Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada masa Kabinet Pembangunan II (1973-1978) yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Prof. Dr. Syarief Thayeb. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan masih tetap dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada masa Kabinet Pembangunan III (1978-1983) yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayan adalah Dr. Daoed Joesoef dan jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dipegang olehh Prof. Dr. Haryati Soebadio. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan dijabat oleh Drs. Bastomi Ervan.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada masa Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Tidak lama menjabat, pada tahun 1986 beliau meninggal dunia, lalu digantikan oleh Prof. Dr. Fuad Hassan. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan masih tetap dipegang oleh Prof. Dr. Haryati Soebandio, yang berarti menjabat 2 periode, yaitu mulai 1978 hingga 1988.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada masa Kabinet Pembangunan V (1988-1993), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetap dijabat oleh Prof. Dr. Fuad Hassan dans ebagai Direktur Jenderal Kebudayaan dijabat oleh Drs. Gusti Bandoro Pangeran Haryo (GBPH) Poeger.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada masa Kabinet VI (1993-1998), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro hingga tahun 1998. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dipercayakan kepada Prof. Dr. Edi Sedyawati dan yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Drs. Nunus Supardi hingga tahun1998.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Selanjutnya pada tahun 1997 dibentuklah Kabinet Pembangunan VII (1998-2003). Presiden Soeharto menetapkan adanya dua departemen yang memiliki sasaran dan tugas pokok yang sama, yaitu kebudayaan. Pertama, adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yang ditunjuk sebagai Menteri adalah Prof. Dr. Ir. Wiranto Arismundar dan jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan masih tetap dijabat oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati dan jabatan Sekretaris Direktur Jenderal Kebudayaan dilanjutkan oleh Dr. Ign Anom sampai dengan 1999. Kedua, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya (Parsenibud) yang ditunjuk sebagai Menteri adalahh Drs. Abdul Latif. Kabinet ini tidak dapat berfungsi karena kondisi politik dan pemerintahannya yang sedang mengalami krisis menjelang reformasi. Hingga pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto menyampaikan pengunduran diri sebagai Presiden RI.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada tahun 1969 dikeluarkan Keppres No. 39 Tahun 1969 dan No. 84 tahun 1969 yang mengatur tentang kelembagaan pemerintah yang kemudian melahirkan Kepmendikbud No. 141 tahun 1969 yang menetapkan susunan organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Direktorat Jenderal Kebudayaan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan secara lengkap ialah: Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; Lembaga Bahasa Nasional (LBN); Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK); Direktorat Kesenian; Direktorat Pendidikan Kesenian; Direktorat Museum.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada tahun 1971 dilakukan penataan organisasi lagi dan secara khusus dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) No. 060/1971, tanggal 12 Maret 1971 tentang tujuan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan dan tata kerja dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun unit-unit yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; Lembaga Bahasa Nasional (LBN); Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK); Direktorat Kesenian; Direktorat Pendidikan Kesenian; Direktorat Museum.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada tahun 1974 dikeluarkan Keppres No. 45/1974 dalam Pasal 9, Direktorat Jenderal Kebudayaan dirinci lagi menjadi beberapa unit Eselon II: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Pembinaan Kesenian; (3) Direktorat Pendidikan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Selanjutnya 4 buah lembaga yang terdapat pada Kepmendikbud No. 060/1974, yakni LBN, LPPN, LSA, dan LMK sesuai dengan pasal 11 diganti menjadi ‘Pusat’ yakni menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pengganti Lembaga Bahasa Nasional; Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, pengganti Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (PPPN) pecahan dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); Pusat Pembinaan Perpusatakaan (unit baru) yang kemudian dilebur menjadi Perpustakan Nasional.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada tahun 1975 diadakan penataan organisasi kembali. Berdasarkan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975, Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan nama dan statusnya, menjadi: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Pembinaan Kesenian; (3) Direktorat Pengembangan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (5) Direkorat Sejarah dan Purbakala. Sementara itu pusat-pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Pusat Pembinaan Perpusatakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (3) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional; (4) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya; Museum Pusat.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Setelah Keppres No. 45/1974 berjalan 4 tahun, pada tahun 1978 keluar kembali Keppres No. 27 Tahun 1978 tentang perubahan beberapa pasal, termasuk pasal 9 mengenai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 9 yang semula terdiri dari 5 ayat ditambah satu ayat baru, yaitu Ayat (6) yang mengatur tentang hadirnya "‘Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa’" masuk ke dalam jajaran Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selanjutnya berdasarkan Keppres tersebut pada tanggal 30 Juni 1979, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Kepmendikbud No. 0145/O/1979 yang secara khusus menetapkan tentang pembentukan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Selanjutnya pada tahun 1979 terjadi perubahan organisasi lagi, dan keluarlah Keppres No. 47 tahun 1979. Dengan adanya perubahan tersebut maka yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (2) Direktorat Kesenian); (3) Direktorat Permuseuman; (4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (5) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara pusat-pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah : (1) Pusat Pembinaan Perpusatakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (3) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada tahun 1980 dilakukan reorganisasi kembali dan keluarlah Kepmendikbud No. 0222e/O/1980, tanggal 11 September 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, terdiri atas: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) direktorat Kesenian; (3) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisi; (4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (5) Direktorat Permuseuman; (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. . Sementara pusat-pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Pusat Pembinaan Perpusatakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (3) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional; (4) Museum Nasional; (5) Perpustakaan Nasional.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sejak dikeluarkannya Kepmendikbud No. 0222e/O/1980 tentang organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, lembaga kebudayaan menjadi stabil dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1998.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada tahun 1974 dikeluarkan Keppres No. 44 yang mengatur struktur organisasi setiap departemen dalam bentuk satuan organisasi yang menggambarkan mekanisme kerja dari berbagai satuan organisasi. Hal-hal yang diatur dalam Keppres itu adalah sebagai berikut: (1) Unsur Pimpinan: Menteri; (2) Unsur Pembantu Pimpinan: Sekertaris Jenderal; (3) Unsur Pelaksana: Direktorat Jenderal; (4) Unsur Pengawasan: Inspektorat Jenderal; (5) Unit Organisasi Lain (Pusat-Pusat) dan Staf Ahli; dan (7) Instansi Vertikal.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktorat Jenderal sebagai Unsur Pelaksana yaitu sebuah lembaga unsur pelaksana dari sebagaian tugas pokok dan fungsi Departemen yang berada langsung di bawah Menteri. Tugas pokok Direktorat Jenderal adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen di bidangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada tahun 1973 dilakukan penataan mengenai aspek-aspek budaya yang ditangani. Aspek-aspek tersebut terdapat dalam buku Pokok-pokok Kebijaksanaan Kebudayaan (versi 1973). Dalam buku ini aspek yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup: (1) Kebudayaan Tradional dan Folklore; (2) Politik Bahasa Nasional; (3) Kepurbakalaan dan Permuseuman; (4) Pembinaan Kesenian; (5) dan Pendidikan Kesenian.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada tahun 1980 dalam buku Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan (versi 1980) unsur-unsur kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Bidang Kemasyarakatan, yang sasarannya diarahkan pada penanaman kesadaran berbangsa, pengukuhan jati diri dan pendorongan tumbuhnya kebanggaan nasional; (2) Bidang Bahasa; (3)Bidang Kesenian; (4) Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (5) Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada tahun 1986, Pokok-pokok Kebijakan versi 1980 diperbaiki lagi dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0151/F1.IV/N.86 tanggal 15 Maret 1986 dengan judul Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (versi 1986). Aspek budaya yang ditangani mencakup: (1) Kepurbakalaan; (2) Kesejarahan; (3) Nilai Tradisional; (4) Kesenian; (5) Kebahasaan dan Kesastraan; (6) Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (7) Permuseuman; serta (8) Perpustakaan dan Perbukuan.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kedelapan unsur kebudayaan itulah yang diterima sebagai ‘definisi kerja’ bagi keberadaan kelembagaan lebudayaan di pemerintahan. Dalam perkembangannya, unsur perpustakaan, perbukuan, arsip, bahasa dan kerja sama kebudayaan berada pada instansi lain bukan dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan lagi.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan ialah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Direktorat Jenderal Kebudayaan menjalankan fungsi:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Bentuk kelembagaan bidang kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan VII tidak mengalami perubahan, meskipun terjadi 'kerancuan' karena dibentuk 2 departemen dengan bidang sasaran kegiatan yang sama-sama, yaitu kebudayaan. Kedua departemen itu adalah (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan (2) Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya. Pembagian tugas antara kedua departemen itu dibatasi dengan kriteria ""hulu"dan "hilir"."
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menitikberatkan misinya untuk melakukan pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan kebudayaan atau diistilahkan menangani kegiatan yang bersifat ""hulu"." Sementara itu, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya menitikberatkan misinya untuk memanfaatkan kekayaan budaya bang sa sebagai objek daya tarik bagi para wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) atau diistilahkan menangani kegiatan yang bersifat ""hilir"."
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Posisi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap sama seperti sebelumnya. Demikian pula halnya dengan struktur organisasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat Daerah masih tetap sama. Struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (3) Direktorat Kesenian; (4) Direktorat Permuseuman; (5) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan membina secara teknis keberadaan Pusat-pusat, yaitu: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasion a I. Di tingkat Daerah, struktur organisasi juga masih tetap sama, yaitu terdiri atas bidang-bidang: (1) Bidang Kesenian; (2) Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan; (3) Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Selajutnya, di tingkat Kabupaten/Kota Madia, terdapat Seksi Kebudayaan. Unit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan seluruh aspek kebudayaan, yaitu : Nilai Budaya, Kesenian, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permuseuman, Kebahasaan dan Kesastraan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Madia. Sementara itu, untuk tingkat Kecamatan terdapat jabatan yang disebut Penilik Kebudayaan. Unit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan segala aspek kebudayaan Nilai Budaya, Kesenian, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permuseuman, Kebahasaan dan Kesastraan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di seluruh wilayah Kecamatan.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Bila dibandingkan dengan bobot tanggung jawab di tingkat provinsi yang memiliki tiga bidang dan seksi-seksi, maka bobot tanggung jawan di tingkat kabupaten/kotamadia dan kecamatan cukup berat, karena pada kedua unit itu tidak dilengkapi dengan staf yang cukup. Pada keduanya tidak dilengkapi dengan subseksi atau urusan, bahkan tidak jarang mereka hanya bekerja seorang diri. Dalam tahun 1999 dibentuk Kabinet Reformasi, dan terjadi perubahan nomenklatur di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang lahir sejak tahun 1966, diganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Meskipun ada perubahan, namun posisi Direktorat Jenderal Kebudayaan masih dapat dipertahankan tetap ada dan bersatu dengan bidang pendidikan, tetapi dalam struktur organisasinya mengalami perubahan agar tidak terjadi kerancuan dengan susunan organisasi dan nomenklatur di Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Museum, yaitu:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Balai Konservasi Borobudur, dan Balai Pelestarian Situs Manusia Purbakala Sangiran.Terdiri dari:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
BPNB, terdiri dari:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
BPCB, terdiri dari:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Balai Konservasi Borobudur
Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Berdasarkan Pasal 8 Permendikbud Nomor 40 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), terdapat perubahan nomenklatur untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, sebagai berikut:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Berdasarkan Pasal 8 Permendikbud Nomor 30 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), terdapat perubahan nomenklatur untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, sebagai berikut:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
DKI JAKARTA
Direktorat Jenderal Kebudayaan
1. Direktorat Kesenian
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 5725046, 5725534
Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 5725547
Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 5725044-5725539, Fax: (021) 5725044
Direktorat Jenderal Kebudayaan
4. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kompleks Kementerian Penddikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 5725512, 5725531
Direktorat Jenderal Kebudayaan
5. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 5725047, 5725564
Direktorat Jenderal Kebudayaan
6. Galeri Nasional Indonesia
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Timur no. 14, Jakarta 10110
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 34833955, 3441748, 34833954
Direktorat Jenderal Kebudayaan
7. Museum Basoeki Abdullah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Keuangan 1 no. 19 A Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 75911870, 691483
Direktorat Jenderal Kebudayaan
8. Museum Kebangkitan Nasional
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Abdul Rachman Saleh no.26 Jakarta 10410
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 3847975, 34830033
Direktorat Jenderal Kebudayaan
9. Museum Nasional
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat 12, Jakarta Barat 10110
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 3447778, 3868172
Direktorat Jenderal Kebudayaan
10. Museum Sumpah Pemuda
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Kramat Raya 106 10420
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 3103217, 3154546
Direktorat Jenderal Kebudayaan
11. Museum Naskah Proklamasi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Imam Bonjol no.1 Menteng, Jakarta
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (021) 3144743
Direktorat Jenderal Kebudayaan
JAWA TENGAH
Direktorat Jenderal Kebudayaan
1. Balai Konservasi Borobudur
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Badrawati Borobudur Magelang 56553
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0293) 788175, 78825
Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Balai Pelestarian Situs Manusia Purbakala Sangiran
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Sangiran KM 4, Krikilan, Kalijambe Sragen, Jawa Tengah 57275
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0271) 7060519, 6811495, 6811432
Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Manisrenggo Km. 1
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0274) 496413
Direktorat Jenderal Kebudayaan
DIY YOGYAKARTA
Direktorat Jenderal Kebudayaan
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Brigjen Katamso no.139 (Dalem Jayadipuran) Yogyakarta 55152
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0274) 373241
Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Yogya – Solo Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0274) 496419
Direktorat Jenderal Kebudayaan
3. Museum Benteng Vredeburg
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Jenderal Ahmad Yani no. 6 Yogyakarta, 55122
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0274) 510996
Direktorat Jenderal Kebudayaan
JAWA BARAT
Direktorat Jenderal Kebudayaan
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Cinambo no.136, Ujungberung, Bandung 42094
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (022) 7804942
Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Museum Kepresidenan Balai Kirti
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Insinyur H. Juanda no.1 Bogor
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0251) 7561701
Direktorat Jenderal Kebudayaan
JAWA TIMUR
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Majapahit no. 141-143, Trowulan, Mojokerto
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0321) 495515
Direktorat Jenderal Kebudayaan
BANTEN
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Letnan Djidun, Serang, Banten
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0254) 201575, 203428
Direktorat Jenderal Kebudayaan
MALUKU
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Jenderal Achmad Yani 6/21, Ambon
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0911) 322718
Direktorat Jenderal Kebudayaan
BALI
Direktorat Jenderal Kebudayaan
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Dalung- Abian Base no. 107, Kuta Utara, Badung, Bali 80361
Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Tampaksiring, Bedulu, Gianyar, Bali
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0361) 942347
Direktorat Jenderal Kebudayaan
NANGGRO ACEH DARUSSALAM
Direktorat Jenderal Kebudayaan
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Twk. Hasyim Banta Muda no.17 Banda Aceh, 23123 NAD
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0651) 23226, 24216 Fax: (0651) 23226
Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Teuku Umar No.1 Banda Aceh. NAD
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0651) 45306, 45171
Direktorat Jenderal Kebudayaan
PAPUA
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Raya Sentani, Waena Jayapura 99358
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0967) 571089
Direktorat Jenderal Kebudayaan
SULAWESI SELATAN
Direktorat Jenderal Kebudayaan
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Tala Sapang, Makassar, Sulawesi Selatan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0411) 885119
Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan ujungpandang no.1, Kompleks Benteng, Makassar 90111, Sulawesi Selatan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0411) 331117, 3621701
Direktorat Jenderal Kebudayaan
SULAWESI UTARA
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Brigjen Katamso, Kel. Bumi Beringin, Kec. Weneng, Sulawesi Utara
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0431) 864926
Direktorat Jenderal Kebudayaan
SUMATERA BARAT
Direktorat Jenderal Kebudayaan
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jl. Raya Belimbing no.16 A, Kuraji Padang, Sumatera Barat 25157
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0751) 496181
Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Kotak Pos 29, Pagaruyung, Batusangkar, Sumatera Barat
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0752) 72322, 71953
Direktorat Jenderal Kebudayaan
KALIMANTAN BARAT
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak 78121
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0561) 737906
Direktorat Jenderal Kebudayaan
KALIMANTAN TIMUR
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Jalan Kadrie Oening no.99, Samarinda 75124, Kalimantan Timur
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Telepon: (0541) 737676
Direktorat Jenderal Kebudayaan
KEPULAUAN RIAU