Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Karies gigi
Untuk kesehatan gigi, pengaturan konsumsi gula penting diperhatikan. Gula yang tersisa pada mulut dapat memproduksi asam oleh bakteri. Pengonsumsian permen karet dengan xilitol dapat melindungi gigi. Permen ini telah popler di Finlandia. Efek ini mungkin disebabkan ketidakmampuan bakteri memetabolisme xilitol.
Terapi florida dapat menjadi pilihan untuk mencengah karies. Cara ini telah terbukti menurunkan kasus karies gigi. Florida dapat membuat enbamel resisten terhadap karies. Florida sering ditambahkan pada pasta gigi dan cairan pembersih mulut.
Karies gigi
Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa pemberian radiasi laser intensitas rendah dengan laser ion argon dapat mencengah karies enamel dan lesi daerah bercak putih. Sedang dikembangkan pula, vaksin untuk melawan bakteri karies. Pada 2004, vaksin ini telah berhasil diujicobakan pada hewan, dan uji coba klinis pada manusia pada Mei 2006.
Perdana Menteri Vanuatu
Perdana Menteri Vanuatu adalah kepala pemerintahan Republik Vanuatu.
Perdana Menteri Vanuatu
Jabatan Perdana Menteri diciptakan di bawah Konstitusi Vanuatu pada saat kemerdekaan tahun 1980, dengan kampanye kemerdekaan Walter Lini menjadi yang pertama pemegang jabatan. Posisi ini terkadang terlihat sebagai kelanjutan dari kantor Menteri Kepala yang ada sebelum Vanuatu meraih kemerdekaannya. Perdana Menteri diperlukan oleh konstitusi untuk menjadi anggota Parlemen yang juga secara langsung memilih satu orang untuk menjadi perdana menteri. Perdana Menteri langsung mengangkat atau memberhentikan anggota Dewan Menteri (menteri kabinet).
Perdana Menteri Vanuatu
Sejauh ini, delapan orang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Vanuatu, kadang-kadang pada beberapa kesempatan.
Perdana Menteri Vanuatu
Pada bulan November 2009, Perdana Menteri Edward Natapei sempat dinyatakan oleh Ketua telah kehilangan kursinya secara prosedural. Pengadilan membatalkan keputusan tersebut dan Natapei kembali kursinya sebagai Premiership.
Perdana Menteri Vanuatu
Serge Vohor istilah keempat 's di kantor, dari bulan April sampai Mei 2011, termasuk dalam daftar di bawah ini, meskipun terpilih menjadi perdana menteri itu dibatalkan sebagai inkonstitusional oleh Pengadilan Pengadilan Banding pada 13 Mei, dengan alasan bahwa ia telah dipilih hanya oleh mayoritas Anggota Parlemen (26 dari 52), bukan oleh mayoritas mutlak. Ralph Regenvanu, yang kembali posisinya sebagai Menteri Kehakiman setelah pembatalan Vohor yang Premiership, menyatakan: "Perdana Menteri Serge Vohor dan kabinetnya adalah ilegal, batal dan tidak pernah pemerintah negara."
Perdana Menteri Vanuatu
Demikian pula, Sato Kilman disertakan meskipun juga voided, oleh yang berkuasa dari Ketua Vincent Lunabek pada 16 Juni 2011, menemukan bahwa pemilu Kilman itu pada bulan Desember 2010 belum sesuai dengan persyaratan untuk pemungutan suara parlemen rahasia yang ditetapkan dalam pasal 41 dari Konstitusi. Jadi, setelah mengusir Edward Natapei dalam sebuah [gerak [tidak percaya]] berlaku pada bulan Desember 2010, Vanuatu tidak memiliki pemerintah yang secara sah merupakan sampai Natapei dipulihkan pada bulan Juni dengan instruksi dari pengadilan untuk mengadakan Parlemen untuk pemilihan Perdana Menteri. Hal ini dilakukan pada 26 Juni, sehingga dalam pemilihan Sato Kilman kepada perdana menteri oleh Parlemen - pertama masa jabatannya secara hukum diakui sebagai Perdana Menteri.
Perdana Menteri Israel
Perdana Menteri Israel (ראש הממשל, "Rosh HaMemshala", menyatakan Kepala Pemerintahan; ) adalah kepala pemerintahan Israel dan tokoh politik yang paling kuat di Israel (judul Presiden Israel adalah posisi sebagian besar kehormatan). Perdana menteri adalah kepala eksekutif negara. Kediaman resmi perdana menteri, "Beit Rosh Hamemshala" (kantor perdana menteri) adalah di Yerusalem. Perdana menteri saat ini adalah Benjamin Netanyahu dari Likud, orang kesembilan untuk memegang posisi (pengasuh tidak termasuk).
Perdana Menteri Israel
Setelah pemilihan, Presiden mencalonkan anggota Knesset untuk menjadi perdana menteri setelah meminta para pemimpin partai yang mereka dukung untuk posisi itu. Calon kemudian menyajikan platform pemerintah dan harus menerima mosi percaya untuk menjadi perdana menteri. Antara tahun 1996 dan 2001, Perdana Menteri yang dipilih secara langsung, terpisah dari Knesset.
Perdana Menteri Israel
Kantor perdana menteri muncul pada tanggal 14 Mei 1948, tanggal Deklarasi Pembentukan Negara Israel, ketika pemerintah sementara telah dibuat. David Ben-Gurion, pemimpin Mapai dan kepala Badan Yahudi menjadi pertama Perdana Menteri Israel. Posisi ini menjadi permanen pada tanggal 8 Maret 1949 ketika pemerintahan pertama dibentuk. Ben-Gurion mempertahankan perannya sampai tahun 1953 akhir, ketika ia mengundurkan diri untuk menetap di Kibbutz dari Sde Boker. Ia digantikan oleh Moshe Sharett. Namun, Ben-Gurion kembali dalam sedikit di bawah dua tahun untuk merebut kembali posisinya. Ia mengundurkan diri untuk kedua kalinya pada tahun 1963, melepaskan diri dari Mapai untuk membentuk Rafi. Levi Eshkol mengambil alih sebagai kepala Mapai dan perdana menteri. Ia menjadi perdana menteri pertama untuk kepala negara di bawah bendera dua partai ketika Mapai membentuk Penjajaran dengan Ahdut HaAvoda pada tahun 1965. Pada tahun 1968 ia juga menjadi pemimpin partai hanya untuk perintah yang mayoritas mutlak dalam Knesset, setelah Mapam dan Rafi bergabung ke dalam Alignment, memberikan 63 kursi di Knesset 120 kursi.
Perdana Menteri Israel
Pada tanggal 26 Februari 1969, Eshkol menjadi perdana menteri pertama yang mati saat menjabat (di kantor), dan sementara digantikan oleh Yigal Allon. Namun, keberlangsungan tugas Allon kurang dari satu bulan, sebagai pihak yang membujuk Golda Meir untuk kembali ke kehidupan politik dan menjadi perdana menteri Maret 1969. Meir adalah wanita pertama perdana menteri Israel, dan yang ketiga di dunia (setelah Sirimavo Bandaranaike dan Indira Gandhi).
Perdana Menteri Israel
Meir mengundurkan diri pada tahun 1974 setelah Komisi Agranat menerbitkan temuan pada Perang Yom Kippur, meskipun telah membebaskan nya menyalahkan. Yitzhak Rabin mengambil alih, meskipun ia juga mengundurkan diri menjelang akhir yang Knesset kedelapan masa berikutnya serangkaian skandal termasuk bunuh diri dari Menteri Perumahan Abraham Ofer setelah polisi mulai menyelidiki tuduhan ia menggunakan dana pihak ilegal, dan Asyer Yadlin (gubernur menunjuk dari Bank Israel) dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena menerima suap. Istri Rabin, Leah, juga ditemukan memiliki rekening bank di luar negeri, yang ilegal di Israel pada saat itu.
Perdana Menteri Israel
Menachem Begin menjadi perdana menteri pertama sayap kanan Likud ketika itu memenangkan pemilu 1977, dan disimpan pasca pemilu pada tahun 1981. Ia mengundurkan diri pada tahun 1983 karena alasan kesehatan, melewati tampuk kekuasaan untuk Yitzhak Shamir.
Perdana Menteri Israel
Setelah pemilu 1984 terbukti tidak meyakinkan dengan baik Penjajaran Likud maupun mampu membentuk pemerintah, pemerintah persatuan nasional dibentuk dengan ministership prima berputar - Shimon Peres mengambil dua tahun pertama, dan digantikan oleh Shamir tengah melalui istilah Knesset.
Perdana Menteri Israel
Meskipun pemilu 1988 diproduksi lagi pemerintah persatuan nasional, Shamir mampu mengambil peran sendirian. Peres membuat tawaran yang gagal untuk membentuk pemerintah sayap kiri pada tahun 1990, tetapi gagal, meninggalkan Shamir berkuasa sampai 1992.
Perdana Menteri Israel
Rabin menjadi perdana menteri untuk kedua kalinya ketika ia memimpin Buruh ke kemenangan dalam pemilihan 1992. Setelah pembunuhan pada tanggal 4 November 1995, Peres mengambil alih sebagai perdana menteri.
Perdana Menteri Israel
Selama Knesset ketigabelas (1992-1996) itu memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara terpisah untuk model perdana menteri setelah pemilihan presiden Amerika. Pada tahun 1996, ketika pemilihan seperti pertama terjadi, hasilnya adalah kejutan kemenangan bagi Benjamin Netanyahu setelah jajak pendapat pemilihan memprediksi bahwa Peres adalah pemenang . Namun, dalam pemilihan Knesset diadakan pada saat yang sama, Buruh memenangkan suara lebih dari pihak lainnya (27%). Jadi Netanyahu, meskipun posisi teoretis tentang kekuasaan, diperlukan dukungan dari pihak agama untuk membentuk pemerintahan yang layak.
Perdana Menteri Israel
Akhirnya Netanyahu gagal terus pemerintah bersama-sama, dan pemilihan awal untuk kedua Perdana Menteri dan Knesset dipanggil pada tahun 1999. Meskipun lima calon mengumumkan niat mereka untuk menjalankan, tiga partai-partai kecil yang mewakili (Benny Begin dari Herut - Gerakan Nasional, Azmi Bishara dari Balad dan Yitzhak Mordechai dari Pusat) turun sebelum hari pemilihan, dan Ehud Barak mengalahkan Netanyahu dalam pemilihan. Namun, sistem baru lagi tampaknya telah gagal, karena walaupun Satu Israel-nya Barak (aliansi Tenaga Kerja, Gesher dan Meimad) memenangkan suara lebih dari pihak lain dalam pemilu Knesset, mereka mengumpulkan hanya 26 kursi, yang terendah yang pernah oleh memenangkan pihak, yang berarti bahwa koalisi dengan enam partai kecil sekali lagi diperlukan.
Perdana Menteri Israel
Pada tahun 2001 awal, Barak mengundurkan diri setelah pecahnya Intifadah al-Aqsa. Namun, pemerintah tidak dibawa turun, dan pemilihan perdana menteri hanya untuk yang diperlukan. Dalam pemilihan itu sendiri, Ariel Sharon dengan nyaman mengalahkan Barak, mengambil 62,4% suara. Namun, karena Likud hanya memiliki 21 kursi di Knesset, Sharon harus membentuk pemerintah persatuan nasional. Setelah kemenangan Sharon, diputuskan untuk membunuh dengan pemilihan terpisah untuk perdana menteri dan kembali ke sistem sebelumnya.
Perdana Menteri Israel
Pemilu tahun 2003 dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelum 1996. Likud memenangkan 38 kursi, yang tertinggi dari seluruh pihak untuk lebih dari satu dekade, dan sebagai pemimpin partai Sharon ditunjuk menjadi perdana menteri. Namun, menjelang akhir masa jabatannya dan terutama sebagai akibat dari perpecahan jauh di dalam Likud atas rencana pelepasan sepihak Israel, Sharon memisahkan diri dari partainya untuk membentuk Kadima, mengelola untuk mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri dan juga menjadi Perdana Menteri pertama tidak menjadi anggota baik Ketenagakerjaan atau Likud (atau pendahulu mereka). Namun, ia menderita stroke pada Januari 2006, di tengah-tengah musim pemilihan, yang menyebabkan Ehud Olmert untuk menjadi Penjabat Perdana Menteri pada minggu-minggu menuju ke pemilu. Dia dipilih oleh kabinet yang akan Interim Perdana Menteri baru saja setelah pemilu tahun 2006, ketika Sharon telah mencapai 100 hari menderita cacat. Ia kemudian menjadi ketiga Israel Perdana Menteri Interim, hanya beberapa hari sebelum membentuk pemerintah sendiri baru sebagai pejabat Perdana Menteri Israel.
Perdana Menteri Israel
Jika Perdana Menteri meninggal di kantor, Kabinet memilih sebuah Sementara Perdana Menteri, untuk menjalankan pemerintahan sampai pemerintahan baru ditempatkan dalam kekuasaan. Yigal Allon menjabat sebagai Perdana Menteri Interim setelah kematian Levi Eshkol, seperti tidak Shimon Peres setelah pembunuhan Yitzhak Rabin.
Perdana Menteri Israel
Menurut hukum Israel, jika Perdana Menteri sementara tidak mampu daripada mati (seperti yang terjadi setelah stroke Ariel Sharon pada awal 2006), kekuasaannya akan dipindahkan ke Pejabat Perdana Menteri, sampai sembuh perdana menteri (Ehud Olmert mengambil alih dari Sharon ), sampai dengan 100 hari. Jika perdana menteri dinyatakan secara permanen tidak mampu, atau periode yang berakhir, Presiden Israel mengawasi proses perakitan pemerintah koalisi baru, dan di sementara perdana menteri bertindak atau menteri incumbent lainnya ditunjuk oleh Kabinet untuk melayani sebagai Perdana Interim Menteri.
Perdana Menteri Israel
Dalam kasus Sharon, pemilu telah jatuh tempo terjadi dalam waktu 100 hari sejak awal koma sehingga koalisi pasca pemilu proses pembangunan pra-empted ketentuan darurat untuk pemilihan perdana menteri baru. Namun, Olmert diangkat menjadi perdana menteri interim pada tanggal 16 April 2006, setelah pemilu, hanya beberapa hari sebelum ia telah membentuk sebuah pemerintahan pada tanggal 4 Mei 2006, untuk menjadi perdana menteri resmi.
Perdana Menteri Israel
Selain dari posisi Menteri akting prima, ada juga wakil perdana menteri dan wakil perdana menteri.
Perdana Menteri Israel
Selama masa jabatannya, kehidupan perdana menteri di Yerusalem. Sejak 1974, kediaman resmi perdana menteri adalah Beit Aghion, di sudut Arthur Balfour. Balfour dan Smolenskin jalan-jalan di Rehavia.
Daftar Gubernur Jenderal Antigua dan Barbuda
Halaman ini memuat daftar Gubernur Jenderal Antigua dan Barbuda.
Daftar Gubernur Jenderal Antigua dan Barbuda
Sejak 1833, Gubernur Antigua berada di bawah koloni Kepulauan Britania Leeward:
Pada 1871, Gubernur Antigua menjadi Gubernur Kepulauan Leeward.
Monarki Britania Raya
Monarki Britania Raya, yang umumnya disebut sebagai monarki Inggris, adalah monarki konstitusional Britania Raya, dependensi-dependensinya dan wilayah seberang lautnya. Gelar penguasa monarkinya adalah "Raja" (, laki-laki) atau "Ratu" (, perempuan). Penguasa monarki dan kepala negara saat ininya, Ratu Elizabeth II, naik tahta saat kematian ayahnya, Raja George VI, pada 6 Februari 1952.
Monarki Britania Raya
Penguasa monarki dan keluarga kandungnya memegang berbagai tugas resmi, seremonial, diplomatik dan perwakilan. Karena monarkinya bersifat konstitusional, penguasa monarki terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan seperti menganugerahi gelar kehormatan dan melantik Perdana Menteri. Menurut tradisi, penguasa monarki merupakan ketua komandan Angkatan Bersenjata Britania. Meskipun otoritas eksekutif mutlak resmi terhadap pemerintahan Britania Raya masih dipegang dan melalui prerogatif kerajaan penguasa monarki, kekuasaan tersebut hanya digunakan berdasarkan pada hukum-hukum yang dikeluarkan dalam Parlemen dan, dalam praktiknya, dilakukan saat konvensi dan preseden.
Monarki Britania Raya
Monarki Britania bermula dari kerajaan-kerajaan kecil Skotlandia pada awal Abad Pertengahan dan Inggris Anglo-Saxon, yang terkonsolidasi dalam kerajaan Inggris dan Skotlandia pada abad ke-10 Masehi. Pada 1066, penguasa monarki Anglo-Saxon terakhir yang dimahkotai, Harold II, kalah dan tewas saat penaklukan Norman terhadap Inggris dan monarki Inggris mengangkat pemimpin Norman yang menang, William sang Penakluk, dan para keturunannya.
Monarki Britania Raya
Dari 1080-an, kepemimpinan Wales Selatan dipegang oleh penerus keluarga-keluarga Norman yang menikah dengan keluarga bangsawan Wales lainnya sampai tahta Inggris dengan beberapa kepemimpinannya juga dipegang oleh Raja Inggris dalam haknya sendiri. Proses tersebut diselesaikan pada abad ke-13 saat utara Wales, sebuah sebuah kepangeranan, menjadi sebuah negara klien kerajaan Inggris, sementara "Magna Carta" memulai proses pengurangan kekuasaan politik monarki Inggris.
Monarki Britania Raya
Dari 1603, saat penguasa Skotlandia Raja James VI mewarisi tahta Inggris sebagai James I, baik kerajaan Inggris maupun Skotlandia sama-sama dipegang oleh penguasa tunggal. Dari 1649 sampai 1660, tradisi monarki terpecah oleh Persemakmuran Inggris yang republikan, yang berujung pada Peperangan Tiga Kerajaan. Undang-Undang Pemukiman 1701 mengecualikan umat Katolik Roma, atau orang-orang yang menikah dengan orang Katolik, untuk memegang tahta Inggris. Pada 1707, kerajaan Inggris dan Skotlandia bergabung untuk membentuk Kerajaan Britania Raya, dan pada 1801, Kerajaan Irlandia bergabung untuk membentuk Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia. Penguasa Inggris menjadi kepala nominasi dari seluruh Kekaisaran Britania, yang meliputi seperempat permukaan bumi pada puncak kejayaannya pada 1921.
Monarki Britania Raya
Pada 1920-an, lima dari enam orang Irlandia menginginkan agar Irlandia keluar dari Persatuan tersebut sebagai Negara Bebas Irlandia, dan Deklarasi Balfour mengakui perubahan dominion-dominion dari kekaisaran tersebut menjadi negara terpisah dan memerintah sendiri dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar koloni dan wilayah persekutuan Inggris meraih kemerdekaan, yang secara efektif membuat kekaisaran tersebut berakhir. George VI dan penerusnya, Elizabeth II, mengadopsi gelar Kepala Persemakmuran sebagai lambang perhimpunan bebas dari negara-negara anggota independennya.
Monarki Britania Raya
Britania Raya dan lima belas monarki Persemakmuran lainnya yang berbagi orang yang sama sebagai penguasa monarki mereka disebut Wilayah Persemakmuran. Istilah "Monarki Inggris" dan "penguasa monarki Inggris" masih digunakan untuk merujuk kepada lembaga dan individual bersama tersebut; namun, setiap negara memiliki kedaulatan dan merdeka dari yang lainnya, dan penguasa monarki memiliki gelar dan sebutan untuk setiap kerajaan.
Monarki Britania Raya
Dalam Konstitusi Britania Raya tak tertulis, penguasa monarki (juga disebut sebagai Penguasa Berdaulat atau Yang Mulia (, disingkat H.M.)) adalah Kepala Negara. Sumpah kesetiaan dibuat kepada penguasa monarki dan para penerus sahnya. "Tuhan Lindungi Ratu" () atau "Tuhan Lindungi Raja" () adalah lagu kebangsaan Inggris, dan penguasa monarki muncul pada perangko-perangko, koin-koin dan uang-uang kertas.
Monarki Britania Raya
Penguasa Monarki mengambil sedikit bagian langsung dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan untuk memberikan kekuasaan berdaulat didelegasikan dari Penguasa Monarki, baik oleh statuta atau oleh konvensi, kepada para Menteri atau para pejabat Mahkota, atau badan-badan masyarakat lainnya, yang secara eksklusif dari pribadi Penguasa Monarki. Segala tindakan negara dilakukan atas nama Mahkota, seperti Pelantikan Mahkota, bahkan jika secara pribadi ditampilkan oleh Penguasa Monarki, seperti Pidato Penguasa Monarki dan Pernyataan Pembuka Parlemen, tergantung pada keputusan yang dibuat:
Monarki Britania Raya
Peran penguasa berdaulat sebagai penguasa monarki konstitusional kebanyakan terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan, seperti memberikan penghargaan. Peran tersebut telah diakui sejak abad ke-19. Pada 1867, penulis konstitusional Walter Bagehot mengidentifikasikan monarki tersebut sebagai "bagian terdignifikasi" ketimbang "bagian efisien" dari pemerintah.
Monarki Britania Raya
Saat dibutuhkan, Penguasa Monarki bertugas untuk melantik seorang Perdana Menteri baru (yang menurut konvensi memilih dan menentukan setaip Menteri Mahkota lainnya, dan bahkan memegang dan mengendalikan pemerintahan). Menurut konvensi konstitusional tak tertulis, Penguasa Berdaulat harus melantik seseorang yang memimpin dukungan Dewan Rakyat, biasanya pemimpin partai atau koalisi yang mendapatkan mayoritas kursi dalam Dewan tersebut. Perdana Menteri mengambil jabatan dengan menghadiri penguasa Monarki secara pribadi, dan setelah "mencium tangan", pelantikan tersebut menjadi sah tanpa peresmian atau instrumen lainnya.
Dalam sebuah parlemen gantung dimana tak ada partai atau koalisi yang menjadi mayoritas, penguasa monarki memiliki derajat tinggi dalam memilih orang untuk memimpin sebagian besar dukungan, meskipun biasanya adalah pemimpin partai terbesar. Sejak 1945, hanya ada dua parlemen gantung. Yang pertama setelah pemilihan umum Februari 1974 saat Harold Wilson diangkat menjadi Perdana Menteri setelah Edward Heath mundur pasca kegagalannya membentuk koalisi. Meskipun Partai Buruh pimpinan Wilson tidak meraih suara mayoritas, mereka merupakan partai terbesar. Yang kedua setelah pemilihan umum Mei 2010, dimana Partai Konservatif (partai terbesar) dan Partai Liberal Demokrat (partai terbesar ketiga) sepakat untuk membentuk pemerintahan koalisi pertama sejak Perang Dunia II.
Monarki Britania Raya
Pada 1950, Sekretaris Pribadi Raja Sir Alan Lascelles, menulis menggunakan pseudonim pada surat kabar "The Times" tentang konvensi konstitusional: menurut Prinsip-Prinsip Lascelles, jika pemerintahan minoritas meminta untuk membubarkan Parlemen untuk seruan sebuah pemilihan awal untuk memperkuat posisinya, penguasa monarki akan menolak, dan akan melakukannya di bawah tiga kondisi. Saat Harold Wilson meminta pembubaran pada akhir 1974, Ratu meraih permintaannya saat Heath gagal membentuk koalisi. Pemilihan yang dihasilkan membuat Wilson meraih suara mayoritas kecil. Penguasa monarki secara teori dapat melengserkan Perdana Menteri, namun belakangan ini, masa jabatan Perdana Menteri baru berakhir saat ia kalah dalam pemilihan, wafat atau menundurkan diri. Penguasa monarki terakhir yang melengserkan seorang Perdana Menteri adalah William IV, yang melengserkan Lord Melbourne pada 1834. Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011 menghapuskan otoritas penguasa monarki untuk membubarkan Parlemen; UU tersebut secara khusus mempertahankan kekuasaan "prorogasi" penguasa monarki, namun, yang merupakan sebauh fitur reguler dari kalender parlementer.
Monarki Britania Raya
Beberapa otoritas eksekutif pemerintah secara teoretikal dan nominal dipegang Penguasa Berdaulat dan dikenal sebagai hak istimewa kerajaan. Penguasa monarki bertindak selaras dengan konvensi dan preseden, yang hanya dapat memakai hak istimewa atas nasehat para menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen, seringkali melalui Perdana Menteri atau Dewan Penasehat. Dalam prakteknya, kekuasaan hak istimewa hanya dilakukan atas nasehat Perdana Menteri – Perdana Menteri, dan bukannya Penguasa Berdaulat, yang memiliki kontrol. Penguasa monarki memperhatikan Perdana Menteri setiap minggu. Tak ada catatan perhatian tersebut yang diambil dan prosesnya masih disembunyi-sembunyikan secara bulat. Penguasa monarki dapat mengeluarkan pandangannya, namun, sebagai pemimpin konstitusional, harus secara mutlak menerima keputusan-keputusan Perdana Menteri dan Kabinet (yang menyediakan mereka komando dukungan Dewan). Dalam pernyataan Bagehot: "Di bawah monarki konstitusional, Penguasa Berdaulat memiliki ... tiga hak – hak untuk berkonsultasi, hak untuk membujuk, hak untuk memperingatkan."
Monarki Britania Raya
Meskipun Hak Istimewa Kerajaan bersifat ekstensif dan persetujuan parlementer tak secara resmi diharuskan untuk penggunaannya, hak tersebut bersifat terbatas. Beberapa hak istimewa Mahkota tak digunakan atau secara permanen dialihkan ke Parlementer. Contohnya, penguasa monarki tak dapat mencanangkan dan mengumpulkan pajak-pajak baru; tindakan semacam itu berada di bawah naungan Undang-Undang Parlementer. Menurut laporan parlementer, "Mahkota tak dapat diberi kuasa-kuasa hak istimewa baru", dan Parlemen dapat mencabut kekuasaan hak istimewa apapun menurut pengesahan legislasi.
Monarki Britania Raya
Hak Istimewa Kerajaan meliputi kuasa untuk melantik dan melengserkan menteri-menteri, meregulasikan layanan sipil, mengeluarkan paspor, mendeklarasikan perang, membuat perdamaian, mengarahkan tindakan militer, dan menegosiasikan dan meratifikasikan traktat, aliansi dan perjanjian internasional. Namun, sebuah traktat tak dapat langsung dimasukkan pada hukum-hukum domestik Britania Raya; Undang-Undang Parlemen dibutuhkan dalam kasus semacam itu. Penguasa monarki merupakan kepala komandan Angkatan Bersenjata (Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Angkatan Darat Kerajaan Inggris, dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris), mengakreditasikan Komisioner-Komisioner Tinggi dan duta-duta besar Inggris, dan menerima diplomat-diplomat dari negara-negara asing.
Monarki Britania Raya
Ini merupakan hak istimewa penguasa monarki untuk memanggil dan mengundurkan Parlemen. Setiap sesi parlementer dimulai dengan panggilan penguasa monarki. Sesi parlementer baru ditandai dengan Pernyataan Pembuka Parlemen, dimana penguasa berdaulat membacakan Pidato dari tahta di Ruang Dewan Bangsawan, menjelaskan agenda legislatif Pemerintah. Prorogasi biasanya diadakan sekitar setahun setelah sebuah sesi dimulai, dan secara resmi mengesahkan sesi tersebut. Pembubaran mengakhiri masa jabatan parlementer, dan disusul oleh pemilihan umum untuk seluruh kursi dalam Dewan Rakyat. Pemilihan umum biasanya diadakan lima tahun setelah pemilihan sebelumnya berdasarkan pada Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011, namun dapat dimajukan jika Perdana Menteri kurang diandalkan, atau jika dua pertiga anggota Dewan Rakyat memilih untuk mengadakan pemilihan awal.