Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Komando Daerah Militer IX/Udayana
Dengan Keputusan Kasad No. KPTS 481/5/1960 tanggal 3 Mei 1960 Bagde Kodam dari Raksabhuana diganti menjadi UDAYANA. Kodam XVI/Udayana mengalami perkemba-ngan sesuai dengan perkembangan RI dengan integrasi Timor-Timur , maka wilayah dan tanggung jawabnya diperluas dengan dibentuknya Korem 164/Wiradharma yang meliputi wilayah Propinsi Timor-Timur. Terhitung mulai tanggal 1 April 1985, berdasarkan Keputusan Kasad No. 131/II/1985 tanggal 12 Februari 1985 sebutan Kodam XVI/Udayana diubah menjadi KODAM IX/UDAYANA. Perubahan ini sesuai dengan reorganisasi TNI-AD dari 17 Kodam menjadi 10 Kodam di seluruh Indonesia.
Komando Daerah Militer IX/Udayana
Kodam IX/Udayana yang dibentuk secara formal tanggal 27 Mei 1957 adalah salah satu Komando Utama di wilayah Nusa Tenggara yang membawahi 3 Komando Resort Militer (Korem yaitu Korem 161/Wira Sakti di Kupang, Korem 162/Wira Bhakti di Mataram dan Korem 163/Wira Satya di Denpasar. Letak Kodam IX/Udayana sangat strategis, karena wilayah teritorialnya terdiri dari provinsi Bali, NTB dan NTT. Kodam IX/Udayana bagian dari TNI merupakan kompartemen strategis mengemban tugas pokok mengamankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri seperti pemberontakan dan gerakan separatis. Dengan tugas pokok tersebut prajurit Kodam IX/Udayana harus mampu menjadi penangkal sekaligus dapat digerakkan setiap saat untuk menghancurkan seluruh kekuatan musuh serta memulihkan kondisi keamanan nasional.
Komando Daerah Militer IX/Udayana
Saat bernama Kodam XVI/Raksabuana:
Saat bernama Kodam XVI/Udayana (mulai tahun 1962):
Saat bernama Kodam IX/Udayana:
Komando Daerah Militer XVI/Pattimura
Komando Daerah Militer XVI/Pattimura merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi provinsi Maluku dan Maluku Utara. Wilayah teritorial Kodam XVI/Pattimura meliputi 2 (dua) Provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara serta 20 (dua puluh) wilayah Kabupaten/Kota, yaitu 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku dan 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan 171 wilayah Kecamatan, yaitu 60 Kecamatan di Provinsi Maluku dan 111 Kecamatan di Provinsi Maluku Utara. Kodam XVI/Pattimura memiliki 2 (dua) Komando Resort Militer (Korem) yaitu Korem 151/Binaiya terdiri dari 5 Kodim mencakup wilayah Provinsi Maluku serta Korem 152/Babullah terdiri dari 5 Kodim mencakup wilayah Provinsi Maluku Utara.
Komando Daerah Militer XVI/Pattimura
Pangdam XVI/Pattimura yang sekarang menjabat adalah Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. Mantan Panglima Divif 2/Kostrad.
Komando Daerah Militer XVI/Pattimura
Sebagai Kotama Pembinaan, Kotama Operasi dan Komando kewilayahan, maka Kodam XVI/pattimura mengemban tugas-tugas, sebagai berikut :
Komando Daerah Militer XVI/Pattimura
Saat bernama Kodam XV/Pattimura:
dibekukan tahun 1985-1999
Saat diaktifkan sebagai Kodam XVI/Pattimura:
Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih
Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Papua. Pangdam XVII/Cenderawasih yang sekarang menjabat adalah Mayor Jenderal TNI George Elnadus Supit ia menggantikan Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian. Sebelumnya Sejak tahun 1963 hingga 1999, Kodam ini bernama Kodam XVII/Cenderawasih. Namun ketika dilakukan penggabungan Kodam XVII/Cenderawasih dengan Kodam XV/Pattimura, Ambon, maka Kodam yang baru itu berubah nama menjadi Kodam VIII/Trikora yang wilayahnya meliputi Provinsi Irian Jaya (ketika itu) dan Maluku. Pada tahun 1999, Kodam XVI/Pattimura kembali terbentuk di Ambon sementara Kodam di Irian Jaya tetap bernama Kodam XVII/Trikora. Peresmian kembalinya nama Kodam XVII/Trikora menjadi Kodam XVII/Cenderawasih itu berlangsung di Markas Kodam Cenderawasih, Jayapura, Papua, dipimpin Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Zamroni. Dan Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 TNI, Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Trikora, Papua kembali bernama Kodam XVII/Cenderawasih seperti sebelum tahun 1999.
Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih
Dalam konflik dengan Belanda atas penyelesaian pengembalian Irian Barat, maka pemerintah RI membentuk Tentara dan Teritorium VII (TT-VII) pada bulan Mei 1950 yang dikomandani oleh Kolonel A.E. Kawilarang berkedudukan di Makassar. Tentara dan Teritorium VII (TT-VII) membawahi wilayah Indonesia Timur yaitu Sulawesi, Sunda kecil termasuk Maluku dan Irian Barat. Pada bulan September 1950 TNI direorganisasi, Komando Pasukan (Kopas) Maluku Selatan diganti menjadi Kopas D dikomandani oleh Letkol C.F. Warou dengan wilayah meliputi Maluku, Irian Barat. Berdasarkan Penetapan Panglima TT-VII Nomor : 8004/VII/1950 tanggal 5 Juli 1952 Kopas D dilikuidasi, kemudian dibentuk Resimen Infanteri-25 (RI-25) dengan Komandannya Letkol Suprapto Sukowati, yang diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1952 dengan wilayah Maluku dan Irian Barat. Untuk mpertama kali kedua wilayah itu berada di bawah satu Komando. Di bawah RI-25, penyusupan ke daratan Irian Barat mulai dilakukan sebagai langkah awal yang bersifat militer untuk mengembalikan wilayah itu ke pangkuan ibu pertiwi. Pada bulan Mei 1957 Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) kembali direorganisasi. Tentara dan Teritorium VII (TT-VII) dilikuidasi, wilayahnya dibagi menjadi empat Komando Daerah Militer, diantaranya Komando Daerah Militer Maluku Irian Barat atau disingkat (KDM-MIB) menggantikan resimen Infanteri-25 (RI-25). Perjuangan pengembalian Irian Barat semakin menggelora setelah Presiden RI mengumandangkan Tiga Komando Rakyat yang disingkat Trikora di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961 yang mendapat respond dan didukung dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Irian Barat. Untuk mewujudkan Komando Presiden RI, pada bulan Februari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan Panglima Mayjen TNI Soeharto. Rencana Operasi Pembebasan Irian Barat disusun, satuan-satuan APRI dan sukarelawan digelar, sementara diplomasi berjalan terus.
Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih
Pada tanggal 8 Agustus 1962, Panglima Angkatan Darat membentuk Kodam XVII Irian barat dengan Surat Keputusan Pangad Nomor : KPTS 1052/ 8/1962 dengan nama lengkapnya Komando Daerah Militer Irian Barat. Selanjutnya tanggal 15 agustus 1962 berlangsung perundingan secara bilateral pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda di New york yang menghasilkan penandatanganan Persetujuan Indonesi – Nederland mengenai :Sebagai tindak lanjut persetujuan New York tersebut, maka PBB membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat, yaitu UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority). Untuk menyiapkan pengalihan tanggung jawab keamanan dari UNTEA, Pemerintahan Republik Indonesia membentuk satuan tugas yang disebut Kontingen Indonesia Irian Barat (KOTINDO) yang secara taktis di bawah UNTEA yang kemudian menjadi inti Kodam XVII/Irian Barat. Pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan selanjutnya pada tanggal 17 Mei 1963 Kodam XVII/Irian barat dirubah menjadi Kodam XVII/Cenderawasih, Yang segera melaksanakan fungsinya baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan Sosial Masyarakat. Untuk menghadapi pembangunan nasional yang pesat, dan kemungkinan adanya ancaman, maka pemerintah Republik Indonesia memandang perlu mengadakan reorganisasi ABRI. Untuk Jajaran TNI AD reorganisasi dilaksanakan sesuai perintah operasi Kasad Nomor: 01 tanggal 27 September 1984. Beberapa Kotama dilikuidasi, kemudian dibentuk Kotama baru.
Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih
Kodam XV/Pattimura dan Kodam XVII/Cenderawasih dilikuidasi menjadi Kodam VIII/Trikora dan diresmikan pada tanggal 8 mei 1985 meliputi Maluku dan Irian Jaya berada di wilayah satu Komando, setelah yang pertama pada tanggal 1 Agustus 1952. Atas fakta sejarahini, maka pada tanggal 1 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kodam VIII/Trikora sesuai Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/691/VI/1986. Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/11/V/199 tanggal 7 Mei 1999 tentang perubahan nomor registrasi wilayah Kodam XVII/Trikora menjadi Kodam XVII/Trikora terhitung mulai tanggal 12 Mei 1999, maka Kodam XVII/Trikora hanya meliputi wilayah Irian Jaya yang membawahi Korem 171/PVT, Korem 172/PWY, Korem 173/PVB, Korem 174/ATW dan meliputi 12 wilayah Kodim.
Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih
Dalam perjalanan sejarah selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kasad nomor Skep/175/IX/2007 tanggal 26 September 2007, maka terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2007 nomor Registrasi Kodam XVII/Trikora berubah menjadi Kodam XVII/Cenderawasih yang meliputi wilayah Papua dan Papua Barat serta membawahai 4 Korem dan 12 Kodim. Pada tanggal 17 Mei 2008 Kodam XVII/Cenderawasih genap berusia 45 tahun. Meski beragam hambatan menantang di medan tugas yang berat, Prajurit Kodam XVII/Cenderawasih maju melangkah bersama rakyat mencapai kejayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan stabilitas pertahanan yang mantap untuk menunjang pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih
Saat bernama Kodam XVII/Cenderawasih:
Saat bernama Kodam VIII/Trikora, penggabungan dari Kodam XV/Pattimura dan Kodam XVII/Cenderawasih:
Saat Bernama Kodam XVII/Trikora:
Saat bernama Kodam XVII/Cenderawasih:
Nana Sutresna
Nana Sutresna Sastradidjaja () adalah seorang diplomat Indonesia. Ia bekerja di Departemen Luar Negeri RI sejak tahun 1957. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar RI di Britania Raya.
Nana Sutresna
Pada Februari 2006, Sutresna berkunjung ke Korea Utara dan Korea Selatan sebagai utusan khusus RI guna memfasilitasi konflik di kawasan itu.
Divisio
Dalam biologi, divisio atau divisi adalah istilah yang sama dengan filum. Divisio dipakai dalam taksonomi untuk kerajaan tumbuhan dan fungi.
Divisio
Terdapat beberapa versi divisio tumbuhan, namun versi-versi ini umumnya sepakat pada sebagian besar pembagian. Divisio-divisio tersebut adalah
Divisio
Tumbuhan berbunga pada zaman ini mendominasi dunia tanaman (80% dari seluruh tanaman berpembuluh atau tracheophyta).
Komando Armada I
Komando Armada I atau disingkat (Koarmada I) adalah salah satu Komando Utama TNI Angkatan Laut. Komando ini bermarkas besar di Jl Gunung Sahari 67 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. dan membawahi wilayah laut indonesia bagian barat. Panglima Koarmada I yang sekarang menjabat adalah Laksamana Muda TNI Yudo Margono.
Sejarah Angkatan Laut dimulai dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. BKR kemudian berkembang menjadi beberapa divisi, dimana BKR Laut, salah satu divisi awalnya, meliputi wilayah bahari / laut. Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) pada tanggal 10 September 1945 oleh administrasi kabinet awal Soekarno menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terbentuknya BKR Laut ini dipelopori tokoh-tokoh bahariawan veteran yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine selama masa penjajahan Belanda dan veteran Kaigun selama masa pendudukan Jepang. Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah adanya potensi yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapal-kapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum terbentuk. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya.
Komando Armada I
Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal – kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Sementara itu, sejarah Armada Republik Indonesia (Armada RI) tidak terlepas dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti dengan kelahiran TNI AL yang diawali dengan pembentuka tersebut di atas. Sejak masa TKR Laut ini struktur organisasi mulai disusun sesuai kebutuhan matra laut, yakni dengan membentuk beberapa satuan seperti Pangkalan, Corps Armada, Corps Mariniers, Polisi Tentara Laut, dan Kesehatan. Pada tanggal 25 Januari 1946 TKR Laut berubah menjadi Tentara Republik Indonesia Laut (TRI Laut). Demikian pada pada tanggal 19 Juli 1946 TRI Laut kemudian dirubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) yang disyahkan bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi ALRI di Lawang, Malang.
Komando Armada I
Kemudian setelah kualitas unsur armada semakin canggih dan modern serta dan kuantitasnya semakin besar, akhirnya terbentuklah sebuah Komando Armada. Berdasarkan SK KSAL No. A. 4/2/10 tanggal 14 September 1959 ditetapkan berdirinya organisasi Komando Armada ALRI, yang diresmikan pembentukannya pada tanggal 5 Desember 1959 oleh KSAL Komodor Laut R.E. Martadinata. Pada tanggal ini selanjutnya tiap tahun diperingati sebagai “Hari Armada”. Sejalan dengan semakin komplexnya permasalahan yang terjadi di laut, pemimpin memandang perlu untuk membagi dua Armada. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep.171/II/1985 tanggal 30 Maret 1985, Armada RI resmi di bagi menjadi dua kawasan wilayah kerja, yaitu Armada RI Kawasan Timur dan Armada RI Kawasan Barat. Pembagian wilayah kerja tersebut, juga secara bertahap melaksanakan Dispersi kekuatan Alut Sista yang semula seluruhnya berada di Armada Timur, sebagian di Dispersi ke Armada Barat, guna menyikapi perkembangan jaman dan tuntutan tugas semua wilayah kerja.
Komando Armada I
Saat bernama Armada ALRI:
Saat bernama Armada RI Kawasan Barat:
Saat bernama Armada I:
Komando Armada I
Koarmada I membawahi lima Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang meliputi:
Beberapa kapal yang tergabung ke dalam armada barat adalah:
Komando Armada II
Komando Armada II atau disingkat (Koarmada II) adalah salah satu Komando Utama TNI Angkatan Laut yang lahir pada 30 Maret 1985. Komando ini bermarkas besar di Surabaya, Jawa Timur. dan membawahi wilayah laut indonesia bagian tengah.
Komando Armada II
Sejarah Angkatan Laut dimulai dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. BKR kemudian berkembang menjadi beberapa divisi, dimana BKR Laut, salah satu divisi awalnya, meliputi wilayah bahari / laut. Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) pada tanggal 10 September 1945 oleh administrasi kabinet awal Soekarno menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terbentuknya BKR Laut ini dipelopori tokoh-tokoh bahariawan veteran yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine selama masa penjajahan Belanda dan veteran Kaigun selama masa pendudukan Jepang. Faktor lain yang mendorong terbentuknya badan ini adalah adanya potensi yang memungkinkan untuk menjalankan fungsi Angkatan Laut seperti kapal-kapal dan pangkalan, meskipun pada saat itu Angkatan Bersenjata Indonesia belum terbentuk. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya.
Komando Armada II
Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal – kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Sementara itu, sejarah Armada Republik Indonesia (Armada RI) tidak terlepas dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti dengan kelahiran TNI AL yang diawali dengan pembentuka tersebut di atas. Sejak masa TKR Laut ini struktur organisasi mulai disusun sesuai kebutuhan matra laut, yakni dengan membentuk beberapa satuan seperti Pangkalan, Corps Armada, Corps Mariniers, Polisi Tentara Laut, dan Kesehatan. Pada tanggal 25 Januari 1946 TKR Laut berubah menjadi Tentara Republik Indonesia Laut (TRI Laut). Demikian pada pada tanggal 19 Juli 1946 TRI Laut kemudian dirubah menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) yang disyahkan bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi ALRI di Lawang, Malang.
Komando Armada II
Kemudian setelah kualitas unsur armada semakin canggih dan modern serta dan kuantitasnya semakin besar, akhirnya terbentuklah sebuah Komando Armada. Berdasarkan SK KSAL No. A. 4/2/10 tanggal 14 September 1959 ditetapkan berdirinya organisasi Komando Armada ALRI, yang diresmikan pembentukannya pada tanggal 5 Desember 1959 oleh KSAL Komodor Laut R.E. Martadinata. Pada tanggal ini selanjutnya tiap tahun diperingati sebagai “Hari Armada”. Sejalan dengan semakin komplexnya permasalahan yang terjadi di laut, pemimpin memandang perlu untuk membagi dua Armada. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep.171/II/1985 tanggal 30 Maret 1985, Armada RI resmi di bagi menjadi dua kawasan wilayah kerja, yaitu Armada RI Kawasan Timur dan Armada RI Kawasan Barat. Pembagian wilayah kerja tersebut, juga secara bertahap melaksanakan Dispersi kekuatan Alut Sista yang semula seluruhnya berada di Armada Timur, sebagian di Dispersi ke Armada Barat, guna menyikapi perkembangan jaman dan tuntutan tugas semua wilayah kerja.
Komando Armada II
Saat bernama Armada ALRI:
Saat bernama Armada RI Kawasan Timur:
Saat bernama Armada II:
Komando Armada II
Koarmada II membawahi lima Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) yang meliputi:
Beberapa kapal yang tergabung ke dalam armada tengah adalah:
Detasemen Jalamangkara
Detasemen Jalamangkara (disingkat Denjaka) adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI-AL. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL ("Penanggulangan Teror Aspek Laut"). Lama pendidikan ini adalah 6 bulan. Denjaka dikhususkan untuk satuan anti teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti teror aspek laut. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir No Isn.01/P/IV/1984 tanggal 13 November 1984. Detasemen Jalamangkara selain sebagai Komando Pelaksana Korps Marinir yang berkedudukan langsung di bawah Dankormar, juga sebagai pelaksana utama Panglima TNI. Sebagai Komando Pelaksana Korps Marinir, Denjaka mempunyai tugas pokok dalam membina kekuatan dan kemampuan satuan Detasemen Jalamangkara. Sedangkan sebagai pelaksana utama Panglima TNI, dalam hal ini Kabais TNI selaku penyelenggaraan pembinaan kemampuan khusus, meliputi: operasi anti teror, anti sabotase dan operasi klandestin yang beraspek laut maupun operasi-operasi khusus lainnya.
Detasemen Jalamangkara
Pada 4 November 1982, KSAL membentuk organisasi tugas dengan nama Pasukan Khusus AL ("Pasusla"). Keberadaan Pasusla didesak oleh kebutuhan akan adanya pasukan khusus TNI AL guna menanggulangi segala bentuk ancaman aspek laut. Seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya.
Detasemen Jalamangkara
Pada tahap pertama, direkrut 70 personel dari Batalyon Intai Amfibi ("Yontaifib") dan Komando Pasukan Katak ("Kopaska"). Komando dan pengendalian pembinaan di bawah Panglima Armada Barat dengan asistensi Komandan Korps Marinir. KSAL bertindak selaku pengendali operasional. Markas ditetapkan di Mako Armabar.
Detasemen Jalamangkara
Melihat perkembangan dan kebutuhan satuan khusus ini, KSAL menyurati Panglima TNI yang isinya berkisar keinginan membentuk Detasemen Jala Mangkara. Panglima ABRI menyetujui dan sejak itu (13 November 1984), Denjaka menjadi satuan Antiteror Aspek Laut. Merunut keputusan KSAL, Denjaka adalah komando pelaksana Korps Marinir yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kemampuan dan kekuatan dalam rangka melaksanakan operasi antiteror, antisabotase, dan klandesten aspek laut atas perintah Panglima TNI. Berdasarkan peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/77/X/2010 tentang persetujuan dan pengesahan peningkatan kepangkatan dalam jabatan di lingkungan Korps Marinir diputuskan Komandan Detasemen Jalamangkara berpangkat Kolonel”.
Detasemen Jalamangkara
Pola rekrutmen Denjaka dimulai sejak pendidikan para dan komando. Selangkah sebelum masuk ke Denjaka, prajurit terpilih mesti sudah berkualifikasi Intai Amfibi. Dalam menjalankan aksinya, satuan khusus ini dapat digerakkan menuju sasaran baik lewat permukaan/bawah laut maupun lewat udara. TNI AL masih memiliki satu pasukan khusus lagi, yaitu Komando Pasukan Katak (Kopaska). Kedua satuan pernah beberapa kali melakukan latihan gabungan dengan US Navy SEAL.
Detasemen Jalamangkara
Denjaka terdiri dari satu markas zedenk detasemen, satu tim markas, satu tim teknik dan tiga tim tempur. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka ditutut memiliki kesiapan operasional mobilitas kecepatan, kerahasiaan dan pendadakan yang tertinggi serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai dan daerah pantai. Disamping itu juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut dan vertikal dari udara.
Detasemen Jalamangkara
Setiap prajurit Denjaka dibekali "kursus penanggulangan antiteror aspek laut" yang bermaterikan:
Kursus ini dilaksanakan setiap kurang lebih 5,5 bulan bertempat di Jakarta dan sekitarnya.
Detasemen Jalamangkara
Dilanjutkan dengan materi pemeliharaan kecakapan dan peningkatan kemampuan kemahiran kualifikasi Taifib dan Paska, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak, lari dan berenang, peningkatan kemampuan bela diri, penguasaan taktis dan teknik penetrasi rahasia, darat, laut dan udara, penguasaan taktik dan teknik untuk merebut dan menguasai instalasi di laut, kapal, pelabuhan/pangkalan dan personel yang disandera di objek vital di laut, penguasaan taktik dan teknik operasi klandestin aspek laut, pengetahuan tentang terorisme dan sabotase, penjinakan bahan peledak, dan peningkatan kemampuan survival, pelolosan diri, pengendapan, dan ketahanan interogasi.
Detasemen Jalamangkara
Untuk mendukung operasi personel Denjaka dibekali antara lain submachine gun MP5, HK PSG1, Daewoo K7, senapan serbu G36, HK416, M4, Pindad ss-1, CZ-58, senapan mesin ringan Minimi M60, Daewoo K3, serta pistol Beretta, HK P30 dan SIG Sauer 9 mm.
Detasemen Jalamangkara
Beberapa perwira yang pernah memimpin Denjaka antara lain adalah Letjen TNI (Mar) Nono Sampono (AAL 1976), Mayjen TNI (Mar) Yussuf Solichien (AAL 1973) dan Letjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin (AAL 1981). Komandan Denjaka yang sekarang menjabat adalah Kolonel Marinir Bambang Wahyuono, S.AP.,.
Detasemen Jalamangkara
Berikut daftar Komandan Denjaka:
Batalyon Intai Amfibi
Batalyon Intai Amfibi atau disingkat YonTaifib adalah satuan elit dalam Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi Pengintaian Amfibi ("Amphibious reconnaissance") dan Pengintaian Khussus ("Special reconnaissance"). Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3/Sandhi Yudha Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM (Komando Intai Para Amfibi). Untuk menjadi anggota YonTaifib, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal dua tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan intai amfibi, adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat, sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk kedalam Detasemen Jala Mengkara, pasukan elitnya TNI Angkatan Laut.