Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Dirgantara Indonesia
PT Dirgantara Indonesia (DI) (nama bahasa Inggris: "Indonesian Aerospace Inc.") adalah industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara. Perusahaan ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. DI didirikan pada 26 April 1976 dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dan BJ Habibie sebagai Presiden Direktur. Industri Pesawat Terbang Nurtanio kemudian berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada 11 Oktober 1985. Setelah direstrukturisasi, IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus 2000.
Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi berbagai pesawat tetapi juga helikopter, senjata, menyediakan pelatihan dan jasa pemeliharaan ("maintenance service") untuk mesin-mesin pesawat. Dirgantara Indonesia juga menjadi sub-kontraktor untuk industri-industri pesawat terbang besar di dunia seperti Boeing, Airbus, General Dynamic, Fokker dan lain sebagainya. Dirgantara Indonesia pernah mempunyai karyawan sampai 16 ribu orang. Karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Dirgantara Indonesia melakukan rasionalisasi karyawannya hingga menjadi berjumlah sekitar 4000 orang.
Dirgantara Indonesia
Pada awal hingga pertengahan tahun 2000-an Dirgantara Indonesia mulai menunjukkan kebangkitannya kembali, banyak pesanan dari luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Brunei, Korea, Filipina dan lain-lain. Meskipun begitu, karena dinilai tidak mampu membayar utang berupa kompensasi dan manfaat pensiun dan jaminan hari tua kepada mantan karyawannya, DI dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 September 2007. Namun pada tanggal 24 Oktober 2007 keputusan pailit tersebut dibatalkan..
Dirgantara Indonesia
Tahun 2012 merupakan momen kebangkitan Dirgantara Indonesia. Pada awal 2012 Dirgantara Indonesia berhasil mengirimkan 4 pesawat CN235 pesanan Korea Selatan. Selain itu Dirgantara Indonesia juga sedang berusaha menyelesaikan 3 pesawat CN235 pesanan TNI AL, dan 24 Heli Super Puma dari EUROCOPTER.
Dirgantara Indonesia
Selain beberapa pesawat tersebut Dirgantara Indonesia juga sedang menjajaki untuk membangun pesawat C295 (CN235 versi jumbo) dan N219, serta kerja sama dengan Korea Selatan dalam membangun pesawat tempur siluman KFX.
Dirgantara Indonesia
Kependekan dari Lembaga Persiapan Industri Penerbangan diresmikan pada 16 Desember 1961, dibentuk oleh KASAU untuk mempersiapkan Industri Penerbangan yang mempunyai kemampuan untuk mendukung kegiatan penerbangan nasional Indonesia
Dirgantara Indonesia
Sehubungan dengan ini LAPIP pada tahun 1961 menandatangani perjanjian kerjasama dengan CEKOP (industri pesawat terbang Polandia) untuk membangun sebuah industri pesawat terbang di Indonesia.
Dirgantara Indonesia
Kontrak dengan CEKOP:
Dirgantara Indonesia
Pesawat Gelatik diproduksi sebanyak 44 unit,dipergunakan sebagai pesawat terbang pertanian, transpor ringan, dan aero-club
Dirgantara Indonesia
Pada tahun 1965 Berdiri KOPELAPIP (Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang) dan PN. Industri Pesawat Terbang Berdikari melalui Dekret Presiden.
Setelah pada tahun 1966 Nurtanio meninggal, Pemerintah menggabungkan KOPELAPIP dan PN. Industri Pesawat Terbang Berdikari menjadi LIPNUR kependekan dari Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio untuk menghormati kepeloporan almarhum Nurtanio.
Dirgantara Indonesia
Kemudian setelah itu datanglah BJ Habibie yang mengubah LIPNUR menjadi IPTN yang dikemudian hari sempat tercatat sebagai industri pesawat terbang termaju di negara berkembang.Berikut adalah daftar Direktur Utama IPTN/Dirgantara Indonesia:
Dirgantara Indonesia
PT Dirgantara Indonesia akan memasuki bisnis pesawat komersial dengan memproduksi N219, jika N219 sudah beroperasi dan sudah mendapatkan sertifikasi Dirgantara Indonesia akan akan mengembangkan dan memproduksi pesawat berpenumpang 50 orang.
Dirgantara Indonesia
PT. Dirgantara Indonesia akan mengirimkan sekitar 300 tenaga ahli ke Korea Selatan dalam kerjasama pembuatan pesawat tempur KFX grade 4.5. Rencananya pesawat tempur tipe 4.5 ini akan setingkat diatas F.16 yang masih pada tipe 4. Nantinya lima prototype yang menjadi buatan bersama salah satunya akan dibuat di PT. Dirgantara Indonesia, Bandung.
Taman Nasional Gunung Palung
Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) adalah sebuah taman nasional yang terletak di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sekitar 30 menit penerbangan dari Pontianak. Luas taman nasional ini sekitar 90.000 hektar, yang terbentang di Kecamatan Matan Hilir Utara, Sukadana, Simpang Hilir, Nanga Tayap, dan Sandai.
Taman Nasional Gunung Palung
TNGP mempunyai ekosistem yang dikatakan sebagai yang terlengkap di antara taman-taman nasional di Indonesia. Di kawasannya terdapat Gunung Palung yang mempunyai ketinggian 1.116 meter. Selain itu, TNGP juga adalah habitat bagi sekira 2.200 ekor orangutan. Bekantan adalah mamalia dengan jumlah terbesar di TNGP.Juga terdapat fauna langka, yaitu Kijang Mini. Kijang mini adalah salah satu hewan satu hewan yang hanya ada di kawasan ini.
Taman Nasional Gunung Palung
Masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Palung sejak tahun 2003 telah ikut membantu mengamankan dan melindungi orangutan dan habitatnya. Mereka menamakan diri OPMU, singkatan dari Orangutan Protection & Monitoring Units. Kegiatan yang mereka lakukan ini telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Hingga saat ini mereka dibantu oleh Fauna & Flora International, sebuah lembaga konservasi yang berbasis di Inggris, dalam operasionalnya di lapangan.
Kongres Wanita Indonesia
Kongres Wanita Indonesia atau disingkat Kowani adalah federasi dari organisasi kemasyarakatan wanita Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam lingkup nasional. Kowani didirikan pada tahun 1928 berlokasi di Jakarta, ibu kota Indonesia. Organisasi ini telah meraih banyak penghargaan baik secara nasional, regional maupun internasional.
Kongres Wanita Indonesia
I. Derap Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di tengah ma¬syarakat dan keikutsertaan wanita di segala bidang dalam era pembangunan ini tidak terlepas dari peranan yang telah dilakukan oleh para perintis pergerakan wanita sejak dahulu, kemudian diiringi dengan pertumbuhan organisasi-organisasi wanita yang dilatarbelakangi oleh berbagai aspirasi dan sebagian besar merupakan bagian dari organisasi pemuda yang telah ada.
Kongres Wanita Indonesia
II. Sumpah persatuan dan kesatuan yang diikrarkan dalam Kong¬res Pemoeda pada tanggal 28 Oktober 1928 membakar semangat pergerakan wanita Indonesia untuk menye¬lenggarakan Kongres Perempoean Indonesia yang pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Tema pokok Kongres adalah menggalang persatuan dan kesatuan antara organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. Kongres ini telah berhasil membentuk badan federasi organisasi wanita yang mandiri dengan nama “Perikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia” disingkat PPPI.
Kongres Wanita Indonesia
III. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan wanita Indonesia. PPPI mengalami perubahan nama beberapa kali, pada tahun 1929 menjadi Perikatan Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII). Kongres PPII tahun 1930 di Surabaya memutuskan bahwa “Kongres berasaskan Kebangsaan Indonesia, menjunjung kewanitaan, meneguhkan imannya” karena itu tujuan pergerakan wanita Indonesia, selain untuk memperjuangkan perbaikan derajat kedudukan wanita, juga memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan serta mengisinya dengan pembangunan bangsa dan negara. Hal itulah yang membedakan perjuangan emansipasi wanita Indonesia dengan emansipasi di luar negeri.
Kongres Wanita Indonesia
IV. Pada tahun 1935, PPII berganti nama menjadi Kongres Perempoean Indonesia dan pada tahun 1946 menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI sampai saat ini.
Kongres Wanita Indonesia
V. Pada Kongres Perempoean Indonesia II tahun 1935 di Jakarta, ada beberapa keputusan penting yang perlu diperhatikan yaitu:
1. Bahwa kewajiban utama wanita Indonesia ialah menjadi “IBU BANGSA” yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya.
2. Agar anggota Kongres mengadakan hubungan yang baik dengan generasi muda, sehingga tercipta saling penger¬tian dalam rangka keseimbangan antar generasi, oleh kare¬na itu perlu sikap saling menghargai dan tidak menon¬jolkan diri.
Kongres Wanita Indonesia
VI. Atas keputusan Kongres Perempoean Indonesia III pada tahun 1938 di Bandung, tanggal 22 Desember diangkat menjadi “Hari Ibu”. Keputusan ini kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden RI No. 316 tanggal 16 Desember 1959 menjadi Hari Nasional yang bukan hari libur.
Kongres Wanita Indonesia
VII. Dalam Kongres XVI Kowani tahun 1974 telah dilahirkan deklarasi yang menyatakan bahwa seluruh organisasi wanita sebagai salah satu kekuatan sosial yang melaksanakan fungsinya sebagai wadah yang menghimpun semua professional wanita Indonesia yaitu Kongres Wanita Indonesia sebagai kelanjutan dari Kongres Perempoean Indonesia Pertama. Deklarasi ini selanjutnya menjadi mukadimah Anggaran Dasar Kowani.
Kongres Wanita Indonesia
VIII. Sejak tanggal 22 Desember 1928, kongres demi kongres diselenggarakan guna membicarakan masalah pendidikan, sosial budaya, ekonomi, tenaga kerja dan politik yang sampai saat ini menjadi program Kowani.
Kongres Wanita Indonesia
IX. Guna melestarikan semangat, tujuan pokok dan tu¬gas utama Kongres Perempoean Indonesia pertama, dirumuskan ke dalam Visi dan Misi Kowani secara tertulis dan dikukuhkan pada Kongres XX Kowani tahun1993 di Bogor.
Kongres Wanita Indonesia
X. Kongres XXIII Kowani tahun 2009 telah menumbuhkan kepedulian bersama untuk membentuk common platform Kowani yang berfokus pada:
a. Pendidikan
Program wajib belajar 9 tahun, program pemberantasan buta aksara perempuan, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan sadar hidup sehat, pendidikan budi pekerti, serta pendidikan kebangsaan dan jati diri bangsa.
b. Kesehatan
Program Keluarga Berencana, pembinaan kesehatan mental, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penanggulangan kurang gizi, penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi dasar, pemberdayaan posyandu serta pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya serta penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA).
c. Supremasi Hukum dan Konstitusi
Upaya penguatan penegakan hukum dan konstitusi diharapkan akan melahirkan ketertiban (order) atau tata kehidupan yang harmonis dan keadilan bagi masyarakat termasuk perlindungan anak, wanita dan Tenaga Kerja Wanita.
d. Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan perekonomian rakyat dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, pelayanan kesehatan dan perluasanlapangan kerja.
e. Harkat dan Martabat Bangsa
Mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, perdangan orang dan tindak pidana lainnya, terutama bagi anak dan wanita dalam kaitannya dengan harkat dan martabat bangsa.
f. Lingkungan Hidup
Sosialisasi pengendalian kerusakan lingkungan, pencegahan bencana lingkungan, sadar dampak perubahan iklim (global warming,), dan penanaman budaya tanam dan pelihara.
g. Hak Asasi Manusia (HAM)
Mengupayakan pemenuhan, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.
h. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Belum terwujudnya persamaan hak antara wanita dan pria dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam proses pengambilan keputusan.
Daftar taman nasional di Indonesia
Berikut adalah daftar taman nasional di Indonesia. Dari 54 taman nasional, 6 di antaranya adalah Situs Warisan Dunia, 9 taman bagian dari Jaringan Cagar Biosfer Dunia, dan 5 taman merupakan lahan basah yang secara internasional dilindungi oleh Konvensi Ramsar. Sebanyak 9 taman didominasi oleh perairan.
Daftar taman nasional di Indonesia
Lima taman nasional pertama Indonesia didirikan tahun 1980. Jumlah ini meningkat tetap hingga 41 taman pada tahun 2003. Dalam ekspansi besar-besaran tahun 2004, 9 taman nasional baru ditetapkan sehingga jumlahnya mencapai 50 taman.
Konferensi Waligereja Indonesia
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI atau Kawali) adalah organisasi Gereja Katolik yang beranggotakan para Uskup di Indonesia dan bertujuan menggalang persatuan dan kerja sama dalam tugas pastoral memimpin umat Katolik Indonesia.
Konferensi Waligereja Indonesia
Masing-masing Uskup adalah otonom dan KWI tidak berada di atas maupun membawahi para Uskup dan KWI tidak mempunyai cabang di daerah. Keuskupan bukanlah KWI daerah. Yang menjadi anggota KWI adalah para Uskup di Indonesia yang masih aktif, tidak termasuk yang sudah pensiun. KWI bekerja melalui komisi-komisi yang diketuai oleh Uskup-Uskup.
Konferensi Waligereja Indonesia
Pada 2006 anggota KWI berjumlah 36 orang, sesuai dengan jumlah keuskupan di Indonesia (35 keuskupan) ditambah seorang uskup dari Ambon (Ambon memiliki 2 uskup).
Konferensi Waligereja Indonesia
Setiap Uskup, karena tahbisannya, dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para Uskup sedunia ("Collegium Episcopale") dan bersama dengan para uskup sedunia, di bawah pimpinan Sri Paus, bertanggungjawab atas seluruh Gereja Katolik.
Konferensi Waligereja Indonesia
Para Uskup dalam satu negara bersama-sama membentuk suatu wadah kerjasama yang dinamakan Konferensi Para Uskup. Di dalam wadah ini mereka bekerjasama merundingkan dan memutuskan sesuatu mengenai umat katolik di seluruh negara tersebut.
Konferensi Waligereja Indonesia
Seorang uskup adalah pimpinan Gereja setempat yang bernama keuskupan. Dengan demikian dia disebut juga Waligereja. Karena itu Konferensi para Uskup di Indonesia disebut Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI) yang kemudian diubah menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Konferensi Waligereja Indonesia
Dari tahun 1807 sampai 1902 Gereja Katolik seluruh Nusantara berada di bawah pimpinan seorang Prefek/Vikaris Apostolik yang berkedudukan di Batavia. Kendati semenjak tahun 1902 beberapa daerah sudah dipisahkan dari Vikariat Apostolik Batavia (1902: Maluku-Irian Jaya, 1905: Kalimantan, 1911: Sumatera, 1913/1914: Nusa Tenggara, dan 1919: Sulawesi), namun pengakuan dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda akan adanya banyak pimpinan Gereja Katolik di Nusantara baru terjadi pada tahun 1913.
Konferensi Waligereja Indonesia
Maka semua Vikaris dan Prefek Apostolik itu merasa perlu bersama-sama berunding untuk mencapai kesatuan sikap terhadap Pemerintah dalam banyak persoalan, tetapi terutama berhubungan dengan kebebasan bagi misi untuk memasuki semua wilayah dan juga berhubungan dengan posisi pendidikan Katolik.
Konferensi Waligereja Indonesia
Pertemuan itu baru terjadi pada kesempatan pentahbisan Mgr. Anton Pieter Franz van Velsen, S.J. sebagai Vikaris Apostolik Jakarta (13 Mei 1924) di Gereja Katedral Jakarta. Yang hadir pada waktu itu: Mgr. Jan Pacificus Bos, O.F.M. Cap. (Vikaris Apostolik Kalimantan), Mgr. Arnold Verstraelen, S.V.D. (Vikaris Apostolik Nusa Tenggara), Mgr. Y. Aerts, M.S.C. (Vik.Ap. Maluku-Irian Jaya), Mgr. L.T.M. Brans, O.F.M.Cap. (Pref.Ap. Padang) dan Mgr. G. Panis, M.S.C. (Pref.Ap. Sulawesi).
Konferensi Waligereja Indonesia
Pada tanggal 15-16 Mei 1924 diadakan sidang para Waligereja se-Nusantara yang pertama di Pastoran Katedral Jakarta. Sidang ini diketuai oleh Mgr. A. Van Velsen dan dihadiri oleh para Waligereja tersebut di atas ditambah dengan dua orang pastor: A.H.G. Brocker, M.S.C. dan S.Th. van Hoof, S.J. sebagai nara sumber.
Konferensi Waligereja Indonesia
Sidang yang kedua diadakan pada tanggal 31 Agustus - 6 September 1925, juga di Jakarta, di bawah pimpinan seorang utusan Paus Pius X yang bernama Mgr. B.Y. Gijlswijk, O.P., seorang Delegatus Apostolik di Afrika Selatan. Kecuali para Waligereja yang disebut di atas, peserta sidang ini sudah bertambah dengan Mgr. H. Smeetes, SCJ (Pref.Ap. Bengkulu), Mgr. Th. Herkenrat, S.S.C.C. (Pref.Ap. Pangkalpinang). Hadir juga Pater Th. De Backere, C.M., Pater Cl. Van de Pas, O.Carm., Pater Y. Hoederechts, S.J., sedang Pater H. Jansen, S.J. dan Pater Y. Van Baal, S.J. bertugas sebagai sekretaris.
Dalam sidang ini diputuskan untuk mengadakan sidang setiap lima tahun sekali.
Konferensi Waligereja Indonesia
Sidang ketiga, 4-11 Juni 1929 di Muntilan (dihadiri oleh 10 Waligereja)
Konferensi Waligereja Indonesia
Sidang keempat, 19-27 September 1934 di Girisonta (juga dihadiri oleh seorang pastor dari "Centraal Missie Bureau" atau Kantor Waligereja)
Konferensi Waligereja Indonesia
Sidang kelima, 16-22 Agustus 1939 juga di Girisonta (15 Waligereja dan tiga orang dari CMB serta seorang Delegatus Apostolik untuk Australia: Mgr. Y. Panico).
Konferensi Waligereja Indonesia
Karena adanya perang, sidang para Waligereja Indonesia tidak dapat diadakan.
Konferensi Waligereja Indonesia
Pada tanggal 26-30 April 1954 para Waligereja se-Jawa mengadakan pertemuan di Lawang. Di sana diungkapkan keinginan untuk mengadakan konferensi baru semua Waligereja. Sebuah rancangan anggaran dasar yang disusun oleh Mgr. W. Schoemaker M.S.C. (Uskup Purwokerto).
Konferensi Waligereja Indonesia
Rancangan anggaran dasar disetujui oleh Internunsius di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1955. Tanggal 14 Maret 1955 Mgr. W. Schoemaker M.S.C. diangkat oleh Internunsius menjadi ketua sidang MAWI yang akan datang.
Sidang itu dapat dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai 2 November 1955 di Bruderan, Surabaya dan dihadiri oleh 22 orang Waligereja (dari 25 orang Waligereja yang ada). Inilah sidang Konferensi para Uskup dari seluruh Indonesia yang pertama sesudah perang.
Konferensi Waligereja Indonesia
Salah satu keputusan yang penting ialah bahwa untuk selanjutnya konferensi para Waligereja Indonesia ini dinamakan Majelis Agung Waligereja Indonesia, disingkat MAWI, suatu terjemahan dari "Raad van Kerkvoogden". Tanggal inilah dipandang sebagai tanggal berdirinya MAWI. Di samping sidang lengkap, diputuskan untuk mendirikan sebuah sidang kecil yang tetap, untuk melaksanakan tugas harian, yang dinamakan Dewan Waligereja Indonesia Pusat, disingkat DEWAP, yang diketuai oleh Mgr. A. Soegijapranata, S.J. (Uskup Semarang). Untuk memperbaiki pelaksanaan tugasnya, dibentuklah berbagai "Panitia" / PWI (Panitia Waligereja Indonesia) yang menjadi anggota DEWAP (diputuskan bahwa DEWAP bersidang sekali setahun) dan yang menangani salah satu bidang pelayanan: PWI (Panitia Waligereja Indonesia) Sosial, PWI Aksi Katolik dan Kerasulan Awam, PWI Seminari dan Universitas, PWI Pendidikan dan Pengajaran Agama , PWI Katekese Umat dan Penyebaran Iman, PWI Pers dan Propaganda. Diputuskan bahwa DEWAP bersidang sekali setahun.
Konferensi Waligereja Indonesia
Sesudah Indonesia merdeka jumlah orang Katolik Indonesia meningkat pesat. Sedemikian pesat perkembangan jemaah Katolik Indonesia, sehingga dalam sidang di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah (9-16 Mei 1960) para Uskup Indonesia menulis surat kepada Bapa Suci Yohanes XXIII, memohon secara resmi agar dia meresmikan berdirinya Hierarki Gereja di Indonesia. Maka dengan Dekret "Quod Christus Adorandus" tertanggal 3 Januari 1961 Paus Yohanes XXIII meresmikan berdirinya Hierarki Gereja di Indonesia.
Konferensi Waligereja Indonesia
MAWI mengadakan sidang-sidang paripurna pada tahun 1960, 1965, 1968 dan 1970. Selama periode ini banyak terjadi perbaikan-perbaikan pada cara kerja dan struktur organisasi MAWI.
Sejak 1970 Sidang para Waligereja diadakan setiap tahun. Biasanya jatuh pada bulan November di Jakarta.
Konferensi Waligereja Indonesia
Majelis Agung Waligereja (MAWI) berganti nama menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Daftar keuskupan di Indonesia
Daftar keuskupan di Indonesia adalah sebuah daftar yang memuat dan menjabarkan pembagian terhadap wilayah administratif Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang uskup ataupun ordinaris di Indonesia.
Daftar keuskupan di Indonesia
Konferensi para uskup Indonesia bergabung dalam Konferensi Waligereja Indonesia.
Daftar keuskupan di Indonesia
Saat ini terdapat 38 buah keuskupan, di mana 10 merupakan keuskupan agung, 27 merupakan keuskupan sufragan, dan satu ordinariat militer. Enam di antara sepuluh Keuskupan Agung didirikan bersamaan dengan pendirian hierarki Gereja Katolik Roma di Indonesia pada tanggal 3 Januari 1961, yaitu: Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Makassar, Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Pontianak, dan Keuskupan Agung Semarang. Sedangkan Keuskupan Agung Merauke didirikan pada tanggal 15 November 1966, dan Keuskupan Agung Kupang didirikan pada tanggal 23 Oktober 1989. Kemudian Keuskupan Agung Samarinda didirikan pada tanggal 29 Januari 2003, dan Keuskupan Agung Palembang didirikan pada tanggal 1 Juli 2003.
Pembantaian My Lai
Pembantaian Mỹ Lai adalah pembantaian yang dilakukan oleh tentara AS terhadap ratusan warga sipil Vietnam yang tidak bersenjata, dan kebanyakan perempuan dan anak-anak, pada 16 Maret 1968, pada saat Perang Vietnam. Pembantaian ini menjadi lambang kejahatan perang Amerika di Vietnam, dan segera membangkitkan kemarahan di seluruh dunia serta mengurangi dukungan masyarakat di dalam negeri terhadap perang itu sendiri. Peristiwa ini kadangkala juga dikenal dengan nama Pembantaian Son My atau Pembantaian Song My.
Pembantaian My Lai
Pada saat Perang Vietnam, Provinsi Quang Ngai di Vietnam Selatan dicurigai menjadi tempat perlindungan kaum gerilyawan Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat dan kader-kader lainnya dari Front Nasional untuk Pembebasan Vietnam (FNPV), yang juga disebut "Viet Cong" atau "VC" oleh pasukan-pasukan AS dan simpatisan mereka. Tempat ini secara tidak resmi disebut "Pinkville" (karena warna merah jambu yang dicetak pada peta) oleh militer AS, dan provinsi ini sering dibom dan ditembaki. Pada 1968 hampir semua rumah di seluruh provinsi ini telah hancur atau rusak.
Pembantaian My Lai
Militer menganggap penting bahwa para tenaga lapangan FNPV dimusnahkan. Karena itu, mereka tidak mengukur sukses dari berapa banyak wilayah atau lokasi strategis yang direbut (misalnya), melainkan berdasarkan "jumlah mayat" mereka - jumlah keseluruhan mereka yang dicurigai sebagai tenaga lapangan FNPV yang terbunuh. Tentara dianjurkan oleh atasan mereka untuk melebih-lebihkan perhitungan mereka untuk memberikan kesan keberhasilan militer. Karena tekanan itu, dan karena kenyataannya seringkali para tenaga lapangan FNPV sulit sekali dibedakan dari rakyat biasa, seringkali ada kesenjangan yang sangat luas antara jumlah mayat yang dilaporkan dalam suatu misi tertentu dengan jumlah senjata musuh yang direbut. Menurut Doug Linder, profesor hukum di Universitas Missouri-Kansas City, para G.I. menyebarkan lelucon bahwa "apapun yang mati dan bukan putih adalah VC [Viet Cong]" dengan tujuan menghitung mayat semata. Tidak diragukan bahwa banyak warga sipil yang terbunuh di provinsi itu, sehingga semakin membakar sentimen anti-Amerika yang sudah ada di wilayah tersebut.
Pembantaian My Lai
Para pemberontak kadang-kadang ditampung dan dilindungi oleh warga sipil di daearh itu. Namun, tentara-tentara Amerika merasa frustrasi karena keterlibatan rakyat setempat. Ditambah dengan ketidakmampuan mereka untuk mengejar musuh yang selalu lolos dan meluasnya rasa takut akan disergap, kemarahan ini semakin menambah kemungkinan mereka melakukan balas dendam yang kejam terhadap warga sipil.
Pembantaian My Lai
Charlie Company (Kompi C), Brigade ke-11, Divisi Americal tiba di Vietnam pada Desember 1967. Bulan pertama mereka di Vietnam berlalu tanpa kontak langsung dengan musuh.
Pembantaian My Lai
Pada Serangan Tet, Januari 1968, serangan-serangan dilakukan di Quang Ngai oleh Batalyon ke-48 dari FNPV. Intelijen militer AS membentuk pandangan bahwa Batalyon ke-48, setelah mengundurkan diri, berlindung di desa "Son My". Sejumlah kampung tertentu di desa itu - yang dinamai sebagai My Lai 1, 2, 3 dan 4 (yang dijuluki "Pinkville" ) - dicurigai melindungi anggota Batalyon itu. Suatu serangan besar-besaran terhadap kampung-kampung itu direncanakan oleh pasukan-pasukan AS.