Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Majelis Nasional Pakistan
Dalam Konstitusi yang disahkan Majelis Nasional pada April 1973, dijelaskan mengenai negara Pakistan yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan federal parlementer, dengan Presiden sebagai Kepala Negara yang bersifat seremonial dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih. Berdasarkan Pasal 50 dari Konstitusi, lembaga legislatif merupakan Majlis-e-Shoora (Parlemen), yang terdiri dari Presiden, Majelis Nasional, dan Senat. Majelis Nasional membuat undang-undang federal. Dan melalui debat, mosi, jam bertanya, dan Komite Tetap, Majelis Nasional dapat mengawasi pemerintah. Hal ini memastikan bahwa kinerja pemerintah tetap berada dalam parameter yang ditetapkan dalam Konstitusi, dan tidak melanggar hak-hak dasar warga. Parlemen dapat mengevaluasi anggaran negara dan mengendalikan pengeluaran pemerintah. Senat, majelis tinggi dari Parlemen, beranggotakan perwakilan dari provinsi dengan jumlah yang sama sehingga dapat menyeimbangkan ketimpangan antarprovinsi di Majelis Nasional, yang jumlah anggota didasarkan pada jumlah penduduk di provinsi. Senat berperan untuk menjaga persatuan dan harmoni nasional dan bekerja sebagai faktor stabilisasi federasi. Senat beranggotakan 104 orang dengan masa jabatan enam tahun dengan pemilihan untuk senator diadakan setiap tiga tahun. Majelis Nasional terdiri dari 342 anggota. Konstitusi memberikan wewenang pada Presiden untuk membubarkan Majelis Nasional, tetapi Senat tidak dapat dibubarkan. Hanya Parlemen yang dapat mengubah Konstitusi, dengan dua pertiga suara mayoritas di masing-masing majelis.
Majelis Nasional Pakistan
Dalam Konstitusi Pakistan mencantumkan sejumlah persyaratan bagi anggota Majelis Nasional dalam Pasal 62.
Majelis Nasional Pakistan
Konstitusi juga memberikan rincian untuk anggota dapat dikeluarkan dalam Pasal 63, yang mencakup gangguan mental, pailit, kasus kriminal, dan menerima kewarganegaraan ganda atau melepaskan kewarganegaraan Pakistan. Selain itu, seorang individu akan dikeluarkan dari Majelis Nasional jika ia terbukti telah menentang ideologi Pakistan atau merusak persatuan negara, sejak negara ini didirikan pada tahun 1947.
Majelis Nasional Pakistan
Majelis Nasional dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Masa jabatan Anggota Majelis Nasional sesuai dengan masa jabatan pada umumnya, atau lebih cepat, jika Anggota Majelis meninggal dunia atau mengundurkan diri. Masa jabatan Majelis Nasional juga berakhir jika dibubarkan atas saran dari Perdana Menteri atau Presiden sesuai dengan Konstitusi. Berdasarkan Konstitusi 1973, anggota Parlemen tidak boleh memegang jabatan Perdana Menteri selama lebih dari dua periode. Pada tahun 1990-an, Benazir Bhutto dan Nawaz Syarif mengusulkan RUU untuk mengubah konstitusi tahun 1973 yang memungkinkan Anggota Majelis untuk menjabat pada periode ketiga sebagai Perdana Menteri.
Majelis Nasional Pakistan
Ketua Majelis Nasional dibantu oleh Wakil Ketua. Kedua posisi itu dipilih dari dalam jajaran Majelis Nasional dan biasanya berasal dari partai mayoritas. Pemilihan dua pejabat tersebut adalah hal pertama yang dibahas pada Majelis Nasional. Selain mengatur jalannya perdebatan di Majelis Nasional, Ketua juga dapat menjadi Penjabat Presiden, jika terjadi kekosongan kekuasaan (dalam hal Presiden dan juga sebagai Ketua Senat tidak mampu).
Majelis Nasional Pakistan
Saat ini Ketua Majelis Nasional adalah Sardar Ayaz Sadiq dan Wakil Ketua adalah Murtaza Javed Abbasi, keduanya dari PML-N.
Majelis Nasional Pakistan
Terdapat beberapa masa sidang di Majelis Nasional. Mereka harus mengadakan rapat selama 130 hari sebelum akhirnya terdapat Amendemen Pertama yang disahkan pada 8 Mei 1974. Menurut Amendemen ini, durasi maksimum rapat dikurangi menjadi 90 hari, dan harus ada setidaknya tiga masa sidang dalam setahun. Sidang Majelis Nasional diselenggarakan atas permintaan dari Presiden Pakistan sesuai dengan Pasal 54(1) Konstitusi. Presiden memberikan tanggal, waktu, dan tempat (yang biasanya di gedung Parlemen) sidang Majelis Nasional. Tanggal dan waktu untuk sidang Majelis Nasional segera diumumkan melalui Radio dan Televisi. Umumnya, salinan panggilan sidang juga dikirim ke Anggota di alamat rumah mereka. Majelis Nasional juga dapat diminta bersidang oleh Ketua Majelis Nasional dengan seperempat dari total anggota Majelis Nasional yang meninginkan sidang.
Majelis Nasional Pakistan
Pasal 50 Konstitusi menyatakan bahwa Parlemen Pakistan erdiri dari Presiden dan dua majelis yakni Majelis Nasional dan Senat. Majelis Nasional memiliki kewenangan lebih dibanding Senat karena dapat membahas mengenai anggaran. Kecuali pembahasan anggaran, kedua majelis bekerja bersama-sama untuk membuat undang-undang.
Majelis Nasional Pakistan
RUU dapat diajukan oleh salah satu dari kedua Majelis. Jika RUU tersebut diloloskan, maka akan dikirim ke majelis lain. Jika di majelis tersebut RUU diloloskan juga tanpa amendemen, maka RUU akan disampaikan kepada Presiden untuk disetujui.
Majelis Nasional Pakistan
Jika RUU tersebut dikirim ke majelis lain dan tidak disahkan dalam waktu sembilan puluh hari atau ditolak, maka RUU harus dipertimbangkan dalam pembahasan bersama kedua majelis sesuai dengan panggilan dari Presiden atas permintaan dari majelis yang mengajukan RUU. Jika RUU ini disahkan dalam pembahasan bersama, dengan atau tanpa perubahan, oleh suara mayoritas dari anggota kedua Rumah, RUU akan disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan.
Majelis Nasional Pakistan
Jika RUU tersebut dikirim kepada Presiden untuk persetujuan, ia harus menyetujui RUU tidak lebih dari sepuluh hari. Jika bukan mengenai anggaran negara, Presiden dapat mengembalikan RUU tersebut ke Parlemen dengan pesan yang meminta agar RUU tersebut dipertimbangkan kembali dengan penjelasan bagian yang perlu diamendemen. Parlemen akan mempertimbangkan RUU pada pembahasan bersama. Jika RUU ini disahkan lagi, dengan atau tanpa perubahan, oleh suara mayoritas dari anggota yang hadir, maka akan disampaikan kepada Presiden dan Presiden harus memberikan persetujuannya dalam waktu sepuluh hari; jika tidak merespons dalam waktu sepuluh hari maka dianggap telah disetujui.
Majelis Nasional Pakistan
Berdasarkan Konstitusi, Parlemen juga dapat membuat perundangan untuk dua atau lebih Provinsi dengan persetujuan dan permintaan dari provinsi yang bersangkutan. Jika Pemerintah menyatakan Keadaan Darurat di provinsi, kekuasaan untuk membuat undang-undang tentang provinsi diserahkan kepada Parlemen. Tetapi RUU yang disahkan oleh Parlemen selama Keadaan Darurat, tidak akan berlaku pada enam bulan setelah berakhirnya Keadaan Darurat. Namun demikian, langkah-langkah yang telah diambil sesuai dengan UU akan tetap berlaku.
Majelis Nasional Pakistan
Komisi di Parlemen diberikan kewenangan untuk ikut serta dalam urusan kementerian. Urusan dapat disampaikan ke komite tetap oleh Ketua Majelis tanpa ada mosi yang melatarbelakangi.
Majelis Nasional Pakistan
Komisi juga diberikan kewenangan untuk mengundang atau memanggil setiap anggota atau orang lain yang memiliki kepentingan khusus dalam kaitannya dengan masalah apapun yang sedang dalam pertimbangan dan dapat mendengar pendapat ahli dan mengadakan rapat dengan pendapat.
Majelis Nasional Pakistan
Masa jabatan anggota Majelis Nasional adalah lima tahun, terhitung sejak ia mengadakan rapat perdana, setelah masa jabatan habis maka akan secara otomatis dibubarkan. Majelis Nasional juga bisa dibubarkan sewaktu-waktu oleh Presiden Pakistan, atas saran dari Perdana Menteri Pakistan.
Majelis Nasional Pakistan
Anggota Majelis Nasional dipilih oleh rakyat pada pemilu multi partai yang diadakan paling lama lima tahun dengan hak pilih universal. Untuk menjadi anggota dewan pemilih, sesuai dengan Pasal 62 Konstitusi, harus warga negara Pakistan dan berusia tidak kurang dari 18 tahun.
Majelis Nasional Pakistan
Majelis Nasional dapat dibubarkan atas saran dari Perdana Menteri. Jika dibubarkan, pemilu baru dilakukan untuk pemilihan Majelis. Pasal 58 Konstitusi Pakistan menjelaskan pembubaran Majelis:
Majelis Nasional Pakistan
58. Pembubaran Majelis Nasional:
Majelis Nasional Pakistan
Pada Majelis Nasional ke-14, kursi dialokasikan di antara empat provinsi, wilayah diatur federal, dan wilayah ibu kota Pakistan sebagai berikut:
Deliana Surawidjaja
Deliana Surawidjaja, ()
adalah seorang aktris berkebangsaan Indonesia di era 70-an hingga akhir 80an.
Deliana Surawidjaja
Deliana mendirikan Teater Yunior Kak Yana yang mengasuh bukan hanya remaja, tetapi juga anak-anak usia di atas lima tahun. Beberapa artis asuhannya antara lain Rano Karno, Sukarno M Noor, dan Yessy Gusman. Pada tahun 1990 ia mendapat Penghargaan Kesetian Profesi, disusul tahun berikutnya hadiah Dewan Film Nasional Surjosoemanto pada 1991.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 1999
Pemilihan umum Presiden pertama di Indonesia ini diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilihan umum ini merupakan pemilihan umum terakhir di Indonesia yang diselenggarakan secara tidak langsung. Pemilihan umum ini juga merupakan kali pertama di mana calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang waktu itu memerintah tidak mencalonkan diri.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 1999
Dalam pemilihan umum ini, Abdurrahman Wahid (PKB) dilantik dan Megawati Soekarnoputri (PDIP) kalah. Setelah pemilihan umum ini terselenggara, orang-orang yang pro-Megawati mengeluhkan tentang hasilnya.
Pemilihan umum Presiden Indonesia 1999
Pemilihan umum ini disebut Lembaga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ("Electoral College"). Pemilihan umum ini tidak dipilih rakyat secara langsung.
Aksara Kharosthi
Aksara Kharoṣṭhī adalah sebuah aksara yang dahulu digunakan di Gandhara (kini Afganistan dan Pakistan) untuk menulis bahasa Prakerta Gandhari dan bahasa Sanskerta. Aksara ini juga banyak digunakan di Asia Tengah. Aksara Kharosthi merupakan sebuah abugida dan dipakai mulai abad ke-3 SM hingga berhenti dipakai di wilayah asalnya pada abad ke-3 M. Aksara Kharosthi juga digunakan di Baktria, Kekaisaran Kushan, Sogdiana, dan di wilayah-wilayah sepanjang Jalur Sutra, dengan beberapa peninggalan hingga abad ke-7 ditemukan di daerah sejauh Khotan dan Niya. Aksara Kharoṣṭhī berada di blok Unicode U+10A00–U+10A5F mulai versi 4.1.0.
Aksara Kharosthi
Aksara Kharoṣṭhī dipecahkan oleh James Prinsep (1799–1840) menggunakan koin dwibahasa Kerajaan Indo-Yunani (dengan sisi depan berbahasa Yunani dan sisi belakang berbahasa Pali dalam aksara Kharoṣṭhī). Penemuan tersebut memungkinkan dibacanya Dekret Asoka—beberapa bagian ditemukan di Asia Selatan—yang ditulis dalam aksara Kharoṣṭhī.
Aksara Kharosthi
Para ilmuwan masih berdebat mengenai apakah aksara Kharoṣṭhī berkembang secara perlahan atau merupakan karya seseorang. Analisis terhadap bentuk-bentuk hurufnya menunjukkan kebergantungan terhadap abjad Aram dengan banyak modifikasi untuk menuliskan bunyi-bunyi yang dimiliki bahasa-bahasa India. Sebuah teori menyebutkan bahwa aksara Aram tiba bersamaan dengan penyerbuan Kekiasaran Akhemeniyah terhadap wilaya Sungai Indus (kini Pakistan) tahun 500 SM untuk kemudian berkembang selama lebih dari 200 tahun hingga bentuknya pada abad ke-3 SM seperti yang ditemukan pada Dekret Asoka di barat laut Asia Selatan. Akan tetapi, bentuk pertengahan dari aksara Kharosthi belum pernah ditemukan sementara tulisan pada pahatan batu dan uang logam mulai dari abad ke-3 SM menunjukkan bentuk-bentuk yang serupa. Sebuah pahatan dalam bahasa Aram dari abad ke-4 SM ditemukan di Sirkap, menjadi bukti keberadaan aksara Aram di India sebelah barat laut pada masa itu. Menurut arkeolog Sir John Marshall, hal ini membuktikan bahwa aksara Kharosthi dikembangkan dari aksara Aram.
Aksara Kharosthi
Pengkajian terhadap aksara Kharoṣṭhī juga terkait dengan peneuan Naskah Buddha Gandhāra yaitu naskah yang ditulis di atas kulit kayu yang ditemukan di di dekat Hadda, Afganistan, di sebelah barat Celah Khyber. British Library memperoleh naskah tersebut pada tahun 1994. Seluruh rangkaian naskah diketahui berasal dari abad pertama Masehi, menjadikannya naskah agama Buddha tertua yang pernah ditemukan.
Aksara Kharosthi
Aksara umumnya ditulis dari kanan ke kiri. Setiap suku kata pada bentuk dasarnya berbunyi /a/ dengan bunyi vokal lain ditunjukkan dengan tanda. Richard Salomon dari University of Washington menunjukkan bahwa huruf-huruf aksara Kharoṣṭhī memiliki urutan sebagai "Arapacana" seperti berikut.
Aksara Kharosthi
Aksara Kharoṣṭhī hanya memiliki satu huruf untuk bunyi vokal yang digunkana untuk bunyi-bunyi vokal di awal kata. Bunyi vokal selain "a" di awal kata menggunakan huruf "a" dengan tanda. Urutan untuk bunyi vokal adalah /a e i o u/. Tidak terdapat pembedaan untuk bunyi vokal panjang dan pendek di aksara Kharoṣṭhī. Keduanya menggunakan penanda vokal yang sama.
Aksara Kharosthi
Aksara Kharosthi juga digunakan dalam kegiatan keagamaan Buddha di Gandhara untuk merekam kejadian-kejadian alam. Dalam agama Buddha Tantra, catatan diikutkan di dalam ritual dan diabadikan dalam bentuk mantra.
Aksara Kharosthi
Angka-angka aksara Kharosthi memliki sistem yang mirip dengan angka Romawi. Lambang I bernilai satu, X bernilai empat (kemungkinan dari penunjukkan empat arah), ੭ bernilai sepuuh (ditulis dua kali untuk dua puluh), dan ʎ untuk kelipatan seratus. Sistem angka tersebut berbasis sistem penjumlahan dan perkalian namun tidak ada sistem pengurangan seperti pada angka Romawi.
Aksara Kharosthi
Perhatikan bahwa tabel berikut dibaca dari kanan ke kiri seperti aksara Karosthi itu sendiri.
Aksara Kharosthi
Aksara Kharosthi dimasukan ke dalam Standar Unicode pada Maret 2005 dengan peluncuran versi 4.1. Aksara Kharosthi berada di blok U+10A00–U+10A5F.
Partai Rakyat Brunei
Partai Rakyat Brunei ("PRB") adalah partai politik yang dilarang di Brunei. PRB partai berhaluan kiri didirikan pada tahun 1956 dan bertujuan untuk membawa Brunei ke dalam kemerdekaan penuh dari Inggris Raya. Partai berusaha untuk mendemokrasikan pemerintah dengan menggeser kepemimpinan nasional dari istana kepada rakyat.
Partai Rakyat Brunei
Partai Rakyat Brunei awalnya sebagai cabang dari Malayasian People Party (MPP) pada tanggal 21 Januari 1956, didirikan di rumah pemimpin terkemuka, H. M. Salleh di Kampong Kianggeh, Kota Brunei, dua bulan setelah MPP didirikan di Malaya. Sekitar 150 orang menghadiri acara tersebut. Beberapa dari mereka termasuk Manan bin Muhammad, Muhammad bin Sulaiman, Zaini bin Haji Ahmad, Jais bin Haji Karim, Muhammad Jamaluddin, H. B. Hidup dan Jasin bin Affandy. Pertemuan itu diketuai oleh A. M. Azahari, dan dibantu oleh H. M. Salleh.
Partai Rakyat Brunei
Pada awal Juli 1955, A. M. Azahari telah mengunjungi Semenanjung Malaya dan Singapura. Di Singapura, ia bertemu dengan tokoh politik terkenal, Harun Muhammad Amin (Harun Aminurrashid). Ia pernah masuk daftar hitam oleh pemerintahan Inggris di Malaya dan Brunei. Pertemuan secara substansial telah mempengaruhi pikiran dan tindakan dia.
Partai Rakyat Brunei
A. M. Azahari juga bertemu dengan beberapa pemimpin radikal Melayu seperti Burhanuddin al-Helmy, Ishak Haji Muhammad dan Harun Muhammad Amin di rumah Ahmad Boestaman di Kampung Baru, Kuala Lumpur.
Partai Rakyat Brunei
Pada tahun 1961, PRB menolak proposal untuk keanggotaan dalam federasi dengan Malaysia, yang diusulkan oleh Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, meskipun pemerintah Brunei diuntungkan dalam federasi. Pada tanggal 12 Januari 1962, pemimpin PRB A. M. Azahari diangkat menjadi anggota Majelis Negara Brunei dan PRB memenangkan 16 kursi terpilih dari 33 kursi legislatif pada bulan agustus tahun 1962.
Partai Rakyat Brunei
Pertemuan pertama Dewan Legislatif dijadwalkan pada 5 Desember 1962 dan PRB menyatakan bahwa ia akan mengajukan beberapa resolusi, yaitu mengembalikan Borneo Utara dan Sarawak ke Brunei untuk membentuk sebuah negara merdeka yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Kalimantan Utara, penolakan terhadap masuknya Brunei ke Malaysia, dan kemerdekaan Brunei pada tahun 1963. Sultan Omar Ali Saifuddin III menolak usulan resolusi dan menunda pembukaan Dewan Legislatif untuk 19 Desember 1962.
Partai Rakyat Brunei
Pada tanggal 8 Desember 1962 pemberontakan bersenjata oleh PRB sekarang dikenal sebagai Pemberontakan Brunei pecah di Brunei, daerah perbatasan Kalimantan Utara dan Sarawak. Para pemberontak yang dikenal sebagai "Angkatan Nasional Kalimantan Utara" (ANKU) atau Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) menduduki beberapa kota utama. Namun, polisi Brunei tetap setia kepada Sultan dan pemerintahannya dibantu pasukan Inggris yang mendarat dari Singapura pada malam pada hari yang sama.
Partai Rakyat Brunei
Pada 9 Desember 1962, pemberontakan itu gagal ketika Sultan Omar Ali Saifuddin III menyatakan PRB ilegal dan mengutuk TNKU untuk pengkhianatan meskipun insiden sporadis masih terus terjadi. Sultan juga menyatakan secara terbuka niat Brunei untuk tidak bergabung dengan federasi Malaysia. Pemberontakan berakhir lima bulan kemudian dengan penangkapan Yassin Affandi. Pemimpun PRB, A. M. Azahari, yang berada di Manila selama pecahnya pemberontakan, melarikan diri ke pengasingan di Jakarta.
Partai Rakyat Brunei
Pada 13 Oktober 1973 tahanan PRB yang menolak untuk meninggalkan partai melarikan diri dari penjara dan membangun kembali partai di pengasingan. Pada bulan Desember, Komite Ad Hoc untuk Kemerdekaan Brunei didirikan di Kuala Lumpur. Selanjutnya pada 7 Mei 1974, PRB secara resmi diaktifkan kembali dengan A. M. Azahari sebagai presiden.
Partai Rakyat Brunei
PRB terus menggalang dukungan moral dan material internasional sepanjang tahun 1970-an dan mengakibatkan Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 3424 yang menetapkan prinsip-prinsip suksesi dan legitimasi bahwa setiap pemerintah yang didirikan di Brunei harus bertemu.
Partai Rakyat Brunei
PRB saat ini diyakini masih beroperasi di pengasingan meskipun kemungkinan besar tidak aktif.
Partai Rakyat Brunei
Pada tanggal 12 September 2005, mantan tahanan politik dan Sekretaris Jenderal PRB, Yassin Affandi, mendirikan Partai Pembangunan Nasional. Partai Pembangunan Nasional merupakan partai politik ketiga yang beroperasi secara legal di Brunei sampai saat ini.
Pertempuran Myeongnyang
Dalam Pertempuran Myeongnyang, pada tanggal 26 Oktober 1597, angkatan laut kerajaan Joseon Korea, yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-sin, melawan angkatan laut Jepang di Selat Myeongnyang, dekat Pulau Jindo, di dekat sudut barat daya Semenanjung Korea.
Pertempuran Myeongnyang
Dengan hanya 12 kapal Laksamana Won Gyun yang tersisa dari kekalahan telak di Pertempuran Chilchonryang, Laksamana Yi mempertahankan selat sebagai pertempuran "pertahanan terakhir" melawan Angkatan Laut Jepang, yang berlayar untuk mendukung pergerakan pasukan darat mereka menuju ibu kota Joseon, Hanyang (Seoul saat ini).
Pertempuran Myeongnyang
Kekuatan numerik sebenarnya dari armada Jepang yang dilawan Laksamana Yi tidak jelas; berbagai sumber menunjukkan jumlah kapal Jepang bisa di mana saja antara 120-330 kapal, meskipun kisaran bawah ini tampaknya menjadi jumlah kapal perang yang sebenarnya dan kisaran atas tampaknya mengacu pada seluruh armada Jepang (termasuk sekitar 200 kapal nontempur pendukung). Terlepas dari kekuatan armada Jepang, semua sumber menunjukkan bahwa kapal Jepang jauh melebihi jumlah kapal Korea, setidaknya dengan rasio sepuluh banding satu (10:1).
Total 30 kapal perang Jepang tenggelam atau rusak selama pertempuran. Todo Takatora, komando angkatan laut Jepang, terluka selama pertempuran dan setengah dari perwira bawahannya juga terluka atau tewas. Mengingat perbedaan dalam jumlah kapal, pertempuran laut dianggap sebagai salah satu dari kemenangan Laksamana Yi yang paling luar biasa, dan kekalahan angkatan laut yang memalukan bagi Jepang.
Pertempuran Myeongnyang
Bahkan setelah kemenangan, bagaimanapun, angkatan laut Joseon masih kalah jumlah dibandingkan angkatan laut Jepang yang tersisa, sehingga Laksamana Yi mundur ke Laut Kuning untuk memasok kembali armada dan memiliki lebih banyak ruang untuk pertahanan yang mudah berpindah. Setelah angkatan laut Korea menarik diri, angkatan laut Jepang melakukan serangan ke pantai barat Korea, dekat beberapa pulau di Kabupaten Yeonggwang.
Disebabkan oleh intrik Jepang yang mengambil keuntungan dari politik yang
penuh kemarahan dan perselisihan di istana Dinasti Joseon, Laksamana Yi Sun-sin dimakzulkan dan hampir dihukum mati. Yi malah disiksa dan diturunkan ke pangkat prajurit biasa. Saingan Yi, Laksamana Won Gyun, mengambil komando armada Joseon, yang di bawah manajemen penuh perhatian Yi telah berkembang dari 63 kapal perang berat menjadi 166.
Senat Pakistan
Senat Pakistan (, "Seneṭ", ) (, "Aiwān-aku bala Pākistān", ), adalah majelis tinggi dari lembaga legislatif dua kamar Pakistan, dan bersama-sama dengan Majelis Nasional membentuk Parlemen Pakistan.
Senat Pakistan
Senat Pertama didirikan pada tahun 1973, komposisi dan kewenangan Senat diatur pada Pasal 59 Konstitusi Pakistan. Masing-masing provinsi diwakili oleh empat belas senator dan delapan senator dari suku terlepas dari jumlah populasi di wilayah tersebut, dengan masa jabatan enam tahun. Sekretariat Senat terletak di sebelah timur Gedung Parlemen; Majelis Nasional mengadakan rapat di sebelah barat gedung yang sama.
Senat Pakistan
Senat memiliki beberapa kewenangan yang tidak diberikan kepada Majelis Nasional, termasuk kewenangan untuk membuat RUU akan diberlakukan menjadi undang-undang. Di Senat, pemilu diadakan setiap tiga tahun untuk setengah dari anggota Senat dan masing-masing Senator memiliki masa jabatan enam tahun. Konstitusi melarang setiap tindakan untuk membubarkan senat.
Senat Pakistan
Setelah Kemerdekaan, Majelis Konstituante Pakistan, terpilih pada bulan Desember 1947 setelah pemisahan India, dengan tugas menyusun Konstitusi Pakistan. Namun, dibubarkan pada Oktober 1954. Setelah itu, Gubernur Jenderal, menyelenggarakan rapat Majelis Konstituante Kedua pada bulan Mei 1955, yang menyusun dan mengesahkan Konstitusi Pakistan pada 29 Februari 1956. Konstitusi itu diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1956, yang memandatkan pembentukan Pemerintahan parlementer dengan legislatif satu kamar. Namun, dari 14 Agustus 1947 untuk 1 Maret 1956 Undang-Undang Pemerintah India 1935 tetap dipertahankan sebagai Konstitusi Pakistan.
Senat Pakistan
Pada tanggal 7 Oktober 1958, Hukum Darurat Militer diberlakukan dan Konstitusi dihapuskan. Pemerintah Militer menunjuk Komisi Konstitusi pada Februari 1960 yang menyusun Konstitusi 1962. Konstitusi tersebut menjelaskan bentuk Pemerintahan sebagai sistem Presidensial dengan badan legislatif satu kamar. Konstitusi 1962 dihapuskan pada 25 Maret 1969. Pemerintah Sipil yang berkuasa pada Desember 1971 berdasarkan pemilu 1970, mengesahkan Konstitusi sementara pada tahun 1972.
Senat Pakistan
Majelis tahun 1970 menyusun Konstitusi 1973 yang disahkan pada 12 April dan diberlakukan pada 14 Agustus 1973. Konstitusi 1973 menjelaskan bentuk Pemerintahan sebagai parlementer dengan lembaga legislatif dua kamar, yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat.
Senat Pakistan
Jumlah anggota Senat, yang semula 45 orang meningkat menjadi 63 orang pada tahun 1977 dan 87 orang ditahun 1985. Pervez Musharraf menambah jumlah anggota Senat dari 87 menjadi 100 pada tanggal 21 Agustus 2002 dan Asif Ali Zardari menambah jumlah anggota Senat dari 100 menjadi 104 melalui amendemen ke-19 pada tahun 2011 (empat anggota dari minoritas dari empat provinsi).
Senat Pakistan
Tujuan utama Senat Pakistan untuk memberikan perwakilan yang setara untuk semua wilayah karena keanggotaan Majelis Nasional berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Setiap provinsi memiliki jumlah perwakilan yang sama di Senat, dengan demikian, mengurangi ketimpangan di Majelis Nasional.
Senat Pakistan
Ada 104 senator dengan 18 wanita di antaranya; Konstitusi Pakistan mensyaratkan bahwa harus ada setidaknya 17 senator wanita. Anggota Senat dipilih menurut Pasal 59 Konstitusi.