Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (disingkat Kemenpan RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Asman Abnur berdasarkan perombakan kabinet yang kedua.Sejak tanggal 15 Agustus 2018 jabatan Menpan-RB dijabat oleh Syafruddin
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 adalah:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 27 Juli 2016 dijabat oleh Eko Putro Sandjojo.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak 2016 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dijabat oleh Bambang Brodjonegoro
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015:
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rini Soemarno.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Kementerian BUMN merupakan transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/BUMN di Indonesia. Kementerian BUMN telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai dengan tahun 1993.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMN, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi kementerian terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan nama Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2009, mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian, kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Imam Nahrawi.Tonggak sejarah kelembagaan yang mengurusi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945.
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Pada tahun 1999 - 2004 yakni pada masa Kabinet Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong, Kementerian Pemuda dan Olahraga dilebur pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sehingga urusan pemuda dan olahraga hanya dikelola oleh struktur eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, Kementerian Pemuda dan Olahraga kembali dibentuk pada tahun 2004.
Hamid Awaluddin
Hamid Awaluddin, Ph.D. () adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia sejak 8 April 2008. Ia pernah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu dari 20 Oktober 2004-8 Mei 2007. Pada 7 Mei 2007, ia digantikan Andi Mattalata lewat sebuah perombakan kabinet tahap kedua yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta.
Hamid Awaluddin
Ia menempuh pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Hasanuddin dan meraih gelar doktor pada tahun 1998 di American University, Amerika Serikat. Sebelum menjadi menteri, Awaluddian pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum. Saat masih berstatus mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Hamid juga menjadi wakil Indonesia dalam penandatanganan MOU perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka.
Purnomo Yusgiantoro
Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. () adalah Menteri Pertahanan yang menjabat dari 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Purnomo sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2000–2009)
Purnomo Yusgiantoro
Purnomo beristrikan Sri Murniati Sachro dan memiliki tiga anak, masing-masing bernama Luky, Inka dan Filda.
Djoko Kirmanto
DR. (HC) Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE. () adalah Menteri Pekerjaan Umum Indonesia sejak 21 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.
Djoko Kirmanto
Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1969 dan pasca sarjananya di Land and Water Development, IHE-Delft, Belanda pada tahun 1977.
Djoko Kirmanto
Pada tahun 2005, Djoko dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (HC) dalam Ilmu Teknik Bidang Pembangunan Wilayah dan Kota oleh Universitas Diponegoro, dan pada tahun 2014 dianugerahi Doktor Honoris Causa (DR H.C) di bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan oleh Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.
Djoko Kirmanto
Djoko Kirmanto mengawali kariernya di Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu Departemen Pekerjaan Umum) pada tahun 1967 sebagai Site Engineer pembangunan fondasi Karang Semut Yogyakarta. Berbagai jabatan karier pernah diemban, terakhir adalah sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" "pada tahun 2002-2003.
Djoko Kirmanto
Pada 21 Oktober 2004, Djoko dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian ditunjuk kembali sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 22 Oktober 2009.
Bachtiar Chamsyah
H. Bachtiar Chamsyah, SE () adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia periode 2001-20 Oktober 2009 dan sebelumnya sebagai Anggota DPR-RI dari PPP.
Bachtiar Chamsyah
Bachtiar Chamsyah lahir pada 31 Desember 1945 di Sigli, Pidie, Aceh, putra dari pasangan berdarah Minangkabau asal Bayua, Maninjau, Agam, Sumatera Barat yang merantau ke Aceh.
Bachtiar Chamsyah
Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Roshidah Hanum. Pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Roshi Ika Putri, M. Iqbal, dan Rini Irawati.
Bachtiar Chamsyah
Istrinya, Roshidah Hanum meninggal dunia karena penyakit kanker pada tahun 2009. Setelah menduda selama sekitar tiga tahun, ia kemudian menikah lagi pada 10 Juni 2012 dengan Indah Hayati, mantan sekretarisnya sewaktu menjadi anggota DPR-RI dan Menteri Sosial.
Bachtiar Chamsyah
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area pada tahun 1997. Sewaktu jadi pelajar ia pernah aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Kegiatannya dalam berorganisasi kemudian mengantarkan dirinya sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.
Bachtiar Chamsyah
Setelah tidak duduk di kabinet, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial (kini Kementerian Sosial). Penetapan statusnya sebagai tersangka dikeluarkan KPK sejak pertengahan Januari 2010. Dari hasil penyidikan, dia disangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 2 (1), pasal 3, dan pasal 11 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bachtiar Chamsyah
Kasus tersebut berawal dari proyek pengadaan sekitar 6.000 unit mesin jahit semasa dia menjadi menteri pada 2004. Itu terkait program pengentasan kemiskinan senilai Rp 51 miliar. Dalam pengadaan mesin jahit, Departemen Sosial bekerja sama dengan PT Ladang Sutera Indonesia (Lasindo). Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terungkap, penerima bantuan tidak tepat sasaran. Penerima bantuan antara lain, pemilik usaha konveksi di Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Bachtiar Chamsyah
Setelah proyek mesin jahit, Depsos kembali membuka proyek pengadaan impor sapi pada 2006. Tim penyidik menemukan indikasi kerugian negara Rp 3,6 miliar dari nilai proyek senilai total Rp 19 miliar. Menurut juru bicara KPK Johan Budi SP, proyek pengadaan mesin jahit dan impor sapi melibatkan sejumlah rekanan melalui penunjukan langsung. Dengan demikian, Bachtiar diduga terlibat kasus korupsi pengadaan sapi impor asal Australia dan Mesin Jahit dalam proyek pengentasan Fakir Miskin Departemen Sosial periode 2004-2006 dengan kerugian keuangan negara mencapai RP 28,1 M. Namun Bachtiar membantah hal tersebut.
Bachtiar Chamsyah
Pada 22 Maret 2011 majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan bahwa Bachtiar Chamsyah bersalah dan menjatuhkan hukuman satu tahun delapan bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.
Muhammad Maftuh Basyuni
Muhammad Maftuh Basyuni () adalah Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi pada tahun 1968.
Muhammad Maftuh Basyuni
Periode 1976-1979, ia tampil sebagai Sekretaris Pribadi Duta Besar Indonesia di Jeddah. Selain sebagai kepala rumah tangga kepresidenan saat Soeharto memimpin negara Indonesia, ia juga menjabat Sekretaris negara pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak 2002, ia adalah Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Pada 2004, ia tampil sebagai ketua Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OKI. Dari tahun 2014 sampai meninggal, ia menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Muhammad Maftuh Basyuni
Maftuh wafat pada Selasa, 20 September 2016 pukul 18.30 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta..
Suryadharma Ali
Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. () adalah Menteri Agama Indonesia dari 22 Oktober 2009 hingga 28 Mei 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 1984. Pada tahun 1985 ia berkarier di PT. Hero Supermarket, hingga tahun 1999 di mana ia menduduki posisi Deputi Direktur perusahaan ritel tersebut. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi ritel di Indonesia.
Suryadharma Ali
Pada Februari 2007, Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum PPP dan menggantikan Hamzah Haz. Kepengurusan periode kepemimpinannya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy, Irgan Chirul Mahfiz (Sekretaris Jenderal), Suharso Monoarfa (Bendahara), Bachtiar Chamsyah (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH Maemoen Zubair (Ketua Majelis Syariah), dan Barlianta Harahap (Ketua Majelis Pakar).
Suryadharma Ali
Pada 23 Mei 2014 Suryadharma Ali dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Menghadapi proses hukum yang menunggunya, Suryadharma Ali menyatakan mundur dari jabatannya pada Senin, 26 Mei 2014 dan resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014.
Saifullah Yusuf
Drs. H. Saifullah Yusuf () adalah Wakil Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2009.. Ia akrab dipanggil Gus Ipul.
Saifullah Yusuf
Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nasional, Jakarta pada tahun 1985.
Saifullah Yusuf
Saifullah Yusuf mengawali kariernya melalui organisasi GP Ansor. Ia menjadi ketua umum GP Ansor selama dua periode yaitu 2000-2005 dan dilanjutkan 2005-2010. Sebelumnya juga ia menjadi plh Ketua Umum GP Ansor menggantikan Iqbal Assegaf yang meninggal dunia tahun 1999. Setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum PP GP Ansor dia terpilih menjadi salah satu Ketua di PBNU di bawah kepemimpinan KH. Said Aqil Siraj.
Saifullah Yusuf
Pada Pemilu 1999 ia menjadi anggota DPR dari PDIP. Ia dianggap sebagai lambang aliansi dari Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri karena Saifullah adalah orang kepercayaan Gus Dur dan ditempatkan di PDIP. Ketika hubungan Gus Dur-Megawati merenggang maka pada tahun 2001, Saifullah mengundurkan diri dari PDIP dan juga DPR serta bergabung dengan PKB.
Saifullah Yusuf
Pada muktamar PKB tahun 2002, Saifullah terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PKB, itu merupakan hasil yang optimal setelah sebelumnya ia bersaing dengan Alwi Shihab memperebutkan posisi ketua umum.
Saifullah Yusuf
Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu dari Oktober 2004 hingga Mei 2007. Salah satu pencapaiannya adalah dia tercatat sebagai Menteri yang paling sering "blusukan" di daerah - daerah tertinggal. Konflik di tubuk PKB yang berakibat dicopotnya Saifullah Yusuf dari jabatan Sekjen PKB berimbas pada jabatan menteri ini. Karena tidak dianggap lagi sebagai representasi PKB lagi maka ia digantikan oleh Lukman Edy yang juga menggantikannnya sebagai Sekjen PKB.
Saifullah Yusuf
Saifullah Yusuf terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Soekarwo dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama dua putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.
Saifullah Yusuf
Setelah memenangi Pilgub Jatim 2013, Gus Ipul yang kembali mendampingi Soekarwo sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dilantik kembali pada 12 Februari 2014 di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pelantikan keduanya dihadiri oleh seluruh bupati/wali kota se-Jawa Timur, menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, gubernur-gubernur, dan tokoh masyarakat Jawa Timur.
Mansfelder Land
Mansfelder Land adalah bekas sebuah "Landkreis" atau semacam kabupaten di negara bagian Sachsen-Anhalt di Jerman. Semenjak penataan wilayah ("Kreisgebietsreform") di Sachsen-Anhalt tahun 2007, landkreis ini digabung dengan Landkreis Sangerhausen menjadi Landkreis Mansfeld-Südharz.
Mansfelder Land
Daerah ini terkenal karena di Eisleben, ibukota Landkreis ini, Martin Luther lahir. Mansfeld juga merupakan tempat kelahiran tokoh geografi dan perkebunan Indonesia pada masa kolonial, Junghuhn.
Kendo
Latihan kendo ("keiko") terdiri dari berbagai macam tujuan untuk mengembangkan diri. Seperti halnya bela diri lain, kendo memerlukan disiplin tinggi dan dedikasi penuh untuk latihan, seperti etika (religi), postur tubuh dan teknik melangkah, dan cara mengayun pedang yang benar.
Kendo
Berikut ini adalah beberapa teknik latihan kendo:
Kendo
Seperti halnya bela diri lainnya, kendo juga dipertandingkan baik secara nasional maupun internasional. Pertandingan kendo ("shiai") merupakan pertandingan satu lawan satu, baik pertandingan antar laki-laki atau perempuan.
Kendo
Poin pertandingan adalah jika serangan mengenai target sasaran ("men/kote/do/tsuki") yang dilakukan dengan kesatuan antara semangat, pedang, dan tubuh ("ki-ken-tai-ichi").
Ini berarti agar suatu serangan bisa mendapatkan nilai, maka serangan tersebut harus mengenai sasaran yang tepat, disertai dengan langkah maju setelah serangan dilakukan ("zanshin") dan teriakan sebagai bentuk ekspresi dari ("kiai").
Daftar masjid di Indonesia
Indonesia adalah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Daftar ini hanya memuat masjid-masjid yang dikenal sebagai maskot umat Islam di masing-masing kotanya.
Daftar masjid di Indonesia
Untuk melihat dan melengkapi daftar masjid di Indonesia, silakan kunjungi daftar per provinsi di Indonesia di bawah ini
Kiro Gligorov
Kiro (Blagoje) Gligorov (pelafalan dalam bahasa Makedonia: Киро Глигоров) atau dikenal juga dengan Kiril Blagoev Gligorov (Кирил Благоев Глигоров), () tampil dalam pemilu presiden demokratis pertama di Republik Makedonia.
Kiro Gligorov
Ia menjabat selama dua periode dari 27 Januari 1991 hingga 19 November 1999. Semasa kepemimpinannya, Gligorov berusaha menghindari Republik Makedonia dari pengaruh perang dan konflik yang berkecamuk di negara-negara tetangga, di samping menanggapi sengketa dengan Yugoslavia, Albania, Bulgaria dan Yunani.
Kiro Gligorov
Pada 3 Oktober 1995, ia menjadi target dalam percobaan pembunuhan di Skopje. Sebuah bom mobil meledak ketika iring-iringan kendaraan rombongannya melintas dekat Hotel Bristol. Akibatnya Gligorov cedera dan dirawat di rumah sakit. Tugas-tugasnya dialihkan ke Stojan Andov yang menjadi penjabat presiden selama masa penyembuhannya. Insiden itu mengakibatkan salah satu mata Gligorov buta permanen.
Kiro Gligorov
Pemilihan umum presiden dilaksanakan beberapa hari sebelum periode jabatan Gligorov berakhir. Sang pemenang, Boris Trajkovski terlambat dilantik selama sebulan karena persengketaan hasil pemilu.
Kiro Gligorov
Gligorov merupakan presiden paling tua di dunia, menjabat hingga berusia 82 tahun.