Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Yerusalem memiliki nilai spiritual dan keagamaan yang unik bagi agama-agama Abrahamik dunia: Yudaisme, Kristen, dan Islam. Usai Perang Dunia I, Negara-Negara Sekutu Utama yang memenangi perang mengakui ketiga agama tersebut sebagai "warisan peradaban yang sakral" dan menekankan bahwa segala hak dan klaim yang berkaitan dengan ketiga-tiganya harus dilindungi selamanya di bawah jaminan dunia internasional. Isi Deklarasi Balfour Britania Raya 1917 disertakan dalam Mandat untuk Palestina oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pemerintah Amerika Serikat tidak terlibat dalam perjanjian-perjajian ini; kebijakan luar negeri resmi AS tahun 1919 adalah "tidak menolak" Deklarasi Balfour, tetapi juga tidak menyatakan dukungan resmi terhadap Zionisme. Pada tanggal 21 September 1922, Kongres Amerika Serikat mengesahkan resolusi bersama yang mendukung tanah air bangsa Yahudi di Palestina, tetapi tidak merugikan kebudayaan lain yang sudah ada di sana pada waktu itu. Pengesahan ini terjadi pada hari yang sama ketika Mandat Palestina disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB); meski hasil investigasi resmi pemerintah mengenai pilihan penentuan nasib sendiri bangsa yang terdampak sudah menyebar di kalangan pejabat pemerintahan, temuan ini baru dirilis ke publik pada bulan Desember tahun itu. Kebijakan luar negeri Amerika Serika tidak berubah. Klaim-klaim nasionalis yang saling bertentangan mendorong maraknya kekerasan sipil pada masa antarperang; usai Perang Dunia II, "Persoalan Palestina" diangkat di Perserikatan Bangsa-Bangsa selaku lembaga penerus LBB.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 181, Rencana Pemisahan Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rencana ini mengandung rekomendasi agar Yerusalem ditempatkan di bawah pemerintahan internasional khusus, atau corpus separatum, yang dikelola oleh PBB dan terpisah dari negara yang dikehendaki bangsa Yahudi dan Arab. Setelah konflik tahun 1948, gencatan senjata dan Perjanjian Gencatan Senjata 1949 dirundingkan dan disepakati oleh kedua pihak. Salah satu poin yang disepakati adalah pembelahan Yerusalem untuk sementara. Perjanjian Gencatan Senjata dengan Yordania ditandatangani tanggal 3 April 1949, tetapi secara internasional dianggap tidak berkekuatan hukum untuk melawan keabsahan resolusi yang menghendaki pemisahan dan internasionalisasi Yerusalem. Pada tanggal 25 April 1949, Raja Abdullah secara resmi mengganti nama Transyordania menjadi Kerajaan Hasyimiyah Yordania. Ia sudah didukung oleh Britania Raya (bersyarat—Britania Raya tidak mengakui wilayah Yerusalem Timur dan menegaskan bahwa daerah itu harus menjadi bagian dari corpus separatum, wilayah kantong internasional).
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Pada tanggal 5 Desember 1949, Kabinet Israel rapat di Tel Aviv dan mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tanggal 23 Januari 1950, sidang Knesset Pertama menyatakan bahwa "Yerusalem selalu dan akan selalu menjadi ibu kota Israel." Selain itu, pada tanggal 24 April 1950, Dewan Deputi dan Dewan Bangsawan Yordania dalam rapat bersama mengesahkan resolusi aneksasi Tepi Barat dan Yerusalem. Karena status Yerusalem sebelumnya sudah dimasukkan ke Rencana Pemisahan PBB, sebagian besar negara anggota tidak menerima posisi Israel dan membangun kedutaan besarnya di luar Yerusalem.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Amerika Serikat menyatakan bahwa sikapnya terhadap Yerusalem mengacu pada perbatasan geografis yang ditetapkan untuk "Kota Yerusalem", atau Corpus Separatum, sesuai Resolusi 181, tetapi sejak 1950, berbagai diplomat AS sering bepergian ke Yerusalem dari Kedutaan AS di Tel Aviv untuk melakukan bisnis dengan pejabat-pejabat Israel. Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Mandat Palestina. Secara de jure, artinya Yerusalem belum menjadi bagian dari negara berdaulat manapun. Setelah seluruh kota dan Tepi Barat dicaplok saat Perang Enam Hari tahun 1967, Amerika Serikat kembali menegaskan keinginannya untuk mendirikan rezim internasional di kota Yerusalem.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Dukungan terhadap UU Kedutaan Besar Yerusalem mencapai puncaknya ketika masa-masa kritis perundingan Piagam Oslo dalam rangka proses perdamaian Israel–Palestina, walaupun ditentang oleh pemerintah Israel maupun Amerika Serikat. Pemindahan kedutaan ditunda terus-menerus oleh pemerintah supaya Amerika Serikat terlihat netral menghadapi isu Yerusalem. Namun demikian, pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan pemindahan kedutaan besar.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap negara berhak menetapkan ibu kotanya sendiri, dan Israel memilih Yerusalem. Undang-undang ini mencatat bahwa "kota Yerusalem adalah tempat berdirinya kantor Presiden, Parlemen, dan Mahkamah Agung Israel, dan berbagai kementerian dan lembaga sosial dan budaya." Yerusalem didefinisikan sebagai pusat spiritual Yudaisme. Selain itu, UU ini mencantumkan bahwa sejak penyatuan kembali Yerusalem tahun 1967, seluruh warga mendapat jaminan kebebasan beragama.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
S. 1322 juga menyatakan bahwa ""Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota negara Israel; dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel harus didirikan di Yerusalem paling lambat 31 Mei 1999"".
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Walaupun pemungutan suara Senat dan DPR dilakukan sebelum kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Wali Kota Yerusalem Ehud Olmert ke Washington dalam rangka perayaan 3.000 tahun deklarasi Yerusalem sebagai ibu kota bangsa Yahudi oleh Raja Daud, pemindahan gedung Kedutaan Besar A.S. ke Yerusalem tidak mengalami kemajuan sampai Desember 2017.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Pasal 3 undang-undang ini menjelaskan kebijakan A.S. dan menetapkan prasyarat agar Menteri Luar Negeri membuat laporan supaya mendapat alokasi dana penuh selambat-lambatnya Mei 1999. Pasal ini juga mencantumkan secara singkat kebijakan A.S. perihal alokasi dana.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Hambatan besarnya adalah sejauh mana dampak pemindahan kedutaan ini terhadap pihak-pihak berkepentingan atau negara-negara tetangga yang terlibat dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri Timur Tengah yang kadang-kadang cukup tegang. Sejak UU ini diajukan, berbagai pihak sepakat bahwa tindakan ini memiliki risiko besar terhadap keamanan nasional Amerika Serikat di dalam dan luar negeri.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Menurut Konstitusi Amerika Serikat, Presiden memiliki kewenangan eksklusif untuk mengakui kedaulatan asing atas suatu wilayah. Badan Penasihat Hukum Departemen Kehakiman menyimpulkan bahwa pasal-pasal UU ini berlawanan dengan kewenangan eksklusif presiden dalam urusan luar negeri sehingga bersifat inkonstitusional.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Mantan presiden A.S. Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama menyinggung atau menyatakan terang-terangan bahwa upaya Kongres untuk mengatur kebijakan luar negeri melanggar kewenangan dan tugas cabang eksekutif dalam pelaksanaan hubungan luar negeri A.S. yang layak dan efektif.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Perihal status Yerusalem, Presiden Bush menganggap Kongres hanya "penasihat" semata. Ia mengatakan bahwa "[Kongres] tanpa izin mencampuri kewenangan Presiden yang dijamin oleh konstitusi". Konstitusi A.S. memberikan hak menetapkan kebijakan luar negeri kepada Presiden; resolusi Kongres, seperti yang ada di UU Pemberian Kewenangan Pertahanan Nasional 2003 yang menyertakan pasal-pasal UU Kedutaan Besar Jerusalem, justru membuat dukungan terhadap pengaturan kebijakan luar negeri oleh Kongres sangat problematis atau bahkan keliru bila mengacu kepada Konstitusi.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Bahkan sejak awal perumusan UU ini, persoalan campur tangan Kongres yang berlebihan dan potensi pelanggaran kewenangan cabang eksekutif atas urusan luar negeri sudah menjadi topik perdebatan saat itu. Karena tidak setuju, Presiden Clinton mengambil tindakan yang tidak lazim dengan tidak menandatangani/memberlakukan UU Kedutaan Besar Yerusalem setelah dilimpahkan oleh Kongres selama 10 hari. Setelah itu, RUU ini dikembalikan ke Kongres dan otomatis berlaku seperti yang diatur dalam Konstitusi. Sikap Clinton yang tidak berbuat apa-apa menegaskan perbedaan antara cabang-cabang pemerintahan federal tanpa perlu dihujani kritik masyarakat akibat "bersikap negatif" terhadap undang-undang yang tampaknya populer dan tidak mungkin diveto kala itu.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Permasalahan konstitusional ini muncul ketika RUU ini dibahas di DPR dan Senat. Amendemen Sen. Dole yang ditambahkan ke RUU versi awal menyertakan pasal yang mengembalikan wewenang hubungan luar negeri kepada pejabat eksekutif.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Sejak 1998 sampai Desember 2017, pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv ditunda oleh Presiden setiap enam bulan atas dasar keamanan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 undang-undang ini.
Sejak aturan ini berlaku pada akhir 1998, semua Presiden yang menjabat saat itu menetapkan bahwa pemindahan kedutaan akan berdampak besar terhadap keamanan nasional A.S. dan memilih untuk menerbitkan surat penangguhan yang menunda proses pemindahan. Evaluasi ulang dilaksanakan setiap enam bulan. Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Kongres mulai memasukkan kalimat-kalimat yang menghapus hak eksklusif Presiden untuk membuat surat penangguhan atau menghapus total aturan penangguhan dari UU Kedutaan Besar Yerusalem.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Ada sejumlah perkembangan besar sejak UU ini disahkan dan jauh setelah tenggat awal (31 Mei 1999):
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Pada Maret 2011, sebuah rancangan undang-undang baru bernama Undang-Undang Kedutaan Besar dan Pengakuan Yerusalem 2011 (H.R. 1006) diajukan di Kongres. RUU ini disponsori oleh 14 Anggota Kongres, termasuk Ketua Subkomite Eropa DPR Dan Burton (R), Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Ileana Ros-Lehtinen (R), dan Ketua Subkomite Timur Tengah DPR Steve Chabot (R). RUU ini akan menghapus hak penangguhan presiden sesuai UU 1995, memindahkan Kedutaan Besar A.S. di Tel Aviv ke Yerusalem, dan menegaskan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terpisahkan. Pada akhir 2011, RUU ini dinyatakan tidak lolos karena tidak disetujui Komite Urusan Luar Negeri DPR.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Presiden Donald Trump menandatangani surat penangguhan pada tanggal 1 Juni 2017. Gedung Putih menyatakan bahwa dukungan Trump untuk Israel tetap tidak berubah dan ia akan memenuhi janjinya memindahkan kedutaan besar. Tanggal 5 Juni 2017, Senat dengan bulat (90-0) mengesahkan resolusi peringatan 50 tahun penyatuan kembali Yerusalem. Resolusi ini menegaskan kembali UU Kedutaan Besar Yerusalem dan meminta Presiden dan semua pejabat pemerintah melaksanakan ketentuannya.
Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem
Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Trump mengumumkan keputusan resminya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel dan memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan pemindahan Kedutaan Besar A.S. dari Tel Aviv ke Yerusalem. Usai pengumuman, Presiden Trump menandatangani Memorandum Presiden untuk Menteri Luar Negeri (Ketetapan Presiden No. 2018-02) tentang penangguhan pemotongan 50% anggaran yang biasanya dilakukan ketika kedutaan besar baru dibuka. Penangguhan ini dinilai perlu untuk "melindungi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat." Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menyatakan bahwa proses pemindahan akan dimulai secepatnya. Pemindahan ini sendiri membutuhkan waktu beberapa tahun.
Wiener Sport-Club
Wiener Sport-Club atau Klub Olahraga Wiener, sering disebut juga sebagai WSC, didirikan pada tahun 1883 di Vienna, Austria dan merupakan salah satu klub atletik tertua di negara tertua di klub atletik. Rumah Tradisional mereka di bagian kota Dornbach (Distrik 17).
Wiener Sport-Club
Di berbagai waktu, sepanjang sejarah, klub ini pernah memiliki departemen untuk cabang olahraga anggar, tinju, gulat, bersepeda, bola tangan, lintasan dan lapangan, hoki lapangan, tenis, squash, sepak bola dan polo air. Tim sepak bolanya menikmati kesuksesan di Kejuaraan Nasional Austria di tahun 1922, 1958 dan 1959. Musim 1958 termasuk musim yang mengesankan dengan kemenangan 7-0 atas Juventus di Eropa Piala Champions. Dua kebangkrutan pada tahun 1990-an akhirnya menggiring tim ini untuk masuk ke liga yang lebih rendah.
Wiener Sport-Club
Pada tahun 2001, bagian sepak bola memisahkan diri sebagai "Wiener Sportklub" karena masalah keuangan dan bergabung kembali ke WSC pada tahun 2017. Skuat pertama saat ini bermain di Austria Regional League Timur (Divisi 3). Kandang klub "Sportclub-Platz" kembali seperti pada tahun 1904 dan dianggap sebagai klub Austria tertua yang masih aktif digunakan sebagai lapangan sepak bola. Pemain dan pelatih Erich Hof dikenal sebagai legenda klub.
Kekhalifahan dunia
Kekhalifahan dunia adalah konsep satu pemerintahan dunia tunggal, yang didukung oleh Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin kelompok militan fundamentalis Islam Negara Islam Irak dan Syam. Pada 8 April 2006, "Daily Times" dari Pakistan mengabarkan sebuah pawai yang diadakan di Islamabad oleh organisasi militan Sipah-e-Sahaba Pakistan menyerukan pembentukan kekhalifahan dunia, yang dimulai di Pakistan. Pada 2014, Baghdadi diklaim berhasil dalam pembentukan kekhalifahan dunia.
Kekhalifahan dunia
Hizb ut-Tahrir, sebuah organisasi politik pan-Islamis, meyakini bahwa seluruh Muslim harus disatukan dalam kekhalifahan dunia yang akan "menantang, dan secara mutlak menaklukkan, dunia Barat." Karena kaum ekstrimis sering melakukan tindak kekerasan dalam mewujudkan tujuan ini, ini kurang mendapatkan sambutan besar. Brigitte Gabriel berpendapat bahwa tujuan kekhalifahan dunia adalah pusat dari wirausaha Islam radikal.
Politik Basque
Politik Basque mendapat hak otonom dari pemerintahan Spanyol. Undang-undang saat ini berusaha untuk menyusun peraturan otonom sebagai undang-undang untuk tiga provinsi yang mencakup wilayah Basque.
Politik Basque
Distrik-distrik di Basque barat ini telah membuat undang-undang sendiri dengan hukum dan institusi yang otonom, bahkan hal ini telah dilakukan pada masa penaklukan oleh Kastilia pada tahun 1200. Raja baru tersebut menegakkan sistem kelembagaan mereka yang berbeda dengan undang-undang hukum konservatif di wilayah Basque dan Pyrenean. Pemerintahan mandiri yang terbatas ini, serupa dengan yang dimiliki Navarre, sebagian lebih diterapkan pada tahun 1839 dan benar-benar dijalankan pada tahun 1876. Ada berupa imbalan kesepakatan bagi penduduk yang mampu mengumpulakan pajak, dimana mereka akan menerima sejumlah hak istimewa administratif. Pada gilirannya hal ini ditangguhkan oleh Franco untuk Gipuzkoa dan Biscay, namun dikembalikan oleh Konstitusi Spanyol tahun 1978.
Politik Basque
Konstitusi Prancis pasca-Franco tahun 1978 mengakui hak historis dan mencoba untuk mengakhiri konflik lama antara sentralisme dan identitas nasional yang berbeda (Basque, Catalan, dan Galician). Sebuah perundingan antara Suárez dari "Union of the Democratic Center (UDC)" Spanyol dan PNV menyebabkan terbentuknya undang-undang Basque, dengan artikel pertamanya yang menyatakan bahwa orang Basque (" Euskal Herria ") akan mengambil alih institusional dalam bentuk Komunitas Otonomi Basque; dilanjutkan pada artikel ke-2 dengan menetapkan bahwa hal itu dibentuk mencakup wilayah Álava, Biscay, Gipuzkoa, serta Navarre.
Politik Basque
Dewan provinsi yang diberi atribusi relevan (perpajakan, dll) dikembalikan ke provinsi-provinsi masing-masing (disebut 'diputación foral' '), namun tidak untuk wilayah Navarre. Pada akhirnya, pemerintahan di Spanyol menyebarkan ketentuan hukum untuk pembentukan komunitas otonom Spanyol, dimana ada pemerintahan otonom dan parlemen otonom yang mencakup seluruh wilayah manapun di Spanyol (misalnya Kastilia dan León, Catalonia, Valencia, dll).
Provinsi-provinsi di Basque masih melakukan pengumpulan pajak di wilayah masing-masing, namun dengan batasan-batasan tertentu karena setiap pengambilan keputusan hukum masih ada di bawah pemerintah Spanyol dan Eropa. Di bawah sistem yang rumit ini, disebut 'Diputaciones Forales' '(Basque:"Foru Aldundiak") yang artinya: Basque dapat mengelola sebagian besar dari masing-masing provinsi namun masih dikoordinasikan oleh pemerintah Spanyol secara otomatik (bahasa Spanyol 'Gobierno Vasco', Basque: " Eusko Jaurlaritza "). Meskipun demikian, pemerintahan otonom tersebut memiliki kepolisian sendiri (Ertzaintza), yang tugasnya untuk mengendalikan sistem pendidikan di Basque, dan Sistem Kesehatan. Mereka juga memiliki stasiun radio/TV yakni Euskal Irrati Telebista. Inilah beberapa kekuatan yang diakui dalam hukum Genika sejak dialihkan ke pemerintahan otonom tahun 1980 oleh Cortes Generales di bawah Hukum Gernika.Kantori Parlemen Basque dan roda pemerintahannya ada di Vitoria-Gasteiz,yang sekaligus adalah ibu kota negara "de facto ', tapi pemerintahan Otonomi Basque tidak memiliki kekuatan hukum "de jure".
Parlemen Basque terdiri dari 25 perwakilan dari masing-masing tiga provinsi. Parlemen Basque memilih Lehendakari (Presiden Otonomi Basque). "Lehendakari" telah menjadi anggota Partai Nasionalis Basque (Euzko Alderdi Jeltzalea) sebuah partai berhaluan moderat dan Kristen-Demokrat yang sudah ada sejak tahun 1978. Meskipun peran kepemimpinan mereka diakui secara konstitusi, namun mereka tidak selalu mendapat dukungan dari mayoritas partai. Maka mereka perlu membentuk koalisi dengan partai-partai lainnya di Spanyol cenderung sayap kiri, meskipun Partai Nasionalis Basque yang minoritas sering ada dalam posisi sulit.
Konstantiniyye (majalah)
Konstantiniyye adalah sebuah majalah maya berbahasa Turki yang diterbitkan maya oleh Negara Islam Irak dan Syam dan dirilis oleh al-Hayat Media Center. "Konstantiniyye" adalah nama Ottoman lama untuk Istanbul.
Konstantiniyye (majalah)
Majalah tersebut menerbitkan pesan-pesan anti-Turki dan mentargetkan presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, dan Partai Rakyat Demokratik, beserta salah satu musuh militannya, PKK.
Konstantiniyye (majalah)
Pada akhir 2016, "Konstantiniyye" tampaknya disuplantasikan oleh "Rumiyah".
Nasionalisme Basque
Nasionalisme Basque adalah salah satu bentuk nasionalisme yang menegaskan bahwa Basque (kelompok etnis di wilayah Pegunungan Pirenia barat) adalah suatu bangsa yang sebaiknya disatukan secara politik. Semenjak kemunculan gagasan ini pada akhir abad ke-19, telah muncul juga kelompok-kelompok separatis Basque, dan yang paling tersohor adalah kelompok separatis "Euskadi Ta Askatasuna" (disingkat ETA) yang telah melancarkan berbagai aksi terorisme dari tahun 1968 hingga 2010.
Nasionalisme Basque
Kelompok etnis Basque tersebar di tiga kawasan di dua negara, yaitu Pais Vasco dan Navarra di Spanyol serta wilayah Iparralde di Perancis. Maka dari itu, pergerakan nasionalisme Basque bersifat "iredentis" karena menginginkan penyatuan semua provinsi yang dihuni oleh orang-orang yang berbahasa Basque. Gagasan ini sendiri berakar dari Carlisme dan berakhirnya hubungan lama antara provinsi-provinsi Basque Spanyol dengan Monarki Spanyol akibat undang-undang tahun 1839 dan 1876. Pada masa ini, pergerakan pro-"fueros" (sistem kehakiman dan pengambilan keputusan lokal) yang reaksioner menginginkan agar sistem "fueros" dan otonomi wilayah Basque dipertahankan. Pemerintah Spanyol menindas pergerakan pro-"fueros" seusai Perang Carlista Ketiga.
Pulau Filfla
Pulau Filfla adalah sebuah pulau kecil yang sebagian kecil tandus dan tak berpenghuni dengan jarak sejauh 5 kilometer di selatan Malta dan merupakan pulau di selatan Kepulauan Malta. Pulau kecil berbatu Filflu (atau Filfoletta) berjarak sekitar 102 meter barat daya Filfla, merupakan titik paling selatan Malta. Namanya diyakini berasal dari kata "felfel", bahasa Arab untuk merica.
Pulau Filfla
Pulau Filfla hanya memiliki luas 6 hektar dan merupakan dataran tinggi kapur berpuncak rata yang terdiri dari tebing setinggi 60 meter. Terdapat tiga spesies burung laut yang berkembang biak di pulau kecil ini, yakni: burung petrel badai Eropa terdapat sekitar 5.000 - 8000 pasang, burung penggunting laut Cory (sekitar 200 pasang), dan burung camar berkaki kuning (sekitar 130 pasang). Pulau ini telah diidentifikasi sebagai Kawasan Burung yang Penting oleh BirdLife International, terutama karena populasi dari petrel badai. Jenis kadal tebing ("podarcis filfolensis" ssp. "filfolensis") dan siput darat ("Lampedusa imitatrix gattoi") merupakan satwa endemik Filfla. Bawang prei liar besar setinggi 2 m (6 kaki 7 inci) tumbuh di sana. Akses menuju Pulau Filfla hanya memungkinkan untuk tujuan pendidikan atau ilmiah dan pengunjung harus mendapat izin dari Otoritas Lingkungan dan Perencanaan Malta.
Pulau Filfla
Pulau Filfla kemungkinan disakralkan oleh penduduk neolitik Malta, yang membangun kuil Ħaġar Qim dan Mnajdra di pesisir Malta seberang pulau kecil ini. Menara Ħamrija, yang merupakan salah satu dari 13 menara pengawas yang dibangun oleh Martin de Redin di sekitar pantai Malta, serta sebuah peringatan untuk Walter Norris Congreve, salah satu gubernur Inggris Malta, yang dikremasi dan abunya dibuang di selat antara Pulau Filfla dan Malta, juga terletak di dekat daratan Malta yang menghadap Filfla.
Pulau Filfla
Satu-satunya bangunan permanen yang diketahui pernah berdiri di pulau itu adalah sebuah kapel yang dibangun di dalam sebuah gua pada tahun 1343, yang kemudian hancur akibat gempa pada tahun 1856 dan juga tenggelam di bagian pulau itu. Peta Malta yang berasal dari tahun 1798 menunjukkan sebuah benteng, mercusuar, dan biara dengan sebuah kapel di Pulau Filfla.
Pulau Filfla
Sampai tahun 1971 Angkatan Laut Britania Raya dan Angkatan Udara Britania Raya menggunakan pulau ini untuk target latihannya, dan peluru yang dihabiskan dari latihan tersebut masih dapat ditemukan di Filfla hingga saat ini. Pulau ini menjadi sebuah cagar alam burung pada tahun 1980. "Filfla Natural Reserve Act", yang diberlakukan pada tahun 1988, dengan memberikan pembatasan akses dan penggunaan lebih lanjut, termasuk larangan memancing dalam satu mil laut (1,9 km) di sekitar pulau karena kemungkinan masih terdapat persenjataan-persenjataan yang belum meledak.
Pulau Filfla
Pada tahun 1990 Pemerintah Malta mengizinkan penangkapan ikan dalam zona satu mil.
Pulau Filfla
Pulau Filfla merupakan persengketaan wilayah teritorial landas benua antara Libya dan Malta. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1985 pada dasarnya dengan mengabaikan pulau ini dari perhitungan.
Fuero
Fuero (), Fur (), Foro () atau Foru () adalah istilah hukum Spanyol yang memiliki beberapa makna yang bergantung pada konteksnya. Salah satu maknanya adalah kompilasi hukum, khususnya hukum setempat atau regional. Makna lain adalah sejumlah undang-undang yang berlaku khusus untuk kelas sosial tertentu. Contohnya, "fuero militar" merupakan hukum militer dan "fuero eclesiástico" berlaku khusus untuk gereja. Pada abad ke-20, rezim Francisco Franco menggunakan istilah "fueros" untuk beberapa hukum dasar. Istilah tersebut menyiratkan bahwa yang terkandung di dalamnya bukanlah konstitusi yang dapat diperdebatkan dan diubah oleh rakyat, tetapi merupakan perintah dari satu-satunya sumber wewenang yang sah seperti pada masa feudalisme.
Fuero
Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, "forum", yang berarti "ruang terbuka yang digunakan sebagai pasar, pengadilan dan tempat pertemuan".
Fuero
Pada awal abad ke-18, Raja Felipe V dari Spanyol mengeluarkan dekret-dekret Nueva Planta yang mensentralisasi pemerintahan dan menghapuskan sistem ini. Konsep "fuero" semakin terancam setelah meletusnya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Keinginan untuk mempertahankan sistem "fuero" merupakan salah satu permintaan kelompok Carlista pada abad ke-19. Maka dari itu, terdapat banyak pendukung Carlisme di Pais Vasco, Catalunya dan Aragon. Namun, setelah terjadinya tiga perang, pemerintah Spanyol berhasil mengalahkan kelompok Carlista.