Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Proyek LAPAN-TUBSAT dilaksanakan LAPAN atas kerjasama dengan Universitas Teknik Berlin (TUB)
untuk mempelajari basis pembuatan satelit dari Berlin. Pembuatan satelit ini juga dilakukan sepenuhnya di Jerman, karena LAPAN belum memiliki peralatan yang memadai dan masih mempelajari cara pembuatan satelit. Dengan dimensi 45x45x27 cm3, misi satelit ini adalah pengamatan citra bumi dari ketinggian ("Video Surveillance").
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Proyek LAPAN A-2 dilaksanakan sepenuhnya di Pusat Teknologi Satelit, Rancabungur, Bogor, Jawa Barat. Dengan dimensi 50x47x38 cm3 dan bobot 70 Kg, LAPAN A-2 diharapkan dapat berputar terhadap bumi setiap 20 menit dengan pola orbit geostationer di atas khatulistiwa dan memiliki radius deteksi lebih dari 100 Km.
Pada 5 November 2008, LAPAN sepakat untuk bekerjasama dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dalam pemanfaatan satelit LAPAN A-2. Satelit ini akan dilengkapi dengan transponder UHF/VHF berfrekuensi 145.880 MHz dan 435.880 MHz serta digipeater APRS berfrekuensi 145.825MHz.. Satelit ini ditargetkan dapat diluncurkan pada tahun 2013, menunggu kesiapan roket pengangkut satelit milik India.
Satelit LAPAN A-3 memiliki dimensi 50x50x70 cm3 dengan berat 120 Kg, akan dilengkapi dengan pemotret luar angkasa digital, Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) untuk lalu lintas perairan, peralatan radio amatir dan repeater, serta pemotret citra permukaan bumi ("multispectral imager") dengan resolusi tinggi dan pengiriman data berkecepatan 105 Mbps. LAPAN turut bekerjasama dengan IPB dalam pemanfaatan "multispectral imager" untuk kepentingan program pangan nasional. Satelit ini masih dalam proses penyempurnaan. Menurut Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin, satelit ini rencananya akan diluncurkan pada bulan Juni 2016.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Pengembangan pesawat transportasi yang dilakukan di PT Dirgantara Indonesia bekerjasama dengan LAPAN antara lain pada pesawat N-219, N-245, dan N-270.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LSU merupakan pesawat tanpa awak yang berkemampuan mengangkut beban 10 Kg, dilaksanakan sebagai tahap awal realisasi pesawat tanpa awak untuk keperluan "Airborne Remote Sensing". LSU digunakan untuk keperluan mitigasi bencana, monitoring wilayah rawan bencana, serta pengambilan data satelit. Tipe LSU yang saat ini beroperasi adalah tipe LSU-02 dan LSU-03.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LSA merupakan hasil kerjasama antara LAPAN dengan PTDI dengan bantuan teknis dari Universitas Teknik Berlin (TUB) pada tahun 2012. LSA merupakan sebuah armada pesawat pengamat yang dapat diisi oleh 2 orang. Tipe awal, LSA-01, sedang dirancang dan diujicobakan di Jerman. LSA-01 merupakan pesawat yang dapat mendarat di darat maupun di perairan.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LAPAN melakukan kegiatan penginderaan jauh dengan menggunakan sinyal yang dipancarkan dari satelit-satelit yang beredar (Satelit LAPAN-TUBSAT, Landsat, NOAA, MODIS, SPOT, dan Fengyun) kemudian ditangkap oleh stasiun-stasiun bumi penerima data inderaja. Kegiatan inderaja dilakukan untuk berbagai hal, seperti mitigasi bencana, perhitungan tingkat polusi udara, pemantauan wilayah hutan, pemantauan lahan pertanian dan pangan, informasi zona tangkapan ikan di laut, serta pemantauan titik api secara "near real time".
Data yang telah diterima oleh LAPAN dikumpulkan ke dalam sebuah Bank Data Penginderaan Jauh Nasional yang dapat diakses secara luas melalui internet.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LAPAN melalui Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer melakukan aktifitas yang berhubungan dengan pemantauan atmosfer bumi. Aktifitas tersebut yakni:
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Pusat Sains Antariksa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas luar angkasa. Aktifitas tersebut yakni:
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LAPAN memiliki beberapa fasilitas penting yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk mendukung aktifitasnya. Kantor pusat LAPAN terletak di Jl. Pemuda Persil no. 1, Rawamangun, Jakarta Timur. Beberapa fasilitas LAPAN lainnya yakni:
Pusat ini berlokasi di Jalan Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta Pusat. Pusat ini terdiri dari bidang pengkajian kebijakan kedirgantaraan internasional, bidang pengkajian kebijakan kedirgantaraan nasional, bidang pengkajian hukum kedirgantaraan dan bidang sistem informasi kedirgantaraan.
Kantor Pekayon merupakan kantor Deputi Bidang Penginderaan Jauh LAPAN. Selain itu juga sebagai Pusat Data Inderaja, Pusat Pengembangan Teknologi dan Pemanfaatan Inderaja, dan Pusat Kendali Satelit Cuaca dan Lingkungan LAPAN.
Pusat Antariksa Bandung merupakan kantor Deputi Sains Antariksa dan Dirgantara LAPAN, terdiri dari Pusat Sains Antariksa dan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer.
Kantor Rumpin merupakan kantor Deputi Bidang Teknologi Dirgantara LAPAN.
Rancabungur merupakan lokasi perakitan satelit pasca-pengembangan LAPAN-TUBSAT. Di lokasi tersebut juga terdapat Pusat Kendali Komunikasi Satelit LAPAN.
Pameungpeuk merupakan lokasi utama peluncuran roket-roket yang diujicobakan LAPAN. Di lokasi tersebut juga terdapat Stasiun Pengamat Dirgantara.
Diresmikan pada 1975, LPD Tanjungsari melakukan aktifitas pengamatan matahari dan ionosfer. Instalasi yang terdapat di LPD Tanjungsari yakni Teleskop NGT 18 inci, Teleskop Celestron 8 inci, Spektrograf Radio SN 4000, Automatic Weather Station, dan Total Electro Content Meter.
Diresmikan pada 1983, BPD Watukosek melaksanakan kegiatan pengamatan atmosfer, [klimatologi]], dan aktifitas matahari. Instalasi yang terdapat pada BPD Watukosek antara lain BREWER Spectrometer, DASIBI Land Ozon Monitor, Teleskop Matahari H-alpha, Teleskop Sunspot, dan Balon Stratosfer.
Diresmikan pada tahun 2001, SPD Kototabang berada pada ketinggian 900 m di atas permukaan laut (dpl). Lokasi ini memiliki beberapa antena untuk pengamatan atmosfer, seperti Radar Atmosfer Ekuatorial (EAR) berfrekuensi 27 MHz, Radiometer, "Optical Rain Gauge", X-band Rain Radar, Desdrometer, Celilometer, dan VSAT.
Diresmikan pada 9 Januari 1986, BPD Pontianak melakukan aktifitas pengamatan atmosfer dan antariksa dengan menggunakan beberapa instalasi penting. Aktifitas tersebut antara lain:
BPD Parepare beraktifitas dalam lingkup Klimatologi dan Inderaja. BPD ini bertugas sebagai Pusat Kendali Satelit Inderaja LAPAN.
SPD Manado merupakan stasiun pengamat cuaca atmosfer dengan kerjasama antara LAPAN dengan BMKG.
BPD Biak merupakan fasilitas LAPAN yang terdiri dari:
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Badan Tenaga Nuklir Nasional, disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Kepala Batan saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Djarot S. Wisnubroto (sejak tahun 4 September 2012) menggantikan Dr. Hudi Hastowo yang menggantikan Kepala BATAN periode sebelumnya yaitu Dr. Soedyartono Soentono, M.Sc.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia diawali dari pembentukan Panitita Negara untuk Penyelidikan Radioaktivet tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di Lautan Pasifik.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN)berdasarkan UU NO. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Selanjutnya setiap tanggal 5 Desember yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia telah ditetapkan sebagai hari jadi BATAN.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, maka dibangun beberapa fasilitas penelitian, pengembangan, dan rekayasa (litbangyasa) yang tersebar di berbagai kawasan, antara lain Kawasan Nuklir Bandung (1965), Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta (1966), Kawasan Nuklir Yogyakarta (1967), dan Kawasan Nuklir Serpong (1987).
Sementara itu dengan perubahah paradigma pada tahun 1997 ditetapkan UU no. 10 tentang Ketenaganukliran yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksna kegiatan pemanfaatan tenaga nukir (BATAN) dengan unsur pengawas tenaga nuklir (BAPETEN).
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Keppres RI No. 64 Tahun 2005, BATAN ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BATAN dipimpin oleh seorang Kepala dan dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Tugas pokok BATAN adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BATAN menyelenggarakan fungsi:
Badan Tenaga Nuklir Nasional
BATAN mengoperasikan 3 buah reaktor nuklir di Indonesia, 2 buah reaktor Triga mark II dan sebuah reaktor nuklir 30 MW di Serpong.Untuk melaksanakan kegiatan Litbangyasa iptek nuklir telah dibangun dan dilengkapi berbagai fasilitas /sarana penelitian yang tersebar di beberapa lokasi yaitu Kawasan Nuklir Serpong di Kawasan Puspiptek, Kawasan Nuklir Bandung, Kawasan Nuklir Yogyakarta, Kawasan Nuklir Pasar Jumatdi Jakarta, Stasiun Pemantauan Gempa Mikro dan Meteorologi di ujung Watu dan Ujung Lemah Abang Jepara, dan unit Penelitian Eksplorasi Penambangan Uranium di Kalan, Kalimantan Barat
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Salah satu fasilitas nuklir Batan yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan Litbangyasa iptek nuklir adalah Kawasan Nuklir Serpong. Kawasan Nuklir Serpong merupakan kawasan pusat Litbangyasa iptek nuklir yang dibangun dengan tujuan untuk mendukung usaha pengembangan industri nuklir dan persiapan pembangunan serta pengoperasian PLTN di Indonesia. Pembangunan instalasi dan laboratorium Kawasan Nuklir Serpong dilaksanakan melalui 3 (tiga) fase yang dimulai sejak tahun 1983 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 1992. Luas kawasan mencapai sekitar 25 hektare dan terletak di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Di kawasan ini, terdapat Pusat Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir (PTKRN), Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG), Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN), Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR), Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN), Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR), Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju (PSTBM), Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir (PSMN), dan Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN).
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Fasilitas utama yang terdapat di kawasan ini adalah Reaktor Serba Guna GA. Siwabessy (RSG-GAS) engan daya 30 MW, Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset, Instalasi Radioisotop dan Radiofarmaka, Instalasi Elemen Bakar Eksperimental, Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif, Instalasi Radiometalurgi, Instalasi Keselamatan dan Keteknikan Reaktor, Fasilitas Penembangan Informatika, Instalasi Mekano Elektronik Nuklir, Instalasi Spektrometri Neutron serta Instalasi Penyimpanan Elemen Bakar Bekas dan Bahan Terkontaminasi.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kawasan Nuklir Pasar Jumat, Jakarta dibangun pada tahun 1966 dan menempati area sekitar 20 hektare. Di kawasan ini terdapat Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR), Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR), Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir (PTBGN), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), serta Pusat Desiminasi dan Kemitraan (PDK).
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Berbagai Kegiatan penelitian yang dilakukan du kawasan ini meliputi litbang radioisotop dan radiasi serta aplikasinya di berbagai bidang, litbang eksplorasi dan pengolahan bahan nuklir, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil litbangyasa iptek nuklir BATAN kepada masyarakat.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Fasilitas yang terdapat di kawasan ini antara lain Iradiator Gamma (ɣ) 60CO, mesin berkas elektron, laboratorium pengolahan uranium, perangkat alat ukur radiasi, laboratorium kimia, biologi, proses dan hidrologi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta gedung pertemuan peragaan sains dan teknologi nuklir (Perasten).
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kawasan Nuklir Yogyakarta dibangun pada tahun 1974 dan menempati area sekitar 8,5 hektare. Di kawasan ini terdapat Pusat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA) dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN).
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kegiatan yang dilakukan meliputi litbang fisika, kimia nuklir, teknologi akselerator zarah energi rendah dan menengah, teknologi proses, analisis bahan nuklir dan reaktor, serta pendayagunaan reaktor untuk penelitian dan pembinaan keahlian. Disamping itu dilakukan pula pengawasan keselamatan kerja terhadap radiasi dan pengawasan radioaktivitas lingkungan. Sedangkan STTN digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan program D4 di bidang iptek nuklir.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Fasilitas yang ada di kawasan ini adalah Reaktor Kartini dengan daya 100 kW, perangkat subkritik, laboratorium penelitian bahan murni, akselerator, laboratorium fisika dan kimia nuklir, fasilitas keselamatan kerja dan kesehatan, fasilitas perpustakaan, serta fasilitas laboratorium untuk pendidikan. Reaktor Kartini merupakan reaktor Kartini perekayasaannya murni dilakukan 100% oleh putra putri bangsa. Teras reaktor Kartini merupakan teras reaktorTriga Mark II Bandung yang tidak terpakai saat dilakukan peningkatan daya reaktor Bandung.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kawasan Nuklir Bandung dibangun pada tahun 1966 yang menempati area sekitar 3 hektare berlokasi di seberang kampus ITB tepatnya di Jalan Tamansari dan merupakan tempat dibangunnya reaktor pertama di Indonesia. Di kawasan ini terdapat Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT).
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kegiatan yang dilakukan meliputi pendayagunaan reaktor untuk penelitian dan pembinaan keahlian, litbang bahan dasar, radioisotop dan senyawa bertanda, instrumentasi dan teknik analisis radiometri, pengawasan keselamatan kerja terhadap radiasi dan lingkungan.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Kedokteran nuklir pertama kali dikembangkan di Kawasan Nuklir Bandung yang merupakan embrio dari kedokteran nuklir di Indonesia. Saat ini kegiatan kedokteran nuklir dikembangkan lebih lanjut di beberapa rumah sakit di Indonesia.
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Untuk mendukung pelaksanaan litbang, Kawasan Nuklir Bandung dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain Reaktor Triga Mark II dengan daya 250 kW (1965). Daya reaktor ini pada tahun 1971 ditingkatkan menjadi 1000 kW dan kemudian menjadi 2000 kW pada tahun 2000. Fasilitas lain yang terdapat di kawasan ini adalah laboratorium fisika, kimia dan biologi, produksi isotop dan senyawa bertanda.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, disingkat BPPT, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Proses pembentukan BPPT bermula dari gagasan Mantan Presiden Soeharto kepada Prof Dr. Ing.B.J. Habibie pada tanggal 28-Januari-1974.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Dengan surat keputusan no. 76/M/1974 tanggal 5-Januari-1974, Prof Dr. Ing. B.J. Habibie diangkat sebagai penasehat pemerintah dibidang advance teknologi dan teknologi penerbangan yang bertanggung jawab langsung pada presiden dengan membentuk Divisi Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) Pertamina.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Melalui surat keputusan Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina No.04/Kpts/DR/DU/1975 tanggal 1 April 1976, ATTP diubah menjadi Divisi Advance Teknologi Pertamina. Kemudian diubah menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.25 tanggal 21 Agustus 1978. Diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden No.47 tahun 1991.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Tugas Pokok:
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Fungsi:
WEWENANG
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
Penetapan sistem informasi di bidangnya.
Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
Pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.
Bandar Udara Rinas Nënë Tereza
Bandar Udara Internasional Tirana Nënë Tereza (, ) adalah satu-satunya bandar udara internasional di Albania. Bandara ini sering dikenal sebagai "Bandar Udara Internasional Rinas", karena berlokasi di barat laut dari Tirana, di desa Rinas. Pada tahun 2001, bandara ini diberi nama untuk menghormati Bunda Teresa.
Bandar Udara Rinas Nënë Tereza
Bandar Udara Internasional Tirana Nënë Tereza dibangun dalam waktu dua tahun, dari tahun 1955 hingga 1957. Namun Tirana telah memiliki layanan penerbangan komersial sebelumnya. Pada awal tahun 1938, maskapai penerbangan Yugoslavia Aeroput membuka penerbangan komersial yang menghubungkan Tirana dengan Beograd dengan transit di Dubrovnik.
Bandar Udara Rinas Nënë Tereza
Setelah kejatuhan komunisme, perubahan politik dan sosial menyebabkan peningkatan jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di bandara tersebut. Rekonstruksi bandara, dimuai pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2008, meningkatkan kapasitas bandara secara signifikan, menghasilkan peningkatan penumpang hingga dua kali lipat dari tahun 2005 hingga 2010, yang mencapai 1,5 juta penumpang. Bandara saat ini memiliki kapasitas 1,8 juta penumpang setiap tahun. Diperkirakan kapasitas ini masih cukup untuk menangani perkiraan peningkatan panumpang setelah pembebasan visa bagi warga Albania yang akan melakukan perjalanan menuju Zona Schengen, yang dimulai pada akhir tahun 2010.
Bandar Udara Rinas Nënë Tereza
Pada 10 April 2013, CEO dari Adria Airways, Mark Anžur, menyatakan bahwa maskapai penerbangan nasional Slovenia tersebut akan membuka basis di ibukota Albania Tirana. Destinasi pertama bagi maskapai dari basis barunya tersebut adalah Frankfurt.
Bandar Udara Rinas Nënë Tereza
Fasilitas dan perlengkapan lalu lintas penerbangan dari bandara telah mengalami modernisasi besar setelah investasi dari Tirana International Airport SHPK, sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Hochtief AirPort. Hochtief mengambil alih pengelolaan bandara mulai 23 April, 2005, untuk periode konsesi selama 20 tahun.
Bandar Udara Rinas Nënë Tereza
KOnsesi tersebut meliputi pembangunan terminal penumpang baru dan berbagai perbaikan insfrastruktur, termasuk pembangunan jalan akses baru, ruang parkir baru, dan sebuah jembatan di atas jalan akses bandara lama. Ekspansi ini meningkatkan jumlah penumpang per tahun, diperkirakan mencapai 1,5 juta penumpang pada tahun 2009. Jumlah penumpang akan meningkat hingga lebih dari 1,5 juta pada tahun 2010.
Bandar Udara Rinas Nënë Tereza
Departemen Kargo bandar Udara Internasional Tirana adalah pemimpin di Albania untuk menanganan, pemasaran, pengangkitan, dan pemasokan kargo. Setelah pembukaan terminal akrgo baru, pada bulan April 2007, departemen ini secara konstan menampilkan kemampuannya dan selalu memimpin industri ini. Departemen ini menawarkan solusi berstandard internasional untuk semua maskapai yang beroperasi di Tirana.
Bandar Udara Rinas Nënë Tereza
Perusahaan yang memiliki Bandar Udara Internasional Tirana Nënë Tereza:
Badan Standardisasi Nasional
Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia.
Badan Standardisasi Nasional
Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan :
Badan Standardisasi Nasional
Organisasi Badan Standarisasi Nasional tediri dari Kepala, Sekretariat Utama, Inspektorat, Deputi Bidang Peelitian dan Kerjasama Standarisai, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi dan Deputi Bidang Pemyarakatan Standarisasi.
Badan Standardisasi Nasional
Kepala BSN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan tugas:1.memimpin BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BSN.
3.menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BSN yang menjadi tanggung jawabnya.
4.Pemmbina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
Badan Standardisasi Nasional
Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN.
Sekretaris Utama membawahi 2 biro yaitu Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha serta Biro Hukum, Organisasi dan Humas Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara Biro Hukum, Organisasi dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.
Badan Standardisasi Nasional
Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahaan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan penataan kelembagaan, pengawasan dan evaluasi manajemen mutu internal, urusan kepegawaian, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga serta penyusunan laporan.