Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
John F. Kennedy
Di dunia anglofon, marga "Kennedy" kadang dipakai untuk menghormati Presiden Kennedy dan adiknya, Robert.Pada tahun 1961, Chief Herald of Ireland mempersembahkan Kennedy lambang untuk seluruh keturunan Patrick Kennedy. Desain lambangnya mengikuti simbol-simbol lambang keluarga O'Kennedy dari Ormonde dan FitzGerald dari Desmond yang diyakini sebagai nenek moyang keluarga John F. Kennedy. Kepala lambangnya menggambarkan tangan berbaju besi sedang memegang empat panah diapit dua ranting zaitun. Elemen-elemen tersebut diambil dari lambang Amerika Serikat dan simbol Kennedy dan adik-adiknya.
John F. Kennedy
Kennedy menerima cincin berpahatkan lambangnya dari istrinya sebagai hadiah ulang tahun ke-44. Tubuh lambang tersebut disertakan ke lambang USS "John F. Kennedy". Pasca pembunuhannya, nama Kennedy disematkan oleh pemerintah Kanada pada salah satu gunungnya, Gunung Kennedy. Adiknya, Robert Kennedy, memanjat gunung tersebut pada tahun 1965 untuk menancapkan bendera lambang Kennedy di puncak.Umum:
Syafruddin Prawiranegara
Mr. Syafruddin Prawiranegara (Sunda: , atau juga ditulis Sjafruddin Prawiranegara; ) adalah seorang pejuang kemerdekaan, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri dan pernah menjabat sebagai Ketua (setingkat presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Ia menerima mandat dari presiden Sukarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribukota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Ia kemudian menjadi Perdana Menteri bagi kabinet tandingan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Tengah tahun 1958.
Syafruddin Prawiranegara
Sjafruddin memiliki nama kecil "Kuding", yang berasal dari kata Udin pada nama Sjafruddin. Ia memiliki darah keturunan Banten dari pihak ayah dan Minangkabau dari pihak ibu. Buyutnya dari pihak ibu, Sutan Alam Intan, masih keturunan raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Ia menikah dengan putri bangsawan Banten, melahirkan kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama Raden Arsyad Prawiraatmadja. Ayah Syafruddin bekerja sebagai jaksa, namun cukup dekat dengan rakyat, dan karenanya dibuang oleh Belanda ke Jawa Timur.
Syafruddin Prawiranegara
Syafruddin menempuh pendidikan ELS pada tahun 1925, dilanjutkan ke MULO di Madiun pada tahun 1928, dan AMS di Bandung pada tahun 1931. Pendidikan tingginya diambilnya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) pada tahun 1939, dan berhasil meraih gelar "Meester in de Rechten" (saat ini setara dengan Magister Hukum).
Syafruddin Prawiranegara
Sebelum kemerdekaan, Syafruddin pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta (1939-1940), petugas pada Departemen Keuangan Belanda (1940-1942), serta pegawai Departemen Keuangan Jepang.
Syafruddin Prawiranegara
Setelah kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP (1945), yang bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
Syafruddin Prawiranegara
Syafruddin adalah orang yang ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI), ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap pada Agresi Militer II, kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka, 1948. Hatta yang telah menduga Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda segera memberi mandat Sjafruddin untuk melanjutkan pemerintahan, agar tak terjadi kekosongan kekuasaan.
Syafruddin Prawiranegara
Atas usaha Pemerintah Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta.
Syafruddin Prawiranegara
Syafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama kali pada tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kemakmuran inilah terjadi Agresi Militer II dan menyebabkan terbentuknya PDRI.
Syafruddin Prawiranegara
Seusai menyerahkan kembali kekuasaan Pemerintah Darurat RI, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI pada tahun 1949, kemudian sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, pada bulan Maret 1950 ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.
Syafruddin Prawiranegara
Syafruddin kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama, pada tahun 1951. Sebelumnya ia adalah Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, yang kemudian diubah menjadi Bank Sentral Indonesia.
Syafruddin Prawiranegara
Pada awal tahun 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI didirikan di Sumatera Tengah akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis (terutama PKI) yang semakin menguat. Syafruddin diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI dan kemudian membentuk Kabinet tandingan sebagai jawaban atas dibentuknya kabinet Ir Juanda di Jawa, namun PRRI tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden PRRI, karena ia diangkat secara konstitusional.
Syafruddin Prawiranegara
PRRI segera ditumpas oleh pemerintahan pusat hingga pada bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden RI No.449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan, termasuk PRRI.
Syafruddin Prawiranegara
Pimpinan Masyumi (1960)
Syafruddin Prawiranegara
Syafrudin Prawiranegara memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan masa tuanya. Namun berkali-kali bekas tokoh Partai Masyumi ini dilarang naik mimbar. Pada bulan Juni 1985, ia diperiksa sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta. Dalam aktivitas keagamaannya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI). Kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pendidikan, keislaman, dan dakwah, antar lain:
Syafruddin Prawiranegara
Ia juga sempat menyusun buku "Sejarah Moneter", dengan bantuan Oei Beng To, direktur utama Lembaga Keuangan Indonesia.
Syafruddin Prawiranegara meninggal di Jakarta, pada tanggal 15 Februari 1989, pada umur 77 tahun.
"Saya ingin mati di dalam Islam. Dan ingin menyadarkan, bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah".
Syafruddin Prawiranegara
Syafruddin menikah dengan Tengku Halimah Syehabuddin. Mereka memiliki delapan orang anak :
Perundingan Linggarjati
Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Lingga'r'jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947.
Perundingan Linggarjati
Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan 'status quo' di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Seperti contohnya peristiwa 10 November. Selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, Diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Pulau Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.
Perundingan Linggarjati
Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.
Perundingan Linggarjati
Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook,dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.
Perundingan Linggarjati
Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi:
Perundingan Linggarjati
Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.
Perundingan Linggarjati
Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 - 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Sukarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Tidak lama setelah ibukota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Karena para pemimpinnya, seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, daerah perkebunan teh, 15 Km di selatan kota Payakumbuh.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Keesokan harinya, 23 Desember 1948, Sjafruddin berpidato:
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Sejak itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda. Tokoh-tokoh PDRI harus bergerak terus sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Mr. T.M Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI, merangkap Menteri Dalam Negeri, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, menuturkannya bahwa rombongan mereka kerap tidur di hutan belukar, di pinggir sungai Batanghari, dan sangat kekurangan bahan makanan. Mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain. Kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan itu diejek radio Belanda sebagai "Pemerintah Dalam Rimba Indonesia".
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Sjafruddin membalas,
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Sekitar satu bulan setelah agresi militer Belanda, dapat terjalin komunikasi antara pimpinan PDRI dengan keempat Menteri yang berada di Jawa. Mereka saling bertukar usulan untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan di Sumatera dan Jawa.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada 31 Maret 1949 Prawiranegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebagai berikut:
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Pejabat di bidang militer:
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Kemudian tanggal 16 Mei 1949, dibentuk Komisariat PDRI untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Mr. Susanto Tirtoprojo, dengan susunan sbb.:
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Selain dr. Sudarsono, Wakil RI di India, Mr. Alexander Andries Maramis, Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India, dan Lambertus N. Palar, Ketua delegasi Republik Indonesia di PBB, adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia internasional sejak Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II. Dalam situasi ini, secara de facto, Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah Kepala Pemerintah Republik Indonesia.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Perlawanan bersenjata dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia serta berbagai laskar di Jawa, Sumatera serta beberapa daerah lain. PDRI menyusun perlawanan di Sumatera. Tanggal 1 Januari 1949, PDRI membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera:
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Sesungguhnya, sebelum Soekarno dan Hatta menyerah, mereka sempat mengetik dua buah kawat. Pertama, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra. Kedua, jika ikhtiar Sjafruddin gagal, maka mandat diberikan kepada Mr. A.A.Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi, India. Tetapi Sjafruddin sendiri tidak pernah menerima kawat itu. Berbulan-bulan kemudian barulah ia mengetahui tentang adanya mandat tersebut.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda. Sedang di Indonesia,pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Ini memaksa Belanda menghadapi RI di meja perundingan.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno-Hatta yang ketika itu statusnya tawanan. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem-Royen. Hal ini membuat para tokoh PDRI tidak senang, Jendral Sudirman mengirimkan kawat kepada Sjafruddin, mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja perundingan. Tetapi Sjafruddin berpikiran untuk mendukung dilaksanakannya perjanjian Roem-Royen.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Setelah Perjanjian Roem-Royen, M. Natsir meyakinkan Prawiranegara untuk datang ke Jakarta, menyelesaikan dualisme pemerintahan RI, yaitu PDRI yang dipimpinnya, dan Kabinet Hatta, yang secara resmi tidak dibubarkan.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Setelah Persetujuan Roem-Royen ditandatangani, pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, Pemerintah Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. Wakil Presiden Hatta menjelaskan 3 soal, yakni hal tidak menggabungkan diri kepada kaum gerilya, hal hubungan Bangka dengan luar negeri dan terjadinya Persetujuan Roem-Royen.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Sebab utama Sukarno-Hatta tidak ke luar kota pada tanggal 19 Desember sesuai dengan rencana perang gerilya, adalah berdasarkan pertimbangan militer, karena tidak terjamin cukup pengawalan, sedangkan sepanjang yang diketahui dewasa itu, seluruh kota telah dikepung oleh pasukan payung Belanda. Lagi pula pada saat yang genting itu tidak jelas tempat-tempat yang telah diduduki dan arah-arah yang diikuti oleh musuh. Dalam rapat di istana tanggal 19 Desember 1948 antara lain KSAU Suaryadarma mengajukan peringatan pada pemerintah, bahwa pasukan payung biasanya membunuh semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, sehingga jika mereka ke luar maka haruslah dengan pengawalan senjata yang kuat.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya, sehingga dengan demikian, M. Hatta, selain sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi Perdana Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli, Pemerintah RI menyetujui hasil Persetujuan Roem-Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan ibu kota Melonguane. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000. Kabupaten Kepulauan Talaud terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi. Wilayah ini adalah kawasan paling utara di Indonesia timur, berbatasan dengan daerah Davao del Sur, Filipina di sebelah utara. Jumlah penduduknya adalah 91.067 jiwa.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 Km² (95,24%) dan luas wilayah daratan 1.251,02. Terdapat tiga pulau utama di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam 199 daerah tertinggal di Indonesia dan masih terisolir karena berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial budaya, perhubungan, telekomunikasi dan informasi serta pertahanan keamanan.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Secara administratif Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe menurut UU No. 8 tahun 2002 dan terdiri dari 20 pulau. Kabupaten Kepulauan Talaud dibagi dalam 19 kecamatan (pemekaran dari 17 kecamatan, 5 kecamatan baru diresmikan tahun 2007), 11 kelurahan, 142 desa (pemekaran dari 107 desa, 35 desa baru diresmikan tahun 2007). Sesuai dengan kondisi dan pembobotan/penilaian kriteria desa tertinggal oleh Kementrian Negara PDT, desa sangat tertinggal berjumlah 48 desa (34 %), desa tertinggal 72 desa (54%) dan desa maju 17 desa (12%). Ibu kota kabupaten yaitu Melonguane terletak di sisi selatan pulau Karakelang.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Keadaan penduduk sampai dengan tahun 2008 berjumlah 84.967 jiwa. Laki-laki berjumlah 43.282 jiwa dan perempuan berjumlah 41.685 jiwa. Jumlah KK miskin adalah 6.159 (26,8%), dan jumlah pencari kerja 1.114 orang.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kondisi pendidikan dilihat dari jumlah prasarana yakni :
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Kepulauan Talaud telah memiliki fasilitas kesehatan berupa 2 unit RSUD tipe C di Mala dan Gemeh, puskesmas 19 unit, dan puskesmas pembantu (pustu) 36 unit. Jumlah tenaga medis sangat terbatas.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007, yang dinyatakan melalui Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Kontan (PDRB ADHK) dengan tahun dasar 2000 dan Domestik Regional Bruto berlaku [DRB ADHB) Kabupaten Kepulauan Talaud, meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, nilai PDRB atas Harga konstan sebesar Rp. 407.541.200.000 kemudian meningkat menjadi 554.300.000.000 pada tahun 2007. PDRB atas harga berlaku meningkat lebih cepat dibanding atas harga konstan. Keadaan ini mengindikasikan peningkatan harga barang dan jasa ditingkat produsen lebih cepat dibanding produksi barang dan jasa bersangkutan.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Secara umum, Perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 tumbuh positif. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya ialah sektor bangunan sebesar 14,56 persen, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,38 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,43 persen. Sedangkan sektor yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor pertanian sebesar 4,05 persen. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara sebesar 6,47 persen, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 6,21 persen masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud terus bekerja keras untuk tidak semakin tertinggal dari daerah lain yang terus melaju pesat.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas harga konstan dengan tahun dasar 2000 mengalami pertumbuhan sebesar 6,21 persen dari tahun sebelumnya sebesar 5,32 persen. Struktur ekonomi tahun 2007 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dari kontribusi sektor terbesar sampai terkecil dan asumsi sektor ini akan dibagi dalam 3 kelompok :
– Kelompok sektor primer, terdiri dari sektor pertanian serta sektor perdagangan dan penggalian.
– Kelompok sektor sekunder, terdiri dari 3 sektor, masing-masing sektor industri pengolahan, kemudian sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan.
– Kelompok sektor tersier, terdiri dari empat sektor yaitu: sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.
Kabupaten Kepulauan Talaud
Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2007 menempati urutan pertama sebesar 48,86 persen dengan pertumbuhan sebesar 4,05 persen. Subsektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB tahun 2007 yaitu subsektor tanaman perkebunan sebesar 34,06 persen dengan pertumbuhan 4,36 persen. Kemudian disusul masing-masing, subsektor perikanan sebesar 6,69 persen, subsektor tanaman bahan makanan sebesar 6,54 persen dan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 1,42 persen dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,44 persen dan 1,04 persen. Sedangkan subsektor kehutanan mempunyai pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan subsektor lainnya dimana tahun 2007 pertumbuhannya sebesar 16,19 persen tetapi peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud relatif sangat kecil. Sektor pertambangan dan penggalian menempati urutan kedua dalam sisi pertumbuhan yaitu sebesar 9,38 persen pada tahun 2007, namun kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 2,21 persen. Kontribusi ini hanya disumbangkan oleh subsektor penggalian sedangkan subsektor pertambangan tidak memberi kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud.