Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Konferensi Fasis Montreux 1934
CAUR adalah sebuah jaringan yang didirikan tahun 1933 oleh rezim fasis Benito Mussolini. Direktur CAUR adalah Eugenio Coselschi; tujuan organisasi ini adalah agar menjadi jaringan "Fasis Internasional". Pertanyaan besar muncul ketika organisasi ini hendak mengidentifikasi "fasisme universal" dan kriteria apa yang harus ada pada sebuah organisasi agar dapat dianggap "fasis". Namun demikian, pada April 1934 CAUR telah mengidentifikasi gerakan-gerakan "fasis" di 39 negara, termasuk seluruh negara Eropa kecuali Yugoslavia, selain itu ada pula Amerika Serikat, Kanada, Australia, Afrika Selatan, lima negara di Asia, dan enam negara di Amerika Latin. Banyak permasalahan mengenai isu-isu seperti rasisme, antisemitisme, serta korporatisme, yang timbul dan disebabkan oleh persaingan atas pendanaan.
Konferensi Fasis Montreux 1934
Konferensi dunia CAUR pertama kali diadakan pada 16 Desember. Datang perwakilan dari 13 organisasi negara fasis di Eropa, antara lain Ion Moța dari Garda Besi Rumania, Vidkun Quisling dari Nasjonal Samling asal Norwegia, George S. Mercouris dari Partai Nasional Sosialis Yunani, Ernesto Giménez Caballero dari gerakan Falange di Spanyol, Eoin O'Duffy dari kaum Blueshirts Irlandia, Marcel Bucard dari "Mouvement Franciste "di Perancis, perwakilan dari Tautininkai di Lithuania, Acção Escolar Vanguarda dari Portugal dan União Nacional dari Salazar, yang diketuai oleh António Eça de Queiroz (anak seorang penulis terkenal, dan di masa depan akan menjadi kepala "Emissora Nacional", Stasiun Radio Nasional Portugal), serta delegasi dari Austria, Belgia, Denmark, Yunani, Belanda, dan Swiss.
Konferensi Fasis Montreux 1934
Yang tidak hadir justru perwakilan dari Jerman Nazi. Konferensi Montreux terjadi enam bulan setelah pembunuhan kanselir Austria yang Austrofasis, Engelbert Dollfuss, oleh agen Nazi, dan hal ini menyebabkan krisis diplomatik antara Jerman dan Italia. Sama seperti Partai Nazi, Benito Mussolini juga melarang kehadiran dari Partai Fasis Italia, dan beralasan bahwa hal ini adalah untuk melihat apa yang menjadi sasaran konferensi sebelum memberikan dukungan penuh. José Antonio Primo de Rivera mengizinkan kehadiran anggota Falange, akan tetapi tetap menyatakan bahwa Falange sebagai sebuah organisasi tidak memberikan perwakilan, karena "CAUR ""bukanlah sebuah pergerakan fasis". Absensi lain adalah Ernst Rudiger von Starhemberg dan perwakilan apa pun dari Persatuan Fasis Inggris.
Konferensi Fasis Montreux 1934
Sejak awal, konferensi ini sudah bergejolak dengan konflik-konflik besar antarpartisipan. Coselschi yang menjabat sebagai presiden Konferensi ternyata berlawanan pendapat dengan Quisling mengenai pentingnya Jerman Nazi terhadap pergerakan fasisme internasional. Moța juga menciptakan konflik dengan menunjukkan betapa antisemit-nya gerakan fasis, yang kemudian mendapat dukungan dari delegasi Denmark dan Swiss, namun dilawan oleh Coselschi dan O'Duffy. Garda Besi Rumania menekankan pentingnya ras sebagai komponen integral fasisme.
Konferensi Fasis Montreux 1934
Mengenai antisemitisme, beberapa kompromi penting akhirnya dicapai. Diterbitkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa: "Persoalan Yahudi tidak bisa dijadikan kampanye kebencian universal terhadap orang Yahudi. Di banyak tempat, banyak kelompok-kelompok Yahudi yang ditempatkan di negara-negara yang ditaklukkan, mereka melakukan pengaruh-pengaruh mistis secara terbuka untuk mengacaukan kepentingan material dan moral negara tempat mereka tinggal, menciptakan semacam negara di dalam negara, mendapat keuntungan dari segala keuntungan, menolak segala kewajiban, mereka telah dan ingin menciptakan elemen-elemen yang dapat meletuskan revolusi internasional yang dapat menghancurkan patriotisme dan peradaban Kristen. Konferensi ini mengutuk aksi-aksi jahat elemen-elemen tersebut dan siap melawannya.".
Konferensi Fasis Montreux 1934
Perwakilan konferensi juga secara sepenuhnya mendeklarasikan perlawanan mereka kepada gerakan komunis dan Internasionale Ketiga.
Konferensi Fasis Montreux 1934
Konferensi kedua dan terakhir diadakan di Montreux bulan April 1935. José Antonio Primo de Rivera mampir ke konferensi ini dan menyatakan simpatinya terhadap pergerakan ini, namun menyatakan bahwa Spanyol belum siap untuk berpartisipasi dalam fasisme internasional macam apa pun karena pergerakannya "estrictamente nacional" (secara ketat hanya bersifat nasional).
Konferensi Fasis Montreux 1934
Konferensi ini tidak mampu menjembatani jurang antara partisipan yang menginginkan integrasi nasional dengan kebijakan sosio-ekonomi korporasi, dengan yang menginginkan pendekatan berbasis ras. Konsep "fasisme universal" yang digadang-gadangkan terbukti tidak mampu menjembatani jurang ini dan pada akhirnya, konferensi ini tidak mencapai sasarannya untuk bertindak sebagai penyeimbang melawan komunisme internasional.
Konferensi Fasis Montreux 1934
"CAUR" tidak mendapatkan dukungan resmi dari Partai Fasis Italia atau dari Falange Spanyol. Konferensi ini tidak sukses dalam menghadirkan definisi besar "fasisme" atau menyatukan berbagai partai fasis besar menjadi satu gerakan besar.
Antap, Selemadeg, Tabanan
Antap adalah desa yang berada di kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Antap, Selemadeg, Tabanan
Penduduk desa Antap sampai dengan tahun 2016 berjumlah 3.058 jiwa terdiri dari 1.517 laki-laki dan 1.541 perempuan dengan sex rasio 98,44.
Hukuman mati di Uni Eropa
Hukuman mati adalah hukuman pidana yang sangat ditentang di Uni Eropa. Uni Eropa menentang hukuman mati untuk semua kasus tanpa terkecuali. Oleh karena itu, Uni Eropa selalu menyerukan penghapusan hukuman mati secara universal.
Hukuman mati di Uni Eropa
Indonesia : Uni Eropa meminta pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan moratorium penggunaan hukuman mati sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati secara menyeluruh.
A Mango-Shaped Space
A Mango-Shaped Space (judul versi terjemahan Indonesia: "Sejuta Warna Dunia Mia") adalah novel remaja karangan Wendy Mass yang mengisahkan tentang Mia Winchell, gadis berusia tiga belas tahun yang memiliki sinestesia, sebuah fenomena dimana kata-kata dan suara seolah memiliki warna baginya. Sinestesia yang dialaminya menyebabkan berbagai masalah baik di sekolah dan bersama teman-temannya, dan membuat keluarganya pengertian terhadapnya. Buku ini menerima penghargaan dari Asosiasi Perpustakaan Amerika Serikat pada tahun 2004 dan dinominasikan, serta menerima sejumlah penghargaan lainnya. Buku ini diterjemahkan oleh Ferry Halim ke dalam Bahasa Indonesia. Judul yang ada di sampul buku merupakan tulisan tangan Billy Kelly. Versi audio dari buku ini yang berdurasi selama 7 jam dinarasikan oleh Danielle Ferland.
A Mango-Shaped Space
Sedari dulu, Mia Winchell telah melihat warna dalam kata-kata dan angka, namun ia merahasiakannya dari siapapun. Sejak kakeknya meninggal dunia, dia mengandalkan segalanya pada Mango, kucing sakit yang dia adopsi. Mia akhirnya memberitahu orang tuanya tentang pengalamannya ketika ia memasuki kelas delapan, saat ia merasa bermasalah di sekolah karena fenomena tersebut semakin aneh baginya. Setelah menemui beberapa dokter, dia didiagnosis memiliki sinestesia, kondisi dimana jaringan saraf seseorang "menyilang", membuat penderita merasakan sensasi terkait huruf, angka, dan suara. Saat Mia berusaha membiasakan diri dengan kondisinya, ia mulai mengeksplorasi dunia sinestesia dan merasa lebih sulit bersekolah, bersahabat, dan mempertahankan hubungannya dengan keluarganya serta Mango kecil. Kemudian, saat Mango mati, Mia telah berhasil mengatasi masalahnya dan menemui sahabatnya.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
FLEGT atau Aparatur Hukum Hutan, Pengelolaan dan Perdagangan adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Uni Eropa untuk menjawab isu global tentang dampak buruk penebangan liar dan perdagangan kayu illegal. Pada tahun 2003 Komisi Eropa meluncurkan rencana aksi yang bertujuan untuk mengurangi penebangan liar dengan cara menguatkan tata kelola hutan yang berkelanjutan, memperbaiki aturan yang ada dan mensosialisasikan perdagangan kayu legal.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Tahun-tahun perjuangan untuk melawan penebangan liar mencapai sebuah titik terang, tetapi di Indonesia, Brazil, Kongo, dan sebagian Afrika Barat produk kayu sebagaian besar terpenuhi oleh kayu illegal. Penebangan dalam skala besar saja sudah merusak hutan dan jika ditebang secara liar pendapatan pemerintah akan menurun, menghancurkan sumber daya masyarakat sekitar hutan dan juga menjadi awal dari sebuah konfilk.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Penebangan liar masih dapat dilakukan karena tidak adanya kejelasan kepemilikan area hutan, tidak adanya peraturan yang jelas dalam tata kelola hutan dan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah menjadi salah satu alasan kuat mengapa penebangan liar sangat sulit untuk dihilangkan. Selain itu kayu-kayu hasil dari penebangan liar sangat sulit untuk dilacak, menurut World Bank aktifitas penebangan liar merugikan pasar global senilai 10 Miliar Dollar setiap tahunnya dan merugikan pemerintah sebesar 5 Miliar Dollar.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Kondisi hutan di dunia yang kian memburuk karena penebangan liar merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak negara. Negara-negara anggota G8 membahas hal tersebut pada sebauah pertemuan yang diadaan pada 9 Mei 1998 dan diciptakannya sebuah insiatif bersama yang dinamakan Program Aksi Hutan / Action Programe on Forests. Pada April 2002 Komisi Eropa megadakan sebuah pertemuan internasional untuk mendiskusikan cara untuk melawan penebangan liar. Komisi Eropa mulai menunjukan sebuah komitmen kuat untuk untuk melawan penebangan liar dan perdagangan kayu illegal saat menghadiri Pertemuan Dunia untuk Pembangunan yang Berkelanjutan / World Summit on Sustainable Development (WSSD) yang diadakan di Johannesburg. Di bulan Mei tahun 2003 dibentuklah Rencana Aksi FLEGT sebagai dasar untuk menjalankan komitmen tersebut.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Terdapat tujuh Rencana Aksi FLEGT dalam mencegah proses impor kayu ilegal ke beberapa negara yang termasuk dalam Uni Eropa. Pertama FLEGT mendukung negara-negara penghasil kayu, dengan cara memberikan dukungan teknis dan pendanaan kepada negara-negara yang memiliki komitmen untuk memberantas penebangan liar. Bantuan ini dapat membantu negara-negara tersebut untuk membangun sistem verifikasi legalitas kayu, mempromosikan transparansi, memperbaiki kebijakan, mengembangkan kapasitas lembaga pemerintah, perusahaan, LSM dan komunitas masyarakat terkait.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Salah satu unsur penting pada Rencana Aksi FLEGT dalam konteks perdagangan adalah dengan cara melibatkan negara-negara konsumen kayu dalam merumuskan langkah bersama dalam pembuatan kerangka kerja yang tepat untuk menghentikan impor kayu ilegal. Pembentukan kerjasama antara Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang merupakan kunci utama karena negara-negara tersebut merupakan pasar besar bagi perdagangan kayu dunia. Dalam perkembangannya Rencana Aksi FLEGT juga berusaha untuk melibatkan negara lain yang menjadi pasar besar produk kayu yaitu Cina/RRT.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Sebuah skema kerjasama antara Uni Eropa dan negara produsen kayu dibutuhkan untuk memastikan hanya kayu legal yang dikirim ke pasar Eropa. VPA / Perjanjian Kerjasama Sukarela menjadi pengikat antara Uni Eropa dan negara produsen kayu yang juga berkomitmen untuk melawan penebangan liar. Dengan adanya VPA negara produsen kayu dapat menentukan aturan 'kayu legal' berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku dan dapat menerapkan skema lisensi kayu. Secara otomatis kayu dengan lisensi FLEGT, bebas memasuki pasar Eropa karena memenuhi persyaratan EUTR / Regulasi Kayu Uni Eropa. Perjanjian ini membantu negara penghasil kayu untuk mencapai sasaran pembangunan dengan dalam kepastian para pekerja kayu, meningkatkan pendapatan pemerintah, menguatkan peran undang-undang dan memberikan kepastian hak bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Projek-projek infrastruktur publik yang didanai oleh negara-negara anggota Uni Eropa merupakan salah satu projek yang menyerap produk kayu dalam jumlah yang banyak. FLEGT memastikan projek tersebut hanya menggunakan kayu legal, terdapat aturan pengadaan barang dan jasa dimana pertimbangan dampak lingkungan diterapkan dalam menentukan pembelian barang. Hal ini dirumuskan pada Buku Hijau Pengadaan Barang dan Jasa yang dirumuskan oleh Komisi Eropa, buku ini menjabarkan bagaimana cara aparat publik memastikan proses pengadaan dalam membantu tujuan-tujuan keberlanjutan dalam taraf lokal, regional, nasional maupun internasional.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Mendukung inisiatif pihak swasta juga menjadi salah satu rencana aksi FLEGT, Komisi Eropa menyediakan pendampingan teknis dan pendanaan untuk membantu sektor swasta dalam memastikan rantai suplai kayu yang bebas kayu ilegal. Lisensi FLEGT memastikan bahwa kayu dan produk turunannya legal dan berasal dari negara undang-undang kehutanan yang sudah disetujui oleh semua pihak. Selain itu lisensi FLEGT juga memastikan bahwa negara tersebut memiliki sistem yang kuat untuk menghentikan kayu ilegal masuk ke dalam rantai suplai dan sistem tersebut dapat diverifikasi dengan cara audit independen .
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Investasi skala besar pada agrikultur dan infrastruktur di negara-negara penghasil kayu mendorong praktik penebangan liar yang bertujuan untuk merubah fungsi hutan. FLEGT mendorong investor, bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menerapkan prosedur uji kelayakan yang ketat pada investasi pada sektor kehutanan. Rencana Aksi FLEGT juga meminta investor untuk berhati-hati dalam berinvestasi pada lahan yang sedang dalam sengketa.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Pada tangal 3 Maret 2013 Komisi Eropa mensahkan sebuah aturan baru yang dinamakan Regulasi Kayu Uni Eropa / EUTR, aturan ini berlaku pada semua negara-negara anggota. EUTR melarang masuknya kayu yang ditebang secara ilegal ke pasar Eropa dan berlaku pada kayu dan produk turunannya yang diproduksi di negara Eropa maupun yang diimpor. Perusahaan yang membeli atau menjual produk kayu yang sudah masuk ke dalam rantai perdagangan, harus menyimpan dokumen-dokumen yang menunjukan asal kayu yang dijual ataupun beli. Khusus bagi perusahaan yang memasukan kayu ke pasar Eropa harus melakukan uji kelayakan dimana perusahaan harus dapat menunjukan bahwa produk kayu yang dimasukan bersifat legal. Kayu dan produk turunan yang mengantongi lisensi FLEGT atau CITES (Konvensi Perdagangan Ilegal Spesies Langka) dianggap telah memenuhi syarat peraturan yang ada.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Di beberapa negara, konflik biasanya didanai dari keuntungan yang diperoleh kelompok bersenjata dengan cara menjual kayu secara legal ataupun ilegal. Seperti yang terjadi pada tahun 2000 di Liberia dimana hasil kayu curian digunakan untuk mendanai pemberontakan di Sierra Leone. Saat itu belum ada kesepakatan internasional tentang konflik kayu ataupun rencana untuk menyelesaikan konflik. Rencana Aksi FLEGT memasukan masalah tentang konflik kayu dan memastikan program bantuan yang dikembangkan Uni Eropa dapat berperan pada konflik hutan.
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Uni Eropa merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi yang tinggi pada produk berbahan kayu. Banyak perusahaan yang membeli produk kayu dari para pemasok di negara Afrika, Asia dan Amerika Selatan dimana hal ini memiliki dampak penting pada penebangan liar. Jika pemasok membeli dari penebang-penebang liar, secara langsung mereka memberikan keuntungan besar pada pasar gelap dan melemahkan hukum ekspor negara-negara penghasil kayu. Dibentuknya FLEGT diharapkan dapat mendorong perusahaan di Uni Eropa untuk membeli produk kayu dari sumber yang bertanggung jawab dan diakui oleh pemerintah.
Komisi Uni Eropa mempublikasikan sebuah laporan evaluasi Rencana Aksi FLEGT pada 4 Mei 2016. Sebuah tim konsultan independen ditugaskan untuk menyusun laporan tersebut agar hasilnya tetap objektif. Laporan evaluasi ini membahas hasil kerja komunitas, kinerja kerja dan rencana untuk masa mendatang. Secara umum FLEGT Uni Eropa bergerak efektif dalam meningkatkan kesadaran terhadap masalah penebangan liar, berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola hutan khususnya di negara -negara penghasil kayu dan menurunkan minat pasar Uni Eropa akan kayu ilegal.
Hasil dari temuan dan rekomendasi laporan akan menjadi panduan bagi Komisi Eropa dalam memperbaiki efisiensi, efektivitas dan manfaat yang didapat ari dana yang telah dikeluarkan untuk menjalankan Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa. Laporan evaluasi juga menjadi dasar bagi Komisi Eropa dalam menilai kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan utama alih fungsi hutan dan menjadi aksi lanjutan FLEGT untuk perubahan iklim global dan agenda MDGs (Cita-cita Pembangunan Berkelanjutan).
Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa
Berdasarkan hasil dari laporan tersebut, Komisi Eropa, negara-negara anggota Uni Eropa dan pemangku kepentingan akan mempertimbangkan acuan tepat dalam memperbaiki efektivitas Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa secara menyeluruh dan juga pilihan dalam menyelesaikan hambatan dan kegagalan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya persiapan dari Panitia Staff Dokumen Kerja pada Evaluasi Rencana Aksi FLEGT Uni Eropa. Panitia tersebut juga mulai menggunakan hasil ulasan terakhir yang dibuat oleh Komisi Eropa tentang Undang-undang Kayu Uni Eropa dan hasil audit kinerja yang dikeluarkan oleh Pengadilan Auditor Eropa pada tahun 2015. Pemikiran Komisi Eropa dalam penguatan aksi melawan penebangan liar akan maju bersama dengan pendekatan Uni Eropa dalam mengurangi penebangan liar dan alih fungsi hutan. Dalam mendukung pemikiran tersebut, Direktorat Jenderal Lingkungan Komisi Eropa telah menyetujui sebuah kajian yang mengarah pada pilihan-pilihan pertimbangan dan penentuan kebijakan untuk meningkatkan aksi Uni Eropa dalam penggundulan dan alih fungsi hutan secara global.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa (Inggris: "Withdrawal from the European Union") merupakan tindakan yang dapat dilakukan kepada seluruh negara anggota yang tergabung dalam Uni Eropa. Hal ini tercantum dalam pasal 50 Perjanjian Lisbon yang dibuat di Portugal tahun 2007 dan mulai berlaku tanggal 1 Desember 2009. Disebutkan pada pasal 50: ""Negara anggota dapat memutuskan untuk mencabut keanggotaannya dari Uni Eropa dan harus mengikuti aturan konstitusional yang berlaku yang telah disepakati sebelumnya"".
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Sejauh ini, ada 3 negara tidak berdaulat yang telah keluar dari Uni Eropa, yakni Aljazair (1962, sebelumnya merupakan bagian dari Prancis, Greenland (1985) dan Saint Barthélemy (2012).
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Britania Raya sebagai negara berdaulat pertama yang menyatakan keinginannya untuk keluar dari Uni Eropa setelah dilakukannya voting pada tahun 2016 lalu menujukkan bahwa mayoritas penduduk warga Britania Raya (51,9%) ingin keluar dari Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Uni Eropa adalah kemitraan ekonomi dan politik dengan anggota 28 negara di kawasan benua Eropa. Terbentuknya Uni Eropa setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, dengan harapan negara-negara yang menjadi mitra dagang akan menghindari perang satu sama lain. Namun, dalam pembentukan awal Uni Eropa, tidak ada sebuah peraturan dalam Perjanjian Uni Eropa yang mengatur tentang proses keluarnya suatu negara dari keanggotaan Uni Eropa dan bisa atau tidak bisa keluar dari organisasi tersebut.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Maka, terbentuklah sebuah ide untuk membuat peraturan yang memungkinkan anggota-anggota Uni Eropa untuk keluar dari keanggotaannya. Peraturan penting tersebut tercantum dalam pasal 50 Undang-Undang Perjanjian Uni Eropa, dimana Undang-Undang ini memungkinkan negara anggotanya untuk mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Ide ini pada awalnya disusun oleh seorang mantan diplomat Skotlandia yakni John Olav Kerr atau lebih dikenal dengan Lord Kerr dari Kinlochard, yang saat itu beliau menjabat sebagai sekretaris jenderal Konvensi Eropa. Dia menyusun perjanjian konstitusi Uni Eropa. Sebagai sekretaris jenderal Konvensi Eropa, Lord Kerr memainkan peran dan sebagai kunci utama dalam menyusun perjanjian konstitusional untuk Uni Eropa termasuk undang-undang tentang proses dimana negara anggota Uni Eropa dapat meninggalkan atau memisahkan diri dari blok tersebut.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Secara hukum ada dua interpretasi tentang apakah suatu negara dapat dicabut keanggotaannya dari Uni Eropa. Yang pertama, bahwa negara berdaulat memiliki hak untuk menarik diri dari keanggotaan, dan yang kedua yakni sebuah perjanjian periode yang tidak terbatas tanpa ketentuan khusus, dimana anggota Uni Eropa dapat menarik diri sebagai anggota. Hal tersebut terjadi karena adanya penarikan diri secara sepihak atau dua pihak dalam sebuah negara dimana ada pihak yang ingin memisahkan diri dan ada pihak yang masih ingin negara tersebut tetap sebagai anggota Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Apa yang telah diprakarsai oleh John Olav Kerr pada akhirnya digunakan oleh negara anggota Uni Eropa dalam menyatakan keinginannya untuk menarik diri dari Uni Eropa. Pasal 50 tepatnya dianggap bermanfaat oleh negara yang ingin keluar dari Uni Eropa sebagai legalisasi dalam menyatakan sikap pencabutan keanggotaan Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Pasal 50 dari Perjanjian Uni Eropa, yang disahkan dalam Perjanjian Lisbon pada tanggal 1 Desember 2009, dapat dipakai sebagai legalisasi untuk keluar dari Uni Eropa. Dalam proses keluarnya Britania Raya, pasal 50 ini telah dipakai sebagai legaliasi proses dalam menyatakan sikap untuk keluar dari Uni Eropa. Dalam keputusannya, Pasal 50 Perjanjian Lisbon ini menyatakan bahwa:
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
1. Anggota yang memutuskan untuk keluar, harus mengikut aturan konstitusional yang berlaku dan telah disepakati sebelumnya.
2. Negara anggota yang memutuskan untuk menarik diri wajib memberitahukan niatnya ke Dewan Eropa terlebih dahulu. Lalu hal itu akan dirunding oleh anggota yang lain, termasuk mengatur kerangka hubungan di masa depan antara negara yang mengajukan diri keluad dengan anggota Uni Eropa. Dalam perundingan tersebut, harus sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 128 ayat 3 dari Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa. Setelahnya akan dibahas di Parlemen Eropa.
3. Perjanjian tersebut berlaku terhitung sejak negara itu mengajukan niat pengunduran diri dari Uni Eropa. Pengunduruan diri dinyatakan gagal, jika proses perundingan melebihi batas 2 tahun. Kecuali ada perjanjian khusus dengan Dewan Eropa untuk memperpanjang periode perundingan.
4. Untuk keperluan paragraf 2 dan 3, anggota Dewan Eropa yang mewakili negara anggota yang menarik diri, tidak akan berpartisipasi dalam diskusi Dewan Eropa dalam mengambil keputusan mengenai hal itu. Persetujuan mayoritas sebagai syarat terpenuhinya keputusan, harus ditetapkan sesuai dengan Pasal 238 (3) (b) dari Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa.
5. Jika suatu negara yang telah menarik diri dari Uni Eropa, namun meminta untuk bergabung kembali, permintaannya harus tunduk pada prosedur yang mengacu pada Pasal 49.
Pencabutan keanggotaan Uni Eropa
Proses keluarnya Britania Raya sejak referendum bulan Maret 2016, menjadi sebuah diskusi panjang bagi Uni Eropa. Dengan keputusan keluar dari Uni Eropa, maka proses panjang akan dilalui untuk mendapatkan status sah keluar dari Uni Eropa
Keputusan untuk menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa diambil oleh negara anggota tersebut. Referendum akan diadakan untuk mengambil keputusan terbanyak atas status tersebut. Setelah keputusan nasional telah diambil, maka negara anggota yang bersangkutan wajib untuk memberi tahu kepada Dewan Eropa akan keinginannya untuk keluar dari Uni Eropa, apabila hasil mayoritas referendum menyatakan keluar dari Uni Eropa Dengan demikian, negara anggota yang telah menyatakan kepada Dewan Eropa tentang niatnya untuk keluar dari keanggotaan, maka sebuah perjanjian akan dirundingkan, yakni tentang penetapan berbagai peraturan yang mencerminkan dan menguraikan hubungan jangka panjang antara negara tersebut dengan Uni Eropa. Pada momen ini, proses pencabutan keanggotan dari Uni Eropa dimulai.