Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Undang-undang antipemisahan Republik Rakyat Tiongkok
Hu Jintao, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, mengumumkan keputusan tersebut dengan Keputusan Presiden No. 34. UU tersebut sebenarnya cukup pendek dengan hanya mempunyai 10 pasal, namun dianggap kontroversial karena UU tersebut secara resmi mengesahkan kebijakan Republik Rakyat Tiongkok untuk menggunakan "langkah yang tidak dilakukan secara damai" melawan "para pendukung perpisahan dan kemerdekaan Taiwan" jika deklarasi kemerdekaan Taiwan dilakukan.
Undang-undang antipemisahan Republik Rakyat Tiongkok
Sebagai reaksi, ratusan ribu warga Taiwan menggelar aksi jalan kaki di Taipei untuk menentang UU anti-pemisahan tersebut pada 26 Maret 2005.
Hu Jintao
Hú Jǐntāo () adalah politikus Republik Rakyat Tiongkok yang menjadi Sekretaris Umum Partai Komunis Tiongkok pada 15 November 2002. Ia kemudian menjadi Presiden Republik Rakyat Tiongkok ke-6 pada 15 Maret 2003 hingga 15 Maret 2013.
Hu Jintao
Ia lahir pada 21 Desember 1942 di Jiangyan, Jiangsu. Sumber lain menyebutkan, Hu Jintao lahir di Shanghai dan berasal dari keluarga pedagang teh yang merupakan anak tertua dari tiga bersaudara. Sumber lain juga menyebutkan, ada kemungkinan keluarga Hu keluar dari Shanghai pada masa pendudukan Jepang. Juga dilaporkan bahwa Hu muda tumbuh di Kabupaten Taizhou (Provinsi Jiangsu) di pesisir timur yang subur dan indah.
Hu Jintao
Keluarganya sendiri mengklaim Jixi sebagai kampung halaman mereka. Berdasarkan berbagai penelitian, ada kemungkinan keluarga Hu Jintao memiliki hubungan dengan seorang kelahiran Jixi ternama lain bernama Hu Shi, yang adalah pujangga dan ilmuwan pada awal abad ke-20 dan menjadi duta besar bagi Generalisimo Chiang Kai-shek di Washington, DC. Persoalannya, bila Hu Jintao memiliki hubungan dengan Hu Shi, maka akan susah diterima di Universitas Qinghua pada tahun pertama dilaksanakannya kampanye politik “Anti Kanan” (1959). Memang, orang-orang bermarga Hu dari Jixi dikenal sebagai klan yang berpendidikan baik sehingga Hu Jintao bisa jadi cocok dengan gambaran ini.
Hu Jintao
Setelah menyelesaikan studi di bidang Rekayasa Konservasi Air dengan nilai A, Hu tetap bekerja di Universitas Qinghua sebagai asisten politik dan diidentifikasi sebagai “calon prospektif” PKT di universitas. Rektor Universitas Qinghua (Jiang Nanxiang) yang memiliki kedekatan hubungan dengan Sentral Komite PKT dan para pemimpin di Beijing menaruh perhatian terhadapnya. Jiang dikenal sering merekomendasikan para mahasiswa Qinghua untuk pekerjaan kader di kantor pusat PKT.
Hu Jintao
Pada masa Revolusi Kebudayaan, seperti umumnya orang muda saat itu, Hu Jintao dikirim ke provinsi termiskin di Tiongkok, yaitu Gansu dan secara cepat mengalami promosi beberapa kali. Hu Jintao bergabung dengan PKT pada tahun 1964. Pada tahun 1965, ia lulus universitas dengan gelar insinyur dalam bidang hidraulik.
Hu Jintao
Soal kemiskinan telah ia lewatkan di sejumlah daerah miskin di Tiongkok. Di mulai di Provinsi Ganzu (Tiongkok Barat laut) sebagai Wakil Sekretaris PKT Ganzu tahun 1980. Ketuanya (Song Ping) yang juga lulusan Qinghua kemudian menjadi salah satu pemimpin PKT beraliran konservatif. Song memperkenalkan Hu kepada Hu Yaobang pada tahun 1982 yang kemudian diangkat menjadi Wakil Sekretaris Liga Pemuda Komunis pimpinan Hu Yaobang.
Hu Jintao
Memang, menjadi tidak biasa dan perlu diberi catatan bahwa Hu Jintao mampu bekerja untuk pemimpin dari kelompok konservatif (Song Ping) dan kelompok moderat (Hu Yaobang). Hal ini menunjukkan bahwa Hu Jintao memiliki pemikiran terbuka dan hati-hati. Tahun 1985, ia menjadi Sekretaris PKT di Provinsi Guizhou (Tiongkok Barat Daya) dan menunjukkan reputasi sebagai pemimpin yang baik serta berupaya mengerti masalah yang dialami rakyat di daerah miskin tersebut.
Hu Jintao
Tahun 1988, Hu ditunjuk sebagai Sekretaris PKT Tibet. Inilah jabatan yang menambah kontroversi dalam kariernya yang sebelumnya sangat tenang dan efisien. Kerusuhan muncul di Tibet sebelum ia tiba di Lhasa. Bulan Maret 1988 terjadi demonstrasi besar yang kemudian ditumpas dengan kekerasan. Undang-undang Darurat diberlakukan, kemudian menjadi preseden yang diberlakukan di Beijing dalam menghadapi gerakan pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen.
Hu Jintao
Sejak itu tak pernah ada kata kompromi atas setiap aksi yang hendak memisahkan Tibet dari Tiongkok, sehingga ia dianggap bertanggung jawab atas kematian Lama Panchen (pemimpin spiritual tertinggi kedua di Tibet). Namanya juga tersangkut dalam kasus Tiananmen yang menewaskan 218 warga sipil dan 23 tentara serta 7.000 orang terluka pada awal 1989.
Hu Jintao
Tahun 1990, dia menghabiskan waktunya di Beijing dan terpilih untuk mengatur persiapan penyelenggaraan Kongres PKT ke-14 (1992). Kongres ini menjadi penting sebagai pengatur transisi kekuasaan kepemimpinan pasca Deng Xiaoping. Dalam kongres itulah, Deng Xiaoping mempromosikan Hu Jintao dari sekretaris partai provinsi memasuki ruang kekuasaan sebagai “kader lintas generasi”.
Hu Jintao
Ketika memimpin Sekolah PKT sejak tahun 1993, Hu Jintao melakukan perubahan dengan mendorong diskusi terbuka membahas masalah reformasi. Lintasan kariernya menunjukkan bahwa ia mampu bekerja efektif. Lebih dari sepuluh tahun rela menunggu dan tampaknya dia telah mengakumulasi kekuasaan dan inisiatif. Posisinya sebagai pengganti Jiang Zemin kian jelas tahun 1998 ketika menjadi Wakil Presiden dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat pada tahun 1999.
Hu Jintao
Kongres PKT ke-16 Oktober 2002 memastikannya sebagai pemimpin Tiongkok. Kongres berakhir dengan memilih 9 anggota Komite Tetap Politbiro PKT dengan Sekretaris Jenderal Hu Jintao sebagai inti kepemimpinan Tiongkok. Berbagai kritikan langsung diarahkan padanya. Dalam buku "China’s New Rulers" yang mengutip dokumen sangat rahasia Tiongkok menyebutkan kebiasaan Hu yang setia dan taat. Secara bertahap, ia memperoleh hormat dan dukungan berspektrum regional dan politik.
Hu Jintao
Jabatannya kian lengkap ketika menjabat pemimpin negara pada tahun 2003. Ia menggantikan Jiang Zemin yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Komunis (2004), Ketua Umum Komisi Militer Partai Komunis (2004), dan Ketua Umum Komisi Militer Republik Rakyat Tiongkok. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok hingga tahun 2013. Pada 13 Maret 2013, setelah sebuah pemungutan suara dalam pertemuan parlemen di Beijing, ia digantikan oleh Xi Jinping sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok .
Anhui
Provinsi ini terletak di sebelah timur Cina, di seberang Chang Jiang (sungai Yangtze) dan sungai Huaihe. Anhui berbatasan dengan Jiangsu di timur, Zhejiang di tenggara, Jiangxi di selatan, Hubei di barat daya, Henan di barat laut, dan Shandong di utara. Ibukota Anhui berada di Hefei.
Anhui
Nama "Anhui" berasal dari nama dua kota di selatan Anhui, Anqing dan Huizhou (sekarang bernama Huangshan). Singkatan untuk Anhui adalah "Wan" (皖), karena menurut sejarah terdapat sebuah Negara Wan, Gunung Wan dan sungai Wan di probinsi tersebut.
Anhui
Provinsi Anhui terbagi menjadi 17 prefektur yaitu:Prefektur-prefektur tersebut dibagi lagi menjadi 105 distrik.
Jiangsu
Jiangsu (Hanzi sederhana: 江苏; Hanzi tradisional: 江蘇; pinyin: Jiāngsū Wade-Giles: Chiang-su; Postal System Pinyin: Kiangsu) adalah sebuah provinsi Republik Rakyat Tiongkok yang terletak sepanjang pesisir timur negara tersebut.
Jiangsu
Nama "Jiangsu" berasal dari Jiang, singkatan untuk kota Jiangning (kini Nanjing), dan Su, untuk kota Suzhou, Singkatan untuk provinsi Jiangsu adalah 苏 (Hanyu Pinyin: Sū), aksara kedua dari namanya.
Jiangsu
Ibukota Jiangsu adalah Nanjing. Jiangsu berbatasan dengan Shandong di utara, Anhui di barat, dan Zhejiang dan Shanghai di selatan. Jiangsu mempunyai garis pantai sepanjang 1.000 km sepanjang Sungai Yangtze mengaliri bagian selatannya.
Jiangsu
Jumlah penduduk Jiangsu adalah 73.810.000 pada tahun 2002.
Fujian
Sebagian besar dari Fujian dikuasai Republik Rakyat Tiongkok namun Kepulauan Quemoy (Hokkien: 金門 "Kim-muey") dan Kepulauan Matsu berada di bawah kekuasaan Republik Tiongkok yang berpusat di Taiwan. Oleh karena itu, secara "de facto" ada dua provinsi dengan nama yang sama.
Fujian
Fuzhou adalah ibu kota Fujian di bawah administrasi Tiongkok, sedangkan Quemoy adalah ibukota Fujian di bawah administrasi Taiwan. Jumlah penduduk Fujian (Tiongkok) adalah 34.660.000 pada tahun 2002. Provinsi Fujian sejak tahun 2009 memiliki hubungan kembar dengan provinsi di Indonesia yaitu Jawa Tengah.
Fujian
Provinsi Fujian dibagi dalam beberapa kota yang setingkat dengan prefektur yang masing masing dibagi lagi kedalam beberapa kabupaten/"county"Setelah kekalahannya dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949, Republik Tiongkok mundur ke Taiwan. Sejak saat itu, pemerintah komunis di Tiongkok telah menguasai hampir seluruh provinsi Fujian, sementara Republik Tiongkok menguasai Quemoy dan Matsu.
Fujian
Kepulauan Quemoy dan Matsu mempunyai luas 182,66 km² dan jumlah penduduk 71.000 jiwa (2001).
Fujian
Mayoritas suku Tionghoa di Indonesia dapat menelusuri silsilah keluarga mereka ke daerah-daerah di pesisir provinsi ini.
Fluida
Fluida adalah sub-himpunan dari fase benda, termasuk cairan, gas, plasma, dan padat plastik.
Fluida
Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir (atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk dari wadah mereka). Sifat ini biasanya dikarenakan sebuah fungsi dari ketidakmampuan mereka mengadakan tegangan geser ("shear stress") dalam ekuilibrium statik. Konsekuensi dari sifat ini adalah hukum Pascal yang menekankan pentingnya tekanan dalam menggolongkan bentuk fluid. Dapat disimpulkan bahwa fluida adalah zat atau entitas yang terdeformasi secara berkesinambungan apabila diberi tegangan geser walau sekecil apapun tegangan geser itu.
Fluida
Fluid dibagi menjadi 2 jenis:
- bergantung dari cara "stress" bergantung ke "strain" dan turunannya.
Fluida
Fluida juga dibagi menjadi cairan dan gas. Cairan membentuk permukaan bebas (yaitu, permukaan yang tidak diciptakan oleh bentuk wadahnya), sedangkan gas tidak.
I Ching
I Ching atau kadang dieja I Tsing (義淨; pinyin "Yì Jìng") (635 - 713) adalah seorang bhiksu Buddha Tionghoa yang berkelana lewat laut ke India melalui Jalur Sutra untuk mendapatkan teks agama Buddha dalam bahasa Sanskerta. Dia kemudian membawanya pulang ke Tiongkok dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Tionghoa. Dia tinggal di Kuil Xi Ming selama beberapa waktu di Chang'an, ibukota Dinasti Tang.
I Ching
Semasa perjalanannya, dia pernah mengunjungi kerajaan Sriwijaya (Palembang) di Sumatra, Indonesia pada tahun 671 dan tulisannya mengenai kerajaan tersebut adalah salah satu dari sedikit sumber mengenai Sriwijaya.
I Ching
Dalam buku kenangannya, ia menceritakan bahwa sang peziarah Hui Ning memutuskan perjalanannya selama tiga tahun di pulau Jawa (664/5 – 667/8) untuk menterjemahkan sebuah sutra, kemungkinan besar dari mazhab Hinayana, mengenai Nirwana yang agung. Penterjemahannya dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jñânabhadra. Sedangkan I Ching sendiri menghargai pusat-pusat studi agama Buddha di Sumatra secara tinggi. Hal ini terbukti dari fakta bahwa ia tinggal selama enam bulan di Sriwijaya (Palembang) dan dua bulan di Malayu (Jambi) dalam perjalanannya ke India pada tahun 671 dan setelah itu selama sepuluh tahun di Sriwijaya (685-695).
I Ching
Selain itu ia juga meringkaskan bahwa agama Buddha dipeluk di negeri-negeri yang dikunjunginya dan sebagian besar, mazhab Hinayanalah yang dianut, kecuali di Malayu di mana ada pula beberapa penganut Mahayana.
I Ching
I Ching menerjemahkan sekitar 60 "sutra" (teks agama Buddha) ke dalam bahasa Tionghoa, termasuk:
D.I. Pandjaitan
Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan () adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta
D.I. Pandjaitan
Panjaitan lahir di Balige, Tapanuli, 19 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dari Sekolah Dasar, kemudian masuk Sekolah Menengah Pertama, dan terakhir di Sekolah Menengah Atas. Ketika ia tamat Sekolah Menengah Atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer ia harus mengikuti latihan Gyugun. Selesai latihan, ia ditugaskan sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
D.I. Pandjaitan
Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, ia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi TNI. Di TKR, ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalyon, kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi IX/Banteng di Bukittinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala Staf Umum IV (Supplay) Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika Pasukan Belanda melakukan Agresi Militernya yang Ke II, ia diangkat menjadi Pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
D.I. Pandjaitan
Seiring dengan berakhirnya Agresi Militer Belanda ke II, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. Panjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium (T&T) I Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf T & T II/Sriwijaya.
D.I. Pandjaitan
Setelah mengikuti kursus Militer Atase (Milat) tahun 1956, ia ditugaskan sebagai Atase Militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai Atase Militer, ia pun pulang ke Indonesia. Namun tidak lama setelah itu yakni pada tahun 1962, perwira yang pernah menimba ilmu pada Associated Command and General Staff College, Amerika Serikat ini, ditunjuk menjadi Asisten IV Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad). Jabatan inilah terakhir yang diembannya saat peristiwa G 30/S PKI terjadi.
D.I. Pandjaitan
Ketika menjabat Asisten IV Men/Pangad, ia mencatat prestasi tersendiri atas keberhasilannya membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk PKI. Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung Conefo ("Conference of the New Emerging Forces"). Senjata-senjata itu diperlukan PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai angkatan kelima.
D.I. Pandjaitan
Pada jam-jam awal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota Gerakan 30 September meninggalkan Lubang Buaya menuju pinggiran Jakarta. Mereka memaksa masuk pagar rumah Panjaitan di Jalan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lalu menembak dan menewaskan salah seorang pelayan yang sedang tidur di lantai dasar rumah dua lantai dan menyerukan Panjaitan untuk turun ke bawah. Dua orang pemuda yaitu Albert Naiborhu dan Viktor Naiborhu terluka berat saat mengadakan perlawanan ketika D.I. Panjaitan diculik, tidak lama kemudian Albert meninggal. Setelah penyerang mengancam keluarganya, Panjaitan turun dengan seragam yang lengkap berdoa,sambil menyerahkan diri kepada Yang Maha Esa untuk memenuhi panggilan tugas yang dimanupalasi oleh gerombolan PKI dan ditembak mati. mayatnya dimasukkan ke dalam truk dan dibawa kembali ke markas gerakan itu di Lubang Buaya. Kemudian, tubuh dan orang-orang dari rekan-rekannya dibunuh tersembunyi di sebuah sumur tua. Mayat ditemukan pada tanggal 4 Oktober, dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya. Panjaitan mendapat promosi anumerta sebagai Mayor Jenderal dan diberi gelar Pahlawan Revolusi.
Gerakan 30 September
Gerakan 30 September (dalam dokumen pemerintah tertulis Gerakan 30 September/PKI, disingkat G30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 ketika tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta.
Gerakan 30 September
Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Gerakan 30 September
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden – sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Gerakan 30 September
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, "foreign reserves" menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Gerakan 30 September
Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis "chung", penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S.
Gerakan 30 September
Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
Gerakan 30 September
Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka.
Gerakan 30 September
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah.
Gerakan 30 September
Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.
Gerakan 30 September
Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).
Gerakan 30 September
Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa "angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat"".
Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis".
Gerakan 30 September
Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.
Gerakan 30 September
Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jenderal-jenderal militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.
Gerakan 30 September
Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.
Gerakan 30 September
Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya. Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tetapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di provinsi-provinsi lain juga terjadi hal demikian.
Gerakan 30 September
Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.
Gerakan 30 September
Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.