Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Globalisasi
Masalah lainnya adalah "apartheid lingkungan" yang mengklaim bahwa sumber daya dan kekayaan masyarakat dinikmati oleh minoritas kecil ras atau kelas yang sangat terlindungi. Mayoritas penduduk pun tidak berkesempatan mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Pada masa pra-Rio, negara-negara Utara-lah yang banyak berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Globalisasi menata ulang struktur kendali atas sumber daya sampai-sampai SDA yang dimiliki negara miskin diambil alih oleh negara kaya dan polusi yang dihasilkan negara kaya dilimpahkan ke negara miskin. Contohnya, 90 persen emisi karbon dioksida dari dulu berasal dari negara maju. Negara maju menghasilkan 90 persen limbah berbahaya dunia setiap tahunnya. Perdagangan bebas global telah mengglobalkan penghancuran lingkungan dengan pola asimetris. Beberapa pihak berpendapat bahwa ekonomi dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan Utara dan mereka terus mengeruk sumber daya negara miskin untuk keperluan aktivias globalnya, sedangkan negara-negara Selatan-lah yang menerima beban lingkungan dari ekonomi global ini. Globalisasi lantas memicu terjadinya apartheid lingkungan.
Globalisasi
Permasalahan terkait ialah hipotesis surga polusi yang menyatakan bahwa ketika negara maju besar ingin mendirikan pabrik atau kantor di luar negeri, mereka akan mencari opsi sumber daya dan tenaga kerja termurah yang memiliki akses lahan dan material yang dibutuhkan (lihat "race to the bottom"). Aktivitas ini biasanya mengabaikan praktik-praktik ramah lingkungan. Negara berkembang yang sumber daya dan tenaga kerjanya murah cenderung memiliki peraturan lingkungan yang longgar. Sebaliknya, negara yang peraturan lingkungannya ketat dirasa semakin tidak cocok bagi perusahaan karena butuh biaya banyak untuk memenuhi standar lingkungan tersebut. Karena itu, perusahaan yang memutuskan berinvestasi secara fisik di luar negeri akan pindah ke negara yang standar lingkungannya rendah atau penegakan hukumnya lemah.
Globalisasi
Jurnal-jurnal akademik utama yang mempelajari globalisasi:
Kesultanan Aceh
Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 - 1903), Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.
Kesultanan Aceh
Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidie, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru.
Kesultanan Aceh
Pada tahun 1528, Ali Mughayat Syah digantikan oleh putera sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571.
Kesultanan Aceh
Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orangkaya atau hulubalang. Hikayat Aceh menuturkan Sultan yang diturunkan paksa diantaranya Sultan Sri Alam digulingkan pada 1579 karena perangainya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan pada pengikutnya. Penggantinya Sultan Zainal Abidin terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. Raja-raja dan orangkaya menawarkan mahkota kepada Alaiddin Riayat Syah Sayyid al-Mukamil dari Dinasti Darul Kamal pada 1589. Ia segera mengakhiri periode ketidak-stabilan dengan menumpas orangkaya yang berlawanan dengannya sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan pada sultan berikutnya.
Kesultanan Aceh
Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607 - 1636) atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh.
Kesultanan Aceh
Pada masa Sultan Alaidin Righayat Syah Sayed Al-Mukammil (kakek Sultan Iskandar Muda) didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602 dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurit van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh.
Kesultanan Aceh
Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus (1840) serta Bengkulu kedalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan.
Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah kemangkatan Sultan Iskandar Tsani hingga serangkaian peristiwa nantinya, dimana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan Sultan dengan mengangkat janda Iskandar Tsani menjadi Sultanah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Raja tiran (Sultan Iskandar Muda) yang melatar-belakangi pengangkatan ratu.
Kesultanan Aceh
Sejak itu masa damai terasa di Aceh, para Ulèëbalang bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus melalui pelabuhan sultan di ibukota. Lada menjadi tanaman utama yang dibudidayakan seantero pesisir Aceh sehingga menjadi pemasok utama lada dunia hingga akhir abad 19. Namun beberapa elemen masyarakat terutama dari kaum wujudiyah menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki bergelar Sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman. Perang saudara pecah, masjid raya, Dalam terbakar, kota Bandar Aceh dalam kegaduhan dan ketidak-tentraman. Menindaklanjuti pertikaian ini, Kadhi Malikul Adil (semacam mufti agung) Tgk. Syech Abdurrauf As-Sinkily melakukan berbagai reformasi terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbentuknya "tiga sagoe". Hal ini mengakibatkan kekuasaan sultanah/sultan sangat lemah dengan hanya berkuasa penuh pada daerah "Bibeueh" (kekuasaan langsung) semata.
Kesultanan Aceh
Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah (1795-1824), seorang keturunan Sultan yang terbuang Sayyid Hussain mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif Al-Alam. Perang saudara kembali pecah namun berkat bantuan Raffles dan Koh Lay Huan, seorang pedagang dari Penang kedudukan Jauhar (yang mampu berbahasa Perancis, Inggris dan Spanyol) dikembalikan. Tak habis sampai disitu, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Syah (1857-1870).
Kesultanan Aceh
Sultan Mansyur Syah berusaha semampunya untuk memperkuat kembali kesultanan yang sudah rapuh. Dia berhasil menundukkan para raja lada untuk menyetor upeti ke sultan, hal yang sebelumnya tak mampu dilakukan sultan terdahulu. Untuk memperkuat pertahanan wilayah timur, sultan mengirimkan armada pada tahun 1854 dipimpin oleh Laksamana Tuanku Usen dengan kekuatan 200 perahu. Ekspedisi ini untuk meyakinkan kekuasaan Aceh terhadap Deli, Langkat dan Serdang. Namun naas, tahun 1865 Aceh angkat kaki dari daerah itu dengan ditaklukkannya benteng Pulau Kampai.
Sultan juga berusaha membentuk persekutuan dengan pihak luar sebagai usaha untuk membendung agresi Belanda. Dikirimkannya utusan kembali ke Istanbul sebagai pemertegas status Aceh sebagai vassal Turki Utsmaniyah serta mengirimkan sejumlah dana bantuan untuk Perang Krimea. Sebagai balasan, Sultan Abdul Majid I mengirimkan beberapa alat tempur untuk Aceh. Tak hanya dengan Turki, sultan juga berusaha membentuk aliansi dengan Perancis dengan mengirim surat kepada Raja Perancis Louis Philippe I dan Presiden Republik Perancis ke II (1849). Namun permohonan ini tidak ditanggapi dengan serius.
Kesultanan Aceh
Kemunduran terus berlangsung dengan naiknya Sultan Mahmudsyah yang muda nan lemah ke tapuk kekuasaan. Serangkaian upaya diplomasi ke Istanbul yang dipimpin oleh Teuku Paya Bakong dan Habib Abdurrahman Az-zahier untuk melawan ekspansi Belanda gagal. Setelah kembali ke ibukota, Habib bersaing dengan seorang India Teuku Panglima Maharaja Tibang Muhammad untuk menancapkan pengaruh dalam pemerintahan Aceh. Kaum moderat cenderung mendukung Habib namun sultan justru melindungi Panglima Tibang yang dicurigai bersekongkol dengan Belanda ketika berunding di Riau.
Kesultanan Aceh
Pada akhir November 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, dimana disebutkan dengan jelas "Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan-pembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan." Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Para Ulee Balang Aceh dan utusan khusus Sultan ditugaskan untuk mencari bantuan ke sekutu lama Turki. Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan karena Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di Krimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Italia, Perancis hingga Amerika namun nihil. Dewan Delapan yang dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda memantapkan diri menyerah ibukota. Maret 1873, pasukan Belanda mendarat di Pantai Cermin Meuraksa menandai awal invasi Belanda Aceh.
Kesultanan Aceh
Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.
Pada tahun 1896 Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para Ulèëbalang, dan melumatkan habis-habisan kaum ulama. Saran ini baru terlaksanan pada masa Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz. Pasukan Marsose dibentuk dan G.C.E. Van Daalen diutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh hingga pedalaman.
Kesultanan Aceh
Pada 1879 dan 1898, Sultan Aceh kala itu, Muhammad Daud Syah II, meminta Rusia untuk memberikan status protektorat kepada Kesultanan Aceh dan membantunya melawan Belanda. Namun, permintaan sultan ditolak Rusia.
Kesultanan Aceh
Pada Januari tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Syah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku Raja Keumala, dan Tuanku Mahmud menyusul pada tahun yang sama pada bulan September. Perjuangan di lanjutkan oleh ulama keturunan Tgk. Chik di Tiro dan berakhir ketika Tgk. Mahyidin di Tiro atau lebih dikenal Teungku Mayed tewas 1910 di Gunung Halimun.
Kesultanan Aceh
Sultan Aceh atau Sultanah Aceh merupakan penguasa / raja dari Kesultanan Aceh. Sultan awalnya berkedudukan di Gampông Pande, Bandar Aceh Darussalam kemudian pindah ke Dalam Darud Dunia di daerah sekitar pendopo Gubernur Aceh sekarang. Dari awal hingga tahun 1873 ibukota berada tetap di Bandar Aceh Darussalam, yang selanjutnya akibat Perang dengan Belanda pindah ke Keumala, sebuah daerah di pedalaman Pidie.
Kesultanan Aceh
Sultan/Sultanah diangkat maupun diturunkan atas persetujuan oleh tiga Panglima Sagoe dan Teuku Kadi Malikul Adil (Mufti Agung kerajaan). Sultan baru sah jika telah membayar "Jiname Aceh" (mas kawin Aceh), yaitu emas murni 32 kati, uang tunai seribu enam ratus ringgit, beberapa puluh ekor kerbau dan beberapa gunca padi. Daerah yang langsung berada dalam kekuasaan Sultan (Daerah Bibeueh) sejak Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah adalah daerah Dalam Darud Dunia, Masjid Raya, Meuraxa, Lueng Bata, Pagarayée, Lamsayun, Peulanggahan, Gampông Jawa dan Gampông Pande.
Kesultanan Aceh
Lambang kekuasaan tertinggi yang dipegang Sultan dilambangkan dengan dua cara yaitu keris dan cap. Tanpa keris tidak ada pegawai yang dapat mengaku bertugas melaksanakan perintah Sultan. Tanpa cap tidak ada peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.
Kesultanan Aceh
Perangkat pemerintahan Sultan kadang mengalami perbedaan tiap masanya. Berikut adalah badan pemerintahan masa Sultanah di Aceh:
Kesultanan Aceh
Selain itu terdapat berbagai pejabat tinggi Kesultanan diantaranya
Kesultanan Aceh
Pada waktu Kerajaan Aceh sudah ada beberapa kerajaan seperti Peureulak, Pasée, Pidie, Teunom, Daya, dan lain-lain yang sudah berdiri. Disamping kerajaan ini terdapat daerah bebas lain yang diperintah oleh raja-raja kecil. Pada masa Sultan Iskandar Muda semua daerah ini diintegrasikan dengan Kesultanan Aceh dan diberi nama "Nanggroe", disamakan dengan tiga daerah inti Kesultanan yang disebut Aceh Besar. Tiap daerah ini dipimpin oleh Ulèëbalang. Pada masa Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah (1088 - 1098 H = 1678 - 1688 M) dengan "Kadi Malikul Adil" (Mufti Agung) Tgk. Syaikh Abdurrauf As-Sinkily dilakukan reformasi pembagian wilayah. Kerajaan Aceh dibagi tiga federasi dan daerah otonom. Bentuk federasi dinamakan "Sagoe" dan kepalanya disebut "Panglima Sagoe". Berikut pembagian tiga segi (Lhée Sagoe):
Dalam setiap Sagoe terdapat "Gampong". Setiap gampong memiliki sebuah "Meunasah". Kemudian gampong itu membentuk "Mukim" yang terdapat satu Masjid untuk melakukan shalat jumat sesuai mazhab Syafi'ie. Kecuali dari 3 wilayah Sagoe ini, semua daerah memiliki hak otonom yang luas .
Kesultanan Aceh
Ulèëbalang yang diberi hak mengurus daerah otonom non "Lhée Sagoe", secara teori adalah pejabat sultan yang diberikan "Sarakata" pengangkatan dengan "Cap Sikureueng". Namun fakta di lapangan mereka adalah merdeka. Memang Sultan Aceh tidak dapat mengontrol semua Ulèëbalang yang telah menjadi pejabat di pedalaman. Dengan lemahnya pengontrolan ini sehingga mereka lambat laun tidak mau tunduk lagi dan mengindahkan kekuasaan Sultan. Mereka mulai berdagang dengan pedagang asing di pelabuhan mereka sendiri. Saudagar-saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri ini tidak mau menyetorkannya kepada petugas Sultan, tetapi menyetorkannya kepada Ulèëbalang langsung.
Kesultanan Aceh
Ditegaskan juga dalam "sarakata" bahwa Ulèëbalang terikat dalam sumpah yang isinya sebagai berikut:
Kesultanan Aceh
Dokumen sumpah itu kemudian disimpan oleh Wazir Rama Setia selaku Sekretaris Kerajaan Aceh, Said Abdullah Di Meuleuk, yang kemudian disimpan secara turun temurun oleh keturunannya hingga saat ini, khusus bagi rakyat yang termasuk dalam daerah wewenangnya, dalam hal ini ia boleh mengangkat seorang Kadi/hakim untuk membantunya. Sebagai penutup ditegaskan, sekiranya Ulée Balang gagal dalam melaksanakan tugasnya menurut hukum-hukum Allah, ia akan kehilangan kepercayaan atasannya. Diakhir sarakata itu dianjurkan Uleebalang itu menegakkan shalat lima waktu, melakukan sembahyang Jum'at, mengeluarkan zakat, mendirikan masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya, mendirikan "dayah", dan sekiranya kuasa melakukan ibadah haji.
Kesultanan Aceh
Aceh banyak memiliki komoditas yang diperdagangkan diantaranya:
Kesultanan Aceh
Selain itu di ibukota juga banyak terdapat pandai emas, tembaga, dan suasa yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Sedang Pidie merupakan lumbung beras bagi kesultanan. Namun di antara semua yang menjadi komoditas unggulan untuk diekspor adalah lada.
Kesultanan Aceh
Produksi terbesar terjadi pada tahun 1820. Menurut perkiraan Penang, nilai ekspor Aceh mencapai 1,9 juta dollar Spanyol. Dari jumlah ini $400.000 dibawa ke Penang, senilai $1 juta diangkut oleh pedagang Amerika dari wilayah lada di pantai barat. Sisanya diangkut kapal dagang India, Perancis, dan Arab. Pusat lada terletak di pantai Barat yaitu Rigas, Teunom, dan Meulaboh.
Kesultanan Aceh
Tidak terlalu banyak peninggalan bangunan zaman Kesultanan yang tersisa di Aceh. Istana Dalam Darud Donya telah terbakar pada masa perang Aceh - Belanda. Kini, bagian inti dari Istana Dalam Darud Donya yang merupakan tempat kediaman Sultan Aceh telah berubah menjadi Pendapa Gubernur Aceh dan "asrama keraton" TNI AD. Perlu dicatat bahwa pada masa Kesultanan bangunan batu dilarang karena ditakutkan akan menjadi benteng melawan Sultan. Selain itu, Masjid Raya Baiturrahman saat ini bukanlah arsitektur yang sebenarnya dikarenakan yang asli telah terbakar pada masa Perang Aceh - Belanda. Peninggalan arsitektur pada masa kesultanan yang masih bisa dilihat sampai saat ini antara lain Benteng Indra Patra, Masjid Tua Indrapuri, Komplek Kandang XII (Komplek Pemakaman Keluarga Kesultanan Aceh), Pinto Khop, Leusong dan Gunongan dipusat Kota Banda Aceh. Taman Ghairah yang disebut Ar Raniry dalam Bustanus Salatin sudah tidak berjejak lagi.
Kesultanan Aceh
Sebagaimana daerah lain di Sumatera, beberapa cerita maupun legenda disusun dalam bentuk hikayat. Hikayat yang terkenal di antaranya adalah Hikayat Malem Dagang yang berceritakan tokoh heroik Malem Dagang berlatar penyerbuan Malaka oleh angkatan laut Aceh. Ada lagi yang lain yaitu Hikayat Malem Diwa, Hikayat Banta Beuransah, Gajah Tujoh Ulee, Cham Nadiman, Hikayat Pocut Muhammad, Hikayat Prang Gompeuni, Hikayat Habib Hadat, Kisah Abdullah Hadat dan Hikayat Prang Sabi.
Kesultanan Aceh
Salah satu karya kesusateraan yang paling terkenal adalah Bustanus Salatin (Taman Para Sultan) karya Syaikh Nuruddin Ar-Raniry disamping Tajus Salatin (1603), Sulalatus Salatin (1612), dan Hikayat Aceh (1606-1636). Selain Ar-Raniry terdapat pula penyair Aceh yang agung yaitu Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain "Asrar al-Arifin" (Rahasia Orang yang Bijaksana), "Syarab al-Asyikin" (Minuman Segala Orang yang Berahi), "Zinat al-Muwahhidin" (Perhiasan Sekalian Orang yang Mengesakan), Syair Si Burung Pingai, Syair Si Burung Pungguk, Syair Sidang Fakir, Syair Dagang dan Syair Perahu.
Kesultanan Aceh
Para ulama Aceh banyak terlibat dalam karya di bidang keagamaan yang dipakai luas di Asia Tengga. Syaikh Abdurrauf menerbitkan terjemahan dari Tafsir Alqur'an "Anwaarut Tanzil wa Asrarut Takwil", karangan Abdullah bin Umar bin Muhammad Syirazi Al Baidlawy ke dalam bahasa jawi.
Kesultanan Aceh
Kemudian ada Syaikh Daud Rumy menerbitkan "Risalah" "Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi" yang menjadi kitab pengantar di dayah sampai sekarang. Syaikh Nuruddin Ar-Raniry setidaknya menulis 27 kitab dalam bahasa melayu dan arab. Yang paling terkenal adalah "Sirath al-Mustaqim", kitab fiqih pertama terlengkap dalam bahasa melayu.
Kesultanan Aceh
Pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, dikirimkan beberapa teknisi dan pembuat senjata ke Aceh. Selanjutnya Aceh kemudian menyerap kemampuan ini dan mampu memproduksi meriam sendiri dari kuningan.
Opole
Opole (dalam bahasa Polski "Opole", bahasa Jerman: "Oppeln") adalah ibukota Provinsi Opole di Polandia. Opole dibelah sungai Odra (dalam bahasa Jerman: "Oder"). Kota ini memiliki penduduk sekitar 128.000 jiwa.
Kabupaten Belitung Timur
Kabupaten Belitung Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belitung dan beribukota Manggar. Kabupaten Belitung Timur pernah menjadi lokasi pertambangan timah sejak masa kolonial Belanda hingga masa Orde Baru. Semenjak kemerdekaan, usaha pertambangan dijalankan oleh PN Timah. Kabupaten Belitung Timur ini merupakan tempat "Laskar Pelangi" yang ditulis Andrea Hirata.
Kabupaten Belitung Timur
DPRD Kabupaten Belitung Timur hasil Pemilu legislatif 2014 tersusun dari 10 partai, dengan perincian sebagai berikut:
Pertempuran Tikameron
Pertempuran Tikameron terjadi pada 15 Desember 533 antara tentara Vandal di bawah pimpinan Raja Gelimer dan saudaranya Tzazo dengan Kekaisaran Romawi Timur (belakangan dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium), di bawah perintah Jenderal Belisarius. Perang ini terjadi setelah kekalahan Gelimer di Pertempuran Ad Decimum, dan berhasil melenyapkan kekuatan Vandals selamanya, menuntaskan penaklukan kembali Afrika Utara oleh Kaisar Yustinianus I.
Pertempuran Tikameron
Setelah diusir dari Kartago. Gelimer menyiapkan diri di Bulla Regia di Numidia, sekitar 100 mil arah Barat Kartago (sekarang perbatasan bagian Barat Tunisia). Ia tahu bahwa dengan keadaannya sekarang, ia tidak akan mampu menghadapi kekuatan Belisarius. Oleh karena itu ia mengirim utusan ke saudaranya Tzazo di Sardinia. Ketika menerima pesan tersebut, Tzazo kembali ke Afrika untuk bergabung dengan Gelimer.
Pertempuran Tikameron
Sementara itu, Gelimer berusaha memisahkan kekuatan-kekuatan yang membantu Belisarius. Ia menawarkan hadiah kepada suku-suku lokal (Punic dan Berber) untuk setiap kepala orang Romawi yang dapat mereka kumpulkan, serta mengiriman agen ke Kartago untuk memengaruhi pasukan bayaran Hun; yang penting bagi Balisarius di Ad Decimum; untuk menghianatinya.
Pertempuran Tikameron
Tzazo dan pasukannya bergabung dengan Gelimer pada awal Desember, sehingga Gelimer merasa telah cukup kuat untuk melakukan serangan. Dengan dipimpin dua orang bersaudara tersebut, pasukan Vandal dalam perjalanannya ke Kartago, menghancurkan aquaduct yang menyuplai air ke kota tersebut.
Pertempuran Tikameron
Belisarius telah bertahan di kota tersebut selama 12 minggu sejak Ad Decimum, tetapi telah mengetahui mengenai agen Gelimer sehingga tidak mempercayai lagi Hun di pasukannya. Daripada menunggu dikhianati, ia menyiapkan pasukannya dan keluar dengan pasukan kavaleri di bagian depan, dan Hun berada di kolom bagian belakang.
Pertempuran Tikameron
Dua kekuatan tersebut bertemu di luar kota Kartago. Kavaleri Roma menyerbu barisan Vandal, menyusun diri kembali dan menyerang hingga dua kali lagi. Pada serbuan ketiga, Tzazo terbunuh. Seperti yang terjadi di Ad Decimum, Gelimer ciut nyalinya. Barisan Vandal mulai mundur, dan akhirnya bubar. Gelimer kembali ke Numidia dengan pasukannya yang tersisa; yang telah kehilangan 3.000 orang (tewas ataupun tertangkap). Belisarius kemudian kembali ke kota Hippo Regius.
Pertempuran Tikameron
Gelimer menyadari bahwa kerajaannya telah hilang dan berusaha kabur ke Spanyol di mana masih terdapat Vandal, yang tidak mengikuti pasukan utama ketika menyeberang ke Afrika Utara bertahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Romawi mengetahui hal tersebut dan memotong jalannya. Pada tahun berikutnya, ia telah dikepung oleh pasukan Romawi yang dipimpin Pharas the Herulian. Pada awalnya, ia menolak untuk menyerah, walaupun telah dijanjikan agar boleh tetap berkuasa. Setelah musim dingin yang buruk, ia akhirnya menyerah pada Belisarius. Kerajaan Vandal berakhir, provinsinya di Sardinia, Korsika dan Pulau Balearic berada di bawah kekuasaan Yustinianus.
Kesultanan Banten
Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika kesultanan Cirebon dan kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa, dengan menaklukan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terealisasinya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 m.
Kesultanan Banten
Maulana Hasanuddin, putera Sunan Gunung Jati berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan "Surosowan" (dibangun 1600 m) menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri.