Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Yang melatar belakangi pendirian Apotek adalah untuk meningkatkan kemampuan para Apoteker lulusan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga utamanya kemampuan profesionalisme Apoteker. Apotek sebagai salah satu tempat pengabdian profesi seorang Apoteker, harus lebih dipahami oleh para calon Apoteker karena sebagian besar lulusan Apoteker akan berada di Apotek, oleh karena itu diperlukan sebuah Apotek Pendidikan yang dapat digunakan untuk mendidik calon Apoteker sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi serta mempunyai relevansi dengan dunia kerjanya.
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Apotek Farmasi Airlangga merupakan Apotek Pendidikan yang pertama berdiri di Indonesia. Sebagai Apotek Pendidikan, Apotek Farmasi Airlangga mempunyai moto " No Pharmacist No Service" sehingga pada saat apotek buka akan selalu ada apoteker yang bertanggung jawab pada pelayanan kefarmasian yang diberikan. Apoteker Pengelola Apotek Farmasi Airlangga sejak pertama berdiri adalah Drs.Suko Hardjono, MS, Apt. dan saat ini dilanjutkan oleh Yunita N S.Si,MPharm,Apt. Saat ini Apotek Pendiri memiliki 3 orang Apoteker Pendamping 1 orang Asisten Apoteker, 2 orang Juru Resep, dan 1 orang petugas kebersihan.
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga berkomitmen melaksanakan sistem manajemen mutu kelas atas pelaksaan tri dharma perguruan tinggi secara berkesinambungan untuk menhasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam bidang pharmaceutical care serta mampu bekerja dan bersaing di di tingkat nasional dan internasional.1. Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo. [Tahun 1954-1961]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
2. Prof. Dr. Moh. Toha. [Tahun 1961-1965]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
3. Kol. CKH. Chasan Durjat, SH. [Tahun 1965-1966]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
4. Prof. Dr. Dr. Eri Sudewo. [Tahun 1966-1974]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
5. Prof. Dr. Kwari Setjadibrata. [Tahun 1974-1975]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
6. Prof. Abdul Gani, SH., MS. [Tahun 1976-1980]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
7. Prof. Dr. dr. Marsetio Donosepoetro. [Tahun 1980-1984]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
8. Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro. [Tahun 1984-1993]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
9. Prof. Dr. H. Bambang Rahino S. [Tahun 1993-1997]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
10. Prof. Dr. H. Soedarto, DTM&H., Ph.D. [Tahun 1997-2001]
11. Prof. Dr. Med. Dr. H. Puruhito. [Tahun 2001-2006]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
12. Prof. Dr. H. Fasich, Apt. [Tahun 2006-2015]
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
13. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., Mt., Ak., CMA [Tahun 2015-sekarang]
Michel Aoun
Michel Naim Aoun (, ) () adalah Presiden Lebanon. Ia terpilih menjadi presiden pada 31 Oktober 2016 pada sesi elektoral ke-46 dari parlemen Lebanon. Kekosongan jabatan kepala negara di Lebanon, sejak Presiden Michel Suleiman turun sebagai presiden pada akhir masa jabatannya pada Mei 2014, mengakibatkan benang bundet karena Parlemen gagal memilih penerus penerus selama 29 bulan dan 45 sesi parlementer sebelumnya tidak meraih kuorum untuk pemungutan suara presiden.
Michel Aoun
Michel Aoun dipilih sebagai Jenderal Angkatan Darat Lebanon pada 1984. Dari 22 September 1988 sampai 13 Oktober 1990, Aoun menjabat sebagai Perdana Menteri setelah dilantik oleh Presiden Lebanon pada masa itu Amine Gemayel sebagai kepala pemerintah Lebanon dan perdana menteri sementara. Keputusan kontroversial tersebut dipandang membangkitkan dua pemerintahan rival yang memperebutkan kekuasaan pada waktu itu, yang satu oleh Jenderal Aoun dan yang lainnya oleh perdana menteri Selim Hoss.
Michel Aoun
Aoun mendeklarasikan "Perang Pembebasan" melawan pasukan tentara Suriah pada 14 Maret 1989. Pada 13 Oktober 1990, pasukan Suriah menginjasi wilayah pertahanan Aoun termasuk istana presidensial di Baabda, yang menewaskan ratusan prajurit dan warga sipil Lebanon. Aoun melarikan diri ke Kedutaan Besar Perancis di Beirut, dan kemudian meraih suaka di Perancis dimana ia hidup dalam pengasingan selama 15 tahun dari 1990 sampai 2005. Ia kembali ke Lebanon pada 7 Mei 2005, sebelas hari setelah penarikan diri pasukan Suriah dari negara tersebut. Pada 2006, sebagai kepala Gerakan Patriotik Bebas, ia menandatangani Memorandum Pemahaman dengan Hezbollah, memulai aliansi besar yang berlangsung sejak itu. Disamping sejarah berdarah dengan rezim Hafez al-Assad, ayah Bashar al-Assad, Aoun mengunjungi Suriah pada 2009.
Michel Aoun
Aoun terpilih menjadi Anggota Parlemen dimana ia mengepalai Gerakan Patriotik Bebas dan koalisi parlementer yang disebut Blok Reformasi dan Perubahan, yang memiliki 27 perwakilan yang menjadikannya blok terbesar kedua dalam pemerintahan Lebanon. Ia maju menjadi kandidat pada pemilihan presiden dengan kandidat-kandidat rival utama yakni Samir Geagea, Suleiman Frangieh dan Henri Helou. Selah ia terpilih, ia dilantik menjadi Presiden Lebanon meneruskan Presiden Michel Suleiman.
Michel Aoun
Sebagai seorang Kristen Maronit, Michel Aoun, dengan keluarganya yang berasal dari Haret el Maknouniye Jezzine, lahir dalam subperkotaan campuran Kristen dan Syiah Haret Hreik, yang berada di selatan Beirut. Ia menyelesaikan pendidikan SMP-nya di College Des Frères furn al chebbak pada 1955 dan masuk Akademi Militer sebagai perwira kadet. Tiga tahun kemudian, ia lulus sebagai perwira artileri dalam Angkatan Darat Lebanon.
Michel Aoun menikah dengan Nadia Al Chami. Mereka memiliki tiga putri: Mireille, Claudine dan Chantal.
Leni Robredo
Leni Robredo (dilahirkan sebagai Maria Leonor Santo Tomas Gerona; 23 April 1964) adalah seorang pengacara berkebangsaan Filipina, aktivis sosial, dan politisi yang merupakan wakil presiden Filipina ke-14. Di bawah Partai Liberal, Robredo memenangkan kedudukan wakil presiden di pemilu 9 Mei 2016, sesuai konfirmasi dan pernyataan resmi hitungan Kongres 25-27 Mei, dengan 14.418.817 suara (35.11%), mengalahkan Senator Bongbong Marcos hanya dengan 263.473 suara yang kontroversial. Ia adalah wakil presiden perempuan kedua setelah Gloria Macapagal Arroyo dan wakil presiden pertama yang berasal dari Bicol.
Leni Robredo
Robredo pertama kali disorot oleh publik pada tahun 2012 setelah kematian suaminya, Menteri dalam Negeri Jesse Robredo, karena kecelakaan pesawat di lepas pantai Pulau Masbate. Sebelumnya, ia dikenal oleh publik sebagai pengacara dan aktivis sosial. Setelah itu, ia turut serta dalam Pemilihan Umum 2013 dan menang sebagai wakil dari Distrik III Camarines Sur untuk Dewan Perwakilan Rakyat Filipina pada Kongres XVI, pos yang ia pegang hingga pelantikannya sebagai Wakil Presiden pada 30 juni 2016.
Leni Robredo
Maria Leonor Santo Tomas Gerona lahir pada tanggal 23 April 1964 di Naga, Camarines Sur, Filipina. Ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara keturunan pensiunan Hakim Pengadilan Kota Naga, Antonio Gerona, dan Salvacion Sto. Tomas.
Leni Robredo
Gerona memperoleh pendidikan di Universidad de Sta. Isabel Kota Naga, lulus dari sekolah dasar pada tahun 1978, dan dari sekolah tinggi pada tahun 1982. Ia kemudian lulus dengan gelar di bidang ekonomi dari Sekolah Ekonomi University of the Philippines Diliman pada tahun 1986. Ia mendapatkan gelar master di bidang administrasi bisnis San Beda College sebelum belajar hukum di University Nueva Caceres, lulus pada tahun 1992.
Leni Robredo
Terinspirasi oleh Revolusi Kekuatan Masyarakat setelah lulus dari UP Diliman, Gerona memilih untuk sementara waktu mengorbankan studi hukum dan malah bekerja sebagai peneliti untuk Bicol River Basin Development Program (BRBDP), badan pemerintah yang bertugas dalam terpadu perencanaan pembangunan kawasan terpadu di tiga provinsi wilayah Bicol. Di sini ia bertemu Jesse Robredo yang waktu itu direktur program, suaminya di masa yang akan datang.
Leni Robredo
Setelah melewati ujian pada tahun 1996, Robredo bertugas di Kantor Kejaksaan Publik, di mana ia sering mempertahankan kasus-kasus yang dikejar oleh suaminya, yang saat itu ialah Wali kota Naga.
Leni Robredo
Dari tahun 1998 hingga 2008, Robredo menjadi koordinator Sentro ng Alternatibong Lingap Panligan (SALIGAN), grup jasa hukum alternatif yang berbasis di Naga . SALIGAN
bertujuan untuk mendorong generasi muda berprofesi hukum untuk berperan memimpin, dan melibatkan diri dengan masyarakat pedesaan terpencil untuk memberikan pelayanan hukum kepada warga yang memiliki akses terbatas atau tidak sama sekali terhadap jasas tersebut, serta melakukan advokasi hukum dengan mengusulkan amandemen dan undang-undang baru yang berdasar pada kebutuhan masyarakat terpinggirkan. Kemudian, fokus kelompok bergeser sehingga juga membantu perempuan pedesaan untuk memperoleh modal dalam rangka untuk menjadi kompetitif di pasar.
Leni Robredo
Selain itu, ia mendirikan Federasi Lakas ng Kababaihan ng Naga, organisasi yang menyediakan pelatihan dan peluang kerja bagi perempuan, pada tahun 1989.
Leni Robredo
Pada tahun 2012, Robredo dinobatkan sebagai ketua Partai Liberal di Camarines Sur.
Leni Robredo
Ia berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Filipina tahun 2013 di Distrik III Kongres Camarines Sur. Pada 16 Mei 2013, ia dinyatakan sebagai pemenang, mengalahkan Nelly Favis-Villafuerte (Nationalist People's Coalition/United Nationalist Alliance), istri dari mantan anggota Kongres, Luis Villafuerte, dan anggota politik Dinasti Villafuerte yang kuat
Leni Robredo
Selama masa jabatannya di kongres, Robredo adalah wakil ketua komite DPR bagian tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas publik, dan revisi undang-undang, dan anggota dari 11 panel lainnya. Ia dikenal sebagai pendukung kuat dari Freedom of Information Act, adalah pendukung kuat dari Bangsamoro Basic Law.
Leni Robredo
Tata pemerintahan yang partisipatif dan transparansi adalah senjata utama agenda legislatif Robredo. Hukum pertama yang Robredo tulis dalam kongres ialah Full Disclosure Policy Bill (HB 19), yang mengamanatkan semua instansi pemerintah beserta sub-unitnya dan semua proyek agar mengungkapkan anggaran dan transaksi keuangan dengan mencolok "tanpa ada permintaan dari masyarakat." Prihatin atas sektor yang terpinggirkan seharusnya tidak boleh ditolak aksesnya ke layanan terdepan pemerintah dan pertemuan-pertemuan publik karena pakaian mereka, ia mensponsori Open Door Policy Act (House Bill No. 6286), yang melarang kantor-kantor pemerintah dan berbagai instansi mengimplementasikan aturan pakaian yang ketat.
Leni Robredo
Robredo juga menulis People Empowerment Bill (HB 4911), yang berusaha untuk memungkinkan partisipasi rakyat Filipina yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, dan Partisipatory Budget Process Bill (HB 3905) yang berusaha untuk meningkatkan partisipasi penduduk setempat dalam keputusan terkait anggaran dalam proyek-proyek pemerintah. Ia juga menulis Comprehensive Anti-Discrimination Bill (HB 3432) untuk melarang diskriminasi atas dasar etnis, ras, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, bahasa, disabilitas, status HIV, dll.
Leni Robredo
Untuk mempromosikan transparansi dalam proses pajak, ia mensponsori rancangan DPR (House Bill 05831) yang kemudian menjadi Republic Act RA10708, the Tax Incentives Management and Transparency Act of 2009 (TIMTA)
Leni Robredo
Terkait dengan korupsi reformasi agraria, Robredo ikut menulis House Bill 5841, yang lebih lanjut menciptakan Agrarian Reform Commission yang berfokus pada penyelidikan pelanggaran terhadap Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP).
Leni Robredo
Legislasi penting lainnya yang ikut ditulis oleh Robredo di antaranya adalah Anti-Dynasty Bill dan Healthy Beverage Options Act (House Bill 4021).
Leni Robredo
Sebagai anggota Kongres XVI, Robredo ialah salah satu penulis utama rancangan “The Tax Incentives Management and Transparency Act (TIMTA)” (Republic Act RA10708, House Bill 05831) yang diresmikan pada December 9, 2015.
Leni Robredo
Ia juga ikut menulis rancangan aturan-aturan berikut:
Di samping itu, Robredo adalah salah satu yang menulis Anggaran Nasional tahun 2014 (RA10633, HB02630, resmi pada 20 Desember 2013), 2015 (RA10651, HB04968, resmi pada 23 Desember 2014), dan 2016 (RA10717, HB06132, resmi pada 22 Desember 2015).
Leni Robredo
Robredo juga merupakan pendukung penting dari:
Leni Robredo
Pada 5 Oktober 2015, setelah ketiga putrinya mengundurkan keberatan mereka, Robredo mengumumkan bahwa ia akan ikut berkompetisi untuk kedudukan Wakil Presiden Filipina dengan naungan Liberal Party pada pemilihan 2016, sebagai rekan Kandidat Presiden Mar Roxas. Robredo memenangkan pemilihan dengan 14.418.817 suara atau 35.11% suara, menang tipis dari rival terdekat, Senator Bongbong Marcos, dengan beda 263.473 suara atau 0.64%.
Leni Robredo
Robredo bersumpah sebagai wakil presiden Filipina pada 30 Juni 2016 di Quezon City Reception House, yang Robredo gunakan sebagai kantor.
Leni Robredo
Robredo pertama kali bertemu President Rodrigo Duterte secara langsung di upacara penggantian komando Armed Forces of the Philippines di Camp Aguinaldo pada 1 Juli 2016, sehari setelah pelantikan mereka. Ia kemudian melakukan kunjungan kehormatan bersamanya di Istana Malacañang pada 4 Juli, pertemuan formal mereka yang pertama. Pada 7 Juli, Duterte memanggil Robredo saat konferensi pers untuk menawarkan posisi kabinet sebagai kepala Housing and Urban Development Coordinating Council, yang mana Robredo terima.
Leni Robredo
Robredo ialah wakil presiden ketiga yang mengepalai agen pemerintah yang berfokus pada program "housing", tepat setelah Noli de Castro dan Jejomar Binay. Duterte sebelumnya berkata bahwa ia tidak ingin menunjuk Robredo ke posisi Kabinet karena keasingan di antara mereka dan persahabatannya dengan Bongbong Marcos.
Leni Robredo
Pada September 2016, setelah serangan Topan Ferdie di Batanes, Robredo mengunjungi pulau di mana ia mengulurkan bantuan dan memberikan bantuan naungan darurat kepada khalayak ramai. Di bulan yang sama Leni Robredo menemui PresidenCatholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP) Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates B. Villegas untuk mendiskusikan program rehibilitasi narkoba.
Leni Robredo
Pada Oktober 2016, agen bantuan internasional mendukung sepenuhnya program anti kemiskinan Wakil Presiden Leni Robredo, turut dalam konferensi tingkat tinggi yang dijadwalkan pada bulan yang sama di mana mereka akan bekerja sama dengan unit-unit pemerintah lokal termiskin. Konferensi yang dikenal sebagai Partnerships Against Poverty Summit akan dilaksanakan pada 10 Oktober dan merupakan produk dari rutinitas kunjungan dua kali sepekannya ke Local Government Units (LGUs) termiskin selama seratus hari pertamanya sebagai wakil presiden. Beberapa partisipan seperti UN Children’s Fund, World Food Program, the UN Development Program, the EU, the World Bank dan the Asian Development Bank akan membantu dalam “riset, pembagian pengetahuan, bantuan teknis, sedikit bantuan dana untuk pembangunan kapasitas dan semacamnya,” kata Georgina Hernandez, ketua OVP’s Anti-Poverty and Advocacies Programs. Setelah serangan Super Typhoon Lawin, Robredo mengunjungi Cagayan dan bertemu dengan Gubernur Cagayan Manuel Mamba dan staf resmi bencana daerah untuk menanyakan perihal kerusakan, yang mana akan menjadi dasar jenis bantuan yang kantornya berniat untuk sediakan..
Leni Robredo
Leni terkenal karena gaya hidupnya yang sederhana dan rendah hati. Leni menikah dengan Jesse Robredo, yang ia temui saat bekerja di Program Pengembangan Lembah Sungai Bicol, sejak 1987 hingga kematiannya karena kecelakaan pesawat pada tahun 2012. Pasangan ini memiliki tiga putri: Jessica Marie, Janine Patricia, dan Jillian Therese. Putri sulung mereka, Jessica, ialah asisten eksekutif di Office of Civil Defense, sementara putri kedua mereka, Patricia, merupakan reporter basket UAAP di National University.
Leni Robredo
Pada 1 Agustus 2016, Robredo dihadiahi Penghargaan Wanita Luar Biasa Terhormat tahun 2016 oleh Pemerintah Thailand, tepat pada Hari Wanita Thailand. Pengakuan ini diberikan pada Robredo sebagai pujian terhadap kinerja dan advokasinya untuk pemberdayaan wanita dan penuntutan atas kesamaan gender..
Leni Robredo
Pada 23 Agustus 2016, Robredo dihargai sebagai "Most Influential Filipina Woman of the World" oleh Filipina Women's Network (FWN), organisasi non-pemerintah.
Leni Robredo
Robredo diangkat di salah satu episode antologi drama ABS-CBN, "Maalaala Mo Kaya," pada 6 Februari 2016, tiga hari sebelum periode kampanye resmi kandidat nasional pemilihan tahun 2016. Dimples Romana membintangi Robredo, tetapi Kaye Abad digambarkan pada tahun 2013.
Dewan Wali Iran
Dewan Wali Iran (bahasa persia: شورای نگهبان قانون اساسی
, "Shora-ye Negahban-e Qanun-e Assassi") merupakan lembaga negara yang beranggotakan 12 orang dan memegang kekuasaan yang cukup besar dan berpengaruh di Iran.
Dewan Wali Iran
Konstitusi Iran mengamanatkan untuk membentuk suatu dewan yang terdiri dari akan terdiri dari enam fakih yang dipilih oleh Pemimpin Agung Iran, dan enam ahli hukum yang akan dipilih oleh Majelis (Parlemen Iran) dari kalangan ahli hukum Islam yang dicalonkan oleh Kepala sistem pengadilan Iran," (yang juga ditunjuk oleh Pemimpin Agung).
Dewan Wali Iran
Lembaga ini bertugas untuk menafsirkan Konstitusi Iran, mengawasi pemilihan umum, dan menyetujui calon, Majelis Para Ahli, Presiden dan Majelis, dan "memastikan undang-undang yang disahkan oleh Majelis sesuai dengan kriteria Islam dan Konstitusi".
Dewan Wali Iran
Dewan ini telah memainkan peranan penting dengan hanya memperbolehkan satu penafsiran dari nilai-nilai Islam yang dijadikan dasar hukum Iran. Hal tersebut dapat terlihat dari seringnya Dewan Wali mendiskualifikasi calon yang berpemikiran reformis untuk turut serta dalam pemilihan umum, dan memveto undang-undang yang disahkan dengan suara mutlak oleh Majelis. Ketika masa pendaftaran pemilihan presiden 2009, mantan presiden Muhammad Khatami, tidak akan membahas rencananya untuk melawan Mahmud Ahmadinejad karena Dewan Wali dapat mendiskualifikasi dia seperti calon reformis lainnya dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Dewan Wali juga berperan dalam memperluas pengaruh Pengawal Revolusi Iran di bidang ekonomi dan kebudayaan negara.
Dewan Wali Iran
Majelis tidak memiliki status hukum tanpa Dewan Wali. Setiap RUU yang disahkan oleh Majelis harus ditinjau dan disetujui oleh Dewan Wali untuk menjadi undang-undang.
Dewan Wali Iran
Menurut Pasal 96 Konstitusi Iran, Dewan Wali mempunyai hak veto terhadap semua undang-undang yang disetujui oleh Majelis. Dewan dapat membatalkan sebuah undang-undang dengan dua alasan: tidak sesuai denganhukum Islam, atau tidak sesuai dengan konstitusi. Ketika semua anggota menganggap undang-undang sesuai dengan konstitusi, hanya enam ulama yang menganggap sesuai dengan Islam.
Dewan Wali Iran
Jika undang-undang ditolak, maka akan dikembalikan kembali ke Majelis untuk dikoreksi. Jika Majelis dan Dewan Wali tidak dapat mencapai konsensus, maka akan diteruskan sampai ke Dewan Kebijaksanaan untuk menentukan keputusan.
Dewan Wali Iran
Dewan Wali terlibat dalam proses legislasi dengan cara yang unik, dengan kewenangan yang sama untuk mengawasi kebijakan terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan kebijakan sosial, termasuk topik-topik kontroversial seperti aborsi.
Dewan Wali Iran
Dewan Wali juga mempunyai wewenang yang sama seperti mahkamah konstitusi. Dewan Wali memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Agar keputusan mengenai penafsiran dapat disetujui, diperlukan tiga perempat suara dari keseluruhan anggota. Dewan Wali tidak melakukan sidang dengar pendapat ketika kubu oposisi menyampaikan pendapat.
Dewan Wali Iran
Sejak tahun 1991, semua calon anggota parlemen atau presiden, serta calon anggota Majelis Para Ahli, harus disetujui oleh Dewan Wali untuk bisa ikut serta dalam pemilu. Pada pemilihan umum utama, biasanya Dewan Wali dapat mendiskualifikasi hampir seluruh calon, misalnya pada pemilu 2009, 476 orang mengajukan ke Dewan Wali untuk menjadi presiden, dan hanya empat orang yang disetujui.
Dewan Wali Iran
Dewan Wali diberikan tanggung jawab dalam "pengawasan pemilu".
Dewan Wali menafsirkan istilah "pengawasan" dalam Pasal 99 sebagai "pengawasan dengan persetujuan" () yang berarti mempunyai hak untuk menerima atau menolak hasil pemilu dan calon. Penafsiran ini berbeda dengan gagasan "pengawasan dengan pemberitahuan" () yang berarti tidak mempunyai hak untuk menyetujui. Atau pun "pengawasan dengan bukti" (), yang membutuhkan bukti untuk hasil pemilu atau calon dapat diterima atau ditolak.
Dewan Wali Iran
Pada 29 Juni 2009, Dewan Wali menyetujui hasil pemilu kontroversial di mana Presiden Mahmud Ahmadinejad menjadi pemenang. Dewan Wali telah menyelesaikan penghitungan ulang dari 10 persen dari keseluruhan suara agar memuaskan warga Iran. Sebagai "otoritas tertinggi pada pemilu", Dewan telah menyatakan pemilu selesai. Persetujuan tersebut memicu gelombang protes. Kepala intelijen Iran menuduh bahwa kekuatan barat dan "Zionis" bertanggung jawab akan terjadinya protes tersebut.
Dewan Wali Iran
Dewan Wali lebih memilih calon yang berasal dari militer daripada calon yang reformis. Hal ini untuk memastikan Pengawal Revolusi Iran dapat memiliki pengaruh terhadap politik, ekonomi, dan budaya Iran.
Dewan Wali Iran
Hadi Khamenei, saudara dari Pemimpin Agung Ali Khamenei dan penasihat selama pemerintahan Presiden Muhammad Khatami yang reformis, mengatakan bahwa wewenang Dewan Wali untuk menentukan calon oleh dapat mengancam demokrasi Iran. Ia percaya beberapa calon reformis dijegal untuk mengikuti pemilu. Pada tahun 1998, Dewan Wali mendiskualifikasi Hadi sebagai calon anggota Majelis Para Ahli dengan alasan "tidak cukup memahami agama."
Dewan Wali Iran
Setelah calon konservatif gagal pada pemilihan parlemen tahun 2000, Dewan Wali mendiskualifikasi lebih dari 3.600 calon reformis dan independen untuk pemilihan 2004.
Dewan Wali Iran
Pada pemilihan Majelis Para Ahli tahun 2006, semua calon wanita didiskualifikasi.
Dewan Wali Iran
Dewan Wali mendiskualifikasi banyak calon selama pemilihan parlemen tahun 2008. Sepertiga dari mereka adalah anggota parlemen terdahulu yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Wali. Kementerian Dalam Negeri Iran memberi alasan yang tidak jelas bahkan semena-mena untuk mendiskualifikasi sebagian besar kandidat, seperti kecanduan narkotika atau keterlibatan dalam penyelundupan narkotika, keterkaitan dengan pemerintahan pra-revolusi, kurangnya keimanan atau tidak memenuhi praktik beragama Islam, "melawan" Republik Islam, atau memiliki hubungan dengan intelijen asing.
Dewan Wali Iran
Dewan Wali yang tidak dipilih langsung sering melakukan veto terhadap RUU yang disahkan oleh Majelis yang dipilih langsung. Dewan berulang kali memveto RUU mengenai hak-hak perempuan, reformasi pemilu, larangan penyiksaan, dan ratifikasi perjanjian HAM internasional.
Dewan Wali Iran
Dewan Wali ini terdiri dari ulama Islam dan pengacara dengan masa jabatan enam tahun. Setengah dari anggota akan diganti setiap tiga tahun.
Dewan Wali Iran
Pemimpin Agung (Kepala Negara Iran) mencalonkan enam ulama, dan secara konstitusional dapat memberhentikan mereka sesuai kehendaknya. Kepala sistem pengadilan Iran (saat ini Sadeq Larijani), yang dirinya juga dipilih oleh Pemimpin Agung, mencalonkan enam pengacara untuk disetujui oleh Majelis.
Henk Schulte Nordholt
H.G.C. "Henk" Schulte Nordholt (), adalah kepala penelitian di KITLV dan profesor Sejarah Indonesia KITLV di Universitas Leiden. Fokusnya adalah pada sejarah Asia Tenggara, politik kontemporer di Indonesia, kekerasan politik, studi Bali dan antropologi dalam kolonialisme. Dia adalah ketua dewan dari Institut Internasional Studi Asia (IIAS) dan Sekretaris Asosiasi Eropa Studi Asia Tenggara (EuroSEAS).
Henk Schulte Nordholt
Nordholt lulus dengan gelar sarjana sejarah dari Universitas VU di Amsterdam pada tahun 1980. Dia memperoleh gelar PhD dalam ilmu-ilmu sosial dari Universitas Bebas pada tahun 1988 dengan tesis tentang sejarah sistem politik di pulau Bali. Dia mengajar antropologi dan sejarah Asia di Universitas Amsterdam dari tahun 1985 sampai 2005, dan merupakan seorang profesor IIAS untuk sejarah Asia dari tahun 1999 hingga 2007. Dia mengajar di Universitas Erasmus di Rotterdam].