Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Perang Kotor
Namun Reagan yang terpilih pada 1981, menegaskan bahwa Carter telah memperlemah hubungan diplomatic AS dengan sekutu-sekutunya dalam Perang Dingin dan membalikkan kutukan resmi pemerintahan sebelumnya terhadap praktik-praktik hak-hak asasi manusia junta. Pembentukan kembali hubungan diplomatik memungkinkan CIA bekerja sama dengan dinas intelijen Argentina dalam latihan dan persenjataan tentara-tentara Contra Nikaragua melawan pemerintahan Sandinista. 601 Intelligence Battalion, misalnya, melatih Contras di pangkalan Lepaterique, di Honduras. (lihat Affair Iran-Contra).
Perang Kotor
Junta melepaskan kekuasaannya pada 1983. Setelah pemilu yang demokratis, Presiden terpilih Raúl Alfonsín membentuk National Commission for Forced Disappearances (CONADEP) pada Desember 1983, yang dipimpin oleh penulis Ernesto Sábato, untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan Perang Kotor. Rincian-rincian yang mengerikan, termasuk dokumentasi mengenai hilangnya hampir 11.000 orang, mengejutkan dunia..Jorge Rafael Videla, pemimpin junta, termasuk di antara jenderal-jenderal yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk penghilangan paksa, penyiksaan, pembunuhan, dan penculikan. Presiden Alfonsín memerintahkan sembilan anggota junta militer dikenai tuduhan hokum, bersama-sama dengan pemimpin gerilya, Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía, dan Enrique Gorriarán Merlo.
Perang Kotor
Pada 1985, Videla dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di penjara militer Magdalena. Namun pada 1990-12-29, Presiden Carlos Menem memberikan pengampunan kepada Videla dan para jenderal lain yang terbukti bersalah. Pada 1998, Videla menerima hukuman penjara atas peranannya dalam penculikan 11 anak pada masa pemerintahan rezimnya dan atas pemalsuan dokumen-dokumen identitas anak-anak itu ("bayi-bayi yang dicuri", diculik dari orang tua mereka yang ditangkap, dan dibesarkan oleh keluarga militer).
Perang Kotor
Sebagian orang menganggap pengampunan ini sebagai keputusan pragmatis untuk rekonsiliasi nasional yang berusaha memuaskan pihak militer dan dengan demikian mencegah pemberontakan lebih jauh. Yang lainnya mengutuknya dan menganggapnya inkonstitusional, sambil mencatat bahwa hak Presiden yang diakui konsitusional untuk mengampuni tidak mencakup orang-orang yang belum dinyatakan bersalah — seperti yang terjadi dalam kasus sejumlah pejabat militer. Yang lainnya lagi menganggap bahwa hak istimewa Presiden ini tidak tepat untuk masa modern, menganggapnya seagai sisa-sisa pemerintahan monarkhi yang harus dihapuskan.
Perang Kotor
Ironisnya, diktator Videla secara "de facto" tidak dapat meninggalkan rumahnya, karena setiap kali ia keluar di muka umum, ia dapat dihina atau bahkan diserang. Suatu kali, jalanan dicat dengan tanda-tanda panah yang besar menunjuk ke rumahnya, ditambah dengan kata-kata: "30.000 orang hilang, pembunuh bebas berkeliaran."
Perang Kotor
Pemerintah-pemerintah asing yang warga negaranya menjadi korban Perang Kotor ini melakukan tuntutan-tuntutan individual terhadap bekas rezim militer. Prancis telah mengusahkan ekstradisi atas Kapten Alfredo Astiz atas penculikan dan pembunuhan warganya, di antaranya biarawati Leonie Duquet. Adolfo Scilingo, seorang bekas perwira Angkatan Laut Argentina, dinyatakan bersalah di Spanyol pada 19 April 2005, dan dijatuhi hukuman 640 tahun dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Perang Kotor
Pada 2001, Jorge Zorreguieta, seorang warga sipil yang pernah menjadi wakil menteri Pertanian dalam rezim Videla, menjadi pusat perhatian ketika anak perempuannya, Máxima bertunangan dengan Putra Mahkota Belanda. Pentingnya hubungannya dengan keluarga kerajaan Belanda, dan kemungkinan kehadirannya dalam pesta pernikahan kerajaan hangat diperdebatkan selama berbulan-bulan. Zorreguieta mengklaim bahwa, sebagai seorang warga sipil, ia tidak sadar akan Perang Kotor itu, sementara ia menjadi anggota kabinet. Namun, hal itu tampaknya tidak mungkin bagi seseorang yang memiliki posisi yang begitu berkuasa di pemerintahan. Tuduhan-tuduhan resmi belum pernah diajukan terhadapnya, namun ia dilarang menghadiri pernikahan kerajaan yang diadakan di Amsterdam pada 2 Februari 2002.
Perang Kotor
Pada 15 April 2005, seorang pengacara hak-hak asasi manusia mengajukan pengaduan kriminal terhadap Kardinal Jorge Bergoglio, dari Argentina dan menuduhnya telah bersekongkol dengan junta pada 1976 untuk menculik dua orang imam Yesuit. Sejauh ini tidak ada bukti kuat yang telah diajukan yang menghubungkan kardinal dengan kejahatan ini. Diketahui bahwa kardinal adalah seorang tokoh tertinggi dalam Serikat Yesus dari para Yesuit Argentina pada tahun 1976 dan telah meminta kedua imam itu meninggalkan pelayanan penggembalaan mereka setelah terjadinya konflik di dalam Ordo mengenai bagaimana mestinya mereka menanggapi pemerintahan diktatur militer yang baru, dengan sejumlah imam menganjurkan penggulingan kekuasaan dengan kekerasan. Juru bicara Bergoglio menyangkal keras tuduhan-tuduhan ini.
Perang Kotor
Harus dicatat bahwa Bergoglio adalah seorang tokoh kunci dalam pembebasaan para imam Katolik setelah mereka diculik oleh pasukan-pasukan Angkatan laut Argentina, sementara ia menekan Panglima Angkatan laut, Emilio Eduardo Massera.
Perang Kotor
Pengaduan ini diajukan sementara konklaf Katolik Roma bersiap-siap memilih seorang paus yang baru, kemungkinan sebagai cara untuk memprotes pencalonan Bergoglio.
Studi oleh Paul Lewis dari Universitas Tulane adalah karya standar masa kini yang meneliti konteks dan akibat-akibat dari Perang Kotor ini.
Terorisme negara
Terorisme negara (Bahasa Inggris:state terrorism), tergantung pada konteksnya sesungguhnya, dapat mencakup tindakan-tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan atau negara proksi. Sejauh mana suatu tindakan tertentu dapat dianggap sebagai "terorisme" tergantung pada apakah si pemenang menganggap tindakan itu dapat dibenarkan atau perlu, atau sejauh mana tindakan teroris itu dilakukan sebagai bagian dari suatu konflik bersenjata. Terorisme negara dapat ditujukan kepada penduduk negara yang bersangkutan, atau terhadap penduduk negara-negara lainnya. Terorisme itu dapat dilakukan oleh angkatan bersenjata negara itu sendiri, misalnya angkatan darat, polisi, atau organisasi-organisasi lainnya, dan dalam hal ini biasanya ia disebut sebagai "terorisme yang disponsori negara".
Terorisme negara
Kita harus membedakan "terorisme negara" dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah yang tidak secara khusus ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang polisi, misalnya, tidak dianggap sebagai "terorisme negara" kecuali bila pemerintah mendukung tindakan itu.
Terorisme negara
Terorisme negara, seperti "terorisme" umumnya, bersifat kontroversial, dan untuk itu tidak ada definisi yang diterima umum. Sering tindakan-tindakan yang dianggap oleh para kritik sebagai teror, dibela oleh para pendukungnya sebagai pertahanan yang sah melawan apa yang dianggap sebagai ancaman. Banyak yang berpendapat bahwa dalam suatu konflik bersenjata negara tidak dapat melakukan tindakan teror apabila tindakan-tindakan angkatan bersenjatanya dilakukan dalam batas-batas hukum perang.
Terorisme negara
"Perang Kotor" di Argentina pada tahun 1970-an adalah contoh klasik tentang penggunaan taktik-taktik teror oleh negara terhadap rakyatnya sendiri. Pada 1976, militer Argentina menggulingkan pemerintahan Isabel Peron dan melakukan kampanye terhadap semua orang yang dicap subversif, yang dianggap membentuk basis sosial untuk pemberontakan kiri dengan kekerasan.
Terorisme negara
Pembunuhan atas anggota-anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), yang termasuk salah satu partai berkuasa, dari 1965 - 1969 diduga telah menghilangkan nyawa satu juta orang dan digambarkan sebagai "pogrom anti-komunis". Jumlah korban yang resmi sekurang-kurangnya adalah 500.000 orang.
Terorisme negara
Pemerintah Indonesia juga dituduh telah melakukan terorisme negara untuk mengendalikan dan menindas beberapa kelompok separatis, yaitu Aceh (Sumatra), Timor Timur dan Papua (Irian Jaya).
Terorisme negara
Selain itu pada 1998 sejumlah 24 aktivis diculik dan hilang (sebagian telah kembali), antara lain Pius Lustrilanang, Widji Thukul, Desmon J. Mahesa, Haryanto Taslam, dll. yang kesemuanya diduga dilakukan sebagai bagian dari terorisme negara untuk menindas perlawanan rakyat terhadap rezim yang berkuasa saat itu.
Terorisme negara
Irak pada masa pemerintahan Saddam Hussein (1979 - 2003), dianggap terlibat banyak serangan senjata kimia terhadap penduduknya sendiri, untuk menggagalkan aksi-aksi yang mengarah kepada revolusi, dan menenangkan kelompok-kelompok etnis. Irak juga melakukan serangan gas kimia terhadap Iran selama Perang Iran-Irak. Kejadian yang paling dikenal adalah Serangan gas racun Halabja pada Maret 1988 yang menewaskan 5,000 orang.
Terorisme negara
Israel terlibat dalam operasi militer dan taktik-taktik yang kontroversial. Menurut mantan Menteri Pendidikan Israel Shulamit Aloni, "teror yang digunakan Israel di wilayah Palestina lebih buruk dari terorisme Palestina." Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pendiri CNN Ted Turner juga menunjuk tindakan-tindakan Israel sebagai terorisme negara. Contoh tindakan-tindakan Israel yang dikritik melanggar hak asasi manusia antara lain, serangan-serangan ke teritori Palestina, pelecehan dan penggunaan rakyat sipil Palestina sebagai tameng manusia, operasi-operasi pembunuhan yang dilakukan Israel dan Mossad, serta operasi pembunuhan tokoh Arab yang menimbulkan korban sipil besar. Misalnya, upaya pembunuhan Yasser Arafat pada 1982 menewaskan 200 orang di Beirut, dan upaya lain menewaskan 73 orang di Tunis..
Terorisme negara
Selama Perang Dunia II, Satuan 516 dari Tentara Kekaisaran Jepang menggunakan senjata biologis terhadap rakyat sipil Tiongkok dan Manchuria. Hal ini menewaskan ribuan warga sipil.
Terorisme negara
Selama masa Republik Weimar di 1920an dan awal 1930an, organisasi paramiliter Partai Nazi "Sturmabteilung" (SA) meneror lawan-lawan politiknya. Pada masa kekuasaan Adolf Hitler (1933-1945), "Schutzstaffel" (SS) merupakan organisasi utama dalam menciptakan keadaan teror. SS dan "Gestapo" bertanggung jawab terhadap kezaliman terhadap berbagai ras, termasuk bangsa Yahudi. SS juga melakukan kekejaman di kamp-kamp konsentrasi, kejahatan dalam pendudukan, program perbudakan serta pembunuhan terhadap tawanan perang.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Afrika Selatan)
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah sebuah badan yang mirip dengan pengadilan yang dibentuk di Afrika Selatan setelah berakhirnya Apartheid. Setiap orang yang merasa bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan dipersilakan menghadap dan didengar oleh Komisi ini. Para pelanggar kekerasan pun dapat memberikan kesaksian dan memohon amnesti dari tuntutan. Pendengaran ("hearing") dimuat dalam berita-berita nasional dan internasional dan banyak sesinya disiarkan lewat stasiun televisi nasional. Komisi ini merupakan komponen penting dari transisi menuju demokrasi yang penuh dan bebas di Afrika Selatan dan, meskipun terdapat sejumlah kekurangan, pada umumnya dianggap sangat berhasil.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Afrika Selatan)
KKR dibentuk berdasarkan "Undang-undang Peningkatan Kesatuan Nasional dan Rekonsiliasi", No. 34 tahun 1995, dan basisnya di Cape Town. Mandat Komisi ini adalah memberikan kesaksian, mencatat, dan dalam kasus-kasus tertentu, memberikan amnesti kepada para pelaku kejahatan pelanggaran hak-hak asasi manusia, pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Beberapa anggotanya yang terkemuka adalah Uskup Agung Desmond Tutu (ketua), Dr Alex Boraine (wakil ketua), Mary Burton, pengacara Chris de Jager, Bongani Finca, Sisi Khampepe, Richard Lyster, Wynand Malan, Pendeta Khoza Mgojo, Hlengiwe Mkhize, Dumisa Ntsebeza (kepala Unit Investigasi), Wendy Orr, pengacara Denzil Potgieter, Mapule Ramashala, Dr Faizel Randera, Yasmin Sooka dan Glenda Wildschut
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Afrika Selatan)
Pekerjaan KKR dilakukan melalui tiga komite:Menurut teori, komisi ini diberikan kuasa untuk memberikan amnesti kepada mereka yang dituduh melakukan kejahatan pada masa Apartheid sejauh dua syarat terpenuhi: Kejahatan itu mempunyai motivasi politik dan keseluruhan kebenaran disampaikan oleh orang yang meminta amnesti.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Afrika Selatan)
Tak seorangpun yang dikecualikan dari tuduhan. Baik warga negara biasa maupun anggota kepolisian dapat dikenai tuduhan dan, terutama sekali, anggota-anggota African National Congress, partai yang berkuasa pada saat pengadilan berlangsung, pun dapat dikenai tuduhan.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Afrika Selatan)
5392 orang ditolak permohonan amnestinya, sementara 849 mendapatkannya, dari total 7112 pemohon (ada beberapa kategori tambahan, seperti tuduhan "ditarik").
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Afrika Selatan)
Komisi mengajukan banyak saksi yang memberikan kesaksian mengenai tindakan-tindakan rahasia dan amoral yang dilakukan pemerintah Apartheid, pasukan-pasukan pembebasan termasuk ANC, serta kekuatan-kekuatan lain yang melakukan kekerasan yang oleh banyak orang dikatakan tidak akan muncul ke permukaan apabila Komisi ini tidak dibentuk.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Afrika Selatan)
Pada 29 Oktober 1998 Komisi mengajukan laporannya, yang mengutuk kedua pihak atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Afrika Selatan)
Karena pendekatan ini dianggap berhasil dalam menangani pelanggaran-pelanggaran HAM setelah perubahan politik yang luas, negara-negara lain telah membentuk komisi serupa, meskipun tidak selalu dengan cakupan yang sama ataupun memungkinkan tuduhan terhadap pihak yang berkuasa sekarang.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Afrika Selatan)
Berbagai film telah dibuat mengenai Komisi ini:
Yusuf Islam
Cat Stevens (lahir dengan nama Stephen Demetre Georgiou, , dan sekarang bernama Yusuf Islam) adalah seorang penulis lagu dan pemusik yang berasal Britania Raya.
Yusuf Islam
Pada awal karier musiknya, Georgiou mengambil nama Cat Stevens. Sebagai Cat Stevens, ia berhasil menjual 40 juta album, kebanyakan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Lagu-lagunya yang paling populer termasuk "Morning Has Broken", "Peace Train", "Moonshadow", "Wild World", "Father and Son", "Matthew and Son", dan "Oh Very Young".
Yusuf Islam
Stevens menjadi seorang mualaf dan memeluk agama Islam pada tahun 1978 setelah mengalami "near-death experience". Ia lalu mengambil nama Yusuf Islam dan menjadi seorang pendakwah vokal agamanya yang baru. Satu dasawarsa kemudian ada kontroversi ketika ia melontarkan pernyataan mendukung fatwa yang dikeluarkan menentang penulis Salman Rushdie, dan pada tahun 2004 namanya kembali dibicarakan lagi setelah ia ditolak masuk Amerika Serikat karena nama ditemukan pada sebuah daftar tidak boleh terbang ("no-fly list"). Ternyata terjadi kekeliruan dan yang dicari adalah orang lain bernama Youssouf Islam.
Yusuf Islam
Yusuf Islam sekarang tinggal di London bersama istri dan lima anaknya di mana ia seorang anggota jamaah yang aktif. Ia mendirikan yayasan kemanusiaan Small Kindness yang mulanya menolong korban kelaparan di Afrika dan sekarang membantu ribuan anak yatim dan keluarga di Balkan, Indonesia, dan Irak. Islam juga mendirikan yayasan kemanusiaan Muslim Aid tetapi meninggalkannya sebagai Ketua pendiri pada 1999.
Yusuf Islam
Steven Georgiou adalah anak ketiga dari ayahnya yang merupakan seorang Siprus-Yunani dan ibunya yang berasal dari Swedia. Pada usia 8 tahun kedua orang tuanya bercerai.Sebuah "box set" yang mengandung banyak rekaman aneh-aneh dan istimewa serta rekaman "live" diterbitkan pada tahun 2001.
Akademi Militer
Akademi Militer (Akmil) adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Darat di Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Akademi Militer mencetak Perwira TNI Angkatan Darat. Secara organisasi, Akademi Militer berada di dalam struktur organisasi TNI Angkatan Darat, yang dipimpin oleh Gubernur Akademi Militer yang saat ini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M. Wakil Gubernur Akademi Militer yang saat ini dijabat oleh Brigadir Jenderal TNI Wirana Prasetya Budi, S.E.
Akademi Militer
Mako Akademi Militer berada di Jl. Gatot Subroto, Magelang, Jawa Tengah.
Akademi Militer
Pendidikan Politeknik Ilmu Militer ditempuh dalam 4 tahun. Dengan rincian Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka yang dilaksanakan bersama taruna AAL, AAU, dan Akpol (Akademi Kepolisian) selama 1 tahun, tingkat I s/d tingkat IV selama 4 tahun. Taruna/Taruni Akmil berhak menyandang predikat sebagai Sarjana Terapan Pertahanan (S.ST.Han). Calon Taruna Akmil merupakan lulusan SMA atau MA (IPA dan IPS untuk Taruna, IPA dan IPS untuk Taruni). Akademi Militer merupakan pendidikan ikatan dinas yang dibiayai oleh negara.
Akademi Militer
Sejarah Akademi Militer (Akmil) bermula dari didirikannya Militaire Academie (MA) Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1945, atas perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat, Letnan Jenderal TNI Oerip Soemohardjo. Pada tahun 1950, MA Yogyakarta setelah meluluskan dua angkatan, karena alasan teknis, ditutup untuk sementara dan taruna angkatan ketiga menyelesaikan pendidikannya di KMA Breda, Nederland. Pada kurun waktu yang sama diberbagai tempat lain (Malang, Mojoagung, Jombang, Salatiga, Tangerang, Palembang, Bukit Tinggi, Brastagi, Prapat) didirikan Sekolah Perwira Darurat untuk memenuhi kebutuhan TNI AD/ABRI pada waktu itu.
Akademi Militer
Pada tanggal 1 Januari 1951 di Bandung didirikan SPGI AD (Sekolah Perwira Genie Angkatan Darat), dan pada tanggal 23 September 1956 berubah menjadi ATEKAD (Akademi Teknik Angkatan Darat). Sementara itu pula pada tanggal 13 Januari 1951 didirikan pula P3AD (Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat) di Bandung. Mengingat pada saat itu banyak sekolah perwira TNI AD, maka muncul gagasan dari pimpinan TNI AD untuk mendirikan suatu Akademi Militer, gagasan ini pertama kali dimunculkan pada sidang parlemen oleh Menteri Pertahanan pada tahun 1952. Setelah melalui berbagai proses, maka pada tanggal 11 November 1957 pukul 11.00 Presiden RI Ir Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI, meresmikan pembukaan kembali Akademi Militer Nasional yang berkedudukan di Magelang. Akademi Militer ini merupakan kelanjutan dari MA Yogyakarta dan taruna masukan tahun 1957 ini dinyatakan sebagai Taruna AMN angkatan ke-4.
Pada tahun 1961 Akademi Militer Nasional Magelang di integrasikan dengan ATEKAD Bandung dengan nama Akademi Militer Nasional dan berkedudukan di Magelang. Mengingat pada saat itu masing-masing angkatan (AD, AL, AU dan Polri) memiliki Akademi, maka pada tanggal 16 Desember 1965 seluruh Akademi Angkatan (AMN, AAL, AAU dan AAK) diintegrasikan menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Sesuai dengan tuntutan tugas, maka pada tanggal 29 Januari 1967 Akabri di Magelang diresmikan menjadi Akabri Udarat, yang meliputi dua Akabri bagian di bawah satu pimpinan, yaitu Akabri Bagian Umum dan Akabri bagian Darat. Akabri Bagian Umum mendidik taruna TK-I selama satu tahun, termasuk Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka, sedangkan Akabri bagian Darat mendidik taruna Akabri Bagian Darat mulai TK-II sampai dengan TK-IV. Pada tanggal 29 September 1979 Akabri Udarat berubah namanya menjadi Akabri Bagian Darat. Dalam rangka reorganisasi di lingkungan ABRI, maka pada tanggal 14 Juni 1984 Akabri Bagian Darat berubah namanya menjadi Akmil (Akademi Militer).
Akademi Militer
Pada tanggal 1 April 1999 secara resmi Polri terpisah dari tiga angkatan lainnya, dan ABRI berubah menjadi TNI. Sejak itu pula Akademi Kepolisian terpisah dari AKABRI. Kemudian AKABRI berubah namanya menjadi Akademi TNI yang terdiri dari AKMIL, AAL, AAU.
Berdasarkan Perpang Nomor :Perpang/ 28/ V/ 2008 tanggal 12 Mei 2008 Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka dan Integratif Akademi TNI pola 12 bulan langsung di bawah Mako Akademi TNI. Kemudian AKMIL menyelenggarakan pendidikan khusus Taruna Angkatan Darat tingkat II, III dan IV.
Akademi Militer
Penghargaan tahunan kepada lulusan terbaik dari setiap matra TNI dan Kepolisian.
Sekolah menengah atas
Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA; atau "High School"), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.
Sekolah menengah atas
Pada saat pendaftaran masuk SMA yang menggunakan sistem online, siswa dapat memilih sekolah yang diinginkan dan memilih jurusan yang diminati. Pada akhir tahun ketiga (yakni kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan SMA dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja.
Sekolah menengah atas
Pelajar SMA umumnya berusia 16-18 tahun. SMA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah - yakni SD (atau sederajat) 6 tahun dan SMP (atau sederajat) 3 tahun - meskipun sejak tahun 2005 telah mulai diberlakukan program wajib belajar 12 tahun yang mengikut sertakan SMA di beberapa daerah, contohnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.
Sekolah menengah atas
SMA diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SMA negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, SMA negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota.
Sekolah menengah atas
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bagi orang Belanda, Eropa atau elite pribumi yang telah menyelesaikan pendidikan dasarnya di ELS atau HIS, hanya dapat meneruskan pendidikan menengah umumnya di "Hoogere Burgerschool" (dalam ejaan baru kemudian menjadi "Hogereburgerschool") yang disingkat HBS dengan masa studi lima tahun. Setelah lulus HBS, mereka dapat melanjutkan pendidikannya ke universitas di Belanda. Dengan kata lain HBS pada masa itu serupa dengan penggabungan SMP dan SMA sekarang dalam satu paket. Sekolah menengah tersebut hanya diperuntukkan bagi orang Belanda, Eropa atau elite pribumi. Hingga tahun 1916 hanya terdapat empat HBS milik pemerintah yaitu di Jakarta (1867), Surabaya (1875), Semarang (1 November 1877), dan Bandung (1916).
Sekolah menengah atas
Sebagai konsekuensi dicanangkannya Politik Etis di mana salah satunya menyangkut bidang pendidikan, maka bagi orang pribumi dibukakan kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, di mana sebelumnya kesempatan tersebut hanya bisa diperoleh kaum elite pribumi, dengan dibukanya "Meer Uitgebreid Lager Onderwijs" - MULO yaitu "pendidikan dasar yang diperluas" dan sekolah menengah umum di atasnya yaitu Algemeene Middelbare School (AMS). Pada tahun 1919, AMS pertama dibuka pemerintah Hindia Belanda berlokasi di Yogyakarta. Hingga saat itu terdapat dua jenis sekolah menengah umum yaitu HBS dan AMS (bagi lulusan MULO), selain sekolah menengah setingkat HBS seperti "Gymnasium" dan "Lyceum".
Sekolah menengah atas
Sistem tersebut bertahan hingga tahun 1942 ketika masa pendudukan Jepang dimulai, di mana kemudian jenjang sekolah menengah atas disebut dengan Sekolah Menengah Tinggi (SMT).
Sekolah menengah atas
Pada tahun 1945 sebagai pada masa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dari SMT berubah menjadi Sekolah Menengah Oemoem Atas (SMOA) pada tanggal 13 Maret 1946 di Jakarta yang bertransfomrasi dari SMT yang menjadi SMOA menempati Gedungan PSKD di Jalan Diponegoro di Salemba.
Sekolah menengah atas
Pada tahun 1950 sebagai pada masa Republik Indonesia Serikat dari SMOA kemudian berubah nama menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikategorikan menjadi tiga bagian yakni:
Sekolah menengah atas
Pada tahun 1960-an sistem tersebut diubah, semua SMA membuka beberapa jurusan sekaligus baik bagian A (Bahasa), B (Ilmu Pasti dan Ilmu Alam), maupun C (Ilmu Sosial).
Sekolah menengah atas
Pada tahun 1980-an sistem penjurusan di SMA diubah lagi, menjadi A1 (Fisika), A2 (Biologi), A3 (Sosial).
Sekolah menengah atas
Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004 dari SMA berubah menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU).