Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
I Have a Dream
Pidato yang dikenal sebagai "Pidato Saya Memiliki Impian" telah terbukti memiliki beberapa versi, dan ditulis pada beberapa waktu yang berbeda. Pidato tersebut tidak didasari oleh satu versi draf tunggal, melainkan penggabungan dari beberapa konsep, dan pada mulanya diberi judul "Normalcy, Never Again" ("Kenormalan, Jangan Terulang Lagi"). Sedikit dari pidato tadi dan "Pidato Normalcy" lainnya akhirnya dijadikan naskah final. Sebuah naskah "Normalcy, Never Again" disimpan di Koleksi Martin Luther King, Jr. Morehouse College, Perpustakaan Robert W. Woodruff di Atlanta University Center dan Morehouse College. Kalimat "Saya memiliki impian" tercipta ketika pidato sedang disampaikan. Menjelang akhir pidato, penyanyi gospel terkenal Afrika-Amerika Mahalia Jackson berteriak kepada Dr. King dari antara kerumunan, "Katakan kepada mereka tentang mimpi itu, Martin." Dr. King berhenti menyampaikan pidato yang sudah disiapkan sebelumnya, dan mulai "berkhotbah", menekankan poin-poinnya dengan kalimat "Saya memiliki impian."
I Have a Dream
Pidato King disusun dengan bantuan Stanley Levison dan Clarence Benjamin Jones di Riverdale, New York City. Jones pernah mengatakan bahwa "persiapan logistik untuk pawai begitu memberatkan sampai-sampai pidato itu bukanlah prioritas bagi kami" dan juga "pada malam Selasa, 27 Agustus [12 jam sebelum Pawai] Martin masih tidak tahu apa yang akan dikatakannya".
I Have a Dream
Pidato ini mendapat pujian pada hari-hari setelah pawai, dan secara luas dianggap sebagai titik puncak pawai oleh para pengamat kontemporer. James Reston yang menulis untuk "New York Times" mencatat bahwa peristiwa tersebut "diliput oleh televisi dan pers secara lebih baik dibandingkan dengan segala peristiwa yang terjadi di sini sejak pelantikan Presiden Kennedy," dan berpendapat bahwa "Perlu waktu lama sebelum [Washington] dapat melupakan suara yang merdu dan melankolis dari Pdt. Dr Martin Luther King Jr. yang meneriakkan mimpi-mimpinya kepada orang banyak". Sebuah artikel di Boston Globe oleh Mary McGrory melaporkan bahwa pidato King "berhasil menangkap suasana" dan "menggerakkan kerumunan" pada hari itu "seolah-olah tidak ada" pembicara lainnya dalam acara tersebut. Marquis Childs dari The Washington Post menulis bahwa pidato King "lebih dari sekadar pidato belaka". Sebuah artikel di Los Angeles Times berkomentar bahwa "kefasihan tiada tara" yang ditampilkan oleh King, "seorang orator tertinggi" dari "jenis yang begitu langka sampai-sampai hampir terlupakan pada zaman kita," membuat para pendukung segregasi menjadi malu dengan mengilhami "hati nurani Amerika "dengan keadilan gerakan hak-hak sipil.
I Have a Dream
Pawai di Washington memberikan tekanan lebih banyak pada pemerintahan Kennedy untuk mengajukan undang-undang hak-hak sipil di Kongres. Buku harian dari Arthur M. Schlesinger, Jr., yang diterbitkan secara anumerta pada tahun 2007 menunjukkan bahwa Presiden Kennedy khawatir bila pawai gagal menarik sejumlah besar demonstran maka akan memperlemah upaya menegakkan hak-hak sipil yang sedang dilakukannya.
I Have a Dream
Menyusul pidato dan pawai yang sukses, King mendapat julukan Person of the Year dari majalah "TIME" pada tahun 1963, dan pada tahun 1964, ia menjadi tokoh termuda yang pernah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian.
I Have a Dream
Pada tahun 2003, Dinas Taman Nasional memasang ubin marmer bertulis untuk memperingati lokasi pidato King di Lincoln Memorial.
I Have a Dream
Pada tahun 2004, Perpustakaan Kongres Amerika Serikat menghormati pidato ini dengan memasukkannya ke dalam Registrar Rekaman Nasional Amerika Serikat.
I Have a Dream
Bagian penutup dari pidato King sebagian menyerupai pidato Archibald Carey, Jr. yang disampaikannya di Konvensi Nasional Partai Republik 1952. Kedua pidato diakhiri dengan mengambil satu baris dari bait pertama himne patriotik populer Samuel Francis Smith, "America" (My Country' Tis of Thee). Kedua pidato juga menyebut nama gunung yang sama, tempat asal "biarkan kebebasan berdering".
I Have a Dream
Pidato ini disiarkan secara luas kepada pemirsa televisi dan pendengar radio. Oleh karena itu, muncul kontroversi mengenai status hak cipta dari pidato ini. Bila penyampaian pidato tergolong "publikasi umum", maka pidato ini sudah masuk ke dalam kategori domain publik karena King tidak pernah mendaftarkan pidatonya ke Panitera Hak Cipta. Namun bila pembacaan pidato tergolong sebagai "publikasi terbatas", maka hak cipta tetap berada di tangan King. Keragu-raguan tersebut menyebabkan terjadinya perkara hukum "Estate of Martin Luther King, Jr., Inc. v. CBS, Inc." yang menetapkan bahwa pihak King adalah pemegang hak cipta dan berhak menuntut. Kedua belah pihak kemudian berdamai. Penggunaan pidato yang tidak berlisensi atau sebagian dari isinya masih dianggap sah pada beberapa situasi, terutama di bawah ruang lingkup doktrin seperti penggunaan wajar atau penggunaan adil. Berdasarkan hukum hak cipta yang berlaku, pidato ini akan tetap berada dilindungi hak cipta di Amerika Serikat hingga 70 tahun sejak kematian King, sampai tahun 2038.
Bama, Demon Pagong, Flores Timur
Bama merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Demon Pagong, kabupaten Flores Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 6 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Demon Pagong. Desa ini memiliki kodepos 86219.
Bama, Demon Pagong, Flores Timur
Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Flores. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian petani. Hasil pertanian utama di desa ini ialah kemiri, mete dan lain-lain.
SMA Negeri 1 Batang
SMA Negeri (SMAN) 1 Batang, atau biasa juga disebut Smantang, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 1 Batang ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII.
SMA Negeri 1 Batang
Berbagai fasilitas dimiliki SMAN 1 Batang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut antara lain:
SMA Negeri 1 Batang
SMA Negeri 1 memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya,
SMA Negeri 1 Batang
SMA Negeri 1 Batang mempunyai beberapa Organisasi :
Organisasai keupacaraan :
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968) mengacu pada gerakan-gerakan di Amerika Serikat yang ditujukan untuk melarang diskriminasi rasial terhadap orang Afrika-Amerika dan memulihkan hak-hak suara mereka. Artikel ini mencakup fase gerakan antara tahun 1955 dan 1968, khususnya di Selatan Amerika Serikat. Munculnya Gerakan Kekuatan Hitam yang berlangsung sekitar 1966-1975, memperluas tujuan Gerakan Hak-Hak Sipil untuk memasukkan martabat ras, swasembada ekonomi dan politik, serta kebebasan dari penindasan orang Amerika berkulit putih.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Gerakan ini ditandai oleh kampanye-kampanye besar perlawanan sipil. Antara 1955 dan 1968, aksi-aksi protes antikekerasan dan pembangkangan sipil mengakibatkan terjadinya situasi krisis antara pihak aktivis dan pemerintah. Pemerintah federal dan negara bagian, pemerintah lokal, pemilik bisnis, dan masyarakat sering harus segera tanggap terhadap berbagai peristiwa yang menyoroti ketidakadilan yang dihadapi orang Afrika-Amerika. Bentuk-bentuk protes dan/atau pembangkangan sipil di antaranya: pemboikotan-pemboikotan seperti Boikot Bus Montgomery (1955-1956) yang sukses di Alabama; "aksi-aksi duduk" seperti aksi duduk di Greensboro yang berpengaruh di Carolina Utara (1960), pawai-pawai, seperti Pawai dari Selma ke Montgomery (1965) di Alabama, dan berbagai aktivitas antikekerasan lainnya.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Pencapaian legislatif terpenting selama fase Gerakan Hak Sipil termasuk bagian dari: Undang-Undang Hak-Hak Sipil tahun 1964 yang melarang diskriminasi berdasarkan "ras, warna, agama, atau asal usul bangsa" dalam praktik-praktik ketenagakerjaan dan akomodasi publik; Undang-Undang Hak Pilih 1965 yang memulihkan dan melindungi hak suara; Undang-Undang Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan 1965 yang secara dramatis membuka pintu masuk ke Amerika Serikat untuk imigran-imigran bangsa lain yang bukan dari dari kelompok-kelompok tradisional Eropa, dan Undang-Undang Perumahan Adil 1968 yang melarang diskriminasi dalam penjualan atau sewa perumahan. Afrika-Amerika memasuki kembali dunia politik di Selatan, dan generasi muda di seluruh negeri terinspirasi untuk ikut berpartisipasi.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Setelah pemilihan tahun 1876 yang disengketakan dan berakibat pada berakhirnya Rekonstruksi, orang kulit putih di Selatan menguasai kembali kontrol politik di wilayah tersebut, setelah melakukan intimidasi dan kekerasan dalam pemilu-pemilu. Pencabutan hak pilih orang Afrika-Amerika berlangsung secara sistematis di negara-negara Selatan dari 1890 hingga 1908 dan baru berakhir hingga disahkannya undang-undang hak-hak sipil nasional pada pertengahan 1960-an. Selama lebih dari 60 tahun, misalnya, orang kulit hitam di Selatan tidak dapat memilih siapa pun untuk mewakili kepentingan mereka di Kongres AS atau pemerintah daerah.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Selama periode tersebut, Partai Demokrat yang didominasi kulit putih memperoleh kendali politik di negara-negara bagian Selatan. Partai Republik atau dikenal sebagai "partainya Lincoln" yang sebagian besar orang kulit hitam bergabung sebagai anggota, menciut menjadi tidak berarti setelah terjadinya penekanan pada pendaftaran pemilih hitam. Pada awal abad ke-20, hampir semua pejabat terpilih di Selatan berasal dari Partai Demokrat.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Pada saat yang bersamaan dengan pencabutan hak pilih orang Afrika-Amerika, para Demokrat berkulit putih memaksakan segregasi rasial secara hukum. Kekerasan terhadap orang kulit hitam meningkat. Sistem diskriminasi ras yang disahkan negara bagian diberlakukan secara nyata, dan penindasan yang terjadi pada era pasca-Rekonstruksi Selatan nantinya dikenal sebagai sistem "Jim Crow". Sistem tersebut hampir-hampir tidak tergoyahkan hingga awal tahun 1950-an. Dengan demikian, awal abad ke-20 adalah periode yang sering disebut sebagai "titik nadir hubungan ras di Amerika". Sementara pelanggaran hak-hak sipil dan masalah-masalahnya berlangsung secara hebat di Selatan, ketegangan-ketegangan sosial juga memengaruhi orang Afrika-Amerika di daerah-daerah lain.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Karakteristik periode pasca-Rekonstruksi:
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Orang Afrika-Amerika dan ras minoritas lainnya menolak perlakuan tersebut. Mereka menolaknya dengan berbagai cara dan mencari kesempatan yang lebih baik melalui tuntutan hukum, organisasi-organisasi baru, ganti rugi politik, dan pengorganisasian buruh ("lihat" Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1896-1954)). Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP) didirikan pada tahun 1909. NAACP berjuang untuk mengakhiri diskriminasi ras melalui upaya-upaya litigasi, pendidikan, dan lobi. Puncak pencapaian NAACP adalah kemenangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung "Brown v. Board of Education" (1954) yang menolak sistem terpisah sekolah kulit putih dan kulit berwarna, dan berimplikasi pada pembatalan doktrin "terpisah tetapi sederajat" yang terbentuk setelah kasus "Plessy v. Ferguson."
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Situasi orang kulit hitam di luar negara-negara Selatan agak lebih baik (di sejumlah besar negara bagian mereka masih mempunyai hak pilih dan menyekolahkan anak-anak, meskipun masih menghadapi diskriminasi di bidang perumahan dan pekerjaan). Dari tahun 1910 sampai 1970, orang Afrika-Amerika mencari kehidupan yang lebih baik dengan bermigrasi ke Amerika Serikat bagian utara dan barat. Sebanyak hampir 7 juta orang kulit hitam meninggalkan negara-negara bagian Selatan dalam perpindahan secara besar-besaran yang dikenal sebagai Migrasi Besar.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Disemangatkan kembali oleh kemenangan kasus "Brown v. Board of Education", dan frustrasi akibat kurangnya dampak praktis langsung, warga masyarakat makin menolak pendekatan legalistik dan gradualis sebagai sarana utama untuk mewujudkan desegregasi. Mereka harus berhadapan dengan "perlawanan besar-besaran" di Selatan oleh para pendukung segregasi rasial dan penindasan pemilih. Sebagai bentuk perlawanan, kalangan Afrika-Amerika mengadopsi strategi gabungan dari aksi langsung dan perlawanan tanpa kekerasan yang dikenal sebagai pembangkangan sipil, dan akhirnya melahirkan Gerakan Hak-Hak Sipil Amerika-Afrika 1955-1968.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Strategi pendidikan publik, lobi legislatif, dan litigasi di sistem pengadilan yang menjadi ciri khas Gerakan Hak-Hak Sipil sepanjang paruh pertama abad ke-20 diperluas setelah kemenangan "Brown v. Board of Education" menjadi sebuah strategi yang menekankan "tindakan langsung"--terutama dalam bentuk boikot, aksi duduk, Kebebasan Naik Bus ("Freedom Rides"), pawai-pawai dan taktik-taktik serupa yang mengandalkan mobilisasi massa, perlawanan tanpa kekerasan, dan pembangkangan sipil. Pendekatan aksi massa seperti ini menandai Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika dari 1960-1968.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Gereja-gereja, pusat-pusat komunitas, organisasi akar-rumput setempat, perkumpulan fraternitas, dan bisnis-bisnis yang dimiliki orang kulit hitam memobilisasi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam tindakan berbasis luas. Upaya-upaya tersebut ternyata lebih bersifat langsung dan berpotensi lebih cepat dalam menciptakan perubahan dibandingkan dengan pendekatan tradisional berupa tuntutan-tuntutan di pengadilan.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Pada tahun 1952, Dewan Regional Kepemimpinan Negro ("Regional Council of Negro Leadership", disingkat RCNL) pimpinan T.R.M. Howard, seorang ahli bedah kulit hitam sekaligus pengusaha dan pemilik perkebunan, mengadakan boikot pompa bensin yang sukses di Mississippi. SPBU yang menjadi sasaran boikot adalah SPBU yang menolak untuk menyediakan toilet untuk kulit hitam. Melalui RCNL, Howard memimpin kampanye untuk mengekspos kekejaman oleh patroli jalan raya negara bagian Mississippi dan mendorong orang kulit hitam untuk membuka deposito di Tri-State Bank di Nashville yang dimiliki orang kulit hitam. Bank tersebut kemudian memberikan pinjaman kepada aktivis hak-hak sipil yang telah menjadi korban dari "kelangkaan kredit" yang dibuat oleh Dewan Warga Putih ("White Citizen's Councils").
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Asosiasi Perbaikan Montgomery yang didirikan untuk memimpin aksi Boikot Bus Montgomery berhasil mengadakan aksi boikot secara terus menerus sampai lebih dari satu tahun hingga akhirnya dikeluarkan perintah pengadilan federal tentang desegregasi bus di Montgomery. Kesuksesan di Montgomery mengangkat nama pemimpinnya, Dr. Martin Luther King, Jr sebagai seorang tokoh yang dikenal secara nasional. Aksi tersebut juga menjadi inspirasi untuk aksi-aksi boikot bus lainnya, seperti aksi boikot bus di Tallahassee, Florida (1956-1957) yang sangat sukses.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Pada tahun 1957, pemimpin Asosiasi Perbaikan Montgomery, Dr. King dan Pdt. John Duffy, bergabung dengan para pemimpin gereja lainnya yang telah memimpin upaya-upaya boikot yang mirip, seperti: Pendeta C.K. Steele dari Tallahassee dan Pdt. T.J. Jemison dari Baton Rouge, dan aktivis lainnya, seperti: Pendeta Fred Shuttlesworth, Ella Baker, A. Philip Randolph, Bayard Rustin, dan Stanley Levison untuk membentuk Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan ("Southern Christian Leadership Conference", disingkat SCLC). Dari markas besarnya di Atlanta, Georgia, SCLC tidak berusaha untuk mendirikan jaringan kantor cabang seperti halnya dilakukan oleh NAACP. Sebagai gantinya, SCLC menyediakan pelatihan dan bantuan kepemimpinan untuk upaya-upaya lokal melawan segregasi. Di markas besarnya, SCLC menggalang dana, sebagian besar dari sumber-sumber di negara bagian Utara untuk mendukung kampanye-kampanye mereka. SCLC menjadikan antikekerasan sebagai prinsip utama sekaligus metode utama mereka dalam menghadapi rasisme.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Pada tahun 1959, Septima Clarke, Bernice Robinson, dan Esau Jenkins dibantu Highlander Folk School di Tennessee mulai membuka Sekolah Kewarganegaraan ("Citizenship School") pertama di Kepulauan Laut, Carolina Selatan. Sekolah tersebut mengajarkan membaca kepada orang kulit hitam agar melek huruf sehingga dapat lulus tes untuk mendapat hak memilih dalam pemilu. Program Sekolah Kewarganegaraan sukses besar berhasil memperbanyak jumlah pemilih hitam di Johns Island hingga tiga kali lipat. SCLC mengambil alih program tersebut dan mengadakan program-program serupa yang sukses di tempat lain.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Pada musim semi 1951, keresahan terjadi di kalangan siswa kulit hitam menyangkut sistem pendidikan negara bagian Virginia. Pada waktu itu, para siswa Sekolah Menengah Atas Moton di Prince Edward County yang menerapkan sistem sekolah segregasi, memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan tangan sendiri dalam memerangi dua hal: terlalu banyaknya siswa dibandingkan luas pekarangan sekolah dan kondisi-kondisi yang tidak memuaskan di sekolah mereka. Tindakan para siswa hitam di Selatan waktu itu benar-benar tidak terduga sebelumnya, dan dianggap tidak pantas oleh kulit putih yang masih mengharapkan perilaku subordinasi dari kulit hitam. Selain itu, beberapa pemimpin lokal NAACP telah mencoba membujuk para siswa untuk membatalkan niat mereka memprotes hukum Jim Crow tentang segregasi sekolah. Setelah tuntutan NAACP tidak diterima oleh siswa, NAACP langsung memihak para siswa yang menentang segregasi sekolah. Peristiwa tersebut menjadi salah satu dari lima kasus pengadilan yang kini disebut "Brown v. Board of Education."
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Pada 17 Mei 1954, Mahkamah Agung Amerika Serikat menjatuhkan putusan mengenai kasus "Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas" . Dalam kasus tersebut, penggugat menuduh bahwa pendidikan anak-anak kulit hitam di sekolah umum yang terpisah dari rekan-rekan siswa kulit putih sebagai inkonstitusional. Pendapat Mahkamah Agung menyatakan bahwa segregasi "anak kulit putih dan anak kulit berwarna di sekolah umum memiliki efek merugikan pada anak-anak berwarna. Dampaknya lebih besar bila pemisahan tersebut memiliki sanksi hukum, karena kebijakan memisahkan ras biasanya ditafsirkan sebagai pernyataan inferioritas kelompok Negro".
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Para pengacara dari NAACP harus mengumpulkan beberapa bukti yang masuk akal untuk memenangi kasus Brown vs Board of Education. Cara mereka menangani masalah segregasi sekolah adalah dengan menguraikan secara panjang lebar sejumlah argumen. Salah satu dari argumen adalah kesempatan terpaparnya anak pada kontak antar-ras di lingkungan sekolah. Dikatakan bahwa hal tersebut di kemudian hari dapat membantu mencegah anak-anak tumbuh di tengah tekanan-tekanan masyarakat yang berkaitan dengan ras. Oleh karena itu tercipta kesempatan yang lebih baik untuk hidup di alam demokrasi. Argumen lainnya mengacu pada penekanan tentang bagaimana "'pendidikan' memahami seluruh proses pengembangan dan pelatihan kekuatan mental, fisik dan moral, serta kemampuan manusia". Dalam buku Goluboff, tujuan NAACP dinyatakan sebagai membuat Mahkamah Agung sadar akan adanya fakta anak-anak Afrika-Amerika yang menjadi korban legalisasi segregasi sekolah dan tidak memiliki jaminan masa depan yang cerah. yang
Tidak adanya kesempatan untuk terpapar budaya lain dikhawatirkan menghalangi tumbuhnya kemampuan anak-anak kulit hitam untuk berfungsi di kemudian hari dalam kehidupan normal sebagai orang dewasa.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Mahkamah Agung memutuskan bahwa kedua putusan sebelumnya, Plessy v. Ferguson (1896) yang mendasari standar umum "terpisah tetapi sederajat" yang bersifat segregasionisme, dan Cumming v. Richmond County Board of Education (1899) yang menerapkan standar tersebut ke sekolah-sekolah sebagai inkonstitusional. Tahun berikutnya, pada kasus yang dikenal sebagai "Brown v. Board of Education," Mahkamah Agung memerintahkan segregasi untuk secara bertahap dihapus, "dengan tanpa terburu-buru". Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas, Kansas (1954) tidak membatalkan Plessy v. Ferguson (1896). Plessy v. Ferguson adalah dasar segregasi dalam transportasi, sedangkan Brown v. Board of Education hanya menyangkut segregasi dalam pendidikan. Meskipun demikian, Brown v. Board of Education merupakan langkah pertama menuju masa depan yang membatalkan keputusan 'terpisah tetapi setara'.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Pada 18 Mei 1954 Greensboro menjadi kota pertama di Selatan yang secara terbuka mengumumkan akan dipatuhinya keputusan Mahkamah Agung AS "Brown v. Board of Education" yang menyatakan segregasi rasial di sekolah-sekolah umum Amerika Serikat sebagai inkonstitusional. "Benar-benar tak terpikirkan sebelumnya," komentar Penilik Dewan Sekolah Benjamin Smith, "bahwa kita akan mencoba untuk [membatalkan] hukum Amerika Serikat." Sejalan dengan sikap Smith, pemungutan suara di dewan sekolah berakhir dengan hasil mendukung putusan Mahkamah Agung, enam lawan satu. Penerimaan yang positif terhadap putusan kasus Brown, bersamaan dengan ditunjuknya warga Afrika-Amerika Dr. David Jones sebagai dewan sekolah pada tahun 1953, telah meyakinkan banyak warga kulit putih dan kulit hitam bahwa Greensboro sedang bergerak maju ke depan, dan kemungkinan akan muncul sebagai perintis integrasi sekolah. Integrasi di Greensboro berlangsung sedikit lebih damai dibandingkan negara-negara Selatan lainnya seperti Alabama, Arkansas, dan Virginia yang terjadi “perlawanan massal” .
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Pada 1 Desember 1955, Rosa Parks (nantinya dikenal sebagai "Ibu Gerakan Hak Sipil") menolak memberikan kursi yang didudukinya di bus umum untuk penumpang kulit putih. Ia waktu itu menjabat sekretaris cabang NAACP Montgomery, dan baru saja pulang dari rapat di Highlander Center, Tennessee membahas pembangkangan sipil tanpa kekerasan sebagai sebuah strategi. Parks ditangkap, diadili, dan dihukum karena perilaku tidak tertib dan melanggar peraturan setempat. Setelah berita tentang insiden Parks sampai di komunitas kulit hitam, 50 pemimpin Afrika-Amerika berkumpul dan mengadakan aksi Boikot Bus Montgomery untuk menuntut sistem transportasi bus yang lebih manusiawi. Namun, setelah banyak tuntutan reformasi ditolak, NAACP pimpinan E.D. Nixon akhirnya menuntut desegregasi bus umum secara penuh. Dengan dukungan dari sebagian besar 50.000 penduduk Afrika-Amerika di Montgomery, boikot bus berlangsung selama 381 hari hingga dihapusnya peraturan segregasi setempat yang memisahkan tempat duduk orang Afrika-Amerika dan orang kulit putih di bus umum. Sembilan puluh persen orang Afrika-Amerika di Montgomery ikut serta dalam boikot yang menyebabkan pendapatan bus berkurang hingga 80% sampai akhirnya pengadilan federal memerintahkan desegregasi bus di Montgomery pada November 1956.
Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)
Seorang pendeta Baptis muda bernama Martin Luther King, Jr. adalah ketua dari organisasi bernama Montgomery Improvement Association yang mengatur boikot tersebut. Protes tersebut menjadikan King sebagai tokoh nasional. Pemahamannya yang fasih terhadap persaudaraan Kristen dan idealisme Amerika menciptakan kesan positif tidak hanya di antara orang-orang di Selatan, melainkan juga di negara-negara bagian lain.