Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kasunanan Surakarta
Pada tanggal 13 Februari 1755 pihak VOC yang sudah mengalami kebangkrutan berhasil mengajak Pangeran Mangkubumi berdamai untuk bersatu melawan pemberontakan Raden Mas Said yang tidak mau berdamai. Semula Pangeran Mangkubumi bersekutu dengan Raden Mas Said. Perjanjian Giyanti yang ditanda-tangani oleh Pakubuwana III, Belanda, dan Mangkubumi, melahirkan dua kerajaan baru yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi sebagai raja di separuh wilayah Mataram mengambil gelar Sultan Hamengkubuwana, sedangkan raja Kasunanan Surakarta mengambil gelar Sunan Pakubuwana. Seiring dengan berjalannya waktu, negeri Mataram yang dipimpin oleh Hamengkubuwana kemudian lebih terkenal dengan nama Kasultanan Yogyakarta, sedang negeri Mataram yang dipimpin oleh Pakubuwana terkenal dengan nama Kasunanan Surakarta.
Kasunanan Surakarta
Selanjutnya wilayah Kasunanan Surakarta semakin berkurang, karena Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757 menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten, yang disebut dengan nama Praja Mangkunegaran. Sebagai penguasa, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunegara. Wilayah Surakarta berkurang lebih jauh lagi setelah usainya Perang Diponegoro pada tahun 1830, di mana daerah-daerah mancanegara diberikan kepada Belanda sebagai ganti rugi atas biaya peperangan.
Kasunanan Surakarta
Berbeda dengan Pakubuwana III yang agak patuh kepada VOC, penerus takhta Kasunanan Surakarta berikutnya, yakni Sri Susuhunan Pakubuwana IV (1788–1820) adalah sosok raja yang membenci penjajah dan penuh cita-cita serta keberanian. Pada November 1790, terjadi Peristiwa Pakepung, yakni insiden pengepungan Keraton Surakarta oleh persekutuan VOC, Hamengkubuwana I, dan Mangkunegara I. Pengepungan ini terjadi karena Pakubuwana IV yang berpaham kejawen menyingkirkan para pejabat istana yang tidak sepaham dengannya. Para pejabat istana yang disingkirkan kemudian meminta VOC untuk menghadapi Pakubuwono IV. VOC akhirnya bersekutu dengan Hamengkubuwana I dan Mangkunegara I untuk menghadapi Pakubuwana IV. Pada bulan November 1790 bersama mereka mengepung Keraton Surakarta. Dari dalam istana sendiri, para pejabat senior yang tersisih ikut menekan Pakubuwana IV agar menyingkirkan para penasihat rohaninya. Peristiwa ini disebut Pakepung. Pakubuwana IV akhirnya mengaku kalah tanggal 26 November 1790 dengan menyerahkan para penasihatnya yang terdiri dari para haji untuk dibuang VOC. Pada era pemerintahan Pakubuwana IV terjadi perundingan bersama yang isinya menerangkan bahwa Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, serta Praja Mangkunegaran memiliki kedudukan dan kedaulatan yang setara sehingga tidak boleh saling menyerang.
Kasunanan Surakarta
Pengganti Pakubuwana IV adalah Sri Susuhunan Pakubuwana V, yang oleh masyarakat saat itu dijuluki sebagai "Sunan Ngabehi", karena baginda yang sangat kaya, baik kaya harta maupun kesaktian. Setelah wafat, pengganti Pakubuwana V adalah Sri Susuhunan Pakubuwana VI. Pakubuwana VI adalah pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, yang memberontak terhadap Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1825. Penulis naskah-naskah babad waktu itu sering menutupi pertemuan rahasia Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro menggunakan bahasa simbolis. Misalnya, Pakubuwana VI dikisahkan pergi bertapa ke Gunung Merbabu atau bertapa di Hutan Krendawahana. Padahal sebenarnya, ia pergi menemui Pangeran Diponegoro secara diam-diam. Dalam perang melawan Pangeran Diponegoro, Pakubuwana VI menjalankan aksi ganda. Di samping memberikan bantuan dan dukungan, ia juga mengirim pasukan untuk pura-pura membantu Belanda. Pujangga besar Ranggawarsita mengaku semasa muda dirinya pernah ikut serta dalam pasukan sandiwara tersebut. Setelah menangkap Pangeran Diponegoro, Belanda tetap saja menangkap Pakubuwana VI dan membuangnya ke Ambon pada tanggal 8 Juni 1830 dengan alasan bahwa Mas Pajangswara sudah membocorkan semuanya, dan kini ia hidup nyaman di Batavia.
Kasunanan Surakarta
Fitnah yang dilancarkan pihak Belanda ini kelak berakibat buruk pada hubungan antara putra Pakubuwana VI, yaitu Pakubuwana IX dengan putra Mas Pajangswara, yaitu Ranggawarsita. Pakubuwana IX sendiri masih berada dalam kandungan ketika Pakubuwana VI berangkat ke Ambon. Takhta Surakarta kemudian jatuh kepada paman Pakubuwana VI, yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana VII.
Kasunanan Surakarta
Saat itu Perang Diponegoro baru saja berakhir. Masa pemerintahan Pakubuwana VII relatif damai apabila dibandingkan masa raja-raja sebelumya. Keadaan yang damai itu mendorong tumbuhnya kegiatan sastra secara besar-besaran di lingkungan keraton. Masa pemerintahan Pakubuwana VII dianggap sebagai puncak kejayaan sastra di Kasunanan Surakarta dengan pujangga besar Ranggawarsita sebagai pelopornya. Pemerintahannya berakhir saat wafatannya dan karena tidak memiliki putra mahkota maka Pakubuwana VII digantikan oleh kakaknya (lain ibu) bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana VIII yang naik takhta pada usia 69 tahun.
Kasunanan Surakarta
Pemerintahan Pakubuwana VIII berjalan selama tiga tahun hingga akhir hayatnya. Pakubuwana VIII digantikan putra Pakubuwana VI sebagai raja Surakarta selanjutnya, yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana IX. Hubungan antara Pakubuwana IX dengan Ranggawarsita sendiri kurang harmonis karena fitnah pihak Belanda bahwa Mas Pajangswara (ayah Ranggawarsita yang menjabat sebagai juru tulis keraton) telah membocorkan rahasia persekutuan antara Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro. Akibatnya, Pakubuwana VI pun dibuang ke Ambon. Hal ini membuat Pakubuwana IX membenci keluarga Mas Pajangswara, padahal juru tulis tersebut ditemukan tewas mengenaskan karena disiksa dalam penjara oleh Belanda. Ranggawarsita sendiri berusaha memperbaiki hubungannya dengan raja melalui persembahan naskah "Serat Cemporet". Pemerintahan Pakubuwana IX berakhir saat kematiannya pada tanggal 16 Maret 1893. Ia digantikan putranya sebagai raja Surakarta selanjutnya, bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana X.
Kasunanan Surakarta
Masa pemerintahan Pakubuwana X ditandai dengan kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan yang stabil. Pada masa pemerintahannya yang cukup panjang, Kasunanan Surakarta mengalami transisi, dari kerajaan tradisional menuju era modern, sejalan dengan perubahan politik di Hindia Belanda. Meskipun berada dalam tekanan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, Pakubuwana X memberikan kebebasan berorganisasi dan penerbitan media massa. Ia mendukung pendirian organisasi Sarekat Islam, salah satu organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta (1938) diadakan pada masa pemerintahannya.
Kasunanan Surakarta
Infrastruktur modern kota Surakarta banyak dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwana X, seperti bangunan Pasar Gede, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo-Kota (Sangkrah), Stadion Sriwedari, kebun binatang ("Taman Satwataru") Jurug, Jembatan Jurug yang melintasi Bengawan Solo di timur kota, Taman Balekambang, gapura-gapura di batas Kota Surakarta, rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan, rumah singgah bagi tunawisma, dan rumah perabuan (pembakaran jenazah) bagi warga Tionghoa. Dia meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1939. Ia disebut sebagai "Sunan Panutup" atau raja besar Surakarta yang terakhir oleh rakyatnya. Pemerintahannya kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana XI.
Kasunanan Surakarta
Pemerintahan Pakubuwana XI terjadi pada masa sulit, yaitu bertepatan dengan meletusnya Perang Dunia Kedua. Ia juga mengalami pergantian pemerintah penjajahan dari tangan Belanda kepada Jepang sejak tahun 1942. Pihak Jepang menyebut Surakarta dengan nama "Solo Koo".Ia digantikan Sri Susuhunan Pakubuwana XII.
Kasunanan Surakarta
Awal pemerintahan Pakubuwana XII hampir bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia. Di awal masa kemerdekaan (1945–1946), Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran sempat menjadi Daerah Istimewa. Akan tetapi karena kerusuhan dan agitasi politik saat itu maka pada tanggal 16 Juni 1946 oleh Pemerintah Indonesia statusnya diubah menjadi Keresidenan, menyatu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kasunanan Surakarta
Penetapan status Istimewa ini dilakukan Presiden Soekarno sebagai balas jasa atas pengakuan raja-raja Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunagaran yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945.
Kasunanan Surakarta
Kemudian pada tanggal 1 September 1945, Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran mengirimkan maklumat kepada Presiden Soekarno perihal pernyataan dari Susuhunan Pakubuwana XII dan KGPAA Mangkunegara VIII yang menyatakan bahwasanya Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, dimana hubungan antara Negeri Surakarta dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung. Atas dasar semua itulah, maka Presiden Soekarno memberikan pengakuan resmi kepada Susuhunan Pakubuwana XII dan KGPAA Mangkunegara VIII dengan diberikannya piagam kedudukan resmi.
Kasunanan Surakarta
Sebagaimana diketahui, barulah sekitar empat hari setelahnya, yaitu pada tanggal 5 September 1945, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman mengeluarkan maklumat serupa, yang menjadi dasar dari pembentukan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kasunanan Surakarta
Belanda yang tidak merelakan kemerdekaan Indonesia berusaha merebut kembali negeri ini dengan kekerasan. Pada bulan Januari 1946 ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta karena Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Kemudian, pada Oktober 1945, muncul gerakan Anti swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta, di mana salah seorang pimpinannya adalah Tan Malaka, pimpinan Partai Murba. Barisan Banteng berhasil menguasai Surakarta sedangkan pemerintah Indonesia tidak menumpasnya karena pembelaan Jendral Sudirman. Bahkan, Jendral Sudirman juga berhasil mendesak pemerintah sehingga mencabut status Daerah Istimewa Surakarta. Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS, serta pembubaran Mangkunegara dan Susuhunan. Motif lain dari gerakan ini adalah perampasan tanah-tanah pertanian yang dikuasai Mangkunegara dan Susuhunan untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan "landreform" oleh golongan sosialis.
Kasunanan Surakarta
Tanggal 17 Oktober 1945, Pepatih Dalem (perdana menteri) Kasunanan KRMH Sosrodiningrat diculik dan dibunuh oleh gerombolan Anti swapraja. Aksi ini diikuti pencopotan Bupati-bupati yang umumnya kerabat raja dan diganti orang-orang yang pro gerakan Anti swapraja. Maret 1946, Pepatih Dalem yang baru KRMT Yudonagoro juga diculik dan dibunuh. April 1946, 9 pejabat Kepatihan mengalami hal yang sama.
Kasunanan Surakarta
Karena banyaknya kerusuhan, penculikan dan pembunuhan, maka untuk sementara waktu Pemerintah RI membekukan status DIS dan menurunkan kekuasaan raja-raja Kasunanan dan Mangkunegaran dan daerah Surakarta yang bersifat istimewa sebagai keresidenan sebelum bentuk dan susunannya ditetapkan undang-undang. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegara hanya sebagai simbol saja di masyarakat dan warga negara Republik Indonesia, serta Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa.
Kasunanan Surakarta
Terdapat pendapat yang menilai bahwa pada awal pemerintahannya, Pakubuwana XII gagal mengambil peran penting dan memanfaatkan situasi politik Republik Indonesia. Bahkan muncul rumor bahwa para bangsawan Surakarta sejak dahulu merupakan sekutu pemerintah Belanda, sehingga rakyat merasa tidak percaya dan memberontak terhadap kekuasaan Kasunanan. Dalam buku seri Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jenderal Abdul Haris Nasution menulis bahwa raja-raja Surakarta membelot dan mengkhianati Indonesia saat terjadi Agresi Militer Belanda II tahun 1948–1949. Bahkan pihak TNI sudah menyiapkan Kolonel Djatikoesoemo (KSAD pertama), putra Pakubuwana X, untuk diangkat menjadi Susuhunan yang baru dan Letkol. Suryo Sularso untuk diangkat menjadi Mangku Negara yang baru. Namun rakyat dan tentara semakin ingin menghapuskan monarki sama sekali. Akhirnya Mayor Akhmadi, penguasa militer kota Surakarta, hanya diberi tugas untuk langsung berhubungan dengan istana-istana monarki Surakarta. Kedua raja diminta untuk secara tegas memihak Republik. Jika raja-raja tersebut menolak, akan diambil tindakan sesuai Instruksi Non Koperasi
Kasunanan Surakarta
Meskipun gagal secara politik, namun Pakubuwana XII tetap menjadi figur pelindung kebudayaan Jawa. Pada zaman reformasi, para tokoh nasional, misalnya Gus Dur, tetap menghormatinya sebagai salah satu sesepuh tanah Jawa. Pakubuwana XII wafat pada tanggal 11 Juni 2004, dan masa pemerintahannya merupakan yang terlama di antara para raja-raja Kasunanan terdahulu, yaitu sejak tahun 1945–2004.
Kasunanan Surakarta
Sepeninggal Pakubuwana XII, sempat terjadi perebutan takhta antara Pangeran Hangabehi dangan Pangeran Tejowulan, yang masing-masing menyatakan diri sebagai Pakubuwana XIII; dua-duanya mengklaim pemangku takhta yang sah, dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar SISKS Pakubuwana XIII.
Kasunanan Surakarta
Saat ini, konflik dua Raja Kembar telah usai setelah Pangeran Tejowulan melemparkan takhta Pakubuwana kepada kakaknya yakni Pangeran Hangabehi dalam sebuah rekonsiliasi resmi yang di prakarsai oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama DPR-RI, dan Pangeran Tejowulan sendiri menjadi mahapatih (pepatih dalem) dengan gelar KGPHPA (Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung).
Lambang Kamerun
Lambang National Kamerun terdiri dari perisai dengan pita di atas dan di bawahnya. Di belakang perisai terdapat dua fases yang tersilang. Perisai ini memiliki warna yang sama dengan bendera Kamerun, dan di tengah terdapat peta negara tersebut. Di atas peta Kamerun terdapat timbangan.
Lambang Kamerun
Pita di bawah bertuliskan nama resmi negara, dan hari kemerdekaannya. Pita di atas bertuliskan semboyan negara: "Paix, Travail, Patrie". Fasces adalah lambang kekuasaan republik, dan timbangan melambangkan keadilan.
Sesuatu yang Tertunda
Sesuatu Yang Tertunda adalah nama album studio kedua oleh grup musik rock Indonesia "Padi". Album ini diluncurkan pada 2 Juli 2001 dan merupakan salah satu album rock terlaris di Indonesia.
Sesuatu yang Tertunda
Nama band asal Surabaya ini makin bersinar saat mereka merilis album kedua mereka yang bertajuk “Sesuatu yang Tertunda”. Hanya dalam tempo 2 minggu album ini meraih triple platinum karna terjual lebih dari 450 ribu keping. Selama berbulan-bulan lagu-lagu mereka secara bergantian merajai chart MTV. Sebut saja Sesuatu yang indah, kasih tak sampai, dan semua tak sama. Tak mengherankan bila album ini telah terjual hingga 2 juta keping. Namun tak hanya sukses komersial yang mereka dapatkan. Album yang direkam secara analog di sebuah studio di Surabaya ini mendapat dukungan penuh dari para pengamat musik karena dianggap berkualitas. Terbukti dengan diraihnya empat penghargaan dari AMI awards 2001 termasuk album terbaik. Mereka juga meraih album terbaik dan group terbaik di Anugerah Industri Muzik Malaysia 2001. Puncaknya ketika mereka meraih Favourite Artist Indonesia pada ajang MTV Asia Awards 2002.
Sesuatu yang Tertunda
Album ini juga termasuk dalam 150 Album Indonesia Terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia.
Shantideva
Sekte Madhyamika Tiongkok, Chan Ssu Lun mengidentifikasi dua individu yang berlainan atas nama "Shantideva", yang pertama adalah Shantideva yang merupakan pendiri Sangha Avaivartika pada abad ke-6 dan satu lagi adalah Shantideva yang menempuh studi di Universitas Nalanda pada abad ke-8, Shantideva yang kedua inilah yang muncul dalam berbagai sumber biografi tibetan. Kutipan penemuan ini bisa dilihat di Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh, situs yang dikembangkan oleh "Asiatic Society of Bangladesh", atau bisa juga merujuk ke Bodhicaryavatara Historical Project, Proyek riset akademik yang bermulai dari Mahabodhi Sunyata Seminary di Tarragona, Spanyol.
Shantideva
Shantideva lahir di Bodhgaya utara. Ayahnya bernama Gyelwey Gocha (Rompi baja pemenang), ibunya bernama Vajrayogini. Shantideva lahir dengan berbagai pertanda menakjubkan, dengan nama kecil Shiwe Gocha (Rompi baja perdamaian)
Semasa kanak-kanak dia sangat menghormati kedua orang tuanya, dan teman-teman sepermainanya juga sangap respek kepadanya karena sikap dan sifatnya yang sangat luhur. Ayahnya meninggal dunia untuk menunjukkan bahwa semua makhluk mengalami ketidakkekalan, dan kemudian hari realisasi Shantideva atas ketidak-kekalan dan kematian semakin berkembang.
Shantideva
Kemudian Shantideva duduk di atas tahta dan bertanya kepada mereka, “Pelajaran apa yang harus ia berikan, sesuatu yang sudah pernah diajarkan atau sesuatu yang belum pernah diajarkan?” Mereka memohon ia untuk mengajarkan pelajaran dharma yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Oleh karena itulah Shantideva mengajarkan Pedoman Hidup Bodhisattva. (Skt. Bodhisattvacaryavatara)
Ketika pelajaran ini sampai pada bab 9 (bab tentang kebijaksanaan), di bab ini ada ungkapan, “…apapun adalah eksisten dan non eksisten…” dia melayang ke atas, dan selagi masih di udara ia memberikan pelajaran bab 10. Ia kemudian menjadi tidak tampak, tetapi bagi mereka (yang memiliki realisasi) hanya mereka yang memiliki kekuatan batin yang bisa mendengar pelajaran itu.
National Anti-Corruption Observatory
National Anti-Corruption Observatory adalah lembaga pemerintah di Kamerun yang menyelidiki korupsi, mengelola gerakan anti-korupsi, dan memonitor usaha-usaha pemerintah memberantas korupsi. Lembaga ini terdiri dari 15 anggota dan bagian dari kantor Perdana Menteri Kamerun. Mereka tidak memiliki kekuatan hukum; lembaga hukum yang terkait harus menuntut pejabat yang dituduh korupsi.
National Anti-Corruption Observatory
Lembaga ini didirikan pada Januari 2000 oleh presiden Paul Biya, saat itu di bawah desakan untuk menyelidiki berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Kamerun. U.S. State Department dan Transparency International mengritik lembaga ini sebagai tidak efektif karena tidak dapat menuntut pejabat yang korupsi dan karena pencapaian yang kecil. Lembaga ini tidak mendapat bantuan dana pada 2004, yang disebut sebagai salah satu bukti bahwa Kamerun tidak serius dalam memberantas korupsi.
National Climatic Data Center
National Climatic Data Center (NCDC) di Asheville, North Carolina adalah arsip data cuaca terbesar di dunia. Pusat ini memiliki data dari 150 tahun dengan 224 gigabyte informasi ditambahkan setiap hari. NCDC mengarsipkan 99 persen dari semua data NOAA, termasuk lebih dari 320 juta catatan kertas; 2,5 juta mikrofilm; lebih dari 1,2 petabyte data digital. NCDC memiliki gambar cuaca satelit sejak 1960.
National Climatic Data Center
Data diterima dari berbagai sumber, termasuk satelit, radar, NWS, pesawat terbang, kapal laut, radiasi matahari, dan ramalan cuaca NWS. Pusat ini memiliki data sejarah cuaca yang penting untuk penyelidikan perubahan cuaca global, efek rumah kaca, dan masalah-masalah lingkungan hidup lainnya. Informasi ini penting bagi industri, pertanian, hidrologi, transportasi, rekreasi, dan teknik.
National Climatic Data Center
NCDC juga mengelola World Data Center for Meteorology, Asheville. Ketiga World Center lainnya terletak di Rusia, Jepang, dan Tiongkok.
Ambazonia
Ambazonia atau Ambazania adalah nama Southern Cameroons yang diberikan oleh organisasi-organisasi yang berusaha memisahkan diri dari persatuan tahun 1961 antara Southern Cameroons dengan Cameroun.
Ambazonia
"Republic of Ambazonia" diproklamasikan oleh Southern Cameroons National Council (SCAC) sebagai negara merdeka pada tanggal 31 Desember 1999. Proklamasi ini tidak diakui oleh negara lain atau PBB. Daerah ini tetap berada di bawah pemerintahan Kamerun. Aktivis Southern Cameroons di pengasingan membentuk Ambazonia Liberation Party (ALIP) pada bulan Juli 2004.
Ambazonia
Pada 2005, Republic of Ambazonia menjadi anggota dari Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO). Pada 31 Agustus 2006, kemerdekaan Republic of Ambazania termasuk daerah Bakassi yang dipersengketakan diproklamasikan oleh Southern Cameroons Peoples Organisation (SCAPO). Daerah ini memiliki luas 43.000 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 6 juta jiwa.
Ahmadou Ahidjo
Ahmadou Babatoura Ahidjo () adalah Presiden Kamerun dari 1960 sampai 1982. Dilahirkan di Garoua, ia memasuki dunia politik Kamerun Perancis pada tahun 1940-an. Ia dipilih presiden ketika Kamerun meraih kemerdekaan, dan mengajak bagian Kamerun Britania untuk bergabung dengan negaranya. Ia dipilih kembali pada 1965, 1970, 1975, dan 1980, secara perlahan mendominasi partainya sendiri dan menyatakan partai politik lain ilegal pada 1976.
Ahmadou Ahidjo
Ia mengalami pemberontakan pada tahun 1960-an dari kelompok "Union of the Peoples of Cameroon", namun mereka dikalahkan pada 1970. Pada awal 1970-an, ia menciptakan konstitusi baru yang mengakhiri otonomi Kamerun Britania dan mendirikan negara kesatuan. Walaupun banyak tindakannya bersifat diktator, negaranya menjadi salah satu yang paling stabil di Afrika.
Ahmadou Ahidjo
Ahidjo mengundurkan diri karena alasan kesehatan pada 6 November 1982. Pada 1983 ia bersengketa dengan penerusnya, Paul Biya, dan pada 1984 ia melarikan diri dan dihukum mati "in absentia" karena ambil bagian dalam plot menentang Biya. Ia tinggal di Perancis dan Senegal, dan meninggal di Dakar pada 1989.
Departemen Kehakiman Kamerun
Departemen Kehakiman Kamerun adalah kementrian yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem peradilan Kamerun. Menteri Negara Kehakiman saat ini adalah Amadou Ali. Sistem hukum Kamerun didasarkan pada konstitusi 1972 yang diperbaik pada 1996. Pada awal 2005, Departemen Kehakiman mengambil alih administrasi sistem penjara karena terjadinya berbagai kerusuhan penjara. Departemen Kehakiman juga bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia di Kamerun. Saat ini ada tuduhan mengenai penganiayaan terhadap narapidana oleh polisi dan militer Kamerun.
Departemen Kehakiman Kamerun
Konstitusi Kamerun mengatur bahwa Mahkamah Agung Kamerun adalah pengadilan paling tinggi di negara tersebut. Selain itu, Kamerun memiliki pengadilan banding, circuit court, dan magistrates court. Mahkamah Agung terletak di Yaoundé, terdiri dari 9 hakim gelar dan 6 hakim pengganti. Pengadilan-pengadilan lainnya tersebar di seluruh negara. Presiden Kamerun bertanggung jawab untuk menunjuk hakim dan juga memiliki kekuasaan untuk mencopotnya.
Departemen Kehakiman Kamerun
Sebelum kemerdekaan, yurisdiksi Kamerun dibagi antara Britania dan Perancis di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa tahun 1919. Bagian utara daerah Britania menjadi bagian Nigeria, sedangkan bagian selatan bergabung dengan Cameroun. Karena itu, negara ini memiliki dua sistem hukum. Namun pada 12 Juli 2005, Mahkamah Nasional mengesahkan hukum baru untuk menggabungkan kedua sistem hukum itu.
Perkecambahan
Perkecambahan (Ing. "germination") merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda ini dikenal sebagai kecambah.
Perkecambahan
Perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibisi (berarti "minum"). Biji menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara (dalam bentuk embun atau uap air. Efek yang terjadi adalah membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar) dan biji melunak. Proses ini murni fisik.