Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Nurhandono
Nurhandono berpengalaman dalam bidang lantas. Jabatan terakhirnya adalah Wadirlantas Polda Metro Jaya.
Erwanto Kurniadi
Brigjen. Pol. Erwanto Kurniadi, S.H., M.H. (lahir April 1967) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 20 Juni 2018 mengemban amanat sebagai Dirtipidkor Bareskrim Polri.
Erwanto Kurniadi
Erwanto berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Wadirtipidkor Bareskrim Polri.
Albertus Rachmad Wibowo
Brigjen. Pol. Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K. adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 8 Maret 2018 mengemban amanat sebagai Dirtipidsiber Bareskrim Polri.
Albertus Rachmad Wibowo
Rachmad berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Koorspripim Polri.
East Timor and Indonesia Action Network
The East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) adalah organisasi nirlaba Amerika Serikat yang memperjuangkan hak asasi manusia di seluruh Asia Tenggara dan Oseania. ETAN didirikan pada tahun 1991 untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri Timor Leste. Pada tahun 2001, tujuan ini terwujud ketika rakyat Timor Leste menyatakan merdeka. Sejak itu, ETAN berfokus memperjuangkan keadilan dan penentuan nasib sendiri di Timor Leste dan kawasan sekitarnya.
East Timor and Indonesia Action Network
ETAN berpengalaman 20 tahun mengadvokasi rakyat Timor Leste dan Indonesia. Organisasi ini didirikan pada bulan November 1991 untuk mendukung penentuan nasib sendiri dan hak asasi rakyat Timor Leste sesuai Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, Resolusi Majelis Umum PBB tentang dekolonisasi tahun 1960, dan resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB tentang Timor Leste.
East Timor and Indonesia Action Network
ETAN menerbitkan "West Papua Report" bekerja sama dengan West Papua Advocacy Team (WPAT) secara berkala sejak November 2007.
East Timor and Indonesia Action Network
Pada musim semi 2007, Timor Leste mengadakan pemilihan umum nasional pertama pasca-kemerdekaan. Organisasi sipil Timor Leste yang ingin mengawasi proses pemilu meminta bantuan ETAN. ETAN kemudian membentuk proyek pemantauan bernama Solidarity Observer Mission for East Timor (SOMET).
East Timor and Indonesia Action Network
ETAN aktif mendukung kemerdekaan Timor Leste dan Papua Barat dari Indonesia sejak 2007.
East Timor and Indonesia Action Network
Pada tahun 2008, Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang disponsori PBB menerbitkan laporan tentang "kampanye kekerasan terorganisasi" dan "pelanggaran HAM berat berbentuk kejahatan terhadap kemanusiaan" oleh Indonesia. ETAN menyambut sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengakui fakta-fakta yang diungkap oleh komisi ini, tetapi menunjukkan bahwa sejauh ini belum ada pejabat Indonesia yang diadili untuk memulihkan "tanggung jawab institusional".
East Timor and Indonesia Action Network
ETAN menolak pengangkatan Laksamana Dennis C. Blair sebagai Director of National Intelligence oleh Barack Obama. Menurut ETAN, "Aksi-aksinya mencerminkan kegagalannya memperbaiki sikap militer Indonesia dan memperkuat kekebalan hukum yang dinikmati pejabat senior Indonesia sampai sekarang." Blair bertemu Jenderal Wiranto di Jakarta pada April 1999, tidak lama setelah pengungsi yang berlindung di gereja dibunuh menggunakan parang oleh milisi yang disokong oleh militer Indonesia.
East Timor and Indonesia Action Network
ETAN mempermasalahkan beberapa hal, termasuk kebijakan Amerika Serikat di Asia Tenggara dan Oseania, eksploitasi migas, ganti rugi dan akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini. Organisasi ini memperjuangkan hak masyarakat Papua Barat sekaligus kemerdekaannya dari Indonesia.
ETAN menentang Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) di ladang minyak Greater Sunrise. Koordinator Nasional ETAN di Amerika Serikat, John Miller, menyurati pemerintah Australia, "Australia mengutamakan kepentingan finansial jangka pendek perusahaan minyaknya sendiri dan negara lain dan mengabaikan prinsip dasar demokrasi, aturan hukum, keadilan ekonomi, dan kedaulatan nasional. Namun, Timor Leste akan mendapat bagi hasil sumber daya alam yang lebih besar di bawah CMATS daripada International Unitization Agreement."
East Timor and Indonesia Action Network
Misi utamanya tercapai pada tahun 2001. Halaman webnya berisi isu-isu terkini yang terjadi di Asia Tenggara dan dukungan dari sejumlah tokoh politik.
East Timor and Indonesia Action Network
ETAN adalah lembaga nirlaba yang menerima sumbangan dari masyarakat. Lembaga ini berpusat di Amerika Serikat dan para pendukungnya berkampanye di seluruh dunia."
East Timor and Indonesia Action Network
Pada Mei 2012, ulang tahun ke-10 kemerdekaan Timor Leste, ETAN dianugerahi Ordem de Timor Leste oleh pemerintah Timor Leste atas jerih payahnya mendukung pembebasan negara tersebut.
Iwan Isnurwanto
Laksamana Pertama TNI Iwan Isnurwanto, M.A.P., M.Tr (Han) () adalah seorang perwira tinggi TNI-AL yang sejak 9 Juni 2018 mengemban amanat sebagai Staf Khusus Kasal.
Iwan Isnurwanto
Iwan, merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke- XXXIV/tahun 1988. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Pati Sahli Kasal Bid Soskumdang.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor-Leste on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) adalah perjanjian yang mengatur bagi hasil setara dari eksploitasi ladang minyak Greater Sunrise yang dipersengketakan oleh Australia dan Timor Leste. Ladang ini terletak di landas kontinen atau dasar laut yang sama-sama diklaim oleh Australia dan Timor Leste. Sebelum perjanjian ini ada, Timor Leste hanya akan menerima 18% pendapatan dari ladang gas ini.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
CMATS menangguhkan hak kedua negara untuk mengklaim kedaulatan, membahas batas laut, atau terlibat dalam segala proses hukum yang berkenaan dengan batas laut atau yurisdiksi darat selama 50 tahun (masa berlakunya perjanjian ini). CMATS adalah satu dari tiga perjanjian yang mengatur eksploitasi migas di Celah Timor dan akan "dipatuhi bersama" dua perjanjian lain, yaitu Perjanjian Laut Timor tahun 2002 dan Perjanjian Penyatuan Internasional Sunrise (Sunrise UIA) tahun 2003.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
CMATS ditandatangani di Sydney tanggal 12 Januari 2006 oleh Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, dan Menteri Luar Negeri Timor Leste, José Ramos-Horta. Perjanjian ini berlaku pada tanggal 23 Februari 2007 setelah pertukaran nota kesepahaman di Dili. Parlemen Timor Leste telah meratifikasi perjanjian ini, sedangkan Downer mengajukan pengecualian kepentingan nasional untuk mempercepat ratifikasi di Parlemen Australia.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Perjanjian ini menjadi subjek gugatan hukum oleh Timor Leste di Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag akibat skandal pengintaian Australia-Timor Leste. Sidang dengar pendapat dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2016.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Pada tahun 2017, Timor Leste membatalkan CMATS karena merasa perjanjian ini tidak sah gara-gara operasi pengintaian oleh Australia pada tahun 2004. Setelah Pengadilan Arbitrase Permanen mengeluarkan putusan, CMATS digantikan oleh Treaty Between Australia and the Democratic Republic of Timor-Leste Establishing Their Maritime Boundaries in the Timor Sea pada tahun 2018.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
CMATS tidak akan menilai atau memengaruhi sikap hukum atau hak hukum Timor Leste maupun Australia terhadap delimitasi batas lautnya masing-masing. CMATS juga tidak akan membatalkan hak atau klaim apapun.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Perjanjian ini menggantikan Pasal 22 Perjanjian Laut Timor sehingga masa berlakunya sama seperti CMAT, yaitu 50 tahun sampai 2057. Perjanjian Laut Timor bisa diperbarui apabila disepakati kedua pihak.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Kedua pihak tidak boleh menegaskan atau mempermasalahkan klaim hak kedaulatan, yurisdiksi, dan batas laut terhadap pihak lain selama CMATS masih berlaku. Kedua negara juga tidak boleh memulai gugatan apapun terhadap pihak lain yang berkenaan dengan batas laut atau delimitasi di Laut Timor. Selain itu, gugatan hukum apapun yang melibatkan kedua negara ini tidak boleh memutuskan atau mengomentari segala hal yang menyangkut batas laut atau delimitasi. Komentar atau temuan apapun dinyatakan tidak berlaku dan tidak bisa digunakan. Kedua negara tidak boleh mempermasalahkan hal-hal terkait batas laut atau delimitasi kepada organisasi internasional.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
"Penundaan" penyelesaian persoalan kedaulatan dasar laut bertujuan memastikan kekuatan hukum tentang eksploitasi ladang Greater Sunrise dan menghapus "faktor minyak bumi" setelah kedua negara bersedia menyepakati batas lautnya.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Menurut CMATS, kedua negara boleh melanjutkan aktivitas eksploitasi minyak bumi di perairan yang ditentukan oleh undang-undangnya sendiri pada tanggal 19 Mei 2002. Karena itu, Australia bisa melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi di ladang Laminaria-Coralina dan ladang-ladang lain yang diklaim berada di perairannya sesuai perjanjian antara Persemakmuran Australia dan pemerintah Republik Indonesia tentang batas dasar laut tertentu di Laut Timor dan Arafura, melengkapi perjanjian 18 Mei 1971 (baca artikel perbatasan Australia-Indonesia). Timor Leste belum mengizinkan aktivitas ini karena belum merdeka waktu itu. Perundangan dalam negeri waktu itu diperkuat oleh nota kedua negara, satu dari José Ramos-Horta yang menetapkan posisi Timor Leste dan satu lagi dari Alexander Downer yang menetapkan posisi Australia. Ini dianggap tidak adil bagi Timor Leste karena perjanjian tersebut mengesahkan eksploitasi minyak bumi oleh Australia di perairan sengketa yang berada di luar Wilaayh Pengembangan Minyak Bumi Bersama sesuai Perjanjian Laut Timor.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Pasal-pasal tentang Wilayah Pengembangan Minyak Bumi Bersama dalam Perjanjian Laut Timor tetap berlaku di wilayah yang disinggung.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Kedua pihak tidak diwajibkan merundingkan batas laut permanen selama perjanjian ini masih berlaku.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Kedua negara akan berbagi hasil hulu (ditaksir di sumur minyak) ladang Greater Sunrise dengan porsi 50:50. Nilai minyak hulu ditentukan secara sukarela. Naiknya porsi hasil yang diterima Timor Leste dari 18,1% menjadi 50% diduga disebabkan oleh tekanan pemerintah Timor Leste yang menegaskan bahwa ladang ini lebih dekat dengan Timor Leste daripada Australia sehingga berhak dimiliki negara tersebut. Sikap ini disampaikan kepada Komite Tetap Bersama Bidang Perjanjian Australia pada tahun 2007. Timor Leste menyatakan bahwa porsi 50% masih belum cukup. Menurut sikap ini, apabila batas laut ditetapkan mengikuti garis median antara pesisir kedua negara, metode pengukuran yang paling umum, seluruh ladang Greater Sunrise berada di dalam wilayah Timor Leste. Namun, sumber lain menunjukkan bahwa wilayah Greater Sunrise yang terletak di luar yurisdiksi Timor Leste saat ini, meski lebih dekat dengan Timor Leste daripada Australia, juga lebih dekat dengan Indonesia daripada Timor Leste sehingga tidak dianggap sebagai wilayah Timor Leste.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Mengenai cara pembayarannya, Australia akan membayar separuh total pendapatannya sendiri kepada Timor Leste dan Timor Leste membayar sedikit dari total pendapatannya sendiri kepada Australia. Apabila pendapatan Timor Leste melebihi pendapatan Australia, Timor Leste tidak perlu membayar, tetapi pembayaran selanjutnya oleh Australia kepada Timor Leste harus disesuaikan.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Setiap pihak boleh meminta bantuan seorang asesor untuk menentukan jumlah pendapatan yang diperoleh masing-masing negara.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Semua kewajiban terkait eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi oleh Australia dan Timor Leste selama masa berlaku CMATS diatur oleh CMATS, Perjanjian Laut Timor, Perjanjian Penyatuan Internasional Sunrise, dan semua perjanjian selanjutnya yang dirumuskan sesuai Perjanjian Laut Timor. Namun demikian, CMATS tidak membatalkan Perjanjian Laut Timor atau Perjanjian Sunrise.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Timor Leste memiliki "hak kedaulatan" atas kolom air di sebelah utara perbatasan selatan Joint Petroleum Development Area yang dibentuk oleh Perjanjian Laut Timor, sedangkan Australia memiliki "hak kedaulatan" atas kolom air di sebelah selatan perbatasan tersebut. Koordinat garis ditentukan dalam Annex II perjanjian ini.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Komisi Maritim ini beranggotakan satu menteri yang ditunjuk oleh masing-masing negara dan harus rapat sedikitnya sekali setahun.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Kedua pihak sepakat untuk tidak menghitung ulang rasio bagi hasil ladang Greater Sunrise selama perjanjian ini berlaku.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
CMATS berlaku selama 50 tahun sampai 22 Februari 2057 atau lima tahun setelah eksploitasi ladang Greater Sunrise berhenti. Timor Leste maupun Australia dapat menghentikan berlakunya sebagian besar pasal CMATS apabila rencana pengembangan ladang tidak disepakati enam tahun setelah berlaku, atau apabila produksi minyak bumi tidak dimulai 10 tahun setelah berlaku. Apabila produksi minyak bumi dilaksanakan setelah CMATS dihentikan, semua pasal perjanjian ini kembali berlaku terhitung pada tanggal produksi dimulai. Per 23 Februari 2013, enam tahun setelah CMATS berlaku, belum ada rencana pengembangan yang disepakati dan Timor Leste mempertimbangkan untuk menghentikan perjanjian.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
CMATS akan berlaku setelah kedua belah pihak bertukar nota kesepahaman yang menyatakan bahwa masing-masing parlemen telah meratifikasi perjanjian ini. Pertukaran nota kesepahaman dilakukan pada 23 Februari 2007.
Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea
Parlemen Timor Leste meratifikasi perjanjian ini pada tanggal 20 Februari 2007. CMATS diangkat di Parlemen Australia pada 6 Februari 2007, hari sidang pertama tahun itu. Pada 22 Februari 2007, tepat sebelum pertukaran nota dengan Timor Leste, Menteri Luar Negeri Alexander Downer menulis kepada Komite Tetap Bersama Bidang Perjanjian bahwa ia memutuskan mengajukan pengecualian kepentingan nasional demi mempercepat ratifikasi perjanjian ini dengan melewati langkah konsultasi dengan Komite Bersama.
Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019–2024
Artikel ini memuat daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024, ditampilkan berdasarkan daerah pemilihan.
Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019–2024
Meliputi: Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, Kota Banda Aceh, Sabang, dan Subulussalam
Meliputi: Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Bireuen, Kota Langsa, dan Lhokseumawe
Meliputi: Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi
Meliputi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Kota Padang Sidempuan, dan Sibolga
Meliputi: Kabupaten Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Langkat, Pakpak Bharat, Simalungun, Kota Binjai, Pematang Siantar, dan Tanjung Balai
Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019–2024
Meliputi: Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Solok
Meliputi: Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pariaman
Meliputi: Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai dan Pekanbaru
Meliputi: Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan
Meliputi: Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Kota Palembang, dan Lubuklinggau
Meliputi: Kabupaten Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir , Kota Pagar Alam, dan Prabumulih
Meliputi: Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Kota Bandar Lampung, dan Metro
Meliputi: Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan
Meliputi: Kota Jakarta Timur
Meliputi: Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Luar Negeri
Meliputi: Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu
Meliputi: Kota Bandung dan Kota Cimahi
Meliputi: Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat
Meliputi: Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur
Meliputi: Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi
Meliputi: Kabupaten Bogor
Meliputi: Kota Bekasi dan Kota Depok
Meliputi: Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta
Meliputi: Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon
Meliputi: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang
Meliputi: Kabupaten Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Pangandaran
Meliputi: Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya
Meliputi: Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
Meliputi: Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang
Meliputi: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
Meliputi: Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang
Meliputi: Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus
Meliputi: Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang
Meliputi: , Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri
Meliputi: Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta
Meliputi: Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang
Meliputi: Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga
Meliputi: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
Meliputi: Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal
Meliputi: Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan
Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019–2024
Meliputi: Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya
Meliputi: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo
Meliputi: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo
Meliputi: Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang
Meliputi: Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kota Malang
Meliputi: Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri
Meliputi: Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek
Meliputi: Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto
Meliputi: Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
Meliputi: Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan
Meliputi: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep
Meliputi: Kab. Sumbawa Barat, Dompu, Sumbawa, Kota Bima, dan Bima
Meliputi: Kab. Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram
Meliputi: Kabupaten Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka
Meliputi: Kabupaten Belu, Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang
Meliputi: Kab. Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya
Meliputi: Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi
Meliputi: Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin
Meliputi: Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kota Banjarbaru, dan Banjarmasin
Meliputi: Kabupaten Bantaeng, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Takalar, dan Kota Makassar
Meliputi: Kabupaten Barru, Bone, Bulukumba, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Sinjai, Soppeng, Pare-Pare, dan Wajo
Meliputi: Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Pinrang, Sidenreng Rappang, Tana Toraja, dan Toraja Utara
Perjanjian Penyatuan Internasional Sunrise
Perjanjian Penyatuan Internasional Sunrise adalah perjanjian berjudul resmi "Agreement between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste relating to the Unitisation of the Sunrise and Troubadour Fields".
Perjanjian Penyatuan Internasional Sunrise
Perjanjian Penyatuan Internasional Sunrise (Sunrise IUA) dibuat untuk mengizinkan eksploitasi ladang minyak dan gas Sunrise dan Troubador di Laut Timor, secara kolektif disebut ladang Greater Sunrise. Ladang ini melintasi perbatasan antara Wilayah Pengembangan Minyak Bumi Bersama (JPDA) yang ditetapkan oleh Perjanjian Laut Timor dengan laut teritorial Australia yang ditetapkan oleh perjanjian batas dasar laut 1972 antara Australia dan Indonesia. Penyatuan ladang ini memungkinkan perampingan eksploitasi, regulasi, pajak pendapatan, manajemen, dan keperluan lain, memberi kepastian kepada investor dengan memberi kerangka finansial dan dasar hukum internasional untuk mengembangkan ladang ini.
Perjanjian Penyatuan Internasional Sunrise
Menurut perjanjian ini, 20,1% sumber daya di ladang Greater Sunrise berada di dalam JPDA, 20,1% produksi migas diserahkan kepada JPDA dan 79,9% sisanya diserahkan kepada Australia. Timor Leste mendapat 90% hasil eksploitasi di JPDA, artinya negara ini hanya menerima 18,1% hasil eksploitasi ladang Greater Sunrise. Rasio bagi hasil pendapatan hulu berubah menjadi 50:50 seiring disepakatinya Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) pada tahun 2006. Karena itu, perjanjian ini "diakui bersama" CMATS dan Perjanjian Laut Timor.
Perjanjian Penyatuan Internasional Sunrise
Sunrise IUA ditandatangani di Dili, Timor Leste pada tanggal 6 Maret 2003 oleh Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, dan Menteri Kepresidenan Dewan Menteri Timor Leste, Ana Pessoa. Perjanjian ini berlaku pada tanggal 23 Februari 2007 bertepatan dengan berlakunya CMATS.
Love Nikki-Dress Up Queen
Love Nikki-Dress Up Queen atau dikenal di Indonesia sebagai Love Nikki-Dress Up Fantasy atau menyebut Miracle Nikki, adalah permainan video berbasis ponsel yang dibuat oleh SuZhou Nikki Co. dan diterbitkan oleh Elex Technology. Premis dari permainan ini adalah untuk menata karakter utama Nikki dan menantang NPC dan pemain dalam gaya duel, di mana peserta dengan selera mode terbaik dan pemenang yang paling relevan.
Love Nikki-Dress Up Queen
Pada tahun 672 Era Baru, stylist dan Raja Sayet yang sangat dihormati meninggal, meninggalkan tiga pakaian besar yang dikenal sebagai "warisan" di belakangnya.
Love Nikki-Dress Up Queen
Untuk harta ini, bangsa-bangsa berada di ambang perang. Akhirnya, alasan yang berlaku dan orang-orang memutuskan untuk menggunakan kontes styling untuk menentukan kepemilikan, daripada mengoyak tanah mereka. Kontes diadakan di Rolterdan, sebuah kota di perbatasan Apple Federation dan Kerajaan Pigeon; begitu banyak penata gaya, perancang, dan model melangkah ke panggung untuk menunjukkan yang terbaik bahwa pertandingan berlangsung selama 9 hari, intensitasnya di luar imajinasi. Kontes itu dikenal sebagai "Perang Sembilan-Hari".