Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Suku Tolaki
Dari hasil penelitian tim Balai Arkeologi Makassar dari tinggalan materi uji artefak di Wiwirano berupa sampel dengan menggunakan metode uji karbon 14 di laboratorium Arkeologi Miami University Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa dari pada artefak di Wiwirano Konawe Utara berumur sekitar 7000 tahun yang lalu atau dengan evidensi ini maka peradaban Tolaki di Konawe telah berlangsung sejak 5000 tahun Sebelum Masehi. Di dalam gua-gua tersebut menyimpan banyak artefak baik tengkorak manusia, alat kerja seperti alat-alat berburu, benda pemujaan, guci, tempayan, gerabah, porselin baik itu buatan Cina, Thailand, VOC, Hindia Belanda, batu pemujaan, terdapat beberapa gambar atau adegan misalnya binatang, tapak tangan, gambar berburu, gambar sampan atau perahu, gambar manusia, gambar perahu atau sampan, patung, terakota, dan sebagainya. Secara linguistik bahasa Tolaki merupakan atau masuk kedalam rumpun bahasa Austronesia, secara Antropologi manusia Tolaki merupakan Ras Mongoloid, yang datang ditempat ini melalui jalur migrasi dari Asia Timur, masuk daerah Sulawesi, hingga masuk daratan Sulawesi Tenggara.
Suku Tolaki
Sebelum kerajaan Konawe muncul, telah ada beberapa kerajaan kecil yaitu: Padangguni berkedudukan di Abuki pada saat itu yang menjadi rajanya adalah mokole Bunduwula. Kerajaan Besulutu di Besulutu dengan rajanya bernama Mombeeti, dan kerajaan Wawolesea di Toreo dengan rajanya Wasangga. Berdasarkan oral tradition atau tradisi lisan masyarakat Tolaki jauh sebelum kerajaan Konawe terbentuk. Di daerah ini telah berdiri beberapa kerajaan kecil. Kemudian berintegrasi menjadi satu konfederasi yaitu kerajaan Konawe. Gejala terintegrasinya kerajaan kecil membentuk satu konfederasi kerajaan terjadi juga di beberapa kerajaan di daerah ini seperti halnya kerajaan Wolio terbentuk merupakan gabungan dari beberapa kerajaan kecil seperti Kamaru, Tobe-Tobe, dan beberapa kerajaan kecil lainnya. Adapun beberapa kerajaan kecil tersebut adalah sebagai berikut:
Suku Tolaki
1) Kerajaan Padangguni
Suku Tolaki
Kerajaan Padangguni ini mulai berkembang dan memperluas wilayahnya dan kerajaan ini eksis dan berkuasa selama 12 generasi. Adapun pimpinan atau Raja pertama Padangguni bernama Tolahianga dengan gelar Bundu Wula atau Tanggolowuta juga biasa digelar Sangia Ndudu Ipadangguni.
Suku Tolaki
2) Kerajaan Wawolesea
Suku Tolaki
Kerajaan Wawolesea terletak dipinggir atau pesisir pantai timur jazirah Tenggara pulau Sulawesi di daerah Lasolo. Menurut Burhanudin bahwa kerajaan Wawolesea merupakan keturunan dari raja Kediri di Jawa. Kerajaan ini tidak berkembang dan maju disebabkan terjadinya peperangan antara Kerajaan Banggai di Sulawesi Tengah. Penyebab lainnya menurut kepercayaan adalah terkena kutukan (molowu), akibat Raja Wawolesea menikahi putrinya sendiri. Begitu terkena musibah tersebut maka penduduk kerajaan Wawolesea ada yang mengadakan pelayaran menuju ke daerah lain dan mereka terdampar disemenanjung utara pulau Buton dan pulau Wawonii. Kerajaan Wawolesea ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Rundu Langi, dan tidak mempunyai pewaris kerajaan sehingga kerajaan Wawolesea berintegrasi dengan kerajaan Konawe.
Suku Tolaki
3) Kerajaan Besulutu.
Suku Tolaki
Kerajaan Besulutu ini berlangsung singkat hal ini disebabkan oleh karena Raja Besulutu yang bernama Mokole Mombeeno mempunyai suatu kegemaran berperang (momuho) dengan beberapa kerajaan disekitarnya. Sehingga rakyatnya banyak berkurang, bahkan Rajanya terbunuh dalam peperangan. Sehingga tidak ada penerus kerajaan tersebut.
Suku Tolaki
4) Kerajaan Watu Mendonga
Suku Tolaki
Kerajaan Watumendonga terletak di hulu sungai Konawe Eha yang terletak di Tonga Una dan kerajaan ini pada saat itu masih dibawah kerajaan Konawe. Pada periode selanjutnya kerajaan Watumendonga ini bergabung dengan kerajaan Mekongga. Pada saat itu daerah Konawe bagian Utara seperti Kondeeha, Tawanga, Sanggona diberikan kepada kerajaan Mekongga sebagai warisan kepada Wunggabae anak Buburanda Sabandara Latoma bernama Buburanda atas pernikahannya dengan Bokeo Teporambe anak dari Bokeo Lombo-Lombo. Sebagai pimpinan terakhir bernama Mokole Lapanggili.
Suku Tolaki
Menurut para penutur silsilah (kukua) raja-raja, hingga kini masih terdapat sisa-sisa peninggalan dari kerajaan-kerajaan kecil tersebut, baik peninggalan berbentuk arkeologi maupun etnografi, misalnya reruntuhan istana Raja Wawolesea di Toreo.
Suku Tolaki
Menurut sumber sejarah kerajaan-kerajaan ini runtuh disebabkan terjadinya perang saudara antara satu sama lainnya misalnya peperangan antara Padangguni dengan Besulutu, atau adanya ekspansi dari kerajaan lain di luar wilayah Konawe seperti Bungku dan Ternate, yang menyebabkan munculnya power baru di daerah ini yaitu kerajaan Konawe yang merupakan hasil konfederasi ketiga kerajaan tersebut, serta perang antara kerajaan Wawolesea dan dengan kerajaan Banggai. Pada zaman Hindia Belanda di Kolaka terdapat distrik Watumendonga yang berkedudukan di Tongauna.
Suku Tolaki
Kemudian dari keturunan Mokole Padangguni inilah muncul seorang pemimpin yang berusaha untuk mengintegrasikankan seluruh kelompok-kelompok masyarakat Tolaki yang sudah menetap dan berkembang, penduduknya serta menyebar di seluruh wilayah kerajaan Padangguni. Adapun nama Mokole Padangguni tersebut adalah Toramandalangi yang bergelar Totongano Wonua. Selanjutnya Totongano Wonua memindahkan pusat kerajaannya dari Padangguni ke Unaaha, disebabkan sewaktu Totongano Wonua mengadakan perjalanan dalam rangka menyatukan negeri-negeri di sekitarnya. Ia mendapatkan daerah Unaaha telah bermukim orang-orang yang datang dari Tulambantu. Mereka meninggalkan wilayah karena wabah penyakit yang epidemis hampir memusnahkan mereka. Dan pemimpin mereka bernama Puteo. Totongano Wonua ini menemukan seorang wanita yang berada di Lalobalongga yang bernama Nanggalamaha. Selang berapa saat setelah Toramandalangi memindahkan pusat pemerintahannya di Inolobu Nggadue Unaaha. Tiba-tiba munculah seorang putri di Unaaha dengan 40 orang pengawalnya lengkap dengan persenjataannya dan berbaju sirat.
Suku Tolaki
Menurut dua orang bersaudara Albert Cristian Kruyt, dan J. Kruyt, serta F. Treferrs bahwa hal yang sama terjadi di Kerajaan Mekongga Kolaka dimana Wekoila dan Larumbalangi, yang diceritakan tentang dua orang bersaudara kandung wanita-pria. Jadi sebagai kakak adalah Wekoila sedangkan Larumbalangi merupakan adik. Mereka inilah yang menurunkan raja-raja Konawe, dan Mekongga di Kolaka.
Suku Tolaki
Melihat kedatangan putri tersebut segeralah tersiar kabar di kalangan orang-orang Unaaha. Mereka segera menyambut putri tersebut dan oleh orang-orang Unaaha menyebut putri tersebut dengan nama Sangia Ndudu artinya Dewa yang turun, karena masyarakat Tolaki tidak mengenalnya atau mengetahuinya siapa ayah dan ibu putri tersebut. Kemudian mereka menemui mokole Toramalangi, mendengar laporan masyarakat tersebut maka mokole Toramalangi datang menemui Putri itu. Putri itu ditumbuhi penyakit kulit berupa panu Opano yang putih sehingga oleh Totongano Wonua memberikan nama Wekoila.
Suku Tolaki
Wekoila ini adalah saudara dengan Larumbalangi dengan gelar Sangia Aha. Wekoila ini dinamakan Wetendriabeng, atau dalam bahasa Tolaki dikenal dengan nama Walandiate atau Watandiabe, karena lidah orang Tolaki dan orang Bugis tidak sama pengucapan, kalau orang Tolaki sangat susah untuk menyebut Wetendriabe sehingga berubah Watandiyate.
Suku Tolaki
Kata Wekoila memiliki makna gadis cantik, terdiri dari dua kata We adalah nama depan bangsawan perempuan, koila artinya mengkilat. Kemudian Wekoila atau Watandiyate dikawinkan dengan putra Toramalangi Ndotonganowonua yang bernama Ramandalangi yang bergelar Langgai Moriana. Toramalangi ini di dalam kitab sastra Lagaligo disebut Remangrilangi. Setelah mereka kawin kemudian Wekoila dilantik (Pinorehu) oleh orang-orang Tolaki menjadi raja mereka. Dan kemudian Wekoila setelah menjadi raja maka kerajaan Padangguni diganti menjadi kerajaan Konawe. Dan berakhirlah kerajaan Padangguni dan muncullah kerajaan Konawe, kejadian ini berlangsung pada awal abad ke-10 Masehi. Pusat kerajaan Konawe pada awalnya berlokasi di napo Olo-Oloho di pinggir sungai Konaweeha, kemudian pindah ke daerah Unaaha di Inolobu Nggadue.
Kesultanan Buton
Kesultanan Buton terletak di Kepulauan Buton (Kepulauan Sulawesi Tenggara) Provinsi Sulawesi tenggara, di bagian tenggara Pulau Sulawesi . Pada zaman dahulu memiliki kerajaan sendiri yang bernama kerajaan Buton dan berubah menjadi bentuk kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Buton. Nama Pulau Buton dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit, Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa,
menyebut nama Pulau Buton.
Kesultanan Buton
Mpu Prapanca juga menyebut nama Pulau Buton di dalam bukunya, Kakawin Nagarakretagama. Sejarah yang umum diketahui orang, bahwa Kerajaan Bone di Sulawesi lebih dulu menerima agama Islam yang dibawa oleh Datuk ri Bandang yang berasal dari Minangkabau sekitar tahun 1605 M.
Sebenarnya Sayid Jamaluddin al-Kubra lebih dulu sampai di Pulau Buton, yaitu pada tahun 815
H/1412 M. Ulama tersebut diundang oleh Raja Mulae Sangia i-Gola dan baginda langsung memeluk agama Islam. Lebih kurang seratus tahun kemudian, dilanjutkan oleh Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani yang dikatakan datang dari Johor. Ia berhasil mengislamkan Raja Buton yang ke-6 sekitar tahun 948 H/ 1538 M.
Kesultanan Buton
Riwayat lain mengatakan tahun 1564 M. Walau bagaimana pun masih banyak pertikaian pendapat mengenai tahun kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton. Oleh itu dalam artikel ini dirasakan perlu dikemukakan beberapa perbandingan. Dalam masa yang sama dengan kedatangan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al- Fathani, diriwayatkan bahwa di Callasusung (Kulisusu), salah sebuah daerah kekuasaan Kerajaan Buton, didapati semua penduduknya beragama Islam.
Kesultanan Buton
Selain pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Johor, ada pula pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Ternate. Dipercayai orang-orang Melayu dari berbagai daerah telah lama sampai di Pulau Buton. Mengenainya dapat dibuktikan bahwa walaupun Bahasa yang digunakan dalam Kerajaan Buton ialah bahasa Wolio, namun dalam masa yang sama digunakan Bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu yang dipakai di Malaka, Johor dan Patani. Orang-orang Melayu tinggal di Pulau Buton, sebaliknya orang-orang Buton pula termasuk kaum yang pandai belayar seperti orang Bugis juga.
Kesultanan Buton
Orang-orang Buton sejak lama merantau ke seluruh pelosok dunia Melayu dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya dapat menampung lima orang, hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton.
Kesultanan Buton
Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, iaitu Timbang Timbangan atau Lakilaponto atau Halu Oleo. Bagindalah yang diislamkan oleh Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani yang datang dari Johor. Menurut beberapa riwayat bahwa Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani sebelum sampai di Buton pernah tinggal di Johor. Selanjutnya bersama isterinya pindah ke Adonara (Nusa Tenggara Timur). Kemudian dia sekeluarga berhijrah pula ke Pulau Batu atas yang termasuk dalam pemerintahan Buton.
Kesultanan Buton
Di Pulau Batu atas, Buton, Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani bertemu Imam Pasai yang kembali dari Maluku menuju Pasai (Aceh). Imam Pasai menganjurkan Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani pergi ke Pulau Buton, menghadap Raja Buton. Syeikh Abdul Wahid setuju dengan anjuran yang baik itu. Setelah Raja Buton memeluk Islam, Baginda langsung ditabalkan menjadi Sultan Buton oleh Syeikh Abdul Wahid pada tahun 948 H/1538 M.
Kesultanan Buton
Mengenai tahun tersebut, masih dipertikaikan karena sumber lain menyebutkan bahwa Syeikh Abdul Wahid merantau dari Patani-Johor ke Buton pada tahun 1564 M. Sultan Halu Oleo dianggap sebagai Sultan Buton pertama, bergelar Sultan atau Ulil Amri dan menggunakan gelar yang khusus yaitu Sultan Qaimuddin. Maksud perkataan ini ialah Kuasa Pendiri Agama Islam.
Kesultanan Buton
Dalam riwayat yang lain menyebut bahawa yang melantik Sultan Buton yang pertama memeluk Islam, bukan Syeikh Abdul Wahid tetapi guru dia yang sengaja didatangkan dari Patani. Raja Halu Oleo setelah ditabalkan sebagai Sultan Kerajaan Islam Buton pertama, dinamakan Sultan Murhum.
Kesultanan Buton
Ketika diadakan Simposium Pernaskahan Nusantara Internasional IV, 18 - 20 Julai 2000 di Pekan Baru, Riau, salah satu kertas kerja membicarakan beberapa aspek tentang Buton, yang dibentang oleh La Niampe, yang berasal dari Buton. Hasil wawancara saya kepadanya adalah sebagai berikut:
Kesultanan Buton
Maklumat lain, kertas kerja Susanto Zuhdi berjudul Kabanti Kanturuna Mohelana Sebagai Sumber Sejarah Buton, menyebut bahawa Sultan Murhum, Sultan Buton yang pertama memerintah dalam lingkungan tahun 1491 M - 1537 M. Menurut Maia Papara Putra dalam bukunya, Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakiki Dalam Lembaga Kitabullah, bahawa ``Kesultanan Buton menegakkan syariat Islam ialah tahun 1538 Miladiyah.
Kesultanan Buton
Jika kita bandingkan tahun yang saya sebutkan (1564 M), dengan tahun yang disebutkan oleh La Niampe (948 H/1541 M) dan tahun yang disebutkan oleh Susanto Zuhdi (1537 M), berarti dalam tahun 948 H/1541 M dan tahun 1564 M, Sultan Murhum tidak menjadi Sultan Buton lagi karena masa dia telah berakhir pada tahun 1537 M. Setelah meninjau pelbagai aspek, tampaknya kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton dua kali (tahun 933 H/1526 M dan tahun 948 H/1541 M) yang diberikan oleh La Niampe adalah lebih meyakinkan.
Kesultanan Buton
Yang menarik pula untuk dibahas ialah keterangan La Niampe yang menyebut bahawa ``Kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua kali di Buton pada tahun 948 H/1541 M itu bersama Imam Fathani mengislamkan lingkungan Istana Buton, sekaligus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton yang pertama". Apa sebab Sultan Buton yang pertama itu dilantik/dinobatkan oleh Imam Fathani? Dan apa pula sebabnya sehingga Sultan Buton yang pertama itu bernama Sultan Murhum, sedangkan di Patani terdapat satu kampung bernama Kampung Parit Murhum.
Kesultanan Buton
Kampung Parit Murhum berdekatan dengan Kerisik, iaitu pusat seluruh aktivitas Kesultanan Fathani Darus Salam pada zaman dahulu. Semua yang tersebut itu sukar untuk dijawab. Apakah semuanya ini secara kebetulan saja atau pun memang telah terjalin sejarah antara Patani dan Buton sejak lama, yang memang belum diketahui oleh para penyelidik.
Kesultanan Buton
Namun walau bagaimanapun jauh sebelum ini telah ada orang yang menulis bahwa ada hubungan antara Patani dengan Ternate. Dan cukup terkenal legenda bahawa orang Buton sembahyang Jumaat di Ternate.
Kesultanan Buton
Jika kita bandingkan dengan semua sistem pemerintahan, sama ada yang bercorak Islam maupun sekular, terdapat perbedaan yang sangat kental dengan pemerintahan Islam Buton. Kerajaan Islam Buton berdasarkan Martabat Tujuh. Daripada kenyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa kerajaan Islam Buton lebih mengutamakan ajaran tasawuf daripada ajaran yang bercorak zahiri. Namun ajaran syariat tidak diabaikan.
Kesultanan Buton
Semua perundangan ditulis dalam bahasa Walio menggunakan huruf Arab, yang dinamakan Buru Wolio seperti kerajaan-kerajaan Melayu menggunakan bahasa Melayu tulisan Melayu/Jawi. Huruf dan bahasa tersebut selain digunakan untuk perundangan, juga digunakan dalam penulisan salasilah kesultanan, naskhah-naskhah dan lain-lain. Tulisan tersebut mulai tidak berfungsi lagi menjelang kemerdekaan Indonesia 1945.
Kesultanan Buton
Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 M. Awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wa Kaa Kaa. Kemudian raja kedua pun perempuan yaitu Ratu Bulawambona. Setelah dua raja perempuan, dilanjutkan Raja Bataraguru, Raja Tuarade, Raja Rajamulae, dan terakhir Raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, maka Raja Murhum bergelar Sultan Murhum.
Kesultanan Buton
Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan tiga kelompok atau rombongan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kelompok berikutnya berasal dari Kekaisaran Cina dan menetap di Buton. Kelompok ketiga berasal dari Kerajaan Majapahit.
Sistem kekuasaan di Buton ini bisa dibilang menarik karena konsep kekuasaannya tidak serupa dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Struktur kekuasaan kesultanan ditopang dua golongan bangsawan: golongan Kaomu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaomu. Jadi bisa dikatakan kalau seorang raja dipilih bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pilihan di antara yang terbaik.
Kesultanan Buton
Kelompok Walaka yang merupakan keturunan dari Si Panjonga memiliki tugas untuk mengumpulkan bibit-bibit unggul untuk dilatih dan dididik sedemikian rupa sehingga para calon raja memiliki bekal yang cukup ketika berkuasa nanti. Berdasarkan penelitian, Ratu Waa Kaa Kaa adalah proyek percobaan pertama kelompok Walaka ini Selain sistem pemilihan raja yang unik, sistem pemerintahannya juga bisa dikatakan lebih maju dari jamannya. Sistem pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton dibagi dalam tiga bentuk kekuasaan. Sara Pangka sebagai lembaga eksekutif, Sara Gau sebagai lembaga legislatif, dan Sara Bhitara sebagai lembaga yudikatif. Beberapa ahli berani melakukan klaim kalau sistem ini sudah muncul seratus tahun sebelum Montesquieu mencetuskan konsep trias politica Peraturan hukum diterapkan tanpa diskriminasi, berlaku sama bagi rakyat jelata hingga sultan. Sebagai bukti, dari 38 orang sultan yang pernah berkuasa di Buton, 12 di antaranya diganjar hukuman karena melanggar sumpah jabatan. Dan hukumannya termasuk hukuman mati majelis rakyat Kesultanan Buton adalah lambang demokrasi Kesultanan Buton.
di sini dirumuskan berbagai program kesultanan dan juga tempat untuk melaksanakan proses pemilihan sultan berdasarkan aspirasi masyarakat Buton.
Kesultanan Buton
Pembagian kelompok di majelis yang diatur dalam UU yang disebut Tutura ini adalah sebagai berikut:
Kesultanan Buton
Ada 114 anggota majelis Sara buton yang terdiri dari 3 fraksi
Kesultanan Buton
Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama bidang Politik Pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai menjalin hubungan Politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe, dan Muna. Demikian juga bidang ekonomi mulai diberlakukan alat tukar dengan menggunakan uang yang disebut Kampua (terbuat dari kapas yang dipintal menjadi benang kemudian ditenun secara tradisional menjadi kain). Memasuki masa Pemerintahan Kesultanan juga terjadi perkembangan diberbagai aspek kehidupan antara lain bidang politik dan pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yaitu “Murtabat Tujuh” yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas dan kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan serta ditetapkannya Sistem Desentralisasi (otonomi daerah) dengan membentuk 72 Kadie (Wilayah Kecil).
Kesultanan Buton
Masyarakat Buton terdiri dari berbagai suku bangsa. Mereka mampu mengambil nilai-nilai yang menurut mereka baik untuk diformulasikan menjadi sebuah adat baru yang dilaksanakan di dalam pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton itu sendiri. Berbagai kelompok adat dan suku bangsa diakui di dalam masyarakat Buton. Berbagai kebudayaan tersebut diinkorporasikan ke dalam budaya mereka. Kelompok yang berasal dari Tiongkok diakui dalam adat mereka. Kelompok yang berasal dari Jawa juga diakui oleh masyarakat Buton. Di sana terdapat Desa Majapahit, dan dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa para penghuni desa tersebut memang berasal dari Majapahit. Mereka sampai di sana karena perdagangan rempah-rempah. Dengan membuat pemukiman di sana, mereka dapat mempermudah akses dalam memperolah dan memperdagangkan rempah-rempah ke pulau Jawa. Beberapa peninggalan mereka adalah berupa gamelan yang sangat mirip dengan gamelan yang terdapat di Jawa.
Kesultanan Buton
Imam-imam yang menjabat di dalam dewan agama juga dipercaya merupakan keturunan Arab. Mereka dengan pengetahuan agamanya diterima oleh masyarakat Buton dan dipercaya sebagai pemimpin di dalam bidang agama. Berbagai suku dan adat tersebut mampu bersatu secara baik di dalam kerajaan/kesultanan Buton. Apabila kita melihat kerajaan/kesultanan lain, perbedaan itu seringkali memunculkan konflik yang berujung kepada perang saudara, bahkan perang agama. Sedangkan di Buton sendiri tercatat tidak pernah terjadi perang antara satu kelompok dengan kelompok lain, terutama bila menyangkut masalah suku dan agama.
Kesultanan Buton
Dapat dikatakan bahwa seluruh golongan di buton merupakan pendatang. Mereka menerapkan sistem yang berdasarkan musyawarah. Para perumus sistem kekuasaan atau sistem adat di Buton juga berasal dari berbagai kelompok suku dan agama. Ada yang berasal dari semenanjung Malaysia, Si Tamanajo yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung. Ada pula yang berasal dari Jawa yaitu Sri Batara dan Raden Jutubun yang merupakan putra dari Jayanegara.
Kesultanan Buton
Seluruh golongan tersebut berasal dari kerajaan yang otoriter dan menerapkan sistem putera mahkota. Hampir semua peralihan kekuasaan tersebut dilakukan dengan kudeta. Di kerajaan Buton hal tersebut tidak pernah terjadi. Asumsinya, berdasarkan pengalaman pahit dalam jatuh-bangunnya pemerintahan tersebut, maka mereka yang berkumpul di tanah Buton tersebut merumuskan suatu sistem yang mampu melakukan peralihan kekuasaan tanpa harus melalui pahitnya kudeta maupun perang saudara.
Kesultanan Buton
Mereka berkumpul di tanah Buton sejak Gajah Mada mengumumkan sumpah palapa-nya. Pada masa itu Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Begitu juga Kerajaan Singosari. Seluruh raja-raja dan panglima yang tidak takluk pada Kerajaan Majapahit akan dijadikan budak. Pilihan mereka adalah dengan melarikan diri menuju tempat yang aman. Pulau Buton menjadi salah satu lokasi dimana beberapa pelarian tersebut singgah dan menetap.
Kesultanan Buton
Wilayah kerajaan/kesultanan Buton sangat strategis. Pedagang dari India, Arab, Eropa maupun Cina lebih memilih untuk melalui jalur selatan Kalimantan untuk mencapai kepulauan rempah-rempah di Maluku. Bila melalui Utara Sulawesi dan selatan kepulauan Filipina, para pedagang akan berhadapan dengan bajak laut yang banyak berkeliaran di sana. Selain itu, angin di selatan Kalimantan lebih kencang daripada di sebelah utara Sulawesi. Masyarakat Buton telah menggunakan alat tukar uang yang disebut Kampua. Kampua Sehelai kain tenun dengan ukuran 17,5 kali 8 sentimeter. Pajak juga telah diterapkan di negeri ini. Tunggu Weti sebagai penagih pajak di daerah kecil ditingkatkan statusnya menjadi Bonto Ogena disamping sebagai penanggung jawab dalam pengurusan pajak dan keuangan juga mempunyai tugas khusus selaku kepala siolimbona (saat ini hampir sama dengan ketua lembaga legislatif).
Kesultanan Buton
Hukum dijalankan sangat tegas dengan tidak membedakan baik aparat pemerintahan maupun masyarakat umum. Hal ini terlihat dari ke 38 orang sultan yang memerintah di Buton, 12 orang menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar sumpah jabatan dan satu di antaranya yaitu Sultan ke - VIII Mardan Ali, diadili dan diputuskan untuk dihukum mati dengan cara leher dililit dengan tali sampai meninggal yang dalam Bahasa Wolio dikenal dengan istilah digogoli.
Kesultanan Buton
Etnik/Suku Buton sebutan bagi masyarakat yang berasal dari Kerajaan dan Kesultanan Buton, memiliki sejumlah bahasa yang berbeda tiap wilayah. Secara umum, setidaknya ada 4 bahasa yg digunakan oleh 4 kelompok/etnik masyarakat yakni Bahasa Pancana, Bahasa Cia-Cia, Bahasa Pulo (Wakatobi), dan Bahasa Moronene. Selain 4 bahasa tersebut masih terdapat pula beberapa bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat yang lebih kecil, seperti bahasa Laompo/Batauga, Bahasa Barangka/Kapontori, Bahasa Wabula, Bahasa Lasalimu, Bahasa Kolencusu, Bahasa Katobengke dan sebagai bahasa pemersatu digunakan Bahasa Wolio. Bahasa Wolio ini merupakan bahasa resmi kesultanan.
Kesultanan Buton
Bidang Pertahanan Keamanan ditetapkannya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dengan falsafah perjuangan yaitu :
Kesultanan Buton
“Yinda Yindamo Arata somanamo Karo” "(Harta rela dikorbankan demi keselamatan diri)"
Kesultanan Buton
“Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu” "(Diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri)"