Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Roosdinal Salim
Roosdinal Salim, yang bernama lengkap Roosdinal Rhamdani Salim () adalah seorang politisi Indonesia. Ia merupakan tokoh muda dari Partai Golkar. Roosdinal mencalonkan diri menjadi anggota DPR-RI periode 2014-2019 melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II dari Partai Golkar dengan nomor urut 4. Ia adalah putra dari Emil Salim, seorang tokoh ekonom yang pernah menjabat menteri ekonomi dan lingkungan hidup pada masa Orde Baru.
Roosdinal Salim
Roosdinal lahir di Jakarta pada 17 Desember 1966. Ia adalah putra dari pasangan Prof. Dr. Emil Salim (ayah) dan Roosminnie Rozza (ibu) yang berasal dari dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari University of Houston, Texas, Amerika Serikat pada tahun 1993.
Dalatias licha
Dalatias licha adalah satu-satunya spesies hiu dari genus "Dalatia". Hiu ini ditemukan secara luas di perairan di seluruh dunia dengan habitat dengan dengan dasar laut pada kedalaman 200 hingga 600 m. Hati hiu ini mengandung banyak sekali minyak yang memungkinkan hiu ini melayang di air tanpa membuang banyak energi. Meski memiliki rahang yang kuat dan gigi yang tajam, hiu ini bergerak lambat sehingga tidak menjadi ancaman bagi manusia. Hiu ini dapat tumbuh hingga sepanjang 1.4 meter. Hiu ini bersifat vivipar, melahirkan antara 10 hingga 14 anak.
Dalatias licha
Hiu ini tergolong soliter yang memangsa berbagai jenis ikan bertulang sejati, ikan bertulang rawan, chepalopoda, crustacea, cacing laut, siphonophora, dan juga bangkai. Hiu ini juga diketahui akan menggigit organisme yang lebih besar demi mendapatkan sepotong daging, perilaku yang mirip dengan hiu "Isistius brasiliensis".
Dalatias licha
Secara komersial hiu ini diburu oleh nelayan Jepang dan Portugal untuk mendapatkan daging, kulit, dan minyak hatinya. Hiu ini sempat populer hingga tahun 1990an namun terhenti karena menurunnya populasi akibat penangkapan ikan berlebih dan anjloknya harga minyak hati ikan karena telah disubstitusi dari sumber lain. Di Azores populasi hiu ini telah turun secara drastis hingga International Union for Conservation of Nature mendeklarasikannya sebagai spesies yang hampir terancam.
Dalatias licha
Hiu ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1788 oleh ilmuwan Prancis Pierre Joseph Bonnaterre sebagai "Squalus licha". Ilmuwan lain, Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz menempatkan spesies ini dengan nama "Dalatias spharophagus", di mana dalam buku taksonominya, genus "Dalatias" sinonim dengan genus "Squalus". Spesies ini juga pernah ditempatkan dalam genus "Scymnorhinus". Nama "Dalatias" diturunkan dari bahasa Yunani, "dalos" atau "dalou" yang berarti "obor". "Licha" merupakan turunan dari bahasa Prancis yang menyebut hiu ini dengan nama "la liche".
Perbatasan Australia–Indonesia
Perbatasan Australia–Indonesia adalah perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia yang membentang dari Papua Nugini di sebelah timur hingga ke Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor, dan berakhir di Samudra Hindia. Namun, perbatasan ini dikaburkan oleh "Celah Timor", tempat perairan Australia dan Timor Leste bertemu dan saling diklaim oleh kedua negara.
Perbatasan Australia–Indonesia
Australia dan Indonesia juga berbagi perbatasan maritim di Samudra Hindia antara wilayah seberang laut Australia Pulau Christmas dan Pulau Jawa di Indonesia.
Perbatasan Australia–Indonesia
Karakteristik unik dari perbatasan maritim antara Australia dan Indonesia adalah dipisahkannya kepemilikan dasar laut (landas benua) dan perairan (zona ekonomi eksklusif), yang masing-masingnya memiliki batas tersendiri. Kepemilikan atas dasar laut memberikan kedua negara ini hak untuk menguasai semua mineral di dasar laut, sedangkan kepemilikan perairan memungkinkan kedua negara untuk menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya di wilayah yang mereka kuasai. Perjanjian yang mengatur mengenai perbatasan maritim antara Pulau Christmas dan Jawa ditandatangani pada tahun 1997. Akan tetapi, perjanjian ini belum diratifikasi dan tidak lagi berlaku; setelah kemerdekaan Timor Leste, perjanjian ini memerlukan amendemen, sedangkan kesepakatan antara kedua negara ini masih tertunda.
Perbatasan Australia–Indonesia
Perbatasan maritim antara Australia dan Indonesia terbagi menjadi tiga segmen, dua di antaranya dikaburkan oleh Celah Timor. Segmen pertama berada di antara Australia—Indonesia—Papua Nugini pada koordinat 10° 50'LS, 139° 12' BT, dan wilayah perairan Australia dan Indonesia pada koordinat ini menyentuh batas timur wilayah perairan yang diklaim oleh Timor Leste pada koordinat 9° 28' LS, 127° 56' BT. Segmen kedua terletak di sebelah barat titik tempat wilayah perairan kedua negara tersebut menyentuh batas timur wilayah perairan yang diklaim oleh Timor Leste pada koordinat 10° 28' LS, 126° 00' BT, hingga 13° 05' 27.0" LS, 118° 10' 08.9" BT di Samudra Hindia. Segmen ketiga berada di antara wilayah seberang laut Australia Pulau Christmas dan Pulau Jawa di Samudra Hindia.
Perbatasan Australia–Indonesia
Perbatasan Australia—Indonesia ditetapkan melalui tiga perjanjian, perjanjian ketiga telah ditandatangani namun belum diratifikasi. Perjanjian Penetapan Batas Laut antara Pemerintah Persemakmuran Australia dan Pemerintah Republik Indonesia ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei 1971 untuk menetapkan batas timur wilayah perairan Indonesia dan Australia (termasuk Papua Nugini). Perjanjian kedua ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1972 untuk menetapkan batas laut antara Indonesia dan Australia di sepanjang Laut Arafuru dan Laut Timor. Sedangkan perjanjian ketiga (dikenal dengan Perjanjian Persempadanan Maritim Australia-Indonesia) ditandatangani di Perth pada 14 Maret 1997 untuk menetapkan batas perairan zona ekonomi eksklusif antara kedua negara.
Perbatasan Australia–Indonesia
Kemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei 2002 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam perbatasan Australia-Indonesia di dekat Celah Timor, yang ditetapkan oleh tiga perjanjian sebelumnya. Ketentuan dalam perjanjian 1997 mengenai Celah Timor tidak lagi berlaku antara kedua negara karena Celah Timor dikuasai oleh Timor Leste dan berhak atas seluruh dasar laut dan zona ekonomi eksklusif di wilayah tersebut.
Perbatasan Australia–Indonesia
Perbatasan segmen timur ditetapkan melalui perjanjian 1971 dan 1972, yang mencakup perbatasan dari A3 ke A12 dan kemudian diperluas menjadi A12 ke A16, yang berlokasi di perbatasan timur Australia. Titik A1, A2, dan A3 merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Perbatasan Papua Nugini juga ditetapkan melalui perjanjian 1971 ketika Papua Nugini masih menjadi bagian dari Australia.
Perbatasan Australia–Indonesia
Perjanjian 1972 mengatur mengenai perbatasan di titik A25 hingga ke Pulau Ashmore di Australia Timurlaut. Perjanjian 1997 memperluas perbatasan lebih jauh ke barat, yang berakhir di titik A82 di Samudra Hindia, tempat zona ekonomi eksklusif Australia-Indonesia berbatasan.
Perbatasan Australia–Indonesia
Pulau Christmas adalah wilayah seberang laut Australia yang terletak di Samudra Hindia, di sebelah selatan pantai selatan Jawa. Perbatasan di segmen ini ditetapkan dalam perjanjian 1997. Tidak seperti perbatasan di Laut Arafuru dan Laut Timor, tidak ada pemisahan perbatasan dasar laut dan perairan di wilayah ini.
Perbatasan Australia–Indonesia
Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perbatasan Maritim Australia–Indonesia 1997, sebagian besar permasalahan perbatasan di antara kedua negara dianggap telah terselesaikan. Tidak hanya mencakup permasalahan kedaulatan atas dasar laut, tetapi juga kepemilikan atas sumber daya yang hidup di perairan di atas dasar laut. Persengketaan terakhir antara Australia-Indonesia sehubungan dengan masalah perbatasan, yang dikenal dengan "Celah Timor", juga berakhir setelah pemisahan dan kemerdekaan Timor Leste.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan baratlaut, melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Perbatasan maritim di Selat Malaka umumnya ditetapkan berdasarkan garis tengah antara dasar benua Indonesia dan Malaysia, membentang ke arah selatan dari perbatasan Malaysia–Thailand hingga ke titik pertemuan perbatasan Malaysia–Singapura. Sebagian perbatasan ini ditetapkan melalui Perjanjian Perbatasan Landas Benua pada tahun 1969 dan Perjanjian Perbatasan Wilayah Laut pada 1970. Perbatasan landas benua antara Indonesia dan Malaysia di Laut Cina Selatan juga ditarik di sepanjang garis dasar benua antara kedua negara berdasarkan perjanjian 1969.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Perbatasan di Laut Sulawesi telah menjadi subjek persengketaan antar kedua negara. Persengketaan tersebut diselesaikan melalui putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002. Meskipun demikian, kedua negara ini masih memiliki klaim yang saling tumpang tindih sehubungan dengan perbatasan, misalnya Ambalat.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Terdapat sejumlah transportasi laut yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, sebagian besarnya antara Sumatra dan Semenanjung Malaysia, dan sebagian kecil antara Kalimantan Utara dan Sabah. Satu-satunya perlintasan darat yang menghubungkan kedua negara ini terdapat di Entikong (Indonesia)/Tebedu (Malaysia). Perbatasan Indonesia–Malaysia, baik darat atau laut, memiliki celah yang menyebabkan masuknya sejumlah besar pekerja imigran ilegal dari Indonesia ke Malaysia.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Penetapan perbatasan Indonesia–Malaysia berawal dari perjanjian pada tahun 1824 antara Belanda dan Britania Raya, yang ditandatangani di London pada tanggal 17 Maret 1824. Perjanjian tersebut menetapkan lingkup pengaruh kepulauan Melayu antara dua kekuatan kolonial pada masa ituBritania Raya dan Belanda. Britania Raya diizinkan untuk mendirikan koloni di sebelah utara Selat Malaka dan Selat Singapura, sedangkan Belanda berhak mendirikan koloni di sebelah selatan. Pemisahan lingkup pengaruh ini menjadi dasar penetapan perbatasan antara Malaya Britania dengan Hindia Belanda di kemudian hari.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Dokumen resmi pertama yang mengatur mengenai perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan adalah Konvensi Perbatasan atau Konvensi London, yang ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891 oleh Britania Raya dan Belanda. Perjanjian berikutnya ditandatangani pada tahun 1915 dan 1928, yang mengatur lebih lanjut mengenai penetapan perbatasan. Perjanjian dan sejumlah kesepakatan kolonial kemudian diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia sebagai penerus pemerintahan kolonial Belanda dan Britania Raya. Penundaan status perbatasan maritim di Laut Sulawesi, yang menjadi sumber persengketaan antara Indonesia dan Malaysia selama bertahun-tahun atas Sipadan, Ligitan, dan Ambalat, menunjukkan bahwa negosiasi perbatasan pada masa pemerintahan kolonial hanya berfokus pada perbatasan darat.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Pada tanggal 26 November 1973, nota kesepahaman ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan survei bersama dan demarkasi perbatasan darat kedua negara. Kerja sama ini dimulai pada 9 September 1975 dan selesai pada Februari 2000. Hingga 2006, sebanyak 19 nota kesepahaman dengan 28 peta lokasi yang terkait dengan perbatasan telah ditandatangani oleh kedua negara, yang meliputi jarak 1.822,3 km dari 2.019,5 jarak perbatasan.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Konvensi London 1891 yang ditandatangani oleh Belanda dan Britania Raya menyatakan bahwa ujung timur perbatasan berada pada 4° 10' LU, yang terus ke arah barat melintasi Pulau Sebatik di lepas pantai Sabah, membagi pulau tersebut menjadi dua; bagian utara dikuasai oleh Borneo Utara Britania, sedangkan bagian selatan dikuasai oleh Hindia Belanda. Perbatasan kemudian melintasi selat antara Sebatik dan daratan, yang membentang di sepanjang garis tengah Tambu dan Sikapal hingga ke bukit-bukit yang membentuk daerah aliran sungai Simengaris (di Indonesia) dan Serudung (di Malaysia). Perbatasan ini pada umumnya membentang ke arah baratlaut menuju 4° 20'LU, kemudian mengikuti garis pegunungan di sepanjang daerah aliran sungai yang mengalir menuju Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata, dan berakhir di Tanjung Datu pada koordinat 109° 38'.8 BT 02° 05'.0 LU di ujung barat Sarawak.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia terletak di empat wilayah perairan, yakni Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Wilayah laut kedua negara ini (keduanya sama-sama mengklaim ) hanya bertemu di Selat Malaka dan Laut Singapura. Perbatasan maritim ini juga terdapat di ujung perbatasan darat antara kedua negara di Kalimantan. Mengenai perbatasan landas benua, hanya perbatasan di Laut Cina Selatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perbatasan landas benua di Laut Sulawesi belum ditetapkan sama sekali.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Persengketaan perbatasan utama antara Indonesia dan Malaysia terjadi di Laut Sulawesi. Kedua negara saling mengklaim kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan. Persengketaan seputar blok Ambalat di Laut Sulawesi, yang diyakini kaya akan sumber daya mineral, masih terus berlanjut.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Terdapat dua lintas perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia, yaitu antara Tebedu di Sarawak (Malaysia) dan Entikong di Kalimantan Barat, serta antara Lundu-Biawak dan Aruk-Sambas. Jalur perlintasan membentang di sepanjang rute antara Kuching, ibu kota Sarawak, dan Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Selain perlintasan resmi, terdapat sejumlah perlintasan tidak resmi antara Indonesia dan Malaysia di sepanjang perbatasan darat, misalnya di Serikin di dekat Kuching, Bario di Kelabit, dan Sapulut di pedalaman Sabah. Perlintasan ini umumnya dimanfaatkan oleh penduduk setempat, pedagang lintas perbatasan, dan penyelundupan tenaga kerja ilegal.
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Perlintasan laut antara Indonesia-Malaysia banyak terdapat di Sumatra dan Semenanjung Malaysia. Berikut adalah daftar pelabuhan yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia:
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Sumatera-Semenanjung Malaysia
Perbatasan Indonesia–Malaysia
Kalimantan Utara-Sabah
Perbatasan Indonesia–Vietnam
Perbatasan Indonesia–Vietnam adalah perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan di sebelah utara Kepulauan Natuna, Indonesia. Kedua negara ini telah menandatangani kesepakatan yang menetapkan perbatasan landas benua masing–masing pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam.
Perbatasan Indonesia–Vietnam
Meskipun terletak di dekatnya, perbatasan Indonesia–Vietnam tidak mencakup Kepulauan Spratly, dan Indonesia tidak memiliki hak untuk mengklaim kepulauan tersebut.
Perbatasan Indonesia–Vietnam
Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai penetapan Perbatasan Landas Benua ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam, oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Dy Nien.
Perbatasan Indonesia–Vietnam
Perjanjian tersebut menetapkan perbatasan landas benua kedua negara sebagai garis lurus imajiner yang terletak di antara dua titik terminalyaitu titik 20 dan titik 25dari perjanjian landas benua 1969 antara Indonesia dan Malaysia.
Landas benua
Landas benua (bahasa Inggris: "continental shelf") atau Paparan benua adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. Landas benua yang mengelilingi sebuah pulau disebut "landas insuler". Sebagian besar landas benua terbentuk pada periode glasial, yang kemudian tenggelam di laut dangkal (dikenal dengan "laut landas") atau teluk pada periode interglasial.
Landas benua
Tepian benua, yang terletak di antara landas benua dan dataran abisal, terdiri dari lereng benua dan dataran benua curam. Sedimen dari benua di atas permukaan air turun menuju lereng dan terkumpul sebagai tumpukan sedimen di dasar lereng benua, yang disebut dengan peninggian benua. Meluas sejauh 500 km dari lereng benua, terdapat sedimen tebal yang diendapkan oleh arus turbiditas dari landas dan lereng benua. Gradien peninggian benua berada di antara lereng dan landas pada tingkat 0,5–1°.
Landas benua
Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, landas benua diartikan sebagai bentang dasar laut yang berdekatan dengan pesisir milik negara tertentu tempat ia berada.
Pusat Pendidikan Lalu Lintas
Pusat Pendidikan Lalu Lintas atau sering disingka Pusdiklantas adalah sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri, Bintara Polri berkualifikasi Lalu Lintas.
Pusat Pendidikan Lalu Lintas
Kegiatan Pendidikan Kepolisian di bidang Lalu Lintas sebenarnya sudah berlangsung lama, namun belum dilembagakan. Pendidikan lalu lintas pada waktu itu dilaksanakan di dalam negeri (Sukabumi) maupun di luar negeri (USA dan Germany), hingga kemudian pada tahun 1970 dipandang perlu untuk mendirikan sebuah pusat pendidikan di bidang Lalu Lintas.
Pusdik Lantas Polri sendiri dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi, antara lain :
Pusdik Kepolisian Perairan
Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan atau disingkat Pusdik Polair adalah menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Brigadir Pol Air, Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Pol Air dan Pelatihan – pelatihan, serta tugas lain yang dibebankan oleh Lembaga Pendidikan Polri.
Pusdik Kepolisian Perairan
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, Pusdik Pol Air menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
Sekolah Polisi Wanita
Sekolah Polisi Wanita disingkat Sepolwan adalah Sekolah Polisi Wanita Garba Wiyati Putri Bhayangkara Mendidik, Membentuk,Menempa Generasi Penegak Pancasila. Markas Sepolwan berada di Jl. Ciputat Raya No.41 Kebayoran Lama Telp. 021-7512615 - Jakarta Selatan 12310.
Sekolah Polisi Wanita
Untuk mewujudkan visi dan misi Sepolwan telah ditetapkan beberapa tujuan antara lain :Cikal bakal sepolwan dimulai ketika komdak vii jaya (polda metro jaya) membuka sekolah anggota kepolisian republik indonesia (sakri) cabang ciputat pada april 1963 yang menggantikan sakri cabang kramat jati. Kemudian pada tahun 1968 sakri cabang ciputat berubah menjadi sekolah angkatan kepolisian dan latihan (deplat) 007 ciputat.
Sekolah Polisi Wanita
Pada tahun 1975 deplat 007 ciputat berubah menjadi depo pendidikan dan latihan (dodiklat) 007 ciputat dan untuk pertama kalinya pada tahun 1975/1976 dodiklat 007 ciputat mendidik bintara polwan. Kemudian pada tahun 1982 dodiklat 007 berubah menjadi sekolah bintara 007 ciputat serta menjadi tahun pertama bagi lembaga pendidikan yang khusus mendidik polisi wanita.
Sekolah Polisi Wanita
Tonggak pusat pendidikan polwan dimulai tanggal 24 januari 1984 ketika tongkat kepemimpinan diserahkan kepada kolonel polisi dra. P. Erda latuasan tarigan, hal ini dituangkan dalam skep kapolri no. Pol. : skep/32/i/1984 tanggal 24 januari 1984. Perubahan bukan hanya pimpinan dari polisi pria ke polisi wanita tetapi juga perubahan kepangkatan dari letnan kolonel menjadi kolonel polisi. Selanjutnya, tanggal tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun sepolwan.
Sekolah Polisi Wanita
Pada tanggal 30 oktober 1984 pusdik polwan diubah menjadi sekolah polisi wanita (sepolwan) dan berada di bawah direktorat pendidikan polri yang sebelumnya di bawah kobangdiklat. Kemudian pada tahun 1992 sepolwan berada di bawah lembaga pendidikan dan pelatihan polri, yang sekarang telah berubah menjadi lembaga pendidikan polri.
7Q8
Pada tahun 1972, José O'Callaghan mengidentifikasi fragmen ini berasal dari sekitar tahun 50 dan memuat salinan dari Surat Yakobus, yaitu . Hal ini mengindikasikan bahwa di antara naskah Gulungan Laut Mati ditemukan fragmen Perjanjian Baru. Namun, pendapat ini mendapat penolakan oleh komunitas ilmiah dan identifikasi O'Callaghan dianggap keliru. Dalam serangkaian majalah muncul sejumlah pakar yang mempertanyakan identifikasi oleh José O'Callaghan tersebut, antara lain: Maurice Baillet, P. Benoit, Colin Hemer", Colin Roberts, dan Kurt Aland.
Pada tahun 1988, G. Wilhelm Nebe mengajukan identifikasi fragmen ini sebagai bagian dari Kitab Henokh 103:7-8, dikombinasi dengan dugaan bahwa bagian ini juga dapat diidentifikasi sebagai salah satu salinan bagian Perjanjian Lama versi Septuaginta. Kemungkinan dapat pula merujuk kepada , , , , , atau . Identifikasi Wilhelm Nebe dipertanyakan oleh , yang mendukung identifikasi O'Callaghan. Namun, penelitian dari rekonstruksi teks yang dilakukan oleh Ernest Muro dan Émile Puech memastikan bahwa fragmen "7Q8" (Henokh 103:7-8), dan "7Q4,1" (Henokh 103:3-4) serta "7Q12" (Henokh 103:4) merupakan bagian dari dokumen yang sama, yang dinamakan "7QEn gr". Penelitian ini menolak identifikasi fragmen 7Q8 sebagai bagian dari Perjanjian Baru.
Perjanjian Laut Timor
Perjanjian Laut Timor, secara resmi bernama Perjanjian Laut Timor antara Pemerintah Timor Timur dan Pemerintah Australia, ditandatangani oleh Australia dan Timor Leste di Dili, Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002, hari ketika Timor Leste merdeka dari PBB, yang menyepakati eksplorasi minyak bumi bersama di Laut Timor oleh kedua negara. Penandatangan perjanjian ini adalah John Howard dari Australia dan Mari Alkatiri dari Timor Leste.
Perjanjian Laut Timor
Perjanjian ini mulai diberlakukan pada tanggal 2 April 2003 setelah pertukaran nota diplomatik, terhitung sejak 20 Mei 2002. Perjanjian Laut Timor memiliki masa berlaku selama 30 tahun sejak tanggal penandatanganan dengan ketentuan perbatasan dasar laut kedua negara memiliki ketetapan yang jelas. Namun, dalam Perjanjian Maritim Laut Timor pada tahun 2007, masa berlaku perjanjian ini diperpanjang hingga 2057.
Perjanjian Laut Timor
Perjanjian Laut Timor mengatur mengenai pembagian hasil tambang minyak bumi yang terdapat di dasar Laut Timor, dikenal dengan Kawasan Pembangunan Minyak Bumi Bersama, dan tidak mengatur mengenai perbatasan maritim dan kedaulatan kedua negara. Perjanjian ini secara tegas menyatakan bahwa hak untuk mengklaim dasar Laut Timor dimiliki oleh kedua negara.
Perjanjian Laut Timor
Perjanjian ini disahkan untuk menggantikan Perjanjian Celah Timor yang ditandatangani oleh Australia dan Indonesia pada tanggal 11 Desember 1989; perjanjian tersebut tidak lagi berlaku setelah Timor Leste merdeka dari Indonesia. Meskipun sedikit berbeda, Perjanjian Laut Timor memosisikan Timor Leste pada posisi yang sama dengan Indonesia dalam Perjanjian Celah Timor.
Perjanjian Laut Timor
Perbedaan penting antara Perjanjian Celah Timor dan Laut Timor terdapat pada pembagian Kawasan Pembangunan Minyak Bumi Bersama; Timor Leste mendapatkan 90% dan Australia 10% dari pendapatan yang berasal dari eksplorasi minyak bumi di Laut Timor. Sedangkan Perjanjian Celah Timor membagi pendapatan menjadi tiga zona, yakni Australia, Indonesia, dan Zona Kerja sama yang dibagi rata antara kedua negara.
7Q12
Pada tahun 1972, José O'Callaghan mengidentifikasi fragmen "7Q4" berasal dari sekitar 100 M memuat salinan dan fragmen "7Q8" dari sekitar tahun 50 M, memuat salinan dari Surat Yakobus, yaitu . Namun, pendapat ini mendapat penolakan oleh komunitas ilmiah dan identifikasi O'Callaghan dianggap keliru. Dalam serangkaian majalah muncul sejumlah pakar yang mempertanyakan identifikasi oleh José O'Callaghan tersebut, antara lain: Maurice Baillet, P. Benoit, Colin Hemer", Colin Roberts, dan Kurt Aland.