Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Sejak lama Yunani telah meminta agar Makedonia mengubah namanya untuk menghindari kesamaan dengan teritori maupun warisan kuno di wilayah bagian utara yang juga bernama Makedonia - tempat kelahiran Alexander Agung. Teritori ini merupakan separuh bagian dari wilayah seluruh Yunani.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Yunani, dan negara lain Uni Eropa, memiliki Hak Veto untuk menolak bergabungnya Makedonia sebelum masalah penamaan ini diselesaikan. Pada KTT NATO di Bukares April 2008, Yunani menolak semua usulan pemerintah Makedonia termasuk usulan nama "Republik Makedonia (Skopje)". Veto Yunani ini mengingkari "Interim Agreement 1995".
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Tahun 2009, Yunani kembali memveto negosiasi awal Makedonia untuk bergabung ke Uni Eropa. Dan sejak 2008, resolusi tentang konflik penamaan telah ditambahkan sebagai pra-kondisi yang diajukan oleh Uni Eropa.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Pada Oktober 2012, Komisi Eropa merekomendasikan agar negosiasi dengan Makedonia diluncurkan kembali setelah sebelumnya selalu di-veto oleh Yunani. Penyelesaian perselisihan nama tersebut makin mendekati penyelesaian setelah Menteri Luar-negeri Yunani mengajukan usulan untuk Nota Kesepahaman (MOU) untuk mengatasi persoalan yang dipertanyakan. Usulan ini ditanggapi dengan baik oleh Menteri Luar-negeri Makedonia pada 8 Nopember 2012.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Pada 11 Desember 2012, Dewan Uni Eropa menyimpulkan bahwa negosiasi dapat dimulai kembali pada kwartal kedua tahun 2013. Namun pada saat yang sama terjadi konflik dan ketidak-stabilan politik di Makedonia, termasuk boikot kepada parlemen, dan ancaman untuk memboikot pemilihan umum lokal oleh Uni Sosial Demokrasi Makedonia. Konflik ini diselesaikan saat Uni Eropa menjembatani dan mencapai kompromi antara partai-partai politik pada 1 Maret 2013.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Konflik bilateral juga terjadi antara Makedonia dan Bulgaria. Bulgaria bersama dengan Yunani selalu mem-veto usulan penggabungan Makedonia. Konflik ini berhubungan dengan pandangan yang berbeda dari kedua negara mengenai sejarah bersama abad ke 19 dan 20, dan mengenai pembagian etnis diantara kedua negara. Bulgaria bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 2007. Pada Juli 2006, Menteri Luar-negeri Bulgaria menyatakan bahwa dukungan untuk Makedonia belum tentu dilakukan mengingat aksi yang agresif terhadap Bulgaria dan sejarah Bulgaria yang diakui sepihak oleh otoritas Makedonia. Hal ini memperoleh jawaban keras dari pemimpin politik di Skopje, ibukota Makedonia.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Pada 31 Oktober 2012 Presiden Bulgaria kembali memberitahukan bahwa Makedonia dilihat tidak siap untuk memulai diskusi penggabungan. Perdana Menteri Bulgaria menuduh Makedonia memanipulasi sejarah Bulgaria dan pemerintah Skopje mengatakan hal-hal yang buruk tentang negaranya.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Komisi Eropa untuk Pengembangan dan Policy Negara-negara Tetangga, Štefan Füle, memberikan keterangan pers pada tanggal yang sama 31 Oktober 2012, yang berisikan pernyataan: "Bulgaria memiliki policy sendiri dengan Makedonia sebagai bagian dari bekas pecahan Yugoslavia, untuk menyamakan visi perluasan dan potensi sebagai pemain kunci dalam kawasan. Bulgaria sebagai anggota Uni Eropa adalah contoh keinginan untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa dan struktur Euro-Atlantik. Bulgaria memiliki hubungan erat dengan Makedonia untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan negara tetangga dengan spirit berdasarkan nilai-nilai Uni Eropa."
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Menurut Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) tahun 2001 di Luxemburg, yang berlaku penuh 1 April 2004, EU akan membebaskan perdagangan untuk produk Makedonia sampai dengan 95% ke wilayah Uni Eropa. Warga-negara Makedonia diperkenankan untuk bepergian bebas tanpa visa ke Kawasan Schengen sejak bulan Desember 2009.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Uni Eropa adalah mitra dagang utama Makedonia dengan expor 60% dan impor 48% dari negara ini. Expor dari Makedonia terutama untuk produk: Campuran Ferro-nikel, besi baja dan tekstil. Sedangkan impor dari negara wilayah Uni Eropa adalah minyak mentah, listrik, rol-besi, produk baja, dan kendaraan.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Pada tanggal 12 Juni 2018 tercapai kesepakatan antara Makedonia dan Yunani, yang masing-masing diwakili oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras dan Perdana Menteri Zoran Zaev untuk perubahan nama negara menjadi Republik Makedonia Utara. Kesepakatan ini mengakhiri perdebatan untuk penamaan negara Makedonia dan perselisihan teritorial di bagian utara Yunani.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Kesepakatan perubahan nama ini akan dimasukkan dalam amandemen konstitusi dan nama yang baru digunakan secara domestik maupun internasional. Kesepakatan ini menunggu hasil referendum di Makedonia dan persetujuan parlemen Yunani.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Kesepakatan ini disambut baik oleh President Dewan Eropa, Donald Tusk, Sekretaris Jendral NATO, Jens Stoltenberg, dan mediator PBB untuk isu ini, Matthew Nimetz.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Kesepakatan ini juga disambut baik oleh Kanselir Austria dan membuka jalan bagi negara Balkan dan khususnya Makedonia untuk bisa diterima sebagai anggota Uni Eropa.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Presiden Gjorge Ivanov dari Makedonia mengatakan tidak akan menanda-tangani kesepakatan perubahan nama ini karena dianggap terlalu banyak memberikan konsesi kepada Yunani. Meskipun masing-masing Perdana Menteri dari kedua negara telah sepakat untuk penamaan negara Makedonia, namun tanda-tangan persetujuan presiden masih dibutuhkan.
Rencana bergabungnya Makedonia dengan Uni Eropa
Menteri Pertahanan Yunani, Panos Kammenos, menentang kesepakatan ini dan akan menolak di voting parlemen. Oposisi Partai Demokrasi Yunani, Kyriakos Mitsotakis, juga menganggap Perdana Menteri Tsipras telah melangkah terlampau jauh dan kesepakatan tersebut problematik. Ia mengharap Presiden dapat menengahi perdebatan di parlemen sebelum ditanda-tangani.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Kebijakan kebudayaan Uni Eropa mendukung segala kegiatan kebudayaan, pendidikan, dan penelitian oleh perusahaan swasta, organisasi masyarakat, dan individu yang bekerja di ranah seni, musik, penerbitan, dan audiovisual. Kebijakan ini bertujuan memelihara dan mempromosikan sektor kebudayaan Uni Eropa melalui perangkat hukum dan pendanaan pemerintah. Sejak 2000-an Komisi Eropa membuat program tujuh tahunan sebagai terapan dari kebijakan kebudayaan, yaitu "Culture 2000" (2000-2007), "Culture Programme" (2007-2014), dan "Creative Europe" (2014-2020).
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Partisipasi Uni Eropa di dalam sektor kebudayaan merupakan perjalanan yang relatif baru, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Maastricht pada 1992 di mana Uni Eropa diberi mandat untuk menangani suatu kebijakan untuk pengembangan budaya. Meski terdapat keterbatasan ikatan hukum, cukup mengejutkan bagaimana Uni Eropa punya rekam yang cukup atas program-program di sektor ini. Program kerja Uni Eropa untuk sektor kebudayaan sendiri dapat dilacak sejak 1970-an dan berkembang jauh pada dekade setelahnya.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Sejak dikembangkan pada 1977, kebijakan kebudayaan dipandang telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentag identitas keeropaan ("European identity"). Ketika itu, penyatuan orang Eropa adalah bentuk integrasi sosial dan menjadi penting dalam merespon imigran dari Timur Tengah dan Afrika. Namun, persepsi atas identitas keeropaan semakin lama mendapatkan porsi yang sedikit, meski tidak benar-benar ditinggalkan. Kemunculan persepsi ini masih dianggap relevan dalam melegitimasi suatu kebijakan luar negeri di lingkup Uni Eropa secara umum. Isinya menyatakan bagaimana keragaman budaya di dalam peradaban Eropa, yang diikat dari persamaan nilai dan prinsip hidup, menyumbang keaslian identitas Eropa dan dinamikanya sendiri. Identitas keeropaan dianggap memperkuat rasa kepemilikan masyarakat Eropa.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Dalam perkembangannya, terjadi perubahan persepsi atas pembangunan kebudayaan dalam perkembangan kebijakan kebudayaan Uni Eropa. Perubahannya mulai dari model budaya seperti apa yang disetujui, yang berorientasi ke pasar, sampai aspek pemanfaatan dari sektor kebudayaan. Hari ini kita melihat bahwa bagaimana kebijakan kebudayaan Uni Eropa diartikulasikan sebagai sesuatu yang memberi kontribusi pada daya saing ekonomi Eropa, potensi tenaga kerja, dan regenerasi masyarakat urban. Mengacu pada Perjanjian Maastricht, khususnya di Pasal 3, kebijakan kebudayaan Uni Eropa harus mendukung rencana pengembangan kebudayaan nasional maupun regional serta menempatkan warisan budaya di garda depan. Dengan kata lain, kebijakan tersebut tidak dibuat untuk menyelaraskan negara-negara anggota EU menjadi satu identitas, melainkan untuk menjaga keberagaman antar negara. Semangat yang diusung adalah pentingnya pertukaran budaya dan pengetahuan di dalam masyarakat Uni Eropa; promosi dan pemeliharaan warisan budaya; dan dukungan terhadap penciptaan artistik, literatur, dan audiovisual.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Pada 2007 Komisi Eropa merilis pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Komite Ekonomi dan Sosial, dan komite di tiap-tiap wilayah. Pemberitahuan tersebut berbicara tentang agenda kebudayaan Eropa dalam merespon globalisasi. Agenda kebudayaan ini menyasar kepada partisipasi pemangku kepentingan yang ada, antara lain Komisi Eropa, Parlemen Eropa, negara-negara anggota, dan masyarakat umum akan pentingnya peran kebudayaan di dalam masyarakat Uni Eropa sebagai landasan hidup harmonis dan pembentukan identitas. Komisi Eropa mendorong implementasi agenda kebudayaan yang bersifat lebih kooperatif, sebagaimana tercantum pada Perjanjian Maastricht Pasal 151, ""Masyarakat harus memperhatikan aspek-aspek budaya dan bertanggung jawab terhadapnya sebagai bentuk penghormatan dan promosi terhadap keberagaman yang ada... Masyarakat dan negara-negara anggota harus mendorong kerja sama dan pengorganisasian yang kompeten di lingkup internasional dalam bidang kebudayaan"".
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Dengan berpijak pada globalisasi, "European Agenda for Culture" menyasar pada peningkatan pertukaran produk budaya dan perhatian terhadap keragaman. Agenda kebudayaan ini ingin memperlihatkan kemampuan dalam menjamin masyarakat yang kohesif dan beragam. Langkah tersebut merupakan suatu niscaya Uni Eropa terhadap kekayaan budaya yang mereka miliki serta pengaruhnya di dunia, seperti yang terlihat dari dukungan dan promosi mereka pada kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Dalam Konvensi UNESCO 2005 tentang Perlindungan dan Promosi terhadap Keberagaman Ekspresi Budaya, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia menjadi prinsip yang harus ada dalam pembangunan kebudayaan. Sebagai suatu kerjasama supranasional, Uni Eropa tidak hanya berproses menjadi kekuatan perdagangan, namun juga tawaran atas proyek kebudayaan sebagai "soft power" yang dapat menjadi inspirasi bagi dunia masa depan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan kebudayaan sepatutnya membantu mempromosikan masyarakat yang inklusif dan mengurangi kemiskinan. Sektor kebudayaan menjadi area aktivitas ekonomi dan lahan pekerjaan di seluruh wilayah Uni Eropa sehingga merangsang industri kreatif yang dinamis.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Komisi Eropa melanjutkan "European Agenda for Culture" dengan "New European Agenda for Culture" yang dirancang pada 2018. Diawali dengan "Bratislava Declaration and Roadmap" (Deklarasi dan Rencana Sasaran Bratislava), "New European Agenda for Culture" memberikan dukungan yang lebih besar kepada anak muda. Komisi Eropa ingin menciptakan ruang bagi anak muda untuk membangun masa depan Eropa. Proporsi terhadap anak muda direalisasikan dengan pembentukan Strategi Anak Muda untuk memberdayakan mereka di dalam pengambilan kebijakan. Strategi ini akan berjalan selama 2019-2027. Paralel dalam hal ini, akan ada perbaikan pada sistem pembelajaran dan pengajaran bahasa agar anak muda lebih cakap dalam berbahasa asing. "New Agenda for Culture" akan membuat rancangan strategis di tingkat Uni Eropa yang akan dilaksanakan pada 2019. Para negara anggota, melalui rencana kerja kebudayaan yang diadopsi dewan kementerian, akan membuat topik utama dan kerangka kerja untuk menyusun kolaborasi kebijakan di sektor kebudayaan.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Demi mencapai sasaran yang ada di dalam "European Agenda for Culture", dibentuklah seperangkat sistem dan metode kerja sama baru dengan lingkup yang lebih luas.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Open Method of Coordination (OMC) adalah metode perencanaan kerangka kerja untuk mendukung sasaran strategis "European Agenda for Culture" dalam bentuk yang fleksibel dan tidak mengikat. "Fleksibel" diartikan sebagai menghormati sepenuhnya kompetensi dan dan kewenangan negara anggota sedangkan "tidak mengikat" diartikan sebagai partisipasi dan prosedur yang sukarela. Gunanya adalah meningkatkan pembentukan kebijakan dan kerja sama yang terstruktur melalui pembelajaran bersama dan pertukaran praktik terbaik ("best practice"). Kerangka kerja yang disetujui nantinya diintegasikan ke dalam rencana kerja Dewan Eropa.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Realisasi OMC untuk sektor kebudayaan pada 2008 memakan waktu yang cukup lama. Sistem ini sebelumnya telah diterapkan di dalam sektor-sektor UE lainnya, seperti pendidikan, anak muda, dan urusan sosial. Tahapan pertamanya dimulai pada 2006, ketika Komisi Eropa menerbitkan konsultasi online dengan menjaring respon lebih dari 200 organisasi dan individu. Penekanannya adalah dialog dengan pengambil keputusan dan masyarakat sipil, misalnya dengan mengakomodasi forum yang lebih harmonis antara 400 pelaku advokasi dengan masyarakat sipil.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
OMC bekerja secara bertahap. Pertama, Dewan Eropa menyetujui usulan kerangka kerja. Dewan meninjau masukan-masukan yang ada dan berwenang untuk menyusun laporan dan evaluasi, sementara Parlemen Eropa, Komite Ekonomi dan Sosial, dan komite tiap-tiap wilayah akan selalu diberitahu tentang implementasi rancangan kerja. Kedua, negara-negara anggota menerjemahkan pedoman kebijakan menjadi kebijakan berlingkup nasional dan regional dengan masing-masing indikator pencapaian. Merekalah yang menetapkan pedoman kerja dan tujuan bersama melalui pelaporan terpadu. Ketiga, mengadakan monitoring dan evaluasi dengan periode pelaporan dan penegakan aturan yang juga beragam. Sayangnya, OMC yang diharapkan menjadi sistem yang terbuka dan partisipatif belum berjalan efektif untuk sektor kebudayaan. Kondisi ini agak berbeda di dalam sektor pendidikan dan sosial yang berhasil menggerakkan politisi tingkat nasional. Kelemahan OMC di dalam sektor kebudayaan disebabkan karena prosesnya yang tidak mengikat sehingga tidak adanya hukuman bagi negara-negara anggota yang tidak melaksanakan rekomendasi. Lembaga swadaya masyarakat juga kesulitan untuk memberikan kontribusi dan mengikuti sistem baru ini.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Komisi Uni Eropa, yang juga dibantu oleh Parlemen Eropa, berhasil meyakinkan pelaku bisnis untuk memberikan dukungan finansial. Strateginya adalah memberikan kajian-kajian berbasis bukti tentang dampak sosial serta ekonomi atas pengembangan kebudayaan. Salah satunya adalah data statistik sektor kebudayaan yang menyumbang 2,6% PDB Uni Eropa dengan 3,1% tenaga kerja di 25 negara. Pandangan tentang kontribusi kebudayaan untuk pembangunan juga didukung dengan strategi Creative Europe yang menempatkan komunitas seni sebagai motor pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sebagai entitas nonprofit. Pelaku bisnis dan bank swasta lantas diminta untuk memberikan kredit kepada pekerja kreatif, baik individu maupun lembaga. Fasilitas pinjaman keuangan direalisasikan pada 2016 dengan jumlah pinjaman dari bank sebesar €750 juta. Bentuknya adalah jaringan terbuka ("open network") lembaga keuangan yang mempertemukan pihak pendana dengan semua subsektor pelaku kreatif sehingga mampu menghasilkan indikator pinjaman dan pengukuran yang bervariasi. Prosedur ini berada di tataran legislatif, tanpa perlunya harmonisasi hukum dan aturan dari negara-negara anggota, dengan konsultasi bersama Komite Regional.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Pada 2015 kelompok kerja di dalam OMC menerbitkan laporan eksekutif tentang instrumen akses keuangan bagi sektor kreatif dan kebudayaan. Untuk mengurangi risiko, mereka merekomendasi perlunya skema pendanaan baru dalam bentuk kredit mikro atau urun dana serta mengumpulkan data tentang praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan kelompok kreatif demi lebih meyakinkan investor.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Sektor kebudayaan memiliki posisi penting dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa. Strategi diplomasi kebudayaan dilatarbelakangi oleh pentingnya perluasan partisipasi dan kewajiban tiap pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, dan regional Uni Eropa. Kerja sama yang melibatkan sektor swasta dan multinegara akan menaikkan sinergi antar pihak dan memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari kebudayaan, di dalam dan di luar Uni Eropa. Kerja sama internasional yang ada di dalam "European Agenda for Culture" sejalan dengan salah satu prioritas Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker. Sejak menjabat pada 2014, garis haluan politiknya merefleksikan strategi global.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Pada 2016 Foreign Policy Instruments, sebuah divisi layanan diplomasi luar negeri Komisi Eropa, meluncurkan Cultural Diplomacy Platform, sebuah organisasi untuk membuat rekomendasi kebijakan, memfasilitasi jaringan, dan memberikan pelatihan untuk segala urusan luar negeri. Organisasi ini menjadi implementasi dari "EU Strategy for International Cultural Relations" ("Strategi Uni Eropa untuk Hubungan Budaya Internasional"), yang didahului dengan "Preparatory Action 'Culture in EU External Relation"' ("Aksi Persiapan "Budaya di dalam Hubungan Internal EU"") selama 2013-2014. Saat ini, Cultural Diplomacy Platform fokus membangun kemitraan dengan beberapa negara yang dianggap stragegis untuk Uni Eropa, seperti Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Meksiko, Rusia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Uni Eropa telah menjalin proyek kerja sama berbentuk jaringan pusat kreatif ("creative hub)" di beberapa daerah. Contohnya adalah mendukung program The Young Arab Voices di wilayah Euro-Mediterranian untuk mengurangi kekerasan dan ekstrimisme. Uni Eropa bekerja sama dengan UNESCO juga membantu menanggulangi penjarahan warisan budaya di Suriah.
Kebijakan Kebudayaan Uni Eropa
Salah satu objek budaya yang dikedepankan sebagai citra diplomasi dan potensi pariwisata adalah warisan budaya yang ada di negara-negara Eropa. Faktanya, warisan budaya di Eropa menyumbang setengah dari Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO, dengan jumlah 453 situs. Komisi Eropa juga mendorong Parlemen dan Dewan untuk mengorganisir acara European Year of Cultural Heritage pada 2018.
Albert Hammond Jr.
Albert Louis Hammond Jr. (lahir 9 April 1980) merupakan gitaris, penyanyi, penulis lagu dan produser rekaman asal Amerika Serikat. Ia terkenal sebagai gitaris dan pemain "keyboard" pada grup musik rock The Strokes. Ia merilis album pertamanya "Yours To Keep" pada 2006 dan diikuti oleh "¿Cómo Te Llama?" pada 2008. Ia kemudian merilis album mini "AHJ" pada 2013 dan album ketiga "Momentary Masters" pada 2015. Ia merilis album keempat, "Francis Trouble" pada 9 Maret 2018.
Albert Hammond Jr.
Albert Hammond Jr. lahir di Los Angeles, California. Ayahnya ialah Albert Hammond, seorang penyanyi dan penulis lagu asal Inggris Raya yang terkenal dengan lagu "It Never Rains in Southern California" pada tahun 1972, dan ibunya Claudia Fernández, mantan peragawati dan pemenang kontes kecantikan.
Basenji (produser)
Sebastian Muecke atau lebih dikenal dengan nama Basenji adalah disjoki dan musisi elektronik asal Sydney, Australia.
Basenji (produser)
Ia meraih popularitas melalui kompetisi Triple J Unearthed. Kemudian, ia menandatangani kontrak bersama perusahaan rekaman Future Classic pada tahun 2014.
Majid Jordan
Majid Jordan merupakan duo musik R&B asal Kanada. Duo musik ini beranggotakan penyanyi Majid Al-Maskati dan produser Jordan Ullman asal Toronto. Duo musik ini dibentuk pada tahun 2011 dan menandatangani kontrak bersama OVO Sound, produser rekaman milik rapper Kanada, Drake. Mereka merilis album mini debut mereka berjudul "A Place Like This" pada 2014.
Majid Jordan
Majid Jordan dibentuk pada tahun 2011 oleh Jordan Ullman (lahir 8 September 1993), asal Toronto, dan Majid Al Maskati (lahir 22 Oktober 1990), setelah mereka bertemu pada pesta ulang tahun Majid di Toronto. Keduanya merupakan mahasiswa Universitas Toronto, mereka mulai memproduksi musik bersama di kamar asrama Jordan, lalu merilis singel pertama berjudul "Hold Tight". Mereka akhirnya merilis album mini berjudul "Afterhours", yang kemudian menarik produser Noah "40" Shebib untuk memasukkan mereka pada label rekaman OVO Sound.
Miguel (penyanyi)
Miguel Jontel Pimentel (lahir 23 Oktober 1985) merupakan penyanyi, penulis lagu, aktor dan produser rekaman asal Amerika Serikat. Dibesarkan di Los Angeles, ia memproduksi musik sejak berumur 13 tahun. Setelah menandatangani kontrak dengan Jive Records pada 2007, ia merilis album debut berjudul "All I Want Is You" pada 2010. Ia kemudian pindah label rekaman menuju RCA Records di mana ia merilis album "Kaleidoscope Dream" (2012), "Wildheart" (2015) dan "War & Leisure" (2017). Ia mengisi soundtrack film Disney, "Coco" pada lagu "Remember Me" pada 2017.
Miguel (penyanyi)
Miguel dilahirkan dan dibesarkan di San Pedro, Los Angeles, California. Ayahnya seorang Meksiko-Amerika dan ibunya seorang Afrika-Amerika. Orang tua Miguel bercerai ketika ia berusia delapan tahun. Sejak kecil, Miguel diperkenalkan kepada musik R&B oleh ibunya, dan selera musik ayahnya, yaitu funk, hip hop, jazz dan classic rock.
Miguel (penyanyi)
Ketika ia berusia lima tahun, Miguel ingin menjadi penari. Namun, pada usia 13 tahun, ia mulai meniti karier dalam bermusik. Pada usia 14, ia mulai menulis lagu dan mengembangkan ide-ide dengan "four-track recorder" milik pamannya.
Spike (peluru kendali)
Spike adalah sebuah peluru kendali buatan Israel generasi ke-empat. Peluru kendali ini dapat dibawa kemana-mana, berjenis peluru kendali antitank dan anti-personel fire-and-forget dengan sebuah hulu ledak HEAT tandem-charge. Peuru kendali ini dikembangkan dan dirancang oleh perusahaan Rafael Advanced Defense Systems.
Spike (peluru kendali)
SR adalah varian paling kecil dan paling ringan. Beratnya 9 kg. Ia bisa dibawa dengan mudah.mengklaim senjata ini cocok untuk pertempuran perkotaan jarak dekat. SR mampu melumpuhkan tank atau mobil lapis baja dari jarak 800 meter. Sistem pada SR juga telah dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan dirinya bisa belok kesana-kemari dan mampu membingungkan sistem perisai udara (APS system/anti-tank).
Spike (peluru kendali)
MR adalah versi penghancur jarak menengah. Beratnya namun mampu melumpuhkan tank lapis baja dari jarak .
Spike (peluru kendali)
LR adalah versi penghancur jarak jauh. Beratnya juga sama seperti versi MR. Namun daya tembaknya bisa lebih jauh hingga dan dapat dipakai oleh infanteri maupun kendaraan tempur ringan.
Spike (peluru kendali)
Versi ER memiliki berat . Ini adalah versi penembak jarak jauh (8 km). ER selain dibawa oleh tentara di punggung atau pundaknya. Ia juga mampu dibawa kepada helikopter, pesawat tanpa awak, drone, dan kendaraan mobil perang.
Spike (peluru kendali)
ER memiliki kemampuan daya ledak yang besar. Selain bisa menghancurkan tank, mobil, gedung, rumah, dengan daya ledak precursor-nya. Ia bisa merobek lapis baja dan menghancurkan kapal perang dari daratan. Teknologi yang diterapkan pada spike ER juga telah dilengkapi dengan sistem yang mampu mendeteksi dan menghindari perisai udara atau anti-tank. Ia bisa dengan cepat berbelok arah untuk menyerang dari posisi yang lain.