Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Privatisasi air di Jakarta
Pada Juni 1997, dua konsesi air selama 25 tahun diberikan dan mulai berlaku pada Februari 1998. Anak perusahaan Lyonnaise des Eaux, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), mendapat konsesi untuk Jakarta bagian barat, sedangkan anak perusahaan Thames Water International, Thames PAM Jaya (TPJ), mendapat konsesi Jakarta bagian timur. Konsesi ini bertujuan memperluas wilayah operasi ke seluruh Jakarta dan mengurangi air tak berekening hingga 20 persen pada akhir periode konsesi. Untuk mencapainya, Rp1.520 miliar ditanamkan selama lima tahun pertama konsesi ini. Jumlah tersebut setara dengan US$610 juta menurut nilai tukar penandatanganan sebelum krisis keuangan. Namun demikian, usai devaluasi Rupiah saat krisis keuangan Asia Timur, nilai komitmen investasi pun turun menjadi US$160 juta. Saat kekacauan pasca-Suharto, sebagian besar ekspatriat pergi dari Indonesia dan Direktur Jendera PAM Jaya membatalkan kontrak konsesi. Pejabat eksekutif dan diplomat Britania dan Perancis meyakinkan pemerintah pusat untuk mempertahankan konsesi karena perusahaan-perusahaan asing sudah memutus hubungan dengan mitranya di Indonesia yang berkaitan dengan bekas rezim Suharto. Setelah menyetujui kenaikan tarif sebesar 15 persen pada Februari 1998 di tengah krisis, DPRD dihujani kritik dan memutuskan pembekuan tarif selama tiga tahun selanjutnya.
Privatisasi air di Jakarta
Akibat krisis keuangan Asia Timur 1997, kontrak air dinegosasikan ulang melalui "Perjanjian Kerja Sama Kembali" yang ditandatangani bulan Oktober 2011. Pemerintah juga membentuk Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta sebagai regulator "independen" yang bertugas mengawasi konsesi dan meninjau permintaan kenaikan tarif atas nama Gubernur Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum. Awalnya, PAM Jaya bertugas mengawasi kinerja kedua perusahaan swasta ini atas nama pemerintah provinsi sekaligus menjadi perusahaan induk aset. Dengan membentuk badan regulator, fungsi regulasi dipisahkan dari fungsi induk aset sehingga menghindari potensi konflik kepentingan. Pada April 2001, DPRD menyetujui kenaikan tarif sebesar 35 persen dan tidak menaikkan tarif di dua golongan konsumen termiskin. Usai penandatanganan kontrak baru, dengan bantuan penasihat luar berkat dukungan Bank Pembangunan Asia, negosiasi panjang untuk "penyesuaian harga" periode 2002-2007 dimulai. Selama negosiasi, dua kenaikan dua tarif lain disetujui pada April 2003 dan Januari 2004 dan tidak menaikkan tarif golongan termiskin. Untuk pertama kalinya sejak 1998, tarif air rata-rata tahun 2003 lebih tinggi daripada imbalan air, masing-masing 5.000 dan 4.000 rupiah per meter kubik.
Privatisasi air di Jakarta
Pada Juli 2004, DPRD menyetujui penyesuaian tarif otomatis setiap enam bulan selama lima tahun agar pemerintah provinsi dapat membayar kekurangannya kepada operator swasta. Rumus penyesuaian tarifnya menetapkan bahwa kenaikan imbalan air akan dibebankan kepada konsumen sekaligus segala perubahan syarat finansial perusahaan induk aset PAM Jaya dan lembaga regulator.
Privatisasi air di Jakarta
Pada tahun 2004, organisasi konsumen menuntut para pemegang konsesi karena pelayanan buruk berdasarkan survei yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Hak Air (KRuHA). Pengacara perusahaan menolak klaim tersebut karena bukti-buktinya lemah dan surveinya tidak dilakukan oleh lembaga independen.
Privatisasi air di Jakarta
Pada Januari 2006, Gubernur Jakarta Sutiyoso dan DPRD menunda kenaikan tarif air karena diprotes DPRD. Pada tahun yang sama, Suez Environnement mengurangi porsi konsesinya menjadi 51 persen; tindakan ini sudah lama direncanakan oleh perusahaan. Sisa sahamnya dijual ke PT Astratel Nusantara (30 persen), bagian dari konglomerasi Astra International, dan Citigroup US (19 persen). Tidak lama kemudian, Thames Water keluar dari pasar Indonesia dengan menjual 9 persen sahamnya di TPJ ke Acuatico, konsorsium ReCapital Advisors dan Glendale Partners. Meski kedua perusahaan induk Acuatico tidak punya pengalaman operasi pelayanan air minum, Acuatico sendiri pernah memasok air untuk konsumen di Jakarta. Pemilik barunya mempertahankan manajemen TPJ, tetapi nama TPJ diganti menjadi PT Aetra Air Jakarta (Aetra).
Privatisasi air di Jakarta
Gubernur Fauzi Bowo, dipilih sebagai pengganti Sutiyoso tahun 2007, membekukan tarif air. Katanya, perusahaan-perusahaan swasta tersebut tidak mampu mencapai targetnya sesuai kontrak. Tahun 2008, target kinerja dikurangi lagi dalam rangka perubahan nilai tukar periode 2008-2012. Tahun 2009, tarif air juga dibekukan.
Privatisasi air di Jakarta
Tahun 2011, DPRD Jakarta meminta PAM Jaya memulai perundingan dengan kedua perusahaan karena kontrak tersebut dinilai sepihak dan merugikan PAM Jaya. Perundingan berjalan buntu, dan Direktur PAM Jaya Maurits Napitupulu dipecat pada Desember 2011. Situasi Palyja diangkat dalam surat dari CEO GDF Suez, Gerald Mestrallet, untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan dibahas dalam pertemuan antara Perdana Menteri Perancis Francois Fillon dan Presiden Indonesia pada Juli 2011. Perbincangan tingkat tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta selaku mitra kontrak resmi bukan satu-satunya penghubung perusahaan swasta dalam perundingan ini. Sementara itu, Amrta Institute for Water Literacy, Serikat Pekerja Air Jakarta, dan berbagai LSM menuntut agar kontrak tersebut dibatalkan, meski terancam membayar denda pembatalan kontrak sebesar 3,1 triliun rupiah (US$347 juta) kepada Palyja dan 2,8 triliun rupiah (US$$313 juta) kepada Aetra.
Privatisasi air di Jakarta
Pada Oktober 2012, Suez Environment mengumumkan akan menjual 51% sahamnya di Palyja kepada Manila Water asalkan didukung DPRD. Pada Juni 2013, DPRD dan PAM Jaya menyatakan menolak penjualan tersebut. DPRD justru mengumumkan akan membeli sendiri saham tersebut.
Privatisasi air di Jakarta
Koalisi Masyarakat Menentang Swastanisasi Air Jakarta membuat petisi menolak pengelolaan pasokan air Jakarta oleh swasta. PEtisi tersebut ditandatangani oleh 588 orang pada 2011. Organisasi ini juga mendukugn petisi serupa oleh 12 orang di pengadilan pada tahun 2013. Tanggal 24 Maret 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa privatisasi air Jakarta melanggar hak atas air seperti yang dijamin oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pengadilan juga menilai operator swasta "lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia.” Pemerintah Indonesia dan operator swasta mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Konsesi masih bertahan hingga putusan final pengadilan. Pada Februari 2016, pengadilan banding membatalkan putusan pengadilan negeri atas dasar bahwa penggugat tidak punya dasar gugatan. Penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
Privatisasi air di Jakarta
Kontrak konsesi meliputi target-target spesifik untuk wilayah operasi, produksi air, penjualan air, dan air tak berekening. Kontrak ini juga menetapkan bahwa per 2008, tahun kontrak kesepuluh, standar kualitas air minum dapat dipenuhi dan pasokan air tidak berhenti dengan tekanan kolom air 7,5 meter. Sebelum 2004, kedua operator swasta berhasil meningkatkan jumlah penduduk yang memilik iakses air dan mengurangi kebocoran air sesuai target kontrak yang dinegosiasikan ulang. Setelah 2004, mereka meningkatkan akses dan mengurangi kebocoran air, tetapi tidak lagi mencapai target-target tersebut. Secara keseluruhan, sejak 1998 sampai 2008, akses air meningkat dari 46 persen menjadi 64 persen (revisi target: 68 persen) dan kebocoran air berkurang dari 61 persen menjadi 50 persen (revisi target: 42 persen). Setelah target dikurangi ke angka yang lebih realistis tahun 2008, kedua operator dapat mencapai hampir semua target barunya.
Privatisasi air di Jakarta
Perkiraan perubahan akses air pipa pada masa konsesi tidak pasti. Menurut badan regulator, akses sangat meningkat. Di wilayah operasi Palyja, akses hampir berlipat dari 209.000 konsumen tahun 1998 menjadi 399.000 konsumen tahun 2008, melebihi target kontrak negosiasi ulang sebanyak 392.000 konsumen. Di wilayah operasi TPJ, akses meningkat dari 278.000 menjadi 380.000 konsumen, di bawah target 403.000 konsumen. Secara relatif, Palyja mengatakan bahwa di wilayah konsesinya, akses berlipat dari 34 persen pada 1998 menjadi 64 persen pada 2011. Di wilayah operasi TPJ, akses meningkat dari 557 persen pada 1998 menjadi 67 persen pada 2004, lalu stagnan. Akan tetapi, survei sosial-ekonomi nasional tahunan (SUSENAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menunjukkan penurunan porsi rumah tangga yang memiliki akses sumber air bersih dari 59 persen tahun 1998 menjadi 39 persen tahun 2008 dan 28 persen tahun 2010. Sebab penurunan massal tersebut belum jelas. Kenaikan dan penurunan besar angka BPS dari satu tahun ke tahun berikutnya membuat sebagian pihak meragukan ketepatan angka tersebut.
Privatisasi air di Jakarta
Perusahaan swasta telah berupaya memperbaiki pasokan air minum bersih ke daerah kumuh yang sebaran rumahnya tidak rapi karena penduduk tidak memiliki tanah tempat tinggal. Akan tetapi, upaya tersebut terhambat. Misalnya, Palyja telah memasang Master Meter sehingga penduduk setempat bisa mengakses air dengan bantuan beberapa LSM seperti Mercy Corps. Per 2012, hanya ada 3 Master Meter, satu di Rawa Bebek dan 2 di Jembatan Besi. Master Meter memasok air yang lebih bersih kepada penjaja air dengan separuh harga jual ke konsumen rumahan, tetapi dampak program ini tidak besar karena ukurannya terbatas. Selain itu, Palyja telah membangun 47 kios di atau dekat daerah kumuh sehingga penduduk dapat mengakses air bersih. Panjang pipa air juga bertambah. Salah satunya adalah proyek pemipaan Palyja di Jakarta Barat yang menghubungkan lebih dari 5.000 keluarga miskin dan diganti oleh hibah bantuan berbasis hasil dari Global Partnership on Output-Based Aid. Sebagai bagian dari proyek, biaya pemasangan pipa diturunkan menjadi US$13 atau kurang dari sepersepuluh biaya normal. 75 persen subsidi dibayar ke Palyja setelah verifikasi independen terhadap pemasangan pipa air. 25 persen sisanya setelah verifikasi pelayanan memuaskan selama tiga bulan berturut-turut. Contoh lainnya adalah TPJ menghapus biaya pemasangan pipa di Marunda dan bahkan memasang pipa dalam rumah secara gratis untuk 1.600 keluarga berkat dana hibah dari Thames Water. Program ini memungkinkan keluarga miskin membayar biaya pemasangan pipa dengan angsuran 12 bulan lewat tagihan air. Akan tetapi, upaya ini dibatasi karena tidak ada untungnya memberi akses air ke wilayah miskin sekalipun penduduknya punya sertifikat tanah. Kerugian ini muncul ketika sistem dikelola secara publik dan berada di bawah manajemen swasta: Pendapatan dari konsumen miskin cukup rendah sehingga meningkatkan defisit perusahaan yang menyediakan pasokan air; biaya memasang pipa di permukiman miskin yang padat lebih mahal daripada permukiman kelas menengah baru; dan "mafia" penajaja air dan operator hidran melakukan monopoli penjualan air kepada keluarga miskin dengan harga tinggi, bahkan sampai mengintimidasi konsumen, penjaja saingan, polisi, dan pejabat pemerintah kota .
Privatisasi air di Jakarta
Kontrak konsesi meliputi target meningkatkan volume air yang dijual. Penjualan air memang meningkat drastis tanpa peningkatan pasokan air curah, tetapi tidak setinggi yang dikehendaki kontrak. Di Jakarta bagian barat, volume naik dari 89 juta m per tahun pada 1998 menjadi 130 pada 2007 dan 153 pada 2011. Di Jakarta bagian timur, volume naik dari sekitar 90 juta m per tahun menjadi lebih dari 140 pada 2004. Jumlah tersebut turun menjadi 120 pada 2007, jauh di bawah target sesuai kontrak.
Privatisasi air di Jakarta
Menurut survei oleh badan regulator pada tahun 2007, hanya 30 persen pelanggan jaringan air publik yang menikmati pasokan air berkelanjutan. Rata-rata, pelanggan menerima 12 jam pasokan air per hari. Kualitas air keran kadang-kadang kotor di beberapa wilayah. Misalnya, penduduk Cilincing, Jakarta Utara, mengeluh bahwa air keran mereka keruh selama dua bulan. Iritasi kulit dan diare diduga disebabkan oleh pasokan air yang kotor. Menurut wawancara dengan penduduk Jakarta Selatan dan Barat tahun 2011 oleh Amrta Institute for Water Literacy, kualitas pelayanan menurun sejak konsesi diberikan. Karena tekanan rendah, sejumlah pelanggan memompa air langsung dari pipa sehingga menyedot air tanah kotor melalui kebocoran pipa.
Privatisasi air di Jakarta
Kebocoran air terus berkurang, tetapi lebih lambat dibandingkan target kontrak konsesi. Di wilayah timur, kebocoran meningkat lagi antara tahun 2003 dan 2007. Menurut Palyja, di wilayah barat, air tak berekening menurun dari 57 persen pada tahun 1998 menjadi 47 persen tahun 2007 dan 37 persen tahun 2012. Menurut data Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta, air tak berekening di wilayah timur menurun dari 58 persen tahun 1998 menjadi 44 persen tahun 2003, tetapi naik lagi menjadi 52 persen. Jumlah ini jauh dari target tahun 2007 sebesar 34 persen. Salah satu penyebab kebocoran air adalah pipa ilegal yang digunakan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Privatisasi air di Jakarta
Kenaikan tarif. Pada tahun 1998 sampai 2010, tarif air naik tiga kali lipat dari 375 menjadi 1.050 rupiah (USD 0,04 ke USD 0,12) per m di kategori bawah dan dari 5.200 menjadi 14.650 rupiah (USD 0,58 ke USD 1,63) di kategori atas. Tarif tersebut jauh di atas pertumbuhan pendapatan keluarga pada periode yang sama sehingga menambah beban tarif air bagi semua pelanggan, termasuk pelanggan miskin.
Privatisasi air di Jakarta
Keterjangkauan. Menurut penelitian Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia tahun 2008, porsi tagihan air dalam anggaran keluarga miskin (tarif Kategori II) sebesar 2,8 persen. Menurut Palyja, jumlah tersebut di wilayah operasinya tahun 2009 hanya sebesar 1,6 persen.
Privatisasi air di Jakarta
Perbandingan dengan kota-kota lain. Dengan rata-rata USD 0,70/m, tarif air Jakarta lebih mahal daripada kota-kota lain di Indonesia pada tahun 2005. Tarifnya kurang lebih setara dengan Manila (USD 0,60/m dan USD 0,71/m masing-masing di Manila Timur dan Barat tahun 2008), lebih mahal daripada Kuala Lumpur (USD 0,45/m tahun 2007), tetapi lebih murah daripada Singapura (USD 1,22/m tahun 2012).
Privatisasi air di Jakarta
Kontrak konsesi menetapkan tingkat balik modal tahunan sebesar 22 persen untuk operator swasta. Laba bersih Palyja berkisar antara Rp58 juta (9 persen penjualan) tahun 2005 dan Rp137 juta (15 persen penjualan) tahun 2008. Laporan keuangan Palyja tahun 2010 menunjukkan laba yang lebih tinggi sebesar Rp216 miliar (USD 25 juta), dan laba Aetra tahun 2010 adalah Rp142 miliar (USD 16 juta). Akan tetapi, laba ini didasarkan pada asumsi bahwa imbalan air yang belum terbayarkan kepada PAM Jaya akan dibayarkan sepenuhnya kepada operator. Sebenarnya imbalan-imbalan tersebut tidak dibayar dan pemutihannya akan menjatuhkan laba yang tercantum di laporan keuangan perusahaan.
Privatisasi air di Jakarta
Badan Regulator Pelayanan Air telah melakukan survei kepuasan pelanggan untuk seluruh wilayah operasi sejak 2003. Pada tahun 2007, survei ini menunjukkan tingkat kepuasan responden sebagai berikut: 85 persen untuk kualitas air, 71 persen untuk kelancaran pasokan, 64 persen untuk tekanan, tetapi 28 persen untuk kecepatan respons keluhan. Palyja telah melakukan survei kepuasan pelanggan tahunannya sendiri di wilayah oeprasinya melalui lembaga riset Taylor Nelson Sofres (TNS) Indonesia sejak 2005. Menurut survei, kepuasan pelanggan naik dari 57 persen tahun 2005 menjadi 75 persen tahun 2011. Menurut survei Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia tahun 2008, lebih dari 70% pelanggan puas dengan tekanan air, kualitas air, kelancaran pasokan, meteran, dan penagihan. Akan tetapi, kurang dari separuh pelanggan yang mengajukan komplain yang puas dengan respons terhadap komplain mereka.
Antifanes
Ia diduga orang asing (mungkin dari Kios di Laut Marmara, Smirna atau Rodos) dan oleh beberapa catatan, adalah anak seorang budak. Ia menetap di Athena, di mana ia mulai menulis tentang 387. Iaa sangat produktif: lebih dari 200 dari 365 (atau 260) komedi yang dikaitkan dengannya diketahui dari judul dan fragmen yang cukup besar yang tersimpan di Athenaios. Karya-karyanya terutama berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan topik mitologis, walaupun orang lain mereferensikan orang dan karakter profesional dan nasional tertentu, sementara drama lainnya berfokus pada intrik kehidupan pribadi. Suda menyatakan bahwa ia meninggal pada usia tujuh puluh empat tahun setelah dipukul oleh buah pir. About 130 titles of his plays are known.
Perbudakan di Rusia
Perbudakan di Rusia dihapuskan pada tahun 1723, saat Pyotr yang Agung beralih dari budak rumah tangga ke hamba tani.
Perbudakan di Rusia
Di Rus Kiev dan Muskovia, sistem hukum menyebut budak-budak dengan nama "kholopy". Pemiliknya dapat melakukan apapun, seperti menjualnya, menjadikannya alat pembayaran utang, atau bahkan membunuhnya. Namun, pemiliknya harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan sang budak.
Perbudakan di Rusia
Perdagangan manusia dan perbudakan terhadap warga Uzbekistan dan Kazakhstan dikabarkan terjadi dalam masyarakat Rusia kontemporer.
Situs Revolusi Industri Meiji Jepang: Besi dan Baja, Perkapalan dan Pertambangan Batu Bara
Delapan area terdaftar, dengan tiga puluh komponen situs:
Situs Revolusi Industri Meiji Jepang: Besi dan Baja, Perkapalan dan Pertambangan Batu Bara
Situs proto-industri Hagi dan peninggalan budaya peride Tokugawa; Hagi, Prefektur Yamaguchi:
Kompleks Pabrik Perintis Shūseikan; Kagoshima, Prefektur Kagoshima:
Galangan Kapal Mietsu; Saga, Saga Prefecture:
Situs Penambangan dan Pelaburan Besi; Kamaishi, Prefektur Iwate:
Fasilitas Galangan Kapal Nagasaki, Pulau Penambangan Batu Bara dan Situs Terkait; Nagasaki, Prefektur Nagasaki:
Situs Perang Shimonoseki dan Mercusuar Perjanjian; Shimonoseki, Prefektur Yamaguchi:
Pertambangan Batu Bara Miike, Kereta Api dan Pelabuhan; Ōmuta, Prefektur Fukuoka, Arao and Uki, Prefektur Kumamoto:
Industri Baja Yawata; Kitakyūshū, Prefektur Fukuoka:
Tungku Reverberatory Proto-Industri Izu; Izunokuni, Prefektur Shizuoka:
Dimasukkannya beberapa bangunan ini ke dalam situs warisan UNESCO menimbulkan protes dan keberatan dari Korea, disebabkan warga sipil Korea yang menjalani wajib militer dan tahanan perang Tiongkok dipaksa bekerja dalam kondisi kejam di tujuh situs tersebut pada masa diberlakukan kebijakan mobilisasi oleh Jepang saat Perang Dunia II. Lihat Kontroversi Pulau Hashima untuk lebih detail.
Hellmut Lehmann-Haupt
Hellmut Emil Lehmann-Haupt () adalah seorang profesor ilmu perpustakaan dan pakar buku langka.
Hellmut Lehmann-Haupt
Lehmann-Haupt adalah putra seorang profesor sejarah di Universitas Berlin, Christopher Lehmann-Haupt, dan seorang penulis naskah drama.
Hellmut Lehmann-Haupt
Dia pernah menikah tiga kali. Dia meninggal ketika menjadi suami Ingeborg. Dari tiga pernikahannya dia memiliki lima anak Christopher, Carl, John, Alexander, dan Roxanna. Alexander yang bernama lengkap Hellmut Alexander Lehmann-Haupt dan bernama panggilan Sandy adalah salah satu anggota Merry Prankster, lingkaran sosial sastrawan Ken Kesey.
Hellmut Lehmann-Haupt
Lehmann-Haupt pernah berkuliah di Universitas Berlin dan Universitas Vienna. Gelar PhD-nya didapatkan setelah menulis tesis tentang ilustrasi buku pada masa awal percetakan buku di Universitas Frankfurt pada 1927.
Hellmut Lehmann-Haupt
Setelah mendapatkan gelar doktoral dia bekerja selama dua tahun sebagai kurator junior di Museum Guttenberg di Mainz. Pada tahun 1929 dia pindah ke Amerika Serikat dan bekerja di Encyclopedia Britannica. Setahun kemudian dia diangkat menjadi kurator bagian buku langka Perpustakaan Universitas Columbia. Pada tahun 1939 dia diangkat menjadi profesor asisten di Sekolah Layanan Perpustakaan di Universitas Columbia. Dia juga menjadi dosen tamu di Kolese Smith dan Universitas Illinois, dan sempat bekerja di Marchbank Press dan Perpustakaan Morgan. Sejak 1954 sampai 1955 dia mengajar di Institut Pratt. Dia menjadi peneliti mitra di Universitas Yale sejak 1965 sampai 1967. Dua tahun setelah itu dia mengajar di Universitas Missouri sampai pensiun pada 1974.
Hellmut Lehmann-Haupt
Sejak tahun 1944 sampai 1945 Lehmann-Haupt menjabat sebagai Deputi Kepala di bagian kebijakan Jerman di Kantor Penerangan Perang (Office of War Information) di London. Pada tahun 1945 dia bekerja di Divisi Pengendalian Informasi SHAEF (Supreme Headquarter Expeditionary Force) di Jerman. Pada tahun 1946 dia bekerja di program MFAA (Monuments Fine Arts & Archives) di Berlin.
Hellmut Lehmann-Haupt
Ketika kembali ke Amerika Serikat pada 1948, Lehmann-Haupt bekerja sebagai konsultan buku di H.P. Kraus & Co, pedagang buku langka ternama.
Hellmut Lehmann-Haupt
Sepanjang hidupnya Lehmann-Haupt banyak menulis buku. Pada tahun 1933 dia menerbitkan "Fifty Books About Bookmaking", buku yang kemudian dikembangkan menjadi "Seventy Books About Bookmaking" (1941) dan "One Hundred Books About Bookmaking" (1949). Pada tahun 1939 dia menerbitkan "The Book in America", buku tentang sejarah penerbitan di Amerika Serikat. Pada tahun 1954 bukunya "Art Under a Dictatorship" terbit. Buku itu berisi kajian dan pengelompokan arsip-arsip kerja SS Ahnenerbe di bawah kepemimpinan Heinrich Himmler di Polandia dan di Rusia Soviet.
Hellmut Lehmann-Haupt
Ketika menjabat sebagai petugas penghubung intelijen di MFAA, Lehmann-Haupt yang terus memantau perkembangan penetrasi budaya pemerintahan militer Soviet di wilayah Jerman mengusulkan agar lembaga itu melakukan penetrasi budaya melalui seni rupa. Usul itu dimaksudkan untuk mengatasi sisa pengaruh Nazi di bidang visual dan mengarahkan Jerman Barat agar berhaluan Barat. Salah satu upaya untuk mewujudkan usul itu dia bersama Beryl Rogers McClaskey, Charles Baldwin, dan Paul Lutzeier mendirikan kelompok Prolog Pada tahun 1946. Kelompok ini sering mengadakan pertemuan rutin bersama seniman modern Jerman yang didiskreditkan oleh Nazi. Beberapa anggota kelompok ini turut serta dalam perencanaan ‘Political Project: Graphic Artist in Berlin’, sebuah operasi di bawah OMGUS (Kantor Pemerintahan Militer Amerika Serikat) untuk menanggapi petisi sekitar 1.600 seniman Jerman yang menyatakan bahwa apabila Amerika tidak memberi sokongan, mereka akan berpihak pada Soviet.
Sungai Brengkok
Sungai Brengkok adalah Sungai yang terletak wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia.
Sungai Brengkok
Sungai ini di apit dua desa yaitu Blimbing dan Tegalsari
Jang Do-yoon
Jang Do-yoon (Hangul: 장도윤, lahir 31 Agustus 1995) adalah aktor asal Korea Selatan. Ia memulai debut aktingnya pada drama spesial 2013 "Happy! Rose Day". Ia lebih dikenal sebagai calon anggota dari boyband populer Seventeen. Para penggemarnya bernama "Doflowers" atau "도바라기" yang merupakan gabungan dari kata "Doyoon" dan "Sunflower".
Jang Do-yoon
Doyoon bersekolah di Namsan High School di Busan sebelum berpindah ke Seoul pada tahun 2011. Setelah berpindah, ia bersekolah di School of Performing Arts Seoul (SOPA), dimana kemudian ia lulus pada 13 Februari 2014.
Jang Do-yoon
Doyoon merupakan trainee dibawah naungan Pledis selama 3 tahun, dimana ia merupakan anggota asli dari Pledis Boys (nama yang diberikan untuk para trainee laki-laki). Para anggota, termasuk anggota yang kemudian bergabung dengan NU'EST dan Seventeen, biasanya tampil bersama para artis wanita Pledis dalam promosi mereka, termasuk majalah Ceci dan penampilan SBS Gayo Daejun mereka. Mereka juga tampil dalam Happy Pledis, nama yang digunakan saat para artis Pledis berpromosi bersama, video musik untuk Love Letter, dan mempromosikan lagu tersebut dengan Happy Pledis di Music Core.
Jang Do-yoon
Pada tahun 2012, Pledis Boys dibagi menjadi dua grup, NU'EST (JR, Aron, Minhyun, Ren, & Baekho) dan Tempest (Doyoon, Seungcheol, & Yusang), dengan kedua grup akan debut pada 2012. Tempest memperoleh dua anggota baru, Jihun dan Youngwon, namun tidak diutamakan karena NU'EST lebih banyak dipromosikan. Pledis Boys secara keseluruhan merilis sebuah majalah edisi terbatas berjudul "Pledis Boys Magazine". NU'EST debut satu minggu setelah perilisan majalah tersebut, sementara Tempest mengalami perubahan anggota. Anggota Yusang dan Youngwon pergi, meninggalkan Doyoon, Seungcheol, & Jihun. Rencana Tempest dibatalkan dan ketiganya kembali menjadi trainee.