Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Grand Prix Sepeda Motor
MSMA (Motor Sport Manufacturer Association) merupakan organisasi dalam MotoGP yang terdiri dari pabrikan-pabrikan motor yang mengikuti kejuaraan MotoGP, seperti Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, Kawasaki, dan pabrikan lainnya. Fungsi dari organisasi ini antara lain memutuskan peraturan teknis mengenai regulasi motor bersama dengan organisasi lain yang tergabung di komisi Grand Prix.
Grand Prix Sepeda Motor
Terdapat penjenjangan karier bagi para pembalap yang turun di balap motor dunia, apabila seorang pembalap cukup berprestasi ia akan direkrut oleh tim yang ada dikelas berikutnya dari kelas 125 cc, kelas 250 cc, kemudian kelas puncak MotoGP. Pembalap yang turun di kelas 125 cc sendiri berasal dari pembalap yang berprestasi di kejuaraan regional atau nasional di negaranya masing-masing, seperti All Japan road racing di Jepang, ataupun kejuaraan Eropa.
Grand Prix Sepeda Motor
Para pembalap yang turun di kelas puncak MotoGp berasal dari beberapa kejuaraan. Selain berasal dari kelas 250 cc seperti Valentino Rossi, Marco Melandri, Daniel Pedrosa, ada pula pembalap yang berasal dari AMA Superbike seperti Nicky Hayden, dari British Superbike seperti Shane Byrne, juga dari World Superbike seperti Noriyuki Haga, Colin Edwards, Troy Bayliss, Neil Hodgson, Ruben Xaus dan Chris Vermeulen. Banyaknya para pembalap yang berasal dari superbike ini tidak terlepas dari berubahnya kelas puncak GP motor yang membolehkan penggunaan motor bermesin 4 tak 990 cc pada tahun 2002, setelah sebelumnya hanya mesin 2 tak 500 cc yang boleh digunakan.
Grand Prix Sepeda Motor
Setiap peraturan mengenai tiap-tiap kelas balapan dibentuk oleh FIM sebagai organisasi yang berwenang melakukannya. FIM membentuk dan mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang dipandang sesuai dengan perkembangan balapan. Pada permulaan era baru MotoGP pada tahun 2002, motor bermesin 2 tak 500 cc dan 4 tak 990 cc dibolehkan untuk digunakan dalam balapan. Kedahsyatan tenaga dari motor bermesin 4 tak yang mengungguli motor bermesin 2 tak menyingkirkan seluruh mesin 2 tak dari persaingan, dan musim-musim balap selanjutnya tidak ada lagi motor 2 tak yang digunakan.
Grand Prix Sepeda Motor
Pada tahun 2007, FIM akan memberlakukan peraturan baru bahwa motor-motor MotoGP akan dibatasi menjadi 4 tak 800 cc. Alasan yang dikemukakan dari pengurangan kapasitas silinder mesin ini adalah untuk meningkatkan keamanan pembalap, mengingat tenaga dan kecepatan puncak yang dihasilkan mesin-mesin MotoGP telah meningkat secara drastis sejak 2002. Rekor kecepatan MotoGP saat ini adalah 347,4 km/jam yang dicetak oleh Loris Capirossi dengan motor Ducati di sirkuit Catalunya, Barcelona pada tahun 2004. Sebagai perbandingan rekor kecepatan F1 saat ini adalah 369,9 km/jam yang dicetak oleh Antonio Pizonia dengan mobil BMW, di sirkuit Monza pada tahun 2004.
Grand Prix Sepeda Motor
Keputusan pilihan untuk membatasi kapasitas mesin menjadi 800 cc (daripada dengan metode pembatasan tenaga lain, seperti pengurangan jumlah gir transmisi yang diizinkan) menurut para pengamat MotoGP sangat menguntungkan Honda. Honda menggunakan mesin lima silinder, dan hanya perlu mengurangi satu silinder untuk membenahi mesin mereka agar sesuai regulasi yang baru, sementara pabrikan lainnya harus mendesain ulang seluruh mesin mereka. Pembatasan menjadi 800 cc juga menimbulkan kontroversi bahwa sepertinya saat ini motor yang digunakan dalam kejuaraan Superbike 1000 cc menjadi yang tercepat dalam balapan motor sirkuit di seluruh dunia.
Grand Prix Sepeda Motor
Mesin yang digunakan dalam kelas 125 cc dibatasi sebanyak satu silinder dan dengan berat minimal 80 kilogram, sementara untuk kelas 250 cc dibatasi sebanyak dua silinder dengan berat minimal 100 kilogram.
Grand Prix Sepeda Motor
Motor-motor untuk kelas MotoGP dibolehkan menggunakan mesin dengan jumlah silinder antara tiga sampai enam silinder, dan terdapat variasi dalam pembatasan berat tergantung jumlah silinder yang digunakan. Ini disebabkan sebuah mesin dengan silinder yang lebih banyak, tenaga yang dihasilkan juga lebih besar, dan batasan berat meningkat. Pada tahun 2006 mesin-mesin yang digunakan di MotoGP adalah mesin empat dan lima silinder. Honda menggunakan lima silinder, sementara Yamaha, Ducati, Kawasaki, dan Suzuki menggunakan empat silinder.
Grand Prix Sepeda Motor
Motor-motor yang digunakan dalam Grandprix motor dibuat tidak hanya untuk balapan saja, tetapi juga sebagai ajang unjuk kekuatan dan kemajuan teknologi antar pabrikan. Sebagai hasilnya seluruh mesin-mesin MotoGP dibuat dengan menggunakan material yang sangat mahal dan ringan seperti titanium, dan "carbon-fiber-reinforced plastic". Motor-motor tersebut juga menggunakan teknologi yang tidak tersedia untuk konsumsi umum, misalnya adalah perangkat elektronik yang canggih termasuk telemetri, engine management systems, kontrol traksi, rem cakram karbon, dan teknologi mesin modern yang diadopsi dari teknologi mesin mobil F1.
Grand Prix Sepeda Motor
Jika motor-motor yang dipakai di kelas MotoGP hanya dilombakan di tingkat kejuaraan dunia, motor-motor yang digunakan di kelas 125 cc dan 250 cc relatif lebih terjangkau. Harga sebuah motor 125 cc kurang lebih sama dengan sebuah mobil. Motor-motor ini sering digunakan dalam kejuaraan balap motor nasional di seluruh dunia.
Grand Prix Sepeda Motor
Satu dari beberapa tantangan utama yang dihadapi para pembalap MotoGP dan Insinyur motor MotoGP adalah bagaimana untuk menyalurkan tenaga mesin yang luar biasa – lebih dari 240 dk (179 kW), melalui titik kontak dua buah ban dan permukaan aspal sirkuit dengan lebar hanya sekitar lengan manusia. Sebagai perbandingan mobil F1 menghasilkan lebih dari 950 dk (700 kW) tetapi dengan empat buah ban, sehingga memiliki titik kontak permukaan dengan aspal sepuluh kali lebih lebar dari motor MotoGP.
Grand Prix Sepeda Motor
Kelas MotoGP merupakan kelas utama dari kejuaraan GP Motor dengan sepeda motor prototipe yang bersaing terbuka antar pabrikan yang berlaga. Dari pertengahan dekade 1970-an sampai tahun 2002, kategori ini menerapkan batas kapasitas mesin maksimal 500cc terlepas dari apakah mesin yang dipakai berjenis dua tak atau empat tak. Akibat dari regulasi ini semua pabrikan lebih memilih bermain di dua tak berkat pengiriman daya lebih besar pada perpindahan yang sama. Pada tahun 2002 peraturan tersebut diubah untuk memudahkan lompatan ke empat tak seiring semakin rendahnya pangsa pasar motor-motor dua tak. Aturan baru memungkinkan produsen untuk memilih antara motor dua tak (hingga 500c) atau empat tak (sampai 990cc).
Grand Prix Sepeda Motor
Meski terjadi kenaikan biaya yang signifikan akibat perubahan ini. Motor-motor dua tak menjadi ketinggalan dan tidak bisa bersaing melawan motor generasi baru yang empat tak. Musim 2002 menjadi musim terakhir dimana motor dua tak berada dan bersaing dalam satu lomba yang sama melawan motor empat tak. Musim ini juga dikenal sebagai musim transisi peralihan dari GP500 ke MotoGP dan pada 2003 tidak ada lagi motor dua tak yang tersisa. Kemudian pada tahun 2007, FIM mengurangi kapasitas mesin maksimum menjadi 800cc namun pada 2012 kembali meningkat menjadi 1000cc.
Grand Prix Sepeda Motor
Kelas ini adalah kelas menengah dalam alur tangga dalam kejuaraan GP Motor dengan ditandai dengan penggunaan motor bermesin 4 tak seragam berkapasitas 600cc. Mesin ini memasuki pertama diterapkan di musim 2010 ditandai juga dengan berakhirnya penggunaan motor 250cc.
Grand Prix Sepeda Motor
Meski selama 2010 mesin dua tak 250cc masih bisa digunakan, semua tim diminta ikut serta dengan Moto2 baru dan beralih dengan mesin empat tak dengan alasan untuk ramah lingkungan dan sesuai dengan perubahan yang diawali dalam konser motor kecepatan internasional.
Grand Prix Sepeda Motor
Hampir sama seperti yang terjadi pada kelas Moto2, kelas Moto3 pada awalnya juga dimaksudkan untuk mengganti seluruh mesin dua tak berkapasitas 125cc. Mesin di kelas ini memakai mesin empat tak satu silinder berkapasitas sampai 250cc. Perbedaan dengan kelas Moto2, di kelas ini terbuka untuk semua pabrikan motor dengan pengaturan biaya untuk membangun satu unit motor tidak boleh lebih dari 12.000 Euro
Alphons Egli
Alphons Egli () adalah politikus dan Anggota Dewan Federal Swiss pada 1983-1986.
Alphons Egli
Ia terpilih di Dewan Federal Swiss pada 8 Desember 1982 hingga meletakkan jabatan itu pada tanggal 31 Desember 1986. Ia berafiliasi dengan Partai Rakyat Kristen Demokrat Swiss.
Alphons Egli
Selama masa jabatannya, ia pernah memimpin Departemen Dalam Negeri Federal. Ia menjabat Presiden Konfederasi pada tahun 1986.
Alphons Egli
Egli adalah warga Entlebuch dan Lucerne.
Sukarton Marmosujono
Laksamana Muda TNI (Purn.) Sukarton Marmosujono, SH () adalah Jaksa Agung pada Kabinet Pembangunan V Indonesia. Ia meninggal dunia pada tahun 1990 sewaktu masih menjabat.
Sukarton Marmosujono
Sukarton lahir di Desa Batuagung, Tegal pada 3 Oktober 1937. Masa kecilnya berada dalam pusaran Perang Kemerdekaan Indonesia. Ayahnya saat itu berprofesi sebagai guru yang menolak bekerja di sekolah Belanda. Sedangkan ibunya bertugas di dapur umum pasukan. Saat pertempuran makin meluas, ayahnya ini membawa seluruh keluarga bersama penduduk lainnya mengungsi ke kaki Gunung Slamet. Dan saat keadaan sangat tidak memungkinkan untuk kembali ke rumah, kelompok pengungsi ini melanjutkan perjalanan mendaki Gunung Slamet hingga tiba di Wonosobo.
Sukarton Marmosujono
Beberapa hal mengerikan saat perang juga pernah disaksikanya, seperti pembumihangusan desa, ibu hamil yg melahirkan tanpa bantuan, dan pemuda-pemuda yang dibunuh dengan disiksa terlebih dahulu oleh Belanda. Pada masa kecilnya Sukarton juga pernah dimintai seorang tentara untuk mengamati gerak-gerik tentara Belanda. Menurutnya dalam sebuah wawancara pada 1988, ini adalah pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidupnya.
Sukarton Marmosujono
Saat keluarga ini tiba di Yogyakarta, Sukarton lalu dimasukkan ke dalam Sekolah Rakyat Pakualaman. Menjadi anak desa yang jarang bersepatu tidak menjadi halangan baginya bersekolah di sekolah yang notabene sebagai tempat bersekolah anak-anak petinggi di Yogya, para priyayi yang menggunakan tata krama dan berbicara dengan bahasa krama inggil. Pernah suatu hari Sukarton memperingatkan temannya ""Ee.. mas, cungurmu ana cemonge"" (hidungmu ada kotorannya). Yang diperingatkan bukannya berterima kasih malah menjotos Sukarton. Sukarton lalu membalasnya dan terjadi baku hantam. Belakangan, ia mengetahui juga kata-kata yang diucapkannya dengan maksud baik tersebut, tidak sopan bagi orang keraton. Di Kota Yogyakarta juga ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Sukarton Marmosujono
Sukarton adalah suami dari Lastri Fardani Sukarton yang merupakan jurnalis Majalah Kartini dan penulis buku antologi puisi Gunung Biru Di Atas Dusunku.
Hari Suharto
Mayor Jenderal TNI (Purn.) Hari Suharto, SH () adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1984 sampai 1988.
Hari Suharto
Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal ini diangkat menjadi Jaksa Agung pada tanggal 4 Juni 1984. Setelah menyelesaikan Sarjana Hukum di Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) tahun 1962, Hari lalu memulai karier di bidang sipil pada 1967. Mula-mula sebagai Inspektur Jenderal Departemen Pertanian, kemudian Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, lalu, sejak 1979, menjadi Kepala BP-7 dan lima tahun kemudian Jaksa Agung. Soal pemberantasan korupsi memang terasa santer begitu Hari Suharto menjabat jaksa agung.
Hari Suharto
Begitu menjabat, ia langsung melanjutkan upaya penyusunan konsep Undang-undang Pokok Kejaksaan (UUPK). Terkait pembangunan hukum dalam masa Pelita IV, dalam menunjuk tiga unsur pokoknya: pembaruan hukum, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, September 1984, ia mengaku kurang puas dengan penanganan beberapa perkara korupsi, yang kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Misalnya, pada 1983-1984, ada 34 perkara tindak pidana khusus korupsi dan penyelundupan, yang diputus bebas oleh hakim. Pada bulan Mei 1985, juga dalam rapat kerja Komisi III DPR, ia mengungkapkan sembilan jenis modus operandi tindak pidana korupsi di lingkungan perbankan. Satu di antaranya dengan modus kredit macet, yang menyebabkan negara dirugikan Rp 6,85 miliar. Setelah ditangani oleh Tim Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Masal, jumlahnya bisa diperkecil.
R. Goenawan
R. Goenawan, SH adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1959 sampai 1962.
R. Goenawan
Mr Goenawan menjadi Jaksa Agung terhitung tanggal 31 Desember 1959. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Mr Gatot Taroenamihardja, ia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda. Pada era Mr Goenawan, dalam tubuh Departemen Kejaksaan terbentuk Biro Pengawasan Aliran Kepercayaan (Biro Pakem) sebagai kelanjutan dari Badan Pakem yang dibentuk tahun 1958. Pada era ini pula, tugas kejaksaan meluas, tidak hanya pada bidang represif saja, melainkan juga ke bidang preventif dan bahkan pemerintahan dan keamanan, seperti dalam persoalan orang asing serta pelaksanaan pembinaan pers nasional.
R. Goenawan
Saat ini pula terwujud Rancangan Undang-undang Pokok Kejaksaan serta UU Pokok Kepolisian yang menetapkan tugas-tugas Jaksa dalam hubungannya dengan batas-batas tugas-tugas hakim dan polisi. Pada tanggal 22 Juli 1960, kabinet dalam rapatnya memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam surat Keputusan Presiden RI tertanggal 1 Agustus 1960 No.204/1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. RUU ini kemudian disahkan pemerintah cq Presiden pada tanggal 30 Juni 1961 dan dinamai UU Nomor 15 tahun 1961. UU ini memuat Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan atau Undang-undang Pokok Kejaksaan (UUPK). Hal itulah yang melatarbelakangi penetapan 22 Juli sebagai hari Kejaksaan dengan surat Keputusan Menteri/JA No. Org/A-51/1 tanggal 2 Januari 1961.
R. Goenawan
Gagasan Lambang Kejaksaan dan penggunaan pakaian seragam jaksa terwujud pada masa ini. Hal-hal baru lainnya yang ditegaskan dalam UU ini di antaranya landasan hukum bagi pegawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (Pasal 2 (4)), landasan hukum pembentukan Kejaksaan tinggi, Kedudukan Kejaksaan sebagai Departemen dan Jaksa Agung sebagai menteri (Pasal 3 dan 5), surat tuduhan tidak lagi dibuat oleh hakim, tetapi oleh Jaksa (pasal 12 (1).
R. Goenawan
Selain dari itu, Jaksa Agung Mr. Goenawan juga berperan dalam mewujudkan pemasukan kembali Irian Jaya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Grand Prix F1 Belgia 2005
Grand Prix F1 Belgia 2005 merupakan balapan Formula 1 pada 11 September di Circuit de Spa-Francorchamps.
Grand Prix F1 Belgia 2005
Pole Position:Juan Pablo Montoya 1:46.391
Lap Tercepat:Ralf Schumacher 1:51.453
Gatot Taroenamihardja
Gatot Taroenamihardja adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pertama yang menjabat pada 12 Agustus 1945 - 22 Oktober 1945.
Gatot Taroenamihardja
Ia merupakan orang pertama yang sempat dua kali memegang jabatan tersebut (yang kedua adalah Singgih, SH). Mr. Gatot Taroenamihardja ditetapkan menjadi Jaksa Agung pada tanggal 19 Oktober 1945. Ketetapan yang diumumkan oleh Presiden Soekarno itu menandai eksistensi Kejaksaan dan Jaksa Agung sebagai lembaga dan jabatan penting di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1945, nama Mr. Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung kembali diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Maklumat Pemerintah. Masa jabatan Mr Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung pertama berlangsung sangat singkat. Sebab, pada tanggal 24 Oktober 1945, atas permintaan sendiri, ia diberhentikan dengan hormat oleh Presiden.
Gatot Taroenamihardja
Dalam masa jabatannya yang singkat itu, Mr Gatot Taroenamihardja sempat mengeluarkan satu maklumat dan satu instruksi. Dalam maklumat tanggal 1 Oktober 1945 yang diumumkan bersama-sama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman, dikemukakan antara lain kedudukan struktural organik Kejaksaan dalam Lingkungan Departemen Kehakiman dan Jaksa Agung sebagai pemegang pimpinan Kepolisian Kehakiman. Sementara dalam instruksinya tertanggal 1 Oktober 1945, secara gamblang dan tegas Jaksa Agung memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak lebih keras menjaga keamanan, terutama terhadap Belanda-Belanda yang mau membinasakan Republik Indonesia.
R. Soeprapto (jaksa agung)
R. Soeprapto () adalah Jaksa Agung pada tahun 1951 hingga 1959. Ia mengawali kariernya sebagai hakim diberbagai daerah, meskipun ia tak sempat meraih gelar akademis (MR. atau SH) namun sepak terjangnya di dunia penegak hukum membuktikan kepiawaian dan ketegasan yang terpuji.
R. Soeprapto (jaksa agung)
Soeprapto lahir 27 Maret 1897 dengan ayah seorang "Controlleur" pajak di Trenggalek, Jawa Timur. Kemudian, Soeprpato menamatkan ELS ("Europesche Lagere School") pada tahun 1914 dan melanjutkan studi ke Sekolah Hakim di Batavia, selesai tahun 1920 bersama dengan Wongsonegoro, Isqak, dan Mas Soemardi.
R. Soeprapto (jaksa agung)
Setelah lulus, ia ditempatkan di Landraaad (Pengadilan untuk kaum Bumi Putera) di Tulungagung dan Trenggalek. Kemudian, ia dipindahkan ke berbagai kota seperti, Surabaya, Semarang, Demak, Purworejo, Bandung, Banyuwangi, Singaraja, Denpasar sampai Mataram (Pulau Lombok). Dalam rentang tahun 1937-1941 hakim Soeprapto menjabat Kepala Landraad Cheribon-Kuningan, dilanjutkan ke Salatiga-Boyolali, dan ke Banyuwangi menjadi pengawas hukum di Karesidenan Besuki. Ketika Jepang datang pada bulan Maret 1942, Soeprapto menjabat Kepala Pengadilan Karesidenan Pekalongan.
R. Soeprapto (jaksa agung)
Selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pindah ibukota ke Yogyakarta hingga memperoleh kedaulatan pada 27 Desember 1949, Soeprapto tetap bekerja di pengadilan Keresidenan Pekalongan. Hingga Indonesia kembali lagi ke Jakarta pada tahun 1950 yang sejak 1920 berkarier di kehakiman, mulai memasuki "kamar" penuntut umum. Atas jasa-jasa dan perjuangannya menegakkan citra kejaksaan, R. Soeprapto ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan Republik Indonesia. Patungnya kini tegak berdiri di halaman depan Gedung Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
R. Soeprapto (jaksa agung)
Jaksa Agung R. Soeprapto diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Soekarno, pada tanggal 1 April 1959. Dalam buku "Lima Windu Sejarah Kejaksaan (1945-1985)", pemberhentian ini merupakan ekor yang tidak sedap dari kasus peradilan Jungschläger dan Schmidt yang ditangkap pada tahun 1954.
R. Soeprapto (jaksa agung)
Setelah tuduhan terhadap Leon Nicolaas Hubert Jungschläger gugur demi hukum, karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka tinggallah Schmidt yang diadili. Oleh Pengadailan Negeri Jakarta, Schmidt dijatuhi hukuman seumur hidup, pada tahun 1958. Terpidana ini mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Jakarta memutus lebih ringan, 5 tahun, dipotong masa tahanan. Karena Schmidt sudah menjalani hukuman 5 tahun, Pengadilan tinggi membebasakannya. Karena Kejaksaan Agung tidak mengajukan permohonan kasasi, maka Jaksa Agung memerintahkan eksekusi.
R. Soeprapto (jaksa agung)
Dendam rakyat yang tidak suka pada orang Belanda pemberontak ini, menurut Jaksa Agung Soeprapto menjadi pertimbangan untuk memulangkan Schmidt ke negerinya. Menurut buku "Sejarah Kejaksaan Agung", kesalahan R. Soeprapto sebagai jaksa agung tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Kehakiman, G.A. Maengkom. Ini dikecam keras oleh partai-partai politik dan tidak dapat diterima oleh Pemerintah. Kejadian di awal 1959 ini, agaknya merepotkan Jaksa Agung R. Soeprapto. Tapi, menurut (Alm) Ny. Soeprapto kepada Forum Keadilan. “Sebenarnya perintah eksekusi Schmidt itu telah disetujui oleh Maengkom.
R. Soeprapto (jaksa agung)
Sekembalinya ke Jakarta, Jaksa Agung yang tegar ini menolak hadir di Istana dalam acara serah terima jabatan. Ia tidak mau minta maaf. Ia menolak menarik kembali tindakan yang ia yakini benar, baik secara hukum maupun hierarki. Apalagi untuk bergabung dengan politisi, hanya sekadar untuk mempertahankan jabatannya.
Sebagai pegawai yang pejuang dengan dedikasi tinggi, cerdas, tekun, dan ulet, tidak ada dalam kamus Soeprapto untuk mempolitikkan jabatannya, demi ideologi atau kepentingan apapun selain Pancasila dan UUD yang berlaku (UUD-S 1950). R. Soeprapto dengan watak kebapakannya, telah memberikan sebagain besar perjalanan usianya untuk penegakan hukum di negeri ini. Ia buktikan dari tahun 1920 sampai 1958, dalam zaman kolonial, pendudukan militer Jepang dan RI dalam berbagai cuaca politik yang sering berganti. R. Soeprapto, akhirnya menutup mata pada tanggal 2 Desember 1964 di Jakarta, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Soedjono C. Atmonegoro
Soedjono Chanafiah Atmonegoro, SH () adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan VII. Ia menjabat jaksa agung selama 88 hari, karena diberhentikan oleh BJ Habibie pada 15 Juni 1998 dan digantikan Andi Ghalib yang sebelumnya Kakabinkum ABRI.
Soedjono C. Atmonegoro
Soedjono C. Atmonegoro adalah Jaksa Agung dari sipil yang kedua setelah Singgih. Sebelum itu jabatan tersebut selalu dipegang ABRI.
Soedjono C. Atmonegoro
Pada saat diberhentikan dia sedang membentuk tim pengusut harta kekayaan mantan presiden Soeharto. Pada saat pemberhentiannya dia menegaskan bahwa pemberhentiannya tidak ada sangkut paut dengan pengusutan harta Soeharto namun dia sendiri juga tidak tahu alasan persis mengapa dia diberhentikan. Sejak itu keberadaannya tidak diketahui banyak orang. Pada tahun 1998, ia dikabarkan memutuskan bergabung dengan salah satu partai politik.
Tirtawinata
Tirtawinata (lahir di Bogor, Jawa Barat tahun 1900 – meninggal di Jakarta tahun 1965) adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1946 - 1951. Tirtawinata juga pernah menjabat Duta Besar RI di beberapa negara. Menikah dengan Djoewita Tisnakoesoemah (1903-1984) dan berputra 7 orang.
Tirtawinata
Peristiwa 3 Juli 1946 adalah peristiwa percobaan "coup d’etat" oleh unsur militer dan politik seperti antara lain Mayor Jenderal Sudarsono dan Mr. Mohammad Yamin.
Andi Muhammad Ghalib
Letjen TNI (Purn.) H. Andi Muhammad Ghalib, S.H., M.H. () adalah Duta besar Republik Indonesia untuk India sejak 8 April 2008 hingga 2013, serta Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1998-1999. Ia adalah salah satu tokoh nasionalis yang sekarang menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh di negara India untuk RI, dan diangkat atau ditunjuk oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Andi Muhammad Ghalib
Andi Muhammad Ghalib memiliki sebuah yayasan yang terletak di daerah Bogor, yaitu Yayasan Ibnu Hadjar yang mana bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, SMP, SMA, SMK Taruna Andigha yang konon nama Yayasan Ibnu Hadjar diambil dari nama almarhum ayahnya, H. Andi Ibnu Hadjar.
Andi Muhammad Ghalib
Dia ditunjuk Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Soedjono C. Atmonegoro. Andi Ghalib memegang jabatan Jaksa Agung, saat sangat sulit karena ketegangan politik meningkat keras sesudah kejatuhan mantan Presiden Soeharto dan tuntutan reformasi sehubungan dengan penyidikan berbagai kasus korupsi termasuk kasus mantan Presiden Soeharto. Puncaknya adalah tersebarnya rekaman pembicaraan telepon Jaksa Agung Andi Ghalib dengan Presiden Habibie yang membicarakan tentang proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.
Andi Muhammad Ghalib
Saat ia sedang menangani penyelesaian berbagai macam kasus korupsi, Teten Masduki dari ICW membongkar rekening pribadinya yang menunjukkan bahwa Andi M Ghalib telah menerima suap dari 2 orang penyumbang untuk kegiatan olahraga melalui rekening bersama Andi Muhammad Ghalib sebagai Ketua Umum dan sdr Thahir sebagai bendahara Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI). PUSPOM TNI memeriksa kasus tersebut dan menyatakan sumbangan tersebut benar untuk PGSI yang disalurkan melalui rekening personal.
Kasman Singodimedjo
Mr. Kasman Singodimedjo () adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sampai 1946 dan juga mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II. Selain itu ia juga adalah Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang menjadi cikal bakal dari DPR.
Kasman Singodimedjo
Pada tanggal 8 November 2018, Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Ir. Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dengan diterbitkannya Keppres No 123/TK/Tahun 2018, tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.