Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Liga Futsal Profesional Indonesia 2019
Sementara itu, jadwal pekan kompetisi reguler Liga Futsal Profesional Indonesia 2019 adalah sebagai berikut.
Liga Futsal Profesional Indonesia 2019
Babak empat besar berlangsung pada 6 April hingga 7 April 2019.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Perbatasan Malaysia–Vietnam merupakan perbatasan laut internasional antara negara Malaysia dan Vietnam yang bertemu di Teluk Thailand dan Laut China Selatan. Kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih dengan landas benua di Teluk Thailand. Namun kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah sengketa yang menunggu penyelesaian sengketa kedaulatan.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Di Laut China Selatan, Malaysia dan Vietnam terlibat dalam klaim multi-nasional atas Kepulauan Spratly dan beberapa perairan yang berdekatan.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Baik Malaysia dan Vietnam memiliki klaim yang tumpang tindih di dasar laut di Teluk Thailand. Saat ini tidak ada perjanjian batas antara kedua negara.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Batas klaim landas benua kedua negara tidak bertepatan karena perbedaan garis dasar maritim masing-masing negara yang digunakan untuk menghitung garis yang sama. Hal ini telah menghasilkan area klaim yang tumpang tindih. Batas landas benua Vietnam diproklamasikan pada tahun 1971 oleh pemerintah Vietnam Selatan dan merupakan garis yang sama antara daratan Malaysia dan Vietnam tanpa memperhitungkan pulau lepas pantai. Klaim Malaysia dibuat melalui peta laut teritorial dan landas benua yang diterbitkan oleh Departemen Pemetaan dan Survei pada tahun 1979 yang menunjukkan batas, yang digambar sebagai garis yang berjarak sama antara Pulau Redang Malaysia dan pantai Vietnam, mengabaikan pulau-pulau di lepas pantai.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Ujung timur perbatasan Malaysia–Vietnam di masa depan tampaknya telah didirikan di ujung utara batas landas benua Indonesia–Malaysia 1969 pada titik yang ditunjuk sebagai Titik 20, dengan koordinat 6° 05.8' N 105° 49.2' E. Titik 20 adalah titik yang berjarak sama dari garis dasar Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Meskipun tidak ditentukan oleh perjanjian tripartit apapun, perjanjian bilateral yang mengatur batas maritim Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Vietnam serta perjanjian pendirian Pengembangan bersama Daerah yang Ditetapkan Malaysia–Vietnam (lihat di bawah) secara virtual menetapkan Titik 20 sebagai titik tripel umum untuk ketiga negara.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Ujung barat perbatasan Malaysia–Vietnam, yang seharusnya juga merupakan titik tripel umum untuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam, belum ditentukan karena perbatasan antara ketiga negara itu menjadi sengketa. Penentuan titik tripel tersebut akan membutuhkan perselisihan yang melibatkan batas Malaysia–Thailand dan Malaysia–Vietnam untuk diselesaikan.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Thailand dan Vietnam telah menyetujui batas landas benua, dengan "Titik C" sebagai ujung timur perbatasan landas benua umum mereka. Titik ini (dengan koordinat 07° 48' 00" N, 103° 02' 30" E) bertepatan dengan Titik 43 di peta tahun 1979 diproduksi oleh Departemen Pemetaan dan Survei Malaysia yang menggambarkan klaim wilayah laut teritorial dan landas benua negara itu. Dalam perspektif Malaysia, Titik 43/Titik C akan menjadi titik tripel umum untuk Malaysia, Thailand dan Vietnam, dan dengan demikian ujung paling barat dari perbatasan umum Malaysia–Vietnam. Thailand dan Vietnam tidak mengakui posisi ini karena mereka tidak mengakui batas landas benua Malaysia yang dinyatakan dalam peta tahun 1979.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Kedua negara menandatangani nota kesepahaman pada 5 Juni 1992 untuk memungkinkan eksploitasi bersama sumber daya alam di bidang klaim yang tumpang tindih, yang perjanjiannya disebut Kawasan yang Ditetapkan. Daerah ini juga dikenal sebagai Kawasan Pengaturan Komersial Blok PM3 atau CAA (lihat di bawah ini).
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Bagian barat dari area klaim yang tumpang tindih juga diklaim oleh Thailand dan daerah tersebut saat ini termasuk dalam Kawasan pengembangan bersama Malaysia–Thailand. Kawasan yang Ditetapkan yang didirikan berdasarkan nota kesepahaman tahun 1992 tidak termasuk wilayah ini. Pada tahun 1999, ketiga negara sepakat secara prinsip untuk bersama-sama mengembangkan bidang ini dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan bersama.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Malaysia dan Vietnam sama-sama memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan yang melibatkan landas benua serta pulau-pulau gugusan Spratly. Baik Malaysia dan Vietnam adalah dua dari beberapa negara yang menyatakan klaim atas pulau dan perairan daerah tersebut. Karena ketidakpastian, tidak ada perjanjian perbatasan maritim untuk kawasan tersebut.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Malaysia mengklaim sebagian Laut China Selatan bersama dengan 11 pulau dan fitur laut lainnya dalam gugusan Spratly atas dasar bahwa mereka berada di dalam landas benuanya. Brunei, Tiongkok, Filipina, dan Vietnam juga memiliki klaim yang tumpang tindih di seluruh atau sebagian wilayah yang diklaim oleh Malaysia.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Malaysia saat ini menempati satu pulau - Swallow Reef atay Pulau Layang-Layang - lima karang dan satu dangkalan. Ia juga mengklaim dua fitur laut yang saat ini diduduki oleh Vietnam, yaitu Amboyna Cay dan Barque Canada Reef. Amboyna Cay juga diklaim oleh Filipina. Malaysia mengklaim Commodore Reef yang ditempati oleh Filipina dan Royal Charlotte Reef yang saat ini tidak ditempati.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Semua fitur yang diklaim oleh Malaysia juga diklaim oleh Vietnam dan Tiongkok (serta Taiwan). Lima fitur yang saat ini diduduki oleh Malaysia diklaim oleh Filipina dan satu diklaim oleh Brunei.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Vietnam mengklaim seluruh gugusan Kepulauan Spratly berdasarkan alasan historis, dan dengan demikian, mengklaim semua 11 pulau dan fitur laut lainnya diduduki serta diklaim oleh Malaysia. Saat ini memiliki enam pulau, 17 karang dan tiga tepian dan darinya, satu pulau dan terumbu karang - Amboyna Cay serta Barque Canada Reef/Lizzie Weber Reef - yang diklaim Malaysia.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Fitur lain yang diklaim oleh Vietnam saat ini ditempati oleh Tiongkok, Filipina dan Taiwan.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Untuk detail mengenai perselisihan Kepulauan Spratly, lihat halaman Kepulauan Spratly.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Sesuai dengan Pasal 76 dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, Malaysia dan Vietnam pada 6 Mei 2009 bersama-sama menyampaikan kepada Komisi tentang Batas Landas Kontinen pemberitahuan mengenai klaim perpanjangan batas landas benua kedua negara. "Wilayah yang ditentukan" diklaim dalam penyerahan bersama meliputi bentangan Laut China Selatan yang terletak di antara batas 200 mil laut dari kedua negara. Area yang dimaksud termasuk bagian Kepulauan Spratly dan perairan yang berdekatan.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Penyerahan bersama menyatakan bahwa kawasan tersebut sudah tunduk pada klaim yang tumpang tindih, termasuk oleh kedua negara yang mengajukan. Pengajuan tidak mendefinisikan klaim perpanjangan landas benua dari masing-masing negara tetapi hanya mendefinisikan wilayah yang diklaim bersama kedua negara. Namun demikian, Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak mengatakan kedua negara telah mencapai pemahaman yang luas mengenai pembagian wilayah yang ditentukan.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Tiongkok, yang merupakan salah satu penuntut dari Kepulauan Spratly dan perairannya yang berdekatan, mengajukan sebuah nota keberatan pada Sekretaris Jenderal PBB pada 7 Mei 2009 atas penyerahan perpanjangan landas benua. Dasar untuk keberatan tersebut adalah bahwa daerah yang diklaim berada di bawah kedaulatan Tiongkok. Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao kemudian mengatakan semua negara dengan klaim teritorial di Laut China Selatan harus secara ketat mengikuti Deklarasi tentang Kode Etik di Laut China Selatan.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Vietnam menanggapi nota Tiongkok pada hari berikutnya, menyatakan dalam sebuah nota bahwa ia memiliki hak hukum untuk mengklaim wilayah yang ditentukan dalam pengajuan bersama. Nota ini juga membantah klaim Tiongkok atas wilayah tersebut. Malaysia juga menanggapi dengan nota yang menyatakan hak hukumnya untuk mengklaim area tersebut dan menyatakan bahwa itu mengakui klaim yang tumpang tindih oleh berbagai negara atas wilayah tersebut. Selama kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada bulan Juni, Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak mengatakan Tiongkok dan Malaysia telah mencapai pemahaman dan setuju untuk melanjutkan negosiasi atas semua sengketa teritorial.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Keberatan lain terhadap penyerahan bersama Malaysia–Vietnam diterima dari Filipina pada 4 Agustus 2009. Nota tersebut mengatakan daerah yang ditentukan itu menjadi subjek klaim oleh Filipina serta tunduk pada sengketa teritorial atas "beberapa pulau di daerah itu termasuk Borneo Utara." Dalam balasannya pada 18 Agustus 2009, Vietnam menyatakan hak hukumnya untuk mengajukan penyerahan dan menegaskan kembali "kedaulatannya yang tak terbantahkan" atas Kepulauan Spratly dan Paracel. Jawaban Malaysia pada 21 Agustus 2009 juga menyatakan hak hukumnya untuk mengajukan pengajuan dan mengatakan ada undangan sebelumnya ke Filipina untuk bergabung dengan pengajuan bersama yang akhirnya ditolak. Malaysia juga menolak pernyataan klaim kedaulatan Filipina atas Borneo Utara, menunjuk pada putusan terpisah Hakim Ad Hoc Franck dalam Kasus Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Presentasi penyerahan dilakukan kepada Komisi pada tanggal 27 Agustus 2009 selama sesi ke-24. Komisi memutuskan untuk menunda setiap pertimbangan pengajuan ke masa depan.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Pada tanggal 5 Juni 1992, Malaysia dan Vietnam menandatangani "Nota Kesepahaman antara Malaysia dan Republik Sosialis Vietnam untuk Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak di Kawasan yang Ditetapkan dari Landas Kontinen yang melibatkan Dua Negara" untuk memungkinkan eksploitasi bersama minyak bumi di Kawasan yang Ditetapkan, yang lebih dikenal sebagai Kawasan Pengaturan Komersial Blok PM3 (CAA).
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Kawasan yang ditetapkan ini memiliki luas 2,008 km persegi. Produksi minyak dimulai pada tahun 1997 dari ladang Bunga Kekwa. Bidang produksi lainnya adalah Bunga Kekwa Timur-Cai Nuoc, Bunga Raya Timur, Bunga Raya Barat, Bunga Raya Barat Laut dan Bunga Seroja, yang semuanya terletak di bagian tenggara blok. Bunga Kekwa Timur-Cai Nuoc adalah bidang yang disatukan dan sebagian dari itu meluas ke Blok Vietnam 46-Cai Nuoc, yang terletak di perairan Vietnam dan tidak berada dalam wilayah sengketa perbatasan. Bidang utara terdiri dari ladang Bunga Orkid dan Bunga Pakma.
Perbatasan Malaysia–Vietnam
Operator PM3 CAA adalah Talisman Energy. Perpanjangan Kontrak Produksi antara Petronas dan Petrovietnam di satu bagian dan Talisman di sisi lain diperpanjang pada 6 April 2017 oleh yang pertama hingga 2027.
Pemberontakan Cao Qin
Pemberontakan Cao Qin () adalah suatu pemberontakan yang terjadi di Beijing, ibu kota Dinasti Ming pada 7Agustus 1461 yang dilakukan oleh jenderal Tiongkok Cao Qin (; meninggal 7 Agustus 1461) dan tentara Ming dari keturunan Mongol dan Han terhadap Kaisar Tianshun (1457–1464). Pemberontakan ini direncanakan oleh Cao dan pejabatnya karena khawatir masuk ke dalam daftar pembersihan Tianshun yang berisi orang-orang yang membantunya merebut kembali tahta dari saudara tirinya, Kaisar Jingtai, yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan selama Krisis Tumu tahun 1449. Rencana pemberontakan yang bocor berbuah kegagalan, tiga saudara Cao terbunuh selama pertempuran berikutnya, dan Cao Qin dipaksa membunuh dirinya selama pertempuran terakhir melawan tentara kekaisaran yang menyerang kompleks pemukiman di Beijing. Pemberontakan ini menjadi puncak ketegangan politik karena membolehkan warga suku Mongol masuk ke dalam struktur komando militer Ming. Pejabat Ming keturunan Tionghoa sering membalas jasa militer warga suku Mongol sambil merencanakan relokasi tentara beserta keluarga keluar dari ibu kota Ming.
Pemberontakan Cao Qin
Selama Dinasti Ming (1368–1644), warga suku Mongol yang masuk ke dalam pasukan militer dulunya merupakan tahanan perang ataupun warga yang sukarela menjadi warga Ming dan menetap di Tiongkok. Sebagian warga yang lain mengungsi dari daerah asal di padang rumput utara karena bencana alam seperti kekeringan untuk mencari suaka di Tiongkok. Sebagian warga suku Mongol menjadi pejabat militer yang dihormati, diberi gelar bangsawan, dan pada kesempatan langka menjadi menteri di dalam birokrasi negara. Bangsawan suku Mongol bersosialisasi dengan bangsawan Tionghoa dari dua kota besar (Nanjing dan Beijing) sambil memasukkan anak-anak mereka ke dalam sekolah yang mengajarkan tulisan klasik Tionghoa. Namun, warga suku Mongol di Kekaisaran Ming sering dicurigai oleh pejabat Ming keturunan Tionghoa. Warga kelas bawah suku Mongol sering disalahkan oleh pejabat Tionghoa karena menjadi sumber kekerasan, kejahatan, serta menjadi pengemis dan bahkan pelacur. Pemerintah Dinasti Ming menggunakan kewenangan militer untuk merelokasi dan mengusir tentara keturunan Mongol beserta keluarga keluar dari Tiongkok sehingga mereka tidak akan bermukim di Tiongkok Utara (yang berbatasan dengan wilayah kekuasaan Mongol). Wu Tingyun berpendapat bahwa terdapat perubahan nyata pada kebijakan pemerintahan Ming setelah Krisis Tumu 1449 dalam menghadapi suku Mongol; dia menyatakan bahwa sebelumnya pemerintahan Ming aktif mendukung imigrasi Mongol, dan kemudian sangat dibatasi khusus yang telah menjadi warga Ming.
Pemberontakan Cao Qin
Pada 20 Juli 1461, setelah pasukan Mongol merencanakan penyerbuan ke dalam wilayah Ming beserta daerah utara Sungai Kuning pada bulan Juni, Menteri Peperangan Ma Ang (马昂; 1399–1476) dan Jenderal Sun Tang (孙镗; meninggal 1471) ditugaskan memimpin pasukan sebanyak 15.000 tentara untuk menunjang pertahanan Shaanxi. Sejarawan David M. Robinson menyatakan bahwa "perkembangan tersebut juga telah memicu kecurigaan warga suku Mongol yang tinggal di Tiongkok Utara yang mengakibatkan kecemasan warga suku Mongol. Akan tetapi, tidak ada hubungan langsung yang ditemukan di antara keputusan warga Ming keturunan Mongol di Beijing untuk bergabung ke dalam kudeta [1461] dan aktivitas warga suku Mongol di padang rumput yang berlokasi di barat laut."
Pemberontakan Cao Qin
Pada 6 Agustus 1461, Kaisar Tianshun mengeluarkan an dekrit yang memerintahkan bangsawan dan jenderal untuk setia kepada kekaisaran; sekaligus menjadi ancaman terselubung bagi Cao Qin, setelah mengetahui bahwa rekannya yang bertugas sebagai Pasukan Pengawal Kaisar terbunuh untuk menutupi kejahatan berupa transaksi asing ilegal. Tentara tersebut berperan sebagai agen komersial pribadi Cao, tetapi saat tentara tersebut gagal menjaga rahasia perkara, Cao meminta istri tentara tersebut untuk menyampaikan kepada pejabat bahwa suaminya menjadi gila dan melarikan diri. Lu Gao (逯杲; meninggal 1461), kepala petugas Pasukan Pengawal Kekaisaran, meminta pejabat untuk menyelidiki tentara yang hilang dengan persetujuan Kaisar, sementara Cao meminta mantan agen komersialnya untuk bunuh diri sebelum pejabat menemukannya.
Pemberontakan Cao Qin
Jenderal Shi Heng (石亨; meninggal 1459), yang membantu suksesi Tianshun, meninggal di penjara setelah menerima peringatan serupa dari dekrit kekaisaran; anaknya, Shi Biao (石彪), dieksekusi pada 1460. Cao Qin berusaha mencegah hal serupa terjadi pada dirinya. Tentara keturunan Mongol yang dipimpin Cao merupakan veteran yang telah bertarung dalam beberapa pertempuran di bawah kasim Cao Jixiang (曹吉祥)—ayah angkat Cao Qin—pada dekade 1440-an. Kesetiaan klien petugas Cao keturunan Mongol dinyatakan aman karena keadaan ribuan tentara yang harus menerima penurunan pangkat pada 1457 setelah sebelumnya dinaikkan pangkatnya karena membantu suksesi Jingtai. Robinson menyatakan bahwa "Pejabat keturunan Mongol meyakini bahwa jika Cao dilengserkan, mereka juga akan ikut lengser."
Pemberontakan Cao Qin
Cao berencana membunuh Ma Ang dan Sun Tang saat mereka akan meninggalkan ibu kota bersama 15.000 tentara menuju Shaanxi pada pagi hari tanggal 7 Agustus, atau dengan kata lain dia memanfaatkan situasi saat mereka pergi. Para konspirator disebut telah merencanakan perebutan takhta dan menurunkan pangkat Tianshun menjadi "pensiunan kaisar", gelar yang diberikan kepada selama masa tahanan rumah 1450 hingga 1457, di bawah pemerintahan Jingtai.
Pemberontakan Cao Qin
Saat Cao mengadakan jamuan bersama pejabat Mongol pada malam hari tanggal 6 Agustus, dua pejabat Mongol keluar dari jamuan dan membocorkan rencana Cao kepada komandan tingkat tinggi Mongol Wu Jin (吴瑾) dan Wu Cong (吴琮) pada sekitar pukul 1.00 hingga 3.00 dini hari tanggal 7 Agustus. Wu Jin memperingatkan Jenderal Sun Tang mengenai rencana tersebut, dan kemudian setelah Sun memperingatkan Kaisar dengan pesan yang masuk melalui Gerbang Chang'an Barat. Saat menerima peringatan, Kaisar memerintahkan penangkapan terhadap konspirator licik Cao Jixiang dan meminta sembilan gerbang Beijing dan empat gerbang Kota Terlarang diblokade. Sementara itu, Cao Qin mulai mencurigai bahwa rencananya bocor dan bergerak bersama pasukannya antara pukul 5.00 hingga 7:00 pagi tanggal 7 Agustus untuk mengamati gerbang Kota Imperial; saat Gerbang Dongan (pintu masuk dari timur) gagal terbuka, kecurigaannya terbukti.
Pemberontakan Cao Qin
Saat pasukannya mencari Ma Ang dan Sun Tang, Cao mengunjungi rumah Lu Gao, pemimpin Pasukan Pengawal Kekaisaran yang memimpin investigasi terhadap Cao Jixiang dan Cao Qin, serta membunuh Lu di rumahnya sendiri (dengan memenggalnya dan memotong tubuhnya). Setelah membunuh Lu Gao, Cao Qin menemukan dan menangkap Sekretaris Besar Li Xian (李贤; 1408–1467), memperlihatkan kepala Lu Gao dan menjelaskan bahwa Lu telah menyeretnya ke dalam pemberontakan. Li Xian sepakat untuk merancang memorial kepada kaisar yang menjelaskan bahwa Cao Qin tidak ingin melukai kaisar, dendamnya terhadap Lu Gao telah tuntas, serta meminta pengampunan dari Kaisar. Pasukan Cao juga telah mencopot jabatan Menteri Aparatur, Wang Ao (王翱; 1384–1467); Li dan Wang menggunakan alat tulis dari kantornya untuk membuat memorial. Wang dan Li mengirimkan pesan melalui panel pintu pada gerbang Kota Imperial, tetapi gerbang tetap tertutup rapat, sehingga Cao Qin berencana membunuh Li Xian. Wang Ao dan Wan Qi (万祺; d. 1484), direktur Kementerian Aparatur, mencegah Cao Qin dari membunuh Li, serta menyampaikan bahwa Li telah menulis prasasti makam Jixiang, ayah angkat Cao.
Pemberontakan Cao Qin
Setelah pesan dari Li tidak sampai kepada Kaisar, Cao Qin memulai penyerangan di Gerbang Dongan, Gerbang Chang'an Timur, dan Gerbang Chang'an Barat, dengan membakar gerbang barat dan timur; akan tetapi, kebakaran tersebut dipadamkan oleh hujan. Di lain pihak, 5.610 penjaga kekaisaran dikerahkan untuk pertahanan. Pasukan Ming menyebar ke luar Kota Imperial untuk menyerang balik pasukan Cao; Li Xian dan Wang Ao berhasil melarikan diri, tetapi Wu Jin dan kepala Sensorat, Kou Shen (寇深; 1391–1461), terbunuh dalam serangan tentara Cao. Kou, yang merupakan sekutu Lu Gao, mengutuk Cao sebagai penjahat; saat tentara Cao menemukan Kou di ruang terbuka di Gerbang Chang'an, dia mengumpati mereka sebelum mereka menaklukkannya.
Pemberontakan Cao Qin
Jenderal Sun memimpin penyerangan terhadap Cao Qin tepat di luar Gerbang Donghua Gate, sementara Ma Ang mendekati pasukan Cao Qin dari belakang ke samping. Cao dipaksa mundur dan membangun kemah sementara di Gerbang Dongan. Pada tengah hari, pasukan Sun Tang membunuh dua saudara Cao Qin (Sun sendiri membunuh saudara yang kedua dengan panah setelah saudara Cao Qin memimpin penyerbuan kavaleri melawan pasukan kekaisaran). Pasukan Sun juga telah melukai kedua lengan Cao Qin dengan parah; pasukannya mengambil posisi di Pasar Timur Besar dan Pasar Lentera di timur laut Gerbang Dongan, sementara Sun mengerahkan unit artileri melawan pemberontak. Cao kehilangan saudara ketiganya, Cao Duo (曹铎), saat berusaha melarikan diri dari Beijing melalui Gerbang Chaoyang. Cao memulai penyerangan berikutnya di gerbang timur laut (Gerbang Anding dan Gerbang Dongzhi), dan kemudian kembali menyerbu Gerbang Chaoyang, yang semuanya masih tertutup. Terakhir, Cao memimpin pasukan yang tersisa untuk melindungi kompleks pemukiman warga di Beijing. Pasukan Ming di bawah pimpinan Sun Tang serta pasukan Marquis dari Huichang, Sun Jizong (孙继宗), menyerang pemukiman. Untuk menghindari penangkapan dan eksekusi, Cao Qin membunuh dirinya dengan terjun ke dalam sumur. Tentara kekaisaran menemukan tubuhnya dan kemudian memenggalnya.
Pemberontakan Cao Qin
Seperti yang dijanjikan Sekretaris Besar Li Xian sebelum pertempuran terakhir di kediaman Cao, tentara kekaisaran diperbolehkan untuk merampas barang-barang Cao Qin yang dapat mereka temukan. Li had juga memberi insentif lain kepada tentara kekaisaran yang menangkap pemberontak berupa jabatan dan kedudukan yang pernah ditempati tahanan. Semua yang menjadi pengikut Cao Qin segera dieksekusi, termasuk anggota Pasukan Pengawal Kekaisaran dan Pengawal Yuzhou pada 22 Agustus 1461. Pada 8 Agustus, tubuh Cao Jixiang dipotong di hadapan publik, setelah hukuman dan eksekusi yang dibuat dari para menteri dengan persetujuan Kaisar Tianshun dilakukan di hadapan publik di Gerbang Median. Tubuh Cao Qin dan saudaranya ditinggalkan di luar dan dibiarkan membusuk. Ayah mertua Cao dibebaskan dari hukuman karena diketahui bahwa dia menolak berbicara dengan Cao Qin pada masa itu.
Pemberontakan Cao Qin
Kaisar Tianshun mengganti hukuman kepada para pelaku dari hukuman mati menjadi kurungan penjara, termasuk Wakil Komisaris Utama Esen Temür, yang menjatuhkan dirinya dari dinding kota Beijing dan kemudian ditemukan di perkebunan melon di Distrik Tongzhou. Tahanan perang lainnya dikucilkan ke Lingnan untuk "menerima iklim tropis yang terik seumur hidup," menurut Robinson. Li Xian juga mendesak Kaisar untuk mengampuni dan membebaskan pemberontak Cao "yang terpaksa bergabung."
Pemberontakan Cao Qin
Penghargaan diberikan kepada yang menangkap tahanan perang yang melarikan diri, termasuk Chen Kui, Pelindung Utama Tianjin, yang memperoleh kenaikan pangkat. Pada 9 Agustus, pejabat keturunan Mongol Wu Cong menjabat sebagai Pimpinan Komisi Militer di wilayah Kiri; pada bulan September, dua puluh tahil perak dan 200 pikul gandum ditambahkan ke dalam upahnya. Ma Ang menjadi Pengawal Muda dari Pewaris Takhta pada bulan September. Tanda peringatan dibuat untuk mengenang prajurit yang meninggal saat melawan Cao Qin.
Pemberontakan Cao Qin
Di samping menangani hukuman dan penghargaan, pemerintahan membentuk usaha lain untuk merancang kembali hukum di wilayah ibu kota Ming. Pajak non-esensial ditangguhkan. Bangsawan dari klan kekaisaran mengawasi gerbang Kota Imperial saat pemberontak masih banyak. Sebagian warga di Beijing menyalahgunakan hukum dengan memperingati kewenangan pelaku kudeta dan menyebut mereka sebagai "pemberontak" untuk mengambil barang-barang mereka. Untuk mengatasinya, Kaisar meminta supaya sebagian perampas ditangkap dan dipamerkan ke jalan sebagai narapidana. Dalam dekrit 9 Agustus, Kaisar memastikan kembali kepada pejabat Baoding keturunan Mongol yang setia bahwa partisipasi suku Mongol dalam pemberontakan Cao tidak diartikan sebagai persekusi terhadap suku Mongol. Pada October, Mi Duo-duo-lai, komandan Baoding dan pejabat Mongol yang berjuang melawan invasi 1449 oleh Esen Tayisi, diperintahkan untuk bertahan di Baoding oleh Kaisar yang menganggap bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai wewenang.