Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kekaisaran Brasil
Wilayah yang kini dikenal dengan nama Brasil diklaim oleh Portugal pada 22 April 1500, ketika penjelajah Pedro Álvares Cabral mendarat di pesisir wilayah tersebut. Permukiman permanen didirikan pada tahun 1532, dan dalam tiga ratus tahun ke depan Portugal secara perlahan memperluas wilayahnya ke barat hingga hampir mencapai ujung perbatasan Brasil saat ini. Pada tahun 1808, angkatan bersenjata Kaisar Perancis Napoleon I menyerbu Portugal dan memaksa keluarga kerajaan Portugal (Wangsa Braganza, cabang Wangsa Kapetia) ke dalam pembuangan. Wangsa tersebut pindah ke kota Rio de Janeiro di Brasil, yang kemudian menjadi ibukota tidak resmi Imperium Portugal.
Kekaisaran Brasil
Pada tahun 1815, putra mahkota Portugal pangeran Dom João (nantinya menjadi Dom João VI) yang saat itu bertindak sebagai wali mendirikan Kerajaan Bersatu Portugal, Brasil, dan Algarve, sehingga menaikkan status Brasil dari koloni menjadi kerajaan. Satu tahun kemudian, ia naik takhta setelah kematian ibunya, Maria I dari Portugal. Ia kembali ke Portugal pada April 1821 dan menjadikan putra dan penerusnya, Pangeran Dom Pedro, sebagai wali yang memerintah di Brasil. Pemerintah Portugal segera mencabut otonomi politik yang diberikan kepada Brasil semenjak tahun 1808. Ancaman pencabutan otonomi memicu perlawanan di Brasil. José Bonifácio de Andrada dan pemimpin-pemimpin Brasil lainnya berhasil meyakinkan Pedro untuk menyatakan kemerdekaan Brasil dari Portugal pada 7 September 1822. Pada 12 Oktober, sang pangeran dinyatakan sebagai Pedro I, Kaisar pertama Kekaisaran Brasil, yang merupakan sebuah monarki konstitusional. Deklarasi kemerdekaan ini ditentang oleh satuan militer yang masih setia kepada Portugal. Akibatnya, meletuslah perang kemerdekaan di seluruh negeri, dan pertempuran pecah di wilayah utara, timur laut, dan selatan. Tentara Portugal terakhir menyerah pada Maret 1824, dan kemerdekaan Brasil diakui oleh Portugal pada Agustus 1825.
Kekaisaran Brasil
Pedro I menghadapi beberapa krisis pada masa kekuasaannya. Para pemberontak di Provinsi Cisplatina berusaha melepaskan diri pada tahun 1825, dan kemudian Provinsi Bersatu Rio de la Plata (nantinya Argentina) mencoba mencaplok wilayah Cisplatina, sehingga memicu Perang Cisplatina: "sebuah perang di selatan yang panjang, memalukan, dan pada akhirnya sia-sia". Pada Maret 1826, João VI meninggal dan Pedro I mewarisi kerajaan Portugal, dan ia sempat menjadi Raja Pedro IV dari Portugal sebelum mengundurkan diri untuk memberikan jabatan kepada putri tertuanya, Maria II. Keadaan memburuk pada tahun 1828 ketika provinsi Cisplatina lepas dari Brasil dan kemudian menjadi republik Uruguay yang merdeka. Pada tahun yang sama, takhta Maria II di Lisbon direbut oleh Pangeran Miguel, adik Pedro I.
Kekaisaran Brasil
Kesulitan lain muncul ketika parlemen Kekaisaran, Majelis Umum, dibuka pada tahun 1826. Pedro I dan banyak anggota legislatif menginginkan badan yudikatif yang independen, badan legislatif yang dipilih oleh rakyat, dan pemerintahan yang dipimpin oleh kaisar dengan berbagai wewenang dan hak prerogratif. Anggota parlemen lain mendukung struktur serupa, tetapi menginginkan agar peran kaisar dikurangi dan agar badan legislatif menjadi badan yang dominan dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan. Akibatnya, antara tahun 1826 hingga 1830, terjadi perdebatan mengenai badan mana yang sebaiknya mendominasi pemerintahan. Karena tidak mampu mengurus masalah di Brasil dan Portugal secara bersamaan, Kaisar mengundurkan diri dan digantikan oleh putranya, Pedro II, pada 7 April 1831. Pedro I kemudian langsung berlayar ke Eropa untuk mengembalikan putrinya ke takhta.
Kekaisaran Brasil
Setelah kepergian Pedro I yang mendadak, Brasil dikepalai oleh seorang anak laki-laki berusia lima tahun. Kekaisaran terancam tidak memiliki eksekutif yang kuat selama dua belas tahun ke depan karena berdasarkan konstitusi Pedro II baru akan mencapai usia dewasa dan mulai menjalankan wewenang sebagai kaisar pada 2 Desember 1843. Maka dari itu, beberapa wali dipilih untuk memimpin negara hingga Pedro II menjadi dewasa. Namun, para wali ini memiliki sedikit wewenang dan sepenuhnya tunduk kepada Majelis Umum, sehingga tidak dapat mengisi kekosongan di puncak pemerintahan Brasil.
Kekaisaran Brasil
Perwalian ini tidak dapat menyelesaikan sengketa dan persaingan di antara faksi-faksi nasional dan lokal. Pada tahun 1834, Majelis Umum meloloskan amendemen konstitusi yang disebut "Ato Adicional" untuk mengurangi perselisihan dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan lokal. Namun, amendemen tersebut malah menyuburkan persaingan dan ambisi lokal. Kekerasan pecah di seluruh negeri. Partai-partai semakin bersaing memperebutkan kursi pemerintahan provinsi dan munisipal karena partai yang menguasai suatu provinsi akan menguasai sistem politik dan pemilihannya juga. Partai-partai yang kalah pemilihan umum memberontak dan mencoba mengambil kekuasaan dengan paksa, sehingga beberapa pemberontakan meletus.
Kekaisaran Brasil
Para politikus yang memperoleh kekuasaan pada tahun 1830-an telah mengetahui lika-liku jalan menuju kekuasaan. Menurut sejarawan Roderick J. Barman, pada tahun 1840 "mereka sudah tidak lagi memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menguasai negara sendirian. Mereka menerima Pedro II sebagai figur penguasa yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan negeri." Beberapa politikus tersebut (yang kemudian akan membentuk Partai Konservatif pada tahun 1840-an) meyakini bahwa Brasil memerlukan figur yang netral: figur yang tidak terkait dengan faksi dan kepentingan politik sehingga dapat menyelesaikan masalah dan menengahi sengketa. Mereka menginginkan kaisar yang lebih bergantung kepada dewan legislatif, namun memiliki kekuatan yang lebih besar seperti yang telah dianjurkan pada awal masa perwalian oleh saingan mereka (yang nantinya membentuk Partai Liberal). Namun, kaum liberal melakukan inisiatif untuk menurunkan usia kedewasaan Pedro II dari delapan belas menjadi empat belas. Sang kaisar dinyatakan layak untuk memimpin pada Juli 1840.
Kekaisaran Brasil
Untuk mencapai tujuan mereka, kaum liberal bersekutu dengan kelompok pelayan istana berkedudukan tinggi dan politikus penting: "Faksi Orang Istana". Orang-orang istana ini merupakan bagian dari lingkaran dalam kaisar dan berpengaruh terhadap kaisar, sehingga kabinet diisi oleh orang-orang istana dan liberal. Namun, dominasi mereka tidak berlangsung lama. Pada tahun 1846, Pedro II telah matang secara jasmani maupun kejiwaan. Ia bukan lagi seorang pemuda berusia 14 tahun yang mudah dipengaruhi oleh gosip, usulan rencana rahasia, atau taktik manipulatif lain; kelemahan sang kaisar muda mulai menghilang secara perlahan dan kelebihannya semakin tampak. Ia berhasil menghentikan pengaruh orang-orang istana dengan mengeluarkan mereka dari lingkaran dalamnya tanpa perlu mengakibatkan gangguan ketertiban umum. Ia juga memberhentikan orang-orang liberal, yang terbukti tidak efektif dalam menjalankan tugas jabatannya, dan meminta kaum konservatif untuk membentuk pemerintahan pada tahun 1848.
Kekaisaran Brasil
Kemampuan kaisar dan kabinet konservatif diuji oleh tiga krisis yang berlangsung di antara tahun 1848 dan 1852. Krisis pertama terkait dengan impor budak yang ilegal. Impor budak telah dilarang semenjak tahun 1826 sebagai bagian dari perjanjian dengan Britania. Namun, perdagangan manusia masih berlanjut, dan pemerintah Britania meloloskan Undang-Undang Aberdeen pada tahun 1845 yang memberi wewenang kepada kapal-kapal perang Britania untuk memasuki kapal Brasil dan menangkap siapapun yang didapati terlibat dalam perdagangan budak. Sementara Brasil menghadapi masalah ini, pemberontakan Praieira, yang merupakan konflik yang meletus di antara faksi-faksi politik lokal di provinsi Pernambuco (dan yang melibatkan pendukung liberal dan orang istana). Konflik meletus 6 November 1848, tetapi berhasil dipadamkan pada Maret 1849. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terakhir yang meletus pada periode kekaisaran, dan pemadamannya menandai periode perdamaian internal selama empat puluh tahun di Brasil. Hukum Eusébio de Queirós kemudian diundangkan pada 4 September 1850 dan memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah untuk melawan perdagangan budak ilegal. Dengan undang-undang baru ini, Brasil mulai melancarkan penghapusan impor budak. Pada tahun 1852, krisis pertama telah diselesaikan, dan Britania sendiri merasa bahwa Brasil sudah berhasil menghapuskan perdagangan budak.
Kekaisaran Brasil
Krisis ketiga adalah konflik dengan Konfederasi Argentina yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan atas wilayah-wilayah di sebelah Río de la Plata dan pelayaran bebas di sungai tersebut. Semenjak tahun 1830-an, diktator Argentina Juan Manuel de Rosas telah mendukung pemberontakan di Uruguay dan Brasil. Kekaisaran Brasil tidak dapat menghadapi ancaman Rosas hingga tahun 1850, ketika persekutuan dibentuk oleh Brasil, Uruguay, dan orang-orang Argentina yang tidak puas dengan Rosas, sehingga memicu Perang Platina pada 18 Agustus 1851 dan pelengseran pemimpin Argentina pada Februari 1852. Keberhasilan Kekaisaran Brasil dalam menangani krisis-krisis ini meningkatan stabilitas dan martabat negara, dan Brasil berubah menjadi kekuatan regional. Di kancah internasional, bangsa Eropa memandang Kekaisaran Brasil sebagai negara yang mewujudkan asas-asas liberal seperti kebebasan pers dan penghormatan kebebasan sipil dalam konstitusi. Monarki parlementer representatif Brasil juga berbanding terbalik dengan kediktatoran dan ketidakstabilitas yang menghantui negara-negara Amerika Selatan lain pada saat itu.
Kekaisaran Brasil
Pada permulaan tahun 1850-an, Brasil menikmati stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Berbagai infrastruktur sedang dibangun, seperti rel kereta api, telegraf elektrik, dan jalur kapal uap yang menyatukan Brasil menjadi suatu kesatuan nasional. Setelah lima tahun bertugas, kabinet konservatif diberhentikan dan pada September 1853, Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês Paraná, ketua Partai Konservatif, ditugaskan untuk membentuk kabinet baru. Kaisar Pedro II ingin menjalankan rencana yang ambisius, yang disebut “Konsiliasi ", dan rencana ini dimaksudkan untuk memperkuat peran parlemen dalam penyelesaian sengketa politik negara.
Kekaisaran Brasil
Paraná mengundang beberapa orang liberal untuk bergabung dengan kaum konservatif dan bahkan mengangkat beberapa menjadi menteri. Kabinet yang baru, walaupun sangat berhasil, dihantui oleh pertentangan dari anggota ultrakonservatif dari Partai Konservatif yang menolak adanya kaum liberal. Mereka merasa bahwa kabinet telah menjadi mesin politik yan dicemari oleh orang liberal yang tidak sejalan dengan gagasan-gagasan partai konservatif dan lebih tertarik dengan jabatan. Meskipun terdapat ketidakpercayaan semacam ini, Paraná tetap teguh dalam pendiriannya. Namun, pada September 1856, pada puncak kariernya, ia meninggal mendadak, walaupun kabinetnya masih bertugas setelahnya hingga Mei 1857.
Kekaisaran Brasil
Partai Konservatif telah terpecah menjadi dua faksi: di satu sisi terdapat kaum ultrakonservatif, dan di sisi lain adalah konservatif moderat yang mendukung program Konsiliasi. Kaum konservatif dipimpin oleh Joaquim Rodrigues Torres, Visconde Itaboraí, Eusébio de Queirós, dan Paulino Soares de Sousa, Visconde Uruguay Pertama—mereka bertiga merupakan mantan menteri dalam kabinet 1848–1853. Negarawan-negarawan tua ini telah mengambil alih Partai Konservatif setelah kematian Paraná. Setelah tahun 1857, kabinet-kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama. Kabinet-kabinet tersebut jatuh dalam waktu singkat karena tidak adanya mayoritas di Bilik Deputi.
Kekaisaran Brasil
Anggota Partai Liberal yang tersisa menggunakan kesempatan ini untuk kembali ke kancah politik nasional dengan kekuatan baru. Mereka mengejutkan pemerintah ketika mereka berhasil memenangkan beberapa kursi di Bilik Deputi pada tahun 1860. Ketika anggota konservatif yang moderat memutuskan untuk bergabung dengan kaum liberal dan membentuk partai politik baru, "Liga Progresif", kaum konservatif tidak lagi menjadi mayoritas di parlemen. Mereka mengundurkan diri, dan pada Mei 1862 Pedro II mendirikan sebuah kabinet yang progresif.
Kekaisaran Brasil
Meskipun terjadi dinamisme politik semacam ini, periode setelah tahun 1853 merupakan periode perdamaian dan kesejahteraan untuk Brasil: "Sistem politik berjalan dengan lancar. Kebebasan sipil dijamin. Jalur kereta api, telegraf, dan kapal uap mulai dibangun. Negara Brasil tidak lagi diganggu oleh sengketa atau konflik yang mengguncangnya selama tiga puluh tahun pertamanya."
Kekaisaran Brasil
Periode ketenangan berakhir ketika konsul Britania di Rio de Janeiro hampir memicu perang di antara Britania Raya dan Brasil. Ia mengirimkan ultimatum yang berisi permintaan-permintaan menghina yang disebabkan oleh dua insiden kecil pada akhir tahun 1861 dan awal tahun 1862. Pemerintah Brasil menolak tunduk, sehingga sang konsul memerintahkan agar kapal perang Britania datang untuk merebut kapal pedagang Brasil sebagai ganti rugi. Brasil bersiap-siap menghadapi perang, dan pelindung-pelindung pantai diberi izin untuk menembak kapal perang Britania yang merebut kapal pedagang Brasil. Pemerintah Brasil kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan Britania pada Juni 1863.
Kekaisaran Brasil
Di tengah ancaman Britania, Brasil harus mengalihkan perhatian ke perbatasan selatannya. Perang saudara telah pecah di Uruguay. Konflik tersebut mengakibatkan pembunuhan orang Brasil di Uruguay dan penjaharan harta benda mereka. Kabinet progresif Brasil memutuskan untuk melakukan campur tangan dan mengirim angkatan bersenjata yang menyerbu Uruguay pada Desember 1864, sehingga memicu Perang Uruguay. Pada saat yang sama, diktator Paraguay, Francisco Solano López, mencoba mengambil untung atas keadaan di Uruguay pada akhir tahun 1864 dengan mencoba untuk menjadikan negaranya kekuatan regional. Pada November 1864, ia memerintahkan agar kapal uap sipil Brasil direbut (memicu Perang Paraguay) dan kemudian menyerbu Brasil.
Kekaisaran Brasil
Intervensi militer Brasil segera berubah menjadi perang besar di Amerika Selatan bagian tenggara. Namun, ancaman meletusnya konflik di dua front (dengan Britania dan Paraguay) sudah hilang ketika pada September 1865 pemerintah Britania mengirim utusan yang secara terbuka meminta maaf atas krisis yang terjadi di antara kedua negara. Serangan Paraguay pada tahun 1864 memperpajang konflik, dan harapan akan kemampuan kabinet progresif dalam memenangkan perang telah pupus. Selain itu, semenjak dibentuk, Liga Progresif dihantui oleh konflik internal antar faksi konservatif moderat dan liberal.
Kekaisaran Brasil
Kabinet Progresif mengundurkan diri dan kaisar mengangkat Visconde Itaboraí sebagai kepala kabinet baru pada Juli 1868, sehingga mengembalikan kaum konservatif ke kekuasaan. Hal ini mendorong kedua faksi dalam partai progresif untuk bersatu dan mengganti nama partai mereka menjadi Partai Liberal. Faksi progresif ketiga yang lebih kecil dan radikal akan menyatakan diri sebagai republikan pada tahun 1870—yang beralamat buruk bagi kekaisaran. Meskipun begitu, "kementerian yang dibentuk oleh viscount Itaboraí merupakan badan yang jauh lebih cakap dari kabinet sebelumnya", dan konflik dengan Paraguay berakhir setelah Brasil dan sekutunya memperoleh kemenangan mutlak pada Maret 1870. Lebih dari 50.000 tentara Brasil gugur dalam pertempuran, dan biaya perang tercatat sebelas kali lebih besar dari anggaran tahunan pemerintah. Namun, Brasil saat itu sangat sejahtera sehingga pemerintah dapat melunasi semua utang perang dalam waktu sepuluh tahun. Konflik ini juga menjadi pendorong produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Kemenangan diplomatik atas Imperium Britania, kemenangan militer atas Uruguay pada tahun 1865, dan keberhasilan dalam Perang Paraguay pada tahun 1870 menandai dimulainya "zaman keemasan" Kekaisaran Brasil. Ekonomi Brasil tumbuh pesat; proyek jalur kereta api, perkapalan, dan proyek modernisasi lainnya dimulai; jumlah imigran juga bertambah banyak. Di kancah internasional pada saat itu, Kekaisaran Brasil dianggap sebagai negara yang modern dan progresif, kedua setelah Amerika Serikat di benua Amerika; negara ini juga dikenal akan ekonominya yang stabil dan potensi investasinya yang besar.
Kekaisaran Brasil
Pada Maret 1871, Pedro II mengangkat José Paranhos, Visconde Rio Branco, sebagai ketua kabinet; ia ditugaskan untuk membuat undang-undang yang membebaskan semua anak yang lahir dari budak perempuan Rancangan undang-undang yang kontroversial ini dimasukkan ke dalam Bilik Deputi pada bulan Mei dan menghadapi "perlawanan yang kuat, yang mempunyai dukungan dari sekitar sepertiga anggota perwakilan dan mencoba mengerahkan opini publik untuk melawan kebijakan ini." Rancangan undang-undang ini pada akhirnya diberlakukan pada bulan September dan disebut "Hukum Kelahiran Bebas". Namun, keberhasilan Rio Branco merusak stabilitas kekaisaran dalam jangka panjang. Hukum ini "memecah kaum konservatif menjadi dua, [yaitu] faksi yang mendukung reformasi kabinet Rio Branco dan faksi kedua—yang disebut "escravocratas"—yang tak henti-hentinya dalam melakukan oposisi ", sehingga membentuk generasi ultrakonservatif yang baru.
Kekaisaran Brasil
Akibat "Hukun Kelahiran Bebas" dan dukungan Pedro II atas hukum tersebut, kaum ultrakonservatif tidak lagi setia kepada kekaisaran. Partai Konservatif sudah pernah mengalami perpecahan sebelumnya, yaitu pada tahun 1850-an ketika dukungan Kaisar terhadap kebijakan konsiliasi mengakibatkan munculnya kaum Progresif. Kaum ultrakonservatif yang dipimpin oleh Eusébio, Uruguai, dan Itaboraí, yang menentang konsiliasi pada tahun 1850-an masih meyakini bahwa kaisar adalah figur yang sangat penting dalam sistem politik Brasil: kaisar dianggap berperan sebagai penengah yang netral apabila terjadi kebuntuan politik. Sebaliknya, generasi baru ultrakonservatif belum pernah mengalami periode perwalian dan tahun-tahun awal masa kekuasaan Pedro II, ketika bahaya dari luar dan dalam mengancam keberlangsungan kekaisaran; mereka hanya tahu periode kesejahteraan, perdamaian, dan pemerintahan yang stabil. Bagi mereka—dan bagi kelas penguasa pada umumnya—keberadaan kaisar yang netral dan dapat menyelesaikan sengketa politik tidak lagi penting. Selain itu, Pedro II telah memihak salah satu faksi dalam perdebatan mengenai perbudakan, sehingga ia tidak lagi dianggap sebagai penengah yang netral. Akibatnya, para politikus ultrakonservatif muda merasa tidak ada alasan untuk mempertahankan jabatan kaisar.
Kekaisaran Brasil
Kelemahan monarki baru muncul setelah waktu yang lama. Di satu sisi, Brasil masih menikmati kesejahteraan pada tahun 1880-an: ekonomi dan masyarakatnya tumbuh dengan pesat, dan bahkan terdapat upaya pertama untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan (yang akan berkembang secara perlahan dalam beberapa dasawarsa). Di sisi lain, surat-surat yang ditulis oleh Pedro II menunjukkan bahwa dengan bertambahnya usia ia merasa lelah akan dunia, semakin terasingkan dari peristiwa-peristiwa terkini, dan sudut pandangnya menjadi pesimis. Ia tetap memperhatikan detail dalam menjalankan tugas resminya sebagai kaisar, walaupun seringkali tidak antusias, dan ia tidak lagi melakukan campur tangan secara langsung untuk menjaga stabilitas negara. "Ketidakpeduliannya terhadap nasib rezim" yang terus meningkat dan tidak adanya upaya untuk melindungi sistem kekaisaran saat sedang terancam membuat sejarawan membebankan "tanggung jawab utama dan mungkin satu-satunya " atas pembubaran monarki pada sang kaisar sendiri.
Kekaisaran Brasil
Ketiadaan penerus yang dapat memberikan arah baru bagi bangsa juga mengancam prospek jangka panjang monarki Brasil. Penerus Kaisar adalah putri tertuanya, Isabel, yang tidak tertarik dan tidak berharap menjadi ratu. Meskipun Konstitusi Brasil memperbolehkan perempuan naik takhta, masyarakat Brasil masih sangat tradisional dan didominasi oleh pria, dan menurut sudut pandang sebagian besar orang hanya laki-laki yang dapat menjadi kepala negara yang cakap. Pedro II, lingkar-lingkar penguasa dan rezim politik secara keseluruhan menganggap penerus perempuan sebagai penerus yang kurang tepat, dan Pedro II sendiri meyakini bahwa kematian dua putranya dan ketiadaan penerus laki-laki merupakan tanda-tanda bahwa kekaisaran sudah ditakdirkan untuk digantikan oleh bentuk pemerintahan lain.
Kekaisaran Brasil
Seorang kaisar yang sudah lelah dan tidak peduli lagi dengan takhta, penerus yang tidak ingin menjadi ratu, dan kelas penguasa yang semakin tidak puas dan mengabaikan peran kaisar dalam urusan nasional menjadi faktor yang mengakibatkan kejatuhan monarki. Di antara angkatan bersenjata mulai muncul rencana untuk menjatuhkan sistem kekaisaran. Sistem republikanisme pada saat itu tidak populer di Brasil kecuali di antara beberapa lingkar elit dan tidak didukung oleh provinsi-provinsi. Akan tetapi, gabungan gagasan republikan dan positivis di antara perwira-perwira yunior dan menengah di angkatan bersenjata mulai mengancam monarki. Perwira-perwira tersebut menginginkan kediktatoran republikan yang dianggap lebih unggul dari monarki demokratik liberal. Dimulai dari tindakan pembangkangan kecil pada awal tahun 1880-an, ketidakpuasan di angkatan bersenjata mulai tumbuh karena kaisar merasa tidak tertarik dan para politikus gagal menegakkan wewenang pemerintah terhadap militer.
Kekaisaran Brasil
Pada tahun-tahun terakhir Kekaisaran, Brasil memiliki martabat yang besar di dunia internasional dan telah menjadi kekuatan baru dalam hubungan internasional. Saat Pedro II sedang menjalani penanganan medis di Eropa, Hukum Emas diloloskan oleh parlemen dan kemudian ditandatangani oleh Putri Isabel pada 13 Mei 1888; hukum ini menghapus perbudakan di Brasil. Prediksi bahwa penghapusan perbudakan akan mengakibatkan gangguan ekonomi terbukti salah. Meskipun begitu, berakhirnya perbudakan menghilangkan kepercayaan bahwa kaisar masih netral, sehingga para ultrakonservatif berubah menjadi republikan—yang juga didukung oleh petani-petani kopi yang kaya dan kuat yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang besar di Brasil.
Kekaisaran Brasil
Untuk menghindari sentimen republikan, pemerintah memanfaatkan utang untuk mendorong pembangunan lebih lanjut. Pemerintah memberikan utang besar dengan suku bunga yang menguntungkan untuk para pemilik perkebunan dan banyak memberikan gelar-gelar kehormatan untuk menyenangkan tokoh-tokoh politik yang merasa tidak senang. Pemerintah juga secara tidak langsung mulai mengurus permasalahan militer yang tidak patuh dengan merevitalisasi Penjaga Nasional yang sebelumnya merupakan entitas yang hanya tertulis dalam secarik kertas.
Kekaisaran Brasil
Tindakan pemerintah ini membuat panik para republikan sipil dan positivis di militer. Para republican merasa bahwa tindakan tersebut akan mengurangi dukungan untuk mereka, sehingga mereka merasa berani untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Reorganisasi Penjaga Nasional dimulai oleh kabinet pada Agustus 1889, dan pendirian kekuatan saingan ini membuat para perwira pembangkang memilih tindakan yang nekat. Kelompok republikan dan militer merasa perlu melakukan tindakan "sekarang atau tidak sama sekali". Meskipun sebagian besar orang Brasil tidak ingin mengganti bentuk pemerintahan mereka, kaum republikan mulai mendorong para pewira untuk menjatuhkan monarki.
Kekaisaran Brasil
Mereka melancarkan kudeta dan mendirikan republik pada 15 November 1889. Beberapa orang yang menyaksikan hal yang terjadi tidak sadar bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah pemberontakan. Sejarawan Lídia Besouchet mencatat bahwa "jarang revolusi meletus sekecil itu." Selama kudeta Pedro II tidak menunjukkan emosinya, seolah ia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ia menolak semua usulan yang diajukan oleh para politikus dan pemimpin militer untuk memadamkan pemberontakan. Kaisar dan keluarganya diasingkan pada tanggal 17 November. Meskipun beberapa pendukung monarki menentang kejatuhan kekaisaran, perlawanan ini dipadamkan, dan Pedro II maupun putrinya tidak mendukung restorasi. Walaupun awalnya tidak sadar akan adanya rencana kudeta, saat kudeta telah terjadi rezim politik mendukung kejatuhan monarki dan pendirian republik setelah melihat sifat kaisar yang secara pasif menerima situasi. Mereka tidak sadar bahwa tujuan kudeta adalah untuk mendirikan republik kediktatoran dan bukan republik presidensial atau parlementer.