Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia berasaskan Islam dan juga sebagai partai penerus Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde Lama. Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998.
Partai Bulan Bintang
Partai Bulan Bintang telah ikut pemilu selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mempu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.
Partai Bulan Bintang
Partai ini sebelumnya diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara di massa Presiden SBY, Yusril juga dikenal sebagai tokoh yang memelopori Amendemen Konstitusi Pasca Reformasi, di tengah tuntutan Federalisme dari beberapa tokoh. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005. MS Kaban ketika itu menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.
Partai Bulan Bintang
Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, partai ini memeroleh suara sekitar 1,8 juta yang serata dengan 1,7% yang berarti tidak mampu meraih perolehan suara melebihi "parliamentary threshold" 2,5% sehingga berakibat pada tidak memiliki wakil seorang pun di DPR RI , meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI.
Dalam pemilu legislatif 2014, PBB meraih suara sebesar 1 sampai 2 persen yang dianggap tidak lolos bersama PKPI.
Partai Bulan Bintang
Namun, partai yang memperjuangkan syari'at Islam masuk dalam sistem hukum di Indonesia sebagai icon perjuangannya ini, masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Partai Bulan Bintang
Sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali MS Kaban sebagai Ketua Umum Sedangkan BM Wibowo Hadiwardoyo mantan Sekjen Organisasi massa Islam Hidayatullah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syura sedangkan DR. Fuad Amsyari sebagai Ketua Dewan Kohormatan Partai.
Partai Bulan Bintang
Partai ini kemudian diloloskan KPU sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14.
Partai Bulan Bintang
Pada 26 April 2015, Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB menggantikan MS Kaban. Ia terpilih terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum.
Partai Bulan Bintang
Berikut merupakan susunan pengurus Partai Bulan Bintang periode 2015–2020
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah "Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam" (AD Bab II, Pasal 3 [2]). PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Ketua Umum saat ini adalah Zulkifli Hasan. Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh Soetrisno Bachir. Ketua Dewan Kehormatan Partai dijabat oleh Amien Rais.
Partai Amanat Nasional
Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet.
Partai Amanat Nasional
PAN dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua umum Muhammadiyah Prof. Dr. H. Amien Rais, , Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri, M.A., A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya.
Partai Amanat Nasional
Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5–6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).
Partai Amanat Nasional
PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Untuk terwujudnya "Indonesia Baru", PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.
Partai Amanat Nasional
Pada Pemilu 2004, PAN mencalonkan pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih secara langsung. Pasangan ini meraih hampir 15% suara nasional.
Partai Amanat Nasional
Pada 11 Desember 2011 Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2011 di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014.
Partai Amanat Nasional
Tanggal 5–7 Juli 1998, dilaksanakan Tanwir Muhammadiyah di Semarang yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta utusan dari tingkat Wilayah (provinsi). Dalam sidang komisi, mayoritas peserta menginginkan agar warga Muhammadiyah membangun partai yang baru. Namun dalam keputusan resmi dinyatakan, bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah berubah menjadi parpol, juga tidak akan membidani lahirnya sebuah parpol. Tetapi warga Muhammadiyah diberi keleluasaan untuk terlibat dalam parpol sesuai dengan minat dan potensinya.
Partai Amanat Nasional
Tanggal 22 Juli 1998, Amien Rais menghadiri pertemuan MARA di hotel Borobudur. Hadir dalam acara membahas situasi politik terahir ini, antara lain: Goenawan Mohammad, Fikri Jufri, Dawan Raharjo, Ratna Sarumpaet, Zumrotin, dan Ismet Hadad. Dari hasil diskusi dan evaluasi kinerja MARA, Goenawan kemudian menyimpulkan bahwa disepakati perlunya MARA memersiapkan pembentukan partai, disamping fungsinya semula sebagai gerakan moral. Tim kecil yang diharapkan akan membidani lahirnya sebuah parpol kemudian dibentuk.
Partai Demokrat
Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.
Partai Demokrat
Pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya, 12 Mei 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015-2020.
Partai Demokrat
Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Menjelang Pemilu 2004, popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas Yudhoyono waktu itu. Bersama PKS, partai ini menjadi "the rising star" pada pemilu kedua di Era Reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di kota-kota besar, dan di wilayah bekas Karesidenan Madiun, tempat Yudhoyono berasal.
Partai Demokrat
Dari hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Partai Demokrat
Pada Pemilu 2014, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat merosot drastis dari posisi pertama pada 2009, menjadi posisi keempat dari 10 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 10,19% suara nasional (12.728.913). Perolehan itu disebut-sebut karena kasus beberapa kader partai yang terkait masalah hukum yang membuat citra Partai Demokrat menurun di mata publik.
Partai Demokrat
Pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Bali tanggal 30 Maret 2013, Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum. Susilo Bambang Yudhoyono juga memilih Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat. Syarief Hasan di Kabinet Indonesia Bersatu II juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM . Sementara, Marzuki Alie ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi yang sebelumnya dijabat Anas Urbaningrum. Adapun Ketua Harian Dewan Pembina dijabat oleh E.E. Mangindaan (Menteri Perhubungan).
Partai Demokrat
Hal ini mengemuka setelah Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang. M. Nazaruddin bahkan sempat diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima "fee" suap dari proyek SEA Games 2011 yang akhirnya menghasilkan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang, sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 atas kasus gratifikasi mobil. Pada tanggal 23 Februari 2013 Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur. Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi.
Partai Demokrat
Kemunculan tagar ShameOnYouSBY dan beberapa tagar lainnya di Twitter yang menyerang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat terjadi akibat keluarnya ("walk out") sebagian besar anggota Fraksi Partai Demokrat pada saat sidang paripurna pengesahan UU Pilkada yang berakibat pada dipilihnya kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Partai Damai Sejahtera
Partai Damai Sejahtera adalah salah satu partai politik di Indonesia yang berasaskan Pancasila, didirikan pada 1 Oktober 2001. Para pendirinya mendeklarasikan partai ini sebagai partai dengan "dinamika kekristenan" dan sebagai PDS.
Partai Damai Sejahtera
Didirikan pada hari Minggu, 28 Oktober 2001, para pendiri partai ini memiliki rencana untuk menjadi Organisasi Peserta Pemilu, di mana kadernya kemudian ikut dicalonkan sebagai Presiden, Wakil Presiden, dan calon-calon legislatif melalui sistem Pemilihan Umum yang diadakan secara langsung pada tahun 2004. Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang Undang Partai Politik (UU Parpol) nomor: 31 Tahun 2002 tentang syarat kelengkapan pengurus dan cabang partai di minimal 50 persen provinsi dan 50 persen kabupaten/ kota pada provinsi tersebut serta 25 persen kecamatan dari kabupaten, PDS didaftarkan dengan 18 provinsi (syarat minimal adalah 15 provinsi) dan dinyatakan lolos sebagai Partai Politik Berbadan Hukum berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada Agustus 2003 bersama 17 Partai Politik lainnya (dari 237 parpol yang mendaftar).
Partai Damai Sejahtera
Menjelang Pemilu 2009 Partai Damai Sejahtera didera konflik internal di mana terdapat dua kubu yang mengklaim kepemimpinan PDS yaitu kubu yang dipimpin oleh Ruyandi Hutasoit dan kubu yang dipimpin oleh Rahmat Manullang.. Perseteruan di tubuh PDS diawali dari Munas II PDS di Bali tahun 2007, agenda Munas yang pada awalnya membahas penyempurnaan AD/ART sebagai tindaklanjut hasil Rapimnas ditolak sebagian peserta Munas di mana sebagian peserta malah menuntut untuk mengganti Ketua Umum. Tapi KPU memutuskan hanya mengakui PDS kubu Ruyandi. Persoalan menjadi bertambah rumit saat Manullang menggugat Ruyandi cs ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 April 2008 dan menggugat Menkumham Andi Matalatta karena telah mengeluarkan SK pengakuan kubu Ruyandi Hutasoit. Pada bulan Mei 2008 konflik PDS berakhir islah (damai) dengan kesepakatan.
Partai Damai Sejahtera
Pada bulan Mei 2010 kepemimpinan Ruyandi kembali ditantang oleh Gerry Mbatemooy saat menggelar Musyawarah Nasional (Munas) I di Manado, Sulawesi Utara. Di mata Gerry, munas itu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, namun Wakil Ketua Umum Denny Tewu menyatakan Munas Manado sah. Kubu Ruyandi Hutasoit dan Denny Tewu pada tahun 2010 tercatat masih berupaya menyusun kepengurusan di Manado.
Partai Damai Sejahtera
Pada bulan Januari 2008 fraksi PDS tercatat menentang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Syariah dan UU Sukuk, namun pembahasan tetap berjalan berdasarkan mekanisme. Menteri Agama Maftuh Basyuni menyatakan bahwa sikap penolakan partai PDS ini mungkin dikarenakan dari pemahamannya, karena ekonomi syariah perbankan sendiri sudah diterapkan di Eropa dan Amerika Serikat.
Partai Damai Sejahtera
Pada Juli 2008 Partai Damai Sejahtera berencana menempatkan beberapa selebritis untuk menjadi caleg dengan nama-nama seperti Maya Rumantir, Bella Saphira, Tessa Kaunang, dan Ronny Pangemanan (komentator bola). Wakil Ketua DPP PDS Denny Tewu menegaskan sikap partai melirik artis tidak berlandaskan latah atau ikut-ikutan parpol lain namun berdasarkan realitas bahwa masyarakat masih memilih popularitas, dan artis dipilih karena sangat dikenal.
Partai Damai Sejahtera
Dalam Pemilu 2009 di bawah kepemimpinan Ruyandi Hutasoit, PDS berjanji untuk dibuat sebagai partai terbuka di mana 10 persen caleg dari PDS adalah kader lintas agama. Beberapa caleg PDS disebutkan juga ada yang merupakan pemuka agama nonkristiani.
Partai Damai Sejahtera
Pada bulan Mei 2009 PDS tercatat mendeklarasikan dukungannya pada "Mega-Pro" istilah yang digunakan untuk dukungan kepada capres-cawapres periode 2009-2014 yaitu Megawati dan Prabowo. Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PDS, Arisman Zagoto, dasar dukungan ini dilakukan dengan alasan "paling kental dengan nasionalisme dan kerakyatannya dibandingkan calon lain". .
Partai Damai Sejahtera
Pada Pemilu 2004 PDS memperoleh 2.424.319 suara atau 2,14 persen dari total perolehan suara dengan mendapatkan 13 kursi di DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2009 PDS memperoleh 1.541.592 suara atau 1,48 persen dari total perolehan suara, kurang dari 2,5 persen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh aturan ambang batas pemilu ("electoral threshold"), sehingga kehilangan semua kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan ulasan Kompas Tekno, situs resmi partainya sendiri dianggap rapi namun tidak dinamis.
Partai Damai Sejahtera
Pada proses seleksi partai politik peserta pemilihan umum legistatif 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Partai Damai Sejahtera lolos dalam tahap verifikasi awal namun kemudian gagal dalam tahap verifikasi administrasi. Pada tanggal 10 Maret 2013, Partai Damai Sejahtera bersama sembilan partai nonparlemen lainnya menyatakan bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat.
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia.
Partai Keadilan Sejahtera
Asal usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.
Partai Keadilan Sejahtera
Pada 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan politik Islam sebagai "kutjing kurap". Pada saat yang sama, Jamaah Tarbiyah meraih momentumnya di kalangan mahasiswa kader Rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus. Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang kader Jamaah Tarbiyah, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kader Jamaah pertama yang memegang kekuasaan di level universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader Jamaah Tarbiyah, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.
Partai Keadilan Sejahtera
Para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus, yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam.
Partai Keadilan Sejahtera
Saat itu, kata "usrah" yang sering dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan, dengan menggunakan sistem sel ala Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader.
Partai Keadilan Sejahtera
Meskipun adanya berbagai faksi dan kubu di dalam tubuh LDK, semuanya sepakat membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada 1986.. Pertemuan tahunan ke-10 FSLDK di Malang pada 1998 dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Partai Keadilan Sejahtera
KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah. Sejurus setelah mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan (disingkat PK). Kendati tokoh elit KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.
Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998, dan mengangkat Nurmahmudi Isma'il sebagai presiden pertamanya. Di pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini melakukan "stembus accord" dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.
Partai Keadilan Sejahtera
Nurmahmudi kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.
Partai Keadilan Sejahtera
Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.
Partai Keadilan Sejahtera
Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat. Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.
Partai Keadilan Sejahtera
PKS, lewat bidang Kepanduan dan Olahraga yang berada sejajar dengan bidang teritorial dan badan-badan lainnya di bawah presiden, telah mengembangkan berbagai organisasi kepanduan yang berfungsi sebagai "sayap partai" yang berafiliasi secara formal dengan partai, seperti Garda Keadilan, organisasi pemuda Gema Keadilan, Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), serta Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS).
Partai Keadilan Sejahtera
Bidang Kebijakan Publik mengurusi teritorial politik dan berhubungan dengan kelompok pemikir yang berafiliasi formal atau tidak formal dengan PKS, antara lain Serikat Pekerja Keadilan (SPK) Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), "Central for Indonesian Reform" (CIR), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), "Institute for Economics Studies" (INFES), "Institute of Students and Youth for Democracy" (INSYD) dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS).
Partai Keadilan Sejahtera
Seleksi dan pola rekrutmen kader PKS unik dalam perpolitikan Indonesia. Kader PKS dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh sekelompok individu dan atau oleh murabbi (guru pembimbing) menggunakan metode Tarbiyah (pendikan) berkesinambungan dan terjadwal (halaqah). PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual ("al-da'wah al-fardhiyyah"), atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti "usrah" (keluarga), "halaqah" (kelompok studi), "liqa" (pertemuan mingguan), "rihlah" (rekreasi), "mukhayyam" (perkemahan), "daurah" (pelatihan intelektual) dan "nadwah" (seminar). Sistem yang digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir. Yang kedua adalah pola rekrutmen institusional ("al-da'wah al'amma"). PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat mencari individu potensial untuk dijadikan kader partai.
Partai Keadilan Sejahtera
PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut "marhalah". Pelatihan ini mencakup proses pembelajaran ("ta'lim"), pelatihan keorganisasian ("tandzim"), pembinaan karakter ("taqwin") dan evaluasi ("taqwim").
Partai Keadilan Sejahtera
Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, kader harus mengucapkan "baiat" secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat. Dengan demikian, sistem sumpah ini tidak memungkinkan non-Muslim menjadi kader PKS. Namun sesuai hasil Munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang Muslim. Sementara anggota adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka.
Partai Keadilan Sejahtera
Kader PKS di luar negeri tercatat sebanyak 7,000 orang dan 22 Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) yang tersebar di 22 negara. Jumlah ini merupakan jumlah kader partai politik Indonesia terbesar yang berada di luar negeri. Banyaknya jumlah kader di luar Indonesia ini dimanfaatkan partai untuk menayasar satu kursi DPR.
Partai Keadilan Sejahtera
PK dan PKS telah lama dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir, disebabkan beberapa pendirinya bersekolah di sekolah-sekolah Ikhwan Beberapa indikasi yang terlihat adalah saat Mardani Ali Sera, juru bicara PKS, membenarkan bahwa beberapa karya pendiri Ikhwan, Hasan al-Banna, menjadi bacaan dan juga rujukan dalam proses pengkaderan partai. PKS juga diklaim ikut serta dalam Revolusi Mesir 2011, meskipun kabar tersebut kemudian dibantah dan menegaskan bahwa para kader partai (yang diberitakan sebanyak 600 orang, sebagian besar berstatus mahasiswa) di Mesir hanya berperan menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak di Mesir.. Namun, PKS menyatakan "berduka" atas penggulingan presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi pada Juli 2013 oleh militer Mesir, sekaligus menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menekan militer Mesir.