Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Prancis Vichy
Selain para tahanan politik yang sudah ditahan di sana, Gurs kemudian digunakan untuk menginternir orang-orang Yahudi asing, orang-orang tanpa kewarganegaraan, Romani, homoseksual, dan pelacur. Vichy membuka kamp interniran pertamanya di zona utara pada tanggal 5 Oktober 1940, di Aincourt, departemen Seine-et-Oise, yang dengan cepat diisi dengan anggota PCF. Saline royale d'Arc-et-Senans, di Doubs, digunakan untuk magang Romani. Kamp des Milles, dekat Aix-en-Provence, adalah kamp interniran terbesar di Prancis Tenggara; dua puluh lima ratus orang Yahudi dideportasi dari sana setelah Serangan Agustus 1942. Republik yang diasingkan, orang Spanyol anti-fasis yang mencari perlindungan di Perancis setelah kemenangan Nasionalis dalam Perang Saudara Spanyol kemudian dideportasi, dan 5,000 di antaranya meninggal di Kamp konsentrasi Mauthausen-Gusen. Sebaliknya, tentara kolonial Perancis diinternir oleh Jerman di wilayah Perancis bukannya dideportasi.
Prancis Vichy
Selain kamp konsentrasi yang dibuka oleh Vichy, Jerman juga membuka beberapa Ilag ("Internierungslager") untuk penahanan musuh asing di wilayah Perancis; Di Alsace, yang berada di bawah administrasi langsung Reich, mereka membuka kamp Natzweiler, satu-satunya kamp konsentrasi yang dibuat oleh Nazi di wilayah Perancis. Natzweiler termasuk Kamar gas, yang digunakan untuk memusnahkan setidaknya 86 tahanan (kebanyakan Yahudi) dengan tujuan mendapatkan koleksi kerangka yang tidak rusak untuk penggunaan profesor Nazi August Hirt.
Prancis Vichy
Pemerintah Vichy memberlakukan sejumlah hukum rasial. Pada bulan Agustus 1940, undang-undang yang menentang antisemitisme di media (UU Marchandeau) dicabut, sedangkan dekrit no 1775 tanggal 5 September 1943 mencemarkan nama baik sejumlah warga Prancis, khususnya Yahudi dari Eropa Timur. Orang asing dikumpulkan dalam "Kelompok Pekerja Asing" (groupements de travailleurs étrangers) dan, seperti halnya dengan pasukan kolonial, digunakan oleh Jerman sebagai tenaga kerja. Legislasi anti-Yahudi Vichy mengecualikan mereka dari administrasi sipil.
Prancis Vichy
Vichy juga memberlakukan hukum rasial di wilayahnya di Afrika Utara. "Sejarah Holokaus di tiga koloni Perancis di Afrika Utara (Aljazair, Maroko, dan Tunisia) secara intrinsik terkait dengan nasib Perancis selama periode ini."
Prancis Vichy
Berkenaan dengan kontribusi ekonomi terhadap ekonomi Jerman, diperkirakan Perancis menyediakan 42% dari total bantuan asing.
Prancis Vichy
Pada tahun 1941, pemenanga hadiah nobel Alexis Carrel, pendukung awal Eugenika dan Eutanasia, dan anggota Parti Populaire Français (PPF) Jacques Doriot, mangadvokasi pembuatan "Fondation Française pour l'Étude des Problèmes Humains" (Fondation Yayasan Perancis untuk Studi Masalah Manusia), menggunakan koneksi ke kabinet Pétain. Diakui dengan "studi, dalam semua aspeknya, langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi, meningkatkan dan mengembangkan populasi Perancis dalam semua kegiatannya", Yayasan diciptakan oleh keputusan rezim Vichy kolaborator pada tahun 1941, dan Carrel ditunjuk sebagai 'pemangku takhta'. Yayasan ini juga pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal François Perroux.
Prancis Vichy
Yayasan berada di belakang Undang-Undang 16 Desember 1942 yang mengamanatkan "sertifikat pranikah", yang mengharuskan semua pasangan yang ingin menikah untuk tunduk pada pemeriksaan biologis, untuk memastikan "kesehatan yang baik" dari pasangan, khususnya yang berkaitan dengan Penyakit menular seksual (STD) dan "kebersihan hidup". Institut Carrel juga menyusun "buku sarjana" ("livret scolaire"), yang dapat digunakan untuk mencatat nilai siswa di sekolah menengah Perancis, dan dengan demikian mengklasifikasikan dan memilihnya sesuai dengan kinerja skolastik. Selain kegiatan eugenic yang bertujuan untuk mengklasifikasikan populasi dan meningkatkan kesehatannya, Foundation juga mendukung hukum 11 Oktober 1946 yang melembagakan pekerjaan ilmu kedokteran, ditetapkan oleh Pemerintahan Sementara Republik Perancis (GPRF) setelah Pembebasan.
Prancis Vichy
Yayasan memprakarsai penelitian tentang demografi (Robert Gessain, Paul Vincent, Jean Bourgeois), nutrisi (Jean Sutter), dan perumahan (Jean Merlet), serta jajak pendapat pertama (Jean Stoetzel). Yayasan, yang setelah perang menjadi lembaga demografi INED, mempekerjakan 300 peneliti dari musim panas 1942 hingga akhir musim gugur tahun 1944. "Yayasan ini disewa sebagai lembaga publik di bawah pengawasan bersama kementerian keuangan dan kesehatan masyarakat. Lembaga itu diberikan otonomi keuangan dan anggaran empat puluh juta franc, kira-kira satu franc per penduduk: kemewahan sejati mengingat beban yang dibebankan oleh Pendudukan Jerman pada sumber daya bangsa Dengan perbandingan, seluruh CNRS diberi anggaran lima puluh juta franc."
Prancis Vichy
Alexis Carrel sebelumnya menerbitkan buku terlaris "L'Homme, cet inconnu" ("Man, This Unknown") pada tahun 1935. Sejak awal tahun 1930-an, Carrel telah menganjurkan penggunaan kamar gas untuk menghilangkan kemanusiaan dari "persediaan yang lebih rendah", mendukung wacana rasisme ilmiah. Salah satu pendiri teori pseudosains ini adalah Arthur de Gobineau dalam esainya tahun 1853–1855 berjudul "Essai sur l'inégalité des races humaines". Dalam pengantar bukunya edisi 1936 di Jerman, Alexis Carrel telah menambahkan pujian pada kebijakan eugenik Reich Ketiga, menulis bahwa :
Prancis Vichy
Pemerintah Jerman telah mengambil langkah-langkah energik terhadap penyebaran yang cacat, yang sakit jiwa, dan penjahat. Solusi yang ideal adalah penindasan dari masing-masing individu ini begitu dia membuktikan dirinya berbahaya.
Prancis Vichy
Carrel juga menulis di bukunya bahwa :
Prancis Vichy
Pengondisian penjahat kecil dengan cambuk, atau prosedur yang lebih ilmiah, diikuti dengan kunjungan singkat di rumah sakit, mungkin cukup untuk memastikan ketertiban. Mereka yang telah membunuh, dirampok sambil dipersenjatai dengan pistol otomatis atau senapan mesin, menculik anak-anak, merampas orang miskin dari simpanan mereka, menyesatkan masyarakat dalam hal-hal penting, harus dibuang secara manusiawi dan ekonomi di lembaga-lembaga eutanasia kecil yang dilengkapi dengan gas yang layak. Perlakuan serupa dapat secara menguntungkan diterapkan pada orang gila, bersalah atas tindakan kriminal.
Prancis Vichy
Alexis Carrel juga mengambil bagian aktif dalam simposium di Pontigny yang diselenggarakan oleh Jean Coutrot, ""Entretiens de Pontigny"". Para cendekiawan seperti Lucien Bonnafé, Patrick Tort dan Max Lafont menuduh Carrel bertanggung jawab atas eksekusi ribuan pasien yang sakit jiwa atau cacat di bawah Vichy.
Prancis Vichy
Sebuah peraturan Nazi tertanggal 21 September 1940, memaksa orang-orang Yahudi dari "zona pendudukan" untuk menyatakan diri mereka seperti itu di kantor polisi atau sub-prefektur ("sous-préfectures"). Di bawah tanggung jawab André Tulard, kepala Layanan untuk Orang Asing dan Pertanyaan Yahudi di Préfecture de police Paris, sistem pengarsipan yang mendaftarkan orang-orang Yahudi telah dibuat. Tulard sebelumnya menciptakan sistem pengarsipan semacam itu di bawah Republik Ketiga, mendaftarkan anggota Partai Komunis (PCF). Di departmen Seine, yang meliputi Paris dan daerah pinggiran langsungnya, hampir 150.000 orang, tidak menyadari bahaya yang akan datang dan dibantu oleh polisi, datang ke kantor polisi sesuai dengan perintah militer. Informasi yang terdaftar kemudian dipusatkan oleh polisi Perancis, yang membangun, di bawah arahan inspektur Tulard, sistem pengarsipan pusat. Menurut laporan Dannecker, "sistem pengarsipan ini dibagi menjadi file-file yang diklasifikasikan secara abjad, Yahudi berkebangsaan Perancis dan Yahudi asing memiliki file-file dengan warna berbeda, dan file-file itu juga digolongkan, menurut profesi, kebangsaan dan jalan [tempat tinggal]". File-file ini kemudian diserahkan kepada Theodor Dannecker, kepala "Gestapo" di Perancis, di bawah perintah Adolf Eichmann, kepala RSHA IV-D. Mereka digunakan oleh Gestapo dalam berbagai penggerebekan, di antaranya serangan Agustus 1941 di Arondisemen ke-11 Paris, yang mengakibatkan 3.200 orang asing dan 1.000 orang Yahudi Perancis diinternir di berbagai kamp, ​​termasuk Drancy.
Prancis Vichy
Pada tanggal 3 Oktober 1940, pemerintah Vichy secara sukarela mengumumkan Legislasi anti-Yahudi Vichy pertama, yang menciptakan kelas bawah khusus warga negara Yahudi di Perancis, dan menegakkan, untuk pertama kalinya di Perancis, pemisahan ras. Undang-undang Oktober 1940 mengecualikan orang Yahudi dari pemerintahan, angkatan bersenjata, hiburan, seni, media, dan profesi tertentu, seperti mengajar, hukum, dan kedokteran. Seorang Komisaris Jenderal untuk Urusan Yahudi (CGQJ, "Commissariat Général aux Questions Juives") dibentuk pada tanggal 29 Maret 1941. Diarahkan oleh Xavier Vallat sampai Mei 1942, dan kemudian oleh Louis Darquier de Pellepoix sampai bulan Februari 1944. Mencerminkan Asosiasi Yahudi Reich di Jerman, "Union Générale des Israélites de France" didirikan.
Prancis Vichy
Polisi mengawasi penyitaan telepon dan radio dari rumah-rumah Yahudi dan memberlakukan jam malam pada orang-orang Yahudi mulai Februari 1942. Mereka juga memberlakukan persyaratan bahwa orang-orang Yahudi tidak muncul di tempat-tempat umum, dan naik hanya dengan mobil terakhir metro Paris.
Prancis Vichy
Bersama dengan banyak pejabat polisi Perancis, André Tulard hadir pada hari peresmian kamp interniran Drancy pada tahun 1941, yang sebagian besar digunakan oleh polisi Perancis sebagai kamp transit pusat bagi para tahanan yang ditangkap di Perancis. Semua orang Yahudi dan yang lainnya "tidak diinginkan" melewati Drancy sebelum menuju ke Auschwitz dan kamp-kamp lainnya.
Prancis Vichy
Pada bulan Juli 1942, di bawah perintah Jerman, polisi Perancis mengorganisir Serangan Vel' d'Hiv ("Rafle du Vel' d'Hiv") di bawah perintah René Bousquet dan orang keduanya di Paris, Jean Leguay dengan kerjasama dari otoritas SNCF, perusahaan kereta api negara. Polisi menangkap 13.152 orang Yahudi, termasuk 4.051 anak-anak — yang tidak diminta oleh "Gestapo" dan 5.082 wanita pada 16 dan 17 Juli, dan memenjarakan mereka di Vélodrome d'Hiver dalam kondisi yang tidak higienis. Mereka dibawa ke kamp interniran Drancy (dijalankan oleh Nazi Alois Brunner dan polisi kepolisian Perancis), kemudian dijejalkan ke dalam gerbong barang dan dikirim dengan kereta api ke Auschwitz. Sebagian besar korban meninggal dalam perjalanan karena kekurangan makanan atau air. Para korban yang selamat dikirim ke kamar gas. Tindakan ini sendiri mewakili lebih dari seperempat dari 42.000 orang Yahudi Perancis yang dikirim ke kamp konsentrasi pada tahun 1942, di mana hanya 811 yang akan kembali setelah perang berakhir. Meskipun Nazi VT (SS-Verfugungstruppe) telah mengarahkan aksi tersebut, otoritas kepolisian Perancis berpartisipasi dengan penuh semangat. "Tidak ada perlawanan polisi yang efektif sampai akhir musim semi 1944", tulis sejarahwan-sejarahwan Jean-Luc Einaudi dan Maurice Rajsfus.
Prancis Vichy
Polisi Perancis, dipimpin oleh Bousquet, menangkap 7.000 orang Yahudi di zona selatan pada bulan Agustus 1942. 2.500 dari mereka transit melalui Kamp des Milles dekat Aix-en-Provence sebelum bergabung dengan Drancy. Kemudian, pada tanggal 22, 23 dan 24 Januari 1943, dibantu oleh kepolisian Bousquet, Jerman menggerebek sebuah serangan di Marseilles. Selama Pertempuran Marseilles, polisi Perancis memeriksa dokumen identitas 40.000 orang, dan operasi itu berhasil mengirim 2.000 orang Marseillese ke kereta kematian, yang mengarah ke Kamp pemusnahan. Operasi ini juga mencakup pengusiran seluruh lingkungan (30.000 orang) di Pelabuhan Lama sebelum kehancurannya. Untuk kesempatan ini, Gruppenführer Karl Oberg, yang bertanggung jawab atas Kepolisian Jerman di Perancis, melakukan perjalanan dari Paris, dan mengirimkannya ke pesanan Bousquet yang langsung diterima dari Heinrich Himmler. Ini adalah kasus penting lain dari kerja sama polisi Perancis yang disengaja dengan Nazi.
Prancis Vichy
Pada tahun 1940 sekitar 350.000 orang Yahudi tinggal di Perancis Metropolitan, kurang dari setengahnya dengan kewarganegaraan Perancis (yang lain adalah orang asing, sebagian besar diasingkan dari Jerman selama tahun 1930-an). Sekitar 200.000 dari mereka, dan sebagian besar Yahudi asing, tinggal di Paris dan sekitarnya. Di antara 150.000 orang Yahudi Perancis, sekitar 30.000, umumnya asli dari Eropa Tengah, telah dinaturalisasi Perancis selama tahun 1930-an. Dari total itu, sekitar 25.000 orang Yahudi Perancis dan 50.000 orang Yahudi asing dideportasi. Menurut sejarahwan Robert Paxton, 76.000 orang Yahudi dideportasi dan mati di kamp konsentrasi dan pemusnahan. Termasuk orang-orang Yahudi yang meninggal di kamp konsentrasi di Perancis, ini akan membuat total 90.000 kematian Yahudi (seperempat dari total populasi Yahudi sebelum perang, menurut perkiraannya). Angka Paxton menyiratkan bahwa 14.000 orang Yahudi tewas di kamp konsentrasi Perancis. Namun, sensus sistematis orang-orang Yahudi yang dideportasi dari Perancis (warga negara atau tidak) yang ditarik di bawah pimpinan Serge Klarsfeld menyimpulkan bahwa 3.000 orang tewas di kamp-kamp konsentrasi Perancis dan 1.000 lainnya telah ditembak. Dari sekitar 76.000 yang dideportasi, 2.566 selamat. Total yang dilaporkan sedikit di bawah 77.500 mati (agak kurang dari seperempat populasi Yahudi di Perancis pada tahun 1940).
Prancis Vichy
Secara proporsional, jumlah keduanya membuat angka kematian yang lebih rendah daripada di beberapa negara lain (di Belanda, 75% populasi Yahudi terbunuh). Fakta ini telah digunakan sebagai argumen oleh pendukung Vichy. Namun, menurut Paxton, angka itu akan jauh lebih rendah jika "negara Perancis" tidak sengaja bekerja sama dengan Jerman, yang kekurangan staf untuk kegiatan kepolisian. Selama Serangan Vel' d'Hiv pada bulan Juli 1942, Laval memerintahkan deportasi anak-anak, melawan perintah Jerman yang eksplisit. Paxton menunjukkan bahwa jika jumlah total korban tidak lebih tinggi, itu disebabkan oleh kekurangan kereta, resistensi penduduk sipil dan deportasi di negara-negara lain (terutama di Italia).
Prancis Vichy
Selama beberapa dekade, pemerintah Perancis berargumen bahwa Republik Perancis telah dibongkar ketika Philippe Pétain melembagakan Negara Perancis baru selama perang dan bahwa Republik telah didirikan kembali ketika perang berakhir. Karena itu, bukan untuk Republik, untuk meminta maaf atas peristiwa yang terjadi selama belum ada dan yang dilakukan oleh suatu Negara yang tidak dikenalinya. Misalnya, mantan Presiden François Maurice Adrien Marie Mitterrand menyatakan bahwa Pemerintah Vichy, bukan Republik Perancis, yang bertanggung jawab. Posisi ini baru-baru ini ditegaskan kembali oleh Marine Le Pen, pemimpin Partai Front Nasional, selama kampanye pemilu pada tahun 2017.
Prancis Vichy
Pengakuan resmi pertama bahwa Negara Perancis telah terlibat dalam pendeportasian 76.000 orang Yahudi selama Perang Dunia II dilakukan pada tahun 1995 oleh Presiden Jacques Chirac, saat itu di lokasi Vélodrome d'Hiver di mana 13.000 orang Yahudi telah ditangkap untuk dideportasi hingga kamp kematian pada bulan Juli 1942. "Perancis, pada hari itu [16 Juli 1942], melakukan hal yang tidak dapat diperbaiki. Melanggar kata-katanya, itu menyerahkan mereka yang berada di bawah perlindungannya kepada algojo mereka," katanya. Mereka yang bertanggung jawab atas penangkapan itu adalah "4.500 polisi dan gendarm, Perancis, di bawah wewenang para pemimpin mereka [yang] mematuhi tuntutan Nazi ... kebodohan kriminal penjajah diperbantukan oleh Perancis, oleh negara Perancis".
Prancis Vichy
Pada tanggal 16 Juli 2017, juga pada upacara di situs Vel 'd'Hiv, Presiden Emmanuel Macron mengecam peran negara itu dalam Holokaus di Perancis dan revisionisme historis yang menyangkal tanggung jawab Perancis atas serangan tahun 1942 dan deportasi 13.000 orang Yahudi berikutnya. "Memang Perancis yang mengatur ini", Macron bersikeras, polisi Prancis bekerja sama dengan Nazi. "Bukan satu pun orang Jerman" yang terlibat langsung, "tambahnya. Macron bahkan lebih spesifik daripada Chirac dalam menyatakan bahwa Pemerintah selama Perang pastinya dari Perancis. "Lebih mudah untuk melihat rezim Vichy lahir dari ketiadaan, kembali ke kehampaan. Ya, memang nyaman, tetapi itu salah. Kita tidak bisa membangun kesombongan di atas kebohongan."
Prancis Vichy
Macron membuat referensi halus ke pernyataan Chirac ketika dia menambahkan, "Saya katakan lagi di sini. Memang Perancis yang mengatur pengumpulan, deportasi, dan dengan demikian, untuk hampir semua, kematian."
Prancis Vichy
Bagian dari militer Perancis jatuh ke dalam kendali Vichy :
Prancis Vichy
Jenderal Charles Noguès menjabat sebagai panglima pasukan Vichy Perancis.
Prancis Vichy
Angkatan Laut Perancis Vichy berada di bawah komando Laksamana Jean Louis Xavier Francois Darlan dengan garnisun angkatan laut di Toulon.
Prancis Vichy
Angkatan Udara Perancis Vichy dipimpin oleh Jenderal Jean Romatet dengan keterlibatan dalam aksi Afrika Utara.
Prancis Vichy
Stanley Hoffmann pada tahun 1974, dan sesudahnya, sejarahwan lain seperti Robert Paxton dan Jean-Pierre Azéma menggunakan istilah "kolaborasi" untuk merujuk pada fasis dan simpatisan Nazi yang, karena alasan ideologis, menginginkan kolaborasi yang diperkuat dengan Hitler Jerman. Contohnya adalah pemimpin Parti populaire français (PPF), Jacques Doriot, penulis Robert Brasillach atau Marcel Déat. Motivasi utama dan landasan ideologis di antara kolaborasi adalah antikomunisme. "Kolaborasi" (kolaborasisme) harus dibedakan dari kolaborasi. Kolaborasi mengacu pada orang-orang Perancis yang karena alasan apa pun berkolaborasi dengan Jerman sedangkan kolaborasisme mengacu pada mereka, terutama dari fasis kanan, yang menganut tujuan kemenangan Jerman sebagai milik mereka.
Prancis Vichy
Organisasi seperti "La Cagoule" menentang Republik Ketiga, terutama ketika sayap kiri Front populaire berkuasa.
Prancis Vichy
Kolaborasionis mungkin telah memengaruhi kebijakan pemerintah Vichy, tetapi ultra-kolaborator tidak pernah menjadi mayoritas pemerintah sebelum tahun 1944.
Prancis Vichy
Untuk menegakkan kehendak rezim, beberapa organisasi paramiliter dibentuk. Contoh penting adalah ""Légion Française des Combattants"" (LFC) (Legiun Pejuang Perancis), termasuk pada awalnya hanya mantan kombatan, tetapi dengan cepat menambahkan ""Amis de la Légion"" dan taruna-taruna Légion, yang belum pernah menyaksikan pertempuran, tetapi yang mendukung rezim Pétain. Nama itu kemudian dengan cepat diubah menjadi ""Légion Française des Combattants et des volontaires de la Révolution Nationale"" (Legiun Pejuang Legiun Perancis dan Relawan Revolusi Nasional). Joseph Darnand menciptakan ""Service d'Ordre Légionnaire"" (SOL), yang sebagian besar terdiri dari pendukung Nazi Perancis, yang disetujui Pétain sepenuhnya.
Prancis Vichy
Otoritas Vichy sangat menentang tren sosial "modern" dan mencoba melalui "regenerasi nasional" untuk memulihkan perilaku yang lebih sejalan dengan Katolik tradisional. Philip Manow berpendapat bahwa, "Vichy mewakili solusi otoriter, antidemokratis yang hak politik Prancis, dalam koalisi dengan hierarki Gereja nasional, telah berulang kali mencari selama periode antar perang dan hampir diberlakukan pada tahun 1934." Menyerukan "Regenerasi Nasional", Vichy membalikkan banyak kebijakan liberal dan mulai pengawasan ketat ekonomi dengan perencanaan pusat fitur utama.
Prancis Vichy
Serikat buruh berada di bawah kendali ketat pemerintah. Tidak ada pemilihan. Kemandirian wanita dibalik, dengan penekanan pada peran sebagai ibu. Instansi pemerintah harus memecat karyawan wanita yang sudah menikah. Umat Katolik konservatif menjadi menonjol. Paris kehilangan status "avant-garde" dalam seni dan budaya Eropa. Media dikendalikan dengan ketat dan menekankan anti-Semitisme yang kejam, dan, setelah bulan Juni 1941, anti-Bolshevisme. Hans Petter Graver mengatakan Vichy "terkenal karena diberlakukannya undang-undang dan dekrit anti-Semit, dan ini semua ditegakkan dengan setia oleh pengadilan".
Prancis Vichy
Retorika Vichy meninggikan pekerja terampil dan pengusaha kecil. Namun, dalam praktiknya, kebutuhan pengrajin untuk bahan baku diabaikan demi bisnis besar. Komite Umum untuk Organisasi Perdagangan (CGOC) adalah program nasional untuk memodernisasi dan profesionalisasi bisnis kecil.
Prancis Vichy
Pada tahun 1940 pemerintah mengambil kendali langsung atas semua produksi, yang disinkronkan dengan tuntutan Jerman. Ia menggantikan serikat pekerja bebas dengan serikat pekerja wajib yang mendikte kebijakan buruh tanpa memperhatikan suara atau kebutuhan pekerja. Kontrol birokrasi yang terpusat dan terpusat terhadap ekonomi Prancis tidak berhasil, karena tuntutan Jerman semakin besar dan semakin tidak realistis, resistensi pasif dan inefisiensi berlipat ganda, dan pembom Sekutu menghantam pekarangan rel; Namun, Vichy membuat rencana jangka panjang komprehensif pertama untuk ekonomi Prancis. Pemerintah belum pernah mencoba ikhtisar yang komprehensif. Pemerintahan Sementara De Gaulle pada tahun 1944–1945 diam-diam menggunakan rencana Vichy sebagai basis untuk program rekonstruksi sendiri. Rencana Monnet 1946 didasarkan erat pada rencana Vichy. Jadi, kedua tim perencana perang dan pasca-perang awal menolak praktik-praktik sebelum perang "laissez-faire" dan merangkul penyebab perombakan ekonomi drastis dan ekonomi terencana.
Prancis Vichy
Nazi Jerman mempertahankan tawanan perang Perancis sebagai pekerja paksa sepanjang perang. Mereka menambahkan pekerja wajib (dan sukarela) dari negara-negara pendudukan, terutama di pabrik-pabrik logam. Kekurangan sukarelawan membuat pemerintah Vichy meloloskan undang-undang pada bulan September 1942 yang secara efektif mendeportasi pekerja ke Jerman, di mana mereka membentuk lima belas persen dari angkatan kerja pada bulan Agustus 1944. Jumlah terbesar bekerja dalam pekerjaan baja raksasa Krupp di Essen. Gaji rendah, berjam-jam, sering pemboman, dan tempat penampungan serangan udara yang ramai menambah ketidaknyamanan perumahan yang buruk, pemanasan yang tidak memadai, makanan yang terbatas, dan perawatan medis yang buruk, semuanya diperparah oleh disiplin Nazi yang keras. Mereka akhirnya kembali ke rumah pada musim panas 1945. Draf kerja paksa mendorong Perlawanan Perancis dan merusak pemerintah Vichy.
Prancis Vichy
Warga sipil menderita kekurangan semua jenis barang-barang konsumsi. Sistem penjatahannya sangat ketat tetapi tidak dikelola dengan baik, menyebabkan kekurangan gizi, pasar gelap, dan permusuhan terhadap manajemen negara atas pasokan makanan. Jerman menangkap sekitar dua puluh persen dari produksi makanan Perancis, menyebabkan gangguan parah pada ekonomi rumah tangga Perancis. Produksi pertanian Prancis turun hingga setengahnya karena kurangnya bahan bakar, pupuk, dan pekerja; meski begitu Jerman mengambil setengah dari daging, dua puluh persen dari hasil, dan dua persen dari sampanye. Masalah pasokan dengan cepat memengaruhi toko-toko Perancis, yang kekurangan sebagian besar barang. Pemerintah menjawab dengan menjatah, tetapi para pejabat Jerman menetapkan kebijakan dan kelaparan menang, terutama mempengaruhi kaum muda di daerah perkotaan. Antrian memanjang di depan toko.
Prancis Vichy
Beberapa orang — termasuk tentara Jerman — mendapat manfaat dari pasar gelap, tempat makanan dijual tanpa tiket dengan harga sangat tinggi. Petani terutama mengalihkan daging ke pasar gelap, yang berarti jauh lebih sedikit untuk pasar terbuka. Tiket makanan palsu juga beredar. Pembelian langsung dari petani di pedesaan dan barter terhadap rokok menjadi hal biasa. Namun, kegiatan-kegiatan ini sangat dilarang, dan dengan demikian membawa risiko penyitaan dan denda. Kekurangan makanan paling akut di kota-kota besar. Di desa-desa yang lebih terpencil, pembantaian liar, kebun sayur-sayuran dan ketersediaan produk susu memungkinkan kelangsungan hidup yang lebih baik. Ransum resmi memberikan diet tingkat kelaparan seribu tiga belas atau lebih sedikit kalori sehari, ditambah dengan kebun rumah dan, terutama, pembelian pasar gelap.
Prancis Vichy
Dua juta tentara Perancis yang ditahan sebagai tawanan perang dan pekerja paksa di Jerman selama perang tidak berisiko mati dalam pertempuran, tetapi kecemasan pemisahan bagi 800.000 istri mereka tinggi. Pemerintah memberikan tunjangan sederhana, tetapi satu dari sepuluh menjadi pelacur untuk menghidupi keluarga mereka.