Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kampung Cisitu
Untuk sekarang ini Kampung Cisitu bisa di akses melalui :
Kampung Cisitu
1. Blog resmi kampung cisitu
klik untuk mengetahui imformasi kampung cisitu
Kampung Cisitu
2. Media sosial Youtube
klik untuk melihat berbagai video kampung cisitu
Kampung Cisitu
3. Media sosial facebook Cisitu
klik disini untuk mengetahui imformasi terupdate kampung cisitu
Kampung Cisitu
4. Halaman Facebook (Fanpage) Kampung Cisitu silahkan klik disini untuk mengikuti imformasinya
Amrum
Amrum (Frisia Utara "Öömrang": "Oomram") adalah salah satu pulau di Kepulauan Frisia Utara yang terletak di pesisir Laut Utara Jerman. Pulau ini terletak di sebelah selatan pulau Sylt dan di sebelah barat pulau Föhr. Pulau ini merupakan bagian dari distrik Nordfriesland di negara bagian Schleswig-Holstein dan dihuni oleh sekitar 2.300 orang. Sebagian penduduk pulau ini masih menuturkan dialek Öömrang yang merupakan dialek bahasa Frisia Utara.
Bohoniki
Desa ini berada di Dataran Tinggi Białystok () dari Dataran Podlaskie ().
Charrería
Charreria adalah tradisi menunggang kuda dari Meksiko, khususnya dari daerah Jalisco dan Hidalgo. Istilah ini berasal dari kata 'charro' yang berarti kawanan ternak. Di Argentina ada pula tradisi sejenis namun disebut dengan istilah 'gaucho'. Charreria bermula dari kebiasaan pengembala dalam mengelola ternaknya yang diwariskan secara turun temurun. Seiring berjalannya waktu, charreria berkembang menjadi olah raga dan dipertandingkan dalam berbagai kompetisi.
Charrería
Sekilas charreria mirip dengan rodeo di Amerika Serikat, namun sebenarnya berbeda. Charreria lebih memiliki nilai artistik ketimbang rodeo. Saat dipertunjukkan, charreadas akan diiringi oleh musik mariachi. Musik mariachi sendiri adalah musik yang berasal dari Nayarit, Michoachan dan Guerrero, Meksiko. Para pemain musiknya nanti akan mengenakan pakaian tradisional seperti topi jerami, celana panjang dan pakaian yang terbuat dari kain kasar, selempang serta huaraches.
Charrería
Charreria telah ada sejak abad ke-16 saat Spanyol membawa kuda dan hewan-hewan ternak ke benua Amerika, khususnya Meksiko. Tradisi ini tak terlepas dari budaya peternakan atau "hacienda" (atau "ranch" dalam Bahasa Inggris) yang ada di Meksiko bagian barat. Pada awalnya charreadas dilakukan antarpeternak untuk saling memperlihatkan kemampuan kuda mereka masing-masing. Namun sejak terjadinya revolusi meksiko pada awal abad ke-20 yang mengakibatkan berakhir pula budaya "hacienda" di Meksiko, konsep charreria pun berubah menjadi sebuah kompetisi, mulai dari tak resmi hingga kompetisi resmi yang menggunakan skor sebagai penilaian. Lambat laun, charreria berubah menjadi identitas orang Meksiko dan kebanggaan pada masa-masa sulit.
Charrería
Charreria terus mengalami perkembangan. Pada 1921 terbentuklah sebuah organisasi tentang charreria bernama Asosiasi Charro Nasional. Setelah 12 tahun berdiri, Abelardo Rodriguez yang saat itu menjabat sebagai presiden kemudian mengeluarkan keputusan presiden pada 1933. Isi dari keputusan itu adalah menetapkan charreria sebagai olah raga nasional Meksiko. Pada 1939 Meksiko menetapkan 14 September sebagai hari charro.
Charrería
Kini charreria berkembang tak hanya di Meksiko saja melainkan juga di negara lain. Di Oregon, Amerika Serikat sendiri terdapat kejuaraan charerria tahunan yang telah berlangsung sejak 2007. Kompetisi ini diadakan oleh Don Miguel Serrano, presiden Unión de Asociaciones de Charros de Oregon dan merupakan salah satu pelopor charreria di Oregon.
Charrería
Charreada memiliki 9 jenis pertandingan, 8 untuk pria sedangkan 1 untuk wanita yang dipentaskan dalam urutan tertentu. Pada pelaksanaannya, dua atau lebih dari dua tim disebut "asociaciones" harus berkompetisi satu sama lain. Penilaian ditentukan berdasarkan gaya dan eksekusi masing-masing peserta. Tidak ada hadiah berupa uang bagi peserta atau tim yang memenangkan kompetisi. Hal itu dikarenakan charreadas dianggap sebagai olah raga amatir. Alasan lainnya adalah pemberian uang sebagai hadiah dianggap sebagai ilegal menurut undang-undang Meksiko. Oleh karena itu hadiah untuk para pemenang dialihkan menjadi pelana atau kereta kuda.
Charrería
Adapun 10 Jenis pertandingan dalam charreada adalah sebagai berikut:
Charrería
Pertama, "Cala de Caballo" (Menahan); Pada jenis pertandingan ini peserta diminta untuk dapat mengendalikan kuda, kuda dapat menunjukkan kemampuannya di canter, gallop, slide stop dan berputar pada kaki belakangnya.
Charrería
Kedua, "Piales en Lienzo" (Kecondongan); Seorang penunggang kuda harus melempar penjepit, membiarkan seekor kuda berlari melalui lingkaran, menangkapnya dengan kaki belakangnya. Diberikan tiga kesempatan pada kompetisi ini. Poin diberikan tergantung jarak yang berhasil dicapai dalam menghentikan kuda.
Charrería
Ketiga, "Colas en el Lienzo", or "Coleadero" (Mengarahkan ekor); seorang charro menunggang di sisi sebelah kiri banteng, melilitkan ekornya di sekitar kaki kanannya dan berusaha mengendalikan si banteng dalam putaran. Poin diberikan berdasarkan teknik, waktu dan putaran banteng.
Charrería
Keempat, "Jineteo de Toro" (Mengendarai banteng) mirip dengan rodeo. Dengan berat mencapai 990 hingga 1320 pounds, seorang peserta mengendari banteng hingga mereka selama mungkin sampai terjatuh. Dua tangan bisa digunakan pada tali banteng. Poin diberikan untuk teknik. Pertandingan ini dikenal juga sebagai Jaripeo.
Charrería
Kelima, "Terna en el Ruedo" (Mengikat dengan tali); sebuah tim yang terdiri dari tiga orang charro harus mengikat seekor banteng- satu pada lehernya, satu pada kaki belakangnya dan satunya lagi pada ekor bersama kakinya secara bersamaan. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan misi ini adalah maksimal 6 menit.
Charrería
Keenam, "Jineteo de Yegua" (Tak berpelana pada kuda liar); Seorang charro akan menunggangi kuda betina dengan tali. Dua tangan digunakan dan kaki diarahkan secara horizontal ke tanah.
Charrería
Ketujuh, "Manganas a Pie" (Kaki depan) seorang charro dengan kaki diberikan tiga kali kesempatan untuk mengikat seekor kuda pada kaki depannya. Tiga orang charo harus mengejar kuda (biasanya berjenis kelamin betina) di dalam ring dengan waktu maksimal 8 menit.
Charrería
Kedelapan, "Manganas a Caballo" or (Kaki depan pada punggung kuda); seorang charro berada pada punggung kuda memiliki tiga kesempatan untuk mengikat kaki bagian depan kuda. Waktu yang disediakan adalah maksimal 8 menit.
Charrería
Kesembilan, "El Paso de la Muerte" (Melewati kematian) seorang charro menunggangi kuda tanpa pelana, dengan tali kekang, berusaha untuk melompat dari kudanya ke punggung kuda.
Charrería
Kesepuluh, "Escaramuza" (Pertempuran kecil). Pertandingan ini ditambahkan pada 1992 untuk tim wanita yang menunggang kuda dengan pelana khusus wanita dan mengenakan gaun adelita. Pertandingan jenis ini biasa diadakan antara "Coleadero" dan "Jineteo de Toro".
Charrería
Charreria dimasukkan ke dalam daftar Inventarisasi Nasional Warisan Budaya Takbenda Meksiko pada tahun 2014. Dua tahun kemudian tepatnya pada 2016 UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya dunia takbenda kemanusiaan. Keputusan itu dilakukan di Addis Ababa, Ethiopia pada awal Desember 2016.
Charrería
Ada beberapa alasan terkait kenapa UNESCO meloloskan charreria sebagai salah satu daftar budaya yang diakui oleh dunia. Pertama, charreria merupakan elemen penting dan identitas kelompok orang Meksiko. Tak sekadar kegiatan menunggang hewan ternak khususnya kuda, charreria juga melibatkan kerajinan tangan seperti kerajinan dari kulit, perak, besi dan tekstil. Selain itu sekolah dan asosiasi nasional juga turut memberikan sumbangsih terhadap perkembangan budaya charreria.
Charrería
Alasan lainnya adalah karena di dalam pengajuan ke UNESCO, charreria dijelaskan sebagai budaya yang mempromosikan nilai kesetaraan dan solidaritas sehingga berperan dalam meningkatkan visibilitas warisan budaya takbenda secara umum. Keterlibatan berbagai komunitas dan asosiasi charro dalam melestarikan charreria juga menjadi faktor penyebab UNESCO menyetujuinya untuk dimasukkan ke daftar warisan budaya takbenda kemanusiaan dunia pada 2016.
Ahmose-Henutemipet
Ahmose-Henutemipet merupakan seorang putri dari akhir Dinasti ketujuh belas Mesir. Ia adalah putri Firaun Seqenenre Tao II dan mungkin Ratu Ahhotep I, dan saudari Ahmose I. Ia bergelar "Putri Raja" dan "Saudari Raja."
Ahmose-Henutemipet
Muminya ditemukan di makam DB320 pada tahun 1881 dan sekarang berada di Museum Mesir, Kairo. Mumi itu diteliti oleh Grafton Elliot Smith pada bulan Juni 1909. Henutemipet meninggal sebagai wanita tua; ia telah beruban dan gigi yang aus. Muminya rusak, mungkin oleh perampok makam. Kemungkinan mumi tersebut dipindahkan ke makam DB320 setelah Tahun 11 Firaun Shoshenq I.
Gmina Sokółka
Gmina Sokółka (bahasa Polandia: "Gmina Sokółka") adalah sebuah "gmina" (semacam “kecamatan”) di Polandia. Ibu kecamatan adalah Sokółka. Gmina ini letaknya ada di powiat Sokółka, provinsi Podlasie dan pada tahun 2006 memiliki penduduk 26.647 jiwa.
Gmina Sokółka
Gmina berdiri pada tanggal 1 Januari 1999, sebagai hasil reformasi pemerintah daerah Polandia yang disahkan pada tahun 1999.
Sylt
Sylt (; ; Frisia Utara Söl'ring: "Söl") adalah sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Frisia Utara di Jerman Utara. Pulau ini merupakan bagian dari distrik Nordfriesland di negara bagian Schleswig-Holstein dan dikenal akan bentuk pesisirnya yang berbeda dari pulau-pulau lain di Frisia Utara. Pulau ini juga merupakan pulau terbesar di Frisia Utara.
Ahmose-Henuttamehu
Ahmose-Henuttamehu adalah putri Firaun Seqenenre Tao II oleh istri-saudarinya Ahmose Inhapy. Ia diduga menikah dengan saudara tirinya Firaun Ahmose I, karena ia bergelar Istri Raja ("hmt-nisw"), Istri Kerajaan Agung ("hmt-niswt-wrt"), Putri Raja ("s3t-niswt") dan Saudari Raja ("snt-niswt"). Ahmose-Henuttamehu adalah saudari tiri Istri Kerajaan Agung dan Istri Dewa Amun Ahmose-Nefertari.
Ahmose-Henuttamehu
Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan Ahmose-Henuttamehu. Sang ratu disebutkan di sebuah prasasti seperti yang digambarkan di Lepsius' Denkmahler.
Ahmose-Henuttamehu
Mumi Ahmose-Henuttamehu ditemukan pada tahun 1881 di peti matinya sendiri di makam DB320 dan sekarang berada di Museum Mesir, Kairo. Mumi itu diteliti oleh Gaston Maspero pada bulan Desember 1882. Henuttamehu adalah seorang wanita tua ketika ia meninggal, dengan gigi yang usang. Kutipan dari "Kitab Kematian" ditulis di atas perban mumi. Ia mungkin dimakamkan bersama dengan ibundanya; muminya dibawa ke makam DB320 bersama dengan mumi lainnya setelah Tahun 11 Firaun Shoshenq I.
Ahmose-Henuttamehu
Ahmose-Henuttamehu termasuk di dalam daftar leluhur kerajaan dari Dinasti kesembilan belas Mesir yang disembah. Ia muncul di makam Khabekhnet, Thebes. Di barisan atas, Pangeran Ahmose Sapair muncul di sebelah kiri, dan Ahmose-Henuttamehu muncul sebagai wanita keempat dari kiri, setelah Istri Dewa dan Nyonya Dua Tanah Ahmose, dan Istri Raja Tures.
Hindenburgdamm
Hindenburgdamm atau Tanggul Hindenburg adalah jalur kereta api di atas tanggul sepanjang 11 km yang menghubungkan pulau Sylt dengan daratan Schleswig-Holstein. Jalur ini dibuka pada tanggal 1 Juni 1927 dan hanya dapat dilalui oleh kereta api. Perusahaan yang membangun Hindenburgdamm adalah perusahaan Philipp Holzmann AG dari Frankfurt yang melakukan pembangunan dari daratan Jerman serta perusahaan Peter Fix Söhne dari Duisburg yang melakukan pembangunan dari Sylt. Proyek pembangunan ini memakan waktu empat tahun. Untuk melintasi tanggul ini dengan kereta api dibutuhkan waktu sekitar 10 menit. Hindenburgdamm sendiri merupakan bagian dari jalur kereta api yang disebut "Marschbahn" ("Jalur Kereta Api Rawa-Rawa").
Jalur ABG
Jalur ABG adalah sebuah istilah yang digunakan oleh kelompok intelektual dalam menyebut unsur atau komponen politik dalam proses dan struktur pemerintahan Indonesia di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yaitu militer (ABRI), birokrasi, dan Golkar.
Jalur ABG
Pada masa Orde Baru dibawah kekuasaan Presiden Soeharto, ada sebuah istilah yang lahir dari proses politik dominasi militer dan birokrasi, atau yang disbeut sebagai "Jalur ABG". Jalur ABG ini dimaksudkan oleh rezim Orde Baru sebagai landasan untuk mengelola pemerintahan dengan tiga unsur utama, yaitu; "A" untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, "B" untuk birokrasi, dan "G" untuk Golongan Karya. Ketiga unsur utama itu berperan penting dalam hal pengambilan keputusan politik, menerapkan kebijakan publik, hingga penempatan jabatan publik seseorang, termasuk presiden. Ketiga unsur politik itu menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, sampai seroang pengamat politik bernama Karl D. Jackson mengatakan Indonesia di masa Orde Baru sebagai "Bureucratic Polity" atau masyarakat birokratik, yang artinya segala keputusan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari birokrat.
Jalur ABG
Dengan adanya "ABG" dalam struktur pemerintahan Orde Baru, maka tidak mengherankan bila ada dominasi yang terpusat pada kekuatan politik militer dan birokrasi, sementara Golkar berfungsi sebagai "kendaraan politik" Orde Baru untuk menjaga kekuasaannya melali keikutsertaan dalam pemilihan umum. Ketiga unsur politik ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional Indonesia.
Jalur ABG
Sebenarnya keterlibatan militer dalam politik Indonesia sudah dimulai sejak pemerintahan Orde Lama atau Presiden Soekarno, tepatnya ketika Soekarno membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957, yang mengikut sertakan unsur militer di dalamnya. Keberadaan militer dalam Dewan Nasional yang dibentuk oleh Soekarno itu disebut sebagai "golongan fungsional" dari keanggotaan Dewan Nasional, hal itu disampaikan oleh Soekarno pada 9 Juni 1957 di Serang, Jawa Barat (sekarang menjadi Ibukota Provinsi Banten). Meskipun unsur militer itu ada dalam Dewan Nasional, tetapi tugasnya tidak terlalu strategis, karena Soekarno lebih dekat dengan kelompok atau kekuatan politik sipil, terutama dari golongan sayap kiri.
Jalur ABG
Peran militer dalam politik Indonesia semakin kuat ketika Jenderal Abdul Haris Nasution memperkenalkan konsepsinya tentang Dwifungsi ABRI atau yang saat itu dikenal sebagai konsepsi "Jalan Tengah" pada 1958. Konsep "Jalan Tengah" sendiri sebenarnya dibentuk oleh Nasution untuk mengupayakan pembatasan peran dan keterlibatan militer dalam politik, terutama dalam hal pengambilalihan kekuasaan pemerintah dari tangan sipil. Namun, menurut Nasution, militer juga tidak boleh "buta" sama sekali dengan politik, bagi Nasution militer harus sadar dan mengerti politik dan tata negara.
Jalur ABG
Seiring berjalannya sejarah, konsep "Jalan Tengah" gagasan Nasution tidak terdengar lagi pada Seminar Angkatan Darat Pertama pada April 1965, namun justru konsep "Jalan Tengah" itu terpotong pada bagian Dwifungsi ABRI saja, yang akhirnya menjadi landasan ideologi neofasis dan militeristik rezim Orde Baru dibawah Jenderal Soeharto. dalam Dwifungsi ABRI itu, peran militer sebagai unsur kekuatan sosial-politik tidak memiliki batasan, sehingga militer bisa masuk ke ranah sipil dan ikut terlibat mengurusi hal-hal non-militer.
Jalur ABG
Konsep Dwifungsi ABRI itu kemudian semakin dipertegas dalam Seminar Angaktan Darat Kedua pada Agustus 1966. Penegasan itu terlihat pada keinginan militer untuk terlibat dalam berbagai hal dalam politik, meskipun hal itu tidak menyangkut urusan militer. Penegasan konsep Dwifungsi ABRI itu kemudian semakin jelas dimasa Orde Baru, yaitu ketika juru bicara Orde Baru, Ali Moertopo mengatakan bahwa:"Pernyataan-pernyataan para pemeimpin ABRI telah menegaskan bahwa Dwifungsi ABRI akan dipertahankan, dan ini diakui oleh Undang-Undang Konsep ABRI dalam kaitannya dengan Ideologi Negara telah dilembagakan, dan ABRI tidak ingin menjadi alat negara yang memiliki ideologi berbeda. Oleh karena itu, hak konstitusional ABRI untuk melibatkan diri di dalam perjuangan politik tidak akan ditinggalkan oleh ABRI".Selain itu, pernyataan dukunganterhadap konsep Dwifungsi ABRI juga dilontarkan oleh pemimpin tertinggi, Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengatakan dalam pidatonya pada 1971 - menjelang pemilihan umum pertama pada masa demokrasi Pancasila - sebagai berikut:
Jalur ABG
"Jangan ada lagi kelompok di dalam masyarakat yang ingin memuaskan kehendaknya untuk mengubah sistem dwifungsi ini. Desakan untuk menghapus Dwifungsi ABRI secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi akan sangat berakibat negatif dan bahkan akan menumbuhkan sentimen ABRI untuk bertindak tidak demokratis."Di masa Orde Baru, Dwifungsi ABRI menjadi satu kebutuhan politik bagi pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, hal ini dikarenakan militer lebih kompeten untuk menjadi modernisator dan lebih terikat secara konsekuen kepada proses pembangunan. Menurut Arbi Sanit kelebihan militer dalam hal menjaga stabilitas politik adalah sebagai berikut:
Stabilitas politik diperlukan untuk membangun ekonomi yang lebih baik karena Orde lama dibawah Soekarno meninggalkan warisan sekaligus tantangan bagi negara Indonesia, yaitu berupa inflasi yang tinggi (sekitar 650%) yang mengakibatkan pada kemiskinan yang luar biasa. Kemereosotan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama itu kemudian menjadi tanggungjawab Orde Baru untuk memperbaikinya, maka kemudian Orde Baru lebih mengutamakan kepada pembangunan ekonomi, dan untuk itu kelompok militer dianggap sebagai kelompok yang paling mampu menjaga stabilitas politik agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Militer mampu menjadi stabilisator karena memiliki sumber daya yang tidak dimiliki sipil, yaitu senjata, sistem komando, dan disiplin yang tinggi.
Jalur ABG
Militer menjadi salah satu unsur utama di dalam pemerintahan Orde Baru Jenderal Soeharto. Peran militer itu selain sebagai stabilisator, juga sebagai fasilitator, sistem otoritarianisme melalui Dwifungsi ABRI. ABRI menerapkan doktrin Dwifungsi diseluruh tingkatan dalam pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Implementasi Dwifungsi ABRI itu dilakukan dengan cara memasukan personil militer yang aktif maupun yang telah purnawirawan ke dalam jabatan-jabatan publik, dari presiden, gubernur, walikota, bupati, camat, bahkan lurah. Tujuan dari memasukkan personil militer aktif kedalam struktur pemerintahan adalah untuk membangun struktur komando seperti halnya stuktur komando teritorial dalam militer, sehingga pemerintah dapat mengendalikan masyarakat. Alasan keamanan dan ketahanan, menjadi alasan pemerintah untuk menempatkan perwira militer yang diangkat menjadi pejabat publik.
Jalur ABG
Atas nama pembangunan ekonomi, kemudian pihak penguasa militer atau junta militer di masa Orde Baru kemudian menjalankan kebijakan apapun untuk menjaga stabilitas politik, agar pembangunan ekonomi dapat berlangsung dnegan baik dan sesuai rencana. Salah satu yang dilakukan oleh junta militer adalah membatasi kebebasan berpendapat, karena kebebasan berpendapat yang tanpa batas akan memunculkan potensi-potensi disabilitas dan ideologi-ideologi yang dianggap destruktif, seperti anarkisme. Namun, pembatasan yang dilakukan oleh Orde Baru kemudian bersifat terlalu mengekang, membatasi partisipasi masyarakat, dan cenderung represif. Kebijakan-kebijakan represif yang dilakukan oleh Orde Baru antara lain; mewajibkan para mubalig untuk melaporkan tema khotbah mereka, para mahasiswa dilarang untuk mengikuti organisasi yang dianggap bertentangan dengan negara, kekuatan politik sayap kiri dibungkam, dan sayap kanan, khususnya fundamentalisme keagamaan mengalami kriminalisasi. Kestabilan politik juga direkayasa oleh pemerintah Orde Baru kepada peran legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fungsi kontrol dan pengawasan dari DPR kepada pihak eksekutif atau pemerintah tidak berjalan dengan seharusnya. Setiap anggota DPR yang dianggap terlalu vokal atau terlalu kritis dalam menyerang pemerintah akan dicopot, sehingga kinerja DPR menjadi tidak maksimal, dan seringkali ada ugkapan pekerjaan DPR hanya, "D5" yaitu "Datang, Duduk, Dengar, Dapat Duit".
Jalur ABG
Orde Baru menggunakan militer dan termasuk badan intelejen untuk membatasi ruang gerak aspirasi masyarakat, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian bila melakukan aksi protes terhadap pemerintah kemudian akan dilabeli subversif yang kemudian harus berhadapan dengan pihak militer. Militer menjadi pilar penopang stabilnya rezim Orde Baru dalam mempertahankan status quo atas nama keberlangsungan pembangunan ekonomi. Akhirnya atas nama menjaga dan mempertahankan itulah, ABRI tersandung banyak kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, seperti di Aceh, Irian Jaya (sekaran Papua), dan Timor Timur (sekarang Timor Leste), selain itu ABRI juga bertanggungjawab atas hilangnya aktivis dan beberapa tragedi kemanusiaan lainnya, seperti Tragedi Semanggi, Tragedi Trisakti, Tragedi Tanjung Priok, dan masih banyak lagi.
Jalur ABG
Pada rentang waktu 1980 - 1990 peran militer mulai berkurang, hal ini karena adanya proses demokratisasi yang terjadi di seluruh dunia, banyak rezim militer sayap kanan yang mulai berjatuhan seperti di Spanyol, Argentina, Chile, Portugal, dan masih banyak lagi, selain itu komunisme yang menjadi lawan dari militerisme juga mengalami kebangkrutan di banyak negara yang dahulu menjadi pusatnya, seperti Uni Soviet, hal ini juga berdampak pada rezim Orde Baru yang kemudian tumbang pada 1998 melalui sebuah proses Reformasi yang sekaligus juga memberikan pengaruh dan perkembangan terhadap demokrasi di Indonesia.
Jalur ABG
Peran birokrasi pada masa pemerintahan junta militer Orde Baru menjadi sangat vital, terutama untuk mengontrol aktivitas masyarakat sipil yang tidak memiliki struktur komando dalam militer. Birokrasi kemudian menjalankan perannya dalam pemerintahan Orde Baru sebagai pembangun jaringan dan struktur yang berfungsi sebagai penjamin terlaksananya kebijakan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Peran birokrasi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah berangkat dari teori Max Weber tentang birokrasi dan peran negara dalam mengendalikan masyarakat. Max Weber berkata:"Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah."Menurut Max Weber, birokrasi bisa menjalanan program pemerintah dengan efektif dan efisien karena memiliki karakteristik yang ideal, seperti pembagian kerja, jenjang hirarki, pengaturan perilaku pemegang jabatan birokratis, hubungan yang bersifat impersonalitas, memiliki kemampuan teknis, dan adanya jenjang karier, dengan struktur demikian, membuat birokrasi menjadi hal yang penting sebagai penggerak pembangunan dan pelaksana tugas kebijakan pemerintah dalam suatu negara dan dibutuhkan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun, seringkali peran birokrasi menjadi berlebihan dan bahkan sering menjadi bagian dari pembuat kebijakan, bukan lagi sekedar pelaksana kebijakan, hal itu diakibatkan karena adanya penguasaan informasi dan teknis yang dimiliki oleh para birokrat, sehingga hampir seluruh kehidupan masyarakat dimasuki oleh proses-proses birokrasi yang terkadang justru menjadi menyulitkan.
Jalur ABG
Dalam hal pembangunan ekonomi, investasi menjadi hal yang penting, khususnya investor asing. Peran birokrasi dalam proses masuknya investasi itu adalah sebagai regulator atau membuat peraturan-peraturan yang menjamin masuknya investasi tersebut dan termasuk juga jaminan keamanan uang dari investor itu sendiri. Kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi itu kemudian juga berdampak kepada perkembangan organisasi-organisasi lain, tidak hanya pada permasalahan investasi, tetapi juga administrasi dan pelayanan publik masyarakat umum. Pelayanan publik pada dasarnya tidak menyalahi aturan, karena pelayanan publik berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam negara. Namun, permasalahanya adalah, ketika di masa Orde Baru , birokrasi justru menjadi penghambat partisipasi masyarakat, karena birokrasi digunakan untuk menetapkan sederet aturan yang mewajibkan masyarakat agar patuh pada seluruh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.