Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
BlackBerry OS
QNX akan sepenuhnya menggantikan BlackBerry OS sebagai BlackBerry 8
C'est pour toi (lagu)
"C'est pour toi" adalah singel pertama dari penyanyi Celine Dion dari album C'est pour toi. Singel ini dirilis pada bulan September 1985 di Quebec, Kanada.
C'est pour toi (lagu)
Canadian 7" single
Bumiharjo, Buay Bahuga, Way Kanan
Bumiharjo adalah sebuah kampung yang sekaligus merupakan ibukota kecamatan Buay Bahuga. Terletak dalam wilayah Kabupaten Way Kanan, provinsi Lampung, Indonesia.
Bumiharjo, Buay Bahuga, Way Kanan
Kampung Bumiharjo saat ini dipimpin oleh bapak sukatmin.
Bumiharjo, Buay Bahuga, Way Kanan
Ditinjau dari sektor pendidikan, Ekonomi (baik usaha pribadi maupun kelompok,) Potensi kemajuan Kampung sangat tinggi, dibanding kampung lain.
Bumiharjo, Buay Bahuga, Way Kanan
Infrastruktur sudah mulai berbenah terbukti telah diperbaikinya jalan utama dengan pengaspalan jalan meski baru 3KM, dengan lokasi 1,5 km ke arah situnggal dari kecamatan dan 1,5Km kearah Sukabumi .
Bumiharjo, Buay Bahuga, Way Kanan
Kampung Bumiarjo memiliki masyarakat yang beragam suku dan bahasa.
Bumiharjo, Buay Bahuga, Way Kanan
Di antaranya adalah suku asli Lampung (suku ini pun terdiri dari beberapa ras, atau dapat juga disebut ADOK), suku Jawa (sebagai pendominasi), Bali, Sunda, Batak
Agustus 1997 (album)
Agustus 1997 adalah album musik pertama karya grup musik Indonesia, The Fly, yang dirilis pada tahun 1997. Berisi 9 buah lagu dengan lagu "Pelangi Semu" sebagai lagu utama dari album ini. The Fly mulai melambung sejak meluncurkan album perdananya berjudul Agustus 1997 pada tahun 1997. Di album ini, peran B'Jah sebagai lead vocal sangatlah sedikit.
Agustus 1997 (album)
Ini adalah album pertama The Fly. Album Agustus 1997 ini melejitkan lagu Pelangi Semu dan Air Mata Suci. Setelah mengeluarkan hits single Pelangi Semu dan Air Mata Suci, grup musik ini belum bisa dibilang memiliki kualitas yang bagus. Dan hal tersebut membuat Iren (gitar), Kus (gitar), dan Irwan (drum) keluar dari band. Akhirnya, The Fly vakum beberapa saat untuk meningkatkan kualitas musiknya. Meski secara penjualan album ini kurang begitu sukses, tetapi setidaknya membuka jalan untuk kesuksesan The Fly pada masa depan. Terbukti ketika tahun 2000 The Fly merilis album kedua, mereka meraih sukses dengan hitnya Terbang.
Keindahan di Dunia
Keindahan di Dunia adalah album musik keempat karya grup musik Indonesia, The Fly, yang dirilis pada tahun 2004.
Berisi 10 buah lagu dengan lagu "Bila" dan "Tetap Disini" sebagai lagu utama dari album ini. Ini adalah album keempat The Fly sekaligus album terakhir kebersamaan B'Jah dengan The Fly.
Keindahan di Dunia
Di lagu "Damailah", The Fly berkolaborasi dengan penyanyi Tompi, dimana Tompi menyanyikan sebagian lirik dari lagu tersebut dengan bahasa Aceh. Lagu tersebut, The Fly dan Tompi memberikan rasa duka terhadap peristiwa Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 yang sempat melanda Banda Aceh pada saat itu.
Hidupku di JalanMu
Hidupku di JalanMu merupakan album musik religi karya Repvblik. Dirilis tahun 2007 dan berisikan 6 buah lagu dengan lagu "Hidupku Di JalanMu" sebagai lagu utama album ini.
Hidupku di JalanMu
1 Hidupku Di JalanMu
Hidupku di JalanMu
2 Sujudku
Hidupku di JalanMu
3 Hanya Kau Yang Bisa
Hidupku di JalanMu
4 Bila
Hidupku di JalanMu
5 Beri Aku
Hidupku di JalanMu
6 Ampuni Dosa-Dosaku
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Yang Di-Pertuan Besar Negeri Sembilan adalah gelar kerajaan dari penguasa negara bagian Malaysia, Negeri Sembilan. Penguasa Negeri Sembilan dipilih oleh sebuah dewan kepala suku yang berkuasa di negara bagian, atau undang datuk-datuk. Praktik kerajaan telah berjalan sejak tahun 1773. Yang Di-Pertuan Besar dipilih dari antara empat pangeran terkemuka Negeri Sembilan (Putera Yang Empat).
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Bentuk pemerintahan Negeri Sembilan mengambil model adat Perpatih dari tanah leluhurnya di Minangkabau. Bentuk yang unik ini kemudian mengilhami Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman, untuk menerapkan bentuk monarki konstitusional rotasi bagi negara Malaysia yang baru merdeka. Meniru sistem ini, maka dibuatlah jabatan Yang di-Pertuan Agong Malaysia.
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Negeri Sembilan telah menerima perantau dari Minangkabau, Sumatera sejak ratusan tahun lalu. Sebelum pelaksanaan bentuk unik monarki, daerah itu diperintah oleh Kesultanan Malaka. Setelah Malaka dikalahkan oleh Portugis, Negeri Sembilan dikuasai oleh Kesultanan Johor.
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Besarnya peran dan kekuasaan orang-orang Minang disana, maka diputuskan untuk mengambil seorang raja atau sultan dari Minangkabau. Pada periode 1760-1770, sebuah dewan pemimpin yang dikenal sebagai datuk-datuk penghulu luhak berangkat ke Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau untuk mencari seorang pemimpin.
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Setibanya disana Raja Pagaruyung memberi mereka pemimpin, yaitu putranya, Raja Mahmud. Raja Mahmud kemudian dikenal sebagai Raja Melewar ketika ia datang ke Negeri Sembilan. Ketika Raja Melewar meninggal pada 1795, bukan memilih anaknya sebagai pemimpin baru mereka, dewan pemimpin yang sama sekali lagi berangkat menuju tanah leluhur mereka. Kali ini, raja Pagaruyung memberikan salah satu dari anaknya yaitu Raja Hitam sebagai Yamtuan Besar mereka di Negeri Sembilan. Raja Hitam menikah dengan putri Raja Melewar, Tengku Aisyah, namun mereka tidak memiliki keturunan. Dia meninggal pada tahun 1808.
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Sekali lagi, para pemimpin Negeri Sembilan pergi ke Minangkabau untuk mencari pengganti pemimpin mereka. Untuk ketiga kalinya Raja Pagaruyung mengirimkan putranya yaitu Raja Lenggang. Ia menikahi putri kedua Raja Hitam, Tuanku Angah, dari pernikahan yang lain. Dari pasangan ini mereka mempunyai dua putra, yaitu Tuanku Radin dan Tuanku Imam.
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Sebelum dia meninggal pada tahun 1824, Raja Lenggang mengatakan keinginannya bahwa Tuanku Radin dijadikan Yang Di-Pertuan Besar. Dengan keputusan ini, maka datuk-datuk undang tidak lagi melakukan perjalanan ke Pagaruyung. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Negeri Sembilan memiliki seorang pemimpin turun-temurun.
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Yang Di-Pertuan Radin berkuasa selama 30 tahun sebelum ia meninggal. Kemudian kakaknya, Yang Di-Pertuan Imam, memerintah selama delapan tahun. Ketika ia meninggal, Negeri Sembilan berada dalam kondisi ketidakpastian, yaitu ketika anak Tuanku Radin, Tuanku Antah, dan putra Yang Di-Pertuan Imam, Tuanku Ahmad Tunggal, berebut tahta.
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Dewan tidak ingin menerima Tuanku Ahmad Tunggal, sehingga Tuanku Antah menjadi penguasa sampai 1888. Putranya, Tuanku Muhammad Shah, kemudian mengambil alih sampai kematiannya pada tahun 1933. Putra Tuanku Muhammad Shah, Tuanku Abdul Rahman, mengambil alih pada tahun 1933. Tuanku Abdul Rahman kemudian menjadi Yang Di-Pertuan Agong pertama Malaysia pada tahun 1957.
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Anak yang terakhir, Tuanku Munawir, naik tahta pada tahun 1960 dan memerintah hingga tahun 1967. Ketika Tuanku Munawir meninggal, adiknya, Tuanku Ja'afar ibn Tuanku Abdul Rahman, menjadi penguasa Negeri Sembilan. Tuanku Jaafar juga menjabat sebagai Yang Di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-sepuluh. Selama periode ini, Negeri Sembilan juga diperintah oleh seorang bupati, Laksamana Tunku Naquiyuddin.
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan
Berikut daftar Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan:
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Konvensi-konvensi Den Haag adalah dua perjanjian internasional sebagai hasil perundingan yang dilakukan dalam konferensi-konferensi perdamaian internasional di Den Haag, Belanda: Konvensi Den Haag Pertama (1899) dan Konvensi Den Haag Kedua (1907). Bersama Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi-konvensi Den Haag adalah sebagian dari pernyataan-pernyataan formal pertama tentang hukum perang dan kejahatan perang dalam batang tubuh Hukum Internasional yang baru berkembang pada waktu itu. Konferensi internasional yang ketiga direncanakan untuk diadakan pada tahun 1914 dan kemudian dijadwal ulang untuk tahun 1915. Namun, konferensi tersebut tidak pernah terlaksana karena pecahnya Perang Dunia I. Walther Schücking, seorang sarjana hukum internasional dan aktivis perdamaian aliran neo-Kant dari Jerman, menyebut konferensi-konferensi tersebut sebagai “serikat internasional konferensi Den Haag”. Dia melihat konferensi-konferensi tersebut sebagai inti dari sebuah federasi internasional yang akan mengadakan pertemuan berkala untuk menegakkan keadilan dan menyusun prosedur hukum internasional bagi penyelesaian damai atas sengketa. Dia menegaskan bahwa “dengan diselenggarakannya Konferensi yang Pertama dan Kedua itu, sebuah serikat politik yang pasti yang terdiri dari negara-negara di dunia telah tercipta.” Berbagai badan yang dibentuk oleh Konferensi-konferensi tersebut, antara lain Pengadilan Arbitrase Permanen, adalah “agen-agen atau organ-organ serikat tersebut.”
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Usaha besar dalam kedua konferensi tersebut ialah untuk membentuk sebuah pengadilan internasional yang mengikat yang melakukan arbitrase wajib untuk menyelesaikan sengketa internasional, sebuah pengadilan yang waktu itu dianggap perlu untuk menggantikan institusi perang. Namun, usaha ini tidak mencapai sukses dalam konferensi 1899 maupun 1907. Konferensi Pertama secara umum sukses dan berfokus pada usaha perlucutan senjata. Konferensi Kedua gagal menciptakan pengadilan internasional yang mengikat yang melakukan arbitrase wajib, tetapi berhasil memperbesar mekanisme arbitrase sukarela. Konferensi ini menetapkan sejumlah konvensi yang mengatur penagihan utang, aturan perang, dan hak serta kewajiban negara netral. Selain merundingkan perlucutan senjata dan arbitrase wajib, kedua konferensi tersebut juga merundingkan hukum perang dan kejahatan perang. Dalam Perang Dunia I, banyak dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam Konvensi-konvensi Den Haag dilanggar, terutama oleh Jerman.
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Sebagian besar negara besar ("great powers"), termasuk Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, China, dan Kekaisaran Persia, lebih menyukai arbitrase internasional yang mengikat, tetapi syaratnya ialah bahwa proses voting harus menghasilkan persetujuan dengan suara bulat. Beberapa negara, dengan dipimpin oleh Jerman, memveto gagasan ini.
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Konferensi perdamaian 1899 diselenggarakan atas usulan yang disampaikan pada tanggal 29 Agustus 1898 oleh Nicolai II dari Rusia. Nicolai dan menteri luar negerinya, yaitu seorang bangsawan bernama Mikhail Nikolayevich Muravyov, memainkan peran penting dalam mengawali proses penyelenggaraan konferensi tersebut. Konferensi ini diselenggarakan mulai tanggal 18 Mei 1899 dan menghasilkan Konvensi Den Haag 1899, yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli tahun yang sama dan mulai berlaku pada tanggal 4 September 1900. Konvensi Den Haag 1899 terdiri dari empat bagian utama dan tiga deklarasi tambahan (karena alasan tertentu, bagian utama yang terakhir identik dengan deklarasi tambahan yang pertama dan kedua haruslah diperhatikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama :
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Efek utama dari Konvensi tersebut ialah dilarangnya penggunaan teknologi modern jenis-jenis tertentu dalam perang: pengeboman dari udara, perang kimia ("chemical warfare"), dan peluru dengan ujung berongga ("hollow point bullets"). Konvensi Den Haag 1899 juga menetapkan dibentuknya Pengadilan Arbitrase Permanen ("Permanent Court of Arbitration").
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Konferensi perdamaian yang kedua diadakan pada tahun 1907. Konferensi ini secara umum gagal dan hanya menghasilkan beberapa keputusan. Namun, bertemunya negara-negara besar dalam konferensi ini menjadi model bagi upaya-upaya kerja sama internasional yang dilakukan di kemudian hari pada abad ke-20.
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Konferensi yang kedua ini sebenarnya telah diserukan akan diadakan pada tahun 1904, atas saran Presiden Theodore Roosevelt, tetapi ditunda karena terjadinya perang antara Rusia dan Jepang. Konferensi Perdamaian Kedua tersebut kemudian diadakan dari tanggal 15 Juni sampai dengan 18 Oktober 1907 untuk memperluas isi Konvensi Den Haag yang semula, dengan mengubah beberapa bagian dan menambahkan sejumlah bagian lain, dengan fokus yang lebih besar pada perang laut. Pihak Inggris mencoba mengegolkan ketentuan mengenai pembatasan persenjataan, tetapi usaha ini digagalkan oleh sejumlah negara lain, dengan dipimpin oleh Jerman, karena Jerman khawatir bahwa itu merupakan usaha Inggris untuk menghentikan pertumbuhan armada Jerman. Jerman juga menolak usulan tentang arbitrase wajib. Namun, konferensi tersebut berhasil memperbesar mekanisme untuk arbitrase sukarela dan menetapkan sejumlah konvensi yang mengatur penagihan utang, aturan perang, dan hak serta kewajiban negara netral
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Perjanjian Final ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1907 dan mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1910. Perjanjian ini terdiri dari tiga belas seksi, yang dua belas di antaranya diratifikasi dan berlaku:
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Selain itu ditandatangani pula dua deklarasi:
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Delegasi Brazil dipimpin oleh negarawan Ruy Barbosa, yang kontribusinya sangat penting bagi dipertahankannya prinsip kesetaraan hukum negara-negara. Delegasi Inggris beranggotakan antara lain 11th Lord Reay (Donald James Mackay), Sir Ernest Satow, dan Eyre Crowe. Delegasi Rusia dipimpin oleh Fyodor Martens.
Konvensi Den Haag 1899 dan 1907
Meskipun tidak dirundingkan di Den Haag, Prokol Jenewa untuk Konvensi Den Haag dianggap sebagai tambahan untuk Konvensi tersebut. Protokol yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928 ini secara permanen melarang penggunaan segala bentuk cara perang kimia dan cara perang biologi. Protokol yang hanya mempunyai satu seksi ini berjudul “Protokol Pelarangan atas Penggunaan Gas Pencekik, Gas Beracun, atau Gas-gas Lain dalam Perang dan atas Penggunaan Cara-Cara Berperang dengan Bakteri” ("Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare"). Protokol ini disusun karena semakin meningkatnya kegusaran publik terhadap perang kimia menyusul dipergunakannya gas mustard dan agen-agen serupa dalam Perang Dunia I dan karena adanya kekhawatiran bahwa senjata kimia dan senjata biologi bisa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi mengerikan dalam perang di kemudian hari. Hingga hari ini, protokol tersebut telah diperluas dengan Konvensi Senjata Biologi ("Biological Weapons Convention") (1972) dan Konvensi Senjata Kimia ("Chemical Weapons Convention") (1993).
William Goate
William Goate (atau Goat) VC () adalah seorang warga Inggris penerima Salib Victoria, sebuah medali penghargaan tertinggi dan paling dihormati untuk keberanian menghadapi musuh yang bisa diberikan tentara Britania Raya dan Negara-negara Persemakmuran
William Goate
Goate berusia 22 tahun, dan menjadi kopral lance di 9th Lancers, Angkatan Darat Britania ketika terjadi Pemberontakan di India tahun 1857 dalam kejadian tanggal 6 Maret 1858 di Lucknow, India di mana ia mendapatkan VC:
William Goate
Terakhir ia mendapatkan pangkat kopral.
William Goate
Goate pindah ke Southsea bulan Mei 1900 tinggal di Jarrow-on-Tyne dan bekerja selama 22 tahun di firma galangan kapal Palmers dan selama 18 tahun ia menjadi anggota Sukarelawan Perusahaan Jarrow di mana ia mendapat pangkat yang sama ketika di resimen Lancer. Ia meninggal pada usia 64 tahun di 22 Leopold Street, Southsea, karena kanker.
William Goate
Goat dimakamkan di Pemakaman Highland Road dan makamnya sudah diubah kemudian. Tidak terdapat batu nisan yang menandakan makamnya yang berlokasi di Plot E, Baris 5, Makam 20, namun sebuah batu prasasti didirikan pada bulan Oktober 2003
William Goate
Medali Salib Victoria miliknya dipajang di Museum Resimen 9th/12th Royal Lancers di Museum dan Galeri Seni Derby, Inggris.
JULISA
JULISA adalah sebuah Jurnal Ilmiah Bahasa yang ada di Fakultas Sastra Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Indonesia. Jurnal Ilmiah ini berisi laporan penelitian, analisa, deskripsi atau theori-theori bahasa, sastra ataupun pengajaran bahasa dan juga evaluasi kritis buku buku yang berkaitan dengan bahasa, sastra dan pengajaran bahasa. Jurnal Ilmiah ini terbit 2 (dua) kali setahun yaitu pada bulan April dan Oktober. Pada awalnya Jurnal Ilmiah ini diterbitkan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, namun mulai dari volume 5 Nomor 2, Jurnal Ilmiah ini dipublikasikan dalam bahasa Inggris.
Jurnal Ilmiah ini pertama kali dipublikasikan pada bulan Oktober 2001 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Medan No.282/71.F/III/2001 tertanggal 13 Maret 2001. Dari Volume 2 Nomor 1, Jurnal Ilmiah ini telah mendapatkan ISSN: 1412-4335, dari PDII, LIPI Jakarta, dan dari Volume 4 Nomor 2, Jurnal Ilmiah ini terakreditasi oleh DIKTI berdasarkan Surat Keputusan DIKTI No.23a/DIKTI/Kep/2004 tertanggal 4 Juni 2004. Dari Volume 7 Nomor 2, Jurnal Ilmiah ini tidak terakreditasi.
Jurnal Ilmiah ini dipublikasikan oleh Program Magister Sastra Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia dengan alamat: Jln. SM. Raja Teladan Medan, Telp. (061) 7869911.
JULISA
Kami menerima berbagai artikel yang berkaitan dengan Bahasa, Sastra dan Pengajaran Bahasa untuk dipublikasikan di JULISA. Silahkan menghubungi kami baik via telepon maupun melalui email: julisa@sastra-uisu.ac.id
Bandar Udara Internasional Fuaʻamotu
Bandar Udara Internasional Fuaamotu (IATA: TBU, ICAO: NFTF) adalah sebuah bandar udara internasional di Tonga. Bandar udara ini berada di bagian selatan dari pulau utama, Tongatapu, 35 km dari ibu kota Tonga, Nukualofa. Walaupun dinamai berdasarkan desa di dekatnya, Fuaamotu, yang berada di tanah (-nya raja) Tungī, faktanya bandar udara ini berlokasi di tanah Tui Pelehake, lebih dekat dengan desa Pelehake (yang belum menjadi desa selama hari-hari awal penerbangan).
Bandar Udara Internasional Fuaʻamotu
Fuaamotu aslinya dibangun pada tahun 1942 oleh sebuah kontraktor sipil untuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Bandar udara ini dimaksudkan sebagai sebuah bandar udara untuk pesawat pengebom berat Perang Dunia II, dan memiliki 3 landasan pacu yang ditutupi koral. Pada penghujung 1970-an, bandar udara ini diperluas untuk memungkinkan pesawat jet untuk menggunakan landasan pacunya. Fuaamotu sekarang muat untuk pesawat sebesar Boeing 767, namun tetap tertutup untuk jet yang lebih besar (misalnya Boeing 747).
Bandar Udara Internasional Fuaʻamotu
Bandar udara ini dilengkapi dengan fasilitas navigasi VOR/DME (114,5) dan NDB (245). ILS tidak tersedia. Terdapat penerangan untuk landasan pacu, apron, dan jalur pandu. Maskapai internasional dengan layanan reguler ke bandar udara ini di antaranya Air New Zealand, Air Pacific, dan Pacific Blue Airlines. Air Pacific menggunakan Boeing 737-800 dari Nadi dan Suva. Air New Zealand menggunakan Airbus A320, Boeing 737-300, dan Boeing 767-300ER dari Auckland. Pacific Blue telah memulai penggunaan Boeing 737-800 ke bandar udara ini dari Sydney dan Auckland.
Bandar Udara Internasional Fuaʻamotu
Bandar udara ini memiliki pemandu lalu lintas udara untuk pergerakan penerbangan internasional terjadwal, namun untuk sebagian besarnya dilayani oleh Layanan Informasi Penerbangan. Bandar udara ini dapat dihubungi pada saluran 118,5, dan di lapangan pada 120,9. Di luar jam pelayanan di Fuaamotu, tersedia LIP terbatas lewat Nadi.
Bandar Udara Internasional Fuaʻamotu
Bukan panjangnya tetapi daya landasan paculah yang melarang pengoperasian beberapa pesawat di Fuaamotu. Bahkan sebuah Boeing 767-300ER yang dimuat penuh dengan daya jalur fleksibel B, seperti pada bandar udara ini, membutuhkan 59 Nilai Klasifikasi Landasan ("Pavement Classification Number", PCN), sehingga tidak diizinkan untuk lepas landas dengan muatan penuh. Hal yang sama dapat terjadi pada Boeing 747-400, yang sebetulnya, dapat lepas landas dan mendarat di Fuaamotu dilihat dari panjang landasan pacu. Namun, Boeing 747-400 membutuhkan 66 PCN yang dapat merusak landasan pacu. (Sebuah B747-400 beratnya sekitar 2 kali sebuah B767-300ER.)
Bandar Udara Internasional Fuaʻamotu
Pada 28 April 2006, Pemerintah Tonga membuat kebijakan terhadap maskapai tunggal mereka yang kontroversial yang berpihak pada Peau Vavaʻu. 2 maskapai sekarang diizinkan untuk melayani negara ini. Sebelumnya, Peau Vavau memonopolinya, namun tidak dapat memennuhi persyaratan dari kontrak mereka untuk melayani semua pulau yang tercantum. Sehingga karenanya, Airlines Tonga diizinkan untuk mulai beroperasi. Peau Vavau telah membuat pernyataan resmi bahwa mereka akan mendukung pendirian pemerintah, dan Airlines Tonga menyatakan bahwa mereka sangat gembira dengan keputusan ini.
Bandar Udara Internasional Fuaʻamotu
Peau Vavau mengoperasikan sebuah Convair, sewaan dari Reef Air yang menyewanya dari Air Chathams Selandia Baru, ke Haapai dan Vavau, dan sebuah Twin Otter ke Niuafoou dan Niuatoputapu. Airlines Tonga mengoperasikan pesawat Harbin Y-12.
Bandar Udara Internasional Fuaʻamotu
Tidak ada layanan bus umum di bandar udara ini, namun sejumlah losmen dan hotel di Nukualofa menyediakan sejumlah transportasi.
Bandar Udara Internasional Fuaʻamotu
Menurut perundang-undangan Tonga, bandar udara ini ditutup pada hari Ahad, namun dapat dibuka untuk keadaan darurat dengan persetujuan dari menteri.
Kongregasi bagi Para Uskup
Kongregasi bagi Para Uskup ("Congregatio pro Episcopis") adalah sebuah kongregasi Kuria Romawi yang mengawasi pemilihan uskup-uskup baru yang tidak berada di wilayah misi atau wilayah-wilayah yang berada di dalam yurisdiksi Kongregasi bagi Gereja-gereja Oriental yang berhubungan dengan umat Katolik Timur, sesuai dengan persetujuan Sri Paus. Kongregasi ini juga menjadwalkan pertemuan dengan Sri Paus yang dipersyaratkan sekali tiap lima tahun bagi para uskup dan mengatur dibangunnya keuskupan-keuskupan baru.
Kongregasi bagi Para Uskup
Kongregasi bagi Para Uskup berasal dari "Kongregasi bagi Pendirian Gereja-gereja dan Pengawasan Kedisiplinan" yang didirikan oleh Paus Siktus V pada tanggal 22 Januari 1588. Sebelum Konsili Vatikan Kedua, ketika Sri Paus mengumumkan nama-nama kardinal baru di sebuah konsistori rahasia (yaitu saat para kaisar, raja, pengeran atau petinggi Kekaisaran Romawi Suci tidak sedang hadir), nama-nama para kardinal yang baru diangkat akan dibaca, yang disambung dengan dibacanya nama-nama Uskup dan Uskup Agung baru. Inilah alasan mengapa hingga tahun 1967 kongregasi ini dulunya disebut Kongregasi Konsistorial Suci. Prefek saat ini (sejak tanggal 30 Juni 2010) adalah Kardinal Marc Ouellet. Sekretarisnya saat ini (sejak tanggal 3 Juli 2009) adalah Uskup Agung Manuel Monteiro de Castro. Wakil Sekretaris saat ini (sejak tahun 1993) adalah Monsinyur Giovanni Maria Rossi.Pada tahun 1965, kepala kongregasi ini mengambil gelar "Prefek", sementara wakil prefek mengambil gelar "Sekretaris".Sekretaris Kongregasi bagi Para Uskup juga adalah sekretaris Dewan Kardinal. Selama masa pemilihan Sri Paus sekretaris kongregasi ini bertugas menjadi sekretaris Konklaf.
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau disingkat PRSSNI adalah organisasi radio siaran swasta yang eksis dan berizin yang terbesar di Indonesia.
Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
Mengingat tidak mudah prasyarat untuk melanjutkan pengelolaan radio siaran swasta secara legal, dan begitu besar tuntutan fungsi peran radio siaran sebagai alat pendidik, penerangan, hiburan yang harus dijalankan dan akan terasa berat jika dipikul sendiri-sendiri, maka beberapa tokoh pengelola radio siaran swasta dikota-kota besar mengambil inisiatif membentuk wadah-organisasi lokal-regional, untuk memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, seperti berkoordinasi dengan Pemerintah, mengurus persyaratan perizinan dan penyesuaian ketentuan lainnya; sehingga lahirlah asosiasi seperti: Persatuan Radio Siaran Jakarta (PRSJ), Persatuan Broadcaster Bandung (PBB), Persatuan Radio Siaran Jawa Tengah (PRSJT), dan asosiasi sejenis di kota-kota besar lainnya.