Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Jembatan Merah
Perubahan fisiknya terjadi sekitar tahun 1890-an, ketika pagar pembatasnya dengan sungai diubah dari kayu menjadi besi. Kini kondisi jembatan yang menghubungkan Jalan Rajawali dan Jalan Kembang Jepun di sisi utara Surabaya itu, hampir sama persis dengan jembatan lainnya. Pembedanya hanyalah warna merah.
Hotel Majapahit
Hotel Majapahit adalah sebuah hotel mewah bersejarah di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dahulunya bernama LMS, lalu Hotel Oranje dan kemudian Hotel Yamato dan juga Hotel Hoteru. Saat ini, Hotel Majapahit yang dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkies Bersaudara dari Armenia tersebut sudah berubah menjadi hotel mewah bintang lima dengan total 143 kamar di lantai satu dan dua. Hotel ini sempat dikelola oleh Mandarin Oriental Hotel Group sejak 1993 hingga 2006. Pada tahun 2006, hotel ini diakuisisi oleh PT Sekman Wisata. Sebagian besar bangunan asli hotel ini masih dapat dilihat hingga saat ini, meskipun beberapa bangunan luar dan beberapa unsur interiornya telah direnovasi.
Hotel Majapahit
Salah satu momen perjuangan di hotel ini terjadi pada 19 September 1945, yakni Insiden Bendera. Peristiwa bermula ketika sekelompok orang Belanda yang dipimpin Mr. Ploegman mengibarkan bendera Merah Putih Biru di puncak sebelah kanan hotel. Para pejuang Indonesia melakukan perobekan warna biru pada bendera Belanda, yang berwarna merah, putih dan biru, dengan demikian bendera itu menjadi merah putih yaitu bendera Republik Indonesia. Insiden bendera itu juga mengakibatkan terbunuhnya Mr. Ploegman.
Grahadi
Gedung Negara Grahadi adalah sebuah gedung di Surabaya, Jawa Timur yang dibangun tahun 1795 pada masa berkuasanya Residan Dirk Van Hogendorps (1794-1798). Pada mulanya gedung ini menghadap ke Kalimas di sebelah utara, sehingga pada sore hari penghuninya sambil minum-minum teh dapat melihat perahu-perahu yang menelusuri kali tersebut. Perahu-perahu itu juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, mereka datang dan pergi dengan naik perahu. Pada tahun 1802 gedung ini diubah letaknya menghadap ke selatan seperti terlihat sekarang. Kini difungsikan sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Timur.
Pada awal keberadaan Grahadi, lokasinya berada di pinggiran kota dan dihajatkan sebagai rumah kebun untuk peristirahatan pejabat Belanda. Sesekali waktu digunakan untuk tempat pertemuan, pesta. Sekarang, lokasi Grahadi berada di tengah kota dan digunakan untuk tempat menerima tamu Gubernur Jawa Timur, pelantikan pejabat dan upacara peringatan hari nasional seperti Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Setiap tanggal 17 setiap bulan, diadakan upacara penaikan bendera merah putih yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Timur yang diundang khusus oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Rumah Sakit Darmo
Rumah Sakit Darmo adalah sebuah gedung di Surabaya, Jawa Timur yang dahulu dipakai Jepang sebagai Kamp Interniran Anak-anak dan Wanita. Setelah pasukan Sekutu datang, kamp ini diambil alih Let. Kol. Rendall. Pada tanggal 27 Oktober 1945 gedung ini menjadi pusat pertahanan pasukan Brigjen Mallaby.
Rumah Sakit Darmo
Rumah Sakit Darmo didirikan oleh sekelompok orang Belanda yang dipimpin HJ. OFFERHAUS pada tanggal 9 Juni 1897. Awalnya, Rumah Sakit Darmo diberi nama “SOERABAJASCHE ZIEKEN VERPLEGING”.
Rumah Sakit Darmo
Pada permulaan tahun 1898, sebuah klinik didirikan di Jalan Ngemplak, Surabaya, dengan kapasitas 78 tempat tidur. Klinik tersebut dipimpin oleh Zr. Bonnekamp. Klinik tersebut kemudian diubah menjadi Hotel Ngemplak dan saat ini dikenal sebagai Asrama Brimob Ngemplak. Tahun 1921, Perkumpulan “Soerabajasche Zieken Verpleging” (SZV) membeli sebidang tanah di Jl. Raya Darmo 90 Surabaya dan pada tanggal 15 Januari 1921 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Darmo oleh Mejuffr G. Hempenius (Directrice SZV).
Rumah Sakit Darmo
Sewaktu pemerintahan Jepang, gedung RS digunakan sebagai bengkel untuk memperbaiki dan menyimpan senjata berat serta kendaran perang seperti tank. Gedung RS juga pernah dipakai Jepang sebagai Kamp Interniran anak-anak dan wanita. Setelah pasukan Sekutu datang ke Surabaya, kamp diambil alih oleh Letkol Rendall pada tanggal 27 Oktober 1945 dan menjadi pusat pertahanan pasukan Brigjen AWS Mallaby.
Rumah Sakit Darmo
Pada tanggal 27 Oktober 1945, di depan gedung RS Darmo terjadi pertempuran antara tentara sekutu dengan para pemuda Surabaya. Pertempuran tersebut mengawali terjadinya peristiwa 10 November 1945. Gedung RS dijadikan benteng pertahanan oleh pasukan Brigade Jenderal AWS Mallaby.
Rumah Sakit Darmo
Berikut ini adalah tahapan bersejarah RS Darmo.
2003 : Peletakan Batu pertama Gedung Bedah Sentral oleh Ketua Yayasan RS Darmo, Prof. Dr. Basoeki Wiryo Widjojo, Sp.BS (20 Maret 2003)
2004 : Peresmian Gedung Bedah Sentral oleh Gubernur Jawa Timur, H Imam Utomo.S (20 Januari 2004).
2005 : Peresmian Gedung Rawat intensif oleh ketua Yayasan RS Darmo, Prof. Dr. Basoeki Wiryo Widjojo, Sp.BS (19 November 2005)
2008 : Pemasangan plakat RS Darmo sebagai Bangunan Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Surabaya.
2010 : Peresmian Gedung Rawat Jalan oleh Wali kota Surabaya, Drs Bambang Dwi Hartono, MPd dan Ketua Pembina Yayasan RS Darmo, Prof. Dr. IGN Gde Ranuh, SpA (K) (07 Agustus 2010)
Rumah Sakit Darmo
Tujuan
Rumah Sakit Darmo
Nilai-Nilai
Gedung PTPN XXII
Gedung PTPN XXII adalah sebuah gedung bersejarah di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
Gedung PTPN XXII
Gedung ini terletak di kawasan tua Surabaya, tepatnya di Jalan Merak.
Gedung PTPN XXII
Pembangunan Gedung PTPN XI ini dimulai pada tahun 1911 dan selesai dikerjakan pada 1921. Peresmiannya sendiri baru dilakukan pada 18 April 1924.
Gedung ini dahulunya merupakan gedung HVA ("Haandels Vereeniging Amsterdam") "Comidies Straat". Pada 1 Oktober 1945 gedung ini dijadikan sebagai Markas Angkatan Darat Jepang di Jawa Timur di bawah pimpinan Mayor Jenderal Iwabe. Setelah Jepang menyerah, akhirnya dijadikan markas BKR Jawa Timur pimpinan drg. Mustopo.
Gedung PTPN XXII
Gedung PTPN XI dibangun dengan pola yang simetris di sayap kiri dan kanan bangunannya. Perancangnya adalah biro arsitek dari Batavia yang terkenal pada masa itu, yaitu Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers.
Siola
Gedung Siola (dahulu bernama "White Laidlaw") adalah sebuah gedung bersejarah di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Gedung ini pernah digunakan pejuang Indonesia untuk menahan serangan Sekutu yang datang dari utara. Pertempuran sengit membuat pejuang membumihanguskan gedung ini.
Siola
Setelah masa Kemerdekaan, Siola menjadi salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. Letaknya berada di sebelah utara kawasan Tunjungan. Namun pada akhir tahun 1998 Siola ditutup, dan pada tahun 1999 gedung ini digunakan oleh Ramayana Department Store dengan nama Ramayana Siola. Sekarang bangunan ini bernama Tunjungan City.
Siola
Pada tahun 2015, gedung siola dialihfungsikan sebagai kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, kantor Badan Koordinasi Pelayanan dan penanaman Modal (BKPPM) dan juga sebagai Museum Surabaya.
Kabupaten Sumbawa Barat
Kabupaten Sumbawa Barat, adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kabupaten terletak di bagian barat Pulau Sumbawa, berbatasan dengan Laut Flores di utara, Kabupaten Sumbawa di timur, Samudera Hindia di selatan serta Selat Alas di barat.
Kabupaten Sumbawa Barat
Sumbawa Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kabupaten Sumbawa Barat
Upaya untuk mengembangkan daerah otonom baru tentu tidak lepas dari ikhtiar yang berlandaskan pada upaya mensejahterakan masyarakat. Terdapat kecenderungan akselerasi pembangunan berpusat di sekitar pusat pemerintahan, yaitu dikonsentrasikannya kegiatan pembangunan, baik fisik, maupun non fisik pada wilayah ibu kota, maupun wilayah-wilayah kecamatan lainnya. Kesenjangan ini oleh masyarakat cukup dipahami, oleh karena disadari bahwa hal ini disebabkan oleh rentang kendali pemerintahan yang luas.
Kabupaten Sumbawa Barat
Atas dasar itulah dan seiring dengan arus gelombang reformasi yang melanda republik ini, serta diperkuat oleh telah diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, telah terbuka jalan bagi setiap kelompok masyarakat untuk mengekspresikan diri secara bebas dan terbuka. Salah satu bentuk ekspresi diri tersebut adalah pernyataan kehendak untuk membentuk daerah otonom baru dari berbagai kalangan masyarakat yang sebelumnya telah menyatu dalam satu wilayah kekuasaan daerah otonom tertentu. Di antara segmen masyarakat yang mengekspresikan dalam wujud yang demikian itu adalah masyarakat di bagian barat Kabupaten Sumbawa (masyarakat kecamatan-kecamatan Seteluk, Brang Rea, Taliwang, Jereweh, dan Sekongkang).
Kabupaten Sumbawa Barat
Ide Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat berangkat dari kenyataan bahwa rentang kendali antara pusat kabupaten dengan masyarakat Sumbawa Barat teramat jauh, sehingga mengakibatkan lambannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, lambannya pemerataan pembangunan, lambannya upaya peningkatan SDM, dan lain sebagainya. Untuk itu, para tokoh masyarakat di Sumbawa Barat segera mencetuskan ide Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat. Ide itu kemudian disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat di kecamatan-kecamatan Sekongkang, Jereweh, Taliwang, Brang Rea, Seteluk, Alas Barat, Alas, dan Utan Rhee dalam suatu rapat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari 8 (delapan) kecamatan tersebut pada tanggal 10 Maret 2000. pada pertemuan itulah dideklarasikan Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, dan sekaligus dibentuk Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KPKSB) yang kepengurusannya mengakomodir perwakilan delapan kecamatan.
Kabupaten Sumbawa Barat
Deklarasi Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat 10 Maret 2000 tersebut merupakan ekspresi dari kemauan politik masyarakat di delapan kecamatan yang diwakili oleh beberapa orang tokoh-tokohnya. Aspirasi tersebut rupanya mendapat respon positif dari Bupati dan DPRD Sumbawa dengan keluarnya Rekomendasi Bupati No. 135/060/PEM/2000 dan Rekomendasi DPRD No. 690/17/2001. Kedua lembaga tersebut dalam rekomendasinya memberikan petunjuk kepada KPKSB untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat di delapan kecamatan.
Kabupaten Sumbawa Barat
Pembentukan KPKSB
Peserta deklarasi tersebut kemudian menunjuk beberapa orang menjadi formatur untuk membentuk tim kerja yang bertugas melakukan berbagai hal yang diperlukan bagi terbentuknya Kabupaten Sumbawa Barat. Tim kerja itu bernama Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KPKSB) yang diketuai oleh Ustadz Drs. M. Nur Yasin, dan beranggotakan puluhan tokoh dari berbagai komponen masyarakat di delapan kecamatan.
Kabupaten Sumbawa Barat
Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, KPKSB melakukan evaluasi dan konsolidasi internal pada tanggal 23 April 2002 yang menghasilkan refreshing kepengurusan KPKSB Jilid II yang diketuai oleh KH. Zulkifli Muhadli, SH. dan melakukan pengkajian ulang terhadap batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Ternyata soliditas masyarakat di 5 (lima) kecamatan berhasil mencapai kesepakatan bersama dengan menetapkan batas wilayah meliputi Kecamatan-Kecamatan Seteluk, Brang Rea, Taliwang, Jereweh, dan Sekongkang, serta menetapkan pula Taliwang sebagai ibukota kabupatennya dengan penyebaran kantor dinas/instansi tingkat kabupaten di 4 (empat) kecamatan lainnya. (Aspirasi Politik Masyarakat Sumbawa Barat & Pemerintah Kabupaten Sumbawa terlampir).
Kabupaten Sumbawa Barat
Dengan demikian, Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat ini merupakan gagasan murni dari seluruh komponen masyarakat setempat, termasuk juga di dalamnya kemauan politik pemerintah Kabupaten Sumbawa (eksekutif dan legislatif) agar diberikan kesempatan dan kepercayaan penuh untuk lebih dapat mengatur nasibnya sendiri dalam bentuk kabupaten baru yang lepas dari kabupaten induk yang semata-mata hanya bertujuan untuk mempercepat pengembangan pembangunan menuju masyarakat yang bermartabat dan sejahtera merata di seluruh wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Sumbawa Barat
Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas 8 kecamatan, yaitu:
Kabupaten Sumbawa Barat
Taliwang terdiri dari 7 kelurahan dan 8 desa, yaitu:
Kabupaten Sumbawa Barat
Kecamatan Brang Rea
Kabupaten Sumbawa Barat
Kecamatan Brang Ene
Kabupaten Sumbawa Barat
Keamatan Seteluk
Kabupaten Sumbawa Barat
Kecamatan Poto Tano
Kabupaten Sumbawa Barat
Kecamatan Jereweh
Kabupaten Sumbawa Barat
Kecamatan Maluk
Kabupaten Sumbawa Barat
Kecamatan Sekongkang
Kota Bima
Bima adalah sebuah kota otonom yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Kota Bima
Secara geografis Kota Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"-118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"-8°30'00" Lintang Selatan. Tingkat curah hujan rata-rata 132,58 mm dengan hari hujan: rata-rata 10.08 hari/bulan. Sementara matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran rata-rata 21 °C sampai 30,8 °C. suhu tertinggi terjadi pada Bulan Oktober dengan suhu berkisar 37.2 °C sampai 38 °C. hal ini menyebabkan Bima ditetapkan sebagai kota terpanas di Indonesia pada tahun 2014.
Kota Bima
Kota Bima memiliki areal tanah berupa: persawahan seluas 1.923 hektare (94,90% merupakan sawah irigasi), hutan seluas 13.154 ha, tegalan dan kebun seluas 3.632 ha, ladang dan huma seluas 1.225 ha dan wilayah pesisir pantai sepanjang 26 km.
Kota Bima
Secara umum kondisi tanah di Kota Bima didominasi oleh gunung batu, hal ini menyebabkan rata-rata masyarakatnya bertani dengan menanam jagung dan tanaman keras lainnya.
Kota Bima
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Bima atau yang disebut juga dengan Dana Mbojo telah mengalami perjalanan panjang dan jauh mengakar ke dalam Sejarah. Menurut Legenda sebagaimana termaktub dalam Kitab BO (Naskah Kuno Kerajaan dan Kesultanan Bima), kedatangan salah seorang musafir dan bangsawan Jawa bergelar Sang Bima di Pulau Satonda merupakan cikal bakal keturunan Raja-Raja Bima dan menjadi permulaan masa pembabakan Zaman pra sejarah di tanah ini. Pada masa itu, wilayah Bima terbagi dalam kekuasaan pimpinan wilayah yang disebut Ncuhi. Nama para Ncuhi terilhami dari nama wilayah atau gugusan pegunungan yang dikuasainya.
Kota Bima
Ada lima orang ncuhi yang tergabung dalam sebuah Federasi Ncuhi yaitu, Ncuhi Dara yang menguasai wilayah Bima bagian tengah atau di pusat Pemerintah. Ncuhi Parewa menguasai wilayah Bima bagian selatan, Ncuhi Padolo menguasai wilayah Bima bagian Barat, Ncuhi Banggapupa menguasai wilayah Bima bagian Timur, dan Ncuhi Dorowuni menguasai wilayah Utara. Federasi tersebut sepakat mengangkat Sang Bima sebagai pemimpin. Secara De Jure, Sang Bima menerima pengangkatan tersebut, tetapi secara de Facto ia menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Ncuhi Dara untuk memerintah atas namanya.
Kota Bima
Pada perkembangan selanjutnya, putera Sang Bima yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala datang ke tanah Bima. Indra Zamrut lah yang menjadi Raja Bima pertama. Sejak saat itu Bima memasuki Zaman kerajaan. Pada perkembangan selanjutnya menjadi sebuah kerajaan besar yang sangat berpengaruh dalam percaturan sejarah dan budaya Nusantara. Secara turun temurun memerintah sebanyak 16 orang raja hingga akhir abad 16.
Kota Bima
Fajar islam bersinar terang di seluruh Persada Nusantara antara abad 16 hingga 17 Masehi. Pengaruhnya sagat luas hingga mencakar tanah Bima. Tanggal 5 Juli 1640 Masehi menjadi saksi dan tonggak sejarah peralihan sistem pemerintahan dari kerajaan kepada kesultanan. Ditandai dengan dinobatkannya Putera Mahkota La Ka’i yang bergelar Rumata Ma Bata Wadu menjadi Sultan Pertama dan berganti nama menjadi Sultan Abdul Kahir (kuburannya di bukit Dana Taraha sekarang). Sejak saat itu Bima memasuki peradaban kesultanan dan memerintah pula 15 orang sultan secara turun menurun hingga tahun 1951.
Kota Bima
Masa kesultanan berlangsung lebih dari tiga abad lamanya. Sebagaimana ombak dilautan, kadang pasang dan kadang pula surut. Masa-masa kesultanan mengalami pasang dan surut disebabkan pengaruh imperialisme dan kolonialisme yang ada di Bumi Nusantara. Pada tahun 1951 tepat setelah wafatnya sultan ke-14 yaitu sultan Muhammad Salahudin, Bima memasuki Zaman kemerdekaan dan status Kesultanan Bima pun berganti dengan pembentukan Daerah Swapraja dan swatantra yang selanjutnya berubah menjadi daerah Kabupaten.
Kota Bima
Pada tahun 2002 wajah Bima kembali di mekarkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 2002 melaui pembentukan wilayah Kota Bima. Hingga sekarang daerah yang terhampar di ujung timur pulau sumbawa ini terbagi dalam dua wilayah administrasi dan politik yaitu Pemerintah kota Bima dan Kabupaten Bima. Kota Bima saat ini telah memliki 5 kecamatan dan 38 kelurahan dengan luas wilayah 437.465 Ha dan jumlah penduduk 419.302 jiwa dengan kepadatan rata-rata 96 jiwa/Km².
Kota Bima
Sebagai sebuah daerah yang baru terbentuk, Kota Bima memiliki karakteristik perkembangan wilayah yaitu: pembangunan infrastruktur yang cepat, perkembangan sosial budaya yang dinamis, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi.
Kota Bima
Sudah 13 tahun ini Kota Bima dipimpin oleh seorang Wali kota dengan peradaban Budaya Dou Mbojo yang sudah mengakar sejak jaman kerajaan hingga sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat Kota Bima dalam kesehariannya. Baik sosial, Budaya dan Seni tradisional yang melekat pada kegiatan Upacara Adat, Prosesi Pernikahan, Khataman Qur’an, Khitanan dan lain-lain serta bukti-bukti sejarah Kerajaan dan Kesultanan masih juga dapat dilihat sebagai Situs, Kepurbakalaan dan bahkan menjadi Objek Daya Tarik Wisata yang ada di Kota Bima dan menjadi objek kunjungan bagi wisatawan lokal, nusantara bahkan mancanegara.
Kota Bima
Suku asli masyarakat Kota Bima adalah suku Bima atau dikenal dalam bahasa lokal nya “Dou Mbojo”. Salah satu ke-unikan Kota Bima adalah sebagian dari masyarakat nya juga berasal dari berbagai suku dan etnik di indonesia seperti; Jawa, Sunda, Timor, Flores, Bugis, Bajo, Madura, Sasak (Lombok), Bali, Minang dan Batak sehingga memberi warna tersendiri di dalam keseharian mereka di Kota Bima (suku-suku ini selalu memeriahkan upacara dan pawai pada hari-hari besar di Kota Bima) dengan hidup berdampingan secara rukun dan damai serta suasana kondusif.
Kota Bima
Kota Bima berdasarkan data tahun 2000 tercatat sebesar 116.295 jiwa yang terdiri dari 57.108 jiwa (49%) penduduk laki-laki dan 59.187 jiwa (51%) penduduk perempuan. Sebaran penduduk kurang merata, konsentrasi penduduk berada di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Penduduk terbanyak berada di Kelurahan Paruga, yaitu berjumlah 12.275 jiwa (11%) dan paling sedikit di Desa Kendo yang berjumlah 1.130 jiwa (1%). Selanjutnya berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kota Bima berjumlah 142.443 jiwa yang terdiri dari 69.8411 jiwa laki-laki dan 72.602 jiwa perempuan.
Kota Bima
Jumlah penduduk berdasarkan tahun sensus adalah sebagai berikut :
Komposisi penduduk Kota Bima berdasarkan mata pencaharian didominasi oleh petani/peternak dan jasa/pedagang/pemerintahan yang besarnya masing-masing 45,84% dan 45,05%. Jenis pekerjaan yang digeluti penduduk Kota Bima antara lain: petani 15.337 orang, nelayan 425 orang, peternak 13.489 orang, penggalian 435 orang, industri kecil 1.952 orang, industri besar/sedang 76 orang, perdagangan 1.401 orang, ABRI 304 orang, guru 1.567 orang dan PNS berjumlah 2.443 orang.
Kota Bima
Mayoritas penduduk Kota Bima memeluk agama Islam yaitu sekitar 97,38% dan selebihnya memeluk agama Kristen Protestan 0,89%, Kristen Katolik 0,62% dan Hindu/Budha sekitar 1,11%. Sarana peribadatan di Kota Bima terdiri dari Masjid sebanyak 51 unit, Langgar/Mushola 89 unit dan Pura/Vihara 3 unit. Sedangkan fasilitas sosial yang ada di Kota Bima meliputi Panti Sosial Jompo dan Panti Asuhan sebanyak 6 Panti yang tersebar di 3 kecamatan. Masyarakat Bima adalah masyarakat yang religius. Secara historis Bima dulu merupakan salah satu pusat perkembangan Islam di Nusantara yang di tandai oleh tegak kokohnya sebuah kesultanan, yaitu kesultanan Bima. Islam tidak saja bersifat elitis, hanya terdapat pada peraturan-peraturan formal-normatif serta pada segelintir orang saja melainkan juga populis, menjadi urat nadi dan darah daging masyarakat, artinya juga telah menjadi kultur masyarakat Bima.
Kota Bima
Kota Bima sebagai pemerintah daerah dibentuk melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002.
Kota Bima
Jumlah kecamatan dan penduduk di masing-masing kecamatan;
Berdasarkan potensi sumber daya yang ada, berbagai peluang investasi cukup prospektif untuk dikembangkan di Kota Bima, antara lain di bidang: jasa, termasuk pengangkutan, kelistrikan dan telekomunikasi, perdagangan, agrobisnis/agroindustri, industri air minum kemasan, industri kecil dan kerajinan, pariwisata dan pendidikan
Kota Bima
Peluang tersebut didukung oleh ketersediaan sarana/prasarana yang cukup memadai seperti transportasi dan telekomunikasi, pasar dan pertokoan, maupun jasa perbankan. Di samping itu Pemerintah Kota Bima memberikan berbagai insentif bagi investor yang menanamkan modalnya berupa kemudahan perizinan dan penyediaan sarana pendukung.
Kota Bima
Berdasarkan pola penggunaan tanah, lahan sawah di Kota Bima mencapai 1.923 ha yang terdiri sawah irigasi seluas 1.825 ha dan sawah tadah hujan seluas 98 ha. Sedangkan tanah tegalan/kebun mencapai 3.623 ha, ladang/huma seluas 1.225 ha dan kawasan hutan negara seluas 9.421 ha. Komoditas andalan pertanian terdiri dari padi, jagung, kedelai dan kacang tanah. Sedangkan komoditas unggulan perkebunan meliputi: serikaya, kelapa, asam, kemiri, jambu mete, wijen dan kapuk. Hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pengembangan baru dilakukan oleh masyarakat setempat dengan skala usaha dan teknologi yang masih terbatas.
Kota Bima
Kegiatan perikanan yang telah berkembang di Kota Bima adalah usaha budidaya di perairan laut, perairan air payau dan air tawar. Adapun komoditas yang dibudidayakan meliputi: bandeng, udang dan rumput laut.
Kota Bima
Hingga saat ini jenis ternak yang telah dikembangkan oleh masyarakat setempat adalah: sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam buras dan itik. Kota Bima sesungguhnya memiliki potensi peternakan yang cukup prospektif dengan ketersediaan lahan peternakan dan lahan pakan yang cukup luas.
Kota Bima
Kota Bima memiliki wilayah hutan seluas 13.154 ha yang memiliki kekayaan berbagai macam komoditas dan "plasma nuftah". Komoditas yang cukup potensial terdiri dari kayu jati, sono keling dan kayu campuran.
Kota Bima
Skala industri yang telah berkembang baik saat ini di Kota Bima meliputi industri Garam Rakyat (PD Budiono Madura), genteng pres, bata merah, batako, tenun tradisional, gerabah, meubel dan pembuatan tahu/tempe.
Kota Bima
Sebagai daerah perkotaan dengan wilayah yang tidak terlalu luas, Kota Bima memiliki potensi pertambangan yang terbatas. Jenis bahan tambang yang berhasil diidentifikasi terdiri dari andesit dan marmer dengan volume ± 517.738.375 m³.
Kota Bima
Sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kota Bima baru memberikan andil sebesar 16,66% dalam pembentukan PDRB. Fasilitas perdagangan terdiri atas pertokoan dan pasar umum. Lokasi pertokoan meliputi 2 kawasan perdagangan, yaitu di Kota Bima dan Raba. Kawasan pasar umum di seluruh Kota Raba-Bima tercatat 4 unit, masing-masing di Kelurahan Kumbe, Rabangodu, Tanjung dan Sarae. Sedangkan jumlah hotel dan restoran sebanyak 51 unit yang tersebar di 3 kecamatan kota. Dengan memperhatikan kondisi yang ada dalam mewujudkan Kota Bima sebagai kota Transit maka pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi perhatian utama.
Kota Bima
Dunia perbankan cukup berkembang yang didukung oleh sejumlah Bank Pemerintah dan Swasta, yaitu: Bank Negara Indonesia (BNI) 1 Kantor Cabang, Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1 Kantor Cabang dan 2 Kantor Unit, Bank NTB 1 Kantor Cabang, Bank Danamon 1 Kantor Cabang serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang meliputi BPR LKP dan Bank Bias.
Kota Bima
Di Kota Bima terdapat belasan media massa, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional.
Kota Bima
Bima juga memiliki stasiun televisi lokal, seperti: