Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 7
HP atau HPT berdasarkan TGHK yang telah dibebani persetujuan prinsip tukar menukar, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau hutan produksi yang dapat dikonversi, maka status kawasan tersebut adalah HP atau HPT sebagaimana tertera pada peta TGHK.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 8
(1)HPK, HP, atau HPT berdasarkan TGHK yang telah dibebani izin penggunaan kawasan hutan,
namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi
TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi, maka status areal
tersebut adalah HPK, HP atau HPT sebagaimana tertera pada peta TGHK sampai berakhirnya
izin penggunaan kawasan hutan.
(2) Terhadap areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diterbitkan perizinan lain.
(3) Dalam hal izin penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
berakhir, status dan fungsi areal tersebut adalah sebagaimana penunjukan kawasan hutan
dan perairan) provinsi hasil paduserasi.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 9
Areal yang telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan secara parsial yang berasal dari lahan pengganti proses tukar menukar kawasan hutan atau dari lahan kompensasi proses pinjam pakai kawasan hutan, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai APL, maka status areal tersebut adalah kawasan hutan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 10
(1)HP atau HPT berdasarkan TGHK yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, namun dalam
penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan
RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda, maka status areal
tersebut adalah HP atau HPT sampai berakhirnya izin pemanfaatan hutan.
(2)Terhadap areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diterbitkan perizinan lain.
(3)Dalam hal izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, status
dan fungsi areal tersebut adalah sebagaimana penunjukan kawasan hutan (dan perairan)
provinsi berdasarkan hasil paduserasi.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 11
Kawasan Hutan berdasarkan TGHK secara parsial telah diubah fungsi dengan Keputusan Menteri dan telah dibebani izin penggunaan kawasan hutan atau izin pemanfaatan hutan, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda dengan hasil perubahan fungsi parsial, maka fungsi kawasan hutan tersebut adalah sesuai dengan hasil perubahan fungsi parsial.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 12
(1)Batas kawasan hutan berdasarkan TGHK yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, namun
dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK
dan RTRWP ditunjuk dengan fungsi kawasan hutan berbeda, maka fungsi kawasan hutan tersebut
adalah sesuai penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi hasil paduserasi sedangkan
batas sesuai dengan hasil tata batas TGHK.
(2)Dalam hal kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonstruksi batas,
maka pada saat penggantian pal batas sekaligus dilakukan perubahan inisial tanda batas m
engacu pada fungsi penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi.
(3)Hasil rekonstruksi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam
Berita Acara Rekonstruksi dan Perubahan Inisial Tanda Batas yang ditandatangani oleh
Panitia Tata Batas.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 13
Kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan yang telah ditetapkan, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP bukan kawasan hutan, dinyatakan tetap berlaku sebagai kawasan hutan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 14
(1)Hasil tata batas kawasan hutan parsial berdasarkan TGHK yang tidak membentuk suatu poligon dengan batas kawasan hutan menurut penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP dan letaknya berada di luar kawasan hutan tetap, maka hasil tata batas tersebut dinyatakan dihapus dan tidak berlaku.
(2)Status atau fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi hasil paduserasi.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 15
(1)Dalam hal batas kawasan hutan berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut.
(2)Batas alam kawasan hutan berupa tepi sungai, tepi pantai atau tepi danau, tetap dilaksanakan pengukuran dengan memasang tanda batas atau papan pengumuman atau memasang beberapa titik referensi pada tempat-tempat tertentu yang dianggap strategis.
(3)Dalam hal penentuan letak batas alam kawasan hutan tepi sungai, tepi pantai atau tepi danau letak batas dipengaruhi oleh faktor bentuk tepi sungai, tepi pantai atau tepi danau, maka penentuan batas ditentukan dari penampang/profil vertikal maupun secara horisontal.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 16
(1)Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
(2)Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 17
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2009
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
H. M.S. KABAN
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ANDI MATTALATTA
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 221
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ttd.
SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001
Sepatu wanita
Pada prinsipnya sepatu wanita hanya terdiri dari dua jenis. Jenis pertama adalah sepatu yang memiliki hak datar, apapun bahan dan bagaimanapun disainnya, biasanya disebut sebagai Flat Shoes.
Sepatu wanita
Jenis yang kedua adalah sepatu yang memiliki hak tinggi atau High Heels. Dalam perkembangannya, ukuran dan bentuk hak dari sepatu ini sangat beragam, belum lagi bentuk disainnya yang membedakan pada kesempatan apa saja high heels ini digunakan. Setiap variasi memiliki istilah sendiri dan istilah ini cenderung diartikan sebagai salah satu jenis dari sepatu wanita.
Sepatu wanita
Pada perkembangannya sepatu wanita sol datar yang akrab disebut sebagai flat shoes berkembang menjadi berbagai macam model sepatu flat. Sedangkan sepatu wanita sol tinggi yang juga disebut high heels shoes, seiring perubahan jaman modelnya semakin beragam.
Sepatu wanita
Dari segi ukuran untuk sepatu berhak tinggi, ada banyak pihak yang belum memiliki kesamaan pendapat. Menurut kalangan fashion Italia, sepatu wanita yang memiliki hak di bawah 6,4 Cm dianggap sebagai sepatu Hak Rendah atau Low Heels, antara 6,4 Cm - 8,9 Cm dianggap sebagai sepatu yang memiliki Hak Sedang atau Medium Heels. Lebih dari ukuran tersebut dikategorikan sebagai sepatu Hak Tinggi atau High Heels.
Sepatu wanita
Model sepatu wanita yang dimasukkan dalam kategori Hak Tinggi adalah Cone, Stiletto. Model Hak Sedang adalah model sepatu wedges, prism dan puppy. Sedangkan untuk model Hak Rendah adalah Spool dan Kitten.
Empire Tower, Bangkok
Empire Tower adalah gedung pencakar langit yang terletak di kawasan bisnis Sathon, Bangkok, Thailand, berdekatan dengan Jalan Sathon dan Jalan Narathiwat, dekat dengan Stasiun Chong Nonsi (Silom Line Skytrain BTS). Empire Tower 1 saat ini adalah bangunan tertinggi ke-6 di Thailand dan Bangkok. Ini adalah yang tertinggi dari semua gedung perkantoran di Thailand. Empire Tower 1 memiliki 62 lantai dan 227 meter.
Empire Tower, Bangkok
Daftar bangunan tertinggi di Thailand
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009–2014)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009–2014 (disingkat DPR RI periode 2009-2014) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diisi oleh anggota hasil pemilihan umum legislatif yang diadakan pada tanggal 9 April 2009. Anggota DPR RI periode 2009-2014 dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia saat itu Harifin A. Tumpa pada tanggal 1 Oktober 2009. Jumlah anggota DPR RI periode 209-2014 adalah 560 orang.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009–2014)
DPR RI periode 2009-2014 terdiri dari sembilan fraksi yang terbagi masing-masing atas sembilan partai, yakni;Sejumlah anggota DPR, Angelina Sondakh dan M. Nazaruddin, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat dan Luthfi Hasan, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harus masuk penjara karena terlibat kasus korupsi. Sutan Bhatoegana anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009–2014)
Dalam bidang legislasi, berdasarkan keterangan Marzuki Alie, Ketua DPR, dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 dan Penutupan Masa Bakti Anggota DPR 2009- 2014, jumlah rancangan yang berhasil disetujui DPR selama lima tahun mencapai 126 RUU. Terbilang minim jika dibandingkan jumlah Undang- Undang yang dihasilkan anggota DPR periode 2004-2009 yang mencapai 193 Undang- Undang dan target Program Legislasi Nasional 2009- 2014 yang mencapai 247 buah.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009–2014)
Program Legislasi Nasional 2010–2014 adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2010–2014.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009–2014)
Rapat paripurna DPR-RI adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR-RI.
3GPP
3GPP atau The Third Generation Partnership Project adalah proyek kolaborasi kelompok-kelompok asosiasi generasi ketiga komunikasi (3G) dalam sebuah proyek. Kolaborasi ini menyatukan tujuh organisasi pengembang standar telekomuniksi seperti ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, dan TTC kedalam sebuah mitra kerja ("Organizational Partners").
3GPP
3GPP terbentuk dari inisiatif International Mobile Telecommunication (IMT-2000), yang meliputi internet berkecepatan tinggi, broadband, dan Internet Protocol (IP) berbasis sistem mobile yang menampilkan jaringan-jaringan interkoneksi, fitur / transparansi layanan , roaming global.
3GPP
Tujuan dari 3GPP adalah untuk membuat telekomunikasi generasi ketiga (3G) dapat digunakan secara global yang tergabung dengan Global Sytem for Mobile Communications (GSM) di dalam jangkauan proyek International Mobile Telecommunication-2000 (IMT-2000). International Mobile Telecommunication (IMT-2000) merupakan bagian dari International Telecommunication Union (ITU). IMT-2000 dimaksudkan untuk membawa kualitas tinggi telekomunikasi mobile multimedia untuk pasar di seluruh dunia dengan meningkatkan kecepatan dan kemudahan komunikasi nirkabel.
3GPP
Proyek 3GPP mencakup teknologi jaringan telekomunikasi seluler, termasuk akses radio, jaringan transportasi inti, dan "service capabilities". Proyek ini juga memungkinkan akses non-radio ke jaringan inti, dan akses interworking dengan jaringan WiFi.
3GPP
4 Kelompok Spesifikasi Teknis ("Techinical Spesification Groups") dalam 3GPP adalah:
Keputusan Presiden Indonesia
Keputusan Presiden Indonesia atau biasa disingkat Keppres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur. Isi Keppres berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebut dalam Keppres tersebut kecuali bila Keppres memiliki muatan seperti Peraturan Presiden, maka keberlakuannya juga sama seperti Peraturan Presiden.
Keputusan Presiden Indonesia
"akan segera ditambahkan"
INews Bandung
iNews Bandung (sebelumnya bernama IMTV, SINDOtv Bandung dan iNews TV Bandung) adalah stasiun televisi lokal berkualitas nasional dan berada pada saluran 22 UHF. iNews Bandung merupakan stasiun televisi lokal untuk wilayah Jawa Barat. Dengan kekuatan pemancar 10 KW, siarannya dapat diterima dengan jernih di wilayah Bandung, Kabupaten Bandung, Cianjur serta sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Depok.
INews Bandung
Awalnya IMTV dimiliki oleh Bina Sarana Informatika serta menyiarkan acara yang berhubungan dengan musik. Pada 29 Juni 2008, IMTV menjadi mitra jaringan dari SUN TV dan merelai acara dari SUN TV, sisanya acara yang diproduksi sendiri.
INews Bandung
iNews Bandung yang sebelumnya berkantor di Gedung Mobile-8, Jl. Surapati No. 233 Bandung. Sejak tahun 2011, iNews Bandung berkantor di Komplek Setrasari Mall Blok C3, Jl. Sutami No. 9/35 Bandung setelah Gedung Mobile-8 dikuasai oleh smartfren. Selain itu, iNews Bandung juga memiliki studio mini di lantai 1 Bandung Indah Plaza yang lokasinya strategis yaitu tepat di jantung kota Bandung.
INews Bandung
Sejak 6 April 2015, stasiun televisi ini berganti nama menjadi iNews TV Bandung. Dan mulai 1 November 2017, berganti nama lagi menjadi iNews Bandung.
Pengumpulan Data Dalam Penelitian
Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial.
Pengumpulan Data Dalam Penelitian
A. Pengertian Pengumpulan Data
Pengumpulan Data Dalam Penelitian
Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, situasi. Data merupakan bahan baku informasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitiannya.
Pengumpulan Data Dalam Penelitian
Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifiasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.
Pengumpulan Data Dalam Penelitian
Saat mengumpulkan data, peneliti harus tekun, sabar, dan tidak putus asa. Peneliti harus sabar untuk berjalan dari rumah ke rumah, atau mendatangi instansi tertentu untuk mengadakan wawancara atau membagi kuesioner. Jika seseorang peneliti tidak memiliki mental yang kuat, ia akan mudah putus ada dan akhirnya gagal.
Pengumpulan Data Dalam Penelitian
Secara umum, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan.
Pengumpulan Data Dalam Penelitian
B. Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan Data Dalam Penelitian
-akan dilanjutkan-
Sunan Wanaperih
Sunan Wanaperih atau Raden Aria kikis merupakan putra sulung dari Prabu Pucuk Umum dari Ratu Sunyalarang (putri "Sunan Parung", saudara sebapak Ratu Pucuk Umun suami Pangeran Santri) dan menjadi Raja di Kerajaan Talaga Manggung pada tahun 1553-1556 Masehi, Prabu Pucuk Umum atau Raden Rangga Mantri yang merupakan cicit Raja Pajajaran Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Sunan Wanaperih mendirikan pesantren tertua di Majalengka serta memindahkan Ibukota Kerajaan Talaga, dari Sangiang ke Wanaperih yang termasuk wilayah Desa Kagok saat ini.
Sunan Wanaperih
Setelah Ratu Sunyalarang meninggal dunia, Arya Kikis atau Sunan Wanaperih mendirikan pesantren dan mendatangkan guru mengaji "Syekh Sayyid Faqih Ibrahim" yang merupakan putra Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan Tasikmalaya dikenal dengan Sunan Cipager makamnya berjarak 1 kilometer dari sini atau
Sunan Wanaperih
Masa-masa pemerintahan Sunan Wanaperih diwarnai dengan perkembangan Islam yang pesat. Pada masa kepemimpinannya seluruh rakyat di Talaga Manggung telah menganut agama Islam dan agama Islam semakin berkembang karena Sunan Wanaperih berputra 6 orang yaitu Dalem Cageur, Dalem Kulanata, Apun Surawijaya, Ratu Radeya, Ratu Putri dan Dalem Wangsa Goparana, keturunannya turut menyebarkan Islam bahkan sampai ke luar wilayah Majalengka.
Sunan Wanaperih
Ratu Radeya menikah dengan Arya Saringsingan, sedangkan Ratu Putri menikah dengan anak Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan Tasik yaitu "Syekh Sayyid Faqqih Ibrahim" yang dikenal sebagai Sunan Cipager dan mereka menjadi penyebar Islam disamping putranya Dalem Wangsa Goparana yang pindah ke Sagala Herang Cianjur dan keturunannya menjadi trah Bupati Cianjur seperti Bupati Wiratanudatar I (Dalem Cikundul) dan seterusnya.
Sunan Wanaperih
Pada tahun 1550 M. Pada generasi kedua masa pemerintahan Islam Talaga, sepeninggal Ratu Parung (Ratu Sunyalarang), Talaga dipimpin oleh Raden Aria Kikis (Sunan Wanaperih) putera kedua Ratu Parung (Ratu Sunyalarang). Arya Kikis adalah seorang Senapati dan Da'i Islam yang handal. Dia mewarisi ketaatan yang tulus, ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu keislaman dari Sunan Gunung Djati. Salah satu cucu dia adalah Raja Muda Cianjur yang dikenal dengan Kanjeung Dalem Cikundul.
Sunan Wanaperih
Diawali dangan ikut campurnya Demak untuk menarik upeti dari Talaga melalui Cirebon, sedangkan kondisi rakyat Kerajaan Talaga yang sangat memerlukan perhatian pemerintah (lagi susah), akhirnya permintaan Cirebon dan Demak untuk menarik upeti dari Talaga "ditolak". Selanjutnya, dengan tiba-tiba saja pasukan Cirebon yang dibantu Demak menyerang Talaga. Dengan demikian terjadilah peperangan hebat antara Pasukan Talaga yang dipimpin langsung oleh Senopati Aria Kikis melawan pasukan penyerobot dari Cirebon dan Demak. Di medan laga sekalipun prajurit-prajurit Kerajaan Talaga yang dibantu ketat oleh puragabaya serta pendekar-pendekar dari padepokan-padepokan dan pesantren-pesantren Islam itu jumlah pasukan dan senjatanya lebih kecil dibanding jumlah serta kekuatan para aggresor, akan tetapi pasukan Talaga dengan penuh semangat dan patriotisme tetap mengadakan perlawanan.
Sunan Wanaperih
Dengan teriakan dan gaung Allahu Akbar, serentak pasukan Talaga dengan kecepatan dan kesigapan yang luar biasa menerjang lawannya dan terus menerus mengkikis habis para aggressor yang datang menyerang tanpa kesopanan dan tatakrama itu. Syukurlah bahwa akhirnya kekuatan para penyerobot itu dapat dilumpuhkan dan semua pasukan Cirebon dan Demak dapat diusir keluar dari wilayah Kerajaan Talaga
Sunan Wanaperih
Kesepakatan Keraton Ciburang
Sunan Wanaperih
Karena peristiwa itu Kanjeng Sinuhun Susuhunan Cirebon, Syarif Hidayatullah serta merta datang ke Talaga dan disambut secara khidmat dan hormat oleh Pangeran Satyapati Arya Kikis, Senapati Kerajaan Talaga, Sang Sunan Wanaperih; tidak urung dengan mendapatkan penghormatan besar dari para prajurit, puragabaya, para pendekar dan rakyat kerajaan Talaga serta Galuh Singacala.
Sesuai dengan kesepakatan pada musyawarah di Keraton Ciburang yang diselenggarakan oleh para Raja dari Galuh beberapa waktu yang silam, yang menyatakan bila Kanjeng Waliyullah sendiri mengucapkan titahnya, mereka semua akan tumut kepada Kanjeng Sinuhun Cirebon, Syarif Hidayatullah.
Sunan Wanaperih
Ternyata kesepakatan di Keraton Ciburang itu dengan takdir Allah terkabul juga. Pada saat itulah Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati Cirebon bersabda; Bahwa peperangan itu sungguh ditakdirkan Allah; tetapi bukan merupakan perang agama, sebab di Jawadwipa hanya pernah ada satu perang agama, yaitu antara Demak dan Majapahit. Terjadinya perang Talaga hanya karena tindakan keliru pasukan Cirebon dan Demak. Dalam riwayat lain berkata : “Perang dengan telaga berawal dari masalah sepele, yaitu perselisihan antara Demang Talaga dan Tumenggung ( Caruban ) Kertanegara akibat salah paham. Mereka berkelahi dan Demang Talaga terbunuh dalam perkelahian itu. Kematian Demang Talaga ternyata telah membuat marah Yang Dipertuan Talaga, Prabu Pucuk Umun, dan putera mahkota, Sunan Wanaperih (Pangeran Salingsingan / Raden Aria kikis) . Kabarnya, mereka dihasut oleh Rsi Bungsu, yang menuduh peristiwa tewasnya Demang talaga itu didalangi oleh yang Dipertuan Caruban. Lalu, pasukan Talaga disiapkan untuk menyerbu wilayah Caruban.”
Sunan Wanaperih
Kemudian Sinuwun Cirebon mendamaikannya dan Sinuwun Syarif Hidayatullah mengizinkan kepada Pangeran Aria Kikis untuk beruzlah dan berkholwat (riyadhah dan mujahadah) di kampungnya yaitu di Leuweung Wana yang selanjutnya disebut Wanaperih, dengan hasrat untuk mendalami hakikat ajaran Agama Islam sedangkan kerajaan Talaga tetap berdiri secara mandiri, adapun kepemimpinannya diayomi oleh Kanjeng Waliyullah, Sunan Gunung Djati.
Sunan Wanaperih
Sunan Wanaperih merupakan putra sulung dari Prabu Pucuk Umum dari Ratu Sunyalarang (putri "Sunan Parung", saudara sebapak Ratu Pucuk Umun suami Pangeran Santri), dan mempunyai enam orang putra, empat putera dan dua puteri, Diantaranya :
Sunan Wanaperih
Ratu Radeya menikah dengan Pangeran Aria Saringsingan putra Prabu Haur Kuning sedangkan Ratu Putri menikah dengan Syekh Sayid Faqih Ibrahim ( Sunan Cipager ) putra Syekh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Dalem Wangsa Goparana putra Sunan Wanaperih yang pindah ke Sagala Herang Cianjur dan keturunannya menjadi trah Bupati Cianjur seperti Bupati Wiratanudatar I (Dalem Cikundul) dan seterusnya.
Thales Alenia Space
Thales Alenia Space adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kendaraaan antariksa asal Perancis. Perusahaan ini terbentuk dari gabungan antara Thales (saham 67%) dan Finmeccanica (33%), bersama dengan Telespazio di bawah naungan Thales Group.
Thales Alenia Space
Perusahaan ini menangani penyediaan satelit khususnya satelit telekomunikasi, cuaca, militer, dan keperluan penelitian alam. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ini pada tahun 2012 adalah 2.1 miliar Euro dan jumlah pegawai pada tahun 2012 adalah 7,500 orang dari 10 perusahaan sebaran di Perancis, Italia, Spanyol, Belgia, Jerman, dan Inggris. Beberapa proyek yang pernah dilakukan oleh Thales di antaranya adalah proyek lingkungan Copernicus (dikenal juga dengan GMES/Global Monitoring for Environment and Security), navigasi satelit untuk EGNOS dan Galileo,dan militer yaitu COSMO-SkyMed, Syracuse, Sicral 1 dan 2.
Thales Alenia Space
PT Telkom Indonesia juga menggunakan jasa Thales Alenia Space untuk pembuatan satelit terbaru mereka, Telkom-3S yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2016. Satelit tersebut diperkirakan akan membawa beban transponder pita C sebanyak 24, delapan pita C tambahan dan 10 pita Ku dan akan diletakkan di posisi yang sama dengan satelit PT Telkom yang sebelumnya, Telkom-2. Dana untuk kerjasama ini bernilai 199,7 juta dolar.
Sofyan Basir
Dr.(H.C.) Sofyan Basir, S.E. adalah Direktur Utama PLN sejak 2014, dan Mantan Dirut BRI, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama BRI sejak tanggal 17 Mei 2005 dan terpilih kembali untuk periode jabatan kedua pada tanggal 20 Mei 2010. Sebelum bergabung dengan BRI, menjabat sebagai Direktur Utama Bank Bukopin. Karier perbankan dimulai pada tahun 1981 di Bank Duta, pada tahun 1986 bergabung dengan Bank Bukopin dan telah menduduki beberapa jabatan manajerial di Bank Bukopin termasuk Direktur Komersial, Group Head Line of Business, dan Pemimpin Cabang di beberapa kota besar Indonesia.
Sofyan Basir
Meraih gelar Diploma dari STAK Trisakti, Jakarta (1980), gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Ganesha, Jakarta (2010), dan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Trisakti, Jakarta (2012).nmnjj Telah mengikuti berbagai pendidikan serta pelatihan di bidang perbankan baik di dalam maupun luar negeri, diantaranya Seminar Risk Management Certification Refreshment Program (Frankfurt); Eksekutif Manajemen Risiko, ABN Amro (Denpasar); Islamic Finance Forum (Swiss); Seminar Business Continuity Planning, Ernst & Young; SESPIBANK (Jakarta); Strategy Development Session, IBM; dan Structuring Loans & Short Term, The Institute Banking & Finance.