Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kabupaten Karimun
Pada Tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, sejak saat itu banyak rakyat Malaka yang tinggal berpencar di pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau termasuk di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Buru dan sekitarnya. Sejak kejatuhan Malaka dan digantikan perannya oleh Kerajaan Johor, Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah I (1518-1521) hingga Sultan Ala Jala Abdul Jalil Ri'ayat Syah (1559-1591).
Kabupaten Karimun
Kabupaten Karimun terdiri dari 12 Kecamatan:
Kabupaten Karimun
Bank /Lembaga Keuangan yang beroperasi di kabupaten ini antara lain:
Kabupaten Natuna
Kabupaten Natuna, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, di selatan berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Jambi, di bagian barat dengan Singapura, Malaysia, Riau dan di bagian timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 1. 400.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680.000. barel.
Hewan khas Natuna adalah kekah.
Kabupaten Natuna
Sejarah Kabupaten Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau, karena sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Natuna merupakan bahagian dan Wilayah Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1999, dengan dilantiknya Bupati Natuna Drs. H. Andi Rivai Siregar oleh Menteri Dalam Negeri ad interm Jenderal TNI Faisal Tanjung di Jakarta.
Kabupaten Natuna
Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri ke dalam Wilayah Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanaan sebagai berikut:
Kabupaten Natuna
Kewedanaan Pulau Tujuh yang membawahi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur beserta kewedanaan laiannya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965. Berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.
Kabupaten Natuna
Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.
Kabupaten Natuna
Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Pal Matak, Subi, Bunguran Utara dan Pulau Laut dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53.
Kabupaten Natuna
Hingga tahun 2007 ini Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75.
Kabupaten Natuna
Pada Tahun 2008 kabupaten Natuna melakukan pemekaran dengan dibentuk Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga kecamatan menjadi 12 Kecamatan. Lalu hingga tahun 2015 menjadi 70 Desa dan 6 Kelurahan. Dan akan ada 3 Kecamatan pemekaran sehinggan menjadi 16 Kecamatan
Kabupaten Natuna
Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Ketinggian wilayah antara kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter.
Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus.
Kabupaten Natuna
Iklim di Kabupaten Natuna adalah tropis basah dengan suhu rata-rata 26 °C dan sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Kelembaban udaranya berkisar antara 60% dan 85%. Sedangkan, curah hujannya rata-rata 2.530 mm dengan jumlah hari hujan 110 pertahun. Bulan-bulan yang basah terjadi pada bulan Oktober-Desember dengan kecepatan angin rata-rata 276 km perhari ["sic"]. Sedangkan, penyinaran mataharinya rata-rata 53%. Cuacanya sering tidak menentu. Hujan disertai angin kencang, badai yang bergemuruh, dan gelombang yang mencapai ketinggian lebih dari tiga meter acapkali terjadi secara tiba-tiba.
Kabupaten Natuna
Berdasarkan arah angin, masyarakat setempat mengenal adanya 4 musim, yakni: Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Musim Utara ditandai oleh angin yang berhembus dari arah timur. Musim ini berjalan selama 4 bulan (November—Februari). Pada musim ini angin berhembus sangat kencang (kecepatannya mencapai 15–30 knots), sehingga laut bergelombang sepanjang siang dan malam dengan ketinggian 1--3 meter. Masyarakat setempat menggambarkan laut yang penuh dengan gelombang itu bagaikan “wajah limau purut busuk”. Angin yang bertiup pada musim ini tampaknya tidak hanya membuat laut menjadi ganas, tetapi juga membuat rusaknya pepohonan. Batang pohon kelapa menjadi condong ke arah selatan. Kemudian, dedaunan menjadi berbelah-belah. Malahan, daun pohon karet berguguran, sehingga tampaknya menjadi gersang. Musim yang cukup menakutkan ini oleh mereka disebut juga sebagai “Musim kelambu sebelah tersingkap”, karena musim tersebut disertai dengan hujan sepanjang siang dan malam, sehingga mereka lebih memilih berbaring dengan kelambu yang tersingkap sebelah. Oleh karena itu, Ibrahim (1997) mengatakan bahwa pada musim utara warga masyarakat Natuna betul-betul mengalami kesulitan untuk melakukan pekerjaannya. Untuk itu, jauh-jauh hari mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapinya, seperti: kayu bakar, beras, lauk-pauk (ikan asin), dan keperluan dapur lainnya.
Kabupaten Natuna
Musim Timur ditandai oleh angin yang berhembus dari arah timur. Musim ini juga berjalan selama 4 bulan (Maret—Juni). Kecepatan anginnya rata-rata hanya 12 knots. Hujan yang lebat jarang terjadi. Adakalanya hujan disertai dengan panas. Matahari agak bebas menyinari laut dan daratan, sehingga panasnya cukup menyengat. Panas yang demikian, oleh masyarakat setempat disebut sebagai ngek-ngek atau lak-lak (rasanya tidak menentu). Namun demikian, laut masih tampak bergelombang sehingga agak sulit untuk mendapatkan ikan.
Kabupaten Natuna
Musim Selatan ditandai oleh angin yang berhembus dari arah selatan. Musim yang berlangsung selama 2 bulan (Juli—Agustus) ini kecepatan anginnya rata-rata 8--20 knots. Pada musim ini matahari dapat bersinar bebas sehingga panasnya sangat menyengat. Keadaan yang demikian oleh masyarakat setempat diibaratkan sebagai “uap neraka”. Keadaan laut masih tetap bergelombang, bahkan adakalanya dapat mencapai lebih dari 3 meter.
Kabupaten Natuna
Musim Barat yang ditandai oleh angin yang berhembus dari arah barat juga berlangsung selama 2 bulan (September—Oktober). Ciri dari musim ini adalah antara panas dan hujan saling berganti. Oleh karena itu, permukaan laut adakalanya bagaikan “air dalam talam” (tenang dan teduh), tetapi adakalanya menakutkan karena gelombangnya dapat mencapai 3 meter lebih. Celakanya, gelombang tersebut sering terjadi secara tiba-tiba sehingga tidak memberi kesempatan bagi para nelayan untuk menepikan perahunya.
Kabupaten Natuna
Penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2010 berjumlah 69.003 jiwa, yang terdiri dari 35.741 jiwa penduduk laki-laki dan 33.262 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan Serasan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni 124,10 jiwa per km2, diikuti oleh Kecamatan Midai 123,97 jiwa per km2.
Kabupaten Natuna
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2015, persentase agama penduduk Kabupaten Natuna adalah Islam 96.47%, Kristen Protestan 1.56%, Buddha 1.38%, Katolik 0.43%, Konghucu 0.12% dan Hindu 0.02%.
Kabupaten Natuna
Selain letaknya yang strategis kawasan Pulau Natuna dan sekitarnya pada hakikatnya dikaruniai serangkaian potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara memadai atau ada yang belum sama sekali, yaitu:
Kota Batam
Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2015, jumlah penduduk Batam mencapai 1.037.187 jiwa.
Kota Batam
Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama "BP Batam"), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat.
Kota Batam
Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu.
Kota Batam
Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam. Kini menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam).Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendudukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam (BP Batam).
Kota Batam
Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP Batam).
Kota Batam
Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km², sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km². Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 sampai 34 derajat celsius. Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah sehingga untuk dijadikan lahan pertanian hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim.
Kota Batam
Batas-batas Kota Batam:
Kota Batam
Kota Batam memiliki dua macam pemerintahan yaitu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan.
Kota Batam
Peran pemerintah Kota Batam mengurus segala administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maupun Sumber Daya Manusia. Pada tanggal 5 Januari 2011, diselenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batam. Melalui proses yang tertib dan aman terpilih dan ditetapkan Ahmad Dahlan dan Muhammad Rudi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2011–2016. Saat ini Wali Kota Batam dijabat oleh Muhammad Rudi untuk periode 2016–2021, didampingi oleh Amsakar Ahmad sebagai Wakil Wali Kota Batam.
Kota Batam
Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang sering disingkat "BP Batam" adalah badan pemerintahan yang berada di bawah pimpinan Dewan Kawasan (DK) Batam Pemerintah Pusat, yang diketuai Darmin Nasution, Menko Perekonomian. BP Batam berperan dalam tata kelola lahan dan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Batam.
Kota Batam
DPRD Kota Batam hasil Pemilu 2014 tersusun dari 11 partai politik, dengan perincian sebagai berikut:
Kota Batam
Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan dan 74 kelurahan:Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Suku yang dominan antara lain Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, dan Tionghoa. Dengan berpayungkan Budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Batam menjadi kondusif dalam menggerakan kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat. Hingga April 2012, Batam telah berpenduduk 1.153.860 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga April 2012 memiliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata lebih dari 8 persen per tahun.
Kota Batam
Islam adalah agama mayoritas di Kota Batam, dengan jumlah penganut sebanyak 71.14% dari 1.037.187 jiwa penduduk kota (2015). Diikuti oleh penganut Kristen Protestan (18.51%), Budha (6.81%), Katolik 3.32%, Hindu 0.08%, Konghucu 0.12%. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota, berdekatan dengan alun-alun, kantor wali kota dan kantor DPRD menjadi simbol masyarakat Batam yang agamis. Agama Kristen Protestan dan Katolik banyak dianut oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari Suku Batak, Ambon , Minahasa, Flores dan Tionghoa. Agama Buddha kebanyakan dianut oleh warga Tionghoa. Batam memiliki Vihara yang konon terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Duta Maitreya.
Kota Batam
Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti Bahasa Melayu, Bahasa Minang, Bahasa Batak,dan Bahasa Jawa serta berbagai dialek etnis Tionghoa. Hal demikian terjadi karena Batam adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu.
Kota Batam
Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan nadi perekonomian kota batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
Kota Batam
Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batam serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam, hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus(KEK). Dengan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kota Batam
Pada tahun 2010, Kota Batam menggelar tahun kunjungan wisata bertajuk "Visit Batam 2010 – Experience it". Didukung oleh fasilitas hotel dan resort berstandar internasional serta aneka kegiatan wisata yang disusun dalam Kalender Kegiatan Kepariwisataan Kota Batam, diharapkan dapat menjamin kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam.
Kota Batam
Industri di Batam terbagi menjadi industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logam dan lainnya. Sedangkan industri ringan meliputi industri manufacturing, industri elektronika, industri garment, industri plastik dan lainnya. Selain itu, Batam juga dikenal memiliki produksi galangan kapal terbesar di Indonesia.
Kota Batam
Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia ("Indonesia Free Trade Zone") merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh BP Batam (Badan Pengusahaan Batam) menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Hal ini membuat barang elektronik di Kota Batam atau kendaraan dibebaskan dari PPN, dan menyebabkan barang elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan Pajak Tambahan, serta mobil yang saat dibeli tidak dibayar PPN-nya, tidak bisa dibawa keluar Batam, sebelum membayar PPN 10%.
Kota Batam
Ada banyak sekolah negeri dan swasta mulai dari tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)/PG ("Play Group"), TK (Taman Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
Kota Batam
Di Kota Batam terdapat jalan raya yang menghubungkan antar kawasan di Pulau Batam yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota.
Kota Batam
Angkutan menggunakan Taksi, bus kota, selain itu dengan biaya yang relatif murah menggunakan Angkutan Kota dan Ojek.
Kota Batam
Sistem "bus rapid transit" (BRT) di Kota Batam atau yang dikenal dengan "TransBatam" mulai dioperasikan sejak tahun 2005. Sistem ini menjadi sistem BRT kedua di Indonesia setelah TransJakarta. Bus Trans Batam beroperasi dari pukul 05.30 hingga 19.00 WIB. Saat ini, Trans Batam melayani 6 koridor rute, yakni Batam Centre-Sekupang, Batam Centre-Batu Aji, Sekupang-Batu Aji, Batam Centre-Batu Aji, Batam Centre-Tanjung Piayu, Punggur-Jodoh, dan Sekupang-Jodoh. Harga tiket Trans Batam adalah Rp. 2.000,- untuk pelajar, dan Rp. 4.000,- untuk umum.
Kota Batam
Pelabuhan logistik dan pelabuhan penumpang yang mempercepat akses pertumbuhan ekonomi di batam dan memudahkan akses dari dan ke domestik dan internasional.
Kota Batam
Melalui jalur udara, Batam dapat dicapai melalui Bandar Udara Internasional Hang Nadim yang melayani rute domestik dan internasional.
Kota Batam
Bandar Udara Hang Nadim memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia dan salah satu yang terpanjang di Asia Tenggara, yaitu 4.025 meter dan berstatus Internasional menjadikan Bandar Udara Hang Nadim Batam terbesar di Kepulauan Riau, dan kedua terbesar di Sumatera setelah Bandar Udara Internasional Kuala Namu Medan. Hang Nadim melayani rute penerbangan domestik di seluruh bandara di Kepri (Bandara Dabo, Bandara Raja Haji Fisabilillah, dan Bandara Ranai) juga melayani penerbangan domestik ke seluruh Indonesia seperti Aceh, Kualanamu, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Bengkulu, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Pangkalpinang, Silangit, Tanjung Pandan maupun penerbangan internasional seperti Jeddah, Madinah dan Subang.
Kota Batam
Perkembangan Telekomunikasi di Batam terbilang cukup pesat. Berikut ini adalah beberapa media yang berada di Batam.
Kota Batam
Kota Batam juga memiliki beberapa terdiri dari 66 stasiun radio seperti:
Kota Batam juga memiliki beberapa terdiri dari 30 stasiun televisi (12 siaran nasional, 4 siaran lokal, dan 14 siaran internasional) seperti:
Kota-kota yang menjadi mitra kerja sama (kota kembar) dari kota Batam adalah:
Sri Baduga Maharaja
Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi (Sunda: atau ) (Ratu Jayadewata) putra Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana lahir 1401 M di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan, yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun (1482-1521). Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya.
Sri Baduga Maharaja
Dalam prasasti Batutulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewataprana. Yang kedua ketika ia menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uwanya, Prabu Susuktunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Kerajaan Sunda - Kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah "sepi" selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada Pindahnya Ratu Pajajaran.
Sri Baduga Maharaja
Di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam "Kropak 630" sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastu Kancana (kakeknya) alias Prabu Wangi (menurut pandangan para pujangga Sunda). Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi, ia menulis:
Sri Baduga Maharaja
Nama Siliwangi adalah berasal dari kata "Silih" dan "Wawangi", artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara II/2 mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut (artinya saja):
Sri Baduga Maharaja
Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan fakta sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajagi. Pangeran Wangsakerta, penanggung jawab penyusunan Sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya ("silih"nya) bukan Sri Baduga melainkan Niskala Wastu Kancana (kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabu Wangisutah).
Sri Baduga Maharaja
Orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putera Wastu Kancana (Prabu Anggalarang). Tetapi dalam Carita Parahiyangan disebutkan bahwa Mahaprabu Niskala Wastu Kancana itu adalah ""seuweu"" Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala (ayah Sri Baduga) dilewat? Ini disebabkan Prabu Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini tokoh Sri Baduga memang penerus "langsung" dari Wastu Kancana. Menurut Pustaka Rajyarajya I Bhumi Nusantara II/4, ayah dan mertua Sri Baduga (Dewa Niskala dan Susuktunggal) hanya bergelar "Prabu", sedangkan Jayadewata bergelar Maharaja (sama seperti kakeknya Niskala Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda-Galuh).
Sri Baduga Maharaja
Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutaarga (1965), Sri Baduga itu dianggap sebagai "silih" (pengganti) Prabu Wangi Wastu Kancana (oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabu Wangisutah). "Silih" dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babad yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putera Mahaprabu Niskala Wastu Kancana.