Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Berlin S-Bahn
Hingga tahun 1984, semua rute Berlin S-Bahn dialokasikan dengan pemberian nama huruf untuk mengidentifikasi rute di dalam kereta. Huruf tersebut kadang kala diikuti dengan angka romawi untuk menunjukkan percabangan dari jalur (contoh, A, BI, BII, C,) dan masih digunakan secara internal oleh Berlin S-Bahn GmbH untuk pengaturan waktu dan untuk mempermudah komunikasi pada masing-masing kereta. Saat BVG mengambil alih tanggung jawab operasional layanan S-Bahn di Berlin Barat pada tahun 1984, diperkenalkan sistem identifikasi baru untuk menyamakan skema penomoran bagi S-Bahn dan U-Bahn, yang juga mereka operasikan. Rute U-Bahn yang sudah ada diberi pertanda huruf "U," dengankan nomor rute S-Bahn diawali dengan huruf "S." Sistem penomoran ini digunakan di kota Jerman Barat lainnya dan diperpanjang ke seluruh layanan S-Bahn di seluruh kota setelah penyatuan.
Berlin S-Bahn
Setelah Tembok Berlin runtuh pada bulan November 1989, jaringan pertama yang rusak kembali dihubungkan, dengan Friedrichstraße pada 1 Juli 1990, sebagai yang pertama. BVG dan DR secara bersama memasarkan layanan tersebut segera setelah "die Wende". Secara administratif, jaringan S-Bahn yang terpisah masih tetap terpisah di saat momentum tersebut terjadi, melewati Reunifikasi Jerman dan reunifikasi Berlin menjadi kota tunggal, meskipun jalur pemisahnya bukan lagi bekas Tembok Berlin. DR dan BVG mengoperasikan jalur sendiri dari ujung hingga ujung berikutnya melewati wilayah operasional dari masing-masing perusahaan. Sebagai contoh, S2 dioperasikan seluruhnya oleh BVG setelah jalur tersebut diperpajang ke arah utara dan selatan hingga Brandenburg/bekas wilayah GDR. Rute Timur Barat utama (Stadtbahn) dioperasikan secara bersama. Kereta yang masing-masing dioperasikan oleh BVG atau DR beroperasi dari ujung ke ujung pada jalur yang sama. Pengaturan ini berakhir pada 1 Januari 1994, dengan pendirian Deutsche Bahn karena penggabungan antara DR dan bekas operator untuk Jerman Barat Deutsche Bundesbahn. Semua operasi S-Bahn di Berlin dialihkan ke perusahaan baru S-Bahn Berlin GmbH sebagai anak perusahaan dari Deutsche Bahn, dan BVG mengundurkan diri dari operasional S-Bahn.
Berlin S-Bahn
Secara teknis, sejumlah proyek mengikuti langkah untuk menyambungkan jaringan yang terputus dalam usaha untuk mengembalikan jaringan S-Bahn ke dalam statusnya sebelum tahun 1961 setelah reunifikasi, khususnya untuk Ringbahn. Pada bulan Desember 1997 jaringan antara Neukölln dan Treptower Park melalui Sonnenallee dibuka kembali, memungkinkan kereta S4 untuk melalui 75% dari seluruh jalur lingkar antara Schönhauser Allee dan Jungfernheide. Pada 16 Juni 2002, bagian antara Gesundbrunnen - Westhafen juga dibuka kembali, membuat jaringan Ringbahn kembali beroperasi penuh.
Berlin S-Bahn
Pada 20 Juli 2009, penduduk lokal mengenalnya dengan "Minggu Gelap," layanan S-Bahn secara signifikan dikurangi karena pemeriksaan keselamatan pada kereta karena perintah dari Otoritas Kereta Api Federal Jerman. Pemeriksaan ini diperintahkan karena sebuah kecelakaan yang terjadi pada 3 Mei 2009, yang melibatkan sebuah kereta S-Bahn. Perawatan kereta ini tertunda hingga selama 2 tahun, disebabkan karena strategi untuk memotong pengeluaran dari anak perusahaan Deutsche Bahn. Hal ini membuat begitu banyak kereta yang tidak berjalan karena harus mengikuti inspeksi sehingga tersisa kurang dari 30 % armada bergerak yang tersedia untuk beroperasi secara komersial. Delapan rute, termasuk sebagian besar rute yang melewati Stadtbahn, ditutup, dan pada jalur lain jarak antar kereta meningkat hingga menjadi 20 menit dan kereta yang diperpendek.
Berlin S-Bahn
Dimulai tahun 2010, DB Netz menggantikan sistem penghenti kereta mekanis pada jaringan S-Bahn dengan menggunakan pemancar elektronik.
Beberapa pemulihan dalam pelayanan dilakukan pada 3 Agustus 2009. Karena permasalahan inspeksi baru, jaringan S-Bahn kembali mengalami pengurangan secara dramatis pada 8 September 2009. Pada saat tersebut, tiga perempat kereta tidak dapat dioperasikan karena pemeriksaan dan kerusakan silinder rem. Kembali tidak tersedia kereta untuk Stadtbahn antara Westkreuz dan Alexanderplatz dan tidak ada kereta S-Bahn menuju Spandau. Kereta pada jalur lingkar, S41 dan S42 dijalankan dalam interval 10 menit. Rute lain dijalankan dengan penambahan interval dan pengurangan jarak tempuh.
Berlin S-Bahn
Pada akhir tahun 2009, Senat Berlin memperkirakan bahwa operasi normal baru akan berjalan pada tahun 2013. Pada bulan Januari 2010, DB mengumumkan bahwa mereka mengharapkan sistem akan kembali normal pada Desember 2010 dan mempekerjakan 300 staff baru di bengkel mereka. Pada bulan yang sama, Senator transportasi Berlin Ingeborg Junge-Reyer menolak perpanjangan dari kontrak perjalanan dengan operator Deutsche Bahn (DB) yang akan berakhir pada Desember 2017. Rute berbeda untuk pengoperasian S-Bahn mulai tahun 2018 akan dipelajari. Hal ini meliputi pengadaan jalur secara bertahap, pemisahan sistem hingga sub jaringan, atau akuisisi S-Bahn oleh Negara Bagian Berlin.
Berlin S-Bahn
Pada musim semi 2011, sekitar 420 kereta aktif beroperasi, sebuah peningkatan yang berarti bila dibandingkand engan situasi tahun 2009 namun masih belum cukup dengan kebutuhan 500 kereta untuk dapat beroperasi normal. S-Bahn mengumumkan sedang melakukan investasi sebesar 120 juta euro agar dapat memperoleh 500 kereta aktif pada bulan Desember 2011. Rüdiger Grube, kepala dari DB, mengumumkan bahwa kerugian selama krisi S-Bahn telah mencapai 370 juta euro pada akhir tahun 2010. Dia memperkirakan kerugian akan mencapai 700 juta euro pada akhir tahun 2014, dan tidak memperoleh keuntungan sebelum kontrak berakhir pada Desember 2017.
Pemerintahan Reformasi Republik Tiongkok
Pemerintahan Reformasi Republik Tiongkok (, "Zhōnghuá Mínguó Wéixīn Zhèngfǔ" or , ) adalah pemerintah sementara Tiongkok yang dilindungi oleh Jepang yang ada pada tahun 1938-1940 selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua.
Pemerintahan Reformasi Republik Tiongkok
Setelah mundurnya pasukan Kuomintang dari Nanjing pada tahun 1938 akibat kekalahan mereka dalam Pertempuran Nanjing, Markas Umum Kekaisaran mengizinkan pembentukan rezim kolaborator untuk memberikan setidaknya kemiripan kontrol lokal (secara nominal) atas bagian Tiongkok yang diduduki Jepang yaitu bagian tengah dan selatan Tiongkok. Tiongkok Utara sudah dibawah pemerintahan yang terpisah, yaitu Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok sejak Desember 1937.
Pemerintahan Reformasi Republik Tiongkok
Pemerintah Reformasi Republik Tiongkok didirikan oleh Liang Hongzhi dan lain-lain pada tanggal 28 Maret 1938 dan ditugaskan untuk mengontrol provinsi Jiangsu, Zhejiang dan Anhui serta dua kota, Nanjing dan Shanghai. Kegiatannya dilakukan secara hati-hati, ditentukan dan diawasi oleh "penasihat" yang diberikan oleh Tentara Ekspedisi Tiongkok milik Jepang. Kegagalan Jepang untuk memberikan otoritas yang nyata kepada Pemerintah Reformasi mendiskreditkan negara ini di mata penduduk lokal, dan membuat keberadaannya hanya sebagai alat propaganda terbatas untuk pemerintah Jepang.
Pemerintahan Reformasi Republik Tiongkok
Pemerintah Reformasi bersama dengan Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok, bergabung dalam pemerintahan Wang Jingwei yang berpusat di Nanjing, yaitu Republik Tiongkok-Nanjing pada tanggal 30 Maret 1940.
Time Inc.
Time Inc. adalah anak perusahaan dari raksasa media Time Warner, perusahaan yang dibentuk dari merger antara Time Inc. dan Warner Communications pada tahun 1990. Perusahaan ini menerbitkan 130 majalah, terutama majalah bernama sama, "Time". Majalah-majalah lainnya mencakup "Sports Illustrated", "Fortune", "People", "InStyle", "Life", "GOLF Magazine", "Southern Living", "Essence", "This Old House", "All You", dan "Entertainment Weekly". Perusahaan ini juga memiliki penerbit majalah asal Inggris IPC Media, yang menerbitkan majalah-majalah besar seperti "What's On TV", "NME", "Country Life", "Marie Claire", "Wallpaper*", "InStyle" and "Nuts".
Time Inc.
Time Inc. juga memiliki hak cipta atas LIFE, majalah berita foto terkenal yang telah diterbitkan dalam format-format yang berbeda. Saat ini, Time Inc. memiliki dan menjalankan LIFE.com, situs web yang khusus berisi arsip-arsip dari majalah tersebut.
Time Inc.
Pada tahun 2008, Time Inc. meluncurkan Maghound, layanan keanggotaan majalah berbasis internet yang menampilkan sekitar 300 judul majalah, baik dari Time Inc. maupun perusahaan penerbitan eksternal.
Time Inc.
Pada 19 Januari 2010, Time Inc. mengakuisisi StyleFeeder, sebuah situs mesin belanja pribadi.
Time Inc.
Pada bulan Agustus 2010, Time Inc. mengumumkan bahwa Ann S. Moore, pimpinan dan kepala eksekutif saat itu, akan mengundurkan diri sebagai CEO dan digantikan oleh Jack Griffin, kepala eksekutif Meredith Corporation, penerbit majalah terbesar kedua di Amerika Serikat.
Time Inc.
Pada 6 Maret 2013, Time Warner mengumumkan rencana untuk memisahkan Time Inc. dan menjadikannya perusahaan publik. Ketua/CEO Time Warner Jeff Bewkes menyatakan: “Setelah mengkaji secara menyeluruh, kami percaya bahwa pemisahan ini akan menempatkan posisi yang lebih baik, baik bagi Time Warner dan Time Inc. Pemisahan seluruhnya pada Time Inc. memberikan kejelasan strategis bagi Time Warner Inc., memungkinkan kami fokus lebih menyeluruh pada bisnis jaringan televisi, film, dan produksi TV kami, dan meningkatkan profil pertumbuhan kami. Time Inc. juga akan mendapatkan keuntungan dari fleksibilitas dan fokus menjadi perusahaan publik yang berdiri sendiri dan sekarang akan mampu menarik basis pemegang saham secara lebih alami." Pemisahan Time Inc. akan berlangsung pada akhir 2013.
Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok
Premerintah Sementara Republik Tiongkok ( atau ) adalah pemerintahan sementara Tiongkok yang dilindungi oleh Jepang yang ada dari tahun 1937 hingga 1940 selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua.
Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok
Setelah penaklukan Tiongkok Utara, Markas Umum Kekaisaran Jepang membuat sebuah rezim kolaborator sebagai bagian dari strategi untuk membuat daerah penyangga otonom "(buffer zone)" antara Tiongkok dan Manchukuo yang dikontrol Jepang. Secara nominal, pemerintahan baru ini menguasai Hopei, Shantung, Shansi, Henan dan Kiangsu.
Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok
Pemerintah Sementara Republik Tiongkok diresmikan secara resmi oleh Wáng Kèmǐn, mantan menteri keuangan Kuomintang, pada 14 Desember 1937, dengan ibukotanya di Beijing.
Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok
Kegiatannya dengan hati-hati ditentukan dan diawasi oleh penasehat yang diberikan oleh Tentara Area Tiongkok Utara milik Jepang. Kegagalan Jepang memberikan otoritas yang nyata untuk Pemerintahan Sementara mendiskreditkan pemerintahan ini di mata penduduk lokal, dan membuat keberadaannya hanya menjadi alat propaganda terbatas untuk pemerintah Jepang.
Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok
Pemerintahan Sementara bersama dengan Pemerintahan Reformasi Republik Tiongkok bergabung di dalam Republik Tiongkok-Nanjing yang dipimpin Wang Jingwei dan berpusat di Nanjing pada 30 Maret 1940. Tetapi dalam pratiknya sebenarnya pemerintahan ini tetap hampir independen dengan nama "Komisi Politik Masalah Tiongkok Utara" () sebelum berakhirnya paerang.
Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok
Keamanan untuk Pemerintahan Sementara pada awalnya didapat dari 5,000 anggota kepolisian. Tentara Pemerintah Sementara mulai diorganisasi pada Mei 1938 dengan organisasi akademi militer yang dimiliki Jepang di Tongzhou. Bintara-bintara memulai enam bulan pelatihan pada bulan Februari 1939 dan angkatan bersenjata resmi dibentuk pada bulan September 1939. Pada awalnya Angkatan Darat harus mengisi sebagian besar anggota petugas dan slot bintara diisi dengan mantan perwira Nasionalis sampai petugas yang terlatih bisa mengambil alih.
Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok
Tentara terdiri dari 13.200 orang, yang terdiri delapan resimen infanteri yang masing-masing beranggotakan 1,650 orang. Enam resimen kemudian diorgansasi dalam tiga brigade, dimana satu brigade terdiri atas dua resimen dan diletakkan di bawah komando dari Mayor Jenderal yang merupakan orang Tiongkok dengan penasihat dari Jepang. Selain itu, 400 pria pengawal yang kuat dibentuk untuk melindungi pejabat pemerintah setelah semua pengawal Wang Kemin yang merupakan orang Jepang tewas saat bertugas.
Pemerintahan Nasionalis
Pemerintahan Nasionalis , secara resmi Pemerintahan Nasional Republik Tiongkok () adalah pemerintah Republik Tiongkok antara tahun 1925-1948 yang dipimpin oleh partai Kuomintang. Nama pemerintahan ini berasal dari terjemahan "Kuomintang" yang berarti Partai Nasionalis. Pemerintahan ini berkuasa sampai Pemerintahan Republik Tiongkok dibentuk di bawah Konstitusi Republik Tiongkok yang baru diundangkan.
Setelah pecahnya Revolusi Xinhai pada tanggal 10 Oktober 1911, pemimpin revolusi Sun Yat-sen terpilih menjadi Presiden Sementara dan mendirikan Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok. Untuk memelihara persatuan nasional, Sun menyerahkan kursi kepresidenan kepada orang yang memiliki kekuatan militer, Yuan Shikai, yang membentuk Pemerintahan Beiyang. Setelah usaha gagal untuk menjadikan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok, Yuan meninggal tahun 1916, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang mengakibatkan Tiongkok dibagi menjadi beberapa kelompok panglima perang dan pemerintah saingan. Mereka secara semu dipersatukan pada tahun 1928 oleh pemerintahan yang berbasis di Nanjing pimpinan Generalissimo Chiang Kai-shek, yang setelah Ekspedisi Utara memerintah dengan sistem negara satu-partai di bawah Kuomintang, dan kemudian memperoleh pengakuan internasional sebagai representatif pemerintah Tiongkok yang sah .
Pemerintahan Nasionalis
Sebagai republik tertua di Asia Timur yang masih bertahan, Republik Tiongkok secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1912 di daratan Tiongkok setelah Revolusi Xinhai, yang dimulai dengan Pemberontakan Wuchang pada tanggal 10 Oktober 1911, yang menggantikan Dinasti Qing dan mengakhiri lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok. Otoritas pusat mengalami pasang surut dalam menanggapi warlordisme (1915-1928), Invasi Jepang (1937-1945), dan Perang Saudara Tiongkok (1927-1949), dengan otoritas pusat terkuat terjadi pada masa Dekade Nanjing, ketika Tiongkok berada di bawah kendali Kuomintang dengan sistem negara satu-partai yang otoriter. Pada akhir Perang Dunia II tahun 1945, Kekaisaran Jepang menyerahkan kontrol atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya kepada Pasukan Sekutu, dan Taiwan ditempatkan dalam kontrol administratif Republik Tiongkok. Legitimasi atas transfer kekuasaan ini diperdebatkan dan merupakan aspek lain dari status politik Taiwan yang dipertentangkan.
Pemerintahan Nasionalis
Setelah Perang Dunia II, perang saudara antara Kuomintang yang berkuasa dan Partai Komunis Tiongkok berlanjut kembali, meskipun adanya upaya mediasi oleh Amerika Serikat. Pemerintah Nasionalis mulai merancang Konstitusi Republik Tiongkok di bawah Majelis Nasional, namun diboikot oleh pihak komunis. Dengan berlakunya konstitusi, Pemerintahan Nasionalis dihapus dengan sendirinya dan digantikan oleh Pemerintahan Republik Tiongkok. Meskipun begitu, Kuomintang dikalahkan dalam perang saudara pada tahun 1949 dan memindahkan pemerintahan konstitusional ke Taiwan.
Pemerintahan Nasionalis
Setelah meninggalnya Sun Yat-sen bulan Maret 1925, Chiang Kai-shek menjadi pemimpin KMT. Empat bulan kemudian pada tanggal 1 Juli 1925, Pemerintahan Nasionalis Republik Tiongkok terbentuk di Guangzhou. Tahun berikutnya, Chiang memimpin Ekspedisi Utara di seluruh Tiongkok dengan tujuan untuk mengalahkan para panglima perang ("warlord") dan mempersatukan negara. Chiang menerima bantuan dari Uni Soviet dan Komunis Tiongkok; namun dia segera menyingkirkan penasihat Soviet-nya. Dia yakin, bukannya tanpa alasan, bahwa mereka ingin menyingkirkan KMT (dikenal juga sebagai pihak Nasionalis) dan mengambil alih kekuasaan. Chiang memutuskan untuk menyerang lebih dulu dan membersihkan pihak Komunis, membunuh ribuan dari mereka.
Pemerintahan Nasionalis
Pada saat yang sama, konflik kekerasan lainnya terjadi di selatan Tiongkok di mana pihak Komunis menerjunkan pasukan dalam jumlah yang lebih besar dan membantai para pendukung pihak Nasionalis. Peristiwa ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya Perang Saudara Tiongkok antara pihak Nasionalis dan Komunis. Chiang Kai-shek mendesak pihak Komunis ke pedalaman sebagai upaya untuk menghancurkan mereka, dan memindahkan pusat Pemerintahan Nasionalis ke Nanjing pada tahun 1927. Kelompok kiri dalam KMT yang masih bersekutu dengan pihak Komunis telah membentuk Pemerintahan Nasionalis saingan di Wuhan dua bulan sebelumnya, namun segera bergabung dengan Chiang di Nanjing bulan Agustus 1927. Pada tahun berikutnya, tentara Chiang merebut Beijing setelah menggulingkan Pemerintahan Beiyang dan mempersatukan seluruh negara, paling tidak secara teori, yang menandai dimulainya Dekade Nanjing.
Pemerintahan Nasionalis
Menurut teori "Tiga Tahapan Revolusi" Sun Yat-sen, KMT akan membangun kembali Tiongkok dalam tiga fase : tahap pertama adalah penyatuan militer, yang dicapai melalui Ekspedisi Utara; tahap kedua adalah "pengawasan politik", yang merupakan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh KMT untuk mendidik rakyat tentang hak-hak politik dan sipil mereka, dan tahap ketiga adalah pemerintahan konstitusional. Pada tahun 1928, pihak Nasionalis telah mengambil alih kekuasaan secara militer dan menyatukan Tiongkok kembali, memulai tahap kedua, yakni memaklumkan sebuah konstitusi sementara dan memulai periode yang dinamakan "pengawasan".
Pemerintahan Nasionalis
KMT dikritik karena melembagakan totaliterisme, tetapi mengklaim hal tersebut sebagai upaya untuk membangun masyarakat demokratis modern. Antara lain, dengan mendirikan pada waktu itu Academia Sinica (中央研究院), Bank Sentral Tiongkok, dan lembaga lainnya. Pada tahun 1932, Tiongkok mengirimkan tim untuk pertama kalinya ke Olimpiade. Sejarawan, seperti Edmund Fung, berpendapat bahwa membangun demokrasi di Tiongkok pada waktu itu tidak mungkin. Negara berada dalam kondisi perang dan terpecah antara pihak Komunis dan Nasionalis. Korupsi dalam pemerintahan dan kurangnya pengarahan juga mencegah terjadinya setiap reformasi yang signifikan. Chiang menyadari kurangnya kerja nyata yang dilakukan dalam pemerintahannya dan mengatakan kepada Dewan Negara : "Organisasi kita menjadi semakin buruk...banyak anggota staf hanya duduk berpangku di meja mereka dan menatap langit, yang lain membaca surat kabar, sedang yang lainnya tidur."
Pemerintahan Nasionalis
Pemerintah Nasionalis menyusun rancangan konstitusi pada tanggal 5 Mei 1936. Pembunuhan massal oleh nasionalis menjadi umum dengan jutaan orang tewas. Pembunuhan massal yang terkenal termasuk kematian dari pemaksaan wajib militer tentara dan Teror Putih.
Pemerintahan Nasionalis
Pemerintah Nasionalis menghadapi tantangan baru dengan invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 1931, dengan peperangan kecil terus berlanjut sampai Perang Tiongkok-Jepang Kedua, bagian dari Perang Dunia II, dari tahun 1937 sampai 1945. Pemerintah Republik Tiongkok mundur dari Nanjing ke Chongqing. Pada tahun 1945, setelah perang delapan tahun, Jepang menyerah dan Republik Tiongkok, di bawah nama "Tiongkok", menjadi salah satu negara pendiri PBB. Pemerintah kembali ke Nanjing pada tahun 1946.
Pemerintahan Nasionalis
Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Taiwan diserahkan kepada Sekutu, dengan pasukan Republik Tiongkok menerima penyerahan garnisun Jepang. Pemerintah Republik Tiongkok memproklamasikan "penyerahan kembali" Taiwan kepada Republik Tiongkok dan membentuk pemerintahan provinsi di pulau tersebut. Pemerintahan militer dari Republik Tiongkok diperluas ke Taiwan, yang menyebabkan kerusuhan meluas dan meningkatkan ketegangan antara penduduk lokal Taiwan dan Tiongkok daratan.
Pemerintahan Nasionalis
Penembakan seorang warga sipil pada tanggal 28 Februari 1947 memicu kerusuhan di seluruh pulau, yang secara brutal ditindas dengan kekuatan militer yang sekarang dikenal sebagai Insiden 28 Februari. Perkiraan tertinggi korban berkisar dari 18.000 sampai 30.000 jiwa, terutama kalangan elit Taiwan. Insiden 28 Februari memiliki efek luas pada sejarah Taiwan berikutnya.
Pemerintahan Nasionalis
Dari tahun 1945 sampai 1947, di bawah mediasi Amerika Serikat, khususnya melalui Misi Marshall, pihak Nasionalis dan Komunis sepakat untuk memulai serangkaian pembicaraan damai yang bertujuan membentuk pemerintahan koalisi. Kedua pihak sepakat membuka pembicaraan multipartai untuk reformasi politik pasca-Perang Dunia II melalui Konferensi Konsultatif Politik. Hal ini tercantum dalam Perjanjian Sepuluh Kembar. Perjanjian ini dilaksanakan oleh Pemerintah Nasionalis, yang menyelenggarakan Sidang Konsultatif Politik pertama dari tanggal 10-31 Januari 1946. Perwakilan dari Kuomintang, Partai Komunis Tiongkok, Partai Pemuda Tiongkok, dan Liga Demokrasi Tiongkok , serta delegasi independen, menghadiri konferensi di Chongqing. Namun, tak lama kemudian, kedua pihak gagal mencapai kesepakatan dan perang saudara berlanjut kembali. Dalam konteks permusuhan politik dan militer, Majelis Nasional dipanggil oleh pihak Nasionalis tanpa partisipasi pihak Komunis dan memberlakukan Konstitusi Republik Tiongkok. Konstitusi ini dikritik oleh pihak Komunis, dan menyebabkan pemutusan akhir antara kedua belah pihak. Perang saudara dalam skala penuh berlanjut kembali dari awal tahun 1947.
Pemerintahan Nasionalis
Setelah pemilihan anggota Majelis Nasional, rancangan konstitusi disetujui oleh Majelis Nasional pada tanggal 25 Desember 1946, dimaklumkan oleh pemerintah nasional pada tanggal 1 Januari 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 1947. Konstitusi ini dipandang sebagai tahap ketiga dan terakhir rekonstruksi Tiongkok dari Kuomintang. Chiang Kai-shek juga terpilih sebagai presiden pertama Republik Tiongkok di bawah konstitusi oleh Majelis Nasional pada tahun 1948, dengan Li Zongren terpilih sebagai Wakil Presiden. Pemerintahan Nasionalis dihapuskan pada tanggal 20 Mei 1948, setelah Pemerintahan Republik Tiongkok terbentuk dengan pelantikan presiden Chiang. Pihak Komunis, meskipun diundang ke konvensi penyusunan konstitusi tersebut, setelah ratifikasi, memboikot dan menyatakan bahwa pihaknya bukan saja tidak akan mengakui konstitusi Republik Tiongkok, tetapi juga semua rancangan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Nasionalis akan diabaikan. Zhou Enlai menantang legitimasi Majelis Nasional pada tahun 1947 dengan menuduh KMT memilih anggota Majelis Nasional 10 tahun sebelumnya sehingga tidak merupakan perwakilan legal rakyat Tiongkok.
Pemerintahan Nasionalis
Pemerintahan Nasionalis memerintah di bawah aparat negara dua-partai, di bawah ideologi Dang Guo, yang secara efektif membuatnya menjadi negara satu-partai.
Pemerintahan Nasionalis
Pada bulan Februari 1928, dalam Sidang Paripurna ke-4 dari Kongres Nasional Kuomintang ke-2 yang diadakan di Nanjing meluluskan Reorganisasi Undang-undang Pemerintahan Nasionalis. Undang-undang ini menetapkan bahwa Pemerintahan Nasionalis harus diarahkan dan diatur di bawah Komite Eksekutif Pusat Kuomintang, dengan Komite Pemerintahan Nasionalis yang dipilih oleh Komite Sentral KMT. Di bawah Pemerintahan Nasionalis terdapat tujuh kementerian - Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Transportasi, Kehakiman, Pertanian dan Pertambangan, dan Perdagangan, ditambah lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Kontrol Yuan, dan Akademi Umum.
Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Pemerintahan Nasionalis pada bulan Oktober 1928, pemerintah direorganisasi menjadi lima cabang berbeda atau "Yuan", yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Legislatif, Yuan Yudisial, Yuan Pemeriksaan, serta Yuan Kontrol. Pemimpin Pemerintahan Nasional akan menjadi kepala negara dan komandan dari Tentara Revolusioner Nasional. Chiang Kai-shek diangkat sebagai pemimpin pertama Pemerintahan Nasionalis, posisi yang dipertahankannya sampai tahun 1931. Dalam Undang-Undang Dasar juga ditetapkan bahwa Kuomintang melalui Kongres Nasional dan Komite Eksekutif Pusat-nya, akan menjalankan kekuasaan berdaulat selama periode pengawasan politik, dan Dewan Politik KMT akan membimbing dan mengawasi Pemerintahan Nasionalis dalam pelaksanaan urusan nasional yang penting, dan dewan memiliki kekuasaan untuk menafsirkan atau mengubah undang-undang dasar..