Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Deklarasi Balfour
Kalimat pembuka dari deklarasi tersebut mewakili ekspresi pertama dari dukungan publik untuk Zionisme dari kekuatan politik besar. Istilah "tanah air" tak sejalan dalam hukum internasional, dan secara intensional menimbulkan pertanyaan tentang apakah negara Yahudi searah dengan hal tersebut. Perbatasan-perbatasan yang ditujukan pada Palestina tak spesifik, dan pemerintah Inggris kemudian menyatakan bahwa kata "di Palestina" artinya adalah tanah air nasional Yahudi dan tak ditujukan untuk meliputi seluruh Palestina. Paruh kedua deklarasi tersebut ditambahkan untuk mensatisfikasikan lawan-lawan dari kebijakan tersebut, yang mengklaim bahwa ini hal lain yang menyerobot penduduk asli Palestina dan mendorong antisemitisme melawan Yahudi di seluruh dunia. Meskipun deklarasi tersebut diserukan untuk hak politik di Palestina untuk Yahudi, hak untuk Arab Palestina, yang meliputi sebagian besar penduduk lokal, terbatas pada lingkup sipil dan agama. Pada tahun 1939, pemerintah Inggris menyadari bahwa pandangan penduduk lokal haruslah dicantumkan dalam catatan, dan pada tahun 2017, menyatakan bahwa deklarasi tersebut seharusnya diserukan untuk perlindungan hak politik Arab Palestina.
Deklarasi Balfour
Deklarasi tersebut memiliki beberapa konsekuensi jangka panjang. Ini sangat meningkatkan dukungan populer untuk Zionisme, dan berujung pada pembentukan Mandat Palestina, yang kemudian menjadi Israel dan teritorial Palestina. Akibatnya, deklarasi tersebut dianggap menyebabkan konflik Israel-Palestina berkelanjutan, yang seringkali dianggap sebagai konflik paling berintrik di dunia. Kontroversi masih melingkupi sejumlah ranah, seperti apakah deklarasi tersebut berseberangan dengan janji-janji sebelumnya yang Inggris buat kepada Syarif Mekkah dalam korespondensi McMahon–Hussein.
Deklarasi Balfour
Dukungan politik Inggris awal untuk peningkatan keberadaan Yahudi di wilayah Palestina berdasarkan pada perhitungan geopolitik. Dukungan ini dimulai pada awal 1840an dan dipimpin oleh Lord Palmerston, setelah pendudukan Suriah dan Palestina oleh gubernur Utsmaniyah separatis Muhammad Ali dari Mesir. Pengaruh Perancis telah berkembang di Palestina dan sebagian besar Timur Tengah sebagai pelindung komunitas Katolik yang mulai bertumbuh, seperti halnya pengaruh Rusia yang telah bertumbuh sebagai pelindung Ortodoks Timur di wilayah yang sama. Ini membuat Inggris tak memiliki lingkup pengaruh, dan sehingga perlu menemukan atau membuat para ""protégé"" regional mereka mereka. Konsiderasi politik tersebut didukung oleh sentimen Kristen injili simpatetik terhadap "restorasi Yahudi" ke Palestina di kalangan elit politik Inggris pertengahan abad ke-19 - terutama Lord Shaftesbury. Kantor Luar Negeri Inggris aktif mendorong emigrasi Yahudi ke Palestina, contohnya pernyataan Charles Henry Churchill pada tahun 1841–1842 kepada Moses Montefiore, pemimpin komunitas Yahudi Britania.
Deklarasi Balfour
Upaya-upaya semacam itu bersifat prematur, dan tak sukses; hanya 24,000 Yahudi yang bermukim di Palestina menjelang pembentukan Zionisme pada komunitas Yahudi di dunia pada dua dekade terakhir abad ke-19. Dengan guncangan geopolitik yang disebabkan oleh pecahnya Perang Dunia I, perhitungan awal, yang diangkat beberapa kali, berujung pada pembaharuan pendirian strategis dan penawaran politik atas Timur Tengah dan Timur Jauh.
Deklarasi Balfour
Zionisme berkembang pada akhir abad ke-19 dalam reaksi terhadap anti-Semitik dan gerakan-gerakan nasionalis eksklusioner di Eropa. Nasionalisme romansa di Eropa Tengah dan Timur membentuk pembentukan Haskalah, atau "Pencerahan Yahudi", menciptakan sebuah pemisahan dalam komunitas Yahudi antara orang yang memandang Yudaisme sebagai agama mereka dan orang yang memandangnya sebagai etnisitas atau bangsa mereka. Pogrom anti-Yahudi di Kekaisaran Rusia tahun 1881–1884 mendorong pertumbuhan identitas orang yang memandangnya sebagai etnisitas atau bangsa mereka, menghasilkan pembentukan organisasi pionir Hovevei Zion, publikasi "Autoemancipation" karya Leon Pinsker, dan arus besar pertama imigrasi Yahudi ke Palestina – yang secara retrospektif dinamai "Aliyah Pertama".
Deklarasi Balfour
Pada 1896, Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi yang tinggal di Austria-Hongaria, menerbitkan teks fundasional dari Zionisme politik, "Der Judenstaat" ("Negara Yahudi"), dimana ia menyatakan bahwa satu-satunya solusi untuk "Pertanyaan Yahudi" di Eropa, termasukl berkembangnya anti-Semitisme, adalah pendirian sebuah negara bagi Yahudi. Setahun kemudian, Herzl mendirikan Organisasi Zionis, yang kongres pertamanya menyerukan pendirian "sebuah tanah air bagi orang Yahudi di Palestina seturut di bawah hukum publik". Ukuran-ukuran yang diusulkan untuk meraih tujuan tersebut meliputi promosi pemukiman Yahudi disana, organisasi Yahudi di diaspora, memperkuat rasa dan hati nurani Yahudi, dan langkah persiapan untuk meraih pemberian pemerintah yang dibutuhkan. Herzl meninggal pada tahun 1904 tanpa meraih pendirian politik yang diminta pada agendanya.
Deklarasi Balfour
Pemimpin Zionis Chaim Weizmann, saat itu Presiden Organisasi Zionis Sedunia, berpindah dari Swiss ke Inggris pada tahun 1904 dan bertemu Arthur Balfour – yang meluncurkan kampanye pemilihan tahun 1905–1906 setelah mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri – dalam sebuah sesi yang diadakan oleh Charles Dreyfus, perwakilan konstituensi Yahudi-nya. Pada tahun sebelumnya, Balfour berhasil memajukan Aliens Act melalui Parlemen dengan pidato-pidato bersemangat terkait kebutuhan untuk membatasi arus imigrasi ke Britania terhadap Yahudi yang lari dari Kekaisaran Rusia. Saat pertemuan tersebut, ia menanyai apa tujuan Weizmann terhadap Skema Uganda tahun 1903 yang Herzl dukung untuk menyediakan sebuah wilayah Afrika Timur Britania kepada orang Yahudi sebagai tanah air. Skema tersebut, yang diusulkan kepada Herzl oleh Joseph Chamberlain, Menteri Kolonial dalam Kabinet Balfour, menyusul kunjungannya ke Afrika Timur sebelum tahun tersebut, kemudian diurungkan setelah Herzl wafat oleh Kongres Zionis Ketujuh pada tahun 1905 setelah dua tahun perdepatan panas di Organisasi Zionis. Weizmann menganggapi bahwa ia meyakini bahwa Inggris adalah untuk London seperti halnya Yahudi adalah untuk Yerusalem.
Deklarasi Balfour
Pada Januari 1914, Weizmann pertama kali bertemu Baron Edmond de Rothschild, seorang anggota cabang Perancis dari keluarga Rothschild dan bagian utama dari gerakan Zionis, dalam hubungannya dengan sebuah proyek untuk membangun sebuah universitas Ibrani di Yerusalem. Baron tersebut bukanlah bagian dari Organisasi Zionis Sedunia, namun telah mendanai koloni-koloni pertanian Yahudi dari Aliyah Pertama dan mentransfer mereka ke Asosiasi Kolonisasi Yahudi pada tahun 1899. Hubungan ini membuahkan hasil pada tahun berikutnya saat putra Baron, James deRothschild, meminta sebuah pertemuan dengan Weizmann pada 25November 1914, untuk mendaftarkannya dalam orang-orang berpengaruh yang menuntut tanggapan pemerintah Inggris terhadap agenda "Negara Yahudi" mereka di Palestina. Melalui istri James, Dorothy, Weizmann bertemu dengan Rózsika Rothschild, yang mengenalkannya dengan cabang Inggris dari keluarga tersebutterutama suaminya Charles dan kakaknya Walter, seorang zoologis dan mantan anggota parlemen. Ayah mereka, Nathan Rothschild, 1st Baron Rothschild, kepala cabang Inggris dari keluarga tersebut, memiliki sikap terpandu terhadap Zionisme, namun ia meninggal pada Maret 1915 dan gelarnya diwariskan oleh Walter.
Deklarasi Balfour
Sebelum deklarasi tersebut, sekitar 8,000 dari 3000,000 Yahudi di Britania masuk ke sebuah organisasi Zionis. Secara global, pada tahun 1913 – tanggal terbaru yang diketahui sebelum deklarasi tersebut – jumlah setaranya berjumlah sekitar 1%.
Deklarasi Balfour
Tahun 1916 menandai empat abad sejak Palestina menjadi bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah, yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Turki. Untuk sebagian besar periode ini, populasi Yahudi mewakili minoritas kecil, sekitar 3% dari seluruh penduduk, dengan kaum Muslim mewakili segmen terbesar dari populasi, dan Kristen yang kedua.
Deklarasi Balfour
Bangsa Turki mulai menerapkan pembatasan terhadap imigrasi Yahudi ke Palestina pada akhir 1882, dalam menanggapi dimulainya Aliyah Pertama pada tahun sebelumnya. Meskipun imigrasi ini menciptakan sejumlah ketegangan tertentu dengan penduduk lokal, terutama kelas pedagang dan bangsawan, pada tahun 1901, Sublime Porte (pemerintahan pusat Utsmaniyah) memberikan Yahudi hak yang sama dengan orang Arab untuk membeli tanah di Palestina dan persentase Yahudi dalam populasi berkembang menjadi 7% pada 1914. Pada saat yang sama, dengan pertumbuhan ketidakpercayaan Turki Muda – kalangan nasionalis Turki yang telah mengambil kekuasaan Kekaisaran tersebut pada tahun 1908 – dan Aliyah Kedua, nasionalisme Arab bertumbuh dan di Palestina, anti-Zionisme menjadi karakteristik yang berpadu. Para sejarawan tak mengetahui apakah pasukan yang menguat tersebut masih akan secara mutlak menghasilkan konflik dalam ketiadaan Deklarasi Balfour.
Deklarasi Balfour
Pada Juli 1914, perang pecah di Eropa antara Entente Tiga (Inggris, Perancis dan Kekaisaran Rusia) dan Blok Sentral (Jerman, Austria-Hongaria, dan kemudian pada tahun tersebut Kekaisaran Utsmaniyah).
Deklarasi Balfour
Kabinet Inggris mula-mula mendiskusikan Zionisme di sebuah pertemuan pada 9November 1914, empat hari setelah Inggris mendeklarasikan perang terhadap Kekaisaran Utsmaniyah, dimana Mutasarrifate Yerusalemsering disebut sebagai Palestinamerupakan wilayahnya. Di pertemuan tersebut, David Lloyd George, Menteri Keuangan Britania Raya pada masa itu, "menyebut takdir mutlak dari Palestina". Menteri tersebut, menjalin kesepakatan dengan firma hukum Lloyd George, Roberts and Co, sebelum Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia bekerja pada Skema Uganda, menjadi Perdana Menteri pada masa deklarasi tersebut, dan secara mutlak bertanggung jawab terhadapnya.
Deklarasi Balfour
Upaya politik Weizmann bergerak cepat, dan pada 10Desember 1914, ia bertemu dengan Herbert Samuel, seorang anggota Kabinet Inggris dan Yahudi sekuler yang telah mempelajari Zionisme; Samuel meyakini tuntutan Weizmann terlalu sederhana. Dua hari kemudian, Weizmann bertemu Balfour lagi, untuk pertama kalinya sejak pertemuan awal mereka pada tahun 1905; Balfour telah keluar dari pemerintahan bahkan sejak kekalahan elektoralnya pada tahun 1906, namun masih menjadi anggota senior Partai Konservatif dalam perannya sebagai Oposisi Resmi.
Deklarasi Balfour
Sebulan kemudian, Samuel menyebarkan sebuah memorandum berjudul "Masa Depan Palestina" kepada para kolega Kabinetnya. Memorandum tersebut menyatakan: "Aku menganggap bahwa solusi masalah Palestina yang akan sangat menyambut para pemimpin dan pendukung gerakan Zionis di seluruh dunia akan menjadi aneksasi negara tersebut ke Kekaisaran Britania". Samuel mendiskusikan sebuah salinan dari memorandum-nya dengan Nathan Rothschild pada Februari 1915, sebulan sebelum Nathan Rothschild meninggal. Ini adalah pertama kalinya dalam sebuah catatan resmi dimana dukungan Yahudi dicantumkan sebagai alat perang yang telah dipersiapkan.
Deklarasi Balfour
Beberapa diskusi lanjutan menyusul, termasuk pertemuan awal pada tahun 1915–16 antara Lloyd George, yang telah diangkat menjadi Menteri Munisi pada Mei 1915, dan Weizmann, yang diangkat menjadi penasehat saintifik untuk kementerian tersebut pada September 1915. Tujuh belas tahun kemudian, dalam "War Memoirs" buatannya, Lloyd George menyebut pertemuan tersebut merupakan "penghimpunan dan permulaan" deklarasi tersebut; para sejarawan menolak klaim tersebut.
Deklarasi Balfour
Pada akhir 1915, Komisioner Tinggi Inggris untuk Mesir, Henry McMahon, berbalas sepuluh surat dengan Hussein bin Ali, Syarif Makkah, dimana ia berjanji kepada Hussein untuk mengakui kemerdekaan Arab "dalam batas dan perbatasan yang dicanangkan oleh Syarif Makkah" sebagai balasan atas peluncuran pemberontakan oleh Hussein melawan Kekaisaran Utsmaniyah. Kesepakatan tersebut mengekecualikan "bagian-bagian Suriah" yang terbentang di barat "distrik-distrik Damaskus, Homs, Hamat dan Aleppo". Dalam berdekade-dekade setelah perang, keberadaan eksklusi pesisirnya sangat dipersengketakan karena Palestina terbentang di barat daya Damaskus dan tak secara khusus disinggung.
Deklarasi Balfour
Pemberontakan Arab diluncurkan pada 5Juni 1916, atas dasar perjanjian "quid pro quo" dalam korespondensi tersebut. Namun, kurang dari tiga pekan sebelum pemerintah Britania Raya, Perancis dan Rusia diam-diam mengadakan Perjanjian Sykes–Picot, yang Balfour kemudian sebut sebagai "seluruh metode baru" untuk membagi kawasan tersebut, setelah perjanjian tahun 1915 tersebut "tampak terlupakan".
Deklarasi Balfour
Perjanjian Inggris-Perancis tersebut dinegosiasikan pada akhir 1915 dan awal 1916 antara Sir Mark Sykes dan François Georges-Picot, dengan aransemen-aransemen primer yang dihimpun dalam bentuk penulisan dalam memorandum bersama pada 5 Januari 1916. Sykes adalah seorang anggota parlemen Partai Konservatif asal Inggris yang memegang posisi pengaruh signifikan pada kebijakan Timur Tengah buatan Inggris, bermula dengan kursinya pada Komite De Bunsen tahun 1915 dan inisiatifnya untuk menciptakan Biro Arab. Picot adalah seorang diplomat asal Perancis dan mantan konsul-jenderal di Beirut. Perjanjian mereka mendefinisikan lingkup pengaruh yang diusulkan dan kontrol di Asia Barat yang harus Entente Tiga sukseskan dalam mengalahkan Kekaisaran Utsmaniyah pada Perang DuniaI, membagi beberapa wilayah Arab dalam wilayah pemerintahan Inggris dan Perancis. Di Palestina, internasionalisasi diusulkan, dengan bentuk pemerintahan yang dikonfirmasikan setelah konsultasi dengan Rusia dan Hussein; pernyataan Januari tersebut mencantumkan kepentingan Kristen dan Muslim, dan bahwa "para anggota komunitas Yahudi di seluruh dunia memiliki hati nurani dan pemahaman sentimental dalam masa depan negara tersebut."
Deklarasi Balfour
Sebelum titik ini, tak ada negosiasi aktif dengan kaum Zionis yang dilakukan, namun Sykes telah menyadari Zionisme, dalam kontak dengan Moses Gaster – seorang mantan Presiden Federasi Zionis Inggris – dan menyoroti memorandum tahun 1915 buatan Samuel. Dalam pikiran Sykes, perjanjian yang membawa namanya tersebut muncul bahkan sebelum ditandatangani – pada Maret 1916, ia menulis sebuah surat pribadi: "pada pikiranku, kaum Zionis sekarang adalah kunci dari situasi".
Deklarasi Balfour
Inisiatif masa perang tersebut, termasuk deklarasi tersebut, kemudian dianggap bersamaan oleh para sejarawan karena potensial, nyata atau khayalan, untuk inkompatibilitas antara mereka, terutama terkait disposisi Palestina. Dalam kata-kata Profesor Albert Hourani, pendiri Middle East Centre di St Antony's College, Oxford: "Argumen tentang penafsiran perjanjian tersebut tak mungkin berakhir, karena mereka bertujuan untuk menyematkan lebih dari satu tafsiran."
Deklarasi Balfour
Dalam hal politik Inggris, deklarasi tersebut dihasilkan dari kenaikan kekuasaan Lloyd George dan Kabinetnya, yang telah menggantikan Kabinet pimpinan H. H. Asquith pada Desember 1916. Meskipun kedua Perdana Menteri tersebut adalah anggota Partai Liberal dan kedua pemerintahan tersebut adalah koalisi masa perang, Lloyd George dan Balfour, yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri-nya, menyanjung perpecahan Kekaisaran Utsmaniyah yang terjadi setelah perang, sementara Asquith dan Menteri Luar Negeri-nya, Sir Edward Grey, menyanjung reformasinya.
Deklarasi Balfour
Dua tahun setelah menjabat, Lloyd George berkata kepada Jenderal Robertson, Kepala Staf Umum Kekaisaran, bahwa ia ingin kemenangan besar, terutama untuk merebut Yerusalem, untuk menekan opini publik Inggris, dan berkonsultasi dengan Kabinet Perang-nya tentang "kampanye lanjutan ke Palestina saat El Arish telah diamankan." Penekanan selanjutanya dari Lloyd George, atas penyajian Robertson, dihasilkan dalam perebutan kembali Sinai untuk Mesir yang dikuasai Inggris, dan, dengan perebutan El Arish pada Desember 1916 dan Rafah pada Januari 1917, kedatangan pasukan Inggris di perbatasan selatan Kekaisaran Utsmaniyah. Setelah dua upaya untuk merebut Gaza gagal antara 26 Maret dan 19 April, enam bulan remis di Palestina Selatan dimulai; Kampanye Sinai dan Palestina tak membuat proses apapun terhadap Palestina sampai 31Oktober 1917.
Deklarasi Balfour
Setelah perubahan dalam pemerintahan, Sykes dipromosikan dalam Sekretariat Kabinet Perang dengan tanggung jawab untuk urusan Timur Tengah. Pada Januari 1917, disamping sebelumnya menjalin hubungan dengan Moses Gaster, ia mulai memutuskan untuk mendatangi para pemimpin Zionis lain; pada akhir bulan, ia diperkenalkan kepada Weizmann dan orang sejawatnya Nahum Sokolow, seorang jurnalis dan eksekutif Organisasi Zionis Sedunia yang pindah ke Inggris pada permulaan perang.
Deklarasi Balfour
Pada 7Februari 1917, Sykes, yang diklaim berakting dalam kapasitas pribadi, masuk ke diskusi substantif dengan para pemimpin Zionis. Korespondensi Inggris sebelumnya dengan "kaum Arab" didiskusikan di pertemuan tersebut; catatan Sokolow mencatat penjelasan Sykes bahwa "kaum Arab menekankan agar bahasa harus menjadi ukuran [dimana kontrol Palestina harus ditentukan] dan [melalui ukuran tersebut] harus mengklaim seluruh Suriah dan Palestina. Kaum Arab masih harus mengurusinya, terutama jika mereka meraih dukungan Yahudi dalam materi lain." Pada masa itu, kaum Zionis masih belum menyadari Perjanjian Sykes-Picot, meskipun mereka telah menaungi mereka. Salah satu tujuan Sykes adalah mobilisasi Zionisme ke sebab kedaulatan Inggris di Palestina, sehingga memiliki argumen untuk dimajukan kepada Perancis dalam mendukung tujuan tersebut.
Deklarasi Balfour
Pada periode diskusi Kabinet Perang Inggris yang berujung pada deklarasi tersebut, perang mencapai periode remis. Di Front Barat, keadaan mula-mula berpihak pada Blok Sentral pada musim semi tahun 1918, sebelum berbalik memihak Sekutu dari Juli 1918 dan seterusnya. Meskipun Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada musim semi tahun 1917, ini tak menelan korban sampai 2 November 1917, dimana Presiden Woodrow Wilson masih berharap untuk menghindari pengerahan pasukan dalam jumlah besar pada perang tersebut. Pasukan Rusia diketahui terganggu oleh Revolusi Rusia yang sedang terjadi dan dukungan yang bertumbuh untuk faksi Bolshevik, namun Pemerintahan Sementara Alexander Kerensky masih berperang; Rusia baru menarik diri setelah tahap akhir dari revolusi tersebut pada 7November 1917.
Deklarasi Balfour
Balfour bertemu Weizmann di Kantor Luar Negeri pada 22 Maret 1917; dua hari kemudian, Weizmann menyebut pertemuan tersebut sebagai "kali pertamanya aku memiliki perbincangan bisnis nyata dengannya". Weizmann menjelaskan di pertemuan tersebut bahwa kaum Zionis memiliki sebuah preferensi untuk sebuah protektorat Inggris di Palestina, berseberangan dengan aransemen Amerika, Perancis atau mancanegara; Balfour sepakat, namun ingin agar "ada kesulitan dengan Perancis dan Italia".
Deklarasi Balfour
Posisi Perancis terkait Palestina dan wilayah Suriah yang lebih besar pada masa menjelang Deklarasi Balfour sebagian besar dituntun oleh isi Perjanjian Sykes-Picot, dan terkomplikasi dari 23 November 1915 dengan meningkatkan kesadaran Perancis atas diskusi Inggris dengan Syarif Makkah. Sebelum tahun 1917, Inggris memimpin pertikaian di perbatasan selatan Kekaisaran Utsmaniyah sendiri, memberikan koloni Mesir tetangga mereka dan pra-pendudukan Perancis dengan bertikai di Front Barat yang terjadi di tanah mereka sendiri. Keikutsertaan Italia dalam perang tersebut, yang dimulai setelah Traktat London April 1915, tak ikut dalam lingkup Timur Tengah sampai Perjanjian Saint-Jean-de-Maurienne pada April 1917; di konferensi tersebut, Lloyd George memajukan pertanyaan protektorat Inggris Palestina dan gagasan "yang sangat diterima secara dingin" oleh Perancis dan Italia. Pada Mei dan Juni 1917, Perancis dan Italia mengirim detasemen untuk mendukung Inggris saat mereka menghimpun pasukan mereka dalam persiapan untuk serangan pembaruan di Palestina.
Deklarasi Balfour
Pada awal April, Sykes dan Picot diminta untuk bertindak sebagai kepala negosiator lebih dari sekali, kali ini pada misi selama sebulan ke Timur Tengah untuk diskusi lanjutan dengan Syarif Makkah dan para pemimpin Arab lainnya. Pada 3 April 1917, Sykes bertemu dengan Lloyd George, Curzon dan Hankey untuk meraih instruksinya dalam hal ini, yakni untuk menjaga Perancis saat "tak ada penghakiman gerakan Zionis dan kemungkinan pembangunannya di bawah naungan Inggris, [dan tidak] memasuki ranah politik apapun dengan kaum Arab, dan terutama tak ada yang terkait dengan Palestina". Sebelum datang ke Timur Tengah, Picot, melalui Sykes, mengundang Nahum Sokolow ke Paris untuk mengajari pemerintah Perancis tentang Zionisme. Sykes, yang menyiapkan cara dalam korespondensi dengan Picot, datang beberapa hari setelah Sokolow; pada masa itu, Sokolow bertemu dengan Picot dan para penjabat Perancis lainnya, dan mendorong Kantor Luar Negeri Perancis untuk menerima pembelajaran sebuah pernyataan Zionis yang ditujukan kepada hal-hal "terkait fasilitas kolonisasi, otonomi komunal, hak bahasa dan pendirian sebuah perusahaan tercarter Yahudi." Sykes datang ke Italia dan bertemu dengan duta besar Inggris dan perwakilan Vatikan Britania untuk menyiapkan cara agar Sokolow bertindak kembali.
Deklarasi Balfour
Sokolow meraih sambutan dari Paus Benediktus XV pada 6 Mei 1917. Catatan Sokolow dari pertemuan tersebut – satu-satunya catatan pertemuan yang diketahui para sejarawan – menyatakan bahwa Paus mengekspresikan simpati dan dukungan besar terhadap proyek Zionis. Pada 21 Mei 1917, Angelo Sereni, presiden Komite Komunitas Yahudi, memajukan Sokolow kepada Sidney Sonnino, Menteri Urusan Luar Negeri Italia. Ia juga disambut oleh Paolo Boselli, perdana menteri Italia. Sonnino memerintahkan agar sekretaris jenderal kementeriannya mengirim sebuah surat kepada efek yang, meskipun ia tak mengekspresikan dirinya sendiri atas jasa-jasa dari sebuah program terkait seluruh sekutunya, "secara umum membicarakan" yang tak berlawanan dengan klaim-klaim sah dari Yahudi. Pada perjalanan pulang, Sokolow bertemu lagi dengan para pemimpin Perancis dan memajukan sebuah surat tertanggal 4 Juni 1917, yang memberikan dorongan simpati terhadap sebab Zionis dari Jules Cambon, kepala seksi politik dari kementerian luar negeri Perancis. Surat ini tak diterbitkan, namun disimpan di Kantor Luar Negeri Britania.
Deklarasi Balfour
Setelah Amerika Serikat memasuki perang tersebut pada 6 April, Menteri Luar Negeri Inggris memimpin Misi Balfour ke Washington D.C. dan New York, dimana ia menjalani sebulan antara pertengahan April dan pertengahan Mei. Pada kunjungan tersebut, ia menjalani waktu signifikan mendiskusikan Zionisme dengan Louis Brandeis, seorang Zionis utama dan sekutu dekat dari Wilson yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi setahun sebelumnya.
Deklarasi Balfour
Pada 13 Juni 1917, ini diketahui oleh Ronald Graham, kepala departemen urusan Timur Tengah dari Kantor Luar Negeri, yang tiga politikus paling relevanPerdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Negara Tingkat Rendah Parlementer untuk Urusan Luar Negeri, Lord Robert Cecilsemuanya menyanjung gerakan Zionis dukungan Inggris; pada hari yang sama, Weizmann menulis kepada Graham untuk mengadvokasikan deklarasi publik.
Deklarasi Balfour
Enam hari kemudian, di sebuah pertemuan pada 19Juni, Balfour membujuk Lord Rothschild dan Weizmann untuk mengajukan sebuah rumusan untuk sebuah deklarasi. Sepanjang beberapa pekan berikutnya, sebuah penulisan 143 kata disiapkan oleh komite negosiasi Zionis, namun ini dianggap terlalu spesifik pada area-area sensitif oleh Sykes, Graham dan Rothschild. Secara terpisah, sebuah penulisan yang sangat berbeda disiapkan oleh Kantor Luar Negeri, dideskripsikan pada tahun 1961 oleh Harold Nicolson – yang telah terlibat dalam persiapan penulisan tersebut – sebagai perencanaan sebuah "suaka bagi para korban penindasan Yahudi". Penulisan Kantor Luar Negeri sangat ditentang oleh kaum Zionis, dan dimusnahkan; tak ada salinan dari penulisan tersebut yang ditemukan di arsip Kantor Luar Negeri.
Deklarasi Balfour
Setelah diskusi lanjutan, sebuah penulisan deklarasi revisi berukuran lebih pendek dengan 46 kata disiapkan dan dikirim oleh Lord Rothschild ke Balfour pada 18 Juli. Ini diraih oleh Kantor Luar Negeri, dan materi tersebut dibawa ke Kabinet untuk konsiderasi formal.