Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Badan Standardisasi Nasional
Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta apengelolaan barang/kekayaan milik negara
Badan Standardisasi Nasional
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.
Badan Standardisasi Nasional
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi. Deputi Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi membawahi 3 Pusat yaitu Pusat Sistem Penerapan Standar, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, serta Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi.
Badan Standardisasi Nasional
Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu
Badan Standardisasi Nasional
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional
Badan Standardisasi Nasional
Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium penguji, akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi
Badan Standardisasi Nasional
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi membawahi 3 Pusat yaitu Pusat Perumusan Standar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, serta Pusat Kerjasama Standardisasi.
Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun internasional.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar, akreditasi, informasi dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait.
Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.
Badan Standardisasi Nasional
Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek [erumusan standar, penerapan standar, akreditasi, informasi dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait.
Badan Standardisasi Nasional
Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.
Badan Standardisasi Nasional
Pusat Perumusan Standar
Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK) dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun internasional.
Badan Standardisasi Nasional
Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi.
Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi membawahi 2 Pusat yaitu Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi dan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi.
Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang informasi dan dokumentasi standardisasi.
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.
Badan Standardisasi Nasional
Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang informasi dan dokumentasi standardisasi.
Badan Standardisasi Nasional
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan mutu.
Badan Standardisasi Nasional
Alamat
Badan Standardisasi Nasional
Gedung BPPT I Lantai 9 s/d 14
Badan Standardisasi Nasional
Jl. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340
Badan Standardisasi Nasional
Telp: 021-3927422
Badan Standardisasi Nasional
Fax: 021-3927527
Bukhari
Al-Bukhari (, lahir 13 Syawal 194 H (21 Juli 810) - wafat 256 H (870)), atau lebih dikenal Imam Bukhari, adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam buku-buku fiqih dan hadis, hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan "Amirul Mukminin fil Hadits" (pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.
Bukhari
Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Tirmidzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadis dalam Sunan Tirmidzi. Sedangkan kunyah-nya adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkapnya adalah "Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari". Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.
Bukhari
Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab "ats-Tsiqat", Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.
Bukhari
Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama "Kazaya Shahabah wa Tabi'in", hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam satu kitab setelah menyaring dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawisumber? menjadi 7275 hadis.
Bukhari
Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.
Bukhari
Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis shahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah dan Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan seorang ulama besar, Ahmad bin Hanbal. Di kota-kota itu ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari mereka dia mengumpulkan dan menghafal satu juta hadis.
Bukhari
Namun tidak semua hadis yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat di antaranya apakah sanad (riwayat) dari hadis tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat/pembawa) hadis itu tepercaya dan tsiqqah (kuat). Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya "Al Jami'al-Shahih" yang dikenal sebagai Shahih Bukhari.
Banyak para ahli hadis yang berguru kepadanya seperti Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim.
Bukhari
Di antara guru-gurunya dalam memperoleh hadis dan ilmu hadis adalah Ali ibn Al Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad ibn Yusuf Al Faryabi, Maki ibn Ibrahim Al Bakhi, Muhammad ibn Yusuf al Baykandi dan ibnu Rahawaih. Selain itu ada 289 ahli hadis yang hadisnya dikutip dalam bukunya "Shahih Bukhari".
Bukhari
Dalam meneliti dan menyeleksi hadis dan diskusi dengan para perawi, Imam Bukhari sangat sopan. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Tentang perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata, "Perlu dipertimbangkan, "Para ulama meninggalkannya", atau "Para ulama berdiam diri dari hal itu" sementara perawi yang hadisnya tidak jelas ia menyatakan, "Hadisnya diingkari". Bahkan banyak meninggalkan perawi yang diragukan kejujurannya. Dia berkata, "Saya meninggalkan sepuluh ribu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadis-hadis dengan jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan".
Bukhari
Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadis, mencek keakuratan sebuah hadis ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang jauh seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz seperti yang dikatakan dia "Saya telah mengunjungi Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing dua kali; ke Basrah empat kali, menetap di Hijaz selama enam tahun, dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadis."
Bukhari
Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama pakar hadis, ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fiqih, bahkan tidak lupa dengan kegiatan kegiatan olahraga dan rekreatif seperti belajar memanah sampai mahir. Bahkan menurut suatu riwayat, Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali dua kali.
Bukhari
Karya Imam Bukhari antara lain:
Bukhari
Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Di Naisabur, tempat asal imam Muslim seorang Ahli hadis yang juga murid Imam Bukhari dan yang menerbitkan kitab "Shahih Muslim", kedatangan beliau pada tahun 250 H disambut meriah, juga oleh guru Imam Bukhari Sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zihli. Dalam kitab Shahih Muslim, Imam Muslim menulis. "Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama dan warga kota memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Imam Bukhari". Namun kemudian terjadi fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara.
Bukhari
Seperti halnya di Naisabur, di Bukhara dia disambut secara meriah. Namun ternyata fitnah kembali melanda, kali ini datang dari Gubernur Bukhara sendiri, Khalid bin Ahmad Az-Zihli yang akhirnya Gubernur ini menerima hukuman dari Sultan Uzbekistan Ibn Tahir.
Tak lama kemudian, atas permintaan warga Samarkand sebuah negeri tetangga Uzbekistan, Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun disana dia jatuh sakit selama beberapa hari, dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Ia dimakamkan selepas Salat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri.
Lembaga Ketahanan Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
Lembaga Ketahanan Nasional
Lembaga Pertahanan Nasional berdiri pada tanggal 20 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964, dan berada langsung di bawah Presiden. Pada tahun 1983, lembaga ini berubah nama menjadi Lembaga Ketahanan Nasional, yang berada di bawah Panglima ABRI. Pada tahun 1994 lembaga ini berada langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tahun 2001, Lemhannas merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tahun 2006, berdasarkan Perpres No. 67 Tahun 2006, mengingat beban dan tanggung jawab lembaga, maka jabatan Gubernur Lemhannas disejajarkan dengan Jabatan Menteri.
Lembaga Ketahanan Nasional
Pembentukan lemhannas pada dasarnya merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan lingkungan strategic baik nasional dan internasional yang mengharuskan adanya integrasi dan kerjasama yang mantap serta dinamis antar para aparatur Sipil, TNI, Polri dan pimpinan Swasta Nasional serta pimpinan politik dan organisasi kemasyarakatan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Lembaga Ketahanan Nasional
Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno menetapkan tanggal 20 Mei 1965 sebagai hari berdirinya Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1964 yang bertepatan dengan peringatan bersejarah hari kebangkitan nasional Indonesia. Pada saat upacara berdirinya Lemhannas sekaligus dimulainya fungsi utama Lemhannas yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan upacara pembukaan program pendidikan Kursus Reguler Angkatan I.
Lembaga Ketahanan Nasional
Pembentukan Lemhannas juga dimaksudkan sebagai salah satu urgensi nasional dalam upaya menyelamatkan dan melestarikan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan tujuan bangsa Indonesia serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ditengah-tengah percaturan politik dunia.
Lembaga Ketahanan Nasional
Dewasa ini.Lemhannas mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu asset bangsa yang sangat berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dimungkiri, bahwa karya Lemhannas telah memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dari lembaga ini telah dilahirkan kader-kader pemimpin nasional yang potensial dan dari fungsi utama di bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan negara, antara lain konsep Geopolitik Indonesia diimplementasikan dalam doktrin Wawasan Nusantara dan Geostrategi Indonesia dalam doktrin Ketahanan Nasional serta Sistem Manajemen Nasional Indonesia yang pada perkembangannya telah disepakati bersama sebagai paradigma nasional dalam rangka Pembangunan Nasional.
Lembaga Ketahanan Nasional
Sebagaimana halnya dengan institusi pendidikan yang lain, dalam perjalanan sejarahnya, Lemhannas banyak mengalami perubahan didasarkan pada kemajuan lingkungan strategic yang dihadapi tanpa mengabaikan pokok-pokok pikiran yang melandasi pembentukannya. Dari nama Lembaga Pertahanan Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, berubah nama dengan Lembaga Ketahanan Nasional dan berada di bawah Panglima ABRI berdasarkan Keppres No. 60 tahun 1983. Kemudian berdasarkan Keppres No. 4 tahun 1994 berubah menjadi langsung di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Akhirnya berdasarkan Keppres No. 42 dan 43 tahun 2001 berubah Kedudukan dan Struktur organisasi sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan Lemhannas bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.
Lembaga Ketahanan Nasional
Pada tahun 2006, kelembagaan Lemhanas diperkuat melalui Peraturan Presiden no. 67 tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lemhannas RI, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lemhannas RI dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, dan dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Lemhannas RI dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.
Lembaga Ketahanan Nasional
Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam:
Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi :Berikut adalah daftar Gubernur Lemhannas:
Kanton Glarus
Kanton Glarus (bahasa Perancis: "Glaris", bahasa Italia: "Glarona", bahasa Romansh: "Glaruna") adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki luas wilayah 685 km² dan populasi 38.300 jiwa (2003). Ibu kotanya ialah Glarus.
Kanton Glarus
Penduduk kanton ini menuturkan bahasa Jerman.
Kanton Glarus
Glarus terbagi atas 25 kotamadya ("gemeinden"):
Kanton Schaffhausen
Kanton Schaffhausen (bahasa Perancis: "Schaffhouse", bahasa Italia: "Sciaffusa", bahasa Romansh: "Schaffusa") adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki luas wilayah 298 km² dan populasi 73.400 jiwa (2003). Ibu kotanya ialah Schaffhausen.
Kanton Schaffhausen
Osterfingen digabungkan Wilchingen pada tahun 2005.
Kanton Fribourg
Kanton Fribourg (bahasa Jerman: "Freiburg", bahasa Italia: "Friburgo", bahasa Romansh: "Friburg") adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki luas wilayah 1671 km² dan populasi 239.100 jiwa (2003). Ibu kotanya ialah Fribourg.
Kanton Fribourg
Sekitar 2/3 penduduk kanton ini menuturkan bahasa Perancis, di mana penduduknya tinggal di bagian barat. Sedangkan sisanya menuturkan bahasa Jerman, dan mereka tinggal di bagian timur.
Kanton Fribourg
Terdapat 168 kotamadya di Fribourg sejak bulan Januari 2006, namun jumlahnya semakin berkurang karena kanton mensubsidi penggabungan antarkotamadya.
Kanton Valais
Kanton Valais (bahasa Jerman: "", Italia: "Vallese", Romansh: "Vallais", Arpitan: "Valês") adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki luas wilayah 5.224 km² dan populasi 278.200 jiwa (2003). Ibu kotanya ialah Sitten.
Kanton Valais
Berikut ini adalah kotamadya yang ada di Valais, menurut distrik.
Kanton Vaud
Kanton Vaud (bahasa Jerman: "Waadt", bahasa Romansh: "Vad", bahasa Arpitan: "Vôd") adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki luas wilayah 3.212 km² dan populasi 626.200 jiwa (2003). Ibu kotanya ialah Lausanne.
Kanton Vaud
Terdapat 376 kotamadya di kanton Vaud.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Anggota KPAI pusat terdiri dari 9 orang, berupa 1 orang ketua, 1 wakil ketua, 7 orang anggota.
Dr. Susanto, MA lahir di Kabupaten Pacitan Jawa Timur, 5 Mei 1978. Kabupaten ini dikenal dengan kota seribu goa. Saat ini mendapat amanah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Komisi Negara Independen. Amanah tersebut disematkan setelah melalui fit and proper test di Komisi VIII DPR RI dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Komisioner KPAI. Sejak mahasiswa, selalu lekat dengan dunia aktifis, mulai komisariat hingga pengurus besar. Jiwa sebagai aktifis tersebut hingga kini selalu mewarnai. Saat ini mendedikasikan diri sebagai Ketua Departemen Pengembangan Kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat Periode 2015-2020 dan sebagai Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Maarif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2015-2020.
Menempuh SD di Temon II Arjosari Pacitan, selanjutnya MTs dan MA di Pondok Pesantren al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan. Kemudian melanjutkan S1 IAIN Ponorogo Jawa Timur, Lulus sebagai Wisudawan Terbaik, melanjutkan S2 Konsentrasi Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007 serta menyelesaikan S3 di Universitas Negeri Jakarta. Sejak mahasiswa ia aktif menulis dan riset terkait pengarusutamaan hak anak dan pengarusutamaan gender. Tingginya konsenitas ini, semakin meneguhkan bahwa Susanto yang pernah meraih penghargaan sebagai penulis terbaik nasional dari Prof Dr. Muhajjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 tersebut teguh mendedikasikan diri untuk anak Indonesia.
Sebelum mengemban amanah sebagai Komisioner KPAI, ia telah malang melintang di dunia anak, sebagai aktifis konsorsium pencegahan eksloitasi anak, Anggota Kelompok Kerja KPAI, sebagai tim khusus di berbagai lembaga internasional, terutama terkait perlindungan anak, gender dan MDGs serta sebagai konsultan Pengkajian dan Penyusunan Pedoman di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, isu-isu perlindungan anak sudah tidak asing lagi bagi Susanto, yang kini aktif menulis isu-isu perlindungan anak dengan berbagai topik aktual dan fenomenal di sejumlah media nasional, baik cetak maupun online.
Saat ini Susanto aktif menjalankan amanah sebagai Komisioner KPAI sebagaimana mandat dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Amanah yang ia emban tak semata-mata dimaknai sebagai panggilan tugas, namun sebagai panggilan jiwa. Inilah yang menjadi energi besar dalam setiap langkah menunaikan tugas. Ia tak kenal lelah, tak kenal patah semangat dalam menjalankan tugas advokasi, pengawasan, penanganan pengaduan, memberikan masukan perbaikan kebijakan, mediasi, membangun kemitraan sinergis untuk optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ragam kasus pelanggaran hak anak merupakan bagian dari concern yang selalu digeluti dam dicarikan solusinya dalam kapasitasnya sebagai komisioner. Pendek kata, untuk kepentingan terbaik bagi anak, ia selalu mendedikasikan waktu, energi dan jiwa untuk anak Indonesia
Komisi Nasional Perlindungan Anak
Komisi Nasional Perlindungan Anak (disingkat Komnas PA) adalah organisasi di Indonesia dengan tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, perorangan, atau lembaga. Komnas PA didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta.
Komisi Nasional Perlindungan Anak
Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan ekspoitasi, sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.