Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Tiongkok (istilah)
Tiongkok (; Wade-Giles: Chungkuo², bahasa Hokkien: Tiong-kok) adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk
merujuk pada daerah budaya, dan pemukiman turun temurun dari budaya kuno sejak dahulu kala hingga kini, dan merupakan negara di Asia Timur bernama Republik Rakyat Tiongkok. Peradaban Tiongkok adalah salah satu peradaban tertua di dunia, yang terdiri dari sejarah dan budaya beberapa negara yang ada sejak 6 milenia yang lalu. Tiongkok memiliki sistem penulisan yang konsisten sejak dahulu dan masih digunakan hingga kini. Banyak penemuan-penemuan penting bersumber dari peradaban Tiongkok kuno, seperti kertas, kompas, serbuk mesiu, dan materi-materi cetak.
Tiongkok (istilah)
Kata "zhongguo" merupakan nama endonim negara tersebut. Ejaan dalam bahasa Indonesia, "Tiongkok", berasal dari dialek Hokkian ("Tiong-kok"). Dalam bahasa-bahasa lain terdapat pula varian-variannya, misalnya bahasa Jepang: Chūgoku; bahasa Korea: Jungguk/Chungguk; bahasa Vietnam: Trung Quốc; bahasa Tibet: Krung-go; bahasa Uighur: Junggo; bahasa Zhuang: Cunghgoz, dll. (selengkapnya, lihat Nama Tiongkok.)
Tiongkok (istilah)
Pada perang saudara terakhir di Tiongkok, perang ini berakhir dengan jalan buntu dan mengakibatkan adanya dua negara yang memiliki dua nama Tiongkok yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT, ), dan Republik Tiongkok () -- yang lebih umum dikenal sebagai “Taiwan”.
Tiongkok (istilah)
Nama "Tiongkok" dapat memiliki beberapa makna yang penting untuk dibedakan supaya menghindari keambiguan. Sumbernya adalah dari bahasa Hokkian "Tiong Kok" yang bermakna "negara tengah", dan juga merupakan nama endonim dari negara yang menguasai Tiongkok Daratan.
Tiongkok (istilah)
Makna pertama dari kata "Tiongkok" berarti keseluruhan Republik Rakyat Tiongkok, yaitu negara modern yang berdiri tahun 1949 hingga sekarang. Dalam hal ini, "orang Tiongkok" berarti warga negara RRT, seperti tertulis dalam paspor Tiongkok: “国籍／Nationality： 中国/CHINESE”, yang berbeda pengertiannya dengan orang Tionghoa; "seni dan budaya Tiongkok" merujuk pada budaya modern di RRT, yang berbeda dengan seni dan budaya Tionghoa dalam pengertian kebudayaan bangsa Tionghoa secara umum; "masakan Tiongkok" merujuk pada kuliner yang saat ini khas di RRT, alih-alih masakan Tionghoa yang lebih umum.
Tiongkok (istilah)
Dalam pengertian inilah nama Tiongkok digunakan dalam berita-berita modern di Indonesia, misalnya pada tajuk berita Kompas 26 Maret 2014 yang menuliskan "Rakyat Tiongkok Marah". (gambar)
Tiongkok (istilah)
Dalam lingkup definisi ini, Tiongkok mencakup Hong Kong, Makau, dan klaim mereka atas provinsi Taiwan, serta wilayah-wilayah lain yang dipersengketakan.
Tiongkok (istilah)
Arti kedua "Tiongkok" adalah Tiongkok Daratan (, lit. "benua"), yaitu hanya wilayah Tiongkok yang berada di benua Asia. Lingkup definisi ini tidak mencakup Hong Kong, Makau, dan Taiwan (bandingkan dengan istilah Eropa Daratan yang tidak mencakup Britania Raya, Islandia, dan negara-negara non-kontinental lainnya). Dalam hal ini dibedakan antara orang Hong Kong, orang Makau, orang Taiwan, dan orang Tiongkok. Tiga yang pertama dalam pengertian politis di bagian pertama juga disebut sebagai orang Tiongkok, tetapi karena status keistimewaan dan lokasi geografis mereka, maka mereka dapat berpartisipasi dalam ajang-ajang olahraga internasional di bawah bendera masing-masing, oleh karena itu, seorang pemain bulu tangkis Hong Kong dapat berlaga dengan seorang pemain bulu tangkis Tiongkok (Daratan), misalnya yang terjadi dalam pertandingan final tunggal putri 2008 Hong Kong Super Series antara Xie Xingfang (Tiongkok [RRT]) melawan Wang Chen (Hong Kong, Tiongkok) yang dimenangkan oleh Wang Chen. Demikian pula dengan beberapa pertandingan dalam edisi 2007 yang mempertemukan kedua tim. Pemain Hong Kong tentu saja juga adalah pemain Tiongkok (berkewarganegaraan RRT), namun dalam konteks ini dia bukan orang Tiongkok Daratan. (bandingkan dengan pemain sepak bola Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara yang berlaga sebagai negara masing-masing, bukan sebagai entitas politik Britania Raya)
Tiongkok (istilah)
Dalam makna ketiga, kata "Tiongkok" merujuk pada entitas-entitas politik lain yang menguasai Tiongkok Daratan sebelum 1949, terutama sejarah sebelum 1911, ketika Tiongkok Daratan masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan dan dinasti dan diperintah oleh Kaisar-kaisar Tiongkok. Berita-berita surat kabar Hindia Belanda, misalnya menggunakan istilah ini untuk menyebut pemerintahan Dinasti Qing dan Republik Tiongkok mula-mula. Untuk membedakan dengan kedua pengertian di atas, maka biasanya disematkan kata "kuno" (Tiongkok kuno). Hal-hal yang tercakup dalam pengertian ini antara lain wilayah geografis Tiongkok, bangsa Tiongkok, yaitu bangsa yang mendiami wilayah geografis tersebut, dan sejarah Tiongkok, yang membahas sejarah 5.000 tahun sejarah bangsa tersebut, serta tokoh Tiongkok, yang mendaftarkan tokoh-tokoh sepanjang sejarah Tiongkok.
Tiongkok (istilah)
Mungkin kebingungan yang paling besar dalam penggunaan kata "Tiongkok" disebabkan karena pada saat ini ada dua entitas politik yang bernama sama, yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Republik Tiongkok merupakan entitas yang pertama menggunakan nama Tiongkok, sejak 1912-1949, dan merupakan anggota PBB dari tahun 1945 hingga 1971. Berbeda dengan negara-negara lain dengan nama yang sama yang sama-sama berdaulat (mis. Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo, Dominika dan Republik Dominika, Korea Utara dan Selatan, Sudan dan Sudan Selatan, dan beberapa negara bernama Guinea), status kedaulatan Republik Tiongkok dipertentangkan oleh Republik Rakyat Tiongkok (kedua entitas tersebut saling tidak mengakui), dan syarat negara lain dapat menjalin hubungan diplomatik dengan RRT adalah dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (lihat Kebijakan Satu Tiongkok). Oleh sebab itu, sejak 1949 Republik Rakyat Tiongkok secara "de facto" menjadi pemerintah Tiongkok Daratan, sedangkan Republik Tiongkok hanya memerintah di provinsi Taiwan, yang hingga kini masih diklaim RRT, dan sejak 1971 RRT secara "de jure" diakui oleh dunia internasional dengan bergabung ke PBB. Bergabungnya RRT ke PBB juga berarti dikeluarkannya (atau tidak diakuinya lagi) kedaulatan Republik Tiongkok oleh PBB, karena hanya ada satu wakil "Tiongkok" di PBB, yang juga merupakan satu dari 5 anggota Dewan Keamanan PBB, oleh karena itu sejak 1971 istilah "Tiongkok" resmi menunjuk kepada RRT, baik secara "de facto" maupun "de jure".
Tiongkok (istilah)
Dalam praktiknya saat ini terdapat dua negara yang bernama Tiongkok, oleh sebab itu, untuk membedakan keduanya, digunakan nama panjangnya untuk membedakannya. Dalam bahasa Inggris, kependekan nama lengkap kedua negara juga digunakan (PRC untuk "People's Republic of China", dan ROC untuk "Republic of China"), namun biasanya dalam bahasa Indonesia hanya RRT yang disingkat, sedangkan Republik Tiongkok tidak memiliki singkatan. Cara lain untuk membedakannya, biasanya adalah dengan menyebut Republik Tiongkok sebagai Taiwan, karena merekalah yang secara "de facto" menguasai pulau tersebut, atau dengan menyebutkan ibukota masing-masing: Beijing (RRT) dan Taipei (Taiwan).
Tiongkok (istilah)
Karena tekanan diplomasi RRT, maka Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional. Dalam Olimpiade, Taiwan diperbolehkan berpartisipasi asalkan menggunakan nama yang disetujui oleh Tiongkok sebelumnya, yaitu sebagai Tionghoa Taipei, dan diperlakukan sebagai wilayah administratif khusus dari negara Tiongkok (bandingkan dengan Hong Kong, Tiongkok, dan Makau, Tiongkok).
Tiongkok (istilah)
Di pihak lain, pemerintah Republik Tiongkok sendiri masih mengklaim sebagai penguasa secara sah seluruh Tiongkok Daratan, dan belum melepaskan klaim tersebut hingga saat ini, meskipun di bawah tekanan RRT. Ketika organisasi-organisasi internasional menurunkan kedudukan atau bahkan mengeluarkan Taiwan dari keanggotaannya pada tahun 1970-an dan 1980-an, Republik Tiongkok yang dikuasai oleh Kuomintang (KMT) menolak untuk dinamakan "Taiwan, Tiongkok" oleh karena nama tersebut mengimplikasikan Taiwan sebagai bagian dari pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok, oleh karenanya, KMT memilih nama yang dianggap netral, "Tionghoa Taipei" (Hanzi tradisional: 中華臺北; Hanzi Sederhana: 中华台北; Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Táiběi; Tongyong Pinyin: Jhonghua Táiběi; Bahasa Inggris: "Chinese Taipei") yang tidak mengandung kata "Tiongkok" maupun "Taiwan", yang diakui oleh Komite Olimpiade Internasional sejak tahun 1979. (Untuk konsekuensi dari pemakaian istilah ini, lihat Tionghoa Taipei#Konsekuensi)
Tiongkok (istilah)
Ketika PBB merujuk pada Taiwan, PBB selalu menggunakan nama "Taiwan, provinsi Tiongkok" (Bahasa Inggris: "Taiwan, Province of China"). Beberapa program alamat pos berbasis web juga menggunakan label yang sama untuk merujuk pada Taiwan.
Tiongkok (istilah)
Dalam organisasi-organisasi tertentu seperti Organisasi Perdagangan Dunia, nama "Wilayah Bea Cukai Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu" (Bahasa Inggris: "Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu") digunakan. Namun "Tionghoa Taipei" secara tidak resmi juga digunakan. Sebagai anggota pendiri Bank Pembangunan Asia, Taiwan berpartisipasi dalam organisasi tersebut sebagai ""Republic of China"" sampai pada keanggotaan RRT pada tahun 1986; oleh karena tekanan RRT, Bank Pembangunan Asia sekarang menggunakan nama "Taipei, China" untuk merujuk ROC.
Tiongkok (istilah)
Organisasi Gerakan Kepramukaan Dunia adalah salah satu dari sebagian kecil organisasi internasional yang masih merujuk Taiwan sebagai "Tiongkok" dan pramuka dari Taiwan sebagai "Pramuka Tiongkok". Sekutu diplomatik Taiwan, misalnya Vatikan, juga merujuk ROC (Taiwan) sebagai "Tiongkok" pada acara-acara resmi. Sebagai contoh, dalam acara upacara pemakaman Paus Yohanes Paulus II, Presiden Republik Tiongkok Chen Shui-bian menduduki tempat sebagai kepala negara "Tiongkok".
Tiongkok (istilah)
Karena banyaknya makna yang terkandung dalam kata "Tiongkok", maka tidak jarang media massa melakukan kesalahan dalam merujuk pada salah satu makna di atas. Secara umum dapat dibedakan berdasarkan konteks waktunya:
Tiongkok (istilah)
Untuk pembahasan mengenai lokasi geografis yang tidak berkenaan dengan waktu, biasanya cukup dengan menggunakan kata "Tiongkok", misalnya "Tembok Besar Tiongkok", tidak perlu "Tembok Besar Republik Rakyat Tiongkok".
Tiongkok (istilah)
Apabila konteks kalimat menyangkut aspek politik dua entitas di atas, maka perlu digunakan nama lengkap negara tersebut. Tidak cukup disebut "Presiden Tiongkok" saja, tetapi harus disebut jabatan resmi dan nama lengkap negaranya, yaitu Presiden Republik Rakyat Tiongkok (atau Presiden RRT), atau Presiden Republik Tiongkok (atau Presiden Taiwan). Contoh lainnya adalah bendera, pembagian administratif, hubungan diplomatik, dll.
Tiongkok (istilah)
Dari pengertian-pengertian di atas, maka terdapat beberapa poin perbedaan antara istilah "Tiongkok" dan "Tionghoa", yang seringkali rancu penggunaannya dalam bahasa Indonesia, antara lain:
Tiongkok (istilah)
Di Tiongkok, pembedaan istilah ini tidak serta-merta memiliki padanan istilah yang sama, karena dalam sudut pandang bahasa Tionghoa, istilah "Zhonghua" hanya digunakan dalam nama lengkap negara ("Zhonghua Remin Gongheguo"), dan konsep zhonghua minzu (kebangsaan Zhonghua), namun tidak digunakan sebagai adjektiva, seperti dalam bahasa Indonesia.
Tiongkok (istilah)
Dalam bahasa Inggris, walaupun ada perbedaan kata antara nomina "China" dan adjektiva "Chinese", namun tidak ada pembedaan antara adjektiva Tiongkok dan Tionghoa, seperti dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu "Chinese history" (sejarah Tiongkok) dan "Chinese language" (bahasa Tionghoa) menggunakan istilah yang sama. Hal yang senada juga terjadi ketika Indonesia menggunakan istilah "Cina" pada periode waktu 1966 hingga 2014, karena tidak ada pembedaan istilah antara "sejarah Cina" dan "bahasa Cina", oleh sebab itu terjadi kesalahkaprahan bahasa, orang yang tidak memahami perbedaan tersebut dapat menggunakan adjektiva yang salah antara "Tionghoa" dan "Tiongkok", misalnya menyebut "orang Tionghoa" dalam konteks warga negara Tiongkok, "budaya Tiongkok" dalam konteks budaya Tionghoa-Indonesia, "bahasa Tiongkok", suatu istilah yang salah kaprah, dll.
Tiongkok (istilah)
Istilah Tiongkok di Indonesia diperkirakan pertama kali digunakan sekitar awal abad ke-20 dan merupakan transliterasi "Zhong guo" (ejaan lain: "Chung Kuo").
Tiongkok (istilah)
Tahun 1967 pemerintahan Orde Baru pada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dalam salah satu tindakan pertamanya mengeluarkan yang mengubah kata "Tionghoa"-"Tiongkok" menjadi "Cina"
Tiongkok (istilah)
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu pihak yang menyatakan keberatannya atas pemakaian istilah "Cina" di dalam bahasa Indonesia untuk merujuk kepada negara tersebut. Mereka keberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 1967 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto yang dinilai memulihkan istilah yang mengandung konotasi negatif, dan bukan sebaliknya seperti yang digunakan sebagai alasan.
Tiongkok (istilah)
Setelah era Reformasi, maka satu per satu kebijakan rasialis tersebut dicabut. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dicabut dengan namun Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 maupun Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 tidak turut dicabut, hingga tahun 2004 kelompok-kelompok etnis Tionghoa yang beranggapan bahwa istilah Tiongkok/Tionghoa yang seharusnya digunakan masih memperjuangkan dicabutnya surat edaran ini , antara lain Eddy Sadeli, anggota Komisi III DPR RI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tionghoa, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia , dll.
Tiongkok (istilah)
Pada tanggal 12 Maret 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan petisi tersebut, dan menerbitkan , setelah sebelumnya "judicial review" ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak dikabulkan, karena hal tersebut berada di luar kewenangan mereka.
Presiden Indonesia
Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Presiden Indonesia
Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:
Presiden Indonesia
Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
Presiden Indonesia
Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara.
Presiden Indonesia
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.
Presiden Indonesia
Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jika tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.
Presiden Indonesia
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 calon Wapres kepada MPR. Selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Wapres.
Presiden Indonesia
Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, maka partai politik (atau gabungan partai politik) yang pasangan Calon Presiden/Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pilpres sebelumnya, mengusulkan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden kepada MPR.
Presiden Indonesia
Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden Indonesia
Sesuai dengan Pasal 9 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Presiden Indonesia
Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR.
Presiden Indonesia
Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
Presiden Indonesia
Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada Mahkamah Konstitusi RI kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi RI dapat menyatakan membenarkan pendapat DPR atau menyatakan menolak pendapat DPR. dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.
Presiden Indonesia
Gaji pokok dan tunjangan Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden yakni:
Presiden Indonesia
Saat ini gaji pokok Presiden sebesar Rp30,24 juta. Tunjangan jabatan Rp32,50 juta sehingga total gaji yang diterima presiden setiap bulan sebesar Rp62,74 juta.
Tionghoa
Tionghoa atau Tionghwa (ejaan Hokkien dari kata , Romanisasi Min Nan: "Tiong-hôa") atau Huaren (华人) atau Bangsa Tionghoa atau Orang Tionghoa adalah sebutan di Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk menggantikan kata "Cina" yang kini memiliki konotasi negatif. Kata ini juga dapat merujuk kepada orang-orang Tiongkok yang tinggal di luar Republik Rakyat Tiongkok, seperti di Indonesia (Tionghoa-Indonesia), Malaysia (Tionghoa-Malaysia), Singapura, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, dsb.. Dengan demikian, dalam bahasa Indonesia, istilah orang Tionghoa dan orang Tiongkok memiliki perbedaan makna; yang pertama merujuk pada etnis atau suku bangsa, yang kedua merujuk pada kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok. Orang-orang Tiongkok yang pergi merantau umumnya disebut sebagai orang Tionghoa perantauan ("Hoakiao").
Tionghoa
Di Tiongkok sendiri, konsep serupa dikenal dengan nama Huaxia () yang merujuk pada konsep bangsa serta peradaban Tiongkok, yang bersumber dari kesadaran bangsa Han (kelompok etnis mayoritas di Tiongkok Daratan, yang berasal dari Dinasti Han) atas nenek moyang mereka, yang secara kolektif disebut sebagai "Huaxia". Sedangkan istilah Zhonghua sendiri digunakan secara resmi dalam nama negara, baik pada waktu sebelum Perang Dunia II (Republik Tiongkok - Zhonghua minguo) maupun setelah Perang Saudara Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok - Zhonghua remin gongheguo)
Tionghoa
Zhonghua minzu (), kadang-kadang diterjemah sebagai "bangsa Tionghoa" atau ras Tionghoa dalam pengertian modern merujuk kepada semua rakyat di negara Tiongkok tanpa memandang kumpulan etnik. Zhonghua dialihaksarakan menjadi Tionghoa, sedangkan "Minzu" diterjemahkan menjadi "rakyat" atau "kumpulan etnik". Yang disebut orang Tionghoa tidak serta-merta merujuk pada bangsa Han, yang merupakan mayoritas di Tiongkok, tetapi juga 55 suku minoritas lainnya di Tiongkok.
Tionghoa
Istilah "Zhonghua minzu" merupakan suatu istilah politis kunci yang sejarahnya berkaitan erat dengan sejarah negara Tiongkok modern, baik sejarah kebangkitan nasional Tiongkok maupun sejarah perjuangan bangsa Tiongkok.
Tionghoa
Sejak akhir 1980-an, perubahan paling mendasar dalam kewarganegaraan dan kebijakan minoritas di Republik Rakyat Tiongkok adalah perubahan nama dari "rakyat Tiongkok" ( atau zhongguo renmin) menjadi "bangsa Tionghoa" ( zhonghua minzu), yang menandakan perubahan paradigma dari suatu negara komunis dengan berbagai suku bangsa, menjadi suatu negara nasional dengan sebuah identitas tunggal.
Tionghoa
Ketika para penguasa Dinasti Qing mengadopsi model kekaisaran Dinasti Han, dan menganggap negara mereka sebagai "Tiongkok" ("中國", lit. Negara Pusat atau Negara Tengah), namun tokoh-tokoh nasionalis Tiongkok seperti Dr. Sun Yat-sen mendeskripsikan pemerintahan Manchu sebagai "penjajah asing" yang harus diusir keluar, dan merencanakan untuk membangun sebuah negara Tiongkok modern, yang didambakan seperti negara-negara modern lainnya pada saat itu. Setelah keruntuhan dinasti Qing, maka muncullah kontroversi seputar status wilayah yang didominasi oleh etnis minoritas, seperti Tibet dan Mongolia. Walaupun Kaisar Qing terakhir yang turun takhta telah menganugerahkan semua wilayah Qing kepada republik yang baru lahir, namun posisi bangsa Mongol dan Tibet ketika itu adalah hanya setia kepada penguasa monarki Qing, sehingga mereka tidak merasa setia kepada pemerintah republik yang baru menggantikan monarki Qing. Posisi kedua wilayah ini hingga saat ini ditolak oleh Republik Tiongkok maupun Republik Rakyat Tiongkok.
Pada masa awal Republik (1912–27) dan Nasionalis (1928–49), istilah "Zhonghua minzu" pertama kali disebut oleh Liang Qichao, yang pada mulanya hanya merujuk pada bangsa Han. Kemudian istilah tersebut diperluas untuk mencakup empat bangsa mayoritas lainnya: bangsa Man (Manchu), bangsa Menggu (Mongol), bangsa Hui (kelompok etnis beragama Islam di barat laut Tiongkok), dan bangsa Zang (Tibet), yang merupakan pembagian yang dilakukan oleh Dinasti Qing, di bawah konsep Lima Bangsa di Bawah Satu Negara (). Sun Yat-sen kemudian memperluas lagi konsep ini, dia menulis:
Tionghoa
Setelah pendirian Republik Rakyat Tiongkok, konsep "zhonghua minzu" dipengarui oleh kebijakan kewarganegaraan Soviet. Secara resmi RRT menjadi negara kesatuan yang terdiri dari 56 kelompok etnis, dan etnis Han merupakan mayoritas di antaranya (lebih dari 90% dari jumlah penduduk). Konsep "zhonghua minzu" menjadi kategori yang mencakup semua bangsa di dalam batas wilayah negara RRT.
Tionghoa
Di Taiwan, konsep "bangsa Tionghoa" ini juga digunakan oleh Presiden Ma Ying-jeou sebagai konsep pemersatu yang mempersatukan Taiwan dan Tiongkok Daratan, tanpa menggunakan istilah "orang Tiongkok" yang bermakna ambigu.
Tionghoa
Berdasarkan pengertian di atas, seorang etnis Korea dari Tiongkok yang tinggal dan bekerja di Korea, atau seorang etnis Mongolia dari Tiongkok yang tinggal dan bekerja di Mongolia akan dianggap sebagai anggota dari "zhonghua minzu", yang dapat memunculkan masalah identitas orang tersebut (termasuk kesetiaan terhadap negara asal/tempat tinggalnya, batas antara negara dan bangsa, dan kategorisasi modern terhadap negara-negara historis).
Tionghoa
Persoalan apakah etnis Tionghoa yang tinggal di luar Tiongkok dan bukan warganegara Tiongkok juga menjadi bagian dari definisi "zhonghua minzu" tergantung pada konteksnya. Seringkali, orang-orang Tionghoa di Indonesia, Malaysia dan Singapura membuat garis yang jelas antara menjadi warganegara Tiongkok dan menjadi orang Tionghoa, sehingga tidak memunculkan salah tafsir maupun pertanyaan tentang negara kewarganegaraan mereka.