Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Republik Demokratik Afganistan
Meskipun kelihatannya Najibullah adalah pemimpin "de jure" Afganistan, para penasihat dari Uni Soviet yang malah banyak mengerjakan tugas negara. Bahkan, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev, menyatakan "Kami melakukan semuanya di sini sendiri[...]. Itulah yang pihak kami tahu tentang mereka. Mereka juga mengikat kaki dan tangan Najibullah." Sampai-sampai, Fikryat Tabeev, Duta Besar Uni Soviet untuk Afganistan, dicurigai Gorbachev menjadi "gubernur jenderal" Afganistan. Ia pun dipanggil pulang dari negara itu pada Juli 1986. Namun di saat yang sama ketika Gorbachev menyerukan agar pihak Soviet tidak ikut campur lagi di negara itu, dia tidak dapat menahan diri untuk ikut campur juga. Pada pertemuan Politbiro Soviet, Gorbachev berkata, "Sulit membangun bangunan baru dari bahan lama[...]Kuharap, kita tidak melakukan kesalahan kepada Najibullah."
Republik Demokratik Afganistan
Waktu yang terus berjalan membuktikan keinginan Najibullah bertentangan dengan keinginan Uni Soviet. Najibullah menentang keluarnya tentara Soviet dari negaranya, dan Uni Soviet ingin sebaliknya. Keinginan Najibullah beralasan karena tentaranya dalam kondisi hampir hancur, dan satu-satunya jalan menurutnya adalah dengan mempertahankan keberadaan tentara Soviet. Pada bulan Juli 1986 enam resimen Soviet, sampai 15.000 tentara, ditarik dari Afganistan. Tujuan penarikan awal ini adalah, menurut Gorbachev, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pihak Soviet serius meninggalkan Afganistan. Pihak Soviet juga menyatakan kepada AS bahwa mereka berencana keluar dari Afganistan, tetapi pihak AS tidak mempercayainya. Ketika Gorbachev bertemu Ronald Reagan dalam kunjungannya ke AS, secara mengejutkan Reagan ingin tentara Afganistan dibubarkan.
Republik Demokratik Afganistan
Pada 14 April 1988 pemerintah Afganistan dan Pakistan mentandatangani Perjanjian Jenewa, dan Uni Soviet serta Amerika Serikat menjadi penjaminnya. Perjanjian ini secara spesifik menyebutkan bahwa tentara Soviet harus keluar dari Afganistan terhitung sejak 15 Februari 1989. Dalam pertemuan Politburo Eduard Shevardnadze mengatakan "Kita akan meninggalkan negara ini dalam keadaan menyedihkan", serta mengatakan akan terjadi kehancuran ekonomi. Ia menyarankan agar tetap ada 10,000-15,000 pasukan di Afganistan. Vladimir Kryuchkov, ketua KGB, mendukung rencana itu. Namun, jika hal ini benar-benar dilaksanakan maka telah melanggar perjanjian Jenewa. Najibullah rupanya juga menentang tentara Soviet meninggalkan Afganistan. Sejumlah tentara Soviet tetap bertahan di negara itu setelah tentara lainnya meninggalkan Afganistan, seperti tentara terjun payung yang melindungi kepala militer, penasihat militer dan pasukan khusus, dan tentara pengamat tetap berada di "daerah terluar", khususnya di wilayah perbatasan.
Republik Demokratik Afganistan
Pakistan tetap mendukung mujahidin meskipun hal ini merupakan pelanggaran Perjanjian Jenewa. Awalnya, sejumlah pengamat menilai rezim Najibullah akan segera runtuh dan digantikan oleh rezim Islamis. CIA dalam laporannya, memprediksi rezim baru ini akan menjalin hubungan yang ambivalen, atau bahkan bermusuhan dengan pemerintah AS. Beberapa saat setelah keluarnya tentara Soviet, terjadilah pertempuran Jalabad, yang hasilnya mengejutkan berbagai pihak karena pemerintah dapat mengalahkan kaum pemberontak. Namun, kemenangan ini hanya berlangsung sementara karena di musim panas 1990, tentara Afganistan kembali bersikap defensif. Di awal 1991, pemerintah hanya menguasai 10% wilayah Afganistan, Pengepungan Khost yang berlangsung selama 11 tahun berakhir dengan kemenangan Mujahidin. Moral tentara Afganistan runtuh, serta bantuan dari Uni Soviet pun hilang (karena negara itu berada di di ambang keruntuhannya).
Republik Demokratik Afganistan
Pada Maret, Najibullah manawarkan pengunduran dirinya, dan dengan persetujuan PBB, pemerintahannya digantikan dengan sebuah pemerintahan sementara. Pada pertengahan April, Najibullah menyetujui rencana PBB untuk menyerahkan kekuasaan kepada sebuah dewan. Beberapa hari kemudian, pada 14 April, Najibullah dipaksa turun dari jabatannya oleh partai Watan karena mereka kehilangan lapangan udara Bagram dan kota Charikar. Abdul Rahim Hatef menjadi kepala negara sementara setalah pengunduran diri Najibullah. Najibullah, sebelum kejatuhan Kabul, meminta amnesti PBB, ia berhasil mendapatkan amnesti itu. Tetapi Abdul Rashid Dostum menghalangi Najibullah untuk keluar, akibatnya ia terpaksa berlindung di kantor PBB yang ada di Kabul. Kejatuhan Najibullah dan rezim komunisnya tidak membuat perang berakhir. Perang tetap berlangsung hingga sekarang.
Republik Demokratik Afganistan
Partai Demokrasi Rakyat Afganistan menyebut Revolusi Saur sebegai revolusi demokratis yang menandai "kemenangan pekerja Afganistan yang terpuji" serta "manifestasi dari keinginan sesungguhnya para pekerja dan petani." Pemerintah kemudian menyatakan rencana Aganistan menuju negara sosialis. Namun kemudian diketahui bahwa rencana itu bakal sulit dilaksanakan. Menteri Luar Negeri bekomentar "Afganistan adalah negara demokratis yang belum menjadi sosialis", dan anggota Politburo PDRA memprediksi "Afganistan tidak akan berideologikan sosialisme di masa hidup saya" dalam wawancara dengan wartawan Inggris pada tahun 1981.
Uni Soviet menanggap Afganistan sebagai negara dengan orientasi sosialis. Pihak Soviet pada pertengahan 1979 awalnya menproklamirkan Afghanistan bukan hanya sebagai sekutu progresif, tapi juga anggota masyarakat sosialis yang telah sepenuhnya matang. Beberapa tahun berikutnya, sebaliknya retorika Soviet selalu menganggap Revolusi Saur sebagai sebuah perubahan demokratis, namun berhenti menjadi sosialis.
Republik Demokratik Afganistan
Di bawah Hafizullah Amin, sebuah komisi yang bekerja untuk membentuk konstitusi baru didirikan. Komisi ini beranggotakan 65 orang, dan mereka berasal dari semua lapisan masyarakat. Namun penyusunan konstitusi ini tidak selesai karena kematian Amin. Penggantinya, Babrak Karmal menjadikan "Prinsip-prinsip Dasar Republik Demokratik Afganistan" sebagai UU pada tahun 1980. Di peraturan yang mirip seperti konstitusi ini, unsur komunisme-sosialisme dihilangkan dan lebih menekankan aspek kemerdekaan, Islam dan demokrasi liberal. Agama harus dihormati, kecuali saat agama mengancam keamanan masyarakat. Prinsip-prinsip Dasar, dalam banyak hal, mirip dengan konstitusi yang berlaku pada masa Mohammad Daoud Khan. Namun perubahan-perubahan tersebut tidak diiringi perubahan lain, seperti PDRA masih memonopoli kekuasaan, contohnya parlemennya, Dewan Revolusi (yang masih menjadi semacam tukang stempel kebijakan pemerintah) diketuai oleh sebuah Presidium yang banyak anggotanya berasal dari PDRA. Karmal menganggap rezimnya sendiri adalah "fase evolusioner baru dari Revolusi Saur yang hebat" . Namun dalam praktiknya Prinsip-prinsip Fundamental tidak diterapkan, dan pada akhirnya digantikan oleh konstitusi 1987 di bawah Mohammad Najibullah.
Republik Demokratik Afganistan
Prinsip-prinsip Islam tertanam dalam konstitusi 1987. Misalnya, Pasal 2 menyatakan bahwa Islam adalah agama negara, dan Pasal 73 menyatakan bahwa kepala negara harus dilahirkan dari keluarga muslim Afganistan. Pada tahun 1990, UUD tersebut diamandemen yang menyatakan bahwa Afganistan adalah sebuah republik Islam, dan unsur terakhir tentang komunisme dihapus. Pasal 1 dari UUD yang telah diamandemen tersebut menyatakan bahwa Afganistan adalah negara kesatuan Islam independen.
Republik Demokratik Afganistan
Konstitusi 1987 meliberalisasi kehidupan politik di daerah yang berada di bawah kendali pemerintah. Partai politik dapat dibentuk selama mereka menentang kolonialisme, imperialisme, neo-kolonialisme, Zionisme, diskriminasi rasial, apartheid dan fasisme. Pemerintah juga mengumumkan kesediaannya untuk berbagi kekuasaan dan membentuk pemerintahan koalisi. Dewan Revolusi dihapuskan, sebuah lembaga legislatif baru, Majelis Nasional Afganistan dibentuk, yang anggotanya dipilih lewat pemilu yang demokratis. Parlemen bikameral ini terdiri dari Senat (Sena) dan sebuah Dewan Perwakilan Rakyat (Wolesi Jirga). Presiden secara tidak langsung dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 7 tahun. Di pemilu pertama yang dilangsungkan pada 1988, PDRA memenangkan 46 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan memimpin pemerintahan dengan dukungan dari Front Nasional, yang memenangkan 45 kursi, dan dari berbagai partai sayap kiri yang baru didirikan, yang semuanya meraih total 24 kursi. Meskipun pemilu ini diboikot oleh mujahidin, pemerintah meninggalkan 50 kursi kosong dari 234 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, serta sejumlah kecil kursi kosong di Senat, dengan harapan gerilyawan akan mengakhiri konflik mereka dengan pemerintah serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, usaha ini tetap tidak berhasil, dan satu-satunya pihak oposisi bersenjata yang berdamai dengan pemerintah adalah Hizbullah, sebuah partai kecil Syiah.
Republik Demokratik Afganistan
Dewan Menteri adalah kabinet Afganistan, dan diketuai oleh seorang perdana menteri. Dewan Menteri sering dianggap sebagai salah satu badan terpenting di RDA. Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Presidium Dewan Revolusi, dan setelah pembentukan konstitusi 1987, bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tampaknya ada pembagian kekuasaan di antara kedua lembaga tersebut; beberapa anggota Presidium adalah menteri. Keanggotannya dipilih oleh PDRA (dan kemungkinan juga oleh pihak Soviet) Seorang pihak oposisi pemerintah yang sebelumnya pernah bekerja di kantor Ketua Dewan Menteri melaporkan bahwa semua masalah yang akan dibicarakan di Dewan Menteri harus disetujui oleh pihak Soviet. Di bawah kepemimpinan Karmal, anggotanya dari faksi Khalq disingkirkan dan digantikan oleh anggota faksi Parcham (selanjutnya menjadi mayoritas anggota). Dari 24 anggota Dewan Menteri di bawah kepemimpinan Karmal, hanya empat yang berasal dari faksi Khalq.
Republik Demokratik Afganistan
Anggaran dasar PDRA pertama kali ditulis pada kongres pertamanya pada tahun 1965. AD/ART tersebut menjadi dasar kegiatan partai, dan partai sendiri dibentuk berdasarkan model partai Leninis serta demokrasi sentralisme. Marxisme–Leninisme sendiri menjadi ideologi partai. Dalam teori, Komite Pusat memimpin negara dengan menunjuk dan memilih anggota Dewan Revolusi, Sekretariat dan Politbiro, lembaga kunci yang menyusun peraturan-peraturan negara dan partai. Intervensi Soviet menyebabkan kekuatan partai ini melemah karena ketidaksukaan publik. Penasihat Soviet setelahnya mengambil alih hampir semua aspek pemerintahan Afganistan, bahkan hingga menurut para kritikus, orang-orang Afganistan menjadi penasihat dan Soviet menjadi yang dinasihati.
Republik Demokratik Afganistan
Intervensi Soviet telah memaksa Karmal melihat kembali negara dan partainya. Ia berusaha menggambarkan pemerintahannya sebagai koalisi faksi Khalq-Parcham (namun kenyataannya, banyak anggota partai dari faksi Khalq menganggap hal tersebut hanyalah kebohongan) Pada saat faksi Parcham mulai menguasai pemerintahan dan partai, diperkirakan 80 persen perwira militer adalah kaum Khalqis.
Republik Demokratik Afganistan
Dalam sejarah partai hanya ada dua kongres: kongres pembentukan tahun 1965, dan kongres kedua pada tahun 1990, yang mentransformasikan PDRA menjadi partai Watan. Kongres Kedua mengubah nama partai, dan mencoba merevitalisasi partai dengan mengakui kesalahannya di masa lalu serta mengembangkan ideologi partai. Kebijakan rekonsiliasi nasional diberi peran ideologis utama, karena partai ini kini berusaha mengusahakan penyelesaian konflik dengan cara damai. Perjuangan kelas masih ditekankan. Partai juga memutuskan untuk mendukung dan mengembangkan ekonomi pasar di Afganistan.
Republik Demokratik Afganistan
Dalam sejarahnya terdapat faksi PDRA lain, seperti Kar yang dipimpin Dastagir Panjsheri (pada akhirnya mendukung Khalq), dan Settam-e-Melli yang dibentuk serta diketuai Tahir Badakhshi. Settam-e-Melli pada awalnya memberontak terhadap rezim PDRA, dan pada tahun 1979 Settam-e-Melli membunuh Adolph Dubs, Duta Besar AS untuk Afganistan. Secara ideologis Settam-e-Melli dekat dengan Khalq, tetapi mereka menentang apa yang mereka sebut "chauvinisme Pashtun" Khalq. Settam-e-Melli kemudian berideologikan Maoisme. Setelah Karmal berkuasa, hubungan kaum Settam dengan pemerintah membaik karena adanya hubungan baik Karmal dengan Badakhshi, (ia terbunuh oleh pihak pemerintah Khalq pada 1979). Pada 1983 Bashir Baghlani, anggota Settam-e-Melli, diangkat sebagai Menteri Kehakiman.
Republik Demokratik Afganistan
Pada awalnya Karmal telah berencana membentuk "front nasional yang berjangkauan luas" pada bulan Maret 1980, namun mengingat situasi di negara ini, pembentukan organisasi semacam ini dimulai hanya pada bulan Januari 1981. Demonstrasi "spontan" untuk mendukung pendirian Front Nasional diadakan bulan tersebut. Lembaga pra-Front pertama yang didirikan adalah jirgah kesukuan pada bulan Mei 1981 oleh Departemen Kesukuan (nantinya menjadi anggota Front). Pada akhirnya, front tersebut, yang bernama Front Nasional Tanah Air (FNA) didirikan dalam sebuah kongres pada bulan Juni 1981 setelah ditunda beberapa kali. Kongres pendirian tersebut, yang direncanakan berlangsung selama empat hari, pada kenyataanya hanya berlangsung satu hari.
Republik Demokratik Afganistan
Dalam satu bulan pendiriannya, 27 anggota seniornya dibunuh oleh mujahidin, yang menyebabkan front ini agak lama untuk berkembang. Komite Provinsi pertamanya didirikan pada bulan November 1981 dan jirgah pertamanya dibentuk di bulan Desember pada tahun yang sama. Baru pada tahun 1983 FNA menjadi organisasi yang penting serta aktif. Tujuan dari FNA adalah untuk menjadi organisasi pro-PDRA bagi mereka yang tidak mendukung PDRA secara ideologis.
Republik Demokratik Afganistan
Pemimpin pertamanya adalah Salah Mohammad Zeary, seorang politisi terkemuka di PDRA. Pengangkatan Zeary sebagai ketua FNA mengakibatkan PDRA mendominasi semua kegiatan FNA. Secara resmi, FNA beranggotakan 700.000 orang setelah pendiriannya, yang kemudian meningkat menjadi 1.000.000 anggota. Sebagian besar anggotanya sudah menjadi anggota organisasi yang memiliki hubungan dengan PDRA, seperti Dewan Wanita, Pemuda Demokratik dan serikat pekerja PDRA. Namun dalam kenyataannya, pemerintah melebih-lebihkan anggotanya, dimana sebenarnya pada tahun 1984 FNA hanya memiliki 67.000 anggota, dan pada tahun 1986 keanggotaannya mencapai puncaknya, yaitu sebanyak 112.209 anggota.
Republik Demokratik Afganistan
Pada tahun 1985 Zeary mengundurkan diri sebagai pemimpin FNA dan digantikan oleh Abdul Rahim Hatef, yang bukan anggota PDRA. Kepemimpinan Hatef menuai hasil yang memuaskan, dan pada tahun 1985-86 Front Nasional berhasil merekrut anggota "muslim yang baik". Pada tahun 1987 FNA diganti namanya menjadi Front Nasional.
Republik Demokratik Afganistan
Pada 19 Oktober 1978 rezim PDRA memperkenalkan bendera dan lambang baru (bendera merah dengan lambang berwarna kuning), yang hampir sama dengan bendera Soviet. Bendera ini menuai banyak penolakan karena publik menilai bendera tersebut sebagai simbol sekulerisme pemerintah Bendera tersebut diperkenalkan pada publik pertama kali dalam sebuah pawai di Kabul. Setalah invasi Soviet, warna bendera dikembalikan kembali menjadi warna tradisional (merah, hitam, hijau). Sebagai pembeda partai dan negara, bendera merah PDRA tetap dipertahankan. Pada tahun 1987, pemerintahan Najibullah menghilangkan buku, bintang merah dan lambang komunis lain dari bendera.
Republik Demokratik Afganistan
Lambang negara baru, yang menggantikan lambang elang Daoud, diperkenalkan bersama bendera pada tahun 1978. Kemudian, Karmal memperkenalkan sebuah lambang baru pada tahun 1980. Ia mengatakan "dari mimbar, ribuan umat beriman dibawa ke jalan yang benar". Buku yang ada di bendera dan lambang, pada umumya diinterpretasikan merupaka "Das Kapital", buku karangan Karl Marx, dan bukan Al-Quran. Lambang negara baru diperkenalkan pada tahun 1987 oleh rezim Najibullah. Lambang baru ini dipengaruhi oleh Islam. Bintang Merah dan "Das Kapital" dihilangkan dari bendera dan lambang negara. Lambang baru tersebut menggambarkan mihrab dan mimbar.
Republik Demokratik Afganistan
Pada awal tahun 1979 pemerintahan Taraki meluncurkan program reformasi pertanahan sebagai alat untuk membatasi tanah yang dapat dimiliki seseorang. Jika pemilik tanah tersebut memiliki tanah lebih dari batas yang ditetapkan maka tanah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Pemerintah percaya program ini akan mendapat dukungan masyarakat yang tinggal di pedesaan serta mengurangi pengaruh kaum borjuis. Reformasi tanah tersebut dinyatakan tuntas pada pertengahan tahun 1979, dengan hasil 665,000 hektar tanah telah didistribusikan kepada masyarakat. Juga menurut pemerintah, hanya 40,000 keluarga atau 4% penduduk yang terdampak negatif dari program ini.
Republik Demokratik Afganistan
Namun yang terjadi di lapangan, berlawanan dari apa yang diharapkan pemerintah. Program reformasi tersebut tidak populer serta produktif, malah justru menyebabkan hasil pertanian menurun dan meningkatkan ketidaksukaan publik terhadap pemerintah. Mengetahui penolakan publik yang semakin meluas, Taraki menghentikan program ini. Beberapa tahun kemudian dibawah rezim Babrak Karmal, program ini kembali dilanjutkan secara bertahap (meskipun luas tanah yang terpengaruh oleh program ini tidak diketahui).
Republik Demokratik Afganistan
Perang yang berlangsung membuat infrastruktur yang ada hancur, serta aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Produk nasional bruto (PNB) semakin menurun pada masa pemerintahan Karmal karena perang tersebut, dan perdagangan dan transportasi terganggu seiring dengan hilangnya tenaga kerja dan modal. Pada tahun 1981 PNB Afganistan sebanyak 154.3 miliyar afghani, menurun dari tahun 1978 sebesar 159,7 milyar. PNB per kapita menurun dari 7.370 pada tahun 1978 menjadi 6.852 pada tahun 1981. Bentuk aktivitas ekonomi yang paling dominan adalah sektor pertanian. Pertanian menyumbang 63% produk domestik bruto (PDB) pada tahun 1981 dan 56% angkatan kerja bekerja di bidang pertanian pada tahun 1982. Industri menyumbang 21% PDB pada tahun 1982, dan mempekerjakan 10% dari angkatan kerja. Semua perusahaan industri adalah milik pemerintah. Sektor jasa (terkecil dibandingkan keduanya) menyumbang 10% PDB pada tahun 1981 dan mempekerjakan sekitar 1/3 angkatan kerja yang ada. Neraca pembayaran yang sebelumnya surplus pada masa pemerintahan Mohammad Daoud Khan semakin menurun bahkan menjadi defisit pada tahun 1982 sebesar minus $70,3 juta. Satu-satunya aktivitas ekonomi yang tumbuh secara substansial selama pemerintahan Karmal adalah ekspor dan impor
Republik Demokratik Afganistan
Najibullah melanjutkan kebijakan ekonomi Karmal. Penguatan hubungan ekonomi dengan negara Blok Timur dan Uni Soviet berlanjut, seperti halnya dalam perdagangan bilateral. Program ekonomi Najibullah lain seperti pengembangan sektor swasta di industri, perancangan Rencana Ekonomi dan Pembangunan Lima Tahun, yang diperkenalkan pada publik di bulan Januari 1986. Program pembangunan lima tahun tersebut berlanjut sampai Maret 1991, satu bulan sebelum jatuhnya pemerintah. Menurut rencana, ekonomi yang saat itu tumbuh kurang dari 2% per tahun sampai tahun 1985, akan tumbuh menjadi 25% sesuai rencana. Industri akan tumbuh 28%, pertanian 14-16%, perdagangan dalam negeri sebesar 150% dan perdagangan luar negeri sebesar 15%. Namun sayangnya, tidak satu pun rencana dalam program ini dan yang diprediksikannya berhasil, sebaliknya pertumbuhan ekonomi tetap sebesar 2% seperti sebelumnya. Dalam konstitusi baru pada tahun 1990 ditekankan pentingnya pihak swasta dalam ekonomi negara. Pasal 20 berisikan tata cara pendirian perusahaan swasta, dan Pasal 25 menekankan investasi asing di sektor swasta.
Republik Demokratik Afganistan
Rangkaian komando angkatan darat dimulai dengan Panglima Tertinggi, yang juga memegang jabatan Sekretaris Umum PDRA dan menjabat sebagai kepala negara. Jabatan di bawahnya secara berturut-turut adalah Menteri Pertahanan Nasional, Wakil Menteri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Umum, Kepala Operasi Angkatan Darat, Komandan Pertahanan Udara dan diakhiri dengan Kepala Badan Intelijen.
Republik Demokratik Afganistan
Dari 8.000 anggota korps perwira pada tahun 1978, antara 600 dan 800 anggotanya adalah pendukung komunis. Diperkirakan 40-45% perwira-perwira ini dididik di Uni Soviet, dan di antaranya, antara 5% hingga 10%-nya adalah anggota PDRA atau pendukung komunis. Pada tahun 1979, anggota korps perwira telah menurun menjadi 1.100 anggota, yang disebabkan adanya pembersihan massal yang dilakukan partai setelah Revolusi Saur. Menurut Mohammad Ayub Osmani, seorang perwira yang membelot ke pihak oposisi, dari 282 perwira yang mengikuti Akademi Pasukan Militer Malinovsky di Moskwa, diperkirakan 126 orang dieksekusi oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar anggota korps perwira selama perang berlangsung adalah rekrutan baru.
Republik Demokratik Afganistan
Mayoritas perwira berasal dari faksi Khalq, namun setelah faksi Parcham menguasai pemerintahan, tidak ada perwira dari faksi Khalq yang memegang jabatan penting. Sebaliknya, perwira-perwira dari faksi Parcham, yang merupakan minoritas, memegang posisi yang penting. Dari 1.100 anggota korps perwira, hanya sekitar 200 yang merupakan anggota PDRA. Menurut Abdul Qadir, 1/5 personil militer adalah anggota partai, yang berarti, jika militer memiliki pasukan sebesar 47.000, 9.000 pasukannya adalah anggota PDRA. Menurut J. Bruce Amtstutz, angka tersebut terlalu dilebih-lebihkan.
Republik Demokratik Afganistan
Di awal berkuasanya rezim komunis, kekuatan tentara melemah. Penyebab dari melemahnya kekuatan militer ini adalah kekhawatiran tentara Soviet yang menanggap jika personil Afganistan ditingkatkan maka akan banyak personil lainnya yang akan membelot kepada musuh. Pandangan Soviet mungkin benar adanya, karena di militer juga terdapat simpatisan mujahidin. Meski begitu, ada beberapa pasukan elit di bawah komando tentara Afganistan, misalnya, Batalyon Lintas Udara ke-26, Brigade Komando ke-444, ke-37 dan ke-38. Batalyon Lintas Udara ke-26 tidak dapat diandalkan secara politis, yang terbukti ketika mereka pada tahun 1980 melancarkan pemberontakan melawan pemerintah. Brigade Komando, sebaliknya, dianggap dapat diandalkan dan digunakan sebagai pasukan penyerang yang gesit sampai mereka menderita korban yang besar. Setelah brigade ini menderita kerugian dan korban yang besar, Brigade Komando diubah menjadi sebuah batalyon.