Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu :
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kemudian terjadi kapitulasi Jepang, yang merupakan Badan Tertinggi disebut Saikoo Hooin yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan Hoogerechtschof. Dengan demikian maka para anggota Hoogerechtschof dan Procureur General meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan :
Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusanputusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan :
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugastugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu :
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun nonteknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang
Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi :
Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan :
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung memiliki wewenang:
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan Hakim Anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dengan adanya penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, pada tahun 2013 nomenklatur unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI berubah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50A/KMA/SK/IV/2013. Berikut perubahan nomenklatur tersebut:
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim Anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pada Mahkamah Agung terdapat Hakim Agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh satu orang Panitera dan dibantu oleh 7 Panitera Muda yakni
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 6 unit eselon satu yakni :
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri :
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri :
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Berikut daftar keadaan perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia:
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem kamar. Dengan sistem ini hakim agung dikelompokkan ke dalam lima kamar yaitu perdata, pidana, agama,tata usaha negara dan militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar. Konsep Sistem Kamar ini diadopsi dari Sistem Kamar yang selama ini diterapkan di Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penerapan sistem kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung. Berdasarkan data sisa tunggakan perkara sejak enam tahun terakhir, tercatat terus mengalami penurunan. Terlebih jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 yang mencapai 10.112 perkara sehingga dalam kurun waktu enam tahun Mahkamah Agung telah mengurangi lebih dari 86 persen sisa perkara. Bahkan sisa perkara pada 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah, yakni sebanyak 1.388 perkara.
Tari Bines
Tari Bines merupakan tarian tradisional yang berasal dari kabupaten Gayo Lues. Tarian ini muncul dan berkembang di Aceh Tengah namun kemudian dibawa ke Aceh Timur. Menurut sejarah tarian ini diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Syech Saman dalam rangka berdakwah.Tari ini ditarikan oleh para wanita dengan cara duduk berjajar sambil menyanyikan syair yang berisikan dakwah atau informasi pembangunan. Para penari melakukan gerakan dengan perlahan kemudian berangsur-angsur menjadi cepat dan akhirnya berhenti seketika secara serentak.
Tari Bines
Tari ini juga merupakan bagian dari Tari Saman saat penampilannya. Hal yang menarik dari tari Bines adalah beberapa saat mereka diberi uang oleh pemuda dari desa undangan dengan menaruhnya di atas kepala perempuan yang menari.
Tari Bines
Tari Bines biasanya di akhir acara akan di adakan pengambilan bunga dari kepala yang di sebut orang gayo adalah Nuet Tajuk waktu pengambilan bunga para penari bines biasanya diberikan uang sebagai ganti bunganya, ini merupakan sebagai harga untuk bunga tersebut.
Menurut sejarahnya, tari Bines bermula dari 3 cerita rakyat yang berkembang di daerah Gayo, antara lain:
Alkisah ada seorang ibu yang mempunyai putri yang sangat disayangi, bernama Ni Malelang Ode.Namun karena telah berbuat zina dengan seorang pemuda di desanya, masyarakat yang merasa malu dan terkena aib, memutuskan untuk menghukum mati gadis tersebut.Sang Ibu melihat kenyataan itu, sangat sedih hatinya.Sebelum dimakamkan, setiap kali terlihat ibu menangis meratapi jenasah anaknya sambil meratap memilukan hati bagi siapapun yang mendengarnya.Berkali kali tangannya menggoyangkan jenasah itu seolah – olah ingin membangunkannya dan sesekali menghentakkan kakinya.Keadaan itu menimbulkan simpati para tetangganya dan mereka berkumpul di dekat jenasah serayamenghibur hati sang ibu. Dari adegan tersebut, dalam tari Bines terdapat syair yang berisi ratapan yang bernuansa sedih serta gerak menghentakkan kaki yang diadopsi dari kejadian itu.
Tari Bines
Versi asal mula tari Bines lainnya, adalah kisah tentang seorang ibu yang mempunyai 7 anak, 6 anak perempuan dan 1 laki-laki.Mereka bertujuh saudara sangat akrab dan saling menyayangi. Pada suatu hari oleh karena salah satu sebab, maka putra semata wayangnya itu meninggal dunia. Begitu cintanya kepada saudara laki2 nya itu, 6 gadis itu setiap malam secara bersama sama mengelilingi jenasah sambil menangis meratapi kepergiannya.Ratapannya itu terdengar indah meskipun memilukan. Formasi duduk mereka ketika meratap, persis dengan formasi dasar tariBines, yaitu dua di atas kepala, 2 di samping kanan dan 2 di samping kiri.Situasi itu terlihat oleh seorang ulama penyebar agama Islam di daerah itu, yakni Syekh Abdul Karim.Dengan penuh kearifan dan kelembutan beliau mengingatkan bahwa meratapi orang yang sudah meninggal itu bertentangan dengan ajaran Islam, dan sebaiknya syair ratapan itu akan lebih baik jika diperdengarkan bagi yang hidup. Maka sejak saat itu dalam tari Bines terdapat syair ratapan, dan gerak menelungkup. Namun dalam perkembangannya syair ratapan tersebut mulai ditinggalkan.
Tari Bines
Cerita rakyat ke 3 yang beredar di tengah masyarakat Gayo sebagai cikal bakal adanya Tari Bines , adalah tentang kisah Gajah Putih. Alkisah pada suatu hari di alun-alun kerajaan yang diperintah oleh Raja Lingge terlihat ada seekor gajah putih mengamuk mengobrak -abrik bangunan disekitarnya.Tidak ada seorangpun yang mampu menundukkannya.Maka salah seorang putra Raja Linnge yang bernama Sengeda memberanikan diri mohon kepada ayahnda agar diijinkan menaklukkan amukan gajah itu. Atas ijin sang raja, mulailah dijalankan siasatnya.Sebenarnya Sengeda sudah tahu bahwa Gajah Putih itu adalah jelmaaan Bener Meriah kakak kandungnya yang sudah lama diasingkan karena fitnah teman-temannya.
Semua orang yang semula mengeroyok gajah putih tersebut diminta untuk mundur dan menghentikan serangannya.Sebagai gantinya dibunyikanlah alat-alat musik seperti rebana, canang, dan gong. Sedangkan para ibu membunyikan musik lesung secara serentak. Demi mendengar bunyi tetabuhan itu sang gajah yang semula bersikap garang berangsur-angsur tenang. Selanjutnya Sengeda memerintahkan tigapuluh pemuda membentuk formasi setengah lingkaran mengelilingi gajah sembari bertepuk tangan dengan irama yang beraturan dan melantunkan puji-pujian atas sifat baik Bener Meriah.Dengan gerak perlahan, Sengeda menari dihadapan gajah, sehingga merangsang gajah ikut bergerak maju mundur berirama. Menurut cerita tutur, gerak itulah yang melahirkan tari Bines.
Tari Bines
Tari Bines secara garis besar mempunyai fungsi, sebagai berikut :
Tari Bines
Setiap tari Bines selalu dilantunkan syair yang mengandung pesan yang dikomunikasikan kepada penontonnya.Syair tersebut biasanya berisi ajaran moral, perilaku manusia yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ajaran agama, dan juga ajakan untuk senantiasa hidup rukun dan damai.
Tari Bines
Disamping pesan moral, tari Bines juga menampilkan bagian yang bersifat menghibur, bahkan memungkinkan untuk mengajak penonton perempuan untuk ikut bergabung.Bersifat spontanitas dan bebas karena geraknnya mudah diikuti. 3. Sarana Publikasi
Biasanya tari Bines juga menyajikan syair yang menyatakan bahwa tarian ini berasal dari daerah Gayo Lues.Dengan demikian penonton memperoleh informasi tentang dari daerah asal tari Bines ini.
Tari Bines
Bahwa perselisihan antar kampung yang terjadi, tidak jarang bisa diredam dengan pementasan bersama tari Binnes ini dengan syair yang menyejukkan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Adanya kesadaran bahwa tari ini merupakan milik sesama orang Gayo Lues yang harus dijaga kelestariannnya, maka sangat dimungkinkan berfungsi juga sebagai perekat.
Tari Bines
Tari Bines merupakan tradisi berkesenian para perempuan Gayo Lues yang memang tidak diperbolehkan menari Saman yang keras dan dinamis. sebagai gantinya diciptakan tari yang cocok dengan jiwa dan karakter perempuan yang lebih lembut dan anggun. Beberapa unsur yang melekat pada tari Bines dan tidak bisa dipisahkan, yaitu penari, gerak tari, syair, penangkat, dan busana tari. Jumlah penari pada umumnya berjumlah genap bisa 6, 8,10, 12 hingga 16 orang. Mereka membawakan ragam gerak yang sama dan dilakukan secara serempak dari awal hingga akhir. Adapun ragam gerak yang biasa ditampilkan secara garis besar dapat disebutkan di sini, antara lain :
Surang saring: dimaksudkan bahwa dari awal hingga akhir tarian ini dibawakan secara serempak dengan ragam gerak yang tidak berbeda antara penari satu dengan yang lain;
Alih: gerak tangan yang berubah dari tepuk tangan ke gerak tangan yang lain;
Langkah: gerak langkah untuk membentuk pola lantai huruf U dan berbanjar;
Tepok: bertepuk tangan ;
Kertek: gerakan petik jari.
Tari Bines
Busana tari Bines sejak dahulu sampai sekarang tidak banyak berubah karena terikat dengan pakem.Seperti halnya dengan tarian tradisi pada umumnya busana tari menjadi salah satu bagian yang sangat dipegang teguh agar terjaga “keasliannya”. Dari busana tari yang dikenakan oleh para penari menunjukkan ciri dan identitas daerah yang memudahkan penonton bisa dengan mudah dapat mengenalinya. Untuk itulah biasanya busana tari tradisi yang ada tetap dipertahankan. Adapun busana tari Bines terdiri atas :
Tari Bines
Baju Lukup bermotif tabur, atau disebut Baju Tabur;
Kain Sarung;
Kain Panjang atau Upuh Kerawang dengan dihias Renggiep di pinggirnya;
Sanggul yang dihiasi daun kepies.Bisa juga diganti dengan daun bambu , daun pandan. Bahkan tidak jarang dengan hiasan kepala berwarna-warni;
Hiasan leher berupa Belgong;
Ikat Pinggang berupa Genit Rante yang dihiasi dengan Renggiep;
Toping Gelang dan Sensim Metep.
Tari Bines
Tari Bines Aceh
Europeanen
Europeanen ("orang-orang Eropa") adalah salah satu dari tiga kelompok penduduk Hindia Belanda dalam Undang-undang Administrasi Hindia Belanda tahun 1854. Ke dalamnya termasuk semua orang Eropa asli (pendatang, "trekker" atau ekspatriat), orang Armenia, orang Amerika Latin, orang Eropa yang menetap di Hindia Belanda, orang berdarah campuran Eropa ("Indo"), serta orang kelompok lain yang diangkat oleh keluarga Eropa. Penduduk kelompok lain dapat pula masuk menjadi kelompok Europeanen asalkan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sejak 1899 orang Jepang dan Siam pun masuk dalam kelompok ini.
Europeanen
Walaupun hanya sedikit jumlahnya (maksimal 2% dari penduduk Hindia Belanda), kelompok ini memiliki banyak keistimewaan yang menguntungkan. Dapat dikatakan, ini adalah kelompok warga kelas satu. Mereka mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi, diutamakan untuk posisi-posisi pekerjaan yang lebih tinggi, memiliki kewarganegaraan ganda, terjamin kualitas pendidikannya, dan sebagainya.
Europeanen
Meskipun anggota kelompok ini terlihat banyak mendapat keistimewaan, terdapat perbedaan status sosial di antara mereka. Ketegangan antara "trekkers" dan "blijvers" (mereka yang tinggal atau lahir di Hindia Belanda; kemudian mereka menyebut dirinya "Indiërs") sudah terlihat sejak sebelum undang-undang itu diberlakukan. Orang-orang Indo banyak yang mengeluh pula karena semenjak politik etis dijalankan, perhatian hanya diberikan kepada pribumi ("Inlanders") sementara mereka didiskriminasi. Salah satu sasaran keprihatinan mereka adalah bahwa mereka tidak berhak memiliki tanah dan fasilitas pendidikan tinggi. Akibatnya, walaupun mereka tergolong sama dengan para "trekkers", mereka tidak dapat bersaing dalam persaingan lapangan kerja, sekaligus tidak bisa berusaha sendiri.
Europeanen
Pada tahun 1905 jumlah yang memiliki status "Europeanen" di Hindia Belanda adalah 80.910 jiwa. Sebanyak 64.917 jiwa, atau kurang lebih 80%, tinggal di Pulau Jawa dan Madura. Kurang lebih 66.600 jiwa lahir di Hindia Belanda dan 14.310 sisanya di luar. Dari 14.310 jiwa ini termasuk 9.500 orang Belanda, 312 orang Britania, 1.400 orang Jerman, 315 orang Belgia, 184 orang Perancis, 131 orang Austria-Hongaria, 105 orang Amerika, 33 orang Australia, 22 orang Armenia, dan 56 orang yang lahir di Afrika.
Europeanen
Kemudian pada tahun 1920 jumlah orang-orang dengan status Eropa adalah 169.276 jiwa. Sebagian besar atau kurang lebih 80% atau 134.856 jiwa tinggal di pulau Jawa dan Madura. Di bawah ini adalah rincian menurut keresidenan berdasarkan data dari Cribb (2000):
Province Nord, Kaledonia Baru
Province Nord merupakan satu dari tiga sub-pembagian administratif di Kaledonia Baru. Berbatasan dengan bagian utara dan timur laut daratan Kaledonia Baru.
Province Nord, Kaledonia Baru
Ibukota pemerintah provinsinya terletak di Koné.
Province Nord, Kaledonia Baru
Dari 22 kursi di kongres provinsi, Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan-Kanak dan Front Pembebasan Nasional Sosialis menduduki 11, Uni Kaledonia 7, Partai untuk Kaledonia di Republik 3, dan Persatuan Masa Depan menduduki 1.
Province Sud, Kaledonia Baru
Province Sud adalah satu dari tiga sub-pembagian administratif di Kaledonia Baru. Meliputi bagian selatan dan barat daya daratan Kaledonia Baru. Merupakan wilayah paling berkembang dan terurbanisasikan di archipelago ini dan di seluruh region Melanesia. Province Sud juga merupakan satu-satunya bagian dari Kaledonia Baru - dan Melanesia - di mana etnis Melanesia bukan sebagian besar dari populasinya.
Province Sud, Kaledonia Baru
Majelis provinsial dan eksekutif terletak di Nouméa. Pelayanan administratif negara pusat Perancis, terletak di La Foa, dengan Deputi Komisioner Republik ("commissaire délégué de la République"), tunduk pada subprefek Perancis Metropolitan, menetap di sana. La Foa dipilih oleh negara pusat Perancis pada 1980-an untuk mengimbangi kepentingan Nouméa di Kaledonia Baru.
Province Sud, Kaledonia Baru
Pelayanan administratif negara pusat di La Foa tidak sama dengan pelayanan administratif negara pusat di Nouméa. La Foa menangani urusan lokal pada tingkat provinsi, sementara Nouméa, dengan Komisioner Tinggi Republik di Kaledonia Baru, menangani urusan teritorial seluruh Kaledonia Baru.
Province Sud, Kaledonia Baru
Dari 40 kursi di kongres provinsi, Persatuan Masa Depan menduduki 19 kursi, Persatuan untuk Kaledonia di Republik menduduki 16, dan Front Nasional 5 kursi. Ini merupakan satu-satunya provinsi tanpa nasionalis apapun di kongres provinsi.
Tari guel
Tari guel adalah salah satu khasanah budaya Gayo di Aceh. Guel berarti membunyikan. Khususnya di daerah dataran tinggi gayo, tarian ini memiliki kisah panjang dan unik. Para peneliti dan koreografer tari mengatakan tarian ini bukan hanya sekadar tari. Dia merupakan gabungan dari seni sastra, seni musik dan seni tari itu sendiri.
Tari guel
Dalam perkembangannya, tari guel timbul tenggelam, namun Guel menjadi tari tradisi terutama dalam upacara adat tertentu. Guel sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam, lingkkungan kemudian dirangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama. Tari ini adalah media informatif. Kekompakan dalam padu padan antara seni satra, musik/suara, gerak memungkinkan untuk dikembangkan (kolaborasi) sesuai dengan semangat zaman, dan perubahan pola pikir masyarakat setempat.
Guel tentu punya filosofi berdasarkan sejarah kelahirannya. Maka rentang 90-an tarian ini menjadi objek penelitian sejumlah surveyor dalam dan luar negeri.
Tari guel
Pemda Daerah Istimewa Aceh ketika itu juga menerjunkan sejumlah tim dibawah koodinasi Depdikbud (dinas pendidikan dan kebudayaan), dan tersebutlah nama Drs Asli Kesuma, Mursalan Ardy, Drs Abdrrahman Moese, dan Ibrahim Kadir yang terjun melakukan survey yang kemudian dirasa sangat berguna bagi generasi muda, seniman, budayawan untuk menemukan suatu deskripsi yang hampir sempurna tentang tari guel. Sebagian hasil penelitian ini yang saya coba kemukakan, apalagi memang dokumen/literatur tarian ini sedikit bisa didapatkan.
Tari guel
Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di tanah Gayo. tari guel berawal dari mimpi seorang pemuda bernama Sengeda anak Raja Linge ke XIII. Sengeda bermimpi bertemu saudara kandungnya Bener Meria yang konon telah meninggal dunia karena pengkhianatan. Mimpi itu menggambarkan Bener Meria memberi petunjuk kepada Sengeda (adiknya), tentang kiat mendapatkan Gajah putih sekaligus cara meenggiring Gajah tersebut untuk dibawa dan dipersembahakan kepada Sultan Aceh Darussalam. Adalah sang putri Sultan sangat berhasrat memiliki Gajah Putih tersebut.
Tari guel
Berbilang tahun kemudian, tersebutlah kisah tentang Cik Serule, perdana menteri Raja Linge ke XIV berangkat ke Ibu Kota Aceh Darussalam (sekarang kota Banda Aceh). Memenuhi hajatan sidang tahunan Kesutanan Kerajaan. Nah, Sengeda yang dikenal dekat dengan Serule ikut dibawa serta. Pada saat-saat sidang sedang berlangsung, Sengeda rupanya bermain-main di Balai Gading sambil menikmati keagungan Istana Sultan.
Tari guel
Pada waktu itulah ia teringat akan mimpinya waktu silam, lalu sesuai petunjuk saudara kandungnya Bener Meria ia lukiskanlah seekor gajah berwarna putih pada sehelai daun Neniyun (Pelepah rebung bambu), setelah usai, lukisan itu dihadapkan pada cahaya matahari. Tak disangka, pantulan cahaya yang begitu indah itu mengundang kekaguman sang Puteri Raja Sultan. Dari lukisan itu, sang Putri menjadi penasaran dan berhasrat ingin memiliki Gajah Putih dalam wujud asli.