Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Muna Masyari
Muna lahir di Pamekasan, pada tanggal 26 Desember 1985. Dia dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan, yang menyebabkan dirinya hanya sampai pada tingkatan madrasah tsanawiyah saja. Di masa kecilnya —sebagaimana penuturannya, bahwa ia tahu akan tradisi dan cerita lokal dari apa yang dikisahkan oleh ibu dan neneknya. Dalam pada itu, kisah-kisahnya mengandung unsur religi.
Muna Masyari
Dirinya mulai suka dengan dunia sastra sejak bangku sekolah dasar. Ia kerap membaca buku-buku sastra dan menulis di perpustakaan. Ia mulai mengenal lebih jauh soal cerpen ketika mempelajarinya berdasar "postingan" cerpen dari Facebook. Selain itu pula, dia belajar kepada Mahwi Air Tawar, salah seorang sastrawan di Pulau Madura. Awalnya ia kirim cerpen-cerpennya di majalah religi, koran-koran di Surabaya, yang dalam pada itu, cerpennya beberapa kali diterima dan beberapa kali ditolak, sebelum melangkah mengirim cerpen ke harian "Kompas". Penerima penghargaan cerpen terbaik pada tahun 2017 ini pernah bercerita bahwa dirinya sudah sejak 2010 mengirim cerpen, namun baru tahun 2016 cerpennya itu diterima. Cerpen yang diterima oleh rubrik "Cerpen" di harian "Kompas" itu berjudul "Celurit Warisan". Selama perjuangannya mengirim cerpen itu, ia pernah frustasi. Tapi ia sadar, bahwa semua penulis pasti pernah mengalami permasalahan seperti ini.
Muna Masyari
Setahun kemudian, cerpennya yang berjudul "Kasur Tanah" kemudian digolongkan surat kabar "Kompas" sebagai "Cerpen Terbaik Kompas 2017". Sebelum itu, pada tahun 2016, cerpennya yang berjudul "Celurit Warisan" juga masuk ke dalam "20 Cerpen Pilihan Kompas 2016". Cerita Kasur Tanah yang ditulis Muna ini berhasil menggeser 20 penulis cerpen lainnya seperti Ahmad Tohari, Radhar Panca Dahana, Agus Noor, Djenar Maesa Ayu, dan lainnya. Kisah ini kemudian diangkat sebagai pertunjukan teater oleh Teater Mandiri yang disutradarai oleh Putu Wijaya. Kisah-kisah yang ia tuturkan banyak menuliskan aneka tradisi lokal Madura, dan mengisahkannya pada para pembaca masa kini yang mungkin tidak tahu banyak soal ragam tradisi lokal Madura.
Muna Masyari
Muna adalah istri dari M Khotib, yang sekampung dengannya. Muna memiliki usaha jahitan, yang walau memiliki kesibukan siang malam, ia katakan "tidak pernah lupa menyisihkan waktu untuk membaca dan menulis sastra". Sehingga, bisa dikatakan manakala dia mendapat ide saat menjahit, ia menulis. Kemudian menjahit lagi, dan seterusnya. Sehingga, kisah yang ia tulis dikerjakan di antara tumpukan kerja. Selain itu, dia juga mengurus rumah tangga di luar usaha jahitan dan kegiatan sastranya.
Sri Suari
Kombes. Pol. Dra. Yosepha Sri Suari, M.Si. () adalah seorang perwira menengah Polri yang sejak 29 September 2017 mengemban amanat sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Penmas Divhumas Polri.
Sri Suari
Suari, lulusan Sebamilsuk Polwan 1983 ini berpengalaman dalam bidang reserse, khususnya sangat manaruh minat terhadap pengungkapan kejahatan dan advokasi terhadap perempuan anak.
ING Ariawan
Laksamana Muda TNI I Nyoman Gede Ariawan, S.E., M.M. adalah seorang perwira tinggi TNI-AL yang sejak 11 Mei 2018 mengemban amanat sebagai Panglima Koarmada III.
ING Ariawan
Ariawan merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXI/tahun 1986. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI.
I Wayan Sulaba
Marsekal Pertama TNI I Wayan Sulaba, S.Sos., M.Sc. adalah seorang perwira tinggi TNI-AU yang sejak 11 Mei 2018 mengemban amanat sebagai Kepala Staf Koopsau III..
I Wayan Sulaba
Sulaba, merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) 1989. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Pati Sahli Kasau Bid. Polhukam (Perwira Tinggi Staff Ahli Kepala Staf Angkatan Udara Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan).
Ahmad Luthfi
Brigjen. Pol. Drs.Ahmad Luthfi, S.H., S.S.T., M.K. () adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 8 Maret 2018 mengemban amanat sebagai Wakapolda Jateng.
Ahmad Luthfi
Luthfi berpengalaman dalam bidang intel. Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Analis Kebijakan Madya Bidang Sosbud Baintelkam Polri.
Masalah keagenan
Masalah Keagenan ("Agency Problem") adalah masalah yang mungkin timbul antara Pemegang Saham ("Principal") dengan Manajemen ("Agent"). Masalah Keagenan biasanya terjadi ketika ada konflik kepentingan ("Conflict of Interest") dalam hal kebijakan yang harus dilakukan di dalam sebuah hubungan keagenan ("Agency Relationship").
Masalah keagenan
Di sebuah perusahaan, hubungan keagenan utama yang mungkin terjadi adalah
Night Witches
"Night Witches" (; , ) merupakan sebutan dari Jerman untuk para pilot wanita di Resimen Pengebom Malam ke-588 pada Perang Dunia 2. Resimen tersebut unik karena semua anggotanya merupakan wanita. Resimen ini akhirnya berganti nama menjadi Resimen Penerbangan Pengebom Garda Malam ke-46 "Taman". Meskipun awalnya wanita dilarang ikut bertempur, saat perang bergejolak Josef Stalin mengeluarkan perintah pada tanggal 8 Oktober 1941 untuk mengerahkan tiga unit angkatan udara wanita, termasuk Resimen ke-588. Resimen tersebut dibentuk oleh Kolonel Maria Raskova yang dikenal dengan sebutan "Amelia Earhart-nya Rusia", Ia mendapat surat dari seluruh wanita Soviet yang menunggu untuk ambil peran dalam perang. Akhirnya, dengan dipimpin oleh Mayor Yevdokia Bershanskaya, Resimen ke-588 diisi oleh sukarelawan wanita berumur 17-26 tahun yang datang dari kota kecil Engels untuk memulai pelatihan. Mereka menggunakan sepatu boot berukuran 42, seragam ukuran pas yang digunakan oleh laki-laki, dan rambut mereka dipotong pendek.
Night Witches
Resimen tersebut melakukan pengeboman pengganggu dan pengeboman presisi terhadap pasukan Jerman sejak tahun 1942 sampai akhir perang. Selama perang, resimen ini telah terbang dalam 23.000 misi dan menjatuhkan 3.000 ton bom serta menembakkan 26.000 selongsong peluru. Pada akhir perang, tercatat setiap pilot menerbangkan 800 misi. Resimen ke-588 menjadi unit wanita paling dihormati di Angkatan Udara Soviet dan 23 anggotanya mendapat gelar Pahlawan Uni Soviet. Dibalik kesuksesannya, selama perang, Resimen ke-588 kehilangan 30 anggotanya.
Night Witches
Resimen ini terbang dengan pesawat sayap ganda Polikarpov U-2 yang terbuat dari kayu dan kanvas. Pesawat itu adalah desain tahun 1928 yang dipakai untuk latihan dan pertanian serta sampai sekarang menjadi pesawat sayap ganda yang paling banyak diproduksi. Pesawat tersebut hanya dapat membawa enam bom dalam sekali jalan, sehingga setiap malamnya ada delapan atau lebih misi untuk dijalankan. Walaupun pesawat yang dipakai sudah usang dan lambat, dengan kemampuan manuver yang berani dan luar biasa dari pilotnya, keusangan pesawat tersebut dapat ditutupi. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimal yang lebih rendah daripada kecepatan tetap dari pesawat pemburu Jerman seperti Bf-109 dan Fw 190. Sebagai hasilnya, pilot Jerman kesulitan dalam menembak jatuh pesawat tersebut.
Night Witches
Teknik penyerangan dari grup pengebom malam ini adalah dengan teknik diam-diam, mereka mematikan mesin ketika sudah dekat dengan target dan meluncur mendekati titik dimana bom akan dijatuhkan. Sebagai hasilnya, pesawat mereka hanya mengeluarkan suara "whuss" lembut ketika meluncur. Selain itu, karena berat bom yang dibawa dan mereka terbang di ketinggian rendah, para pilot tidak pernah membawa parasut sampai tahun 1944.
Night Witches
Suara lembut pesawat resimen tersebut mengingatkan para tentara Jerman dengan suara sapu milik penyihir. Jadi, tentara Jerman menyebut para pilot perempuan itu dengan sebutan Nachthexen (Night Witches). Mereka muak dengan pilot-pilot wanita itu dan takut dengan keberadaan mereka. Para pilot Jerman yang berhasil menembak salah satu pesawat Night Witches akan langsung dianugerahi medali Salib Besi.
Night Witches
Sayangnya, walaupun diakui sebagai resimen wanita yang hebat, tidak semua orang mengakui kehebatan Resimen ke-588. Banyak tentara laki-laki Soviet menganggap bahwa wanita yang terbang dalam misi tempur itu menggelikan. Walaupun dicemooh oleh para tentara lelaki, para penerbang wanita ini tetap memeluk identitasnya. Dikatakan mereka mengecat bibirnya dengan pensil navigasi dan menggambar bunga di badan pesawat mereka.
Night Witches
Sejak bulan Juni 1942, Resimen Pengebom Malam ke-588 berada di dalam Pasukan Udara ke-4. Pada bulan Februari 1943, resimen ke-588 dihormati dengan disusun ulang menjadi Divisi Pengeboman Malam ke-325 dan pada bulan Oktober 1943 menjadi Resimen Penerbangan Pengebom Garda Malam ke-46 "Taman". Nama "Taman" merujuk pada keterlibatan unit ini dalam perayaan dua kemenangan Soviet di Taman Peninsula pada tahun 1943.
Daftar penghargaan dan nominasi yang diterima oleh Vishwaroopam
"Vishwaroopam" adalah sebuah film mata-mata seru India tahun 2013 garapan Kamal Haasan. Disamping dibintangi dalam peran utama dengan Pooja Kumar, Haasan bekerjasama memproduksi film tersebut dengan S. Chandrahaasan dan Prasad V. Potluri, dan bekerjasama menulis naskah dengan Atul Tiwari. Andrea Jeremiah, Rahul Bose, Shekhar Kapur dan Nassar memainkan peran-peran pendukung dalam film tersebut. Cerita film tersebut berkisah tentang Wisam Ahmed Kashmiri, seorang mata-mata dari agensi intelijensi Sayap Riset dan Analisis India, yang menghentikan kelompok teroris Al-Qaeda pimpinan Omar (Bose) dari tindakan meledakkan sebuah bom yang terbuat dari caesium di New York City. Sebuah film dwibahasa, yang dibuat dalam bahasa Tamil dan bahasa Hindi (dengan judul "Vishwaroop"), soundtrack dan musiknya dikomposisikan oleh Shankar–Ehsaan–Loy. Sanu Varghese dan Mahesh Narayanan masing-masing menangani sinematografi dan penyuntingannya. Lalgudi N. Ilaiyaraaja dan Boontawee 'Thor' Taweepasas menangani pengarahan gambarnya sementara Birju Maharaj menangani koreografinya.
Daftar penghargaan dan nominasi yang diterima oleh Vishwaroopam
"Vishwaroopam" dibuat dengan biaya sejumlah ₹950 juta. Film tersebut dirilis pada 25 Januari 2013 di seluruh dunia kecuali Tamil Nadu dimana film tersebut dilarang karena protes dari organisasi-organisasi Islam yang menyatakan bahwa umat Muslim digambarkan dalam sorotan negatif. Larangan terhadap film tersebut kemudian diangkat dan dirilis pada 7 Februari 2013 setelah kesepakatan antara Haasan dan organisasi-organisasi tersebut; versi Hindi dirilis pada 1 Februari 2013. Kedua versi tersebut umumnya meraih ulasan positif dan meraih kesuksesan komersial di box office, yang secara kolektif meraih keuntungan sejumlah ₹2.2 miliar secara keseluruhan.
Daftar penghargaan dan nominasi yang diterima oleh Vishwaroopam
Film tersebut memenangkan 13 penghargaan dari 36 nominasi; penyutradaraannya, penampilan para anggota pemeran, musik, sinematografi, penyuntingan, pengarahan gambar dan koreografinya meraih perhatian besar dari kelompok-kelompok penghargaan. Di Penghargaan Film Nasional ke-60, "Vishwaroopam" memenangkan Koreografi Terbaik dan Rancangan Produksi Terbaik. Film tersebut merai tiga nominasi:
Film Terbaik, Sutradara Terbaik dan Aktor Terbaik di Penghargaan Filmfare Selatan ke-61, memenangkan satu. Film tersebut memenangkan tiga penghargaan dari enam belas nominasi di Penghargaan Vijay ke-8, yang meliputi Film Terbaik (Kamal, S. Chandrahaasan, Potluri), Aktris Pendukung Terbaik (Jeremiah), dan Peran Jahat Terbaik (Bose); Kamal memenangkan Aktor Terbaik dan Sutradara Terfavorit, sementara Ilayaraaja dan Taweepasas meraih penghargaan untuk Pengarah Gambar Terbaik. "Vishwaroopam" meraih tujuh nominasi di Penghargaan Film Internasional India Selatan ke-3. Pada kemenangan lainnya, film tersebut meraih empat Penghargaan Sinema Ananda Vikatan, dua Penghargaan Film Negara Bagian Tamil Nadu dan dua penghargaan di Festival Film Jagran.
Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri atas:
 a. DBH Pajak:
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.
Dana Perimbangan
DBH Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).
Dana Perimbangan
Yang dimaksud dengan PPh WPOPDN adalah "Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri" berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8).
Dana Perimbangan
Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah (Pusat) dan 90% untuk daerah.
DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
Dana Perimbangan
Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota dibagi dengan rincian sebagai berikut:
Dana Perimbangan
Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah.
DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut:
Dana Perimbangan
Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
Dana Perimbangan
Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:
Dana Perimbangan
Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:DBH Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan. Untuk DBH PBB dan BPHTB bagian daerah, penyalurannya dilaksanakan secara mingguan. Sedangkan untuk PBB dan BPHTB bagian Pemerintah, penyalurannya dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu bulan April, bulan Agustus, dan bulan Nopember tahun anggaran berjalan.
Dana Perimbangan
Pengecualian untuk PBB bagian Pemerintah yang dialokasikan sebesar 3,5% sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, penyalurannya hanya dilaksanakan dalam bulan Nopember tahun anggaran berjalan.
Dana Perimbangan
Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan, dengan perincian sebagai berikut:
Dana Perimbangan
Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitif, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.
Dana Perimbangan
DBH Sumber Daya Alam berasal dari:DBH Kehutanan berasal dari:DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:
Dana Perimbangan
DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian:
Dana Perimbangan
DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari DR, sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Dana Perimbangan
DBH Pertambangan Umum berasal dari:
1. Iuran Tetap (Land-rent); dan
2. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty).
Dana Perimbangan
Dari Wilayah Kabupaten/Kota
DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
Dana Perimbangan
DBH Pertambangan Umum dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:
Dana Perimbangan
Dari Wilayah Provinsi
DBH Pertambangan Umum dari Iuran Tetap yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
DBH Pertambangan Umum sebesar 80% dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian:
Dana Perimbangan
DBH Perikanan berasal dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.
Dana Perimbangan
DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
DBH Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Dana Perimbangan
DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
Dana Perimbangan
DBH yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Dana Perimbangan
Dari Wilayah Kabupaten/Kota
Dana Perimbangan
DBH pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Dana Perimbangan
Dari Wilayah Provinsi
Dana Perimbangan
DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
Dana Perimbangan
DBH Pertambangan Gas Bumi untuk seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi yang bersangkutan, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
DBH Sumber Daya Alam yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi yang termasuk dalam bagian kedua 0,5% wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
Dana Perimbangan
DBH Pertambangan Panas Bumi berasal dari:
1. Setoran Bagian Pemerintah; atau
2. Iuran Tetap dan Iuran Produksi.
Dana Perimbangan
DBH Pertambangan Panas Bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:
Dana Perimbangan
Prosedur penetapan alokasi DBH Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:
Dana Perimbangan
Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan. Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari kementerian teknis.
Dana Perimbangan
Penyaluran DBH dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan. Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan. Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
Dana Perimbangan
Penyaluran DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Bumi ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% dari penetapan dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130%, maka selisihpenerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Perimbangan
Ketentuan mengenai tata cara penghitungan selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dana Perimbangan
Pembagian tugas Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi hasil adalah sebagai berikut:
Dana Perimbangan
Apabila hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan pendanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan penambahan anggaran pendidikan dasar, maka Menteri Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DBH bagian 0,5% yang disediakan untuk anggaran pendidikan dasar untuk tahun anggaran berikutnya.
Dana Perimbangan
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan, tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi DBH Sumber Daya Alam, tata cara penyaluran,pedoman umum, [petunjuk teknis] pelaksanaan DBH, pemantauan dan evaluasi, dan tata cara pemotongan atas sanksi administrasi DBH diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dana Perimbangan
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan DBH kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan danRAPBN tahun anggaran berikutnya.Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Menteri Keuangan kemudian melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD dimaksud. Formula dan perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN.
Dana Perimbangan
DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dankapasitas fiskal.
Dana Perimbangan
Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, danIndeks Pembangunan Manusia. Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlahgaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Dana Perimbangan
Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka data yang digunakan adalah data dasar penghitungan DAU tahun sebelumnya.
Dana Perimbangan
DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi.
Dana Perimbangan
DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota.
Dana Perimbangan
Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.
Dana Perimbangan
Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH.
Dana Perimbangan
Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiskal: