Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah ""Panitia Sembilan"" tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari ""Panitia Sembilan"" ini adalah sebagai berikut :
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak ""Nasionalis"") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak ""Islam""), maka pada tanggal 22 Juni 1945 ""Panitia Sembilan"" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau ""Jakarta Charter"", yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah ""Gentlement Agreement"". Setelah itu sebagai ketua ""Panitia Sembilan"", Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan ""Indonesia Merdeka"" yang disebut dengan ""Piagam Jakarta"" itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan ""Pembukaan" (bahasa Belanda: """") "Undang-Undang Dasar 1945"", yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia "Perancang Undang-Undang Dasar" (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia "Pembelaan Tanah Air" (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia "Ekonomi dan Keuangan" (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia "Perancang Undang-Undang Dasar", yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia "Perancang Undang-Undang Dasar", yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia "Perancang Undang-Undang Dasar", yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama ""Piagam Jakarta"", sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat ""Piagam Jakarta"". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. ""Piagam Jakarta"" atau ""Jakarta Charter"" pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara "Indonesia Merdeka", dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (""PPKI"") atau dalam bahasa Jepang: "Dokuritsu Junbi Inkai" dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Tugas ""PPKI"" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: "") serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Anggota ""PPKI"" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah "Hindia-Belanda", terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. ""PPKI"" ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota ""PPKI"" ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Secara simbolik ""PPKI"" dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke ""Kota Ho Chi Minh"" atau dalam bahasa Vietnam: "Thành phố Hồ Chí Minh" (dahulu bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pada saat ""PPKI"" terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang ""PPKI"". Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa ""PPKI"" ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak ""PPKI"" adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru.
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari ""PPKI"". Jendral Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada ""PPKI"". Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah ""PPKI"" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujud-nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Sementara itu dalam sidang ""PPKI"" pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang "beragama non-Muslim" serta pihak kaum keagamaan yang "menganut ajaran kebatinan", yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak ""Nasionalis"") guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang "beragama Islam" guna dihapuskannya "tujuh kata" dalam ""Piagam Jakarta"" atau ""Jakarta Charter"".
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang ""PPKI"" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai ""pembukaan" (bahasa Belanda: """") dan "batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945"", yang saat ini biasa disebut dengan hanya "UUD '45" adalah :
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
""PPKI"" sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap ""PPKI"" sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang, namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tak boleh kita remehkan dan abaikan, apalagi kita lupakan. Anggota ""PPKI"" telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya ""PPKI"" dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri.
Carlo Maria Martini
Carlo Maria Martini SJ () adalah seorang rohaniwan Italia. Dan merupakan Uskup Agung Milan Katolik dari Januari 1980 sampai Juli 2002 dan seorang kardinal sejak Februari 1983.
Carlo Maria Martini
Sering dianggap sebagai salah satu anggota "progresif" dari Dewan Kardinal, dia telah menerima banyak perhatian karena tulisannya yang luas dan berpikiran terbuka — populer di beberapa kalangan, namun tidak disukai di kalangan lainnya.
Balai Peringatan Sun Yat-sen
Balai Peringatan Dr. Sun Yat-sen (Hanzi: 國父紀念館, bahasa Inggris: "National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall") adalah sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk memperingati Dr. Sun Yat-sen selaku bapak proklamator Republik Tiongkok. Balai peringatan ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai balai vitalisasi kebudayaan dan kesenian.
Balai Peringatan Sun Yat-sen
Mulai dibangun pada tahun 1969 dan selesai pada tahun 1972, pembukaan balai ini diresmikan sendiri oleh presiden waktu itu, Chiang Kai-shek. Balai ini berlokasi di Distrik Hsin-yi, di samping kompleks Pusat Perdagangan Internasional Taipei.
Balai Peringatan Sun Yat-sen
Pemerintah Republik China mulai untuk mempersiapkan pembuatan monumen nasional Dr. Minggu Yat-Sen pada tahun 1964 untuk mengenang Bapak Republik China, Dr. Sun Yat-Sen terutama wataknya yang luar biasa, karier revolusionernya, dan visinya untuk negeri Tiongkok modern. Balai ini tak hanya akan berfungsi sebagai monumen saja tetapi juga sebagai tempat sanggar budaya, pameran seni, ruang pendidikan, akademis, dan tempat berekreasi.
Balai Peringatan Sun Yat-sen
Pada 1965, Chiang Kai-shek memimpin upacara peletakan batu pertama. Desain gedung dirancang oleh arsitek terkenal Wang Ta-hung yang dipilih pada sebuah sayembara sesudah satu tahun, dan diubah di bawah perintah Chiang, untuk menekankan gaya arsitektur Tionghoa.
Balai Peringatan Sun Yat-sen
Pembuatan utama diselesaikan pada tanggal 16 Mei 1972. Gedung yang agung dan megah ini terletak di Taman distrik Chung-shan (中山區) di tengah rumput hijau dan semak-semak berbunga.
Balai Peringatan Sun Yat-sen
Balai Peringatan Sun Yat-sen pada mulanya dikelola oleh Pemerintah Kota Taipei. Namun pada Juni 1986, gedung ini mulai dikelola oleh Departemen Pendidikan, bersama dengan balai Chung-shan Hall di Yangmingshan. Nama resminya diganti dari "Biro Administratif Balai Peringatan Sun Yat-sen" ke "Balai Peringatan Nasional Dr. Sun Yat-Sen".
Balai Peringatan Sun Yat-sen
Pada awalnya, gedung ini terutama berfungsi sebagai tempat untuk memamerkan peninggalan-peninggalan sejarah hidup dan kepemimpinan Dr. Sun dalam revolusi. Kemudian gedung ini digunakan pula untuk menggelar pameran dan pementasan seni. Sekarang, gedung ini mempunyai ruang pementasan kelas dunia, dan ruang pameran anggun dengan luas sekitar 10.000 kaki persegi. Gedung ini juga mempunyai bioskop multi-media dengan fasilitas yang paling baru, pusat audio-visual, ruangan kuliah, Chung-shan Symposium, perpustakaan profesional dengan koleksi sejumlah tiga ratus ribu buku, pameran danau Tswei, dan taman Chung-shan. Balai peringatan ini dimaksudkan untuk mempromosikan falsafah Dr. Sun - cinta semesta, sebuah masyarakat egaliter, dan "tujuan hidup untuk menolong sesama" dan untuk mengingatkan orang akan kenangan Dr. Sun dan melestarikan kepercayaannya.
Balai Peringatan Sun Yat-sen
Tidak lama setelah balai ini dibangun, presiden Chiang Kai-shek meninggal dunia karena pneumonia di Taipei. Pemakamannya diadakan di ruangan utama Balai Peringatan Sun Yat-sen. Jenazahnya lalu dibawa ke Chihu, Kabupaten Taoyuan.
Perjanjian Paris (1898)
Perjanjian Paris 1898, ditandatangani pada 10 Desember, 1898, mengakhiri Perang Spanyol-Amerika.
Perjanjian Paris (1898)
Perjanjian kontroversial ini merupakan subyek perdebatan dalam Senat AS selama musim dingin 1898-1899, dan dia disetujui pada 6 Februari, 1899 oleh sebuah pilihan-tunggal dengan margin 52 banding 27 (Senat harus menyetujui perjanjian dengan dua per tiga mayoritas), hanya dengan 2 Republikan menentang.
Perjanjian Paris (1898)
Menurut perjanjian tersebut, Amerika Serikat membayar Spanyol AS$20 juta untuk kepemilikan Guam, Puerto Riko, dan Filipina yang telah berpikir untuk membebaskan diri mereka dari pemerintahan kolonial yang kemudian memerangi Amerika Serikat dalam Perang Filipina-Amerika. Puerto Riko dan Guam juga di bawah kuasa Amerika, dan Spanyol melepas klaimnya terhadap Kuba. Kekalahan ini menutup Kekaisaran Spanyol, dan menandakan awal periode kuasa kolonial Amerika Serikat.
Jero Wacik
Jero Wacik () adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sejak 21 Oktober 2004. Setelah menjadi anggota DPR selama kurang dari 1 bulan, ia kembali dipercaya menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Jero juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat.
Jero Wacik
Ia lulus sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung tahun 1974 dan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1983. Saat berkuliah di ITB, ia sudah bekerja di beberapa perusahaan tekstil di Bandung sebagai peneliti, sekaligus sebagai asisten jurusan di Teknik Mesin ITB. Pada tahun 1973, Jero Wacik lulus dengan predikat Mahasiswa Teladan ITB 1973. Selulusnya kuliah, Jero langsung bekerja di PT United Tractors sebagai "Asistant Services Manager" dan meniti karier hingga mencapai posisi Government Sales Manager (1990). Pada tahun 1992, ia keluar dan membangun usahanya sendiri.
Jero Wacik
Jero Wacik memiliki tiga usaha, dua di antaranya bergerak di bidang kepariwisataan, yaitu biro pariwisata PT Griya Batu Bersinar dan PT Pesona Boga Suara yang berkantor di Jakarta dan Bali. Satu lainnya adalah PT Putri Ayu yang bergerak di bidang interior dan desain tekstil. Jero Wacik juga mengajar sebagai dosen mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi UI serta menulis beberapa buku, antara lain "Cara Mudah Menjadi Wirausaha" yang diterbitkan Lembaga Penerbit UI (LP UI) pada tahun 2008, "Fisika untuk SMA" yang diterbitkan Ganesha Exact Bandung (1979), dan "Matematika untuk SMA", juga oleh penerbit yang sama.
Jero Wacik
Pada tanggal 18 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Jero Wacik dipindah tugaskan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia menggantikan Darwin Zahedy Saleh.
Jero Wacik
Pada hari Rabu, 3 September 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Jero Wacik yang sedang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai tersangka. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek dan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM pada tahun 2011-2013. Surat perintah penyidikan Jero Wacik dikeluarkan pada tanggal 2 September 2014.
Jero Wacik
Penetapan status tersangka ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretarian Jendral ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. Sebelum penetapan, Ketua KPK Abraham Samad pernah menyebutkan bahwa KPK menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan pemerasan di Kementerian ESDM. KPK juga telah melakukan ekspose atau gelar perkara terkait dugaan keterlibatan Jero, dan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk Wayono, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, serta istri Jero Wacik, Triesnawati Jero Wacik.
Jero Wacik
Indikasi penyelewengan muncul setelah KPK menemukan adanya perintah Jero kepada Waryono Karno saat Waryono masih menjabat sekretaris jenderal untuk "memainkan" anggaran di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jero sendiri membantah dan menyatakan bahwa anggaran DOM sudah ditetapkan dalam APBN melalui surat keputusan Menteri Keuangan. Ia juga mengaku baru menjabat menteri ESDM pada Oktober 2011 sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kementrian ESDM pada 2010 hingga Oktober 2011.
Jero Wacik
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa sejak menjabat sebagai Menteri ESDM pada 2011, Jero mengeluhkan kecilnya anggaran Dana Operasional Menteri. Jero diduga berusaha meningkatkan anggaran ini dengan setidaknya tiga modus, yang pertama adalah mengambil dana sisa kegiatan di lingkungan ESDM, kedua mengumpulkan dana dari rekanan-rekanan atas program-program tertentu, dan ketiga dengan mengadakan rapat-rapat fiktif. Total kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai 9,9 milyar.
Intel 8051
Intel 8051 adalah sebuah mikrokontroler yang dikembangkan oleh Intel pada 1980 untuk digunakan dalam produk benam dan masih (pada 2005) salah satu mikrokontroler paling populer. Inti 8051/8031 digunakan lebih dari 100 alat dari 20 produsen independen seperti Atmel, Dallas Semiconductor, Philips, dan Winbond.
Intel 8051
Mikrokontroler ini berdasarkan arsitektur Harvard dan meskipun awalnya dirancang untuk aplikasi mikrokontroler chip tunggal, sebuah mode perluasan telah mengizinkan sebuah ROM luar 64KB dan RAM luar 64KB diberikan alamat dengan cara jalur pemilihan chip yang terpisah untuk akses program dan memori data.
Intel 8051
Salah satu kemampuan dari mikrokontroler 8051 adalah pemasukan sebuah mesin pemroses boolean yang mengijikan operasi logika boolean tingkatan-bit dapat dilakukan secara langsung dan secara efisien dalam register internal dan RAM. Hal ini menyebabkan 8051 populer dalam industri aplikasi kontrol dan digunakan dalam awal rancangan "programmable logic controller" (PLC).
Intel 8051
Kemampuan lain yang berharga adalah dia memiliki empat set register yang terpisah. Ini kadangkala digunakan untuk mempercepat "latency interrupt".
Intel 8051
Kebanyakan 8051 termasuk satu atau dua UART, dua atau tiga "timer", 128-256 byte RAM dalam, 128 bit memori bit-addressable, sampai 128 byte I/O, 2k-54k memori program dalam, dan sebuah set instruksi sederhana. Umumnya dia beroperasi pada 12 clock per instruksi, dan seringkali clock tersebut mendekati 12 MGz jadi mereka beroperasi pada 1 MIPS. Sistem tidak mahal kadangkala menggunakan resonator keramik dan bukan "oscillator quartz". Bila sebuah sistem membutuhkan untuk mengingat data melalui beberapa reset, dia dapat menggunakan EEPROM serial.
Intel 8051
Kompilator C untuk 8051 tersedia, tetapi sangat aneh untuk bekerja sama dengan enam tipe memori, banyak set register, dan RAM (256 byte) dan ruang stack (128 byte) yang sangat kecil. Bahasa tingkat tinggi lainnya tidak digunakan secara luas dengan prosesor ini.
Intel 8051
Pendahulu 8051, Intel 8048, digunakan dalam keyboard pertama PC IBM, di mana dia mengubah tekanan kunci menjadi sebuah aliran data serial yang dikirimkan ke unit utama komputer. 9048 dan turunannya masih digunakan pada 2005 untuk keyboard modal dasar.
Intel 8051
8052 adalah versi 8051 yang lebih modern yang memiliki kemampuan:
Intel 8051
8031 sama dengan 8051 namun tidak mempunyai ROM internal.
Fotolitografi
Fotolitografi adalah sebuah proses digunakan dalam fabrikasi alat semikonduktor untuk memindahkan pola dari sebuah "photomask" ke permukaan sebuah substrat. Seringkali kristalin silikon dalam bentuk sebuah wafer digunakan sebagai substrat, meskipun ada beberapa pilihan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, gelas, safir, dan logam. Fotolitografi (juga dikenal sebagai "mikrolitografi" atau "nanolitografi") memiliki persamaan dengan litografi konvensional digunakan dalam percetakan dan membagi beberapa prinsip dasar proses fotografik.
Fotolitografi
Langkah-langkah yang digunakan dalam proses fotolitografi:
1. Persiapan
Seperti dalam proses di microsystem yang lain, proses fotolitografi dimulai dengan cara pembersihan "wafer" dari kotoran-kotoran seperti zat organik dan partikel-partikel. Biasanya menggunakan teknik pembersihan caro ("caro cleaning").
Fotolitografi
2. Melapisi wafer dengan "photoresist"
Sebelum penyinaran, "wafer" diberi lapisan "photoresist" yang akan bereaksi jika dikenai cahaya tergantung dari jenis "photoresist"-nya (positif atau negatif). Setelah dikenai cahaya, "photoresist" tersebut di larutkan pada cairan tertentu. Bagian yang terkena cahaya pada "photoresist" positif akan larut dan sebaliknya pada "photoresist" negatif, bagian yang terkena cahaya tidak akan larut.
Fotolitografi
Pada umumnya, permukaan "wafer" yang akan dilapisi "photoresist" mudah teroksidasi dan akan membentuk ikatan hidrogen yang panjang yang di dapat dari air di udara. Dengan demikian, jika "photoresist" diletakkan di atas "wafer" yang berputar, tidak akan menempel dengan permukaan "wafer" tetapi menempel dengan permukaan air dan menghasilkan daya tempel ke "wafer" yang rendah. Untuk menghasilkan ikatan yang kuat dengan wafer, maka dibutuhkan promotor seperti "Hexamethyldisilazane" (HMDS).
Fotolitografi
Kecepatan perputaran "wafer", waktu, jumlah, dan cara menyemprotkan "photoresist" ke permukaan wafer sangat menentukan kualitas dan ketebalan dari "photoresist" dipermukaan "wafer". Ketebalan "photoresist" diusahakan merata antara bagian tengah dan tepi dari "wafer". Pemutaran "wafer" dan penyemprotan "photoresist" secara otomatis akan meningkatkan kualitas dari penyebaran "photoresist".
Fotolitografi
3. Pemanasan "wafer"
"Soft bake" atau pemanasan awal permukaan "wafer" yang telah dilapisi "photoresist" akan menguapkan pelarut dari "photoresist".
Fotolitografi
4. Pengaturan dan penyinaran
Penyinaran wafer dapat dilakukan dengan cara: 
- "Contact printing": meletakkan "mask" secara langsung di atas "wafer"
- "Proximity printing": meletakkan "mask" sedikit di atas "wafer"
- "Projection printing": memproyeksikan "mask" ke "wafer" menggunakan lensa atau cermin
Fotolitografi
5. Pemanasan pasca penyinaran ("Post Exposure Bake"/PEB)
PEB akan mengurangi gelombang berdiri pada "photoresist". Jika PEB tidak dilakukan, maka profil dari "photoresist" akan bergelombang.
Fotolitografi
6. Pengembangan
"Photoresist" akan menjadi asam jika terpancar cahaya ("photoresist" positif) dan sebaliknya pada "photoresist" negatif. Untuk menghilangkan "photoresist" yang menjadi asam, digunakan larutan basa seperti NaOH. "Wafer" diputar dan pada saat yang sama "wafer" disemprot dengan NaOH.
Fotolitografi
7. Pemanasan akhir ("post bake")
Dilakukan untuk mengeraskan "photoresist" yang tersisa sehingga mengeras dan kuat menahan proses selanjutnya seperti etsa (etching) atau implantasi.
Fotolitografi
8. Membentuk pola dari "mask"
Proses membentuk pola dari "mask" dapat berupa penambahan (pengendapan/"deposition"), pengurangan (etsa/etching), dan pencampuran komponen ("impurity").
Fotolitografi
9. Pembuangan "photoresist"
"Photoresist" yang sudah tidak digunakan lagi dihilangkan dengan pembuangan basah ("wet stripping") dengan pelarut dan plasma. Pembuangan basah dapat dilakukan dengan pelarut organik atau non organik seperti aseton.