Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Abdoel Moeis Hassan
Bersamaan dengan tuntutan integrasi Kalimantan Timur ke RI, Moeis Hassan sebagai Ketua Front Nasional gencar mempropagandakan gagasan penghapusan swapraja (kesultanan) karena menurutnya sistem feodalisme tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis. Ia pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Sultan Kutai Kertanegara yang juga disaksikan oleh rakyat ketika Sultan Aji Muhammad Parikesit menyatakan proklamasi persetujuan Kerajaan Kutai Kertanegara bergabung ke NKRI pada 23 Januari 1950. Gagasan ini bertujuan agar setiap rakyat mempunyai persamaan hak dalam menempati posisi di birokrasi sesuai kapabilitasnya tanpa diskriminasi berdasarkan status kebangsawanan. Ide ini terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 yang menghapuskan status Daerah Istimewa bagi Kesultanan Kutai Kertanegara, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan.
Abdoel Moeis Hassan
Pada awal 1950, INI Kalimantan Timur melebur ke dalam Partai Nasional Indonesia (PNI). Abdoel Moeis Hassan terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Timur pada Februari 1950. PNI sendiri merupakan partai politik berhaluan nasionalis yang terbesar pada Orde Lama. Ia menempati pucuk pimpinan PNI Kaltim selama sembilan tahun sejak 1950 hingga 1959. Setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat PNI mengangkatnya sebagai anggota Dewan Partai PNI.
Abdoel Moeis Hassan
Pada tahun 1954 ia memobilisasi massa PNI dan rakyat untuk mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Timur. Kongres ini menyuarakan tuntutan pemberian status provinsi bagi Kalimantan Timur yang kala itu masih berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribukota di Banjarmasin. Perjuangannya berhasil dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 yang membagi Kalimantan menjadi tiga provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur diresmikan sebagai provinsi baru pada 9 Januari 1957.
Abdoel Moeis Hassan
Usai bergabung dengan RI pada 10 April 1950, wilayah Kalimantan Timur tetap berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan. Pada 2 Mei 1950 Pemerintah RI menugaskan Moeis Hassan untuk mengurusi bidang sosial. Jabatan pertama yang diembannya adalah Kepala Kantor Sosial RI Keresidenan Kaltim mulai tahun 1950 hingga 1955. Lalu, pada tahun 1955 hingga 1957 ia menjabat Koordinator Sosial dan pada tahun 1957 hingga 1960, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Inspeksi Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
Abdoel Moeis Hassan
Pada 1960, ia ditugaskan oleh pemerintah pusat ke ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ia diberi amanat untuk menjabat Kepala Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Jabatan ini diembannya selama setahun mulai Februari 1960 hingga 1961.
Abdoel Moeis Hassan
Dalam waktu bersamaan dengan jabatannya sebagai Kepala Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, pada Maret 1960 Moeis Hassan diutus oleh PNI untuk mewakili Kaltim di gedung parlemen pusat. Kala itu memang tidak ada aturan yang melarang pegawai negeri menjadi anggota atau terlibat dalam partai politik. Dalam masa Demokrasi Terpimpin itu ia dipilih sebagai anggota DPR Gotong Royong periode 1960–1963. Jabatannya adalah Ketua Komisi D yang membidangi Departemen Pertanian dan Agraria, PU, Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Perdatam), Perindustrian Ringan dan Distribusi. Kapasitas kepemimpinan Moeis Hassan di parlemen pusat juga teruji dengan dipercayakannya jabatan Ketua Gabungan Komisi kepadanya. Komisi Gabungan tersebut bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Pokok Agraria sampai disahkan menjadi UU. Kiprahnya sebagai anggota DPR RI Orde Lama hanya berlangsung dua tahun karena pada pertengahan 1962 Pemerintah Pusat menugaskannya sebagai Gubernur Kaltim.
Abdoel Moeis Hassan
Pada tanggal 30 Juni 1962 Presiden Sukarno menetapkan Abdoel Moeis Hassan sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan Keputusan Presiden Nomor 260/M tahun 1962. Kemudian Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana melantiknya pada 10 Agustus 1962 dalam Sidang Istimewa DPRD Kalimantan Timur. Program pertama yang dihasilkannya adalah pendirian Universitas Kalimantan Timur pada 27 September 1962 yang berubah menjadi Universitas Mulawarman di Samarinda.
Abdoel Moeis Hassan
Pada tahun 1965, walaupun ia yang menggagas penghapusan sistem kesultanan, namun ia tidak membiarkan adanya gerakan radikal yang hendak menghancurkan keraton peninggalan Kesultanan Kutai di Tenggarong. Ia memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mengamankan bangunan keraton tersebut. Ia juga mengirimkan polisi Banjar ke Tenggarong untuk mencegah massa dan tentara suruhan Panglima Kodam IX Mulawarman Mayjen Soehario Padmodiwirio yang hendak membakar keraton Kutai.
Abdoel Moeis Hassan
Pada tahun 1966 sekelompok massa berunjuk rasa menuntut Abdoel Moeis Hassan mundur dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur. Massa menuduhnya sebagai pengurus Partai Nasional Indonesia yang pro-Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dituding sebagai pelaku Gerakan 30 September. Tuduhan ini tidak terbukti dan Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat memintanya tetap menjabat Gubernur hingga selesai periodenya pada tahun depan, yakni 1967. Namun, ia tetap menyatakan berhenti sebagai Gubernur dalam Sidang Istimewa DPRD Kalimantan Timur pada 14 September 1966. Ia menyerahkan jabatan gubernur Kaltim kepada Mendagri. Usai pengunduran diri, Mendagri menugaskannya sebagai pegawai Departemen Dalam Negeri di ibu kota negara, namun nonjob atau tanpa jabatan.
Abdoel Moeis Hassan
Pada tahun pertama Soeharto resmi menjabat Presiden RI menggantikan Sukarno tahun 1968, Moeis Hassan diangkat sebagai anggota MPR mewakili PNI. Keanggotaannya di MPR Orde Baru seolah menegaskan bahwa selama menjadi Gubernur Kaltim ia memang tidak terlibat dalam kegiatan politik pro-PKI. Dalam hal ini, rezim Orde Baru sangat ketat dalam mengeliminasi orang-orang yang tertuduh PKI dengan hukuman pidana penjara atau eksekusi mati. Ia bekerja di Gedung Senayan itu selama dua tahun hingga 1970. Selanjutnya, ia ditempatkan sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia 1971–1976 untuk kemudian masuk masa persiapan pensiun.
Abdoel Moeis Hassan
Abdoel Moeis Hassan pernah mendapat tawaran untuk jabatan duta besar di salah satu negara di Amerika Latin tetapi ditolaknya.
Abdoel Moeis Hassan
Setelah pensiun sebagai pegawai negeri pada 1977, Abdoel Moeis Hassan aktif dalam bidang sosial dengan mendirikan Yayasan Bina Ruhui Rahayu. Yayasan ini mengadakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan beasiswa bagi pelajar. Ia juga menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Kalimantan (K3)di Jakarta. Paguyuban warga Kalimantan di ibu kota negara ini para pengurus intinya antara lain mantan Ketua PBNU Idham Chalid dan mantan Ketua MUI Hasan Basri.
Abdoel Moeis Hassan
Ia juga menjadi penasihat bagi pengusaha Gozali Katianda dalam mendirikan perusahaan penyelenggara umrah dan haji ONH Plus pertama di Indonesia.
Abdoel Moeis Hassan
Pada 19 November 2005, Moeis Hassan bersama istrinya menghadiri halalbihalal masyarakat Kaltim yang berdomisili di Jakarta yang diadakan di Gedung Serbaguna Deplu. Ia sempat mengeluh kesulitan buang air kecil dan meminta putranya, Taufik Siradjuddin, untuk segera membawanya pulang. Taufik berinisiatif membawa ayahnya ke Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan di Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur tempat ia bekerja. Di instalasi gawat darurat, Taufik melakukan tindakan medis sehingga Moeis Hassan kembali bisa BAK. Pada 21 November 2005, gangguan buang air kecilnya kambuh. Taufik melakukan tindakan kecil dan Moeis Hassan merasa enak kembali. Taufik pun pulang ke rumahnya. Tengah malam, Taufik ditelepon adik perempuannya yang tinggal di rumah Gudang Peluru. Kabarnya, sang ayah tidak sadarkan diri setelah jatuh di kamar mandi. Taufik segera tiba. Tetapi, Moeis Hassan sudah tidak bernapas lagi dan wafat dalam usia 81 tahun.
Abdoel Moeis Hassan
Atas jasa dan pengabdiannya, masyarakat Kalimantan Timur yang diwadahi Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari (Lasaloka-KSB) mengusulkan kepada pemerintah untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bagi Abdoel Moeis Hassan. Usulan ini dilakukan setelah Seminar dan Bedah Buku "Moeis Hassan dalam Sejarah Perjuangan dan Revolusi di Kalimantan Timur" tanggal 2 Juni 2018 di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan kesimpulan bahwa Abdoel Moeis Hassan memenuhi syarat sebagai calon Pahlawan Nasional. Naskah Deklarasi Usulan Calon Pahlawan Nasional dibuat dan ditandatangani oleh empat deklarator yakni Muhammad Sarip selaku Koordinator Deklarator, serta Fajar Alam, Arief Rahman, dan Nabila Nandini, yang masing-masing sebagai anggota deklarator. Walikota Samarinda Syaharie Jaang menerima usulan tersebut dalam audiensi antara tim Lasaloka-KSB dengan Pemerintah Kota Samarinda di Rumah Jabatan Walikota Samarinda pada 3 Agustus 2018. Wali Kota Samarinda yang didampingi Sekretaris Daerah Sugeng Chairuddin, staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Masrullah, dan staf Dinas Sosial akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tertuang dalam berita acara yang ditandatangani Wali Kota Samarinda dan Koordinator Deklarator.
Abdoel Moeis Hassan
Nama Abdoel Moeis Hassan juga diusulkan sebagai pengganti nama Jembatan Mahakam Ulu di Samarinda. Walikota Samarinda menyetujui usulan ini, tapi keputusan resminya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Bunraku
Kesenian ini bermula dari pementasan ningyo johruri oleh seniman Uemura Bunrakuken I di Osaka sehingga diberi nama "bunraku". Sebelumnya, kesenian ini juga disebut "ayatsuri jōruri shibai" (sandiwara johruri ayatsuri), dan baru secara resmi dinamakan "bunraku" sejak akhir zaman Meiji (1868-1912).
Bunraku
Sebuah boneka dimainkan oleh tiga orang dalang yang disebut "ningyō tsukai". Sewaktu memainkan boneka, dalang tidak menyembunyikan diri dari pandangan penonton. Gerak-gerik boneka dibuat bagaikan hidup, dengan kedua tangan dan kaki yang bisa digerak-gerakkan, serta wajah boneka yang bisa berubah ekspresi sesuai karakter yang dimainkan. Boneka memiliki mekanisme penggerak pada wajah (mata dan mulut), dan sendi-sendi kedua belah lengan, kaki, dan jari-jari tangan yang bisa digerak-gerakkan. Dalang hanya bertugas menggerakkan boneka, sedangkan semua dialog yang diucapkan boneka menjadi tugas 'tayū' dengan iringan musik shamisen.
Bunraku
Tingkatan dalang diatur hierarki yang ketat, berdasarkan tingkat keterampilan dan pengetahuan. Dalang paling berpengalaman menggerakkan bagian kepala dan lengan kanan. Dalang dengan pengalaman di bawahnya bertugas menggerakkan lengan kiri, sedangkan bagian kaki digerakkan dalang yang paling yunior. Dalang kepala mengenakan "geta" berhak tinggi (20 cm hingga 50 cm) dari kayu untuk mengimbangi posisi dalang ketiga yang menggerakkan bagian kaki boneka.
Bunraku
Bunraku adalah pertunjukan yang hanya dibawakan oleh laki-laki. Tiga unsur pertunjukan teater bunraku disebut "sangyō" yang terdiri dari "tayū" (penyanyi), pemain shamisen, dan "ningyō tsukai" (dalang).
Bunraku
Di sisi kanan penonton, terdapat panggung yang disebut "yuka". Di atas "yuka" terdapat panggung berputar yang menjadi tempat duduk "tayū" dan pemain shamisen.
Bunraku
Bagian tubuh dalang dari pinggang ke bawah dihalangi dari pandangan penonton memakai penghalang dari papan kayu yang disebut "tesuri".
Bunraku
"Tayū" adalah sebutan untuk penyanyi yang melantunkan johruri (narasi dengan iringan shamisen). Dari berbagai jenis kesenian johruri yang ada, adalah salah satu jenis johruri yang dimulai oleh Takemoto Gidayū dari Osaka pada awal zaman Edo.
Bunraku
Pertunjukan lazimnya hanya menggunakan seorang "tayū" yang membawakan dialog untuk semua karakter dalam cerita. Pada pementasan cerita yang panjang dan melelahkan bisa terjadi pergantian "tayū" di tengah-tengah cerita. Pada cerita yang perlu dialog bersahut-sahutan, dua "tayū" atau lebih bisa tampil duduk berjejer di panggung.
Bunraku
Pemain shamisen memainkan shamisen berukuran besar dengan gema yang terdengar berat ("futo") sehingga disebut "futozao shamisen". Pemusik duduk dalam posisi seiza, tetapi kedua belah kaki dilipat ke belakang dengan lutut dibuka lebar, dan seluruh berat badan bertumpu di bagian pantat.
Bunraku
Di zaman dulu, sebuah boneka hanya digerakkan seorang dalang. Pertunjukan memakai tiga orang dalang untuk sebuah boneka diperkenalkan pada tahun 1734 dalam pertunjukan berjudul "Ashiya Dōman Ōchi Kagami". Di zaman sekarang, bunraku memakai tiga orang dalang untuk sebuah boneka. Dalang senior yang disebut "omozukai" menggerakkan bagian leher (kepala) dan lengan kanan. Sebelum menjadi "omozukai" dibutuhan pengalaman "sepuluh tahun untuk menggerakan kaki, sepuluh tahun untuk lengan kiri". Dalang penggerak lengan kiri disebut "hidarizukai", sedangkan dalang penggerak kaki disebut "ashizukai". Ketiga orang dalang yang berpakaian serba hitam ("kuroko") menyatukan ritme bernapas berdasarkan isyarat yang diberikan dalang kepala. Pada adegan yang penting, dalang kepala sering sengaja tidak menyembunyikan wajahnya dari pandangan penonton (teknik dezukai).
Bunraku
Boneka yang digunakan dalam bunraku memiliki berbagai macam kepala ("kashira"). Kepala boneka laki-laki dan perempuan dalam berbagai bentuk dan ekspresi wajah digunakan untuk menampilkan beraneka ragam karakter, pekerjaan, status sosial, dan umur.
Bunraku
Kepala boneka tertentu hanya bisa digunakan untuk peran tertentu. Sebagian kepala boneka bisa digunakan untuk berbagai peran dengan memakaikan rambut palsu ("wig"), atau merias wajah boneka dengan cat. Sebelum bisa dipakai dalam pementasan, wajah boneka dirias dulu dengan cat.
Bunraku
Rambut palsu untuk kepala boneka dibuat secara khusus dan merupakan seni kerajinan tersendiri. Sebagian besar karakter mengandalkan rambut palsu untuk memperlihatkan sifat karakter dan status sosial. Rambut palsu dibuat dari rambut manusia dicampur bulu ekor yak agar terlihat mengembang. Bagian akar rambut palsu disatukan pada lembaran tembaga yang tidak dilekatkan secara permanen pada kepala boneka. Campuran air dan lilin lebah digunakan sebagai perekat agar rambut palsu tidak merusak permukaan kepala boneka.
Bahan untuk kepala boneka adalah kayu dari sejenis pohon "Hinoki" ("Chamaecyparis obtusa"). Kepala boneka berongga di bagian dalam yang merupakan hasil penggabungan bagian muka dan bagian belakang kepala. Kepala boneka dibuat dengan cara membelah kepala boneka menjadi dua bagian dan mengerok sisa kayu yang terdapat di bagian dalam.
Bunraku
Pada bagian wajah boneka, terdapat mekanisme untuk menggerakan alis, bulu mata, dan bibir ke atas dan ke bawah. Sedangkan di bagian mata terdapat mekanisme untuk menggerakkan bola mata ke kiri dan ke kanan. Tali untuk menggerakan alis dan mata melewati rongga di kepala boneka. Mekanisme penggerak juga terdapat pada masing-masing kaki dan lengan.
Bunraku
Boneka memakai kostum berupa kimono yang terdiri dari pakaian dalam ("juban"), mantel ("haori"), mantel manita ("uchikake"), kerah ("eri"), dan sabuk pinggang yang disebut obi. Pada bagian dalam kostum diberi lapisan kapas agar bagian tubuh boneka terlihat alami.
Bunraku
Kostum bisa dilepas dan disimpan terpisah dari kepala. Ningyō-koshiraeru adalah pekerjaan memasang baju untuk kepala boneka yang dilakukan dalang sebelum boneka bisa digunakan.
Bunraku
Kesenian ningyo johruri tercipta dari perpaduan sandiwara boneka dan musik shamisen di awal zaman Edo. Pertunjukan merupakan hasil kreasi "tayū" bernama Takemoto Gidayū dari kelompok boneka Takemoto-za, serta penulis naskah bernama Chikamatsu Monzaemon dan Ki no Kaion. Kepopuleran ningyo johruri bahkan sempat melampaui kepopuleran kabuki. Pementasan kabuki juga banyak yang memakai naskah ningyo johruri. Pementasan kabuki yang mengadaptasi naskah ningyo johruri tanpa diringkas atau diubah disebut maruhon mono (kisah yang diambil dari buku secara bulat-bulat).
Bunraku
Ningyo johruri di Edo tercipta berkat jasa Hiraga Gennai. Dari akhir abad ke-18 hingga permulaan abad ke-19, kepopuleran kabuki berbalik melampaui kepopuleran ningyo johruri. Pemimpin kelompok ningyo johruri bernama Uemura Bunrakuken I yang melihat situasi tersebut berusaha menghidupkan kembali ningyo johruri dengan membangun gedung pertunjukan khusus untuk ningyo johruri di Kōzubashi (sekarang distrik Chuo-ku, Osaka). Pada tahun 1872, Uemura Bunrakuken III memindahkan gedung pertunjukan ke Matsushima (sekarang distrik Nishi-ku, Osaka), dan menamakan gedung tersebut sebagai Bunraku-za. Pada akhir zaman Meiji, Bunraku-za menjadi satu-satunya gedung teater ningyo johruri yang masih tersisa.
Bunraku
Pada tahun 1909, pengelolaan gedung Bunraku-za berada di bawah perusahaan hiburan Shōchiku. Setelah itu, gedung Bunraku-za sempat pindah berkali-kali di dalam kota Osaka. Lokasi pertama di dalam kuil Shinto Goryōjinja di distrik Chuo-ku. Setelah mengalami musibah kebakaran pada tahun 1929, gedung pindah ke Yotsubashi di distrik Nishi-ku. Sewaktu Perang Dunia II, gedung terbakar akibat serangan udara, tetapi dibangun kembali di lokasi yang sama pada tahun 1946. Pada tahun 1956, gedung pertunjukan pindah ke bekas situs teater Benten-za di Dotombori (distrik Chuo-ku).
Bunraku
Pada tahun 1948, perusahaan hiburan Shochiku bertikai dengan serikat pekerja bunraku. Dunia showbiz bunraku terbelah menjadi kelompok Bunraku-inkai di bawah lindungan Shochiku, dan kelompok Bunraku Sanwakai di bawah lindungan serikat pekerja. Akibatnya,popularitas kesenian bunraku mengalami kemunduran. Pada tahun 1963, Shochiku menarik diri dari dunia bunraku dan gedung pertunjukan Bunraku-za berganti nama menjadi Asahi-za. Organisasi nirlaba Bunraku Kyokai yang disponsori Prefektur Osaka, kota Osaka, Kementerian Pendidikan Jepang, dan NHK kemudian menggantikan posisi Shochiku sebagai pelindung kesenian bunraku.
Bunraku
Dunia showbiz bunraku pernah kekurangan sumber daya manusia akibat kurangnya minat generasi muda pada kesenian bunraku. Kekurangan tenaga dalam showbiz bunraku berhasil diatasi pada tahun 1973 dengan dibukanya program pelatihan untuk orang dari luar kalangan bunraku. Pada tahun 1984, Gedung Teater Nasional Bunraku selesai dibangun di Nipponbashi, Osaka, sedangkan gedung pertunjukan yang lama ditutup.
Bunraku
Jidaimono adalah sebutan untuk kisah sejarah yang berlangsung sebelum zaman Edo. Di dalam golongan cerita Jidaimono, kisah yang mengambil latar belakang zaman Nara atau zaman Heian disebut Ōchōmono (kisah kekaisaran), termasuk di antaranya Taiheikimono yang merupakan sebutan untuk kisah Taiheiki. Peristiwa aktual pada zaman Edo yang melibatkan kalangan samurai mengandung risiko disensor Keshogunan Edo, sehingga sering disamarkan ke dalam kisah Taiheikimono.
Muhammad Ardans
Haji Muhammad Ardans, SH () adalah politikus dan pernah dua periode menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, yaitu pada periode 1988 s.d. 1993, dan dilanjutkan lagi dari 1993 s.d. 1998. Pada periode pertama ia menggantikan gubernur sebelumnya yang meninggal, yaitu Soewandi Roestam.
Muhammad Ardans
Sebelum menjadi Gubernur Kalimantan Timur yang ke IX dan X , Muhammad Ardans memulai karier sebagai ahli Tata-Usaha di kantor Gubernur Kalimantan Timur kemudian ditempatkan sebagai Kepala Biro Ekonomi tahun 1964-1966. Tahun 1967-1976 Dia diangkat menjadi Kepala Biro Hukum dan pada tahun 1976-1978 menduduki jabatan Assisten I Sekwilda yang kemudian menjadi Sekwilda (Sekretaris Wil/Daerah) pada tahun 1979-1984. Pada tahun 1987-1988 Bapak Haji Muhammad Ardans, SH diangkat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur (karena Gubernur Suwandi berhalangan/sakit) dan kemudian menjadi Gubernur Kdh. Povinsi Kalimantan Timur (2 periode) pada tahun 1988-1998.
Muhammad Ardans
Sesudah pensiun, Ardans dipercaya untuk menjadi Komisaris Utama PT. Pupuk Kaltim di kota Bontang hingga meninggal dunia (23 April 2003).Semasa hidupnya, almarhum termasuk tokoh yang banyak berbuat untuk pembangunan Kaltim, antara lain membenahi bantaran Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus.
Muhammad Ardans
Tahun 1992 Ardans mendapatkan pengangkatan sebagai Pemangku Adat Kutai Kartanegara dan mendapat gelar Pangeran. Berhubung dengan jasanya, Ardans memperoleh banyak bintang dan penghargaan seperti :
Tidak ketinggalan, penghargaan dari Kerajaan Belanda juga dianugrahkan kepada dia yaitu Bintang Groot Officier In de Orde van Oranye Nassau.
Muhammad Ardans
sempat masuk ke RS di Jakarta selama enam hari untuk operasi kepala bagian belakang.
HM Ardans, SH meninggal dunia sekitar pukul (13.30 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, Selasa, 23 April 2003. Jenazah diterbangkan dari Jakarta hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB untuk dibawa ke rumah duka di Samarinda untuk selanjutnya akan dimakamkan di Taman makam Pahlawan Samarinda. Makam dia sering dikunjung masyarakat Kalimantan Timur terutama kader-kader partai Golkar, karena Almarhum adalah salah satu tokoh partai tersebut.
Muhammad Ardans
Almarhum meninggalkan seorang istri.
Muhammad Ardans
dan empat putra-putri :
Semua anak-anak Dia lahir di Kota Samarinda
A.P.T. Pranoto
Aji Pangeran Tumenggung Pranoto () adalah Gubernur Kalimantan Timur yang pertama, yang menjabat dari tahun 1956–1962.
A.P.T. Pranoto
Lahir dengan nama Aji Addin kemudian mendapat gelar Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, sehingga nama yang populer adalah APT Pranoto. Aji Addin merupakan putera ke-7 dari Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Aji Muhammad Alimuddin, dan saudara kandung dari Sultan Aji Muhammad Parikesit. Dilahirkan di Tenggarong pada tanggal 14 Februari 1906.
A.P.T. Pranoto
Aji Addin memiliki 17 orang anak, di antaranya adalah Aji Juwita Kirana, anak ke-8, yang bersuamikan Aji Bambang Abdulrachim.
A.P.T. Pranoto
Pada 19 Juni 1976, APT Pranoto menghembuskan napas terakhir di usianya 70 tahun dan di tempat kediaman anaknya di Jl Sawo No. 9, Samarinda.
A.P.T. Pranoto
Di kalangan masyarakat luas, tokoh Kaltim yang memiliki 17 anak ini dikenal memiliki kepribadian yang ramah dan kooperatif, segala kesulitan yang dihadapi diusahakanya untuk mencari penyelesaian. "Bapak (APT Pranoto, red) selalu memberikan bimbingan kepada semua orang, terutama keluarganya. Makanya, ketika nama bapak sudah mulai dilupakan orang, kami tidak banyak menuntut apa-apa, hanya berdoa mudah-mudahan suatu saat dibukakan Tuhan kenyataan sebenarnya," kata Aji Juwita Kirana, anak ke-8 APT Pranoto.
A.P.T. Pranoto
Terlebih di kalangan wartawan, jasanya membangun balai wartawan dan pendiri sekaligus pemberi nama surat kabar Wisma Berita tidak pernah dilupakan pada saat itu. Sehingga kehidupannya boleh dibilang sangat dekat dengan dunia jurnalistik. "Tapi kami tidak tahu, balai wartawan dan surat kabar Wisma Berita itu sekarang masih ada atau tidak, tetapi yang jelas para wartawan yang hidup pada masa pemerintahan bapak tidak akan pernah lupa," tambah Juwita.
A.P.T. Pranoto
Memulai kariernya dengan menjadi juru tulis pada pemerintahan Kutai di Tenggarong, kemudian menjadi kepala distrik di Kota Bangun dan Sanga-sanga dari 1927 hingga 1929. Pada 1935 ia dinobatkan oleh kesultanan Kutai sebagai Tumenggung Kerajaan Kutai. Dalam pemerintahan Indonesia, suami dari Aji Maisarah gelar Aji Raden Puspo Kesumo ini memulainya selaku Bupati yang diperbantukan pada Gubernur Kalimantan.
A.P.T. Pranoto
Setelah itu, menjadi Residen Kaltim, sebagai tangga pertama mulai memimpin pemerintahan sipil di Kaltim. Ketika daerah Provinsi Kaltim pertama dibentuk 1 Januari 1957, APT Pranoto memangku jabatan Gubernur Kaltim.
A.P.T. Pranoto
Pada 1961 APT Pranoto ditahan Kejaksaan Tinggi Kaltim berdasarkan tuntutan DPRD Kalimantan Timur yang mendakwanya melakukan penggelapan uang kas negara. APT Pranoto didakwa menyalahgunakan dana APBD Provinsi dan korupsi semasa menjabat Gubernur Kaltim. Kemudian, Pranoto dikirim ke Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jakarta dan akhirnya wafat dalam penjara karena kondisi penjara.