Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Pemilu di Palestina
Pemilihan umum di Palestina, baik pemilihan presiden "Palestinian National Authority" ataupun pemilihan anggota legilatif "Palestinian Legislative Council" adalah hasil dari Kesepakatan Oslo pada 1993. Kesepakatan Oslo itu yang ditandatangani oleh kedua pihak yang selama ini berkonflik, yaitu Israel dan Palestina, Israel saat itu diwakili oleh Yitzhak Rabin, sementara Palestina diwakili oleh Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kesepakatan itu menegaskan pada pengurangan dan penghentian tindakan kekerasan di kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina. Di dalam kesepakatan itu, PLO sebagai organisasi politik terbesar di Palestina sepakat untuk menghentikan perlawanan dengan kekerasan, sementara Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin setuju untuk menarik pasukan Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza dan juga sepakat untuk mengakui pemerintahan otoritas Palestina di kedua kawasan itu. Sejak saat itu, Palestina secara resmi memiliki suatu otoritas pemerintahan, meskipun belum memiliki kemerdekaan.
Pemilu di Palestina
Sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo pada 1993, maka setahun kemudian, yaitu pada 1994, "Palestinian National Authority" atau Pemerintahan Otoritas Palestina dibentuk. Badan otoritas itu berfugsi sebagai lembaga pemerintahan transisi di Palestina yang tujuannya untuk merumuskan pemilihan umum Palestina yang rencananya akan diadakan pada 1996. Otoritas Palestina hasil Kesepakatan Oslo itu akhirnya menunjuk pmeimpin PLO, Yasser Arafat sebagai pemimpin pemerintahan otoritas Palestina. Secara internasional, pemerintahan otoritas Palestina diakui sebagai wakil resmi Palestina, salah satunya di Indonesia. Sementara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PLO yang sudah menjadi perwakilan Palestina di PBB sejak 1974 digantikan oleh otoritas Palestina. Selain itu, Pemerintahan Otoritas Palestina juga mendapatkan pengakuan dan bantuan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya. Sejak mendapatkan pengakuan-pengakuan itu, maka Palestina secara resmi diperbolehkan untuk memiliki angkatan bersenjata dan kepolisian sendiri.
Pemilu di Palestina
Pada 1996, pemilihan umum di Palestina pertama kali diselenggarakan, sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo dan tujuan didirikannya Pemerintahan Otoritas Palestina. Pemilihan umum pertama di Palestina ini diadakan pada 20 Januari 1996 di tiga wilayah "de facto" yang menjadi wilayah kekuasaan Otoritas Palestina, yaitu Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Pemilu di Palestina
Pemilihan umum 1996, sebagai pemilihan umum pertama di Palestina, sebenarnya kurang memuaskan dari segi partisipasi dan representasi, hal itu disebabkan karena hanya "Harakat at-Tahrir al-Wathani al-Filasthini" (Fatah) yang menjadi satu-satunya partai politik di Palestina, padahal faksi-faksi politik di dalam PLO bukan hanya Fatah - meskipun Fatah adalah yang terbesar - namun ada juga faksi dari kelompok kiri jauh seperti "Popular Front for the Liberation of Palestine" (PFLP), "Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine" (PDFLP), "Palestine Communist Party" (PCP), "Palestine Liberation Front" (PLF), dan masih banyak lagi. Namun, tidak satupun dari faksi-faksi politik sayap kiri itu ikut dalam Pemilu 1996.
Pemilu di Palestina
Dampak lainnya dari dominasi Fatah itu adalah, adanya boikot yang dilakukan oleh "Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah" (Hamas). Boikot Hamas terhadap pemilihan umum 1996 membuat partisipasi masyarakat Palestina menjadi minim. Hamas melakukan boikot itu karena menganggap Kesepakatan Oslo sebagai landasan awal diadakannya pemilihan umum 1996 adalah sebuah pengkhianatan bagi Bangsa Palestina, karena mendapatkan pengakuan internasional atas Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai wilayah otoritas Palestina, itu artinya bagi Hamas sama saja mengakui keberadaan Israel atas wilayah Palestina lainnya, oleh karena itulah Hamas memboikot pemilihan umum 1996.
Pemilu di Palestina
Adanya dominasi Fatah dalam pemilihan umum 1996, maka sudah dipastikan, Fatah menjadi pemenang mutlak dalam pelihan umum pertama di Palestina itu. Dari jumlah 88 kursi di legislatif Palestina, Fatah memenangkan 55 kursi, sisanya dimiliki oleh calon-calon independen non-partai. Kemenangan Fatah dalam pemilihan umum 1996, juga berdampak pada hasil pemilihan Presiden Otoritas Palestina, yaitu menangnya Yasser Arafat yang juga pemimpin Fatah dan PLO saat itu sebagai Presiden Otoritas Palestina. Yasser Arafat menang mutlak dengan 88,2 persen suara, meninggalkan jauh saingannya, Samiha Khalil dengan 11,5 persen suara. Dengan hasil itu, Yasser Arafat dinobatkan sebagai presiden pertama Palestina.
Setelah pemilihan umum 1996, pemilihan umum kedua di Palestina, diadakan pada 9 Januari 2005. Pemilihan umum kedua di Palestina itu diselenggarakan seharusnya pada 2001, namun karena pada 2001 terjadi Intifadhah II atau Intifadhah al-Aqsha, maka menjadikan kondisi politik tidak kondusif dan terpaksa ditunda dan baru bisa dilaksanakan pada 2005.
Pemilu di Palestina
Tertundanya pemilihan umum kedua adalah karena adanya Intifadhah Kedua. Intifadhah kedua itu terjadi diawali karena Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon datang ke Masjid Al-Aqsha bersama puluhan polisi Israel pada 28 September 2000. Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsha itu dianggap oleh sebagian besar rakyat Palestina sebagai bentuk penghinaan dan provokasi. Kemudian, saat kondisi semakin memanas, mulai muncul gerakan-gerakan demonstrasi yang mirip dengan gerakan pada 1987 atau Intifadhah Pertama, sejak saat itulah Intifadhah Kedua meletus. Selain munculnya Intifadhah Kedua, sayap militer Hamas, Brigade Izzudin Al-Qassam mulai menerapkan perlawanan dengan bom bunuh diri, yang membuat organisasi itu kemudian masuk daftar hitam terorisme internasional.
Pemilu di Palestina
Setelah pecahnya Intifadhah Kedua, politik Palestina semakin tidak stabil, yaitu ketika Yasser Arafat wafat pada 11 November 2004. Setelah Yasser Arafat meninggal, jabatan Presiden Otoritas Palestina diambil alih oleh Rauhi Fattuh. Fattuh diberi tanggungjawab untuk segera menyelenggarakan pemilihan umum. Untuk membantu tugasnya dalam melaksanakan pemilihan umum dengan segera, Fattuh kemudian membentuk Palestinian Central Election Committee atau Komite Pemilihan Umum Palestina (KPU Palestina).
Pemilu di Palestina
Berdasarkan keputusan KPU Palestina, pemilihan umum presiden Palestina akan diadakan pada 9 Januari 2005, sementara pemilihan umum legislatif akan diadakan pada Juli tahun yang sama, namun karena ada kendala lagi, maka pemilihan umum legislatif diadakan pada 2006. Peta politik pada pemilihan umum 2005 masih sama seperti pemilihan umum 1996, yaitu Fatah sebagai faksi dominan di PLO masih menjadi yang paling dominan di Palestina, sementara saingan mereka, Hamas masih tetap menolak ikut serta dalam proses demokrasi itu.
Pemilu di Palestina
Pada pemilihan umum 2005, Fatah mengajukan Mahmoud Abbas sebagai kandidat presiden Palestina. Mahmod Abbas sendiri sebelumnya sempat menjadi perdana menteri Palestina di era Yasser Arafat, atau tepatnya saat Intifadhah Kedua meletus, namun Abbas sempat digantikan oleh Ahmed Qurei. Hasil pemilihan umum presiden Palestina itu akhirnya dimenangkan oleh Mahmoud Abbas dan secara resmi menjadi Presiden Palestina.
Pemilihan umum 2006 adalah pemilihan umum legislatif yang seharusnya dilaksanakan pada 2005, jadi pemilihan umum legislatif 2006 masih bagian dari pemilihan umum kedua di Palestina.
Pemilu di Palestina
Pemilihan umum 2006 menjadi bersejarah bagi politik Palestina, karena untuk pertama kalinya, Hamas mau ikut serta dalam proses demokrasi yang sudah berlangsung sejak 1996 itu. Sikap Hamas untuk ikut serta dalam proses demokrasi pada 2006 itu menimbulkan kontroversi, terutama dari sesama kelompok Islamis. Meskipun menuai kontroversi, Hamas tetap melanjutkan partisipasinya dalam pemilihan umum 2006.
Pemilu di Palestina
Pada pemilihan umum 2006 itu Hamas mengusung platform politik ""Change and Reform"". Konsepsi platform itu kemudian tertuang dalam manifesto politik Hamas untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Berikut ini adalah isi dari paragraf awal manifesto politik Hamas yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia:"Atas landasan keyakinan bahwa kami berdiri pada satu pandangan terbesar Islam, dalam memenuhi tanggungjawab kami terhadap pejuang kami dan maksud-maksud suci dan adil mereka, bersumber dari tugas kami untuk memberikan kontribusi atas pembaruan realitas rakyat Palestina agar dapat meringankan penderitaan, mendukung ketabahan mereka, dan melindungi mereka dari penyakit-penyakit korupsi, dan dalam harapan memperkuat kembali persatuan nasional serta menyokong kedudukan internal Bangsa Palestina, maka kami telah mengambil keputusan untuk berpatisipasi dalam pemilu legislatif Palestina tahun 2006"Bila pada pemilihan umum 1996 diberlakukan sistem distrik dengan "block voting," hal ini berbeda dengan pemilihan umum 2006. Pemilihan umum 2006 menggunakan sistem "voting" paralel untuk mendapatkan jumlah perwakilan proporsional. Jumlah kursi legislatif yang semula 88 kursi, dinaikkan menjadi 132 kursi dengan pertimbangan bahwa penduduk Palestina sudah bertambah. Seluruh suara diperebutkan di 16 distrik, yaitu jerusalem, Tubas, Tulkarm, Qalqiliya, Salfit, Nablus, Jericho, Ramallah, Jenin, Bethlehem, Hebron, Gaza Utara, Gaza City, Deir al-Balah, Khan Younis, dan Rafah.
Pemilu di Palestina
Hasil pemilihan umum 2006 itu kemudian secara mengejutkan, bersahil dimenangkan oleh Hamas. Hamas mendapatkan 74 kursi legislatif, sementara Fatah mendapatkan 45 kursi legislatif. Kemenangan Hamas itu disebabkan karena popularitas Fatah yang menurun karena isu korupsi, salah satu yang terungkap adalah "Arafat's Swiss Bank Account," itu artinya skandal korupsi Fatah sudah terjadi sejak era Yasser Arafat, seperti yang diungkapkan oleh Chris McGreal, korupsi dan inkompetensi dalam Fatah yang didominasi oleh faksi Yasser Arafat telah membantu kemenangan Hamas pada pemilihan umum 2006. Kemenangan Hamas itu juga menaikkan Ismail Haniyah sebagai Perdana Menteri Palestina, yang dilantik pada 20 Februari 2006.
Penyelenggaraan pemilihan umum 2006 itu dikatakan sebagai sebuah peristiwa politik yang penting bagi Palestina,terutama dalam hal perkembangan nilai-nilai demokrasi di Palestina. Pemilihan umum 2006 memiliki beberapa nilai positif dalam pembangunan demorasi, antara lain:
Selain itu, kemenangan Hamas juga dianggap sebagai babak baru dalam perjuangan politik Palestina dalam menghadapi Israel. Fase-fase perjuangan Palestina itu seperti yang dikatakan oleh Musthafa Abd Rahman, seorang pengamat politik dari Suriah, sebagai berikut:
Comédie-Française
Comédie-Française () atau Téâtre-Français () adalah salah satu dari teater negara di Perancis dan dianggap sebagai teater tertua yang masih aktif di dunia. Teater ini satu-satunya teater negara yang memiliki kelompok aktor sendiri. Venue utamanya adalah Salle Richelieu. Teater ini adalah bagian dari kompleks Palais-Royal dan berada di 2 rue de Richelieu.
Comédie-Française
Teater ini juga telah dikenal sebagai "Théâtre de la République" dan "La maison de Molière" (bahasa Indonesia: Rumah Molière). Nama teater ini diambil dari nama kelompok dramawan yang paling terkenal yang berasosiasi dengan Comédie-Française, Molière. Ia dianggap sebagai pelindung kalangan aktor Perancis. Ia meninggal tujuh tahun sebelum "La maison de Molière" diubah menjadi "Comédie-Française" dan teater itu terus lebih populer dikenal dengan nama sebelumnya, bahkan setelah berubah nama secara resmi.
Comédie-Française
Comédie-Française didirikan berdasarkan keputusan Louis XIV pada tanggal 8 Agustus 1680 untuk menggabungkan dua kelompok peran Paris pada saat itu, yaitu Teater Guénégaud dan Hôtel de Bourgogne. Saat kematian Molière pada tahun 1673, kelompok di Guénégaud telah dibentuk dengan menggabungkan Théâtre du Marais dan Troupe de Molière. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Comédie-Française memiliki tradisi tidak terputus dengan Molière dan memiliki teater koneksi selama lebih dari satu abad sebelum kematian sang dramawan besar. Pada tahun 1680, ditampilkan repertoar yang terdiri atas koleksi karya teatrikal Molière dan Jean Racine, bersama dengan beberapa karya Pierre Corneille, Paul Scarron, dan Jean Rotrou. Dua tahun setelah penggabungan perusahaan-perusahaan drama, mereka menerima hibah kerajaan £12.000 per tahun dan tujuh tahun kemudian mereka mengambil sebutan "para pemain Comédie Française" sebagai nama mereka.
Comédie-Française
Pada abad ke-18, Comédie-Française sering dinikmati oleh para bangsawan perancis, karena tarif menonton di teater itu mahal.
Comédie-Française
Pada penampilan drama anti-monarki "Charles IX" karya Marie-Joseph Chénier tahun 1789, diskusi politik yang keras muncul di antara para pemain dan pada akhirnya mereka terpisah menjadi dua bagian, yaitu kelompok Republik, di bawah pimpinan pelakon muda Talma, membentuk sebuah teater baru dengan nama "Théâtre de la République," di situs yang saat ini adalah bangunan di Rue de Richelieu, sedangkan kelompok Royalis mengambil nama "Théâtre de la Nation". Pada tanggal 3 September 1793, saat Revolusi Perancis, Théâtre de la Nation ditutup berdasarkan perintah Komite Keselamatan Publik atas dugaan menghasut publik melalui drama "Pamela" dan para pemerannya dipenjara meskipun mereka dibebaskan secara bertahap nantinya. Pada tanggal 31 Mei 1799, pemerintah baru membuka kembali salle Richelieu dan memungkinkan para aktor untuk menyusun kembali kelompoknya.
Comédie-Française
Comédie-Française sekarang memiliki repertoar dari 3.000 karya dan ada tiga teater di Paris (salle Richelieu, di samping Palais Royal; théâtre du Vieux Colombier; Studio-Théâtre).
Comédie-Française
Comédie-Française telah memiliki beberapa tempat sejak awal berdiri. Pada tahun 1689, teater ini didirikan berseberangan dengan Café Procope. Odéon dirancang oleh arsitek Marie-Joseph Peyre (1730-1785) dan Charles De Wailly (1730-1798). Sejak tahun 1770 hingga 1782, Comédie memberikan penampilan di teater di istana kerajaan Tuileries. Sejak tahun 1799, Comédie-Française bermarkas di salle Richelieu (karya arsitek Louis Victor) di 2, rue de Richelieu. Teater ini diperbesar dan dimodifikasi pada tahun 1800-an, kemudian dibangun kembali pada tahun 1900 setelah mengalami kebakaran parah.
Comédie-Française
Keanggotaan kelompok teatrikal ini dibagi menjadi "sociétaires" dan "pensionnaires." Kelompok pertama adalah anggota reguler organisasi dan setelah 20 tahun mengabdi menerima pensiun, sedangkan kelompok kedua adalah para aktor yang dibayar yang mungkin, setelah masa bakti tertentu, menjadi anggota "sociétaires." Nama-nama hampir semua aktor dan dramawan besar Perancis, pada beberapa waktu dalam karier mereka, pernah berasosiasi dengan Comédie-Française.
Comédie-Française
Kepala administrator Comédie-Française diberi gelar "administrateur général" sejak Simonis memegang jabatan itu tahun 1850. Sebelum itu, diberikan berbagai gelar.
Stadion San Mamés (2013)
San Mamés (juga dikenal sebagai "Nuevo San Mamés" atau "San Mames Barria") adalah sebuah stadion sepak bola bertempat duduk di Bilbao, Negeri Basque, Spanyol. Diresmikan pada 16 September 2013, stadion ini menggantikan San Mamés "lama" sebagai markas Athletic Bilbao.
Stadion San Mamés (2013)
Tahap pertama perencanaan terjadi pada awal tahun 2004, dengan kontrak pertama ditandatangani pada akhir tahun 2006, setelah mendapat persetujuan untuk membangun pada Maret 2006. Stadion baru ini akan dibangun di sebelah San Mamés yang ada di lahan yang ditempati oleh Pameran Perdagangan Internasional Bilbao hingga tahun 2003.
Stadion San Mamés (2013)
Pada 26 Mei 2010 pukul 12.00 upacara peletakan batu pertama berlangsung di San Mamés. Acara tersebut dihadiri oleh: "Lehendakari" dari Negeri Basque, Patxi López; Deputi Jenderal Biscay, José Luis Bilbao; Wali Kota Bilbao, Iñaki Azkuna; Ketua Bilbao Bizkaia Kutxa, Mario Fernández; Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, Ángel María Villar, dan Presiden Klub Athletic, .
Dalam sebuah pertunjukan simbolis, sehelai rumput dan sepotong batu bata dari fasad dipindahkan dari stadion lama dan dibawa ke tapak konstruksi yang berdekatan melalui sebuah rantai manusia termasuk para pemain terkenal Iribar, Larrazábal, Iturraspe, dan Muniainserta para anggota sistem pemain muda, tim wanita, tim cadangan, dan para suporter terdaftarnya yang tertua dan termuda.
Stadion San Mamés (2013)
Pada awalnya, tiga perempat stadion baru dibangun dan kemudian pertandingan berlangsung di dalamnya, sementara yang lama dibongkar guna memberi ruang untuk menyelesaikan arena baru.
Meskipun kesulitan ekonomi yang dialami negara saat itu, terutama rakyat Basque, 52,6% dari total biaya stadion sebesar €211 juta (£178 juta) dibayar oleh institusi publik - sebagian oleh Pemerintah Basque (€50 juta), Dewan Kota Bilbao (€11 juta), dan Dewan Provinsi Viscaya (€50 juta termasuk lahan), serta Athletic (€50 juta termasuk lahan), dan BBK/Kutxabank (€50 juta), dengan ketentuan bahwa stadion akan mencakup fasilitas untuk digunakan oleh masyarakat seperti pusat olahraga. Telah diketahui bahwa Komisi Eropa menyelidiki penggunaan dana publik ini untuk kemungkinan korupsi dalam perjanjian tersebut, namun pada akhir tahun 2013 dikonfirmasi oleh Joaquín Almunia, komisaris untuk kompetisi pada saat itu (dan seorang suporter Athletic dari Bilbao), bahwa tidak ada kasus seperti itu yang sedang diselidiki.
Anne McCaffrey
Anne Inez McCaffrey () adalah seorang penulis kelahiran Amerika yang beremigrasi ke Irlandia dan dikenal karena serial fantasi "Dragonriders of Pern". Pada 46 tahun kariernya sebagai penulis, ia menjadi wanita pertama yang memenangkan Penghargaan Hugo untuk fiksi dan wanita pertama yang memenangkan Penghargaan Nebula. Novel tahun 1978nya "The White Dragon" menjadi salah satu buku fiksi ilmiah pertama yang muncul di daftar New York Times Best Seller.
Anne McCaffrey
Kutipan – buku
Anne McCaffrey
Wawancara
Agama di Turki
Turki adalah satu-satunya negara mayoritas Islam yang menganut paham sekuler. Di Turki urusan Agama terpisah dengan nurusan negara dan pemerintahan. Sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam dengan persentase sebesar 99,8% umat muslim dari keseluruhan penduduk Turki. Sebagian besar muslim di Turki mengikuti paham sunni dan sebagian kecil lainnya dalah kaum Syi'ah yang terdiri berbagai sekte, seperti Alevi, Ja'fari, dan Alawi. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian sosial Perancis Ipsos, agama Kristen adalah agama terbesar kedua di Turki dengan persentase sekitar 2% dari keseluruhan penduduk Turki. Sebagian besar orang Kristen di Turki berasal dari denominasi gereja-gereja ritus timur. Denominasi Kristen yang terdapat di Turki saat ini antara lain adalah Gereja Apostolik Armenia, Gereja Ortodoks Siria, Gereja Ortodoks Yunani, Antiokhia Yunani, Gereja Ortodoks Bulgaria, Gereja Ortodoks Georgia, Gereja Katolik Roma, Gereja Katolik Kaldea, dan sebagian kecil lainnya adalah penganut paham protestanisme.
Agama di Turki
Terdapat juga orang-orang Yahudi di Turki. Kehadiran Yahudi di Turki sudah ada sejak abad ke-5 Masehi dan terdapat pula gelombang migrasi orang-orang Yahudi dari Spanyol dan Portugal ketika masa Kesultanan Utsmaniyah berkuasa di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Sebagian besar orang Turki keturunan Yahudi telah bermigrasi ke Israel, namun masih terdapat populasi orang Yahudi yang bertahan tinggal Turki. Orang Yahudi di Turki diperkirakan berjumlah sekitar 17.400 sampai 18.000 jiwa.
Agama di Turki
Survei terbaru tahun 2016 yang dilakukan oleh lembaga penelitian sosial asal Perancis Ipsos melaporkan bahwa komposisi agama penduduk Turki adalah 83% menganut agama Islam dari berbagai denominasi. Sebagian besar muslim di Turki menganut paham sunni dengan persentase 65% dari total keseluruhan penduduk Turki, pengikut paham Islam Syi'ah berjumlah 4% dari total penduduk Turki. Kaum muslim Syi'ah di Turki terdiri dari berbagai kelompok, antara lain Alevi, Ja'fari, dan Alawi. Terdapat kategori 'muslim yang tidak tergabung dalam kelompok/sekte agama tertentu' dengan angka yang cukup besar yaitu sebanyak 14% dari keseluruhan populasi Turki. Orang-orang yang menyatakan dirinya tidak beragama sebanyak 7%, dan persentase pemeluk agama Kristen dengan berbagai denominasi tercatat sebesar 2%.
Agama di Turki
Turki secara resmi menyatakan diri sebagai negara yang menganut paham sekular. Hal ini tercantum dalam amandemen konstitusi negara Turki tahun 1924. Reformasi di Turki yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk telah mengubah bentuk pemerintahan Turki menjadi Republik dan meresmikan pemisahan urusan agama dan urusan negara. Walaupun begitu, di Turki terdapat pendidikan agama di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah milik pemerintah meskipun mata pelajaran yang diajarkan hanya pelajaran agama Islam versi Sunni. Masuknya pelajaran agama di sekolah-sekolah di Turki memicu kontroversi mengenai komitmen Turki sebagai negara sekuler. Keinginan Turki untuk bergabung dalam organisasi Uni Eropa tehambat akibat penolakan dari negara-negara Eropa lain yang mempertanyakan komitmen Turki dalam penegakan Hak Asasi Manusia di negarnya disamping alasan tersirat lain yang meragukan apakah sebuah 'negara muslim' seperti Turki dapat begabung dan menyesuaikan diri dalam Uni Eropa.Para politisi di Turki menyindir penolakan ini dengan menyebut Uni Eropa sebagai 'klub Kristen' yang sampai kapanpun tidak akan menerima Turki untuk bergabung sebagai bagian dari Uni Eropa.
Agama di Turki
Islam pertama kali hadir di semenanjung Anatolia zaman pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Pada abad ke-11 Kekhalifaan Abbasiyah bersama Kesultanan Seljuk melakukan ekspansi wilayah timur anatolia. Peristiwa paling penting dari penaklukan Imperium Islam atas Turki adalah ketika peristiwa Kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 yang dipimpin oleh Muhammad Al-fatih. Setelah jatuhnya Konstatinopel ke pemerintahan muslim lalu pusat pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah dipindahkan ke kota ini. Dominasi bangsa Turki dan Islam meluas hingga wilayah Eropa Tenggara, Asia Barat, kawasan Kaukasus, Afrika Utara, dan wilayah Tanduk Afrika. Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antara dunia Timur dan dunia Barat selama lebih dari enam abad. Kesultanan Utsmaniyah harus berakhir ketika pasca Perang Dunia I. Pembubarannya berujung pada kemunculan rezim politik baru di Turki, serta pembentukan negara-negara baru di kawasan Balkan dan Timur Tengah.
Agama di Turki
Kekalahan Blok Sentral (termasuk Kesultanan Utsmaniyah bersama sekutunya) di Perang Dunia I mengakibatkan jatuhnya ibukota Konstantinopel ke tangan tentara-tentara Blok Sekutu lalu diikuti dengan pendudukan izmir. Buruknya situasi politik dan ekonomi di Kesultanan Utsmaniyah saat itu memicu terjadinya Perang Kemerdekaan Turki (tahun 1919 - 1922 Masehi). Perang Kemerdekaan Turki ini dimenangkan oleh pihak Gerakan Nasional Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk dan hal ini menandakan berakhirnya Kesultanan Utsmaniyah. Kesultanan dibubarkan tanggal 1 November 1922, dan Sultan Utsmaniyah terkahir, Mehmed VI (berkuasa tahun 1918 – 1922 Masehi), meninggalkan negaranya pada tanggal 17 November 1922. Majelis Agung Nasional Turki mendeklarasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Kekhalifahan dibubarkan tanggal 3 Maret 1924.
Agama di Turki
Islam adalah agama yang paling dominan di Turki. Sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam. Menurut laporan survei tahun 2007 diketahui mayoritas muslim di Turki adalah penganut paham "ahlusunah waljamaah" dengan persentase 78,2% dari keseluruhan jumlah muslim di Turki. Di antara penganut paham "ahlusunah waljamaah" tersebut 72% diantaranya mengikuti mazhab Hanafi dan sisanya 6,2% mengikuti Mazhab Syafi'i. Penganut ajaran Islam Syi'ah di Turki berjumlah sekitar 19,8% dari total populasi muslim di Turki. Umat muslim Syi'ah di Turki terbagi menjadi beberapa denominasi, diantaranya adalah kaum Alevi, Ja'fari, dan Alawi.