Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Mula-mula, sebelum "Parabela" baru dikukuhkan, "Parabela" sebelumnya harus melakukan kegiatan peramalan ("kelola") terlebih dahulu. Apabila tetua adat merasa bahwa "kilala"-nya baik, maka yang bersangkutan akan dikukuhkan menjadi "Parabela" setelah sebelumnya memperoleh persetujuan istri. Apabila istri tidak menyetujui, maka pengukuhan "Parabela" akan dibatalkan. Sementara untuk durasi atau lamanya jabatan sebagai "Parabela", MHA Rongi tidak memiliki batasan tertentu. Seorang "Parabela" bisa mengundurkan diri apabila memang merasa sudah tidak mampu lagi menjadi "Parabela", seperti kondisi kesehatan yang tidak lagi memungkinkan. Namun demikian, anggota MHA Rongi akan menolaknya apabila dirasa sang "Parabela" masih di rasa mampu menjalankan pemerintahan adat di perkampungan mereka.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Selain itu, MHA Rongi juga bisa meminta "Parabela" yang ada untuk mundur dari jabatannya apabila istri "Parabela" tersebut telah meninggal dunia. Tanda-tanda alam juga digunakan sebagai indikator apakah pemerintahan "Parabela" yang ada masih layak untuk dilanjutkan atau tidak. Tanda-tanda alam itu meliputi bencana alam dan gagal panen yang menimpa MHA Rongi. Hal itu pernah terjadi di akhir masa pemerintahan Kesultanan Buton atau sekitar tahun 1960-an. Beberapa hari setelah "Parabela" terpilih, MHA Rongi mengalami gagal panen. Ketua adat dengan didukung oleh masyarakat Rongi kemudian meminta "Parabela" yang menjabat untuk meletakkan jabatannya.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
"Parabela" dalam struktur adat MHA Rongi memiliki tugas dan fungsi pokok, terutama untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat Rongi. Penjelasan lebih detail tentang tugas dan fungsi mereka adalah sebagai berikut:
Masyarakat Hukum Adat Rongi
A, "Adati" (Pemangku Adat)
Masyarakat Hukum Adat Rongi
"Parabela" disebut sebagai pemimpin atau ketua sekaligus pemangku adat tertinggi dalam sturktur adat MHA Rongi. "Parabela" akan bertindak sebagai wakil masyarakat dalam berbagai macam kepentingan, termasuk menjaga hubungan MHA Rongi dengan pihak luar;
Masyarakat Hukum Adat Rongi
B. "Bicuno Lele" (Pemberi Informasi)
Masyarakat Hukum Adat Rongi
"Parabela" haruslah seorang yang memiliki pengetahuan tentang adat Rongi secara mendalam. Dalam praktiknya, "Parabela" akan bertugas untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat Rongi terkait sejarah, hutan adat ("kaombo"), serta larangan dan sanksi dalam hukum adat Rongi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pengetahuan yang mendalam tentang adat Rongi tentu amat diperlukan
Masyarakat Hukum Adat Rongi
C. "Pamondo" (Mediator)
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Tugas atau fungsi lain "Parabela" adalah sebagai mediator dalam berbagai sengketa atau persoalan yang dialami oleh anggota MHA Rongi. Sengketa yang paling umum dialami oleh MHA Rongi biasanya berkaitan dengan penguasaan tanah.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Meskipun "Parabela" memilki kekuasaan yang tertinggi menyangkut hajat hidup MHA Rongi, "Parabela" tidak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil atas dasar pertimbangan pribadi sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu oleh perangkat adat sebelum diumumkan ke seluruh anggota MHA Rongi. "Parabela" juga dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pendapat perangkat desa lain seperti "Moji", "Wati", dan "Pande". Hal yang paling utama dalam pengambilan keputusan itu haruslah dilakukan dengan transparan dan tidak ditutup-tutupi dari apa pun atau disebut dengan istilah "atobungkale." Transparansi tersebut penting dilakukan terutama yang berkaitan dengan keputusan adat tertinggi atau "unano kabotoki".
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Sementara itu, apabila permasalahan yang hendak dipecahkan "Parabela" tergolong rumit, maka musyawarah yang melibatkan seluruh perangkat adat perlu dilakukan di rumah "Parabela". Apabila permasalahan tersebut belum juga menemukan titik terang, maka "Parabela" dapat melakukan musyawarah lanjutan di "Baruga" yang merupakan tempat pertemuan seluruh perangkat dan tokoh adat. Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh perangkat adat, tokoh adat, "Kayaro", dan pihak-pihak yang bertikai. Semua peserta musyawarah memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, "Parabela" juga memiliki kewenangan dalam pengaturan tanah dan sumber daya alam. Hak ulayat tersebut dinilai mengandung dimensi hukum perdata seperti kepemilikan bersama dalam MHA Rongi sekaligus hukum publik yang berisi kewenangan dalam mengatur masyarakatnya sendiri. Secara tidak langsung, "Parabela" juga memiliki kewenangan untuk menyentuh dimensi hukum perdata dan hukum publik tersebut.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Dalam dimensi hukum perdata, "Parabela" pernah mewakili MHA Rongi dalam penandatanganan akta untuk memberikan tanah wakaf dalam wilayah adat Rongi seluas 50 meter dan dibangun fasilitas pendidikan di Rongi yang saat ini telah didirkan sebuah sekolah dasar di tanah wakaf tersebut. Pada tahun 2010, "Parabela" juga pernah menjadi wakil MHA Rongi untuk pengajuan gugatan terkait sengketa batas wilayah adat antara Desa Sandang Pangan dengan Desa Hendea. Dalam pengajuan banding atas putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 27/Pdt/G/2010/PN Baubau pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, "Parabela" juga bertindak sebagai wakil MHA Rongi.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Sementara itu, dalam dimensi hukum publik, Parabela memiliki wewenang untuk mengatur masyarakatnya sendiri serta pemberian penguasaan atau pemanfaatan tanah dan sumber daya alam kepada MHA Rongi maupun pihak di luar MHA Rongi. Secara lebih jelas, kewenangan Parabela dalam dimensi hukum publik adalah sebagai berikut:
Masyarakat Hukum Adat Rongi
a. Mengeluarkan izin penguasaan dan pemanfaatan tanah serta menetapkan status hak penguasaan tanah dalam MHA Rongi;
Masyarakat Hukum Adat Rongi
b. Memberikan penetapan waktu menanam dan memanen kepada MHA Rongi;
Masyarakat Hukum Adat Rongi
c. Menjatuhkan sanksi bagi anggota MHA Rongi yang melanggar ketentuan dalam hutan adat;
Masyarakat Hukum Adat Rongi
d. Mengadili sengketa tanah dalam MHA Rongi
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rongi memiliki praktik-praktik lokal sendiri dalam mengatur pemanfaatan tanah, hutan adat ("kaombo") dan sumber daya air yang ada. Peraturan-peraturan itu harus dipenuhi oleh segenap anggota MHA Rongi di bawah kepemimpinan "Parabela".
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Secara umum, MHA Rongi membagi kepentingan tanahnya menjadi dua bagian, yaitu tanah di dalam benteng Rongi dan tanah di luar benteng Rongi. Tanah yang berada di dalam benteng Rongi harus dipertahankan sebagaimana bentuk aslinya. Anggota MHA Rongi tidak diperkenankan untuk membuat bangunan, baik permanen atau remanen, dengan menggunakan semen atau beton. MHA Rongi yang telah menikah atau berkeluarga memiliki wewenang atau hak pakai atas tanah tersebut tanpa ada batas waktu. Namun demikian, mereka tetap harus memperhatikan etika dan fungsi-fungsi sosial yang ada, seperti tidak menghalangi akses jalan orang lain, tidak menghalangi pencahayaan matahari untuk masuk ke rumah yang berada di sekitarnya, serta tidak mengubah bentuk, luas, dan pembatas antar-satu rumah dengan rumah lainnya.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Sebelum membangun rumah, anggota MHA Rongi harus mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang diperlukan terlebih dahulu. Setelah terkumpul, dalam jangka waktu maksimal lima hari, MHA Rongi harus menghadap kepada "Parabela" untuk meminta izin sekaligus menentukan waktu dan lokasi pembangunan rumah. Peletakan batu pertama pembangunan rumah akan dilakukan oleh "Parabela" atau diwakili oleh perangkat adat yang lain. Seluruh anggota MHA Rongi, baik masyarakat biasa maupun pemangku adat, berhak untuk membangun rumah di dalam maupun di luar benteng Rongi, asalkan tetap memperhatikan aturan-aturan adat yang berlaku.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Pada umumnya, komoditas pertanian yang ditanam oleh MHA Rongi adalah padi dan jagung. Tanaman padi bahkan baru mereka kenal karena dibawa oleh petani transmigran dari Jawa dan Bali. Mereka semula hanya mengenal jagung sebagai komoditas pertanian. Komoditas yang hendak ditanam oleh MHA Rongi juga ditentukan oleh "Parabela". Apabila "Parabela" memutuskan di musim tertentu MHA Rongi harus menanam jagung, maka seluruh anggota MHA Rongi harus menanam jagung, tidak diperkenankan menanam tanaman lain selain jagung. Mereka juga harus melakukan aktivitas bertani, mulai dari menanam hingga memanen secara bersama-sama. "Parabela" amat melarang kegiatan bertani dilakukan secara sendiri-sendiri.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Sementara itu, berkaitan dengan keputusan "Parabela" dalam menentukan komiditas tanaman, sebelumnya dilakukan melalui peramalan oleh "Mancuana Liwu". Peramalan tersebut tidak hanya meliputi jenis tanaman, melainkan juga waktu yang baik untuk menanam, lokasi yang tepat, dan lain-lain. Menyoal lokasi tanam, apabila Parabela memutuskan lokasi tanam berada di sebelah barat, maka lokasi di sebelah timur tidak diperbolehkan untuk ditanami tanaman apa pun agar ditumbuhi oleh rumput liar. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Demikian pula ketika masa panen tiba, Parabela beserta perangkat adat lainnya akan menentukan waktu yang tepat untuk memanen. Setelahnya, seluruh perangkat adat beserta anggota MHA Rongi akan melakukan panen bersama-sama yang dahului dengan "sampua galampa" yang merupakan pesta adat terbesar MHA Rongi menjelang musim panen.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
MHA Rongi tidak diperbolehkan menjual komoditas panennya kepada sesama anggota MHA Rongi maupun kepada pihak di luar MHA Rongi. Apabila ingin melakukan jual beli dengan pihak luar, MHA Rongi harus melakukannya melalui perangkat adat, itu pun dengan perhitungan tertentu. Hasil panen mereka, baik berupa jagung maupun padi, harus disimpan di dalam rumah keluarga masing-masing. Mereka biasanya meletakkan hasil panen di langit-langit rumah di atas dapur sebagai gudang bahan makanan mereka. Hal itu dimaksudkan sebagai proses pengawetan bahan makanan. Aturan adat semacam itu ternyata ampuh untuk menjaga kebutuhan pokok MHA Rongi agar selalu tercukupi. Terbukti, ketika musim kemarau panjang terjadi di Buton pada tahun 1964, seluruh tanaman warga di sana mengalami gagal panen. MHA Rongi pada saat itu menjadi pemasok makanan bagi seluruh "kadie" di Buton. Oleh sebab itu, desa mereka dinamakan Desa Sandang Pangan karena memiliki cadangan makanan yang berlimpah.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Berbeda dengan tanah untuk pertanian, MHA Rongi diberikan kebebasan untuk menentukan komoditas tanam di perkebunan. Mereka juga diberikan wewenang untuk melakukan jual-beli komoditas dengan pihak luar tanpa harus meminta pertimbangan dari "Parabela" atau perangkat adat lainnya.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Hutan adat dalam struktur adat MHA Rongi disebut dengan hutan "Kaombo" yang diartikan sebagai hutan keramat. Hutan "Kaombo" berada di dekat aliran sungai yang memiliki fungsi untuk menjaga tanah dari erosi dan mata air tidak mengalami kekeringan. Lebih tepatnya, Hutan "Kaombo" berada di radius kurang lebih 300 meter pada setiap sisi sungai sehingga rata-rata lebarnya adalah 600 meter. Tidak jarang hutan "Kaombo" juga disebut sebagai hutan lindung. MHA Rongi sangat dilarang untuk melakukan penebangan hutan baik berskala kecil maupun besar. Mereka percaya bahwa hutan "Kaombo" dijaga oleh leluhur mereka, sehingga siapa pun yang melakukan penebangan di dalam hutan dipercaya akan terkena "bala" atau nasib sial. Namun demikian, MHA Rongi masih diperkenankan untuk memburu satwa di dalam hutan dengan syarat tidak merusak tanaman atau pepohonan yang ada di dalam hutan.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Sanksi terhadap pelanggar penebangan pohon di hutan tersebut bermacam-macam. Para penebang akan disumpahi setiap tahun oleh MHA Rongi dalam upacara adat "sampuna galampa". Mereka juga akan diberi sanksi sosial bernama "tumaikaliku" yang berarti tidak boleh ada satu pun warga, termasuk keluarganya, yang mendatanginya, menyapanya, maupun berjalan ke arahnya. Apabila sanksi tersebut tergolong ringan seperti tidak sengaja mengambil ranting di hutan sebagai kayu bakar, maka mereka akan diingatkan secara lisan oleh "Parabela". Jika hal itu terjadi berulang-ulang, maka akan digolongkan ke dalam pelanggaran berat yang sanksinya akan diputuskan oleh "Parabela", "Kayaro", dan perangkat adat lainnya.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Sumber air di permukiman MHA Rongi sangat berlimpah. Sumber air tersebut terletak di dalam hutan "kaombo" Rano, Lasumampu, dan Lamaradu yang kemudian oleh warga dibuatkan saluran tradisional dari sumber mata air tersebut ke perkampungan mereka. Namun demikian, MHA Rongi juga memiliki ketakutan tersendiri mengingat posisi sumber mata air yang berada di tengah hutan dipercaya juga mengandung racun. Oleh sebab itu, MHA Rongi dilarang untuk mengambil hewan-hewan yang berada di dalam air. Untuk mengambilnya, mereka harus melakukan upacara adat terlebih dahulu yang dipimpin oleh "Mancuana Liwu" dengan memasukan akar pohon yang dilanjutkan dengan pembacaan doa.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Seluruh tanah di dalam MHA Rongi terbagi menjadi hak ulayat yang dikuasai langsung oleh "Parabela" dan bagian lain dikuasai oleh perorangan dengan luas dan batas-batas tertentu. Namun demikian, di dalam struktur MHA Rongi, perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan laki-laki untuk urusan penguasaan tanah.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Penguasaan tanah ulayat dalam MHA Rongi menjadi wewenang "Parabela", baik tanah "kaombo" maupun hutan "kaombo". Anggota MHA Rongi tetap memiliki hak pakai yang tidak terbatas untuk mendirikan rumah di atas tanah itu dengan batasan setiap rumah harus memiliki cucuran air dari atap. Kepemilikan oleh MHA Rongi tersebut terletak pada bangunan rumahnya, bukan pada tanahnya. Ketika "Parabela" berganti, perwalian terhadap tanah yang ada juga akan diberikan pada "Parabela" selanjutnya.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Sementara itu, tanah "kaombo" juga memiliki makna yang sama dengan hutan "kaombo" yang dikeramatkan. Hak pakai tanah tersebut akan diserahkan kepada warga MHA Rongi, baik untuk mendirikan rumah maupun hak pakai untuk mmenanam tanaman pertanian. Pemberian hak pakai akan dilakukan oleh "Parabela" kepada anggota MHA Rongi yang mengajukan permohonan penguasaan tanah. Terkait kekuasaan "Parabela" pada tanah ulayat tersebut, sebenarnya "Parabela" tidak memiliki kekuasaan yang bersifat mutlak. "Parabela" hanya bertugas untuk mengatur serta memberikan sanksi adat kepada anggota MHA Rongi yang melanggar aturan adat. Kekuasaan "Parabela" bukan berarti memiliki hak pakai atas tanah ulayat tersebut seutuhnya.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Penguasaan tanah oleh perseorangan dibagi menjadi penguasaan tanah mendirikan rumah, tanah pertanian, dan tanah perkebunan. Pada tanah untuk mendirikan rumah, hak pakai warga MHA Rongi terletak pada bangunan rumahnya, bukan pada tanahnya. Mereka berhak membangun rumah dalam jangka waktu tak terbatas dengan tetap memperhatikan aturan-aturan adat yang ada. Sementara itu, pada penguasaan lahan pertanian, kekuasaan warga MHA Rongi menjadi sangat terbatas. Komoditas tanaman yang akan mereka tanam akan ditentukan oleh "Parabela". Mereka juga tidak diperkenankan untuk menjual hasil panen pertaniannya kepada pihak luar tanpa melalui prantara "Parabela" dan perangkat adat lainnya. Sedangkan untuk tanah perkebunan, hak pakai mereka lebih leluasa karena dapat menentukan sendiri komoditas tanaman yang akan ditanam dan yang akan dijual tanpa perlu meminta izin "Parabela". Dalam kepemilikan tanah pertanian dan perkebunan, perempuan memiliki posisi lebih utama dibandingkan laki-laki. Kelompok laki-laki hanya diperkenankan memiliki porsi kekuasaan yang besar apabila tidak memiliki saudara perempuan atau tidak memiliki anak dalam perkawinannya. Para pemegang hak milik tanah tersebut berhak untuk memberikan pinjaman dengan status hak pakai kepada sesama warga MHA Rongi. Mereka juga dapat mewariskan tanah yang ada kepada keturunannya. Namun demikian, mereka tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan tanah yang ada kepada subyek hukum di luar MHA Rongi tanpa ada pertimbangan khusus dari "Parabela". Pemegang hak milik juga berkewajiban untuk memberikan pinjaman tanah kepada saudara laki-lakinya yang tidak memiliki sumber penghidupan.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Anggota MHA Rongi kini bersikap lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa untuk mengolah lahan pertanian atau perkebunan kepada "kadie" lain di luar kelompok mereka. Hal itu disebabkan oleh pernah munculnya konflik antara "kadie" Rongi dengan "kadie" Hendea pada tahun 1959 terkait adanya perbedaan batas wilayah adat menurut perjanjian adat dan keputusan pemerintah.Semenjak saat itu, anggota MHA Rongi lebih banyak memanfaatkan tanah pertanian dan perkebunan untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun demikian, di beberapa kasus tertentu, mereka masih bersedia memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan tanah mereka. Mereka tetap memiliki aturan-aturan tertentu dalam mengatur pengajuan pinjam-meminjam dan sewa-menyewa tanah oleh MHA Rongi kepada pihak dari luar MHA Rongi. Beberapa aturan itu adalah apabila orang yang ingin menggarap lahan pertanian atau perkebunan berasal dari "kadie" lain, maka orang yang bersangkutan harus menghubungi "Sara Kadie Rongi" yang kemudian akan dilakukan musyawarah untuk menentukan memberikan persetujuan atau penolakan. Apabila disetujui, maka tanah pertanian atau perkebunan itu akan dikenai pajak 12:1 terhadap hasil panennya. Sebagai misal, apabila petani dari "kadie" lain menanam komoditas jagung dan memetik jagung sebanyak 12.000 buah, maka sebanyak 1.000 buah harus diperuntukan kepada "kadie" Rongi. Apabila penyewa tanah berasal dari luar Kesultanan Buton, maka musyawarah akan dilakukan dengan Sultan Buton, "Bobato", dan "Sara Kadie". Apabila memungkinkan, pemberian kuasa pakai dengan status sewa akan diberikan dengan kewajiban membayar seperdua dari hasil panen mereka kepada "kadie" Rongi. Selain itu, MHA Rongi juga memberikan aturan khusus kepada golongan "Kaomo" dan "Walaka". Golongan tersebut dapat langsung mengajukan permohonan hak kepada "Sara Kadie" dan akan langsung diputuskan apakah permohonannya diterima atau ditolak. Apabila diterima, mereka diperkenankan mengolah tanah pertanian dan perkebunan dengan tanpa pajak. Mereka tidak perlu membagi hasil panenya sebagaimana aturan adat untuk orang di luar "Kadie" Rongi dan di luar Kesultanan Buton. Namun demikian, mereka hanya dibatasi atas hak pakai tersebut selama satu kali musim panen. Mereka dapat memperpanjang masa penggunaan lahan apabila memungkinkan.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
MHA Rongi lebih terbuka dalam memberikan hak pakai tanah kepada pemerintah untuk kepentingan publik. Pada tahun 1960, MHA Rongi mewakafkan beberapa tanah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Di atas tanah itu, kini terbangun sebuah sekolah dasar yang juga dinikmati oleh warga MHA Rongi. Pada tahun 2014 pun terjadi hal serupa. MHA Rongi memberikan hak pakai tanah kepada pemerintah yang digunakan untuk membangun jalan. Dalam proses pembangunan itu, "Parabela" bahkan tidak perlu melakukan musyawarah dengan perangkat adat lainnya. Secara "cuma-cuma", ia menyerahkan tanah adat yang ada kepada pemerintah Kabupaten Buton Selatan.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Pemanfaatan tanah ulayat kepada perusahaan yang hendak melakukan pertambangan juga lebih terbuka daripada untuk memanfaatkannya sebagai lahan pertanian. Pemberian wewenang penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan melalui pemberian penguasaan atau pemanfaatan tanah dengan hak pakai dalam jangka waktu tertentu atau melalui pelepasan tanah adat oleh "Parabela". Perusahaan yang sedang melakukan kegiatan pertambangan di permukiman MHA Rongi adalah PT Metrix Elcipta dan perusahaan pengembang PLTM. PT Metrix Elcipta yang bergerak di bidang pertambangan aspal. Perusahaan tersebut sejak tahun 2003 telah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buton berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dengan jangka waktu 30 tahun, sejak tahun 2003 hingga 2033. Izin yang dikantongi oleh perusahaan tersebut meliputi beberapa hal, termasuk izin melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolah dan pemurnian, hingga pengangkutan dan penjualan.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Semula, perusahaan tambang tersebut mengajukan izin usaha ekstraksinya kepada pemerintah Kabupaten Buton. Kemudian, pemerintah setempat melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada MHA Rongi melalui "Parabela" yang ada mengenai rencana kegiatan pertambangan itu.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Setelahnya, MHA Rongi melakukan musyawarah internal setelah pemerintah kabupaten memberitahukan rencana kegiatan pertambangan oleh PT Metrix Elcipta. Musyawarah internal tersebut dilakukan di "Baruga" dan banyak melibatkan seluruh perangkat adat, termasuk "Anakamia" dan "Kayaro". MHA Rongi kemudian menggelar musyawarah bersama dengan seluruh perangkat adat, pemerintah kabupaten dan pihak dari PT Metrix Elcipta. Musyawarah bersama tersebut juga dilakukan di "Baruga". "Parabela" sebagai perwakilan MHA Rongi memberikan persetujuan lisan kepada PT Metrix Elcipta dengan melakukan pelepasan tanah adat melalui jual-beli dan memberikan izin kepada perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan pertambangan. Setelah muncul kesepakatan di antara seluruh pihak yang terlibat, barulah perusahaan tersebut diperkenankan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Namun demikian, kegiatan pertambangan mereka baru benar-benar bisa dilakukan setelah MHA Rongi melakukan upacara adat di lokasi tanah yang akan dijadikan sebagai lokasi tambang.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Proses jual-beli tanah tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan tambang kepada setiap warga yang bidang tanahnya dijadikan lokasi tambang. Setiap meter bidang tanah dihargai sebesar Rp3.000 ditambah dengan ganti rugi atas pohon kelapa, jambu mede, kopi, dan jati yang telah tiga kali produksi senilai Rp50.000 untuk setiap pohon. Setelah proses jual-beli selesai, maka tanah yang telah dilepaskan tersebut secara resmi berada di bawah kekuasaan negara dengan pemberian izin kegiatan pertambangan kepada PT Metrix Elcipta. Apabila masa berlaku kegiatan pertambangan habis, hak milik tanah akan dikembalikan ke negara dan bukan lagi menjadi hak milik MHA Rongi. Namun demikian, MHA Rongi tetap memberikan batasan kepada mereka untuk tidak memanfaatkan tanah yang ada di dalam hutan "kaombo".
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Selain itu, PT Metrix Elcipta juga akan memberikan bantuan terhadap kegiatan-kegiatan sosial masyarakat serta berkomitmen memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam, sebagaimana tanggung jawab sosial perusahaan ("Corporate Social Responsibility").
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Kasus sengketa tanah yang paling banyak dialami oleh MHA Rongi adalah berkaitan dengan warisan tanah pertanian dan perkebunan yang belum sempat dibagi oleh orang tuanya ketika masih hidup. Semasa hidup, orang tua mereka belum memberikan batas-batas tanah, sehingga menimbulkan sengketa antara sesama saudaranya. Penyelesaian sengketa tanah semacam itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab "Parabela" untuk dapat menyelesaikannya. Mula-mula, "Parabela" akan mengumpulkan seluruh pihak yang bersengketa di rumah "Parabela". Bersama dengan "Moji", "Parabela" akan bertindak sebagai mediator. Apabila upaya tersebut dirasa belum cukup, maka musyawarah akan melibatkan seluruh perangkat adat dan diselesaikan di "Baruga" yang merupakan tempat seluruh perangkat adat berkumpul.