Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Banua Padang
Banua Padang adalah salah satu banua dari empat banua yang membentuk wilayah (bekas) Distrik Benua Empat pada masa kolonial Belanda dahulu.
Banua Padang
Pada masa sekarang Banua Padang merupakan wilayah Kecamatan Bungur dan sekitarnya. Banua Padang sekarang terbagi menjadi beberapa desa di kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, di antaranya :
Abd Razak Mohd Yusof
Abdul Razak Mohd Yusoff () adalah salah seorang perwira polisi yang termasuk Komsus 69 Pasukan Gerak Khas Anti-teror PDRM. Merupakan satu-satunya (?) perwira penyandang pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa yang ikut terjun langsung di operasi militer yaitu penangan pencurian senjata di Bukit Jenalik, Sauk, Perak, Malaysia.
Abd Razak Mohd Yusof
Razak lahir pada 10 Februari 1963 di Melaka Tengah, Melaka dan dibesarkan di Kota Setar, Kedah dan berayahkan Haji Mohd Yusoff Haji Salleh (mantan Sersan Polisi: 26969) dan beribu Basahah Din. Ia menamatkan pengajiannya hingga ke tingkatan enam.
Abd Razak Mohd Yusof
Razak mengikuti pendidikan polisi sebagai Inspektur Percobaan, mula-mula di Pusat Pelatihan Polisi (PULAPOL) Jalan Semarak pada 14 September 1986. Selepas menamatkan Kursus Dasar Pasukan Gerak Umum di Ulu Kinta, Perak, ia kemudiannya mengikuti pemilihan Komando Khusus 69 pada Juli 1987. Razak melibatkan dirinya dalam operasi penumpasan komunis walaupun ancaman teroris komunis telah mula kehilangan, antaranya operasi menghapus 73 booby-trap yang dipasang oleh komunis di perbatasan Malaysia-Thailand yang dikenal sebagai Ops Bersih 4 dan Ops Ulang Zabri yaitu operasi mencari dan menggeledah saki baki teroris komunis yang masih belum meletak senjata di hutan Perak dan Kelantan.
Abd Razak Mohd Yusof
Razak mengikuti beberapa kursus dasar bagi memahirkan kebijakannya dan keberadaan unitnya seperti Kursus Dasar Terjun Payung dan Lintas Udara, Perlindungan Rapat, Kursus Anti-Teror, Selam Taktikal, Kebijakan Rundingan/Rundingan Sandera, Teknis Pencegahan Marinir serta Kursus Komando Kompi. Ia juga mempunyai hubungan baik dengan komuniti pasukan khusus Angkatan Tentara Malaysia seperti 10 Briged Para, Grup Gerak Khas, PASKAL dan PASKAU.
Abd Razak Mohd Yusof
Satu operasi yang menaikkan nama Razak serta imej PDRM ialah penglibatannya bersama Leftenan Jendral Mohd Zaini, kepala Angkatan Tentara Malaysia dalam Ops Subuh untuk memburu dan menumpasi militia teroris Al Ma'unah yang dikepalai Mohammed Amin Razali. Ia bersama Pasukan Gerak Khas Anti-teror Mabes PDRM bersama tim Grup Gerak Khas Angkatan Darat berhasil mendekati kubu Al Ma'unah di hutan Sauk, Perak secara diam-diam dan ia bersama Mohd Zaini mengadakan rundingan dengan Mohammed Amin serta menyeru Amin dan kelompoknya menyerah diri kepada kerajaan. Akhirnya, ia berhasil menyeru teroris Al Ma'unah supaya menyerah diri walaupun ada sedikit pertempuran semasa rundingan dilakukan.
Abd Razak Mohd Yusof
Karena keberaniannya dalam Ops Subuh, Razak dianugerah Seri Pahlawan Gagah Perkasa oleh Almarhum Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agung Tuanku Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al Haj pada tahun 2001.
Abd Razak Mohd Yusof
Razak menikah dengan Nazirah Bidin, wanita kelahiran Kedah sebagai istrinya. Dari pernikahannya, ia memperoleh tiga orang anak.
Abd Razak Mohd Yusof
Razak juga terjun langsung dalam bidang-bidang lainnya seperti sukan ragbi, tempur pasukan polisi, Tae Kwon Do dan wakil kepada pasukan sebagai instruktur, wasit dan juri dalam PESAKA atau Persekutuan Silat Kebangsaan dan sukan terjun payung. Ia juga adalah salah seorang peterjun Malaysia yang mengikuti ekspedisi terjun payung ke Kutub Utara pada tahun 2000.
Saeujeot
Saeu jeot adalah makanan Korea berupa "jeotgal" ("jeot") yang dibuat dari udang kecil berkulit tipis (udang krill dan sejenis) yang diberi garam dan difermentasi. Di antara berbagai jenis hasil fermentasi makanan makanan laut, "saeu jeot" dan "myeolchi jeot" ("jeot" dari anchovy) adalah "jeot" yang paling populer. Saeu jeot merupakan bumbu utama dalam berbagai jenis makanan Korea. Kimchi tidak bisa dibuat tanpa adanya "saeu jeot" sebagai bumbu utama. Dalam bahasa Korea, udang kecil-kecil untuk membuat "saeu jeot" disebut "jeotsaeu" (, udang untuk "jeot").
Saeujeot
Kualitas "saeu jeot" bergantung pada kesegaran udang yang dijadikan bahan baku. Bila suhu udara sudah menjadi semakin hangat, nelayan langsung menggarami udang setelah ditangkap. Kadar garam "saeu jeot" bergantung pada musim dan suhu udara sewaktu penangkapan udang. Berat garam yang ditambahkan ke dalam udang berkisar antara 15% hingga 35% dari berat udang. Setelah digarami, udang dimasukkan ke dalam guci, dan difermentasi di ruangan sejuk (suhu ruang antara 10 °C dan 20 °C).
Saeujeot
Jenis "saeu jeot" bergantung kepada jenis udang yang dipakai dan saat panen. Jeot yang dibuat dari udang yang dipanen di bulan Juni disebut "yukjeot", dan dihargai sebagai "saeu jeot" kualitas terbaik. Sewaktu membuat kimchi diperlukan "saeu jeot" kualitas terbaik karena kimchi yang dibuat akan konsumsi sepanjang tahun hingga musim pembuatan kimchi tahun berikutnya.
Saeujeot
Beberapa jenis "saeu jeot":
Masjid Saka Tunggal
Masjid Saka Tunggal terletak di desa Cikakak kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, provinsi Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 1288 seperti yang tertulis pada "Saka Guru" (Tiang Utama) masjid ini. Namun, tahun pembuatan masjid ini lebih jelas tertulis pada kitab-kitab yang ditinggalkan pendiri masjid ini, yaitu Kyai Mustolih. Tetapi kitab-kitab tersebut telah hilang bertahun-tahun yang lalu.
Masjid Saka Tunggal
Terkenal dengan banyaknya monyet-monyet liar disekitaran masjid.
Masjid Saka Tunggal
Tradisi unik yang ada di Masjid Saka Tunggal ini yaitu ;
Masjid Saka Tunggal
Zikir seperti melantunkan kidung jawa
Masjid Saka Tunggal
Keunikan masjid saka tunggal Banyumas, benar benar terasa pada hari Jum’at. Selama menunggu waktu sholat jum’at dan setelah sholat jum’at, Jamaah masjid Saka Tunggal berzikir dan bershalawat dengan nada seperti melantunkan kidung jawa. Dengan bahasa campuran Arab dan Jawa, tradisi ini disebut tradisi ura ura.
Masjid Saka Tunggal
Pakaian Imam dan muazin
Masjid Saka Tunggal
Imam masjid tidak menggunakan penutup kepala yang lazimnya digunakan di Indonesia yang biasanya menggunakan peci, kopiyah, tetapi menggunakan udeng/pengikat kepala. khutbah jumat disampaikan seperti melantunkan sebuah kidung.
Masjid Saka Tunggal
Empat muazin sekaligus
Masjid Saka Tunggal
Empat orang muazim berpakaian sama dengan imam, menggunakan baju lengan panjang warna putih, menggunakan udeng bermotif batik, dan ke empat muazin tersebut mengumandangkan adzan secara bersamaan.
Masjid Saka Tunggal
Semuanya dilakukan berjama’ah
Masjid Saka Tunggal
Uniknya lagi, seluruh rangkaian sholat jumat dilakukan secara berjamaah, mulai dari salat tahiyatul masjid, kobliah juma’at, salat Jumat, ba’diah jum’at, salat zuhur, hingga ba’diah zuhur. Semuanya dilakukan secara berjamaah.
Masjid Saka Tunggal
Tanpa Pengeras Suara
Masjid Saka Tunggal
Masjid Saka Tunggal Baitussalam hingga saat ini masih mempertahankan tradisi untuk tidak menggunakan pengeras suara. Meski demikian suara azan yang dilantunkan oleh empat muazin sekaligus, tetap terdengar begitu lantang dan merdu dari masjid ini.
Masjid Saka Tunggal
Setiap tanggal 27 Rajab di masjid ini diadakan pergantian Jaro dan pembersihan makam Kyai Mustolih. Masjid yang berjarak ± 30 km dari kota Purwokerto ini, disebut Saka Tunggal karena tiang penyangga bangunan masjid ini, dulunya hanya satu tiang (tunggal).
Masjid Saka Tunggal
Setiap tanggal 27 Rajab di masjid ini diadakan pergantian Jaro dan pembersihan makam Kyai Mustolih. Masjid yang berjarak ± 30 km dari kota Purwokerto ini, disebut "Saka Tunggal" karena tiang penyangga bangunan masjid ini, dulunya hanya satu tiang (tunggal).
Pulau jalan
Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan. Pulau lalu lintas berfungsi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan ataupun di persimpangan jalan melalui pemisahan arus.
Pulau jalan
Termasuk dalam pengertian pulau adalah:
Mansa
Mansa adalah kata dalam bahasa Mandinka yang berarti "raja dari segala raja". Istilah ini biasanya berhubungan dengan Dinasti Keita dari Kekaisaran Mali, yang mendominasi Afrika Barat dari abad ke-13 sampai abad ke-15.
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru merupakan lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Kementerian Kehutanan Indonesia dan berlokasi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
Pada tahun 1976, bertempat di Lembaga Penelitian Kehutanan (LPH) Gunung Batu Bogor, diselenggarakan rapat yang dihadiri oleh dosen Fahutan UGM, dosen Fahutan IPB, para pakar dari LPH dan para pejabat Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (Ditsi) untuk membahas program untuk memacu pelaksanaan reboisasi dalam skala besar di luar Pulau Jawa serta untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan areal bekas tebangan. Pada pertemuan ini terungkap bahwa metode untuk melakukan reboisasi dalam skala besar di luar P. Jawa dan metode pembinaan areal bekas tebangan belum dikuasai.
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
Dalam pertemuan tersebut, Ditsi ditugaskan untuk membuat model reboisasi yang meliputi kegiatan pembibitan, pembutan tanaman, pengendalian kebakaran tanaman dan pembinaan areal bekas tebangan. Model lapangan tersebut akan digunakan sebagai areal percontohan. Sebagai kelanjutan dari pertemuan ini, pada tahun 1979 dibentuklah Proyek Reboisasi Mekanis di lahan alang-alang di Benakat kerjasama antara RI-JICA (Proyek ATA-186). Kemudian pada tahun 1981dibentuk Proyek Persemaian Mekanis di Subanjeriji kerjasama RI-Finlandia (ATA-267). Pada tahun 1984 Proyek ATA-267 dipindahkan ke Banjarbaru dan kegiatannya diperluas dengan pembuatan tanaman di lahan alang-alang, pengendalian kebakaran hutan dan pengelolaan hutan alam produksi. Untuk mewadahi proyek ATA-267 maka pada tanggal 20 Mei 1984 dibentuklah Balai Teknologi Reboisasi (BTR) Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarbaru melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 099/Kpts-II/1984. BTR Banjarbaru mempunyai wilayah kerja Indonesia bagian Timur khususnya Kalimantan. BTR merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan. Pada SK pembentukannya BTR bertugas melakukan perakitan dan ujicoba teknik reboisasi dan penyaluran hasil ujicoba.
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
Dari hasil evaluasi dan pertimbangan bahwa kegiatan dan aktivitas BTR yang berupa ujicoba dan riset lainnya yang merupakan kegiatan penelitian, maka pada tahun 1991, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 169/Kpts-II/1991, BTR dialihkan menjadi Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Selanjutnya untuk penyempurnaan organisasi maka pada pada tanggal 10 Juni 2002 BTR Banjarbaru diubah menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Indonesia Timur melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6185/Kpts-II/2002. Dalam upaya meningkatkan kualitas, daya guna dan hasil guna hutan penelitian/wanariset dan laboratorium guna pelaksanaan litbang hutan tanaman, maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6185/Kpts-II/2002 disempurnakan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 411/Kpts-II/2003 tanggal 9 Desember 2003.
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
Menteri Kehutanan melalui Permenhut P.33/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006 telah menetapkan Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Indonesia Bagian Timur berubah menjadi Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru yang berkedudukan di Banjarbaru dengan tugas pokok melaksanakan penelitian di bidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan
Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
Tugas Pokok Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru, melaksanakan Penelitian di Bidang :
Fungsi Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (disingkat DJKN) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJKN mempunyai tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menjalankan fungsi:
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
PUPN adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara. Anggota PUPN berasal dari Kantor Departemen Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah. PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan di setiap Kantor Operasional.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
PUPN Mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.Pelaksanaan produk hukum (putusan) wewenang PUPN dilakukan oleh DJKN yang mempunyai kantor operasional yang dikoordinasi Kantor Wilayah.DJKN juga memiliki beberapa instansi di daerah:
Rumah Zakat Indonesia
Rumah Zakat Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara profesional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.
Rumah Zakat Indonesia
Memulai kiprahnya sejak Mei 1998 di Bandung, lembaga yang awalnya bernama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ) ini,dan mengalami perubahan nama menjadi Rumah Zakat tanpa indonesia di belakanngya,semakin menguatkan eksistensinya sebagai lembaga amil zakat. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003. Perkembangan cabang pun tumbuh secara cepat. Hingga awal 2006, Rumah Zakat Indonesia yang dipelopori oleh Ustadz Abu Syauqi dan tim, telah memiliki kantor pusat di Bandung dan 28 titik kantor pelayanan di 12 propinsi utama di Indonesia.
Rumah Zakat Indonesia
Semangat membumikan nilai spritualitas menjadi kesalehan sosial membingkai gerak lembaga ini sebagai mediator antara nilai kepentingan muzakki dan mustahiq. Antara yang memberi dan menerima, antara para aghniya (orang kaya) dan mereka yang dhuafa sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya. Harmoni ini semakin hangat dengan telah bergabungnya 28.220 donatur (per Agustus 2006). Merekalah yang menjadi tiang penyangga lembaga, selain tentu dukungan doa anak yatim dan para mustahiq yang menyuburkan gerakan sosial ini dilakukan.
Selain menerima titipan Zakat, Infaq dan Sodaqoh, Rumah Zakat juga menjalankan beberapa program yaitu Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan) dan Senyum Mandiri (kemandirian, kewirausahaan). Untuk Program Senyum Juara, Rumah Zakat memiliki program di antaranya adalah Beasiswa Ceria untuk tingkatan : SD, donatur menyumbangkan dana sebesar Rp 155.000 untuk satu anak per bulan.
SMP, donatur menyumbangkan dana sebesar Rp 180.000 untuk satu anak per bulan. SMA, donatur menyumbangkan dana sebesar Rp 205.000 untuk satu anak per bulan. Mahasiswa, donatur menyumbangkan dana sebesar Rp 500.000 untuk satu anak per bulan.
Kontrak donasi untuk program minimal 1 (satu)tahun dan metode pembayarannya dapat dilakukan per bulan, per tiga bulan, atau sekaligus.
Rumah Zakat Indonesia
1998
Abu Syauqi, salah satu tokoh da'i muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majlis Ta'lim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang concern pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998, terbentuklah organisasi bernama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sekretariat bertempat di Jl. Turangga 33 Bandung sekaligus sebagai tempat kajian. Jamaah pengajian semakin berkembang. Dipergunakanlah Masjid Al Manaar Jl. Puter Bandung sebagai tempat kajian rutin.
Rumah Zakat Indonesia
1999
Dukungan masyarakat yang terus meluas mendorong dilakukannya pengelolaan organisasi ini lebih baik. Kantor sekretariat pindah ke Jl. Dederuk 30 Bandung. Mendekat ke forum pengajian di Masjid Al Manaar. Pencapaian donasi selama 1998-1999 terkumpul sebanyak Rp 0,8 Milyar.
Rumah Zakat Indonesia
2000
Animo masyarakat pada perlunya organisasi kemanusiaan semakin meningkat. Masyarakat memandang penting misi sosial ini diteruskan bahkan untuk kiprah yang lebih luas . Dirintislah program beasiswa pendidikan yatim dan dhuafa, layanan kesehatan, rehabilitasi masyarakat miskin kota, dll. Pemekaran mulai dilakukan dengan membuka kantor cabang Yogyakarta, Mei 2000 di Jl. Veteran 9. Cabang Bandung dipindah ke sekretariat awal di Jl. Turangga 33 Bandung. Donasi selama setahun terkumpul Rp 2,1 Milyar.
Rumah Zakat Indonesia
2001
Februari, Kantor cabang Jakarta resmi berdiri di Jl. Ekor Kuning Rawamangun, Jaktim. Pengumpulan donasi terbukukan sebesar Rp 2,19 Milyar
Rumah Zakat Indonesia
2002
Identitas lembaga sebagai lembaga amil zakat semakin dikuatkan. Kantor Cabang Jakarta pindah ke Jl. Taruna 43 Pulogadung. Penerimaan donasi meningkat menjadi Rp 4,19 M
Rumah Zakat Indonesia
2003
DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Bulan Mei, Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di ibukota Jawa Timur, Surabaya. Perolehan donasi terus meningkat menjadi Rp 6,46 M.
Rumah Zakat Indonesia
2004
Kantor cabang Tangerang berdiri. Ekspansi mulai melebar ke Sumatera dengan didirikannya kantor cabang Pekanbaru, Riau. Dimulainya pembangunan sistem Teknologi Informasi untuk peningkatan mutu pelayanan. Hampir seluruh kantor cabang telah tersambung secara online. Website www.rumahzakat.org dirilis, menggantikan alamat situs sebelumnya di www.rumahzakat.net. Menguatkan branding lembaga dengan nama Rumah Zakat Indonesia. Kepercayaan masyarakat semakin tumbuh, donasi terkumpul sebanyak Rp 8,92 M.
Rumah Zakat Indonesia
2005
Pertumbuhan cabang meningkat pesat. Tsunami Aceh yang terjadi 26 Desember 2004 membuka akses Rumah Zakat Indonesia lebih berperan di Sumatera. Cabang-cabang baru pun dibuka : cabang Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam berdiri. Di Jawa, berdiri pula kantor cabang Semarang, ditambah jaringan kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon, Solo. Cabang Pekanbaru juga berekspansi dengan memiliki kantor cabang pembantu Duri dan Dumai. Sistem informasi lembaga mulai masuk ke jaringan on line. Mulai transaksi online, absensi on line, dan beberapa software keuangan.
Penerimaan donasi meningkat tajam khususnya dari bantuan masyarakat untuk program rehabilitasi pasca tsunami Aceh, tercatat Rp 45,26 M donasi terkumpulkan.
Rumah Zakat Indonesia
2006
Regenerasi puncak pimpinan diestafetkan dari Ustadz Abu Syauqi beralih ke Virda Dimas Ekaputra. Babak sejarah baru 'Transformation From Traditional Corporate to Professional Corporate' dimulai. Kesadaran berzakat terus didorong dengan merilis kampanye "When Zakat Being Lifestyle" Diluncurkanlah program Gelar Budaya Zakat (GBZ) Menuju Indonesia Sadar Zakat 2008 pertama kali di 6 kota. Donasi berhasil terkumpul sebanyak Rp 29,52 M.
Rumah Zakat Indonesia
2007
Pengembangan progam semakin disempurnakan termasuk dengan mengganti istilah Departemen Empowering menjadi Direktorat Program. Implementasi program mulai difokuskan hingga mengerucut pada empat induk yaitu EduCare, HealthCare, YouthCare, dan EcoCare. Pengelolaan program dilakukan dengan konsep terintergrasi dan berkelanjutan berbasis komunitas.
Rumah Zakat Indonesia
ICD merupakan tempat yang difokuskan untuk penyaluran yang terintegrasi yakni pendidikan, kesehatan, pelatihan kepemudaan, dan pemberdayaan ekonomi secara terpadu berbasis komunitas. Dengan Mustahik Relation Officer sebagai SDM pendamping, ICD menjadi pusat penyaluran program sehingga lebih terukur, dan terkontrol. Pada tahun ini pula Rumah Zakat Indonesia melebarkan layanan program pendidikan dengan menyelenggarakan Sekolah Dasar Juara yang bersifat gratis. Guru-guru terbaik dipilih untuk mendidik calon pemimpin bangsa di sana.