Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Inskripsi Siloam
Pada awalnya inskripsi ini sulit terbaca akibat endapan mineral, sehingga Professor Archibald Sayce yang pertama kali melakukan pembacaan tentatif, memersihkan dengan cairan asam agar lebih terbaca. Inskripsi itu terdiri dari 6 baris. Baris pertama rusak. Kata-katanya dipisahkan dengan tanda titik. Hanya kata ""zada"" pada baris ketiga masih diragukan terjemahannya, karena adanya retakan atau bagian yang lemah.
Inskripsi Siloam
Tulisan itu berbunyi :
Inskripsi Siloam
Terjemahannya:
Inskripsi Siloam
Inskripsi itu merupakan catatan pembangunan terowongan. Menurut teks tersebut, pengerjaan penggalian dilakukan bersamaan dari kedua ujung sampai para pemotong batu itu bertemu di tengah-tengah. Pada kenyataannya, kedua pihak bertemu dalam penghubungan tiba-tiba dengan sudut tegak lurus, di mana bagian tengahnya bukan satu garis lurus. Rupanya para pekerja itu bersandar pada gema suara untuk mendapatkan garis penggalian, dan teknik ini didukung dengan isi teks Inskripsi Siloam itu. Kalimat terakhir teks ini memberikan bukti yang kuat: “Dan ketinggian batu di atas kepala para pekerja adalah 100 hasta.” Ini menunjukkan bahwa para insinyur selalu memperhatikan jarak dari permukaan ke terowongan ini dalam berbagai titik pengerjaannya.
Pada tahun 2007, wali kota Yerusalem, Uri Lupolianski, bertemu dengan duta besar Turki untuk Israel, Namik Tan, dan meminta agar prasasti tersebut dikembalikan ke Yerusalem sebagai "tanda itikad baik" (""goodwill gesture""). Pemerintah Turki menolak permintaan ini, menyatakan bahwa Inskripsi Siloam itu merupakan milik Kekaisaran Utsmaniyah, sehingga menjadi milik budaya Republik Turki. Presiden Turki, Abdullah Gul, mengatakan bahwa Turki akan mengusahakan inskrispsi tersebut dapat dipertontonkan di Yerusalem untuk suatu periode singkat.
Inskripsi Siloam
Dari Inskripsi Siloam yang mencatat sejarah pembangunan terowongan tersebut pada zamannya, diketahui bahwa panjang terowongan tersebut adalah 1200 hasta. Sekarang diketahui bahwa terowongan itu panjangnya 533 meter (~ 1760 kaki). Dengan demikian ukuran "hasta" yang digunakan pada abad ke-8 SM tersebut adalah sama dengan 44.7 cm (17.6 inci). Ini sama dengan ukuran yang dilaporkan oleh Flavius Yosefus, sejarawan Yahudi-Romawi yang hidup pada abad ke-1 Masehi, pada waktu pembangunan Bait Suci Herodes.
Ofir
Ofir atau Ophir (; ; ) adalah suatu negeri atau wilayah yang kaya emas, yang merupakan negeri asal dari emas yang diterima Raja Salomo dari Hiram, seorang Raja Tirus. Dalam kitab Yahudi, Kitab 1 Raja-raja pasal 9, diterangkan bahwa Raja Salomo (Nabi Sulaiman), raja bangsa Israel menerima 420 talenta emas dari Hiram, raja Tirus, yang merupakan raja bawahannya. Diceritakan bahwa emas upeti tersebut didapatkan dari negeri Ofir, suatu negeri yang diberkati Tuhan dengan kekayaan emas dan kesuburan tanahnya.
Ofir
Nama "" dalam Alkitab Ibrani maupun Alkitab Kristen merujuk kepada sejumlah hal:
Ofir
Al-Qur’an, Surat Al- Anbiya' 81, juga menerangkan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman A.S. berlayar ke “tanah yang Kami berkati atasnya” (al-ardha l-lati barak-Na fiha). Di mana letak negeri Ophir yang diberkati Allah itu masih belum bisa dipastikan oleh banyak ahli sejarah.
Ofir
Ada ahli yang berpendapat bahwa negeri Ophir terletak di Sumatera, tetapi ada juga yang berpendapat berbeda.
Ofir
Di Sumatera Barat terdapat sebuah gunung yang bernama Gunung Talamau yang sebelumnya bernama Gunung Ophir. Mengenai dari mana asal nama Ophir yang diberikan pada gunung tersebut juga belum didapat data sejarah yang pasti. Sementara pulau Sumatera pada zaman purba disebut pulau Swarnadwipa, yang berarti pulau emas.
Gihon
Pada waktu pertama kalinya manusia diciptakan, Tuhan Allah membuat bagi manusia sebuah taman yang bernama Eden. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang:
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Gihon
Mata air Gihon () merupakan sumber air utama untuk kota Daud, yaitu asal muasal kota Yerusalem. Tergolong "mata air yang terputus-putus" ("intermittent springs"), salah satu yang terutama di dunia - dan sumber air terpercaya sehingga memampukan orang tinggal di Yerusalem kuno. Mata air ini tidak hanya digunakan sebagai sumber air minum, tetapi juga untuk mengairi kebun-kebun di sekitar lembah Kidron yang letaknya bersebelahan. Kebun-kebun ini menghasilkan bahan makanan bagi penghuni mula-mula. Mata air ini, karena keluarnya terputus-putus, perlu ditampung dalam suatu kolam besar, yaitu Kolam Siloam, yang digali untuk menyimpan jumlah besar air yang dibutuhkan penduduk kota itu jika mata air tidak mengalir.
Gihon
Di dekat mata air Gihon inilah Salomo diurapi menjadi raja Israel, atas perintah raja Daud yang saat itu terbaring sakit pada hari tuanya. Dalam kesempatan raja Daud yang sedang sakit itu, Adonia, putra Daud tertua (akibat kematian abang-abangnya) memutuskan untuk mengangkat diri menjadi raja dan mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja untuk berpesta. Namun, Salomo, imam Zadok, Benaya bin Yoyada, nabi Natan, Simei, Rei dan para pahlawan Daud yang tidak memihak kepada Adonia, tidak turut diundang. Setelah Natan mengabarkan hal itu kepada Daud dengan perantaraan Batsyeba, maka Daud memberi perintah kepada Natan, Benaya dan Zadok, katanya:
Lalu pergilah imam Zadok, nabi Natan dan Benaya bin Yoyada, dengan orang Kreti dan orang Pleti, mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, dan seluruh rakyat berseru: "Hidup raja Salomo!" Ketika hal penobatan raja di Gihon itu diberitahukan oleh Yonatan anak imam Abyatar kepada Adonia, juga berita bahwa Salomo sekarang duduk di atas takhta kerajaan, sedangkan pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada raja Daud, maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya, sehingga Adonia gagal menjadi raja.
Gihon
Pada masa pemerintahan Hizkia, raja Yehuda, datanglah Sanherib, raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu, dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui, bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka: "Mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air, kalau mereka datang?" Kemudian Hizkia membendung aliran Gihon di sebelah hulu, membuat kolam dan saluran air dan menyalurkan air itu ke hilir, ke sebelah barat, ke dalam kota, yaitu ke kota Daud.
Gihon
Raja Manasye bin Hizkia di permulaan pemerintahannya berlaku sangat keji menyembah berhala dan jauh dari Tuhan. Namun kemudian ia bertobat dari kelakuannya yang jahat, Tuhan memulihkan kedudukannya sebagai raja dan Manasye mengakui, bahwa Tuhan itu Allah. Setelah itu ia mulai membenahi negerinya dan kota Yerusalem, ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah Barat Gihon, di lembah, sampai dekat Pintu Gerbang Ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda.
Gihon
Ada tiga sistem saluran air yang membawa air dari mata air ke kota melalui jalur bawah tanah:
Gihon
Pada tahun 1997, ketika pusat pengunjung sedang dibangun, ditemukan bahwa mata air ini telah dilindungi dengan sistem pertahanan, pada waktu para arkeolog secara tak terduga mendapati bekas-bekas dua menara yang monumental - yang satu menjaga dasar Warren's Shaft, dan yang lain melindungi mata air itu sendiri. Berhubung area di sekitar sana masih dihuni, sehingga tidak dapat dilakukan penggalian, tidak dapat dipastikan apakah ada pertahanan lain di sana (meskipun ditemukan satu menara lagi lebih jauh ke arah selatan, kemungkinan juga untuk menjaga Warren's Shaft).
Gihon
Selama penggalian tahun 2009, ditemukan sebuah fragmen batu monumen bertulisan yang memastikan tarikh sekitar abad ke-8 SM. Walaupun hanya didapati pecahan-pecahan tulisan Ibrani, fragmen tersebut membktikan bahwa kota itu mempunyai tulisan-tulisan publik untuk menandai bangunan-bangunan besar pada abad ke-8 SM.
Gihon
Sekarang ini mata air tersebut berada di bawah pengawasan organisasi pemukim Israel, Elad. Kadang kala digunakan oleh orang Yahudi sebagai semacam mikvah.
Gihon
Pemerintah kota Yerusalem telah membuat proposal untuk memulihkan tanah lembah, dengan cara menggantikan perumahan menjadi petamanan yang disebut "Taman Raja-raja" ("Garden of the King") sehingga air dari Gihon dapat mengalir ke selatan menurut jalur kunonya.
Politik Minangkabau
Politik Minangkabau adalah suatu sistem politik masyarakat Minangkabau yang telah berkembang sejak berabad-abad lalu. Sistem ini berlandaskan kepada dua sistem adat di Minangkabau, yakni sistem Koto Piliang serta Bodi Caniago. Dalam perkembangannya, kedua sistem yang bertolak belakang ini melahirkan sistem politik Minangkabau yang berlandaskan demokrasi, egalitarian, dan keadilan sosial.
Politik Minangkabau
Di Malaysia, sistem politik dan adat yang menganut sistem Koto Piliang dikenal dengan adat "Temenggong". Sedangkan sistem politik dan adat yang menganut sistem Bodi Caniago disebut dengan adat "Perpatih". Sistem Perpatih hanya berlaku di Negeri Sembilan dan bagian utara Malaka saja, sedangkan kerajaan-kerajaan lainnya menganut sistem Temenggong. Di Indonesia, sistem politik Minangkabau yang mengedepankan demokrasi, persamaan hak, dan keadilan sosial itu dirangkum dalam dasar negara Pancasila.
Politik Minangkabau
Filosofi politik orang Minang berakar dari kebudayaan Minangkabau yang telah dikembangkan oleh dua orang tokoh legendaris, yakni Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Datuk Ketumanggungan menyusun sistem adat Koto Piliang yang memiliki filosofi "berjenjang naik bertangga turun" ("bajanjang naiak batanggo turun"). Dalam nagari-nagari yang menganut sistem politik ini dikenal adanya kedudukan penghulu yang bertingkat-tingkat. Dari penghulu andiko, penghulu suku, sampai penghulu pucuk. Penghulu pucuk juga disebut sebagai pucuk nagari yang tertuang dalam filosofi adat "berpucuk bulat berurat tunggang" ("bapucuak bulek, baurek tunggang"). Dalam sistem ini gelar pusaka (penghulu) tidak bisa digantikan, sebelum penyandang gelar meninggal.
Politik Minangkabau
Tokoh legendaris lainnya Datuk Perpatih Nan Sebatang, menyusun sistem adat Bodi Caniago dengan filosofinya "membersit dari bawah" ("mambasuik dari bawah"). Sistem ini merupakan "anti-tesis" dari konsep Koto Piliang yang "hierarkis". Konsep Bodi Caniago lebih mengedepankan konsep berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam nagari-nagari yang menerapkan sistem Bodi Caniago, kedudukan semua penghulu memiliki derajat yang sama. Filosofinya "duduk sehamparan berdiri sepematang, duduk sama rendah berdiri sama tinggi" ("duduak sahamparan tagak sapamatang, duduak samo randah tagak samo tinggi").
Politik Minangkabau
Karena adanya pertentangan dari dua sistem adat dan politik di Minangkabau itu, maka timbulah suatu "sintesis" politik yang mengambil corak kedua-duanya itu. Sehingga dalam perkembangannya, politik Minangkabau bisa menerapkan sistem Koto Piliang yang "hierarkis" beserta sistem Bodi Caniago yang "egaliter". Ketegangan di antara dua kubu sistem politik itu merupakan salah satu "dikotomi" yang memelihara keseimbangan di masyarakat.
Politik Minangkabau
Untuk konsep kepemimpinan politik, masyarakat Minangkabau tidak memposisikan pemimpinnya sebagai orang yang di"kultus"kan. Sehingga ketika pemimpin itu tidak amanah atas jabatannya ia bisa disanggah ataupun diganti melalui dewan adat. Hal ini berdasarkan kepada filosofi Minangkabau yang menempatkan pemimpin itu "ditinggikan seranting didahulukan selangkah" ("ditinggikan sarantiang didahulukan salangkah"). Dengan filosofi kepemimpinan politik seperti ini, Minangkabau kemudian banyak melahirkan pemimpin sejati yang rendah hati dan penuh pengabdian karena ia memahami bahwa ia hanya ditinggikan seranting serta didahulukan selangkah oleh masyarakatnya. Atau juga berdasarkan kepada filosofi "raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah" ("rajo adia rajo disambah, rajo zalim rajo disanggah"). Adanya dewan adat yang terdiri dari para penghulu dan ninik mamak di seluruh nagari, menciptakan sistem "check and balances" dalam politik Minangkabau.
Politik Minangkabau
Sejak masuknya Islam ke Sumatera, sistem politik Minangkabau diperkuat oleh tiga unsur ("triumvirat") yang disebut "Tigo Tungku Sajarangan". Triumvirat ini terdiri dari tiga unsur masyarakat yang mencakup kaum adat, kaum cerdik pandai, dan kaum ulama.Ketiga unsur ini saling ber"interaksi", ber"dialektika", bahkan juga ber"konflik" dalam suatu sistem politik yang diwadahi oleh suatu lembaga Kerapatan Adat Nagari. Di dalam lembaga inilah dimusyawarahkan segala sesuatu permasalahan yang ada dalam suatu nagari sehingga dapat ditemukan solusi yang disepakati oleh semua pihak demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Keputusan lembaga ini bersifat "otonom" tanpa harus meminta persetujuan dari "otoritas" politik yang lebih tinggi seperti raja atau gubernur.
Politik Minangkabau
Jauh sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan di tanah Minang, sistem sosial dan politik masyarakat Minangkabau telah dijalankan dengan prinsip yang demokratis, egaliter, dan berkeadilan sosial. Hal ini terlihat dari berlakunya sistem "kanagarian" yang otonom, dimana masing-masing nagari mengatur sistem politiknya sesuai dengan tata cara dan pola kehidupan masyarakatnya. Pada masa ini nagari di Minangkabau merupakan sebuah republik mini yang memiliki otonomi dan kemerdekaannya masing-masing.
Politik Minangkabau
Memasuki zaman kerajaan pada abad ke-7, kehidupan politik di tanah Minang tak banyak mengalami perubahan. Para pemimpin politik biasanya juga menjadi seorang pemimpin dalam kafilah perdagangan. Semula kerajaan-kerajaan Minangkabau berkembang di sekitar hulu sungai-sungai besar. Namun untuk memperluas usaha dagang mereka, banyak di antara pemimpin tersebut yang kemudian mengembangkan koloni dagang dan kerajaan-kerajaan di perantauan. Salah satu kerajaan yang berkembang di hulu Sungai Kampar ialah Kerajaan Minanga. Seorang pempimpin politiknya Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pada tahun 671 melakukan ekspedisi militer ke Palembang dan mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk memindahkan pusat kerajaannya di pedalaman ke daerah yang strategis di tepi laut. Selain Minanga, di hulu Sungai Kampar juga berdiri Kesultanan Kuntu.
Politik Minangkabau
Di daerah aliran Sungai Batanghari, pada tahun 645 konfederasi politik Minangkabau dan masyarakat setempat mendirikan Kerajaan Melayu. Kerajaan ini dibentuk untuk memperkuat basis perdagangan emas Minangkabau di Selat Malaka. Dalam perjalanan sejarahnya, kerajaan ini kemudian menjadi Kerajaan Dharmasraya, yang bercabang menjadi Kerajaan Pagaruyung dan Kesultanan Melaka. Menurut Thomas Stamford Raffles, salah seorang raja Dharmasraya Sri Tribuwana Mauliwarmadewa merupakan pendiri Singapura, yang kemudian anak keturunannya Parameswara mendirikan Kesultanan Melaka di Semenanjung Malaysia. Di muara Sungai Indragiri, raja-raja Minangkabau juga membentuk sebuah kerajaan pada abad ke-16 yang disebut Kerajaan Inderagiri.
Politik Minangkabau
Karena penguasaan tambang emas di pedalaman Sumatera, pada abad ke-14 hingga abad ke-18 Kerajaan Pagaruyung menjadi salah satu kerajaan yang cukup berpengaruh di Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Sistem politik Pagaruyung terdiri dari tiga raja ("Rajo Tigo Selo") yang dipimpin oleh "Raja Alam" yang bertugas melaksanakan pemerintahan. Raja Alam dibantu oleh dua orang pembantu utamanya (wakil raja), yaitu "Raja Adat" dan "Raja Ibadat". Selain kedua raja tadi, Raja Alam juga dibantu oleh para pembesar yang disebut "Basa Ampek Balai" yang terdiri dari "Bandaro", "Makhudum", "Indomo", dan "Tuan Gadang". Untuk memperkuat kedudukan Raja Alam, pemerintahan Pagaruyung juga mengangkat raja-raja "vassal" di seluruh Sumatera.
Politik Minangkabau
Koloni dagang serta kerajaan orang-orang Minang juga terbentang di sepanjang pantai barat Sumatera dari Tapaktuan, Barus, Sibolga, Natal, Pariaman, Bengkulu, hingga Lampung Barat. Di wilayah ini politik Minangkabau direpresentasikan oleh Kesultanan Indrapura. Di pesisir timur Sumatera, politik Minangkabau direpresentasikan oleh Kesultanan Kota Pinang yang kemudian para keturunannya menjadi raja-raja di Kesultanan Asahan, Pannai, dan Bilah. Sama seperti halnya dengan pendirian nagari-nagari di dataran tinggi Minangkabau yang mensyaratkan adanya empat suku, pendirian kota-kota dagang dan kerajaan di rantau timur-pun pada umumnya mengambil sistem politik "Datuk Empat Suku". Dimana musyawarah para datuk tersebut yang akan menentukan pemimpin dan para sultan di kerajaan.
Politik Minangkabau
Pada abad ke-17, kedudukan politik Minangkabau di Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia mulai menguat. Tahun 1718 di bawah kepemimpinan Raja Kecil, para politisi Minangkabau menduduki tahta Kesultanan Johor-Riau. Empat tahun kemudian, tahta Raja Kecil dikudeta oleh pasukan Bugis pimpinan Daeng Parani. Kemudian ia pergi ke Riau dan mendirikan Kesultanan Siak Sri Inderapura. Pada tahun 1773, untuk memperkuat kedudukan politik orang Minang di Semenanjung Malaysia, masyarakat Negeri Sembilan menjemput Raja Melewar dari Pagaruyung. Keturunan Raja Melewar inilah kemudian yang banyak menjadi pemimpin politik di Malaysia.
Politik Minangkabau
Pada zaman kolonial sistem politik Minangkabau tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Nagari-nagari bukan lagi menjadi sistem politik yang otonom, namun berada di bawah "Laras" yang para pemimpinnya diangkat oleh kolonial Belanda. Akibat dianulirnya peran politik masyarakat Minang, banyak dari tokoh-tokoh Minang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tahun 1908 terjadi Pemberontakan Anti-Pajak di seluruh Sumatera Barat. Karena aspirasi politiknya tak didengar, pada tahun 1927 sekali lagi rakyat Minangkabau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Pemberontakan ini dimotori oleh kaum Islam-komunis di Silungkang, Padang, dan Padang Panjang, yang kemudian memberikan dampak luas ke seluruh Hindia Belanda. Untuk meredakan ketegangan di Minangkabau, pemerintah Belanda memberikan kesempatan kepada masyarakat Minang untuk membentuk Dewan Minangkabau ("Minangkabau Raad"). Dewan ini menjadi saluran aspirasi politik Minangkabau, dimana banyak dari tokoh-tokoh Minang yang kemudian duduk menjadi anggota Volksraad. Beberapa anggota Volksraad dari ranah Minang yang cukup vokal antara lain Abdul Muis, Agus Salim, dan Jahja Datoek Kajo.
Politik Minangkabau
Akibat sistem politik kolonial Belanda yang merugikan, banyak dari anak-anak muda Minang yang mencita-citakan kemerdekaan. Salah satu anak muda tersebut yang kemudian terinspirasi dengan sistem politik di Minangkabau ialah Tan Malaka. Ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mencita-citakannya menjadi sebuah negara republik. Atas perjuangannya dalam mendirikan Republik Indonesia, ia kemudian dikenal sebagai "Bapak Republik Indonesia". Satu lagi tokoh politik Minang yang memiliki kedudukan cukup penting ialah Roestam Effendi. Ia merupakan satu-satunya orang Hindia Belanda yang pernah menjadi anggota parlemen ("Tweede Kamer") di Belanda.
Politik Minangkabau
Di Malaysia dan Singapura, banyak pula pemuda-pemudi Minang yang berjuang menentang kolonialisme Inggris. Mereka diantaranya Burhanuddin al-Hilmi, Ahmad Boestamam, Shamsiah Fakeh, dan Khatijah Sidek. Mereka merupakan pendiri-pendiri organisasi kemerdekaan radikal, seperti Angkatan Pemuda Insaf dan Kesatuan Melayu Muda. Sedangkan di Singapura, Mohammad Eunos Abdullah mendirikan Kesatuan Melayu Singapura, sebuah organisasi politik yang membela hak-hak kaum Melayu Singapura.
Pada masa kemerdekaan Indonesia, sistem politik Minangkabau yang demokratis dan egaliter kembali mendapatkan tempat. Sistem politik ini kemudian menjadi anti-tesis bagi sistem politik besar lainnya di Indonesia yang diusung oleh budaya Jawa yang cenderung sentralistik, patron klien, dan feodalistik. Dalam sejarah Indonesia merdeka, kedua sistem politik ini saling berinteraksi, bersaing, dan berdialektika dalam rangka pengelolaan negara demi pencapaian tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur.
Politik Minangkabau
Pada awal kemerdekaan, sistem politik Minangkabau yang termanifestasi dalam lakon politik tokoh-tokoh Minangkabau, seperti Hatta, Syahrir, Natsir, Agus Salim, Assaat, dan Muhammad Yamin, mendapatkan tempat yang lebih luas. Hal ini ditandai dengan berlakunya sistem parlementer yang diwarnai dengan berdirinya berbagai macam partai politik. Pada masa ini, banyak pendiri dan aktivis partai politik yang datang dari kalangan Minangkabau. Akibatnya pada masa itu parlemen Indonesia didominasi oleh politisi Minang yang berada di semua spektrum ideologi : nasionalis, sosialis, islamis, dan komunis.
Politik Minangkabau
Sistem ini berlaku sampai keluarnya Dekret Presiden pada tahun 1959. Sistem politik demokratis yang berumur 14 tahun itu kemudian berganti dengan sistem politik sentralistik dan feodalistik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Sistem politik Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas itu, tidak cocok dengan kultur politik Minangkabau yang demokratis dan egaliter. Akibatnya masyarakat Minangkabau melakukan pemberontakan PRRI (1958-1960). Pada tahun 1966, rezim Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto. Selama 32 tahun, Presiden Soeharto-pun menjalankan sistem yang hampir sama dengan pendahulunya. Namun perlakuan Soeharto yang mengakomodasi kepentingan politik Minangkabau, tidak menimbulkan riak yang bisa menyebabkan terjadinya pemberontakan. Setelah reformasi 1998, perpolitikan Indonesia kembali ke sistem demokrasi, dan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada seluruh propinsi/kabupaten-kota di Indonesia. Sistem ini pada hakekatnya menyerupai sistem nagari-nagari di tanah Minang, yang menjadi cita-cita dan perjuangan para politisi Minang.
Cikarak telinga-putih
Cikarak telinga-putih ("Myza sarasinorum") adalah spesies burung dari keluarga Meliphagidae. Burung ini adalah endemik Sulawesi dan dapat ditemukan di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah.
Cikarak telinga-putih
Cikarak telinga-putih berukuran sekitar 20 cm. Bercak telinga gundul gelap, pucat; paruh agak panjang, melengkung ke bawah; bercak telinga ungu. Ras "chionogenys": bercak-telinga putih. tubuh bagian atas bercoret hijau zaitun (bukan abu-abu), tubuh bagian bawah bercoret hitam lebih tebal. Ras "pholidota": agak mirip sarasinorum, tetapi tubuh bagian bawahnya lebih abu-abu kecoklatan dengan coretan hitam lebih tebal.
Cikarak telinga-putih
Endemik di Sulawesi. Terdiri dari 3 sub-spesies, dengan daerah persebaran:
Burung ini dapat diketemukam di Sulawesi kecuali di Sulawesi selatan. Menghuni hutan dengan ketinggian 1700-2800 mdpl (tetapi di Sulawesi tengah-selatan tidak di bawah 2200 m dan di Sulawesi tenggara 2000 mdpl).
Kodok Sulawesi
Kodok Sulawesi ("Ingerophrynus celebensis") adalah spesies katak dari keluarga Bufonidae. Ini adalah endemik Sulawesi Indonesia .
Spesies ini endemik Sulawesi di Indonesia . Katak ini dapat dijumpai sampai dengan ketinggian 1000m di Sulawesi , Pulau Muna, Buton dan Banggai
Kodok Sulawesi
Habitat alami di daerah lembab hutan dataran rendah , sungai , danau air tawar , rawa , tanah yang subur , padang rumput, perkebunan , kebun pedesaan, perkotaan , tambak , kolam, lahan irigasi, lahan pertanian banjir musiman, dan selokan.
Kodok Sulawesi betina mempunyai panjang tubuh 67-80 mm dan berat 30-42 gram. Pejantan dewasa berukuran lebih kecil dari betina yaitu 48-59 milimeter dengan berat tubuh 10-19 gram.