Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Suku Kokoda
Suku Kokoda adalah suku lokal yang bermukim di wilayah Provinsi Papua Barat. Pemukiman Suku Kokoda tersebar di dua lokasi besar, yaitu di Kelurahan Klasabi, Distrik ManKota Sorong dan daerah IMEKO (Inanuatan, Matemani, Kais, dan Kokoda). Suku Kokoda yang tinggal di Kota Sorong umumnya sudah mulai mengenal penggunaan teknologi, mengingat lokasi perkampungan mereka juga bersebalahan dengan lapangan terbang DEO, Kota Sorong. Sementara itu, Suku Kokoda yang tinggal di daerah IMEKO masih hidup dengan cara tradisional, seperti menokok sagu dan mencari ikan di dalam sungai atau kali dengan menggunakan alat berupa tangguh ayang yang dianyam dari pelepah sagu. Letak perkampungan itu sendiri sangat sulit dijangkau, baik dijangkau melalui jalur laut, darat, dan udara. Secara geografis, mereka merasakan dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Ketika musim panas tiba, Suku Kokoda akan mengalami kekurangan air. Namun demikian, mereka akan menggali sumur sedalam mungkin sampai kemudian menemukan sumber air. Hal itu telah berlangsung secara turun temurun.
Suku Kokoda
Secara garis besar, jumlah penduduk Kokoda yang bertempat di Kelurahan Klasabi berjumlah 6.528 jiwa pada tahun 2010. Mayoritas, Suku Kokoda bekerja di sektor formal dan informal seperti guru, buruh tani, buruh nelayan, dan buruh bangunan. Selain itu, banyak di antara Suku Kokoda yang memilih untuk menjual kayu dan batu karang. Meskipun sebagian besar lebih memilih untuk menjadi buruh nelayan, mereka juga mulai mempraktikan kegiatan pertanian selama menetap. Hal itu mereka lakukan karena banyaknya pendatang dari luar Papua yang menetap di lingkungan tempat tinggal mereka. Mencukupi makanan melalui kegiatan pertanian secara mandiri perlu untuk mereka lakukan.
Suku Kokoda
Dalam hal keagamaan, Suku Kokoda menganut dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen Protestan. Islam masuk ke wilayah mereka pada tahun 1960-an. Masuknya Agama Islam ke wilayah tersebut tidak terlepas dari peran Sultan Tidore yang bernama Syekh Alam Syah. Meskipun terdapat dua perbedaan agama besar, Suku Kokoda hidup sangat rukun dan berdampingan satu sama lain. Hampir tidak pernah dijumpai konflik agama terjadi dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang terlihat justru hubungan yang harmonis dan tolong menolong satu sama lain. Seperti misalnya, ketika umat Islam menggelar perayaan hari besar keagamaan seperti Isra’ Miraj dan Idulfitri, yang ditunjuk menjadi ketua pelaksana justru Suku Kokoda dari agama Kristen Protestan. Begitu pula ketika umat Kristen akan menggelar perayaan hari besar agama seperti Hari Raya Natal, yang ditunjuk menjadi ketua pelaksana justru Suku Kokoda yang beragama Islam. Di wilayah tempat mereka tinggal terhitung ada 5 masjid, 2 mushola, dan 4 gereja.
Suku Kokoda
Dalam hal pendidikan, Suku Kokoda terhitung masih sedikit yang bersentuhan dengan dunia pendidikan. Banyak di antara mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah menengah atas. Mereka yang menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi (S1) umumnya adalah para pemuka agama dari kalangan mereka sendiri. Namun demikian, beberapa kalangan dari kelompok mereka juga ada yang telah mengerti akan pentingnya pendidikan. Terutama bagi yang beragama Islam, mereka membangun yayasan pendidikan berbasis pesantren sebagai tempat belajar bagi generasi muda di sana.
Suku Kokoda
Selain itu, Suku Kokoda juga diberkahi dengan kekayaan alam berupa tanaman obat-obatan. Terhitung ada 70 spesies tanaman yang mereka gunakan sebagai obat-obatan tradisional. Jumlah tersebut meliputi 67 genus dan 41 familia tumbuhan obat. Familia tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional yaitu "Fabaceae" dan "Euphorbiaceae". Selama ini, telah terbukti bahwa spesies tanaman obat tersebut terbukti mampu mengobati 73 jenis keluhan penyakit. Keluhan yang paling banyak dialami masyarakat suku Kokoda antara lain: badan pegal-pegal, luka luar, dan tambah darah. Bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku obat oleh suku Kokoda adalah daun (50%). Cara meramu dengan merebus adalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat suku Kokoda.
Suku Kokoda
Beberapa tradisi yang sangat terkenal di kalangan Suku Kokoda adalah tradisi peminangan. Tradisi ini dilakukan ketika seorang laki-laki Suku Kokoda akan meminang (mengajak menikah) perempuan dari suku yang sama. Mula-mula, tua-tua adat sebagai orang yang dipercaya dan “ditokohkan” oleh Suku Kokoda akan meminta ibu-ibu untuk berkumpul di "titara", yaitu suatu balai pertemuan yang biasa mereka gunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan merundingkan berbagai macam hal. Di tempat ini, pihak laki-laki akan bermusyawarah terkait rencana pernikahannya dengan penduduk yang hadir di sana. Ketika sudah mendapat persetujuan, keluarga laki-laki akan mendatangi pihak perempuan yang akan dilamar dengan maksud untuk menyampaikan keseriusannya. Setelahnya, keluarga pihak perempuan akan melakukan musyawarah terkait permintaan pinangan pihak laki-laki berikut mas kawin atau mahar yang diharapkan. Ibu-ibu dari pihak keluarga perempuan akan mendatangi rumah laki-laki tersebut untuk menyampaikan hasil musyawarah mereka, apakah lamarannya diterima atau tidak. Sementara itu, pihak laki-laki harus bisa menerima dengan lapang dada apa pun yang menjadi keputusan dari keluarga perempuan.
Suku Kokoda
Mas kawin atau mahar yang diharapkan biasanya dalam bentuk 1500-2000 jenis barang. Barang-barang tersebut di antaranya adalah 10 buah guci, 20 buah piring besar, 20 buah tombak, 20 buah mancadu, 5 manik-manik tali besar, 5 manik-manik tali kecil, dan sisanya adalah barang-barang campuran seperti kain dan lain sebagainya.
Suku Kokoda
Tradisi peminangan dengan menggunakan 15000-2000 jenis barang tersebut telah berlangsung lama. Meskipun tidak ada sanksi adat, apalagi sanksi berupa hokum formal yang mengikat, tradisi ini sangat mendarah daging dalam diri mereka. Apabila tidak mampu memenuhinya, si pelamar biasanya akan sangat malu dan kembali pulang ke kampung halamannya sendiri.
Suku Kokoda
Dalam tradisi ini, ditemukan dua macam istilah, yaitu "Bani" dan "Warotara." Bani disebut sebagai prosesi musyawarah sebelum lamaran dilakukan dengan mengumpulkan keluarga laki-laki dan pemuka-pemuka adat setempat di suatu tempat yang disebut sebagai "Titara" atau balai pertemuan. Sementara "Waworata" disebut sebagai anak perempuan yang telah dilamar, dinaikan seekor kuda bersama saudara laki-lakinya menuju ke tempat sang calon suami. Anak perempuan tersebut akan disuapi oleh keluarga sang laki-laki. Hal itu dimaksudkan sebagai sebuah ungkapan kepercayaan dari keluarga perempuan untuk menitipkan anak perempuannya kepada keluarga laki-laki tersebut untuk hidup bersama dalam satu atap.
Suku Kokoda
Tifa Syawat merupakanalat musik tradisional yang mirip seperti gendang yang cara memainkannya adalah dengan dipukul. Alat musik ini yang terbuat dari sebatang kayu atau rotan yang dikosongi bagian isinya dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi dengan menggunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Formatnya pun biasanya dibuat dengan ukiran yang memiliki ciri khas masing-masing. Tifa Syawat sendiri telah berkembang di kalangan Suku Kokoda yang oleh mereka disebut sebagai orkes musik dengan tetabuhan yang terdiri dari "adrat", "tifa", suling, dan gong kecil. Kesenian ini menjadi media da’wah penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para da’i di luar wilayah tempat tinggal Suku Kokoda. Tifa sendiri merupakan alat musik asli Papua, sedangkan suling dan gong dibawa langsung oleh para da’i tersebut dari tempat asal mereka. Kesenian ini biasanya ditampilkan ketika hari besar keagamaan tertentu seperti maulid nabi dan upacara-upacara seperti pengiring pengantin ke rumah keluarga laki-laki dan khitanan. Kesenian Tifa Syawat tersebut diyakini sebagai bentuk kebudayaan lokal yang muncul akibat ekspansi agama Islam ke wilayah Papua, tepatnya di perkampungan Suku Kokoda.
Suku Kokoda
Namun demikian, kesenian Tifa Syawat tersebut sebenarnya tidak murni berasal dari Suku Kokoda. Sebelumnya, kesenian tersebut pertama kali berkembang di wilayah Kokas, Fakfak, Papua. Meskipun begitu, Suku Kokoda telah menguasai kesenian tersebut dengan sangat terampil. Hampir di beberapa acara besar keagamaan seperti Maulid Nabi dan kegiatan perayaan masyarakat seperti pernikahan dan khitanan tidak pernah lepas dari adanya kesenian Tifa Syawat. Tidak heran jika kemudian mereka juga pernah menjadi juarai peringkat kedua pada Festival Seni Budaya Islam Se-Papua Barat.
Kumārajīva
Kumārajīva (, , 344–413 M) adalah seorang biarawan Buddhis, cendekiawan, dan penerjemah dari Kerajaan Kucha. Dia pertama kali mempelajari ajaran aliran-aliran Sarvastivada, kemudian belajar di bawah Buddhasvāmin, dan akhirnya menjadi penganut Buddhisme Mahayana, mempelajari doktrin Mādhyamaka dari Nāgārjuna.
Kumārajīva
Ayah Kumārajīva, Kumārāyana berasal dari Kashmir saat ini dan ibunya adalah seorang putri Kucha yang secara signifikan mempengaruhi studi-studi awalnya. Kakeknya Ta-to diduga memiliki reputasi besar. Ayahnya, yang merupakan seorang Brahmin menjadi seorang biarawan, meninggalkan Kashmir, melintasi Pegunungan Pamir dan sampai di Kucha, di mana dia menjadi pendeta kerajaan. Saudara perempuan raja, Jīva, juga dikenal sebagai Jīvaka, menikahinya dan melahirkan anak mereka, Kumārajīva. Jīvaka bergabung dengan biara perempuan Tsio-li, sebelah utara Kucha, saat Kumārajīva baru berusia tujuh tahun.
Kumārajīva
Ketika ibunya, Jīvaka bergabung dengan biara perempuan Tsio-li, Kumārajīva baru berumur tujuh tahun namun dikatakan telah menghafal banyak kitab dan sutra. Dia melanjutkan untuk belajar Abhidharma, dan setelah dua tahun, pada usia sembilan tahun, dia dibawa ke Kashmir oleh ibunya untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik di bawah Bandhudatta. Di sana dia mempelajari Dīrgha Āgama, Madhyama Āgama, dan Kṣudraka, sebelum kembali dengan ibunya tiga tahun kemudian. Dalam perjalanan kembalinya melalui Tokharestan dan Kashgar, seorang arahat meramalkan bahwa dia memiliki masa depan yang cerah dan akan mengenalkan banyak orang kepada Buddhisme. Kumārajīva tinggal di Kashgar selama setahun, menahbiskan dua putra bangsawan dari Tsan-kiun (diri sendiri merupakan putra Raja Yarkand) dan mempelajari Abhidharma Piṭaka dari Sarvastivada di bawah orang Kashmir Buddhayaśa, serta empat Weda, lima ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci Brahmanisme, astronomi. Dia belajar terutama Āgama dan doktrin-doktrin Sarvastivada pada masa ini.
Kumārajīva
Kumārajīva meninggalkan Kashgar bersama ibunya Jīvaka pada usia 12 tahun, dan berkelana ke Turpan, batas timur laut Kerajaan Kucha, yang merupakan rumah bagi lebih dari 10.000 biarawan. Di suatu tempat sekitar masa ini, dia bertemu dengan Suhu Suryasoma, yang mengajarinya kitab-kitab Mahayana awal. Kumārajīva segera beralih keyakinan, dan mulai mempelajari kitab-kitab Madhyamaka seperti karya-karya Nagarjuna.
Privatisasi air di Jakarta
Privatisasi air di Jakarta dimulai ketika perusahaan air asal Britania Raya, Thames Water, membuat perjanjian konsesi air dengan putra Presiden Suharto pada tahun 1993. Melalui pengaruh perusahaan air asal Perancis, Suez, pemerintah memutuskan membagi wilayah pasokan air kepada dua perusahaan tersebut. Pemerintah memberikan konsesi untuk separuh kota kepada Thames Water tanpa tender. Kontrak ini memicu kenaikan imbalan air yang memberikan perusahaan 22 persen keuntungan. Akan tetapi, dua bulan setelah kontrak ditandatangani, nilai rupiah Indonesia jatuh akibat krisis keuangan Asia Timur dan Presiden Suharto mundur. Konsesi tetap bertahan, tetapi pemerintah membekukan tarif dan kontraknya harus dinegosasikan ulang untuk mengurangi targetnya. Pada tahun 2006, Suez menjual separuh operasinya dan Thames Water menjual seluruh operasinya kepada investor Indonesia.
Privatisasi air di Jakarta
Target utama konsesi ini adalah meningkatkan wilayah operasi dari 46 persen dan mengurangi kebocoran dari 61 persen. Target awal konsesi adalah 75 persen wilayah operasi per 2008 dan 100 persen per akhir konsesi. Mereka juga berusaha mengurangi kebocoran air hingga 25 persen per 2008 dan 20 persen per akhir konsesi. Target ini dikurangi saat negosasi ulang. Target baru untuk tahun 2008 adalah 68 persen wilayah operasi dan 42 persen kebocoran air. Pada tahun tersebut, wilayah operasi hanya mencapai 64 persen dan kebocoran air berkurang hingga 50 persen. Pada saat yang sama, tarif air naik tiga kali lipat. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya harga listrik dan air curah yang dialirkan oleh perusahaan swasta kepada pelanggan.
Privatisasi air di Jakarta
Tanggal 4 Maret 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa privatisasi air Jakarta bersifat ilegal dan memerintahkan agar sistem air dikembalikan ke publik. Pengadilan menyatakan bahwa operator swasta "lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia.” Operator swasta menagn banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada Oktober 2017, Mahkamah Agung Indonesia membatalkan banding tersebut dan mengukuhkan putusan pengadilan negeri bahwa privatisasi air Jakarta adalah tindakan ilegal.
Privatisasi air di Jakarta
Untuk memahami konteks privatisasi air di Jakarta, perlu dipahami pola penggunaan air oleh penduduk, terutama penduduk miskin, mekanisme keuangan konsesi di Jakarta, berbagai jenis sumber air yang dan sumber yang dipakai kota, dan tantangan pasokan air lainnya yang secara tidak langsung berhubungan dengan privatisasi, misalnya banjir, overeksploitasi air tanah, dan penurunan muka tanah.
Privatisasi air di Jakarta
Berdasarkan survei pemakaian air keluarga pada tahun 2005 yang dilakukan terhadap 110 keluarga miskin di berbagai daerah, keluarga miskin biasanya bergantung pada berbagai sumber air, termasuk air pipa, air jajaan, dan air tanah. Air pipa dan air tanah biasanya dibeli dari keluarga lain yang memiliki sambungan pipa atau sumur atau dari hidran publik yang dioperasikan penjaja swasta. Sumber air berganti-ganti seiring waktu tergantung perubahan kualitas, ketersediaan, dan tekanan. Beberapa keluarga juga mengumpulkan air hujan. Menurut survei, air jajaan 10 sampai 32 kali lebih mahal daripada air pipa dan 43 persen keluarga yang disurvei menghabiskan lebih dari 5 persen pendapatannya untuk air.
Privatisasi air di Jakarta
Pelanggan miskin tidak terlalu peduli dengan tarif yang ditagihkan oleh perusahaan air swasta karena lebih murah daripada harga yang perlu dibayar kepada penjaja jalanan. Mereka lebih peduli dengan biaya penyambungan yang tinggi ke jaringan pipa air yang terlalu mahal bagi mereka. Meski penduduk kaya memakai pompa dan tangki untuk memperbaiki pasokan, penduduk miskin mendapat tekanan air yang lebih rendah dan pasokan terputus. Penjaja jalanan terbebas dari regulasi kualitas layanan dan harga air. Untuk mendapatkan air dari sumur pribadi atau hidran, warga perlu mengantre selama dua jam dan memakan biaya 15.000 rupiah (US$1,66) per bulan dan keluarga. Air botolan juga biasanya dibeli dengan harga mencapai 85.000 rupiah (US$9,44) per bulan dan keluarga. Air dari sumur biasanya tercemar bakteri dan rasanya asin. Konten garam meningkat di daerah utara yang lebih dekat dengan pantai. Air tanah di beberapa daerah memiliki kandungan besi yang tinggi dan perlu disaring. Menurut Jakarta Environmental Management Body, 90 persen air tanah terkontaminasi logam, nitrat, dan e-coli pada tahun 2011. Warga sering memasak air. Air dari jaringan air publik, termasuk hidran, kadang menyala beberapa jam sehari dan kualitasnya kadang-kadang buruk.
Privatisasi air di Jakarta
Di bawah kontrak konsesi, sebuah perusahaan swasta mengoperasikan, mengelola, dan memperluas infrastruktur milik negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 20 sampai 30 tahun. Operator swasta bertugas mendanai seluruh investasi dan mendapat pendapatan tarif dari pelanggan atas nama pemerintah. Sebagai imbalan, operator swasta boleh mendapat laba, biasanya berasal dari pendapatan tarif yang selalu diteruskan ke operator swasta. Namun demikian, konsesi Jakarta didasarkan pada skema keuangan yang tidak lazim. Perjanjian ini terdiri dari "tarif air" yang dikumpulkan oleh operator swasta atas nama pemerintah provinsi DKI Jakarta, berbeda dengan "imbalan air" yang dibayarkan oleh pemerintah kepada operator swasta. Rencana awalnya adalah tarif yang ditagihkan ke pelanggan lebih tinggi daripada imbalan yang dibayarkan ke operator swasta. Surplusnya memungkinkan pemerintah melunasi utang ke pemerintah pusat karena yang didanai pinjaman internasional. Pinjaman-pinjaman ini dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur air kota pada tahun-tahun sebelumnya dengan total 1,6 triliun rupiah (USD 400 juta menurut nilai tukar sebelum krisis). Imbalan untuk operator swasta menggunakan nilai tetap dalam mata uang rupiah per m tanpa mempertimbangkan kategori daya beli pelanggannya. Skema ini dirancang sedemikian rupa sehingga perusahaan swasta mendapat tingkat imbal sebesar 22 persen. Sistem penagihan ini dirancang untuk memberi insentif untuk operator swasta agar menyambungkan pipa ke penduduk miskin meski potensi keuntungannya sedikit. Kini, pemeirntah mempertanyakan sistem ini karena malah merugikan sektor publik.
Privatisasi air di Jakarta
Tarif air. Tarif di Jakarta dibedakan menjadi tujuh kategori pelanggan. Pelanggan di kategori teratas membayar 14 kali lebih mahal daripada kategori terendah:Dengan porsi konsumsi air yang lebih besar, 6% konsumen terkaya menyubsidi 60% pelanggan air yang miskin dengan porsi konsumsi air yang rendah. Pada tahun 2010, pelanggan di Kategori IVa membayar 9.880 Rupiah (USD 1,00) per m, sedangkan sebagian besar konsumen miskin di Kategori II hanya membayar 1.050 Rupiah (USD 0,11) per m. Pada tahun 2006, tarif air rata-rata tahun 2006 sekitar 6.000 Rupiah (USD 0,62). Sebagai perbandingan, harga air adalah 7.020 Rupiah (USD 0,73) tahun 2007.
Privatisasi air di Jakarta
Defisit antara tarif air dan imbalan air. Ada dua masalah dengan sistem penagihan ini: Pertama, imbalan air disesuaikan dengan inflasi dan secara otomatis naik setiap enam bulan, sedangkan kenaikan tarif air harus disetujui oleh DPRD. Usai krisis Asia Timur, DPRD membekukan tarif air dan menciptakan defisit bagi Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) pada paruh akhir 1998. Kedua, semakin banyak penduduk miskin yang tersambung, semakin rendah tarif rata-rata yang diterima karena mengikuti struktur tarif yang ada. Mitra kontrak perusahaan swasta, PAM Jaya, menerima pendapatan yang lebih tinggi dari pelanggan komersial dan pelanggan kaya daripada pelanggan miskin. Semakin banyak orang miskin yang tersambung oleh operator swasta, semakin besar defisit yang dialami perusahaan induk mmilik negara. Untuk setiap pelanggan miskin baru, perusahaan harus membayar imbalan ke perusahaan swasta lebih mahal daripada tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. PAM Jaya lantas menyarankan agar perusahaan swasta tidak menyambungkan pipa air ke penduduk miskin dengan mengusahakan "komposisi sambungan berimbang" sehingga tidak membebani anggaran provinsi DKI Jakarta. Antara tahun 1998 dan 2004, hanya 25% sambungan baru TPJ yang ada di dua kategori terbawah, sedangkan 60% pelanggan tahun 2003 berada di dua kategori tersebut. Akibat faktor-faktor tersebut, PAM Jaya belum membayar penuh imbalan air ke operator dan menunggak pembayaran. Tunggakan ini bisa mencapai 18,2 triliun Rupiah (USD1,9 miliar) sampai kontrak berakhir tahun 2022, apabila tarif air masih dibekukan dari tahun 2007 sampai 2022.
Privatisasi air di Jakarta
Pendanaan. Pada tahun 1998, Palyja mendapat pinjaman sebesar USD 61 juta dari European Investment Bank dan Calyon Merchant Bank Asia asal Singapura. Untuk melunasi pinjaman bermata uang asing ini, perusahaan mencari pendanaan dalam mata uang lokal. Mereka menerbitkan obligasi senilai Rp650 miliar di bursa efek Indonesia pada tahun 2005. Tahun 2007, Asian Development Bank menyetujui pinjaman sebesar Rp555 miliar untuk Palyja. ADB tidak memberi syarat pinjaman karena Palyja dapat dipercaya. Pinjaman ini dikritik karena didasarkan pada "asumsi serampangan" dengan proyeksi penjualan air yang tidak realistis. Pada tahun 2008, Aetra mengikuti jejak Palyja dan menerbitkan obligasi korporat di bursa efek Indonesia.
Privatisasi air di Jakarta
Banjir. Banjir adalah masalah besar yang menerjang Jakarta. Misalnya, banjir tahun 2007 merendam lebih dari 70 persen kota dan memaksa 450.000 orang mengungsi. Akan tetapi, manajemen banjir adalah tugas pemerintah, bukan perusahaan air swasta.
Privatisasi air di Jakarta
Penyedotan air tanah berlebihan dan penurunan muka tanah. Ekstraksi air tanah di Jakarta sejauh ini melebihi kemampuan pengembalian air tanah sehingga air tanah semakin berkurang dan muka tanah turun. Penurunan muka tanah pertama kali diketahui ketika retakan ditemukan di jembatan Sarinah pada tahun 1978. Penurunan tanah juga disebabkan oleh bobot pencakar langit. Penurunan tanah tidak merata di semua tempat. Antara tahun 1993 dan 2005, penurunan terbesar (2,40 m) terjadi di Jakarta Pusat dari 3,42 m ke 1,02 m di atas permukaan laut. Di Jakarta Utara, tanah turun 57 cm dari 2,03m ke 1,46m. Di Jakarta Barat, Timur, dan Selatan, tanah masing-masing turun 2, 11, dan 28 cm. Akan tetapi, perusahaan swasta tidak menyedot air tanah, melainkan membeli air permukaan curah dari luar Jakarta.
Privatisasi air di Jakarta
Air permukaan yang dipakai perusahaan. Sebagian besar perusahaan swasta membeli air baku dengan harga murah dari Perum Jasa Tirta II, BUMN yang mengoperasikan sistem Saluran Tarum Barat. Sistem ini memasok 80 persen pasokan air baku untuk Jakarta. Airnya berasal dari Waduk Jatiluhur di Sungai Citarum, 70 km di tenggara Jakarta. Menurut laporan Asian Development Bank tahun 2007, pasokan air Jakarta terancam oleh perawatan dan perbaikan kanal dan pompa yang tidak memadai. Sumber air saat ini tidak cukup untuk memasok kota yang kebutuhan airnya terus meningkat sehingga proyek-proyek pasokan air baru sedang direncanakan.
Privatisasi air di Jakarta
Aetra mendapatkan seluruh air bakunya dari Saluran Tarum Barat, sedangkan Palyja melengkapi pasokan air baku murah dari Saluran Tarum Barat dengan membeli air olahan curah mahal dari Tempat Pengolahan Cisadane milik Perusahaan Air Minum Tangerang, 30 km di barat daya Jakarta. Palyja juga mengambil air dari Kali Krukut di Jakarta Selatan setelah melewati sumur penyaring dan tempat pengolahan air. Selain itu, pada masa kelangkaan, air dari Sungai Ciliwung yang berpolusi berat digunakan untuk pasokan cadangan.
Privatisasi air di Jakarta
Pada tahun 1993, perusahaan air asal Britania Raya, Thames Water International, datang ke Indonesia untuk memperoleh kontrak konsesi Jakarta. Perusahaan ini membuat kesepakatan dengan Sigit Harjojudanto, salah satu putra Presiden Suharto. Meski tidak berpengalaman memasok air, perusahaan milik Sigit, PT Kekar Pola Airindo, mendapat 20 persen saham usaha patungan dengan Thames Water. Perusahaan air Perancis, Lyonnaise des Eaux, sekarang Suez Environnement, sebelumnya sempat beroperasi di Indonesia dan tidak mau ketinggalan. Perusahaan ini pernah bekerja sama dengan Salim Group milik Anthony Salim, kroni Suharto, untuk memproduksi dan mendistribusikan air industri di Serang sejak 1994. Mereka bersama-sama membentuk PT Garuda Dipta Semesta (sekarang Palyja). Karena tidak mau berhadapan dengan Presiden, Salim awalnya berhati-hati. Setelah Lyonnaise des Eaux berhasil memengaruhi pemerintah untuk membagi konsesi Jakarta ke dua perusahaan tanpa tender, Salim setuju. Tahun 1995, pemerintah mengundang Lyonnaise des Eaux dan Thames Water International untuk mulai merundingkan konsesi. Keduanya menerbitkan kajian kelayakan pada tahun 1996. Negosiasi berlangsung selama satu tahun lebih dan cukup rumit. Salah satu isu yang dibahas adalah perusahaan-perusahaan ini ingin dibayar dengan mata uang asing. Permintaan tersebut ditolak oleh Gubernur Jakarta.
Privatisasi air di Jakarta
Pada awal 1990-an, Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia untuk memprivatisasi pasokan air. Namun demikian, Proyek Pembangunan Kota Jabotabek Kedua, proyek air besar untuk Jakarta yang disetujui dewan Bank Dunia tahun 1990, tidak mencantumkan syarat privatisasi.