah satu pertimbangan. Selain itu berbagai potensi yang ada juga menjadi alasan lain. Bintan Utara pada umumnya memiliki banyak keunggulan yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun.
Bintan Utara, Bintan
Letak geografisnya (geographical) yang sangat menguntungkan menjadi lirikan sejumlah instansi yang ada di Indonesia. Sebut saja PT Pertamina (Persero) yang sudah duluan mendirikan UPMS I di Tanjunguban, TNI-AL yang mendirikan 3 kesatuan di Tanjunguban terdiri dari Fasilitas Pemeliharan dan Perbaikan Kapal (Fasharkan) Mentigi, Satuan Kapal Ranjau (Satran) Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dan Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmabar.
Bintan Utara, Bintan
Kemudian TNI-AU yang membangun Pangkalan Satuan Radar (Satrad) 213 di Desa Sri Bintan, Teluk Sebong, Polri membangun markas komando Brigade Mobil (Brimob) Kompi II Pelopor Polda Kepri dan markas komando Polres Bintan di Jago, Tanjunguban.
Bintan Utara, Bintan
Selanjutnya PDAM Tanjung Uban yang berdiri pada tahun 1966, PT PLN, PT Telkom, kantor imigrasi, kantor pelayanan pelabuhan, Balai Karantina tumbuh-tumbuhan, pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP), pelabuhan roll on roll off (roro) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan beberapa lagi fasilitas milik pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Bintan Utara, Bintan
Sementara berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, kecamatan-kecamatan di Bintan Utara memiliki jumlah sekolah, baik negeri maupun swasta yang jauh lebih banyak dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Bintan. Selain itu jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi juga ada di Bintan Utara.
Bintan Utara, Bintan
Hingga Januari 2011, Kecamatan Bintan Utara, Seri Kuala Lobam, Teluk Sebong dan Teluk Bintan memiliki 1 TK Negeri, 12 TK swasta, 4 TK Islam atau Raudhatul Anfal (RA), 38 SD Negeri, 2 SD swasta, 10 SMP Negeri, 3 SMA Negeri, 1 SMA swasta, 1 SMK Negeri, 2 SMK swasta, 2 Akademi Pariwisata di KPIB Lagoi.
Bintan Utara, Bintan
Di sektor perbankan, hampir mayoritas bank yang ada di Indonesia ikut meramaikan geliat ekonomi di Bintan Utara. Pemimpin Bank Indonesia Kepri, Elang Tri Praptomo saat pembukaan kantor cabang pembantu Bank Danamon Simpan Pinjam (DSP) Tanjunguban pernah mengatakan, dengan banyaknya bank yang buka kantor di Tanjunguban, menandakan wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
Bintan Utara, Bintan
Sementara di sektor swasta, Penandatanganan kerjasama strategis Singapura-Indonesia dalam kerangka Framework Agreement on Regional Economc Cooperation pada tanggal 28 Agustus 1990 menambah lagi keunggulan Bintan Utara dengan pembangunan Kawasan Industri Bintan (KIB) oleh PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) di Lobam, Bintan Utara dan wisata terpadu Bintan Beach International Resort (BBIR) oleh PT Bintan Resort Corporation (BRC) di Lagoi, Teluk Sebong.
Bintan Utara, Bintan
Kehadiran kedua kawasan tersebut ikut mendongkrak pertumbuhan penduduk, menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan per-Maret 2011, jumlah penduduk di Kecamatan Bintan Utara adalah sebesar 23,324 jiwa. Apabila ditambah dengan sejumlah kecamatan eks-wilayah pemerintahan Kecamatan Bintan Utara yang kini sudah menjadi Kecamatan sendiri seperti Kecamatan Teluk Sebong (16.089 jiwa) dan Kecamatan Seri Kuala Lobam (17.657 jiwa) dan ditambah Kecamatan Teluk Bintan (10.191 jiwa) yang dulu pernah masuk dalam Daerah Administratif Pembantu Bupati Wilayah IV Tanjunguban maka jumlah penduduk Kabupaten Bintan Utara adalah sebesar 67.261 jiwa.
Bintan Utara, Bintan
Sebagai salah satu kecamatan tertua di Provinsi Kepulauan Riau, Kecamatan Bintan Utara yang dulu memiliki batas wilayah hingga ke Desa Pengudang dan Desa Berakit di wilayah Kecamatan Teluk Sebong dan Desa Galang Baru yang terdiri dari Pulau Air Raja dan Pulau Mencaras serta Desa Subang Emas di Kota Batam boleh iri dan cemburu disaat sejumlah rekan-rekannya memproklamirkan diri sebagai sebuah kabupaten/kota baru di daerah ini.
Bintan Utara, Bintan
Melihat dari riwayat sejarah, keunggulan yang dimiliki, jumlah penduduk, rentang kendali dan potensi yang ada, batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan maka sangat tepat kalau sejumlah masyarakat di Bintan Utara mendapatkan porsi untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah melalui pembentukan Kota Bintan Utara.
Bintan Utara, Bintan
Tinggal bagaimana BP2KB2U bersama masyarakat berjuang bersama-sama untuk memenuhi syarat administratif sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri dari adanya persetujuan DPRD dan Bupati Bintan, persetujuan DPRD dan Gubernur Kepri, rekomendasi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Presiden RI dan DPR RI.
Sedangkan syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah sudah tidak perlu diragukan lagi.
Bintan Utara, Bintan
Begitu juga syarat fisik yang meliputi paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan Kota Bintan Utara, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan juga sudah tersedia dengan adanya dukungan aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari 4 kecamatan tersebut.
Bintan Utara, Bintan
Apabila nanti daerah otonom baru di Bintan bagian utara ini terwujud maka setiap kecamatan yang bergabung didalamnya akan memiliki potensi dan keunggulan yang berbeda-beda. Kecamatan Teluk Sebong yang sudah terkenal dengan kehadiran Kawasan Pariwisata Internasional Bintan (KPIB) Lagoi sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten induk akan dipertahankan dan terus dikembangkan sebagai ikon pariwisata di Bintan bagian utara, disamping potensi pertanian, perkebunan dan kelautannya. Kecamatan Seri Kuala Lobam yang terkenal dengan Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam akan terus dipertahankan sebagai landmark industri di Bintan bagian utara. Sedangkan Kecamatan Teluk Bintan yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai lokasi ibukota baru di Bintan Buyu oleh Pemkab Bintan akan dipertahankan sebagai kawasan pusat pemerintahan. Bandar Seri Bentan diharapkan berkembang pesat menjadi sebuah ikon baru di Provinsi Kepri sebagai pusat pemerintahan. Terakhir, untuk memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap perjuangan sejumlah masyarakat Kecamatan Bintan Utara yang memunculkan ide pemekaran dengan membentuk BP2KB2U maka daerah itu lebih layak apabila dikembangkan sebagai kota pelabuhan dan perdagangan.
Bintan Utara, Bintan
Masyarakat daerah otonom baru di Bintan bagian utara secara sukarela dalam tahun pertama dan kedua pemerintahan daerah tersebut untuk mengalokasikan APBD mereka guna membangun Tanjunguban menjadi sebuah kota pelabuhan baru di Indonesia.
Bintan Utara, Bintan
Kecamatam Seri Kuala Lobam merupakan kecamatan pemekaran Bintan Utara yang terdiri dari desa/kelurahan
Bintan Utara, Bintan
Daftar desa/kelurahan di kecamatan Bintan Utara setelah pemekaran;
Bintan Utara, Bintan
Tanjung Uban adalah Kota Kecamatan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. akan dinaikkan statusnya menjadi Kotamadya. Kota Tanjung Uban akan meliputi beberapa Kecamatan yang akan bergabung di kota ini :
Gunung Kijang, Bintan
Gunung Kijang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia.
Gunung Kijang, Bintan
Pemekaran kecamatan Toapaya
Gunung Kijang, Bintan
Kecamatan Toapaya merupakan kecamatan pemekaran Gunung Kijang yang terdiri dari desaDaftar desa di kecamatan Gunung Kijang setelah pemekaran terdiri dari desa
Teluk Bintan, Bintan
Teluk Bintan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia.
Teluk Bintan, Bintan
Berdasarkan , Teluk Bintan menjadi ibu kota Kabupaten Bintan. Perjalanan darat dari Kota Tanjungpinang menuju daerah ini (melalui lintas jalan raya Tanjung Uban) menempuh waktu sekitar 1 jam, akan tetapi dengan akan dibukanya akses jalan jalur Lintas Barat dari Tanjungpinang ke Pusat Ibukota tersebut hanya akan memakan waktu sekitar 20 menit atau kurang lebih jaraknya sama dengan Tanjungpinang ke Kota Kijang (pusat Ibukota Kabupaten Bintan saat ini).
New York Mercantile Exchange
New York Mercantile Exchange, Inc atau biasa disingkat NYMEX adalah bursa berjangka komoditi terbesar didunia yang terletak di kota New York. NYMEX merupakan hasil penggabungan usaha antara "New York Mercantile Exchange" dan "New York Commodities Exchange (COMEX)". Saham dari induk perusahaan New York Mercantile Exchange, Inc. yaitu NYMEX Holdings, Inc. sekarang diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange sejak tanggal 17 November 2006, dengan simbol NMX.
New York Mercantile Exchange
New York Mercantile Exchange menangani transaksi produk energi dan logam maupun komoditi lainnya senilai milyaran USD yang diperjual belikan di lantai bursa dan juga dengan menggunakan sistem perdagangan elektronik.
New York Mercantile Exchange
Perdagangan pada bursa NYMEX adalah diatur oleh suatu badan pengawas perdagangan berjangka yang disebut Commodity Futures Trading Commission, yang merupakan suatu lembaga independen dari pemerintah federal Amerika. Setiap perusahaan yang melakukan perdagangan di lantai bursa NYMEX ini harus mengirimkan pialang independen yang mewakili perusahaan-perusahaan besar. Pegawai bursa NYMEX sendiri hanya mencatat transaksi yangh dilakukan dan tidak berhubungan sama sekali dengan kegiatan perdagangan di lantai bursa.
New York Mercantile Exchange
Pada tanggal 26 February 2003, New York Board of Trade (NYBOT) menanda tangani perjanjian sewa menyewa dengan NYMEX untuk memindahkan kantor pusat dan fasilitas perdagangan NYBOT ke gedung "World Financial Center" setelah kantor NYBOT musnah akibat serangan teroris pada tanggal 11 September 2001.
New York Mercantile Exchange
Setelah serangan teroris tersebut, NYMEX membangun fasilitas perdagangan di luar kota New York dengan biaya sebesar $12 juta USD yang memiliki fasilitas sebanyak 700 konter bagi pialang serta 2.000 telpon dan sistem komputer cadangan guna mengamankan data apabila terjadi serangan teroris lagi dikemudian hari.
New York Mercantile Exchange
Bursa komoditi diawali pada pertengahan abad ke 19 dimana para pedagang mulai mengorganisasikan forum perdagangan agar transaksi jual beli menjadi lebih mudah. Pasar ini menyediakan tempat untuk para penjual dan pembeli untuk menentukan kualitas, standar dan aturan-aturan perdagangan.
Di akhir periode 1800an, sekitar 1.600 pasar perdagangan bermunculan di pelabuhan-pelabuhan dan di stasiun-stasiun kereta api.
Pada tahun 1872, sekelompok pedagang susu bersatu bersama-sama membentuk bursa perdagangan keju dan mentega, lalu kemudian hari disusul pula oleh telor dan nama bursa diubah menjadi bursa mentega, keju, telor.
New York Mercantile Exchange
Pada tahun 1882, akhirnya nama tersebut berubah menjadi "New York Mercantile Exchange" sewaktu buah-buahan kering mulai diperdagangkan juga disana bersama dengan makanan kaleng dan produk peternakan.
Pada awal abad ke 20, maka dibangunlah pusat pergudangan di New York dan di Chicago , dan pada saat itu tempat perdagangan di kota-kota kecil mulai menghilang beralih ke bursa perdagangan seperti NYMEX yang berada di kota besar .
New York Mercantile Exchange
Pada tahun 1933, COMEX didirikan berdasarkan penggabungan usaha dari empat bursa kecil yaitu "National Metal Exchange", "Rubber Exchange of New York", "National Raw Silk Exchange", dan "New York Hide Exchange".