Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kabupaten Buleleng
Kabupaten Buleleng adalah sebuah kabupaten di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya ialah Singaraja. Buleleng berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Bali di sebelah barat, Kabupaten Karangasem di sebelah timur dan Kabupaten Jembrana, Bangli, Tabanan serta Badung di sebelah selatan.
Kabupaten Buleleng
Panjang ruas pantai Kabupaten Buleleng sekitar 144 km, 19 km-nya melewati kecamatan Tejakula. Selain sebagai penghasil pertanian terbesar di Bali (terkenal dengan produksi salak bali dan jeruk keprok Tejakula), Kabupaten Buleleng juga memiliki objek pariwisata yang cukup banyak seperti pantai Lovina, pura Pulaki, Air Sanih dan tentunya kota Singaraja sendiri.
Kota Denpasar
Kota Denpasar (Hanacaraka: ) adalah ibu kota Provinsi Bali, Indonesia. Denpasar merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong Kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali. Pemerintah akan mempersiapkan tiga kota yaitu Medan, Denpasar, dan Makassar sebagai kota metropolitan baru. Tata ruang tiga kota itu masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Perpres 45/2011).
Kota Denpasar
Nama Denpasar berasal dari kata ""den"" (utara) dan ""pasar"" sehingga secara keseluruhan bermakna "Utara Pasar". Asal kata ini menunjukkan asal kota sebagai kota pasar, di tempat yang sekarang disebut Pasar Kumbasari (sebelumnya "Peken Payuk"), di bagian utara kota modern.
Kota Denpasar
Denpasar pada mulanya adalah sebuah taman. Namun taman tersebut tidak seperti taman pada umumnya, karena merupakan taman kesayangan dari Raja badung pada waktu itu, Kyai Jambe Ksatrya. Pada waktu itu, Kyai Jambe Ksatrya tinggal di Puri Jambe Ksatrya, yang kini menjadi Pasar Satria. Taman ini unik, karena dilengkapi dengan tempat untuk bermain adu ayam. Hobi Kyai Jambe Ksatrya adalah bermain adu ayam, oleh karena itu tidak jarang sang raja mengundang raja-raja lainnya di Bali untuk bermain adu ayam di taman tersebut.
Kota Denpasar
Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kerajaan Badung, sebuah Kerajaan Hindu Majapahit yang berdiri sejak abad ke-18 s.d abad ke-19, sebelum kerajaan tersebut ditundukan oleh Belanda pada tanggal 20 September 1906, dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung.
Kota Denpasar
Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Denpasar menjadi ibu kota dari pemerintah daerah Kabupaten Badung, selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/2/36-136 tanggal 23 Juni 1960, Denpasar juga ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang semula berkedudukan di Singaraja.
Kota Denpasar
Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi ‘’Kota Administratif Denpasar’’, dan seiring dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992, dan Kota Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi ‘’kotamadya’’, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992.
Kota Denpasar
Kota Denpasar berada pada ketinggian 0-75 meter dari permukaan laut, terletak pada posisi 8°35’31” sampai 8°44’49” Lintang Selatan dan 115°00’23” sampai 115°16’27” Bujur Timur. Sementara luas wilayah Kota Denpasar 127,78 km² atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan tanahnya, 2.768 Ha merupakan tanah sawah, 10.001 Ha merupakan tanah kering dan sisanya seluas 9 Ha adalah tanah lainnya. Tingkat curah hujan rata-rata sebesar 244 mm per bulan, dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember. Sedangkan suhu udara rata-rata sekitar 29.8 °C dengan rata-rata terendah sekitar 24.3 °C.
Kota Denpasar
Sungai Badung merupakan salah satu sungai yang membelah Kota Denpasar, sungai ini bermuara di Teluk Benoa.
Kota Denpasar
Secara administratif pemerintahan kota ini terdiri dari 4 kecamatan, 43 kelurahan dengan 209 dusun. Saat ini pemerintah Kota Denpasar telah mengembangkan berbagai inovasi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakatnya, diantaranya mulai membenahi sistem administrasi kependudukannya.
Kota Denpasar
Kecamatan di Kota Denpasar antara lain:
Kota Denpasar
Laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar per tahun dalam rentang waktu 2000-2010 adalah sebesar 4 %, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 4.57 % dibandingkan dengan jumlah penduduk wanitanya.
Kota Denpasar
Sekitar 63.30 % penduduknya memeluk agama Hindu, sedangkan agama Islam adalah minoritas terbesar dengan jumlah 28.65%, kemudian disusul agama Kristen 6.45%, Buddha 1.47% dan Khonghucu 0.03%.
Kota Denpasar
Dalam kaitannya sebagai kota wisata, maka Denpasar juga didukung oleh beberapa kawasan seperti Kuta dan Ubud. Kawasan ini sering disebut sebagai SarBaGiTa atau DenpaSar, Badung, Gianyar dan Tabanan berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2011. Berikut adalah populasi dari beberapa wilayah tersebut:
Kota Denpasar
Pembangunan pariwisata berpengaruh kuat terhadap perubahan struktur dan peningkatan perekonomian di Kota Denpasar. Namun struktur perekonomian Kota Denpasar sedikit berbeda bila dibandingkan dengan struktur perekonomian Provinsi Bali pada umumnya, dengan menempatkan sektor perdagangan, hotel dan restoran mendominasi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Denpasar.
Kota Denpasar
Ikut pula mendongkrak ekonomi Kota Denpasar adalah produksi barang kerajinan berupa barang kerajinan untuk cenderamata, seperti ukiran dan patung. Namun industri kerajinan ini tengah mengalami tekanan, selain karena dampak krisis dan persaingan antar daerah, tekanan lain berasal dari persaingan antar negara berkembang Asia lainnya seperti Vietnam, Thailand, India, Malaysia dan Cina. Negara pesaing ini lebih memaksimalkan besarnya skala produksi dengan memanfaatkan teknologi industri, sedangkan di Kota Denpasar industri kerajinan ini masih mempertahankan keterampilan tangan ("hand made") sehingga menjadi kendala pada pemenuhan kuantitas produksinya.
Kota Denpasar
Kota Denpasar telah memiliki sarana pelayanan kesehatan yang baik di Provinsi Bali, terdapat 3 rumah sakit milik pemerintah diantaranya RSUP Sanglah Denpasar, RSUD Wangaya dan RSAD Udayana serta 13 buah rumah sakit swasta.
Kota Denpasar
Sementara dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya, pemerintah Kota Denpasar telah membangun 10 buah Puskesmas dan 26 buah puskesmas pembantu, dengan rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah 1,7.
Kota Denpasar
Di Kota Denpasar berdiri beberapa perguruan tinggi diantaranya Universitas Udayana, Universitas Mahasaraswati, Universitas Warmadewa dan Institut Seni Indonesia Denpasar.
Kota Denpasar
Untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Denpasar, dilayani oleh PDAM Kota Denpasar, dan sampai tahun 2003 telah dapat melayani 64.82 % penduduknya. Sumber air baku PDAM Kota Denpasar adalah air permukaan dan sumur dalam yang pengolahannya mengunakan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL). Sedangkan sistem pengalirannya mengunakan sistem gravitasi dan pemompaan.
Kota Denpasar
Dalam penanganan masalah sampah, pemerintah Kota Denpasar memanfaatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan seluas 40 Ha. Dari data tahun 2002, jumlah timbulan sampah Kota Denpasar adalah sebanyak 127.750 m³, sebagian besar adalah sampah domestik yang mencapai 71.14 %. Namun volume sampah yang telah tertangani baru sebanyak 1.904 m³, sehingga banyaknya sampah yang belum terlayani adalah 125.846 m³ atau 98.5 %. Mengatasi hal tersebut pemerintah kota dengan masyarakat menerapkan sistem swakelola guna mengatasi masalah penumpukan sampah di TPA tersebut.
Kota Denpasar
Pelabuhan Benoa merupakan pintu masuk ke Kota Denpasar melalui jalur laut dan saat ini dikelola oleh PT Pelindo III. Pelabuhan ini berada sekitar 10 km dari pusat kota, dan telah beroperasi sejak dari tahun 1924.
Kota Denpasar
Sarana transportasi darat di Kota Denpasar terutama untuk angkutan kota saat ini sudah mulai tidak efektif dan efisien, sampai tahun 2010 hanya 30 % yang masih beroperasi, seiring dengan berkurangnya minat masyarakat untuk mengunakan jasa angkutan tersebut, yang diperkirakan hanya sekitar 3 % dari total jumlah penduduknya. Sementara pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi terus meningkat menjadi 11 % per tahunnya, dan tidak sebanding dengan pembangunan jalan baru. Sehingga terjadi kemacetan di Kota Denpasar tidak dapat dihindari. pada tanggal 18 Agustus 2011 Trans Sarbagita diluncurkan sebagai jawaban atas kemacetan yang terjadi di Kota Denpasar dengan 2 koridor yakni Koridor 1 Kota - GWK dan Koridor 2 Batubulan - Nusa Dua.
Kota Denpasar
Selain itu Denpasar memiliki Jalan Tol Bali Mandara yang mempunyai 4 jalur dan dibuka untuk kalangan tertentu pada 23 September 2013. Jalan tol ini lalu dibuka untuk umum pada 1 Oktober 2013, menghubungkan Pelabuhan Benoa, Bandara Ngurah Rai dan Nusa Dua. Jalan sepanjang 12.45 km ini juga dibangun dengan jalur khusus untuk motor.
Kota Denpasar
Klub utama sepak bola Perseden Denpasar merupakan klub sepak bola kebanggaan masyarakat Kota Denpasar, dan menjadikan Stadion Ngurah Rai sebagai markas dan tempat pertandingan laga kandang.
Kota Denpasar
Sementara seni dan budaya di Kota Denpasar secara garis besar identik dengan seni dan budaya Bali umumnya, walau di sini telah terjadi interaksi perpaduan dengan budaya lain seiring dengan kedatangan para wisatawan dari berbagai kalangan. Namun nilai tradisional yang dijiwai oleh ritual-ritual agama Hindu masih kental mewarnai kota ini.
Kota Denpasar
Peranan Adat Bali masih mengakar pada masyarakat Kota Denpasar, Adat Bali yang dimaksud meliputi, nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat umumnya pada sistem kekeluargaan patrilineal. Namun seiring zaman beberapa hukum adat yang berlaku mulai dipertentangkan oleh masyarakatnya, terutama dalam masalah gender dan pewarisan.
Kota Denpasar
Perkembangan pariwisata dan daya tarik pulau Bali, secara tidak langsung telah mendorong kemajuan pembangunan di Kota Denpasar. Pada tahun 2000, jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung mencapai 1.413.513 orang, dan menempatkan jumlah wisatawan terbanyak dari Jepang kemudian disusul dari Australia, Taiwan, Eropa, Inggris, Amerika, Singapura dan Malaysia.
Kota Denpasar
Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Denpasar menitikberatkan pada pariwasata budaya berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu sentra pengembangan pariwisata, Kota Denpasar menjadi barometer bagi kemajuan pariwisata di Bali, hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai hotel berbintang sebagai sarana menunjang aktifitas pariwisata tersebut.
Kota Denpasar
Pantai Sanur merupakan salah satu kawasan wisata pantai yang ramai dikunjungi. Sementara Lapangan Puputan merupakan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar sekaligus berfungsi sebagai "paru-paru" kota.
Kota Denpasar
Denpasar memiliki beberapa tempat wisata yang memiliki unsur sejarah dan rekreasi diantaranya adalah:
Kota Denpasar
Denpasar juga terkenal dengan wisata kulinernya. Beberapa tempat yang sangat dikenal baik oleh turis lokal maupun mancanegara adalah:
Kota Denpasar
Beberapa oleh-oleh Bali yang terkenal diantaranya adalah dodol bali, brem, kacang rahayu, pie susu, kacang disco, salak bali, kacang kapri, kerupuk ceker ayam, pia legong dan kopi bali. Beberapa tempat khusus yang menjual oleh-oleh diantaranya adalah:
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar adalah sebuah kabupaten di provinsi Bali, Indonesia. Daerah ini merupakan pusat budaya ukiran di Bali. Gianyar berbatasan dengan Kota Denpasar di barat daya, Kabupaten Badung di barat, Kabupaten Bangli di timur dan Kabupaten Klungkung di tenggara.
Kabupaten Gianyar
Sejarah Kota Gianyar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.9 tahun 2004 tanggal 2 April 2004 tentang Hari jadi Kota Gianyar.
Kabupaten Gianyar
Sejarah dua seperempat abad lebih, tepatnya 244 tahun yang lalu, 19 April 1771, ketika Gianyar dipilih menjadi nama sebuah keraton, Puri Agung yaitu Istana Raja (Anak Agung) oleh Ida Dewa Manggis Sakti maka sebuah kerajaan yang berdaulat dan otonom telah lahir serta ikut pentas dalam percaturan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali. Sesungguhnya berfungsinya sebuah keraton, yaitu Puri Agung Gianyar yang telah ditentukan oleh syarat sekala niskala yang jatuh pada tanggal 19 April 1771 adalah tonggak sejarah yang telah dibangun oleh raja (Ida Anak Agung) Gianyar I, Ida Dewata Manggis Sakti memberikan syarat kepada kita bahwa proses menjadi dan ada itu bisa ditarik ke belakang (masa sebelumnya) atau ditarik ke depan (masa sesudahnya).
Kabupaten Gianyar
Berdasarkan bukti arkeologis di wilayah Gianyar, diperkirakan bahwa munculnya pemukiman manusia di Gianyar terjadi sudah sejak 2000 tahun yang lalu dengan ditemukannya situs perkakas (artefak) berupa batu, logam perunggu berupa nekara (Bulan Pejeng), relief-relief yang menggambarkan kehidupan candi-candi atau goa-goa di tebing-tebing sungai (tukad) Pakerisan.
Kabupaten Gianyar
Setelah bukti-bukti tertulis ditemukan berupa prasasti di atas batu atau logam terindetifikasi situs pusat-pusat kerajaan dari dinasti Warmadewa di Keraton Singamandawa, Bedahulu. Setelah ekspedisi Gajah Mada (Majapahit) dapat menguasai Pulau Bali maka di bekas pusat markas laskarnya didirikan sebuah Keraton Samprangan sebagai pusat pemerintahan kerajaan yang dipegang oleh Lima Raja Bali, yaitu:Dua Raja Bali yang terakhir yaitu Ida Dalem Segening dan Ida Dalem Dimade telah menurunkan cikal bakal penguasa di daerah-daerah. Ida Dewa Manggis Kuning (1600-an) penguasa di Desa Beng adalah cikal bakal Dinasti Manggis yang muncul setelah generasi II membangun Kerajaan Payangan (1735-1843). Salah seorang putra raja Klungkung Ida Dewa Agung Jambe yang bernama Ida Dewa Agung Anom muncul sebagai cikal bakal dinasti raja-raja di Sukawati (1711-1771) termasuk Peliatan dan Ubud. Pada periode yang sama, yaitu periode Gelgel muncul pula penguasa-penguasa daerah lainnya, yaitu I Gusti Ngurah Jelantik menguasai Blahbatuh dan kemudian I Gusti Agung Maruti menguasai daerah Keramas yang keduanya adalah keturunan Arya Kepakisan.
Kabupaten Gianyar
Dinamika pergumulan antara elit tradisional dari generasi ke generasi telah berproses pada momentum tertentu, salah seorang di antaranya sebagai pembangunan kota keraton atau kota kerajaan pusat pemerintahan kerajaan yang disebut Gianyar. Pembangunan Kota kerajaan yang berdaulat dan memiliki otonomi penuh adalah Ida dewa Manggis Sakti, generasi IV dari Ida Dewa Manggis Kuning. Sejak berdirinya Puri Agung Gianyar 19 April 1771 sekaligus ibu kota Pusat Pemerintah Kerajaan Gianyar adalah tonggak sejarah. Sejak itu dan selama periode sesudahnya Kerajaan Gianyar yang berdaulat, ikut mengisi lembaran sejarah kerajaan-kerajaan di Bali yang terdiri atas sembilan kerajaan di Klungkung, Karangasem, Buleleng, Mengwi, Bangli, Payangan, Badung, Tabanan dan Gianyar. Namun sampai akhir abat ke-19, setelah runtuhnya Payangan dan Mengwi di satu pihak dan munculnya Jembrana dilain pihak maka Negara): Klungkung, Karangasem, Bangli dan Gianyar (ENI, 1917).
Kabupaten Gianyar
Ketika Belanda telah menguasai seluruh Pulau Bali, Kedelapan bekas kerajaan tetap diakui keberadaannya oleh Pemerintah "Guberneurmen" namun sebagai bagian wilayah Hindia Belanda yang dikepalai oleh seorang raja ("Selfbestuurder") di daerah Swaprajanya masing-masing. Selama masa revolusi, ketika daerah Bali termasuk dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) otonomi daerah kerjaan (Swapraja) ke dalam sebuah lembaga yang disebut Oka, Raja Gianyar diangkat sebagai Ketua Dewan Raja-raja menggantikan tahun 1947. Selain itu pada periode NTT dua tokoh lainnya yaitu Tjokorde Gde Raka Sukawati (Puri Kantor Ubud) menjadi Presiden NIT dan Ida A.A. Gde Agung (Puri Agung Gianyar) menjadi Perdana Menteri NIT, Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, maka daerah-daerah diseluruh Indonesia dengan dikeluarkan Undang-undang N0. I tahun 1957, yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang No. 69 tahun 1958 yang mengubah daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II). Nama Daswati II berlaku secara seragam untuk seluruh Indonesia sampai tahun 1960. Setelah itu diganti dengan nama Derah Tingkat II (Dati II).
Kabupaten Gianyar
Namun Bupati Kepala Derah Tingkat II untuk pertama kalinya dimilai pada tahun 1960. Bupati pertama di DATI II Gianyar adalah Tjokorda Ngurah (1960-1963). Bupati berikutnya adalah Drh. Tjokorda Anom Pudak (1963-1964) dan Bupati I Made Sayoga, BA (1964-1965).
Kabupaten Gianyar
Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II. Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. Kepala daerahnya tetap disebut Bupati.
Kabupaten Gianyar
Dari sisi otonomi jelas tampak bahwa proses perkembangan yang terjadi di Kota Gianyar. Otonomi dan berdaulat penuh melekat pada Pemerintah kerjaan sejak 19 April 1771 kemudian berproses sampai otonomi Daerah di Tingkat II Kabupaten yang diberlakukan sampai sekarang.
Kabupaten Gianyar
Berbagai gaya kepemimpinan dan seni memerintah dalam sistem otonomi telah terparti di atas lembaran Sejarah Kota Gianyar. Proses dinamika otonomi cukup lama sejak 19 April 1771 sampai 19 April 2005 saat ini, sejak kota keraton dibangun menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang otonomi sampai sebuah kota kabupaten, nama Gianyar diabadikan. Sampai saat ini telah berusia 234 tahun, para pemimpin wilayah kotanya, dari raja (kerajaan) sampai Bupati (Kabupaten), memiliki ciri dan gaya serta seni memerintah sendiri-sendiri di bumi seniman. Seniman yang senantiasa membumi di Gianyar dan bahkan mendunia.
Kabupaten Gianyar
Tidak kalah dengan daerah lainnya di Bali, Kabupaten Gianyar memiliki daya tarik tersendiri dengan berbagai objek wisata yang khas. ke khasan objek wisata di Gianyar ini lebih mengedepankan nuansa panoram pedesaan yang alami dan asri. Berikut adalah beberapa objek wisata yang terdapat di Kabupaten Gianyar:
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung barat pulau Bali, Indonesia. Ibukotanya berada di Negara. Kabupaten Jembrana berbatasan dengan Kabupaten Tabanan di timur, Kabupaten Buleleng di Utara, Selat Bali di barat dan Samudera Hindia di selatan.
Kabupaten Jembrana
Berdasarkan bukti-bukti arkeologis dapat diinterprestasikan bahwa munculnya pemukiman di Jembrana sudah sejak 6000 tahun yang lalu. Dari perspektif semiotik, asal-usul nama tempat atau kawasan mengacu nama-nama fauna dan flora. Munculnya nama Jembrana berasal dari kawasan hutan belantara (Jimbar-Wana) yang dihuni raja ular (Naga-Raja). Sifat-sifat mitologis dari penyebutan nama-nama tempat telah mentradisi melalui cerita turun-temurun di kalangan penduduk.
Kabupaten Jembrana
Berdasarkan cerita rakyat dan tradisi lisan (folklore) yang muncul telah memberi inspirasi di kalangan pembangun lembaga kekuasaan tradisional (raja dan kerajaan)Raja dan pengikutnya yaitu rakyat yang berasal dari etnik Bali Hindu maupun dari etnik non Bali yang beragama Islam telah membangun kraton sebagai pusat pemerintahan yang diberi nama Puri Gede Jembrana pada awal abad XVII oleh I Gusti Made Yasa (penguasa Brangbang). Raja I yang memerintah di kraton (Puri) Gede Agung Jembrana adalah I Gusti Ngurah Jembrana. Selain kraton, diberikan pula rakyat pengikut (wadwa),busana kerajaan yang dilengkapi barang-barang pusaka berupa tombak dan tulup. Demikian pula keris pusaka yang diberi nama "Ki Tatas" untuk memperbesar kewibawaan kerajaan. Tercatat bahwa ada tiga orang raja yang berkuasa di pusat pemerintahan yaitu di Kraton (Puri) Agung Jembrana.
Kabupaten Jembrana
Sejak kekuasaan kerajaan dipegang oleh Raja Jembrana I Gusti Gede Seloka, Kraton (Puri) baru sebagai pusat pemerintahan dibangun. Kraton (Puri) yang dibangun itu diberi nama Puri Agung Negeri pada awal abad XIX. Kemudian lebih dikenal dengan nama Puri Agung Negara. Patut diketahui bahwa raja-raja yang memerintah di Kerajaan Jembrana berikutnya pun memusatkan birokrasi pemerintahannya di Kraton (Puri) Agung Negara. Patut dicatat pula bahwa ada dua periode birokrasi pemerintahan yang berpusat di Kraton (Puri) Agung Negara.
Kabupaten Jembrana
Periode pertama ditandai oleh birokrasi pemerintahan kerajaan tradisional yang berlangsung sampai tahun 1855. Telah tercatat pada lembaran dokumen arsip pemerintahan Gubernemen bahwa kerajaan Jembrana yang otonom diduduki oleh Raja Jembrana V (Sri Padoeka Ratoe) I Goesti Poetoe Ngoerah Djembrana (1839 - 1855). Ketika berlangsung pemerintahannya lah telah ditanda tangani piagam perjanjian persahabatan bilateral anatara pihak pemerintah kerajaan dengan pihak pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Gubernemen) pada tanggal 30 Juni 1849.
Kabupaten Jembrana
Periode kedua selanjutnya digantikan oleh birokrasi modern, melalui tata pemerintahan daerah (Regentschap) yang merupakan bagian dari wilayah administratif Keresidenan Banyuwangi. Pemerintahan daerah Regentschap yang dikepalai oleh seorang kepala pribumi (Regent) sebagai pejabat yang dimasukkan dalam struktur birokrasi Kolonial Modern Gubernemen yang berpusat di Batavia. Status pemerintahan daerah (Regentschap) berlangsung selama 26 tahun (1856 - 1882).
Kabupaten Jembrana
Pada masa Kerajaan Jembrana VI I Gusti Ngurah Made Pasekan (1855 - 1866) mengalami dua peralihan status yaitu 1855 - 1862 sebagai Raja Jembrana dan 1862 - 1866 sebagai status Regent (Bupati) kedudukan kerajaan berada di Puri Pacekan Jembrana.Ketika reorganisasi pemerintahan di daerah diberlakukan berdasarkan Staatblad Nomor 123 tahun 1882, maka untuk wilayah administratif Bali dan Lombok diberi status wilayah administratif Keresidenan tersendiri. Wilayah Keresidenan Bali dan Lombok dibagi lagi menjadi dua daerah (Afdelingen) yaitu Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana berdasarkan Staatblad Nomor 124 tahun 1882 dengan satu ibukota yaitu Singaraja.
Kabupaten Jembrana
Selanjutnya daerah Afdeling Jembrana terbagi atas distrik-distrik yang pada waktu itu terdiri dari tiga distrik yaitu Distrik Negara, Distrik Jembrana, dan Distrik Mendoyo. Masing-masing distrik dikepalai oleh seorang Punggawa. Selain distrik juga diberlakukan jabatan Perbekel, khusus yang mengepalai komunitas Islam dan komunitas Timur Asing sebagai kondisi daerah yang unik dari sudut interaksi dan integrasi antar etnik dan antar umat beragama.
Kabupaten Jembrana
Sejak reorganisasi tahun 1882 telah ditetapkan dan disyahkan nama satu ibukota untuk Keresidenan Bali dan Lombok yaitu Singaraja, yang akan membawahi daerah-daerah (Afdeling) Buleleng dan Jembrana. Akan tetapi, pada proses waktu selanjutnya memperhatikan munculnya aspirasi masyarakat di dua daerah afdeling (Buleleng dan Jembrana), maka pihak Gubernemen menanggapi positif.Respon positif pihak Gubernemen di Batavia dapat dibuktikan dengan diterbitkannya sebuah Lembaran Negara (Staatsblad) tersendiri untuk melakukan pembenahan (Reorganisasi) tata pemerintahan daerah di daerah-daerah (Afdeling) Buleleng dan Jembrana.
Kabupaten Jembrana
Pihak Gubernemen dan segenap jajaran bawahan di Departemen Dalam Negeri (Binnenlandsch Bestuur) sangat memperhatikan dan mendukung sepenuhnya aspirasi masyarakat untuk menetapkan nama-nama ibukota Daerah-daerah Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana. Pihak Gubernemen dalam pertimbangannya ingin mengakhiri kebiasaan yang menyebut nama Ibukota Afdeling Buleleng dan Jembrana di Keresidenan Bali dan Lombok dengan nama lebih dari satu. Semula (Tahun 1882-1895) hanya diberlakukan satu nama Ibukota yaitu Singaraja untuk wilayah Keresidenan Bali dan Lombok yang membawahi Daerah-daerah Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana. Sejak disetujui dan untuk kemudian, ditetapkanlah nama-nama Ibukota daerah tersendiri terhadap Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana di Keresidenan Bali dan Lombok.
Kabupaten Jembrana
Berdasarkan Staatsblad Van Nederlandsch - Indie Nomor 175 Tahun 1895, sampai seterusnya ditetapkanlah Singaraja dan Negara sebagai ibukota dari masing-masing Afdeling. Dengan demikian, sejak 15 Agustus 1895 berakhirlah nama satu ibu kota: Singaraja sebagai ibukota Keresidenan Bali dan Lombok yang membawahi Daerah-daerah Afdeling Buleleng dan Afdeling Jembrana.