Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Edward Gierek
Gierek mulai menggalang kekuatan selama Krisis politik Polandia 1968. Segera setelah unjuk rasa mahasiswa pada 8 Maret di Warsawa, pada 14 Maret di Katowice ia memimpin pertemuan 100.000 anggota partai dari seluruh provinsi. Ia menjadi anggota Politbiro pertama yang berbicara di hadapan umum mengenai masalah unjuk rasa yang sedang terjadi dan kemudian ia mengklaim bahwa motivasinya adalah untuk menunjukkan dukungan terhadap kepemimpinan Gomułka, yang terancam oleh konspirasi Mieczysław Moczar. Gierek menggunakan bahasa yang tegas untuk mengutuk "musuh dari Republik Rakyat Polandia" yang "mengganggu perdamaian di Silesia". Gierek tersipu malu ketika peserta konferensi partai di Warsawa tanggal 19 Maret meneriakan namanya dengan Gomulka, sebagai ekspresi dukungan. Kejadian tahun 1968 menguatkan posisi Gierek, termasuk juga di mata Soviet.
Edward Gierek
Ketika unjuk rasa Polandia 1970 ditumpas dengan kekerasan, Gierek menggantikan Gomułka sebagai Sekretaris Pertama Partai dan menjadi politikus paling berkuasa di Polandia. Di akhir Januari 1971, ia berkunjung ke Szczecin and Gdańsk, untuk bernegosiasi dengan buruh yang sedang melakukan mogok kerja. Kenaikan harga barang yang memicu pemberontakan tersebut pada akhirnya berhasil ditekan. Salah satu kebijakan populer Gierek adalah keputusan untuk membangun kembali Istana Kerajaan di Warsawa yang hancur pada Perang Dunia II yang sebelumnya tidak termasuk pada pemugaran Kota Tua pascaperang. Media negara menekankan pada keterbukaannya terhadap Barat dan kefasihannya berbahasa Perancis.
Edward Gierek
Hadirnya Gierek menandai pergantian generasi yang terakhir dari elit partai komunis, sebuah proses yang dimulai sejak tahun 1968 di bawah Gomułka. Ribuan anggota partai, termasuk pemimpin partai ketika era sebelum perang, disingkirkan dari jabatannya dan digantikan oleh anggota partai yang memulai kariernya setelah Perang Dunia II. Seluruh pergantian tersebut dilakukan sebelum, saat, dan setelah Kongres VI PZPR yang diadakan pada Desember 1971. Kelas penguasa yang dihasilkan merupakan yang termuda di Eropa. Peran pemerintah berkembang dengan mengorbankan partai, di bawah kebijakan "partai memimpin, pemerintah memerintah". Selama tahun 1970-an, pemimpin yang paling terlihat setelah Gierek adalah Perdana Menteri Piotr Jaroszewicz. Dari Mei 1971, lawan politik Gierek, Mieczysław Moczar semakin terpinggirkan.
Edward Gierek
Menurut sejarawan Krzysztof Pomian, pada awal masa jabatannya, Gierek meninggalkan konfrontasi dengan Gereja Katolik Polandia yang berlangsung di era terdahulu, dan memilih untuk bekerja sama. Kebijakan ini memberikan posisi yang penting bagi Gereja dan pemimpinnya selama era komunis di Polandia. Gereja Katolik menjadi kekuatan politik yang penting dan terkadang terlibat sebagai penengah ketika ada konflik antara pemerintah dengan aktivis oposisi.
Edward Gierek
Karena pemberontakan yang mengakibatkan Gomułka jatuh disebabkan oleh kesulitan ekonomi, Gierek berjanji untuk mereformasi ekonomi dan menciptakan program untuk memodernisasi industri dan meningkatkan ketersediaan barang konsumsi. Reformasi yang dilakukan berlandaskan pada utang luar negeri dengan jumlah besar yang tidak disertai dengan restrukturisasi sistem menyeluruh. Kebutuhan untuk reformasi yang lebih mendalam tertutupi oleh kemajuan investasi di Polandia selama paruh pertama 1970-an. Hubungan baik antara Gierek dengan pemimpin Barat, khususnya Valéry Giscard d'Estaing dari Perancis dan Helmut Schmidt dari Jerman Barat, memudahkan Polandia untuk menerima bantuan dan utang dari negara Barat. Gierek dikenal sebagai tokoh yang membuka Polandia dari pengaruh politik dan ekonomi Barat. Gierek sering melakukan kunjungan kenegaraan dan menerima tamu penting di Polandia, termasuk tiga presiden Amerika Serikat. Gierek juga dipercaya oleh Leonid Brezhnev, yang berarti bahwa Gierek dapat mengejar kebijakannya (globalisasi ekonomi Polandia) tanpa perlu menghadapi campur tangan Uni Soviet. Gierek siap diberikan konsesi dari Soviet yang pendahulunya, Gomulka, anggap bertentangan dengan kepentingan negara.
Edward Gierek
Standar hidup warga Polandia meningkat drastis pada paruh pertama 1970-an, dan Gierek dipuji karena berhasil meningkatkan standar hidup. Warga Polandia dapat membeli sejumlah barang konsumsi yang diinginkan seperti mobil, berpergian ke negara Barat secara bebas, dan bahkan rumah yang sebelumnya terjadi kelangkaan. Banyak yang mengenang masa itu sebagai masa yang paling sejahtera selama hidup di Polandia. Namun perekonomian mulai melemah ketika krisis minyak 1973, dan pada tahun 1976 kenaikan harga menjadi perlu untuk dilakukan. Unjuk rasa Juni 1976 ditumpas dengan paksa, namun rencana kenaikan harga akhirnya dibatalkan. Penumpukan utang luar negeri mencapai titik tertinggi di akhir tahun 1970-an, dan pemerintah berjuang untuk mengatasi dampak dari krisis.
Edward Gierek
Pada masa kepemimpinan Gierek, gerakan oposisi di Polandia mulai bangkit. Amendemen konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan sejumlah kontroversi pada tahun 1975 dan 1976. Salah satu poin yang ada dalam amendemen antara lain meresmikan "karakter sosialis negara", peran PZPR dalam kehidupan bernegara, dan persekutuan Polandia-Soviet. Amendemen ini banyak ditentang dan berujung pada sejumlah surat protes dan tindakan lain, namun pada akhirnya disetujui pada Kongres VII PZPR di bulan Desember 1975 dan disahkan oleh "Sejm" di Februari 1976. Oposisi semakin berkembang dan mencapai 3000–4000 anggota di akhir dekade.
Edward Gierek
Karena situasi ekonomi yang memburuk, di akhir tahun 1975, pemerintah mengumumkan kenaikan harga pangan. Perdana Menteri Jaroszewicz memaksa agar kenaikan harga dibarengi dengan kompensasi keuangan yang menguntungkan warga berpenghasilan tinggi. Kebijakan tersebut akhirnya diberlakukan walau ditentang oleh Soviet. Kenaikan harga yang didukung oleh Gierek akhirnya diumumkan oleh Jaroszewicz di hadapan "Sejm" pada 24 Juni 1976. Unjuk rasa pecah di keesokan hari, yang diredam dengan kekerasan oleh polisi. Unjuk rasa ini terjadi di Radom, Pabrik Ursus di Warsawa, dan di Płock. Pada tanggal 26 Juni, Gierek mengadakan pertemuan dengan massa di kota untuk menunjukkan dukungan rakyat terhadap partai dan mengutuk "pembuat onar".
Edward Gierek
Brezhnev memerintahkan agar pemerintah Polandia tidak lagi menaikan harga. Gierek melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasar yang sedang tidak stabil di musin panas 1976. Di bulan Agustus, "kupon dagang" gula mulai diperkenalkan untuk membatasi jatah gula yang dapat dibeli. Politik "pengembangan dinamis" telah berakhir, seperti yang ditunjukkan dengan adanya kartu jatah yang diberlakukan di Polandia hingga Juli 1989.
Edward Gierek
Setelah unjuk rasa Juni 1976, sebuah kelompok oposisi besar, Komite Pertahanan Buruh (KOR), memulai kegiatannya untuk membantu peserta unjuk rasa buruh yang diadili pada bulan September. Kelompok oposisi lainnya juga didirikan pada tahun 1977–79, tetapi secara historis KOR menjadi kelompok yang paling berpengaruh.
Pada tahun 1979, Pemerintah Polandia terpaksa menerima kunjungan Paus Yohannes Paulus II ke Polandia pada 2–10 Juni, walau Soviet menyarankan untuk menolak kunjungan tersebut. Gierek, yang sebelumnya bertemu dengan Paus Paulus VI di Vatikan, juga berbicara dengan Paus Yohannes Paulus II yang berasal dari Polandia selama kunjungannya.
Edward Gierek
Walau Gierek tertekan dengan kegagalan kebijakan kenaikan harga tahun 1976, ia dibujuk oleh rekannya agar tidak mengundurkan diri, perpecahan di dalam timnya semakin meruncing. Satu faksi, yang dipimpin Edward Babiuch dan Piotr Jaroszewicz, menginginkan agar ia tetap menjabat. Sementara faksi lainnya, yang dipimpin Stanisław Kania dan Wojciech Jaruzelski, tidak ingin mempertahankan jabatan Gierek.
Edward Gierek
Di bulan Mei 1980, setelah Invasi Soviet ke Afganistan dan boikot negara Barat terhadap Uni Soviet, Gierek mengadakan pertemuan antara Valéry Giscard d'Estaing dan Leonid Brezhnev di Warsawa. Sama seperti dalam kasus Władysław Gomułka dekade sebelumnya, sebuah kesuksesan kebijakan luar negeri menciptakan sebuah ilusi bahwa Gierek memiliki karisma selayaknya negarawan, walau sesungguhnya kekuatan politik yang dimiliki Gierek jauh berkurang karena situasi ekonomi yang memburuk dan banyaknya unjuk rasa buruh. Di bulan Juli, Gierek pergi ke Krimea, tempat liburan kesukaannya. Untuk terakhir kalinya ia berbincang dengan temannya Brezhnev. Ia menanggapi penilaian buruk dari Brezhnev mengenai situasi di Polandia (termasuk utang yang tak terkendali) dengan prediksi penuh dengan harapan, walau mungkin ia tidak menyadari keadaan negaranya dan kesulitan yang akan ia hadapi.
Edward Gierek
Tingginya utang luar negeri, kelangkaan pangan, dan teknologi industri yang sudah uzur merupakan faktor yang mendorong Gierek untuk melakukan reformasi ekonomi terbaru. Sekali lagi, kenaikan harga di musim panas 1980 menyebabkan unjuk rasa di seluruh negeri, terutama di Gdańsk dan galangan kapal Szczecin. Tidak seperti unjuk rasa sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak menekan unjuk rasa. Perjanjian Gdańsk dan kesepakatan lainnya berhasil dicapai dengan buruh Polandia. Gierek dipaksa untuk mengakui hak mereka untuk melakukan mogok kerja dan serikat buruh Solidarność mulai bangkit.
Edward Gierek
Segera setelah itu, di awal September 1980, ia digantikan oleh Stanisław Kania sebagai sekretaris pertama. Seorang tokoh yang populer dan tepercaya di awal 1970-an, kemudian Gierek dihina di dalam partai, ditinggalkan oleh sebagian besar pendukungnya. Pada Rapat Pleno VII di bulan Desember 1980, Gierek dan Jaroszewicz bertanggung jawab untuk segala permasalahan yang terjadi di Polandia saat itu dan dipecat sebagai anggota Komite Sentral. Pada Kongres Luar Biasa IX PZPR di bulan Juli 1981, dalam sebuah langkah yang tak pernah dilakukan sebelumnya, memutuskan untuk mengeluarkan Gierek dan rekan terdekatnya dari partai, karena delegasi kongres menanggap bahwa mereka bertanggung jawab untuk krisis terkait Solidarność di Polandia, dan Sekretaris Pertama Kania tidak mampu mencegah tindakan mereka. Sekretaris Pertama PZPR berikutnya, Jenderal Wojciech Jaruzelski, memberlakukan darurat militer di Polandia pada 13 Desember 1981. Gierek diinternir selama setahun sejak Desember 1981. Tidak seperti kasus aktivis oposisi yang diinternir lainnya, status interniran menjadikan Gierek tidak lagi dihormati dan berakhir sebagai paria utama dalam darurat militer ini.
Edward Gierek
Edward Gierek meninggal di bulan Juli 2001 karena penyakit paru-paru di sebuah rumah sakit di Cieszyn, dekat resor pegunungan Ustroń di mana ia menghabiskan masa-masa terakhirnya. Dari sudut pandang waktu ia memerintah, saat ini ia dipandang lebih baik dan lebih dari sepuluh ribu orang menghadiri pemakamannya.
Edward Gierek
Bersama dengan istrinya, Stanisława "née" Jędrusik, Gierek mempunyai dua anak lelaki, salah satunya adalah MEP Adam Gierek.
Edward Gierek
Pada tahun 1990, dua buku yang berdasarkan wawancara mendalam Gierek oleh Janusz Rolicki diterbitkan di Polandia dan menjadi buku terlaris.
Edward Gierek
Pandangan masyarakat Polandia terhadap Gierek terbelah. Pemerintahannya dikenang oleh sebagian orang karena berhasil meningkatkan standar hidup warga Polandia selama 1970-an. Hal unik di antara pemimpin PZPR lainnya, masyarakat Polandia menunjukkan nostalgia terhadap masa kepemimpinan Gierek, yang makin terlihat setelah Gierek meninggal.
Edward Gierek
Sementara lainnya menyatakan bahwa peningkatan tersebut hanya mungkin terjadi karena kebijakan utang luar negeri yang tidak terkendali, yang pada akhirnya mengakibatkan krisis ekonomi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dilihat dari hasilnya, jumlah keseluruhan utang senilai 24 miliar (dalam dolar 1970-an) tidak digunakan dengan baik.
Edward Gierek
Ketika menjadi sekretaris pertama di bulan Desember 1970, Gierek berjanji bahwa ia tidak akan melihat rakyatnya ditembak di jalan. Pada tahun 1976, pasukan keamanan mengintervensi setelah mereka menyerahkan senjata apinya. Pada tahun 1980, mereka tidak menggunakan kekerasan sama sekali.
Edward Gierek
Menurut sosiolog Maciej Gdula, perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada tahun 1970-an lebih penting daripada yang terjadi pada tahun 1990-an. Sejak era Gierek, masyarakat Polandia dikuasai oleh persepsi budaya dan norma dari kelas menengah (yang waktu itu bangkit). Istilah seperti manajemen, inisiatif, kepribadian, atau pepatah individualistis "dapatkan pendidikan, kerja keras, dan hadapi kehidupan", dikombinasikan dengan keteraturan, telah menggantikan konsep kesadaran kelas dan egalitarian, sehingga buruh kehilangan status simbolisnya dan semakin termarginalkan.
Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu Jakarta
Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu (IPALT) Jakarta atau "Jakarta Sewerage System" merupakan proyek pengolahan air limbah yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018 sampai 2022 dan diprakarsai oleh Pemda DKI Jakarta. Proyek ini terbagi ke dalam 15 zona dan diperkirakan membutuhkan dana Rp70 triliun. Zona 1 dan 6 akan menjadi zona pembangunan awal dan diharapkan bisa selesai pada tahun 2022.
Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu Jakarta
Saat studi kelayakan dilakukan ternyata cakupan wilayah instalasi pengolahan limbah yang ada hanya mampu menangani 4% wilayah tercermar dengan tingkat pencemaran KOH sebesar 84 mg/l. Hal ini membuat Jakarta berperingkat kedua terendah dalam hal sanitasi di antara ibu kota negara Asia Tenggara. Proyek ini juga dibutuhkan untuk mendukung proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang juga sudah mulai dibangun.
Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu Jakarta
Zona 1 terdiri dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem perpipaan dan sambungan rumah. Wilayah zona seluas 4.901 Ha. Zona 1 akan dibangun di Pluit dengan kapasitas rata-rata 198.000 m3 per hari dan untuk melayani wilayah pusat dan utara Jakarta.
Bahasa Sorbia Hulu
Bahasa Sorbia Hulu (, bahasa Jerman: "Obersorbisch") adalah bahasa minoritas yang dituturkan oleh suku Sorbia di wilayah historis Lusatia Hulu yang saat ini merupakan bagian dari Sachsen, Jerman. Bahasa ini tergolong dalam rumpun bahasa Slavia Barat bersama dengan bahasa Sorbia Hilir, Ceko, Polandia, Slowakia dan Kashubia. Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 40.000 penutur bahasa Sorbia Hulu, dan hampir semuanya tinggal di Sachsen.
Bahasa Sorbia Hulu
Sejarah bahasa Sorbia Hulu di Jerman dimulai oleh migrasi orang-orang Slavia pada abad ke-6. Pada awal abad ke-12, pemukim-pemukim Jerman datang dalam jumlah yang besar dari Flandria, Sachsen, Thuringia dan Franconia. Bahasa Sorbia Hulu mulai mengalami kemunduran setelah dilancarkannya ekspedisi militer yang membawa kekacauan di wilayah penutur Sorbia Hulu. Selain itu, di Sachsen, bahasa Sorbia Hulu memiliki status yang lebih rendah dari bahasa Jerman. Pelarangan bahasa ini juga mulai diberlakukan, seperti pelarangan di kastil Berne pada tahun 1293, di Zwickau dan Leipzig pada tahun 1327, dan di Meissen pada tahun 1424. Namun, wilayah Lausitz relatif tidak terpengaruh oleh kedatangan orang-orang Jerman dan pembatasan bahasa Sorbia Hulu. Pada abad ke-17, jumlah penutur Sorbia Hulu di wilayah tersebut mencapai 300.000 jiwa. Bukti tertua bahasa Sorbia Hulu dalam bentuk tertulis adalah monumen "Burger Eydt Wendisch", yang ditemukan di kota Bautzen dan berasal dari tahun 1532.
Bahasa Sorbia Hulu
Pasal 1 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam bahasa Sorbia Hulu:
Bahasa Sorbia Hulu
"Wšitcy čłowjekojo su wot naroda swobodni a su jenacy po dostojnosći a prawach. Woni su z rozumom a swědomjom wobdarjeni a maja mjezsobu w duchu bratrowstwa wobchadźeć."
Program Pengembangan Kota Hijau
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah program yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di 31 kabupaten/kota di Indonesia. Kerjasama dilakukan guna mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik.
Program Pengembangan Kota Hijau
Seluruh kota yang terlibat diharap mampu mewujudkan delapan atribut kota hijau sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Delapan atribut tersebut adalah perencanaan hijau dan desain hijau, komunitas hijau, ruang terbuka hijau, bangunan hijau, transportasi hijau, air hijau dan limbah hijau.
Program Pengembangan Kota Hijau
Tujuan dari P2KH ini dimaksudkan untuk memenuhi UU Penataan Ruang yang mengatur agar diwujudkannya 30% wilayah kota sebagai ruang terbuka hijau. Juga menindaklanjuti 10 Prakarsa Bali dari forum "Sustainable Urban Development", khususnya untuk mewujudkan kota hijau.
Program Pengembangan Kota Hijau
Dimulai sejak 2015, program ini masih berlangsung dengan dukungan perencanaan dan pendanaan dari pemerintah masing-masing daerah. Kolaborasi ini disebut Aksi Kota Hijau.
Program Pengembangan Kota Hijau
Kota hijau merupakan salah satu alternatif solusi terkait dengan dampak perubahan iklim. Konsep menuju rencana aksi merupakan program rintisan Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan pemprov dan pemkab/pemkot. Tahapan awal perwujudan kota hijau ini terfokus pada tiga atribut, yakni perencanaan dan desain hijau, ruang terbuka hijau dan komunitas hijau. Upaya perwujudan kota hijau melalui tercapainya delapan atribut memerlukan peran, dukungan dan komitmen seluruh stakeholder, yaitu masyarakat, pemda, swasta, dan sektor lain.
Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Patimban adalah sebuah pelabuhan yang sedang dibangun di Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban direncanakan akan dibangun dengan kapasitas 2,74 juta TEU diatas lahan sebesar 300 hektar.
Pelabuhan Patimban
Total dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 43,22 triliun rupiah. Sebanyak 79 persen dana berasal dari pinjaman bertahap dari Pemerintah Jepang, 10 persen dari APBN serta 11 persen dari badan usaha pemegang konsesi.
Kuba di bawah pemerintahan Fidel Castro
Negara Kuba di bawah pemerintahan Fidel Castro mengalami perubahan menonjol yang meraih banyak perhatian. Castro dan kelompok revolusioner melengserkan pemerintahan Fulgencio Batista, memaksa Batista turun tahta pada 1 Januari 1959. Menjadi figur penting dalam budaya dan masyarakat Kuba, ia menjabat sebagai 'Perdana Menteri Kuba' dari 1959 sampai 1976. Pada 1976, Castro secara resmi menjadi 'Presiden Kuba'. Castro memegang jabatan Presiden sampai 2008, saat adiknya Raúl Castro menjadi Presiden. Namun, opini-opininya masih dimasukkan dalam pembangunan pemerintahan Kuba.
Kuba di bawah pemerintahan Fidel Castro
Kepercayaan teguhnya dalam ideologi komunjs dan kritikan terhadap figur internasional lainnya membuat alam pemerintahannya menjadi berpengaruh dalam skala besar. Meluncurkan set besar perubahan ekonomi dan sosial, kebanyakan darinya mempromosikan sebuah 'kultus personalitas' terhadap dirinya, Kuba di bawah pemerintahan Castro menjadi unsur penting dalam perjuangan 'Perang Dingin' antara Amerika Serikat dan para sekutunya melawan Uni Soviet melawan para sekutunya. Peristiwa seperti Invasi Teluk Babi pada April 1961, dimana pasukan Amerika gagal melengserkan pemerintahan Castro, meraih perhatian dari para sejarawan dan kaum awam di seluruh dunia.
Kuba di bawah pemerintahan Fidel Castro
Castro meninggal karena sebab alami pada 25 November 2016 di Havana, Kuba. Ia mengalami masalah kesehatan pada dekade terakhir. Kepergian dan kemudian pemakamannya meraih banyak perhatian dari media internasional.
Jalan layang nontol Antasari
Jalan layang nontol Antasari adalah jalan layang yang menghubungkan Antasari-Blok M. Pembangunannya dilaksanakan pada November 2010 dan diresmikan pada November 2012. Jalan ini memiliki panjang 4.876,00 meter dan lebar 8,75 meter, ruas jembatan layang ini dimulai dari Pasar Impres Cipete hingga Lapangan Mabak Blok M.
Jalan layang nontol Antasari
Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunannya mencapai Rp 737 miliar menggunakan tiga sumber pendanaa, yaitu APBD DKI tahun 2010, 2011 dan 2012. Diprakarsai oleh Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, proyek ini ditangani oleh lima pengembang.
Jalan layang nontol Antasari
Jalan layang nontol Antasari (JLNT Antasari) terletak di depan Pasar Inpres Cipete hingga Lapangan Mabak Blok M. Jalan ini dibangun oleh Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta dan dikerjakan oleh lima pengembang. Pembangunan dilaksanakan sejak November 2010 dan diresmikan pada November 2012. Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunannya mencapai Rp 737 miliar menggunakan tiga sumber pendanaan, yaitu APBD DKI tahun 2010, 20111 dan 2012.
Hoklo-Taiwan
Hoklo-Taiwan adalah Orang Minnan / Hoklo yang tinggal di Taiwan. Istilah akademis ada yang menyebutnya dengan Minnan Taiwan (閩南裔台灣人). Sebagian orang Hoklo Taiwan tidak menyukai penggunaan kata Minnan karena menurut mereka kata tersebut menunjukkan mereka berkaitan dengan daerah Minnan di Republik Rakyat Tiongkok, sementara mereka mengganggap Hoklo Taiwan telah menjadi identitas Taiwan yang tersendiri. Menurut Orang Hokkian dari Asia Tenggara, cenderung menyebut Hoklo Taiwan dengan istilah Hokkian-Taiwan, walau istilah ini agak aneh bagi kebanyakan orang Hoklo Taiwan sendiri. Mereka lebih suka dengan istilah Hoklo / Holo / Hohlo.
Hoklo-Taiwan
Dengan persentase sekitar 70-73,5 persen, Orang Hoklo adalah mayoritas di dalam populasi Taiwan, sisanya adalah Orang Hakka, keturunan Tiongkok daratan (Waishengren) dan pribumi Taiwan. Meski mayoritas, Orang Hoklo yang menjadi presiden Taiwan baru satu orang saja, yakni Chen Shui-bian. Hoklo telah banyak bercampur dengan penduduk pribumi Taiwan, terutama pribumi dataran rendah. Taiwan bagian tengah dan selatan merupakan konsentrasi orang Hoklo yang paling besar.
Hoklo-Taiwan
Sejarah perpindahan Orang Hoklo ke Taiwan dari Provinsi Fujian dimulai kira-kira sejak abad ke-14, namun perpindahan besar-besaran terjadi antara abad ke-17 sampai 18, terutama dari dua daerah: Zhangzhou (漳州) and Quanzhou (泉州). Seiring berjalannya waktu, kedua kelompok saling bercampur baur, menciptakan kebudayaan dan masyarakat Hoklo Taiwan yang unik, terutama dari segi bahasa. Bahasa Hoklo Taiwan adalah hasil percampuran Bahasa Hoklo Zhangzhou dan Quanzhou.
Normalisasi Sungai Ciliwung
Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan proses pembuatan dinding turap beton atau "sheetpile" pada sisi Sungai Ciliwung sedalam 10 hingga 12 meter ke bawah sungai. Biaya proyek ini terbagi atas beberapa bagian, diantaranya Rp 2 triliun pada tahun 2013,Rp 500 Miliar untuk konstruksi sodetan, Rp 300 Miliar untuk penyediaan pompa dan MCK, dan Rp.1,18 triliun pada November 2013. Proyek ini diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) pada Desember 2012 yang berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas mengadakan pembebasan lahan. Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung terbentang dari kawasan Jembatan Jl. T.B Simatupang hingga Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan dan berakhir pada tahun 2015.
Normalisasi Sungai Ciliwung
Normalisasi Ciliwung adalah proyek yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi 35-50 meter, dengan mengharapkan kapasitas tampung air Sungai Ciliwung meningkat dari 200 m3/detik menjadi 570 m3/detik. Rencana proyek ini sebetulnya sudah dimulai dari tahun 1973. Normalisasi sungai Ciliwung ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pascabanjir besar yang melanda ibu kota pada 17 Januari 2012. Dalam kebijakan itu, pemerintah pusat bersama dengan Pemprov DKI Jakarta akan merealisasikan program penanganan sungai, salah satunya Kali Ciliwung dan sodetan dari wilayah Bidara Cina ke Kanal Banjir Timur (KBT) yang kemudian dimasukan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta 2030 dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Keuskupan Agung Montevideo
Keuskupan Agung Montevideo () adalah sebuah keuskupan agung Ritus Latin Gereja Katolik Roma di Uruguay.
Keuskupan Agung Montevideo
Dididirkan sebagai Vikariat Apostolik Montevideo oleh Paus Gregorius XVI pada 14 Agustus 1832, vikariat tersebut dinaikkan menjadi Keuskupan Montevideo pada 13 Juli 1878 oleh Paus Leo XIII. Keuskupan tersebut dinaikkan menjadi keuskupan agung metropolitan pada 14 April 1897.