Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kota Ternate
Sementara terdapat dua sumber lain yang menyebutkan tentang orang-orang Belanda yang pertama kali mencapai Ternate. Sumber pertama menyebutkan, van Warwijck bersama 560 orang dengan dua kapal, Amsterdam dan Utrecht, tiba di Ternate pada 22 Mei 1599, dan sumber kedua menyebutkan pada 1598 ekspedisi Belanda dengan 22 kapal yang dibiayai oleh 5 (lima) perusahaan Belanda, di bawah pimpinan Jacob Chr. van Neck dan Wybrechr van Warwyck, berlayar menuju Maluku. Armada yang dipimpin oleh van Neck yang pertama tiba di Maluku pada Maret 1598 dan kembali ke Belanda pada 1599, membawa cukup banyak rempah dengan keuntungan sebesar 400 persen. Keuntungan berlimpah ini memicu sejumlah perusahaan berbeda membiayai ekspedisi ke Maluku, saling bersaing satu sama lainnya, sehingga harga rempah-rempah menjadi tinggi. Semakin banyak rempah masuk ke Belanda, namun semakin sedikit keuntungan yang didapat. Pada 1598 Staten Generaal - parlemen Belanda — mengajukan usul supaya semua perusahaan yang saling bersaing menggabungkan diri demi kepentingan bersama. Pada 20 Maret 1562 didirikan Vereenigde Oost-Indesche Compagnie (VOC), yang dipimpin sebuah badan yang berkedudukan di Amsterdam yang terdiri atas 17 orang, mewakili 6 wilayah di Belanda, atau yang dikenal dengan Heeren Zeventien.
Kota Ternate
Tetapi kehadiran kekuasaan bangsa Belanda secara politis dan militer di Ternate. adalah karena diminta oleh kesultanan Ternate sendiri. Saat ibukota Gam Lamo jatuh ke tangan Spanyol dan Sultan Saidi mengamankan diri ke Jailolo lalu ke Sahu — merujuk sumber pertama — atau ditangkap dan diasingkan ke Manila — merujuk sumber kedua — kekuasaan kesultanan dikendalikan sementara waktu oleh Jogugu Hidayat. Jogugu Hidayat mengutus Kapita Lau Kaicil All dan Kimalaha Aja ke Banten untuk meminta pertolongan Belanda agar bersedia membantu Ternate mengusir Spanyol dari Gam Lamo.
Kota Ternate
Setelah Kaicil All dan Kimalaha Aja bertemu dengan Matelief de Jonge dan menyampaikan maksud kedatangannya, berikut setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh de Jonge sebagai kompensasi atas bantuan yang akan diberikan oleh Belanda, pada 29 Maret 1607 de Jonge dan sejumlah prajurit bersama Kaicil Ali dan Kimalaha Aja bertolak dari Banten dan tiba di Ternate pada 13 Mei 1607.
Kota Ternate
Setelah melakukan observasi seperlunya terhadap kekuatan Spanyol, de Jong akhirnya setuju membantu Ternate. Perjanjian antara de Jonge dan pihak kesultanan ditandangani pada 26 Juni 1607. Isinya antara lain, Belanda bersedia membantu Ternate mengusir orang-orang Spanyol dan melindungi kawula Ternate di seluruh wilayah kekuasaannya, Belanda diberikan hak monopoli perdagangan rempah dan diizinkan membangun benteng, yang kemudian dinamakan Fort Oranje (Benteng Oranye).
Kota Ternate
Sejak saat itu, Pulau Ternate sekaligus menjadi pusat tiga kekuatan. yaitu Spanyol di Gam Lamo, sedangkan Ternate dan Belanda di bagian timur pulau, di benteng VOC atau Fort Oranje, dan sekitarnya. Tidak mudah bagi Ternate untuk melepaskan diri dari campur tangan kekuasaan asing Eropa. Ketika Portugis bercokol di kesultanan ini, selain memperoleh hak monopoli dalam tata niaga rempah-rempah dan izin mendirikan benteng di Gam Lamo, Portugis juga ingin mencampuri urusan pemerintahan Ternate. Bahkan sejak 1532, Portugis mulai bersiasat memengaruhi proses pengangkatan sultan-sultan Ternate. Keadaan ini baru berakhir setelah Portugis terusir. Tetapi, setelah Kompeni Belanda datang, campur tangan dalam pengangkatan sultan Ternate juga menjadi salah satu kebijakannya. Mulai dari Sultan Mandarsyah, setiap pergantian sultan Ternate harus dengan persetujuan Kompeni.
Kota Ternate
Sultan Mandarsyah ditekan secara halus untuk menandatangani perjanjian dengan Gubernur Jenderal VOC, Reiner, di Batavia. Perjanjian itu menentukan bahwa Kesultanan Ternate tidak boleh lagi mengangkat Salahakan Baru untuk wilayah seberang lautnya di Maluku Tengah, yakni di Hoamoal dan daerah ini langsung berada di bawah pemerintahan Kompeni di Ambon. Ternate juga harus melaksanakan hongi (penebangan pohon-pohon cengkih) di daerah tersebut. Ini akibat ketidaksenangan Kompeni terhadap pejabat yang ditugaskan oleh Kesultanan Ternate di sana.
Kota Ternate
Kaicil Majira yang diangkat Sultan Hamzah pada 1641 sebagai Salahakan di Hoamoal atas desakan Kompeni Ambon untuk menggantikan Salahakan Luhu yang tidak disenangi, karena pada 1651 ia melakukan pemberontakan bersenjata. Kompeni menilai Sultan Mandarsyah tidak mengambil tindakan tegas terhadap Majira untuk mengakhiri pemberontakannya. Selain itu, sejak 1652, Kerajaan Buton mulai memusingkan Mandarsyah karena tentara Kerajaan Makassar melakukan infiltrasi dan menduduki beberapa pulau di sekitar Buton, yang diperburuk lagi oleh pengkhianatan sejumlah besar bobato Buton yang memihak Kerajaan Makassar. Kapita Laut Kaicil Ali dan pasukannya yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Sanana dan Alifuru Jailolo, dengan susah payah mempertahankan pulau-pulau itu dari serangan Makassar. Walaupun permaisuri Sultan Mandarsyah adalah seorang puteri Buton, tetapi pengaruhnya telah merosot jauh di mata rakyat Buton.
Kota Ternate
Gempuran pasukan Makassar semakin gencar dan posisi Buton semakin lemah. Dengan susah payah Kaicil Ali coba menghalau serangan itu, dan dalam suatu pertempuran mempertahankan ibukota Buton, Kaicil Ali gugur. Gugurnya Kaicil Ali mengakibatkan semakin kecil peluang Mandarsyah mempertahankan Buton. Mandarsyah lalu mengutus Kapita Laut Saidi untuk membangun kembali pertahanan Buton, dan dalam keadaan putus asa ia menghubungi Kompeni untuk meminta bantun. Mandarsyah berhasil meyakinkan de Vlaming. Gubernur Kompeni Ambon, untuk memabantu menyelamatkan Buton.
Kota Ternate
Pada September 1654, dengan menumpang t ang kapal Zas van Gent, de Vlaming dan Mandarsyah menuju Buton, tetapi yang mereka temukan di sana adalah Raja Buton telah menjalin persekutuan dengan Makassar, dan rakyat maupun para bobato andalan Mandarsyah sebagian besarnya tidak lagi setia kepada Ternate. De Vlaming, setelah melihat kenyataan tersebut, meneruskan pelayarannya ke Makassar dan meninggalkan Mandarsyah di Buton. Walaupun Raja Buton telah berkhianat, Mandarsyah coba mempertahankan Buton dengan mengumpulkan sisa-sisa Bobato — antara lain Hukum Lau dan Kaicil Lasinuru — dan rakyatnya yang masih setia dalam suatu pertemuan. la meminta mereka mendobrak kepungan tentara Makassar dan mengusirnya keluar dari wilayah Buton. Tetapi, upaya terakhir Mandarsyah tidak rnembuahkan hasil. Dengan masygul, Mandarsyah kembali ke Ternate dan tidak pernah lagi mengunjungi Buton hingga akhir hayatnya. Kapita Laut Saidi pun tidak mampu lagi menahan lajunya serbuan Makassar dan jatuhlah Buton ke tangan Raja Makassar pada 1655, sekaligus berakhir pula kekuasaan Ternate atas Buton selama hampir satu abad (1580-1655). Kapita Laut Saidi dan pasukannya yang tersisa mundur ke Tobungku, dan dari kejauhan ia menatap pulau yang ditinggalkannya itu dengan sedih.
Kota Ternate
Pada 1675, Sultan Mandarsyah mangkat dan digantikan putranya Sibori Amsterdam. Sebagaimana ayahnya, Sibori pun tidak dapat mempertahankan identitas Ternate secara lebih baik. Selain karena perangainya yang buruk, ia juga tidak mampu melepaskan diri dan tekanan-tekanan Kompeni. Setelah penobatannya, Sibori mengutus pejabat kepercayaannya ke Batavia untuk berunding dengan Gubernur jenderal Jaan Maatsuyker. Perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1672 itu, secara praktis dan politis sangat merugikan Ternate, karena menetapkan antara lain: Pertarna. wilayah seberang laut Kesultanan Ternate di kepulauan Ambon akan digabungkan ke dalam provinsi. Kedua, akan diangkat penguasa-penguasa khusus di pulau Buru, Ambalau, Buano dan Kelang.
Kota Ternate
Setelah meratifikasi perjanjian ini, Sibori memperoleh tanda jasa berupa bintang penghargaan dari Kompeni. Namun, bermula dari Seram, Ternate pun berangsur kehilangan kontrolnya atas seluruh wilayah seberang lautnya di Maluku Tengah. Demikian pula, lepasnya Buton dan kekuasaan Ternate berimplikasi negatif bagi daerah-daerah kekuasaan Ternate lainnya di Sulawesi Utara, dan semenanjung pantai timur Sulawesi. Kepulauan Sangir Talaud, Gorontalo, Limboto, Buol, Tolitoli, Inobonto, Moutong, Teluk Tomini, Parigi dan lainnya mulai memudar loyalitasnya kepada Ternate.
Kota Ternate
Sibori menyadari kenyataan ini dan berupaya memulihkan kesetiaan wilayah-wilayah tersebut. Ia pun mendekati Gubernur Maluku, Padtbrugge untuk meminta bantuan. Sebagai argumen, Sibori   merujuk perjanpan 1652 dan 1676,  yang memuat penyerahan daerah   seberang   laut   Kesultanan  Ternate di Maluku  Tengah kepada  kekuasaan Kompeni di   Amban. Padtbrugge menerima argumentasi tersebut dan berjanji akan membantu   Sibori sebagai balas budi atas penyerahan wilayah tersebut.
Kota Ternate
Dengan   bantuan   Kompeni,  Ternate menyerang Gorontalo dan daerah pesisir timur Sulawesi   untuk   memulihkan   loyalitas mereka kepada Ternate. Bahkan untuk memulihkan loyalitas  Sangir Talaud, dilakukan sendiri oleh Sibori tanpa bantuan Kompeni. Untuk sementara waktu. Ternate lega karena berhasil memulihkan loyalitas daerah-daerah tersebut, tetapi loyalitas yang ada   tentu   tidak  sekuat di masa kekuasaan Sultan Baabullah.
Kota Ternate
Abad ke-17 merupakan masa paling suram bagi kesultanan Ternate berkaitan dengan daerah-daerah taklukannya. Satu demi satu daerah tersebut melepaskan diri, dan dipenghujung abad ke-17 sampai abad ke-18, daerah seberang taut Kesultanan Ternate yang tersisa hanyalah kepulauan Sanana dan Tobungku-Banggai.
Kota Ternate
Kompeni Belanda juga dapat dihitung sebagai salah satu kontributor, penyebab terpuruknya Kesultanan Ternate. Dengan berbagai perjanjian bilateral yang dibuatnya dengan Ternate, para Sultan Ternate yang tidak berdaya itu secara halus maupun secara kasar ditekan untuk menyetujui konsep-konsep yang disatu pihak memperkokoh kekuasaan Kompeni tetapi di lain pihak menempatkan Ternate dalam posisi dilematis serta hampir tidak ada advokasi.
Kota Ternate
Selama abad ke-18, kondisi Ternate tidak banyak mengalami perubahan berarti. Sebagai mitra, Ternate dipandang cukup balk sekaligus sahabat yang dapat diandalkan oleh Kompeni, dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan tetangga lainnya, yakni Tidore, dan Bacan. Ternate punya prestasi bagus dalam menjalankan "hongi tochten" untuk kepentingan Belanda. Ini dapat dilihat pada "acte van investiture" yang diketuarkan di Batavia pada 17 Juli 1780, dan ditandatangani di Benteng Oranje, Tenate, dimana di dalamnya Belanda mengeritik dan membenahi sikap kurang bersahabat dari Tidore dan Bacan, sementara Ternate mendapat pujian atas kerjasamanya dengan Kompeni.
Kota Ternate
Pada penghujung abad ke-18, Kompeni membalas jasa orang-orang Ternate dengan menganugerahi penghargaan kepada Jogugu Sabtu dan Marsaoli Patuseranga. (Masih dalam proses penyuntingan ya)
Kota Ternate
Pada masa perang Asia Pasifik, tentara Jepang menyerbu wilayah pendudukan bangsa Eropa di Asia bagian Timur dan Tenggara, termasuk pula wilayah pendudukan Belanda di Nusantara. Bangsa Jepang pertama kali memasuki wilayah Nusantara melalui Tarakan, Kalimantan Timur kemudian ke Sulawesi dan Maluku pada 10 Januari 1942. Setelah Jepang menduduki Nusantara, Jepang mengubah susunan pemerintahan yang telah ada pada saat itu. Berdasarkan "Osamu Seirei" No 27 tahun 1942 ditetapkan Shu (provinsi) sebagai wilayah tertinggi. Di bawah "Shu" ada Ken (kabupaten) dan Si (Kotapraja), Gun (kewedanan), Son (kecamatan), dan Ku (desa). Kemudian pada 1944 Jepang memperkenalkan Tonaugumi (rukun tetangga) kelompok masyarakat yang terdiri dari 10 hingga 20 kepala keluarga dan seorang pemimpinnya.
Kota Ternate
Pada masa pendudukan Jepang, Kota Ternate dipimpin oleh seorang Minseibu di bawah kekuasaan Angkatan Laut (Kaigun) Armada Selatan Kedua bersama dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang berpusat di Makassar. Rakyat Nusantara menyambut dengan gembira pada saat tentara Jepang datang ke wilayah Nusantara, dengan harapan Jepang dapat membawa perbaikan sesuai dengan propaganda yang di gadang oleh Jepang, yaitu rakyat dapat mengadakan rapat umum di lapangan terbuka dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Namun kenyataannya sikap Jepang sangat keras dan kejam. Seluruh organisasi pergerakan rakyat ditekan, mereka dilarang mengadakan kegiatan, dan bahkan dibubarkan, rakyat dihukum tanpa melalui proses peradilan, dan harta benda rakyat diambil secara paksa untuk kepentingan perang. Kegiatan masyarakat yang dijinkan untuk melakukan aktifitasnya yaitu badan atau organisasi yang telah didirikan oleh Jepang, sepeti Seinendan untuk para pemuda dan fujinkai untuk kaum wanita. Hal ini menyebabkan kehidupan rakyat yang sudah menderita menjadi semakin berat. Dibentuknya Giyugun maupun Pembela Tanah Air (Peta) semata-mata hanyalah untuk membantu Jepang dalam perang rnenguasai Asia Timur Raya. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah secara tidak bersyarat kepada tentara Sekutu pada bulan Agustus 1945.
Kota Ternate
Pada saat Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia yang berarti telah melepaskan diri dari penjajahan, maka Wilayah Maluku memasuki babak baru dalam kehidupan pemerintahan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Ternate berada dalam wilayah Maluku dan yang menjabat sebagai Gubernur pada saat itu adalah Mr. J. Latuharhary. Namun, sebelum pemerintah melakukan penataan struktur maupun organisasi pemerintahan, khususnya Maluku, usaha Belanda untuk menguasai Indonesia kembali terjadi. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia ternyata diboncengi oleh tentara Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Pemerintah kolonial Belanda mengukuhkan kekuasaannya pada bulan Januari 1946, dengan membentuk negara-negara yang bersifat kedaerahan yang akan menjadi negara bagian dari Negara Indonesia Serikat.
Kota Ternate
Pada saat itu, Kota Ternate berstatus Keresidenan Ternate dengan wilayahnya mencakup Pulau Ternate, Pulau Hiri, dan Pulau-pulau Batang Dua. Saat itu Distrik Ternate diperintahkan oleh 3 (tiga) Residen secara bergiliran, yaitu:
Kota Ternate
1. Residen Iskandar Muhammad Djabir Syah (Sultan Ternate) 1945-1951
Kota Ternate
2. Residen Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore) 1951-1957
Kota Ternate
3. Residen Dede Muchsin Usman Syah (Sultan Bacan) 1957-1958
Kota Ternate
Berdasarkan Gouvernement Besluit Nomor 3.S. 1946 No. 27 Tanggal 9 April 1946, Residen Ternate membentuk Kotapraja (Stadsgeemente) Ternate pada tanggal 10 Desember 1946 dengan Dewan Kotapraja (Gementeraact) yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang. Kotapraja Ternate dipimpin oleh seorang Walikota dan untuk pertama kalinya dijabat oleh M.A.M. Soleman yang merangkap sebagai Ketua Dewan Kota. Kemudian dijabat oleh Dano Umar Saifuddin, Hien Diao, Jan Abubakar Wasplat. Mayoritas keanggotaan Dewan Kota dipegang oleh pribumi ditambah 2 orang keturunan Cina dan 1 orang keturunan Belanda. Dewan Kota bertindak sebagai penasehat.
Kota Ternate
Kemudian berturut-turut pada tahun 1957 terbentuk DPRD Gotong Royong (DPRD GR) Maluku Utara dan pada tahun 1958 Kotapraja Ternate dibubarkan dan statusnya diturunkan menjadi Kecamatan yang dipimpin oleh Jasin Bopeng. Namun status Kotapraja masih dipertahankan hingga terbit Keputusan Gubernur Maluku tanggal 30 Maret 1965 mengubah status Kota Temate menjadi Kecamatan. Dilanjutkan dengan hasil survei oleh Departemen Dalam Negeri dan usulan dari Bupati Maluku Utara tentang pengangkatan status Kota Ternate menjadi Kota Administratif, maka pada tanggal 11 Maret 1961 Ternate resmi menjadi Kota Administratif. Jabatan Walikota Administratif sampai tahun 1999 yaitu:
Kota Ternate
1. Drs. H. Thaib Armayin periode 1962-1985 dan 1987-1991
Kota Ternate
2 Drs. H. Muhammad Hasan periode 1991-1995
Kota Ternate
3. Drs. H. Syamsir Andili, periode 1995-1999
Kota Ternate
Pada saat peningkatan status Kota Administratif Ternate menjadi Kota Madya Tingkat II Ternate yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, maka pada tanggal 27 April 1999, diresmikan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dan mengangkat Drs Syamsir Andili sebagai Walikota Ternate yang pertama di era otonomi daerah. Walikota dan Wakil Walikota yang dilantik berdasarkan hasil pemilihan umum hingga tahun 2021.
Kota Ternate
1. Drs. Syamsir Andili dan Drs. Iskandar M. Djae (masa bhakti 2000-2005)
Kota Ternate
2. Drs. H. Syamsir Andili dan Drs. H. Amas Dinsie (masa bhakti 2005-2010)
Kota Ternate
3. Dr. H. Burhan Abdurahman, SH, MM dan Ir. Arifin Djafar, MM (masa bhakti 2010-2015)
Kota Ternate
4.Drs. Idrus Assagaf Pejabat Walikota (masa bhakti 2015-2016)
Kota Ternate
Melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 dan 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan, maka pada tanggal 8 November 2007, diresmikan 2 (dua) Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pulau Batang Dua dan Kecamatan Ternate Tengah, serta 11 Kelurahan Pemekaran, yaitu Kelurahan Tanah Tinggi Barat Salahuddin, Bastiong Karance, Mangga Dua Utara, Jati Perumnas, Tobona, Ngade, Sangaji Utara, Akehuda, Tuba dan Dorpedu.
Kota Ternate
Hingga saat ini Perangkat Daerah Kota Ternate terdiri dari 17 Dinas, 9 Badan, 4 Kantor, 8 Bagian pada Sekretariat Daerah, serta Inspektorat dan Sekretariat DPRD. Kota Ternate mempunyai 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara, Ternate Ternate Selatan, Pulau Ternate, Hiri, Moti, dan Kecamatan Pulau Batang dua, dan mempunyai 77 kelurahan yang siap melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan.
Kota Ternate
Kecamatatan di Kota Ternate adalah:
Kota Ternate
Beberapa tempat wisata alam yang menarik, antara lain
Kota Ternate
Maluku Utara memiliki berbagai makanan khas daerah antara lain papeda (sagu), ketam kenari, halua kenari, bagea serta hasil olahan ikan seperti ikan asap (ikan Fufu), gohu ikan, Ikan garu rica dan lain-lain. Pusat tempat makanan di kota ini terletak di Swering, tepat berada di belakang Jatiland Mall, namun hanya beraktivitas selepas sore hingga tengah malam.
Kota Ternate
Perhiasan dari daerah ini adalah mutiara laut dan batu bacan.
Kota Ternate
Bandar Udara Sultan Babullah merupakan sarana transportasi udara di Kota Ternate. Beberapa maskapai penerbangan yang melayani jalur ini antara lain Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Batavia Air, Wings Air (Group Lion Air), Merpati Airlines, Express Air dan Trigana Air. Penerbangan melalui kota Makassar, Manado maupun Sorong.
Kota Ternate
Kota ini juga memiliki pelabuhan laut A. Yani dengan jalur pelayaran yang dilalui kapal Pelni dua kali perminggu. Dua perusahaan ekspedisi kapal angkutan adalah Mentari dan Tanto. Untuk menyeberang ke pulau-pulau sekitar seperti Halmahera, Tidore, Hiri, Moti, Meitara, dapat menggunakan perahu kecil dari "fiberglass" yang umum di sebut "Speed" dengan tarif mulai Rp.8.000,-
Kota Ternate
Transportasi darat di kota ini menggunakan angkutan penumpang dengan mobil Suzuki Carry. Sejak akhir tahun 2005 telah mulai beroperasi armada taksi milik swasta dengan jumlah armada sekitar 50 unit.
Kota Tidore Kepulauan
Kota Tidore adalah salah satu kota di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 1.550,37 km², yang menjadikannya kota terluas ketiga di Indonesia setelah Kota Palangka Raya dan Kota Dumai. Kota Tidore dipimpin oleh wali kota Captain Ali Ibrahim dan wakil wali kota Muhammad Senin (2016 - 2021). Tepat di Kecamatan Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, ibu kota provinsi Maluku Utara berada di Kota Sofifi.
Kota Tidore Kepulauan
Kota ini sudah terkenal sejak zaman penjajahan dahulu karena cengkeh dan pala. Bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kakinya di Tidore adalah pelaut dari Spanyol yang sampai ke Tidore tahun 1512. Kota ini juga sempat menjadi ibukota provinsi perjuangan Irian Barat. Gubernur pertamanya adalah Zainal Abidin Syah yang juga Sultan Tidore. Setelah Papua masuk ke wilayah Republik Indonesia, statusnya berubah menjadi ibukota daerah administratif Halmahera tengah dengan ibukota Soa Sio Tidore. Tahun 1990, status daerah administratif berubah menjadi kabupaten Halmahera Tengah. Pada tahun 2003, Tidore menjadi kota dengan nomenklaturnya Kota Tidore Kepulauan, dengan penjabat wali kota pertama adalah Drs. M. Nur Djauhari dan penjabat wali kota kedua adalah Drs. Mahmud Adrias.
Kota Tidore Kepulauan
Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan adalah:
Kota Tidore Kepulauan
Sarana pendidikan di kota ini cukup lengkap, dengan dua perguruan tinggi yaitu Universitas Nuku dan STMIK Tidore Mandiri, Akbid Gatra Buana dan Universitas Bumi Hijrah di Sofifi.
Kota Tidore Kepulauan
Beberapa objek wisata yang ada di kota ini adalah pantai Ake Sahu, taman laut Pulau Maitara, museum Kesultanan Tidore Sonyine Malige, pantai Cobo, benteng Tahua dan tugu pendaratan ""Sebastiano De Elaco"" (pelaut dari Spanyol). Wisata Pulau Failonga. Untuk Wisata Spiritual Kelurahan Gurabunga menjadi tempat tujuan utama serta Beberapa Makam Aulia yang muncul dengan sendirinya yang disebut JERE.
Makanan khas kota ini yang tidak terdapat di daerah lain di Maluku Utara adalah "lapis tidore", "kue bilolo", "kue kale-kale", "kue abu", "mam raha", "tela gule", "uge ake", dan "popeda". Serta Kumpulan makanan adat yang dinamakan "Ngam Saro".
Kota Tidore Kepulauan
Transportasi yang ada di kota ini adalah mikrolet, becak motor, ojek . Untuk ke kota ini, bisa di tempuh dari kota Ternate dengan feri dengan waktu tempuh 30 menit dan "speedboat" yang waktu tempuhnya tak sampai 10 menit dari Ternate. Di kota ini juga terletak Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara yang merupakan ibukota defenitif provinsi Maluku Utara. Rencananya setelah infrastruktur pemerintahan dan fasilitas lainnya dibangun, aktivitas pemerintahan akan dipindahkan dari Ternate ke daerah ini. Sofifi berada di kecamatan Oba Utara pulau Halmahera. Untuk diketahui, wilayah Kota Tidore Kepulauan terdiri dari Kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Timur dan Kecamatan Tidore (terletak di pulau Tidore) dan Kecamatan Oba, Oba Tengah, Oba Selatan serta Kecamatan Oba Utara (terletak di pulau Halmahera).
Kota Tidore Kepulauan
Salah satu tokoh asal Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku yang juga telah diangkat sebagai pahlawan nasional. Nama tokoh ini juga diabadikan sebagai nama kapal perang KRI Nuku. Tokoh lainnya adalah Zainal Abidin Syah, gubernur pertama Papua Barat tahun 1950-an yang pada waktu itu beribukota di Soa Sio Tidore.
Kabupaten Halmahera Tengah
Kabupaten Halmahera Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Weda.
Kabupaten Halmahera Tengah
Kabupaten Halmahera Tengah terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Maluku Utara dengan beberapa pulau/kepulauan di samping Halmahera sebagai induknya. Kabupaten Halmahera Tengah juga memiliki 37 pulau kecil dimana hanya ada dua pulau yang memiliki penduduk yaitu Pulau Gebe dan Pulau Yoi.
Kabupaten Halmahera Tengah
Kabupaten Halmahera Tengah berdiri sejak tahun 1968 sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Povinsi Maluku No. Odes 25/1/8 tahun 1968 dengan maksud dikembangkan untuk menjadi daerah tingkat II yang otonom. Kemudian direstui dengan Surat keputusan Mendagri tanggal 15 April 1969 No Pemda 2/1/33. Dengan demikian secara de facto sejak tahun 1969, Kabupaten Halmahera Tengah telah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sejajar dengan daerah tingkat II lainnya di provinsi Maluku.
Pada tahun 1990 daerah Halmahera Tengah dinyatakan sebagai daerah Kabupaten penuh. Dengan menyesuaikan pada perkembangan waktu dan tuntutan kondisi sosial masyarakat, maka pada tahun 2003 dengan UU RI No, 1 tahun 2003 kabupaten Halmahera Tengah dimekarkan menjadi tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah sebagai kabupaten induk kemudian Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan.
Kabupaten Halmahera Tengah
Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah berbatasan dengan: