Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
GBI Keluarga Allah
GBI Keluarga Allah menyelenggarakan gereja internet dengan tujuan untuk menjangkau jiwa - jiwa yang terhilang yang tersebar di berbagai daerah di seluruh dunia. Pelayanan yang diselenggarakan adalah ibadah mingguan, konseling online, kelompok sel online, dan Sekolah Orientasi Melayani Online.
Setiap ibadah GBI Keluarga Allah Solo, Yogyakarta, dan Jakarta dapat diikuti secara streaming online (live) di keluargaallah.tv
GBI Keluarga Allah
GBI Keluarga Allah memiliki radio yang diberi nama El-Shaddai FM dengan motivasi untuk memberkati mesyarakat kota Solo secara keseluruhan dengan lebih baik. Radio ini bisa didengarkan di Solo dan kota sekitarnya dengan menggunakan radio. Selain itu bisa juga didengarkan secara online melalui elshaddaifm.com dan aplikasi di Android & Iphone.
GBI Keluarga Allah
Terang Abadi Televisi (TATV) merupakan televisi lokal pertama di Kota Solo. TATV berdiri pada tanggal 1 September 2004, yang terletak di Jalan Brigjend Katamso No. 173 Mojosongo, Surakarta. Sebagai media televisi yang memiliki frekuensi 50 UHF, TATV memiliki beberapa karateristik yang kuat, yakni sebagai penyedia hiburan sebagai alat informasi lokal yang tajam dan lugas, serta sebagai televisi yang memberi pencerahan terhadap paradigma berpikir dan berperilaku bagi masyarakat pemirsa, tanpa meninggalkan budaya lokal dan tetap mengikuti perkembangan jaman. Dengan jangkauan siar yang semakin luas menjadikan TATV dapat dinikmati banyak pemirsa di wilayah Jawa Tengah. Dengan adanya live streaming, TATV dapat disaksikan pemirsa di manapun berada.
GBI Keluarga Allah
Sekolah Tinggi Teologi El-Shadday Surakarta atau disingkat STT El-Shadday adalah perguruan tinggi teologi yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta. STT El-Shadday berdiri pada tahun 2007 sebagai jawaban atas kebutuhan jemaat GBI Keluarga Allah akan pekerja-pekerja Kristus yang cakap dalam pengetahuan Alkitab, terampil dalam pelayanan gerejawi, dan memiliki karakter seperti Kristus. Sebagaimana berdirinya STT El-Shadday adalah untuk menjawab kebutuhan GBI Keluarga Allah, maka STT El-Shadday memiliki ikatan kerja sama dengan GBI Keluarga Allah. GBI Keluarga Allah menjadi laboratorium praktik pelayanan mahasiswa STT El-Shadday. Pada saat ini STT El-Shadday memiliki program studi strata satu: Teologi dan Pendidikan Agama Kristen.
GBI Keluarga Allah
Sekolah Pelita Nusantara Kasih didirikan sebagai bentuk sumbangsih GBI Keluarga Allah kepada dunia pendidikan Indonesia sekaligus juga untuk memuridkan anak - anak dan remaja sejak dini. Sekolah Pelita Nusantara Kasih membuka kelas untuk Playgroup, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.
GBI Keluarga Allah
Filosofi Pengajaran:
Media di Indonesia
Media di Indonesia merupakan istilah umum yang merujuk kepada beragam alat yang lazim digunakan di Indonesia, baik untuk berkomunikasi ataupun menyebarkan informasi kepada masyarakat. Di Indonesia, terdapat beragam jenis media yang sering digunakan untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi, di antaranya adalah televisi, radio, surat kabar atau koran, majalah, internet website, dan sebagainya. Masing-masing media komunikasi memiliki karakteristik berbeda-beda. Pada dasarnya, beragam media komunikasi yang ada di Indonesia dikelompokan menjadi 2 kategori besar, yaitu media konvensional dan media baru (new media).
Media di Indonesia
Media berasal dari bahasa latin “"medium"” (jamak), yang memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. Media juga diartikan sebagai sesuatu yang menjadi perantara atau penengah komunikasi, serta saluran komunikasi antara pengirim dan penerima pesan berlangsung. Selain itu, media juga dapat diartikan sebagai saluran yang mampu mengantarkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Dari perpektif teknologi informasi dan komunikasi, media komunikasi dapat diartikan sebagai teknologi yang mampu mengirim ataupun menerima pesan dan informasi yang hendak disampaikan oleh pengirim kepada penerima informasi. Sebuah teknologi dapat dikatakan menjadi media komunikasi apabila teknologi tersebut mampu menyampaikan pesan komunikasi dan mempermudah proses komunikasi.Berdasarkan bentuk penyampaian pesannya, media komunikasi dapat dibedakan menjadi:
Media di Indonesia
Berdasarkan teknologi yang digunakan, media komunikasi dapat dibedakan menjadi media komunikasi konvensional dan media baru. Pada masa pemerintahan orde baru, media di Indonesia mengalami “masa kelam”, karena pada saat itu media tidak memperoleh kebebasan pers untuk memberitakan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Media masih diatur dan dikuasai oleh pemerintahan, sehingga belum dapat secara bebas dan independen menyampaikan informasi kepada khalayak. Pada saat itu, media terancam mengalami pembredelan apabila memberitakan atau pesan komunikasi dan informasi yang menentang penguasa atau pemerintahan. Media harus tunduk dan hanya diperbolehkan menyebarkan hal yang menguntungkan dan baik bagi pemerintah. Pada masa ini, media digunakan untuk menjaga kestabilan penguasa dan pemerintahan.Setelah berakhirnya masa kekuasaan dan pemerintahan Presiden Soeharto, kebebasan media di Indonesia meningkat dengan pesat. Setelah lama ditekan, diawasi, dibatasi, dan dilecehkan oleh pemerintahan orde baru, akhirnya kini media atau pers di Indonesia menjadi salah satu media yang paling bebas dan hidup di Asia. Setelah orde baru berakhir, media yang tadinya serupa dan hanya memberitakan hal dari sudut pandang yang sama perlahan mulai berubah menuju pluralisme yang agak lebih besar atau sudut pandang yang berbeda-beda, terbuka pada hal-hal baru, dan independen, dan tidak lagi tergantung pada pemerintahan.
Media di Indonesia
Pluralisme mulai terjadi ketika pemerintahan Reformasi (pemerintahan setelah orde baru) mulai mengizinkan berdirinya sebuah stasiun radio dan televisi yang baru. Pada awalnya, terdapat aturan bahwa seluruh stasiun televisi harus berbasis di Jakarta. Lisensi atau izin untuk mendirikan stasiun televisi pada awalnya juga hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, seperti anggota keluarga mantan Presiden Soeharto, orang-orang yang dekat dengan pemerintahan, dan beberapa konglomerat lainya. Dalam beberapa tahun runtuhnya orde baru, perkembangan media, khususnya media televisi dapat dikatakan cukup pesat. Saat itu sebagian media televisi telah mampu menjangkau sekitar 70 hingga 80 persen populasi seluruh masyarakat Indonesia. Karena beberapa televisi baru mulai bermunculan, maka mengakibatkan persaingan antar televisi tersebut untuk mendapatkan pendapatan iklan dan penonton. Persaingan yang cukup pesat menyebabkan beberapa media mulai tertarik dan tergoda untuk mendorong batas-batas yang selama ini dipegangnya. Salah satu batasan yang mulai ditinggalkan adalah mengenai larangan menayangkan program berita selain yang dihasilkan oleh negara, yaitu berita dari TVRI (Televisi Republik Indonesia). Saat itu TVRI adalah sebuah stasiun televisi yang dikelola oleh pemerintah, sehingga berita yang dihasilkan oleh stasiun televisi tersebut lebih memihak dan menguntungkan pemerintah.
Media di Indonesia
Stasiun-stasiun televisi tersebut ternyata sangat menguntungkan dan mampu menghasilkan profit yang sangat besar. Hal itu menyebabkan pemerintah atau Rezim menjadi sulit untuk menghukum kerabat maupun teman dekat sendiri. Walau stasiun televisi melanggar aturan yang telah dibuat dengan menyiarkan program berita independen yang diproduksi sendiri, namun pemerintah kesulitan untuk menutup stasiun televisi tersebut. Surya Citra Televisi (SCTV) dan Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) adalah contoh dari stasiun televisi yang memproduksi dan menyiarkan program berita sendiri pada saat itu. Ternyata, program berita tersebut menjadi sangat populer serta disukai oleh pemirsa diseluruh negeri. Program berita independen menjadi program berita alternatif yang memiliki pandangan berbeda dari TVRI. Meskipun program berita yang diproduksi dan disiarkan oleh stasiun televisi tersebut masih relatif “jinak” dan tidak terlalu menentang ataupun memojokan pemerintahan, tetapi program berita tersebut cukup efektif dan berpengaruh untuk melemahkan TVRI. Sejak berakhirnya masa orde baru, media menjadi lebih bebas dan berkembang dengan pesat. Pada tahun 2003, pemerintah melaporkan bahwa terdapat lebih dari 2.000 stasiun televisi dan radio illegal di seluruh negeri. Hal ini membuat pemerintah mendesak seluruh stasiun televisi dan radio illegal untuk mengajukan izin atau menutupnya.
Media di Indonesia
Jumlah surat kabar atau Koran dan beragam media cetak lainnya telah berkembang dengan signifikan sejak tahun 1998, atau sejak berakhirnya masa pemerintahan orde baru. Lebih dari 50 surat kabar harian utama diterbitkan di seluruh Nusantara, dengan mayoritas di pulau Jawa. Bahkan, terdapat ratusan surat kabar, majalah, dan tabloid baru bermunculan. Surat kabar yang memperoleh pembaca terbanyak adalah surat kabar Kompas, yang berbasis di Jakarta. Surat kabar Kompas memproduksi 523.000 eksemplar, disusul oleh Suara Merdeka yang berbasis di semarang, Berita Buana yang berbasis di Jakarta, Pikiran Rakyat yang berbasis di Bandung, dan Sinar Indonesia Baru yang berbasis di Medan dengan masing-masing produksi sekitar 150.000 eksemplar. Selain itu terdapat juga surat kabar yang beredar dengan menggunakan Bahasa Inggris. Surat kabar berbahasa Inggris yang diterbitkan di Jakarta adalah Jakarta Post dan Jakarta Globe, dengan masing-masing produksi sekitar 40.000 eksemplar. Pada tahun 2003. Surat kabar dibaca oleh sekitar 8,6 persen masyarakat Indonesia, sedangkan menurut lembaga survei Nielsen, sebanyak 12 persen masyarakat Indonesia saat ini masih membaca dan mengkonsumsi surat kabar. Selain surat kabar, juga terdapat majalah mingguan yang terbit dengan menggunakan bahasa Inggris. Majalah tersebut adalah majalah berita mingguan Tempo dan Grata. Saat ini, total pembaca majalah menurut lembaga survei Nielsen adalah sekitar 5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Saat ini, hampir seluruh surat kabar dan majalah selain memproduksi berita dalam bentuk cetak, juga memiliki edisi online-nya. Produsen surat kabar yang memiliki luas jangkauan yang besar juga menggunakan digital printing remote untuk dapat mencetak surat kabar dari tempat berbeda, agar dapat memecahkan masalah distribusi di daerah-daerah terpencil di Indonesia. ANTARA adalah kantor berita resmi pemerintah Indonesia. Monumen Pers Nasional saat ini memiliki lebih dari satu juta koleksi surat kabar dan majalah, serta berbagai pameran dan artefak yang terkait dengan sejarah pers di Indonesia.
Media di Indonesia
Televisi adalah media yang menyebarkan dan menyampaikan pesan serta informasi dalam bentuk suara (audio) dan gambar (visual). Karena kemampuannya tersebut, maka dapat dikatakan bahwa televisi lebih menarik, sehingga banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen, sekitar 95 persen masyarakat Indonesia mengkonsumsi dan menonton televisi. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan media penyiaran, khususnya televisi sangat tinggi di Indonesia. Televisi bahkan mampu menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi televisi untuk mencari informasi, mengetahui keadaan politik, ekonomi, dan sosial, menggunakan sebagai pendidikan, pengetahuan dan juga hiburan. Saat ini, terdapat beragam program yang ditayangkan televisi guna untuk memenuhi kepuasan penontonnya, di antara lain adalah program berita, sinetron, komedi, talk show, reality show, pencarian bakat dan sebagainya.
Saat ini, televisi diatur oleh pemerintahan melalui Direktorat Jendral Telekomunikasi dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Saat ini, televisi dan radio nasional dikendalikan dan dikelola oleh jaringan pemerintah, sedangkan televisi dan radio swasta yang bersifat komersial dikendalikan oleh pihak swasta atau pemilik perorangan. Televisi komersial swasta muncul dan berkembang sejak diperkenalkannya RCTI di wilayah Jakarta pada tahun 1988. Pada awal abad 21, sistem komunikasi terus menerus ditingkatkan hingga mampu membawa membawa sinyal televisi untuk setiap desa di negara ini. Saat ini, hampir seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses dan menonton 11 saluran program televisi. Saluran televisi tersebut terdiri dari saluran televisi nasional yang dimiliki oleh Negara, serta 15 saluran komersial swasta. Saluran nasional adalah TVRI, sedangkan 15 saluran televisi komersial swasta adalah RCTI, GTV, MNCTV, iNews, SCTV, Indosiar, antv, tvOne, Metro TV, Trans7, Trans TV, RTV, Kompas TV, NET., dan INTV.Selain 15 saluran televisi yang memiliki luas jangkauan siaran nasional, terdapat juga 54 stasiun televisi berjaringan pada tahun 2016, seperti Jawa Pos TV, JTV, SKTV, Radar TV, Nirwana TV, Bali TV, Jak TV, O Channel, DAAI TV, KTV, Gramedia TV atau Antara TV.
Media di Indonesia
Radio adalah media yang menyebarkan dan menyampaikan pesan serta komunikasi dalam bentuk suara (audio). Seperti hal nya televisi, radio juga diatur dan berada di bawah pengawasan negara atau pemerintah melalui Direktorat Jendral Telekomunikasi dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Saat ini, terdapat lebih dari 3.000 stasiun radio yang masih aktif di seluruh Indonesia, namun hanya sedikit saja radio yang dapat melakukan siaran dalam luas jangkauan nasional. Radio Jakarta News, Sonora, dan Prambors adalah contoh dari radio yang mampu melakukan siaran dalam skala nasional, sedangkan mayoritas stasiun radio lain hanya mampu menyiarkan dalam skala lokal. Radio DJ, JJFM, dan Radio Istra adalah contoh stasiun radio yang melakukan siaran di Kota Surabaya, dan Global FM Bali yang melakukan siaran di Denpasar. Stasiun radio privat atau swasta dapat membuat dan menyiarkan sendiri bulletin berita mereka. Selain itu, penyiar asing yang bukan merupakan karyawan dari stasiun radio tersebut juga dapat menyumbangkan informasi ataupun program tertentu. Radio Republik Indonesia (RRI) adalah salah satu jaringan radio Negara Indonesia, yang memiliki jaringan berita nasional, serta stasiun regional di kota-kota besar di seluruh negeri, sedangkan Voice of Indonesia adalah divisi untuk penyiaran luar negeri. Kini, dengan perkembangan zaman, beberapa stasiun radio juga menyiarkan program menggunakan teknologi dan sistem digital, sehingga terdapat radio digital yang berdasarkan digital audio.
Media di Indonesia
Internet merupakan singkatan dari "interconnection-networking". Internet memiliki kemampuan untuk menghubungkan sejumlah komputer untuk membentuk suatu jaringan di seluruh dunia. Saat ini, Internet telah berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang menunjukan bahwa pada tahun 1998, pengguna internet di Indonesia hanya berjumlah sekitar 500 ribu pengguna, sedangkan pada tahun 2015 pengguna internet mencapai angka 139 juta. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan internet di Indonesia telah sangat berkembang, dan bahkan angka pengguna internet diperkirakan akan terus menerus meningkat. Internet merupakan salah satu teknologi yang sangat penting dalam media baru, karena hampir seluruh media baru membutuhkan koneksi internet. Dengan adanya internet, pengguna media dapat mengakses berbagai aplikasi dalam media baru, seperti:
Media di Indonesia
Sejak adanya transisi menuju demokrasi media, mulailah bermunculan ribuan media publikasi cetak, stasiun radio dan televisi baru yang memiliki lisensi di seluruh penjuru negeri. Ribuan media tersebut memiliki izin publikasi dan penyiaran, baik bersifat lokal, regional, maupun nasional. Pemerintah bahkan tidak dapat mencabut izin publikasi dan penyiaran media tersebut hanya karena informasi yang mereka tulis atau siarkan. Presiden Abdurrahman Wahid juga membuat kebijakan yang berdampak pada melemahnya kemampuan pemerintah untuk mengendalikan media. Pada masa awal pemerintahannya, dia menghapuskan Departemen Penerangan yang menjadi momok bagi para insan pers pada masa zaman orde baru. Badan atau lembaga sensor, seperti Badan Sensor Film Indonesia dan Lembaga Sensor Film tetap beroperasi, hanya saja tidak membatasi hal-hal yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan politik. Lembaga sensor hanya berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan “moralitas publik”, seperti halnya seksualitas. Namun, Presiden Megawati Soekarnoputri mengaktifkan kembali Departement Penerangan pada saat dia berkuasa. Hal ini memberikan dampak yang cukup buruk, karena dengan tidak adanya represi yang signifikan dari pemerintah, individu swasta dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pelaku atau penanggung jawab media. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus yang melibatkan pengusaha swasta Tomy Winata, yang menggugat kepada pemimpin redaksi Tempo, Bambang Harymurti. Berdasarkan tuntutan tersebut, Harymurti dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama satu tahun penjara. Janne Halim-16722
Regulasi media
Regulasi media adalah kontrol dan pembinaan media massa oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Ini semua diatur di dalam Hukum yang memiliki aturan dan prosedur untuk mencapai berbagai macam tujuan, misalnya dalam hal intervensi dalam melindungi kepentingan umum yang dinyatakan di dalam regulasi media, serta mendorong persaingan dan pasar media yang efektif, atau menetapkan standar teknis umum.
Sasaran utama dari regulasi media ini adalah pers, radio dan televisi, tetapi juga dapat mencakup film, musik rekaman, telegram, satelit, penyimpanan dan teknologi distribusi (disk, kaset, dan sebagainya), internet, ponsel, dll
Regulasi media merupakan perangkat media massa yang memiliki peraturan, dimana semuanya diatur oleh Pemerintah dan beberapa badan yang membawahi media massa, peraturan diatur dalam hukun dan aturan yang sesuai dengan prosedur.
Regulasi Media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan dan operasional media massa, regulasi sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media massa dengan pemerintah, masyarakat, sesama media massa dan media secara global.Hal ini membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk menjaga keseimbangan kontrak, masyarakat mengharapkan media untuk mengambil hak istimewa mereka secara bertanggung jawab. Selain itu, kekuatan pasar gagal menjamin berbagai pendapat publik dan kebebasan berekspresi (Kebebasan Mengeluarkan Pendapat). dengan adanya pertanggungjawaban dan harapan regulasi melalui media media formal.
Regulasi media
Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat melarang pemerintah dari membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan pers. Namun, ada pengecualian tertentu terhadap kebebasan berbicara. Misalnya, ada peraturan tentang lembaga penyiaran publik: Komisi Komunikasi Federal melarang materi siaran "tidak senonoh" pada gelombang udara publik. Tayangan insidental (tak sengaja) dari puting Janet Jackson selama acara jeda di Super Bowl XXXVIII mengakibatkan Undang-Undang Penegakan Kesusilaan Penyiaran tahun 2005 yang meningkatkan denda maksimal dimana FCC bisa menyama ratakan denda siaran tidak senonoh dari $ 32.500 sampai $ 325.000-dengan kewajiban maksimum $ 3 juta. Hal ini untuk melindungi kaum muda dari ekspresi dan ide-ide yang dianggap menghina/tidak sopan. Mahkamah Agung Amerika Serikat belum menyentuh internet, tapi hal itu bisa saja berubah jika netralitas internet terlibat. Peran pemerintah adalah untuk melindungi kepentingan publik, menyeimbangkan hal ini dengan kebutuhan bisnis media bisa menjadi hal yang sulit. Itulah sebabnya pengadilan, FCC, dan FTC semua bertanggung jawab untuk menengahi hak dan tanggung jawab media.
Regulasi media
Sistem media di negara-negara Skandinavia adalah twin-duopolistic dengan penyiaran pelayanan publik yang kuat dan intervensi pemerintah periodik yang kuat. Hallin dan Mancini memperkenalkan sistem media Norwegia sebagai Korporasi Demokrat. Koran mulai lebh dulu dan berkembang dengan sangat pesat tanpa peraturan negara sampai tahun 1960-an. Meningkatnya industri periklanan turut membantu koran semakin menjadi yang paling berkuasa, sedangkan publikasi kecil berjuang di bagian bawah pasar. Karena kurangnya keragaman dalam industri surat kabar, Pemerintah Norwegia mengambil tindakan, berdampak pada kebebasan berbicara sesungguhnya. Pada tahun 1969, pemerintah Norwegia mulai memberikan subsidi pers kepada koran lokal kecil. Namun metode ini tidak mampu menyelesaikan masalah sepenuhnya. Pada tahun 1997, didorong oleh kekhawatiran dari konsentrasi kepemilikan media, anggota parlemen Norwegia meloloskan Undang-Undang Kepemilikan Media yang mengamanatkan Otoritas Media Norwegia dengan kewenangan untuk turut campur terhadap perkara media saat kebebasan pers dan keragaman media terancam. UU itu diubah pada tahun 2005 dan 2006 dan direvisi pada tahun 2013.
Regulasi media
Landasan utama regulasi Norwegia di sektor media adalah untuk memastikan kebebasan berbicara, pluralisme struktural, bahasa dan budaya nasional serta perlindungan anak-anak dari konten media yang berbahaya. Insentif regulasi relatif meliputi Undang-Undang Kepemilikan Media, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Independensi Editorial. NOU 1988: 36 menyatakan bahwa dasar pemikiran dari semua regulasi media Norwegia adalah bahwa media berita berfungsi sebagai kekuatan oposisi terhadap kekuasaan. Syarat media berita agar mencapai peran ini adalah lingkungan yang damai dalam keragaman kepemilikan editorial dan kebebasan berbicara. Buku Putih No.57 mengklaim bahwa keragaman isi yang sebenarnya hanya dapat dicapai oleh media editorial yang independen dan kepemilikan pluralistik yang produksinya didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme jurnalistik. Untuk memastikan keragaman ini, pemerintah Norwegia mengatur ketentuan kerangka kerja media dan terutama berfokus pada peraturan kepemilikan pluralistik.
Regulasi media
Pada periode awal sejarah modern Tiongkok, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sangat tidak seimbang. Pemerintah memegang kekuasaan atas orang-orang Tiongkok dan mengendalikan media, pembuatan media yang sangat bernuansa politis.
Reformasi ekonomi mengurangi fungsi pemerintahan media dan menciptakan kecenderungan media massa untuk membela masyarakat tetapi tidak hanya otoritas. Struktur tidak seimbang sebelumnya antara pemerintah yang berkuasa dan masyarakat yang lemah terlepaskan oleh kebijakan di beberapa tingkat, tetapi tidak benar-benar berubah sampai munculnya Internet. Pada awalnya regulator tidak menganggap internet sebagai kategori media massa tetapi sebuah teknik bisnis. Meremehkan kekuatan internet sebagai alat komunikasi mengakibatkan kurangnya regulasi internet. Sejak itu, internet telah mengubah metode komunikasi, struktur media dan dikalahkan pola suara publik di Tiongkok.
Para regulator belum dan tidak akan membiarkan internet di luar kendali. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi ketika mendekati Internet telah diatur sambil berkembang.