Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Sejarah Myanmar
Pada 1958, Birma mulai pulih di bidang ekonomi, tetapi kembali mengalami kemerosotan di bidang politik akibat pecahnya LKRAF menjadi dua faksi, faksi pertama dipimpin oleh Thakin Nu dan Thakin Tin, sementara faksi yang lain dipimpin oleh Ba Swe dan Kyaw Nyein. Perpecahan ini tidak terelakkan kendati imbauan 'Senjata untuk Demokrasi' dari U Nu di luar dugaan disambut baik oleh U Seinda di Arakan, orang Pa-O, beberapa kelompok orang Mon dan orang Shan, dan terutama oleh PVO dengan menyerahkan persenjataan mereka. Meskipun demikian, situasi menjadi sangat tidak stabil di parlemen, dengan lolosnya U Nu dari pemungutan suara untuk pengajuan mosi tidak percaya kepada pemerintah hanya berkat dukungan dari pihak oposisi Front Persatuan Nasional ("National United Front", disingkat NUF) yang diyakini berisi anasir-anasir 'kripto-komunis'. Angkatan darat garis keras yang kini menyadari 'ancaman' dari PKB pun berpakat dengan U Nu melalui NUF, dan pada akhirnya U Nu 'diimbau' oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ne Win, untuk mengambil alih pemerintahan Birma. Lebih dari 400 'simpatisan komunis' ditahan, 153 orang di antaranya dideportasi ke Pulau Coco di Laut Andaman, termasuk Aung Than, pemimpin NUF dan abang dari Aung San. Surat khabar "Botataung", "Kyemon" dan "Rangoon Daily" juga diberedel.
Sejarah Myanmar
Pemerintahan sementara Ne Win berhasil menenangkan situasi dan membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum baru pada 1960 yang mengembalikan Partai Persatuan U Nu ke tampuk pemerintahan dengan kemenangan mayoritas. Situasi stabil tidak bertahan lama, manakala Gerakan Federal Shan, yang dirintis oleh Nyaung Shwe Sawbwa Sao Shwe Thaik (Presiden Birma merdeka yang pertama 1948–52) dan menghendaki suatu federasi yang 'longgar', dipandang sebagai gerakan separatis yang menuntut pemerintah untuk menghormati hak melepaskan diri dalam 10 tahun yang diatur dalam Konstitusi 1947. Ne Win telah berhasil melucuti kekuasaan feodal para Sawbwa Shan dengan ganti pemberian pensiun seumur hidup dalam jumlah yang memuaskan pada 1959.
Sejarah Myanmar
Pada 2 Maret 1962, Ne Win bersama enam belas perwira senior lain melakukan kudeta. Mereka menahan U Nu, Sao Shwe Thaik serta beberapa tokoh lain, dan memaklumkan berdirinya sebuah negara sosialis yang akan diperintah oleh "Majelis Revolusioner Bersatu" bentukan mereka. Putra Sao Shwe Thaik, Sao Mye Thaik, tewas tertembak dalam peristiwa yang lazimnya digambarkan sebagai sebuah kudeta 'tanpa pertumpahan darah' itu. Thibaw Sawbwa Sao Kya Seng juga menghilang secara misterius setelah dihentikan di sebuah pos pemeriksaan dekat Taunggyi.
Sejarah Myanmar
Sejumlah aksi protes bermunculan menentang kudeta, dan mula-mula ditanggapi secara lunak oleh militer. Akan tetapi pada 7 Juli 1962, aksi protes secara damai yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus Universitas Rangoon ditindak keras oleh militer sehingga menyebabkan sekitar 100 mahasiswa tewas terbunuh. Sehari sesudahnya, angkatan darat meledakkan gedung organisasi Persatuan Mahasiswa. Perundingan damai yang mempertemukan Majelis Revolusioner dan berbagai kelompok bersenjata yang menentang pemerintah diadakan pada 1963, namun tidak berhasil mencapai kata sepakat, dan selama perundingan berlangsung maupun setelah gagal menghasilkan kesepakatan, ratusan orang ditahan di Rangoon dan tempat-tempat lain, baik yang berhaluan kanan maupun yang berhaluan kiri dalam pandangan poliknya. Seluruh partai oposisi dinyatakan terlarang pada 28 Maret 1964. Kaum pemberontak Kachin yang tergabung dalam Organisasi Kemerdekaan Kachin sudah lebih dahulu beraksi pada 1961 dipicu oleh maklumat U Nu yang menjadikan agama Buddha sebagai agama negara, dan Angkatan Bersenjata Negara Bagian Shan, dipimpin istri Sao Shwe Thaik, Mahadevi , dan putranya, Chao Tzang Yaunghwe, mengobarkan pemberontakan pada 1964 sebagai wujud penentangan terhadap kudeta militer 1962.
Sejarah Myanmar
Ne Win bergegas mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mentransformasi Birma menjadi sebuah "negara sosialis" yang dicita-citakannya dan untuk mengisolasi negara ini dari hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Ne Win memberlakukan sistem satu partai, dan Partai Program Sosialis Birma bentukannya mengendalikan pemerintahan Birma. Niaga dan industri di seluruh wilayah Birma dinasionalisasi, namun perekonomian mula-mula tidak mengalami pertumbuhan karena pemerintah terlalu mengutamakan pengembangan sektor industri sehingga melalaikan sektor pertanian. Pada bulan April 1972, Jenderal Ne Win beserta seluruh anggota Majelis Revolusioner Bersatu melepaskan jabatan militernya, namun kini sebagai U Ne Win, ia terus mengendalikan pemerintahan Birma melalui Partai Program Sosialis Birma. Sebuah undang-undang dasar yang baru dikeluarkan pada bulan Januari 1974. Berdasarkan undang-undang dasar yang baru, dibentuk lembaga Sidang Rakyat ("Pyithu Hluttaw") yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tertinggi, serta lembaga-lembaga Majelis Rakyat di daerah-daerah. Ne Win menjadi presiden dari pemerintah yang baru.
Sejarah Myanmar
Sejak bulan Mei 1974, terjadi suatu gelombang pemogokan di Rangoon dan kota-kota lain di Birma yang dilatarbelakangi oleh permasalahan korupsi, inflasi, dan keterbatasan pangan, khususnya beras. Di Rangoon para buruh ditangkap di persimpangan jalur kereta api Insein, dan pasukan-pasukan tentara menembaki para buruh di pabrik tekstil Thamaing dan galangan kapal Simmalaik. Pada bulan Desember 1974, demonstrasi-demonstrasi anti pemerintah yang terbesar sampai dengan saat itu terjadi dalam upacara pemakaman mantan Sekretaris Jenderal PBB U Than. U Than pernah menjadi penasihat terdekat Perdana Menteri U Nu pada era 1950-an dan dianggap sebagai lambang penentangan terhadap rezim militer. Rakyat Birma merasa bahwa U Than tidak dihormati dengan upacara pemakaman kenegaraan selayaknya seorang negarawan bertaraf internasional akibat hubungan dekatnya dengan U Nu.
Sejarah Myanmar
Pada 23 Maret 1976, lebih dari 100 mahasiswa ditahan karena menggelar sebuah upacara yang berlangsung damai ("Hmaing yabyei") untuk memperingati 100 tahun lahirnya Thakin Kodaw Hmaing, penyair dan pujangga terbesar sekaligus pemimpin nasionalis Birma pada abad ke-20. Ia telah menginspirasi segenerasi tokoh nasionalis dan penulis Birma dengan karya tulisnya yang lebih banyak berbentuk syair, menanamkan rasa bangga yang mendalam akan sejarah, bahasa, dan budaya mereka, dan mendesak mereka untuk melakukan tindakan nyata seperti pemogokan buruh dan mahasiswa. Hmaing, selaku pemimpin Dobama, adalah orang yang telah berjasa mengirim Ketiga Puluh Kamerad ke luar negeri untuk mendapatkan latihan militer, dan sesudah Birma merdeka, ia pula yang telah membaktikan hidup demi perdamaian di dalam negeri dan rekonsiliasi nasional sampai menghembuskan nafas terakhir dalam usia 88 tahun pada 1964. Jenazah Hmaing disemayamkan dalam sebuah musoleum di kaki Pagoda Shwedagon.
Sejarah Myanmar
Pada 1976, seorang perwira muda bernama Kapten Ohn Kyaw Myint bersama beberapa rekannya sesama perwira berkomplot untuk membunuh Ne Win dan San Yu, namun rencana ini bocor dan si perwira pun diadili serta dihukum gantung.
Sejarah Myanmar
Pada 1978, sebuah operasi militer dilancarkan atas kaum Muslim Rohingya di Arakan, yang diberi nama Operasi Raja Naga, yang mengakibatkan 250.000 orang terpaksa mengungsi ke Bangladesh.
Sejarah Myanmar
Setelah dibebaskan pada 1966, U Nu meninggalkan Birma pada pada bulan April 1969, dan membentuk Partai Demokrasi Parlementer (PDP) pada bulan Agustus tahun yang sama di Bangkok, Muangthai, bersama salah satu anggota Ketiga Puluh Kamerad, Bo Let Ya, salah seorang tokoh pendiri PKB dan mantan Menteri Pertahanan dan deputi Perdana Menteri, Bo Yan Naing, dan U Thwin, mantan TKB dan mantan Menteri Perdagangan. Seorang lagi anggota Ketiga Puluh Kamerad, Bohmu Aung, mantan Menteri Pertahanan, kelak ikut menggabungkan diri. Yang keempat, Bo Setkya, yang telah bersembunyi selepas kudeta 1962, wafat di Bangkok tak lama sebelum U Nu tiba. PDP melancarkan aksi pemberontakan bersenjata di sepanjang perbatasan Muangthai sejak 1972 sampai 1978 ketika Bo Let Ya terbunuh dalam sebuah serangan yang dilancarkan oleh organisasi Persatuan Kebangsaan Karen (PKK). U Nu, Bohmu Aung, dan Bo Yan Naing pulang ke Rangoon setelah mendapatkan amnesti pada 1980. Ne Win juga kelak diam-diam melakukan perundingan damai pada 1980 dengan KIO dan CPB, yang sekali lagi menemui jalan buntu sebagaimana perundingan yang sebelumnya.
Sejarah Myanmar
Ne Win berhenti menjabat sebagai presiden pada 1981, tetapi tetap memegang kekuasaan sebagai Ketua BSPP sampai mendadak mengumumkan pengunduran dirinya pada 23 Juli 1988.
Pada era 1980-an, ekonomi Birma mulai tumbuh setelah pemerintah melonggarkan pembatasan-pembatasan terhadap bantuan asing, namun pada penghujung era 1980-an, jatuhnya harga-harga komoditas dan peningkatan jumlah utang menimbulkan krisis ekonomi. Keadaan ini berujung pada upaya-upaya reformasi ekonomi pada 1987–1988 yang melonggarkan kontrol sosialis dan mendorong investasi asing. Meskipun demikian, upaya-upaya ini tidak cukup untuk meredam pergolakan di Birma, ditambah pula dengan 'demonetisasi' secara periodik atas uang kartal asing tertentu ke dalam mata uang Birma. Demonetisasi terakhir yang didekretkan pada bulan September 1987 menyapu bersih dana tabungan mayoritas rakyat Birma.
Sejarah Myanmar
Pada bulan September 1987, pemimpin "de facto" Birma, U Ne Win, mendadak membatalkan pecahan-pecahan uang kartal tertentu, sehingga mengakibatkan ekonomi merosot tajam. Alasan utama pembatalan tersebut adalah takhyul yang sangat dipercaya oleh U Ne Win, yang menganggap bahwa angka sembilan adalah angka keberuntungannya—ia hanya mengizinkan peredaran pecahan 45 dan 90 kyat, karena angka-angka ini dapat habis dibagi dengan angka sembilan. Penetapan status Birma sebagai Negara Terbelakang oleh PBB pada bulan Desember pada tahun yang sama adalah bukti dari keterpurukan perekonomiannya.
Sejarah Myanmar
Dipicu tindakan brutal polisi atas demonstrasi-demonstrasi yang dipimpin para pelajar yang memakan korban jiwa ratusan pelajar dan rakyat sipil pada bulan Maret dan Juni 1988, aksi-aksi protes dan demonstrasi muncul secara besar-besaran di seluruh Birma. Pihak militer menanggapinya dengan menembaki kerumunan massa, dengan dalih bahwa massa telah disusupi unsur-unsur komunis. Kekerasan, keadaan kacau-balau, dan anarki merajalela. Administrasi sipil terhenti sama sekali, dan pada bulan September tahun itu, negeri Birma sudah berada di ambang batas revolusi. Angkatan bersenjata, di bawah kepemimpinan nominal Jenderal Saw Maung melakukan kudeta pada 8 Agustus untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Selama berlangsungnya Pemberontakan 8888, julukan bagi kudeta 8 Agustus, pihak militer menewaskan ribuan orang. Militer mengesampingkan Konstitusi 1974 dan memberlakukan hukum perang di bawah Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (DPHKN) dengan Saw Maung selaku ketua merangkap perdana menteri.
Sejarah Myanmar
Dalam sebuah konferensi pers sepanjang enam jam pada 5 Agustus 1989, Brigjen Khin Nyunt, Sekretaris 1 DPHKN merangkap kepala Badan Intelijen Militer (BIM), mengklaim bahwa gerakan protes besar-besaran itu direkayasa oleh Partai Komunis Birma melalui organisasi bawah tanahnya. Although there had inevitably been some underground PKB presence as well as that of ethnic insurgent groups, there was no evidence of their being in charge to any extent. Justru pada bulan Maret 1989, kepemimpinan PKB ditumbangkan dalam suatu pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Kokang dan Wa yang menjadi andalan PKB setelah kehilangan kubu-kubu pertahanan di Birma Tengah dan mendirikan pangkalan-pangkalan baru di kawasan timur laut pada penghujung era 1960-an; para pemimpin komunis tak lama kemudian terpaksa menyingkir ke pengasingan di seberang tapal batas Tiongkok.
Sejarah Myanmar
Pemerintah militer memaklumkan perubahan nama negara dari "Birma" menjadi "Myanmar" pada 1989. Pemerintah militer juga melanjutkan reformasi ekonomi yang dirintis oleh rezim lama, dan mengimbau dibentuknya sebuah Dewan Konstituante untuk merevisi Konstitusi 1974. Kebijakan ini menghasilkan pemilihan umum multipartai pada bulan Mei 1990 yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), mengalahkan Partai Persatuan Nasional (PPN, pengganti BSPP) dan sekitar selusin partai kecil.
Militer kembali menetapkan status tahanan rumah bagi Aung San Suu Kyi pada bulan September 2000 sampai dengan bulan Mei 2002, ketika larangan baginya untuk bepergian ke luar kota Rangoon juga dicabut. Pembicaraan-pembicaraan seputar rekonsiliasi dilakukan dengan pemerintah, namun semuanya menemui jalan buntu dan Suu Kyi sekali lagi ditahan pada bulan Mei May 2003 setelah iring-iringan kendaraan yang mengikutinya dilaporkan diserbu oleh massa pro militer. Pemerintah juga melaksanakan penangkapan besar-besaran atas para pemimpin LND dan menutup sebagian besar dari kantor-kantornya. Situasi di Myanmar masih diwarnai ketegangan sampai hari ini.
Sejarah Myanmar
Pada bulan Agustus 2003, Kyin Nyunt mengumumkan tujuh langkah "petunjuk jalan menuju demokrasi", yang dikalim pemerintah sedang dalam proses implementasi. Tidak ada jadwal dan target waktu sehubungan dengan rencana pemerintah ini, atau pun mekanisme kondisional atau independen untuk mebuktikan bahwa program ini benar-benar berjalan. Karena alasan inilah sebagian besar pemerintah negara-negara barat dan negara-negara tetangga Myanmar bersikap skeptis dan kritis sehubungan dengan petunjuk jalan ini.
Sejarah Myanmar
Pada 17 Februari 2005, pemerintah menyelenggarakan kembali Konvensi Nasional, untuk pertama kalinya sejak 1993, dalam upaya untuk menulis ulang Konstitusi. Meskipun demikian, organisasi-organisasi dan partai-partai besar yang pro demokrasi, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi, dilarang berpartisipasi, militer hanya memberi iin kepada partai-partai kecil yang dipilih. Konvensi kembali diistirahatkan pada bulan Januari 2006.
Sejarah Myanmar
Pada bulan November 2005, junta militer mulai memindahkan pemerintahan dari Yangon ke sebuah lokasi yang tidak disebutkan namanya di dekat Kyatpyay tepat di luar Pyinmana, yakni lokasi ibu kota Myanmar yang baru. Aksi publik ini diikuti sebuah kebijakan jangka panjang tidak resmi untuk memindahkan prasarana militer dan pemerintah yang penting keluar dari Yangon guna menghindari berulangnya peristiwa-peristiwa semacam Pemberontakan 8888. Pada Hari Angkatan Bersenjata (27 Maret 2006), ibukota Myanmar secara resmi diberi nama Naypyidaw Myodaw (secara harfiah berarti Kota Takhta Raja-Raja).
Sejarah Myanmar
Pada 2005, ibu kota negara dipindahkan dari Yangon ke Naypyidaw.
Sejarah Myanmar
Pada bulan November 2006, Organisasi Buruh Internasional mengumumkan akan berupaya – di Mahkamah Internasional – "untuk menuntut anggota-anggota junta militer Myanmar yang sementara berkuasa atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan" karena mewajibkan berkesinambungan untuk melakukan kerja paksa. Menurut Organisasi Buruh Internasional, diperkirakan ada 800.000 orang yang diwajibkan menjalani kerja paksa di Myanmar.
Sejarah Myanmar
Protes anti pemerintah Birma 2007 adalah serangkaian protes anti pemerintah di Birma yang bermula pada 15 Agustus 2007. Penyebab utama dari protes-protes ini adalah keputusan yang tidak dipermaklumkan dari pemerintah junta militer, Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, untuk menghapuskan subsidi bahan bakar minyak yang mengakibatkan harga solar dan bensin melonjak secara mendadak hingga 100%, dan harga CNG untuk kendaraan-kendaraan bus sampai lima kali lipat dalam tempo kurang dari sepekan. Demonstrasi-demonstrasi protes pertama kali diberangus dengan cepat dan kejam oleh pemerintah junta militer. Lusinan pengunjuk rasa ditangkap dan ditahan. Mulai 18 September, protes-protes dipimpin oleh para biarawan Agama Buddha, dan dibiarkan berlangsung sampai diberangus secara lebih kejam oleh pemerintah pada 26 September.
Sejarah Myanmar
Sewaktu pemberangusan demonstrasi berlangsung, tersebar desas-desus tentang perselisihan pendapat di kalangan militer Birma, tetapi tak satu pun desas-desus itu yang dapat dipastikan kebenarannya. Saat itu, sumber-sumber independen melaporkan, melalui foto-foto dan keterangan-keterangan tertulis, bahwa ada 30 sampai 40 biarawan dan 50 sampai 70 rakyat sipil yang terbunuh serta sekitar 200 orang yang dipukuli. Meskipun demikian, sumber-sumber lain menyingkap jumlah-jumlah yang lebih dramatis lagi. Dalam sebuah pernyataan dari Gedung Putih, Presiden Bush berkata: "Para biarawan telah dipukuli dan dibunuh... Ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi telah ditangkap". Beberapa laporan berita menyebut gerakan-gerakan protes itu dengan istilah Revolusi Safron.
Sejarah Myanmar
Pada 7 Februari 2008, Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara mengumumkan akan menyelenggarakan suatu referendum untuk konstitusi, dan pemilihan-pemilihan pada 2010. Referendum konstitusi Myanmar, 2008 terselenggara pada 10 Mei dan menjanjikan suatu ""demokrasi yang berkembang dengan berdisiplin"" bagi negara itu di masa depan.
Sejarah Myanmar
Pada 3 Mei 2008, Siklon Nargis meluluhlantakkan negara ini tatkala angin dengan kecepatan sampai 215 km/jam (135 mil/jam) melanda daerah berpopulasi padat, yakni delta pertanian padi di Divisi Irawadi. Diperkirakan lebih dari 130.000 orang yang tewas atau hilang dan total kerugian mencecah angka 10 miliar dolar AS; bencana alam ini merupakan yang terburuk dalam sejarah Birma. Program Pangan Dunia melaporkan bahwa, "Beberapa desa nyaris sepenuhnya lenyap dan lahan-lahan yang ditanami padi tersapu habis."
Sejarah Myanmar
PBB memperkirakan sebanyak 1 juta orang kehilangan tempat tinggal dan Organisasi Kesehatan Dunia "telah menerima laporan-laporan tentang munculnya malaria di daerah-daerah yang paling terkena dampak bencana." Meskipun demikian, pada hari-hari kritis selepas bencana, rezim isolasionis Birma malah memperumit upaya-upaya pemulihan pascabencana dengan menunda pemberian izin masuk bagi pesawat-pesawat terbang PBB yang membawa bantuan obat-obatan, makanan, dan berbagai keperluan lainnya. Kegagalan pemerintah mengeluarkan izin masuk bagi lembaga-lembaga bantuan internasional berskala besar telah dideskripsikan oleh PBB sebagai suatu hal "tidak pernah terjadi sebelumnya."
Sejarah Myanmar
Reformasi-reformasi demokratis Myanmar 2011–2012 adalah serangkaian reformasi berkelanjutan dalam bidang politik, ekonomi, dan administrasi di Myanmar yang dilakukan oleh pemerintah berpendukung militer. Reformasi-reformasi ini meliputi pembebasan pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah disusul dialog-dialog yang dilakukan dengannya, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pemberian amnesti umum kepada lebih dari 200 tahanan politik, pengesahan aturan-aturan hukum ketenagakerjaan baru yang memperbolehkan pembentukan serikat-serikat buruh dan pemogokan-pemogokan, pelonggaran sensor pers, dan regulasi praktik-praktik keuangan.
Sejarah Myanmar
Sebagai konsekuensi dari reformasi-reformasi itu, ASEAN telah menyetujui pengajuan diri Myanmar untuk menduduki jabatan kepemimpinannya pada 2014. Sekretaris Negara Amerika Serikat Hillary Clinton berkunjung ke Myanmar pada 1 Desember 2011, untuk mendorong langkah-langkah maju selanjutnya; kunjungan ini adalah kunjungan pertama seorang Sekretaris Negara Amerika Serikat setelah lebih dari lima puluh tahun. Presiden Amerika Serikat Barack Obama berkunjung setahun kemudian, dan menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang berkunjung ke Myanmar.
Sejarah Myanmar
Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), berpartisipasi dalam Pemilihan Khusus yang diselenggarakan pada 1 April 2012 selepas pemerintah mengabolisikan aturan-aturan hukum yang pernah membuat LND memboikot Pemilihan Umum 2010. Suu Kyi memimpin LND meraih kemenangan telak, berhasil meraih 41 dari 44 kursi yang diperebutkan, satu kursi dimenangkan oleh Suu Kyi sendiri mewakili konstituen Kota Kawhmu dalam Majelis Rendah di Parlemen Myanmar.
Sejarah Myanmar
Hasil perhitungan suara dari Pemilihan Umum 2015 menjadikan Liga Nasional untuk Demokrasi sebagai mayoritas absolut baik dalam majelis rendah maupun majelis tinggi di Parlemen Myanmar, memadai untuk memastikan calon yang diusungnya dijadikan presiden, sementara pemimpin LND, Aung San Suu Kyi, berdasarkan konstitusi tidak dapat menduduki jabatan presiden. Meskipun demikian, ketidakpastian masih membayang-bayangi, karena bentrok antara pasukan-pasukan militer Myanmar dan kelompok-kelompok pemberontak setempat terus berlanjut.
Sejarah Myanmar
Parlemen yang baru bersidang pada 1 Februari 2016, dan pada 15 Maret 2016, Htin Kyaw terpilih menjadi Presiden Myanmar pertama yang bukan dari kalangan militer sejak kudeta militer 1962. Aung San Suu Kyi memegang sebuah jabatan yang baru dibentuk, yakni jabatan Kanselir Negara yang setara dengan jabatan Perdana Menteri, pada 6 April 2016.
Sejarah Myanmar
Kemenangan besar yang diraih Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi dalam pemilihan umum 2015 telah menerbitkan harapan akan terjadinya peralihan yang lancar di Myanmar dari pemerintahan militer menuju suatu sistem demokrasi yang bebas. Akan tetapi pergolakan politik dalam negeri, hancurnya perekonomian dan pertikaian antar etnis terus-menerus mempersukar transisi menuju demokrasi.Umum:
Rashmi Singh
Artikel ini bukan Rashmi Singh (Jurnalis)
Rashmi Singh
Rashmi Singh adalah aktris asal India.Ia bermain di 3 serial India.Yaitu Baal Veer,Gopi,dan Jeannie Aur Juju.
Ravindra Kelekar
Ravindra Kelekar () adalah seorang pengarang India terkenal yang biasanya menulis dalam bahasa Konkani, meskipun ia juga menulis dalam bahasa Marathi dan Hindi. Sebagai seorang aktivis, pejuang kemerdekaan dan pelopor Gandhian dalam gerakan Konkani modern, ia dikenal sebagai sarjana, linguis, dan pemikir kreatif Konkani. Kelkar adalah seorang partisipan dalam gerakan kemerdekaan India, gerakan pembebasan Goa, dan kemudian kampanye menentang penggambungan Goa yang baru dibentuk dengan Maharashtra. Ia memainkan peran penting dalam mendirikan "Konkani Bhasha Mandal", yang memimpin kampanye kesusastraan untuk pengakuan Konkani sebagai bahasa penuh, dan pengesahannya kembali sebagai bahasa negara bagian Goa. Ia mengarang sekitar 100 buku dalam bahasa Konkani, yang meliputi "Amchi Bhas Konkaneech", "Shalent Konkani Kityak", "Bahu-bhashik Bharatant Bhashenche Samajshastra" dan "Himalayant", dan juga menyunting majalah "Jaag" selama lebih dari dua dekade.
Ravindra Kelekar
Kelekar meninggal di Rumah Sakit Apollo, Margao, Goa pada sekitar pukul 11.30 pada Jumat 27 Agustus. Ia berusia 85 tahun. Jenazahnya dikremasi dengan penghormatan negara di kampung halamannya Priol.
Ravindra Kelekar
Kelekar meraih Padma Bhushan (2008),
Penghargaan Gomant Sharada dari Akademi Kala,
Penghargaan Sahitya Akademi (1976),
dan Sahitya Akademi Fellowship (2007)—penghargaan tertinggi Sahitya Akademi, Akademi Kebahasaan Nasional India.
Ia juga meraih Penghargaan Jnanpith 2006, pertama kalinya dianugerahi kepada seorang pengarang yang menulis dalam bahasa Konkani,
yang dipersembahkan pada Juli 2010.
Satya Vrat Shastri
Satya Vrat (atau Satyavrat) Shastri () adalah seorang sarjana, penulis, ahli tata bahasa dan penyair Sansekerta asal India. Ia telah menulis tiga Mahakawya, tiga Khandakawya, satu Prabandhakawya dan lima karya dalam penulisan kritis dalam bahasa Sansekerta. Karya-karya pentingnya adalah "Ramakirtimahakavyam", "Brahattaram Bharatam", "Sribodhisattvacharitam", "Vaidika Vyakarana", "Sarmanyadesah Sutram Vibhati", dan "Penemuan Harta Karun" dalam tujuh volume.
Satya Vrat Shastri
Ia sekarang menjadi profesor kehormatan di Pusat Khusus Pembelajaran Sansekerta, Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi. Ia menjadi Kepala Departemen Sansekerta dan Kepala Fakultas Kesenian di Universitas Delhi, dimana ia menjadi Profesor Sansekerta Pandit Manmohan Nath Dar (1970–1995).
Satya Vrat Shastri
Pada masa kariernya, ia memenangkan beberapa penghargaan nasional dan internasional, yang meliputi Penghargaan Sahitya Akademi untuk Sansekerta, yang diberikan oleh Sahitya Akademi, Akademi Kebahasaan Nasional India, pada 1968 untuk karya puisinya, "Srigurugovindasimhacharitam", kemudian pada 2006, ia menjadi penerima pertama Penghargaan Jnanpith dalam bahasa Sansekerta (diserahkan pada 2009 oleh muridnya dan Putri Kerajaan Thailand Maha Chakri Sirindhorn).