Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Xiyeon
Dibawah nama Park Si-yeon, ia bersama dengan enam trainee wanita lainnya dari Pledis, menjadi peserta dalam program survival Mnet "Produce 101" yang memiliki target untuk membentuk sebuah girlband dengan 11 anggota dari 101 peserta yang merupakan trainee dari berbagai agensi hiburan di Korea Selatan yang akan berpromosi selama satu tahun dibawah naungan YMC Entertainment. Acara tersebut tayang dari 22 Januari sampai 1 April 2016. Ia gagal menjadi salah satu anggota girlband tersebut, namun dua teman satu agensinya, Nayoung dan Kyulkyung, berhasil menjadi anggota dari I.O.I.
Xiyeon
Sementara Nayoung dan Kyulkyung sibuk dengan promosi I.O.I, Xiyeon dan keempat trainee wanita lainnya dari Pledis yang tereliminasi dengan tambahan Sungyeon, Yehana dan Kyla, berpromosi sebagai grup pre-debut Pledis Girlz dimana Nayoung dan Kyulkyung juga merupakan bagian dari grup tersebut. Pada 27 Juni 2016, mereka merilis singel "We", yang ia tulis bersama tiga anggota lainnya, bersamaan dengan sebuah video musik resmi. Xiyeon juga tampil dalam konser mingguan dengan grup tersebut dari bulan Mei sampai September dan diikuti oleh Nayoung dan Kyulkyung dua kali, dengan sebuah konser akhir pada 6 Januari 2017 setelah pembubaran I.O.I. Saat konser, mereka mengumumkan nama grup mereka dan akhirnya debut secara resmi pada 21 Maret 2017 sebagai girlband dengan 10 anggota,
Pristin, dengan merilis album mini pertama mereka "Hi! Pristin" dengan singel utama "Wee Woo". Xiyeon berpartisipasi dalam produksi album dan salah satu lagu "Over n Over" ditulis olehnya dan lima anggota lainnya.
Xiyeon
Pada 22 April, ia menjadi pembawa acara dari program musik Korea Selatan "Show! Music Core" bersama Cha Eun-woo dari Astro. Pada Agustus 2017, Pristin merilis album mini kedua mereka "Schxxl Out" dimana ia berpartisipasi dalam penyusunan dua lagu dan penulisan tiga lagu dalam album tersebut.
Omoro soshi
Omoro soshi (bahasa Okinawa: Umuru) adalah koleksi puisi dan syair lagu kuno dari Okinawa dan Amami. Terdiri dari 22 volume yang ditulis dalam hiragana dan kanji sederhana, koleksi ini merangkum sebanyak 1553 puisi.
Omoro soshi
"Soshi" (草紙) berarti "karya tulis", namun istilah omoro memiliki makna cukup luas. Iha Fuyu, seorang sejarawan asli Okinawa, meneliti secara mendalam kandungannya, menemukan bahwa "omoro" berasal dari kata "umui", kata bahasa Okinawa yang berarti hutan keramat. Nakahara Zenchu, sejarawan lainnya berpendapat bahwa omoro berasal dari kata "umuru" atau "umuin" yang berarti "berpikir", "merasakan" atau "mencintai". Omoro soshi ada yang menerjemahkannya sebagai "kumpulan pemikiran atau ingatan" yang juga berkaitan erat dengan hutan keramat dan lagu-lagu sakral.
Omoro soshi
Omoro soshi secara resmi disusun dan dicatat pada periode kekuasaan Raja Sho Nei (1589-1619), tahun 1532, selanjutnya disusun lagi pada tahun 1613 dan 1623 sebagai upaya pemerintah Ryukyu mengokohkan kekuatan budaya mereka. Kemungkinan besar puisi-puisi dalam omoro soshi merupakan puisi dari periode-periode sebelumnya. Tema-tema puisi bervariasi, umumnya tentang puji-pujian terhadap pahlawan terkenal dari zaman kuno, juga tentang pujangga, pejuang, raja-raja dan petualang. Susunan puisi mulai dari 2 bait hingga 40. Puisi tentang cinta hanya sedikit ditulis.
Omoro soshi
Sebanyak 22 volume omoro soshi, kemungkinan satu-satunya salinan bersejarah yang tersisa, dicuri pada saat Pertempuran Okinawa tahun 1945. Omoro sebelumnya disimpan di Istana Nakagusuku sejak 1870-an bersama dengan koleksi-koleksi istana yang tidak dibawa ke Tokyo oleh keluarga kerajaan setelah kejatuhan kerajaan. Pada tahun 1945, omoro disembunyikan di dalam parit oleh pegawai istana di luar istana, bersama benda-benda penting seperti mahkota. Ketika mereka kembali untuk mengumpulkan benda-benda itu setelah perang, semuanya telah lenyap. Beberapa salinan omoro soshi kemudian diketahui disimpan oleh Komandan Carl W. Sternfelt. Ia membawa dokumen-dokumen itu ke ahli seni Asia Langdon Warner di Museum Seni Harvard agar ditaksir pada bulan Desember 1945. Pada tahun 1953, mengetahui nilainya, ia melepaskannya ke pihak pemerintah federal Amerika, yang kemudian mengembalikannya ke Okinawa. Beberapa benda yang disembunyikan dalam parit belum pernah ditemukan lagi.
Omoro soshi
Omoro soshi dianggap sebagai sumber dari kebudayaan Ryukyu, yakni musik, tari dan sastera. Sebelum disusunnya omoro soshi, tidak ada catatan yang tersisa tentang budaya Ryukyu kuno. Bangsa Ryukyu baru mulai merekam kebudayaan mereka lewat literatur (tulisan) setelah mereka mengadakan hubungan dengan Tiongkok, Jepang dan berbagai negara Asia Tenggara. Sebelum abad ke-15 Okinawa belum memiliki alat musik, puisi-puisi dilantunkan bersama tepukan tangan.
Jaksa penuntut umum
Hampir dalam setiap yurisdiksi hukum umum, jaksa penuntut umum ("attorney general"-AG) atau jaksa agung ("attorney-general") adalah penasihat hukum utama pemerintah, dan pada beberapa yurisdiksi mereka juga mungkin memiliki tanggung jawab eksekutif untuk menegakkan hukum, melakukan penuntutan, atau bahkan bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum. Dalam praktiknya, sejauh mana jaksa agung secara pribadi dapat memberi nasihat hukum kepada pemerintah bervariasi antar yurisdiksi, dan bahkan antar pejabat ("officeholder") dalam yurisdiksi yang sama, selain itu sering pula bergantung pada tingkat pemegang jabatan tersebut sebelumnya di bidang hukum.
Jaksa penuntut umum
Ketika jaksa agung memiliki menteri yang bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum (seperti halnya, misalnya, Jaksa Agung Amerika Serikat atau Jaksa Agung Australia, dan masing-masing jaksa umum dari masing-masing negara), portofolio menteri tersebut sebagian besar setara dengan Menteri Kehakiman di beberapa negara lain.
Jaksa penuntut umum
Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk kepada setiap orang yang memegang surat kuasa umum ("general power of attorney") untuk menyatakan aturan yang penting dalam segala hal. Dalam tradisi hukum umum ("common law"), siapapun yang mewakili pihak negara, terutama dalam penuntutan pidana, ialah bertindak sebagai seorang pengacara. Meskipun pemerintah dapat menunjuk beberapa pejabat sebagai jaksa agung permanen, siapa saja yang datang untuk mewakili negara dengan cara yang sama mungkin, di masa lalu, dapat pula disebut seperti itu, bahkan jika hanya untuk menangani kasus tertentu. Pada masa sekarang, namun demikian, istilah tersebut di sebagian besar yurisdiksi diperuntukkan sebagai gelar pada jaksa agung permanen yang ditunjuk negara, penguasa atau anggota lain dari keluarga kerajaan.
Jaksa penuntut umum
Yurisdiksi hukum perdata mempunyai bentuk kewenangan serupa, yang mungkin pada berbagai cara disebut sebagai "jaksa umum", "prokurator", "advokat utama", "pengacara publik", dan gelar-gelar lain. Sebagian dari bentuk kewenangan tersebut juga menggunakan istilah "jaksa penuntut umum" atau "jaksa agung" sebagai terjemahan dari bahasa Inggris untuk gelar-gelar tersebut, meskipun karena sejarah yang berbeda, sifat alami bentuk kewenangan itu pun biasanya berbeda-beda dari jaksa umum yang dimaksud dalam yurisdiksi hukum umum.
Jaksa penuntut umum
Dalam hal etimologi dari istilah 'jaksa penuntut umum"'", Steven Pinker menulis bahwa kutipan paling awal dalam kamus bahasa Inggris Oxford (Oxford English Dictionary) ialah dari tahun 1292: ""Tous attorneyz umum purrount tuas sirip et cirrographer"" (Semua jaksa penuntut umum dapat memungut denda dan membuat dokumen-dokumen hukum). Frase tersebut dipinjam dari bahasa Anglo-Norman ketika Inggris diperintah oleh Normandia setelah penaklukan Inggris di abad ke-sebelas. Sebagai variasi dari bahasa Perancis, yang diucapkan di pengadilan, sekolah, universitas, dan oleh para bangsawan dan borjuis, istilah yang berkaitan dengan pemerintah itu diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris. Ungkapan" "jaksa penuntut umum (dalam bahasa Inggris: "attorney general") terdiri atas kata benda yang diikuti oleh kata sifat, yakni umum", "dan sebagaimana kata majemuk dari bahasa Perancis lainnya, bentuk jamak dari "attorney general" (dalam bahasa Inggris) ialah '"attorney generals"'. Dibandingkan dengan istilah "'major generals"' (memiliki arti yang sama), istilah yang juga berasal dari bahasa Perancis ("") dan juga memiliki/diikuti kata sifat, istilah tersebut juga muncul sebagai ""attorney generals"". Steven Pinker menulis: "Jadi jika pernah ditantang untuk mengatakan "attorney-generals" (jaksa agung), "mother-in-laws" (ibu mertua)"," "passerbys" (pejalan kaki")" ... maka dapat dijawab, "Hal-hal tersebut merupakan model moderen dari "major general "(para penuntut)."
Jaksa penuntut umum
Jaksa agung dalam yurisdiksi hukum umum, dan wilayah hukum dengan sistem hukum yang sebagian berasal dari tradisi hukum umum, memiliki asal umum yang sama.
Perbankan di Swiss
Perbankan di Swiss diatur oleh "Swiss Financial Market Supervisory Authority - "FINMA (Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss), yang memperoleh kewenangan berdasarkan serangkaian undang-undang federal. Peraturan dan tradisi negara mengenai kerahasiaan bank, yang dapat ditarik hingga ke Abad Pertengahan, pertama kali dikodifikasi dalam" Federal Act on Banks and Savings Banks" (undang-undang federal mengenai bank dan bank-bank tabungan), dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai Hukum Perbankan/"Banking Law" 1934. Manajemen kerahasiaan bank, salah satu hal yang paling terkenal dari bank-bank Swiss, berada di bawah tekanan saat maraknya skandal penggelapan pajak UBS dan hukum perbankan 1934 tersebut diamandemen pada tahun 2009 untuk membatasi penggelapan pajak oleh non-klien bank Swiss.
Perbankan di Swiss
Pada tahun 2015, bank mewakili 53,3% dari total nilai tambah dari sektor keuangan Swiss, yakni sebesar CH₣32 miliar yang merupakan 5.12% dari GDP ("gross domestic product") negara Swiss. UBS dan Credit Suisse, dua bank terbesar di Swiss, menempati peringkat secara global pada #27 #29 di antara bank-bank lain, dengan aset sekitar US$941 miliar dan US$909 miliar, masing-masing.
Perbankan di Swiss
, industri perbankan di Swiss memiliki rata-rata rasio leverage (aset/kekayaan bersih) dari 29 hingga 1, sedangkan kewajiban jangka pendek industri ialah setara dengan 260 persen GDP Swiss atau 1,273% hutang nasional Swiss.
Perbankan di Swiss
Tentara bayaran Swiss yang membawa pulang dana dari kontrak mereka ialah yang membantu dimulainya bank-bank Swiss. Perbankan dimulai pada abad kedelapan belas melalui kekayaan dari para pedagang. Wegelin & Co., didirikan pada tahun 1741, merupakan bank tertua di Swiss sampai bank tersebut direstrukturisasi menjadi sebuah badan hukum baru pada tahun 2013. Hentsch & Cie dan Lombard Odier keduanya didirikan pada tahun 1796 di Jenewa sebagai bank swasta, dan Grup Pictet didirikan pada tahun 1805 sebagai bank dagang ("merchant bank"). Hentsch & Cie adalah anggota pendiri dari bank Nasional Swiss pada tahun 1852.
Perbankan di Swiss
Bank-bank Swiss di Jenewa dan Zurich telah menjadi tempat penyimpanan yang aman bagi kekayaan diktator dan penguasa lalim, mafia dan pedagang senjata, pejabat korup, dan para pelaku penghindaran pajak dari segala jenis.
Khitan dan hukum
Undang-undang yang membatasi, mengatur, atau melarang khitan/sunat, beberapa di antaranya dapat ditelusuri kembali hingga ke zaman kuno, telah diberlakukan di berbagai negara dan komunitas. Di sejumlah negara-negara moderen, khitan dianggap sah secara hukum, tetapi hukum yang berkaitan dengan penyerangan atau hak asuh anak telah diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan khitan. Dalam kasus khitan non-terapi pada anak-anak, para pendukung undang-undang yang mendukung prosedur khitan sering menunjuk kepada hak-hak orang tua atau para praktisi khitan, yaitu mengenai hak kebebasan dalam beragama. Orang-orang yang menentang pelaksanaan khitan menggunakan hak kebebasan bagi khususnya anak laki-laki dalam beragama. Pada beberapa kasus pengadilan, hakim telah menunjuk pada sifat ireversibel undang-undang, perihal yang membahayakan tubuh anak laki-laki, dan hak untuk menentukan nasib sendiri, serta integritas tubuh.
Khitan dan hukum
Terdapat agama-agama yang mensyaratkan melakukan khitan. Alkitab ibrani memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mengkhitan anak laki-laki mereka pada hari kedelapan dari kehidupan, dan untuk mengkhitan pula budak laki-laki mereka ().
Khitan dan hukum
Undang-undang yang melarang khitan juga sudah ada sejak masa kuno. Yunani kuno menghargai kulup dan tidak menyetujui kebiasaan Yahudi melakukan khitan. 1 Makabe, 1:60-61 menyatakan bahwa Raja Antiokhos IV Epiphanes dari Suriah, kekuatan yang menduduki Yudea pada 170 SM, melarang khitan dengan hukuman mati. Hukum tersebut merupakan salah satu penyebab yang mengarah pada terjadinya pemberontakan Makabe.
Khitan dan hukum
Berdasarkan "Historia Augusta", Kaisar Romawi Hadrianus mengeluarkan dekrit yang melarang khitan di dalam kekaisaran, dan beberapa peneliti berpendapat bahwa hal ini adalah penyebab utama dari pemberontakan Bar Kokhba oleh Yahudi pada 132 CE. Sejarawan Romawi Cassius Dio, namun demikian, tidak menyebutkan hukum seperti itu, dan justru menyalahkan pemberontakan Yahudi, bukan pada keputusan Hadrian untuk membangun kembali Yerusalem sebagai Aelia Capitolina, sebuah kota yang didedikasikan untuk Jupiter.
Khitan dan hukum
Antoninus Pius mengizinkan orang Yahudi untuk mengkhitan anak-anak mereka sendiri. Namun, ia melarang khitan orang yang bukan Yahudi, baik budak yang merupakan orang asing atau anggota rumah tangga lain yang bukan Yahudi, bertentangan dengan . Ia juga membuat ilegal bagi seorang pria untuk berpindah ke agama Yahudi. Namun demikian, Antoninus Pius mengecualikan imamat Mesir dari larangan universal khitan tersebut.
Kejahatan properti
Kejahatan properti ialah kategori kejahatan yang termasuk di dalamnya antara lain pencurian, pengambilan sesuatu yang melanggar hukum, perampokan, pencurian kendaraan bermotor, kejahatan dengan pembakaran, pencurian barang di toko swalayan, dan perusakan properti. Kejahatan properti adalah kejahatan untuk mendapatkan uang, properti, atau beberapa keuntungan lainnya. Kejahatan ini sangat mungkin melibatkan kekerasan, atau ancaman kekerasan, dalam kasus-kasus seperti perampokan atau pemerasan. Segala kejahatan yang dilakukan dalam rangka untuk memperkaya pelaku, maka dianggap kejahatan properti. Kejahatan terhadap suatu properti dibagi menjadi dua kelompok: menghancurkan properti dan mencuri properti. Ketika suatu properti dihancurkan, kejahatan itu dapat digolongkan ke dalam perusakan, atau bila properti dirusak dengan cara dibakar maka disebut pembakaran ("arson"). Contoh-contoh tindakan mencuri properti ialah perampokan atau penggelapan.
Kejahatan properti
Kejahatan properti merupakan kejahatan yang frekuensi terjadinya sangat tinggi, dengan uang tunai, elektronik (misalnya televisi), alat-alat listrik, kamera, dan perhiasan yang sering menjadi sasaran.
Pembela umum
Seorang pembela umum adalah seorang pengacara yang ditunjuk untuk mewakili orang-orang yang tidak mampu menyewa pengacara bagi diri mereka sendiri. Istilah tersebut merupakan teman palsu dari gelar dalam bahasa Spanyol "", yang mengacu pada ombudsman, kecuali bila istilah 'pembela umum' ("public defender") tersebut merupakan gelar dalam bahasa Inggris, ombudsman Jamaika.
Pembela umum
Brasil adalah satu-satunya negara di dunia, dimana kantor pengacara yang dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan spesifik memberi bantuan hukum dan perwakilan untuk fakir miskin secara gratis, ditetapkan dalam Konstitusi. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung tahun 1963 yang menangani kasus antara Gideon dan Wainwright ("Gideon v Wainwright"), memutuskan bahwa Perubahan Keenam dari Bill of Rights mengharuskan pemerintah untuk menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma untuk terdakwa fakir dalam kasus pidana. Terdapat juga di antara negara-negara lainnya yang menyediakan jenis pembela umum.
Pembela umum
Di negara-negara yang menggunakan sistem hukum yang berasal dari Eropa, atau yang mengikuti model undang-undang Napoleon di Perancis mengenai prosedur pidana, pengadilan biasanya menunjuk pengacara swasta yang dibiayai oleh pihak negara.
Piala Maya 2012
Piala Maya 2012 merupakan acara penghargaan yang terbaik dalam film-film Indonesia 2012. Acara tahunan yang bertajuk BANGGA iNDONESIA pertama kali diselenggarakan di The Bridge Function Room, Aston Hotel Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan pada 15 Desember 2012.
Piala Maya 2012
"Lovely Man" menjadi pemenang terbanyak dengan menerima empat penghargaan piala maya, diikuti "Arisan! 2", "Soegija" dan "Sinema Purnama" yang masing-masing membawa pulang dua penghargaan.
Piala Maya 2012
Penghargaan terdiri dari 27 kategori kompetisi yang diberikan untuk film terbaik, film pendek, film animasi, dokumenter, omnibus, dan ulasan film. Ada juga Penghargaan Khusus, yang diberikan kepada sutradara Gareth Evans, aktris Nani Widjaja, dan penyanyi aktris Ira Maya Sopha.
Pemenang pada urutan pertama dan ditandai dengan huruf tebal.Film berikut ini menerima banyak perhargaan:
Piala Maya 2012
Film berikut ini menerima banyak nominasi:
Kasus korupsi e-KTP
Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Mulanya proyek ini berjalan lancar dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta oleh Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri. Namun kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP membuat berbagai pihak mulai dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu KPK melakukan berbagai penyelidikan demi mengusut kronologi dan siapa saja dalang di balik kasus ini. Para pemangku kebijakan terkait proyek e-KTP pun dilibatkan sebagai saksi, mulai dari Gamawan Fauzi, Nazaruddin, Miryam S. Hani, Chairuman Harahap bahkan hingga Diah Anggraini.
Kasus korupsi e-KTP
Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung keruigan sebesar Rp 2,314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi, beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto. Miryam S. Haryani sebenarnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun statusnya adalah bukan sebagai tersangka korupsi, melainkan sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017. Tercatat ada puluhan sidang yang berjalan setelah itu untuk para tersangka KPK.
Kasus korupsi e-KTP
Dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka Setya Novanto. Berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka, sidang praperadilan, dibatalkannya status tersangka Novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami Novanto bahkan hingga ditetapkannya ia lagi sebagai tersangka. Perkara ini juga diselingi oleh kematian Johannes Marliem di Amerika Serikat yang dianggap sebagai saksi kunci dari tindakan korupsi. Untuk kepentingan pengembangan kasus atas tewasnya Marliem, KPK pun melakukan kerja sama dengan FBI.
Kasus korupsi e-KTP
Perkembangan kasus e-KTP yang terjadi di era digital membuat kasus ini mendapatkan sorotan dari para warganet. Dalam beberapa kesempatan para warganet meluapkan ekspresi mereka terkait kasus korupsi e-KTP dengan menciptakan "trending topic" tertentu di twitter dan membuat meme untuk kemudian diunggah di media sosial. Namun reaksi warganet lebih condong ditujukan pada Setya Novanto ketimbang tersangka yang lain. Tak hanya media nasional, media asing seperti AFP dan ABC juga turut memberitakan perkara ini, terutama terkait keterlibatan Setya Novanto.
Kasus korupsi e-KTP
Kendati perkara proyek e-KTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai garis "finish". Baru dua orang, yakni Irman dan Sugiharto yang telah divonis hukuman penjara sementara yang lain masih harus menghadapi proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak berwenang masih harus ekstra kerja keras lagi untuk menutup buku atas perkara ini.
Kasus korupsi e-KTP
Kasus korupsi e-KTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI dalam pembuatan e-KTP. Sejak 2006 Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar Rp 6 triliun yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional dan dana senilai Rp 258 milyar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pada 2011 pengadaan e-KTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk sedangkan pada 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk Indonesia.
Kasus korupsi e-KTP
Sebelum proses perekaman e-KTP dilaksanakan, Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sempat menemui pimpinan KPK di gedung KPK pada 24 Januari 2011. Di sana ia meminta KPK untuk mengawasi proyek e-KTP sembari menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek e-KTP. Namun KPK bukan satu-satunya institusi yang ia datangi. Sebelumnya ia juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terlibat dalam pengawasan proyek ini. Dengan adanya keterlibatan institusi-institusi tersebut ia berharap megaproyek e-KTP dapat bersih dan terhindar dari praktek korupsi. M Jasin yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua KPK juga menegaskan bahwa KPK memantau proses proyek e-KTP.
Kasus korupsi e-KTP
Pada pelaksanaannya, proyek e-KTP dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan atau pihak terkait. Untuk memutuskan konsorsium mana yang berhak melakukan proyek, maka pemerintah kemudian melaksanakan lelang tender pada 21 Februari hingga 15 Mei 2011. Di sela-sela proses lelang, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) bernama Government Watch (Gowa) menilai bahwa terjadi kejanggalan pada proses lelang. Mereka beranggapan bahwa perusahaan yang mengikuti tender tidak sesuai dengan persyaratan seperti yang terangkum dalam PP 54/2010.
Kasus korupsi e-KTP
Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya pada 21 Juni 2011 pemerintah mengumumkan konsorsium yang menjadi pemenang lelang. Mereka adalah konsorsium PNRI yang terdiri dari beberapa perusahaan, yakni Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra. Hasil itu diambil berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor: 471.13-476 tahun 2011. Sebagai tindak lanjut, konsorsium PNRI kemudian melakukan penandatanganan kontrak bersama untuk pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 5.841.896.144.993. Kontrak tersebut disepakati pada 1 Juli 2011.
Kasus korupsi e-KTP
Mulanya proses perekaman e-KTP ditargetkan akan dilaksanakan secara serentak pada 1 Agustus 2011. Namun karena terlambatnya pengiriman perangkat peralatan e-KTP, maka jadwal perekaman berubah menjadi 18 Agustus 2011 untuk 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.