Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Keuskupan Fushun
Tahta episkopal katedralnya adalah Katedral Santo Yusuf, yang terletak di kota Fushun.
Keuskupan Jilin
Keuskupan Jilin/Kírín (, ) adalah sebuah keuskupan Latin di Manchuria, timur laut China.
Keuskupan Jilin
Keuskupan sebuah suffragan di provinsi gerejawi Metropolitan Shenyang 瀋陽, meskipun masih bergantung pada Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa.
Keuskupan Jilin
Keuskupan tersebut telah lowong (lagi) sejak 2009.
Keuskupan Jilin
Tahta episkopal katedralnya adalah Katedral Santa Teresa, di Changchun 长春, sementara bekas katedralnya sekarang adalah Gereja Hati Kudus Yesus, di kota Jilin.
Keuskupan Sipingjie
Keuskupan Sipingjie/Siping/Szepíngkai (, ) adalah sebuah keuskupan suffragan Latin di provinsi gerejawi Metropolitan Shenyang 瀋陽, China.
Keuskupan Sipingjie
Tahta episkopalnya terletak di kota Sipingjie (Siping, Jiling atau Szepíngkai), provinsi Jilin.
Keuskupan Ningxia
Keuskupan Ningxia/Yinchuan (, ) adalah sebuah keuskupan sufragan ritus Latin di provinsi gerejawi Keuskupan Agung Suiyuan, di barat laut Tiongkok, namun masih bergantung pada Kongregasi Roma untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa.
Keuskupan Ningxia
Tahta episkopalnya adalah Katedral Hati Bunda Maria Tak Bernoda, yang terletak di kota Ningxia, Yinchuan, wilayah otonomi Ningxia.
Keuskupan Datong
Keuskupan Datong/Tatung (, ) adalah sebuah keuskupan Latin di provinsi gerejawi Taiyuan, China.
Keuskupan Datong
Keuskupan tersebut memiliki tahta episkopal katedralnya di Katedral Hati Maria Tak Bernoda di kota Datong namun mengalami kelowongan.
Bahasa Tsakonia
Bahasa Tsakonia atau Tsaconia (juga disebut Tzakonia atau Tsakonik; bahasa Yunani: ; Tsakonia: , ), adalah ragam bahasa Yunani yang dituturkan di kawasan Tsakonia di Peloponnesus, Yunani. Bahasa Tsakonia berasal dari bahasa Yunani Dorik dan merupakan satu-satunya ragam bahasa Dorik yang masih bertahan. Walaupun bahasa ini sering dianggap sebagai dialek bahasa Yunani, sumber-sumber lain menganggapnya sebagai bahasa yang terpisah. Bahasa Tsakonia sangat terancam punah dan hanya ada ratusan penutur asli yang tersisa (kebanyakan lansia).
Bahasa Tsakonia
Bahasa ini tidak dapat dipahami oleh penutur bahasa Yunani modern. Namanya mungkin berasal dari istilah "ekso-Lakonia" yang berarti "Lakonia Luar".
Bahasa Tsakonia
Bahasa Tsakonia saat ini dapat ditemui di kota-kota dan desa-desa pegunungan di daerah pedalaman yang terletak tidak jauh dari Teluk Argolik, walaupun bahasa ini sebelumnya dituturkan di sebelah selatan dan barat kawasan tersebut dan juga di pesisir Lakonia (Sparta kuno). Sebelumnya terdapat koloni Tsakonia di pesisir Laut Marmara (Propontis) yang mungkin berasal dari abad ke-18, tetapi mereka dipindah ke Yunani pada tahun 1924 sesuai dengan kesepakatan pertukaran penduduk di antara Turki dan Yunani. Bahasa Tsakonia Propontis tampaknya sudah punah pada tahun 1970.
Bahasa Tsakonia
Terdapat tiga dialek bahasa Tsakonia, yaitu Tsakonia Utara, Tsakonia Selatan, dan Tsakonia Propontis.Bahasa Tsakonia masih memiliki suara [w] dari bahasa Yunani Pra-Klasik yang dituliskan dengan lambang digamma "(ϝ)".
Penularan virus Zika Kepulauan Yap 2007
Penularan virus Zika Kepulauan Yap 2007 merupakan kejadian pertama kali ditemukannya virus Zika di luar Afrika dan Asia. Penularan ini terjadi di Kepulauan Yap, sebuah kepulauan di Negara Federasi Mikronesia. Zika virus (ZIKV) adalah flavivirus vektor-borne dalam keluarga yang sama dengan penyakit seperti demam kuning,demam berdarah, West Nile dan virus Ensefalitis Jepang.
Penularan virus Zika Kepulauan Yap 2007
Pada tahun 2007, dokter di Kepulauan Yap melaporkan ke Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit suatu wabah penyakit yang ditandai dengan ruam, konjungtivitis, dan arthralgia. Tes serum pertama menunjukkan beberapa pasien memiliki antibodi IgM terhadap virus demam berdarah, namun tanda dan gejala pasien secara klinis berbeda dari demam berdarah. Pengujian ulang berikutnya menggunakan konsensus primer untuk mendeteksi adanya RNA virus Zika.
Penularan virus Zika Kepulauan Yap 2007
Survei perkeluarga dilakukan untuk menentukan perbandingan penduduk Yap yang memiliki antibodi IgM terhadap virus Zika dan untuk mengidentifikasi kemungkinan vektor nyamuk dari virus Zika. Total penyebaran di Kepulauan Yap telah dikonfirmasi dengan 59 kemungkinan kasus penyakit virus Zika, dan 9 dari 10 pasien tinggal di kota Yap. Tidak ada pasien yang membutuhkan rawat inap. Tidak ada manifestasi hemoragik yang terjadi dan juga tidak mengakibatkan kematian. Diperkirakan bahwa 73% (95% interval kepercayaan, 68 hingga 77) dari penduduk Yap yang berusia 3 tahun atau lebih telah terinfeksi oleh virus Zika. "Aedes hensilli" adalah spesies nyamuk utama yang diidentifikasi.
Penularan virus Zika Kepulauan Yap 2007
Penyebaran demam Zika di Mikronesia menunjukkan penularan virus Zika di luar Afrika dan Asia. Hal ini dianggap sebagai temuan signifikan karena sebelumnya hanya 14 kasus virus Zika yang didokumentasikan sejak virus pertama kali diidentifikasi pada tahun 1947. Sebelum penyebaran terjadi di Kepulauan Yap, tidak ada wabah virus Zika yang pernah dilaporkan dan hanya 14 kasus yang dilaporkan dan didokumentasikan sejak virus pertama kali diisolasi pada tahun 1947. Semua kasus sebelumnya terjadi di Afrika dan Asia.
Penularan virus Zika Kepulauan Yap 2007
"Aedes aegypti" telah ditetapkan sebagai vektor virus Zika. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1947 dari monyet rhesus sentinel yang ditempatkan pada platform pohon di hutan Zika, Uganda.
Penularan virus Zika Kepulauan Yap 2007
Penularan biasanya melalui gigitan nyamuk "Aedes aegypti", meskipun dalam wabah ini, "Aedes hensilli" adalah spesies nyamuk yang lebih dominan untuk diidentifikasi.
Tsakonia
Tsakonia () atau kawasan Tsakonia () adalah wilayah kecil yang terletak di Peloponnesus timur yang merupakan tempat dituturkannya bahasa Tsakonia. Kawasan ini bukanlah wilayah administratif di negara Yunani, tetapi merupakan kawasan linguistik.
Tsakonia
Di dalam buku "Brief Grammar of the Tsakonian Dialect" yang diterbitkan pada tahun 1951, Prof. Thanasis Costakis mendefinisikan Tsakonia sebagai wilayah yang terbentang dari kota Agios Andreas di Kynouria selatan hingga Leonidio dan Tyros serta wilayah pedalaman yang mencapai Kastanitsa dan Sitaina, tetapi ia menyatakan bahwa pada zaman dahulu wilayah yang berbahasa Tsakonia terbentang hingga Tanjung Malea di Lakonia timur. Kota utama di Tsakonia pada zaman dahulu adalah Prastos, tetapi kota ini dibakar oleh Ibrahim Pasha selama Perang Kemerdekaan Yunani dan lalu ditinggalkan oleh penduduknya. Kebanyakan melarikan diri ke kawasan di sekitar Leonidio dan Tyros atau tempat-tempat lain di sekitar Teluk Agrolik.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa berfungsi sebagai “payung” bagi negara-negara Uni Eropa untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi. Permasalahan pengungsi yang terjadi di beberapa negara Uni Eropa tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara penerima pengungsi saja, hal ini dikarenakan negara-negara Eropa telah terintegrasi dalam sebuah organisasi regional. Secara regional permasalahan pengungsi juga dibahas dalam beberapa agenda Uni Eropa. Uni Eropa telah menerima gelombang pengungsi dan imigran masuk ke wilayahnya sejak lama. Pada tahun 2013, Uni Eropa telah menerima 43,5% keseluruhan permohonan suaka di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena Uni Eropa merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi siapapun yang membutuhkan perlindungan seperti yang tercantum dalam "," serta kewajiban internasional sebagai hasil dari Konvensi Jenewa terhadap Status Pengungsi 1951.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Uni Eropa memiliki stuktur organisasi yang unik karena negara anggota tetap menjadi negara yang berdaulat tetapi bersedia mengabungkan kedaulatannya demi mendapatkan pengaruh yang cukup besar, maka dari itu Uni Eropa lebih dikenal dengan Organisasi Supranasional. Struktur organisasi Uni Eropa dipayungi oleh tiga pilar kerjasama yang dikenal dengan istilah "The Three Pillars", yaitu :Ketiga pilar tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan utama dan diatur menurut prinsip-prinsip dasar dan sebagian dengan satu kerangka institusi. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dianut Uni Eropa adalah menghargai identitas nasional anggota, demokrasi, dan menjunjung hak asasi manusia. Uni Eropa memiliki struktur organisasi yang cukup lengkap guna menyokong tiga pilar kerjasama diatas. Uni Eropa memiliki beberapa institusi khusus dengan fungsi yang lebih spesifik sehingga membantu memperlancar dan mendukung kinerja organisasi Uni Eropa. Setiap institusi yang ada di dalam Uni Eropa didasarkan pada traktat/perjanjian yang disepakati oleh semua negara anggota dan traktat tersebutlah yang menjadi dasar semua kebijakan/tindakan yang akan dilakukan oleh Uni Eropa.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Bentuk kerja sama Uni Eropa dalam menghadapi para pengungsi di Eropa merupakan kewajiban Uni Eropa sebagai induk organisasi yang ada di Eropa untuk mengurus wilayah Eropa dalam berbagai isu atau permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Uni Eropa menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan tiga pilar utama Uni Eropa yang dimulai dari sektor ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Uni Eropa juga berkewajiban untuk membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk kebaikan sesama negara anggota yang ada di Uni Eropa. Permasalahan yang dibahas di Eropa dari dahulu hingga sekarang yang sulit diselesaikan adalah masalah pengungsi yang ada di Eropa. Permasalahan ini timbul karena pergerakan manusia yang dinamis terlebih di era globaliasasi seperti saat ini. Dengan adanya permasalahan ini membuat Uni Eropa sebagai induk organisasi di Eropa bertangung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat suatu kebijakan dalam bentuk Traktat atau pakta dengan kesepakatan bersama anggota Uni Eropa.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Uni Eropa mempunyai kewajiban dalam menerima setiap pengungsi yang masuk ke wilayah Eropa dan tidak diperbolehkan memulangkan kembali para pengungsi tersebut sebelum memproses permintaan para pengungsi tersebut. Oleh karena para anggota Uni Eropa telah ikut meratifikasi konvensi jenewa tahun 1951 tentang perlindungan pengungsi. Hal tersebut diwujudkan dengan membuat "Common European Asylum System" (CEAS) pada tahun 1999 yang berkewajiban mengawasi implementasi Konvensi 1951 di negara-negara anggota Uni Eropa sekaligus menjadi satu pintu kebijakan bersama terhadap pengungsi yang mencari suaka di Eropa. CEAS mengatur standar dan prosedur yang harus dilalui pencari suaka dalam mengajukan permintaan suakanya. Terdapat pula standar dan prosedur pemberian fasilitas bagi pencari suaka dan pengungsi. CEAS merupakan hasil rancangan legislatif dalam penanganan masalah pengungsi. Pada tahun 1999 hingga 2005 pengaturan ini menghasilkan beberapa ketentuan dalam penanganan masalah pengungsi. Pengaturan mengenai solidaritas finansial yaitu "European Refugee Fund", perlindungan pengungsi dalam "Temporary Protection Directive", dan Family "Reunification Directive" merupakan hasil pengaturan yang dirancang CEAS, berikut adalah penjelasan nya :
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
a. European Refugee Fund, diaplikasikan dengan cara Uni Eropa membantu negara-negara anggota yang menghadapi masalah pengungsi agar konsistensi akses, keadilan, dan keefektifan prosedur pemberian suaka dapat terjamin.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
b. Temporary Protection Directive, adalah sebuah tindakan perlindungan sementara yang diberikan kepada pengungsi dari negara-negara diluar Uni Eropa yang tidak dapat kembali ke negara asalnya. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi disparitas kebijakan Uni Eropa dengan situasi gelombang pengungsi yang tinggi, serta mempromosikan solidaritas dan pembagian beban di antara negara Uni Eropa sebagai negara penerima pengungsi.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
c. Family Reunification Directive, adalah sebuah kebijakan yang memungkinkan bagi keluarga pengungsi untuk disatukan kembali dengan beberapa syarat yang ada dan memungkinkan untuk dipertemukan. Pengaturan-pengaturan tersebut kemudian dijadikan rujukan bagi negara-negara Uni Eropa yang menghadapi masalah pengungsi baik yang berasal dari dalam kawasan maupun dari luar kawasan Eropa.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Uni Eropa memiliki nilai yang tinggi terhadap penanganan pengungsi baik dari segi finansial, perlakuan, hingga penyatuan keluarga pengungsi yang terpisah terlihat dari pengaturan-pengaturan yang ada diatas. Namun standar yang ada di dalam CEAS belum dapat diterapkan secara optimal oleh negara-negara anggota di Uni Eropa karena sifat dari CEAS tersebut yang hanya berbentuk rujukan awal dan negara-negara anggota masih memiliki wewenang untuk membuat kebijakan didalam negara mereka sendiri.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Kebijakan Uni Eropa dalam menangani para pengungsi yang mencari suaka tertuang dalam undang-undang. Dalam Konvensi Dublin yang ditandangani pada Tahun 1990 dan baru berlaku pada Tahun 1997, dalam Undang-undang tersebut bagi para pengungsi yang datang ke wilayah Uni Eropa harus mengajukan suaka di negara pertama dia menginjakkan kakinya dan melindunginya sesuai dengan Konvensi Jenewa tahun 1951. Tujuannya supaya mereka tidak berpindah-pindah dan tidak menyulitkan negara Eropa yang lainnya. Konvensi Dublin ini bertujuan agar pemeriksaan suaka akan menjadi lebih efisien dan menghindarkan imigran ilegal masuk ke Uni Eropa. Pada tanggal 17 Juni 1997 Uni Eropa mengadakan pertemuan di Amsterdam dengan dihadiri oleh para Kepala Negara dan pemerintah dari 15 anggota Uni Eropa (European Council). Adapun dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk merevisi Traktat Maastricht atau Traktat Uni Eropa pada tahun 1992. Kemudian dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah traktat baru yaitu Traktat Amsterdam. Dalam traktat ini isu migrasi yang dibahas adalah :Sejak diberlakukannnya perjanjian Amsterdam pada tahun 1999 Uni Eropa berusaha mengembangkan kompetensinya di bidang kebijakan pengungsi dan migrasi. Adapun kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Tempere Programme (1999-2004) dan Hague Programme (2004-2009). Kedua program tersebut masih merupakan bagian dari Common European Asylum System (CEAS) yang dibuat untuk membangun dan mengimplementasikan kebijakan pengungsi dan migrasi di Uni Eropa. Tempere Programme (1999) merupakan program yang dibentuk untuk kebutuhan akan kebijakan migrasi dan pengungsi di Uni Eropa dengan melibatkan partnership dengan negara-negara asal terkait sistem pengungsi, temasuk perlakuan yang adil terhadap warga Negara Dunia Ketiga dan adanya manajemen arus migrasi bersama. Setelah terbentuk Tempere Programme pada tahun 2005 dibuatlah Hague Programme yang mengatur tentang tindakan Uni Eropa terhadap terorisme, pengelolaan migrasi, kebijakan visa, pengungsi, privasi dan keamanan, serta perlawanan terhadap tindak kejahatan yang terorganisasi.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Common Europe Asylum System (CEAS) merupakan salah satu regulasi yang dihasilkan oleh program Hague dan disusun dengan tujuan untuk menangani langsung bagaimana prosedural pengajuan suaka di wilayah Eropa. Dengan adanya sistem tersebut, Uni Eropa memberikan hak penuh kepada siapapun yang mengajukan suaka berdasarkan apa yang telah disepakati dalam Konvensi Jenewa, memastikan tidak akan ada satu orang pun yang akan diserahkan (atau dikembalikan) ke kondisi awal. CEAS juga mengatur bagaimana tanggung jawab setiap negara Uni Eropa terhadap prosedural aplikasi suaka yang adil dan efisien serta bertanggung jawab untuk mengeluarkan status pengungsi yang pantas kepada setiap orang yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, sistem ini mengharuskan setiap negara anggota Uni Eropa menyelesaikan aplikasi suaka dalam kurun waktu satu tahun.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Pada tahun 2008 diberlakukan kebijakan terkait migrasi di Eropa yang disebut sebagai Strengthening the Global Approach to Migration yang hal ini juga merujuk pada A Common Immigration Policy for Europe dan The Pacton Immigration and Asylum, hal ini digagas oleh presiden Perancis yaitu Nikola Sarkozy dan diadopsi oleh Dewan Menteri pada Oktober 2008 Inti perjanjian ini adalah untuk mengatur lima prioritas: imigrasi legal dan integrasi, pengaturan imigrasi ilegal, pengaturan batas wilayah yang lebih efektif, sistem pemberian suaka Eropa, serta migrasi dan pembangunan. Pakta tersebut menentukan standar umum sekaligus dasar dalam membentuk kebijakan nasional setiap negara anggota Uni Eropa untuk migrasi. Pembentukan pakta ini didasari oleh kepentingan Uni Eropa dan perkembangan negara asal para imigran, sehingga keduanya dapat memberikan kontribusi masing-masing dan mendukung satu sama lain. Isi dari undang-undang tersebut adalah :Dalam meningkatkan keamaanan Uni Eropa menghadapi imigran yang semakin banyak dibentuklah Frontex. Frontex merupakan Pasukan keamanan Uni Eropa khusus menangani imigran gelap sesuai dengan isi poin ke 3 diatas. Frontex merupakan pasukan khusus yang diharapkan dapat membendung laju imigran ilegal yang berdatangan ke Eropa. Frontex akan memberi latihan khusus kepada penjaga keamanan lain di negara-negara anggota yang paling banyak dilanda imigran gelap. Frontex dilengkapi dengan perlengkapan canggih di perbatasan dan sistem intelijensi yang bisa mengidentifikasi imigran ilegal. Uni Eropa juga bekerjasama dengan kepolisian setiap negara anggota Uni Eropa dalam menangani kasus imigran ini. Program ini disebut dengan Thematic Programme for Cooperation on Migration.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Ketidakmerataan pembagian kuota pengungsi di Eropa akhirnya pada tahun 2011 Uni Eropa membentuk Uni Eropa European Asylum Support Office (EASO), organisasi ini dibentuk untuk melindungi dan menangani masalah pengungsi di kawasan Eropa dan memperkuat implementasi Common European Asylum System (CEAS) (European Union, 2017). Ketidakmerataan jumlah pengungsi disetiap negara Eropa akan menjadi tugas dari EASO agar pembagian Kuota Imigran dibagi secara proposional. EASO bekerjasama dengan negara asal dan negara pihak ketiga untuk merelokasi pengungsi yang ada. Hal ini dilakukan agar pengungsi mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu juga permasalahan finansial negara penerima menjadikan alasan dilakukannya relokasi pengungsi agar tidak memberikan beban yang lebih banyak ke negara penerima imigran.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Selain mengangani permasalahan pengungsi secara Internal dengan negara-negara yang ada di Eropa, Uni Eropa juga bekerjasama dengan negara-negara yang berdekatan dengan wilayah Eropa untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari pengungsi yang masuk ke Eropa. Program ini disebut dengan European Neighbourhood Policy (ENP) (EEAS “European Neighbourhood Policy”, 2017). Kebijakan ENP ini dimaksudkan untuk membantu Negara-negara tetangga Uni Eropa agar mencapai kemakmuran. Hal tersebut dilakukan oleh Uni Eropa untuk membatasi masuknya pengungsi ke kawasan Eropa setelah banyaknya konflik yang terjadi dan perekonomian yang buruk di negara-negara tetangga Uni Eropa. Dalam program European Neighbourhood Policy (ENP), bukan hanya memperkuat kerjasama di bidang politik dan ekonomi saja, UE juga membuat kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia agar negara-negara sekitar Uni Eropa dapat menghasilkan lebih banyak skilled worker. Kemudian pada tahun 2015, Uni Eropa beserta negara-negara di Afrika menghelat suatu konferensi di Valletta, Malta untuk membahas krisis migrasi yang terjadi. Konferensi ini dinamakan dengan Valletta Summit on Migration. Konferensi ini bertujuan untuk meminta kerjasama dari negara-negara Afrika untuk ikut membantu menangani krisis imigran di Laut Tengah dan hasil dari konferensi ini adalah adanya kebijakan Emergency Trust Fund dari Uni Eropa untuk memajukan negara-negara Afrika dan negara-negara Afrika diminta untuk dapat menarik kembali para pengungsi ke negara asalnya. Afrika juga diminta Uni Eropa untuk bekerjasama melawan perdagangan dan penyelundupan manusia yang semakin sering terjadi pada tahun 2015 di Laut Tengah.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Seiring banyanya pengungsi yang masuk ke Eropa, Uni Eropa menghadapi krisis pengungsi yang semakin meningkat terutama negara-negara penerima pengungsi awal yang kewalahan dalam menangani para pengungsi tersebut. Kegagalan EASO dalam membagi kuota para penerima imigran yang masuk membuat Uni Eropa selaku Organisasi di Eropa untuk membuat alternatif lain guna menghambat para pengungsi yang datang langsung ke Eropa agar keamanan di eropa tetap stabil. Akhirnya pada 7 Maret 2016 diadakanlah Konferensi Brussel yang dihadiri para 28 negara anggota Uni Eropa termasuk negara Turki. Menurut Komisaris Uni Eropa untuk urusan imigrasi, Dimitris Avramopoulos, kerjasama dengan Turki adalah tema kunci–sebuah kalimat yang bisa menjadi motountuk pertemuan kali ini. Pertemuan ini bertujuan untuk mengandeng Turki dalam kerjasama dalam membantu menanggani krisis pengungsi di Eropa. Namun, Turki tidak langsung menyepakati kesepakatan kerjasama dengan Uni Eropa. Salah satu alasannya karena kompensasi yang dijanjikan Uni Eropa terlalu rendah yakni sebanyak 2,7 miliar pounsterling (Kesepakatan Uni Eropa dan Turki soal migran resmi berlaku, 2016), padahal Turki sudah menghabiskan 7.3 miliar poundsterling. Akhirnya pada 20 Maret 2016 Uni Eropa dan Turki mencapai kesepakatan kerjasama tentang penanganan para pengungsi di Eropa.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Pada Tahun 2015, Menteri dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa sepakat untuk merelokasi 120.000 pengungsi dan migran di seluruh benua Eropa. Dengan rencana ini, para pengungsi dan migran akan dipindahkan dari Italia, Yunani dan Hongaria ke negara-negara anggota EU lain. Romania, Republik Ceko, Slovakia dan Hongaria memberi suara "menolak" penetapan kuota minimum jumlah orang yang harus mereka terima. Namun mayoritas anggota Uni Eropa mendukung rencana yang akan efektif dalam dua tahun ke depan. Finlandia menjadi satu-satunya negara EU yang abstain. Polandia yang awalnya menolak usulan itu, akhirnya menyetujui. PBB megatakan hampir 480.000 orang telah tiba di Eropa melalui laut tahun ini, dan kini mereka mencapai pantai Eropa dengan jumlah sekitar 6.000 orang per hari.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Para pemimpin Eropa sepakat untuk menganggarkan dana tambahan sebesar € 1 miliar atau sekitar Rp.16 triliun, untuk membantu badan-badan PBB menangani pengungsi Suriah di Timur Tengah. Ini merupakan bagian dari upaya baru untuk mengatasi krisis pengungsi di Uni Eropa. Bantuan-bantuan tambahan akan disalurkan ke negara-negara tetangga Suriah, yang merupakan tempat pengungsian jutaan warga Suriah sejak kekerasan meletus tahun 2011. Para pemimpin Uni Eropa sepakat untuk memperkuat perbatasan-perbatasan Uni Eropa dengan negara-negara non Uni Eropa. Ketua Dewan Eropa, Donald Tusk memperingatkan bahwa gelombang terbesar pengungsi dan pendatang baru akan terjadi. Pada Tahun 2015 tercatat Sekitar setengah juta pendatang telah tiba di Eropa, yang menimbulkan perbedaan yang sangat dalam antar negara-negara EU.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
Wakil Kanselir Jerman, Sigmar Gabriel dan mantan Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband, memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan Eropa untuk mengatasi krisis pengungsi. Keduanya memberikan pendapat sebagai solusi menangani krisis pengungsi di Eropa.
Kebijakan pengungsi di Uni Eropa
"Suntingan xxx dikembalikan ke revisi terakhir oleh yyy"
Penghargaan Pemain Terbaik NBA
Penghargaan Pemain Terbaik NBA atau National Basketball Association Most Valuable Player Award (MVP) adalah suatu penghargaan National Basketball Association (NBA) tahunan yang diberikan sejak musim 1955-56 bagi pemain berkinerja terbaik di musim reguler.
Penghargaan Pemain Terbaik NBA
Pemenang menerima trofi Maurice podoloff, yang dinamai untuk menghormati Komisaris pertama (kemudian Presiden) NBA, yang melayani dari tahun 1946 sampai 1963.
Penghargaan Pemain Terbaik NBA
Hingga musim 1979-1980, MVP dipilih melalui pemungutan suara dari pemain NBA. Sejak musim 1980-1981, penghargaan ini diputuskan oleh sebuah panel penulis olahraga dan penyiar di seluruh Amerika Serikat dan Kanada.