Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kekaisaran Romawi
Kekaburan atau difusi hierarki yang lebih kaku pada masa Republik menyebabkan meningkatnya mobilitas sosial pada masa Kekaisaran, baik mobilitas ke atas maupun ke bawah, hingga ke tingkat yang melampaui kehidupan sosial masyarakat kuno lainnya yang terdokumentasikan dengan baik. Wanita, warga negara merdeka, dan budak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dan menggunakan pengaruh melalui cara-cara yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka. Kehidupan sosial di Kekaisaran Romawi, terutama bagi mereka yang memiliki sumber daya pribadi terbatas, semakin terbantu dengan adanya proliferasi perkumpulan sukarela dan persaudaraan ("collegium" dan "Sodales"), yang dibentuk untuk berbagai tujuan: serikat profesional dan pedagang, grup veteran, persaudaraan religius, klub minum dan makan, rombongan seni pertunjukan, dan penyelenggara pemakaman.
Kekaisaran Romawi
Menurut yuris Gaius, perbedaan utama dalam "hukum individu" Romawi adalah penggolongan manusia menjadi dua status, yakni merdeka "(liberi)" dan budak "(servi)". Status hukum warga merdeka dapat didefinisikan lebih lanjut melalui kewarganegaraan mereka. Pada awal kekaisaran, hanya pria tertentu yang berhak menerima status kewarganegaraan Romawi, yang memungkinkan mereka untuk memilih, mencalonkan diri untuk jabatan pemerintahan, dan menjadi imamat. Sebagian besar warga negara memiliki hak yang terbatas ("ius Latinum," "hak-hak Latin"), tetapi masih berhak memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak lainnya yang tidak bisa dinikmati oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Orang-orang merdeka yang tidak dianggap sebagai warga negara namun tinggal di wilayah Romawi menyandang status "peregrini", atau non-Romawi. Pada tahun 212 M, dengan diberlakukannya dekret "Constitutio Antoniniana", Kaisar Caracalla memberi status kewarganegaraan kepada seluruh penduduk merdeka di wilayah Kekaisaran. Egalitarianisme hukum ini membutuhkan revisi dari hukum yang telah ada untuk membedakan antara warga negara dan non-warga negara.
Kekaisaran Romawi
Wanita Romawi yang terlahir merdeka dianggap sebagai warga negara, baik di Republik maupun di Kekaisaran, tetapi tidak memiliki hak pilih, tidak diperbolehkan memegang jabatan politik, atau bertugas di militer. Status kewarganegaraan seorang ibu menentukan status kewarganegaraan anak-anaknya, seperti yang ditunjukkan dalam frasa "ex duobus civibus Romanis natos" ("anak-anak lahir dari dua warga negara Romawi"). Wanita Romawi tetap menggunakan nama keluarganya "(nomen)" seumur hidup. Anak-anak paling sering memakai nama ayahnya, namun terkadang juga mengambil sebagian nama ibunya, atau bahkan sepenuhnya menggunakan nama ibu ketimbang nama ayah.
Kekaisaran Romawi
Bentuk arkais pernikahan "manus" ketika wanita tunduk pada perintah suaminya umumnya telah ditinggalkan pada era Kekaisaran, dan wanita yang sudah menikah tetap memiliki seluruh harta yang ia bawa ke rumah suaminya. Secara teknis, seorang wanita tetap berada di bawah kewenangan hukum ayahnya, meskipun ia telah pindah ke rumah suaminya, dan ketika ayahnya meninggal dunia, maka ia secara hukum menjadi wanita bebas. Kebijakan ini merupakan salah satu faktor yang membuat wanita Romawi menikmati kebebasan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kebudayaan kuno lainnya dan bahkan hingga zaman modern: meskipun ia bertanggung jawab kepada ayahnya secara hukum, ia bebas dari pengawasan langsung dalam kehidupan sehari-hari, dan suaminya tidak memiliki kekuatan hukum atas dirinya. Di Romawi, menjadi suatu kebanggaan bagi seorang wanita yang menikah hanya satu kali dalam hidupnya "(univira)"; ada sedikit stigma sosial yang melekat terhadap perceraian, atau menikah kembali setelah bercerai atau ditinggal mati suami.
Kekaisaran Romawi
Anak perempuan memiliki hak waris yang sama dengan anak laki-laki jika ayah mereka meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat. Seorang ibu di Romawi juga berhak memiliki kekayaan pribadi dan menjualnya jika menurutnya tidak sesuai, berhak menulis surat wasiatnya sendiri, dan memberikan pengaruh besar kepada anak-anaknya bahkan ketika mereka dewasa.
Kekaisaran Romawi
Sebagai bagian dari program Augustan untuk mengembalikan nilai moral dan tatanan sosial, undang-undang moral berupaya untuk mengatur perilaku perempuan dalam rangka mempromosikan"nilai-nilai keluarga". Perzinaan, yang menjadi urusan pribadi keluarga pada masa Republik, telah dikriminalisasikan pada masa Kekaisaran, dan secara luas diartikan sebagai "kegiatan seks terlarang "(stuprum)" yang terjadi antara warga negara pria dengan seorang wanita yang sudah menikah, atau antara seorang wanita yang sudah menikah dengan pria yang bukan suaminya". Kemampuan melahirkan didorong oleh pemerintah: seorang wanita yang telah melahirkan tiga anak dianugerahkan penghargaan simbolis dan diberikan kebebasan hukum yang lebih besar ("ius trium liberorum)".
Kekaisaran Romawi
Karena status hukumnya sebagai warga negara dan besarnya tingkat emansipasi, wanita di Kekaisaran Romawi bisa memiliki harta sendiri, melakukan kontrak kerja, dan terlibat dalam bisnis, termasuk bisnis pengapalan, manufaktur, dan peminjaman uang. Prasasti yang ditemukan di seluruh Kekaisaran menuliskan penghormatan terhadap wanita sebagai dermawan yang mendanai pekerjaan umum, yang menunjukkan bahwa wanita Romawi bisa mengumpulkan dan menghabiskan kekayaannya sendiri; sebagai contoh, pembangunan Arch of the Sergii didanai oleh Salvia Postuma, seorang wanita anggota keluarga bangsawan, dan bangunan terbesar di forum di Pompeii didanai oleh Eumachia, seorang imam wanita Venus.
Kekaisaran Romawi
Pada saat Augustus berkuasa, sebanyak 35 persen warga Italia adalah budak, sehingga menjadikan Roma sebagai salah satu dari lima "kota budak" bersejarah, yang mana budak berjumlah sekurang-kurangnya seperlima dari total penduduk dan memainkan peran penting dalam perekonomian. Perbudakan adalah lembaga kompleks yang turut mendukung struktur sosial tradisional Romawi serta memberikan kontribusi terhadap utilitas ekonomi. Di wilayah perkotaan, budak mungkin sama profesionalnya dengan seorang guru, dokter, koki, dan akuntan, selain kebanyakan budak tidak terlatih dan terampil yang bekerja di rumah tangga atau pabrik. Pertanian dan industri, seperti penggilingan dan pertambangan, sangat mengandalkan eksploitasi budak. Di luar Italia, jumlah budak diperkirakan 10 sampai 20 persen dari jumlah penduduk, lebih jarang di Mesir Romawi tetapi lebih terkonsentrasi di beberapa wilayah Yunani. Perluasan lahan pertanian dan industri oleh Kekaisaran turut memengaruhi praktik-praktik perbudakan yang sudah ada di provinsi-provinsi Romawi. Meskipun lembaga-lembaga perbudakan dianggap sudah memudar pada abad ke-3 dan ke-4, perbudakan tetap menjadi bagian integral dari masyarakat Romawi hingga abad ke-5. Perbudakan berhenti secara bertahap pada abad ke-6 dan ke-7 bersamaan dengan kemunduran pusat-pusat perkotaan di Barat dan disintegrasi perekonomian Kekaisaran yang menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap tenaga budak.
Hukum yang mengatur perbudakan di Kekaisaran Romawi "sangat rumit". Di bawah hukum Romawi, budak dianggap properti dan tidak memiliki hukum perorangan. Mereka bisa dikenakan hukuman fisik yang tidak biasa dikenakan pada warga negara, eksploitasi seksual, penyiksaan, dan eksekusi kilat. Seorang budak secara hukum tidak bisa diperkosa, karena pemerkosaan hanya bisa dilakukan terhadap orang-orang merdeka; pemerkosa budak dapat dituntut oleh pemiliknya karena telah merusak "propertinya", sesuai dengan Hukum Aquilia. Budak tidak memiliki hak untuk menikah secara sah ("conubium"), tetapi hubungan antara sepasang budak terkadang diakui, dan jika kedua budak tersebut dibebaskan, maka mereka bisa menikah secara sah. Setelah Perang Budak pada zaman Republik, undang-undang pada masa pemerintahan Augustus dan penerusnya semakin menekan dan membatasi jumlah serikat budak, dan perintah untuk memburu budak buronan.
Kekaisaran Romawi
Secara teknis, budak tidak diperkenankan untuk memiliki properti, tetapi seorang budak yang bekerja menjalankan bisnis memiliki akses terhadap harta atau dana seseorang "(peculium)" yang keuntungannya bisa ia gunakan seolah-olah hartanya sendiri. Istilah "harta" ini beragam, tergantung pada tingkat kepercayaan dan kerja sama antara pemilik dan budak: seorang budak yang memiliki kecakapan bisnis bisa dengan lebih mudah menghasilkan keuntungan, dan mungkin diperbolehkan untuk memiliki "peculium" yang bisa ia gunakan untuk membayar budak lainnya. Budak juga memiliki hierarki di rumah atau di tempat kerjanya, yakni ketika seorang budak juga bertindak sebagai tuan bagi budak lainnya.
Kekaisaran Romawi
Seiring waktu, perlindungan hukum yang diperoleh budak semakin meningkat, termasuk hak untuk mengajukan keluhan terhadap tuan mereka. Dalam nota pembelian, terdapat klausul yang menjelaskan bahwa budak tidak boleh dipekerjakan sebagai pelacur, karena kebanyakan pelacur di Romawi kuno adalah budak. Berkembangnya perdagangan budak kasim pada akhir abad ke-1 menyebabkan dikeluarkannya undang-undang yang melarang pengebirian budak jika bertentangan dengan keinginannya."
Kekaisaran Romawi
Perbudakan di Romawi tidak didasarkan pada "ras" dalam pengertian modern. Ketika perbudakan sedang meluas pada masa Republik, tawanan perang merupakan sumber utama yang dijadikan budak. Di antara para tawanan perang yang dijadikan budak, penaklukkan Yunani telah membawa sejumlah budak yang sangat terampil dan berpendidikan ke Roma. Budak juga diperjualbelikan di pasar-pasar, dan terkadang dijual oleh bajak laut Sisilia. Penelantaran bayi dan menjual diri sendiri sebagai budak yang umum terjadi di kalangan warga miskin adalah sumber perbudakan lainnya. "Vernae", sebaliknya, adalah budak "asli Romawi" yang lahir dari budak wanita di rumah tangga perkotaan, di perkebunan, atau wilayah pertanian. Meskipun mereka tidak memiliki status hukum khusus, pemilik yang menganiaya atau gagal menjaga para "vernae" ini akan mendapat cibiran sosial, karena para vernae sudah dianggap sebagai bagian dari "familia", rumah tangga keluarga, atau dalam beberapa kasus mungkin sebenarnya anak dari pria merdeka dalam keluarga tersebut.
Kekaisaran Romawi
Budak yang berbakat dan memiliki kecakapan bisnis mungkin mampu mengumpulkan "peculium" yang cukup besar untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan (manumisi). Manumisi ini cukup sering terjadi sehingga pada abad ke-2 SM, hukum "(Lex Fufia Caninia)" disahkan untuk membatasi jumlah budak yang boleh dibebaskan oleh si pemilik atas keinginannya sendiri.
Kekaisaran Romawi
Roma berbeda dengan negara-kota Yunani dalam mengizinkan budak yang telah dibebaskan untuk menjadi warga negara. Setelah dibebaskan, seorang budak yang dulunya dimiliki oleh warga negara Romawi tidak hanya menikmati kebebasan pasif dari pemiliknya, tetapi juga memperoleh kebebasan politik aktif "(libertas)", termasuk hak untuk memberi suara. Budak yang telah memperoleh "libertas" disebut dengan "libertus" ("orang bebas," untuk wanita: "liberta"), sedangkan mantan tuannya akan menjadi "patron" ("patronus", pelindung): kedua belah pihak masih tetap memiliki kewajiban adat dan hukum satu sama lainnya. Dalam kelas sosial, budak yang telah bebas disebut dengan "libertini", meskipun di kemudian hari para penulis lebih suka menggunakan istilah "libertus" dan "libertinus".
Kekaisaran Romawi
Seorang "libertinus" tidak berhak memegang jabatan publik atau imamat tertinggi negara, tetapi ia bisa memainkan peran imam dalam kultus kaisar. Seorang "libertinus" juga tidak boleh menikahi wanita dari keluarga berpangkat senator, ataupun meraih pangkat senator secara sah, tetapi pada awal Kekaisaran, banyak bekas budak yang memegang jabatan kunci di birokrasi pemerintahan, sehingga Kaisar Hadrianus membatasi partisipasi mereka secara hukum. Anak-anak yang lahir dari bekas budak akan berstatus merdeka dengan hak kewarganegaraan penuh.
Kekaisaran Romawi
Kesuksesan para bekas budak—baik dari segi pengaruh politik ataupun dari segi kekayaan—merupakan karakteristik masyarakat Kekaisaran awal. Kemakmuran kelompok berprestasi tinggi yang berasal dari bekas budak disebutkan dalam , dan melalui kepemilikan sejumlah rumah mewah di Pompeii, misalnya House of the Vettii. Keberadaan bekas budak"nouveau riche" dikisahkan lewat karakter Trimalchio dalam "Satyricon" karya Petronius, yang ditulis pada masa pemerintahan Nero.
Kekaisaran Romawi
Kata Latin "ordo" (jamak: "ordines") mengacu pada perbedaan sosial yang bisa diterjemahkan dalam beragam kata seperti "kelas", "ordo", dan "peringkat", meskipun tak ada yang benar-benar mendekati makna sebenarnya. Salah satu tujuan sensus Romawi adalah untuk menentukan ke dalam "ordo" mana seseorang harus digolongkan. Dua "ordines" tertinggi di Roma adalah ordo senator dan penunggang kuda. Di luar Roma, dekurion, juga dikenal dengan "curiales" (bahasa Yunani: "bouleutai"), adalah ordo tertinggi di tiap-tiap kota.
"Senator" bukanlah merupakan jabatan terpilih di Romawi kuno; seseorang memperoleh izin untuk masuk Senat setelah ia diangkat dan menjabat selama satu periode sebagai magistrat eksekutif. Seorang senator juga harus memenuhi syarat kepemilikan properti senilai 1 juta "sestertii," yang ditentukan melalui sensus. Kaisar Nero memberi hadiah uang dalam jumlah besar kepada beberapa calon senator dari keluarga-keluarga kuno yang terlalu miskin untuk memenuhi syarat pengangkatan sebagai senator. Tidak semua pria yang memenuhi syarat "ordo senatorius" bisa dipilih untuk mengisi kursi Senat, yang juga mensyaratkan hukum domisili di wilayah Roma. Kaisar seringkali mengisi kekosongan jabatan 600 anggota Senat melalui kesepakatan tertentu. Putra senator secara otomatis masuk "ordo senatorius", tetapi ia juga mesti memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Senat. Seorang senator bisa diberhentikan karena melanggar standar moral; sebagai contoh, ia dilarang menikahi bekas budak atau bertarung di arena.
Kekaisaran Romawi
Pada masa Nero, kebanyakan senator berasal dari Roma dan wilayah Italia lainnya, dengan sebagian kecil dari semenanjung Iberia dan Perancis selatan; para pria dari provinsi penutur bahasa Yunani di Timur mulai bergabung dengan Senat pada masa pemerintahan Vespasianus. Senator pertama dari provinsi paling Timur, Kapadokia, diangkat oleh Kaisar Marcus Aurelius. Pada masa dinasti Severanus (193–235), sekitar separuh anggota Senat adalah orang Italia. Pada abad ke-3 M, persyaratan harus berdomisili di Roma tidak lagi dianggap praktis, dan prasasti-prasasti yang ditemukan membuktikan bahwa para senator yang aktif berpolitik mewakili tanah air mereka masing-masing "(patria)".
Kekaisaran Romawi
Senator memiliki aura prestise dan merupakan kelas pemerintahan tradisional yang meraih kejayaan melalui "cursus honorum", atau jenjang karier politik. Meskipun demikian, penunggang kuda di Kekaisaran seringkali memiliki kekayaan dan kekuatan politik yang lebih besar jika dibandingkan dengan senator. Keanggotaan dalam ordo ekuestrian berdasarkan pada jumlah harta yang dimiliki; di Roma, pada awalnya "equites" atau kesatria digolongkan menurut kemampuan mereka dalam melayani Kekaisaran sebagai prajurit berkuda, meskipun layanan kavaleri merupakan fungsi yang terpisah dalam Kekaisaran. Jika hasil sensus menunjukkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari 400.000 sesterces dan tiga generasi yang lahir sebagai warga merdeka, maka orang tersebut dianggap memenuhi syarat untuk menjadi penunggang kuda. Sensus pada tahun 28 SM menemukan sejumlah besar pria yang memenuhi syarat, dan dalam sensus tahun 14 M, sekitar seribu penunggang kuda terdaftar di wilayah Cadiz dan Padua. Penunggang kuda meraih kejayaan melalui jenjang karier militer "(tres militiae)" hingga menjadi prefek dan prokurator berkedudukan tinggi di dalam pemerintahan Kekaisaran.
Kekaisaran Romawi
Masuknya orang-orang dari provinsi ke dalam ordo ekuestrian dan senator merupakan aspek mobilitas sosial pada tiga abad pertama pemerintahan Kekaisaran. Aristokrasi Romawi berdasarkan pada persaingan. Tidak seperti kebangsawanan Eropa di kemudian hari, keluarga Romawi tidak bisa mewariskan statusnya secara turun-temurun atau melalui gelar. Menjadi anggota "ordines" yang lebih tinggi memang mendatangkan perbedaan dan keistimewaan, tetapi di sisi lain juga mendatangkan tanggung jawab besar. Pada zaman kuno, perkembangan sebuah kota tergantung pada warga terpandang yang mendanai pekerjaan-pekerjaan umum, acara, dan jasa "(munera)", bukannya tergantung pada penerimaan pajak yang umumnya dimanfaatkan untuk mendukung kemiliteran. Untuk mempertahankan statusnya, seseorang harus mengeluarkan harta pribadi yang cukup besar. "Decurion" (dewan kota) berperan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi kota di Kekaisaran. Jika posisi dewan kota mengalami kekosongan, orang-orang yang berkuasa di Senat akan diberhentikan oleh pemerintah pusat, menyerahkan kursi mereka dan kembali ke kota masing-masing untuk menjadi dewan kota. Upaya ini bertujuan untuk mempertahankan kehidupan sipil.
Kekaisaran Romawi
Kelak di Kekaisaran, gelar "dignitas" ("layak, terpandang") yang disematkan pada senator dan penunggang kuda diperhalus lagi dengan gelar seperti "vir illustris", "pria termasyhur". Sebutan "clarissimus" (bahasa Yunani: "lamprotatos") digunakan untuk mengacu pada "dignitas" senator tertentu dan anggota keluarganya, termasuk para wanita. "Pangkat" untuk penunggang kuda sangat banyak. Orang-orang yang melayani Kekaisaran diberi pangkat berdasarkan bayaran ("sexagenarius", 60.000 sesterces per tahun; "centenarius," 100.000; "ducenarius", 200.000). Gelar "eminentissimus", "paling unggul" (bahasa Yunani: "exochôtatos") diberikan pada penunggang kuda yang telah menjadi prefek Praetorian. Pangkat penunggang kuda tertinggi adalah "perfectissimi", "paling terkemuka" (bahasa Yunani: "diasêmotatoi"), sedangkan yang paling rendah adalah "egregii", "luar biasa" (bahasa Yunani: "kratistos").
Kekaisaran Romawi
Setelah prinsip-prinsip hukum kesetaraan warga negara pada masa Republik memudar, hak-hak sosial dan simbolis masyarakat Romawi secara tidak resmi terbagi menjadi dua golongan, yakni orang-orang yang mendapat penghormatan lebih besar "(honestiores)" dan rakyat biasa "(humiliores)". Secara umum, "honestiores" adalah anggota dari tiga "ordo" tertinggi, termasuk jabatan perwira militer tertentu. Pemberian hak kewarganegaraan universal pada tahun 212 diduga telah meningkatkan dorongan untuk berkompetisi di kalangan kelas atas, umumnya untuk menunjukkan superioritas mereka atas warga negara lainnya, terutama dalam sistem peradilan.
Kekaisaran Romawi
Pemberian hukuman tergantung pada pengadilan dari pejabat resmi yang menilai "kelayakan" "(dignitas)" terdakwa: seorang "honestior" bisa membayar denda jika divonis bersalah melakukan kejahatan, sedangkan "humilior" akan menerima cambukan.
Kekaisaran Romawi
Hukuman mati, yang jarang dijatuhkan kepada pria merdeka pada masa Republik, bisa berlangsung dengan cepat dan tanpa rasa sakit pada warga negara Kekaisaran yang dianggap "lebih terhormat", sedangkan warga negara biasa yang dianggap lebih rendah mungkin terlebih dahulu dianiaya dan dikenakan penyiksaan yang sebelumnya hanya diberlakukan kepada budak, misalnya penyaliban dan diperlakukan seperti binatang di hadapan penonton di arena. Pada awal Kekaisaran, orang-orang yang pindah ke agama Kristen bisa kehilangan posisi sebagai "honestiores", terutama jika mereka menolak memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara karena aspek agama, dan juga menjadi subjek hukuman yang menciptakan kondisi kemartiran.
Kekaisaran Romawi
Tiga elemen utama dalam Kekaisaran Romawi adalah pemerintahan pusat, militer, dan pemerintahan provinsi. Militer mengontrol suatu wilayah semasa perang, tetapi setelah kota atau rakyatnya menjadi bagian dari Romawi, tugas militer ini beralih kepada kepolisian, yang fungsinya melindungi warga negara Romawi (setelah 212 M semua penduduk bebas di Kekaisaran), melindungi lahan pertanian yang memberi mereka makan, dan tempat-tempat ibadah. Tanpa instrumen modern seperti komunikasi dan pemusnahan massal, warga Romawi tidak akan memiliki kekuatan atau sumber daya yang cukup untuk memaksakan kekuasaan mereka dengan kekuatan sendiri. Kerja sama dengan elite penguasa lokal diperlukan untuk menjaga ketertiban, mengumpulkan informasi, dan meraup pendapatan. Warga Romawi seringkali memanfaatkan perpecahan politik dengan mendukung salah satu faksi ketimbang yang lainnya: dalam pandangan Plutarch, "ini merupakan perselisihan antara faksi di kota-kota yang menyebabkan dicabutnya pemerintahan-mandiri".
Kekaisaran Romawi
Masyarakat yang menunjukkan loyalitas pada Romawi bisa menegakkan hukum mereka sendiri, berhak mengumpulkan pajak secara kedaerahan, dan bahkan dibebaskan dari pajak Romawi. Hak-hak hukum dan kemerdekaan merupakan insentif yang diperoleh jika bisa mempertahankan hubungan yang baik dengan Roma. Pemerintahan Romawi memang terbatas, tetapi efisien dalam mengelola sumber daya yang tersedia.
Kekaisaran Romawi
Dominasi kaisar berdasarkan pada konsolidasi kekuasaan tertentu dari sejumlah pejabat Republik, termasuk tribune rakyat yang tidak dapat diganggu gugat dan wewenang censor untuk memanipulasi hierarki masyarakat Romawi. Kaisar juga menobatkan dirinya sebagai otoritas keagamaan sentral seperti Pontifex Maximus, dan memiliki hak terpusat untuk menyatakan perang, mengesahkan perjanjian, dan berunding dengan pemimpin asing. Meskipun fungsi ini terdefenisikan dengan sangat jelas pada masa Principatus, kekuasaan kaisar dari waktu ke waktu menjadi makin kurang konstitusional dan lebih monarki, sehingga melahirkan era Dominatus.
Kekaisaran Romawi
Kaisar memiliki kewenangan tertinggi dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan, tetapi pada awal Principatus, ia masih bisa berhubungan dengan orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat, dan menangani secara pribadi urusan-urusan resmi dan petisi. Birokrasi yang ada di sekeliling kaisar dibentuk secara bertahap. Kaisar-kaisar dari dinasti Julio-Klaudian mengandalkan badan penasihat resmi yang tidak hanya beranggotakan para senator dan penunggang, tetapi juga budak dan bekas budak terpercaya. Setelah pemerintahan Nero, pengaruh tidak resmi para budak dan bekas budak dianggap mencurigakan, dan dewan kaisar "(consilium)" dibentuk secara resmi demi pemerintahan yang lebih transparan. Meskipun senat berperan sebagai pembuat kebijakan sampai akhir dinasti Antonine, para penunggang kuda atau kesatria memainkan peran yang semakin penting dalam "consilium." Para wanita dari keluarga kaisar seringkali turun tangan langsung dalam pengambilan keputusan kaisar. Plotina memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan kedua suaminya, Trajanus dan penerusnya, Hadrianus. Pengaruhnya ini ditunjukkan lewat surat-suratnya yang dipublikasikan secara resmi, sebagai tanda bahwa kewenangan sang kaisar dipengaruhi dan didengarkan oleh rakyatnya.
Kekaisaran Romawi
Rakyat bisa bertemu dengan kaisar dalam acara-acara harian seperti resepsi "(salutatio)", acara penghormatan tradisional yang dilakukan oleh bekas budak kepada patronnya; perjamuan umum yang digelar di istana; dan upacara keagamaan. Rakyat biasa yang tidak memiliki kesempatan ini bisa menyalurkan penghormatan atau ketidakpuasan mereka terhadap kaisar secara berkelompok dalam acara-acara pertandingan yang diselenggarakan di arena besar. Pada abad ke-4, setelah pusat-pusat perkotaan mengalami kemerosotan, kaisar penganut Kristen menjadi tokoh utama yang mengeluarkan peraturan umum, dan tidak lagi menanggapi petisi perorangan.
Kekaisaran Romawi
Meskipun senat bisa melakukan pembunuhan dan pemberontakan terbuka untuk menentang kehendak kaisar, hal ini tidak pernah terjadi pada masa restorasi Augustusan dan bahkan pada masa-masa penuh gejolak yang dikenal dengan Tahun Empat Kaisar, dan dengan demikian tetap mempertahankan sentralitas politik simbolis pada masa Principatus. Senat bertugas mengesahkan peraturan kaisar, dan kaisar memerlukan senat yang berpengalaman sebagai legasi "(legatus)" untuk mengisi posisi jenderal, diplomat, dan administrator. Keberhasilan karier seseorang ditentukan oleh kompetensinya sebagai administrator, dan selebihnya ditentukan oleh kaisar.