Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Muhammad Ali Jinnah
Dengan Inggris dan Muslim melakukan beberapa kerja sama, Viceroy meminta Jinnah untuk menempatkan posisi Liga Muslim pada pemerintahan sendiri, dengan menyadari bahwa partai tersebut akan sangat berseberangan dengan partai Kongres, Untuk membuat posisi semacam itu, Komite Buruh liga mengadakan pertemuan selama empat hari pada Februari 1940 untuk membuat rujukan-rujukan kepada sebuah anak komite konstitusional. Komite Buruh menganggap bahwa anak komite mengembalikan sebuah proposal yang akan menghasilkan "dominion-dominion independen dalam hubungan langsung dengan Britania Raya" dimana Muslim menjadi dominan. Pada 6 Februari, Jinnah memberitahu Viceroy bahwa Liga Muslim akan menuntut partisi ketimbang federasi yang dicanangkan dalam Undang-Undang 1935. Resolusi Lahore (yang terkadang disebut "Resolusi Pakistan", meskipun resolusi tersebut tidak berisi nama tersebut), yang berdasarkan pada hasil kerja anak komite tersebut, membuahkan teori dua bangsa dan menyerukan penyatuan provinsi-provinsi mayoritas Muslim di barat laut India Britania, dengan otonomi penuh. Hak yang sama diberikan kepada wilayah mayoritas Muslim di bagian timur, dan perlindungan-perlindungan tak spesifik kepada minoritas Muslim di provinsi-provinsi lainnya. Resolusi tersebut dikeluarkan oleh sesi Liga di Lahore pada 23 Maret 1940.
Reaksi Gandhi terhadap Resolusi Lahore meradang, ia menyebut resolusi tersebut "mengherankan", namun berkata kepada murid-muridnya bahwa kaum Muslim, seperti halnya suku bangsa India lainnya, memiliki hak penentuan nasib sendiri. Para pemimpin Kongres lebih nyaring; Jawaharlal Nehru menyebut Lahore sebagai "proposal-proposal fantastik Jinnah" sementara Chakravarti Rajagopalachari menyebut pandangan Jinnah terhadap partisi sebagai "sebuah tanda sakit jiwa". Linlithgow bertemu dengan Jinnah pada Juni 1940, setelah Winston Churchill menjadi perdana menteri Inggris, dan pada bulan Agustus menawarkan agar Kongres dan Liga membuat kesepakatan sesambil bertukar dukungan penuh untuk perang, Linlithgow akan mengijinkan perwakilan India pada dewan-dewan perang utamanya. Viceroy menjanjikan sebuah badan perwakilan setelah perang untuk menentukan masa depan India, dan bahwa tak ada peristiwa kedepannya yang bakal mengusik sebagian besar penduduk. Tawaran tersebut memuaskan Kongres dan Liga, walau Jinnah meminta Inggris untuk mengakui Jinnah sebagai perwakilan kepentingan komunitas Muslim. Jinnah memutuskan untuk mengubah proposal-proposal spesifik tentang batas-batas Pakistan, atau hubungannya dengan Inggris dan dengan sisa anak benua tersebut, karena khawatir rencana tersebut bakal memecah Liga.
Muhammad Ali Jinnah
Serangan Pearl Harbor yang dilakukan Jepang pada Desember 1941 membuat Amerika Serikat terlibat dalam perang. Pada bulan-bulan berikutnya, Jepang bergerak ke Asia Tenggara, dan Kabinet Inggris mengirim sebuah misi yang dipimpin oleh Sir Stafford Cripps dengan tujuan mengadakan konsiliasi dengan orang-orang India dan menggalang dukungan penuh mereka terhadap perang tersebut. Cripps berencana memberikan beberapa provinsi dengan apa yang dijuluki "opsi lokal" untuk mempertahankan sisi luar pemerintah pusat India untuk waktu sementara atau secara permanen, untuk dijadikan dominion pada wilayah mereka sendiri atau menjadi bagian dari konfederasi lainnya. Liga Muslim masih jauh kemungkinannya untuk memenangkan suara legislatif pada provinsi-provinsi campuran seperti Bengal dan Punjab, dan Jinnah menolak proposal tersebut karena tidak menakui hak Pakistan untuk berdiri. Kongres juga menolak rencana Cripps dan menuntut konkesi imediasi yang tidak Cripps persiapkan untuk diberikan. Walau menolak, Jinnah dan Liga memandang proporsal Cripps sebagai prinsip pengakuan Pakistan.
Pada Agustus 1942, Kongres menyusul misi Cripps yang gagal tersebut dengan menuntut agar Inggris "keluar dari India", memproklamasikan kampanye massa "satyagraha" sampai mereka melakukannya. Inggris lantas menahan sebagian besar pemimpin utama Kongres dan menahan mereka selama sisa masa perang. Namun, Gandhi ditempatkan pada penahanan rumah di salah satu istana Aga Khan sebelum ia dibebaskan karena alasan kesehatan pada 1944. Karena para pemimpin Kongres absen dari ranah politik, Jinnah melawan dominasi Hindu dan mengutamakan tuntutan Pakistan-nya tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi pada ujung-ujungnya. Jinnah juga bekerja untuk meningkatkan kontrol politik liga di tingkat provinsi. Ia membantu mendirikan surat kabar "Dawn" pada awal 1940an di Delhi; hal tersebut membantu penyebaran pesan Liga dan kemudian menjadi surat kabar berbahasa Inggris utama di Pakistan.
Muhammad Ali Jinnah
Pada September 1944, Jinnah dan Gandhi, yang saat itu dibebaskan dari penahanan rumahnya, bertemu untuk pertama kalinya di rumah pemimpin Muslim di Bukit Malabar, Bombay. Dua minggu perbincangan dilakukan, yang tak menghasilkan kesepakatan. Jinnah bersikukuh agar Pakistan diakui sebelum Inggris pergi, dan didirikan saat kepergian mereka, sementara Gandhi merencanakan agar partisi terjadi setelah India yang bersatu meraih kemerdekaannya. Pada awal 1945, Liaquat dan pemimpin Kongres Bhulabhai Desai bertemu, dengan persetujuan Jinnah dan kesepakatan bahwa setelah perang, Kongres dan Liga harus membentuk sebuah pemerintahan sementara dan bahwa para anggota Dewan Eksekutif Viceroy harus dinominasikan oleh Kongres dan Liga dalam jumlah yang setara. Saat para pemimpin Kongres dibebaskan dari penjara pada Juni 1945, mereka menolak perjanjian tersebut dan mengecam Desai karena bertindak tanpa persetujuan otoritas.
Muhammad Ali Jinnah
Marsekal Lapangan Viscount Wavell menggantikan Linlithgow sebagai Viceroy pada 1943. Pada Juni 1945, setelah pembebasan para pemimpin Kongres, Wavell menyerukan sebuah konferensi, dan mengundang figur-figur utama dari berbagai komunitas untuk bertemu dengannya di Simla. Ia mengusulkan sebuah pemerintahan temporer sejalan dengan kesekapatan Liaquat dan Desai. Namun, Wavell tidak mengkenhendaki bahwa hanya para kandidat Liga yang akan menempati kursi-kursi yang disediakan untuk kaum Muslim. Seluruh kelompok yang diundang lainnya mewakilkan daftar kandidat kepada Viceroy. Wavell memotong jangka waktu konferensi pada pertengahan Juli tanpa memberikan kesepakatan lebih lanjut; dengan sebuah pemilihan umum Inggris diadakan, pemerintahan Churchill tak merasa kesepakatan tersebut akan diproses.
Orang Inggris memulangkan Clement Attlee dan Partai Buruhnya pada bulan Juli. Attlee dan Sekretaris Negara-nya untuk India, Lord Frederick Pethick-Lawrence, diperintahkan untuk meninjau kembali situasi India. Jinnah tidsk memberikan tanggaoan terhadap perubahan pemerintah tersebut, namun menyerukan pertemuan Komite Kerja-nya dan mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyerukan pemiliham-pemilihan baru di India. Liga memegang pengaruh di tingkat provinsi di negara-negara bagian mayoritas Muslim yang sebagian besar dikarenakan aliansi, dan Jinnah meyakini bahwa memberikan kesempatan Liga akan mempengaruhi pendirian elektoralnya dan menambah dukungan untuk klaimnya sebagai jurubicara tunggal untuk kaum Muslim. Wavell kembali ke India pada bulan September setelah berkonsultasi dengan master-master barunya di London; baik untuk pusat maupun untuk untuk provinsi-provinsi, pemilihan diumumkan setelahnya. Inggris merasa pembentukan badan pembuat konstitusi bakal dilakukan setelah pemungutan suara tersebut.
Muhammad Ali Jinnah
Liga Muslim mendeklarasikan bahwa mereka akan mengkampanyekan sebuah masalah tunggal: Pakistan. Saat berpidato di Ahmedabad, Jinnah berkata, "Pakistan adalah masalah hidup-mati bagi kita." Pada pemilihan Desember 1945 untuk Majelis Konstituen India, Liga memenangkan seluruh kursi yang disediakan untuk kaum Muslim. Dalam pemilihan provinsial pada Januari 1946, Liga meraih 75% suara Muslim, yang meninggal dari 4.4% pada 1937. Menurut biografernya Bolitho, "Peristiwa tersebut merupakan jam kemenangan Jinnah: kampanye politik sulitnya, kepercayaan dan klaim kuatnya, pada akhirnya dibenarkan." Wolpert menyatakan bahwa pemilihan Liga menunjukkan "muncul untuk membuktikan daya tarik universal dari Pakistan terhadap kaum Muslim dari anak benua tersebut". Kongres tetap mendominasi majelis pusat, walau kehilangan empat kursi dari kekuatan sebelumnya. Pada masa itu, Muhammad Iqbal mengenalkan Jinnah kepada Ghulam Ahmed Pervez, yang Jinnah lantik untuk menyunting sebuah majalah, Tolu-e-Islam, untuk memasukkan gagasan sebuah negara Muslim terpisah.
Muhammad Ali Jinnah
Pada Februari 1946, Kabinet Inggris mengirim sebuah delegasi ke India untuk bernegosiasi dengan para pemimpin disana. Misi Kabinet meliputi Cripps dan Pethick-Lawrence. Delegasi tingkat tertinggi yang berupaya untuk mematahkan kebuntuan datang ke New Delhi pada akhir Mareth. Negosiasi kecil dilakukan sejak bualan Oktober sebelumnya karena pemilihan-pemilihan di India. Inggris pada bulan Mei mengeluarkan sebuah rencana untuk negara India bersatu yang terdiri dari provinsi-provinsi otonomi, dan menyerukan "kelompok-kelompok" provinsi membentuk basis agama. Materi-materi seperti pertahanan, hubungan luar negeri dan komunikasi akan ditangani oleh otoritas pusat. Provinsi-provinsi akan memiliki opsi meninggalkan persatuan tersebut secara menyeluruh, dan akan menjadi sebuah pemerintahan sementara dengan perwakilan dari Kongres dan Liga. Jinnah dan Komite Kerja-nya menerima rencana tersebut pada bulan Juni, namun menimbulkan pertanyaaan bagaimana beberapa anggota pemerintah sementara Kongres dan Liga melakukannya, dan atas dasar apa Kongres memajukan anggota Muslim dalam perwakilannya. Sebelum meninggalkan India, menteri-menteri Inggris menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk melantik sebuah pemerintahan sementara jika salah satu kelompok besar tak menghendaki untuk berpartisipasi.
Kongrez kemudian bergabung dengan kementerian India yang baru. Liga lebih lambat mengambil keputusan dan tidak masuk sampai Oktober 1946. Dalam menyepakati bergabungnya Liga dalam pemerintah, Jinnah menarik tuntutan-tuntutannya terhadap Kongres dan sebuah veto terhadap kaum Muslim. Kementerian baru tersebut mendatangkan pecahnya kerusuhan, khususnya di Kalkuta. Kongres ingin Viceroy memanggil majelis konstituen dan memulai karya penulisan konstitusi dan menyerukan agar para menteri Liga harus bergabung melalui permintaan atau mundur dari pemerintahan. Wavell berupaya untuk mengamankan situasi dengan menerbangkan para pemimpin seperti Jinnah, Liaquat, dan Jawaharlal Nehru ke London pada December 1946. Pada akhir perbincangan, para partisipan mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa konstitusi tidak dapat dipaksakan pada bagian-bagian manapun yang tidak mengkehendaki di India. Saat berpaling dari London, Jinnah dan Liaquat berhenti di Kairo selama beberapa hari untuk menghadiri pertemuan pan-Islamis.
Muhammad Ali Jinnah
Kongres menepis pernyataan bersama dari konferensi London karena murka terhadap beberapa hal. Liga juga menolaknya, dan tidak ikut dalam diskusi konstitusional. Jinnah telah mengkehendaki beberapa hubungan berkelanjutan pada Hindustan (sebagai negara mayoritas Hindu yang bakal terbentuk pada saat partisi terkadang disebut juga), seperti komunikasi atau militer bersama. Namun, pada Desember 1946, ia bersikeras terhadap kedaulatan penuh Pakistan dengan status dominion.
Muhammad Ali Jinnah
Setelah kegagalan kunjungan London, Jinnah tidak lagi terburu-buru untuk mencapai kesepakatan, mengingat waktu akan memungkinkannya untuk mendapatkan provinsi yang belum terbagi Bengal dan Punjab untuk Pakistan, namun kedua provinsi padat dan kaya tersebut memiliki jumlah minoritas non-Muslim yang menonjol hingga membentuk sebuah pemukiman. Kementerian Attlee menyambut kepulangan Inggris dari India, namun sedikit kepercayaan terhadap Wavell untuk mencapai tujuan tersebut. Bermula pada Desember 1946, para pejabat Inggris mulai memutuskan untuk mencari pengganti Wavell, dan kemudian mengangkat Laksamana Lord Mountbatten dari Burma, seorang pemimpin perang yang populer di kalangan Partai Konservatif sebagai cicit dari Ratu Victoria dan di kalangan Partai Buruh karena pandangan politiknya.
Muhammad Ali Jinnah
Pada 20 Februari 1947, Attlee mengumumkan pelantikan Mountbatten, dan menyatakan bahwa Inggris akan menyerahkan kekuasaan di India sebelum Juni 1948. Mountbatten mulai menjabat sebagai Viceroy pada 24 Maret 1947, dua hari setelah ia datang ke India. Pada waktu itu, Kongres mengeluarkan gagasan partisi. Nehru berkata bahwa 1960, "sebenarnya kami telah lelah dan hal tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun ... Rencana untuk partisi memberikan jalan keluar dan kami menerimanya." Para pemimpin Kongres memutuskan agar provinsi-provinsi mayoritas yang kurang tersentuh sebagai bagian dari India pada masa depan tidak kehilangan pengaruh pada pemerintahan pusat yang mereka inginkan. Namun, Kongres menyatakan bahwa jika Pakistan merdeka, Bengal dan Punjab akan terpecah.
Mountbatten menyatakan dalam makalah-makalahnya bahwa Jinnah akan menjadi "pelanggan tersukar"nya yang mengalami gangguan kronis karena "tidak ada satupun di negara tersebut [India] yang sejauh ini merasuk dalam pikiran Jinnah". Orang-orang bertemu selama enam hari yang dimulai pada 5 April. Sesi-sesi mulai disorot saat Jinnah, yang difoto bersama dengan Louis dan Edwina Mountbatten, menyindir pengangkatan Viceroy tersebut sebagai "sebuah mawar di antara dua tanduk" sebagai bukti bahwa pemimpin Muslim tersebut sebelumnya telah merencanakan leluconnya namun mempersilahkan wakil raja tersebut untuk berdiri di tengah. Mountbatten tidak menyukai perkataan yang dilontarkan Jinnah namun secara berulang kali mengeluarkan perasaan frustasi kepada stafnya tentang desakan Jinnah terhadap Pakistan dalam wajah seluruh argumennya.
Muhammad Ali Jinnah
Jinnah khawatir terhadap akhir campur tangan Inggris di India, mereka akan menyerahkan kontrol kepada majelis konstituen yang didominasi Kongres, dan menempatkan kaum Muslim pada posisi tak menentu dalam upaya memenangkan otonomi. Ia menuntut agar Mountbatten membagi tentaranya sebelum kemerdekaan, yang ditugaskan selama sekitar setahun. Mountbatten berharap agar aransemen pasca-kemerdekaan akan meliputi pasukan pertahanan umum, namun Jinnah memandangnya sebagai persyaratan bahwa sebuah negara berdaulat haruslah memiliki pasukannya sendiri. Mountbatten datang dengan Liaquat pada hari sesi terakhirnya dengan Jinnah, dan menyatakan, seperti yang ia katakan kepada Attlee dan Kabinetnya pada bulan Mei, bahwa "Jelaslah bahwa Liga Muslim akan mengangkat senjata jika Pakistan dalam beberapa bentuk tidak diwujudkan." Viceroy tersebut juga dipengaruhi oleh reaksi negatif Muslim terhadap laporan majelis konstitusional, yang menuntut kekuasaan penuh terhadap pemerintahan pusat pasca-kemerdekaan.
Muhammad Ali Jinnah
Pada 2 Juni, rencana akhir diberikan oleh Viceroy kepada para pemimpin India: pada 15 Agustus, Inggris menyerahkan kekuasaan kepada dua dominion. Provinsi-provinsi tersebut diberi pilihan untuk tetap mengikuti majelis konstituen yang ada atau bergabung dengan Pakistan. Bengal dan Punjab juga diberi pilihan untuk bergabung dengan majelis, atau partisi. Sebuah komisi perbatasan menentukan garis akhir dalam provinsi-provinsi yang berpartisi. Plebisit-plebisit diadakan di Provinsi Frontier Barat Laut (yang tidak memiliki pemerintahan Liga walau penduduknya sebagian besar Muslim), dan di distrik Sylhet yang mayoritas Muslim di Assam, berdekatan dengan timur Bengal. Pada 3 Juni, Mountbatten, Nehru, Jinnah dan pemimpin Sikh Baldev Singh mengeluarkan pengumuman resmi melalui radio. Jinnah melayangkan kalimat ""Pakistan zindabad "" (Panjang umur Pakistan), yang tidak dituliskan. Pada pekan-pekan tersebut, Punjab dan Bengal pada akhirnya memutuskan untuk melakukan partisi. Sylhet dan N.W.F.P. memilih untuk bergabung dengan Pakistan, sebuah keputusan yang diikuti oleh majelis-majelis di Sind dan Baluchistan.
Muhammad Ali Jinnah
Pada 4 Juli 1947, Liaquat meminta Mountbatten atas perantara Jinnah untuk meminta restu raja Inggris, George VI, agar Jinnah dilantik menjadi gubernur jenderal pertama Pakistan. Permintaan tersebut ditolak Mountbatten, yang mengharapkan dapat memegang jabatan tersebut di kedua dominion tersebut—ia akan menjadi gubernur-jenderal pasca-kemerdekaan pertama di India—namun Jinnah merasa bahwa Mountbatten akan disukai di negara mayoritas Hindu baru tersebut karena kedekatannya dengan Nehru. Selain itu, gubernur jenderal tersebut awalnya merupakan seorang figur berpengaruh, dan Jinnah dianggap tidak meyakinkan untuk memegang jabatan tersebut. Meskipun Komisi Perbatasan, yang dipimpin oleh pengacara Inggris Sir Cyril Radcliffe, tidak mengabarkannya, gerakan masif masyarakat antar negara, serta kekerasan sektarian terjadi. Jinnah memutuskan untuk menjual rumahnya di Bombay dan membeli rumah baru di Karachi. Pada 7 Agustus, Jinnah, dengan saudarinya dan staf terdekatnya, terbang dari Delhi ke Karachi menggunakan pesawat Mountbatten. Pada 11 Agustus, ia memimpin majelis konstituen baru untuk Pakistan di Karachi, dan menyatakan, "Anda bebas; Anda bebas untuk pergi ke kuil-kuil Anda, Anda bebas untuk pergi ke masjid-masjid Anda atau tempat ibadah lainnya di Negara Pakistan ini ... Anda dapat masuk ke agama atau kasta atau keyakinan manapun—yang tidak ada hubungannya dengan bisnis dengan Negara ... Saya pikir kita haruslah menjaga gagasan kita dan Anda akan mengetahui bahwa saat Hindu akan berhenti menjadi Hindu dan Muslim akan berhenti menjadi Muslim, bukan dalam esensi agama, karena merupakan kepercayaan pribadi setiap orang, namun dalam esensi politik sebagai warga negara." Pada 14 Agustus, Pakistan meraih kemerdekaan; Jinnah memimpin upacara-upacara di Karachi. Salah satu pengamat menyatakan, "disini, Kaisar Raja Pakistan, Uskup Agung Canterbury, Jurubicara dan Perdana Menteri terkonsentrasi pada satu "Quaid-e-Azam"."
Muhammad Ali Jinnah
Komisi Radcliffe, yang membagi Benggala dan Punjab, menyelesaikan kerjanya dan melaporkannya kepada Mountbatten pada 12 Agustus; Viceroy terakhir yang menjabat sampai tanggal 17, tidak ingin mendiamkan perayaan kemerdekaan di kedua negara tersebut. Terdapat gerakan dan kekerasan etnis di masyarakat; Garis Radcliffe dikeluarkan untuk membagi negara-negara baru memicu migrasi massal, pembunuhan, dan pembersihan etnis. Beberapa orang pada "sisi buruk" dari garis tersebut melarikan diri atau dibunuh, atau membunuh orang-orang lainnya, dengan harapan akan menarik keputusan komisi. Radcliffe menuliskan dalam laporannya bahwa ia mengetahui bahwa setiap sisi akan berbahagia dengan pendiriannya; ia menolak biayanya untuk kerja tersebut. Christopher Beaumont, sekretaris pribadi Radcliffe, kemudian menyatakan bahwa Mountbatten "seharusnya yang dipersalahkan—meskipun bukanlah kesalahan tunggal—untuk pembantaian di Punjab dimana antara 500,000 sampai sejuta pria, wanita dan anak-anak menjadi korbannya". Sekitar 14,500,000 orang berpindah antara India dan Pakistan pada saat dan setelah partisi. Jinnah melakukan apa yang ia bisa agar delapan juta orang dapat bermigrasi ke Pakistan; meskipun saat itu ia telah berusia lebih dari 70 tahun dan terserang penyakit paru-paru, ia berkunjung ke seluruh Pakistan Barat dan secara pribadi memberikan bantuan. Menurut Ahmed, "Apa yang Pakistan butuhkan pada bulan-bulan awal tersebut merupakan sebuah simbol negara, yang akan menyatukan bangsa dan memberikan mereka keberanian dan tekad untuk berhasil."
Muhammad Ali Jinnah
Jinnah mengalami masalah pertikaian dengan NWFP. Referendum NWFP Juli 1947, yang menentukan apakah wilayah tersebut menjadi bagian dari Pakistan atau India, mendapatkan hasil pemilihan yang rendah karena kurang dari 10% dari total populasi yang diperbolehkan ikut dalam referendum tersebut. Pada 22 Agustus 1947, tepat setelah seminggu menjadi gubernur jenderal, Jinnah membubarkan pemerintahan terpilih Dr. Khan Abdul Jabbar Khan. Kemudian, Abdul Qayyum Khan ditempatkan oleh Jinnah di provinsi yang didominasi Pashtun meskipun ia seorang Kashmiri. Pada 12 Agustus 1948, pembantaian Babrra di Charsadda mengakibatkan kematian 400 orang yang bersekutu dengan gerakan Khudai Khidmatgar.
Muhammad Ali Jinnah
Bersama dengan Liaquat dan Abdur Rab Nishtar, Jinnah mewakili kepentingan Pakistan dalam Dewan Divisi untuk pembagian aset-aset publik antara India dan Pakistan. Pakistan meraih seperenam aset pemerintah pra-kemerdekaan, yang terbagi berdasarkan perjanjian, yang secara khusus menentukan bagaimana beberapa lembar kertas harus diisi pada setiap sisinya. Namun, negara India yang baru lambat untuk memberikannya, dengan harapan pemerintahan Pakistan runtuh dan bersatu kembali. Beberapa anggota Layanan Sipil India dan Layanan Polisi India telah memilih Pakistan, yang mengakibatkan penurunan jumlah staf. Para petani memasarkan dagangan mereka di sisi lainnya dari perbatasan internasional. Penggunaan mesin menurun karena tidak semuanya dibuat di Pakistan. Selain masalah pengungsi masif, pemerintahan baru menjaga persediaan pangan, mendirikan keamanan dalam situasi runyam, dan menyediakan layanan dasar. Menurut ekonom Yasmeen Niaz Mohiuddin dalam studinya terhadap Pakistan, "meskipun Pakistan lahir dalam pertumpahan darah dan kekacauan, negara tersebut bertahan dalam bulan-bulan awal dan sulit setelah partisi hanya karena pengorbanan luar biasa yang dibuat oleh rakyatnya dan upaya pemimpin besarnya yang tak mementingkan diri sendiri."
Muhammad Ali Jinnah
Negara-negara Kepangeranan India, yang berjumlah ratusan, diminta oleh Inggris untuk memilih apakah ingin bergabung dengan Pakistan atau India. Sebagian besar melakukannya sebelum kemerdekaan, namun pengambilan keputusan menyokong apa yang menjadi pemisahan abadi antara dua negara tersebut. Para pemimpin India murka kepada Jinnah yang meminta pangeran Jodhpur, Bhopal dan Indore untuk bergabung dengan Pakistan—negara-negara kepangeranan tersebut tidak berbatasan dengan Pakistan, dan semuanya memiliki penduduk mayoritas Hindu. Negara kepangeranan pesisir Junagadh, yang memiliki penduduk mayoritas Hindu, memilih bergabung dengan Pakistan pada September 1947, dengan "dewan" penguasanya, Sir Shah Nawaz Bhutto, secara pribadi mengirimkan makalah-makalah aksesi kepada Jinnah. Angkatan darat India menduduki kepangeranan tersebut pada bulan November, memaksa bekas para pemimpinnya, termasuk Bhutto, melarikan diri ke Pakistan, yang memulai keluarga Bhutto yang berpengaruh secara politik.
Muhammad Ali Jinnah
Persengketaan paling berkelanjutan terjadi di negara kepangeranan Kashmir. Negara kepangeranan tersebut memiliki penduduk mayoritas Muslim dan seorang maharaja Hindu, Sir Hari Singh, yang tidak memberikan keputusan untuk memilih bergabung dengan negara yang mana. Dengan pemberontakan penduduk pada Oktober 1947, yang dibantu oleh pasukan khusus Pakistan, maharaja bergabung dengan India; pasukan India pun diterjunkan. Jinnah keberatan akan tindakan tersebut, dan memerintahkan agar pasukan Pakistan bergerak ke Kashmir. Angkatan Darat Pakistan masih dikomandai oleh para perwira Inggris, dan perwira komandonya, Sir Jenderal Douglas Gracey, menolak perintah tersebut, dengan alasan bahwa ia tidak dapat berpindah ke apa yang ia anggap teritorial negara lainnya tanpa persetujuan dari otoritas tingginya, yang tidak datang-datang. Jinnah menarik perintah tersebut. Peristiwa tersebut tak menghentikan kekerasan disana, dimana pecah peperangan antara India dan Pakistan dari waktu ke waktu semenjak itu.
Beberapa sejarawan menuduh bahwa bujukan Jinnah terhadap para penguasa negara-negara mayoritas Hindu dan kedekatannya dengan Junagadh merupakan bukti pandangan buruk terhadap India, karena Jinnah yang telah dituduh memisahkan diri atas dasar agama, berusaha untuk meraih aksesi dari negara-negara mayoritas Hindu. Dalam bukunya "Patel: A Life", Rajmohan Gandhi menyatakan bahwa Jinnah berharap mendapatkan Junagadh, yang gagal Pakistan dapatkan, dengan harapan agar juga bisa mendapatkan Kashmir. Namun, saat Mountbatten menyatakan kepada Jinnah bahwa, di seluruh Negara-negara kepangeranan dimana penguasanya tidak masuk sebuah Dominion yang diisi oleh populasi mayoritas (yang meliputi Junagadh, Hyderabad dan juga Kashmir), akses akan ditolak oleh sebuah `rujukan impartial atas kehendak rakyat', Jinnah menolak tawaran tersebut.
Di samping , yang dikeluarkan atas permintaan India untuk mengukuhkan kedaulatannya atas Kashmir setelah penarikan tentara Pakistan, tak pernah terwujud.