Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hak properti wanita
Cara yang pertama yakni melalui "jointure" (harta istri). Apabila kontrak pernikahan tidak dijalankan sepenuhnya, atau apabila sebuah pernikahan gagal memenuhi hukum gereja ("ecclesiastical law"), harta istri sekurangnya dikembalikan kepada keluarga istri tersebut sebagian. Harta istri ("jointure") tidak hanya merupakan pengaman kekayaan bagi keluarga pengantin wanita, tetapi juga dimaksudkan oleh hukum umum untuk melindungi istri dari berakhirnya pernikahan akibat perceraian maupun kematian. Terdapat dua kondisi dimana hukum gereja dapat berlaku, yang pertama ialah keadaan dimana pengantin wanita berusia lebih muda dari 12 tahun dan pengantin pria berusia lebih muda dari 14 tahun, dan diterapkan ketika pasangan tersebut telah cukup dewasa untuk memutuskan bahwa sebenarnya mereka tidak ingin dinikahkan pada saat pernikahan mereka dilangsungkan. Hal ini merupakan landasan yang sah untuk mengakhiri pernikahan yang telah terlanjur dilakukan, dan landasan yang kuat pula untuk mengembalikan mahar kepada pihak wanita. Keadaan yang kedua ialah apabila baik pengantin pria maupun pengantin wanita meninggal sebelum pelaksanaan pernikahan atau sebelum mencapai usia 16 tahun. Harta istri ("jointure") diberikan kepada wanita/istri untuk kasus-kasus tersebut, sebagai langkah pengamanan bagi wanita. Hal ini juga menggambarkan dimana hukum umum menjadi tidak berlaku karena harta istri ("jointure") sangat bergantung erat pada hukum gereja.
Hak properti wanita
Cara kedua keluar dari pembatasan "couverture" (kedudukan wanita bersuami) ialah melalui bentuk kontrak pernikahan yang disebut dengan "separate estate" (lahan terpisah). Kontrak pernikahan ini memungkinkan wanita memiliki sepenuhnya tanah selama masa pernikahan. Hal ini berarti bahwa pengantin wanita menjaga sepenuhnya hak atas pemilikan properti tanah yang dimilikinya selama pernikahan (tanah tidak menjadi milik suami setelah pernikahan). Gagasan ini serupa dengan perjanjian moderen sebelum masa pernikahan ("pre-nuptial"), diakibatkan karena berakhirnya pernikahan oleh perceraian ataupun kematian, wanita dapat menjaga properti mahar tertentu dan juga harta istri ("jointure"). Namun demikian, bentuk kontrak pernikahan ini hanya digunakan oleh anggota masyarakat yang paling kaya untuk melindungi kekayaan keluarga, dan lahan terpisah ("separate estate" ) ini termasuk salah satu di antara hal yang paling sulit untuk mendapat pembelaan secara hukum karena hanya berlaku berdasarkan hukum kewajaran ("law of equity").
Hak properti wanita
"Equity" (hak menurut keadilan) merupakan bentuk hukum yang cenderung berpihak pada hak-hak properti wanita. Pengadilan "equity", tidak seperti pengadilan hukum pada umumnya, memandang tidak hanya pada benda-benda seperti akta, naskah resmi, dan berkas-berkas bukti hukum dalam sebuah kasus, tetapi juga mempertimbangkan keadaan dan penyebab yang meliputi serta mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Di bawah "equity", seorang wanita dapat menuntut anak laki-laki mereka sendiri, laki-laki lain, bahkan suami mereka. Sebagai contoh, apabila seorang janda hendak menuntut anak laki-lakinya untuk sebagian tanah yang menjadi warisan anak laki-lakinya tersebut, pengadilan hukum umum akan melihat kontrak pernikahan asli janda tersebut untuk memastikan ia memenuhi syarat yang memenuhi bagiannya dalam perjanjian. Pengadilan kemudian akan melihat pula berkas-berkas yang relevan dengan tanah tersebut, misalnya keinginan ayah dari wanita tersebut atau naskah resmi. Berdasarkan perihal dokumen tersebut, pengadilan akan membuat keputusan. Namun disebabkan karena sulitnya bagi wanita untuk membuktikan secara hukum atas tanah melalui keinginan seseorang ataupun melalui berkas resmi, pengadilan hukum umum lebih cenderung berpihak dan mendukung hak properti bagi pria. Pengadilan "equity", pada sisi lain, melihat tidak hanya pada ketersediaan dokumen-dokumen, tetapi juga pada penjelasan wanita mengapa ia tidak memiliki berkas resmi atau dokumen lainnya, serta argumen mengapa ia pantas mendapatkan tanah yang bersangkutan. Hukum "equity" biasanya dipergunakan oleh wanita janda untuk melindungi harta istri ("jointure"), lahan terpisah ("separate estate"), atau properti lain yang secara hukum dapat menjadi milik mereka.
Hak properti wanita
Sebuah contoh tepat penggunaan lahan terpisah ("separate estate") ialah kasus Margaret, "Countess of Bath" (istri bangsawan dari Bath). Seorang janda kaya raya yang mensyaratkan suami ketiganya untuk menandatangani kontrak pernikahan yang mengizinkan dirinya mengendalikan secara penuh properti bergerak yang dimilikinya. Kontrak pernikahan tersebut termasuk inventaris properti yang dimilikinya, dan di dalamnya disebutkan pula bahwa ia diizinkan membuang, menambah, atau menjual properti yang ia miliki sejauh ia melihat hal-hal tersebut sesuai untuk dilakukan, di samping memuat sebuah klausa yang menyatakan bahwa suaminya akan menebus/mengganti rugi atas kerusakan atau yang menyebabkan berkurangnya properti yang ia miliki akibat perbuatan suaminya tersebut. Setelah kematian suaminya, semua properti yang semula dimilikinya akan tetap menjadi miliknya, dan apabila ia yang terlebih dahulu mati, ia memiliki kuasa untuk mewariskan properti yang dimilikinya sebagaimana ia kehendaki. Untuk memberi pengaruh hukum di bawah hukum umum, "Lady Bath" (Nyonya Bath) itu membuat dokumennya ditandatangani oleh kedua menantu laki-lakinya, yang memberikannya kekuatan untuk melakukan penuntutan atas nama dan kepentingannya. Nyonya Bath merupakan contoh cemerlang kemampuan wanita menyiasati hukum umum menggunakan lahan terpisah ("separate estate") di bawah hukum kewajaran ("equity") untuk melindungi hak propertinya. Kasus Nyonya Bath juga mengilustrasikan bahwa pernikahan tidak sedemikian mengikat/membatasi sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum umum. Bentuk paling umum dari kontrak pernikahan cenderung dibuat berdasarkan perlindungan atas hak-hak properti istri, dan menjaga hak-hak istri untuk membuat keputusan mengenai mahar anak perempuan dan yang terkait dengan pernikahan, dimana hal-hal tersebut tidak diizinkan di bawah naungan hukum umum.
Hak properti wanita
Selain kasus Nyonya Bath, terdapat pula beberapa di antara pria dari golongan bangsawan/aristokrat yang mempercayakan kepada istri mereka tanggung jawab tidak hanya mengatur rumah tangga, tetapi juga dalam mengelola properti. Beberapa dari pria-pria tersebut sedemikian mempercayai kemampuan istri mereka dalam mengelola lahan sehingga menjadikan istri mereka sebagai pelaksana utama properti setelah mereka mati. Pria-pria tersebut seringkali membatasi kekuasaan pelaksana pembantu dalam memberikan nasihat finansial kepada para janda mereka. Beberapa contoh mengenai hal ini ditemukan dalam kasus permintaan Tuan Thomas Arundell, Tuan John Danvers, dan Tuan Phillip Champernon. Tuan Arundell memberikan kepada istrinya kuasa untuk menambah dan mengurangi permintaan/keinginan yang dibuat oleh Tuan Arundell, pada setiap saat, sejauh hal tersebut merupakan hal terbaik yang dapat dipikirkan oleh istrinya yang telah menjadi janda itu. Tuan Danver dan Tuan Champernon keduanya memerintahkan kepada pelaksana pembantu agar tidak ikut campur dalam administrasi lahan mereka, kecuali istri mereka mati sebelum permintaan mereka dilaksanakan. Janda-janda yang mendapat kepercayaan penuh dari suami mereka yang telah meninggal, yang oleh hukum umum seharusnya tidak diperkenankan mengatur atau memiliki kendali apapun atas properti suami mereka, tidak hanya menerima harta istri ("jointure"), tetapi juga memiliki kendali penuh atas lahan. Selain mewarisi kendali atas lahan suami mereka, beberapa di antara janda itu ada pula yang semakin bertambah kaya setelah kematiannya masing-masing suami mereka dan meninggalkan kepada mereka lahan yang luas. Dalam kasus Nyonya Bath, ia menikah tiga kali, dan tiap-tiap kematian suaminya ia menjadi pelaksana penuh properti atas permintaan suami-suaminya tersebut. Dengan demikian, dengan memiliki tiga lahan pemilikan, Nyonya Bath merupakan pasangan pernikahan yang sangat menarik.
Hak properti wanita
Setelah kematian suami, seorang wanita menemukan diri mereka berada dalam posisi yang tidak biasa (bagi mereka) di tengah masyarakat. Oleh sebab dalam pandangan masyarakat, wanita janda memiliki pembawaan jahat dan sangat membutuhkan kepemimpinan seorang pria, wanita tersebut memberikan sebuah kasus yang menarik. Terdapat beberapa orang istri yang telah berada di bawah kepemimpinan pria/suami mereka selama durasi "couverture" (kedudukan wanita bersuami), namun kemudian tidak lagi memiliki seorang pemimpin pria. Apabila wanita janda itu sudah tua, maka ayah wanita janda tersebut kemungkinan besarnya telah meninggal dunia. Hukum umum menyatakan bahwa sekurangnya sepertiga lahan milik suaminya atau harta istri ("jointure") miliknya seharusnya menjadi miliknya untuk mencukupi kebutuhannya: di luar itu, wanita janda tidak seharusnya menyimpan properti. Sebuah buku yang membicarakan perihal perlakuan hukum umum terhadap wanita berjudul "The Laws Resolutions of Women’s Rights" menyatakan bahwa “ketika wanita kehilangan suaminya, maka kepalanya terpotong, bagian intelektual dalam dirinya hilang, bagian dalam jiwanya tersapu pergi…” Di bawah "couverture" (kedudukan wanita bersuami) hukum umum yang ketat, pola yang tergambarkan dalam buku tersebut memang benar adanya. Apabila suami seorang wanita meninggal, identitas wanita itu pun hilang, dan statusnya turun menjadi status janda yang rendah. Kasus yang dialami seorang janda sedemikian membingungkan dan seringkali merupakan kekacauan hukum, terutama apabila ia kembali menikah.
Hak properti wanita
Janda yang menikah untuk ke-dua atau ke-tiga kali, pada umumnya bersikap waspada atas "couverture" (kedudukan wanita menikah) mereka, dan seringkali menjalankan lahan terpisah ("separate estate"), seperti halnya perjanjian yang dibuat oleh Nyonya Bath sebelum kembali dalam pernikahan. Dengan cara tersebut wanita janda mempertahankan hak mereka atas properti dan lahan yang ditinggalkan untuk mereka oleh mendiang suami mereka. Mereka dapat pergi ke pengadilan untuk mempertahankan properti mereka atau menuntut siapa saja yang berani menyalahi domain material mereka tersebut, termasuk anak laki-laki maupun suami baru mereka. Hal seperti ini seringkali membuat frustasi laki-laki yang menikahi janda seperti itu, yang mengharapkan mendapatkan lahan sebagai imbalan atas persetujuan pernikahan yang dibuatnya. Apabila suatu pernikahan gagal, pihak laki-laki/suami seringkali pergi ke pengadilan, seperti kasus yang dialami oleh William Culliford dan Elizabeth Mitchell. Elizabeth telah menikah sebelumnya dan mewarisi lahan yang sangat indah dari mendiang suami pertamanya. Di pengadilan, William berargumen bahwa Elizabeth telah menjanjikan lahan tersebut pada pernikahan mereka, namun tidak pernah merealisasikan hal tersebut untuknya, dan hal yang berlaku ialah lahan tersebut tetap merupakan milik Elizabeth dengan wewenang keinginan suami terdahulunya, yang telah ia lindungi dalam ketetapan yang dibuatnya. Oleh sebab itu, William tidak mendapat lahan apapun yang dituntutnya.
Hak properti wanita
Anak tiri juga merupakan hal rumit dalam suatu pernikahan kembali. Janda kaya sering berada dalam posisi untuk menulis keinginannya dan mewariskan lahan sebagaimana yang ia kehendaki. Hal ini sering menyebabkan masalah hukum ketika ahli waris mereka terbagi. Sebagaimana janda tersebut menginginkan agar anak-anak mereka dapat menerima sesuatu, namun mereka juga berkewajiban memberikan sesuatu kepada anak-anak tiri mereka. Kompleksitas keinginan dari beberapa suami yang meninggalkan warisan untuk masing-masing anak kandung mereka seringkali juga ditinggalkan kepada janda tersebut untuk dilaksanakan, sehingga memberikan kepada janda tersebut kendali/tanggung jawab yang besar akibat permintaan/keinginan mendiang suami-suami mereka tersebut. Potensi yang dapat muncul akibat pernikahan kembali, yakni serangkaian anak-anak tiri, kuasa atas lahan yang diberikan kepada wanita janda sepeninggal suami, realitas praktik perwarisan, serta apa yang idealnya ditetapkan dalam hukum umum seringkali bertentangan satu sama lain. Hukum umum memberikan kelonggaran bagi janda untuk memiliki sedikit atas lahan suami mereka, namun totalnya tidak diperbolehkan mendekati jumlah kekayaan yang biasanya janda tersebut warisi/miliki. Selain itu, kuasa atas akumulasi lahan yang janda tersebut gunakan dalam tiap-tiap kontrak pernikahan juga bertentangan dengan hukum umum "couverture" (kedudukan wanita bersuami) yang ideal. Meski demikian, wanita janda dapat membuat klaim dan memperoleh hak properti jauh lebih banyak daripada yang diizinkan hukum umum atau daripada yang dapat mereka miliki saat mereka gadis atau pada saat pernikahan pertama mereka.
Hak properti wanita
Pada masa Elizabeth I memerintah, gagasan mengenai wanita mendapatkan tantangan. Sebelum Elizabeth I memerintah, pria memandang wanita berpembawaan jahat dan makhluk tidak stabil yang tidak dapat mengendalikan keinginan mereka tanpa adanya pria yang mengendalikan mereka. Terbukti oleh kurangnya pengakuan hukum yang diberikan kepada wanita, mereka tidak dapat dipercayakan dengan identitas pribadi, terlebih lagi dengan properti. Dengan kenaikannya Elizabeth I, gagasan mengenai wanita tersebut semakin mengemuka ke hadapan publik. Meskipun parlemen dan penasihat Elizabeth I, yang merupakan pria, berupaya untuk mengendalikan dirinya, Elizabeth senantiasa tampil di luar realitas patriarki. Terlepas dari itu semua, Elizabeth menyandang properti sebagai Ratu Inggris dan memerintah Inggris beserta seluruh populasinya. Elizabeth menampilkan dirinya sebagai pribadi yang bersahaja, menjaga perilaku, stabil, dan meskipun belum menikah pada saat itu, sifat baik maternal yang ditunjukkannya diasosiasikan dengan sikap keibuan. Figur pemegang kekuasaan Inggris tersebut menimbulkan konflik antara maskulinitas dan femininitas yang memicu kontroversi peran wanita di dalam masyarakat. Di luar tantangan mengenai ide tradisional mengenai wanita, sistem patriarki di Inggris masih membatasi dan mencegah wanita memiliki kehidupan yang mandiri. Tantangan ini dalam pandangan potensi wanita pada gilirannya berfungsi sebagai katalis untuk mengubah status wanita.
Hak properti wanita
Undang-undang properti wanita menikah ("Married Women’s Property Acts", UK 1870, 1882 and 1893) merupakan hal monumental bagi hak wanita di Inggris, meski keefektifannya tetap berlanjut sebagai sebuah perdebatan, sebab wanita kelas pekerja yang tidak mempunyai properti tetap pribadi, tetap tidak mendapatkan perbaikan, sedangkan wanita yang lebih kaya dapat menghasilkan lebih banyak input dalam alokasi aset rumah tangga beserta kendali atas properti pribadi.
Hak properti wanita
Beberapa kemajuan dibuat pada tahun 1870, ketika parlemen Inggris meloloskan beberapa undang-undang properti wanita menikah ("Married Woman’s Property Acts") yang pertama, yang memperbaiki posisi wanita menikah dengan memberikan kepada mereka kepemilikan dari hasil pendapatan mereka sendiri. Undang-undang tersebut memungkinkan wanita menyimpan penghasilan atau properti lainnya yang ia dapatkan setelah menikah. Misalnya dalam bentuk uang, dapat disimpan hingga sebanyak 200 pound dari yang ia dapat dari hasil bekerja atau yang diwarisinya, dan memiliki serta menjalankan kendali atas properti pribadi mereka. Properti pribadi yang dimaksud itu ialah terdiri dari aset bergerak seperti: uang, saham, furnitur, hewan ternak, dan tandamata pribadi, dimana kendali atas properti-properti tersebut pada wanita yang menikah sebelum tahun 1870 diberikan seluruhnya kepada suami mereka. Sedangkan properti tidak bergerak yang dianggap dimiliki oleh wanita sebelum menikah, maka setelah wanita itu menikah, ia tidak dapat membuat keputusan mengenai penggunaan dan distribusinya tanpa seizin suami mereka. Oleh karena itu, istilah kepemilikan dalam undang-undang 1870 kurang bernilai konkrit.
Hak properti wanita
Kelanjutan undang-undang properti wanita menikah tahun 1882 jauh lebih berkembang dan memperluas hak properti wanita dengan memberikan kepada wanita yang telah menikah hak yang sama atas properti, sebagaimana yang diizinkan dimiliki oleh wanita yang belum menikah. Sebab pada akhirnya, sebelum pemberlakun peraturan tersebut, wanita tidak dapat memiliki barang-barang yang dimilikinya sebelum menikah (untuk wanita dari golongan atas, termasuk di dalam barang-barang tersebut ialah tanah, bangunan, atau rumah) karena menjadi milik suami mereka. Adanya undang-undang properti wanita menikah tahun 1882 tersebut memungkinkan wanita menikah dapat secara langsung mengelola properti tetap atau tanah yang lebih berharga dibandingkan sebatas perhiasan atau pakaian, dan ia tetap dapat mempertahankan hak properti yang ia miliki sebelum menikah. Setelah diberlakukannya undang-undang properti wanita menikah tahun 1882, seorang suami dan istri dianggap sebagai “…dua entitas hukum yang terpisah”. Dengan diberlakukannya undang-undang 1882, wanita dapat mengendalikan properti tetap dan properti pribadi sejak sebelum atau setelah menikah, baik yang dihasilkannya sendiri maupun yang diperoleh dari pemberian/warisan orang lain.
Hak properti wanita
Undang-undang properti wanita menikah tahun 1893 melengkapi undang-undang yang telah dibuat sebelumnya dengan memberikan kepada wanita menikah kendali dan jenis properti apapun yang dimilikinya setelah menikah, seperti misalnya harta warisan. Setelah diberlakukannya undang-undang properti wanita menikah tahun 1893 tersebut, wanita menikah dan wanita yang belum menikah mendapat perlakuan yang sama.
Hak properti wanita
Undang-undang properti wanita menikah yang mengembalikan kepada wanita menikah hak untuk memiliki, menjual, dan membeli properti, serta mengembalikan identitas hukum mereka, memungkinkan wanita melakukan penuntutan, dituntut, membuat kontrak hutang, atau dinyatakan bangkrut. Para tradisionalis memperingatkan bahwa undang-undang tersebut dapat membuat pernikahan menjadi kurang populer di kalangan pria, namun hanya sedikit bukti yang dapat mendukung opini tersebut. Sebab pada kenyataannya, beberapa wanita kelas atas yang berasal dari keluarga terpandang selalu dapat menjaga properti mereka setelah menikah, selama ayah mereka cukup menyadari akan hukum yang berlaku, dan cukup kaya untuk membuat penetapan hukum khusus menjadi dapat diberlakukan. Meski demikian, undang-undang properti wanita menikah merupakan penanda signifikan bagi wanita menuju kehadiran hukum yang independen. Salah satu reaksi menarik yang muncul atas pemberlakuan undang-undang properti wanita menikah ialah meningkatnya tingkat perceraian. Sebelum tahun 1880, jumlah perceraian di Inggris dalam satu tahun penuh jarang lebih tinggi/di atas 300 perceraian. Perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun melampaui 1000 perceraian dengan terjadinya Perang Dunia I. Setelah wanita mendapat hak suara ("vote") pada tahun 1918, jumlah perceraian semakin meningkat tajam tiga kali lipat dalam dua tahun. Dampak pemberlakuan undang-undang ternyata berkenaan langsung dengan pilihan orang-orang untuk melakukan perceraian. Di Skotlandia, gambaran tersebut bahkan lebih mencolok. Pada tahun 1879, terdapat 55 perceraian. Jumlah perceraian tertinggi untuk setiap tahunnya ialah sebanyak 66 perceraian pada tahun 1878, satu tahun setelah Skotlandia mendapatkan undang-undang properti wanita menikah mereka yang pertama. Pada tahun 1880, terdapat 80 perceraian, dan jumlah tersebut tidak pernah turun lagi di bawah 65 perceraian dalam satu tahun. Di akhir dekade, terdapat lebih dari 100 perceraian dalam saru tahun- hampir dua kali lipat jumlah perceraian sebelum pemberlakuan undang-undang properti wanita menikah tersebut.
Karen Ibasco
Karen Santos Ibasco (lahir 17 Desember 1990) adalah seorang dokter dan ratu kecantikan asal Filipina, yang berhasil memenangkan kontes kecantikan Miss Earth 2017, setelah sebelumnya ia dimahkotai sebagai Miss Philippines Earth 2017.
Karen Ibasco
Ibasco lahir pada 17 Desember 1990 di Manila, Filipina. Ia bersekolah di Hope Christian High School di Manila dan ia mampu berbicara dalam Bahasa Tionghoa dengan fasih.
Karen Ibasco
Ia menerima gelar sarjana dan magister dalam fisika terapan jurusan fisika kedokteran di Universitas Santo Tomas di Filipina, di mana dia lulus dengan peringkat "cum laude" di kedua jenjang tersebut. Ia juga merupakan mantan profesor di College of Science di Universitas Santo Tomas dan bekerja di St. Luke’s Medical Center, Global City.
Karen Ibasco
Ibasco merupakan peserta kontes Binibining Pilipinas 2016 mewakili kota Manila.
Ibasco berpartisipasi dan memenangi Miss Philippines Earth 2017 pada 15 Juli 2017 di Mall of Asia Arena di Pasay City dan karenanya ia berhak untuk mewakili Filipina di kontes Miss Earth 2017.
Karen Ibasco
Ibasco mewakili Filipina dalam kontes Miss Earth 2017 yang juga diadakan di Filipina dimana dalam kontes ini ia berhasil menjadi pemenang dan dimahkotai sebagai Miss Earth 2017 oleh Miss Earth 2016 Katherine Espín dari Ekuador. Ia adalah wanita Filipina keempat yang berhasil meraih mahkota Miss Earth dan yang ketiga dalam empat tahun terakhir. Selama pertanyaan dan jawaban terakhir, semua kontestan ditanyai pertanyaan yang sama oleh pembawa acara James Deakin: "Siapa atau apa yang Anda anggap sebagai musuh terbesar Ibu Pertiwi dan mengapa?", Ia lalu menjawab:
Karen Ibasco
Ibasco secara pribadi mendapatkan ucapan selamat oleh mantan Presiden Filipina dan Wali Kota Manila Joseph Estrada ketika ia berkunjung ke kantor Estrada di Balai Kota Manila. Ia juga mendapat ucapan selamat dari Wali Kota Manila, Lito Atienza karena telah membanggakan Kota Manila berkat kemenangannya di Miss Earth 2017.
C. K. Nagaraja Rao
C.K. Nagaraja Rao (Kannada: ಸಿ ಕೆ ನಾಗರಾಜ ರಾವ್, ) adalah seorang penulis, pengarang drama, artis panggung, sutradara, jurnalis dan penggiat sosial.
C. K. Nagaraja Rao
Ia adalah penerima pertama Penghargaan Moortidevi yang dilembagakan oleh Bharatiya Jnanpith atas "magnum opus" buatannya "Pattamahadevi Shantaladevi" pada 1983. Karya yang sama meraih penghargaan "Karya Kesusastraan Kreatif Terbaik" dari Karnataka Sahitya Academy pada 1978.
Mblawong Kulon
Mblawong Kulon adalah sebuah dusun di desa Muncar, kecamatan Gemawang, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia.
Mblawong Kulon
Terletak di sebelah timur desa muncar dan merupakan dusun yang berbatasan langsung dengan dua kabupaten sekaligus, yaitu kabupaten kendal dan kabupaten semarang.
Mblawong Kulon
Mblawong Kulon berada pada ketinggian kurang lebih 600 mdpl dan berjarak 8 km dari ibukota kecamatan Gemawang, 32 km dari ibukota kabupaten. Mblawong Kulon mencangkup daerah kurang lebih seluas 200 ha. Di atas lahan tersebut dipergunakan untuk bangunan/pekarangan, ladang/tegalan/huma, hutan negara, perkebunan negara/rakyat dan lainnya.
Mblawong Kulon
Dusun Mblawong Kulon memiliki 1 rukun warga (RW) dan 9 rukun tetangga (RT).
Mblawong Kulon
Dusun yang memiliki kurang lebih 150 rumah tangga ini berpenduduk lebih kurang 243 jiwa, terdiri dari 133 jiwa laki-laki dan 110 jiwa perempuan.
Mblawong Kulon
Penduduk usia 10 tahun ke atas bermata pencaharian sebagai petani tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan. Lainnya bekerja di industri pengolahan, bangunan, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, jasa, dll.
Mblawong Kulon
Sumber air minum berasal dari sumur dan mata air. Untuk penerangan, semua rumah tangga menggunakan PLN.
Mblawong Kulon
Dalam bidang pendidikan (prakiraan) penduduk di atas 5 tahun yang tamat perguruan tinggi/universitas berjumlah 9 orang, akademi 9 orang, SLTA/sederajat 30 orang, SLTP/ sederajat 63 orang, SD/sederajat 84 orang, tidak tamat SD 31 orang, belum tamat/tidak sekolah SD 26 orang. Untuk sarana pendidikan terdapat 1 unit TK dan 1 unit SD/MI. Dusun Mblawong Kulon memiliki (prakiraan) 5 tenaga pendidik yang berprofesi sebagai pengajar di TK/Playgroup dan SD/MI setempat.
Mblawong Kulon
Di bidang kesehatan, dusun Mblawong Kulon memiliki 1 posyandu,2 dukun bayi, dan 3 dukun pijat.
Mblawong Kulon
Sebagian besar roda perekonomian warga dusun Mblawong Kulon adalah bergantung pada hasil pertanian, di antaranya kopi, cengkih, pisang, dan hasil tani lain. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan pendapatan ekonomi warga.