Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Alfabet Kiril
Aksara Sirilik (dalam bahasa Rusia disebut Кириллица - "Kirillitsa") dinamakan menurut nama Santo Sirilus (Bahasa Yunani: ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, "Agios Kurillos"). Santo Sirilus dan Metodius adalah misionaris dari Thessalonika, Bizantium. Mereka menyusun aksara Glagolitik ketika menyebarkan agama Kristen di antara Bangsa Slavia pada abad ke-9.
Alfabet Kiril
Aksara Sirilik sendiri disusun oleh murid-murid Santo Sirilus dan Metodius di Kekaisaran Bulgaria pada masa pemerintahan Tsar Simeon. Aksara ini kemudian dinamakan aksara Sirilik untuk menghormati guru mereka, Santo Sirilus. Salah satu penyusun aksara ini adalah Santo Kliment dari Ohrid yang menggunakannya untuk menuliskan bahasa Gereja Slavia Tua pada abad ke-10. Sejak saat itu, aksara ini mulai umum digunakan di beberapa wilayah Eropa Timur terutama di masyarakat yang beragama Kristen ortodoks. Dilihat dari bentuk hurufnya, alfabet Sirilik banyak mendapat pengaruh dari alfabet Yunani.
Alfabet Kiril
Tabel ini menunjukkan aksara Sirilik yang digunakan dalam Bahasa Rusia.
Alfabet Kiril
Tabel ini menunjukkan aksara Sirilik yang digunakan dalam bahasa Ukraina.
Alfabet Kiril
Tabel ini menunjukkan aksara Sirilik yang digunakan dalam bahasa Belarus.
Alfabet Kiril
Tabel ini menunjukkan aksara Sirilik yang digunakan dalam bahasa Bulgaria.
Alfabet Kiril
Tabel ini menunjukkan aksara Sirilik yang digunakan dalam bahasa Serbia.
Alfabet Kiril
Tabel ini menunjukkan aksara Sirilik yang digunakan dalam bahasa Makedonia.
Nahdlatul 'Ulama
Nahdlatul 'Ulama ("Kebangkitan 'Ulama" atau "Kebangkitan Cendekiawan Islam"), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Nahdlatul 'Ulama
Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan terus menyebar - setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.
Nahdlatul 'Ulama
Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) dibentuk pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar).
Nahdlatul 'Ulama
Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya "Nahdlatul Tujjar" itu, maka "Taswirul Afkar", selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.
Nahdlatul 'Ulama
Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, karena tidak terakomodir kyai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konperensi Islam Dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasjim Asy'ari sebagai Rais Akbar.
Nahdlatul 'Ulama
Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam "murni", yaitu dengan cara umat islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak
dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan.
Nahdlatul 'Ulama
Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasjim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.
Nahdlatul 'Ulama
NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang teologi/ Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki,dan Imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syeikh Juneid al-Bagdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.
Nahdlatul 'Ulama
Gagasan kembali kekhittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.
Nahdlatul 'Ulama
Dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmipun yang bisa dirujuk untuk itu. Hal ini karena sampai saat ini tidak ada upaya serius di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya.
Nahdlatul 'Ulama
Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segi politik, bisa dilihat dari jumlah perolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham keagamaan maka bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham kegamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani (2002) yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia. Suaidi Asyari memperkirakan ada sekitar 51 juta dari Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham keagamaan NU. Jumlah keseluruhan Muslim santri yang disebut sampai 80 juta atau lebih, merupakan mereka yang sama paham keagamaannya dengan paham kegamaan NU. Namun belum tentu mereka ini semuanya warga atau mau disebut berafiliasi dengan NU.
Nahdlatul 'Ulama
Berdasarkan lokasi dan karaktaristiknya, mayoritas pengikut NU terdapat di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Pada perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut NU mempunyai profesi beragam, meskipun sebagian besar di antara mereka adalah rakyat jelata baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi, karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, serta selain itu juga sama-sama sangat menjiwai ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.
Nahdlatul 'Ulama
Basis pendukung NU ini cenderung mengalami pergeseran. Sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Maka kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka saat di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini. Belakangan ini NU sudah memiliki sejumlah doktor atau magister dalam berbagai bidang ilmu selain dari ilmu ke-Islam-an baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara Barat. Namun para doktor dan magister ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus NU hampir di setiap kepengurusan NU.
Nahdlatul 'Ulama
Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah waljama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:
Nahdlatul 'Ulama
Untuk Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:
Nahdlatul 'Ulama
Keanggotaan berbasis di ranting dan di cabang untuk cabang istimewa.
Nahdlatul 'Ulama
Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Lembaga ini meliputi:
Nahdlatul 'Ulama
Merupakan pelaksana program Nahdlatul Ulama (NU) yang memerlukan penanganan khusus. Berdasarkan perubahan AD/ART hasil Muktamar 33 NU di Jombang, Lajnah Nahdlatul Ulama digantikan dengan lembaga. Semula ada 3 (tiga) Lajnah yaitu:
Nahdlatul 'Ulama
Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
Nahdlatul 'Ulama
Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.
Nahdlatul 'Ulama
Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:
Nahdlatul 'Ulama
Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:
Nahdlatul 'Ulama
Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno, dan bergabung dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI) Agama Partai Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Nahdlatul 'Ulama
NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa orde baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.
Nahdlatul 'Ulama
Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.
Slobodan Milošević
Slobodan Milošević (; Serbia Cyrillic: Слободан Милошевић) () adalah Presiden Serbia dan Yugoslavia. Ia menjabat Presiden Serbia pada 1989-1997 dan kemudian menjabat Presiden Republik Federal Yugoslavia pada 1997-2000. Ia juga memimpin Partai Sosialis sejak didirikannya pada 1990. Ia disidang dengan dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di Kosovo. Pada 11 Maret 2006, ia meninggal di sel tahanannya di Den Haag, Belanda.
Slobodan Milošević
Milošević adalah seorang Serbia Montenegro, yang dilahirkan di Požarevac, Yugoslavia, pada saat pendudukan oleh Negara-negara As. Ayahnya, Svetozar Milošević, melakukan bunuh diri ketika Slobodan masih di sekolah menengah. Kabarnya ayahnya pernah belajar untuk menjadi imam di Gereja Ortodoks, namun ia tidak pernah ditahbiskan. Ibu Slobodan, Stanislava Milošević, menggantung dirinya sepuluh tahun kemudian. Slobodan menikah dengan Mirjana Marković (mereka mempunyai seorang anak laki-laki, Marko, dan anak perempuan, Marija).
Slobodan Milošević
Pada 1959, Milošević bergabung dengan Partai Komunis (juga dikenal sebagai Liga Komunis). Milošević juga belajar ilmu hukum di Universitas Beograd (lulus pada 1964), dan di sana ia bertemu dengan Ivan Stambolić, seorang pemuda yang sedang naik daun di lingkungan Partai Komunis Yugoslavia. Sesuai dengan langkah-langkah mentornya, Milošević belakangan menuduh Stambolić "telah mengkhianati perjuangan Serbia". Sejak 1969 ia menjadi wakil CEO Tehnogas, sebuah perusahaan dengan Stambolić sebagai CEO-nya. Ketika Stambolić menjadi pemimpin Partai Komunis Serbia (1973), Milošević menggantikannya sebagai CEO Tehnogas. Ia bekerja di sana hingga 1978 ketika ia menerima jabatan sebagai ketua Beogradska Banka (Bank Beograd). Sesekali ia tinggal di New York sebagai perwakilan resmi bank itu di luar negeri, dan akhirnya ia meninggalkannya pada 1983 untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya dalam politik.
Slobodan Milošević
Setelah terpilih sebagai presiden dari Komite Kota Beograd dari Liga Komunis pada April 1984, Milošević secara terbuka menentang nasionalisme dan menghalangi penerbitan sebuah buku yang mengandung tulisan Slobodan Jovanović, seorang sejarahwan Serbia terkemuka, profesor hukum, dan politikus nasionalis pada awal abad ke-20. Milošević juga membela agar Marxisme tetap dipertahankan sebagai sebuah mata pelajaran sekolah dan secara terbuka mengecam para remaja Beograd karena sedikit yang muncul pada "Hari Pemuda" Komunis. Menurutnya, ketidakhadiran mereka "mencemari" watak dan karya Tito.
Slobodan Milošević
Pada April 1987 Milošević muncul sebagai kekuatan yang menonjol dalam politik Serbia. Posisi politiknya kadang-kadang disebut nasionalis, meskipun sosialisme dan internasionalisme juga kadang-kadang menjadi ciri ideologinya. Belakangan tahun itu, ketika berbicara di depan khalayak Serbia di Kosovo yang berkumpul untuk memprotes kebrutalan polisi, ia mengatakan kepada mereka bahwa "Tak seorangpun yang boleh memukul kalian!". Pernyataan ini ditafsirkan para kritiknya sebagai petunjuk dari nasionalismenya. Yang lainnya mengklaim bahwa, sebagai wakil politik, ia memberikan keyakinan kepada massa bahwa ia tidak akan membiarkan begitu saja pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka. Namun itu adalah kali pertama sejak Perang Dunia II bahwa seorang pejabat Partai Komunis secara terbuka memihak suatu kelompok etnis tertentu. Stambolić belakangan berkata bahwa "ia menganggap hari itu sebagai akhir dari Yugoslavia".
Slobodan Milošević
Sementara itu, Stambolić terpilih sebagai pemimpin partai dari bagian Serbia dari Liga Komunis. Pada September 1987, ia menjadi Presiden Serbia. Ia mendukung Milošević dalam pemilihan sebagai ketua partai yang baru, dan hal ini menimbulkan rasa cemas di antara para tokoh senior partai. Selama tiga hari Stambolić membela Milošević sebagai pemimpin, dan berhasil memenangkannya dengan suara tipis. Ini adalah pemilihan yang paling ketat dalam sejarah pemilihan internal Partai Komunis Serbia.
Slobodan Milošević
Dragiša Pavlović, pengganti Milošević yang cukup liberal di pucuk pimpinan Komite Beograd partai, menentang kebijakan Milošević terhadap orang-orang Serbia Kosovo. Ia menyebutnya "janji yang diberikan dengan terburu-buru". Berlawanan dengan nasihat yang diberikan Stambolić, Milošević mengecam Pavlović yang dianggapnya terlalu lunak terhadap kaum radikal Albania. Pada 23 September dan 24, selama sebuah sesi Komite Sentral Komunis yang berlangsung 32 jam yang disiarkan langsung di televisi negara, Milošević berhasil membuat Pavlović tersingkir. Karena merasa malu dan tertekan oleh para pendukung Milošević, Stambolić mengundurkan diri beberapa hari kemudian.
Slobodan Milošević
Pada Februari 1988, pengunduran diri Stambolić dinyatakan resmi, dan memungkinkan Milošević mengambil jabatannya sebagai Presiden. Dua belas tahun kemudian, pada musim panas 2000, Stambolić diculik; mayatnya ditemukan pada 2003 dan Milošević dituduh telah memerintahkan pembunuhannya. Pada 2005, sejumlah anggota polisi rahasia dan gang kriminal Serbia dinyatakan bersalah di Beograd atas sejumlah pembunuhan, termasuk pembunuhan Stambolić.
Slobodan Milošević
Milošević menghabiskan sebagian besar tahun 1988 dan 1989 untuk memusatkan perhatian pada politiknya di sekitar "masalah Kosovo ". Bawahannya menyelenggarakan demonstrasi-demonstrasi umum – apa yang disebut "revolusi anti birokrat " – yang menyebabkan tersingkirkannya pimpinan terpilih Vojvodina (6 Oktober 1988), Montenegro (10 Januari 1989) dan akhirnya Kosovo sendiri (pada Februari-Maret 1989). Azem Vlasi, pemimpin mayoritas Kosovo Albania, ditangkap; campur tangan polisi khusus pada pemogokan para buruh tambang Stari trg yang terjadi kemudian menyebabkn kematian 32 orang.
Slobodan Milošević
Pada 28 Maret 1989, Dewan Nasional Serbia, di bawah kepemimpinan Milošević, mengamendemen Konstitusi Republik Sosialis Serbia dan mengurangi otonomi dua provinsinya. Tiga bulan kemudian, pada Vidovdan (hari St. Vitus) dan peringatan ke-600 Pertempuran Kosovo, Milošević berbicara di depan kerumunan besar rakyat yang berkumpul di tempat yang konon merupakan tempat berlangsungnya pertempuran itu. Di antaranya ia mengatakan:
""Kita kembali terlibat di dalam pertempuran dan menghadapi pertempuran. Bukan pertempuran bersenjata, meskipun tidak berarti pertempuran bersenjata tidak akan terjadi.""
Slobodan Milošević
Kata-kata ini dianggap secara umum sebagai permulaan resmi dari kampanye nasionalis Serbia, sebuah unsure yang menentukan dari Perang Yugoslavia yang pecah beberapa tahun kemudian. Para pembela Milošević mengklaim bahwa pidato itu mengagung-agungkan kesatuan di antara semua rakyat di Serbia, sambil menunjukkan kepada pernyataan-pernyataan lain di dalam pidato Milošević seperti misalnya:
""Pada dasarnya, seluruh negara kita ini harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip seperti itu. Yugoslavia adalah sebuah komunitas multi nasional dan ia hanya dapat bertahan di bawah kondisi-kondisi kesetaraan penuh bagi semua bangsa yang hidup di dalamnya.""
""Hubungan-hubungan yang sederajat dan harmonis di antara bangsa-bangsa Yugoslavia adalah syarat yang perlu bagi keberadaan Yugoslavia dan agar negara ini dapat keluar dari krisis ini.""
Slobodan Milošević
Milošević menutupnya dengan mengatakan:
""Biarlah kenangan heroisme Kosovo hidup selama-lamanya! Hidup Serbia! Hidup Yugoslavia! Hidup perdamaian dan persaudaraan antara semua bangsa!""
Slobodan Milošević
Slobodan Milošević mula-mula terpilih sebagai Presiden Serbia oleh Dewan Nasional pada 1989.
Slobodan Milošević
Pada Kongres ke-14 Liga Komunis Yugoslavia pada Januari 1990, delegasi Serbia yang dipimpin oleh Milošević mendesak agar Konstitusi 1974 dikembalikan – yang mengandung kebijakan yang memberikan kekuasaan kepada republik-republik Yugoslavia – ketimbang memperkenalkan kebijakan "satu orang, satu suara ", yang akan memberdayakan penduduk mayoritas, orang-orang Serbia. Hal ini menyebabkan delegasi Slovenia dan Kroasia (yang masing-masing dipimpin oleh Milan Kučan dan Ivica Račan) meninggalkan Kongres sebagai protes dan menandai memuncaknya perpecahan dalam partai yang berkuasa di Yugoslavia.
Slobodan Milošević
Milošević memimpin transformasi Liga Komunis Serbia menjadi Partai Sosialis Serbia (Juli 1990) dan diterimanya sebuah Konstitusi Serbia yang baru (September 1990) yang memungkinkan diadakannya pemilu langsung dengan presiden yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Milošević kemudian terpilih kembali sebagai presiden dari Republik Serbia dalam pemilu langsung Desember 1990 dan Desember 1992.
Slobodan Milošević
Dalam pemilu parlementer pertama yang bebas pada Desember 1990, Partai Sosialis Milošević memenangkan 80,5% suara. Etnis Albania di Kosovo pada umumnya membokot pemilu itu, dan praktis melenyapkan oposisi yang paling sedikitpun yang dihadapi Milošević sebelumnya. Milošević sendiri memenangkan pemilu kepresidenan dengan persentase suara yang jauh lebih besar lagi.
Slobodan Milošević
Naiknya Milošević ke panggung kekuasaan terjadi di tengah-tengah berkembangnya nasionalisme di semua republik bekas Yugoslavia setelah runtuhnya pemerintah komunis di seluruh Eropa timur. Yang perlu dicatat, orang-orang Slovenia memilih sebuah pemerintahan nasionalis di bawah Milan Kučan, dan orang-orang Kroasia melakukan hal yang sama dengan Franjo Tuđman. Kaum politikus Bosnia juga berorientasi nasionalis.
Slobodan Milošević
Yugoslavia yang sosialis pada waktu itu diperintah oleh sebuah Kepresidenan dengan delapan orang anggota dan empat di antaranya cenderung mendukung gagasan-gagasan Slobodan Milošević (seperti misalnya pengumuman undang-undang darurat), sementara empat lainnya cenderung menentang. Karena keputusan-keputusan penting pada akhirnya macet, kepala negara pun tidak berfungsi.
Slobodan Milošević
Pada Juni 1991, Slovenia dan Kroasia memisahkan diri dari federasi, diikuti oleh republik Makedonia (September 1991) dan Bosnia dan Herzegovina (Maret 1992). Minoritas Serbia yang besar di Kroasia (580.000) dan Bosnia (1,36 juta) menuntut untuk tinggal di Yugoslavia berdasarkan hak untuk memutuskan nasib sendiri yang diklaim oleh tetangga-tetangga Kroasia dan Muslim (Bosnyak) mereka.
Slobodan Milošević
Orang-orang Serbia di Kroasia mulai mengorganisasi otonomi mereka sendiri sejak pertengahan 1990, dan mereka didukung dalam hal ini oleh pemerintah Yugoslavia. Sepanjang 1991 dan awal 1992, bersama-sama dengan Tentara Rakyat Yugoslavia, mereka terlibat dalam perang melawan pemerintah Kroasia. Pemimpin Serbia pertama di Kroasia, Milan Babić, telah menyatakan bahwa Milošević bertanggung jawab untuk semua ini, sementara penggantinya Goran Hadžić secara terbuka membanggakan dirinya bahwa dia adalah "perpanjangan tangan Slobodan Milošević".
Slobodan Milošević
Pada 1992, hal serupa terjadi di Bosnia dan Herzegovina, ketika Tentara Rakyat Yugoslavia memindahkan sebagian besar pasukan-pasukannya ke sana. Pada 1995, Milošević ikut perundingan dalam Kesepakatan Dayton atas nama orang-orang Serbia Bosnia (sama halnya dengan apa yang dilakukan Tuđman untuk orang-orang Kroasia Bosnia). Ketika perjanjian itu akhirnya menghentikan peperangan di Bosnia, Milošević dipuji oleh Dunia Barat sebagai salah satu tiang perdamaian Balkan.
Slobodan Milošević
Pada 4 Februari 1997, Milošević mengakui kemenangan oposisi pada sejumlah pemilu lokal, setelah sebelumnya menolak hasilnya selama 11 minggu.
Slobodan Milošević
Meskipun secara konstitusional jabatannya sebagai Presiden Serbia dibatasi dua masa jabatan, pada 23 Juli 1997, Milošević menduduki jabatan presiden Federasi Yugoslavia (saat itu terdiri dari Serbia dan Montenegro). Tindakan-tindakan bersenjata oleh kelompok-kelompok separatis Albania dan tindakan balasan oleh polisi dan militer Serbia di wilayah Serbia yang tadinya otonom (dan 90% terdiri dari orang Albania) di provinsi Kosovo memuncak dengan peperangan pada 1998, serangan-serangan udara NATO terhadap Republik Federal Yugoslavia antara Maret dan Juni 1999, dan akhirnya semua pasukan keamanan Yugoslavia ditarik mundur sepenuhnya dari provinsi itu.
Slobodan Milošević
Selama Perang Kosovo Milošević dikenai tuduhan pada 27 Mei 1999, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Kosovo. Ia diadili hingga kematiannya di International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, yang dinyatakannya tidak legal, karena dibentuk berlawanan dengan anggaran dasar PBB.
Slobodan Milošević
Menurut konstitusi Yugoslavia pemilu harus dilangsungkan dalam dua putaran, dan putaran kedua diikuti oleh dua kandidat dengan suara terbanyak. Hasil-hasil resmi menunjukkan bahwa Koštunica unggul atas Milošević namun suara yang diperolehnya kurang dari 50%. Menurut jajak pendapat, para pendukung dari semua kandidat kecil akan dialihkan kepada Milošević, demikian pula suara orang-orang yang sebelumnya abstain pada putaran pertama, namun menentang oposisi yang didukung oleh kekuatan NATO.