Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Filfel chuma
Filfel chuma, (), juga disebut pilpelshuma (artinya: "lada bawang putih") adalah sebuah saus pedas khas masakan Yahudi Libya. Saus tersebut terbuat dari paprika pedas manis dan tumbukan bawang putih. Bahan lainnya, seperti biji jintan, jintan putih, perasan lemon dan garam terkadang ditambahkan.
Filfel chuma
Saus tersebut disajikan sebagai bumbu dan sebagai bahan dalam hidangan seperti salad, daging, ikan, legume dan nasi, dan hidangan-hidangan telur seperti shakshouka. Saus tersebut sangat mirip dengan harissa dari Tunisia.
Konstitusi Ukraina
Konstitusi Ukraina, Undang-Undang Negara Ukraina atau UU Ukraina () adalah sebuah konstitusi yang berlaku di Ukraina. Konstitusi tersebut disahkan dan diratifikasi oleh "Verkhovna Rada" (parlemen dari Ukraina) pada 28 Juni 1996. Konstitusi tersebut disetujui dengan 315 suara dari 450 suara yang mungkin (butuh minimal 300 suara agar dapat disetujui).
Konstitusi Ukraina
Hukum dan aturan legal yang lain di Ukraina harus sesuai dengan konstitusi ini. Hak untuk mengamendemen konstitusi melalui prosedur legislatif istimewa hanya dapat dilakukan oleh parlemen. Satu-satunya lembaga negara yang boleh menafsirkan konstitusi dan memutuskan apakah undang-undang sesuai untuk itu adalah Mahkamah Konstitusi Ukraina.
Konstitusi Ukraina
Sejak tahun 1996, 28 Juni ditetapkan sebagai Hari Konstitusi dan merupakan hari libur nasional.
Konstitusi Ukraina
Sampai 8 Juni 1995, hukum tertinggi di Ukraina adalah Konstitusi Republik Sosialis Soviet Ukraina (disahkan pada tahun 1978, dengan berbagai amendemen). Pada 8 Juni 1995, Presiden Leonid Kuchma dan Ketua Parlemen menandatangani Perjanjian Konstitusional untuk periode hingga konstitusi baru bisa dirampungkan.
Konstitusi Ukraina
Konstitusi pertama sejak kemerdekaan disahkan pada sidang parlemen setelah hampir 24 jam perdebatan pada 27-28 Juni 1996, secara tidak resmi dikenal sebagai "Malam Konstitusional Tahun 1996". Konstitusi tersebut diratifikasi melalui UU No. 254/96-BP yang ditandatangani pada pertengahan Juli 1996. Hukum tersebut juga menghapuskan konstitusi sebelumnya. Namun berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi Ukraina, konstitusi secara resmi digunakan pada saat parlemen telah memberikan suara yang diumumkan pada 28 Juni 1996 pukul 9 pagi waktu setempat. Ukraina menjadi negara bekas Uni Soviet terakhir yang mengesahkan konstitusi sendiri.
Konstitusi Ukraina
Konstitusi Ukraina dibagi menjadi 15 bab:
Konstitusi Ukraina
Sesuai dengan Bab XIII, konstitusi Ukraina hanya dapat diubah dengan persetujuan tidak kurang dua-pertiga dari anggota Verkhovna Rada.
Konstitusi Ukraina
Di samping itu amendemen untuk Bab I — "Prinsip-Prinsip Umum", Bab III — "Pemilu. Referendum", dan Bab XIII — "Amendemen Konstitusi Ukraina", hanya bisa diubah oleh parlemen Ukraina dengan syarat bahwa hal ini juga disetujui oleh referendum nasional yang diselenggarakan oleh presiden Ukraina.
Konstitusi Ukraina
Pada Mei 2012, Presiden Viktor Yanukovych mendirikan Majelis Konstitusional Ukraina, yaitu lembaga tambahan khusus di bawah presiden untuk menyusun rancangan amendemen konstitusi, presiden kemudian akan mengenalkan draf tersebut ke parlemen.
Konstitusi Ukraina
Pada 8 Desember 2004, parlemen mengesahkan UU No 2222-IV untuk mengamendemen konstitusi. UU tersebut disetujui dengan 90 persen suara (402 ya, 21 tidak, dan 19 abstain; 300 suara diperlukan untuk dapat disetujui) secara bersamaan dengan yang keputusan legislatif lain untuk menyelesaikan krisis pemilu presiden tahun 2004. UU tersebut ditandatangani oleh Presiden Leonid Kuchma dan diundangkan pada hari yang sama.
Konstitusi Ukraina
Amendemen terseut melemahkan wewenang dari Presiden Ukraina, ia kehilangan wewenang untuk mencalonkan Perdana Menteri Ukraina dan itu menjadi wewenang parlemen saja. Presiden hanya bisa menunjuk Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Presiden juga kehilangan hak untuk memberhentikan anggota Kabinet tapi mendapatkan hak untuk membubarkan parlemen. Jika tidak ada koalisi yang terbentuk di parlemen untuk dapat menunjuk seorang Perdana Menteri, Presiden akan tidak memiliki pilihan selain untuk mengadakan Pemilihan Umum ulang.
Konstitusi Ukraina
Amendemen pada tahun 2004 disetujui oleh Parlemen hanya dengan konsultasi dan diskusi terbatas antara kekuatan politik, dalam konteks Revolusi Oranye. Oleh karena itu mereka mendapat kritik dari beberapa lembaga internal (seperti partai politik) dan eksternal (Dewan Eropa, Parlemen Eropa dan Komisi Venesia).
Konstitusi Ukraina
Amendemen tersebut mengikat seluruh negara pada tanggal 1 Januari 2006. Sisa amendemen mengikat seluruh negara pada 25 Mei 2006, ketika parlemen baru terbentuk setelah Pemilihan Umum tahun 2006.
Konstitusi Ukraina
Pada 1 Oktober 2010, Mahkamah Konstitusi Ukraina membatalkan amendemen tahun 2004, dengan pertimbangan amendemen tersebut inkonstitusional. Mahkamah mulai mempertimbangkan kasus pada reformasi politik pada tahun 2004 di bawah gerakan dari koalisi 252 anggota parlemen yang mempertanyakan konstitusionalitas dari reformasi tersebut pada 14 Juli 2010. Keputusan pembatalan tersebut sangat kontroversial. Komisioner Hak Asasi Manusia Dewan Eropa menerima sejumlah laporan yang mencurigai bahwa pengunduraan diri empat hakim saat penentuan keputusan terjadi karena adanya tekanan politik oleh eksekutif. Pada 18 November 2010, Komisi Venesia menerbitkan laporan berjudul "Opini Mengenai Situasi Konstitusional di Ukraina Tentang Tinjauan Keputusan dari Mahkamah Konstitusi Ukraina, "yang menyatakan "Sangat tidak biasa untuk suatu amendemen konstitusi yang menyeluruh, termasuk perubahan sistem politik negara - dari sistem parlementer menjadi semi-presidensial - dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi setelah 6 tahin berjalan. ... Karena Mahkamah Konstitusi terikat oleh Konstitusi dan tidak berada di atasnya, keputusan seperti ini menjadi pertanyaan dari legitimasi demokrasi dan "rule of law.""
Konstitusi Ukraina
Pada 21 Februari 2014 parlemen mengesahkan UU yang mengesahkan kembali amendemen konstitusi 2004. UU tersebut disahkan melalui prosedur yang disederhanakan tanpa dan disetujui oleh 386 anggota parlemen. UU disetujui oleh 140 anggota Parlemen dari Partai Daerah Ukraina, 89 anggota Parlemen dari Batkivshchyna, 40 anggota Parlemen dari UDAR, 32 dari Partai Komunis Ukraina, dan 50 anggota parlemen independen. Namun menurut Radio Free Europe, UU tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden saat itu yaitu Viktor Yanukovych, yang kemudian dimakzulkan sebagai presiden.
Konsili Yamnia
Konsili Yamnia (), yang diperkirakan berlangsung di kota Yavne (secara historis disebut "Yamnia" atau "Yabne") di Tanah Suci, adalah suatu konsili hipotetis pada akhir abad ke-1 yang sebelumnya diyakini telah merampungkan kanon Alkitab Ibrani. Selain itu, menurut hipotesis ini, dalam Konsili Yamnia kemungkinan pihak otoritas Yahudi memutuskan untuk mengecualikan kehadiran mereka yang meyakini Yesus sebagai Mesias di dalam sinagoga sebagaimana direferensikan oleh penafsiran dari Yohanes 9:22 dalam Perjanjian Baru. Penulisan berkat Birkat haMinim dikaitkan dengan Shmuel ha-Katan di Konsili Yamnia yang dihipotesiskan. Teori yang menyebutkan bahwa Konsili Yamnia menetapkan kanon pertama kali dikemukakan oleh Heinrich Graetz pada tahun 1871, dan menjadi populer pada hampir sepanjang abad ke-20. Namun teori ini semakin hari semakin dipertanyakan sejak tahun 1960-an dan seterusnya, dan teori ini telah secara luas diragukan kenyataannya.
Konsili Yamnia
Talmud mengisahkan bahwa beberapa saat sebelum penghancuran Bait Kedua pada tahun 70 M, Rabi Johanan ben Zakai pindah ke kota Yavne/Yamnia, tempat ia menerima izin dari kaum Romawi untuk mendirikan suatu sekolah "halakha" (hukum keagamaan Yahudi).
Konsili Yamnia
Mishnah, disusun pada akhir abad ke-2, mendeskripsikan suatu perdebatan mengenai status beberapa kitab Ketuvim, dan khususnya mengenai apakah boleh atau tidak mereka menjadikan tangan mereka "tidak murni". "Yadaim" 3:5 menyebutkan adanya suatu perdebatan tentang Kitab Kidung Agung dan Pengkhotbah. "Megillat Taanit", dalam suatu pembahasan tentang hari-hari saat puasa dilarang namun yang tidak tercantum dalam Alkitab Ibrani, menyebutkan hari raya Purim. Berdasarkan hal-hal tersebut, dan beberapa referensi serupa, pada tahun 1871 Heinrich Graetz menyimpulkan bahwa telah berlangsung suatu konsili di Yamnia (atau Yavne dalam bahasa Ibrani) yang telah menetapkan kanon Yahudi pada akhir abad ke-1 M ( 70–90).
Konsili Yamnia
W. M. Christie merupakan orang yang pertama menyanggah teori populer ini dalam "The Journal of Theological Studies" edisi Juli 1925, dalam suatu artikel berjudul "Periode Yamnia dalam Sejarah Yahudi". Jack P. Lewis menuliskan sebuah kritik atas konsensus populer ini dalam "Journal of the American Academy of Religion" edisi April 1964 berjudul "Apa yang Kita Maksud dengan Yabneh?" Raymond E. Brown sangat mendukung Lewis melalui ulasannya yang diterbitkan dalam "Jerome Biblical Commentary" (juga ditampilkan dalam "New Jerome Biblical Commentary" tahun 1990), sebagaimana juga pembahasan topik ini oleh Lewis dalam "Anchor Bible Dictionary" tahun 1992.
Konsili Yamnia
Albert C. Sundberg Jr. merangkum inti dari argumen Lewis sebagai berikut:
Sumber-sumber Yahudi menggemakan perdebatan mengenai kitab-kitab biblika tetapi kanonisitas bukanlah masalahnya dan perdebatan tidak berhubungan dengan Yabne... Selain itu, diskusi kanonik yang spesifik di Yabne hanya terbukti untuk Tawarikh dan Kidung Agung. Keduanya tersebar luas sebelum Yabne. Ada perdebatan sengit antara Beth Shammai dan Beth Hillel atas Tawarikh dan Kidung; Beth Hillel menegaskan bahwa keduanya "menajiskan tangan". Salah satu teks berbicara mengenai tindakan resmi di Yabne. Teks itu memberikan suatu pernyataan lengkap bahwa "semua Kitab Suci menajiskan tangan", dan menambahkan "pada hari mereka menjadikan R. Eleazar b. Azariah kepala perguruan tersebut, baik Kidung Agung maupun Koheleth (Pengkhotbah) membuat tangan kotor" (M. Yadayim 3.5). Dari kitab-kitab apokrif, hanya Ben Sira yang disebutkan namanya dalam sumber-sumber para rabi serta terus tersebar luas, disalin, dan dikutip. Tidak ada kitab yang pernah disebutkan dalam sumber-sumber tersebut yang dikecualikan dari kanon di Yabne.
Konsili Yamnia
Menurut Lewis:
Konsep Konsili Yamnia adalah suatu hipotesis untuk menjelaskan kanonisasi Tulisan-tulisan (bagian ketiga dalam Alkitab Ibrani) yang mengakibatkan ditutupnya kanon Ibrani. ... Perdebatan-perdebatan yang berkelanjutan ini menunjukkan kurangnya bukti yang menjadi tumpuan hipotesis Konsili Yamnia dan membangkitkan pertanyaan apakah [hipotesis] itu belum menunjukkan kegunaannya dan harus diturunkan ke hipotesis-hipotesis yang belum terkenal. Seharusnya tidak diperbolehkan untuk dianggap sebagai suatu konsensus [jika] dibangun dari sekadar pengulangan pernyataan.
Konsili Yamnia
Para akademisi yang lain sejak saat itu turut menyanggahnya dan teori ini sekarang banyak didiskreditkan.
Giorgio A. Tsoukalos
Giorgio A. Tsoukalos (; lahir 14 Maret 1978) adalah penulis dan pembawa acara televisi. Dia adalah pendukung gagasan bahwa astronot alien kuno berinteraksi dengan manusia purba. Dia juga kepala dan pendiri dari majalah "Legendary Times" , yang menampilkan artikel dari Erich von Däniken, David Hatcher Childress, Peter Fiebag, Robert Bauval, and Luc Bürgin dengan topik astronot kuno dan materi pelajaran terkait.
Giorgio A. Tsoukalos
Tsoukalos adalah direktur dari Erich von Däniken's Centre for Ancient Astronaut Research (the —Archaeology, Astronautics and SETI Research Association) atau dalam bahasa Indonesia (Pusat Erich von Däniken untuk Penelitian Astronot Kuno, Arkeologi, Astronautika dan Asosiasi Penelitian SETI). Tsoukalos juga tampil di Travel Channel, History Channel, Sci-Fi Channel, National Geographic Channel, dan juga seorang produser televisi dari serial televisi "Ancient Aliens.
Giorgio A. Tsoukalos
Tsoukalos adalah tamatan angkatan tahun 1998 dari Ithaca College di Ithaca, New York, dengan gelar sarjana di bidang informasi dan komunikasi olahraga. selama beberapa tahun di awal 2000-an sebelum ia membuat tentang penelitian seputar astronot kuno, karier utamanya sebagai promotor binaraga di IFBB. Ia fasih dalam berbahsa Inggris, Yunani, Jerman, Prancis, dan Italia.
Giorgio A. Tsoukalos
Tsoukalos adalah pembawa acara dari H2 dalam serial "In Search of Aliens", yang mana siaran perdananya pada 25 Juli 2014.
Pemanggangan (daging)
Pemanggangan adalah proses memasak bahan makanan dengan menggunakan panas api yang tinggi dan langsung. Sumber panas/api biasanya berada di bawah bahan makanan yang sedang dimasak/panggang.
Pemanggangan (daging)
Alat yang digunakan memasak disebut pemanggang dan dilengkapi dengan jeruji kawat. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak/dipanggang, selain itu fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di grilled. Bila jeruji kawat dapat diganti dengan lempengan besi yang rata.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. PPNS Menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang Undang spesifik masing-masing
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (cq Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (cq Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal) dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah tempat PNS tersebut bernaungBerdasarkan PP no. 54 tahun 2010, Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Pasal 3A)
Kementerian / Lembaga yang akan memiliki Pejabat PPNS mengajukan nama-nama tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM kemudian diajukan ke Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3B)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dididik melalui Lembaga Pendidikan Polri khususnya Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri di Cisarua
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Selain harus memenuhi syarat, Calon Pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung (Pasal 3C), barulah kemudian diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM untuk Pejabat PPNS yang memenuhi persyaratan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pelantikan dilakukan oleh Menteri/Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Pejabat lain untuk PPNS tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) dan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham atau Pejabat lain untuk PPNS Daerah (Pasal 7 Ayat 3 Permenkumham M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011) Sumpah pelantikannya yaitu sebagai berikut:”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".Dirjen atas nama Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Kartu Tanda Anggota (Pasal 3F PP 54 2010 jo. Pasal 8 Permenkumham), dan diberitahukan apabila Pimpinan Kementerian Lembaga tempat PPNS bernaung akan melakukan mutasi kepada Pejabat PPNS (Pasal 3G PP 54 2010 jo. Pasal 9 Permenkumham), dan memberhentikan PPNS atas syarat-syarat tertentu (Pasal 33I PP 54 2010 jo Pasal 12 Permenkumham).
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga Kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), akan tetapi PPNS diluar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada. Untuk itu diatur beberapa hal agar tidak terjadi tumpang tindihWewenang PPNS yang diberikan setiap Undang Undang berbeda-beda, seperti kewenangan untuk menggeledah, menangkap, menyita, memblokir rekening, menyetop kendaraan dsb. Beberapa Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa hanya PPNS yang berhak eksklusif menyidik pelanggaran UU tersebut dan dapat langsung menyerahkan berkas kepada penuntut umum, dan tidak bisa dilakukan oleh penyidik Polri, seperti dalam UU Perpajakan & UU Imigrasi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Beberapa contoh PPNS diantaranya yaitu:
Masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan dalam pelaksanaan PPNS, seperti jumlah yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi sehingga butuhnya koordinasi tinggi dilapangan baik dengan Polri atau Kantor Wilayah lain, kerap dipandang sebelah mata penegak hukum lain, perkara yang lama disidangkan dan dakwaan lemah sehingga pelaku masih bisa bebas, profesionalitas sebagai penyidik, kementerian yang belum ada PPNS sama sekali, keengganan Polri untuk melatih, mutasi PPNS ke posisi bukan penegakan hukum sehingga butuhnya pemetaan, rapat koordinasi dan pelatihan baru, tumpang tindih aturan Undang Undang induk, koordinasi pusat dan daerah, pemahaman seragam terhadap implementasi UU dsb.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Sebagaimana PPNS, dilingkungan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) juga terdapat PPNS yang berfungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah
Penyidik PNS Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan (Pasal 4 Kepmendagri 6 2003). Pembinaan Umum PPNS Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 24), Pembinaan Teknis oleh Menkumham, Kapolri dan Jaksa Agung (Pasal 25) dan Pembinaan Operasional dilakukan oleh Kepala Daerah (Pasal 26)
Satpol PP tidak langsung secara otomatis menjadi PPNS, akan tetapi Satpol PP menyerahkan kepada PPNS Daerah tentang pelanggaran Perda (Pasal 8 PP 6 2010). Akan tetapi, apabila seorang Satpol PP telah mengikuti persyaratan dan telah diangkat menjadi PPNS sebagaimana dijelaskan diatas, dia dapat langsung mengadakan penyidikan (Pasal 9)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kebutuhan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP di seluruh Indonesia dinilai masih kurang. Menurutnya, ada sekitar 500 kabupaten dan masing-masing kabupaten atau daerah membutuhkan sekitar 3 personel PPNS sehingga total yang dibutuhkan 1500 per 2014. Kebutuhan PPNS tersebut saat ini akan dikonsentrasikan di Satpol PP dan diperkuat
Princess of Rome
Princess of Rome () adalah sebuah film animasi komputer Iran tentang seorang putri kerajaan Kristen, Malika, ibu dari Muhammad al-Mahdi, Imam Syiah ke-12, dan cucu Caesar dari Roma. Animasi tersebut memiliki jangka waktu 75 menit dan mengisahkan cerita perjalanan Malika ke Samarra, Irak untuk menikahi Hasan al-Askari, Imam Syiah ke-11. Ia mengubah namanya menjadi Nargis Khatoon setelah pernikahan tersebut.
Princess of Rome
Animasi tersebut ditayangkan di Festival Film Internasional Fajr ke-33 untuk pertama kalinya. Animasi tersebut juga dialihkan ke dalam bahasa Arab dan dirilis di Irak, Kuwait, Lebanon dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.
Princess of Rome
Princess of Rome menampilkan sekitar 40 karakter dalam animasi, dan hampir 100 pakar ikut serta dalam produksinya. Hadi Muhammadian menyutradarai film tersebut dan menulis ceritanya. Hamed Jafari menjadi produsernya. Hadi Muhammadian berkata: "kualitas Roman Princess jauh memimpin animasi lainnya di Iran dan berbanding dengan karya-karya luar negeri." Ia juga berkata: "Film tersebut diproduksi dengan biaya sebesar 600,000 dolar dalam 15 bulan, yang merupakan sebuah rekor dalam industri animasi lokal." "Kalangan pelajar adalah penonton utama dari film tersebut." kata Jafari, produser film tersebut.
Trailer promosional Princess of Rome
Pertumbuhan populasi Kristen
Pertumbuhan populasi Kristen adalah pertumbuhan populasi komunitas Kristen global. Menurut survei Pew Research Center 2011, terdapat 2.18 miliar Kristen di seluruh dunia pada 2010, meningkat dari sekitar 600 juta pada 1910. Menurut studi Pew Research Center 2015, pada 2050, populasi Kristen akan mencapai 2.9 miliar, sejajar dengan populasi Muslim yang diperkirakan berjumlah 2.8 miliar pada tahun yang sama.
Pertumbuhan populasi Kristen
Protestan adalah salah satu gerakan relijius paling dinamis di dunia kontemporer. Dari 1960 sampai 2000, pertumbuhan global jumlah Evangelikal yang dikabarkan tumbuh tiga kali peringkat populasi dunia, dan dua kali lipat ketimbang Islam.
Sebuah studi 2015 memperkirakan 60,000 Muslim berpindah ke Kristen di Arab Saudi.
Partai Gerakan Nasionalis
Partai Gerakan Nasionalis (, MHP) adalah sebuah partai politik di Turki yang menganut ideologi nasionalisme Turki dan skeptisisme Uni Eropa. Partai ini pertama kali dibentuk oleh mantan kolonel Alparslan Türkeş pada tahun 1969. Partai ini, terutama mengikuti agenda politik neo-fasisme dan ultranasionalisme sepanjang paruh kedua abad ke-20, tetapi kemudian pandangan partai agak lebih moderat ketika di bawah kepemimpinan Devlet Bahçeli, yang mengambil alih kepemimpinan partai setelah kematian Türkeş pada tahun 1997. Sayap pemuda partai adalah organisasi Serigala Abu-Abu ("Bozkurtlar"). Türkeş, yang secara luas dihormati oleh nasionalis Turki sebagai pendiri gerakan idealis, sering disebut sebagai 'Kepala suku' ("Başbuğ") oleh para pendukungnya.
Partai Gerakan Nasionalis
Alparslan Türkeş mendirikan partai ini setelah mengkritik Partai Rakyat Republik (CHP) yang dianggap bergerak terlalu jauh dari prinsip-prinsip nasionalis pendiri mereka Mustafa Kemal Atatürk. Meskipun Türkeş gagal memenangkan pemilu apapun, MHP memenangkan cukup kursi pada pemilihan umum tahun 1973 dan 1977 untuk mengambil bagian dalam dua koalisi pemerintahan sayap kanan yang dipimpin oleh pemimpin Partai Keadilan (AP) Süleyman Demirel. Türkeş menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Turki antara tahun 1975-1977 dalam apa yang disebut sebagai pemerintahan Front Nasionalis Pertama dan sekali lagi menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada 1977 sampai 1978 dalam Front Nasionalis Kedua. Setelah kematian Türkeş, Devlet Bahçeli terpilih sebagai penggantinya. Partai di bawah kepemimpinan Bahçeli memenangkan 18% suara dan meraih 129 kursi dalam pemilihan umum tahun 1999, hasil terbaik yang pernah didapat, berada di peringkat kedua setelah Partai Demokrat Kiri (DSP). Bahçeli kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri setelah memasuki koalisi bersama dengan DSP dan Partai Tanah Air (ANAP). Dalam pemilihan umum 2002, MHP jatuh, meraih suara di bawah ambang batas parlemen yakni 10% dan kehilangan semua perwakilan di parlemen setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang baru dibentuk menang telak.
Tishbi Winery
Tishbi Winery (), yang terletak di Binyamina, adalah pabrik terbesar keenam di Israel yang memproduksi sekitar 1 juta botol wine setiap tahunnya. Wine-winenya terjual di 25 negara.
Tishbi Winery
Keluarga Tishbi diperintahkan oleh Baron Edmond de Rothschild untuk menanam ladang anggur modern pertama di Israel. Pada 1984, Jonathan Tishbi mendirikan Tishbi winery.
Wine Jepang
Meskipun budaya anggur dan penanaman anggur untuk konsumsi anggur memiliki sejarah panjang di Jepang, wine domestik hany menggunakan anggur produksi lokal baru benar-benar dimulai dengan adopsi budaya Barat pada restorasi Meiji pada paruh kedua abad ke-19.