Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Britania Raya
Pemerintah daerah di Irlandia Utara, sejak tahun 1973, terdiri dari 26 distrik, masing-masing anggota dewannya dipilih melalui sistem "single transferable vote". Kekuasaan mereka terbatas pada layanan-layanan seperti pengelolaan sampah, ["sic"] pengawasan anjing liar, serta memelihara taman dan pemakaman. Pada tanggal 13 Maret 2008, eksekutif menyetujui proposal pembentukan 11 dewan baru untuk menggantikan sistem yang lama. Pemilihan umum lokal berikutnya ditunda sampai tahun 2011 untuk memfasilitasi pembentukan sistem yang baru ini.
Britania Raya
Britania Raya memiliki kedaulatan atas tujuh belas wilayah yang tidak membentuk bagian dari Britania Raya: empat belas Wilayah Seberang Laut Britania, dan tiga Dependensi Mahkota ("Crown Dependencies").
Britania Raya
Keempat belas Wilayah Seberang Laut Britania Raya tersebut adalah: Anguilla, Bermuda, Wilayah Antartika Britania, Wilayah Samudra Hindia Britania, Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland, Gibraltar, Montserrat, Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha, Kepulauan Turks dan Caicos, Kepulauan Pitcairn, Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan, dan Kawasan Pangkalan Berdaulat di Siprus. Klaim Britania atas Antartika tidak diakui secara universal. Secara keseluruhan, Wilayah Seberang Laut Britania ini mencakup luas sekitar dan jumlah penduduk sekitar 260.000 jiwa. Wilayah-wilayah ini adalah sisa-sisa dari Imperium Britania dan beberapa wilayah telah secara khusus memilih untuk tetap menjadi bagian dari Britania Raya (Bermuda pada tahun 1995 dan Gibraltar pada tahun 2002).
Britania Raya
Dependensi Mahkota Britania Raya adalah wilayah-wilayah yang dimiliki oleh Kerajaan Britania Raya, berkebalikan dengan Wilayah Seberang Laut Britania yang dimiliki oleh Pemerintah Britania Raya. Wilayah-wilayah ini terdiri dari Pulau Channel dan Bailiwicks di Jersey dan Guernsey yang terdapat di Selat Inggris serta Pulau Man di Laut Irlandia. Secara yurisdiksi dan administratif, wilayah-wilayah ini bukanlah bagian dari Britania Raya ataupun Uni Eropa, meskipun Pemerintah Britania memiliki kewenangan atas hubungan internasional dan pertahanan nasional mereka. Pemerintah Britania juga memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan dan UU atas nama Britania Raya. Kekuasaan untuk mengesahkan UU yang melibatkan pulau-pulau tersebut terletak pada majelis legislatif di masing-masing pulau, dengan persetujuan dari Kerajaan (Dewan Privy, atau, seorang Letnan-Gubernur untuk hal-hal tertentu di Pulau Man). Sejak tahun 2005, masing-masing Dependensi Mahkota ini memiliki seorang Perdana Menteri yang bertindak sebagai Kepala Pemerintahan.
Britania Raya
Britania Raya adalah sebuah negara kesatuan di bawah monarki konstitusional. Ratu Elizabeth II merupakan kepala negara Britania Raya dan juga 15 Negara-Negara Persemakmuran lainnya. Kerajaan memiliki "hak untuk mengkonsultasikan, hak untuk menganjurkan dan hak untuk memperingatkan." Konstitusi Britania Raya bersifat tidak terkode ("uncodified constitution"), yang merupakan salah satu dari tiga negara di dunia yang menggunakan sistem ini. Oleh sebab itu, konstitusi Britania Raya sebagian besar terdiri dari sumber tertulis yang berbeda-beda, termasuk undang-undang, preseden ketetapan hakim, serta perjanjian internasional dan konvensi konstitusional. Karena tidak adanya perbedaan teknis antara undang-undang biasa dengan "undang-undang konstitusional", Parlemen Britania Raya dapat melakukan "reformasi konstitusi" hanya dengan mengesahkan Akta Parlemen, dan dengan demikian memiliki kekuasaan untuk mengubah atau menghapus hampir semua unsur tertulis ataupun yang tidak tertulis dalam konstitusi. Namun, tidak ada parlemen yang boleh mengesahkan undang-undang yang tidak bisa diubah oleh parlemen pada masa depan.
Britania Raya
Britania Raya memiliki sistem pemerintahan parlementer yang berlandaskan pada sistem Westminster yang telah ditiru di seluruh dunia sebagai warisan dari Imperium Britania. Parlemen Britania Raya yang bersidang di Istana Westminster terdiri dari dua kamar (dewan), yaitu Dewan Rakyat ("House of Commons") yang beranggotakan anggota terpilih, dan Dewan Pertuanan ("House of Lords") yang beranggotakan anggota terlantik. Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disahkan membutuhkan Persetujuan Kerajaan ("Royal Assent") supaya bisa menjadi undang-undang baru.
Britania Raya
Posisi Perdana Menteri selaku Kepala Pemerintahan Britania Raya, dipegang oleh seorang anggota parlemen yang mampu meraih kepercayaan dari mayoritas anggota "House of Commons". Biasanya yang memperoleh kepercayaan ini adalah pemimpin partai politik terbesar di kamar (dewan) itu. Perdana Menteri beserta kabinetnya dilantik secara resmi oleh Ratu untuk membentuk Pemerintahan Baginda ("Her Majesty’s Government"). Namun, sebenarnya Perdana Menterilah yang memilih menteri-menterinya, dan secara konvensional Ratu menghormati pilihan Perdana Menteri tersebut.
Anggota kabinet lazimnya dipilih dari kalangan anggota partai Perdana Menteri di kedua kamar, kebanyakan berasal dari Dewan Rakyat, yang harus mereka pertanggungjawabkan. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet, mereka semua disumpah di hadapan Dewan Privy Britania Raya ("Privy Council of the United Kingdom"), dan dinobatkan menjadi Menteri Mahkota ("Ministers of the Crown"). Rt. Hon. David Cameron, pemimpin Partai Konservatif, memegang jabatan Perdana Menteri, Bendahara Agung dan Menteri Pelayanan Sipil sejak 11 Mei 2010. Untuk pemilihan anggota Dewan Rakyat, Britania Raya saat ini terbagi menjadi 650 daerah pemilihan. Masing-masing daerah pemilihan memilih seorang anggota parlemen dengan cara "pluralitas sederhana ("simple plurality voting system"). Pemilihan umum diadakan oleh Kerajaan atas nasihat dari Perdana Menteri. Akta Parlemen 1911 dan 1949 mewajibkan pemilu baru diadakan dengan waktu tidak lebih lima tahun berselang dari pemilu sebelumnya.
Britania Raya
Tiga partai politik utama di Britania Raya adalah Partai Konservatif, Partai Buruh, dan Liberal Demokratik. Dalam Pemilihan Umum Britania Raya 2010, tiga partai tersebut berhasil memenangkan 622 dari 650 kursi di Dewan Rakyat, dengan rincian: 621 kursi diperoleh dari pemilu, dan satu kursi berasal dari hasil pemilu kecil yang tertunda di Thirsk dan Malton. Kursi-kursi yang selebihnya diraih oleh partai-partai kecil yang hanya bertanding di kawasan tertentu saja, yaitu Partai Nasional Skotlandia (hanya di Skotlandia), Plaid Cymru (hanya di Wales), dan Partai Buruh dan Demokratik Sosial, Partai Kesatuan Demokratik, Partai Kesatuan Ulster, dan Sinn Féin (hanya di Irlandia Utara, namun Sinn Féin juga bertanding dalam Pemilu di Republik Irlandia). Sesuai dengan kebijakan partai, tidak ada anggota parlemen terpilih dari partai Sinn Féin yang pernah menghadiri Dewan Rakyat untuk berbicara atas nama daerah pemilihan mereka karena anggota parlemen diharuskan untuk mengambil sumpah setia kepada Ratu (yang mana hal ini ditentang oleh Sinn Féin). Meskipun demikian, para anggota parlemen yang berasal dari Sinn Féin (saat ini berjumlah lima orang) masih diperkenankan untuk mempergunakan fasilitas kantor yang tersedia di Westminster sejak tahun 2002. Untuk pemilihan Parlemen Eropa, Britania Raya saat ini diwakili oleh 72 anggota parlemen yang terpilih di 12 daerah pemilihan multi-anggota.
Britania Raya
Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara masing-masing memiliki pemerintahan atau badan eksekutif tersendiri yang dipimpin oleh seorang Menteri Pertama ("First Minister") (atau, dalam kasus Irlandia Utara, dwi-kekuasaan; Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama), dan badan legislatif unikameral (sistem satu kamar atau eka-dewan). Inggris sebagai negara terbesar di Britania Raya tidak memiliki badan eksekutif atau legislatif tersendiri, sebaliknya fungsi-fungsi tersebut dipikul secara langsung oleh Kerajaan dan Parlemen Britania Raya. Situasi ini telah menimbulkan persoalan menyangkut hakikat bahwa anggota parlemen dari Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara dapat melakukan pemungutan suara atas permasalahan yang berkenaan dengan Inggris yang ditangani oleh delegasi badan legislatif negara masing-masing.
Britania Raya
Pemerintah dan Parlemen Skotlandia memiliki wewenang yang luas atas setiap hal yang secara spesifik tidak dikhususkan untuk menjadi wewenang dari Parlemen Britania Raya, termasuk masalah pendidikan, kesehatan, undang-undang Skotlandia dan pemerintah daerah. Dalam pemilu 2011, Partai Nasional Skotlandia (SNP) memenangkan mayoritas suara di Parlemen Skotlandia dan pemimpinnya, Alex Salmond, terpilih menjadi Menteri Pertama Skotlandia. Pemerintah Wales dan Majelis Nasional untuk Wales ("National Assembly for Wales") memiliki kekuasaan yang lebih terbatas dibanding dengan yang diserahkan ke Skotlandia. Namun setelah disahkannya Akta Majelis pada tahun 2006, majelis dapat membuat undang-undang dalam bidang-bidang tertentu tanpa harus meminta persetujuan dari Westminster. Dalam pemilu 2011, Partai Buruh yang dipimpin oleh Carwyn Jones berhasil memenangkan suara mayoritas. Badan-badan eksekutif dan legislatif di Irlandia Utara memiliki wewenang yang setara dengan yang diserahkan kepada Skotlandia. Badan eksekutifnya dipimpin oleh dua orang, masing-masingnya mewakili Majelis Kesatuan dan Nasionalis. Untuk saat ini, jabatan tersebut dipegang oleh Peter Robinson (Partai Kesatuan Demokratik) sebagai Menteri Pertama dan Martin McGuinness (Sinn Féin) sebagai Wakil Menteri Pertama.
Britania Raya
Britania Raya tidak memiliki undang-undang tertulis dan konstitusi lainnya yang mengatur mengenai pelimpahan kekuasaan ke Skotlandia, Wales atau Irlandia Utara. Di bawah doktrin kedaulatan Parlemen, Parlemen Britania Raya secara teori memiliki kewenangan untuk menghapuskan Parlemen Skotlandia, Majelis Wales atau Majelis Irlandia Utara. Pada tahun 1972, Parlemen Britania Raya secara sepihak membekukan Parlemen Irlandia Utara, menetapkan preseden yang relevan dengan tata cara pelimpahan kekuasaan. Dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa Parlemen Britania Raya akan menghapuskan segala hal yang berkaitan dengan pelimpahan kekuasaan ini mengingat kendala politik yang diciptakan oleh hasil referendum yang masih belum jelas. Kendala politik yang timbul berkenaan dengan pelimpahan kekuasaan pada Irlandia Utara lebih besar ketimbang Wales dan Skotlandia, mengingat bahwa pelimpahan kekuasaan ke Irlandia Utara juga bersandar pada perjanjian internasional yang disetujui bersama Pemerintah Irlandia.
Britania Raya
Britania Raya adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota Negara-Negara Persemakmuran, G8, G7, G20, NATO, OECD, WTO, Majelis Eropa, OSCE, dan Uni Eropa. Britania Raya memiliki “Hubungan Istimewa” dengan Amerika Serikat, dan menjalin kemitraan yang erat dengan Perancis ("entente cordiale") dalam pengembangan senjata nuklir. Britania Raya juga berhubungan erat dengan Republik Irlandia dalam hal berbagi Kawasan Perjalanan Umum ("Common Travel Area") dan banyak warga negara Irlandia yang menjadi anggota Angkatan Bersenjata Britania Raya. Selain itu, Britania Raya juga berhubungan erat dengan Portugal sejak disahkannya Perjanjian Windsor pada tahun 1386. Hubungan ini merupakan hubungan internasional tertua di dunia yang masih tetap bertahan hingga saat ini. Sekutu erat Britania lainnya termasuk negara-negara Uni Eropa lainnya dan negara-negara anggota NATO, Persemakmuran, serta Jepang. Keberadaan dan pengaruh global Britania Raya diperluas lagi melalui hubungan perdagangan, investasi asing, bantuan pembangunan resmi dan angkatan bersenjata.
Britania Raya
Militer Britania Raya secara resmi dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Yang Mulia ("Her Majesty's Armed Forces"). Namun, juga dikenal dengan nama Angkatan Bersenjata Britania Raya atau Angkatan Bersenjata Mahkota ("Armed Forces of the Crown"). Angkatan Bersenjata ini mencakup Angkatan Laut atau Naval Service (termasuk Royal Navy, Royal Marinir dan Royal Fleet Auxiliary), Angkatan Darat Britania (British Army), serta Angkatan Udara Kerajaan (Royal Air Force). Semua pasukan-pasukan ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan dikendalikan oleh Dewan Pertahanan, serta dipimpin oleh Sekretaris Negara untuk Pertahanan. Komandan Kepala untuk Angkatan Bersenjata Britania Raya adalah Monarki Britania Raya, yaitu Ratu Elizabeth II, yang mana kepada ialah para pasukan angkatan bersenjata bersumpah setia.
Britania Raya
Secara historis, Angkatan Bersenjata Britania Raya telah memainkan peran kunci dalam membangun Imperium Britania sebagai kekuatan yang dominan di dunia. Angkatan Bersenjata ini telah terlibat dalam sejumlah perang besar yang melibatkan kekuatan dunia lainnya, seperti Perang Tujuh Tahun, Perang Napoleon, Perang Krimea, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Berulang kali mencapai kejayaan, Britania Raya telah memengaruhi peristiwa dunia dengan kebijakannya dan muncul sebagai kekuatan militer dan ekonomi terkemuka di dunia. Meskipun Imperium Britania telah runtuh, Britania Raya tetap menjadi kekuatan besar dunia dan Angkatan Bersenjata Britania Raya adalah salah satu angkatan bersenjata terbesar dan paling berteknologi canggih di dunia.
Britania Raya
Angkatan Bersenjata Britania Raya bertanggung jawab untuk melindungi Britania Raya dan wilayah-wilayah seberang lautnya, mempromosikan kepentingan keamanan Britania Raya ke penjuru dunia, serta mendukung upaya-upaya perdamaian internasional. Angkatan Bersenjata ini berpartisipasi secara aktif dalam operasi-operasi gabungan internasional seperti NATO, Perjanjian Pertahanan Lima Negara, RIMPAC, dan sebagainya. Garnisun dan berbagai fasilitas militer didirikan di Pulau Ascension, Belize, Brunei, Kanada, Diego Garcia, Kepulauan Falkland, Jerman, Gibraltar, Kenya, Siprus, dan Qatar.
Britania Raya
Menurut berbagai sumber, termasuk Stockholm International Peace Research Institute dan Kementerian Pertahanan, Britania Raya memiliki pengeluaran militer tertinggi keempat di dunia. Jumlah anggaran militer saat ini menghabiskan sekitar sekitar 2,3% - 2,6% dari total PDB nasional.
Britania Raya
Royal Navy adalah salah satu dari tiga angkatan laut air-biru ("blue-water navy") yang terkemuka di dunia, dua negara lainnya adalah Perancis dan Amerika Serikat). Angkatan laut ini bertanggung jawab untuk melindungi Penangkal Nuklir Britania ("UKs Nuclear Deterrent") melalui empat Kapal Selam Kelas Vanguard. Royal Navy mengoperasikan sejumlah besar armada kapal, termasuk kapal induk, kapal perang amfibi, Landing Platform Dock, kapal selam nuklir, kapal perusak berpeluru kendali, fregat, mine-countermeasure vessel, dan kapal patroli. Dalam waktu dekat, dua kapal induk baru, yaitu HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales juga akan melayani Royal Navy.
Britania Raya
Pasukan Khusus Britania Raya ("United Kingdom Special Forces"), seperti Special Air Service dan Special Boat Service, menyediakan pasukan-pasukan yang cepat tanggap dan terlatih dalam mengatasi masalah-masalah terorisme, perbatasan, maritim, dan operasi amfibi. Seringkali kerahasiaan atau taktik terselubung dibutuhkan dalam pasukan ini.
Britania Raya
Kebijakan pertahanan baru-baru ini menyatakan asumsi bahwa perlunya menyertakan gabungan pasukan koalisi dalam "operasi yang paling mendesak". Dengan mengesampingkan intervensi di Sierra Leone, operasi militer Britania Raya di Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Irak, dan terakhir, Libya, telah menggunakan pendekatan ini. Perang terakhir di mana militer Britania Raya berjuang sendiri adalah Perang Falklands pada tahun 1982, dan pada saat itu kemenangan berpihak kepada mereka.
Britania Raya
Britania Raya tidak memiliki sistem hukum tunggal karena negara ini terbentuk oleh kesatuan negara-negara yang telah merdeka terlebih dahulu. Selain itu, dalam Pasal 19 dari Perjanjian Kesatuan 1706, dinyatakan bahwa negara menjamin kesinambungan perwujudan sistem hukum Skotlandia yang terpisah. Saat ini, Britania Raya memiliki tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu: Hukum Inggris, Hukum Irlandia Utara dan Hukum Skotlandia. Perubahan konstitusi baru-baru ini menyebabkan lahirnya Mahkamah Agung Britania Raya ("Supreme Court of the United Kingdom") baru yang menggantikan Komite Banding House of Lords ("Appellate Committee of the House of Lords") sejak bulan Oktober 2009. Komite Yudisial Dewan Privi ("Judicial Committee of the Privy Council") yang terdiri dari para anggota-anggota di Mahkamah Agung, merupakan pengadilan banding tertinggi bagi beberapa negara-negara Persemakmuran merdeka, Wilayah Seberang Laut Britania dan Dependensi Mahkota.
Britania Raya
Hukum Inggris berlaku di Inggris dan Wales, dan hukum Irlandia Utara berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum umum ("common law"). Esensi dari hukum umum ini adalah bahwa hukum ini harus tunduk pada undang-undang Britania Raya. Pengadilan-pengadilan di Inggris dan Wales dikepalai oleh Pengadilan Senior ("Senior Courts") yang terdiri dari Pengadilan Banding ("Court of Appeal"), Pengadilan Tinggi ("High Court", untuk kasus-kasus perdata) dan Pengadilan Mahkota ("Crown Court", untuk kasus-kasus pidana). Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi untuk kasus-kasus banding baik pidana maupun perdata di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara, dan keputusan-keputusan yang dibuatnya mengikat semua pengadilan lain dalam yurisdiksi yang sama, dan seringkali memiliki efek persuasif di yurisdiksi yang lain.
Skotlandia berlandaskan pada Hukum Skotlandia, sebuah sistem hibrid yang berasaskan pada prinsip hukum umum dan hukum sipil ("civil law"). Pengadilan-pengadilan utamanya adalah Pengadilan Sesi ("Sessions Court") untuk kasus-kasus perdata, dan Pengadilan Tinggi Penjabat ("High Court of Justiciary") untuk kasus-kasus pidana. Mahkamah Agung Britania Raya berfungsi sebagai pengadilan banding tertinggi untuk kasus-kasus perdata di bawah hukum Skotlandia. Pengadilan Sheriff ("Sheriff Court") menangani kasus-kasus perdata dan pidana, termasuk mengadakan persidangan pidana berjuri yang dikenal sebagai "sheriff solemn court", ataupun pengadilan sheriff tanpa juri tanpa ("sheriff summary court"). Sistem hukum Skotlandia ini unik karena memiliki tiga putusan dalam persidangan kasus pidana, yaitu: “bersalah”, “tidak bersalah” ataupun “tidak terbukti”. Putusan “tidak bersalah” dan “tidak terbukti” menyebabkan pembebasan tanpa kemungkinan dilakukannya sidang ulangan.
Britania Raya
Menurut data dari Statistik Kriminalitas Britania Raya, kriminalitas di Inggris dan Wales meningkat pada periode antara tahun 1981 dan 1995, meskipun telah terjadi penurunan secara keseluruhan dari 48% dalam kriminalitas pada periode 1995-2007/2008. Populasi penghuni penjara di Inggris dan Wales juga meningkat hampir dua kali lipat pada periode yang sama menjadi lebih dari 80.000 narapidana, menjadikan Inggris dan Wales sebagai negara dengan peringkat tertinggi jumlah narapidananya di Eropa Barat dengan rasio 147 napi per 100.000 jiwa. Layanan Penjara Baginda ("Her Majesty's Prison Service"), yang bertanggung jawab kepada Kementerian Kehakiman, mengelola sebagian besar penjara di Inggris dan Wales. Kriminalitas di Skotlandia sebaliknya turun hingga ke tingkat terendah dalam 32 tahun terakhir pada tahun 2009/2010 (turun sepuluh persen). Pada saat yang sama populasi penjara Skotlandia dihuni oleh sekitar 8.000 tahanan, di mana hal ini jauh di atas kapasitas desain penjara di Skotlandia. Layanan Penjara Skotlandia, yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet untuk Kehakiman, bertugas mengelola penjara-penjara di Skotlandia. Pada tahun 2006 sebuah laporan yang diterbitkan oleh "Surveillance Studies Network" menyatakan bahwa Britania Raya memiliki tingkat penjagaan penjara tertinggi dibandingkan dengan negara-negara industri Barat lainnya.
Britania Raya
Britania Raya mempunyai ekonomi pasar yang diatur sebagian. Berdasarkan nilai tukar pasar, saat ini Britania Raya merupakan negara dengan ekonomi terbesar keenam di dunia dan terbesar ketiga di Eropa setelah Jerman dan Perancis - dikalahkan oleh Perancis untuk pertama kalinya pada tahun 2008 setelah satu dekade. HM Treasury yang dikepalai oleh Menteri Keuangan Britania Raya, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan keuangan Pemerintah Britania Raya. Bank of England adalah bank sentral Britania yang bertanggung untuk mengeluarkan mata uang negara, yaitu pound sterling. Bank di Skotlandia dan Irlandia Utara tetap diberi hak untuk mengeluarkan uang kertas sendiri, dengan catatan harus tetap menyimpan cadangan uang kertas Bank of England dalam jumlah yang cukup. Pound sterling adalah cadangan mata uang terbesar ketiga di dunia (setelah dolar AS dan Euro). Keterlibatan Kerajaan dalam ekonomi dilaksanakan oleh Kanselir Perbendaharaan (Chancellor of the Exchequer). Sejak tahun 1997, jabatan Komite Kebijakan Moneter Bank of England dipimpin oleh gubernur Bank of England dan bertanggung jawab untuk menetapkan suku bunga pada tingkat yang diperlukan untuk mencapai target inflasi ekonomi keseluruhan yang ditetapkan oleh Canselor setiap tahunnya.
Britania Raya
Sektor jasa Britania Raya menyumbangkan sekitar 73% dari total PDB. London adalah salah satu dari tiga "pusat komando" perekonomian global (bersama New York City dan Tokyo), serta menjadi pusat keuangan terbesar di dunia (bersama New York). London juga merupakan kota dengan PDB terbesar di Eropa. Di samping itu, Edinburgh juga menjadi salah satu pusat keuangan terbesar di Eropa. Sektor pariwisata sangat berperan penting dalam perekonomian Britania Raya, di mana lebih dari 27 juta wisatawan mengunjungi Britania Raya pada tahun 2004. Negara ini berada di peringkat keenam dalam tujuan wisata di dunia. London juga tercatat telah menarik jumlah wisatawan yang lebih banyak dibandingkan dengan kota manapun di dunia. Pada tahun 2006, kota ini dikunjungi oleh sekitar 15.6 juta wisatawan, jauh di atas Bangkok di tempat kedua (10.4 juta kunjungan) dan Paris di tempat ketiga (9.7 juta). Sektor industri kreatif menyumbangkan 7% GVA pada tahun 2005 dan rata-rata tumbuh sekitar 6% per tahun antara tahun 1997 dan 2005.
Revolusi Industri berawal dari Britania Raya, yang mula-mula berpusat pada industri tekstil, kemudian diikuti oleh industri berat yang lain seperti pembuatan kapal, pertambangan batubara, dan pembuatan baja. Imperium Britania juga turut menciptakan pasar luar negeri bagi produk-produk Britania, yang memungkinkan Britania untuk mendominasi perdagangan internasional pada abad ke-19. Namun, setelah negara-negara lain juga berindustri, ditambah dengan kemerosotan ekonomi setelah dua perang dunia, Britania Raya mulai kehilangan keunggulan kompetitifnya. Industri-industri berat mengalami penurunan sepanjang abad ke-20. Meskipun demikian, manufaktur tetap menjadi bagian penting dari perekonomian walaupun hanya menyumbangkan 16,7% bagi pendapatan nasional pada tahun 2003.
Britania Raya
Industri otomotif merupakan sebuah bidang yang penting dalam sektor manufaktur di Britania Raya, mempekerjakan lebih dari 800.000 orang, dengan omset sekitar 52 £ miliar, dan menghasilkan ekspor sekitar £26.6 miliar. Industri kedirgantaraan di Britania Raya industri nasional terbesar kedua (atau ketiga, tergantung pada metode pengukurannya) dan memiliki omset tahunan sekitar £ 20 miliar. Industri kimia dan farmasi juga berperan penting dalam perekonomian Britania Raya. Industri ini memiliki pangsa pasar tertinggi ketiga di dunia (setelah Amerika Serikat dan Jepang).
Britania Raya
Pada kuartal terakhir tahun 2008, ekonomi Britania Raya mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak tahun 1991. Angka pengangguran meningkat dari 5,2% pada bulan Mei 2008 menjadi 7,6% pada Mei 2009, dan pada bulan Januari 2012, tingkat pengangguran untuk golongan yang berusia antara 18 sampai 24 tahun meningkat dari 11,9% menjadi 22,5%, yang mana ini merupakan angka tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 1992. Total utang pemerintah Britania Raya naik dari 44,4% dari total PDB pada tahun 2007 menjadi 82,9% pada tahun 2011.