Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Imperium Britania
Serangkaian peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat turut mempengaruhi kebijakan Inggris di Kanada. Sekitar 40.000 hingga 100.000 Loyalis yang telah kalah bermigrasi ke Kanada setelah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Kurang lebih 14.000 Loyalis menetap di sepanjang sungai Saint John dan Saint Croix (sekarang bagian dari Nova Scotia). Namun mereka menganggap kalau lokasinya terlalu jauh dari pusat pemerintahan provinsi di Halifax. Oleh sebab itu, Inggris kemudian memekarkan New Brunswick menjadi satu koloni terpisah pada tahun 1784. Undang-Undang Konstitusi tahun 1791 disahkan untuk membagi Kanada jadi dua bagian, yaitu Provinsi Kanada Atas (untuk penduduk berbahasa Inggris) dan Kanada Bawah (untuk penduduk berbahasa Perancis) dengan tujuan untuk meredakan ketegangan antara komunitas Perancis dan komunitas Inggris di Kanada. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Kanada harus berpedoman pada Britania Raya untuk menegaskan otoritas imperialisnya dan segala jenis kontrol pemerintahan yang dianggap sebagai penyebab Revolusi Amerika tidak diijinkan.
Imperium Britania
Sejak tahun 1718, pembuangan orang-orang Inggris ke koloni-koloni di Amerika Utara telah menjadi suatu bentuk hukuman bagi berbagai tindak pidana di Inggris. Ribuan orang buangan diangkut setiap tahunnya melewati Atlantik. Namun setelah lepasnya Tiga Belas Koloni pada tahun 1783, Inggris dipaksa untuk mencari lokasi alternatif sebagai tempat pembuangan baru bagi orang-orang tahanan. Kemudian, Inggris berpaling ke daratan di selatan yang baru ditemukan bernama Australia. Pantai barat Australia sebenarnya telah ditemukan oleh seorang penjelajah Belanda bernama Willem Janszoon pada tahun 1606 yang kemudian dinamakannya Belanda Baru, namun tidak ada usaha lebih lanjut untuk membangun koloni di sana sampai pada tahun 1770, James Cook menemukan pantai timur Australia dalam perjalanannya menuju Samudera Pasifik Selatan. Cook mengklaim benua tersebut atas nama Inggris dan menamakannya New South Wales. Pada tahun 1778, Joseph Banks, seorang ahli botani yang ikut serta dalam pelayaran bersama Cook memberi saran kepada Pemerintah Inggris supaya Australia dijadikan sebagai koloni tahanan yang baru. Selanjutnya, pada tahun 1787, pengiriman perdana para tahanan dari Inggris dilakukan dan sampai di New South Wales pada tahun 1788. Inggris terus mengirim para tahanan ke New South Wales hingga tahun 1840. Seiring perkembangannya, koloni Australia akhirnya menjadi koloni yang sangat menguntungkan, terutama karena produksi wol dan tambang emasnya, yang turut didukung oleh adanya "demam emas" yang sedang berlangsung di koloni-koloni Victoria. Hal ini menjadikan Melbourne sebagai kota terkaya di dunia pada saat itu, sekaligus kota terbesar kedua (setelah London) dalam Imperium Britania.
Imperium Britania
Dalam perjalanannya, Cook juga mengunjungi Selandia Baru, yang ditemukan pertama kali pada tahun 1642 oleh penjelajah Belanda bernama Abel Tasman. Cook kemudian mengklaim pulau-pulau di Utara dan di Selatan atas nama Kerajaan Inggris pada tahun 1769 dan 1770. Awalnya, interaksi antara Suku Māori; penduduk asli Selandia Baru dengan orang-orang Eropa terbatas hanya pada transaksi perdagangan. Namun, permukiman bagi orang-orang Eropa makin diperluas selama dekade awal abad ke-19 dan pos-pos perdagangan banyak didirikan, terutama di Pulau Utara. Pada tahun 1839, perusahaan Inggris bernama "New Zealand Company" menyatakan rencananya untuk membeli lahan yang luas dan mendirikan koloni di Selandia Baru. Pada tanggal 6 Februari 1840, William Hobson dan sekitar 40 orang tokoh adat Māori menandatangani Perjanjian Waitangi. Perjanjian ini dianggap sebagai dokumen awal pendirian negara Selandia Baru, namun penafsiran terhadap teks perjanjian versi Inggris dan versi Māori amat berbeda, sehingga tidak ada kesepakatan pada masalah yang telah disetujui dan terus menerus menjadi sumber sengketa hingga saat ini.
Imperium Britania
Inggris sekali lagi ditantang oleh Perancis di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte. Namun tidak seperti perang-perang sebelumnya, perang kali ini lebih merupakan suatu kontes ideologi antar kedua negara. Perang ini tidak hanya mengancam posisi Inggris sebagai pemimpin di kancah imperialisme dunia, namun Napoleon mengancam akan menyerang Inggris sendiri, seperti yang telah dilakukan oleh pasukannya terhadap negara-negara lainnya di Benua Eropa.
Imperium Britania
Perang Napoleon adalah peperangan pertama yang membuat Inggris benar-benar harus menginvestasikan modal dan sumber daya dalam jumlah besar supaya bisa memenangkan peperangan. Pelabuhan Perancis berhasil diblokade oleh Angkatan Laut Inggris, yang selanjutnya menjadi penentu kemenangan Inggris atas armada Perancis-Spanyol dalam Pertempuran Trafalgar pada tahun 1805. Koloni seberang lautan Inggris diserang dan diduduki, termasuk pemberian Belanda, yang dianeksasi oleh Napoleon pada tahun 1810. Perancis akhirnya berhasil dikalahkan oleh koalisi tentara Eropa pada tahun 1814. Setelah kekalahan Napoleon, Inggris lagi-lagi memperoleh keuntungan besar dari hasil perjanjian damai: Perancis menyerahkan Kepulauan Ionia, Malta (yang diduduki pada tahun 1797 dan 1798), Mauritius, St. Lucia, dan Tobago. Sedangkan Spanyol menyerahkan Trinidad, Guyana Belanda dan Koloni Cape. Sementara itu Inggris mengembalikan Guadeloupe, Martinique, Guyana Perancis dan Réunion kepada Perancis serta Jawa dan Suriname kepada Belanda.
Pada tahun 1811, tentara Inggris melancarkan serangan terhadap daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda, termasuk Hindia Timur atau yang lebih dikenal dengan Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Pasukan Inggris tidak mengalami kesulitan menghadapi pasukan Belanda. Selain itu, pasukan Belanda juga mendapat serangan dari pasukan raja-raja di Jawa. Serangan itu menyebabkan Belanda akhirnya menyerah kepada Inggris. Oleh sebab itu, sejak tahun 1811 Hindia Timur menjadi jajahan Inggris dengan kongsi dagang EIC nya yang dipimpin oleh Gubernur-Jenderal Lord Minto. Lord Minto kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang kekuasaan atas Pulau Jawa dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal.
Imperium Britania
Peristiwa yang terjadi di Eropa selanjutnya turut mempengaruhi kekuasaan Inggris di Hindia Timur. Napoleon berhasil dikalahkan dalam Pertempuran Leipzig. Sebagai dampak dari kekalahan Napoleon itu, pada tahun 1814 Inggris harus mengembalikan semua daerah kekuasaan Belanda yang pernah dikuasainya melalui Perjanjian London. Raffles tidak setuju atas keputusan-keputusan itu. Ia meletakkan jabatannya dan kemudian digantikan oleh Letnan Gubernur Jenderal John Fendall. Pada tahun 1816, Fendall menyerahkan Hindia Timur kembali kepada Belanda.
Imperium Britania
Di bawah tekanan yang meningkat dari gerakan abolisionisme, Pemerintah Inggris mengesahkan Undang-Undang Perdagangan Budak pada tahun 1807 yang menghapuskan perdagangan budak di Imperium Britania. Pada tahun 1808, Sierra Leone ditetapkan sebagai koloni Inggris pertama yang secara resmi membebaskan semua budak. Undang-Undang Penghapusan Perbudakan disahkan pada tahun 1833 dan tanggal 1 Agustus 1834, sistem perbudakan secara resmi dihapuskan di segenap koloni Inggris di seluruh dunia (kecuali St. Helena, Ceylon dan koloni yang dikelola oleh EIC, meskipun pada akhirnya pengecualian ini dicabut). Menurut Undang-Undang Penghapusan Perbudakan, para budak diberi kebebasan dan emansipasi penuh setelah "magang" selama 4 sampai 6 tahun.
Imperium Britania
Periode antara tahun 1815 sampai 1914 disebut oleh beberapa sejarawan sebagai "era keemasan Imperium Britania", ketika lebih dari luas wilayah dan sekitar 400 juta penduduk menjadi bagian dari Imperium Britania. Kekalahan Napoleon pada tahun 1815 membuat Inggris tidak memiliki saingan yang berarti, kecuali Rusia di Asia Tengah. Menjadi yang tak terkalahkan di lautan, Inggris kemudian menobatkan dirinya sebagai polisi dunia, yang selanjutnya dikenal sebagai "Pax Britannica". Bersamaan dengan hak kontrol tidak resmi yang dimilikinya, posisi Inggris yang dominan dalam perdagangan dunia berarti bahwa secara efektif Inggris bisa mengendalikan perekonomian dari banyak negara, seperti Cina, Argentina dan Siam (Thailand). Kondisi ini oleh para sejarawan disebut sebagai "imperium informal".
Imperium Britania
Era keemasan Imperium Britania didukung oleh berbagai penemuan teknologi selama masa Revolusi Industri seperti kapal uap dan telegraf. Berbagai teknologi baru yang diciptakan pada paruh kedua abad ke-19 memungkinkan Inggris untuk mengontrol dan mempertahankan kejayaan Imperiumnya. Pada tahun 1902, koloni-koloni di Imperium Britania bisa saling terhubung berkat adanya penemuan jaringan kabel telegraf yang bernama ""All Red Line"".
Imperium Britania
"East India Company" (EIC) atau Perusahaan Hindia Timur secara tidak langsung telah ikut berperan serta dalam mendukung kejayaan Imperium Britania di Asia. Tentara EIC pertama kali bergabung dengan Angkatan Laut Inggris saat terjadinya Perang Tujuh Tahun, dan kemudian terus bekerjasama dalam berbagai pertempuran di luar India, di antaranya: pengusiran Napoleon dari Mesir (1799), pengambilalihan Jawa dari Belanda (1811), akuisisi Singapura (1819) dan Malaka (1824) serta pendudukan Birma (1826).
Imperium Britania
Berawal dari basis di India, sejak tahun 1730 EIC lambat laun mulai melebarkan jalur perdagangannya dengan merambah perdagangan opium (candu) dengan Cina. Perdagangan ini sangat menguntungkan namun ilegal karena dilarang oleh Dinasti Qing sejak tahun 1729. Perdagangan opium ini membantu mengembalikan ketidakseimbangan perdagangan Inggris akibat impor teh yang tidak menghasilkan keuntungan di Cina. Pada tahun 1839, sekitar 20.000 peti candu Inggris disita oleh Pemerintah Cina, yang memicu meletusnya Perang Candu Pertama. Cina kalah dalam perang ini, kemudian berdasarkan hasil Perjanjian Nanjing, Hong Kong diserahkan kepada Inggris.
Imperium Britania
Pada tahun 1857, di India terjadi Pemberontakan Sepoy yang dilakukan oleh prajurit-prajurit India (sepoy) yang berada di bawah kekuasaan EIC. Pemberontakan ini berkembang dan meluas menjadi pemberontakan penduduk di dataran Gangga hulu dan India Tengah dan berakhir dengan pembubaran EIC serta kekuasaan di India dijalankan secara langsung oleh Pemerintah Kerajaan Inggris. Pemberontakan ini memakan waktu enam bulan sebelum berhasil ditumpas dan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Setelah pemberontakan usai, Monarki Inggris memegang kendali langsung atas India, membawa India memasuki periode menjadi Negara Kepangeranan "(Princely States)" Inggris atau yang dikenal sebagai Kemaharajaan Britania "(British Raj)" dengan seorang gubernur jenderal ditunjuk oleh Pemerintah Inggris untuk membawahi India dan Ratu Victoria dinobatkan sebagai Maharani India. EIC dibubarkan pada tahun berikutnya.
Imperium Britania
India mengalami serangkaian kegagalan panen serius pada akhir abad ke-19, menyebabkan bencana kelaparan yang meluas ke seantero negeri dan diperkirakan lebih dari 15 juta orang meninggal akibat kelaparan. EIC telah gagal mengimplementasikan kebijakan dan kontrol yang terkoordinasi untuk menangani kelaparan selama periode kekuasaannya. Hal ini berusaha diubah selama masa Kemaharajaan Britania, sebuah komisi khusus dibentuk untuk mengatasi dan menerapkan kebijakan baru dalam pengentasan kelaparan, yang memakan waktu hingga awal 1900-an supaya bisa menghasilkan efek.
Imperium Britania
Sepanjang abad ke-19, Inggris dan Rusia saling bersaing untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan olah Utsmaniyah, Persia dan Dinasti Qing. Persaingan di Eurasia ini oleh Arthur Connolly disebut sebagai Permainan Besar "(The Great Game)". Kekalahan yang diderita oleh Rusia di Persia dan Turki memunculkan kekhawatiran Inggris akan ambisi imperialis Rusia untuk menguasai Asia Tengah dan ketakutan akan adanya invasi darat Rusia ke India. Pada tahun 1839, Inggris mendahului Rusia dengan menginvasi Afghanistan, yang memicu meletusnya Perang Inggris-Afghanistan, namun perang ini adalah bencana bagi Inggris. Saat Rusia menginvasi Balkan pada tahun 1853, kekhawatiran akan adanya dominasi Rusia di Mediterania dan Timur Tengah memicu Inggris dan Perancis untuk menyerang Semenanjung Krimea dan melumpuhkan Angkatan Laut Rusia. Peristiwa ini memicu berkobarnya Perang Krimea yang meletus pada tahun 1854-1856 antara Kekaisaran Rusia melawan sekutu yang terdiri dari Inggris, Perancis, Kerajaan Sardinia dan Kesultanan Utsmaniyah. Perang ini dianggap sebagai perang modern pertama dalam sejarah dunia, baik dari segi teknik maupun penggunaan senjata, dan merupakan satu-satunya perang global yang terjadi antara Inggris dengan imperium lainnya selama masa "Pax Britannica". Perang ini berhasil dimenangkan dengan gemilang oleh Inggris dan sekutunya. Setelah perang usai, situasi di Asia Tengah tetap tidak terselesaikan selama dua dekade lebih. Inggris mencaplok Baluchistan pada tahun 1876 dan Rusia menguasai Kirghizia, Kazakhstan dan Turkmenistan. Untuk sementara waktu, perang lain antar kedua negara tersebut memang bisa dihindari, namun di sisi lain terjadi perebutan supremasi antar kedua belah pihak di Asia Tengah, terutama dalam penyebaran pengaruh dan ideologi politiknya masing-masing. Kesepakatan antara Inggris dan Rusia baru benar-benar bisa tercapai setelah ditetapkannya batas-batas kekuasaan kedua negara dalam Perjanjian Inggris-Rusia pada tahun 1907. Lumpuhnya Angkatan Laut Rusia dalam Pertempuran Port Arthur saat terjadinya Perang Rusia-Jepang juga semakin memperbesar peluang Inggris dalam menguasai Asia.
Imperium Britania
Belanda sebenarnya telah mendirikan Koloni Cape di ujung selatan Afrika pada tahun 1652 sebagai pos persinggahan bagi kapal-kapalnya yang sedang dalam perjalanan ke Hindia Timur. Namun Inggris secara resmi mengakuisisi Koloni Cape pada tahun 1806 - termasuk Bangsa Boer yang berdiam di sana - setelah mendudukinya pada tahun 1795 untuk mencegah koloni tersebut jatuh ke tangan Perancis yang pada saat itu berhasil mengalahkan Belanda. Para imigran Inggris mulai berdatangan sejak tahun 1820. Hal ini memicu menyingkirnya ribuan Bangsa Boer yang tidak setuju dengan hukum Inggris ke arah utara dan mendirikan negara republik bebas sendiri (kebanyakan tidak bertahan lama) pada periode 1830-an sampai awal 1840-an. Dalam prosesnya, Bangsa Boer berulang kali bentrok dengan tentara Inggris, yang memiliki agenda sendiri sehubungan dengan ekspansi kolonial di Afrika Selatan dan menguasai permukiman bangsa-bangsa asli Afrika, termasuk Bangsa Sotho dan Bangsa Zulu. Pada akhirnya, Bangsa Boer berhasil mendirikan dua negara republik baru yang memiliki umur lebih lama: Republik Afrika Selatan atau Republik Transvaal (1852-1877; 1881-1902) dan Negara Bebas Oranye (1854-1902). Pada tahun 1902 Inggris berhasil menduduki kedua republik tersebut, yang memicu meletusnya Perang Boer.
Imperium Britania
Pada tahun 1869 Terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dengan Samudra Hindia dibuka oleh Napoleon III. Pembukaan terusan ini pada awalnya ditentang oleh Inggris, namun begitu mengetahui nilai strategis dari terusan ini, Inggris langsung berhasrat untuk menguasainya. Pada tahun 1875, Pemerintah Konservatif Benjamin Disraeli membeli 44 persen - sekitar £4 juta (£ pada tahun 2022) - saham penguasa Mesir; Ismail Pasha dalam kepemilikan Terusan Suez. Meskipun pembelian ini tidak memberikan kontrol langsung atas Terusan Suez, Inggris secara tidak langsung telah menanamkan pengaruhnya di Mesir. Dengan adanya kontrol dari Perancis dan Inggris terhadap keuangan Mesir, Mesir pun akhirnya diduduki penuh oleh Inggris pada tahun 1882. Perancis yang merupakan pemegang saham mayoritas atas Terusan Suez berupaya untuk melemahkan posisi Inggris, namun kedua negara tersebut pada akhirnya berhasil mencapai suatu persetujuan dengan disahkannya Konvensi Konstantinopel pada tahun 1888 yang memutuskan bahwa Terusan Suez adalah wilayah netral.
Imperium Britania
Ketika aktivitas Perancis, Belgia dan Portugis di bagian hulu Sungai Kongo sudah mengancam kedudukan Inggris di Afrika, Konferensi Berlin diadakan pada tahun 1884 dan 1885 dengan tujuan untuk mengatur persaingan antar bangsa-bangsa Eropa di Afrika, yang selanjutnya dikenal sebagai “Perebutan Afrika” (dalam artian pendudukan efektif agar mendapat pengakuan internasional atas klaim teritorial). Perebutan ini berlanjut hingga tahun 1890-an, yang menyebabkan Inggris mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menarik diri dari Sudan pada tahun 1885. Sekompi pasukan gabungan tentara Inggris dan Mesir berhasil mengalahkan tentara Mahdi pada tahun 1886 dan mencegah usaha Perancis untuk menduduki Fashoda pada tahun 1898. Setelah itu, Sudan diklaim sebagai Kondominium Inggris-Mesir, meskipun pada kenyataannya Sudan merupakan koloni Inggris.
Imperium Britania
Kemenangan Inggris di Afrika Timur dan Selatan mendorong Cecil Rhodes - pelopor ekspansi Inggris ke Afrika - untuk membangun sebuah jalur kereta api dari Cape ke Kairo guna menghubungkan Terusan Suez dengan Afrika bagian selatan yang kaya dengan mineral. Pada tahun 1888, Rhodes beserta perusahaannya yang bernama "British South Africa Company" mencaplok dan menduduki sebuah wilayah yang kemudian dinamakan sesuai namanya; Rhodesia.
Imperium Britania
Sejak abad ke-18, telah terjadi perbedaan yang nyata antara status koloni Inggris yang dihuni oleh penduduk berkulit putih dengan koloni yang dihuni oleh penduduk non-kulit putih. Saat pemikiran "" berkembang di Eropa, Inggris didesak untuk mengubah status koloni-koloni kulit putih agar mengizinkan mereka membentuk pemerintahan sendiri.
Imperium Britania
Langkah koloni kulit putih untuk memperoleh kemerdekaan dari Imperium Britania dimulai dengan adanya Laporan Durham pada tahun 1839: dua provinsi di Kanada (Kanada Atas dan Kanada Bawah) diusulkan untuk di-unifikasi sebagai solusi atas kerusuhan politik yang kerap terjadi di sana. Unifikasi ini disahkan dalam Undang-Undang Penyatuan pada tahun 1840, yang kemudian membentuk Provinsi Kanada. Pemerintahan mandiri pertama kali diberikan pada Nova Scotia pada tahun 1848, kemudian menyusul koloni-koloni Inggris lainnya di Amerika utara. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Konstitusi oleh Parlemen Britania Raya pada tahun 1867, Kanada Atas, Kanada Bawah, New Brunswick dan Nova Scotia disatukan menjadi Domini Kanada, dengan status sebagai Pemerintahan Konfederasi yang menikmati hak penuh kecuali dalam hal hubungan internasional. Australia dan Selandia Baru juga memperoleh status yang sama setelah tahun 1900. Koloni-koloni di Australia di unifikasi pada tahun 1901 menjadi Federasi Australia, sedangkan Selandia Baru menyusul setelahnya dengan status sebagai Pemerintahan Domini. Istilah Pemerintahan Domini sendiri secara resmi baru diperkenalkan dalam Konferensi Kolonial pada tahun 1907 di London untuk menegaskan status Kanada, Australia dan Selandia Baru.
Imperium Britania
Pada dekade terakhir abad 19, Inggris dihadapkan pada kampanye politik rakyat Irlandia yang ingin memisahkan diri dari Britania Raya. Irlandia sendiri telah bergabung dengan Inggris (dan bersama Skotlandia kemudian membentuk Britania Raya) sejak tahun 1800, setelah meletusnya Pemberontakan Irlandia pada tahun 1798, yang diikuti dengan bencana kelaparan parah pada periode 1845 sampai 1852. Kemerdekaan Irlandia ini didukung oleh Perdana Menteri Inggris, William Ewart Gladstone, yang berharap bahwa Irlandia mungkin bisa mengikuti jejak Kanada sebagai sebuah Pemerintahan Domini dalam Imperium Britania. Namun Rancangan Undang-Undang (RUU) pembebasan Irlandia ditolak oleh Parlemen Inggris, meskipun RUU ini menawarkan otonomi yang lebih sedikit bagi Irlandia ketimbang Kanada. Kebanyakan anggota parlemen takut kemerdekaan Irlandia mungkin akan menimbulkan ancaman keamanan bagi Inggris atau menandai awal pecahnya Imperium Britania. RUU kemerdekaan kedua juga ditolak dengan alasan yang sama. RUU ketiga berhasil disahkan oleh parlemen, namun tidak diproses lebih lanjut karena pecahnya Perang Dunia I. Sementara itu di Afrika, pada tahun 1910, Koloni Cape, Natal, Republik Transvaal dan Negara Bebas Oranye bergabung menjadi Uni Afrika Selatan yang juga diberi status domini.
Imperium Britania
Pada pergantian abad ke-20, kekhawatiran Inggris bahwa mereka tidak lagi mampu mempertahankan kejayaan imperiumnya mulai tumbuh. Jerman meningkat pesat sebagai kekuatan militer dan industri baru di dunia dan tampaknya akan menjadi lawan yang paling mungkin bagi Inggris dalam perang masa depan. Sadar bahwa ia kewalahan di Pasifik dan terancam oleh Angkatan Laut Jerman, Inggris membentuk aliansi dengan Jepang pada tahun 1902, dan musuh lamanya: Perancis dan Rusia pada tahun 1904 dan 1907.
Imperium Britania
Kekhawatiran Inggris terhadap peperangan dengan Jerman terbukti dengan pecahnya Perang Dunia I. Keputusan Inggris untuk melancarkan perang terhadap Jerman dan sekutunya juga melibatkan wilayah-wilayah koloni dan domininya, yang menyediakan tenaga militer, dukungan finansial dan material yang tidak ternilai. Lebih dari 2,5 juta tentara Inggris diambil dari wilayah-wilayah domininya, serta ribuan sukarelawan yang berasal dari koloni-koloninya. Sebagian besar koloni seberang lautan Jerman dengan cepat berhasil direbut dan diduduki. Sementara di Pasifik, Australia dan Selandia Baru berhasil mengambil alih Nugini Jerman dan Samoa. Kontribusi Australia, Newfoundland dan Selandia Baru selama Kampanye Gallipoli melawan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1915 memiliki dampak besar terhadap semangat kebangsaan dan kecintaan mereka terhadap tanah air serta berperan penting dalam proses transisi Australia dan Selandia Baru dari negara koloni menjadi negara yang merdeka. Negara-negara tersebut terus memperingati peristiwa tewasnya ribuan tentara mereka dalam perang ini setiap tahunnya. Kanada juga mengalami hal yang sama saat ikut serta dalam Pertempuran Vimy Ridge pada tahun 1917. Kontribusi penting dari para domini Inggris diakui oleh Perdana Menteri Inggris, David Lloyd George. Pada tahun 1917, ia mengundang semua Perdana Menteri dari wilayah domini Inggris dan kemudian membentuk Kabinet Perang Imperialis untuk mengkoordinasikan kebijakan militer di Imperium Britania.
Imperium Britania
Menurut ketentuan Perjanjian Versailles pada tahun 1919, Inggris mendapat jatah terbesar dalam pembagian wilayah sengketa perang. Sekitar dan 13 juta penduduk baru ditambahkan ke kekuasaan Imperium Britania. Koloni-koloni Jerman dan Kesultanan Utsmaniyah dibagi-bagikan ke Sekutu sebagaimana keputusan dari Liga Bangsa-Bangsa. Inggris mendapatkan mandat atas Palestina, Transyordania, Irak, sebagian Kamerun dan Togo, serta Tanganyika. Wilayah domini Inggris juga mendapat bagian tersendiri: Afrika Barat Daya (sekarang Namibia) diserahkan kepada Afrika Selatan, Australia memperoleh Nugini Jerman, sedangkan Selandia Baru memperoleh Samoa Barat. Nauru ditetapkan sebagai milik gabungan antara Inggris dan dua domini Pasifik-nya.
Imperium Britania
Berbagai perubahan yang terjadi pasca Perang Dunia I, khususnya pertumbuhan Amerika Serikat dan Jepang sebagai kekuatan baru angkatan laut dunia dan munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan di India dan Irlandia menyebabkan kebijakan imperial Inggris dikaji ulang. Inggris harus memilih apakah mau bersekutu dengan Jepang atau Amerika Serikat. Kemudian Inggris memilih untuk tidak memperpanjang aliansi dengan Jepang dan dengan disahkannya Perjanjian Laut Washington tahun 1922, Inggris secara resmi menyetujui persekutuan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Keputusan ini menjadi sumber perdebatan di Inggris sepanjang tahun 1930, pemerintahan militer sudah diberlakukan di Jepang dan Jerman dan didukung oleh sedang berlangsungnya era Depresi Besar, di khawatirkan Inggris tidak akan bertahan menghadapi serangan dari kedua negara tersebut. Meskipun isu keamanan imperiumnya menjadi perhatian serius bagi Inggris, pada saat yang sama imperium juga sangat penting bagi perekonomian Inggris, terutama dalam menghadapi perang.