Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kabupaten Sumba Timur
Industri rumah tangga di Sumba Timur didominasi kerajinan kain tenun ikat yang terdapat di hampir seluruh penjuru kabupaten. Kerajinan kain tenun ikat ini sudah terkenal sejak ratusan tahun. Ada dua kelompok pengrajin, yaitu yang menggantungkan seluruh penghasilannya pada pekerjaannya dan yang melakukannya hanya sebagai kerjaan sambilan. Seniman sambilan ini umumnya adalah mereka yang secara sosial masih memiliki fungsi adat seperti kaum bangsawan ("maramba"). Walaupun merupakan hasil sambilan, tenun jenis ini bermutu tinggi karena sebenarnya tenunan tersebut bukanlah barang dagangan, hanya sebagai koleksi atau digunakan dalam upacara adat. Ada beberapa daerah yang terkenal dengan kain tenunnya, seperti Desa Kaliuda yang terletak di Kecamatan Pahungalodu, Rindi dan Watuhadang yang terletak di kecamatan Rindiumalulu, Rambangaru yang terletak di kecamatan Pandawai dan Kelurahan Prailulu. Tenunan dari daerah ini bermutu tinggi karena dibuat dengan menggunakan ramuan tradisional dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Tidak jarang ada tenunan yang lama penyelesaiannya hingga tahunan, yang menyebabkan harga jualnya pun mencapai jutaan rupiah, terutama yang berasal dari Rindi, Kaliuda dan Kampung Pau.
Kabupaten Sumba Timur
Kerajinan tenun ini juga mendukung kegiatan pariwisata di kabupaten ini.
Kabupaten Sumba Timur
Pada sektor pertanian tanaman, padi, jagung dan ubi kayu menjadi andalan. Hasil pertanian lainnya adalah cengkeh, kapuk, kemiri, kelapa, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, sorgum dan jambu mete. Hasil pertanian tersebut telah dikembangkan sejak tahun 1977.
Kabupaten Sumba Timur
Sektor peternakan memiliki sejarah panjang dan cukup berbeda dari daerah lain di Indonesia, oleh sebab keadaan alam wilayah ini yang memiliki musim penghujan pendek dan padang rumput (sabana) luas. Sumba Timur terkenal sebagai pusat penangkaran dan perdagangan kuda sejak abad ke-19. Kuda sandel yang merupakan hasil perbaikan ("grading up") kuda lokal dengan kuda Arab telah menjadi maskot daerah dan figurnya dimasukkan dalam lambang daerah.
Kabupaten Sumba Timur
Pada awal abad ke-20 (1906-1907) pemerintah Hindia Belanda memasukkan empat ras sapi ke Sumba, sapi jawa, sapi madura, sapi bali dan sapi ongole dari India. Hanya yang terakhir yang diketahui bisa beradaptasi dengan baik dan segera menjadi komoditi peternakan unggulan, menggeser kuda. Tujuh tahun sejak introduksi, pemerintah menetapkan Sumba sebagai pusat penangkaran sapi ongole murni dan sejak itu biakannya dikenal sebagai ras SO ("Sumba Ongole") dan ini berlangsung hingga sekarang.
Kabupaten Sumba Timur
Pantai Kalala, Pantai Alfon Ndawa Lu, Tarimbang, Purukambera dan Walakiri sudah mendunia dan dikenal sebagai tempat berselancar yang indah. Sisa-sisa kebudayaan megalitik berupa kubur batu dan rumah-rumah adat asli yang sering menjadi tempat pelaksanaan upacara adat penguburan jenazah bangsawan menarik minat para wisatawan. Wisata alam dapat dilakukan di Taman Nasional Laiwangi Wanggameti.
Kabupaten Sumba Timur
Tempat wisata populer lainnya adalah Londa Lima, Watuparunu dan Purukambera. Selain itu, Sumba Timur juga mempunyai objek wisata alam Air Terjun Laputi.
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Wilayah ini berbatasan dengan:
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat tiga sungai utama yaitu (beserta panjangnya):
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Hampir 75% penduduk berprofesi sebagai petani dan sisanya adalah Pegawai Negeri Sipil.
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kabupaten Timor Tengah Selatan juga memiliki objek wisata yang tidak kalah menariknya dengan daerah lainnya di Indonesia, misalnya:
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Di kabupaten ini terdapat beberapa dataran yang sangat luas yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lahan pertanian atau sawah. Komoditas utama pertanian saat ini adalah Jeruk Soe yang terkenal. Selain itu kabupaten ini terkenal sebagai gudang ternak dan juga kayu cendana yang harum, namun semakin langka. Penggunaan lahan di kabupaten ini adalah:
Saat ini Kabupaten Timor Tengah Selatan mengandalkan proyek pertambangan marmer yang ada di Mollo dan penambangan Batu Warna Di Kolbano.
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Komoditas pertama : apel dan jeruk benar - benar khas Timor Tengah Selatan yang diusahakan secara tradisional oleh para petani dengan luas kebun yang ada. Hal ini telah lama dilakukan oleh para petani, dan hasil buah yang telah di panen akan dipasarkan hingga ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Kupang ) yang berjarak sekitar 113 kilometer. Bahkan dipasarkan hingga Surabaya dan kota lainnya.
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dari dua primadona itu, hingga kini hanya jeruk yang bertahan meskipun buahnya semakin mengecil dan produksinya terus menurun. Dugaan sementara karena perawatan tanaman terabaikan, mungkin juga karena usia tanaman yang kian semakin tua tanpa diikuti perawatan dan menanam bibit baru.
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Komoditas unggulan yang ada di Timor Tengah Selatan adalah Cendala yang memiliki luas wilayahnya mencapai 3.947 kilometer persegi atau 8,34 persen dari luas Timor Tengah Selatan. Namun hingga saat ini komuditas cendana mulai memasuki ambang kepunahan.
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten berada di Kota Kefamenanu. Luas wilayahnya adalah 2.669,7 km²π dengan jumlah pendududuk sekitar 229.000 jiwa (2010).
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kabupaten TTU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 69 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 no.122) mula-mula disebut "Onderafdeeling Noord Miden Timor" semasa pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan pada BS/Gubernemen nomor 9–10 tahun 1915 "Onderafdeeling Noord Miden Timor" meliputi gabungan tiga wilayah kerajaan/swapraja yaitu "swaraja Miomaffo, Insana dan Biboki". Pusat penyelenggaraan pemerintahan "Onderafdeeling Noord Miden Timor" berkedudukan di Noeltoko yakni antara tahun 1915–1921. Pada tahun 1921, "Controleur Pedemors" (Pemimpin Oderafdeling) memindahkan pusat penyelenggaraan pemerintahan dari Noeltoko ke Kefamenanu.
Kabupaten Timor Tengah Utara
Sesuai ketentuan Pemerintahan Hindia Belanda tentang aturan pemerintahan kerajaan yang diberlakukan bagi semua swapraja yang ada di Timor, setiap "onderafdeling" dipimpin oleh "controleur" berkebangsaan Belanda dibantu seorang petugas pangreh praja orang Indonesia. Struktur kekuasaan yang dibentuk pemerintahan Hindia Belanda tersebut dipadukan dengan sisa-sisa struktur pemerintahan asli sehingga mulai dari struktur kekuasaan yang paling tinggi sampai terendah berturut-turut sebagai berikut; Controleur kemudian kepala Swapraja, membawahi "fetor", kemudian "temungkung", membawahi wakil temungkung dan "wakil temungkung" membawahi rakyat. Berdasarkan struktur pemerintahan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda tersebut maka "Onderafdeeling Noord Miden Timor" membawa 3 kepala swapraja, 18 kefetoran dan 176 temungkung, yakni;Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, struktur organisasi pemerintahan yang ditetapkan Belanda tidak diubah namun yang berubah adalah nama daerah pemerintahan dan jabatannya. "Oderafdeling" diubah menjadi "Bunken" yang dipimpin oleh "Bunken Kanrikan". Sedangkan struktur pemerintahan asli di bawah "Bunken Kanrikan" mulai dari kepala swapraja sampai wakil temungkung tetap dipertahankan. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Raja-Raja (Kepala Swapraja) seluruh keresidenan Timor dalam Konferensi Malino tanggal 18 Juli 1946 mendukung penggabungan keresidenan Timor, Flores, Sumba dan daerah taklukannya dengan Bali, Lombok dan pulau-pulau selatan daya menjadi suatu daerah otonom dalam lingkup Pemerintahan Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan wilayah Propinsi Sunda Kecil.
Kabupaten Timor Tengah Utara
Pada tanggal 21 Oktober 1946, Raja-Raja (Kepala Swapraja) seluruh keresidenan Timor mengadakan sidang di Kota Kefamenanu guna membentuk "Timor Eiland Federatie" (gabunga kerajaan afdelling Timor). Dalamπ sidang tersebut, H.A.Koroh (Raja Amarasi) dan A.Nisnoni (Raja Kupang) terpilih masing-masing sebagai ketua dan ketua muda Timor Eiland Federatie. Raja-raja Timor Tengah Utara yang hadir dalam sidang tersebut adalah Sobe Senak dari Kerajaan Swapraja Miomaffo, L.Taolin dari Kerajaan Insana dan L. Manlea dari Kerajaan Biboki Utara. Masih dalam forum yang sama berhasil dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Timor Eiland Federatie yang susunan keanggotaannya berdasarkan asal kerajaan/swapraja. Swapraja Miomaffo mendudukan P. Koning, swapraja Insana mendudukan Th. Van de Tilart dan swapraja Biboki mendudukan H. Van Wissing. Dalam tahun 1949 terjadi reorganisasi Timor Eiland Federatie menjadi daerah Timor dan kepualauannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Timor dan Kepualuannya nomor 10/DR tanggal 29 April 1949. sesuai reorganisasi tersebut dipilih kembali anggota-anggota DPRD Timor dan kepulauannya mewakili wilayah kerajaan yakni Tan Soe Fat (mewakili kerajaan Miomaffo), L. Taneo (Insana) dan L. Atie (Biboki).
Kabupaten Timor Tengah Utara
Sidang DPRD Timor dan kepulauannya di Kupang tanggal 10-12 Mei 1950 dan juga disetujui secara aklamasi dewan raja-raja Timor dan kepulauannya yang menghasilkan resolusi mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Negara Indonesia Timur supaya secepat mungkin Negara Indonesia Timur dibubarkan dan dileburkan ke dalam Republik Indonesia serta menganjurkan agar daerah Timor dan pulau-pulaunya dijadikan bagian dari Republik Indonesia.
Kabupaten Timor Tengah Utara
B. Pembentukan Kabupaten Dati II Timor Tengah Utara Berdasarkan Undang-Undang nomor 64 tahun 1958 (lembaran Negara no. 115 tahun 1958) Propinsi Sunda Kecil dipecah menjadi daerah Swatantra tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 69/1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II, maka daerah swatantra tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 daerah swatantra tingkat II termasuk daerah tingkat II Timor Tengah Utara.
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kabupaten Dati II Timor Tengah Utara dibentuk meliputi 3 wilayah bekas kerajaan/swapraja, 18 kefetoran dan 176 ketemungkungan. Secara de yure Kabupaten TTU ada sejak diundangkannya UU no. 69 tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958, namun secara de facto baru dimulai pada bulan Nopember 1958 bersamaan dengan pelantikan pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat II TTU yang dijabat oleh D. C. Saudale. Setahun kemudian tepatnya tanggal 1 Maret 1959 dilantik pula pejabat sementara sekretaris daerah yang dijabat oleh G. M. Parera. Antara tahun 1958 – 1960 anggaran belanja dariy ketiga swapraja tersebut belum dicabut, dan baru pada 1 Januari 1961 disatukan dalam Anggaran Belanja Daerah Tk. II Timor Tengah Utara berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor 81/Des.65/2/23 tanggal 15 Desember 1960. Dengan diberlakukannya keputusan Gubernur tersebut, maka secara diam-diam penghapusan daerah swapraja Miomaffo, Insana dan Biboki telah dilakukan secara de facto, sedangkan de yure baru pada saat diundangkannya Undang-Undang no 18 tahun 1965 tanggal 1 September 1965.
Kabupaten Timor Tengah Utara
Selanjutnya sesuai peraturan daerah Kabupaten TTU nomor 11 tahun 2000 dilakukan peningkatan status tiga kecamatan perwakilan menjadi kecamatan definitif yakni perwakilan kecamatan Miomaffo Timur menjadi kecamatan Noemuti, perwakilan kecamatan Insana menjadi kecamatan Insana Utara dan perwakilan kecamatan Biboki Utara menjadi Kecamatan Biboki Anleu. Dengan demikian sampai dengan tahun 2003 terdapat 9 kecamatan serta 126 desa dan 33 kelurahan atau 159 desa/kelurahan. Padat penghujung tahun 2004 terjadi lagi pemekaran desa sesuai amanat Surat Keputusan Bupati TTU no 44 tahun 2004 dibentuklah tiga desa di kecamatan Insana dan satu desa lainnya di Kecamatan Insana Utara. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2004 secara administratif Kabupaten TTU terdiri dari 9 wilayah kecamatan serta 126 desa dan 33 kelurahan atau 159 desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 08 Tahun 2007, maka jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten TTU sampai dengan saat ini adalah 24 kecamatan atau bertambah sebanyak 15 kecamatan baru yang dimekarkan dari 9 kecamatan sebelumnya, dengan desa/ kelurahan sebanyak 174 buah atau bertambah sebanyak 11 desa/ kelurahan.
Kabupaten Timor Tengah Utara
Dari Kecamatan Miomaffo Barat mekar 3 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Miomaffo Miomaffo Tengah, Musi, dan Mutis; Kecamatan Miomaffo Timur bertambah 5 kecamatan baru yaitu: Kecamatan Bikomi Selatan, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, dan Naibenu; Kecamatan Noemuti bertambah 1 kecamatan baru yaitu Kcamatan Noemuti Timur; Kecamatan Insana mekar 2 kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Insana Barat dan Insana Tengah; Kecamatan Insana Utara bertambah 1 kecamatan baru yaitu Kecamatan Insana Fafinesu; Kecamatan Biboki Selatan bertambah 2 kecamatan yaitu Kecamatan Biboki Tanpah dan Biboki Moenleu; dan Kecamatan Biboki Utara bertambah 1 kecamatan baru yaitu Kecamatan Biboki Feotleu. (Disarikan dari buku Gerakan Cinta Hari Esok Kabupaten Dati II TTU memasuki abad 21 dan sumber-sumber lainnya).
Kabupaten Timor Tengah Utara
Sesuai Keputusan Gubernur KDH Tk. I NTT tanggal 1 Nopember 1971 nomor 41 tahun 1971 maka Bupati KDH Tk. II TTU mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 26 Oktober 1972 tentang pengangkatan para kepala desa, panitera desa, pamong desa dan pesuruh desa se Kabupaten TTU yang masa jabatannya baru berakhir pada tahun 1977. Pada tahun 1978 jumlah desa 112 buah sama seperti periode 1969-1971 namun tersebar dalam 5 wilayah kecamatan, 3 perwakilan kecamatan dan 1 Kopeta Kota Kefamenanu. Kemudian menindaklanjuti suraty edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1976 nomor Pem.2/3/35 tentang pembentukan dan pemekaran desa maka berturut-turut tahun 1993 jumlah desa kelurahan menjadi 115 buah dan tahun 1997 telah menjadi 118 buah desa/kelurahan. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kinerja pelayanan publik yang prima dari institusi pemerintah, maka sesuai surat Keputusan Gubernur NTT nomor 20/1999 tanggal 29 Mei 1999,y jumlah desa kelurahan sebanyak7 127 pada tahun 1998 dimekarkan lagi menjadi 159 buah pada tahun 1999. Dan saat ini jumlah Desa dan Kelurahan sebanyak 175 dengan Kecamatannya menjadi 24 Kecamatan sejak Tahun 2008.
Kabupaten Timor Tengah Utara
Pada tanggal 9 Januari 2018 Presiden Joko Widodo meresmikan proyek infrastruktur Bendungan Raknamo yang berada di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, serta dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka.
Kabupaten Timor Tengah Utara
Wilayah ini berbatasan dengan:
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi atas 24 kecamatan, yaitu :
Kabupaten Timor Tengah Utara
Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara pada 2015 tercatat sebanyak 246.685 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kota Kefamenanu yang mecapai 42.394 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Noemuti Timur yakni 3.929 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 92 jiwa/ km . Kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Kota Kefamenanu dan terjarang berada di Kecamatan Biboki Feotleu yaitu 33 jiwa/ km . Agama yang dianut penduduknya sebagian besar adalah Katolik, disusul Protestan, Islam, Hindu dan paling sedkit beragama Budha.
Kabupaten Timor Tengah Utara
Pariwisata yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah berupa wisata alam dan budaya serta wisata religi. Berikut sejumlah wisata yang terkenal:
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Putussibau yang dapat ditempuh lewat transportasi sungai Kapuas sejauh 846 km, lewat jalan darat sejauh 814 km dan lewat udara ditempuh dengan pesawat berbadan kecil dari Pontianak melalui Bandar Udara Pangsuma. Memiliki luas wilayah 29.842 km² dan berpenduduk 222.160 Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.
Kabupaten Kapuas Hulu
Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu Memiliki luas wilayah 29.842 km yang terbagi menjadi 23 kecamatan, yaitu:
Kabupaten Kapuas Hulu
Kecamatan yang mungkin bergabung ke dalam kabupaten ini meliputi :
Kabupaten Kapuas Hulu
Kecamatan yang bergabung ke dalam kabupaten ini meliputi :
Kabupaten Kapuas Hulu
Kecamatan yang mungkin bergabung ke dalam kota ini meliputi :
Kalis
Mentebah
Bunut Hulu
Boyan Tanjung
Pengkadan
Kabupaten Kapuas Hulu
Hasil hutan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan Putussibau dan Semitau jadi andalan utama roda perekonomian Kapuas Hulu. Hasilnya berupa kayu bulat yang terbagi dalam tiga kelompok, meranti, rimba campuran dan kayu indah.
Kabupaten Kapuas Hulu
Di sektor perikanan, Kapuas Hulu tergolong habitat puluhan jenis ikan hias, seperti arwana (arowana) dan ulanguli. Habitat ikan ini hanya ada di dalam Danau Sentarum. Di kawasan lain seperti kawasan hulu sungai Kapuas, Embaloh, Mendalam dan Sibau dengan hasil seperti ikan jelawat, semah, toman, tengadak, belida, lais, entokan dan baung.
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten ini memiliki sebuah lapangan terbang yang terletak di kota Putussibau, yaitu Bandar Udara Pangsuma (Bandara Pangsuma) yang memiliki Panjang Landasan/Arah/PCN: 1.004 x 23 m / 10-28 / 5 FCZU, tergolong Kelas IV dengan kemampuan bisa untuk mendarat jenis pesawat DHC-6 serta memiliki Terminal Domestik seluas 240 m.
Kabupaten Kapuas Hulu
Didirikan pada tahun 2004. Tujuannya bersama masyarakat adat Kapuas Hulu dalam mempertahankan wilayah adat dan mengelola sumber daya alam secara adil dan lestari berdasarkan kearifan lokal serta memperjuangkan kedaulatan masyarakat adat Dayak dalam bidang pendidikan, sosial budaya, ekonom dan politik demi tercapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat adat Dayak Kapuas Hulu. Anggotanya terdiri dari 12 Ketemenggungan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu memiliki klub sepak bola, yaitu:
Persatuan Sepak bola Kapuas Hulu saat ini berada di Divisi 1 Liga Amatir Indonesia.
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Ketapang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Ketapang, sebuah kota yang terletak di tepi Sungai Pawan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.240,74 km² dan berpenduduk sebesar 427.460 Jiwa (2010).
Kabupaten Ketapang
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak tahun 1936 Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah ("afdeling") yang merupakan bagian dari Keresidenan Kalimantan Barat ("Residente Western Afdeling van Borneo") dengan pusat pemerintahannya di Pontianak. Kabupaten Ketapang ketika itu dibagi menjadi tiga "Onder Afdeling", yaitu:
Masing-masing "Onder Afdeling" dipimpin oleh seorang Wedana.
Kabupaten Ketapang
Tiap-tiap "Onder Afdeling" dibagi lagi menjadi "Onder Distrik", yaitu:
Masing-masing "Onder Distrik" dipimpin oleh seorang Asisten Wedana.
Kabupaten Ketapang
"Afdeling" Ketapang terdiri atas tiga kerajaan, yaitu:
Kabupaten Ketapang
Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang Panembahan. Sampai tahun 1942, wilayah-wilayah ini dipimpin oleh:
Kabupaten Ketapang
Masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dengan datangnya bala tentara Jepang pada tahun 1942. Dalam masa pendudukan tentara Jepang, Kabupaten Ketapang masih tetap dalam status "Afdeling", hanya saja pimpinan langsung diambil alih oleh Jepang.
Kabupaten Ketapang
Pemerintahan pendudukan Jepang yang berakhir kekuasaannya pada tahun 1945 diganti oleh Pemerintahan Tentara Belanda (NICA). Pada masa ini bentuk pemerintahan yang ada sebelumnya masih diteruskan. Kabupaten Ketapang berstatus "Afdeling" yang disempurnakan dengan "Stard Blood" 1948 No. 58 dengan pengakuan adanya Pemerintahan swapraja. Pada waktu itu Kabupaten Ketapng terbagi menjadi tiga pemerintahan swapraja, yaitu Sukadana, Simpang dan Matan, kemudian semua daerah swapraja yang ada digabungkan menjadi sebuah Federasi.
Kabupaten Ketapang
Pembentukan Kabupaten Ketapang pada masa Pemerintahan Republik Indonesia adalah berdasakan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 yang menetapkan status Kabupaten Ketapang sebagai bagian Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Bupati.
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, terletak di antara garis 0º 19’00” - 3º 05’ 00” Lintang Selatan dan 108º 42’ 00” - 111º 16’ 00” Bujur Timur.
Kabupaten Ketapang
Dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai yang merupakan muara sungai, berupa rawa-rawa terbentang mulai dari Kecamatan Teluk Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Pulau Maya Karimata, sedangkan daerah hulu umumnya berupa daratan yang berbukit-bukit dan diantaranya masih merupakan hutan.
Kabupaten Ketapang
Sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang adalah Sungai Pawan yang menghubungkan Kota Ketapang dengan Kecamatan Sandai, Nanga Tayap dan Sungai Laur serta merupakan urat nadi penghubung kegiatan ekonomi masyarakat dari desa dengan kecamatan dan kabupaten.
Kabupaten Ketapang
Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:
Daerah pantai memanjang dari utara ke selatan dan daerah aliran sungai merupakan dataran berawa-rawa, yakni mulai dari kecamatan Telok Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Pulau Maya Karimata. Sedangkan wilayah perhuluan umumnya berupa daerah berbukit-bukit. Sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang adalah sungai Pawan. Juga terdapat sungai-sungai besar lainnya, yakni sungai Merawan , Kendawangan dan Jelai.
Kabupaten Ketapang
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Ketapang berupa tanah podsolik merah kuning, litosol/regosol, latosol, andosol dan organosal.
Kabupaten Ketapang
Tanah podsolik merah kuning terdapat di daerah hulu bagian tengah, memanjang dari utara ke selatan, meliputi kecamatan:
Kabupaten Ketapang
Tanah litosol/rigosol terdapat di daerah hulu agak ke timur, sebagian besar terdapat di kecamatan:
Tanah latosol terdapat di kecamatan:
Kabupaten Ketapang
Tanah organosal sebagian besar terdapat di daerah pantai, memanjang dari utara ke selatan, yaitu di kecamatan:
Kabupaten Ketapang
Jenis tanah andosol hanya terdapat di kecamatan Sandai bagian timur.
Kabupaten Ketapang beriklim tropis dengan suhu rata-rata 23,70 °C - 26,70 °C dan suhu pada siang hari mencapai 30,80 °C serta memiliki curah hujan rata-rata 3696,1 mm/tahun dengan curah hujan rata-rata per tahun sebanyak 214 kali, sedangkan kecepatan angin adalah 3,1 knot dan merupakan yang tertinggi di Kalimantan Barat.
Kabupaten Ketapang
Daerah Kabupaten Ketapang mempunyai luas wilayah 35.809 km² (± 3.580.900 ha) yang terdiri dari 33.209 km² wilayah daratan dan 2.600 km² wilayah perairan serta memiliki 20 kecamatan, yaitu:
Kabupaten Ketapang
Usulan Pemekaran Kabupaten Hulu Aik dan Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kota Ketapang yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang masih menunggu putusan putusan DPRD Kabupaten Ketapang.
Kabupaten Ketapang
Persiapan Kabupaten Hulu Aik adalah daerah pemekaran baru di Kabupaten Ketapang bagian utara yang sedang dalam proses pengajuan. Hulu Aik merupakan usulan dari masyarakat di 5 Kecamatan, yaitu :
Kabupaten Ketapang
Pendapatan utama Kabupaten Ketapang berasal dari bisnis kayu, kelapa sawit, sarang burung walet dan jasa perdagangan. Pertokoan di Ketapang sebagian besar dimiliki oleh etnis Tionghua.
Kabupaten Ketapang
Terdapat beberapa SD, SMP, SMA dan SMK di kota ini.
Beberapa perguruan tinggi juga ada di daerah ini, antara lain:
Kabupaten Ketapang
Terdapat Tiga rumah sakit di kota ini, yakni :
Kabupaten Ketapang
Jumlah penduduk Kabupaten Ketapang yang meliputi 20 kecamatan adalah 473.880 jiwa (tahun 2004) yang terdiri dari laki-laki 217.885 jiwa dan perempuan 205.931 jiwa.