Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hubungan Amerika Serikat dengan Serbia
Selama disintegrasi Yugoslavia, Amerika Serikat terlibat dalam konflik bersenjata dan ekonomi, terutama dengan Serbia, yang dikenal pada sebagai Republik Federal Yugoslavia (salah satu negara penerus negara sosialis Yugoslavia). Amerika Serikat memberlakukan sanksi dan mempelopori kampanye pengeboman NATO melawan Yugoslavia pada tahun 1999. Selama periode ini, gelombang lain dari emigrasi Serbia terjadi, dan banyak pengungsi Serbia pindah ke Amerika Serikat. Pada tahun 2000-an, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Yugoslavia membaik, namun berubah ketika Montenegro memisahkan diri pada tahun 2006, setelah Serbia menjadi negara penerus untuk melanjutkan hubungan yang sebelumnya dipegang oleh Republik Federal Yugoslavia. Kosovo secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada Februari 2008, sebuah langkah yang diakui oleh Amerika Serikat.
Hubungan Amerika Serikat dengan Serbia
Hubungan diplomatik antara—yang kemudian menjadi Kerajaan Serbia—dengan Amerika Serikat didirikan pada abad ke-19. Konsulat Jenderal Serbia di New York dibuka pada tahun 1879. Kemudian pada tanggal 3 Februari 1882, Parlemen Serbia menandatangani sebuah kontrak dan konvensi hubungan diplomatik antara Kerajaan Serbia dan Amerika Serikat, yang diberikan oleh King Milan Obrenović. Senat Amerika Serikat menandatangani kedua dokumen tersebut pada tanggal 5 Juli 1882 tanpa adanya perdebatan atau amandemen. Pada tanggal 10 November 1882, Eugene Schuyler menjadi duta besar Amerika Serikat pertama di Serbia.
Hubungan Amerika Serikat dengan Serbia
Selama Perang Dunia II di Yugoslavia, Amerika Serikat pada awalnya mendukung pemerintahan kerajaan Yugoslavia. Ketika Nazi menyerang Yugoslavia pada musim semi tahun 1941, Amerika Serikat secara meyakinkan mendukung Chetnik pada tahun-tahun pertama perang. Dukungan ini berlangsung dalam bentuk hubungan rahasia yang ekstensif antara Office of Strategic Services dan Chetnik dengan pemerintahan William Donovan. Kerja sama semacam itu disoroti oleh operasi kompleks seperti Operasi Halyard, di mana beberapa ratus pilot Amerika diselamatkan oleh Chetniks. Namun, dukungan OSS untuk Chetniks dikompromikan oleh kebijakan MI6 Inggris yang mendukung Partisan Yugoslavia atas Chetniks. Pada tahun 1943, dukungan pemerintah AS untuk Chetnik atas Partisan Yugoslavia menyebabkan presiden Franklin D. Roosevelt berdiskusi dengan Winston Churchill dalam sebuah percakapan pribadi; dia membayangkan batas-batas wilayah Yugoslavia akan digambar ulang sepenuhnya ke dalam tiga negara bagian yang terpisah, dengan Peter Karađorđević Jr. menjadi raja kerajaan Serbia yang independen pada akhir perang. The USAF dan RAF Inggris mulai mengebom Belgrad tanpa pandang bulu pada bulan April 1944 ketika mereka berpikir bahwa pendudukan Nazi tidak dapat dihapus oleh perlawanan dari dalam saja. Lingkaran intelijen Amerika Serikat secara bertahap mengakui pengaruhnya terhadap operasi gerilya Yugoslavia ke Inggris. Di akhir perang, Presiden Harry S. Truman mempersembahkan Legion of Merit kepada pemimpin Chetnik Draža Mihailović, namun penghargaan tersebut tidak diumumkan ke publik sampai tahun 2005.
Hubungan Amerika Serikat dengan Serbia
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Republik Federal Sosialis Yugoslavia (RFSY) dibentuk. Salah satu kontak diplomatik pertama yang dibuat dengan pemerintah komunis yang baru adalah permintaan Departemen Luar Negeri AS di Angkatan Darat supaya bersaksi di pengadilan Mihailović. Namun, permintaan tersebut dihindari dan menyebabkan hubungan antara Amerika Serikat dan pemerintah Josip Broz Tito menjadi tegang, karena diplomat Amerika sangat marah atas eksekusi Mihailovi pada tahun 1946. Hubungan terdegradasi lebih jauh sebulan kemudian, ketika dua pesawat kargo USAF C-47 Skytrain ditembak jatuh di atas Yugoslavia dalam waktu dua minggu. Lebih banyak pesawat USAF ditembak jatuh di atas Yugoslavia hingga tahun 1948. Akibatnya, senator A.S. Thomas Dodd dengan gigih menentang bantuan keuangan Amerika kepada pemerintah Tito, bahkan mengatakan bahwa "Tito memiliki tangan berlumur darah." Dalam salah satu kunjungan awal Josip Broz Tito ke Amerika Serikat, para penentangnya di San Pedro menenggelamkan sebuah patung buatan yang mirip dengannya.
Hubungan Amerika Serikat dengan Serbia
Pemerintah komunis di Eropa menunda Stalin dan menolak bantuan Marshall Plan dari Amerika Serikat pada tahun 1947. Pada awalnya, Tito melanjutkan dan menolak rencana Marshall. Namun, pada tahun 1948 Tito memutuskan dengan tegas kepada Stalin mengenai isu-isu lain yang membuat Yugoslavia menjadi negara komunis yang independen. Yugoslavia kemudian meminta bantuan Amerika. Pemimpin Amerika menjadi terpecah secara internal, namun akhirnya setuju dan mulai mengirim uang dalam skala kecil pada tahun 1949, dan pada skala yang jauh lebih besar pada tahun 1950-53. Bantuan Amerika tersebut bukan bagian dari Marshall Plan.
Hubungan Amerika Serikat dengan Serbia
Yugoslavia mulai membuka dialog diplomatik lagi dengan negara-negara barat setelah perpecahan Tito-Stalin, dan meyakinkan bahwa Yugoslavia tidak menjadi anggota Pakta Warsawa. Pada tanggal 1 Januari 1967, Yugoslavia adalah negara komunis pertama yang membuka perbatasannya bagi semua pengunjung asing dan menghapus persyaratan visa. Perjalanan udara komersial reguler antara Amerika Serikat dan Yugoslavia diperkenalkan dengan menggunakan Pan Am dan JAT Yugoslav Airlines. Karena ini, peluang perdagangan dibuka kembali antara Amerika Serikat dan Yugoslavia, dan bisnis Amerika mulai mengekspor ke Yugoslavia. Demikian juga, pada tahun 1980-an Yugoslavia bahkan mengekspor banyak mobil buatannya dari jalur perakitan Zastava Automobili di Kragujevac ke Amerika Serikat. Presiden A.S. Jimmy Carter membahas isu-isu mengenai Palestina dan Mesir dengan Tito dan menyebutnya sebagai "pemimpin dunia yang hebat". Selanjutnya, pemerintah Reagan mulai menargetkan ekonomi Yugoslavia dalam sebuah 'Secret Sensitive' 1984 133. "Kebijakan A.S. terhadap Yugoslavia"; Sebuah versi yang disensor yang kemudian dideklasifikasi pada tahun 1990, dan diuraikan di NSDD 54 di Eropa Timur, serta diterbitkan pada tahun 1982. Hal yang terakhir ini menganjurkan sebuah "upaya yang diperluas untuk mempromosikan 'revolusi diam' untuk menggulingkan pemerintah dan partai komunis," sambil mengintegrasikan kembali negara-negara Eropa Timur menjadi pasar yang berorientasi ekonomi.
Dutch Lady Milk Industries Berhad
Dutch Lady Milk Industries Berhad (nama dagang Dutch Lady Malaysia) () adalah sebuah perusahaan penghasil susu sapi dan produk susu di Malaysia sejak tahun 1960-an. Perusahaan ini sebelumnya di bawah Royal FrieslandFoods, sebuah perusahaan kooperatif multinasional yang berpusat di Belanda. Dutch Lady Malaysia saat ini merupakan sebuah anak perusahaan dari FrieslandCampina, yang terbentuk pada Desember 2008 sebagai hasil dari merger antara FrieslandFoods dan Campina. Produk-produknya saat ini mencakup susu pertumbuhan, susu UHT, susu pasteurisasi, susu sterilisasi, susu bubuk keluarga, susu rendah lemak, dan minuman yoghurt 0% lemak, dan yoghurt rendah lemak.
Dutch Lady Milk Industries Berhad
Perusahaan ini didirikan dengan nama Pacific Milk Industries (Malaya) Sdn Bhd pada 28 Mei 1963 di mana perusahaan tersebut diberi kuasa untuk memproduksi susu kental manis di pabriknya di Petaling Jaya, menjadi fasilitas produksi pertama FrieslandFood di luar Belanda. Perusahaan ini diinkorporasikan sebagai perseroan terbatas swasta dan mulai dengan produksi susu kental manis saja, sebelum berkembang ke produk-produk susu. Sebelum ekspansi, banyak produknya mulai didistribusikan ke negara-negara sekitarnya di Asia dan Oseania.
Dutch Lady Milk Industries Berhad
Pada 24 September 1968, perusahaan ini menjadi perusahaan susu pertama yang tercatat di Bursa Efek Kuala Lumpur dan Singapura; dan dan pada tahun 1975, mengganti namanya menjadi Dutch Baby Milk Industries (Malaya) Berhad. Setelah modernisasi perusahaan, namanya berubah menjadi Dutch Lady Milk Industries Berhad pada tahun 2000 dan telah menggunakan teknologi pemrosesan "ultra high temperature" (UHT) dan pengemasan sejak tahun 1970-an untuk memproduksi susu di negara tersebut.
Dutch Lady Milk Industries Berhad
Perusahaan terus secara progresif memproduksi dan memperkenalkan produk-produk baru ke pasar Malaysia. Susu steril diproduksi secara lokal dan dijual dalam botol plastik pada tahun 1983, produksi produk susu dingin dimulai pada tahun 1986, dan yoghurt buah dan susu pertumbuhan diperkenalkan ke pasar pada tahun 1988. Pada tahun 2011, Dutch Lady Malaysia diberitakan menjadi pemimpin pangsa pasar dalam segmen susu pertumbuhan, dengan merek Dutch Lady menguasai 40% pangsa pasar nasional.
Dutch Lady Milk Industries Berhad
Laporan keuangannya untuk kuartal pertama 2012 menunjukkan kenaikan pendapatan sebesar 9% tahun ke tahun, dengan laba bersih sebesar MYR.27,5 juta (USD.8,72 juta). Meskipun terjadi perlambatan pada industri susu Malaysia, Dutch Lady Malaysia dilaporkan berada di jalur untuk mencapai target penjualannya MYR.1 miliar untuk tahun 2013.
Kebijakan 15 November 1978
Kebijakan 15 November 1978 merupakan salah satu kebijakan pemerintah Orde Baru terkait peredaran mata uang asing (valuta asing) di tengah masyarakat. Inti dari kebijakan tersebut adalah mengambangkan secara terkendali kurs rupiah terhadap beberapa mata uang asing dan melepaskan kaitannya dengan Dollar Amerika Serikat sejak hari Kamis, 16 November 1978. Tujuan utama dari kebijakan ini supaya meningkatkan daya saing produk Indonesia di luar negeri melalui perubahan sistem dari nilai tukar tetap ("bretton woods") menjadi nilai tukar mengambang ("floating)". Tujuan lain dari kebijakan ini untuk lebih meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia memasuki Pelita III dan juga ditegaskan bahwa kebijaksanaan lalu lintas devisa tidak berubah. Pemasukan devisa dan pengeluaran devisa dari dan ke Indonesia adalah sepenuhnya bebas. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan dapat lebih mendorong lagi kegiatan produksi dan kesempatan kerja. Oleh sebab itu, pemasukan bahan baku dari luar negeri diberikan keringanan bea masuk.
Kebijakan 15 November 1978
Nilai tukar valuta asing Indonesia sebelumnya menggunakan Sistem Nilai Tukar Tetap ("bretton woods system"). Sistem ini didasarkan bahwa kestabilan mata uang didasarkan pada stabilnya cadangan dolar dan emas yang dimiliki oleh negara. Indonesia menganut sistem ini karena merupakan salah satu anggota Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dimana kedua lembaga tersebut mengadakan pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire yang menghasilkan produk sistem nilai tukar valuta asing tetap. Kelemahan dari sistem ini adalah cadangan devisa harus besar agar tetap dapat selalu intervensi untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar valas, kurang fleksibel terhadap perubahan global (terutama terhadap fluktuasi harga minyak bumi sebagai sumber devisa utama saat itu), penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor impor negara bersangkutan.
Kebijakan 15 November 1978
Meskipun Indonesia memiliki cadangan devisa yang kuat, pemerintah (Departemen Keuangan) kemudian menganggap bahwa devaluasi merupakan langkah yang baik untuk masa depan ekonomi. Hal ini disebabkan pada saat itu pemerintah takut Indonesia mengidap "Penyakit Belanda", yaitu suatu penyakit ekonomi ketika harga minyak dan gas alam sebagai sumber devisa dalam kondisi sehat baik secara cadangan terbukti dan neraca pembayaran tetapi komoditas di luar minyak dan gas alam terperangkap oleh jebakan harga baik dari biaya maupun pemasaran produk. Sebagai catatan, di akhir dekade 1970-an, harga minyak dan gas alam mengalami peningkatan sebagai efek dari krisis minyak 1973 dan krisis energi 1979. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar dilihat terlalu tinggi ("overvalued") sehingga dapat mengancam pemasaran produk Indonesia di luar negeri.
Menurut pemerintah, sasaran utama kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, baik di pasaran dalam negeri maupun di pasaran internasional. Khususnya, kebiakan tersebut ditujukan untuk lebih meningkatkan kemampuan bersaing barang-barang produksi dalam negeri terhadap barang-barang impor, serta untuk lebih meningkatkan kemampuan bersaing barang-barang ekspor Indonesia terhadap barang-barang yang serupa di pasar luar negeri. Peningkatan daya saing barang-barang Indonesia di dalam negeri maupun di pasaran dunia merupakan dorongan yang kuat untuk meningkatkan produksi di dalam negeri sehingga akan lebih mendorong penanaman modal, lebih memperluas lagi lapangan kerja, dan mendorong pemerataan pendapatan. Sehingga, rangkaian langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi tersebut diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pelaksanaan jalur-jalur pemerataan dalam pembangunan nasional.
Kebijakan 15 November 1978
Kebijakan makro ini sendiri diambil oleh salah satu tokoh Mafia Berkeley, Widjojo Nitisastro yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Kepala Bappenas. Akibat dari kebijakan ini, nilai 1 US$ yang sebelumnya Rp. 415,00 menjadi Rp. 615,00. Sistem Kurs Mengambang Terkendali di Indonesia ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah sebesar 33%. Pada sistem ini, nilai tukar Rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang ("basket currencies") negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan rentang atau "spread" tertentu. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah bahwa meskipun diarahkan ke sistem nilai tukar mengambang namun tetap masih ada unsur pengendalian.
Kebijakan 15 November 1978
Kebijakan ini dirasa janggal dikarenakan pada saat itu Pemerintah Indonesia memiliki cadangan dollar yang melimpah sebagai dampak dari naiknya harga minyak akibat efek embargo minyak pada tahun 1973 yang dilakukan negara-negara Arab yang mendominasi OPEC. Akan tetapi, kebijakan devaluasi ini tetap dilakukan untuk mendorong kemampuan produksi komoditas non-migas dan mendorong daya saing produk Indonesia di luar negeri. Selain itu, dalih kebijakan ini dilakukan adalah demi melindungi kondisi ekonomi pedesaan dari efek fluktuasi harga minyak bumi.
Kebijakan 15 November 1978
Salah satu dampak langsung dari kebijakan ini adalah naiknya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia sebagai akibat dari pembayaran barang-barang impor yang masuk harus melalui dollar dan pembayaran dilakukan setelah kebijakan tersebut diterapkan. Selain itu, pendapatan atau gaji penduduk mengalami penurunan sehingga tidak mampu menandingi kenaikan harga barang sebagai dampak dari kebijakan ini.
Kebijakan 15 November 1978
Salah satu korban dari kebijakan ini adalah perusahaan milik Nasroel Chas, PT. Takarin. Pada saat itu, perusahaan kontraktornya sedang mengerjakan proyek Gedung Ratu Plaza sebagai pihak sub-kontraktor. Akibat dari kebijakan ini, perusahaannya harus membayar barang-barang dengan harga yang lebih mahal dengan nilai proyek yang tidak berubah (tetap).
Kebijakan 15 November 1978
Pada akhirnya, pemerintah meninggalkan sistem nilai tukar mengambang terkendali menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas. Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas pada periode 1997 hingga sekarang. Hal ini didasarkan pada kelemahan sistem nilai tukar mengambang terkendali yaitu devisa tetap harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu (mengingat sumber devisa selain dari emas dan dolar adalah dari minyak bumi yang bersifat fluktuatif) , ada persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulan dalam memprediksi dan menetapkan kurs (hal ini terbukti ketika Krisis Ekonomi Asia 1997), dan tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran atau perdagangan.
Agama di Amerika Serikat
Sebagai negara imigran yang multietnis dan multikultural, Amerika Serikat adalah tempat berbagai kepercayaan dan agama saling bertemu. Meskipun termasuk negara yang menganut paham liberalisme, sebagian besar penduduk Amerika Serikat menganggap bahwa agama berperan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amerika Serikat adalah negara sekuler sehingga pemerintah tidak mengakui suatu agama tertentu sebagai agama resmi. Meskipun tergolong sebagai negara sekuler, pemerintah Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduknya. Dasar hukum kebebasan beragama di Amerika Serikat tercantum dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Menurut laporan Pusat Penelitian Pew pada tahun 2014, mayoritas dari penduduk Amerika Serikat adalah penganut agama Kristen dengan persentase sebesar 70,6%. Penganut agama Kristen di Amerika Serikat terdiri dari bermacam-macam denominasi. Sebagian besar dari penganut Kristen di Amerika Serikat adalah kaum Protestan dengan persentase mencapai 46,5% dari keseluruhan populasi penduduk Amerika Serikat. Terdapat juga penganut agama Kristen Katolik yang menyusun 20,8% dari total populasi Amerika Serikat. Terdapat sebagian kecil komuniats jemaat gereja-gereja Kristen Ortodoks yang dibawa oleh para imigran dari Eropa Timur dan Timur Tengah.
Agama di Amerika Serikat
Yahudi adalah agama non-Kristen terbesar di Amerika Serikat dengan persentase 1,9% dari total populasi penduduk Amerika Serikat. Meskipun termasuk golongan minoritas secara agama dan etnis, etnis Yahudi Amerika banyak yang memegang peranan penting di Amerika Serikat. Banyak keturunan Yahudi-Amerika yang berprofesi di bidang politik-pemerintahan dan menjadi pebisnis sukses di Amerika Serikat. Agama non-Kristen terbesar kedua setelah Yahudi di Amerika Serikat adalah agama Islam. Terdapat sebanyak 0,9% umat muslim di Amerika Serikat. Penganut agama dharmik seperti agama Hindu dan Buddha di Amerika Serikat sebagian besar dibawa oleh para imigran asal Asia Selatan dan Asia Timur. Orang yang tidak tergabung dalam agama tertentu di Amerika Serikat memiliki jumlah pengikut yang besar. Tercatat sebanyak 22,8% penduduk Amerika Serikat mengaku sebagai penganut paham ateisme atau agnostisisme.
Agama di Amerika Serikat
Dalam dekade terakhir, jumlah penganut agama di Amerika Serikat mengalami penurunan. Penurunan ini khususnya terjadi pada penganut agama Kristen baik itu dari Kristen Protestan, Katolik, dan aliran Kristen lainnya. Namun sebaliknya, jumlah orang yang tidak beragama di Amerika Serikat cenderung semakin meningkat. Menurut penelitian Pusat Penelitian Pew terjadi kenaikan sebesar 6,7% orang yang tidak beragama dalam kurun waktu 2007 hingga 2014. Populasi umat muslim di Amerika Serikat cenderung mengalami pertumbuhan bahkan semenjak peristiwa Serangan 11 September 2001. Diperkirakan pada tahun 2050 jumlah muslim di Amerika Serikat akan melampaui jumlah penganut agama Yahudi. Dari 50 negara bagian di Amerika Serikat dan 1 distrik federal, Mississippi adalah negara bagian yang paling religius dengan persentasi 59% penduduk masuk dalam kategori sangat religius. Diurutan kedua ditempati oleh negara bagian Alabama dengan persentase 56% penduduknya tergolong kedalam kategori sangat religius. Sedangkan Utah yang merupakan negara bagian dengan kantong populasi pengikut mormon terbesar terdapat 54% penduduknya yang termasuk kategori sangat religius.
Agama di Amerika Serikat
Sebelum para penjelajah dari Eropa datang ke benua baru Amerika untuk memberitakan Injil, penduduk asli Amerika sudah mempunyai kepercayaan tradisional sendiri. Kepercayaan orang-orang suku asli Amerika kala itu tergolong kedalam kepercayaan animisme dan dinamisme. Orang Indian Amerika ketika itu percaya kepada suatu kekuatan gaib yang mereka sebut dengan "Wakan Tanka". Suku Indian memiliki kebiasaan melakukan upacara dan ritual keagamaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tujuan dari dilakukannya upacara dan ritual tersebut antara lain adalah untuk meminta penyembuhan terhadap orang sakit dan meminta diturunkan hujan.
Agama di Amerika Serikat
Upacara dan ritual juga umum diselenggarakan untuk memperingati suatu tahap kehidupan, seperti upacara memasuki masa kedewasaan, upacara pernikahan, dan upacara kematian. Tokoh pemimpin kepercayaan Indian yang terkenal adalah Tenskwatawa. Tenskwatawa dianggap sebagai nabi oleh suku Shawnee. Para pengikut Tenskwatawa percaya bahwa akan datang suatu bencana yang akan menghancurkan orang-orang kulit putih dari tanah mereka. Tenskwatawa mengajarkan kepada para pengikutnya untuk tidak bergaya hidup seperti orang Eropa. Tenskwatawa memerintahkan pengikutnya untuk menyerahkan semua senjata api, minuman keras, dan pakaian ala Eropa. Tenskwatawa memaksa para pengikutnya untuk membayar setengah dari utang mereka kepada para pedagang Eropa dan mengajak semua kaumnya untuk berusaha dengan segala upaya agar tidak memberikan tanah mereka kepada pemerintah Amerika Serikat.
Agama di Amerika Serikat
Pada abad ke-17 benua Amerika dijadikan tempat pengungsian bagi banyak orang dari benua Eropa untuk menghindari diskriminasi dan penganiayaan atas dasar agama. Para pengungsi ini selain menambah keberagaman etnis dan agama di Amerika Serikat juga membawa kontribusi terhadap perkembangan dan pembangunan awal di Amerika Serikat. Tercatat beberapa wilayah dibangun dan dikembangkan oleh kelompok keagamaan atau oleh para pengungsi korban persekusi agama, wilayah tersebut diantaranya adalah Massachusetts dan Pulau Rhode yang dibangun oleh kaum Puritan dari Inggris, negara bagian Pennsylvania yang dibangun dan dikembangkan oleh jemaat Quaker, negara bagian Maryland dibangun oleh bangsawan Katolik dari Inggris, dan negara bagian Virginia yang dibentuk oleh umat Kristen Anglikan dari Inggris.
Agama di Amerika Serikat
Kaum Puritan adalah kelompok gereja aliran protestan yang menitikberatkan kepada kemurnian dogma gereja dan liturgi (tata cara peribadatan). Kelompok keagamaan ini berasal dari Inggris dan kata "Puritan" sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu "pure" yang berarti murni karena awal terbentuknya gerakan keagamaan ini adalah atas dasar tujuan untuk memurnikan ajaran Kristus dan tata cara peribadatan yang telah banyak diubah oleh kaum Anglikan. Pada masa pemerintahan Raja James I, kaum Puritan mengalami perlakuan buruk sehingga memaksa mereka untuk pindah dari Inggris agar terbebas dari tekanan dan agar dapat menjalankan ajaran agama dengan baik.
Agama di Amerika Serikat
Pada tahun 1630 kaum Puritan yang dipimpin oleh John Winthrop mendarat di pantai timur laut benua Amerika. Orang-orang Puritan tersebut lalu mendirikan sebuah daerah koloni baru di Teluk Massachusetts. Karena sikap kaum Puritan yang terkesan kaku dan tidak toleran terhadap kaum pendatang lain, maka beberapa tokoh seperti Anne Hutchinson, Thomas Hooker, dan Roger Williams memilih untuk pindah dari Teluk Massachusetts menuju selatan. Salah satu dari tokoh tersebut, Roger Williams lalu membangun koloni baru di Pulau Rhode, sedangkan Thomas Hooker berhasil membangun sebuah daerah koloni baru yang kini dikenal dengan nama Connecticut.
Agama di Amerika Serikat
Gelombang pengungsi Yahudi ke Amerika Serikat pertama kali terjadi pada abad ke-17. Orang-orang Yahudi ini adalah kaum Yahudi Sefardim yang mengungsi dari daerah koloni Brasil Belanda. Etnis Yahudi tersebut mengungsi karena menerima perlakuan buruk dari penjajah Portugis yang mengambil alih koloni Brasil Belanda. Pengungsi Yahudi ini berjumlah 23 orang yang terdiri dari empat orang pasangan suami istri, dua orang janda, dan tiga belas orang anak-anak. Mereka pertama kali berlabuh di Nieuw Amsterdam (kelak berganti nama menjadi New York) pada tahun 1654. Pada tahun 1655 generasi Yahudi pertama di Amerika Serikat tersebut sudah rutin melakukan peribadatan dalam lingkup komunitas mereka sendiri. Kelompok Yahudi ini lalu semakin berkembang seiring dengan bertambahnya imigran Yahudi di Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-18 tercatat beberapa sinagoga dibangun dan aktif melakukan pelayanan.
Agama di Amerika Serikat
Kelompok keagamaan Quaker atau dikenal juga dengan nama Perkumpulan Agama Sahabat (bahasa Inggris: "Religious Society of Friends") pertama kali terbentuk pada tahun 1652 di Inggris oleh George Fox. Bermula pada tahun 1681 seorang pemuda asal Inggris bernama William Penn yang tergabung dalam Pekumpulan Agama Sahabat, membangun sebuah daerah koloni milik Britania Raya di wilayah pantai timur Amerika. Daerah koloni tersebut dibangun dengan berlandaskan prinsip filosofis Quaker dan dikelola sendiri oleh kaum Quaker.