Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Jalan raya
Jalan raya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat karena menolong orang untuk pergi atau mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan. Dengan adanya jalan raya, komoditi dapat mengalir ke pasar setempat dan hasil ekonomi dari suatu tempat dapat dijual kepada pasaran di luar wilayah itu. Selain itu, jalan raya juga mengembangkan ekonomi lalu lintas di sepanjang lintasannya. Contohnya, di pertengahan lintasan jalan raya utama yang menghubungkan bandar-bandar besar, penduduk setempat dapat menjual makanan kepada sopir truk yang kerap lewat di situ. Satu contoh yang baik bagi ekonomi lalu lintas dapat dilihat di pasar Machap, Johor Malaysia. Sehubungan itu, Machap telah menjadi tempat istirahat bagi bus jarak-jauh karena adanya fasilitas istirahat yang lengkap di situ dan juga letaknya di pertengahan Lebuh Raya Utara Selatan. Di Machap, penumpang-penumpang bus akan membelanjakan uang untuk pelayanan restoran dan kamar kecil.
Jalan raya
Ekonomi Trafik-Istirihat seperti yang berlaku di Machap sebenarnya tidak hanya bergantung kepada lokasi dan juga fasilitas. Yang lebih penting ialah hubungan pihak pemilik restoran dengan sopir bus. Untuk menarik lebih banyak sopir bus datang ke mari bersama penumpangnya, pemilik restoran berusaha menarik hati sopir bus dengan menyediakan makanan dan rokok gratis kepada mereka. Tetapi cara yang paling baik ialah menghubungi langsung perusahaan bus tersebut agar memilih suatu tempat sebagai tempat istirahat yang tetap.
Jalan raya
Jalan raya sudah ada sejak manusia memerlukan area untuk berjalan terlebih-lebih setelah menemukan kendaraan beroda di antaranya berupa kereta yang ditarik kuda. Tidak jelas dikatakan bahwa peradaban mana yang lebih dahulu membuat jalan raya. Akan tetapi hampir semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan jalan raya tersebut.
Jalan raya
Salah satu sumber mengatakan bahwa jalan raya muncul pada 3000 SM. Jalan tersebut masih berupa jalan setapak dengan kontruksi sesuai dengan kendaraan beroda padaknya diduga antara masa itu. Letaknya diduga antara Pegunungan Kaukasus dan Teluk Persia.
Jalan raya
Seiring perkembangan peradaban di Timur tengah pada masa 3000 SM, maka dibangunlah jalan raya yang menghubungkan Mesopotamia-Mesir. Selain untuk perdagangan, jalan tersebut berguna untuk kebudayaan bahkan untuk peperangan. Jalan utama pertama di kawasan itu, disebut-sebut adalah Jalan Bangsawan Persia yang terentang dari Teluk Persia hingga Laut Aegea sepanjang 2857 km. Jalan ini bertahan dari tahun 3500-300 SM.
Jalan raya
Di Eropa, jalan tertua disebut-sebut adalah Jalur Kuning yang berawal dari Yunani dan Tuscany hingga Laut Baltik.
Jalan raya
Di Asia timur, bangsa Cina membangun jalan yang menghubungkan kota-kota utamanya yang bila digabung mencapai 3200 km.
Jalan raya
"Banyak jalan menuju Roma" begitulah istilah yang umum dikenal mengenai jalan-jalan Romawi. Istilah tersebut tidaklah keliru karena bangsa Romawi banyak membangun jalan. Di puncak kejayaannya , bangsa Romawi membangun jalan sepanjang 85.000 km yang terbentang dari Inggris hingga Afrika Utara, dari pantai Samudera Atlantik di Semenanjung Iberia hingga Teluk Persia. Keberadaan jalan tersebut diabadikan dalam peta yang dikenal sebagai Peta Peutinger.
Jalan raya
"Artikel utama untuk bagian ini: Jalan Raya Pos"
Jalan raya
Herman Willem Daendels adalah seorang Gubernur-Jendral Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 – 1811. Pada masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Pada masa jabatannya ia membangun jalan raya pada tahun 1808 dari Anyer hingga Panarukan. Sebagian dari jalan ini sekarang menjadi Jalur Pantura (Pantai Utara) yang membentang sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pembangunan jalan ini adalah proyek monumental namun dibayar dengan banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia karena dikerjakan secara paksa tanpa imbalan pantas.
Jalan raya
Manfaat yang diperoleh dari jalan ini adalah sebagai jalan pertahanan militer. Selain itu dari segi ekonomi guna menunjang tanam paksa ("cultuur stelsel") hasil produk kopi dari pedalaman Priangan semakin banyak yang diangkut ke pelabuhan Cirebon dan Indramayu padahal sebelumnya tidak terjadi dan produk itu membusuk di gudang-gudang kopi Sumedang, Limbangan, Cisarua, dan Sukabumi. Selain itu, dengan adanya jalan ini perjalanan darat Surabaya-Batavia yang sebelumnya ditempuh 40 hari bisa dipersingkat menjadi tujuh hari. Ini sangat bermanfaat bagi pengiriman surat yang oleh Daendels kemudian dikelola dalam dinas pos.
Jalan raya
Dalam sejarahnya, berbagai macam teknik digunakan untuk membangun jalan raya. Di Eropa Utara yang repot dengan tanah basah yang berupa "bubur", dipilih jalan kayu berupa gelondongan kayu dipasang di atas ranting, lalu di atasnya disusun kayu secara melintang berpotongan untuk melalui rintangan tersebut.
Jalan raya
Di kepulauan Malta ada bagian jalan yang ditatah agar kendaraan tidak meluncur turun. Sedangkan masyarakat di Lembah Sungai Indus, sudah membangun jalan dari bata yang disemen dengan bituna (bahan aspal) agar tetap kering. Dapat dikatakan, pemakaian bahan aspal sudah dikenal sejak milenium ke 3 sebelum masehi dikawasan ini, terbukti di Mahenjo Daro, Pakistan, terdapat penampung air berbahan batu bata bertambalkan aspal.
Jalan raya
Konstruksi jalan Bangsa Romawi berciri khas lurus dengan empat lapisan. Lapisan pertama berupa hamparan pasir atau adukan semen, lapisan berikutnya berupa batu besar datar yang kemudian disusul lapisan kerikil dicampur dengan kapur, kemudian lapisan tipis permukaan lava yang mirip batu api. Ketebalan jalan itu sekitar 0,9-1,5 m. Rancangan Jalan Romawi tersebut termasuk mutakhir sebelum muncul teknologi jalan modern di akhir abad XVIII atau awal abad XIX. Sayangnya jalan itu rusak ketika Romawi mulai runtuh.
Jalan raya
Seorang skotlandia bernama Thomas Telford (1757 - 1834) membuat rancangan jalan raya, di mana batu besar pipih diletakan menghadap ke atas atau berdiri dan sekarang dikenal dengan fondasi jalan Telford. Konstruksi ini sangat kuat terutama sebagai fondasi jalan, dan sangat padat karya karena harus disusun dengan tangan satu per satu. Banyak jalan yang bermutu baik dengan konstruksi Telford, tetapi tidak praktis memakan waktu.
Jalan raya
Oleh sebab itu ada konstruksi berikutnya oleh John Loudon Mc Adam (1756-1836). Konstruksi jalan yang di Indonesia dikenal dengan "jalan Makadam" itu lahir berkat semangat membuat banyak jalan dengan biaya murah. Jalan tersebut berupa batu pecah yang diatur padat dan ditimbun dengan kerikil. Jalan Makadam sangat praktis, batu pecah digelar tidak perlu disusun satu per satu dan saling mengunci sebagai satu kesatuan.
Jalan raya
Di akhir abad ke XIX, seiring dengan maraknya penggunaan sepeda, pada 1824 dibangun jalan aspal namun dengan cara menaruh blok-blok aspal. Jalan bersejarah itu dapat disaksikan di
Champ-Elysess, Paris, Perancis. Jalan aspal yang bersipat lebih plastis atau dapat kembang susut yang baik terhadap perubahan cuaca dan sebagai pengikat yang lebih tahan air.
Jalan raya
Di Skotlandia, hadir jalan beton yang dibuat dari semen portland pada 1865. Sekarang banyak jalan tol dengan konstruksi beton (tebal minimum 29 cm) dan tahan hingga lebih dari 50 tahun serta sangat kuat sekali memikul beban.
Jalan raya
Jalan Aspal modern merupakan hasil karya imigran Belgia Edward de Smedt di Columbia University, New York. Pada tahun 1872, ia sukses merekayasa aspal dengan kepadatan maksimum. Aspal itu dipakai di Battery Park dan Fifth Avenue, New York, tahun 1872 dan Pennsylvania Avenue, Washington D.C pada tahun 1877.
Jalan raya
Pada saat ini sedikitnya 90 % jalan utama di perkotaan selalu menggunakan bahan aspal.
Chongqing
Chongqing (; Pinyin Sistem Postal: Chungking; secara harafiah "perayaan ganda") adalah sebuah kota utama di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Secara administratif, merupakan satu dari empat kotamadya di bawah kontrol langsung pemerintah RRT (selain Beijing, Shanghai dan Tianjin).
Chongqing
Pemerintahan Kotamadya Chongqing didirikan pada 14 Maret 1997, dahulu merupakan bekas sub-provinsi dari pemerintahan provinsi Sichuan. Pada 29 April 2011, Pemerintahan Kotamadya Chongqing memiliki populasi penduduk sebesar 28,846,170. Chongqing merupakan pemerintahan berbentuk kotamadya yang dikontrol langsung terbesar di Tiongkok, terdiri dari 19 distrik, 15 kabupaten, dan 4 kabupaten otonomi khusus.
Chongqing
Singkatan resmi dari Kotamadya Chongqing adalah 渝 (Yú), singkatan ini diresmikan oleh pemerintahan RRT pada 18 April 1997. Chongqing juga merupakan kota berbentuk administratif kotamadya pada masa pemerintahan Republik Tiongkok (sekarang Taiwan), dan merupakan ibukota Republik Tiongkok pada masa Perang Tiongkok-Jepang Kedua (1937-1945). Singkatan nama Chongqing diambil dari bagian dari nama kuno Sungai Jialing yang melintas sepanjang Chongqing dan mengairi Sungai Yangtze.
Daftar puncak gunung tertinggi di dunia
Berikut adalah daftar puncak gunung tertinggi di dunia dari permukaan laut:
Daftar puncak gunung tertinggi di dunia
Keterangan:
Supomo
Marsekal Muda TNI (Purn.) Supomo, "S.IP.", "M.Sc." () adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara dan tokoh militer Indonesia lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1983. Lebih dari tiga puluh tahun berkarya, memiliki spesialisasi di bidang pengamanan dan intelijen, hubungan internasinoal, politik, dan pembangunan ekonomi. Kini aktif menjabat sebagai Staf Khusus Kasau.
Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Wakil Kepala Bais TNI, Waaspam KASAU, dan Bandep Lingstranas Dejiandra Setjen Dewan Ketahanan Nasional.
Supomo
__INDEKS__
__PRANALABAGIANBARU__
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung .
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap menggunakan ICW dan IAR.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamendemen. Sebelum amendemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang :
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jilid I
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Pada tanggal 16 Oktober 2014 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil sumpah jabatan lima anggota BPK periode 2014 - 2019 yakni Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Kelima Anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan lima orang Anggota BPK RI periode 2009-2014 yang telah berakhir masa jabatannya. Setelah mengucapkan sumpah jabatan tersebut, maka keanggotaan BPK RI saat ini berjumlah 9 orang yakni :Dua Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sapto Amal Damandari dan Agung Firman Sampurna, berakhir masa jabatannya pada 18 April 2017. Setelah diadakan pemilihan oleh DPR, disahkan sebagai penggantinya adalah Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian ("unqualified opinion"), (ii) opini wajar dengan pengecualian ("qualified opinion"), (iii) opini tidak wajar ("adversed opinion"), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini ("disclaimer of opinion").
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan Pemeriksa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Berikut adalah struktur organisasi BPK berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa KeuanganKeputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan :
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini telah memiliki kantor perwakilan pada 34 provinsi di Republik Indonesia. Kantor Perwakilan tersebut bertempat di ibu kota provinsi.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Mars dan Hymne BPK dapat diunduh melalui tautan berikut
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
http://palembang.bpk.go.id/?page_id=23703
Proyek NEO
Proyek Near-Earth Object (NEO) adalah proyek-proyek internasional yang dipelopori oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang guna menyelidiki dan memetakan objek-objek luar angkasa yang diklasifikasikan sebagai NEO. NEO adalah benda-benda angkasa yang bergerak yang memiliki diameter minimum 1 kilometer yang terpengaruh oleh pengaruh gravitasi planet-planet terdekat sehingga orbitnya akan mendekati orbit bumi pada jarak yang dekat pada waktu tertentu. Umumnya NEO terdiri atas asteroid dengan diameter >50 m, meteorid dan komet.
Proyek NEO
Proyek-proyek yang dibentuk untuk mempelajari NEO antara lain adalah:
LINEAR atau Lincoln Near-Earth Asteroid Research adalah suatu proyek kerjasama antara Angkatan Udara Amerika Serikat, NASA, dan laboratorium Lincoln MIT untuk pencarian secara skematik benda-benda luar angkasa dekat bumi (NEO). LINEAR telah menemukan banyak asteroid sejak 1998. Per 21 Oktober 2004 LINEAR telah mendeteksi 211.849 objek dimana 1622 di antaranya adalah NEO dan 142 buah komet. Semua penemuan LINEAR menggunakan teleskop robotik.
NEAT atau Near-Earth Asteroid Tracking adalah suatu program yang dijalankan oleh NASA dan laboratorum propulsi jet untuk menemukan benda-benda NEO. NEAT memulai pengamatannya sejak Desember 1995. NEAT mempunyai persetujuan dengan angkatan udara AS (USAF) untuk menggunakan teleskop Ground-based Electro-Optical Deep Space Surveillance (GEODSS) yang berlokasi di Haleakala, Maui, Hawaii. Teleskop angkatan udara ini pada dasarnya digunakan untuk memantau pesawat ruang angkasa di orbit bumi. Sebuah asteroid dinamakan 64070 NEAT untuk menghormati jasa penemunya pada awal tahun 2005.
LONEOS atau Lowell Observatory Near-Earth Object Search adalah sebuah program yang dijalankan oleh NASA dan observatorium Lowell untuk menemukan benda-benda luar angkasa NEO. LONEOS dimulai pada Desember 1997.
Proyek NEO
Per 1 Oktober 2006, sebanyak 4.192 buah NEO sudah ditemukan. 844 di antaranya adalah asteroid dengan diameter mendekati 1 kilometer. 803 di antaranya diklasifikasikan sebagai PHA.
Proyek NEO
NEO adalah asteroid dan komet dengan jarak perihelion "q" lebih kecil dari 1.3 AU.NEC (Near-Earth Comets) atau komet-komet dekat bumi lebih dibatasi kepada komet jarak pendek atau periode orbit "P" kurang dari 200 tahun. Kebanyakan NEO adalah asteroid (NEA) atau "Near-Earth Asteroids" atau asteroid-asteroid dekat bumi. NEA terdiri atas Aten, Apollo dan Amor. Klasifikasi ini berdasarkan atas jarak perihelion ("q"), jarak aphelion ("Q") dan jarak sumbu semi-major (a).
Proyek NEO
PHA (Potentially Hazardous Asteroids) atau asteroid-asteroid yang berpotensi membahayakan didefinisikan berdasarkan parameter yang mengukur tingkat potensial asteroid tersebut dalam menimbulkan ancaman dikarenakan orbitnya yang sangat dekat dengan bumi. Secara spesifik PHA adalah asteroid dengan jarak minimum interseksi dengan orbit bumi pada maksimum 0.05 AU dan memiliki magnitude absolut (H) maksimum 22. Dengan kata lain asteroid yang tidak bisa mendekati bumi sedekat-dekatnya 0.05 AU (7.480.000 km) atau memiliki diameter lebih kecil dari 150 m tidak dikategorikan sebagai PHA. Ada 803 objek PHA yan sudah diketahui . Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa objek PHA tersebut akan menabrak bumi. Tetapi hanya merupakan tingkat probabilitas untuk ancaman tersebut. Dengan memonitor objek-objek PHA tersebut dan memperbaharui orbit-orbitnya dengan adanya pengamatan-pengamatan terbaru, seseorang dapat meramalkan tingkat statistik kedekatannya dengan bumi dan ancaman terhadap tabrakan dengan bumi.
Proyek NEO
Daftar lengkap asteroid kategori PHA dapat dilihat di web site .Skala Torino adalah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap bahaya tabrakan benda-benda luar angkasa NEO seperti asteroid dan komet. Dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik tingkat keseriusan dari suatu peramalan akan tabrakan dengan menggabungkan probabilitas dan potensial kehancuran yang ditunjukkan dalam suatu nilai tertentu. Skala teknikal Palermo (Palermo Technical Impact Hazard Scale) mirip dengan skalam Torino hanya lebih kompleks dalam perhitungannya.