Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kabupaten Simeulue
Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957. Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen Hasil Putusan Kongres Rakjat Kewedanaan Simeulue (Dok Rasmal Kahar) dan sebuah spanduk usang pelaksanaan kongres tersebut yang telah lusuh dimakan usia.
Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasjmi melakukan kunjungan ke Simeulue pada tahun 1957 sebagai wujud dukungan dia terhadap isi pernyataan Kongres Rakjat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue.
Kabupaten Simeulue
Kemudian pada tahun 1963 kembali diadakan musyawarah Luan Balu dan dilanjutkan Musyawarah Rakyat Simeulue dan tahun 1980, di mana hasil semua pertemuan tersebut hanya ada satu kata dan satu tekad bahwa Simeulue harus berubah status menjadi Kabupaten Otonom.
Seiring dengan perjalanan waktu, perjuangan tetap diteruskan oleh tokoh-tokoh masyarakat Simeulue, sehingga atas perjuangan yang begitu gigih dan tak kenal lelah tersebut, kita memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari DPRD Tingkat I Aceh dan DPRD Tingkat II Aceh Barat.
Kabupaten Simeulue
Perkembangan selanjutnya setelah Drs. H. Muhammad Amin dilantik menjadi Pembantu Bupati Simeulue, upaya ini terus digulirkan dengan sungguh-sungguh dan terbukti pada tahun 1995 Gubernur Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue yang diikuti dengan kedatangan Dirjen Bangda ke Simeulue pada tanggal 12 Desember 1995.
Kabupaten Simeulue
Sebagai akhir dari perjalanan ini, yaitu dengan datangnya Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 30 Maret 1996 dan mengadakan rapat umum di depan pendopo Pembantu Bupati Simeulue. Di mana pada saat itu, J. Sondakh selaku Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan rapat hari ini seakan-akan sidang DPR-RI di luar gedung karena lengkap dihadiri oleh empat fraksi yaitu: Fraksi Golkar, PPP, PDI dan Fraksi Utusan Daerah dan dia berjanji dalam waktu tidak begitu lama Simeulue akan ditingkatkan statusnya.
Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya hasil dari semua kunjungan tersebut serta niat dan doa yang tulus dari seluruh masyarakat Simeulue, Presiden Republik Indonesia Bapak H. Mohammad Soeharto pada tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani PP 53 tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue.
Selanjutnya pada tanggal 27 September 1996 bertempat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Administratif Simeulue diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue.
Kabupaten Simeulue
Simeulue telah berubah status meskipun masih bersifat administratif, seluruh masyarakat menyambut gembira disertai rasa syukur menggema dari Ujung Batu Belayar hingga batu Si Ambung-Ambung. Kabupaten yang dianggap mimpi oleh sebagian masyarakat selama ini telah hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Simeulue. Status baru ini telah menambah semangat yang tinggi untuk berjuang menggapai satu tahap lagi yaitu daerah otonom.
Kabupaten Simeulue
Untuk mencapai usaha itu segala potensi dikerahkan, pikiran dan tenaga dicurahkan, keringat bercucuran di mana semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan demi sebuah cita-cita. Akhirnya Allah SWT mengabulkan apa yang diinginkan, sehingga melalui UU No. 48 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireun sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia.
Kabupaten Simeulue
Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.
Kabupaten Simeulue
Kabupaten Simeulue dibagi menjadi 10 kecamatan yaitu:
Kabupaten Simeulue
Pembentukan DPRD Simeulue perdana dilakukan melalui upaya yang serius, melalui sebuah tim yang mewakili unsur Pemerintah dan Partai Politik adalah sebagai berikut:
Kabupaten Simeulue
Periode pertama DPRD Kabupaten Simeulue diketuai oleh Azharuddin Agur, S. Pd dengan para wakil ketua adalah Umar Darwis dan Rasyidinsyah. Kemudian digantikan oleh Rapian, SE, setelah Rasyidinsyah meninggal dunia). Untuk periode ke dua diketuai oleh Muhammad Daudsyah dengan wakil ketua Drs. H. Mandar M. Adam dan H. TM. Hasbi Mahmud. Pada periode ke 3 DPRK Simeulue dipimpin oleh H. Aryaudin dengan wakil ketua M. Asdarmansyah Mas, SE dan Iduarmin MK, SH (digantikan oleh Hasdian Yasin, SP setelah Iduarmin meninggal dunia).
Kabupaten Simeulue
Hampir seluruh penduduk kepulauan ini beragama Islam. Penduduk kawasan ini juga berprofil seperti orang Cina, dengan kulit kuning dan sipit dan mempunyai bahasa yang berbeda dengan Aceh daratan.
Kabupaten Simeulue
Terdapat tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan sehari-hari yakni bahasa Devayan, bahasa Sigulai, dan bahasa Leukon. Bahasa Devayan umumnya digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah dan Teluk Dalam. Bahasa Sigulai umumnya digunakan penduduk di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan dan Salang. Sedangkan bahasa Leukon digunakan khususnya oleh penduduk Desa Langi dan Lafakha di Kecamatan Alafan. Selain itu digunakan juga bahasa pengantar (lingua franca) yang digunakan sebagai bahasa perantara sesama masyarakat yang berlainan bahasa di Simeulue yaitu bahasa Jamu atau Jamee (tamu), awalnya dibawa oleh para perantau niaga dari Minangkabau dan Mandailing.
Kabupaten Simeulue
Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri berbeda dengan saudara-saudaranya di daratan Aceh, salah satunya adalah seni Nandong, suatu seni nyanyi bertutur diiringi gendang tetabuhan dan biola yang ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara tertentu dan istimewa. Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar masyarakat, seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigjayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya, dan dari seni ini pulalah para pendekar Simeulue acap diundang ke mancanegara.
Kabupaten Simeulue
Salah satu andalan Kabupaten Simeulue yang menjadi ciri khas adalah kerbau simeulue yang meski ukurannya kecil, namun rasa dagingnya lebih manis daripada kerbau di daratan Sumatera. Kerbau ini banyak dijual keluar Pulau Simeulue dan, karena kualitasnya prima, harganya pun menjadi tinggi.
Kabupaten Simeulue
Di dalam satu dasawarsa terakhir hasil pulau Simeulue yang sangat terkenal adalah Lobster (udang laut) yang cukup besar ukurannya dan telah diekspor ke luar daerah seperti Medan, Jakarta dan bahkan ke luar negeri hingga Singapura dan Malaysia.
Kabupaten Simeulue
Kabupaten ini terkenal dengan hasil cengkehnya dimasa lalu era tahun 1970 s/d 1990. Hasil perkebunan rakyat lainnya di antaranya adalah kopra yang berasal dari pohon kelapa yang tumbuh subur di sepanjang pantai Pulau Simeulue, selain itu ada perkebunan kelapa sawit milik Pemerintah Daerah bernama Perusahaan Daerah Kelapa Sawit (PDKS) yang terdapat di Kecamatan Teluk Dalam dan Teupah Selatan.
Kabupaten Simeulue
Sedangkan hasil hutan yang menjadi sumber utama pabrik meubel di Cirebon, Jawa Barat adalah rotan. Diharapkan pula dalam tahun 2008 hasil perkebunan kelapa sawit murni milik rakyat dan swakelola Pemerintah Kabupaten Simeulue akan membuahkan hasil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Simeulue.
Kabupaten Simeulue
Simeulue memiliki potensi wisata yang cukup menarik. yaitu"
Kabupaten Simeulue
Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Riset Geologi dan Kelautan Jerman (BGR) menemukan potensi minyak (hidrokarbon) dalam jumlah sangat besar di perairan timur laut Pulau Simeulue, Provinsi Aceh. Prediksi sementara jumlah kandungan minyak yang ada sekitar 107,5-320,79 miliar barel. "Temuan ini hasil riset kami dengan Kapal Riset Sonne, yang tujuan awalnya untuk mengetahui detail deformasi struktur geologi di daerah busur muka (fore arc) pasca tsunami 26 Desember 2004," kata Dr Yusuf Surachman, Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT, di Jakarta, Senin (11/2) seperti dikutip Antara. Dibandingkan dengan cadangan minyak bumi milik Arab Saudi yang volumenya mencapai 264,21 miliar barrel. Temuan itu, menurut Yusuf, sangat signifikan. Sedangkan nilai volume di perairan timur laut Pulau Simeulue itu dihitung minimal 17,1 x 109 m³ dan maksimal volume total 51 x 109 m³. "Perkiraan volume berdasar volume reservoir yang dihitung atas dasar sejumlah asumsi, yakni seismik dua dimensi, karbonat "build-up" berbentuk melingkar, faktor pengali elongasi antara 0,5-1,5 dan porositas 30 persen," ujarnya.
Kabupaten Simeulue
Masyarakat Simeulue menyampaikan peringatan tradisional tsunami melalui ‘tutur’ secara turun temurun dari generasi ke generasi melalui cerita, nanga-nanga, sikambang dan nandong (seni tradisional Simeulue berupa dendang).
Smong (nama lain dari tsunami dalam bahasa Simeulue), adalah sebuah bentuk pemahaman budaya yang telah mengalami proses pengendapan berpuluh tahun dalam memori kolektif masyarakat Pulau Simeulue. Karena telah menjadi memori kolektif maka smong telah menjadi bagian dari jati diri masyarakat Simeulue. Potongan syair tentang itu dapat ditemukan pada senandung pengantar tidur anak-anak di Pulau Simeulue.
Kabupaten Simeulue
Istilah smong dikenal masyarakat Simeulue setelah tragedi tsunami pada hari Jumat, 4 Januari 1907. Gempa disertai tsunami dahsyat yang terjadi di wilayah perairan Simeulue masih pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Kejadian tsunami ini tercatat dalam buku Belanda S-GRAVENHAGE, MARTINUSNIJHOF, tahun 1916 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Kabupaten Simeulue
Saat itu masyarakat Simeulue belum mengetahui perihal tsunami ini, laut yang tiba-tiba surut pasca gempa menjadi daya tarik bagi masyarakat pesisir pantai, karena ditemukannya banyak ikan-ikan yang terdampar. Sebagian besar penduduk pesisir berlarian ke arah pantai dan berebut ikan-ikan yang terdampar tersebut, namun secara mengejutkan tiba-tiba kemudian datanglah tsunami yang menderu-deru dari arah laut lepas, sebagian besar masyarakat meninggal atas kejadian itu. Dan sebagian yang selamat, menjadi saksi mata atas kejadian smong dan menuturkannya untuk generasi mendatang agar berhati-hati terhadap kejadian serupa.
Kabupaten Simeulue
Pada saat gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 yang lalu di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue lebih dari 1.700 rumah hancur tersapu tsunami, akan tetapi jumlah korban jiwa yang meninggal adalah 6 jiwa. Apabila diperkirakan di Pulau Simeulue rata-rata penghuni satu rumah adalah 5 jiwa, maka jumlah total manusia yang rumahnya diterjang tsunami lebih dari 8.500 jiwa. Atau sekitar 10 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Simeulue. Hal ini berarti pada saat itu ada proses evakuasi besar-besaran dalam kurun waktu kurang dari 10 menit secara serempak di seluruh wilayah pantai Pulau Simeulue yang panjang garis pantainya mencapai 400 km. Mengingat bahwa infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Simeulue sangat terbatas maka peristiwa mobilisasi massa tersebut adalah peristiwa yang luar biasa.
Kabupaten Simeulue
Kejadian serupa itu hanya dapat dilakukan oleh sebuah pemahaman bersama yang kuat dengan persepsi yang sama terhadap satu objek tertentu. Sehingga pada saat kejadian yang sangat genting hal ini telah menjadi pengetahuan umum yang merata, yang dengan hanya satu sandi tertentu yang diucapkan maka hal tersebut akan menjadi gerakan massa yang sangat masif yang bergerak dengan kecepatan tinggi secara bersama-sama, walaupun mereka berada pada daerah yang terpisah-pisah.
Kabupaten Simeulue
Kata SMONG adalah kata sandi yang dipahami bersama oleh seluruh penduduk Pulau Simeulue untuk melukiskan terjadinya gelombang raksasa setelah terjadinya gempa besar. Mereka bukan hanya memahami kata tersebut saja, tetapi juga mereka memahami tindakan apa yang harus dilakukan apabila peristiwa tersebut terjadi. Ditengah tidak adanya sistem peringatan dini tsunami yang memadai, budaya smong yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Kabupaten Simeulue telah mengambil alih fungsi teknologi. Dan terbukti pula budaya ini telah meyelamatkan masyarakat Kabupaten Simeulue dari bencana yang lebih besar.
Masyarakat dunia yang juga mengetahui lemahnya sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai barat Sumatera takjub melihat keajaiban yang terjadi di Pulau Simeulue. Hal ini kemudian mendorong masyarakat dunia melalui ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) memberikan penghargaan SASAKAWA AWARD kepada masyarakat Kabupaten Simeulue. ISDR adalah lembaga dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) yang memberikan perhatian pada upaya-upaya masyarakat mengurangi kerusakan dan kerugian akibat bencana. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Simeulue Drs H Darmili mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Simeulue pada tanggal 12 Oktober 2005 yang lalu di Bangkok, Thailand.
Kabupaten Simeulue
Penghargaan tersebut adalah wujud pengakuan dunia internasional pada kekuatan budaya smong sebagai sistem peringatan dini tsunami. Budaya smong semakin menemukan pengakuan ditengah kondisi bahwa sebelum tsunami 26 Desember 2004, tidak ada sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai barat Sumatera yang sangat rawan gempa dan tsunami.
Ditinjau dari sisi linguistik, terbentuknya kata smong cukup dekat dengan bunyi yang mendengung saat ombak menyerang bergulung-gulung. Di masyarakat Simeulue, smong berarti ombak besar yang datang bergulung-gulung yang didahului oleh gempa yang sangat besar. Fenomena yang dikenal masyarakat dunia dengan istilah tsunami. Pemahaman tentang smong ini tertanam kuat dalam memori masyarakat Simeulue dari anak-anak sampai orang tua.
Kabupaten Simeulue
Kuatnya penanaman smong dalam ingatan masyarakat Simeulue menunjukkan bahwa smong telah mengalami proses pengendapan yang lama sehingga lambat laun menjadi memori kolektif dalam bentuk sistem nilai masyarakat. Dalam sistem masyarakat Simeulue, penyampaian sebuah pesan sampai tertanam menjadi memori kolektif masyarakat hanya bisa dilakukan melalui media lisan.
Nandong sebagai sebuah seni tradisi lisan masyarakat Simeulue memegang fungsi penting dalam membangun memori kolektif tersebut. Dengan demikian nandong dalam masyarakat Simeulue tidak hanya menjalankan fungsi klasik pantun atau syair yaitu sebagai media penyampai isyarat, pendidikan, pencatat sejarah dan hiburan. Nandong telah sampai pada fungsi tertinggi budaya lisan yaitu pembangun memori kolektif masyarakat. Fungsi ini yang membuat nandong efektif membangun perilaku masyarakat Simeulue dalam merespon fenomena alam gempa bumi yang diikuti tsunami.
Kabupaten Simeulue
Berikut ini pantun atau syair tentang smong dalam bahasa Simeulue yang disampaikan secara turun temurun dalam menyikapi kewaspadaan dini terhadap kejadian tsunami :
Kabupaten Simeulue
Gugusan Kepulauan Simeulue yang terdiri beberapa pulau besar dan kecil (± 40 buah) berada tepat di atas persimpangan tiga "palung laut" terbesar dunia, yakni pada pertemuan lempeng Asia dengan lempeng Australia dan lempeng Samudera Hindia. Sehingga pada saat terjadinya gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang ber-episentrum di ujung barat Pulau Simeulue, pulau ini mengalami kerusakan sarana prasarana sangat parah. Namun jumlah korban jiwa akibat peristiwa tersebut relatif minim, hal ini disebabkan masyarakat setempat sudah mengenal secara turun temurun peristiwa yang disebut sebagai "smong",karena peristiwa serupa yakni tsunami pernah terjadi pada tahun 1907 sehingga apabila terjadi gempa besar diikuti oleh surutnya air laut dari bibir pantai secara drastis dan mendadak, maka otomatis tanpa disuruh seluruh penduduk, tua muda, besar kecil laki-laki dan perempuan beranjak meninggalkan lokasi menuju tempat-tempat ketinggian atau perbukitan guna menghindar dari terjangan smong atau tsunami tersebut.
Kota Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe (ejaan Acèh: Lhôk Seumaw‘èë) adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh.
Kota Lhokseumawe
Lhokseumawe ditetapkan statusnya menjadi kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001 dengan batas-batas wilayah:
Penggunaan lahan terbesar di Kota Lhokseumawe adalah untuk permukiman seluas 10 877 ha atau sekitar 60% dari luas yang ada. Kebutuhan lahan yang menonjol adalah untuk usaha kebun campuran 4.590 ha atau sekitar 25,35%, di samping untuk kebutuhan persawahan seluas 3 747 ha atau sekitar 21%. Untuk kebutuhan perkebunan rakyat telah dimanfaatkan seluas 749 ha atau sekitar 4% dan untuk lain–lainnya.
Kota Lhokseumawe
Secara etimologi "Lhokseumawe" berasal dari kata "Lhok" dan "Seumawe". Dalam Bahasa Aceh, Lhok dapat berarti dalam, teluk, palung laut, dan Seumawe bermaksud air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keberadaan kawasan ini tidak lepas dari kemunculan Kerajaan Samudera Pasai sekitar abad ke-13, kemudian kawasan ini menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524.
Kota Lhokseumawe
Sebelum abad ke-20, negeri ini telah diperintah oleh Uleebalang Kutablang. Tahun 1903, setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap penjajah Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai dan dijajah Belanda. Lhokseumawe menjadi daerah taklukan dan mulai saat itu status Lhokseumawe menjadi "Bestuur Van Lhokseumawe" dengan "Zelf Bestuurder" adalah Teuku Abdul Lhokseumawe yang tunduk di bawah "Aspiran Controeleur". Di Lhokseumawe, berkedudukan juga Wedana serta Asisten Residen atau Bupati.
Kota Lhokseumawe
Pada dasawarsa kedua abad ke-20 itu, di antara seluruh daratan Aceh, Kota Lhokseumawe sebagai salah satu pulau kecil dengan luas sekitar 11 km² yang dipisahkan dengan Sungai Krueng Cunda diisi bangunan-bangunan Pemerintah Umum, Militer, dan Perhubungan Kereta Api oleh Pemerintah Belanda. Pulau kecil dengan desa-desa (Gampong) Kampung Keude Aceh, Kampung Jawa, Kampung Kutablang, Kampung Mon Geudong, Kampung Teumpok Teungoh, Kampung Hagu, Kampung Uteuen Bayi, dan Kampung Ujong Blang yang keseluruhannya baru berpenduduk 5.500 jiwa secara jamak di sebut Lhokseumawe. Bangunan demi bangunan mengisi daratan ini sampai terwujud embrio kota yang memiliki pelabuhan, pasar, stasiun kereta api dan kantor-kantor lembaga pemerintahan.
Kota Lhokseumawe
Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintahan Negara Republik Indonesia belum terbentuk sistemik sampai kecamatan ini. Pada mulanya Lhokseumawe digabung dengan Bestuurder Van Cunda. Penduduk didaratan ini makin ramai berdatangan dari daerah sekitarnya seperti Buloh Blang Ara, Matangkuli, Blang Jruen, Lhoksukon, Nisam, cunda serta Pidie.
Kota Lhokseumawe
Pada tahun 1956, dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, terbentuk daerah-daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkup daerah Provinsi Sumatera Utara, di mana salah satu kabupaten diantaranya adalah Aceh Utara dengan ibukotanya Lhokseumawe.
Kota Lhokseumawe
Pada tahun 1964, dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 34/G.A/1964 tanggal 30 November 1964, ditetapkan bahwa kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan Muara Dua, dijadikan Kecamatan tersendiri dengan nama Kecamatan Banda Sakti.
Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, status Lhokseumawe berpeluang ditingkatkan menjadi Kota Administratif. Pada tanggal 14 Agustus 1986, dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe ditandatangani oleh Presiden Soeharto, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus 1987. Dengan adanya hal tersebut maka secara "de jure" dan "de facto" Lhokseumawe telah menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah 253,87 km² yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Blang Mangat.
Kota Lhokseumawe
Sejak Tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditandatangani Presiden RI Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat.
Kota Lhokseumawe
Pada tahun 2006, kecamatan Mura Dua mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu sehingga jumlah kecamatan di Kota Lhokseumawe menjadi empat kecamatan.
Kota Lhokseumawe
Pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, DPRK Lhokseumawe berjumlah 25 orang dengan perwakilan sembilan partai politik.
Kota Lhokseumawe
Sarana kesehatan yang tersedia di Kota Lhokseumawe terdiri dari :
Kota Lhokseumawe
Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia adalah:
Jumlah sarana pendidikan umum yang ada di Kota Lhokseumawe sampai dengan tahun 2007, terdiri dari Taman Kanak – kanak 25 unit (swasta 24 unit), Sekolah Dasar sebanyak 59 unit, SLTP 15 unit serta SMU/SMK sebanyak 13 unit, Akademi/Perguruan Tinggi 10 unit.
Kota Lhokseumawe
Sarana pendidikan agama yang ada 8 unit Madrasah Ibtidaiyah (5 negeri dan 3 swasta), 6 unit Madrasah Aliyah (1 negeri dan 5 swasta). Di Kota Lhokseumawe memiliki 26 unit Pondok Pasantren dan 189 unit Balai Pengajian.
Kota Lhokseumawe
Sedangkan sarana peribadatan yang dimiliki Kota Lhokseumawe adalah :
PT. Kertas Kraft Aceh(PT.KKA), PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Asean Aceh Fertilizer dan EXXON Mobil - Arun berada di sekitar kota ini. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dari pabrik-pabrik besar yang dimiliki kota Lhokseumawe, namun tak juga mampu mengangkat derajat kehidupan sebagian besar penduduk asli Lhokseumawe dari bawah garis kemiskinan.
Kota Lhokseumawe
Berdasarkan hasil penelitian Geologi Departemen Pertambangan dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat bahan galian Golongan C berupa batu kapur, tanah timbun dan pasir/kerikil. Di samping itu terdapat juga sumber daya alam berupa gas alam yang pengolahannya dilakukan oleh PT. Arun NGL Co. Sumber daya alam tersebut sudah dieksplorasi sejak tahun 1975 oleh Mobil Oil Indonesia Inc (sekarang Exxon Mobil) di Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya dilakukan pengolahan untuk diekspor ke luar negeri, hasil pengolahan gas berupa "condensat" juga dimanfaatkan oleh Pabrik Aromatix yang dibangun tahun 1998 dan perusahan–perusahaan besar lainnya seperti pabrik pupuk.
Kota Lhokseumawe
Beberapa objek wisata yang dinilai sangat menunjang kemampuan Sektor Pariwisata ke depan antara lain :
Kota Lhokseumawe
Kesemua objek ini dapat menjadi aset bagi dunia Pariwisata Kota Lhokseumawe jika ditata dan dikembangkan dengan lebih menarik.
Kota Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe memiliki beberapa stasiun radio yaitu:
Kota Lhokseumawe
Kota Lhoksumawe juga memiliki 18-buah stasiun televisi (17 siaran nasional dan 1 siaran lokal) yaitu :
Kota Lhokseumawe
Objek perhubungan yang menunjang sektor perekonomian antara lain:
Padhang Ulan
Padhang Ulan adalah lagu daerah asal Banyuwangi, dan dinyanyikan pada saat bulan purnama di pantai sebagai ajang temu muda-mudi. Lagu ini sangat sederhana liriknya dan dapat dinyanyikan berulang-ulang sesuai variasinya.
Padhang Ulan
Lirik :
Padhang Ulan ring pesisir Banyuwangi
Padhang Ulan ring pesisir Banyuwangi
Keclang-keclong segarane koyo koco
Keclang-keclong segarane koyo koco
Lanang adhon soren-soren podho teko
Pala
Pala ("Myristica fragrans") merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari kepulauan Banda, Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditi perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Pala disebut-sebut dalam ensiklopedia karya Plinius "Si Tua". Semenjak zaman eksplorasi Eropa pala tersebar luas di daerah tropika lain seperti Mauritius dan Karibia (Grenada). Istilah pala juga dipakai untuk biji pala yang diperdagangkan.