Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hakka
Pada awalnya, istilah "Hakka" tidak merujuk kepada suatu kelompok tertentu. Istilah "ke" (客) atau "pendatang" pertama kali muncul di catatan registrasi penduduk pada zaman Dinasti Song untuk menyebut para pendatang yang telah pergi dari daerah mereka dan tinggal di berbagai bagian negeri.
Hakka
Istilah "Hakka" berasal dari istilah Bahasa Kanton yang pertama kali menggunakannya sebagai istilah tidak bersahabat. Karena hadir di lingkungan baru, masyarakat lokal menyebut mereka "Hakka" atau "tamu". Istilah ini kemudian diterima oleh orang Hakka sebagai nama kelompok mereka.
Hakka
Asal usul Hakka masih menjadi perdebatan para sejarawan dikarenakan perpindahan berulang kali, sedangkan catatan tertulis tidak ditemukan. Luo Xiang- Lin mendasarkan teori2 nya dari penyelidikannya pada catatan2 keluarga/ klan2 Hakka, ada yang tertulis mulai dari dinasti Song. Mereka memiliki kaitan dengan sub grup Tionghoa lainnya yang berpindah ke Tiongkok selatan. Perpindahan suku Han termasuk Hakka dari Tiongkok utara secara besar-besaran terjadi berkali-kali dikarenakan berbagai alasan seperti peperangan atau bencana alam. Para sejarawan menyimpulkan perpindahan mereka secara bertahap. Beberapa memperkirakan migrasi Hakka paling awal telah terjadi sejak periode Dinasti Qin, tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Qin Shihuang dimana telah terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari Zhong Yuan, daratan tengah yang disebutkan sebagai asal mula orang Tionghoa, yang sekarang meliputi Henan, Shaanxi, Shanxi, Hebei dan Shandong. Sementara Luo Xiang Lin memperkirakan abad ke-4 M sebagai awal mula. Peneliti asing seperti Huntington dan Campbell merumuskan "teori perpindahan 3 gelombang" yang dimulai pada abad ke-4 M. Sementara D. Ball dan E J Eitel di akhir abad ke-19 merumuskan "teori 5 gelombang" yang akhirnya disempurnakan oleh Luo Xiang-lin menjadi teori klasik migrasi Hakka. Adapun Mary Erbaugh merumuskan "teori 4 gelombang" dimulai dari masa dinasti Tang.
Hakka
Namun Sejarahwan Mary Erbaugh menurut A. Heggheim dalam Three Cases tidak menyetujui adanya gelombang pertama ini, terlebih karena tiadanya catatan tertulis sama sekali.
Catatan tertulis klan2 Hakka dimulai sejak dinasti Song ini sehingga eksodus ini paling reliable (bisa dipercaya)
Hakka
Pada abad ke-17, pemerintahan Dinasti Qing memerintahkan pengosongan penduduk dari daerah pesisir Guangdong dan Fujian untuk mencegah pembajakan dan penyelundupan oleh para pendukung Zheng Chenggong, pengabdi Dinasti Ming yang telah menyeberang ke Taiwan. Setelah Taiwan ditaklukkan pada tahun 1863, pemerintah menarik perintah pengosongan, namun sedikit orang yang kembali menempati daerah yang telah dikosongkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif untuk penduduk yang menempati daerah itu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berasal dari daerah yang kelebihan penduduk atau terkena bencana alam. Kebanyakan dari mereka adalah orang Hakka. Kedatangan mereka ke wilayah yang telah berpenduduk membuat mereka mendapat julukan "Hakka" oleh orang Punti atau "Khek" oleh orang Hoklo, yang keduanya bermakna "tamu" atau "pendatang". Pada periode akhir Qing, perpindahan Hakka semakin sporadis sebagai akibat kekalahan Pemberontakan Taiping yang dipelopori orang Hakka terhadap pemerintah Manchu sekaligus konflik dengan penduduk asli dalam Perang Hakka-Punti di Guangdong, menyebabkan ribuan pengungsi Hakka bermigrasi ke Hainan, Taiwan, Asia Tenggara, Hawaii dan sebagainya.
Hakka
Identitas yang menunjukkan karakteristik utama Hakka antara lain diperlihatkan dengan penggunaan bahasa tutur (Bahasa Hakka) serta tradisi dan budaya Hakka. Hakka tidak termasuk ke dalam 56 kelompok suku bangsa di Tiongkok, dengan demikian sebutan suku, ras, atau bangsa tidak tepat. Untuk melengkapi kategorisasi yang kabur ini, sejarawan memasukkan kategori Hakka ke dalam "garis keturunan" (minxi) dari Suku Han ("Kejia Minxi").
Hakka
Pada awalnya Hakka seringkali dipandang rendah oleh kelompok Han lain bahkan dianggap kurang beradab karena sebagian besar tidak mempunyai tanah dan miskin. Namun, orang Hakka mempertahankan jati diri dan sejarah asal usul dari Tiongkok Utara yang merupakan pusat kebudayaan Tionghoa, sehingga menganggap mereka Tionghoa murni yang mewarisi peradaban tinggi. Keyakinan asal dari utara dipegang teguh oleh orang Hakka. Walaupun telah pindah dan menetap di berbagai daerah lain di Tiongkok, orang Hakka masih mempertahakan bahasa dan kebudayaan dikarenakan kebiasaan berpindah dalam kelompok besar dan menetap bersama di tempat baru untuk mengisolasi diri.
Hakka
Di Tiongkok selatan, orang Hakka merupakan pendatang terakhir di tanah orang lain dan seringkali harus bertahan hidup di tanah yang tidak subur. Mereka dianggap rendah dan tidak diterima sehingga membentuk sifat yang ulet, berani, gigih dan tabah. Konflik dengan penduduk asli menyebabkan mereka menjadi komunitas yang memiliki solidaritas tinggi dan saling berhubungan erat. Kaum pria memiliki tugas berat di luar rumah, sementara wanita bekerja keras mengurus rumah dan ladang. Berbeda dari wanita Tionghoa kelompok lain, wanita Hakka menolak mengikat kaki karena tidak sesuai dengan peran dan pekerjaan. Oleh karena itu, mereka sering diejek berkaki jelek dan besar. Mereka independen dan memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Penolakan mengikat kaki kemungkinan dikarenakan alasan kemisikinan. Wanita hakka yang sudah tua seringkali berperan dalam mengambil keputusan rumah tangga. Selain persepsi negatif, kelompok Tionghoa lain juga menganggap orang Hakka jujur, pekerja keras dan sederhana. Konflik yang terus-menerus dengan penduduk asli menyebabkan orang Hakka berani mengambil risiko untuk keluar dari tempat asal dan berimigirasi ke berbagai tempat di Tiongkok dan luar negeri.
Hakka
Daerah asal orang Hakka secara garis besar dapat dibagi menjadi empat daerah utama, yakni: Meizhou, Ganzhou, Tingzhou dan Huizhou. Sedangkan daerah Shibi yang berbatasan dengan Provinsi Jiangxi, di Kabupaten Ninghua, Provinsi Fujian merupakan daerah pusat pembentukan Hakka, dan mendapat julukan sebagai "tanah leluhur Hakka".
Hakka
Meizhou terletak di daerah timur laut Provinsi Guangdong, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Fujian, sebelah selatan berbatasan dengan Chaozhou, Jieyang dan Shanwei. Meizhou dijuluki "ibukota Hakka".
Hakka
Ganzhou yang memiliki nama lain "Qian" merupakan pintu masuk ke wilayah Provinsi Jiangxi dari sebelah tenggara. Daerahnya diapit Provinsi Fujian, Guangdong dan Hunan.
Hakka
Tingzhou atau Minxi, merupakan daerah pemukiman Hakka di bagian barat Provinsi Fujian. Tingzhou terbagi atas kabupaten Changting, Liancheng, Wuping, Shanghang, Yongding, Ninghua, Qingliu dan Mingxi.
Hakka
Bahasa Hakka (Hakka-fa;客家話) merupakan salah satu dari tujuh bahasa utama di Republik Rakyat Tiongkok. Walau saling terpisah-pisah, para penutur Bahasa Hakka yang berbeda logat dan dialek dapat berbicara satu sama lain. Kemana pun mereka pindah, orang Hakka masih mempertahankan kebudayaan, terutama bahasa. Bahasa Hakka memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan Bahasa Mandarin daripada bahasa Tionghoa lain. Bahasa Hakka Meixian ("Moiyan Hakka-fa";梅县客家話) terdiri dari 6 nada menjadi bahasa standar.
Hakka
Kontak dengan berbagai kelompok tuturan berbeda-beda di tempat yang mereka tempati menghasilkan logat dan dialek yang dipengaruhi bahasa setempat. Di Jiangxi bagian selatan terdapat penutur Bahasa Hakka yang dipengaruhi Bahasa Gan, selain itu terdapat pula Hakka-Fuxi (Fujian Barat), Hakka-Tiochiu, Raoping, Hongkong, Guangxi, Siyen (Taiwan), Chuanxiang (Hunan-Sichuan) dan Pulau Hainan. Selain itu, varian lain muncul di Asia Tenggara yang umumnya merupakan kumpulan penutur cabang dari wilayah utama Tiongkok, antara lain, "Ngai" (kawasan teluk Tonkin, Vietnam), Malaysia (Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak), Thailand, Aceh, Bangka-Belitung, Jawa, Kalimantan Barat dan Timor. Penutur Hakka lain terdapat di Mauritius, India, Jamaika, Suriname, Inggris, Kanada dan sebagainya. Di Indonesia, ragam Bahasa Hakka tercipta sebagai hasil dari pergaulan dengan etnis Nusantara.
Hakka
Tempat tinggal orang Hakka dikenal dengan sebutan Tulou (客家土楼 rumah tanah). Tulou terdiri dari berbagai jenis bentuk, ada yang berbentuk bulat, persegi empat, bentuk U, setengah bulat, bentuk segi delapan seperti bentuk bagua dan sebagainya.
Selina Ren Jia Xuan
Selina Rèn Jiāxuān (任家萱; ), lebih umum dikenal sebagai Selina, adalah salah satu anggota grup penyanyi Taiwan S.H.E. Dia lulus dari Universitas Nasional Keguruan Taiwan pada 11 Juni 2004 dengan gelar S1 jurusan Pendidikan, fakultas Pendidikan Sipil dan Kepemimpinan. Bulan September 2006, Selina meliris bukunya yang pertama, Manik-Manik Cinta Selina (Ài De Xiǎo Zhū Zhū 愛的小珠珠), yang mengajari pembaca bagaimana cara menggunakan manik-manik untuk membuat disain.
Selina Ren Jia Xuan
Pada 8 Agustus 2000, HIM Internasional Musik mengadakan 'Kontes Gadis Cantik dan Bertalenta 2000' untuk pencarian artis baru untuk dijadikan artis kontrakan di bawah label mereka. Adik perempuannya ingin ikut serta tetapi belum cukup usia. Sebagai pengantinya, Selina ikut dalam kontes tersebut. Kontes yang diikuti sekitar 1000 kontestan tersebut dan setelah melalui berbagai ronde persaingan yang melelahkan, tujuh kontestan menuju ronde 'Panggung Kejam'. Ke tiga anggota S.H.E dibentuk dari sini. Setelah kompetisi, perusahaan rekamam melakukan audisi terhadap ketujuh kontestan. Selina adalah juara kontes ini . Dia menangkap perhatian juri dalam ronde pertama dengan menyanyikan lagu Coco Li 'Before I Fall In Love' dan dengan mudah masuk ke babak final dengan lagu 'The Closest Stranger'. Dalam kegelisahannya di babak final, Selina disebut dua kali, dan manakala ia diumumkan sebagai pemenang, dia merasa ragu sebab ada kontestan lain yang tidak mendapat panggilan. Bagaimanapun, ketiga anggota masa depan S.H.E ditandatangani bersama di bawah perusahaan rekaman HIM Musik Internasional.
Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Pusat Data dan Informasi Perencana Pembangunan adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas melalui Sektretaris Utama. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala.
Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyediakan dan mengembangkan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan dokumen, arsip, kepustakaan, data, dan Informasi, serta mengkoordinasikan pengembangan jaringan Informasi dan perpustakaan untuk menunjang perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan terdiri dari:
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas melalui Sekretaris Utama. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala.
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik mempunyai tugas mengkaji, menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan kebijakan pengadaan barang/jasa nasional, serta melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik menyelenggarakan fungsi:
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Pada tahun 2006, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik mengembangkan sistem e-procurement LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). LPSE merupakan sistem e-procurement pemerintah yang hingga pertengahan 2010 digunakan di 133 instansi Pemerintah.
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Melalui Keppres 106 tahun 2007, dibentuklah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga pemerintah non kementrian. LKPP merupakan perluasan dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik terdiri dari:
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi:
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan Hak Asasi Manusia. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Peraturan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:
Orang Kanton
Orang Guǎngfǔ 广府/廣府 adalah sub-grup Tionghoa yang berasal dari Guangdong, Tiongkok Selatan. Orang Guangfu umumnya dikenal dengan istilah Orang Guangdong atau Orang Kanton. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sering disebut sebagai Orang Konghu. Orang Guǎngfǔ terdapat dua pengelompokan yang berbeda sesuai dengan daerah asal dan pemakaian dialeknya.
Orang Kanton
Pertama adalah kelompok Xiáyì yang lebih umum dianggap sebagai orang Guǎngfǔ. Leluhur mereka adalah orang Baiyue. Dengan Guangzhou sebagai pusat, tersebar di sekitar daerah delta Sungai Zhū Jiāng, seperti Hongkong , Fóshān, Nánníng dan sebagainya, dengan dialek bahasa Yuè sebagai bahasa ibu. Kedua adalah kelompok Guǎngyì yang mencakup seluruh keturunan yang berdialek bahasa Yuè di seluruh Provinsi Guangdong dan bahkan sebagian dari daerah di Provinsi Guangxi.
Orang Kanton
Sedangkan bagi Tionghua perantauan, hanya mengenal dan punya satu pengertian tentang daerah asal mereka yaitu daerah Guangdong dengan bahasa dialek mereka yang mereka sebut sebagai bahasa Konghu.
Orang Kanton
Daerah delta Sungai Zhū Jiāng mencakup daerah Hùizhōu, Shēnzhèn, Dōngguǎn, Guǎngzhōu, Zhōngshān, Zhūhǎi, Jiāngmén, Zhàoqìng, Hongkong dan Macau. Merupakan salah satu daerah paling padat penduduk di Cina. Terutama dearah Shenzhen, Dongguan dan Guangzhou merupakan daerah yang paling awal dibuka sebagai daerah perekonomian khusus di Cina.
Orang Kanton
Hùizhōu memiliki sejarah yang sangat panjang, dari dulu sudah terkenal dengan julukan daerah terkenal di Lingnan dan pintu daerah Yuè timur. Sekarang merupakan salah satu markas produk elektornik di Cina. Sedangkan Shēnzhèn yang sekarang menjadi sister city dengan kota Batam, merupakan sebuah daerah ekonomi khusus yang baru dibentuk dan mulai dibangun pada tahun 1979 atas ide dari Deng Xiaoping. Dalam jangka waktu hanya 28 tahun, Shēnzhèn sekarang sudah menjadi daerah tujuan bisnis maupun wisata utama di Cina. Kota Shēnzhèn memiliki letak geografis yang sangat strategis karena bersebelahan langsung dengan Hongkong. Sama halnya dengan kota Zhuhai yang bersebelahan langsung dengan Macau.
Orang Kanton
Dōngguǎn bersama dengan Nanhǎi, Shùndé dan Zhōngshān mendapat julukan sebagai empat macan kecil Provinsi Guǎngdōng. Sedangkan Guǎngzhōu, yang merupakan ibukota dari Provinsi Guǎngdōng, dengan julukan sebagai Pintu Utama Selatan Cina, merupakan pusat politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan transportasi di Cina Selatan. Guǎngzhōu sekarang merupakan kota ketiga terbesar di Cina setelah Shanghai dan Beijing. Dan pada tahun 2010 merupakan kota pelaksana ASEAN Games yang ke 16.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Dalam menyelenggarakan tugas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan adalah sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah salah satu unsur pelaksana di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdiri atas:
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kegiatan tugas bidang pembinaan teknis operasional pelayanan hukum meliputi :
Sistem bilangan desimal
Sistem bilangan desimal/persepuluhan adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka dari 0,1, sampai 9. Setelah angka 9, angka berikutnya adalah 1 1, 1 2, dan seterusnya (posisi di angka 9 diganti dengan angka 0, 1, 3, .. 6 lagi, tetapi angka di depannya dinaikkan menjadi 1). sistem bilangan desimal ditemukan oleh Al-Kashi,ilmuwan persia Sistem bilangan desimal sering dikenal sebagai sistem bilangan berbasis 10, karena tiap angka desimal menggunakan basis (radix) 10, seperti yang terlihat dalam contoh berikut:
Sistem bilangan desimal
Berikut adalah tabel yang menampilkan sistem angka desimal (basis 10), sistem bilangan biner (basis 2), sistem bilangan/ angka oktal (basis 8), dan sistem angka heksadesimal (basis 16) yang merupakan dasar pengetahuan untuk mempelajari komputer digital. Bilangan oktal dibentuk dari bilangan biner-nya dengan mengelompokkan tiap 3 bit dari ujung kanan (LSB). Sementara bilangan heksadesimal juga dapat dibentuk dengan mudah dari angka biner-nya dengan mengelompokkan tiap 4 bit dari ujung kanan.
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di bidang penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM.
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia dengan fungsi:
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai fungsi:
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusasn Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Tugas LPHN pada waktu itu adalah membantu Pemerintah untuk mencapai suatu tata hukum nasional dengan melakukan berbagai upaya yang antara lain meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara dan rakyat berdasarkan UUD 1945, pengusulan peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda yang harus diubah atau dicabut, penterjemahan dan pembakuan peristilahan hukum.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Susunan LPHN terdiri dari Ketua Umum, Pimpinan harian, sekretariat serta penasihat yang terdiri dari Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Sedangkan Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari kalangan teoritisi, polisi dan praktisi hukum.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Dalam periode 1958-1961 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan situasi politik dan sosial pada waktu itu yang tidak memungkinkan institusi tersebut bekerja dengan baik. Oleh karenanya pada tanggal 6 Mei 1961 Lembaga ini dibentuk kembali dengan Keputusan Presiden RI No. 194 tahun 1961 dan tidak lagi berada di bawah Perdana Menteri melainkan berada dalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Sedangkan tugasnya tetap melaksankan pembinaan hukum nasional sebagaimana dikehendaki oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang asas-asas serta landasan Pembinaan Hukum Nasional.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Berbeda dengan LPHN 1958 maka LPHN 1961 yang diketuai oleh Drs. Soesanto Tirtoprodjo, SH dengan Sekretaris M Rasad St. Sulaeman memiliki suatu Badan Perencana yang menetapkan garis-garis dan dasar-dasar serta tata kerja pelaksanaan tugas lembaga. Badan perencana tersebut berjumlah 14 orang terdiri dari 7 orang Guru Besar dari berbagai Fakultas Hukum Negeri dan 7 anggota lainnya dari beberapa pejabat departemen, anggota ABRI dan kalangan praktisi hukum (hakim dan pengacara). Sedangkan penasehat lembaga adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, ketua Mahkamah Agung, Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua-ketua Fakultas Hukum Negeri.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pada tahun 1964 LPHN yang dibentuk tahun 1961 diakhiri masa tugasnya dengan pertimbangan jangka waktu pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kepada LPHN dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 telah lampau. Namun pembinaan hukum nasional perlu dilanjutkan dan lebih digiatkan kembali dan digaya barukan mengenai tugas, susunan dan tata kerjanya. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 282 tahun 1964 tentang Menggaya Barukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pembaharuan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan bentuk Menggaya Barukan ini dengan cara mengubah persyaratan anggotanya : Berporoskan Nasakom serta dengan menyederhanakan keanggotan penasehat Lembaga menjadi seorang yaitu Ketua Mahkamah Agung saja. LPHN ini dikepalai oleh : JCT Simorangkir SH dengan Sekretaris Ibnu Susanto, SH dengan Badan Perencana dan Panitia-panitia Kerja.
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pada tahun 1965 terjadi tragedi Nasional peristiwa G 30 S/ PKI . Setelah peristiwa 1965 itu LPHN tetap terus berjalan dengan mendasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 dengan meniadakan unsur komunis dalam keanggotaannya. Lembaga ini terus bekerja dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/ KEP /11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : “Badan yang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen yang menurut undang-undang yang masih berlaku tetap berjalan sampai ada ketentuan lain”
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Sebagai catatan, bahwa pada tahun 1967 Pimpinan MPRS telah menyampaikan surat kepada Ketua Presedium Kabinet dan Ketua DPR-GR antara lain mengenai kedudukan lembaga ini agar ditempatkan di bawah Presiden yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan oleh Presidium Kabinet atau alat kelengkapan yang sederajat dengan itu dengan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada Kepalanya untuk memungkinkan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masuarakat.