Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Muhammad Ali Jinnah
Pada Desember 1912, Jinnah mengalamatkan pertemuan tahunan Liga Muslim, meskipun ia bukanlah anggotanya. Ia bergabung pada tahun berikutnya, meskipun ia juga masih menjadi anggota Kongres dan menyadari bahwa Liga tersebut menempatkan "sebab negara besar" India merdeka sebagai prioritas kedua. Pada April 1913, ia kembali ke Britania, dengan Gokhale, untuk bertemu dengan para pejabat atas perantaraan Kongres. Gokhale, seorang penganut Hindu, kemudian menyatakan bahwa Jinnah "memiliki pemikiran benar di dalamnya, dan bahwa kebebasan dari seluruh ranah sektarian yang akan membuatnya menjadi duta besar Persatuan Hindu–Muslim terbaik". Jinnah memimpin delegasi Kongres lainnya ke London pada 1914, namun karena Perang Dunia Pertama dimulai, para pejabat kurang meminati reformasi India. Bersamaan dengan itu, ia berada di Britania pada saat yang sama sebagai pria yang menjadi saingan politikus besar, Mohandas Gandhi, seorang pengacara Hindu yang menjadi dikenal karena meluncurkan "satyagraha", sebuah gerakan non-kekerasan, saat di Afrika Selatan. Jinnah menghadiri sebuah resepsi untuk Gandhi, dan kembali ke India pada Januari 1915.
Muhammad Ali Jinnah
Faksi moderat Jinnah dalam Kongres tertekan oleh kematian Mehta dan Gokhale pada 1915; ia kemudian terjerebab oleh kenyataan bahwa Naoroji berada di London, dimana ia menetap sampai ia meninggal pada 1917. Meskipun demikian, Jinnah bekerja untuk Kongres dan Liga bersamaan. Pada 1916, dengan Jinnah menjadi presiden Liga Muslim, dua organisasi tersebut menandatangani Pakta Lucknow, yang menyeting kuota-kuota untuk representasi Muslim dan Hindu dalam berbagai provinsi. Meskipun pakta tersebut tak pernah diterapkan sepenuhnya, penandatanganannya menandai periode kerjasama antara Kongres dan Liga.
Muhammad Ali Jinnah
Pada masa perang, Jinnah bergabung dengan moderat India lainnya dalam mendukung upaya perang Inggris, dengan harapan bangsa India akan dianugerahi kemerdekaan politik. Jinnah memainkan peran penting dalam pendirian Liga Pemerintahan Dalam Negeri Seluruh India pada 1916. Bersama dengan pemimpin politik Annie Besant dan Tilak, Jinnah menuntut "pemerintahan dalam negeri" untuk India—status sebuah dominion pemerintahan sendiri di Kekaisaran yang mirip dengan Kanada, Selandia Baru dan Australia, meskipun, dengan perang tersebut, para politikus Inggris tidak berkepentingan dalam reformasi konstitusional India. Menteri Kabinet Inggris Edwin Montagu menyebut Jinnah dalam memoir-memoirnya, "muda, sangat santun, terlihat mengesankan, bersenjatakan mulut dengan dialektika, dan insisten pada seluruh skemanya".
Muhammad Ali Jinnah
Pada 1918, Jinnah menikahi istri keduanya Rattanbai Petit ("Ruttie") yang berusia 24 tahun lebih muda darinya. Ia merupakan putri muda yang bermode dari temannya Sir Dinshaw Petit, dan merupakan bagian dari dua keluarga Parsi elit dari Bombay, keluarga Tata dan Petit. Terdapat penentangan besar terhadap pernikahan tersebut dari keluarga Rattanbai dan komunitas Parsi, serta beberapa pemimpin agama Muslim. Rattanbai dikeluarkan dari keluarganya dan berpindah ke Islam, mengadopsi (meskipun tak pernah digunakan) nama Maryam Jinnah, yang mengakibatkan pengucilan permanen dari keluarganya dan masyarakat Parsi. Pasangan tersebut tinggal di Bombay, dan kemudian berjalan-jalan ke seluruh India dan Eropa. Anak tunggal dari pasangan tersebut, seorang putri bernama Dina, lahir pada 15 Agustus 1919. Pasangan tersebut berpisah sebelum Ruttie meninggal pada 1929, dan kemudian saudari Jinnah Fatima merawatnya dan anaknya.
Muhammad Ali Jinnah
Hubungan antara bangsa India dan Inggris merenggang pada 1919 saat Dewan Legislatif Kekaisaran menolak permintaan kemerdekaan sipil pada masa perang; Jinnah mengundurkan diri dari Dewan tersebut saat Dewan tersebut melakukannya. Ketegangan terjadi di India, yang memburuk setelah pembantaian Jallianwala Bagh di Amritsar, dimana pasukan Inggris menembaki sebuah pertemuan pengunjuk rasa dan menewaskan ratusan orang. Amritsar, Gandhi, yang pulang ke India dan menjadi pemimpin paling menonjol dan berpengaruh dalam Kongres, menyerukan "satyagraha" melawan Inggris. Rencana Gandhi meraih dukungan dari kaum Hindu, dan juga sokongan beberapa Muslim dari faksi Khilafat. Muslim-Muslim yang didukung oleh Gandhi, menjadi ingat kembali dengan kekhalifahan Utsmaniyah, yang menyuplai kepemimpinan spiritual kepada beberapa Muslim. Kalifahnya adalah Kaisar Utsmaniyah, yang bakal memberikan dua jabatan setelah negaranya kalah pada Perang Dunia Pertama. Gandhi meraih ketenaran dari kalangan Muslim karena karyanya pada masa perang atas perantara Muslim yang ditahan atau terbunuh. Tak seperti Jinnah dan pemimpin Kongres lainnya, Gandhi tak mengenakan busana gaya Barat, lebih suka menggunakan sebuah bahasa India ketimbang Inggris, dan sangat mendalami budaya India. Gaya kepemimpinan lokal Gandhi meraih ketenaran besar pada bangsa India. Jinnah mengkritik advokasi Khilafat-nya Gandhi, yang ia anggap sebagai dukungan kefanatikan agama. Jinnah menganggap kampanye "satyagraha" yang diproposalkan Gandhi sebagai anarki politik, dan meyakini bahwa pemerintahan sendiri harusnya dilakukan melalui cara konstitusional. Ia menentang Gandhi, namun masyarakat India menentangnya. Pada sesi Kongres pada tahun 1920 di Nagpur, Jinnah dicibir oleh para delegasi yang mengesahkan proposal Gandhi, yang menganggap "satyagraha" membuat India dapat meraih kemerdekaan. Jinnah tidak menghadiri Liga berikutnya, yang diadakan di kota yang sama, yang mengesahkan resolusi yang sama. Karena tindakan Kongres dalam mendukung kampanye Gandhi, Jinnah mengundurkan diri dari partai tersebut, meninggalkan seluruh jabatan kecuali dalam Liga Muslim.
Muhammad Ali Jinnah
Aliansi antara Gandhi dan faksi Khilafat tidak berlangsung lama, dan kampanye pemberontakan kurang efektif ketimbang yang diharapkan, karena lembaga-lembaga India masih berfungsi. Jinnah mengeluarkan gagasan politik alternatif, dan memutuskan untuk membentuk sebuah partai politik baru sebagai pesaing Kongres. Pada September 1923, Jinnah terpilih sebagai anggota Muslim untuk Bombay dalam Majelis Legislatif Pusat yang baru. Ia menampilkan kemampuan sebagai seorang anggota parlementer, mengumpulkan beberapa anggota India untuk bekerja dengan Partai Swaraj, dan melanjutkan tuntutan pers untuk pemerintahan yang bertanggung jawab penuh. Pada 1925, sebagai pengakuan aktivitas legislatifnya, ia diberi gelar knighthood oleh Lord Reading, yang pensiun dari Viceroyalty. Ia berkata: "Aku menyanjung kepolosan Tuan Jinnah."
Muhammad Ali Jinnah
Pada 1927, pemerintah Inggris, di bawah Perdana Menteri Konservatif Stanley Baldwin, mengeluarkan ulasan kebijakan India yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pemerintah India 1919. Ulasan dimulai dua tahun lebih awal karena Baldwin khawatir ia akan kalah pada pemilihan berikutnya (yang diadakan pada 1929). Kabinet dipengaruhi oleh menteri Winston Churchill, yang sangat menentang pemerintahan sendiri untuk India, dan para anggota berharap komisi tersebut dilantik lebih awal, karena mereka beranggapan bahwa kebijakan-kebijakan untuk India yang mereka canangkan akan menyelamatkan pemerintah mereka. Komisi yang dihasilkan, yang dipimpin oleh Anggota Parlemen Liberal John Simon, dengan para anggotanya yang sebagian besar berasal dari Partai Konservatif, datang ke India pada Maret 1928. Mereka datang dengan diboikot oleh para pemimpin, baik dari kalangan Muslim maupun Hindu, yang murka terhadap penolakan Inggris untuk memasukkan perwakilan mereka pada komisi tersebut. Minoritas Muslim yang menarik diri dari Liga memilih untuk menyambut Komisi Simon dan menolak Jinnah. Sebagian besar anggota dewan eksekutif Liga masih loyal dengan Jinnah, yang menghadiri pertemuan Liga pada Desember 1927 dan Januari 1928 yang mengangkatnya sebagai presiden permanen Liga. Pada sesi tersebut, Jinnah berkata kepada para delegasi bahwa "Perang konstitusional telah dideklarasikan terhadap Britania Raya. Negosiasi-negosiasi untuk sebuah pemukiman tak datang dari pihak kami ... Dengan melantik seorang Komisi kulit putih secara eksklusif, [Sekretaris Negara untuk India] Lord Birkenhead telah mendeklarasikam ketidakminatan kami untuk pemerintahan sendiri."
Muhammad Ali Jinnah
Birkenhead pada 1928 menantang orang-orang India untuk membuat proposal mereka sendiri untuk pengubahan konstitusional bagi India; tanggapannya, Kongres membuat sebuah komite di bawah kepemimpinan Motilal Nehru. Laporan Nehru membuat konstitusi berdasarkan pada geografi pada wilayah-wilayah yang dependen pada setiap pemilihan akan menjilid masyarakat lebih dekat secara bersamaan. Jinnah, meskipun ia mempercayai elektorat-elektorat terpisah, berdasarkan pada agama, khususnya atas persetujuan kaum Muslim yang memiliki sebuah dalam pemerintah, mengkehendakinya pada masa itu, namun perbincangan antara dua partai mengalami kegagalan. Ia mengambil proposal-proposal yang ia harapkan akan melingkupi kaum Muslim dan menyatukan Liga tersebut, dengan memanggil perwakiln untuk kaum Muslim dalam legislatur dan kabinet. Proposal tersebut dikenal sebagai Empat Belas Poin buatannya. Ia tidak terlalu mengadopsi Empat Belas Poin tersebut, karena pertemuan Liga di Delhi dimana ia berharap meraih suara ketimbang tersingkir dalam argumen yang saling bersinggungan.
Muhammad Ali Jinnah
Setelah Baldwin kalah pada pemilihan parlementer Britania 1929, Ramsay MacDonald dari Partai Buruh menjadi perdana menteri. MacDonald mengadakan konferensi para pemimpin India dan Inggris di London untuk mendiskusikan masa depan India, sebuah acara yang didukung oleh Jinnah. Tiga Konferensi Meja Bundar menyusul beberapa tahun kemudian, yang tidak menghasilkan kesepakatan. Jinnah menjadi delegasi untuk dua konferensi pertama, namun tak diundang untuk konferensi terakhir. Ia masih di Inggris untuk sebagian besar waktu dari 1930 sampai 1934, yang berpraktek sebagai barrister di bawah Dewan Penasihat, dimana ia menangani sejumlah kasus terakhir India. Para biografernya tidak memiliki sepakatan mengenai kenapa ia berada di Inggris dalam jangka waktu yang lama—Wolpert menyatakan bahwa karena Jinnah maju pada Law Lord, ia singgah disana dalam waktu yang lama, dan Jinnah meraih sebuah kursi parlementer. Biografer awal Hector Bolitho menyangkal bahwa Jinnah masuk Parlemen Inggris, sementara Jaswant Singh menyatakan bahwa Jinnah berada di Inggris karena istirahat dari perjuangan India. Bolitho menyebut bahwa masa-masa tersebut adalah "tahun-tahun ordo dan kontemplasi Jinnah, yang berada di antara masa perjuangan awal, dan arus penaklukan akhir".
Muhammad Ali Jinnah
Pada 1931, Fatima Jinnah bergabung dengan saudaranya di Inggris. Dari masa tersebut, Muhammad Jinnah meraih perawatan dan dukungan pribadi darinya karena ia mulai menua dan mulai terserang penyakit paru-paru yang bakal membunuhnya. Ia tinggal dan berjalan-jalan dengannya, dan menjadi penasehat dekat. Putri Muhammad Jinnah, Dina, dididik di Inggris dan India. Hubungan Jinnah dengan Dina kemudian kemudian merengggang setelah Dina memutuskan untuk menikahi seorang Kristen, Neville Wadia dari sebuah keluarga bisnis Parsi berpengaruh. Saat Jinnah meminta Dina untuk menikahi seorang Muslim, Dina mengingatkan ayahnya bahwa ia telah menikahi seorang wanita yang tak dibesarkan dalam kepercayaannya. Jinnah masih menjalin komunikasi dengan putrinya, namun hubungan pribadi mereka tetap merenggang, dan Dina tak datang ke Pakistan sepanjang masa hidupnya, namun hanya pada saat pemakaman ayahnya.
Muhammad Ali Jinnah
Pengaruh paling terdokumentasi Muhammad Iqbal terhadap Jinnah, yang dianggap berujung pada pembentukan Pakistan, dianggap "signifikan", "berkuasa" dan bahkan "tak perlu ditanya" oleh para cendekiawan. Ia juga dikenal mempengaruhi Jinnah untuk mengakhiri masa pengasingan dirinya di London dan kembali masuk politik India. Namun, pada awalnya, Iqbal dan Jinnah saling berseberangan, karena Iqbal menganggap Jinnah mengabaikan krisis-krisis yang dihadapi komunitas Muslim di India. Menurut Akbar S. Ahmed, ia mulai mengubah hari-hari terakhir Iqbal, sebelum ia meninggal pada 1938. Iqbal secara bertahap menuntun Jinnah kepada pandangannya, yang kemudian menyebut Iqbal sebagai ""mentor""-nya. Ahmed menyatakan bahwa dalam catatannya pada surat-surat Iqbal, Jinnah mengeluarkan persetujuan terhadap pandangan Iqbal: Bahwa kaum Muslim membutuhkan sebuah tanah air yang terpisah.
Muhammad Ali Jinnah
Pengaruh Iqbal membawa apresiasi mendalam untuk identitas Muslim pada Jinnah. Ahmed menyatakan bahwa kesepakatan Jinnah terhadap Iqbal tak hanya merasuk pada politiknya namun pemikiran umumnya. Bukti pengaruh tersebut mulai terbongkar semenjak tahun 1937. Jinnah mulai menyebut Iqbal dalam pidato-pidatonya, ia mulai menggunakan simbolisme Islami dan berbicara kepada orang-orang yang kurang mampu. Menurut Ahmed, ""terkadang terdapat perubahan bulat"" dalam perkataan dan perbuatan Jinnah. Meskipun Jinnah masih memperjuangkan kebebasan beragama dan perlindungan kaum minoritas model tersebut ia serap dari Nabi Muhammad. Ahmed juga mengklaim bahwa cendekiawan-cendekiawan yang menggambarkan citra sekuler Jinnah salah memahami pidato-pidatonya yang, ia anggap, harus dibaca dalam konteks sejarah dan budaya Islami. Contohnya, tanah air yang Jinnah sebut berdasarkan pada "konversi"-nya adalah sebuah ""sifat Islami yang tegas."" Perubahan tersebut terlihat pada akhir kehidupan Jinnah, yang membawa gagasan-gagasan ""secara langsung dari Iqbal- yang meliputi pemikiran-pemikirannya tentang persatuan Muslim, tentang gagasan kebebasan, keadilan dan kesetaraan Islami, tentang ekonomi, dan bahkan tentang praktik-praktik seperti salat.""
Muhammad Ali Jinnah
Dalam sebuah pidato publik pada 1940 setelah kematian Iqbal, Jinnah menyebut pilihan untuk mengimplementasikan visi Iqbal saat ia menjabat sebagai penguasa. Ia berkata: ""Jika Aku hidup untuk melihat gagasan sebuah negara Muslim yang diraih di India, dan Aku kemudian ditawarkan untuk membuat sebuah pilihan antara karya-karya Iqbal dan pemerintahan negara Muslim, Aku akan memilih pilihan pertama.""
Muhammad Ali Jinnah
Pada 1933, Muslim India, khususnya Provinsi Bersatu, mulai meminta Jinnah untuk kembali ke India dan mengambil kembali kepemimpinannya di Liga Muslim, sebuah organisasi yang nyaris tidak aktif. Ia masih menjadi presiden tetap Liga, namun menolak untuk kembali ke India untuk memimpin sesi 1933-nya pada bulan April, yang beralasan bahwa ia tidak dapat kembali kesana sampai akhir tahun.
Muhammad Ali Jinnah
Salah satu orang yang menemui Jinnah agar ia kembali adalah Liaquat Ali Khan, yang kelak menjadi orang sejawat politik utama Jinnah pada masa-masa Jinnah datang dan menjadi Perdana Menteri Pakistan pertama. Atas permintaan, Liaquat mendiskusikan kepulangannya dengan sejumlah besar politikus Muslim dan mengkonfirmasi rekomendasinya kepada Jinnah. Pada akhir 1934, Jinnah berpindah ke anak benua tersebut, walau ia pulang pergi antara London dan India untuk urusan bisnis pada beberapa tahun berikutnya, ia kemudian menjual rumahnya di Hampstead dan menutup praktik hukumnya di Inggris.
Muhammad Ali Jinnah
Kaum Muslim dari Bombay memilih Jinnah, walau saat itu sedang absen di London, sebagai perwakilan mereka dalam Majelis Legislatif Pusat pada Oktober 1934. Undang-Undang Pemerintah India 1935 yang dibuat Parlemen Inggris memberikan kuasa kepada provinsi-provinsi India, dengan parlemen pusat di New Delhi, yang tak memiliki otoritas atas materi-materi seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan biaya lebih. Namun, kuasa penuh masih berada di tangan Viceroy yang dapat membubarkan legislatur dan peraturan menurut dekret. Liga League menolak menerima skema tersebut, awal mengekspresikan penerimaan terhadap parlemen. Kongres lebih bersiap diri untuk pemilihan provinsional pada 1937, dan Liga gagal memenangkan suara mayoritas untuk kursi-kursi Muslim di provinsi-provinsi manapun dimana kepercayaan para anggotanya menjadi mayoritas. Partai tersebut hanya memenangkan mayoritas kursi Muslim di Delhi, namun tidak membentuk pemerintahan di wilayah lainnya, walau partai tersebut menjadi bagian dari koalisi pemerintahan di Bengal. Kongres dan sekutu-sekutunya membentuk pemerintahan di Provinsi Frontier Barat Laut (N.W.F.P.), dimana Liga tidak memenangkan satupun kursi walau pada kenyataannya hampir seluruh penduduknya adalah Muslim.
Menurut Singh, "peristiwa 1937 telah mengejutkan dan hampir berdampak traumatik bagi Jinnah". Meskipun ia percaya selama dua puluh tahun bahwa kaum Muslim akan terlindung hak-haknya dalam India yang bersatu melalui elektorat-elektorat terpisah, perbatasan-perbatasan provinsial yang ditujukan untuk mayoritas-mayoritas Muslim, dan perlindungan hak minoritas lainnya, para pemilih Muslim gagal untuk bersatu, dengan membawakan Jinnah harapan untuk mengirimkan bagian depan pertarungan faksi yang hilang. Singh menyatakan efek pemilihan 1937 pada opini politik Muslim, "ketika Kongres membentuk sebuah pemerintahan dengan hampir seluruh Anggota Majelis Legislatif Muslim duduk pada kursi-kursi Oposisi, Muslim-Muslim non-Kongres menghadapi kenyataan hampir tak memiliki kuasa politik. Peristiwa tersebut mengirimkan masalah bagi mereka, seperti kilatan petir, yang jika Kongres tidak memenangkan sebuah kursi Muslim tunggal ... seperti halnya kursi tersebut memenangkan mayoritas absolut dalam Dewan, dalam rangka memperkuat kursi-kursi umum, Partai tersebut bakal dan akan membentuk sebuah pemerintahan yang secara keseluruhan berada pada kehendaknya sendiri ..."
Muhammad Ali Jinnah
Pada dua tahun berikutnya, Jinnah bekerja untuk membangun dukungan beberapa Muslim untuk Liga. Ia memperjuangkan hak berbicara untuk pemerintahan provinsi Benggala dan Punjabi yang dipimpin Muslim dalam pemerintahan pusat di New Delhi. Ia juga bekerja untuk memperluas Liga, mengumpulkan dana keanggotaan sejumlah dua anna (⅛ dari sebuah rupee), setengah dari biaya untuk bergabung dengan Kongres. Ia merestruktur Liga sejalan dengan Kongres, yang memegang sebagian besar kuasa dalam Komite Kerja, dimana ia dilantik. Pada Desember 1939, Liaquat memperkirakan bahwa Liga memiliki tiga juta anggota dua anna.
Muhammad Ali Jinnah
Sampai akhir 1930an, sebagian besar Muslim di Kemaharajaaan Britania menolak, setelah kemerdekaan, untuk menjadi bagian dari sebuah negara persatuan yang meliputi seluruh India Britania, karena umat Hindu dan lainnya yang mengadvokasikan pemerintahan sendiri. Disamping itu, proposal-proposal nasionalis lainnya dibuat. Dalam pidato yang diberikan di Allahabad kepada sebuah sesi Liga pada 1930, Sir Muhammad Iqbal menyerukan sebuah negara untuk kaum Muslim di India. Choudhary Rahmat Ali menerbitkan sebuah pamflet pada 1933 yang mengadvokasikan negara "Pakistan" di Lembah Indus, dengan nama-nama lainnya yang diberikan kepada kawasan-kawasan mayoritas Muslim lainnya di India. Jinnah dan Iqbal berkoresponden pada 1936 dan 1937; pada tahun-tahun berikutnya, Jinnah menyebut Iqbal sebagai mentornya, dan menggunakan retorik dan pencitraan Iqbal dalam pidato-pidatonya.
Muhammad Ali Jinnah
Meskipun beberapa pemimpin Kongres sangat mendukung pemerintahan pusat untuk sebuah negara India, beberapa politikus Muslim, termasuk Jinnah, menolak untuk menerima pemerintahan tersebut tanpa perlindungan kuat terhadap komunitas mereka. Muslim lainnya mendukung Konres, yang secara resmi memperjuangkan sebuah negara sekuler setelah kemerdekaan, meskipun sayap tradisionalis (yang meliputi para politikus seperti Madan Mohan Malaviya dan Vallabhbhai Patel) meyakini bahwa India saat sudah merdeka harusnya mengeluarkan hukum-hukum seperti melarang pembunuhan sapi dan menjadikan Hindi sebagai bahasa nasional. Kegagalan kepemimpinan Kongres membuat kaum komunalis Hindu mengkhawatirkan kaum Muslim yang mendukung Kongres. Selain itu, Kongres meraih dukungan Muslim sampai sekitar tahun 1937.
Muhammad Ali Jinnah
Peristiwa-perisitwa yang memperpecah komunitas meliputi gagalnya upaya untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi yang meliputi Kongres dan Liga dalam Provinsi-Provinsi bersatu setelah pemilihan 1937. Menurut sejarawan Ian Talbot, "Pemerintahan Kongres provinsial tak membuat upaya untuk memberikan pemahaman dan pengertian terhadap sensibilitas budaya dan agama penduduk Muslim mereka. Liga Muslim mengklaim bahwa partai tersebut hanya mementingkan kaum Muslim demi meraih dukungan besar. Secara signifikan, peristiwa tersebut tersebut merupakan satu-satunya peristiwa setelah masa pemerintahan Kongres tersebut dimana partai tersebut [Liga] mengeluarkan tuntutan untuk sebuah negara Pakistan ..."
Muhammad Ali Jinnah
Balraj Puri dalam artikel jurnalnya tentang Jinnah berkesimpulan bahwa presiden Liga Muslim tersebut, setelah pemungutan suara 1937, beralih ke gagasan partisi dalam "keputusasaan". Sejarawan Akbar S. Ahmed berkesimpulan bahwa Jinnah menarik harapan rekonsiliasi dengan Kongres karena ia "menemukan kembali akar-akar [Islamis]nya sendiri, esensi identitas miliknya sendiri, dari budaya dan sejarah, yang menjadi meningkat pada tahun-tahun akhir hidupnya". Jinnah juga makin mengadopsi busana Muslim pada akhir 1930an. Pada penghitungan perolehan suara pada 1937, Jinnah mengeluarkan pertanyaan pembagian kekuasaan pada sebuah basis seluruh India, dan bahwa ia sebagai presiden Liga, bersedia menjadi jurubicara tunggal bagi komunitas Muslim.
Muhammad Ali Jinnah
Pada 3 September 1939, Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain mengumumkan perang terhadap Jerman Nazi. Pada hari berikutnya Viceroy Lord Linlithgow, tanpa berkonsultasi dengan para pemimpin politik India, mengumumkan bahwa India memasuki perang bersama dengan Inggris. Unjuk rasa menyebar di India. Setelah pertemuan dengan Jinnah dan dengan Gandhi, Linlithgow mengumumkan bahwa negosiasi-negosiasi tentang pemerintahan sendiri ditunda selama masa perang. Pada 14 September, Kongres menuntut kemerdekaan terhadap majelis kostitusi untuk memutuskan sebuah konstitusi; karena ditolak, delapan pemerintahan provinsialnya mengundurkan diri pada 10 November dan para gubernur di provinsi-provinsi tersebut setelah itu memerintah dengan dekret untuk sisa-sisa masa perang. Di sisi lain, Jinnah lebih berkehendak untuk mengakomodasi Inggris, dan mereka kembali meningkatkan pengakuan kepadanya dan Liga sebagai perwakilan Muslim India. Jinnah kemudian menyatakan, "setelah perang dimulai,  ... Aku diperlakukan pada basis yang sama dengan Tuan Gandhi. Aku takjub saat bagaimana Aku naik pangkat dan diberi tempat bersebelahan dengan Tuan Gandhi." Walau Liga tak aktif mendukung upaya perang Inggris, mereka tidak berupaya untuk menghalanginya.