Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Ellen Johnson Sirleaf
Dari awal kepresidenannya, Sirleaf berjanji untuk membuat pengurangan utang nasional, yang berdiri di sekitar US $ 4,9 miliar pada tahun 2006, prioritas utama untuk administrasi nya. Dari Amerika Serikat menjadi negara pertama untuk memberikan keringanan utang ke Liberia, waiving penuh $ 391 juta utang dengan Liberia pada awal 2007. Pada bulan September tahun itu, G-8 yang dipimpin oleh Jerman, Kanselir Angela Merkel $ 324.500.000 menyediakan untuk melunasi 60% utang Liberia ke Dana Moneter Internasional, kredit keputusan mereka dengan kebijakan makroekonomi dikejar oleh administrasi Sirleaf.
Ellen Johnson Sirleaf
Pada April 2009, pemerintah berhasil menulis dari tambahan $ 1,2 miliar pada asing komersial utang dalam kesepakatan yang melihat membeli kembali utang pemerintah pada tingkat diskon 97% melalui pembiayaan yang disediakan oleh Internasional Development Association, Jerman, Norwegia, Amerika Serikat dan Inggris. Tingkat diskon adalah yang terbesar pernah ada untuk sebuah negara berkembang.
Ellen Johnson Sirleaf
Negara itu dianggap memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam inisiatif Negara Miskin Berutang Berat tahun 2008. Pada bulan Juni 2010, negara itu mencapai titik penyelesaian HIPC inisiatif, kualifikasi untuk bantuan dari seluruh utang eksternal. That same month, the World Bank and IMF agreed to fund $1.5 billion in writing off the Liberia's multilateral debt. Pada tanggal 16 September, Paris Club setuju untuk membatalkan $ 1260000000, dengan kreditor bilateral independen membatalkan tambahan $ 107 juta, pada dasarnya menulis utang yang tersisa eksternal Liberia. Sirleaf berjanji untuk mencegah pinjaman yang tidak berkelanjutan pada masa depan dengan membatasi pinjaman tahunan 3% dari PDB dan membatasi pengeluaran semua dana pinjaman untuk satu kali proyek infrastruktur.
Ellen Johnson Sirleaf
Pada tahun 2006, mendirikan Sirleaf Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan mandat untuk "mempromosikan perdamaian nasional, keamanan, persatuan dan rekonsiliasi" dengan menyelidiki lebih dari 20 tahun konflik sipil di negara ini.
Ellen Johnson Sirleaf
Dalam laporan akhir mereka, yang diterbitkan pada bulan Juni 2009, KKR termasuk Sirleaf dalam daftar 50 nama orang yang harus "khusus dilarang memegang jabatan publik; dipilih atau ditunjuk untuk jangka waktu tiga puluh (30) tahun" untuk "dikaitkan dengan faksi bertikai mantan." Larangan yang diusulkan berasal dari dukungan finansial dari mantan Presiden Taylor pada bulan-bulan awal dari Perang Saudara Liberia Pertama.
Ellen Johnson Sirleaf
Pada tanggal 26 Juli 2009, Sirleaf meminta maaf ke Liberia untuk mendukung Charles Taylor, menambahkan bahwa "ketika sifat sejati dari niat Mr Taylor dikenal, tidak ada kritikus lebih bersemangat atau lawan yang kuat untuk dia dalam proses demokrasi" daripada dia. Pada tanggal 28 Agustus, Legislatif mengumumkan mereka harus "berkonsultasi konstituen kami selama sekitar satu tahun" sebelum memutuskan apakah atau tidak untuk melaksanakan rekomendasi Komisi.
Ellen Johnson Sirleaf
Selama penampilan di Dewan Hubungan Luar Negeri pada tahun 2010, Sirleaf berpendapat bahwa pelaksanaan larangan dianjurkan KKR tidak konstitusional akan melanggar haknya untuk proses karena. Pada bulan Oktober 2010, Ketua Partai Persatuan Sirleaf itu, Varney Sherman, berpendapat bahwa pelaksanaan rekomendasi akan inkonstitusional, karena Pasal 21 (a) Konstitusi melarang"ex post facto"hukum , dan Sirleaf telah melanggar hukum tidak oleh pendukung finansial Taylor bahwa memberlakukan larangan dari jabatan publik sebagai penalti.
Ellen Johnson Sirleaf
Pada bulan Januari 2011, Mahkamah Agung memerintah di "Williams v. Tah", kasus yang dibawa oleh orang lain direkomendasikan untuk dilarang dari jabatan publik dalam laporan KKR, bahwa rekomendasi KKR menjadi pelanggaran hak konstitusional individu yang tercantum 'untuk proses karena prosedural, dan bahwa akan tidak konstitusional bagi pemerintah untuk melaksanakan larangan yang diusulkan.
Ellen Johnson Sirleaf
Setelah pemilihannya ke kantor, Sirleaf melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sebagai Presiden ke negara tetangga Pantai Gading, pertemuan dengan Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo dalam upaya untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara berikut Côte d'Pantai Gading dukungan Gerakan untuk Demokrasi di Liberia selama Perang Saudara Liberia Kedua. Selama Krisis Pantai Gading 2010-2011, Sirleaf menjadi ketua Mano River Union yang didukung ECOWAS dari lawan Gbago, Alassane Ouattara sebagai pemenang pada pemilu presiden yang dipersengketakan, tetapi menolak panggilan untuk solusi militer terhadap krisis.
Ellen Johnson Sirleaf
Sirleaf telah ditempa hubungan erat dengan Amerika Serikat, sekutu tradisional Liberia. Menyusul pembentukan AFRICOM oleh Militer Amerika Serikat, Sirleaf menawarkan untuk memungkinkan AS untuk kantor pusat perintah baru di Liberia, satu-satunya pemimpin Afrika untuk melakukannya. Perintah itu akhirnya bermarkas di Stuttgart, Jerman. Pada tanggal 15 Maret 2006, Presiden Sirleaf ditujukan pertemuan bersama dari Kongres Amerika Serikat, meminta dukungan Amerika untuk membantu negaranya "menjadi sebuah mercusuar yang brilian, sebuah contoh ke Afrika dan dunia dari apa yang cinta kebebasan dapat mencapai.”
Ellen Johnson Sirleaf
Sirleaf juga telah memperkuat hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok, menegaskan kembali komitmen Liberia dengan kebijakan Satu-Cina. Sebagai imbalannya, Cina telah memberikan kontribusi terhadap rekonstruksi Liberia, membangun beberapa pemancar memperpanjang Liberia Broadcasting System nasional dan membangun kampus baru untuk Universitas Liberia.
Ellen Johnson Sirleaf
Sirleaf adalah anggota Dewan Pemimpin Perempuan Dunia, jaringan internasional dari presiden wanita saat ini dan mantan perdana menteri yang misinya adalah untuk memobilisasi tingkat tertinggi para pemimpin perempuan secara global untuk tindakan kolektif pada isu-isu sangat penting untuk perempuan dan adil pembangunan.
Ellen Johnson Sirleaf
Selama Perang Sipil Libya 2011, Sirleaf mendukung suara masyarakat internasional untuk pemimpin Libya Muammar al-Gaddafi agar menghentikan penggunaan kekerasan dan taktik politik represi. Dia juga mengkritik intervensi militer internasional di Libya, menyatakan bahwa kekerasan "tidak membantu proses dengan cara apapun datang". Pemerintah nanti memutuskan hubungan diplomatik dengan Libya, menyatakan bahwa "Pemerintah mengambil keputusan itu setelah pemeriksaan yang saksama terhadap situasi di Libya dan menentukan bahwa Pemerintah Kolonel Gaddafi telah kehilangan legitimasi untuk memerintah Libya."
Ellen Johnson Sirleaf
Setelah pemilu pada tahun 2005, Sirleaf berjanji untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional dengan membawa para pemimpin oposisi ke dalam administrasi. Oposisi politisi yang bergabung dengan pemerintahan awalnya termasuk Menteri Transportasi Yeremia Sulunteh, Menteri Pendidikan Joseph Korto, dan Duta Besar untuk PBB Nathaniel Barnes. Sirleaf juga ditunjuk beberapa perempuan tingkat tinggi posting di administrasi-nya, dengan menteri perempuan awalnya memimpin Departemen Keuangan, Perdagangan Hukum, dan Industri, Gender dan Pembangunan, dan Pemuda dan Olahraga. Sirleaf mengatakan bahwa sementara ia berencana menunjuk kabinet semuanya perempuan, ia telah mampu menemukan calon perempuan yang memenuhi syarat untuk tiap posisi.
Ellen Johnson Sirleaf
Setelah peresmian nya, Sirleaf berjanji bahwa ia akan menerapkan "toleransi nol" kebijakan tentang korupsi dalam pemerintah. Meskipun demikian, kritikus berpendapat bahwa korupsi tetap merajalela dalam pemerintahan Sirleaf itu; Menteri Informasi Lawrence Bropleh dipecat pada 2008 atas tuduhan bahwa ia telah mencuri lebih dari $ 200.000 dalam dana negara, sementara Menteri Dalam Negeri Ambullai Johnson, saudara Sirleaf itu, dipecat pada 2010 setelah hilangnya dana untuk pembangunan kabupaten. Sirleaf sendiri telah mengakui bahwa korupsi di pemerintah tetap, mencatat bahwa kebijakan toleransi nol nya terhambat oleh kebutuhan untuk lulus reformasi ekonomi utama melalui Legislatif, tujuan yang akan terhambat oleh signifikan undang-undang anti korupsi dan penuntutan. However, Sirleaf has rejected claims that she has failed to fight corruption, pointing to the establishment of the Liberian Anti-Corruption Commission and the restructuring of the General Auditing Commission.
Ellen Johnson Sirleaf
Sirleaf seluruh kabinet dipecat dari kantor pada tanggal 3 November 2010, menjanjikan untuk berkumpul kembali kabinet dalam waktu singkat mungkin. Dia berpendapat bahwa langkah itu diambil untuk memberikan administrasi dia "bersih" dalam persiapan untuk tahun terakhir masa jabatannya, meskipun kritikus berpendapat bahwa langkah itu ditujukan untuk memperkuat peluangnya pada pemilihan oleh menghadapi korupsi dalam administrasi. By early December 2010, Sirleaf had reconstituted her entire cabinet, replacing seven of her nineteen ministers.
Ellen Johnson Sirleaf
Setelah peresmian Sirleaf, bangku seluruh Mahkamah Agung, yang telah dipilih sebagai bagian dari pemerintahan transisi tahun 2003, mundur, meninggalkan Sirleaf untuk mengisi semua lima kursi di Pengadilan. Sirleaf dinominasikan Johnnie Lewis, sebuah Yale Law School pascasarjana dan mantan hakim Pengadilan Circuit, untuk kantor Hakim Agung. Lewis dan tiga nominasi Asosiasi Sirleaf Keadilan, J. Emmanuel Wureh, Francis Korkpor dan Gladys Johnson, dikonfirmasi oleh Senat pada 2 Maret 2006. Sirleaf nominasi dari Kabineh Ja'neh, mantan pemimpin pemberontak LURD gerakan, seperti Asosiasi Keadilan menerima kritik dari oposisi Kongres bagi Perubahan Demokratik karena kekhawatiran atas 'Ja manusia neh catatan hak selama perang sipil, dan Ja'neh tidak dikonfirmasi sampai 9 Mei.
Ellen Johnson Sirleaf
Setelah kematian Kehakiman Wureh pada bulan Juli 2006, Sirleaf dinominasikan Christiana Tah, wakil menteri di Kementerian Kehakiman, untuk mengisi tempat duduknya. Namun, Senat kemudian menolak nominasi Tah itu, Sirleaf terkemuka untuk mencalonkan Menteri nya Pemuda dan Olahraga, Jamesetta Wolokollie Howard, yang dikonfirmasi. Jaksa Johnson pensiun dari Pengadilan pada tanggal 26 Maret 2011 setelah mencapai usia pensiun diberi mandat oleh konstitusi tujuh puluh. Sirleaf dinominasikan Phillip Bank AZ, mantan Menteri Kehakiman dan dia Ketua Komisi Reformasi Hukum, untuk menggantikan Johnson di Agustus 2011. Bank dikonfirmasi oleh Senat pada 20 Agustus 2011.
Ellen Johnson Sirleaf
Majalah "Forbes" menyebut Sirleaf sebagai wanita penguasa dunia ke-51 pada tahun 2006. Pada 2010, "Newsweek" terdaftar sebagai salah satu dari sepuluh pemimpin terbaik di dunia, sementara "Time" memposisikannya antara sepuluh pemimpin atas perempuan. Pada tahun yang sama, "The Economist" menyebutnya "presiden negara terbaik yang pernah dimiliki."
Ellen Johnson Sirleaf
Pada tahun 1956, Sirleaf menikah James Sirleaf, dan kemudian mereka bercerai. Sirleaf merupakan ibu dari empat anak laki-laki dan memiliki delapan cucu. Keponakannya, Emmanuel Sumana Elsar Sr adalah penasihat politiknya selama pemilu presiden 2005 ketika menghadapi George Weah.
Sejarah Brunei
Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa kesultanan Brunei telah ada sejak setidaknya abad VII atau VIII Masehi. Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad IX dan kemudian menguasai Kalimantan utara dan Filipina. Setelah itu mereka dikalahkan oleh Majapahit, namun setelah itu berhasil memerdekakan diri dan menjadi negara yang maju.
Sejarah Brunei
Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad XV sampai XVII, ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan sultan kelima, Bolkiah (1473-1521), yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di samudera dan menaklukkan Manila; dan pada masa pemerintahan sultan kesembilan, Hassan (1605-1619), yang mengembangkan sistem pengadilan kerajaan, yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini.
Sejarah Brunei
Setelah Sultan Hassan, kejayaan Brunei memudar karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di daerah itu yang, antara lain, mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesultanan Asia Tenggara lainnya. Pada 1839, petualang Inggris James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian "Rajah Putih" dari Sarawak di Kalimantan barat laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah mengambil alih kekuasaan di Brunei, walaupun ia mencoba untuk melakukan hal itu. Ia bertanya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya, namun ditolak. Walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik, ia memiliki perasaan dan identitas nasional, dan karena itu tidak dapat direbut oleh Brooke.
Sejarah Brunei
Sementara itu, British North Borneo Company memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan timur laut. Pada 1888, Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Britania Raya, dan walaupun tetap memegang otonomi namun di bawah kekuasaan Britania dalam hubungan luar negeri. Pada 1906, Brunei lebih erat lagi dikuasai Britania ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang Residen yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal.
Sejarah Brunei
Pada 1959, sebuah undang-undang dasar baru ditulis dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri, walaupun hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya, sekarang diwakili oleh seorang Komisioner Tinggi. Sebuah usaha pada 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei meluncurkan pemberontakan bersenjata, yang ditaklukkan pemerintah dengan bantuan tentara Britania. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru terbentuk. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah.
Sejarah Brunei
Pada 1967, Omar Ali Saifuddin turun tahta untuk anak laki-lakinya yang kedua, Hassanal Bolkiah, yang menjadi penguasa ke-29. Sang mantan sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Seri Begawan. Pada 1970, ibu kota Brunei Town diganti namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk menghormatinya. Seri Begawan wafat pada 1986.
Sejarah Brunei
Pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi negara merdeka.
Catatan si Boy
Catatan si Boy adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 1987 dan disutradarai oleh Nasri Cheppy. Film ini dibintangi antara lain oleh Onky Alexander, Didi Petet dan Meriam Bellina. Film ini sempat diberi judul lain yaitu Kugadaikan Cintaku ciptaan Gombloh yang menjadi lagu "soundtrack" film ini disebabkan karena karakter Mas Boy belum terlalu populer di daerah luar Jakarta pada saat itu. Film ini menghasilkan lima sekuel pada tahun 1988, 1989, 1990, 1991 dan 2011. Pada tahun 2016, film ini akan di remake oleh stasiun televisi NET. sebagai serial televisi
Catatan si Boy
Karena alasan tidak suka pada Boy (Onky Alexander), ayah Nuke segera ingin mengirim anaknya ke London untuk menyelesaikan kuliah. Sekarang Boy jadi rebutan antara Vera (Meriam Bellina) yang anak diplomat, dan Ocha yang memang sudah lama menyayanginya. Apalagi sekarang saingan utamanya Nuke (Ayu Azhari) telah pergi jauh. Vera memang lebih agresif ketimbang Ocha. Boy pun mulai tertarik pada Vera. Tapi pergaulan mereka diketahui Jefri (Leroy Osmani) pacar Vera yang baru pulang dari Los Angeles. Karena cemburu itulah keduanya berkelahi. Boy jadi kesal sehingga dia sering main di pub. Kebetulan bertemu dengan Reny, wanita yang pernah ditolong dari penodongan. Tapi perkenalan itu tidak berlangsung lama karena Reny adalah pecandu narkotik. Ketika Boy sedang asyik memotret adiknya Ina (Btari Karlinda) dalam suatu pertandingan softball, Boy bertemu kembali dengan Nuke. Ternyata keduanya masih saling mencinta. Tapi sayang Ayah Nuke masih belum mau menerima Boy. Itulah sebabnya Nuke harus segera kembali ke London.
Satuan Karya Pramuka
Satuan Karya Pramuka (Saka) adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan Karya diperuntukkan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau para pemuda usia antara 16-25 tahun dengan syarat khusus. Setiap Satuan Karya memiliki beberapa krida, yang masing-masing mengkhususkan pada subbidang ilmu tertentu. Setiap Krida memiliki Syarat Kecakapan Khusus untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kesatuan Karyaan yang dapat diperoleh Pramuka yang bergabung dengan Krida tertentu di Saka tersebut.
Satuan Karya Pramuka
Satuan Karya Pramuka juga memiliki kegiatan khusus yang disebut Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka disingkat Pertisaka yang dilaksanakan oleh tiap-tiap saka, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama lebih dari satu saka yang disebut Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka disingkat Peransaka. Kegiatan Peransaka antara lain melakukan transfer bidang keilmuan masing-masing Satuan Karya.
Satuan Karya Pramuka
Pada dasarnya Satuan Karya hanya diatur di tingkat nasional oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, namun ternyata ada Satuan Karya yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Daerah yang bersangkutan.
Satuan Karya Pramuka
Saka dibentuk di "Kwartir Ranting". Saka dapat dibentuk di Kwartir Ranting atas kehendak dan minat yang sama dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayahnya. Saka berada di bawah wewenang, pengelolaan, pengendalian dan pembinaan Kwartir Ranting, sedangkan pengesahan dilakukan oleh Kwartir Cabang. Apabila Kwartir Ranting belum mampu membentuk Saka, maka pembentukan Saka dapat dilaksanakan oleh Kwartir Cabang yang wewenang, pengelolaan, pengendalian dan pembinaannya berada pada Kwartir Cabang.
Satuan Karya Pramuka
Satu Saka beranggotakan sedikitnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 40 orang yang terdiri atas sedikitnya dua Krida yang masing-masing beranggotakan 5 hingga 10 orang. Pengembangan jumlah anggota dan Krida disesuaikan dengan kebutuhan. Saka dalam bidang tertentu yang beranggotakan lebih dari 40 orang dibagi ke dalam beberapa Saka yang sama bidangnya. Anggota putra dan putri dihimpun dalam satuan terpisah Saka Putera dibina oleh Pamong Putera dan Saka Puteri dibina oleh Pamong Puteri.
Satuan Karya Pramuka
Anggota Krida memilih Pemimpin Krida masing-masing dan pemimpin Krida menunjuk seorang Wakil Pemimpin Krida. Anggota Saka membentuk Dewan Saka yang dipilih dari Pemimpin Krida, Wakil Pemimpin Krida dan beberapa anggota. Saka membentuk Mabi Saka, yang anggotanya terdiri atas pejabat instansi pemerintah, tokoh masyarakat setempat dan/atau orang tua peserta didik.
Satuan Karya Pramuka
Saka dibina oleh seorang Pamong Saka. Pamong Saka adalah Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak/Pandega atau anggota dewasa lainnya, yang memiliki minat dalam satu bidang kegiatan Saka sesuai dengan minat anggota Saka yang bersangkutan. Pamong Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Cabang, atas usul Pimpinan Saka yang bersangkutan. Bila dalam Saka yang sejenis ada beberapa orang Pamong Saka, maka dipilih salah seorang sebagai kordinatornya. Masa bakti Pamong Saka adala tiga tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali. Pamong Saka secara ex-officio menjadi anggota Mabi Saka dari Saka yang bersangkutan.
Tugas dan tanggungjawab Pamong Saka adalah :
Satuan Karya Pramuka
Selain daripada Pamong Saka, untuk melatih anggota Saka dalam bidang Sakanya, maka di setiap Saka diadakan Instruktur Saka. Instruktur Saka adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang bersedia membantu Pamong Saka dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan anggotanya. Instruktur Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Cabang atas usul Pamong Saka dan Mabi Saka. Tugas dan tanggungjawab Instruktur Saka adalah :Saka Dirgantara adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kedirgantaraan guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Satuan Karya ini membidangi bidang kedirgantaraan, umumnya saka ini hanya berada di wilayah yang memiliki potensi kedirgantaraan, dengan kata lain memiliki landasan udara.
Satuan Karya Pramuka
Pelatihan Saka Dirgantara umumnya memperbantukan para profesional di bidang kedirgantaraan, TNI AU, pihak perusahaan penerbangan dan klub "aeromodelling". Pelatihan biasanya diadakan di sebuah Pangkalan Udara tertentu.
Satuan Karya Pramuka
Krida-krida dalam Saka Dirgantara, sebagai berikut.
Satuan Karya Pramuka
Kecakapan Khusus Kelompok Kedirgantaraan, sebagai berikut.
Krida Olah Raga Dirgantara
Satuan Karya Pramuka
Krida Pengetahuan Dirgantara
Satuan Karya Pramuka
Krida Jasa Dirgantara
Satuan Karya Pramuka
Saka Bhayangkara adalah wadah Pendidikan guna menyalurkan minat dan mengembangkan bakat serta pengalaman para pramuka penegak dan pandega dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kebhayangkaraan sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, peduli terhadap keamanan,ketertiban masyarakat (Kamtibmas) baik lokal, nasional, maupun internasional
Satuan Karya Pramuka
Saka Bhayangkara adalah Satuan Karya yang berada di bawah pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Disamping itu Saka Bhayangkara merupakan Saka terbesar dan paling berkembang di Indonesia. Hal ini Karena Saka Bhayangkara dapat dibentuk di hampir seluruh wilayah Kwartir di Indonesia, tidak terbatas pada suatu sumber daya atau kondisi alam.
Satuan Karya Pramuka
Krida-krida dalam Saka Bhayangkara, sebagai berikut :
Satuan Karya Pramuka
Pimpinan Saka Bhayangkara, adalah bagian dari kelengkapan kwartir ditingkatnya yang bertugas membantu kwartir dalam menentukan kebijaksanaan mengenai pemikiran, perencanaan dan petunjuk tekhnis mengenai kagiatan Saka Bhayangkara.
Satuan Karya Pramuka
Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara, disingkat Mabi Saka Bhayangkara adalah suatu badan dari gerakan Pramuka ditingkatnya berkewajiban memberikan bimbingan dan bantuan yang bersifat moral organisatoris, materiil dan finansial kepada Saka Bhayangkara di tingkatnya.
Satuan Karya Pramuka
Pamong Saka Bhayangkara, adalah anggota dewasa gerakan Pramuka yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Saka Bhayangkara yang menjadi tanggung jawabnya.
Satuan Karya Pramuka
Instruktur Saka Bhayangkara, adalah anggota dewasa gerakan Pramuka atau seseorang yang bukan anggota gerakan Pramuka, karena kemampuan dan keahliannya untuk membantu pamong Saka Bhayangkara dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka Bhayangkara yang menjadi tanggung jawabnya.
Satuan Karya Pramuka
Dewan Saka Bhayangkara, adalah badan yang dibentuk oleh anggota Saka Bhayangkara ditingkatnya yang beranggotakan dari anggota krida Saka Bhayangkara yang bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan Saka Bhayangkara sehari-hari.
Satuan Karya Pramuka
Krida, adalah satuan kecil yang merupakan bagian kecil dari Saka Bhayangkarasebagai wadah kegiatan keterampilan tertentu, yang merupakan bagian dari kegiatan Saka Bhayangkara yang beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang.
Satuan Karya Pramuka
Kebhayangkaraan, adalah kegiatan yang berkaitan dengan keamanan negaradalam rangka menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesian Tahun 1945.
Satuan Karya Pramuka
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, disingkat KAMTIBMAS adalah keperluan hakiki masyarakat yang mendambakan suasana aman dan tertib dalam tata kehidupannya. Keamanan akan senantiasa berkaitan dengan perasaan masyarakat yang mendambakan :
Satuan Karya Pramuka
Satuan Karya Bahari adalah wadah bagi Pramuka yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan nyata, produktif dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa cinta dan menumbuhkan sikap hidup yang berorentasi kebaharian termasuk laut dan perairan dalam. Satuan Karya ini membidangi bidang Kelautan.