Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Candi Ceto
Di bagian teratas kompleks Candi Ceto terdapat sebuah bangunan yang pada masa lalu digunakan sebagai tempat membersihkan diri sebelum melaksanakan upacara ritual peribadahan (patirtan). Di timur laut bangunan candi, dengan menuruni lereng, ditemukan sebuah kompleks bangunan candi yang kini disebut sebagai Candi Kethek ("Candi Kera").
Gunung Ijen
Gunung Ijen adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.779 mdpl dan terletak berdampingan dengan Gunung Merapi. Gunung Ijen terakhir meletus pada tahun 1999. Salah satu fenomena alam yang paling terkenal dari Gunung Ijen adalah kawah yang terletak di puncaknya. Pendakian gunung ini bisa dimulai dari beberapa tempat. Pendaki bisa berangkat dari Banyuwangi ataupun dari Bondowoso.
Gunung Ijen
Untuk mencapai kawah Gunung Ijen dari Banyuwangi, bisa menggunakan kereta api ekonomi dengan tujuan Banyuwangi dan turun di Stasiun Karangasem kemudian naik ojek dengan tujuan Kecamatan Licin dan Desa Banyusari. Dari Banyusari, perjalanan dilanjutkan menuju Paltuding dengan menumpang truk pengangkut belerang atau menggunakan bus dan turun di Banyuwangi kota kemudian naik ojek bisa langsung ke Paltuding atau ke Desa Banyusari juga bisa namun dengan menggunakan bus tarif yang dikeluarkan akan lebih mahal. Pintu gerbang utama ke Cagar Alam Taman Wisata Kawah Ijen terletak di Paltuding, yang juga merupakan Pos PHPA (Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam). Alternatif rute adalah Bondowoso - Wonosari - Tapen - Sempol - Paltuding. Fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh pengunjung antara lain pondok wisata dan warung yang menjual keperluan pendakian untuk menyaksikan keindahan kawah Ijen. Dari Paltuding berjalan kaki dengan jarak sekitar 3 km. Lintasan awal sejauh 1,5 km cukup berat karena menanjak. Sebagian besar jalur adalah dengan kemiringan 25-35 derajat. Selain menanjak, struktur tanahnya juga berpasir sehingga menambah semakin berat langkah kaki karena harus menahan berat badan agar tidak merosot ke belakang. Setelah beristirahat di Pos Bunder (pos yang unik karena memiliki bentuk lingkaran), jalur selanjutnya relatif agak landai, namun wisatawan / pendaki disuguhi pemandangan deretan pegunungan yang sangat indah. Untuk turun menuju ke kawah harus melintasi medan berbatu-batu sejauh 250 meter dengan kondisi yang terjal.
Gunung Ijen
Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen dengan tinggi 2.443 meter di atas permukaan laut dengan kedalaman danau 200 meter dan luas kawah mencapai 5.466 Hektar. Danau kawah Ijen dikenal merupakan danau air sangat asam terbesar di dunia. Kawah Ijen berada dalam wilayah Cagar Alam Taman Wisata Ijen Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Setiap dini hari sekitar pukul 02.00 hingga 04.00, di sekitar kawah dapat dijumpai fenomena "blue fire" atau api biru, yang merupakan keunikan tempat ini, karena pemandangan alami ini hanya terjadi di dua tempat di dunia yaitu Islandia dan Ijen. Dari Kawah Ijen, kita dapat melihat pemandangan gunung lain yang ada di kompleks Pegunungan Ijen, di antaranya adalah puncak Gunung Merapi yang berada di timur Kawah Ijen, Gunung Raung, Gunung Suket, Gunung Rante, dan sebagainya.
Gunung Ijen
Banyak event yang sering kali diadakan, terutama oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sekarang sedang giat-giatnya mempromosikan Kawah Ijen dalam daftar objek wisatanya. Event-event itu diantaranya : Tour de Ijen (sekarang berubah nama 'International Tour de Banyuwangi Ijen'), Jazz Ijen Banyuwangi, dsb.
Massimo D'Alema
Massimo D'Alema (lahir 20 April 1949 di Roma, Italia) adalah seorang wartawan dan politikus Italia. Kini, ia menjabat Menteri Luar Negeri Italia dan Wakil Presiden Dewan Menteri Italia. Selain wartawan, ia juga mantan sekretaris nasional PDS ("Partito Democratico della Sinistra") dan tampil pertama untuk jabatan Presiden Dewan Menteri dari Partai Komunis Italia. Ia pernah menjadi Perdana Menteri Italia pada periode 21 Oktober 1998-25 April 2000
Massimo D'Alema
Massimo D'Alema dilahirkan di Roma sebagai anak dari Giuseppe D'Alema, seorang politikus komunis yang dihormati.
Massimo D'Alema
Langkah pertama D'Alema dalam politik terjadi pada 1970-an sebagai sekretaris Federasi Komunis Muda Italia (FGCI). Ia kemudian menjadi seorang anggota terkemuka Partai Komunis Italia. Sebuah kelompok dari partai ini kemudian ikut mendirikan partainya sekarang, Demokrat Sayap Kiri. Pada 1990-an ia menjadi Kepala pemerintah Italia, setelah apa yang disebut sebagai skandal "Tangentopoli" (atau "Sogokpura"), sebagai pemimpin koalisi kiri "Pohon Zaitun" .
Massimo D'Alema
Dalam kehidupan internal partainya, terutama pada masa transisinya dari Partai Komunis Italia ke Partai Demokrat Sayap Kiri, D'Alema menekankan bahwa kecenderungan komunisnya harus diperlunak, atau bahkan digantikan dengan sikap terbuka terhadap kekuatan-kekuatan Katolik Roma, sehingga agak menyisihkan ciri-ciri Marxisnya.
Massimo D'Alema
D'Alema pernah menjadi direktur "L'Unità", koran resmi Partai Komunis Italia.
Massimo D'Alema
Kini D'Alema menjadi Anggota Parlemen Eropa untuk Italia Selatan dengan Demokrat Sayap Kiri, bagian dari Kelompok Sosialis dan duduk di Komisi Perikanan dan Komisi Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa."Lihat pula:" Pemilu Parlemen Eropa, 2004 (Italia)
Massimo D'Alema
Massimo D'Alema menerbitkan delapan buah buku, setengah di antaranya dengan Mondadori, yang dimiliki oleh Silvio Berlusconi. Ia banyak dikritik karena hal ini, karena oleh sebagian kaum sayap kiri ia dianggap terlalu lunak terhadap Berlusconi, dan penerbitan bukunya dianggap mereka sebagai suatu balas budi.
Partai Komunis Italia
Partito Comunista Italiano (PCI) atau Partai Komunis Italia muncul sebagai "Partito Comunista d'Italia" dari perpecahan yang ditimbulkan oleh kecenderungan "comunisti puri" (komunis murni) Leninis dari Partai Sosialis Italia (PSI) pada saat kongres partai tersebut pada 21 Januari 1921 di Livorno. Amedeo Bordiga dan Antonio Gramsci memimpin perpecahan tersebut. Pada 1926 partai itu dilarang oleh pemerintahan Fasis Benito Mussolini.
Partai Komunis Italia
Meskipun dipaksa bergerak di bawah tanah, PCI terus bergerak di bawah tanah maupun di pembuangan. Pada 1926 sayap kirinya yang dipimpin oleh Bordiga akhirnya dikalahkan dan digantikan oleh pimpinan baru di sektiar Gramsci pada suatu konferensi di Lyon, Prancis, yang menerbitkan serangkaian tesis yang mengungkapkan dasar program partai pada waktu itu. Namun Gramsci pun tak lama kemudian dipenjarakan oleh penindasan Mussolini dan kepemimpinan diserahkan kepada Palmiro Togliatti. Togliatti memimpin partai ini hingga akhirnya keluar dari status ilegalnya pada 1944 dan kembali menyatakan status resminya sebagai Partai Komunis Italia.
Partai Komunis Italia
Partai ini ikut serta dalam setiap pemerintahan pada masa pembebasan nasional dan periode konstitusional, dari Juni 1944 hingga Mei 1947. Dalam pemilu pertama pada 1948 partai ini bergabung dengan PSI dalam "Front Rakyat Demokratis" namun dikalahkan oleh partai Kristen Demokrat.
Partai Komunis Italia
Partai ini memperoleh kemenangan yang cukup besar pada tahun-tahun berikutnya dan sesekail memberikan dukungan tambahan kepada pemerintahan kiri-tengah, meskipun tidak pernah secara langsung bergabung dengannya. Salah satu dari keberhasilannya adalah melobi Fiat agar mendirikan pabrik mobil AvtoVAZ (Lada) di Uni Soviet.
Partai Komunis Italia
Setelah Kudeta Kolonel Athena pada
April 1967, Longo dan para pemimpin PCI lainnya menjadi khawatir akan kemungkinan terulangnya kudeta di Italia (di Italia pernah terjadi kudeta pada 1964 dan 1970 oleh kelompok neo fasis dan militer). Giorgio Amendola secara resmi meminta bantuan Soviet untuk mempersiapkan partai dalam menghadapi kemungkinan seperti itu. KGB menyusun dan menerapkan rancangan untuk memberikan PCI intelnya dan korps penanda rahasianya sendiri. Sejak 1967 hingga 1973, anggota-anggota PCI dikirim ke Jerman Timur dan Moskwa untuk mendapatkan latihan dalam perang rahasia dan teknik-teknik pengumpulan informasi baik oleh Stasi maupun KGB. Tak lama sebelum pemilu Mei 1972, Longo secara pribadi menulis kepada Leonid Brezhnev untuk meminta, dan mendapatkan tambahan dana sejumlah $5,7 juta. Ini adalah jumlah tambahan di luar $3,5 juta yang sudah diberikan kepada PCI pada 1971. Soviet juga memberikan dana tambahan melalui penggunaan perusahaan-perusahaan topeng y ang memberikan kontrak-kontrak yang murah hati kepada para anggota PCI. Pada saat itu PCI adalah Partai Komunis terbesar di sebuah negara demokratis, yang mendapatkan 34,4% suara pada pemilu 1976.
Partai Komunis Italia
Sekretaris Partai (menurut urutan kronologis):
Hukum di Indonesia
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda ("Nederlandsch-Indie"). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
Hukum di Indonesia
Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Hukum di Indonesia
Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari "Burgerlijk Wetboek" (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas konkordansi.
Hukum di Indonesia
Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.
Hukum di Indonesia
Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian yaitu :Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.
Hukum di Indonesia
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
Hukum di Indonesia
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.
Hukum di Indonesia
Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Hukum di Indonesia
Hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara di mana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.
Hukum di Indonesia
Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu(misalnya; Het Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO).
Hukum di Indonesia
Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.
Hukum di Indonesia
Asas di dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah:
Hukum di Indonesia
Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.
Hukum di Indonesia
Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.
Hukum di Indonesia
Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui pemilu atau referendum maupun amendemen terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :
"Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum".
Sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta - yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum - adalah advokat.
Hukum di Indonesia
Kedua istilah ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU nomor 18 tahun 2003, istilah untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya.
Hukum di Indonesia
Pengacara sesuai dengan kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang beracara, yang berarti individu, baik yang tergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secara individual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum plat hitam di pengadilan.
Hukum di Indonesia
Sementara advokat dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak diundangkannya UU nomor 18 tahun 2003, maka istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi advokat saja.
Hukum di Indonesia
Dahulu yang membedakan keduanya yaitu :Setelah UU No. 18 th 2003 berlaku maka yang berwenang untuk mengangkat seseorang menjadi Advokat adalah Organisasi Advokat.(Pengacara dan Pengacara Praktik/pokrol dst setelah UU No. 18 tahun 2003 dihapus)
Hukum di Indonesia
Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris "counselor at law" atau "legal consultant" adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak UU nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi advokat.
Hukum di Indonesia
Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya.
Hukum di Indonesia
Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana, baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi.
Hukum di Indonesia
Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirimkan ke kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan.
Hukum di Indonesia
Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisis bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan perkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah berubah statusnya menjadi terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana.
Alcatel
Alcatel SA adalah sebuah perusahaan global, berpusat di Perancis, yang memproduksi perangkat keras, perangkat lunak dan jasa untuk penyedia layanan telekomunikasi. Alcatel menjual peralatan-peralatan untuk jaringan komunikasi suara bergerak dan sambungan tetap, jaringan data dan penyaluran televisi serta video.
Alcatel
Alcatel Mobile Phones adalah merek untuk unit telepon seluler mereka yang didirikan pada tahun 2004, merupakan hasil kerja sama antara Alcatel-Lucent yang berbasis di Perancis dengan nilai saham 45%, serta perusahaan dari Tiongkok, TCL Communication sebesar 55%. Setahun berikutnya, TCL mengakuisisi Alcatel secara penuh.
Alcatel
TCL Mobile Ltd. adalah anggota dari TCL Communication yang terdaftar di Bursa Saham Hongkong (HKSE: 2618) dan didirikan sejak Agustus 2014 oleh TCL Communication dan Alcatel.
Alcatel
Saat ini, produk peranti cerdas Alcatel yakni telepon pintar dan jam tangan pintar dipasarkan dengan merek Alcatel One Touch.
Alcatel
Alcatel (sebelumnya Alcatel OneTouch) adalah merek ponsel Prancis yang dimiliki oleh perusahaan elektronik konsumen asal Finlandia Nokia dan digunakan di bawah lisensi oleh perusahaan elektronik asal Cina TCL Corporation. Merek Alcatel dilisensikan pada tahun 2005 oleh mantan perusahaan elektronik dan telekomunikasi Prancis Alcatel-Lucent ke TCL untuk ponsel dan perangkat, dan lisensi saat ini berakhir pada akhir tahun 2024. Nokia memperoleh aset Alcatel-Lucent pada tahun 2016 dan dengan demikian juga mewarisi perjanjian lisensi untuk merek Alcatel
Batalyon Infanteri 403
Batalyon Infanteri Mekanis 403/Wirasada Pratista merupakan batalyon infanteri Mekanis Motoris yang berada di bawah struktur komando Korem 072/Pamungkas, Kodam IV/Diponegoro. Markas Batalyon (Mayonif) berkedudukan di pinggir Jalan Kaliurang km 6,5, Kentungan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Batalyon Infanteri 403 terdiri dari : Markas Batalyon, Kompi Markas, Kompi Bantuan, Kompi Senapan A, Kompi Senapan B di Kentungan, Sedangkan Kompi Senapan C bermarkas di daerah Demak Ijo, Jalan Ring Road Barat
Batalyon Infanteri 403
Batalyon ini dibentuk pada 1 Agustus 1965. Pada sisi selatan markas Batalyon terdapat monumen pahlawan revolusi dan pernah menjabat (Danrem & Kasrem 072/Pamungkas), Brigjen TNI (Anumerta) Katamso Darmokusumo dan Kolonel Inf (Anumerta) Sugiono. Masyarakat sekitar menyebut Batalyon ini dengan istilah "Patndolu" singkatan dari "Papat Ndol Telu", yang berarti "Empat Kosong Tiga".
Batalyon Infanteri 403
Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista merupakan satuan tempur Infanteri di bawah Komando Korem 072/Pamungkas dalam jajaran Kodam IV/Diponegoro. Sejarah kelahiran Yonif 403/Wirasada Pratista diwarnai dengan dinamika pergolakan politik Nasional pasca perang kemerdekaan RI. Pada tanggal 1 Agustus 1965 dengan suatu upacara di Alun-alun SMP Negeri IV Yogyakarta diresmikan berdirinya Batalyon Infanteri C peleburan dari Yonif 437 di Purworejo, Yonif 438 di Yogyakarta, Yonif 445 di Surakarta dan Yonif 447 di Klaten.
Batalyon Infanteri 403
Kebijakan Komando Atas mengganti Kode C diganti dengan Kode Angka Yonif 403/BS Korem 072/Pamungkas yang mempunyai Markas di Benteng Vredenburg sedangkan Kompi-kompi dan Asrama tempat tinggal di Kentungan bekas Asrama Yonif L yang telah dibubarkan, dengan seiring perkembangan struktur organisasi dijajaran TNI AD untuk memenuhi TOP ROI maka Yonif 403/BS mendapatkan penambahan Personel masing-masing dari Yonif 402/Purworejo dan Yonif 404/Salatiga.
Batalyon Infanteri 403
Mengingat pentingnya Sejarah Satuan untuk memupuk Jiwa Korsa Prajurit serta upaya memelihara kebanggaan satuan maka perlu kiranya rangkaian sejarah tersebut dibukukan guna kelestarian budaya Satuan untuk generasi yang akan datang sehingga Yonif 403/Wirasada Pratista semakin kuwat Jiwa Korsanya dan mudah untuk mencapai kesuksesan dalam mengemban tugas demi Bangsa dan Negara.
Batalyon Infanteri 403
Terbentuknya Batayon Infanteri 403/Wirasada Pratista diawali pembentukan Batalyon Infanteri C peleburan dari Yonif 437 di Purworejo, Yonif 438 di Yogyakarta, Yonif 445 di Surakarta, Yonif 447 di Klaten yang peresmiannya ditandai dengan upacara pada tanggal 1 Agustus 1965 di Alun-alun SMP Negeri IV Yogyakarta
Batalyon Infanteri 403
Pada tanggal 7 Pebruari 1966 Kode C diganti dengan Kode angka Yonif 403/BS Korem 072/Pmk yang bermarkas Komando di Benteng Verdenburg.
Batalyon Infanteri 403
Yonif 403/WP dibentuk melalui proses kebijakan dari Komando Atas dengan dasar sebagai berikut :
Batalyon Infanteri 403
1. Surat Keputusan Pangdam VII/Diponegoro nomor Skep / 5 / X / 1964 tanggal 10 Oktober 1964 pada tanggal 1 Agustus 1965 dengan suatu Upacara di Alun-alun SMP Negeri IV Yogyakarta diresmikan berdirinya Batalyon Infanteri C yang merupakan peleburan dari :
Batalyon Infanteri 403
2. Surat Keputusan Pangdam VII/Diponegoro nomor / 08 / II / 1966 tanggal 7 Pebruari 1966 Kode C diganti dengan Kode Angka Yonif 403/BS Korem 072/Pmk, yang bermarkas Komando di Beteng Vredenburg, sedang Kompi-kompi dan asrama tempat tinggal di Kentungan bekas asrama Yonif L yang dibubarkan.
Batalyon Infanteri 403
3. Surat Keputusan Pangdam VII/Diponegoro nomor Skep / 76 / VII / 1973 tanggal 15 Juli 1973 tentang pelaksanaan regruping menjadi TOP ROI Yonif 403/BS sebagai inti dari penambahanpersonel masing-masing dari Yonif 402/Purworejo dan Yonif 404/Salatiga.
Batalyon Infanteri 403
4. Surat Keputusan Pangdam VII/Diponegoro nomor Skep/ 103 / IX / 1973 tanggal 11 September 1973 Yonif 403/BS Korem 072/Pmk menjadi Yonif 403/BS Kodam VII/ Diponegoro.
Batalyon Infanteri 403
5. Surat Perintah Pangdam VII/Diponegoro nomor Sprin / 474 / VIII / 1977 tanggal 8 Agustus 1977 Yonif 403/BS Kodam VII/Diponegoro menjadi Yonif 403 Brigif-5 / LWS.
Batalyon Infanteri 403
6. Surat Keputusan Pangdam VII/Diponegoro nomor Skep/ 1 / I / 1985 tanggal 7 Januari 1985 Yonif 403/Brigif-5 / LWS dilikuidasi menjadi Yonif 403/WP Korem 072/Pmk.
Batalyon Infanteri 403
7. Dilihat dari proses pembentukan maka Yonif 403/WP berdiri pada tanggal 1 Agustus 1965.