Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kepulauan Cocos (Keeling)
Pada tanggal 1 April 1836, HMS "Beagle" yang dipimpin oleh Kapten Robert FitzRoy datang dalam rangka ekspedisi penelitian "Beagle" kedua. Charles Darwin, salah satu penumpang kapal, mendarat untuk mempelajari sejarah alami kepulauan Cocos (Keeling) dan mengumpulkan beberapa contoh. Perjalanan ini mendukung teori Darwin tentang bagaimana atol terbentuk yang dia terbitkan sebagai "The Structure and Distribution of Coral Reefs". Asisten Darwin yang bernama Syms Covington mencatat bahwa kepulauan tersebut dihuni oleh seorang orang Inggris (sebenarnya orang Skotlandia) bersama dengan keluarganya dan sekitar 60 atau 70 mulatto dari Tanjung Harapan. Clunies-Ross sendiri tidak ada karena dia sedang berada di Tanjung Harapan.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Kerajaan Inggris mencaplok kepulauan Cocos (Keeling) pada tahun 1857. Pencaplokan ini dilakukan oleh Kapten Stephen Grenville Fremantle dalam HMS "Juno". Dia menangkat Ross II sebagai pengurus kepulauan. Pengelolaan kepulauan Cocos (Keeling) kemudian dimasukkan dalam pemerintahan Negeri-Negeri Selat yang terdiri atas Penang, Melaka, dan Singapura. Ratu Victoria menganugerahkan keluarga Ross hak milik kekal atas kepulauan Cocos (Keeling).
Kepulauan Cocos (Keeling)
Pada tahun 1901, sebuah stasiun kabel telegram didirikan di Pulau Direction. Kabel-kabel bawah laut menghubungan kepulauan Cocos (Keeling) dengan Rodrigues, Batavia, dan Fremantle. Stasiun kabel ini berhenti beroperasi pada tahun 1966. Sebuah stasiun tanpa kabel yang dapat berkomunikasi dengan kapal yang lalu lalang juga didirikan pada tahun 1910.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Di pagi hari tanggal 9 November 1914, kepulauan Cocos (Keeling) menjadi saksi Pertempuran Cocos, salah satu pertempuran laut pertama dalam Perang Dunia I. Satu partai pendaratan dari kapal penjelajan Jerman bernama SMS "Emden" menangkap dan melumpuhkan stasiun komunikasi kabel dan tanpa kabel di Pulau Direction, namun stasiun-stasiun tersebut dapat mengirim panggilan gawat. HMAS "Sydney", sebuah kapal penjelajah Australia mendapatkan pesannya dan mengirim konvoi untuk menyelidiki.
Kepulauan Cocos (Keeling)
"Sydney" mendapati "Emden" dan mulai bersiap untuk bertempur. "Emden" yang mengalami kerusakan parah mendarat di North Keeling Island. Setelah mengejar kapal collier pembantu "Emden", "Sydney" menuju ke North Keeling Island dan menembakkan dua salvo ke "Emden". Pasukan Jerman segera menyerah dan melambaikan bendera putih. Setelah "Sydney" memastikan keadaan stasiun transmisi, ia kembali untuk menyediakan bantuan medis kepada pasukan Jerman.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Perang Cocos menewaskan 134 personel "Emden", dengan 69 luka-luka, sementara "Sydney" kehilangan 4 personelnya dengan 16 luka-luka. Pasukan Jerman yang selamat dipindahkan ke Kolombo sebelum diterbangkan ke Malta untuk diserahkan ke Angkatan Darat Britania. Pasukan Jerman yang dapat kabur sebelum "Sydney" datang menaiki sekunar ke Direction Island untuk dapat sampai ke Constantinople.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Dalam Perang Dunia II, stasiun kabel yang ada di kepulauan Cocos (Keeling) kembali berperan penting untuk mencari arah dengan Y-station. Pasukan Sekutu menyadari bahwa pasukan Jerman dapat mencoba untuk menguasai kepulauan Cocos (Keeling) sebagai dasar operasi perdagangan di Samudra Hindia. Setelah Jepang masuk dalam perang, pasukan Sekutu mencoba untuk menghindari perhatian Jepang ke kepulauan Cocos (Keeling) dengan memberhentikan pelabuhan pesawat terbang laut antara Direction Island dan Horsburgh Island, sementara transmisi radio tidak digunakan kecuali untuk keadaan darurat. Pada saat itu, Jepang telah menguasai kepulauan-kepulauan yang ada di dekat Cocos.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Setelah Malaya dan Singapura jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942, kepulauan Cocos (Keeling) diperintah dari Ceylon. Pasukan Sekutu memerintah Direction Island dan West Island untuk melindungi pelabuhan dari serangan Jepang. Pada saat itu, semua warga kepulauan tinggal di Home Island yang terletak di timur West Island. Selama perang, Jepang tidak memiliki hasrat untuk menguasai kepulauan Cocos (Keeling), terkecuali serangan dari kapal selam "I-66" yang tidak menimbulkan kerusakan apapun.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Pada malam 8-9 Mei 1942, beberapa pasukan Sekutu dari Pasukan Pertahanan Ceylon melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Gratien Fernando. Pemberontakan ini dilakukan karena perilaku perwira Britania dan dukungan anti-imperialisme mereka. Para pemberontak dapat membunuh satu perwira dan melukai satu lainnya sebelum dihentikan. Tujuh perwira yang ikut dalam pemberontakan diberikan hukuman mati dalam pengadilan yang nantinya diduga tidak dilaksanakan dengan baik. Tiga dari mereka, termasuk Fernando, dieksekusi, sementara empat lainnya diampuni. Hukuman ini menjadi satu-satunya kasus dalam Perang Dunia II di mana pasukan dari Persemakmuran Britania dieksekusi mati.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Saat perang hampir berakhir, dua landasan terbang dibangun di Kepulauan Cocos (Keeling) dan tiga skuadron pengebom dipindahkan ke kepulauan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Jepang di Asia Tenggara serta membantu dalam pemerdekaan Malaya dan Singapura. Pesawat pertama yang dikirim adalah Supermarine Spitfire Mk VIIIs dari Pasukan RAF No. 136. Pesawat tersebut juga ditumpangi oleh beberapa pasukan bom Liberator dari Pasukan RAF No. 321 (Belanda) yang terdiri atas pasukan Belanda yang terusir dan bekerja dengan Angkatan Udara Britania Raya. Pada Juli 1945, pasukan RAF No. 99 dan 356 sampai di West Island membawakan koran "Atoll" yang berisi berita dunia luar. Koran-koran ini dijatuhkan oleh pembom Liberator pada camp tahanan perang Jepang.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Setelah Perang Dunia II, kepulaun Cocos (Keeling) diberikan ke Singapura dan menjadi bagian Koloni Singapura secara singkat sebelum berpindah tangan ke Australia menurut "Cocos (Keeling) Islands Act 1955" (Australia) yang mengikuti "Cocos Islands Act 1955" (Britania Raya). H.J. Hull ditunjuk sebagai "Wakil Resmi" (sekarang "Administrator") pertama dari wilayah Cocos (Keeling). Menurut "Commonwealth Cabinet Decision 1573" pada 9 September 1958, dia dibebastugaskan dan digantikan oleh John William Stokes dari Kepolisian Wilayah Utara.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Stokes bertugas sebagai Administrator hingga 30 September 1960 sebelum digantikan oleh C.I. Buffett dari Pulau Norfolk yang bertugas dari 28 Juli 1960 hingga 30 Juni 1966 sebagai Administrator dari Kepulauan Cocos dan Pulau Norfolk.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Walau begitu, pemerintah Cocos pada akhirnya berada di tangan keluarga Ross yang sudah memerintah sejak abad ke-19. Pemerintahan Australia tidak puas dengan pemerintahan Ross yang bergaya feodal di Cocos. Pada tahun 1978, Australia memaksa keluarga Ross untuk menjual kepulauan Cocos dengan harga A$6.250.000 dengan ancaman perolehan wajib. Menurut perjanjian, keluarga Ross tetap dapat menguasai Oceania House mereka yang terletak di kepulauan Cocos. Namun, pada tahun 1983, pemerintahan Australia membelot perjanjian ini dan mengatakan bahwa keluarga Ross yang saat itu dipimpin oleh John Clunies-Ross bahwa mereka harus segera angkat kaki dari kepulauan Cocos. Pada tahun berikutnya, Pengadilan Tinggi Australia mengumumkan ketidakbolehan pemerintah untuk berbisnis dengan keluarga Ross. John Clunies-Ross saat ini tinggal di Perth, namun beberapa anggota keluarganya masih ada yang menetap di kepualuan Cocos (Keeling).
Kepulauan Cocos (Keeling)
Pemerintahan Australia selanjutnya mempersiapkan pemungutan suara untuk kemerdekaan untuk warga Melayu Cocos yang diawasi oleh PBB. Sementara Dewan Home Island menginginkan musyawarah mufakat, PBB menuntut untuk voting luber jurdil. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Komite Dekolonisasi PBB, penduduk dapat memilih satu dari tiga pilihan: kemerdekaan penuh, asosiasi bebas dengan Australia, atau integrasi dengan Australia. Integrasi dengan Australia dijadikan tujuan baik bagi penduduk Cocos dan pemerintahan Australia. Pergantian pemerintahan di Canberra setelah pemilu tahun 1983 menunda referendum hingga 6 April 1984, di mana seluruh penduduk yang dapat ikut referendum memberikan suara mereka. Dari 261 peserta, 229 memilih integrasi, 21 asosiasi bebas, 9 kemerdekaan, dan 2 lainnya tidak menentukan pilihan. Alhasil, kepulauan Cocos (Keeling) tetap menjadi salah satu wilayah dari Australia.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Ibukota dari Wilayah Kepulauan Cocos (Keeling) adalah West Island, sementara permukiman terbesar adalah desa Bantam yang terletak di Home Island. Pemerintahan kepulauan didasari oleh "Cocos (Keeling) Act 1955" dan bergantung besar pada hukum-hukum Australia. Kepulauan Cocos dikelola dari Canberra oleh Departemen Jaksa Agung (sebelum 29 Desember 2007, pengelolaan kepulauan dikendalikan oleh Departemen Transportasi dan Pelayanan Daerah), melalui seorang Administrator bukan penduduk yang ditunjuk oleh Gubernur Jendral.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Administrator Kepulauan Cocos saat ini adalah Barry Haase yang ditunjuk pada 5 Oktober 2014. Haase juga melayani sebagai Administrator Pulau Natal yang bersama Cocos membentuk Wilayah Samudra Hindia Australia. Pemerintahan Australia menyediakan layanan pemerintahan bertingkat Persemakmuran untuk Cocos melalui Administrasi Pulau Natal dan Departemen Infrakstruktur dan Pembangunan Daerah. Menurut "Territories Law Reform Act 1992" yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Federal dan diterapkan pada 1 Juli 1992, hukum-hukum Australia Barat diterapkan pada Kepulauan Cocos "sejauh Wilayah tersebut dapat menerapkannya"; penerapan sementara atau tidak adanya penerapan dikehendaki oleh pemerintahan federal. Tindakan ini juga memberikan pengadilan Australia Barat kekuasaan yudikatif dalam Kepulauan Cocos. Kepulauan Cocos tetap terpisah dari Australia Barat sesuai dengan konstitusi, namun kekuasaan negara bagian Australia Barat untuk menerapkan hukum di Cocos diberikan oleh pemerintahan federal. Layanan yang umumnya diberikan oleh pemerintahan negara bagian di bagian lain Australia akan diberikan oleh negara bagian Australia Barat kepada Kepulauan Cocos dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintahan federal.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Dalam Kepulauan Cocos, terdapat Dewan Shire Kepulauan Cocos (Keeling) yang terdiri atas 7 kursi. Satu jabatan berlangsung selama 4 tahun walaupun pemilu diadakan setiap dua tahun, sehingga setengah dari anggota dewan mundur dari jabatan mereka setiap dua tahun sekali. Dalam tingkat federal, Kepulauan Cocos (Keeling) bersama Pulau Natal dan Australia Utara membentuk daerah pemilihan Lingiari.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Pertahanan Kepulauan Cocos (Keeling) adalah tanggung jawab dari Angkatan Pertahanan Australia. Tidak ada kekuatan militer atau pertahanan lainnya yang bekerja di kepulauan Cocos (Keeling), namun Administrator dapat meminta bantuan dari Angkatan Pertahanan bila diperlukan.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Penegakan hukum sipil dan ketertiban masyarakat ditangani oleh Polisi Federal Australia. Pihak yang ditempatkan di Kepulauan Cocos (Keeling) umumnya adalah satu sersan dan satu konstabel. Mereka dibantu oleh dua anggota khusus yang memiliki kekuatan polisi dan berhadapan langsung dengan masyarakat.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Sejak 1992, pelayanan pengadilan diberikan oleh Departemen Jaksa Agung Australia Barat menurut pengaturan pemberian pelayanan dengan Pemerintahan Australia. Pengadilan Australia Barat menyediakan Pengadilan Magistrat, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Keluarga, Pengadilan Anak, Pengadilan Koroner, dan Pendaftaran untuk kelahiran, kematian, dan pernikahan serta pelayanan pergantian nama. Magistrat dan hakim-hakim dari Australia Barat mengadakan sidang keliling bila diperlukan.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Home Island dan West Island memiliki klinik medis yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar, namun kondisi kesehatan dan luka yang lebih berat tidak dapat ditangani oleh Kepulauan Cocos (Keeling), sehingga pasien harus diterbangkan ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan lebih lanjut di Perth.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Pada tahun 2007, warga Kepulauan Cocos (Keeling) diperkirakan berjumlah 596 jiwa. Populasi penduduk terbagi dalam dua pulau antara bangsa Eropa di West Island yang kurang lebih berjumlah 120 jiwa dan bangsa Melayu Cocos di Home Island yang berjumlah kurang lebih 500 jiwa. Bangsa Melayu Cocos dahulu berjumlah lebih banyak, tetapi sebagian besar dari mereka beremigrasi ke Malaysia pada tahun 1950-an; diperkirakan terdapat 4.000 Melayu Cocos yang menetap di Sabah, 10 kali lipat dari jumlah yang masih tinggal di Cocos.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Bahasa utama yang digunakan di kepulauan Cocos adalah bahasa Melayu Cocos dan Inggris. Dalam urusan kepercayaan, 60% warga Cocos beragama Islam Sunni (sebagian besar bangsa Melayu Cocos) dan 40% Kristen (sebagian besar bangsa Eropa).
Kepulauan Cocos (Keeling)
Kepulauan Cocos (Keeling) memiliki jalan raya sepanjang 15 kilometer.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Hanya ada satu bandara di Kepulauan Cocos (Keeling), Bandara Cocos (Keeling), sebuah bandara dengan landasan terbang beraspal sepanjang 2.441 meter yang terletak di West Island. Virgin Australia melayani bandara ini dengan penerbangan dari dan menuju Perth melalui Pulau Natal. Sementara itu, Home Island memiliki satu bus turis. Hubungan antar tiga pulau utama Cocos, Home Island, West Island, dan Direction Island, ditangani oleh satu kapal feri bernama "Cahaya Baru".
Kepulauan Cocos (Keeling)
Terdapat pelabuhan laguna antara Horsburgh Island dan Direction Island untuk kapal yang lebih besar, sementara kapal-kapal pesiar memiliki pelabuhan sendiri di bagian selatan Direction Island. Kepulauan Cocos (Keeling) tidak memiliki pelabuhan laut besar.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Kepulauan Cocos (Keeling) dihubungkan dengan sistem telekomunikasi Australia dengan jangka nomor +6189162xxxx. Telepon umum dapat ditemukan di West Island dan Home Island. Jaringan telepon genggam GSM dengan jangka nomor +61406xx) yang dikelola oleh CiiA (Christmas Island Internet Association) tersedia di Kepulauan Cocos (Keeling). Kartu SIM dan recharge dapat dibeli dari Telecentre di West Island.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Australia Post menyediakan layanan surat dengan kode pos 6799. Kantor pos dapat ditemukan di West Island dan Home Island. Surat standar dan barang pos kilat dikirim melalui udara dua kali seminggu; selain itu, semua surat dikirim lewat laut dan butuh dua bulan sebelum barang dapat diantarkan.
Kepulauan Cocos (Keeling)
.cc adalah TLD kode negara internet untuk Kepulauan Cocos (Keeling). Ranah ini juga digunakan oleh Siprus Utara.
Kepulauan Cocos (Keeling)
Akses internet untuk Kepulauan Cocos (Keeling) ditangani oleh CiiA (Christmas Island Internet Association) dan dilayani melalui stasiun satelit di West Island melalui WAN PPPoE tanpa kabel di Home Island dan West Island. Internet sederhana dapat diakses melalui Telecentre di West Island dan kantorIndian Ocean Group Training di Home Island
Kepulauan Cocos (Keeling)
Penduduk pulau Cocos mempunyai ikatan yang unik dengan Indonesia. Sinetron Indonesia disiarkan dalam acara TV di pulau Cocos.
Revolusi Hongaria 1956
Revolusi Hongaria 1956, atau Pemberontakan Hongaria 1956 ( atau ""), merupakan revolusi untuk menentang pemerintahan Republik Rakyat Hongaria dan intervensi kebijakan negara oleh Uni Soviet. Revolusi ini berlangsung dari tanggal 23 Oktober sampai 10 November 1956. Walau revolusi ini tidak dipimpin oleh seorang tokoh pada awalnya, kejadian ini merupakan ancaman utama pertama bagi pengaruh Uni Soviet di Eropa Timur sejak Uni Soviet mengalahkan pasukan Nazi Jerman di wilayahnya pada akhir Perang Dunia II.
Revolusi Hongaria 1956
Revolusi ini bermula dari unjuk rasa pelajar yang berhasil menarik perhatian ribuan massa sewaktu berbaris melalui pusat kota Budapest ke gedung parlemen, sambil berorasi di jalanan menggunakan van dengan pengeras suara. Seorang perwakilan mahasiswa ditangkap setelah mencoba memasuki gedung radio untuk menyiarkan tuntutan mereka. Ketika para pengunjuk rasa menuntut untuk melepaskan perwakilan pelajar tersebut, mereka justru ditembaki dari dalam gedung tersebut oleh Otoritas Perlindungan Negara ("Állam Védelmi Hatóság", ÁVH). Satu pelajar tewas dan jasadnya dibalut dengan bendera dan diangkat ke atas oleh kerumunan massa. Hal ini yang menandai awal dari revolusi. Berita ini menyebar luas dan menyebabkan meletusnya kekacauan serta kekerasan di seluruh wilayah ibu kota.
Revolusi Hongaria 1956
Pemberontakan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru negara dan berhasil menggulingkan pemerintah. Ribuan orang menjadi milisi, bertempur melawan ÁVH dan pasukan Soviet. Pendukung Soviet dan anggota ÁVH dieksekusi atau dipenjarakan, dan eks-tahanan politik dibebaskan dan dipersenjatai. Dewan pekerja radikal kemudian mengambil alih kekuasaan wilayah dari Partai Rakyat Buruh Hongaria dan menuntut perubahan politik. Pemerintahan yang baru secara resmi membubarkan ÁVH, menyatakan niatannya untuk keluar dari Pakta Warsawa dan berjanji untuk mengadakan pemilu secara bebas dan terbuka. Pada akhir Oktober, pertempuran hampir berakhir dan keadaan kembali seperti normal.
Revolusi Hongaria 1956
Namun, yang awalnya terdapat kemungkinan untuk negosiasi penarikan pasukan Soviet, Politbiro Partai Komunis Uni Soviet berubah pikiran dan memutuskan untuk menumpas revolusi. Pada 4 November, pasukan Soviet dalam jumlah besar menginvasi Budapest dan wilayah lainnya. Perlawanan dari Hongaria berlanjut hingga 10 November. Lebih dari 2.500 warga Hongaria dan 700 serdadu Soviet tewas dalam konflik ini, dan 200.000 warga Hongaria melarikan diri sebagai pengungsi. Penangkapan massal dan pengecaman berlangsung hingga beberapa bulan setelahnya. Pada Januari 1957, pemerintahan baru yang didukung Soviet telah menekan seluruh gerakan oposisi. Tindakan Soviet tersebut, walau berhasil menguatkan kendali atas Blok Timur, telah membuat kaum Marxis Barat kecewa, mengakibatkan perpecahan dan/atau penurunan jumlah anggota partai komunis di negara kapitalis.
Revolusi Hongaria 1956
Pembahasan mengenai revolusi ini dilarang di Hongaria selama lebih dari 30 tahun. Setelah berlangsungnya liberalisasi pada tahun 1980-an, kejadian ini menjadi subjek pembelajaran dan perdebatan. Pada awal dari era Republik Ketiga Hongaria di tahun 1989, tanggal 23 Oktober ditetapkan menjadi hari libur nasional.
Revolusi Hongaria 1956
Selama Perang Dunia II Hongaria merupakan anggota dari Blok Poros, bersekutu dengan Nazi Jerman, Italia Fasis, Rumania, dan Bulgaria. Pada tahun 1941, pasukan militer Hongaria ikut serta dalam pendudukan Yugoslavia dan invasi ke Uni Soviet. Tentara Merah mampu memukul balik pasukan Hongaria dan sekutu dari Blok Poros lainnya, dan pada tahun 1944 pasukan Soviet maju menuju Hongaria.
Revolusi Hongaria 1956
Khawatir negaranya akan diinvasi, pemerintah Hongaria memulai negosisasi gencatan senjata dengan Blok Sekutu. Negosiasi ini berakhir setelah Nazi Jerman menginvasi dan menduduki Hongaria dan melantik Pemerintahan Persatuan Nasional yang pro-Blok Poros.
Revolusi Hongaria 1956
Baik pasukan Hongaria dan Jerman yang bertugas di Hongaria, dikalahkan setelah Uni Soviet menginvasi Hongaria di akhir 1944.
Revolusi Hongaria 1956
Menjelang akhir dari Perang Dunia II, Angkatan Darat Soviet menduduki Hongaria, dengan negara tersebut jatuh ke dalam lingkup pengaruh Uni Soviet. Segera setelah Perang Dunia II, Hongaria menganut sistem demokrasi multipartai, dan pemilu di tahun 1945 menghasilkan pemerintahan koalisi dengan Perdana Menteri Zoltán Tildy. Namun, Partai Komunis Hongaria yang merupakan partai Marxis–Leninis dengan ideologi yang sama dengan pemerintah Uni Soviet, terus-menerus menggerus pemerintahan dengan taktik salami, yang sedikit demi sedikit menyingkirkan pengaruh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, walau Partai Komunis Hongaria hanya mendapat 17% suara.
Revolusi Hongaria 1956
Setelah pemilu tahun 1945, posisi menteri dalam negeri, yang membawahi Otoritas Perlindungan Negara ("Államvédelmi Hatóság", ÁVH), diambil alih dari kader Partai Petani Kecil Mandiri ke kader Partai Komunis. ÁVH menggunakan berbagai metode dari intimidasi, tuduhan palsu, pemenjaraan, dan penyiksaan untuk menekan pihak oposisi. Periode demokrasi multi partai harus berakhir dalam waktu yang singkat setelah Partai Komunis bergabung dengan Partai Demokrat Sosial untuk membentuk Partai Rakyat Buruh Hongaria dan tidak ada lawan pada pemilu 1949. Republik Rakyat Hongaria kemudian dideklarasikan.
Revolusi Hongaria 1956
Partai Rakyat Buruh Hongaria memutuskan untuk mengubah sistem perekonomian negara menjadi berlandaskan sosialisme dengan melakukan nasionalisasi secara radikal sesuai dengan model Soviet. Penulis dan jurnalis merupakan golongan pertama yang menyatakan kritik terhadap pemerintah dan kebijakannya, dengan menerbitkan artikel yang mengkritik pemerintah pada tahun 1955. Pada tanggal 22 Oktober 1956, mahasiswa Universitas Teknologi dan Ekonomi Budapest mendirikan kembali Perhimpunan Federasi Mahasiswa dan Pelajar Hongaria yang dilarang oleh pemerintah, dan melakukan demonstrasi pada tanggal 23 Oktober. Kejadian ini yang nantinya akan mengawali sebuah revolusi.
Revolusi Hongaria 1956
Hongaria menjadi negara komunis dibawah kepemimpinan otoriter Mátyás Rákosi. Di bawah rezim Rákosi, polisi rahasia (ÁVH) memulai serangkaian pembersihan, awalnya dalam internal partai kemudian menyebar ke seluruh oposisi pada rezim Rákosi. Para korban dicap sebagai "Titois," "agen barat," atau "Trotskyis" karena tindakan sepele seperti menghabiskan waktu di negara barat untuk ikut serta dalam Perang Saudara Spanyol. Keseluruhan, sekitar setengah dari pejabat partai tingkat menengah dan bawah—paling sedikit 7.000 orang—telah dibantai.
Revolusi Hongaria 1956
Pada tahun 1950 hingga 1952, ÁVH secara paksa merelokasi ribuan orang untuk memperoleh properti dan rumah untuk anggota Partai Rakyat Buruh, dan untuk menyingkirkan ancaman dari kaum intelektual dan kelas borjuis. Ribuan orang ditangkap, disiksa, diadili, dan dipenjarakan di kamp konsentrasi, dideportasi ke timur, atau dieksekusi mati, termasuk pendiri ÁVH László Rajk. Dalam waktu satu tahun, lebih dari 26.000 orang dipindahkan secara paksa dari Budapest. Akibatnya, pekerjaan dan rumah sangat sulit didapatkan. Para korban pengusiran mengalami kesulitan dalam hidup dan banyak dari mereka yang ditahan dijadikan buruh paksa pada lahan kolektif. Banyak yang meninggal karena kondisi kehidupan yang buruk dan malnutrisi.
Revolusi Hongaria 1956
Pemerintahan Rákosi dengan saksama mempolitisasi sistem pendidikan Hongaria untuk menggantikan kaum berpendidikan dengan intelektual kiri. Pelajaran bahasa Rusia dan politik komunis menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan universitas di seluruh Hongaria. Sekolah agama diambil alih oleh negara dan para pemimpin gereja diganti dengan mereka yang loyal dengan pemerintah. Pada tahun 1949, pemimpin dari Gereja Katolik Hongaria, Kardinal József Mindszenty, ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup dengan dakwaan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara. Di bawah Rákosi, pemerintahan Hongaria merupakan salah satu pemerintahan paling represif di Eropa.
Revolusi Hongaria 1956
Perekonomian Hongaria pascaperang mengalami berbagai kesulitan. Hongaria setuju untuk membayar pampasan perang sekitar US$300 juta kepada Uni Soviet, Cekoslowakia, dan Yugoslavia dan membantu garnisun tentara Soviet. Pada tahun 1946, Bank Nasional Hongaria memperkirakan biaya pampasan perang sebesar "19 sampai 22 persen dari pendapatan negara tahunan." Di tahun yang sama, mata uang Hongaria mengalami depresiasi, mengakibatkan hiperinflasi terbesar sepanjang sejarah. Keikutsertaan Hongaria dalam Comecon (Dewan Bantuan Ekonomi Bersama/"Council Of Mutual Economic Assistance") yang didukung Uni Soviet membuat Hongaria tidak dapat melakukan perdagangan dengan negara barat atau menerima bantuan Rencana Marshall .