Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kabupaten Muna
Produksi padi tahun 2005 berjumlah 11.899 ton yang terdiri atas padi sawah sebanyak 3.940 ton (33,11persen) dan padi ladang 7.959 ton (66,89 persen). Dibanding dengan jumlah produksi tahun 2004 sebesar 14.904 ton berarti produksi padi selama tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 20,17 persen.
Kabupaten Muna
Produksi jagung mengalami peningkatan sebesar 8,54 persen dari 40.477 ton tahun 2004 menjadi 43.933 ton pada tahun 2005. Peningkatan tersebut di sebabkan meningkatnya luas panen sebesar 2,30 persen dari 18.992 hektare tahun 2004, meningkat menjadi 19.428 hektare tahun 2005. Produksi ubi kayu juga mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebesar 51.016 ton meningkat menjadi 53.276 ton pada tahun 2005 atau mengalami peningkatan sebesar 4,43 persen. Sedangkan produksi ubi jalar mengalami penurunan dari 10.010 ton pada tahun 2004 menurun menjadi 6.744 ton pada tahun 2005 atau mengalami penurunan sebesar 32,63 persen.
Kabupaten Muna
Produksi tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah meninkat 4,14 persen dari tahun 2004 sebesar 5.006 ton menjadi 5.213 ton pada tahun 2005, demikian juga dengan produksi kacang kedelai mengalami peningkatan dari 81 ton pada tahun 2004 menjadi 150 ton pada tahun 2005 atau meningkat sebesar 85,18 persen. Sementara itu produksi kacang hijau menurun sebesar 4,69 persen dari 456 ton pada tahun 2004 menurun menjadi 244 ton pada tahun 2005.
Kabupaten Muna
Areal tanaman kakao mengalami peningkatan yang relatif besar dibanding dengan jenis tanaman lainnya, yaitu dari 7.271,6 ha tahun 2004 menjadi 7.511,0 ha tahun 2005 atau naik sekitar 3,29 persen, sedangkan untuk jenis tanaman lainnya juga mengalami peningkatan namun dalam jumlah yang relatif kecil.
Kabupaten Muna
Luas kawasan hutan adalah 235.759 ha atau 8,24 persen dari total luas Kabupaten Muna, yaitu 488.700 ha. Rincian masing-masing kawasan adalah seluas 39,685 ha (16,83 persen) hutan produksi biasa, 11,693 ha (4,95 persen) hutan produksi terbatas, 46.363 ha (19,67 persen) hutan lindung, 82.009 ha (34,79 persen) hutan wisata PPA dan seluas 56,009 ha (23,76 persen) hutan produksi yang dapat dikonversi.
Kabupaten Muna
Produksi hasil hutan dalam tahun 2005 meliputi kayu jati log sebanyak 14,421,23 M kayu jati konversi sebanyak 6.455,45 M, rimba log sebanyak 4.364,28 M, kayu rimba konversi sebanyak 2.967,71 M dan 1.601,95 M.
Kabupaten Muna
Secara umum populasi ternak besar dan kecil pada tahun 2005 mengalami kenaikan, seperti ternak sapi dan kambing masing-masing sekitar 7,36 persen dan 13,51 persen dari populasi tahun 2004 sebesar 29.501 ekor dan 8.266 ekor menjadi 32.959 ekor serta 8.401 ekor pada tahun 2005.
Kabupaten Muna
Perkembangan populasi unggas khususnya ayam buras mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 sebanyak 2.070.00 ekor meningkat menjadi 2.081.350 ekor pada tahun 2005 atau meningkat sebesar 0,55 persen. Demikian pula peningkatan yang relatif besar terjadi pada jenis unggas ayam ras dari 7.500 ekor tahun 2004 menjadi 54.100 ekor pada tahun 2005. Ternak itik juga mengalami peningkatan dari 10.500 ekor pada tahun 2004 menjadi 64.100 ekor pada tahun 2005.
Kabupaten Muna
Pemotongan sapi meningkat dari 1.539 ekor pada tahun 2004 sebanyak 1.625 ekor pada tahun 2005. Sementara untuk ternak kambing dan ayam buras mengalami penurunan, kecuali unggas jenis ayam ras mengalami peningkatan yang relatif besar dibanding dengan tahun 2004.
Kabupaten Muna
Produksi ikan tahun 2004 terdapat sebanyak 30.695,12 ton dan tahun 2005 sebanyak 34.383,58 ton ini berarti produksi perikanan tahun 2005 mengalami peningkatan sebanyak 12,02 persen dibanding tahun 2004. Produksi perikanan tersebut terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya. Produksi perikanan budidaya terbesar terdapat di Kecamatan Kulisusu dengan produksi sebesar 561,13 ton khusus di Kecamatan Napabalano dengan jumlah produksi sebesar 420,40 ton. Kemudian untuk perikanan tangkap ada 3 kecamatan produsen ikan terbanyak, yaitu Kecamatan Napabalano, disusul Kecamatan Duruka dan Kecamatan Kulisusudengan dengan produksi masing-masing 7.680,90 ton (24,83 persen), 6.303,60 ton (20,58 persen) dan 2.818,00 ton (9,20 persen) dari total produksi ikan.
Kabupaten Muna
Dari hasil survei tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan industri besar/sedang di Kabupaten Muna tahun 2005 tercatat sebanyak 15 buah perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak 568 orang.
Kabupaten Muna
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah perusahaan industri besar/sedang tahun 2005 berkurang sebanyak 3 perusahaan atau menurun sebesar 16,67 persen, di mana dari 18 perusahaan tahun 2004 menjadi 15 perusahanan tahun 2005. Kondisi ini diikuti dengan penurunan tenaga kerja sebesar 18,97 persen pada tahun 2005. Pengeluaran untuk tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 42,62 persen, yaitu dari 2.846.718 ribu rupiah tahun 2004 menjadi 1.633.422 ribu rupiah tahun 2005.
Kabupaten Muna
Jumlah tenaga listrik yang di produksi tahun 2005 menunjukan penurunan sebesar 1,28 persen, yaitu dari 19.662.579 Kwh pada tahun 2004 menjadi 19.410.386 Kwh Tahun 2005.
Kabupaten Muna
Data volume dan nilai perdagangan antar pulau dan hasil bumi dan laut tahun 2005 berjumlah 52.929,09 juta rupiah, terdiri dari hasil pertanian tanaman pangan sebesar 877,71 juta rupiah (1,65%), hasil perkebunan sebesar 17.326,74 juta rupiah (32,73%), hasil hutan sebesar 33.442,28 juta rupiah (50,13%), hasil peternakan 700,75 juta rupiah (1,32%) dan hasil perikanan sebesar 7.452,66 juta rupiah (14,08%). Dibanding tahun 2004, nilai perdagangan antar pulau tahun 2005 mengalami penurunan yang relatif besar di mana tahun 2004 bernilai 52.929,08 juta rupiah.Panjang jalan di Kabupaten Muna tahun 2005 tercatat sepanjang 1.224,2 km yang terdiri atas jalan provinsi sepanjang 268,5 km untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten sepanjang 955,7 km.
di mana jalan provinsi sudah termasuk bagian bagian dari jalan kabupaten.
Kabupaten Muna
Sekitar 91% jalan di Kabupaten Muna rusak parah, terutama jalanan Kabupaten yang tak kunjung ada perbaikan. Masyarakat yang bermukim di sepanjang jalan Kabupaten mengekspresikan rasa kekesalannya dengan meletakan batang kayu di pinggir jalan, menanam pisang di tengah jalan karena jalan yang berlubang cukup parah, sehingga bisa ditanami pohon pisang.
Kabupaten Muna
Jumlah kunjungan kapal pada tahun 2005 meningkat sebesar (26,29%) dibandingkan tahun 2004, yaitu dari 2.077 meningkat menjadi 2.623 kunjungan. Jumlah penumpang yang turun tahun 2004 tercatat 144.243 orang dan pada tahun 2005 sebanyak 60.435 orang atau turun sebesar 58,09%, sedangkan jumlah penumpang yang naik mengalami penurunan sebesar 65,87%, yaitu dari 118.029 orang tahun 2004 menjadi 40.280 orang tahun 2005.
Kabupaten Banggai
Kabupaten Banggai, adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Luwuk. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.672 km² (data UU No 51/1999), dan berpenduduk sebanyak 323.626 jiwa (2010). Kabupaten Banggai dulunya merupakan bekas Kerajaan Banggai yang meliputi wilayah Banggai daratan dan Banggai Kepulauan. Pada tahun 1999 Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Kabupaten Banggai
Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hasil laut (ikan, udang, mutiara, rumput laut dan sebagainya), aneka hasil bumi (kopra, sawit, coklat, beras, kacang mente dan lainnya) serta hasil pertambangan (nikel yang sedang dalam taraf eksplorasi) dan gas (Blok Matindok dan Senoro).
Kabupaten Banggai
Sejarah Kabupaten Banggai sangat berhubungan erat dengan Sejarah Kerajaan Banggai, oleh karena itu pembahasan sejarah Kabupaten Banggai tidak terlepas juga dengan pembahasan sejarah kerajaan Banggai. Selain itu, Sejarah Kabupaten Banggai sangat berhubungan erat dengan sejarah Pemerintahan Kolonial Belanda dan Jepang di wilayah kerajaan Banggai. Yang ketiga, sejarah Kabupaten Banggai berhubungan erat dengan sejarah pergolakan rakyat Kabupaten, untuk menuntut dan berjuang terbentuknya daerah otonom, melalui wadah "Badan Perjuangan Otonomi Daerah " disingkat "BPOD" Kabupaten Daerah Swatantra Tingkat II (DASWATI) Banggai.
Hubungan erat dengan kerajaan Banggai yang paling menonjol adalah luas wilayah Kabupaten Banggai berdasarkan UU Nomor 59 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II di Sulawesi, sama luasnya dengan luas kerajaan Banggai. Pemerintah Belanda telah meninggalkan bekas jajahannya antara lain dengan membentuk administrasi pemerintahan Afdeling Ooskost van Celebes (907) dan Onderafdeling Banggai (1932), administrasi ini sangat digunakan oleh pemerintah Pusat dalam menyusunan UU pembentukan Kabupaten Dati II di Sulawesi.
Kabupaten Banggai
Melalui perjuangan tokoh politik, organisasi Pemuda dan Pelajar Banggai dan dukungan moril, materil dari Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) raja banggai ke-33, Syukuran Aminuddin Amir, maka terbentuk wadah perjuangan terbentuknya Kabupaten Banggai, yaitu BPOD. Anggota perjuangan BPOD Banggai adalah antara lain Djakaria Nurdin Agama (mayor ngopa kerajaan Banggai/KPN), M.H. Wauranagai (PNI), A. Momor (PKI), Jan Posuma (PSII), Ahmad Mile (NU), Badarussalam (Masyumi), Abdul Azis Larekeng (Pemuda/Pelajar Banggai). Tim ini yang langsung berjuang ke Makassar menghadap Gubernur Sulawesi Andi Pangeran Pettarani, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri Sunaryo, dan menemui keberhasilan dengan dikeluarkannya UU Nomor 59 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II di Sulawesi.
Kabupaten Banggai
Tim BPOD Banggai lainnya yang berjuang di Luwuk-Poso-Makassar dan Jakarta, yaitu Aco Dg. Matorang (PSII), Azis Sinukun (NU), Djen Djalumang (NU), T.S.Nullah (Komite XII), Agulu Lagonah (Komite XII), H.Thalib (Muhammdiyah), Siradjuddin Datu Adam (Muhammadiyah), Malajo Ahmad (Muhammadiyah), Ema Hamid (Wanita Bangga), Ena Musa (Pemuda Banggai), Faruk Zaman (KAPPI), Kahar dangka (KAPPI/KAMI).
Kabupaten Banggai
Luas wilayah Kabupaten Banggai 9.672,70 km atau sekitar 14,22 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah teritorial laut 20.309,68 km serta panjang garis pantai sepanjang 613,25 km. Wilayah Kabupaten Banggai sebagian besar terdiri dari pegunungan dan perbukitan, sedangkan daratan rendah yang ada pada umumnya terletak di sepanjang pesisir pantai.
Kabupaten Banggai
Kabupaten Banggai dengan Ibukota Luwuk hingga tahun 2012 secara administratif terdiri atas 23 kecamatan 339 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Banggai mencapai 323.872 jiwa, terdiri dari laki-laki 165.266 jiwa dan perempuan 158.606 jiwa dengan sex rasio 104. Laju pertumbuhan penduduk 0,45 persen pertahun, sedangkan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 31 jiwa/km.
Kabupaten Banggai
Objek wisata ini ramai dikunjungi oleh masyarakat kota Luwuk karena letaknya dekat dari kota. Deretan kios, kafe serta warung makan menjadi pemandangan khas. Ombak pun Beriring menghempas pantai mengiringi keceriaan pengunjung. Bersampan, berenang, ski atau selancar merupakan atraksi yang dapat dilakukan di pantai Kilo Lima. Usai atraksi pengunjung dapat melepas kepenatan sembari menikmati makanan khas seperti nasi goreng, pisang goreng atau minuman segar.
Kabupaten Banggai
Salodik memiliki panorama alam yang indah terletak 27 kilometer dari kota Luwuk. Untuk mencapai Cagar Alam (Suaka Margasatwa) Salodik ditempuh dengan kendaraan roda empat selama 40 menit dari Kota Luwuk.
Kabupaten Banggai
Daya tarik utama Cagar Alam Salodik berupa air terjun bersusun-susun. Selain air terjun, objek yang berada pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut ini memiliki hutan yang lebat. Kicauan burung dari balik dedaunan yang rimbun seakan menyapa setiap pengunjung.
Karena alamnya yang indah, Belanda pernah mendirikan pesanggrahan di lokasi ini. Puing¬puing tempat peristirahatan bekas peninggalan Belanda tersebut masih ada sampai sekarang.
Kabupaten Banggai
Tobelombang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai sekitar 425 km dari kota Palu. Menurut tetua adat Tobelombang, Bapak Drs. Abino Lumbun, Tobelombang dikenal sebagai Perkebunan Kelapa pada zaman Belanda tahun 1915. Tempat ini telah dikunjungi wisatawan asing yang senang akan wisata sejarah pada masa lampau. Anda masih dapat menyaksikan sisa Peninggalan bersejarah di tempat ini dan disekitar objek wisata ini terbentang pula pemandangan alam yang indah disekitarnya.
Kabupaten Banggai
Kabupaten Banggai, memiliki adat-istiadat leluhur dari suku Loinang (Saluan), Lo'on (Balantak dan Andio), serta Lobo (Banggai, Peling dan Labobo), dan juga mempunyai nama-nama yang dipakai dalam pemerintahan zaman dulu yaitu di tingkat kabupaten dinamakan Tomundo setingkat Bupati, kemudian ada pembantu dengan nama "kapitan laut" dan "mayor ngopa", lalu ada yang dinamakan "sangaji" atau "bosanyo", lalu ada "kapitan" setingkat camat, dan "tonggon" setingkat kepala desa. Kepala desa atau yang biasa disebut tonggon dibantu oleh seorang juru tulis setingkat sekretaris desa, lalu ada kepala jaga. Di Pagimana ada 3 Kapitan yaitu Kapitan Lambangan, Kapitan Bualemo dan Kapitan Lingketeng, di wilayah Bunta ada 2 kapitan yaitu Kapitan Duhian dan Kapitan Bugis Mangantjo, kemudian di wilayah Lamala ada Kapitan Lasompoh. Dengan bahasa yang telah diteliti oleh Pusat Bahasa Indonesia Jakarta tahun 1986, 1996 dan 2001. Bahasa Saluan, Balantak, Andio dan Banggai sudah masuk dalam ISO 193-3, Registren Outhorrity, edisi 16 tahun 2012.
Kabupaten Banggai
Pada Tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Banggai 305.897 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 32 jiwa/km (BPS Kab.Banggai), luas wilayah 9.672,70 km. Secara administrasi dibagi dalam 18 (delapan belas) Kecamatan, 46 Kelurahan, dan 291 Desa, serta 2 (dua) unit Pemukiman Transmigrasi. Pada tahun 2012, jumlah kecamatan bertambah 23 (dua puluh tiga).
Kabupaten Donggala
Kabupaten Donggala (), adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kota Donggala. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 4275,08 km² dan berpenduduk sebanyak 301.757 jiwa pada tahun 2016. Donggala adalah kabupaten terluas ke-7, terpadat ke-4, dan memiliki populasi terbanyak ke-4 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Donggala terdiri dari 16 kecamatan dan 166 desa/kelurahan. Donggala mengelilingi wilayah Kota Palu, dan berbatasan dengan Parigi Moutong di bagian timur, Tolitoli di bagian utara dan timur laut, Sigi di bagian selatan, dan Sulawesi Barat di bagian barat dan barat daya.
Kabupaten Donggala
Catatan tertua tentang Donggala ditemukan dalam sumber-sumber Tiongkok sebelum abad ke-15 yang ditulis oleh J. V. Mills dan disunting Marcell Bonet di buku "Chinese Navigation" (1965). Sejak tahun 1430, wilayah kota Donggala telah dikenal sebagai pelabuhan untuk memperdagangkan hasil bumi seperti kopra, damar, dan kemiri, juga ternak sapi. Di rentang waktu yang panjang itu, Donggala adalah suatu kesatuan sebagai wilayah Kerajaan Banawa, yang bersamaan dengan masuknya kekuatan kolonial seperti kongsi dagang milik kerajaan Belanda, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).
Kabupaten Donggala
Pada tahun 1667, VOC melalui Traktat Banawa selanjutnya mengikat Donggala untuk kali pertama dalam perjanjian penyerahan emas. Oleh Belanda, Donggala dijadikan titik tengah di Selat Makassar untuk mengamankan jalur perdagangan laut di wilayah tersebut yang menghubungkan Makassar dan Manado. Pada tahun 1888, Belanda melalui Plakat Panjang (Lange Verklaring) – sebelumnya Korte Verklaring (Perjanjian Pendek) menetapkan Donggala sebagai jalur eksklusif perusahaan kapal dagangnya, KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij). Jalur penting itu diberi nama Jalur 14.
Kabupaten Donggala
Sejak Traktat Banawa 1667, Donggala telah menjadi penting tidak hanya untuk Belanda (VOC) tapi juga bagi perebutan kuasa tiga kerajaan: Ternate, Gowa (Makassar), dan Bugis (Bone). Kepentingan di bawah pengaruh koloni Belanda itu kemudian berkaitan dengan penentuan Donggala sebagai wilayah penunjang Karesidenan Celebes en Onderhoorigheden di Makassar dan Karesidenan Midden Celebes di Manado. Jalur darat antara Donggala ke Makassar yang lebih baik dibanding Donggala ke Manado di masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron van der Capellen itu melahirkan sarkasme: "lebih cepat ke Eropa dari Manado, daripada dari Manado ke Sulawesi Tengah (Donggala)".
Perdagangan di Donggala menjadi lebih intensif hingga memasuki abad ke-20. Intensitas perdagangan antar kota dan kegiatan ekspor-impor melalui Donggala menjadikan pelabuhan di kota itu ramai. "Booming Kopra" (1920-1939) menjadi kata kunci dalam catatan sejarah selanjutnya, lalu Jepang datang menggantikan Belanda, dan selanjutnya fase pergolakan-pergolakan politik nasional pasca kemerdekaan.
Kabupaten Donggala
Sebelum ditaklukkan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1904 wilayah Kabupaten Donggala adalah wilayah Pemerintah raja-raja yang berdiri sendiri-sendiri yaitu Kerajaan Palu, Kerajaan Sigi Dolo, Kerajaan Kulawi, Kerajaan Biromaru, Kerajaan Banawa, Kerajaan Tawaili, dan Kerajaan Moutong.
Kabupaten Donggala
Dalam perkembangan selanjutnya daerah ini yang merupakan bagian dari wilayah Sulawesi Tengah dijadikan afdeling Donggala yang meliputi :
Kabupaten Donggala
Berdasarkan , bahwa mulai tanggal 12 Agustus 1952, daerah Sulawesi Tengah terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, yang wilayahnya meliputi bekas Onderafdeling Palu, Donggala, Parigi dan Tolitoli; serta Kabupaten Poso yang wilayahnya meliputi bekas Onderafdeling Poso, Bungku/Mori dan Luwuk.
Tanggal 12 Agustus ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Kabupaten Donggala yang diperingati setiap tahun, dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952, juga disertai dengan pembentukan lembaga pemerintahan daerah serta badan-badan perlengkapan lainnya yaitu pembentukan DPRDS yang didasarkan dan pembentukan dinas-dinas yang terdiri dari Pertanian, Kehutanan, Perikanan Darat, Kehewanan, Pengajaran, Pekerjaan Umum, dan Kesenian.
Kabupaten Donggala
Selanjutnya berdasarkan tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi Tengah, sekaligus merupakan pemekaran pertama saat sebagian wilayah daerah Kabupaten Donggala dibagi menjadi Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli. Berdasarkan , ibukota Kabupaten Donggala resmi dipindahkan dari Kota Palu, dikembalikan ke Kota Donggala sendiri yang berjarak 34 km dari Kota Palu.Kabupaten Donggala memiliki 16 kecamatan yaitu:
Kabupaten Donggala
Pada tahun 2002, terjadi pemekaran di Kabupaten Donggala, sesuai UU No. 10 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Dalam perkembangan selanjutnya tahun 2008 melalui UU No. 27 Tahun 2008 kembali terjadi pemekaran kabupaten di Kabupaten Donggala, yaitu Kabupaten Sigi.
Kota Palu
Palu adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Palu merupakan kota yang terletak di Sulawesi Tengah, berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah barat dan Utara, Kabupaten Sigi di sebelah selatan, dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah timur. Kota Palu merupakan kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Koordinatnya adalah 0,35 – 1,20 LU dan 120 – 122,90 BT. Kota Palu dilewati oleh garis Khatulistiwa. Penduduk Kota Palu berjumlah 342.754 jiwa (2012).
Kota Palu
Asal usul nama kota Palu adalah kata Topalu'e yang artinya "Tanah yang terangkat" karena daerah ini awalnya lautan, karena terjadi gempa dan pergeseran lempeng ("palu koro") sehingga daerah yang tadinya lautan tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi Kota Palu.
Kota Palu
Istilah lain juga menyebutkan bahwa kata asal usul nama Kota Palu berasal dari bahasa kaili VOLO yang berarti bambu yang tumbuh dari daerah Tawaeli sampai di daerah sigi. Bambu sangat erat kaitannya dengan masyarakat suku Kaili, ini dikarenakan ketergantungan masyarakat Kaili dalam penggunaan bambu sebagai kebutuhan sehari-hari mereka. baik itu dijadikan Bahan makanan (Rebung), Bahan bangunan (Dinding, tikar, dll), Perlengkapan sehari hari, permainan (Tilako), serta alat musik (Lalove)
Kota Palu
Kota Palu sekarang ini adalah bermula dari kerajaan yang terdiri dari kesatuan empat kampung, yaitu: Besusu, Tanggabanggo yang sekarang bernama Kelurahan Kamonji, Panggovia yang sekarang bernama Kelurahan Lere, dan Boyantongo yang sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Itulah sebabnya Belanda mengadakan pendekatan terhadap Kerajaan Palu. Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado pada tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala tentara dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka pun menyerang Kayumalue. Setelah peristiwa perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani perjanjian pendek kepada Pemerintah Hindia Belanda.
Pada awal mulanya, Kota Palu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Palu. Pada masa penjajahan Belanda, Kerajaan Palu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan ("Onder Afdeling "Palu) yang terdiri dari tiga wilayah yaitu "Landschap "Palu yang mencakup distrik Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat; "Landschap "Kulawi; dan "Landschap "Sigi Dolo.
Kota Palu
Pada tahun 1942, terjadi pengambilalihan kekuasaan dari Pemerintahan Belanda kepada pihak Jepang. Pada masa Perang Dunia II ini, kota Donggala yang kala itu merupakan ibukota "Afdeling" Donggala dihancurkan oleh pasukan Sekutu maupun Jepang. Hal ini mengakibatkan pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Palu pada tahun 1950. Saat itu, kota Palu berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) setingkat wedana dan menjadi wilayah daerah Sulawesi Tengah yang berpusat di Kabupaten Poso sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kota Palu kemudian mulai berkembang setelah dibentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah Tahun 1957 yang menempatkan Kota Palu sebagai Ibukota Keresidenan.
Kota Palu
Terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, status Kota Palu sebagai ibukota ditingkatkan menjadi Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Kemudian pada tahun 1978, Kota Palu ditetapkan sebagai kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978. Kini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Kota Palu ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Palu.
Kota Palu
Secara geografis, Kota Palu berbatasan dengan daerah sebagai berikut:
Kota Palu
Dataran Kota Palu dikelilingi oleh pegunungan dan pantai. Peta ketinggian mencatat, 376,68 Km (95,34%) wilayah Kota Palu berada pada ketinggian 100 - 500 mdpl dan hanya 18,38 Km (46,66%) terletak di dataran yang lebih rendah. Kota Palu terletak di bagian Utara khatulistiwa, menjadikan Kota Palu sebagai salah satu kota tropis terkering di Indonesia dengan curah hujan kurang dari 1.000 mm per tahun.
Bentang alam Kota Palu membentang memanjang dari Timur ke Barat dengan luas wilayah 395,06 Km. Secara astronomis, Kota Palu terletak pada posisi 119,45 - 121,15 BT dan 0,36 - 0,56 LS.
Kota Palu
Jarak antara ibukota provinsi ke daerah kabupaten:
Kota Palu
Kota Palu dibagi kepada 8 kecamatan dan 45 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah:
Kota Palu
Masyarakat Kota Palu sangat heterogen. Penduduk yang menetap di kota ini berasal dari berbagai suku bangsa seperti Bugis, Toraja dan Mandar yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Gorontalo, Manado, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Kaili yang merupakan suku asli dan terbesar di Sulawesi Tengah.
Kota Palu
Kota Palu sering diasosiasikan dengan kekerasan dan konflik. Padahal, masyarakat tidak terpengaruh oleh konflik atau bentrokan antarwarga. Bentrokan antarwarga di Kelurahan Nunu dan Kelurahan Tavanjuka yang sempat diberitakan di media massa tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat. Warga tetap beraktivitas seperti biasa.