Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Kemudian juga secara umum dapat dikatakan bahwa di dalam kesusasteraan asli Indonesia yaitu peribahasa dan pantun banyak mengandung pandangan atau pemikiran tentang keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Zuber Usman menyatakan bahwa puisi lama merupakan pancaran masyarakat yang memiliki ciri suatu persatuan yang lebih rapat, lebih padu, tidak pecah belah, dan dalam pergaulan sehari-hari anggota masyarakatnya sangat bermurah hat, pandang-memandang.
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Dari kerajaan kuno di Indonesia belum ditemukan suatu sistem yang menunjukkan penyelenggarakan usaha pelayanan sosial. Beberapa peninggalan yang berupa prasasti atau yupa hanya menyebutkan bahwa raja telah memberikan kurban besar-besaran dan hadiah-hadiah untuk kemakmuran negara serta rakyatnya. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang tidak dikenal usaha-usaha yang dijalankan oleh pemerintah dalam bidang sosial. Yang ada hanya berupa inisiatif swasta seperti perawatan anak yatim piatu dan lanjut usia. Meskipun insiatf pihak swasta telah banyak dilakukan akan tetapi usaha pelayanan sosial belum meliputi dan memenuhi segala lapisan penduduk Indonsia. Dari pihak pemerintah Belanda atau Jepang malah banyak memeras penduduk bangsa Indonesia. Misalnya kewajiban rodi (kerja paksa) pada zaman penjajahan Belanda dan romusha pada zaman Jepang.
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pada akhir abad ke 19 banyak reaksi terhadap kekejaman dan penghisapan Belanda atas bangsa Indonesia. Di antarareaksi yang paling keras datang dari Multatuli dalam karya tulisannya "Max Havelaar". Reaksi lain terkembang ke dalam gagasan "Van Deventer" yang mengajukan saran kepada pemerintah Belanda untuk mengadakan perbaikan kehidupan di Indonesia sebagai tindakan balas budi. Gagasan yang dikenal dengan "Etische politiek" ini meliputi tiga bidang usaha yaitu "emigrasie", "educatie", dan "irrigatie" bagi Jawa. Namun dalam perwujudannya tidaklah seperti yang diharapkan, bangsa Indonesia tetap dibatasi oleh penjajah untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik. Hal ini tampak dari tindakan pemerintah Belanda yang melarang atau menganggap liar penyelenggaraan pendidikan yang diusahakan oleh bangsa Indonesia seperti Taman Siswa. Sedangkan usaha transmigrasi dan irigasi diadakan masih tetap berpusat kepada kepentingan pemerintah Belanda.
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Setelah proklamasi kemerdekaan, untuk mewujudkan kegiatan dalam bidang sosial secara nasional dibentuk Kementrian Sosial pada tanggal 19 Agustus 1945 yang didasarkan pada Keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masa perang kemerdekaan antara lain: penanggulangan masalah pengungsian, pemulangan bekas bekas romusha dan heiho, rehalibitasi penderita cacat dan penanggulangan anak-anak yatim piatu serta orang-orang terlantar. Kesadaran umum masyarakat Indonesia untuk menangani masalah sosial pada masa perang kemerdekaan diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yaitu 20 Desember 1948, sehari setelah akasi militer Belanda kedua di di Yogyakarta. Waktu itu masyarakat Indonesia dimana-mana mengumpulkan bahan-bahan pokok dan mengadakan dapur umum.
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Pada tahun 1960-an, usaha-usaha kesejahteraan sosial dituangkan dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Mulai tahun ini dilaksanakan usaha-usaha kemasyarakatan suku-suku terasing dan pengembangan Lembaga Sosial Desa. Usaha pengembangan masyarakat suku terasing ditujukan kepada peningkatan kehidupan suku-suku dipedalaman yang taraf perkembangan sosial budayanya jauh tertinggal dari perkembangan masyarakat Indonesia umumnya. Usaha pelayanan terhadap mereka antara lain berupa pemukiman menetap, penyedian sarana-sarana pembinaan, dan penyuluan serta bimbingan sosial.
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia
= referensi =
Babad Blambangan
Babad Blambangan merupakan karya sastra klasik yang berasal dari daerah Blambangan. Daerah Blambangan merupakan negeri yang dikelilingi oleh laut. Daerah ini di luar batas Gunung Bromo dan Lamajang. Babad merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan bahasa kias yang bermuatan cerita-certia sejarah. Babad Blambangan adalah karya sastra yang berisi data-data sejarah di sekitar Blambangan. Babad blambangan bukan merupakan satu karangan utuh namun kumpulan dari beberapa babad yang ditulis pada tahun yang berbeda-beda. Aksara yang dipakai untuk menulis babad adalah aksara Jawa, Bali, Pegon dan Latin. Babad-babad yang menyusun Babad Blambangan adalah Babad Sembar, Babad Tawang Alun, Babad Mas Sepuh, Babad Bayu dan Babad Notodiningratan.
Babad Blambangan
Babad Sembar ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Bali. Babad Sembar berisi tentang silsilah mengenai raja-raja Kerajaan Blambangan. Babad sembar dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama terdiri dari 10 bait yang mengungkapkan bahwa ada lima-enam angkatan sebelum Tawang Alun. Dalam bagian pertama juga dapat ditemukan bahwa nama Tawang Alun tidak hanya satu. Bagian ini menceritakan bahwa terjadi perpindahan ibu kota kerajaan sampai 3 kali, yaitu mulai dari Tepasana (Lumajang) menuju Puger dan akhirnya berpindah lagi ke wilayah semula. Bagian kedua dari babad ini merupakan kisah mengenai Tawang Alun dan Lanang Dhangiran. Lanang Dhangiran adalah pendiri keluarga bupati Surabaya.
Babad Tawang Alun kira-kira dibuat antara tahun 1832-1841. Babad Tawang Alun ditulis pada zaman Suranegara menjadi bupati Surabaya. Menurut teks babad nenek moyang raja-raja Blambangan adalah pangeran-pangeran Kedhawung abad ke-17. Tawang Alun merupakan putera dari Buyut Somani. Dia mempunyai seorang saudara bernama Menak Sembuyu, namun keduanya tidak hidup rukun.
Babad Bayu ditulis oleh Wiraleksana pada tahun 1826. Wiraleksa adalah seorang pedagang dari Lumajang. Babad Bayu melukiskan segala macam tanda alam yang meramalkan kematian atau kegagalan yang akan menimpa seseorang. Babad bayu juga menceritakan kisah-kisah perempuan yang menangisi kepergian atau kematian suaminya. Kaitan sejarah dengan Blambangan, babad ini menceritakan penaklukan Blambangan dari pihak Madura.
Pengaran Babad Notodiningratan adalah Raden Arya Tumenggung Natadiningrat. Dia adalah bupati Banyuwangi dari tahun 1912 sampai tahun 1919 dan berasal dari Malang. Babad ini termasuk babad modern karena menggunakan data-data sejarah Blambangan yang cukup akurat untuk menulisnya. Babad ini menuliskan tentang sejarah panjang Blambangan yang sebagian sudah ditulis dalam babad-babad sebelumnya.
Peninjauan kembali
Peninjauan kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung), atau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). PK tidak dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa bebas.
Peninjauan kembali
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.
Peninjauan kembali
Konsep yang serupa dengan peninjauan kembali telah ada ketika Indonesia masih berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (1847-1940). Pada masa itu konsep memeriksa kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah "Herziening van Arresten en Vonnissen" dengan lembaga "herziening" sebagai pelaksana proses pemeriksaan. Ketentuan pelaksanaan "herziening" diatur dalam "Het Reglement op de Strafvordering" yang merupakan hukum acara pidana yang berlaku di pengadilan Raad van Justitie (RVJ) pada masa Hindia Belanda.
Peninjauan kembali
Istilah peninjauan kembali dalam perundang-undangan nasional mulai dipakai pada Undang-Undang No 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 15 undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang". Permohonan PK dalam sistem peradilan umum di Indonesia diterima oleh Mahkamah Agung melalui Lembaga Peninjauan Kembali (Lembaga PK). Pada perkembangannya, keberadaan Lembaga PK dalam sistem peradilan di Indonesia mengalami tahap pasang-surut dalam arti kadang aktif kadang tidak. Sekitar tahun 1970-an, Lembaga PK menjadi tidak aktif. Lembaga PK kembali aktif dalam sistem peradilan Indonesia pada tahun 1980-an setelah terkuak kasus peradilan "Sengkon-Karta" yang menghebohkan dunia hukum pidana Indonesia saat itu.
Peninjauan kembali
Kasus Sengkon-Karta adalah kasus pembunuhan seorang penjaga warung kecil beserta istrinya di Desa Bojongsari, Bekasi dengan tersangka Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Sesaat sebelum meninggal diceritakan bahwa penjaga warung berhasil membisikkan nama Sengkon kepada saksi yang membawanya ke rumah sakit. Sengkon dikenal sebagai preman di wilayah tempat kejadian dan selalu bekerja bersama rekannya yang bernama Karta. Setelah kejadian pembunuhan, Sengkon dan Karta ditangkap polisi kemudian menjalani proses hukum. Di pengadilan Sengkon dan Karta masing-masing dihukum 7 dan 12 tahun penjara. Terhadap putusan pengadilan tersebut Sengkon mengajukan banding namun ditolak sedangkan Karta menyatakan menerima. Enam tahun kemudian saat berada di penjara, Sengkon dan Karta bertemu dengan Gunel yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap penjaga warung beserta istrinya di Bekasi. Berbekal pengakuan Gunel, Sengkon dan Karta dengan dibantu pengacara Abert Hasibuan mengajukan permohonan untuk membuka kembali kasusnya kepada Mahkamah Agung. Bukti pengakuan Gunel membuat Prof. Oemar Seno Adji (ketua Mahkamah Agung saat itu) mengupayakan cara untuk membebaskan Sengkon dan Karta karena diyakini tidak bersalah. Pada Akhirnya Sengkon dan Karta dibebaskan dengan upaya hukum peninjauan kembali. Atas kasus Sengkon-Karta, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 mengenai Peninjauan Kembali yang menjadi dasar melakukan upaya hukum luar biasa dalam KUHAP Republik Indonesia saat ini.
Peninjauan kembali
Prinsip ini diatur dalam Pasal 266 ayat 3 KUHAP yang berbunyi "Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula". Mahkamah Agung tidak diperkenankan menjatuhkan putusan yang hukuman pidananya melebihi putusan pengadilan yang diajukan PK. Prinsip ini sesuai dengan tujuan diadakannya Lembaga PK yaitu untuk memenuhi hak pemohon untuk mencari keadilan. Dengan upaya PK, terpidana diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya agar terbebas dari ketidakbenaran penegakan hukum.
Peninjauan kembali
Secara normatif undang-undang mengatur bahwa PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi (pelaksanaan putusan). Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2004 dan Pasal 67 UU MA, objek permohonan upaya hukum PK adalah suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT). Hal ini berarti bahwa saat putusan BHT dijatuhkan, terdakwa telah berubah status hukumnya menjadi terpidana. Putusan pengadilan yang BHT demikian tidak terpengaruh dengan proses PK yang diajukan sehingga tetap dilaksanakan.
Peninjauan kembali
Dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP, dijelaskan bahwa PK terhadap suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali. Pada tahun 2013 Antasari Azhar mengajukan uji materi Pasal 268 ayat 3 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ke MK dilakukan untuk menilai apakah suatu pasal atau undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Antasari yang merupakan terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa dirinya belum mendapat keadilan dengan upaya PK yang pernah ia lakukan. Dalam persidangan uji materi tersebut terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum. Apabila PK dapat dilakukan berkali-kali maka kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan. Yusril Ihza Mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi di MK menerangkan bahwa PK berkali-kali adalah dalam rangka mencari keadilan materil. Pada 6 Maret 2014 MK memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar yakni PK dapat dilakukan berkali-kali. Putusan ini dikritik oleh Mantan Ketua MK Mahfud MD. Mahfud berpendapat bahwa putusan MK terkait PK berkali-kali menimbulkan kepastian hukum seseorang menggantung. Terkait putusan MK tersebut, maka Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang mengatur bahwa PK hanya bisa diajukan satu kali sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 45.
Peninjauan kembali
Pasal 263 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa yang berhak mengajukan PK ialah terpidana atau ahli warisnya. Namun, dalam perkembangan praktik peradilan saat ini terdapat tiga pihak yang dapat mengajukan PK yaitu terpidana, ahli waris, atau kuasa hukum terpidana.
Peninjauan kembali
Terpidana dan ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam mengajukan PK. Hal ini berarti bahwa sekalipun terpidana masih hidup, ahli waris dapat langsung mengajukan PK. Apabila terpidana meninggal dunia pada saat permohonan PK diajukan maka ahli waris berperan menggantikan posisi terpidana dalam mengajukan PK.
Dasar hukum diperbolehkannya PK ialah aturan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP yang tertuang dalam bentuk Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983. Aturan tersebut memperbolehkan terdakwa pada suatu kasus untuk memberi kuasa kepada kuasa hukum (pengacara) dalam upaya mengajukan kasasi. Berdasarkan penggunaan tersebut, Mahkamah Agung secara konsisten menggunakan dasar yang sama untuk diterapkan dalam syarat permohonan upaya hukum PK.
Peninjauan kembali
Suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan upaya hukum PK dengan menyertakan alasan yang jelas.
Peninjauan kembali
Salah satu alasan yang dapat diterima untuk pengajuan PK berdasar undang-undang ialah adanya atau ditemukannya bukti baru (sering disebut "novum") yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Bukti baru ini dapat berupa benda ataupun saksi yang bersifat "menimbulkan dugaan kuat". "Menimbulkan dugaan kuat" yang dimaksud ialah jika seandainya bukti baru tersebut ditemukan saat sidang berlangsung, maka: (1) dapat membuat terpidana dijatuhi putusan bebas atau lepas dari seluruh tuntutan hukum, (2) dapat membuat putusan yang menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, atau (3) dapat membuat hakim menggunakan pasal yang lebih ringan dalam memutus terpidana.
Peninjauan kembali
Sebagai seorang manusia, sangat dimungkinkan hakim dalam membuat putusan pengadilan melakukan kekeliruan. Dalam praktik peradilan, putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat dikoreksi dengan cara banding ke pengadilan tingkat dua (Pengadilan Tinggi) maupun ke tingkat tiga (Mahkamah Agung). Koreksi terhadap putusan dalam sistem peradilan berjenjang tersebut terkadang tetap menghasilkan suatu putusan yang keliru baik dalam hal penerapan pasal maupun pertimbangan hukum. Terhadap putusan-putusan seperti ini upaya hukum PK dapat diajukan.
Peninjauan kembali
Peninjauan kembali diajukan oleh pemohon dalam hal ini terpidana atau ahli waris kepada panitera (petugas administrasi pengadilan) Pengadilan Negeri yang memutus perkara untuk pertama kali. Permintaan pengajuan PK dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari diajukannya PK. Panitera pengadilan yang menerima permintaan PK mencatat permintaan PK tersebut dalam suatu surat keterangan yang disebut Akta Permintaan Peninjauan Kembali. Tidak ada batas waktu dalam pengajuan PK, yang lebih diutamakan ialah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan PK yang diatur UU dan KUHAP.
Peninjauan kembali
Sebelum permohonan PK diserahkan ke Mahkamah Agung, sesuai dengan KUHAP Pengadilan Negeri bertugas untuk memeriksa perkara PK terlebih dahulu. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk membentuk majelis hakim yang akan memeriksa permohonan. Majelis hakim yang dibentuk akan melakukan pemeriksaan terhadap materi PK terdakwa maupun saksi atau barang bukti yang diperlukan. Pemeriksaan pendahuluan di Pengadilan Negeri bersifat resmi dan terbuka untuk umum. Setelah pemeriksaan selesai, majelis hakim akan membuat pendapat terhadap PK yang diajukan. Pendapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pendapat yang turut dilimpahkan bersama berkas PK ke Mahkamah Agung.
Peninjauan kembali
Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memutus permohonan PK. Berita Acara Pendapat dari Pengadilan Negeri yang diperoleh dari pemeriksaan pendahuluan PK tidak selalu menjadi pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara. Pada saat memeriksa permohonan PK, majelis hakim MA terdiri dari minimal tiga orang hakim agung. Putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim agung yang melakukan pemeriksaan permohonan PK. Putusan PK oleh Mahkamah Agung dapat berupa: (1) permintaan dinyatakan tidak dapat diterima, (2) menolak permintaan peninjauan kembali, atau (3) menerima peninjauan kembali.
Peninjauan kembali
Pollycarpus Budihari Priyanto adalah terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bernama Munir. Oleh Pengadilan Negeri Ia divonis 14 tahun penjara. Pada tahapan kasasi Pollycarpus diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Atas putusan tersebut jaksa mengajukan PK kemudian diterima oleh Mahkamah Agung hingga akhirnya Pollycarpus divonis 20 tahun penjara. Putusan PK tersebut merupakan hal yang tidak lazim karena sejatinya PK adalah hak terpidana yang lahir atas permasalahan Sengkon dan Karta bukan hak jaksa.
Peninjauan kembali
Sudjiono Timan adalah mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang menjadi terpidana kasus korupsi senilai Rp 369 Miliar. Dalam kasus tersebut Sudjiono Timan divonis 15 tahun penjara pada tingkat kasasi namun kabur dan menjadi buron. Pada tahun 2013 Mahkamah Agung Membebaskan Timan dari hukuman pidana melalui PK yang diajukan oleh istrinya. Perdebatan timbul di kalangan ahli hukum karena istri (ketika suami masih hidup) bukan merupakan ahli waris sebagaimana syarat atau hak pengajuan PK adalah oleh terpidana atau ahli warisnya.
Pemilihan Kepausan 1061
Pemilihan Kepausan 1061 diadakan pada 30 September 1061 di San Pietro in Vincoli ("Santo Petrus dalam Rantai") di Roma, setelah kematian Paus Nikolas II.
Pemilihan Kepausan 1061
Pada 1061, terdapat enam kardinal-uskup:
Pemilihan Kepausan 1086
Pemilihan Kepausan 24 Mei 1086 berakhir dengan terpilihnya Desiderus, biarawan dari Monte Cassino sebagai pengganti Paus Gregorius VII
Pemilihan Kepausan 1086
Paus Gregorius VII wafat di Salerno pada 25 Mei 1085.
Pemilihan Kepausan 1118
Pemilihan Kepausan 24 Januari 1118 diadakan setelah kematian Paus Paskalis II dan memilih Paus Gelasius II sebagai penggantinya.
H.W. Klewitz, "Reformpapsttum und Kardinalkolleg", Darmstadt 1957
Pemilihan Kepausan 1118
C.G. Fūrst, "Kennen Wir die Wählern Gelsius' II?", w: "Festschrift Karl Pivec. Zum 60. Geburtstag gewidmet von Kollegen", red. Anton Haidacher, Hans Eberhard Mayer, wyd. Sprachwissenschaftliches Institut der Leopold-Franzens-Universität, 1966, s. 69-80
Pemilihan Kepausan 1118
I.S. Robinson, "The Papacy 1073-1198. Continuity and Innovations", Cambridge University Press 1990
Pemilihan Kepausan 1118
R. Hüls, "Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms: 1049-1130", Tybinga 1977
Pemilihan Kepausan 1118
Lista uczestników elekcji w 1118 wg Alfonso Chacón, "Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalium" z 1677 r.
Pemilihan Kepausan 1118
Gelasius II – Vita Operaque
Pemilihan Kepausan 1118
http://www.newadvent.org/cathen/06407a.htm
Pemilihan Kepausan 1119
Pemilihan Kepausan dari 29 Januari sampai 2 Februari 1119 adalah pemilihan kepausan terkecil pada abad ke-12 yang saat ini dianggap sah oleh Gereja Katolik Roma.
Pemilihan Kepausan 1119
Paus Gelasius II wafat di Kluni setelah diusir dari Roma oleh Henry V, Kaisar Romawi Suci, sebagai akibat dari Kontroversi Penobatan. Diyakini hanya dua uskup kardinal, empat pendeta kardinal dan empat diaken kardinal yang berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Pemilihan tersebut mengambil tempat di Biara Kluni di Perancis, walaupun tempat dari Dewan Kardinal masih di Roma. Seorang non-kardinal Guy de Bourgogne, Uskup Agung Vienne, terpilih dengan nama Paus Kallistus II, dan dimahkotai di Vienne pada 9 Februari; Kallistus II berada di Roma pada 3 Juni 1120.
Pemilihan Kepausan 1119
Diyakini sepuluh kardinal menghadiri pemilihan tersebut.
Pemilihan Kepausan 1088
Pemilihan Kepausan 12 Maret 1088, diadakan setelah kematian Paus Viktor III, yang berakhir dengan terpilihnya Kardinal Odon de Lagery yang mengambil nama Urbanus II.
Pemilihan Kepausan 1088
Paus Viktor III wafat pada 16 September 1087, di Montecassino.
Kongres Buruh Seluruh Indonesia
Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) adalah pusat serikat pekerja di Indonesia. Serikat ini memiliki hubungan politik dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Serikat ini merupakan penggabungan dari berbagai federasi nasional dan regional kecil yang telah bekerja bekerja sama selama beberapa tahun di dalam Dewan Serikat Serikat Buruh Indonesia (DBSI). Pada waktu pendiriannya, KBSI merupakan sebuah organisasi besar, mencakup serikat-serikat buruh penting. KBSI didirikan pada 12 Mei 1953 untuk melawan pengaruh serikat pekerja SOBSI yang dikuasai PKI.
Kongres Buruh Seluruh Indonesia
KBSI dibubarkan pada tahun 1960.
Konklaf Kepausan Agustus 1978
Konklaf Kepausan Agustus 1978, konklaf pertama dari dua konklaf yang diadakan pada 1978, diadakan setelah kematian Paus Paulus VI pada 6 Agustus 1978 di Kastil Gandolfo.
Konklaf Kepausan Agustus 1978
Konklaf tersebut berlangsung selama dua hari dari 25 Agustus 1978 sampai 26 Agustus 1978 di Kapel Sistina, Vatikan.
Konklaf Kepausan 1963
Konklaf Kepausan 1963 diadakan setelah kematian Paus Yohanes XXIII pada 3 Juni pada tahun tersebut di Istana Apostolik.
Konklaf Kepausan 1963
Para kardinal memilih Giovanni Battista Montini, yang merupakan Uskup Agung Milan, sebagai paus baru dengan nama "Paulus VI".
Pemilihan Kepausan 1099
Pemilihan Kepausan 13 Agustus 1099 diadakan setelah kematian Paus Urbanus II
Pemilihan Kepausan 1099
Urban II wafat di Roma pada 29 Juli 1099 - dua minggu sebelum para prajurit Perang Salib Pertama memenangkan Yerusalem, namun, kabar tersebut baru tersiar di Roma setelah kematiannya.
Pemilihan Kepausan 1143
Pemilihan Kepausan 1143 diadakan setelah kematian Paus Innosensius II dan berakhir dengan terpilihnya Paus Selestinus II.
Pemilihan Kepausan 1143
Paus Innosensius II wafat pada 24 September 1143, di Roma.
Konklaf Kepausan 1406
Konklaf Kepausan 18 November sampai 30 November 1406, sebuah konklaf kepausan pada masa Skisma Barat, diadakan setelah kematian Paus Innosensius VII. Konklaf tersebut memilih Kardinal Angelo Correr, dengan nama Gregorius XII
Konklaf Kepausan 1406
Paus Innosensius VII wafat pada 6 November 1406.
Konklaf Kepausan 1406
Empat belas kardinal berkumpul di Roma untuk menghadiri konklaf tersebut di Vatikan pada 18 November, dua belas hari setelah kematian Innosensius VII.
Konklaf Kepausan 1404
Konklaf Kepausan 10 Oktober sampai 17 Oktober 1404 – konklaf kepausan pada waktu Skisma Barat, diadakan setelah kematian Paus Bonifasius IX, konklaf tersebut memilih Kardinal Cosimo Gentile Migliorati, dengan nama Innosensius VII.