Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Terorisme
Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: “Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.”
Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai "psy-war".
Terorisme
Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu.
Terorisme
Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme "(Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism)", di mana Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai "Crimes against State". Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai "Crimes against State" (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi "Crimes against Humanity", di mana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. "Crimes against Humanity" masuk kategori "Gross Violation of Human Rights" (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (Public by innocent), sebagaimana terjadi di Bali.
Terorisme
Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia "(crimes against peace and security of mankind)". Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai mala per se atau mala in se , tergolong kejahatan terhadap hati nurani (Crimes against conscience), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai "natural wrong" atau "acts wrong in themselves" bukan mala prohibita yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang.
Terorisme
Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta pelbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal "(criminal policy)" disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.
Terorisme
Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) "(lex specialis derogat lex generalis)". Keberlakuan "lex specialis derogat lex generalis", harus memenuhi kriteria:Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti:Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain.
Terorisme
Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materielnya saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa aturan-aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi hukum pidana materielnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).
Terorisme
Sebagaimana pengertian tersebut di atas, maka pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi di sini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut.
Terorisme
Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum.
Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi:Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan "(Hearing)" secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain mana pun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat.
Terorisme
Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakikat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan. Terutama karena ketentuan pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.
Terorisme
Demikian pula perlu dirumuskan tentang pengaturan, cara mengajukan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan hak asasinya telah terlanggar, karena banyak Pemerintah suatu negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan teror melalui suatu pengaturan khusus yang bersifat darurat, di mana aturan darurat itu dianggap telah jauh melanggar bukan saja hak seseorang terdakwa, akan tetapi juga terhadap Hak Asasi Manusia. Aturan darurat sedemikian itu telah memberikan wewenang yang berlebih kepada penguasa di dalam melakukan penindakan terhadap perbuatan teror.
Terorisme
Telah banyak negara-negara didunia yang mengorbankan Hak Asasi Manusia demi pemberlakuan Undang-Undang Antiterorisme, termasuk hak-hak yang digolongkan kedalam "non-derogable rights", yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk mensahkan kesewenang-wenangan "(arbitrary detention)" pengingkaran terhadap prinsip "free and fair trial". Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat. Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia.
Demikian menurut Munir, bahwa memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang mengatur soal Terorisme, tetapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi Manusia. Melawan Terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan.
Metz
Metz (dilafalkan /mɛs/ dalam bahasa Perancis) ialah ibu kota Lorraine, prefektur Moselle, timur laut Perancis.
Metz
Meski dahulunya Nancy adalah ibu kota Kadipaten Lorraine, Metzlah yang kemudian dipilih sebagai ibu kota "région" Lorraine yang baru dibentuk pada pertengahan abad ke-20, karena sejarah masa laluinya sebagai ibu kota kawasan Lothringen - asal yang lebih bersifat republik - lebih bersahabat dibandingkan dengan teori terkait kadipaten yang menunjuk Nancy sebagai ibu kota kawasan.
Chicken Little (film 2005)
Chicken Little adalah sebuah film animasi yang dibuat dengan teknik CGI dan merupakan animasi ke-45 yang diproduksi oleh Walt Disney Feature Animation, dirilis oleh Walt Disney Pictures dan Buena Vista Distribution pada 4 November 2005. Ceritanya ditulis oleh Steve Bencich dan Ron J. Firedman serta disutradarai oleh Mark Dindal.
Chicken Little (film 2005)
Film ini merupakan film Disney pertama yang dibuat sepenuhnya dengan komputer, setelah menghentikan produksi film animasi tradisional. Hasil dari film ini berpengaruh sangat besar dalam hubungan antara Disney dan Pixar, yang selama ini memproduksi animasi komputer untuk Disney. Dengan hasil yang memuaskan, Disney mendapatkan keuntungan dalam negosiasi kerja samanya dengan Pixar. Walau begitu, Disney memutuskan mereka tetap butuh Pixar dan akhirnya memberli Pixar pada 24 Januari 2006 seharga 7,4 miliar dolar AS.
Chicken Little (film 2005)
Chicken Little membuat kehebohan di kotanya dengan mengatakan bahwa langit runtuh. Ayahnya, merasa dipermalukan, mengatakan bahwa itu hanya sebuah kenari yang jatuh dari pohon. Setahun kemudian ia hanya berteman dengan orang-orang yang dianggap aneh. Untuk mengembalikan kepercayaan ayahnya, ia bergabung ke dalam tim bisbol di sekolahnya dan dengan membuat sebuah "home run" ia berhasil.
Chicken Little (film 2005)
Malamnya, ia menemukan sebuah benda bersegi enam yang terlihat seperti langit. Benda tersebut merupakan kamuflase dari pesawat alien. Ia harus segera memberitahu semua orang tentang invasi alien tersebut padahal para alien hanya mencari anak mereka. Setelah melewati berbagai kejadian, akhirnya para alien mendapatkan kembali anaknya dan mengembalikan yang telah mereka rusak.Di Indonesia, film ini sering ditayangkan di RCTI, Global TV dan Disney Channel Asia, dalam versi dubbing dalam bahasa Indonesia.
Gillingham
Gillingham ( ) adalah sebuah kota yang terletak di Kabupaten Kent di Inggris Tenggara. Kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 104.157 jiwa berdasarkan sensus tahun 2011.
Gillingham
Nama Gillingham tercatat di dalam buku Domesday tahun 1086, dan konon dinamai dari seorang pemimpin perang yang bernama Gyllingas—dari bahasa Inggris Lama "gyllan", yang berarti "berteriak".
Gillingham
Galangan kapal Chatham pernah menjadi sumber mata pencaharian utama di Gillingham. Namun, setelah tempat tersebut tidak lagi menjadi pangkalan laut pada tahun 1984, tingkat pengangguran di kota Gillingham meningkat. Semenjak itu, Gillingham mencoba mengganti mata pencaharian utamanya dengan mendirikan "Gillingham Business Park" untuk menarik investasi dari luar.
Gillingham
Gillingham memiliki iklim samudra (klasifikasi iklim Köppen "Cfb") yang mirip dengan wilayah Britania Raya lainnya.
Liverpool (kota)
Liverpool adalah sebuah kota dan distrik metropolitan di Merseyside, Inggris.
Liverpool terletak di sebelah tebing timur Muara Sungai Mersey di bagian barat laut Inggris.
Liverpool (kota)
Liverpool dibangun di kawasan berbukit rendah, dengan kawasan Bukit Everton setinggi 70 meter sebagai kawasan tertinggi. Kawasan perkotaan Liverpool memanjang sampai ke Bootle and Crosby dalam daerah Sefton di sebelah utara, dan sampai ke kawasan Huyton dan prescot dalam daerah Knowsley dis ebelah Timur. Liverpool menghadap Wallasey dan Birkenhead di seberang Sungai Mersey di sebelah Barat. Pusat kota Liverpool terletak sekitar 8 kilometer dari Teluk Liverpool dan Laut Irlandia.
Liverpool (kota)
Liverpool dikelola oleh Dewan Kota Liverpool, satu dari 5 Dewan di dalam Wilayah Metropolitan Merseyside. Liverpool adalah termasuk salah satu kota utama di Inggris dan mempunyai `jumlah penduduk ke lima terdbesar dengan populasi sebanyak 441,477 dalam tahun 2002, dan untuk konurbasi Merseyside, populasinya mencapai 1,362,026
Liverpool (kota)
Penduduk Liverpool dipanggil Liverpudlians dan dijuluki "Scousers", yang merujuk kepada 'scouse', sebuah masakan yang dikukus. Scouse kini lebih dikaitkan dengan logat orang-orang Liverpool.
Liverpool (kota)
Pada akhir abad ke-19, Liverpool mengklaim dirinya sebagai "Pelabuhan Kedua Kerajaan Britania" (Second Port of the Empire) karena mengendalikan jumlah kargo paling banyak kedua setelah London. Liverpool juga menjadi pusat perindustrian, tetapi dalam abad ke-20, Liverpool kehilangan dasar perindustriannya dan perekonomiannya merosot. Kini ekonomi Liverpool telah naik kembali.
Liverpool terkenal sebagai pusat budaya, khususnya kaitannya dengan musik pop; Liverpool adaah tempat lahirnya The Beatles, Cilla Black dan Gerry and The Pacemakers. Pada tahun 2008, Liverpool memegang gelar "Ibukota Budaya Eropa" (European Capital of Culture). Lagu yang diadaptasi Gerry and The Pacemakers yang paling terkenal di ranah publik Liverpool, terkhusus Kopites, adalah '"You'll Never Walk Alone"' yang menjadi "anthem" klub sepak bola Liverpool F.C.
Liverpool (kota)
Dalam sejarah sepak bolanya, penggemar asal kota ini terbelah menjadi dua sisi merah dan biru, yakni pendukung Liverpool F.C (dijuluki Kopites) dan Everton F.C (dijuluki Evertonians).
Leeds
Leeds () adalah sebuah kota dan distrik metropolitan di West Yorkshire, Inggris. Pada tahun 2001 pusat kota Leeds memiliki populasi 443.247, dan keseluruhan wilayah memiliki populasi 770.800(perkiraan 2008). Leeds merupakan pusat kebudayaan, perekonomian, dan komersial dari Wilayah Perkotaan West Yorkshire, yang memiliki polulasi 1,5 juta jiwa menurut sensus tahun 2001, dan Wilayah Kota Leeds, sebuah wilayah perekonomian dengan Leeds sebagai pusatnya memiliki populasi 2,9 juta jiwa. Leeds merupakan pusat pelayanan bisnis, hukum, dan finansial terbesar di Inggris Raya setelah London, dan menurut perkiraan Kantor Statistik Nasional, Leeds merupakan kota dengan pertumbuhan terbesar di Inggris Raya.
Leeds
Secara historis merupakan bagian dari West Riding of Yorkshire, sejarah Leeds kembali pada abad ke-5 di mana kerajaan Elmet diselimuti hutan "Loidis", asal kata nama "Leeds". Nama ini telah digunakan di banyak wilayah administratif selama beberapa abad. Kota ini telah berubah total dari awalnya sebuah distrik kecil pada abad ke-13, hingga menjadi sebuah kota metropolitan seperti sekarang. Pada abad ke-17 dan 18, Leeds menjadi pusat industri dan perdagangan wol. Kemudian, pada Revolusi Industri, Leeds berkembang menjadi pusat industri; industri wol masih tetap dominan, namun linen, teknik, pengolahan logam, percetakan, dan industri lainnya juga memegang peranan penting. Dari awalnya sebuah kota kecil di lembah Sungai Aire dengan pasar yang terbatas pada abad ke-16, Leeds berkembang dan menyerap populasi dari desa-desa di sekitarnya untuk menjadi sebuah pusat pertumbuhan pada pertengahan abad ke-20.
Leeds
Nama "Leeds" berasal dari kata "Loidis", nama yang diberikan untuk hutan yang menutupi hampir sebagian besar kerajaan Elmet, yang eksis pada abad ke-5 hingga awal abad ke-7. Bede menulis di bagian 14 dari karyanya "Historia ecclesiastica", pada sebuah diskusi tentang sebuah altar yang selamat dari gereja yang didirikan oleh Edwin dari Norhumbria, yang berada di "...regione quae vocatur Loidis", sebuah wilayah yang dikenal sebagai Loidis. Penduduk Leeds dikenal secara lokal sebagai "Loiner", sebuah kosakata yang tidak diketahui asal usulnya.
Leeds
Dengan basis ekonomi pertanian, Leeds berkembang sebagai kota pasar pada Abad Pertengahan. Setelah Revolusi Industri, kota ini menjadi pusat perkembangan industri pembuatan pakaian wol; pada saat itu "broadcloth" (sejenis kain tenunan halus terbuat dr sutera, kapas atau rayon utk dibuat pakaian) putih diperdagangkan di Balai Pakaian Putih Leeds ("Leeds White Cloth Hall"). Leeds menyumbang 1/6 dari total ekspor Inggris pada tahun 1770. Perkembangan perekonomian, yang diawali dengan industri tekstil, didorong oleh dibukanya Navigasi Aire dan Calder pada 1699 dan Kanal Leeds dan Liverpool pada 1816. Pada tahun 1834 jalur kereta api dibangun di sekitar Leeds, diawali oleh Leeds and Selby Railway, membuat Leeds terhubung dengan pasar di penjuru negeri, dan jalur penghubung timur-barat dengan Manchester dan pelabuhan Liverpool dan Hull secara signifikan memberikan akses lebih ke pasar internasional. Bersamaan dengan perkembangan teknologi dan perluasan industri, Leeds tetap melangsungkan perdagangan komoditas pertanian, dengan Leeds Corn Exchange dibuka pada tahun 1864.
Leeds
Marshall's Mill adalah salah satu dari banyak pabrik yang dibangun di Leeds pada sekitar tahun 1790. Pada tahap-tahap awal perkembangannya yang paling penting dari bidang manufaktur adalah pabrik pengolahan wol dan rami; diversifikasi diawali pada tahun 1914 dengan percetakan, teknik, bahan kimia dan pembuatan pakaian. Bidang manufaktur mengalami kemunduran sementara pada tahun 1930-an karena pabrik-pabrik berubah haluan untuk memproduksi seragam militer dan amunisi selama Perang Dunia II. Akan tetapi, pada tahun 1970-an industri pakaian terus menurun tanpa bisa bangkit, karena persaingan dengan produk-produk dari luar negeri yang lebih murah. Dalam kondisi demikian, ekonomi kontemporer Leeds telah dibentuk oleh Dewan Kota Leeds: memiliki visi membangun 'kota 24 jam di Eropa' dan menjadi 'ibukota utara'. Hal ini memberikan efek positif, dengan Leeds berhasil keluar dari masa-masa suram pasca-industri, dan kini menjadi pusat perbankan telepon, dilengkapi dengan infrastruktur elektronik modern untuk menghadapi ekonomi global. Kota ini mengalami pertumbuhan dalam iklim usaha dan hukum dan meningkatkan kemakmuran daerah yang telah menyebabkan perluasan sektor ritel, termasuk pasar barang mewah.