Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Sosok Aburizal Bakrie yang fenomenal dengan kasus "luapan Lumpur Lapindo" di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan beban yang harus di tanggung oleh Koalisi Merah Putih. Saat Aburizal Bakrie bergabung dalam kubu Prabowo-Hatta, masyarakat Jawa Timur enggan memberikan dukungannya kepada pasangan tersebut. Berdasarkan data pemilihan legislatif 2014, kubu Prabowo Hatta diramalkan unggul di Jawa Timur dengan total 46 kursi parlemen (PKS 2 kursi; Golkar 11; Gerindra 11 kursi; Demokrat 11 kursi; PAN 7 kursi; PPP 4 kursi) dan kubu Jokowi-JK hanya 41 kursi parlemen (Nasdem 7 kursi; PKB 15 kursi; PDI Perjuangan 17 kursi; Hanura 2 kursi). Berdasarkan data resmi KPU, Pasangan Jokowi-JK menang di Jawa Timur dengan perolehan 53.17%.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Sebelum Koalisi Merah Putih terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan di dalam internal partai berlambang Kabah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal dari kedatangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dalam kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan pada tanggal 23 Maret 2014. Kehadiran Suryadharma Ali untuk mendukung Prabowo adalah keputusan sepihak tanpa melalui prosedur parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan bawah kader PPP di mana Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Atas sikap tersebut, sebanyak 27 dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP mendesak agar Suryadharma segera dijatuhi sanksi, mulai dari pemberhentian sementara hingga pemecatan. Pengurus wilayah PPP protes lantaran sikap Suryadharma itu dianggap melecehkan usaha yang tengah dibangun kader di akar rumput di mana saat para kader PPP berjuang untuk memenangkan PPP, Suryadharma justru membelot ke partai lain. Atas desakan tersebut, Suryadharma memecat Waketum PPP dan empat Ketua DPW, yaitu Suharso Monoarfa dari jabatan Wakil Ketua Umum PPP, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat Rachmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaludin Noor.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Setelah pemecatan dilontarkan oleh Suryadharma Ali, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbagi menjadi dua kubu yakni kubu yang mendukung keputusan Suryadharma Ali untuk menjalin koalisi dengan Prabowo dan kubu yang menentang. Internal PPP menganggap bahwa Suryadharma Ali telah bertindak otoriter dengan memecat kader tanpa prosedur yang jelas dan membuat arah koalisi tanpa melalui proses rapimnas. Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menjelaskan PPP merupakan sebuah partai yang memiliki aturan dan konstitusinya sendiri. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dalam partai yang bisa menempatkan dirinya di atas aturan dan konstitusi tersebut.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berakhir Minggu pada tanggal 20 April 2014 dini hari memutuskan untuk memberhentikan sementara Suryadharma Ali dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PPP. Alasan pemberhentian Suryadharma karena dia tidak bersedia menghadiri Rapimnas.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada tanggal 24 April 2014, Partai Persatuan Pembangunan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional III (Mukernas III) PPP di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor. Suryadharma Ali tidak disambut oleh para petinggi PPP yang sudah berada di meja pimpinan rapat. Tak terdengar juga ada tepuk tangan atau antusiasme dari para peserta. Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, yang dalam mukernas ini didaulat sebagai pelaksana tugas ketua umum sekaligus penyelenggara mukernas. Emron terlihat mendapatkan sambutan yang berbeda. Saat masuk ke ruang mukernas, Emron terlihat langsung disambut tepuk tangan para peserta. Dia juga langsung dipersilakan untuk naik ke meja pimpinan rapat. Dalam pertermuan itu Kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan kubu Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy alias Romy kembali bersepakat untuk melakukan islah. Dalam kesempatan itu, Suryadharma Ali mengungkapkan permintaan maafnya kepada semua kader PPP yang hadir dalam Mukernas dan kepada mayarakat atas kisruh yang terjadi di internal PPP. Ia mengaku salah karena telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Namun jabatan ketua umum Suryadharma Ali di persingkat dan akan berakhir pada Oktober 2015.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada tanggal 12 Mei 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan rapat pimpinan nasional yang akhirnya resmi memutuskan arah koalisinya ke Prabowo Subianto. Keputusan koalisi PPP ke Prabowo dilakukan secara musyawarah mufakat yang melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada masa kampanye pemilihan Presiden 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memuji kinerja Suryadharma sebagai Menteri Agama. Prabowo menilai, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya sudah sangat baik.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam masa kampanye menambah sentimen negatif terhadap Koalisi Merah Putih.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Partai Demokrat merupakan partai pemenang pemilu 2009 di mana Partai Demokrat mengantongi 20,85% suara atau 150 anggota legislatif, akan tetapi pada pemilihan legislatif 2014, Demokrat hanya mampu mengantongi 10,19% suara atau 61 anggota legislatif. Suara partai demokrat berguguran di setiap lini lumbung suara Demokrat, akibatnya partai Demokrat tidak mampu mengajukan calon presiden tetapi harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengajukan capres.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Terlepas dari suara Demokrat yang terjun bebas tidak dapat dipisahkan dengan rentetan kasus korupsi yang melibatkan pentolan kader demokrat di saat itu, sebut saja:
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
SBY yang kala itu menjabat sebagai ketua umum demokrat menyatakan akan bersikap netral atau tidak akan bergabung secara formal dengan kubu capres Jokowi atau kubu capres Prabowo dalam pemilu presiden nanti, namun SBY meminta kepada kader Demokrat untuk tidak golput. Pernyataan resmi Partai Demokrat ini sesuai dengan hasil Rapimnas Partai Demokrat pada 17 Mei 2014 lalu, di mana Demokrat akan bersikap netral dalam pemilu presiden Juli nanti.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Demokrat gagal membentuk poros baru lantaran perolehan suara di pemilu legislatif hanya sekitar 10 persen, sehingga konvensi partai Demokrat untuk mengusung calon Presiden menjadi tidak relevan. Partai Demokrat kemudian berusaha membuka wacana untuk membangun poros tengah bersama partai Golkar demi mengimbangi kekuatan Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta, namun keinginan itu harus kandas di tengah jalan karena Demokrat ditinggalkan partai Golkar yang lebih memilih menerima tawaran "Menteri Senior" dari kubu Prabowo-Hatta. Ini berakibat pada partai Demokrat menjadi partai terakhir yang belum menentukan sikap akan arah pilihan politik.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Dukungan informil partai Demokrat terhadap Prabowo-Hatta mengalir saat Pasangan capres-cawapres dari koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta memaparkan visi misinya di depan elite dan kader Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Bogor. Akan tetapi SBY tidak hadir dalam acara tersebut demi menjaga netralitas sebagai seorang Presiden.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Akan tetapi, beberapa tokoh Demokrat justru merapat ke pasangan Jokowi-JK atas nama dukungan pribadi, antara lain:
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
SBY sebagai ketua umum Demokrat menghargai hak setiap kader untuk menentukan pilihan politik masing-masing, oleh karena itu tidak ada kader yang di pecat karena berbeda haluan dan tidak ada benih perpecahan dalam kader internal Demokrat. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Partai Demokrat tidak solid dalam mendukung koalisi merah putih.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada tanggal 19 Mei 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura mendeklarasikan penetapan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Gedung Joang 45, Menteng. Jusuf Kalla terpilih menjadi Calon Wakil Presiden dengan menyingkirkan kandidat kuat lainnya yakni Mahfud MD dan Ryamizard Ryacudu.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada saat itu, partai Golkar belum resmi memutuskan sikap politiknya apakah akan mengusung capres atau bergabung dengan koalisi. Melalui proses negosiasi yang panjang dan berliku, pada akhirnya Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie memutuskan untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Hatta dengan meminta jatah "Menteri Senior" daripada mendukung rekan separtainya yang maju sebagai Cawapres. Jusuf Kalla dianggap sebagai sosok yang fenomenal karena karena ia tidak di dukung secara resmi oleh partai yang membesarkannya (partai Golkar), akan tetapi Jusuf Kalla mampu memecah kekuatan Golkar dengan mendapat dukungan dari kader dan simpatisan Golkar di akar rumput.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Penetapan Jusuf Kalla sebagai Calon Wakil Presiden mendapat beragam kritik dari pengamat politik, salah satu nya adalah pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit. Arbi Sanit menyatakan bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla akan sulit bekerja sama dan bahkan berpotensi untuk menyandera Jokowi. Ia menambahkan, Jusuf Kalla suka bertindak sendiri tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pasangannya, sehingga berpotensi memunculkan "matahari kembar". Arbi Sanit memperkirakan JK akan mengulangi skenario pemerintahan 2004-2009 di saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pernyataan resminya, Jusuf Kalla menampik hal tersebut, "Kalau kami ibarat kereta, kami kereta yang mesinnya lebih kuat. Dan bagaikan matahari, kami matahari yang sinarnya lebih kuat bukan dua matahari".
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pada saat masa kampanye, beredar video wawancara Jusuf Kalla dengan salah satu stasiun televisi swasta yang menyatakan "Kalau Jokowi Tiba-Tiba Jadi Presiden Bisa Hancur Negeri Ini", video inilah di jadikan alat propaganda oleh pihak lawan dengan menayangkannya berulang kali di beberapa stasiun swasta dan media cetak. Namun, dalam pernyataan resminya, Jusuf Kalla menyatakan bahwa pernyataan itu dia keluarkan saat Jokowi baru 3-4 bulan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sehingga Jokowi dianggapnya belum memiliki kapasitas mumpuni sebagai calon Presiden.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Jusuf Kalla terbukti mempunyai kepiawaian dalam menangani masalah konflik di beberapa daerah di Indonesia, antara lain Poso, Ambon, dan Aceh, sehingga diduga penduduk setempat mempunyai ikatan emosional dengan sosok Jusuf Kalla. Namun kenyataannya perolehan suaranya tidak menang di Aceh dan Maluku Utara.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Survei yang dilakukan beberapa waktu sebelum pemungutan suara Pemilu Presiden dilakukan oleh lembaga survei yang terdaftar maupun tidak terdaftar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Survei dilakukan untuk mengukur pandangan publik terhadap para bakal / calon Presiden. Berikut ini adalah beberapa hasil survei yang dilakukan dan dipublikasikan sebelum hari pemungutan suara Pilpres 2014.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Kampanye Pemilu Presiden 2014 dimulai pada 4 Juni hingga 5 Juli 2014 dalam rapat umum terbuka dan debat calon.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Di bawah ini adalah dana kampanye para calon Presiden selama kampanye Pilpres 2014 yang dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada 19 Juli 2014.
Berikut adalah daftar debat calon yang diselenggarakan selama kampanye Pilpres 2014.
Beberapa isu menjadi kontroversi dalam debat-debat tersebut. Antara lain saat Jokowi memunculkan istilah tol laut yang disalahpahami sebagai jalan tol di atas laut yang melintasi seluruh nusantara. Prabowo memunculkan kontroversi mengenai kebocoran anggaran yang kemudian diralat kembali sebagai kerugian potensial. Selain itu, Prabowo juga membuat sebuah kejutan ketika ia menyatakan dukungan kepada Jokowi ketika berbicara tentang pengembangan ekonomi kreatif. Jusuf Kalla menimbulkan kontroversi setelah meralat sendiri bahwa UN tidak akan dibatalkan. Sementara Hatta Rajasa menimbulkan kontroversi setelah salah membedakan penghargaan Kalpataru dengan Adipura dalam debat putaran terakhir.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Respon masyarakat terhadap kedua calon terlihat saat kampanye terbuka di Gelora Bung Karno. Kubu Prabowo pada 22 Juni 2014 memilih untuk mengadakan orasi di panggung dengan menggunakan identitas baju putih dan mengumpulkan massa dari berbagai perwakilan partai politik dan organisasi buruh. Sementara Kubu Jokowi pada 5 Juli 2014 memilih kampanye dalam bentuk konser yang mengundang relawan dari siang hingga malam hari dengan diisi penampilan berbagai selebriti. Jokowi sendiri hanya muncul di saat akhir dengan memberi sambutan pendek.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Kedua pihak saling bertukar tuduhan adanya relawan berbayar, khususnya di media sosial, atau populer dengan akronim panasbung, pasukan nasi bungkus. Tim Prabowo pada beberapa kesempatan mengakui adanya bantuan dana operasional, sementara kubu Jokowi - JK konsisten menyatakan relawannya tidak dibayar hingga hari-hari terakhir kampanye Setelah pemilihan, juga terungkap pengakuan dari Perhimpunan Kebangkitan Suara Indonesia (PKSI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang mendukung Hatta Rajasa, bahwa mereka tidak menerima bayaran yang dijanjikan.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Setelah pilpres 9 Juli 2014, Joko Widodo atau Jokowi mengklaim kemenangannya berdasarkan hitung cepat suara dari beberapa wilayah. Banyak lembaga survei independen yang mengunggulkan Jokowi (52-53% suara versus 46-48% suara untuk Prabowo). Prabowo juga mengklaim kemenangannya sambil mengutip lembaga survei lain.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Menjelang pengumuman hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, Prabowo meminta KPU menunda pengumumannya selama dua minggu agar partainya bisa memeriksa dugaan manipulasi proses pemungutan suara. Permintaan ini ditolak oleh KPU. Kubu Prabowo juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah. Namun demikian, beberapa pendukung Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi atas pemilihannya. Politikus PAN, Hanafi Rais, tiga hari sebelum hasil resmi diumumkan, mengirimkan sebuah pernyataan pers yang isinya, "kami mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam waktu 5 tahun mendatang". Pada hari yang sama, ketua tim kampanye Prabowo, Mahfud M.D., mengembalikan mandatnya kepada Prabowo dan menyatakan bahwa pemilihan umum sudah berakhir.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Khawatir karena ketegangan antarpartai pernah mengakibatkan kerusuhan yang berujung pada jatuhnya mantan presiden Soeharto, pemerintah Indonesia mengerahkan lebih dari 250.000 personel polisi di seluruh Indonesia. Di Jakarta Pusat, ratusan polisi ditempatkan di sekitar gedung KPU. Kerumunan pendukung Prabowo melakukan unjuk rasa damai di dekat gedung KPU.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Proses hitung cepat dimulai pada tanggal 9 Juli 2014 oleh berbagai lembaga survei.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Perbedaan hasil hitung cepat menghasilkan perdebatan mengenai keabsahan beberapa lembaga yang melakukan perhitungan. Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) merasa harus mengadakan audit terhadap metode yang digunakan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya. JSI dan Puskaptis mengabaikan panggilan ini. Hasilnya, JSI dan Puskaptis dikeluarkan dari keanggotaan Persepi karena dianggap tidak memiliki itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Sementara RRI yang juga ikut mengadakan hitung cepat dengan hasil yang hampir mendekati hasil rekapitulasi KPU, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, juga mendapatkan tekanan politis dari Komisi I DPR RI yang mempertanyakan aktivitas RRI dalam melakukan survei yang dianggap tidak sesuai dengan "tupoksi". Karena itu Komisi I berencana akan melakukan pemanggilan terhadap direksi RRI yang akhirnya menimbulkan kecaman dari masyarakat dan jurnalis.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Selain hitung cepat, beberapa kelompok independen maupun organisasi dan partai mendukung juga melakukan perhitungan yang di media disebut "real count" (dari bahasa Inggris yang artinya "hitung sesungguhnya"). Berbeda dengan hitung cepat yang mengambil sampel secara statistik, "real count" berusaha mengumpulkan data dari seluruh pemilih atau TPS, atau mendekati seluruhnya. Ada yang menggunakan data dari KPU, dan ada juga yang menggunakan input dari saksi-saksi relawan partai dan tim sukses di TPS.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Situs KawalPemilu.org termasuk salah satu situs yang memulai melansir hasil "real count". Situs ini dibuat oleh sekelompok ahli teknologi informasi Indonesia yang berdomisili di luar negeri, dan meluncurkan hasil awalnnya pada 14 Juli. Input situs ini berasal dari hasil TPS di formulir C1 yang dilansir oleh KPU, dan didigitalisasi oleh sekitar 700 relawan. Beberapa hari kemudian, hasil rekapitulasi KPU dalam bentuk data DA1, DB1 dan DC1 dilansir KPU dalam bentuk digital, dan beberapa situs lain dan media juga melakukan "real count" berdasarkan data-data ini.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pihak Prabowo-Hatta menggunakan "real count" yang dilakukan oleh PKS. Berbeda dengan hasil hitung cepat maupun "real count" lainnya, perhitungan ini menunjukkan keunggulan tipis Prabowo-Hatta. Namun sempat terjadi kontroversi karena publikasi hasil real count sementara pada 9 Juli 2014 sama persis dengan publikasi hasil exit poll yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014. Setelahnya, kubu Prabowo Hatta tidak pernah lagi mempublikasikan hasil real count. Mahfud MD menyatakan hasil perhitungan tersebut rahasia, meskipun kemudian ia mengakui tidak pernah melihat data itu. Di lain pihak, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridho beralasan menghentikan publikasi Real Count karena ingin mematuhi himbauan Komisi Penyiaran Indonesia.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Sementara dari pihak Jokowi-Jusuf Kalla, real count dilakukan baik oleh internal PDIP maupun di gedung DPP Partai Nasdem.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Berikut adalah perbandingan hasil perhitungan beberapa kelompok relawan dibandingkan dengan hasil rekapitulasi KPU.
Pada tanggal 22 Juli 2014, hari pengumuman hasil resmi oleh KPU, Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan umum setelah sebelumnya menegaskan kemenangannya sejak hasil hitung cepat dirilis. Ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia "kehilangan hak-hak demokrasi" karena "telah terjadi kecurangan masif dan sistematis", dan menyatakan bahwa ia dan Hatta "menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum". Pidatonya yang disiarkan langsung berimplikasi bahwa ia akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa laporan memperdebatkan seputar apakah Prabowo mengundurkan diri dari proses pemilu atau menolak hasil resminya saja.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Menurut Douglas Ramage dari Bower Asia Group Jakarta, legitimasi proses pemilihan umum dipertanyakan untuk pertama kalinya sejak era reformasi dimulai tahun 1998. Ramage menyatakan bahwa Indonesia sedang memasuki "wilayah tak terjamah". Keabsahan penolakan Prabowo belum jelas karena apabila ia menyatakan mundur, maka ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden. Menurut "The Jakarta Post", selisih suara sebesar 6,3 persen akan menyulitkan Prabowo menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo bisa dipidana dengan kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda 100 miliar rupiah karena mengundurkan diri.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Seusai pengumuman tersebut, nilai tukar rupiah Indonesia jatuh 0,3 persen, dan JSX Composite jatuh 0,9 persen. Para pengamat menolak tuduhan kecurangan yang dilemparkan Prabowo dan mengatakan bahwa pemilihan umum berlangsung "adil dan bebas". Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa "tidak ada tanda-tanda kecurangan" dan pengunduran Prabowo mencerminkan "sikap asli kalangan elit yang tidak siap kalah".
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Menyusul pengunduran Prabowo, saksi-saksinya juga meninggalkan acara pengumuman hasil pemilu oleh KPU. Akan tetapi, penghitungan resmi terus berlanjut, dan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan bahwa mereka sudah memenuhi kewajibannya untuk mengundang para saksi. Kemenangan Jokowi sudah diprediksi dan terbukti beberapa jam kemudian karena jadwal pengumuman yang awalnya ditetapkan pukul 16:00 mundur empat jam. KPU menyatakan bahwa Jokowi memperoleh 53,15 persen suara (mewakili 70,99 juta pemilih) dan Prabowo memperoleh 46,85 persen suara (62,57 juta pemilih). Kubu Prabowo tetap menolak hitungan KPU dan menyatakan bahwa mereka lebih memercayai hasil yang diberikan PKS ketimbang KPU.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Pasca pengumuman, Jokowi mengatakan bahwa seumur-umur hidup di bawah pemerintahan Orde Baru, ia tidak pernah membayangkan seseorang berlatar kelas bawah bisa naik menjadi presiden. "The New York Times" melaporkan bahwa Jokowi berkata, "Sekarang sudah seperti Amerika. Kita kenal yang namanya impian Amerika, dan di sini ada impian Indonesia". Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari kalangan militer atau elit politik yang terkait dengan Soeharto. Pengamat politik Salim Said menyebut Jokowi sebagai "tetangga kita yang memutuskan terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan ucapan selamat kepada Jokowi sesaat setelah penetapan KPU. Selain itu, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, juga memberikan ucapan selamat di Twitter beberapa menit setelah penetapan tersebut dan berharap kinerja Jokowi selanjutnya dapat memperkuat hubungan antara kedua negara tersebut. Selain Presiden dan Wapres petahana, serta Perdana Menteri Singapura, ucapan selamat kemudian mengalir dari berbagai kepala pemerintahan dan perwakilan berbagai negara di dunia terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih, di antaranya Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan sebagainya.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Hasil resmi memperlihatkan kemenangan pasangan Jokowi - Jusuf Kalla, sekaligus mengkonfirmasi beberapa lembaga yang mengadakan survei, exit poll, dan quick count, serta kelompok-kelompok relawan yang membantu penghitungan "real count" dengan angka kemenangan 53,15% dan Prabowo - Hatta Rajasa sebesar 46,85% Selain itu angka golput tercatat sebesar 30,42%.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
! colspan="2" align="left" | Calon
! align="left" | Pasangan
! align="left" | Partai
! width="75" | Suara
! width="30" | %
! colspan="4" align="left" | Total
! 100%
Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014
Kubu Prabowo-Hatta Rajasa mengajukan beberapa gugatan atas hasil pemilihan ini, yaitu ke DKPP dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, koalisi merah putih di DPR juga berencana meluncurkan pansus pilpres yang akan memanggil KPU. Namun Kubu Prabowo-Hatta Rajasa membantah bahwa pansus ini digunakan untuk membatalkan hasil pemilihan umum, melainkan memperjuangkan pelaksanaan Pemilu yang lebih baik pada masa depan Selain itu juga ada rencana mengajukan gugatan ke PTUN dan MA jika gugatan ke MK tidak dikabulkan