Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Bunga lotus atau sidrah
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Kitab
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Garis putih pada kata-kata UIN
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Warna biru
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Warna kuning
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Sejak 2007 UIN Syarif Hidayatullah menetapkan motto ""Knowledge, Piety, Integrity"". Motto ini pertama kali disampaikan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dalam pidato Wisuda Sarjana ke-67 tahun akademik 2006-2007.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
"Knowledge" mengandung arti bahwa UIN Syarif Hidayatullah memiliki komitmen menciptakan sumber daya insani yang cerdas, kreatif, dan inovatif. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkeinginan memainkan peranan optimal dalam kegiatan learning, discoveries, and angagement hasil-hasil riset kepada masyarakat. Komitmen tersebut merupakan bentuk tanggung jawab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam membangun sumber insani bangsa yang mayoritas adalah Muslim. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ingin menjadi sumber perumusan nilai keislaman yang sejalan dengan kemodernan dan keindonesiaan. Oleh karena itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menawarkan studi-studi keislaman, studi-studi sosial, politik, ekonomi, sains dan teknologi modern dalam perspektif integrasi ilmu.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
"Piety" mangandung pengertian bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki komitmen mengembangkan "inner quality" dalam bentuk kesalehan di kalangan sivitas akademika. Kesalehan yang bersifat individual (yang tercermin dalam terma habl min Allah) dan kesalehan sosial (yang tercermin dalam terma habl min al-nas) merupakan basis bagi sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam membangun relasi sosial yang lebih luas.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
"Integrity" mengandung pengertian bahwa sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan pribadi yang menjadikan nilai-nilai etis sebagai basis dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari. Integrity juga mengandung pengertian bahwa sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki kepercayaan diri sekaligus menghargai kelompok-kelompok lain.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Dalam moto ""Knowledge, Piety, Integrity"" terkandung sebuah spirit untuk mewujudkan kampus madani, sebuah kampus yang berkeadaban, dan menghasilan alumni yang memiliki kedalaman dan keluasaan ilmu, ketulusan hati, dan kepribadian kukuh.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menjadi jendela keunggulan akademis Islam Indonesia ("window of academic exellence of Islam in Indonesia") dan barometer perkembangan pembelajaran, penelitian, dan kerja-kerja sosial yang diselenggarakan kaum Muslim Indonesia dalam berbagai bidang ilmu. Dalam kerangka memperkuat peranannya tersebut UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomitmen untuk mengembangkan diri sebagai universitas riset ("research university") dan universitas kelas dunia ("world class university").
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Universitas riset dapat diartikan sebagai universitas yang menjadikan tradisi riset sebagai basis normatif aktivitas universitas. Secara operasional, universitas riset adalah universitas yang mengimplementasikan sistem pendidikan berbasis riset dengan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Satuan Kredit Semester (SKS) secara utuh; keseluruhan aktivitas penelitian menerapkan standar ilmiah; penyelenggaraan manajemen universitas mengacu pada penerapan "total quality management" (TQM); dan mengupayakan produk-produk unggulan perguruan tinggi yang diapresiasi publik.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Sedangkan universitas kelas dunia, dapat diartikan bahwa pengembangan UIN Syarif Hidayatullah diarahkan untuk membangun jaringan kerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di dunia. Jaringan kersajama itu dirancang dalam berbagai tingkatan, baik pembelajaran dalam bentuk pertukaran mahasiswa ("exchange students"), penelitian, dan program-program pengabdian masyarakat ("social services"). Pada saat bersamaan pembangunan jaringan itu diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengakuan dunia internasional terhadap UIN syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu universitas berkualitas dunia.
Sebagai bentuk reintegrasi ilmu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun akademik 2002/2003 menetapkan nama-nama fakultas dan program studi sebagai berikut:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki tiga lokasi kampus. Pertama, Kampus I yang terletak di Jl. Ir. H. Djuanda Ciputat. Kedua, Kampus II yang terletak di Jl. Kertamukti Ciputat. Ketiga, Kampus III yang terletak di Desa Cikuya, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kampus I, II, dan III antara lain:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Kampus III direncanakan akan dimanfaatkan sebagai Laboratorium Agrobisnis dan Bisnis Industri.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Rumah Sakit Haji Jakarta merupakan rumah sakit pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Hingga tahun 2008 wisuda ke-72 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menghasilkan alumni sebanyak 36.099 orang, terdiri atas 19.174 Sarjana Strata Satu (S-1), 1.273 Sarjana Magister (S-2), dan 426 Sarjana Doktor (S-3). Sedangkan saat ini jumlah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjumlah sekitar 23.000 mahasiswa, dengan jumlah dosen tetap berjumlah 732 orang dan dosen tidak tetap berjumlah 693 orang. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu-ilmu terkait lainnya (seperti kedokteran, sains dan teknologi) dalam arti yang seluas-luasnya.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Dalam kegiatan pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus menggali dan mengembangkan seluruh substansi pendidikannya, kemudian diterapkan kepada seluruh fakultas (baik fakultas agama maupun umum). Hal ini dilakukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat bersaing dengan seluruh universitas dalam tingkat nasional maupun internasional. Dalam mengembangkan substansi pendidikannya, UIN Syarif Hidayullah Jakarta melakukan kerja sama dengan banyak universitas dalam dan luar negeri. Kerja sama juga dilakukan kepada berbagai institusi (lembaga) yang dipandang dapat memberikan dukungan terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Tokoh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berjasa bagi dunia pendidikan, politik, agama, dan hiburan di Indonesia antara lain:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Setiap tahun akademik baru, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuka pendaftaran calon mahasiswa baru untuk program Sarjana Strata Satu (S1), Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3). Waktu pendaftaran program S1 biasanya dilakukan dari awal Februari sampai awal Juli. Beberapa jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta antara lain:
Panglima La'ôt
Panglima Laôt (atau Panglima Laot) merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt. Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut ("meupayang"), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu "uleebalang", sekarang pemerintah daerah).
Panglima La'ôt
Hukôm Adat Laôt mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darussalam (Abdullah, Adli. 2006:7; Kurien, John. 2008:2).. Pada masa lalu, Panglima Laôt merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laôt berkoordinasi dengan "uleebalang", yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laôt bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini mulanya dijabat secara turun temurun, meski ada juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.
Panglima La'ôt
Menurut M. Adli Abdullah dkk (2006 : 7) panglima laot pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memiliki 2 tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan di Aceh. Dalam perjalanan selama 400 tahun itu, panglima laot yang merupakan warisan "endatu" masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan peta perpolitikan pada masa penjajahan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pasca MoU Helsinki telah terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, wewenang panglima laot. Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang panglima laot mulai bergeser menjadi, pertama sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan di laut atau dalam istilah hukum adat laut di sebut "meupayang" dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. Kenyataan demikian, membuat panglima laot masih tetap mempertahankan statusnya sebagai penegak hukum adat laot dan masih sangat dihargai oleh masyarakat nelayan di Aceh.
Panglima La'ôt
John Kurien (2008 : 9) seorang profesor antropologi dan fisheries advisor di FAO Banda Aceh dalam survei terhadap panglima laot pada tahun 2007 mengindikasikan bahwa penghormatan terhadap panglima laot dari nelayan masih sangat tinggi. Setidaknya dalam periode 10 tahun terakhir belum ada sengketa hukum adat antar nelayan yang terjadi dilaut yang dilaporkan kepada panglima laot maupun pihak berwajib. Ini menunjukkan betapa hukum adat laot masih sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat nelayan di Aceh.
Panglima La'ôt
Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di mana kerajaan sudah dileburkan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas panglima laot mulai bergeser menjadi mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran dilaut. Tetapi dari masa itu sampai dengan tahun 1982, panglima laot masih berdiri secara sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing, baik di desa, mukim ataupun kecamatan atau dikenal dengan Panglima Laot Lhok/kuala/dermaga tempat boat di tambat. Saat itu panglima laot belum begitu dikenal oleh orang banyak.
Panglima La'ôt
Struktur adat ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan kepemerintahan daerah sebagai organisasi kepemerintahan tingkat desa di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 1/1977 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar). Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail. Pada tahun 1990, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah No. 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat, yang menyebutkan bahwa Panglima Laôt adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut.
Panglima La'ôt
Pasca tsunami 24 Desember 2004, tahun 2006 Panglima Laot mendapat pengakuan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA, pasal 98 – 99 dan pasal 162 ayat (2) huruf e), kemudian Undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada tahun yang sama, Panglima Laot diterima menjadi anggota World Forum of Fisher People (WFFP) pada tahun 2008.
Panglima La'ôt
Panglima Laôt berada di luar struktur organisasi pemerintahan, tetapi bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa/"Geuchik"). Wilayah kewenangan seorang Panglima Laôt tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan berbasis pada satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual ikan atau berdomisili yang disebut "Lhôk". Lhôk biasanya berupa pantai atau teluk, bisa mencakup wilayah seluas sebuah desa/"gampong", beberapa desa/"gampong", kecamatan/"mukim", bahkan satu gugus kepulauan. Pada masa lalu, kewenangan adat Panglima Laôt meliputi wilayah laut dari pantai hingga jarak tertentu yang ditetapkan secara adat, yaitu ke darat sebatas ombak laut pecah dan ke laut lepas sejauh kemampuan sebuah perahu pukat mengelola sumber daya kelautan secara ekonomis. Seiring perkembangan teknologi perikanan, wilayah penangkapan ikan nelayan makin meluas dan melampaui batas-batas wilayah tradisional dalam lhôk, melintasi batas antar kabupaten, provinsi bahkan hingga perairan internasional. Untuk mengantisipasi konflik antar lhôk, dibentuklah Panglima Laôt tingkat Kabupaten dan Provinsi.
Panglima La'ôt
Struktur organisasi vertikal Panglima Laôt mulai ditata pada Musyawarah Panglima Laôt se Aceh di Banda Aceh pada Juni 2002. Panglima Laôt di tingkat lhôk, disingkat Panglima Lhôk, bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan dan persengkataan nelayan di tingkat lhôk. Bila perselisihan tidak selesai di tingkat lhôk, maka diajukan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Panglima Laôt Kabupaten, yang disebut Panglima Laôt Chik atau Chik Laôt. Selanjutnya bila perselisihan mencakup antar kabupaten, provinsi atau bahkan internasional, akan diselesaikan di tingkat provinsi oleh Panglima Laôt Provinsi.
Panglima La'ôt
Tahun 1982, di Kota Langsa, Aceh, di gelar suatu pertemuan antar :anglima Laot Lhok se Aceh. Pertemuan ini kemudian menyetujui pembentukan Panglima Laot kabupaten. Panglima Laot kabupaten diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi antar 2 Panglima Laot Lhok yang tidak dapat diselesaikan oleh panglima laot lhok tetapi bukan sifatnya banding seperti pengadilan biasanya.
Panglima La'ôt
Pada tahun 2000, di Banda Aceh dan Sabang dilaksanakan pertemuan serupa. Pertemuan-pertemuan itu menyepakati ada satu Panglima Laot lagi di tingkat provinsi. Maka dibentuklah Panglima Laot Aceh. Sejak dibentuk, panglima laot Aceh diberi tugas untuk mengkoordinasikan hukum adat laot, menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan termasuk advokasi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh, termasuk bagi nelayan yang terdampar.
Panglima La'ôt
Secara umum, fungsi Panglima Laôt meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut ("meupayang") dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial lhôk diatur dalam Hukum Adat Laôt, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima Laôt sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.
Panglima La'ôt
Dalam hukum adat ini, diatur pengeluaran izin penangkapan ikan, baik yang diberikan oleh Panglima Laôt Lhôk maupun oleh pihak yang telah mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah lhôk tersebut. Akan tetapi, perizinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pawang pukat dan "geuchik" agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya.
Panglima La'ôt
Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan izin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar ("Harbourmaster") dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan rekomendasi (pas biru) dari Panglima Laôt. Namun, meski sudah mengantongi izin tersebut, nelayan yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah lhôk tertentu harus mengikuti aturan-aturan hukum adat Laôt yang menaungi wilayah tersebut.
Panglima La'ôt
Masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan di laut dan teknik ini diatur dalam Hukôm Adat Laôt, seperti seperti "Palong", "Pukat langgar", "Pukat Aceh", "Perahoe", "Jalo", "Jeue", "Jareng", "Ruleue", "Kawe go", "Kawe tiek", "Geunengom", "Bubee", "Sawok"/"Sareng", "Jang", "Jeureumai", dan "Nyap".
Panglima La'ôt
Palong adalah alat tangkap sejenis jaring berbentuk persegi panjang yang dibentangkan secara horisontal dengan kayu atau bambu sebagai kerangkanya. Palong dibangun di atas perahu atau didirikan di tengah laut. Di Aceh Selatan disebut "Bagan". Jenis-jenis ikan yang ditangkap antara lain: "bileh bu" (teri nasi), "suree" (tongkol), "noh" (cumi-cumi).
Panglima La'ôt
Pukat ("beach seine") dioperasikan di daerah pantai atau sekitar muara. Pukat digunakan dalam dua cara:
"Perahoe kawe" menggunakan pancing ("handline") atau "jalo"/jala ("net"). Alat ini digunakan di teluk (lhôk) atau laguna ("pusong").
Panglima La'ôt
Tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 lalu menghancurkan sebagian besar infrastruktur kelembagaan Panglima Laôt sebagaimana halnya infrastruktur fisik perikanan laut di Aceh. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah Panglima Laôt yang hilang atau tewas diterjang gelombang pasang yang menghantam sebagian besar pesisir barat dan sebagian pesisir utara dan timur Aceh. Akan tetapi sekitar 13-14 ribu nelayan dinyatakan hilang atau tewas. Karena secara tradisional Panglima Laôt adalah 'individu' bukan sebuah komite yang terdiri dari beberapa orang pengurus, sehingga masyarakat nelayan yang selamat dari tsunami mengalami kesulitan memilih penggantinya secara cepat dan memenuhi segala kriteria yang telah disepakati secara turun temurun. Selain itu, karena Hukôm Adat Laôt merupakan konvensi (hukum yang tidak tertulis) dan tidak terdokumentasi dengan baik sebelumnya, besar peluangnya untuk musnah bila sebagian besar orang yang mengerti ikut menjadi korban tsunami.
Panglima La'ôt
Tsunami juga mengakibatkan susutnya produksi perikanan di Aceh hingga 60 persen seiring dengan hancurnya 65 persen infrastruktur dan 55 persen peralatan perikanan. Keinginan untuk mempercepat upaya pemulihan berpeluang mendorong industri perikanan untuk menggenjot kapasitas tangkapnya dan akhirnya bisa menimbulkan penangkapan yang berlebihan ("overfishing").
Panglima La'ôt
Upaya-upaya pemberian bantuan pun tidak terhindar dari dampak negatif karena berpeluang menimbulkan konflik dan persengketaan terkait dengan berbagai proses penyaluran bantuan yang tidak merata, tidak tepat sasaran maupun tidak jelas prosedurnya.
Panglima La'ôt
Akan tetapi, tsunami juga memberikan peluang positif bagi pengembangan sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di Aceh ke arah yang lebih modern dalam hal pengelolaan dan perencanaan. Status hak-hak tangkap ikan dan wilayah kewenangan adat dapat didokumentasikan dan diuraikan, termasuk melibatkan aspek hukum dan perlindungan. Pengenalan struktur organisasi pendukung yang melibatkan banyak pihak dalam mengelola Hukôm Adat Laôt memberikan terciptanya kesepahaman dan bagi peran dalam praktik sehari-hari. Komponen-komponen industri perikanan yang belum dilibatkan dalam sistem lama, seperti budidaya dan pengolahan, akan memberikan peluang peningkatan kapasitas ekonomi lembaga adat ini sehingga cita-cita sebuah rezim pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang terpadu dapat dicapai.
Sega lengko
Sega lengko (nasi lengko dalam bahasa Indonesia) adalah makanan khas masyarakat pantai utara (Tegal dan sekitarnya). Makanan khas yang sederhana ini sarat akan protein dan karbohidrat serta rendah kalori karena bahan-bahan yang digunakan adalah 100% non-hewani. Bahan-bahannya antara lain: nasi putih (panas-panas lebih baik), tempe goreng, tahu goreng, mentimun (mentah segar, dicacah), tauge (direbus), daun kucai (dipotong kecil-kecil), bawang goreng, bumbu kacang (seperti bumbu rujak, pedas atau tidak, tergantung selera), dan kecap manis. Dan, umumnya kecap manis yang dipergunakan adalah kecap manis encer, bukan yang kental. Disiramkan ke atas semua bahan.
Sega lengko
Tempe dan tahu goreng dipotong-potong kecil dan diletakkan di atas sepiring nasi. Mentimun dicacah, lalu ditaburi pula di atasnya, juga toge rebus, serta disiram bumbu kacang di atasnya, dan potongan daun kucai, lalu diberi kecap secukupnya sampai kecoklatan, dan di taburi bawang goreng. Dan sekeping kerupuk aci yang putih, yang bundar atau kotak, menjadi kondimennya. Sebagian orang suka melumuri kerupuknya dengan kecap, sebelum mulai dimakan. Beberapa orang suka meminta nasi lengkonya diberi seujung sutil atau dua minyak yang dipakai untuk menggoreng tempe dan tahu.
Sega lengko
Untuk menambah selera makan, biasanya makanan ini disajikan dengan ditambah 5 atau 10 tusuk sate kambing yang disajikan secara terpisah di piring lain.
Lourdes
Lourdés ("Lorda" dalam bahasa Occitan) adalah sebuah kota di departemen Hautes-Pyrénées di Perancis. Kota ini merupakan tempat ziarah agama Katolik terbesar di Perancis. Kota ini terletak di selatan Perancis di kaki pegunungan Pyrenees, dan memiliki 17.000 penduduk.
Lourdes
Dikatakan pada Februari 1858 Perawan Maria Terberkati metampakkan diri kepada anak kecil 14-tahun bernama Bernadette Soubirous (sekarang St. Bernadette) di "Grotto of Massabielle" terpencil. Bernadette Soubirous memasuki biara Nevers pada 1866 dan dikanonisasi pada 1933.
Filsafat Indonesia
Filsafat Indonesia adalah sebutan umum untuk tradisi kefilsafatan yang dilakukan oleh penduduk yang mendiami wilayah yang belakangan disebut Indonesia. Filsafat Indonesia diungkap dalam pelbagai bahasa yang hidup dan masih dituturkan di Indonesia (sekitar 587 bahasa) dan 'bahasa persatuan' "Bahasa Indonesia", meliputi aneka mazhab pemikiran yang menerima pengaruh Timur dan Barat, disamping tema-tema filosofisnya yang asli.
Filsafat Indonesia
Istilah "Filsafat Indonesia" berasal dari judul sebuah buku yang ditulis oleh M. Nasroen, seorang Guru Besar Luar-biasa bidang Filsafat di Universitas Indonesia, yang di dalamnya ia menelusuri unsur-unsur filosofis dalam kebudayaan Indonesia. Semenjak itu, istilah tersebut kian populer dan mengilhami banyak penulis sesudahnya seperti Sunoto, R. Parmono, Jakob Sumardjo, dan Ferry Hidayat. Sunoto, salah seorang Dekan Fakultas Filsafat di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, menggunakan istilah itu pula untuk menyebut suatu jurusan baru di UGM yang bernama "Jurusan Filsafat Indonesia". Sampai saat ini, Universitas Gajah Mada telah meluluskan banyak alumni dari jurusan itu.