Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Partai Komunis Indonesia
Pada tanggal 2 Oktober basis di Halim berhasil ditangkap oleh pihak tentara. Harian Rakyat mengambil isu pada sebuah artikel yang berisi untuk mendukung kudeta G30S, tetapi spekulasi kemudian bangkit mengenai apakah itu benar-benar mewakili pendapat dari PKI. Sebaliknya pernyataan resmi PKI pada saat itu adalah bahwa upaya G30S merupakan urusan internal di dalam angkatan bersenjata mereka. Pada tanggal 6 Oktober kabinet Sukarno mengadakan pertemuan pertama sejak 30 September. Menteri PKI hadir. Sebuah resolusi mengecam G30S disahkan. Njoto ditangkap langsung setelah pertemuan itu.
Partai Komunis Indonesia
Presiden Soekarno berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang bertindak di luar kontrol dan terpancing oleh inisiasi Barat, dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama Angkatan Darat pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir. Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telah menambahkan dramatisasi terhadap kekejaman, melebihi peristiwa sesungguhnya ("in factum"). Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan efek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula. Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia.
Partai Komunis Indonesia
Manifestasi besar diadakan di Jakarta dua hari kemudian, menuntut pelarangan PKI. Kantor utama milik PKI dibakar. Pada tanggal 13 Oktober organisasi Islam Ansor mengadakan aksi unjuk rasa anti-PKI di seluruh Jawa. Pada tanggal 18 Oktober sekitar seratus PKI dibunuh oleh pihak Ansor. Pemusnahan secara sistematis untuk partai telah dimulai.
Partai Komunis Indonesia
Antara 300.000 sampai satu juta orang Indonesia dibunuh dalam pembunuhan massal yang digelar.  Para korban termasuk juga non-komunis yang dibunuh karena kesalahan identitas atau "kesalahan oleh asosiasi". Namun, kurangnya informasi menjadi tidak mungkin untuk menentukan angka pasti dari jumlah korban yang dibunuh. Banyak para peneliti hari ini menjelaskan korban yang dibunuh antara 200.000 sampai 500.000 orang. Sebuah studi dari CIA tentang peristiwa di Indonesia ini menilai bahwa ""Dalam hal jumlah korban pembantaian oleh anti-PKI, Indonesia masuk dalam salah satu peringkat pembunuhan massal terburuk pada abad ke-20 ..."".
Partai Komunis Indonesia
"Time" menyajikan berita berikut pada tanggal 17 Desember 1966: 
Komunis, simpatisan merah dan keluarga mereka dibantai yang mencapai ribuan. Unit tentara dilaporkan telah mengeksekusi ribuan komunis setelah diinterogasi di penjara-penjara terpencil. Berbekal pisau berbilah lebar yang disebut parang, kelompok Muslim merayap di malam hari ke rumah-rumah komunis, membunuh seluruh keluarga dan mengubur mayat mereka di kuburan dangkal.
Partai Komunis Indonesia
Kampanye pembunuhan ini sangatlah kejam di beberapa daerah pedesaan di Jawa Timur, para milisi Islam menancapkan kepala korban pada tiang dan mereka mengarak melalui desa-desa. Pembunuhan telah ada pada skala tinggi sehingga pembuangan mayat menciptakan masalah sanitasi yang serius di Jawa Timur dan Sumatera Utara di mana udara lembab penuh bau busuk daging. Pengunjung dari daerah tersebut mengatakan sungai kecil dan besar yang telah benar-benar tersumbat dengan mayat tubuh.
Meskipun motif pembunuhan tampaknya bernuansa politik, beberapa ahli berpendapat bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh keadaan panik dan ketidakpastian politik. Bagian dari kekuatan anti-komunis yang bertanggung jawab atas pembantaian terdiri dari para pelaku tindak kriminal seperti para preman, yang telah diberi izin untuk terlibat dalam tindakan yang tidak masuk akal berupa kekerasan. Motif lain yang terjadi juga telah dieksplorasi.
Partai Komunis Indonesia
Di tingkat internasional, Kantor Berita RRT (Republik Rakyat Tiongkok), Xinhua, memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI.
Partai Komunis Indonesia
Di antara daerah-daerah yang terkena dampak terburuk adalah pulau Bali, di mana PKI telah berkembang pesat sebelum tindakan kerasasan tersebut. Pada tanggal 11 November bentrokan meletus antara PKI dan PNI, yang berakhir dengan pembantaian terhadap anggota dan simpatisan yang dituduh PKI. Jika banyak dari pogrom anti-PKI di seluruh daerah lain itu dilakukan oleh organisasi-organisasi politik Islam, pembunuhan di Bali dilakukan atas nama Hindu. Bali berdiri sebagai satu-satunya tempat di Indonesia di mana tentara lokal dalam beberapa cara intervensi cenderung mengurangi praktik pembantaian tersebut.
Partai Komunis Indonesia
Pada tanggal 22 November, Aidit ditangkap dan dibunuh.
Partai Komunis Indonesia
Pada bulan Desember militer menyatakan bahwa Aceh telah dibersihkan dari komunis. Bersamaan, khusus Pengadilan Militer yang dibentuk untuk mengadili dan memenjarakan para anggota PKI. Pada 12 Maret, partai PKI secara resmi dilarang oleh Suharto, dan serikat buruh pro-PKI SOBSI dilarang pada bulan April.
Partai Komunis Indonesia
Penjara-penjara di Jakarta begitu penuh, hampir seluruh penjara digunakan untuk menahan anggota PKI. Banyak tahanan politik ditahan tanpa dasar yang jelas. Sejak saat itu, identitas banga Indonesia berubah total sesudah 1965. Semangat anti-kolonialisme hilang dan anti-komunisme menjadi dasar identitas bangsa. Kebencian terhadap sesama orang Indonesia menjadi basis untuk menentukan siapa warganegara yang jahat dan baik.
Partai Komunis Indonesia
Beberapa peristiwa yang menggemparkan itu dituangkan dalam novel fiksi populer dan difilmkan dengan judul yang sama yaitu "The Year of Living Dangerously" (1982).
Partai Komunis Indonesia
Meskipun mendapat perlawanan secara sporadis, PKI berdiri dengan lumpuh setelah pembunuhan 1965-1966. Sebagai hasil dari pembunuhan massal ini, kepemimpinan partai lumpuh di semua tingkat, meninggalkan banyak mantan pendukung dan kekecewaan simpatisan, tanpa pemimpin lagi, dan tidak terorganisir. Pada bulan September 1966, sisa-sisa partai politbiro mengeluarkan pernyataan kritik diri, mengkritik kerja sama sebelumnya dengan rezim Sukarno. Setelah pembunuhan Aidit dan Njoto, Sudisman, pemimpin PKI di tingkat keempat sebelum Oktober 1963, mengambil alih kepemimpinan partai. Dia berusaha untuk membangun kembali partai atas dasar saling keterkaitan tiga kelompok anggota, namun hanya berdampak sedikit kemajuan sebelum akhirnya ia ditangkap pada Desember 1966 . Pada tahun 1967 ia dijatuhi hukuman mati.
Partai Komunis Indonesia
Beberapa kader PKI telah mengungsi di sebuah wilayah terpencil di selatan Blitar, Jawa Timur menyusul tindakan kekerasan terhadap partai. Di antara para pemimpin yang hadir di Blitar adalah anggota Politbiro Rewang, teoretikus partai Oloan Hutapea, dan pemimpin Jawa Timur Ruslan Widjajasastra. Blitar merupakan daerah tertinggal dengan PKI yang memiliki dukungan kuat di kalangan kaum tani. Pihak militer tidak menyadari bahwa PKI telah mampu mengkonsolidasikan dirinya di sana. Para pemimpin PKI ini bergabung dengan Letkol Pratomo, mantan komandan Distrik Militer Pandeglang di Jawa Barat, yang membantu memberikan pelatihan militer untuk Komunis lokal di Blitar. Namun pada Maret 1968 kekerasan meletus di Blitar, petani lokal menyerang para pemimpin dan kader Nahdatul Ulama, sebagai balasan atas Nahdatul Ulama yang telah memainkan peran dalam penganiayaan antikomunis. Sekitar 60 kader NU tewas. Namun ilmuwan politik Australia Harold Crouch berpendapat bahwa itu tidak mungkin bahwa pembunuhan kader NU di Blitar telah dilakukan atas perintah dari para pemimpin PKI di Blitar. Militer menyadari daerah kantong PKI di Blitar tersebut dan menghancurkannya pada pertengahan tahun 1968.
Partai Komunis Indonesia
Beberapa kader partai yang sementara di luar Indonesia pada saat peristiwa 30 September. Terutama delegasi yang cukup besar melakukan perjalanan ke Republik Rakyat Tiongkok untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Revolusi Cina. Sedangkan yang lainnya telah meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan studi di Eropa Timur. Dalam pengasingan, aparatur partai terus berfungsi. Bagaimanapun, sebagian besar dari mereka terisolasi dari perkembangan politik di dalam Indonesia. Di Jawa, beberapa desa yang dikenal sebagai tempat perlindungan bagi anggota atau simpatisan yang telah diidentifikasi oleh pihak berwenang, dan dilindungi di bawah pengawasan secara hati-hati untuk waktu yang cukup.
Partai Komunis Indonesia
Sampai tahun 2004, mantan anggota PKI masih dilarang dan masuk daftar hitam dari banyak pekerjaan termasuk apabila ingin bekerja di pemerintahan, sebagaimana kebijakan rezim Soeharto yang telah dijalankan sejak pembersihan PKI tahun 1965. Selama masa presiden Abdurrahman Wahid, ia mengundang mantan buangan PKI untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1999, dan mengusulkan menghilangkan pembatasan diskusi terbuka atas ideologi komunis. Dalam berdebat untuk penghapusan larangan itu, Wahid mengutip dari UUD 1945 Indonesia, yang tidak melarang atau bahkan secara khusus menyebutkan komunisme. Usulan Wahid itu ditentang oleh beberapa kelompok masyarakat Indonesia, khususnya kelompok Islam konservatif. Dalam sebuah protes pada April 2000, sebuah kelompok yang disebut Front Islam Indonesia berjumlah sepuluh ribu orang datang ke Jakarta terkait usulan Wahid. Tentara tidak segera menolak proposal tersebut, namun menjanjikan "studi komprehensif dan teliti" terhadap ide tersebut.
Partai Komunis Indonesia
Presiden Joko Widodo berencana akan meminta maaf kepada keluarga korban PKI yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa pembangunan Orde Baru, namun kabar itu dibantah langsung oleh presiden. Menurut Menkopolhukam Luhut Panjaitan upaya-upaya untuk rekonsiliasi pelanggaran HAM masa lampau diakui sedang dilakukan dan terus mencari format yang tepat. Sedangkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang tengah mengupayakan langkah non yudisial atau rekonsiliasi yang berujung pada ungkapan penyesalan negara terhadap peristiwa itu dengan tetap menolak permintaan maaf oleh Presiden.
Partai Komunis Indonesia
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengharapkan presiden dapat mengambil inisiatif untuk meminta maaf atau menyatakan penyesalan kepada korban pelanggaran HAM pasca 1965 mengingat dampaknya begitu besar berkelanjutan ke anak, saudara dan keturunan terkait. Dengan tidak berdirinya proses peradilan pada peristiwa 1965, tidak semua korban baik yang sudah dibunuh, dibuang ke pulau pengasingan maupun dipenjara terlibat langsung dengan PKI.
Beberapa ormas dan elemen agama menolak wacana permintaan maaf tersebut dan menggelar aksi unjuk rasa. Menhan Ryamizard Ryacudu menolak permintaan maaf terhadap PKI dengan alasan PKI yang melakukan pembunuhan terhadap 7 jenderal. Permintaan maaf terhadap PKI juga ditolak oleh KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo.
Penolakan permintaan maaf terhadap PKI juga datang dari budayawan Taufiq Ismail karena menurutnya PKI telah 3 kali memberontak yaitu tahun 1927, 1948 dan 1965.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kopkamtib adalah organisasi pusat yang langsung berada di bawah komando Presiden RI pada saat itu, Jend. Soeharto dan didirikan pada tanggal 10 Oktober 1965. Di bawah organisasi ini terdapat serangkaian organisasi militer atau non-militer yang melaksanakan tugas dan program Kopkamtib.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Kopkamtib dibentuk oleh Presiden Sukarno pada tanggal 10 Oktober 1965 untuk meredakan kemarahan Suharto karena bukan dia yang ditunjuk sebagai Care taker Men Pangad menggantikan almarhum A.Yani, melainkan yang diangkat sebagai Care taker Men. Pangad
Pranoto Reksasamodro sebagai sarana pemerintah Indonesia yang bertujuan memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban akibat adanya konflik horizontal antara golongan agama dan nasionalis di satu pihak, melawan golongan komunis yang dituduh melakukan pemberontakan pasca G30S.
Dalam perkembangan sejarahnya, Kopkamtib dijadiksn lembaga dibawah Menhankam Pangab dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional sebagai syarat mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan Repelita pada khususnya dan pembangunan jangka panjang pada umumnya.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Didirikan segera setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September. Bisa dikatakan lembaga ini merupakan alat kekuasaan Suharto Orde Baru yang mengkoordinasi sejumlah badan intelejen, mulai dari Bakin sampai dengan intelejen dalam setiap bagian ABRI. Malahan pada kasus-kasus yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, Kopkamtib dapat menerobos wewenang departemen sipil, bahkan wewenang ABRI sekalipun. Dengan memperkerjakan personel militer tepercaya untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertujuan politik dalam artian luas dan luar biasa, maka Kopkamtib merupakan inti pemerintah Indonesia pada masa hukum darurat perang yang permanen.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Pada tahun 1974 presiden mengambil alih Kopkamtib sebagai organisasi yang berada di bawah pemerintah dengan mengeluarkan Keppres No 9/1974. Bahkan pada tahun 1982, Kopkamtib telah menjadi lembaga militer yang benar-benar tidak bisa dikontrol masyarakat dengan tidak disebutnya lembaga tersebut dalam UU Hankam yang digodok DPR.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Tahun 1988, Presiden Soeharto membubarkan lembaga ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional ("Bakorstanas"). Bakorstanas bertujuan "memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan stabilitas nasional", juga bertindak sebagai penasehat dan dikepalai oleh Panglima ABRI yang langsung melapor kepada presiden. Walaupun begitu hampir seluruh staf Kopkamtib dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi terdahulu juga dilakukan oleh Lembaga baru ini.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Selama 23 tahun dari pemerintahan Orde Baru, Kopkamtib telah menjadi gugus tugas pemerintah militer untuk melaksanakan kegiatan keamanan dan intelejen. Lewat serangkaian kegiatan tersebut, Kopkamtib dapat menggunakan seluruh aset dan personalia pemerintahan sipil di Indonesia demi kepentingan apa yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai mempertahankan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Berdasarkan hukum, Kopkamtib tercatat memiliki dasar hukum pertama kali lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) berupa perintah presiden Soekarno untuk mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menjamin stabilitas kemananan nasional kepada Mayjend Soeharto yang hingga kini Supersemar tersebut juga masih menjadi misteri.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Pada tahun 1973, MPR mengeluarkan TAP/MPR No.X/MPR/1973 tentang Peraturan dan Fungsi Kopkamtib dalam Sistem Keamanan Nasional yang memberikan kekuasaan kepada presiden sebagai mandataris MPR untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk suksesnya mengawal pembangunan nasional yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 dengan:
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Sebelum dibubarkan, Kopkamtib sesuai Keppres No.47/1978 mempunyai 4 fungsi utama:
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Dalam wacana hukum dan organisasi, Kopkamtib diarahkan menjadi badan keamanan militer secara darurat yang dimulai dengan dideklarasikannya undang-undang subversi tahun 1957. Struktur yang ada dalam undang-undang inilah yang kemudiaan memberi inspirasi untuk melahirkan Keppress No.47/1978 tentang organisasi Kopkamtib yang memiliki Laksusda di tingkat Kodam dan Laksuswil ditingkat Kowilhan hingga September 1988 diganti dengan Bakorstanas.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Sebagai koordinator kebijakan keamanan pemerintah, Kopkamtib telah menjadi bagian dari peraturan yang ada dalam negara. Fakta ini ditunjukan dengan adanya penggunaan seluruh instrumen negara dan elemen aparat negara sama halnya dengan membuat seluruh ukuran dengan merujuk pada keputusan hukum yang tercermin dalam undang-undang keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Kopkamtib seperti yang pernah diakui mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, memiliki kekuasaan untuk memberi perintah kepada polisi dalam melakukan proses interogasi, penangkapan, penahanan yang tidak diatur dalam peraturan nasional yang ada.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Dalam sejarah pendiriannya, Kopkamtib hanya dipimpin oleh 6 orang jenderal yang disebut Panglima Kopkamtib dengan dinamika staf dan personalia yang hampir berubah setiap periode pimpinan,
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Pangkopkamtib dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada presiden. Tapi selain itu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pangkopkamtib bertanggungjawab pada Menhankam/Pangab. Antara tahun 1974 –1983, Struktur Pangkopkamtib didampingi oleh Kepala Staf (Kaskopkamtib) dan sekretaris pribadinya (Spri Kaskopkamtib) yang garis staff nya berada pada eselon pembantu pimpinan.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Secara Hirarkis ada 6 kerangka besar pelaksana kebijakan Kopkamtib, mereka adalah:
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Dalam susunan organisasi Kopkamtib, Presiden bersama dengan Pangkopkamtib, 5 Eselon pelaksana pusat (Dansatgas Intel, Kadispen Humas, Dan sathub, Kateperpu dan Katodsapu Kopkamtib) Laksuswil dan Laksusda dirajut dengan garis Komando. Sedangkan Menhankam bersama Pangkopkamtib, Laksuswil dan Laksusda disatukan dengan garis pengendalian dan pengawasan.
Komando pemulihan keamanan dan ketertiban
Adapun selain itu, tetapi termasuk 5 eselon pelaksana di koordinasi oleh Pangkopkamtib langsung.
Kopkamtib menurut Keppres No.47/1978 memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:
Resolusi 3379 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 3379 dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1975. Resolusi ini menyatakan bahwa Zionisme adalah sebuah bentuk rasisme. Resolusi ini lolos dengan 72 suara yang mendukung, 35 menolak dan 32 abstain. Jumlah 72 suara yang mendukung ini termasuk 20 negara Arab, 12 negara lainnya dengan mayoritas Muslim, termasuk Turki yang mengakui Israel kala itu, 12 negara komunis, 14 negara Afrika non-Muslim dan 14 negara lainnya termasuk Brasil, India, Meksiko, dan Portugal.
Resolusi 3379 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Penarikan resolusi 3379 dengan disahkannya Resolusi 4686 yang memiliki perbedaan peta suara amat besar dibandingkan saat dikeluarkannya resolusi 3379 tersebut, lalu apakah Zionisme akan menjadi suatu gerakan yang di syahkan oleh warga dunia ?
Sellapan Ramanathan
Sellapan Ramanathan, () adalah Presiden keenam Singapura. Ia mendapatkan pendidikan di Singapura. Ia mulai bekerja sebelum tamat belajar di sekolah. Selepas Perang Dunia II, sambil bekerja, ia belajar sendiri hingga ke tingkat menengah dan berhasil masuk ke Universitas Malaya (di Singapura). Di situ, ia berhasil meraih Sarjana dalam Ilmu Sosial.
Sellapan Ramanathan
Nathan mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Singapura pada tahun 1955 dan telah mengemban berbagai jabatan pemerintah sebelum ia dilantik sebagai Presiden.
Sellapan Ramanathan
Untuk menghargai sumbangannya kepada negara, pemerintah Singapura telah menganugerahkannya "Bintang Bakti Masyarakat" pada tahun 1964, "Pingat Pentadbiran Awam" (Perak) pada tahun 1967 dan "Pingat Jasa Gemilang" pada tahun 1974.
Sellapan Ramanathan
Ia terpilih sebagai Presiden Singapura pada 18 Agustus 1999, menggantikan Ong Teng Cheong, dan dilantik pada 1 September 1999. Pada 18 Agustus 2005, Nathan kembali dinyatakan sebagai Presiden untuk masa bakti kedua selama enam tahun. Dia terpilih tanpa saingan.
Sellapan Ramanathan
Nathan menikah dengan Urmila (Umi) Nandey dan dikaruniai seorang anak perempuan dan lelaki dan tiga orang cucu. Nathan terserang penyakit stroke pada 31 Juli 2016 pagi dan dimasukkan ke rumah sakit di Singapura. Beliau meninggal dunia pada 22 Augustus 2016 pada pukul 9:48 malam (UTC+8) pada usia 92 tahun di rumah sakit tersebut setelah berada dalam keadaan koma selama 3 minggu.
Daftar Presiden Singapura
Presiden Singapura merupakan kepala negara yang dipilih oleh rakyat menurut pemilihan umum tahun 1993. Sebelum ini, hanya Parlemen saja yang bertanggung jawab melantik Presiden.
Daftar Presiden Singapura
Jabatan Presiden diciptakan ketika Singapura berpisah dari Malaysia pada tahun 1965. Ia menggantikan jabatan Yang di-Pertuan Negara yang diciptakan ketika Singapura diberi hak untuk memerintah secara sendiri pada tahun 1959. Encik Yusof Ishak, Yang di-Pertuan Negara yang terakhir, sekaligus menjadi Presiden pada 9 Agustus 1965.
Daftar Presiden Singapura
Presiden yang terkini adalah Halimah Yacob.
Bahasa Punjab
Bahasa Punjab atau Panjab adalah anak cabang bahasa Indo-Arya bagian barat yang dituturkan oleh kurang lebih 60 juta jiwa. Kata Punjab berasal dari kata Panj dan aab yang berarti "lima sungai", karena daerah ini dilintasi oleh 5 sungai. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Jhelum dan Sungai Indus. Daerah ini terkenal dengan kesuburannya sehingga kawasan ini sangatlah padat penduduk.
Bahasa Punjab
Bahasa ini menjadi bahasa suci bagi umat Sikh, karena menjadi identitas yang membedakan mereka dengan Hindu maupun Muslim. Guru Nanak pada abad ke-16 menciptakan sistem penulisan khusus bagi kaum Sikh yang disebut Gurmukhi, yang berarti "petuah guru", dan kitab suci kaum Sikh yakni Granth Sahib ditulis dalam huruf Gurmukhi. Huruf ini sebenarnya merupakan varian dari huruf Dewanagari yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Namun, kaum Hindu Punjab menggunakan huruf Dewanagari, sedangkan Muslim menggunakan huruf Arab-Urdu yang sering disebut sebagai Shahmukhi atau huruf para raja.
Bahasa Punjab
Punjab menurut para pakar bahasa dibagi menjadi dua dialek utama, yakni Lahnda atau Punjab Barat yang dituturkan di sisi Pakistan dan Punjab Timur yang dipakai di India.
Bahasa Punjab
Di India, khususnya negara bagian Punjab, bahasa Punjab menjadi bahasa resmi dan dipakai dalam berbagai urusan tingkat negara bagian. Akan tetapi di Pakistan, meskipun penutur bahasa ini mencapai 48% penduduk namun bahasa ini tidak dijadikan sebagai bahasa resmi, dan hanya dipakai di kalangan penutur itu sendiri. Untuk semua urusan, baik pemerintahan maupun pendidikan, kesemuanya diatur dengan menggunakan Bahasa Urdu sehingga menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Punjab Pakistan.
Bahasa Punjab
Penutur bahasa Punjab juga tersebar di berbagai penjuru dunia, khususnya di Inggris, hingga Amerika Serikat. Juga dipakai oleh komunitas Sikh dan Hindu di Afganistan dan Indonesia.
Jaringan komputer
Jaringan komputer (jaringan) adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tahapannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan ("service"). Pihak yang meminta/menerima layanan disebut klien ("client") dan yang memberikan/mengirim layanan disebut peladen ("server"). Desain ini disebut dengan sistem client-server, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer.
Jaringan komputer
Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti "Hub", "Bridge", "Switch", "Router", "Gateway" sebagai peralatan interkoneksinya.