Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Daerah istimewa
Daerah Istimewa Berau adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Berau dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Berau terdiri atas swapraja Sambaliung dan swapraja Gunung-Tabur. Keistimewaan Daerah Istimewa Berau meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Berau dijabat oleh Sultan Muhammad Amminuddin. Daerah Istimewa Berau dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Berau di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
Daerah istimewa
Daerah Istimewa Bulongan adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Bulongan dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Bulongan terdiri atas swapraja Bulongan. Keistimewaan Daerah Istimewa Bulongan meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Bulongan dijabat oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, sampai mangkat dia pada 1958. Daerah Istimewa Bulongan dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Bulongan di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Bulongan, yang meliputi kabupaten-kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan, dibentuk satu provinsi, Provinsi Kalimantan Utara pada 17 November 2012, terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur.
Daerah istimewa
Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah Satuan Kenegaraan Yang Tegak Sendiri dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan sebagai daerah istimewa. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibentuk oleh Pemerintah Sipil Hindia Belanda pada 28 Oktober 1946 sebagai Dewan Borneo Barat dan mendapat kedudukan sebagai Daerah Istimewa pada 12 Mei 1947. Daerah Istimewa Kalimantan Barat meliputi Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mampawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang, Neo-swapraja Meliau, Neo-swapraja Pinoh, dan Neo-swapraja Kapuas Hulu. Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah Sultan Swapraja Pontianak, Hamid II Algadrie. Sebelum 5 April 1950 Satuan Kenegaraan Yang Tegak Sendiri Daerah Istimewa Kalimantan Barat bergabung dengan Negara Bagian Republik Indonesia (RI-Yogyakarta). Daerahnya kemudian menjadi bagian dari Provinsi Administratif Kalimantan. Kini wilayah Daerah Istimewa Kalimantan Barat menjadi Provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk pada tahun 1956.
Daerah istimewa
Daerah Istimewa Kutai adalah daerah istimewa setingkat kabupaten di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Kutai dibentuk oleh negara Indonesia dengan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan karena hak asal usul yang dimilikinya. Daerah Istimewa Kutai terdiri atas swapraja Kutai. Keistimewaan Daerah Istimewa Kutai meliputi pengangkatan Kepala Daerah Istimewa. Kepala Daerah Istimewa Kutai dijabat oleh Sultan A.M. Parikesit. Daerah Istimewa Kutai dihapus dengan UU 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat 3/1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan. Daerahnya dijadikan Kabupaten Kutai, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Kutai meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang di dalam lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.
Daerah istimewa
Daerah Istimewa Surakarta adalah Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran yang diakui Negara Indonesia sebagai daerah yang memiliki sifat istimewa berdasarkan kedudukan kedua daerah tersebut sebagai "Kooti". Pengakuan ini didasarkan atas Piagam Penetapan Presiden RI tertanggal 19 Agustus 1945. Karena perselisihan kedua kerajaan yang ada, Kepala Daerah Istimewa dipegang oleh Komisaris Tinggi yang dijabat oleh Gubernur RP Suroso, yang kemudian Gubernur Suryo. Karena berbagai alasan, baik persaingan dua kerajaan, politik, keamanan, Pemerintah Pusat mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD/1946 pada 15 Juli 1946, yang pada pokoknya berisi mengenai bentuk dan susunan pemerintahan di Surakarta dan Yogyakarta, yang satu di antaranya menjadikan Daerah Istimewa Surakarta sebagai Karesidenan biasa dibawah Pemerintah Pusat. Kini wilayah bekas Daerah Istimewa Surakarta, yang meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri, serta Kota Surakarta, menjadi bagian Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk pada 1950.
Daerah istimewa
Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Daerah istimewa
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa sejak pembentukannya secara "de jure" tahun 1950, maupun sejak pengakuannya secara "de facto" pada 1945. Dalam undang-undang pembentukan DIY, DIY berkedudukan hukum sebagai daerah istimewa setingkat provinsi. Sedang keistimewaannya terletak pada pengangkatan kepala daerah istimewa dan wakil kepala daerah istimewa dari Sultan dan Paku Alam yang bertahta. Namun, bentuk keistimewaan DIY tidak dicantumkan dalam undang-undang pembentukan tetapi hanya dalam undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur semua daerah di Indonesia secara umum. Dengan realitas ini, pada tahun 1965 kedudukan hukum DIY diturunkan menjadi daerah provinsi biasa, dan akhirnya pada tahun 1999 dan 2004 keistimewaan DIY memasuki wilayah kekosongan hukum.
Daerah istimewa
Pasca penerbitan UU 13/2012, keistimewaan DIY meliputi (a). tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b). kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c). kebudayaan; (d). pertanahan; dan (e). tata ruang. Keistimewaan dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain syarat khusus bagi calon gubernur DIY adalah Sultan Hamengkubuwana yang bertahta, dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang sebagaimana Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya, ditambah dengan penyelenggaran urusan – urusan keistimewaan. Keistimewaan dalam bidang kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yaitu penataan dan penetapan kelembagaan, dengan Perdais, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.
Daerah istimewa
Keistimewaan dalam bidang kebudayaan yaitu memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY, yang diatur dengan perdais. Keistimewaan dalam bidang pertanahan yaitu Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Keistimewaan dalam bidang tata ruang yaitu kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
Daerah khusus
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah
daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah
Daerah khusus
Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.
Daerah khusus
Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
Daerah khusus
Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman ("Memorandum of Understanding") antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal-hal mendasar yang menjadi isi UU Pemerintahan Aceh ini antara lain:
Daerah khusus
Pengakuan sifat istimewa dan khusus oleh Negara kepada Aceh sebenarnya telah melalui perjalanan waktu yang panjang. Tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan bagi keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Dengan dikeluarkannya UU Pemerintahan Aceh, diharapkan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.
Daerah khusus
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daerah khusus
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744). UU ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
Daerah khusus
Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain:
Daerah khusus
Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No 4151).Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-undang ini adalah:
Daerah khusus
Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
Daerah khusus
Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Undang-undang ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi pada masa lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di Provinsi Papua.
Kabupaten administrasi
Kabupaten administrasi adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah provinsi. Saat ini hanya terdapat satu kabupaten administrasi di Indonesia, yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Kabupaten administrasi
Berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, kabupaten administrasi bukanlah daerah otonom. Kabupaten administrasi dipimpin oleh seorang bupati dan dibantu oleh wakil bupati yang diangkat oleh gubernur dari kalangan pegawai negeri sipil. Perangkat daerah kabupaten administrasi terdiri atas Sekretariat Kabupaten Administrasi, Suku Dinas, lembaga teknis lain, kecamatan, dan kelurahan.
Usnisa Vijaya Dharani
Uṣṇīṣa Vijaya Dhāraṇī Sūtra (Sanskrit; ) adalah sebuah sutra Mahayana dari India. Sebuah judul bahasa Sanskerta alternatif dari "".
Usnisa Vijaya Dharani
Sutra ini berisi khotbah Sang Buddha mengenai seorang putra dewa bernama Susthita yang seharusnya menjalani hukuman karma-nya akibat buah perbuatannya pada masa lalu, namun berkat "Usnisa Vijaya Dharani" menjadi terbebaskan. Sutra ini adalah versi terjemahan dari Guru Buddhapala pada zaman Dinasti Tang. Isi sutra tersebut adalah sebagai berikut:
Usnisa Vijaya Dharani
Demikianlah yang telah saya dengar, pada suatu waktu, Sang Bhagavan Buddha yang menetap dalam kota Shravasti di Jetavana (Hutan Jeta), di Taman Anathapindika (Taman Dermawan untuk Yatim dan Tanpa Saudara), bersama dengan pengikut tetapnya yang kesemua berjumlah seribu dua ratus lima puluh bikkhu terpandang dan dua belas ribu Maha Bodhisattva Sangha.
Usnisa Vijaya Dharani
Saat itu, dewa-dewa di Surga Trayastrimsha juga tengah berkumpul dalam Aula Kebajikan Dharma. Di antara mereka terdapat seorang putra dewa bernama Susthita, bersama-sama dengan putra-putra dewa terpandang lainnya, sedang bersuka-ria di taman dan lapangan, menikmati kebahagiaan luar biasa dalam kehidupan surgawi. Dikelilingi oleh dewi-dewi, mereka dengan penuh kegembiraan – menyanyi, menari, dan menghibur diri mereka sendiri.
Usnisa Vijaya Dharani
Segera malam tiba, Susthita putradewa tiba-tiba mendengar suara dari angkasa yang berkata “Susthita putradewa, engkau hanya mempunyai tujuh hari lagi untuk hidup. Setelah meninggal, engkau akan dilahirkan kembali di Jambudwipa (Bumi) sebagai seekor binatang selama tujuh kehidupan berturut-turut. Setelahnya, engkau akan masuk ke dalam neraka untuk menjalani penderitaan tambahan. Hanya setelah hukuman karmamu tergenapi, engkau akan dilahirkan kembali di alam manusia, tetapi terlahir di keluarga sederhana dan melarat. Saat berada dalam rahim ibumu, engkau tidak akan mempunyai mata dan terlahir buta.
Usnisa Vijaya Dharani
Mendengar ini, Susthita putradewa sangat takut hingga bulu kuduknya berdiri pada akhirnya. Merasa ketakutan dan tertekan, dia lari ke istana Raja Sakra. Meledak dalam tangis dan tidak tahu apalagi yang harus diperbuat, dia bersujud di kaki Raja Sakra, memberitahukan Raja Sakra apa yang telah terjadi.
Usnisa Vijaya Dharani
"Ketika saya sedang bersuka ria menikmati tarian dan nyanyian bersama dewi-dewi surga, saya tiba-tiba mendengar suara dari angkasa yang memberitahukan saya bahwa saya hanya tinggal mempunyai tujuh hari saja, dan saya akan terperosok ke dalam Jambudwipa (Bumi) setelah mati, tinggal di sana dalam alam binatang selama tujuh kehidupan berturut-turut. Setelahnya, saya terperosok dalam bermacam neraka untuk menjalani penderitaan yang lebih berat. Hanya setelah hukuman karmaku digenapi, saya akan dilahirkan kembali sebagai manusia, dan sesudahnya saya akan terlahir tanpa mempunyai mata dalam keluarga miskin dan terhina. Raja Surga, bagaimana saya dapat melepaskan diri dari penderitaan seperti ini?"
Usnisa Vijaya Dharani
Mendengar permohonan Susthita putradewa yang penuh tangisan, Raja Sakra sangat heran dan berpikir, "Dalam tujuh jalan sengsara berturut-turut dan wujud-wujud apakah yang akan dijalani Susthita putradewa?"
Usnisa Vijaya Dharani
Raja Sakra segera menenangkan pikirannya memasuki samadhi dan mengamati secara saksama. Segera, dia melihat Susthita menjalani tujuh jalan sengsara dalam wujud babi, anjing, serigala, monyet, ular sawah, burung gagak dan burung bangkai, yang kesemuanya hidup dari sampah dan bangkai. Setelah melihat tujuh masa depan wujud kelahiran kembali Susthita putradewa, Raja Sakra merasa hancur dan sangat sedih, tetapi tidak dapat memikirkan jalan lain untuk menolong Susthita. Dia merasa hanya Sang Tathagata, Arahat, Samyak-sambuddha yang dapat menyelamatkan Susthita dari kejatuhan ke dalam penderitaan hebat di jalan sengsara.
Usnisa Vijaya Dharani
Segera setelah malam tiba, Raja Sakra menyiapkan berbagai macam rangkaian bunga, wewangian dan dupa. Menghiasi dirinya dengan bahan kain dewa terbaik dan membawa sesajian ini, Raja Sakra menuju taman Anathapindika, tempat kediaman Bhagavan Buddha. Saat tiba, Raja Sakra pertama-tama bersujud di kaki Buddha sebagai penghormatan, kemudian berjalan perlahan-lahan searah jarum jam mengelilingi Sang Buddha untuk pemujaan, sebelum meletakkan persembahan agungnya. Sambil berlutut di depan Sang Buddha, Raja Sakra menjelaskan takdir akhir dari Susthita putradewa yang akan terperosok ke dalam jalan sengsara dengan tujuh kelahiran kembali berturut-turut ke dalam alam binatang dengan rincian dari hukuman karma lanjutannya.
Usnisa Vijaya Dharani
Seketika, Usnisa (mahkota) dari Sang Tathagata memancarkan bermacam-macam sinar terang benderang, menerangi dunia di sepuluh penjuru, dan cahaya tersebut memantul kembali, melingkari Buddha tiga kali sebelum masuk ke dalam mulut-NYA. Kemudian Sang Buddha tersenyum dan berkata kepada Raja Sakra. “Raja Surga, terdapat Dharani yang dikenal sebagai “Usnisa Vijaya Dharani”. Dharani ini dapat menyucikan semua jalan sengsara, melenyapkan penderitaan atas kelahiran dan kematian secara menyeluruh. Dharani ini juga dapat membebaskan semua kesengsaraan dan penderitaan mahluk hidup di alam neraka, Raja Yama dan binatang, menghancurkan semua neraka, dan mengantarkan semua mahluk hidup ke jalan suci.
Usnisa Vijaya Dharani
"Raja Surga, jikalau seseorang mendengar Usnisa Vijaya Dharani sekali saja, semua karma buruk dari kehidupan sebelumnya yang seharusnya menyebabkan ia terlahir di neraka akan terhancurkan semuanya. Sebaliknya, ia akan memperoleh badan yang baik dan bersih. Dimanapun ia dilahirkan kembali, dia akan mengingat Dharani ini secara jelas – dari satu kebuddhaan ke lainnya, dari satu alam surgawi ke alam surgawi lainnya. Sesungguhnya, melalui Surga Trayastrimsha, dimanapun ia terlahir kembali, dia tidak akan lupa."
Usnisa Vijaya Dharani
"Raja Surga, jikalau seseorang menjelang kematian mengingat Dharani suci ini, walaupun hanya sekejap, masa hidupnya akan diperpanjang dan ia akan memperoleh kesucian dalam raga, perkataan dan pikirannya. Tanpa penderitaan dan kesakitan badaniah dan sesuai dengan perbuatan baiknya, dia akan menikmati ketentraman di mana saja. Menerima berkah dari semua Tathagata, dan senantiasa dijaga dewa-dewa, dan dilindungi oleh Bodhisatva, ia akan dihormati dan dimuliakan masyarakat, dan semua rintangan kesengsaraan akan terhapuskan."
Usnisa Vijaya Dharani
"Raja Surga, jikalau seseorang dengan ikhlas membaca dan melafalkan Dharani ini, walaupun sekejap saja, semua hukuman karmanya yang akan menyebabkan ia menderita di alam neraka, binatang, Raja Yama, setan lapar, akan dihancurkan seluruhnya dan dihapuskan tanpa meninggalkan jejak. Ia akan bebas pergi ke tanah suci Buddha dan istana surga manapun, semua pintu gerbang ke kediaman Bodhisatva akan terbuka untuknya tanpa hambatan."
Usnisa Vijaya Dharani
Setelah mendengar ajaran ini, Raja Sakra segera memohon kepada Sang Buddha, "Demi semua mahluk hidup, semoga Bhagavan Buddha memberikan ajaran mengenai bagaimana usia hidup seseorang dapat diperpanjang."
Sang Buddha mengetahui keinginan Raja Sakra dan keinginannya untuk mendengar ajaran-NYA mengenai Dharani ini dan segera mengucapkan Mantra ini seperti demikian:
Usnisa Vijaya Dharani
Kemudian Buddha berkata kepada Raja Sakra, “Mantra ini dikenal sebagai 'Yang Menyucikan Semua Jalan Sengsara Usnisa Vijaya Dharani'. Dharani ini dapat menghilangkan semua rintangan karma buruk dan menghapuskan penderitaan di semua jalan sengsara.”