Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hotlin Ompusunggu
Pelatihan pertanian organik menjadi salah satu program yang dijalankan Asri untuk menghambat laju kerusakan lingkungan di kawasan TNGP. Program ini juga salah satu program yang juga diinginkan oleh warga sekitar TNGP sehingga mereka bisa beralih pekerjaan dari pembalak liar menjadi petani organik. Kegiatan ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep kerja konservasi. Hotlin dan tim lantas mendirikan klinik sebagai layanan jasa kesehatan masyarakat yang murah tetapi berkualitas. Hotlin pun merangkap menjadi dokter gigi di klinik itu.
Hotlin Ompusunggu
Klinik menggolongkan pasien berdasarkan status dusun tempat tinggal mereka. Setiap dusun diberi status zona dengan indikator tertentu. Indikatornya yakni seberapa besar komitmen masing-masing dusun melakukan konservasi hutan dengan tidak menebang pohon sembarangan. Dusun dibagi dalam zona hijau dan merah, yang hijau—sudah terbebas dari usaha terkait pembalakan liar—mendapat diskon 70 persen. Yang merah—masih ada usaha terkait pembalakan liar—mendapat diskon 30 persen. Kemudian dusun dibagi ke dalam empat zona, yaitu hijau, kuning, biru, dan merah. Status zona biru diberikan kepada desa-desa yang tidak berbatasan langsung dengan TNGP tetapi memiliki komitmen menjaga hutan. Sebab, banyak kasus, ada dusun yang berbatasan langsung dengan TNGP menjadi berstatus kuning atau merah gara-gara ulah pembalak dari dusun lain. Hingga kini, sebanyak 76 dusun bekerja sama dengan Yayasan Asri dengan warna zonasi yang beragam.
Hotlin Ompusunggu
Dusun pada daerah konservasi yang Hotlin dampingi dibagi dalam zona hijau dan merah. Dusun yang hijau—sudah terbebas dari usaha terkait pembalakan liar—mendapat diskon 70 persen. Yang merah—masih ada usaha terkait pembalakan liar—mendapat diskon 30 persen. Kini, dusun dibagi ke dalam empat zona, yaitu hijau, kuning, biru, dan merah. Status zona biru diberikan kepada desa-desa yang tidak berbatasan langsung dengan TNGP tetapi memiliki komitmen menjaga hutan. Sebab, banyak kasus, ada dusun yang berbatasan langsung dengan TNGP menjadi berstatus kuning atau merah gara-gara ulah pembalak dari dusun lain. Hingga kini, sebanyak 76 dusun bekerja sama dengan Yayasan Asri dengan warna zonasi yang beragam. Pembayaran layanan kesehatan juga diperkenankan dilakukan menggunakan sumber daya pengganti, seperti kotoran sapi dan kambing untuk pupuk, bibit, kerajinan tangan, sekam, ataupun kulit telur. Tiap bibit pohon yang diserahkan, ada nilai tertentu yang tercatat di sebuah kartu. Catatan itulah yang digunakan sebagai pembayaran untuk pengobatan. Misalnya, 1 bibit kayu pelanjau dihargai Rp6.000. “Prinsipnya seperti kartu pembayaran elektronik di halte TransJakarta, namun untuk hal ini ini masih dicatat manual. Hotlin kemudian mendapatkan penghargaan Whitley Award 2011 dari The Royal Princess, Putri Anne, dari Kerajaan Inggris dan hibah proyek sebesar 30 ribu poundsterling.
Hotlin Ompusunggu
Selama 2007–2015 klinik LSM Alam Sehat Lestari telah melayani hampir 25 ribu pasien dengan total kunjungan hampir 60 ribu kali. Pada 2009, Bupati Kayung Utara mencanangkan pelayanan kesehatan gratis. Meski begitu, warga tetap membanjiri Klinik Asri dengan membawa kerajinan tangan atau bibit pohon dan lainnya yang bisa dijadikan alat bayar. Itu terjadi karena masih ada keterbatasan fasilitas kesehatan yang disediakan pemda untuk layanan kesehatan gratis. Lima tahun berjalan, usaha Hotlin sudah terlihat. Jumlah pembalak berkurang drastis, dari 1.360 keluarga pembalak yang menjadi sasaran Asri, berkurang menjadi 450 keluarga pada 2012. Para pembalak hutan sudah beralih profesi, ada yang bekerja di perusahaan (14 persen). Ada pula yang bekerja di pabrik minyak sawit (13 persen), menjadi pedagang (empat persen), menjadi nelayan (dua persen), menjadi pekerja konstruksi (1,5 persen), dan paling banyak menjadi petani organik, mencapai 52 persen.
Mama Aleta Baun
Mama Aleta Baun (lahir di Lelobatan, Mollo, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur 16 Maret 1966) adalah aktivis lingkungan untuk hak-hak masyarakat adat penentang penambangan marmer di Nusa Tenggara Timur.
Mama Aleta Baun
Sejak tahun 1980an pemerintah daerah secara ilegal menerbitkan izin untuk perusahaan-perusahaan tambang marmer. Perusahaan-perusahaan ini mulai memotong batu marmer dari gunung keramat suku Molo. Kegiatan yang dilakukan tanpa konsultasi dengan pendukuk desa mengakibatkan terjadinya penggundulan hutan, tanah longsor, dan meracuni sungai, yang merupakan bahan makanan, obat, dan juga pewarna alam dalam menenun bagi penduduk sekitar.
Mama Aleta Baun
Pada tahun 1990-an Aleta Baun memutuskan untuk melawan dan mulai mengorganisasikan protes kepada perusahaan perusahaan penambang, bersama tiga wanita lain mereka menggalang dukungan dari desa ke desa berjalan kaki hingga enam jam. Protes tersebut mengakibatkan balasan kekerasan dari penambang dan Mama Aleta Baun terpaksa lari ke hutan bersembunyi dari ancaman pembunuhan. Ditengah tengah intimidasi, Aleta Baun tetap mengkampanyekan perlawanan selama 11 tahun.
Mama Aleta Baun
Puncaknya adalah pada tahun 2006, Aleta Baun berhasil menggalang dukungan ratusan penduduk desa, yaitu sebanyak 150 wanita menenun di depan pintu tambang dan menduduki Bukit Anjaf dan Bukit Nausus di kaki gunung selama satu tahun. Kaum pria membantu dengan mengasuh anak, memasak, dan mengirim makanan pada kaum wanita yang terus menenun menghalangi penambang. Atas desakan masyarakat di dalam dan di luar negeri yang mendukung para wanita penenun, penambangan akhirnya dihentikan pada tahun 2007. Pada tahun 2010, mereka secara resmi menarik diri dari lokasi penambangan.
Mama Aleta Baun
Baun melanjutkan perlawanannya untuk proyek-proyek penambangan yang direncanakan akan terjadi di bagian barat Nusa Tenggara Timur. Salah satu upayanya adalah memetakan hutan-hutan tradisional sebagai bagian dari pengakuan hak-hak wilayah oleh masyarakat adat serta mempertahankan tanah dari eksploitasi tambang, minyak, dan gas disamping perkebunan komersil. Ia juga memimpin upaya mengamankan dan menanam kembali hutan yang rusak oleh aktivitas penambangan dan menyerukan kemandirian ekonomi menggunakan pengetahuan lokal yang berfokus pada penanaman berkelanjutan dan penjualan kerajinan tangan lokal.
Mama Aleta Baun
Saat ini, Mama Aleta memasuki babak baru perjuangan anti tambang untuk penyelamatan lingkungan, dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur 2014 – 2019.
Merlyn Sopjan
Merlyn Sopjan () adalah seorang aktivis kesetaraan hak-hak kelompok waria dan pemenang Ratu Kecantikan Putri Waria Indonesia 2006. Ia menamatkan kuliahnya di Institut Teknologi Nasional Malang. Merlyn dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (DHC) dari Northern California Global University Amerika sebagai aktivis sosial HIV/AIDS.
Merlyn Sopjan
Ia pernah menjadi Ketua Ikatan Waria Malang untuk periode 2006-2011 dan menjadi kandidat Saparinah Sadli Award 2012.
Shandra Waworuntu
Shandra Waworuntu atau Sandra Waworuntu (lahir di-, tahun 1977) adalah Anggota Dewan Penasehat Pemberdayaan Korban Penyintas Perdagangan Manusia Gedung Putih, Amerika Serikat (2015). Sandra dikenal karena ceritanya sebagai korban dan penyintas aktivitas perdagangan manusia untuk seks asal Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat.
Shandra Waworuntu
Pada tahun 1998 krisis ekonomi di Indonesia membuat Sandra kehilangan pekerjaannya sebagai analis keuangan. Kemudian Sandra mencoba mencari pekerjaan sebagai pekerja hotel, setelah membayar 30 juta rupiah. Paska seleksi ketat, Sandra memperoleh pekerjaan di sebuah hotel di Chicago dan berangkat ke Amerika Serikat meninggalkan ibu dan anaknya di Indonesia.
Shandra Waworuntu
Namun sesampainya di New York, Amerika Serikat Sandra ditahan oleh agen perjalannya di rumah prostitusi dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks dibawah ancaman senjata dan kekerasan. Selama menjadi tahanan pekerja seks Sandra dipaksa minum bir, wiskey, dan menggunakan narkoba karena hanya hal-hal tersebut yang tersedia. Karena sebelumnya tinggal di Indonesia, Sandra sama sekali tidak tahu bahwa air ledeng di Amerika Serikat aman untuk diminum.
Shandra Waworuntu
Pada musim dingin 2001, Sandra berhasil melarikan diri dengan mencongkel jendela kamar mandi menggunakan sendok, berbekal buku catatan kecil berisi tanggal, hotel, dan nama orang-orang yang ditemuinya Sandra melaporkan diri ke polisi. Namun polisi tidak percaya dan menyuruhnya pergi. Kemudian Sandra lalu pergi meminta pertolongan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, namun KJRI pun tidak bersedia membantu.
Shandra Waworuntu
Terlunta lunta tanpa uang dan pakaian Sandra mengemis dan tidur di kereta bawah tanah dan taman taman kota sambil berusaha menceritakan dan meminta pertolongan pada orang yang lewat. Akhirnya seorang pria bernama Eddy bersedia menolongnya dan membawa ceritanya pada Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat. FBI bergerak cepat menggunakan catatan Sandra, dan tempat tempat yang tertera di buku catatannya di geledah. Sandra pun tidak bisa langsung pulang ke Indonesia karena untuk menuntut pelaku perdagangan manusia ini kesaksiannya diperlukan.
Shandra Waworuntu
FBI menghubungkan Sandra dengan Safe Horizon, sebuah organisasi di New York yang membantu korban-korban kejahatan dan pelecehan, termasuk korban perdagangan manusia. `Pada tahun 2004, Sandra dapat menetap di New York bersama dengan putrinya, untuk kemudian mendapatkan ijin tinggal tetap pada tahun 2010.
Shandra Waworuntu
Sandra, atas nama National Survivor Network, melobi Senat Amerika Serikat untuk memperhatikan para korban perdagangan manusia dan melakukan advokasi agar berdampak langsung pada kebijakan. Upayanya berhasil paska pengesahan Undang-Undang The Survivors of Human Trafficking Empowerment. Kemudian Sandra diundang oleh Gedung Putih untuk bergabung sebagai Anggota Dewan Penasehat Pemberdayaan Korban Penyitas Perdagangan Manusia pada bulan Januari 2015.
Zheng Churan
Zheng Churan juga dikenal dengan nama "Kelinci Besar" (lahir pada tahun 1989) adalah salah satu dari lima aktivis perempuan di Tiongkok yang terkenal karena ditahan oleh polisi di Beijing, Tiongkok dengan dakwaan mencoba memobilisasi kampanye melawan pelecehan seksual terhadap wanita yang terjadi di angkutan umum. Penahanan ini adalah bagian dari razia yang terjadi di Beijing, Hangzhou, dan Guangzhou pada malam hari tanggal 6 Maret 2016, saat para wanita ini ada dalam tingkat terakhir menyusun rencana protes dan kampanye yang diadakan tepat pada Hari Internasional Perempuan yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Kampanye protes ini diorganisir melalui WeChat dan rencananya akan dilakukan di berbagai kota di Tiongkok dimana aktivis akan membagi bagikan selebaran dan stiker stiker yang akan ditempelkan di berbagai bus, gerbong kereta, untuk meningkatkan perhatian publik mengenai pelecehan seksual terhadap wanita yang terjadi pada angkutan umum.
Zheng Churan
Zheng Churan merupakan anggota dari organisasi Yirenping yang berpusat di Guangzhou. Churan membuat kampanye melawan diskriminasi terhadap perempuan. Ia Churan sudah memimpin sejumlah gerakan lokal untuk mendukung kesetaraan terhadap hak perempuan dan melawan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual dan perempuan dengan disabilitas. Selama beberapa tahun Churan mencoba untuk melakukan dialog dengan pejabat pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang memiliki indikasi mendeskriminasikan perempuan.
Zheng Churan
Churan beserta empat orang aktivis perempuan Wang Man, Wu Rongrong, Wei Tingting, dan Li Tingting ditahan ketika sedang mempersiapkan poster serta stiker yang berisi penentangan terhadap kekerasan domestik yang akan didistribusikan pada perayaan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret.
Zheng Churan
Pada akhir November, Churan secara singkat ditahan di Bandar Udara Internasional Baiyun Guangzhou dan dilarang melakukan perjalanan ke Bangkok untuk menghadiri konferensi hak asasi perempuan. Churan ditahan sementara di rumhanya di kota bagian selatan Guangzhou sebelum tanggal 6 Maret, dan kemudian dipindah ke Bejing. Pada tanggal 13 April Zhuran dibebaskan setelah tebusan dibayarkan. Meskipun telah dibebaskan, Zhuran beserta empat aktivis perempuan lainnya tetap berada dalam ketentuan bebas bersyarat, sehingga tetap dapat dikenai tuntutan dikemudian harinya.
Nuryati Solapari
Nuryati Solapari (lahir di Subang, Jawa Barat, 2 Juni 1979) adalah pekerja sosial dan aktivis pemberdayaan perempuan. Nuryati dikenal sebagai mantan Tenaga Kerja Indonesia yang berhasil memperoleh gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
Nuryati Solapari
Nuryati Solapari lahir di Subang, Jawa Barat, 2 Juni 1979. Ia menjadi TKI untuk mengumpulkan uang guna membiayai kuliah setelah tamat dari SMA. Ia tamat dari SMA Prisma di Kota Serang, Banten, sebagai lulusan terbaik. Pada saat bekerja di Arab, Nuryati selalu ingat bahwa tujuan dari pekerjaannya adalah untuk membiayai kuliah sendiri. Majikannya di Arab yang berprofesi dokter bingung saat dijelaskan bahwa keinginan Nuryati adalah mengumpulkan uang untuk sekolah, menurutnya biasanya TKI dari Indonesia mengumpulkan uang tujuannya adalah untuk membangun rumah.
Nuryati Solapari
Ia meraih gelar S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, Banten.. Setelah meraih gelar S-1, Nuryati melanjutkan program pascasarjana S-2 ke Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta sambil mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Gelar doktornya diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.. Disertasinya ""Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Bagi Perlindungan Pekerja migran Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Menurut Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", gelar ini diabdikan oleh Nuryati untuk para TKI. Ketua Sidang Dr. An An, S.H., LLM menyatakan Nuryati Solapari lulus dengan predikat memuaskan.
Suraiya Kamaruzzaman
Suraiya Kamaruzzaman (lahir tanggal 3 Juni 1968) di Kabupaten Aceh Besar, adalah aktivis hak perempuan dan pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengkonsentrasikan diri pada pemberdayaan dan penguatan perempuan bernama Flower Aceh pada tanggal 23 September 1989. Suraiya dianugerahi penghargaan perdamaian UNDP N-Peace Award atas upayanya melakukan peningkatan kapasitas dan advokasi pemenuhan hak perempuan Aceh, terutama perempuan yang terpinggirkan dari akses ekonomi dan korban kekerasan seksual yang terperangkap dalam konflik bersenjata. Pada wawancaranya dengan BBC ia menuturkan bahwa pada Februari 2000 perempuan-perempuan Aceh menyelenggarakan Duek Pakat Inong Aceh (Kongres Perempuan Aceh yang pertama) dimana Ia menjadi Ketua Steering Comitte. Kongres dihadiri 500 perempuan dari berbagai kabupaten/kota dan berbagai latar belakang dengan mengangkat tema perempuan dan perdamaian. Suraiya percaya upaya awal penyelesaian konflik Aceh melalui dialog damai itu dilakukan perempuan. Paska Kongres Suraiya bersama empat perempuan Aceh menghadap Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid untuk melakukan lobby agar penyelesaian konflik di Aceh dilaksanakan dengan cara mengedepankan dialog damai dan menghentikan pendekatan militerisme. Mereka juga menyampaikan seluruh hasil rekomendasi dari kongres Perempuan Aceh. Namun lima tahun kemudian, ketika kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia tidak menyertakan perempuan dalam lima tim negosiator resmi yang mewakili kedua belah pihak.. Hal ini berakibat bahwa permasalahan perempuan dalam wilayah konflik tidak menjadi permasalahan yang didiskusikan serta tidak menjadi bagian kesepakatan dalam MOU perdamaian, peran perempuan dalam dialog perdamaian secara formal dinafikan.
Suraiya Kamaruzzaman
Selama konflik bersenjata di Aceh, Ia aktif mengkampanyekan pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh di berbagai wilayah di Indonesia dan berbicara di berbagai negara melalui konprensi-konprensi, lobby ataupun mengikuti sidang-sidang PBB di Geneva
Suraiya Kamaruzzaman
Pada saat 49th CEDAW "session': di New York, dengan dukungan IWRAW (International Women’s Rights Action Watch) Asia Pacific, Ia menyampaikan '’an Oral and written Statement on Aceh, commencing the Committee’s process of elaborating a “General Recommendation on Women in Conflict and Post-conflict Situations"" . Tujuan dari rekomendasi umum adalah untuk memberikan masukan yang tepat kepada Negara yang ikut menandatangani Konvensi CEDAW tentang tindakan yang akan diambil untuk memastikan kepatuhan dengan kewajibannya untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak asasi perempuan selama masa konflik bersenjata dan dalam semua proses pembangunan perdamaian, yang meliputi segera setelah konflik dan rekonstruksi paska-konflik jangka panjang.
Suraiya Kamaruzzaman
Suraiya juga mempromosikan partisipasi Perempuan dalam perdamaian melalui tulisan yang dimuat dalam berbagai media, seperti "Women and the war in Aceh" in Inside Indonesia ; "Violence, internal displacement and its impact on the women of Aceh" in Charles A. Coppel (Editor) "Violent Conflicts in Indonesia Analysis, Representation, Resolution ; "Agent for change: the role of women in Aceh’s peace process", in Agus Wandi & Judith Large (editor) "Reconfiguring politics: The Indonesia-Aceh peace process."; "Gerakan perempuan di Aceh paska tsunami: sejauh mana tantangan dan peluang?” dalam buku kompilasi “Perempuan Aceh Bicara”
Suraiya Kamaruzzaman
Pada tahun 2009, Ia menjadi Gender Analysis Consultant bagi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang difasilitasi UNFPA untuk memberikan masukan-masukan tentang prinsip keadilan, Gender mainstreaming dan konsep Resolusi UNSRCS 1325 pada draf UU Konflik Sosial. Ia juga bekerja sama dengan "ICAN (International Civil Society Action Network)" dan "MIT (Center for International Studies)" menjadi periset dilapangan dengan judul "What the Women say, participation and UNSCR 1325" dan terlibat serangkaian kampanye untuk UNSCR 1325 di New York dan Washington DC bersama ICAN-MIT . Dia juga menjadi Projek Koordinator publikasi buku "Acehnese Women's Speak after Tsunami and Conflict", yang merupakan kerjasama Flower Aceh dan UN Women.
Suraiya Kamaruzzaman
Suraiya menyelesaikan pendidikan tingginya sebagai mahasiswa Teknik jurusan Kimia pada tahun 1994 di Unsyiah, kemuadian dengan bantuan beasiswa dari The Asia Foundation Ia mendapat gelar Master of Laws (LL.M) atau Lex Legibus Master bidang Hak Asasi Manusia di The University of Hong Kong tahun 2003. Tesisnya berjudul ""Mass Rape in a Situation of Armed Conflict in Aceh Province – Indonesia"". Tahun 2016 Ia menyelesaikan program paska sarjana yang kedua dengan gelar MT Master Teknik, di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dengan Thesis : Peningkatan Mutu Minyak Nilam dengan menggunakan Absorben Bentonit dan Ziolit.
Suraiya Kamaruzzaman
Suraiya Kamaruzzaman mulai menjadi tenaga pengajar tetap di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala jurusan Teknik Kimia tahun 1998 . Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Ia aktif di Pusat Study HAM Unsyiah (PUSHAM) sebagai Sekretaris; Menjadi Koordinator "Community Development" di Pusat Study "Atsiry Research Center" sejak 2016 dan mulai 2017 menjadi Direktur Pusat Study Perubahan Iklim Aceh atau Aceh Climate Change Initiative (ACCI) ..
Suraiya Kamaruzzaman
Suraiya Kamaruzzaman menerima penghargaan Yap Thiam Hien Award bersama Esther Jusuf Purba. Dua perempuan ini dianggap berhasil meneruskan perjuangan Yap Thiam Hien dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.. Suraiya juga menerima Penghargaan sebagai Tokoh Peduli Perempuan dari Walikota Banda Aceh pada Perayaan Hari Ibu (28 Desember 2012). Ia juga menjadi salah satu penerima Penghargaan She Can Award Indonesia 2013, Sebuah apresiasi untuk Wanita Indonesia dari Tupperwere. Tahun 2017 Suraiya menjadi salah satu penerima Penghargaan Perempuan Pegiat Perdamaian dari Mentri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam rangka hari Kartini (April 2017) dan menjadi satu dari 72 Ikon Prestasi Indonesia 2017 oleh Unit Kerja Presiden UKP (Agustus 2017) .
Rr. Sri Agustine
Rr. Sri Agustine (lahir di Bandung, 10 Agustus 1970) adalah aktivis perempuan dengan spesialisasi isu keragaman gender dan seksualitas.
Rr. Sri Agustine
Agustine lulus dari Program Diploma Kimia Analis, Sekolah Tinggi Pul dan Paper di Bandung pada tahun 1990. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Jurusan Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara pada tahun 2006-2007 dan Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno pada tahun 2012-2016.
Rr. Sri Agustine
Selain bekerja sebagai direktur Ardhanary Institute, Agustine juga aktif sebagai fasilitator dan pembicara untuk hal-hal yang terkait dengan keragaman gender dan seksualitas, seperti konsep SOGIE ("Sexual Orientation, Gender Identity and Expression"), "sexual preference", pengarusutamaan keragaman gender dan seksualitas.
Badan Antariksa Brasil
Badan Antariksa Brasil (Portugis: Agência Espacial Brasileira; AEB) adalah otoritas sipil di Brasil yang bertanggung jawab untuk program ruang angkasa yang berkembang di negara itu. Maskapai ini mengoperasikan pelabuhan antariksa di Alcântara dan situs peluncuran roket di Barreira do Inferno. Badan ini telah memberikan Brazil pada peran dalam ruang di Amerika Selatan dan teknis hingga membuat Brasil bermitra untuk kerjasama di Stasiun Luar Angkasa Internasional.
Badan Antariksa Brasil
Badan Antariksa Brasil adalah pewaris program ruang angkasa Brasil. Sebelumnya, program ini telah berada di bawah kendali militer Brasil; program dipindahkan ke kontrol sipil pada 10 Februari 1994.
Badan Antariksa Brasil
Badan ini mengalami kemunduran besar pada tahun 2003, ketika sebuah ledakan roket menewaskan 21 teknisi. Brasil berhasil meluncurkan roket pertamanya ke luar angkasa pada 23 Oktober 2004 dari Pusat Peluncuran Alcântara; pesawat tersebut adalah VSB-30 yang diluncurkan pada misi sub-orbital. Beberapa peluncuran sukses lainnya telah mengikuti.
Badan Antariksa Brasil
Pada tanggal 30 Maret 2006, astronot AEB, Marcos Pontes menjadi orang Brasil pertama dan asli berbahasa Portugis pertama yang pergi ke luar angkasa, di mana dia tinggal di Stasiun Antariksa Internasional selama seminggu. Selama perjalanannya, Pontes dilakukan delapan percobaan yang dipilih oleh Badan Antariksa Brasil. Dia mendarat di Kazakhstan pada tanggal 8 April 2006, dengan awak Expedition 12.
Andy Yentriyani
Andy Yentriyani (lahir 24 Januari 1977) adalah salah satu komisioner di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada periode tahun 2010-2014. Ia meraih gelar sarjana di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia dan meraih gelar master dalam bidang Media dan Komunikasi di University of London. Memulai keterlibatannya di Komnas Perempuan sejak tahun 2000 dalam mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Setelah 10 tahun kemudian, ia dipercaya untuk menjalani tugas sebagai salah satu komisioner Komnas Perempuan pada periode tahun 2010-2014.
Andy Yentriyani
Andy yang tinggal di Pontianak menyaksikan banyak teman-teman perempuannya yang beretnis Tionghoa harus pasrah dinikahkan dengan warga Taiwan dan menetap di sana. Melalui pernikahan transnasional tersebut, sebagian besar berujung ke kasus perdagangan manusia. Pada tragedi Mei 1998, kekerasan seksual menjadi salah satu masalah yang sangat genting, Andy prihatin melihat teman-teman perempuannya mempunyai pengalaman spesifik menjadi korban kekerasan dalam situasi-situasi konflik, .