Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Eyal Meshumar
Ia bermain untuk Tim nasional sepak bola Israel melawan pada tanggal 13 Oktober 2007.
BTPN Syariah
BTPN Syariah
BTPN Syariah
Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta (“BPD”) berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang ketiganya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.5839.HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020 (“Akta Pendirian”) dengan ijin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1060/KMK.017/1992 tanggal 14 Oktober 1992. Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta pada tahun 2009, dan terakhir berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.
BTPN Syariah
Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“UUS BTPN”), yang mana pembentukan UUS BTPN sebelumnya telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008, dari BTPN yang dituangkan dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN Dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Perseroan No. 8 tanggal 4 Juli 2014, yang dibuat di hadapan, Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Pemisahan (spin off) tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah (“PBI Unit Usaha Syariah”). Sebagaimana diatur di dalam ketentuan PBI Unit Usaha Syariah mengenai pemisahan unit usaha Syariah, BTPN kemudian memilih untuk melakukan pemisahan UUS BTPN dengan cara mengalihkan seluruh hak dan kewajiban UUS BTPN kepada badan usaha syariah yang telah ada.
BTPN Syariah
Setelah pemisahan (spin off) atas UUS BTPN diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana tersebut diatas, BTPN kemudian melakukan akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan, melalui pengambilan bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2014. Akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia tertanggal 19 Juli 2013 dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan)yang semula merupakan bank konvensional diubah menjadi bank umum syariah.
BTPN Syariah
Oleh karena itu, untuk menjalankan rencana pemisahan (spin off) tersebut, PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan) dan sebagaimana disyaratkan dalam persetujuan Bank Indonesia atas akuisisi 70% saham Perseroan oleh BTPN, harus terlebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan konversi kegiatan usaha, dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum syariah. Selanjutnya PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan), telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi kegiatan usaha dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum Syariah berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-67/PB.131/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Keputusan Pemberian Izin Usaha Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah yang dikeluarkan oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah.
BTPN Syariah
Atas telah diperolehnya izin untuk melakukan konversi tersebut, Perseroan kemudian mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana pemisahan (spin off) UUS BTPN kepada Perseroan tersebut, berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/PB.1/2014 tertanggal 23 Juni 2014 perihal Permohonan Persetujuan Pemisahan (Spin Off) UUS BTPN, yang dikeluarkan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan.
BTPN Syariah
Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam aktaakta sebagai berikut:
BTPN Syariah
A. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 57 tanggal 16 November 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024076.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) di bawah No. AHU-0145670.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0191730 tanggal 16 November 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0145670.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 (“Akta No. 57/2017”). Pengumuman atas Akta No. 57/2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia sedang dalam proses pengurusan. Berdasarkan Akta No. 57/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
BTPN Syariah
i. Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk., dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
BTPN Syariah
ii. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
BTPN Syariah
iii. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp100 per saham sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
BTPN Syariah
iv. Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) BTPN Syariah melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) BTPN Syariah sebanyak-banyaknya sebesar 770.3700.000 saham dengan nilai nominal per saham Rp 100,00 (seratus Rupiah), untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia dan untuk dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 10 % dari saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui program Employee Stock Allocation (“ESA”) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Direksi Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
BTPN Syariah
v. Pelepasan hak Para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO) Perseroan; dan
BTPN Syariah
vi. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia
BTPN Syariah
B. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 5 April 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0007953.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018, serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.030140091 tanggal 10 April 2018, serta keduanya telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU0049951.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 (”Akta No. 8/2018”). Berdasarkan Akta No. 8/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
BTPN Syariah
i. Penambahan modal dasar Perseroan dari semula sebesar 15.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.500.000.000.000 sehingga setelah dilaksanakan penambahan modal dasar tersebut modal dasar Perseroan menjadi sebesar 27.500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal 2.750.000.000.000, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
BTPN Syariah
ii. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal;
BTPN Syariah
iii. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (3) Anggaran Dasar mengenai Pengganti Surat Saham;
BTPN Syariah
iv. Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) Anggaran Dasar mengenai Pemindahan Hak Atas Saham;
BTPN Syariah
v. Mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (5), ayat (8), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) Anggaran Dasar mengenai Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS;
BTPN Syariah
vi. Mengubah ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran;
BTPN Syariah
vii. Mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar mengenai Direksi;
BTPN Syariah
viii. Mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (9) dan ayat (10) Anggaran Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;
BTPN Syariah
ix. Mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (10) dan ayat (11) Anggaran Dasar mengenai Rapat Direksi;
BTPN Syariah
x. Mengubah ketentuan Pasal 17 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris;
BTPN Syariah
xi. Mengubah ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7), ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (14) Anggaran Dasar mengenai Rapat Dewan Komisaris;
BTPN Syariah
xii. Mengubah ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden.
BTPN Syariah
Perseroan telah melaporkan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 8/2018 kepada Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Perseroan No. S.179/DIR/LG/IV/2018 dan No. S.180/DIR/LG/IV/2018 tanggal 12 April 2018.
BTPN Syariah
BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN.
BTPN Syariah
Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakusisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), pada 20 Januari 2014, dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014.
BTPN Syariah
Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di spin off dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juni 2014.
Daftar Pemegang Saham BTPN Syariah:
Ular-air belang
Ular-air belang ("Homalopsis buccata") adalah sejenis ular air dari suku Homalopsidae. Nama-nama lokal ular ini di ataranya: "ulo kadut welang" atau "welang kali" (Jawa), "ular sungai" atau "ular air tembam" (Melayu), dan sebagainya. Dalam bahasa inggris dikenal dengan nama Common puff-faced water snake, banded water snake, atau banded puff-faced water snake.
Ular-air belang
Panjang tubuhnya mencapai 1,1 m. Pada ular dewasa, di bagian kepalanya terdapat bercak berpentuk sepasang sayap kupu-kupu yang berwarna coklat muda atau cokelat kelabu. Tubuh bagian atas berwarna dasar cokelat gelap dan dihiasi dengan belang-belang agak teratur berwarna cokelat muda atau cokelat kelabu, dari belakang kepala hingga ekor. Tubuh bagian bawah berwarna cokelat pucat atau cokelat pucat kekuningan dengan bintik-bintik kecil berwarna cokelat atau hitam. Pada ular yang masih muda, warna tubuhnya kuning, krim, atau oranye pucat dengan belang-belang berwarna sama, namun lebih gelap.
Ular-air belang
Ular ini terdapat di perairan dataran rendah, namun tidak seperti ular-air pelangi yang habitatnya beragam, ular-air belang memiliki habitat yang lebih terbatas. Habitat utamanya meliputi sungai-sungai kecil (kecuali daerah hulu), rawa-rawa, tepian sungai yang berlumpur, dan kolam dangkal. Terkadang ular ini juga ditemukan di area tambak dan bersembunyi di kubangan-kubangan dangkal yang berlumpur, serta berkeliaran di saluran-saluran air di pemukiman manusia. Ular ini termasuk jenis ular berbisa bertaring belakang, namun bisanya tidak berpengaruh apapun pada manusia. Makanan utamanya adalah ikan, katak, dan terkadang krustasea (udang sungai) berukuran kecil. Ular-air belang berkembangbiak dengan melahirkan atau ovovivipar, dengan jumlah anak yang dilahirkan mencapai 33 ekor dan masing-masing ular muda berukuran panjang 23 cm.
Ular-air bakau
Ular-air bakau atau ular bakau perut putih adalah sejenis ular air pantai dari suku Homalopsidae. Ular ini dinamai demikian karena ular ini hanya bisa ditemukan di hutan bakau pantai dan muara sungai berlumpur di pantai. Nama umumnya dalam bahasa inggris adalah "White bellied mangrove snake", "Mangrove water snake", atau "Crab-eating water snake". Nama spesifiknya, "leucobalia" yang berarti "bercak-bercak putih" karena warna tubuhnya yang memiliki bercak-bercak berwarna putih pucat.
Ular-air bakau
Panjang ular ini antara 60 cm sampai 1,1 meter. Kepalanya tumpul dan sama lebar dengan badan. Mata dan lubang hidungnya terletak di atas kepala. Kepala serta tubuh bagian atas berwarna cokelat kelabu atau cokelat lumpur dengan bercak-bercak halus berwarna pucat, banyak pula dijumpai spesimen-spesimen berwarna cokelat cerah atau jingga/oranye dengan bintik-bintik halus berwarna hitam dan putih. Bagian bawah tubuh berwarna putih pasir, cokelat pucat, atau jingga pucat.
Ular-air bakau
Ular ini adalah salah satu jenis ular air yang toleran terhadap air laut/asin. Ular ini termasuk ular berbisa bertaring belakang. Bisa ular ini tidak berpengaruh apapun pada manusia, melainkan hanya digunakan untuk membunuh mangsanya. Makanan utama ular ini adalah ikan, udang pantai, dan kepiting kecil. Jika terkejut, ular ini masuk dan bersembunyi di dalam liang/lubang kepiting. Ular ini berkembang biak dengan melahirkan (Ovovivipar). Jumlah anaknya antara 6 hingga 15 ekor, dengan panjanng tubuh masing-masing 18 cm.
Ular-air bakau
Ular ini tersebar luas di pesisir Myanmar selatan, Vietnam selatan, Kamboja, Malaysia (Sem. Malaya), Singapura, seluruh kepulauan Nusantara, dan di sepanjang pantai utara Australia. Habitat utama ular ini adalah hutan bakau berlumpur, muara sungai berlumpur, air payau, dan tambak dekat pantai.
Ular-air bakau
Ular ini adalah satu-satunya jenis dari genus "Fordonia". Sejauh ini, belum diketahui adanya jenis baru ataupun anak jenis. Di alam, ular ini mulai terancam punah karena pengrusakan hutan bakau serta pengeringan rawa-rawa pantai yang menjadi tempat hidupnya untuk digunakan sebagai wilayah perumahan dan taman wisata.
Grand Prix Sepeda Motor musim 2016
Grand Prix Sepeda Motor musim 2016 merupakan edisi ke 68 dari kejuaraan sepeda motor F.I.M..
Grand Prix Sepeda Motor musim 2016
Berikut ini adalah jadwal Grand Prix yang akan berlangsung pada musim 2016:Daftar tim dan pembalap kelas MotoGP musim 2016.
Grand Prix Sepeda Motor musim 2016
Berikut ini adalah daftar tim dan pembalap Moto2 musim 2016:
Berikut ini adalah daftar tim dan pembalap Moto3 musim 2016:
Grand Prix Sepeda Motor musim 2016
Poin diberikan kepada pembalap yang finis di posisi 15 besar.
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/1.VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Auditorat Keuangan Negara VI yang terdiri dari:
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
1. Sub Auditorat Maluku Utara;
Melakukan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Sula, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
2. Sekretariat Perwakilan;
Melakukan fungsi dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Guna menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai lembaga negara yang melakukan pemeriksaanterhadap pengelolaan keuangan negara, dukungan sumber daya yang memadai merupakan faktor penting dalam mewujudkan tugas, pokok dan fungsi BPK RI secara maksimal. Pada tahun 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara memiliki dukungan sumber daya manusia berjumlah 26 orang.
Bank SBI Indonesia
Bank SBI Indonesia (sebelumnya bernama Bank Indomonex) adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan, dan telah berdiri sejak 1970. Saat ini mayoritas saham Bank SBI Indonesia dimiliki State Bank of India. Bank ini berpusat di Jakarta.
Bank SBI Indonesia
State Bank of India (SBI) mengakuisisi saham sebesar 76 % dari PT. Bank Indomonex pada tanggal 14 Desember 2006, mengambil alih kontrol manajemen pada bulan Juni 2007 dan beroperasi di Indonesia sebagai anak perusahaan luar negeri SBI.
Bank SBI Indonesia
Pada bulan Juni 2009, Bank memperoleh status "Bank DEVISA" yang mana berhak untuk menjalankan bisnis dalam transaksi valuta asing. Kemudian pada tahun 2009 nama bank tersebut diubah menjadi Bank SBI Indonesia untuk merefleksikan kepemilikan yang baru dari SBI. SBI telah mengakuisisi 23 % saham lainnya sehingga menambah sahamnya menjadi 99 %.
Bank SBI Indonesia
Bank ini awalnya didirikan sebagai Bank Pasar pada tahun 1970 dan dikenal sebagai Bank Pasar Gunung Tampomas Jaya. Pada tahun 1986, Bank Pasar Gunung Tampomas Jaya diambil alih oleh Ravindo Jaya Group dan Mr Ishwar T Daryanani. Bank Pasar kemudian diubah menjadi Bank Umum pada tahun 1990 dan namanya diganti menjadi PT. Bank Indomonex.
Bank SBI Indonesia
Saat ini Bank SBI Indonesia memiliki 6 kantor cabang dan 8 kantor cabang pembantu yang tersebar di empat kota besar di Indonesia yaitu, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. Bank SBI Indonesia juga memiliki 2 cash point, satu berlokasi di Kedutaan Besar India di Jakarta dan satu lagi berlokasi di Jalan A. Yani, Medan. Kantor Pusat Non-Operasional dipindahkan ke pusat kota yang terletak di Gedung Graha Mandiri bersama dengan Kantor Pusat Operasional di bulan Januari 2009. Cabang-cabang lainnya di Jakarta berada di Pasar Baru dan Mangga Dua, sedangkan kantor cabang pembantunya berada di Sunter, Fatmawati, Kebon Jeruk, Jatinegara dan Tanah Abang. Cabang utama di Surabaya berlokasi di Jl. Rajawali No. 56 Surabaya. Di Bandung, kantor cabang terletak di Jl. Abdul Rivai dan cabang pembantunya berada di Jl. Buah Batu.
Situs Resmi Bank SBI Indonesia
Bank Ganesha
Bank Ganesha adalah sebuah bank yang berpusat di Jakarta, Indonesia.
Bank Ganesha
Bank Ganesha berdiri sejak tahun 1991 dan mulai beroperasi sejak tanggal 30 April 1992. Bank Ganesha mendapat izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam SK No.393/KMK-013/1992 tanggal 14 April 1992, dan pada tahun 1995 status Bank Ganesha mendapatkan persetujuan menjadi Bank Devisa, sesuai SK Bank Indonesia No.28/66/KEP/DIR tanggal 12 September 1995. Saat ini Bank Ganesha berkantor pusat di Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta Pusat.
Bank Ganesha
Dalam memenuhi kebutuhan para nasabah, Bank Ganesha melayani dengan kompetitif penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan, serta menyalurkan kredit baik ritel, komersial dan konsumer. Bank Ganesha berupaya untuk terus menambah jaringan mesin ATM. Sampai dengan Oktober 2017, Bank Ganesha telah memiliki jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Kantor Kas yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Semarang, Surabaya dan Medan. Selain itu Bank Ganesha juga telah memiliki jaringan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama.
Bank Ganesha
DEWAN KOMISARIS
DIREKSI
Bank Ganesha
Website resmi Bank Ganesha adalah www.bankganesha.co.id
Doa Yesus
Doa Yesus (, "i prosefchí tou iisoú", ) adalah suatu rumusan doa singkat (hanya 1 kalimat) yang umum digunakan dalam tradisi Ortodoks dan Katolik, khususnya Ritus Timur. Doa ini telah diajarkan secara luas sepanjang sejarah Gereja. Pendarasannya diulang secara terus-menerus sebagai salah satu praktik asketis pribadi, dan penggunaannya juga merupakan bagian dari tradisi doa para eremit yang dikenal sebagai .
Doa Yesus
Doa Yesus terutama sangat dihargai oleh para bapa rohani dari tradisi ini () sebagai suatu metode untuk membuka hati, sehingga dinamakan juga Doa Hati ("Prayer of the Heart"), dan merupakan salah satu praktik "doa hening" ("mental prayer") dalam tradisi Katolik. Doa Hati dianggap sebagai "doa tanpa henti" yang dianjurkan oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Tesalonika 5:17, menurut Santo Yohanes Kasianus —seorang Bapa Gurun dari Mesir— dalam tulisannya di "Conferences of the Desert Fathers" ketika menjelaskan bagaimana doa dapat memberikan keseimbangan hati atau pikiran.
Doa Yesus
Katekismus Gereja Katolik (KGK) 2667 juga mencatat rumusan doa ini; menggunakan kata "kami", bukan "aku", untuk penggunaan dalam kelompok. Menurut KGK, rumusan umum doa ini dipopulerkan oleh para penulis rohani dari Gunung Sinai, Siria, dan Gunung Athos; merupakan gabungan himne Kristologi dari Filipi 2:6-11 dengan tangisan sang pengemis buta dan sang pemungut cukai (Markus 10:46-52; Lukas 18:13).
Doa Yesus
Rumusan yang paling umum adalah:
Doa Yesus
Menurut KGK 432, nama "Yesus" menandakan nama besar Allah hadir dalam pribadi Putera-Nya, yang menjadi manusia untuk penebusan dunia secara definitif dari dosa-dosa. Nama ilahi-Nya saja yang membawa keselamatan, dan semua orang dapat menyerukan nama-Nya; karena Yesus telah menyatukan Diri-Nya dengan semua orang melalui penjelmaan-Nya menjadi manusia. (Roma 10:6-13, Kisah Para Rasul 4:12)
Doa Yesus
Kemudian KGK 435 menyatakan bahwa nama Yesus adalah inti doa Kristen. Doa-doa liturgi ditutup dengan rumusan "demi Yesus Kristus Tuhan kami". Doa Salam Maria mencapai keagungannya pada kata-kata "terpujilah buah tubuhmu, Yesus". Demikian pula nama Yesus adalah inti dari Doa Yesus yang populer dalam Gereja Timur ini. Banyak orang Kristen yang meninggal (terutama para martir), misalnya Santa Joan of Arc, dengan kata "Yesus" terucap dari mulut mereka.