Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Universitas Khairun
2. Pada tahun 1986 dapat dibangun lagi sejumlah gedung dengan total luas 1.492 meter persegi yang diperuntukan untuk ruang kuliah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, rumah dosen dan rumah penjaga kampus, laboratorium komputer, termasuk Masjid Babussalam yang dibangun dengan dana yang bersumber dari Yayasan Muslim Pancasila. Luas Masjid ini adalah 361 meter persegi yang mampu menampung sekitar 200 jamah pada setiap kali salat, khususnya pada hari Jumat dan Idul Fitri maupun Idul Adha.
Universitas Khairun
3. Selanjutnya pada tahun 1987, Rektor Jusuf Abdulrahman membangun lagi fasilitas gedung seluas 1.253, meter persegi yang dimanfaatkan untuk ruang kuliah dan ruang laboratorium Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Pendidikan MIPA). Yang paling penting adalah pembangunan Kantor Pusat Unkhair yang terdiri atas dua lantai yang luasnya mencapai 1.467,40 meter persegi sehingga total luas bangunan yang dibangun pada tahun itu adalah 2.720,40 meter persegi.
Universitas Khairun
4. Sampai dengan tahun 1992 setiap kegiatan Unkhair yang melibatkan jumlah massa yang lebih banyak seperti pelaksanaan wisuda, penerimaan mahasiswa baru, pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan sebagainya harus dibantu dengan menyewa tenda, sehingga pada tahun 1992, Rektor Jusuf Abdulrahman mencurahkan perhatian untuk membangun Aula Unkhair yang kemudian diberi nama Aula Banau. Pemberian nama Aula tersebut dimaksudkan agar Unkhair turut mengabadikan dan mengharumka nama Banau sebagai salah satu Sultan di Jailolo. Luas gedung ini adalah 588 meter persegi dan kemudian pada tahun 1999, gedung ini dikembangkan dengan penyambungan bangunan baru disampingnya seluas 640 meter persegi sehingga total luas bangunan Aula Banau mencapai 1.228 meter persegi yang mampu menampung 1.300 sampai 1.500 orang.
Universitas Khairun
5. Pada tahun 1997 dibangun pula gedung Laboratorium Fakultas Pertanian dengan luas 253 meter persegi, Ruang Satpam 17,50 meter persegi, serta satu gedung Guest House seluas 160 meter persegi atas bantuan Bupati KDH Halmahera Tengah, Drs. A. Bahar Andili, sehingga gedung ini diberi nama Guest House Nuku. Dengan demikian total luas bangunan yang dibangun pada tahun 1997 adalah 270,50 meter persegi. Nama Nuku adalah salah satu nama Sultan Tidore yang masuk sebagai Pahlawan Nasional, yang paling tenar, yang paling gigih memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyatnya yang dirampas kaum penjajah pada zaman pemerintahannya. Karena itu Sultan Nuku menjadi salah satu inspirasi dan motivasi yang menyemangati semangat perjuangan meniti hidup dan karier bagi masyarakat di kawasan yang pernah dikuasainya seperti di Pulau Tidore dan sekitarnya, sebagian pulau Halmahera (Pulau Mare, Halmahera Tengah dan Timur, kemudian menjadi wilayah Kabupaten Halmahera Tengah), Pulau Seram serta Pulau Papua. Kegigihan Sultan Nuku yang dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional memberikan semangat, inspirasi dan motivasi untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Atas pertimbangan itu, maka gedung Guest House tersebut dinamakan oleh Bupati Halmahera Tengah sebagai Guest House Nuku untuk mengabadikan nama Sultan Nuku.
Universitas Khairun
6. Pada tahun 1998 dibangun lagi tiga ruang dengan total luas 390,50 meter persegi masing-masing difungsikan sebagai Ruang Lembaga Bantuan Hukum, Tata Usaha Fakultas Teknik, Tata Usaha Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Ruang Rapat atau Ruang Ujian Skripsi.
Universitas Khairun
7. Pada tahun 1999 Rektor Jusuf Abdulrahman membangun sebuah ruang dengan ukuran 84,00 m2 yang diperuntukan untuk Ruang Operasional Koperasi Karyawan Ngofa Se Dano, dan sebuah gedung kecil dengan luas 97,50 m2 yang diperuntukan untuk kantor pelayanan kepada mahasiswa FKIP yang mengikuti Program Pengenalan Lapang (PPL). Jadi total luas bangunan yang dibangun tahun 1999 adalah 181,50 m2.
Universitas Khairun
Berdasarkan catatan di atas, berarti jumlah luas bangunan yang dibangun pada masa kepemimpinan Rektor Jusuf Abdulrahman (1983-1999) adalah 6.631,40 meter persegi. Sumber pembiayaan seluruh bangunan fasilitas pendidikan di atas disiasati oleh dia dari berbagai sumber, antara lain dari Bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Kopertis Wilayah IX di Makassar. Bantuan tersebut menjadi dasar pertama peletakan pembangunan Kampus I di Kelurahan Akehuda. Terdapat pula bantuan dari Pengurus Perkoperasian Maluku Utara, Perkumpulan Pengusaha Kayu pada masa Kepemimpinan Bupati KDH Sutikno untuk membangun Aula Banau tahap I. Khusus pembangunan Aula Banau, sebagian pengusaha tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya sehingga Rektor Jusuf Abdulrahman harus berusaha untuk menutupi sejumlah kekurangan anggaran pembangunan gedung itu.
Universitas Khairun
Cara lain yang ditempuh Rektor Jusuf Abdulrahman dalam membangun Kampus I adalah memanfaatkan sumberdaya mahasiswa KKN khususnya bagi mahasiswa dengan status pegawai negeri, pegawai swasta, atau anggota TNI/POLRI yang karena tugasnya tidak dapat meninggalkan kota Ternate dalam waktu yang lama. Mahasiswa peserta KKN yang berstatus seperti ini selalu ditempatkan di Kota Ternate dan secara sukarela mereka membuat program yang bertujuan untuk membantu menyediakan fasilitas pendidikan khususnya gedung/ruang yang paling dibutuhkan.
Universitas Khairun
Studi Lanjut Dosen
Universitas Khairun
Program peningkatan kualifikasi pendidikan lanjutan dosen di lingkungan Unkhair dimulai sejak tahun 1989 di masa kepemimpinan Rektor Jusuf Abdulrahman. Orang pertama yang dikirim melanjutkan pendidikan (S2) pada Program Pascasarjana (PPs) adalah Drs. Abdul Wahab Hasyim, menyusul Drs. Hasanuddin M.D pada tahun 1989, kemudian tahun 1990 tiga orang lagi yakni Drs. Gufran Ali Ibrahim, Drs. Rivai Umar, dan Iksir Rohyati N. Baay, S.E. Dari ketiga nama terakhir itu yang dibiayai Unkhair hanya dua orang yakni Drs. Rivai Umar dan Drs. Gufran Ali Ibrahim, sedangkan Iksir Rohyati N. Baay, S.E. melanjutkan studi dengan biaya keluarga sendiri.
Universitas Khairun
Lalu pada tahun 1991 dikirim lagi dua orang yaitu Drs. M. Ridha Ajam dan Margarito Kamis, SH. Semuanya melanjutkan studi pada PPs Unhas dengan memilih program studi yang berbeda. Tahun 1991 Drs. Abdul Wahab Hasyim menyelesaikan studinya dan kembali melaksanakan tugas dosen di Unkhair, dan tahun 1992 Drs. Rivai Umar, Drs. Gufran Ali Ibrahim, dan Iksir Rohyati N. Baay, SE menyelesaikan studi S2 dan kembali melaksanakan tugas sebagai dosen di Unkhair.
Universitas Khairun
Saat itu beasiswa yang disalurkan oleh Dikti diprioritaskan bagi dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sehingga bagi dosen yang berasal dari PTS tertutup kesempatan memperoleh beasiswa dari Dikti. Jadi semua dosen PTS (termasuk Unkhair) yang melanjutkan pendidikan S2 dan S3 harus dengan biaya sendiri atau dibiayai PTS pengirim. Rincian beasiswa dari Unkhair kepada dosen yang sedang tugas belajar meliputi: biaya hidup (living cost) Rp.150.000,- per bulan, SPP Rp. 2.000.000, harga buku Rp. 150.000 per semester. Besaran beasiswa Unkhair ini berlaku untuk angkatan tahun 1989 sampai 1992. Pada tahun berikutnya rincian beasiswa Unkhair selain SPP dan biaya hidup juga dimasukkan biaya kontrak rumah dan biaya transportasi pergi dan pulang. Selain itu, dosen PTS Unkhair yang melanjutkan studi S2 dan S3 mulai memperoleh beasiswa dari Ditjen Dikti dengan sebutan Beasiswa Program Pascasarjana (BPPs). Meskipun demikian, beasiswa Unkhair tetap diberikan, tidak dicabut oleh Rektor Unkhair. Dia berpendapat bahwa mereka perlu didukung dengan menyediakan anggaran tambahan untuk memperlancar penyelesaian studi. Itulah perhatian Rektor Jusuf Abdulrahman dalam hal kesejahteraan dosen. Dia selalu mengingatkan bahwa pendidikan lanjutan dosen penting untuk mempertahankan Unkhair agar terus berada pada posisi status quo.
Universitas Khairun
Pembiayaan
Universitas Khairun
Kendala utama bagi pengembangan Unkhair—baik penyediaan sarana dan prasarana maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi—adalah soal pembiayaan. Motor penggerak pembiayaan di PTS bersumber dari kemampuan mahasiswa dalam membayar biaya pendidikannya. Karena itu usaha untuk meningkatkan penerimaan keuangan yang bersumber dari mahasiswa selalu mengalami kendala. Sebagai contoh, pada saat PTS lain di luar Maluku Utara telah mematok biaya sumbangan sarana dan prasarana pada posisi sekita lima jutaan, Unkhair hanya menetapkan di bawah Rp. 750 ribu yang pembayarannya hanya satu kali, yaitu saat mahasiswa diterima sebagai mahasiswa baru, dan sumbangan penyelengaraan pendidikan (SPP) pada tahun 1995 masih pada posisi dibawa Rp. 300 ribu per semester, sementara PTS lain telah mematok pada posisi Rp 1 jutaan per semester. Dalam kondisi yang relatif mudah dan murah itu itupun masih banyak mahasiswa yang menunggak pembayaran uang sumbangan sarana dan prasarana maupun SPP.
Universitas Khairun
Pada sisi lain, solusi untuk membangun fasilitas pendidikan melalui bantuan Pemda atau pihak investor tidak bisa dilakukan karena terbatasnya anggaran Pemda. Investor juga sulit berperan dalam konteks ini karena tingkat pengembalian investasi (return on investment) yang ditanam sangat kecil. Terbatasnya akumulasi penerimaan yang bersumber dari mahasiswa, rendahnya bantuan Pemda dan tidak tertariknya investor terhadap Unkhair mengakibatkan lambatnya peningkatan layanan dan proses pembelajaran dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan dan penyediaan tenaga-tenaga profesional. Karena itu sejak tahun 1999, praktis pembangunan fasilitas pendidikan menjadi ‖stagnan‖ karena pada tahun ini biaya operasional terutama gaji dan tunjangan dosen dan karyawan meningkat tajam sebagai akibat dari penerimaan dosen dan staf baru, juga bertambahnya biaya pendidikan lanjutan dosen untuk program S2. *
Universitas Khairun
Pada tahun 1998, Rektor Drs. H.M. Jusuf Abdulrahman tidak berniat lagi untuk mencalonkan diri sebagai Rektor periode berikutnya. Menurut Dr. Rivai Umar, M.Si, paling tidak ada tiga alasan kenapa dia tidak bersedia menjadi Rektor lagi, yaitu karena terjadi kekosongan pimpinan Yayasan Pembina Pendidikan Khairun setelah meninggalnya ASA Latif, sebagai ketua Yayasan saat itu. Memang sangat perlu diperkuat kepemimpinan dan keberlangsungan yayasan sejalan dengan makin berkembangnya Unkhair. Jumlah mahasiwa bertambah secara signifikan, mengharuskan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta penyediaan dosen dalam jumlah dan kualitas sesuai peraturan yang berlaku.
Universitas Khairun
―Tentu figur yang paling cocok untuk memimpin yayasan adalah Jusuf Abdulrahman,‖ tulis Rivai Umar, dalam Memoriku. Selain berpengalaman mengelola Unkhair selama 15 tahun sebagai Rektor di PTS, Abdulrahman juga dalam pandangan Rivai Umar, ―...selama beberapa tahun berperan signifikan atas sebagian pekerjaan yayasan karena ASA Latif tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena tugas-tugas lain dan kesehatannya terganggu.‖
Universitas Khairun
Dalam benak Jusuf Abdulrahman, masa jabatannya sebagai Rektor sudah terlalu lama (15 tahun) terhitung sejak tahun 1983 sampai 1998. Hal lain yang membuatnya tidak ingin menjadi Rektor adalah adanya ketentuan bahwa masa kepemimpinan Rektor pada semua PTN dan PTS hanya dua periode berturut-turut.
Universitas Khairun
Didukung dengan niat yang tulus untuk membina calon pemimpin yang baru maka Jusuf Abdulrahman tidak lagi berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatannya. Dengan niat untuk tidak lagi memimpin lagi, maka dia melakukan persiapan pemilihan Rektor Unkhair periode 1998-2002 yang digelar pada Agustus 1998. Persiapan yang paling utama adalah membentuk dan menetapkan Senat Unkhair. Dengan pertimbangan bahwa Unkhair bukan hanya sebuah PTS yang dikelola Yayasan melainkan sebuah PTS yang menjadi milik rakyat dan Pemda Maluku Utara maka Rektor Unkhair menetapkan Anggota Senat Unkhair yang terdiri atas:
Universitas Khairun
1. Unsur Yayasan Pembina Pendidikan Khairun meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
Universitas Khairun
2. Unsur Perguruan Tinggi meliputi Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan dua Wakil Dosen setiap fakultas.
Universitas Khairun
3. Unsur Pemerintah Daerah yang meliputi Bupati, Sekda, dan semua Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Maluku Utara.
Universitas Khairun
4. Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara meliputi Ketua dan Wakil Ketua.
Universitas Khairun
Sehubungan dengan itu, persyaratan calon Rektor segera dipersiapkan. Setiap calon Rektor Unkhair harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
Universitas Khairun
1. Beriman dan bertakwa, serta menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
Universitas Khairun
2. Mengabdi pada Unkhair paling sedikit 5 tahun berturut-turut tanpa terpus-putus.
Universitas Khairun
3. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau berpangkat Penata, golongan III/c.
Universitas Khairun
4. Memiliki integritas diri yang baik, dapat diterima, dan mampu memimpin Unkhair.
Universitas Khairun
Dalam Memoriku, Dr. Rivai Umar menulis bahwa proses pemilihan Rektor waktu itu sebagai berikut, ―Dalam proses pemilihan, seseorang dinyatakan terpilih sebagai Rektor periode 1998-2002 jika ia memperoleh dukungan suara anggota senat lebih dari 50% atau dalam bahasa politisnya 50 plus 1. Ada kemungkinan sulit memperoleh dukungan suara senat 50 plus 1 dalam sekali pemilihan, sehingga diantisipasi dengan ketentuan berikutnya, yakni seseorang dapat masuk pada pemilihan putaran kedua jika pada putaran pertama ia memperoleh dukungan 5 suara anggota senat. Kemudian jika pada putaran pemilihan kedua belum diperoleh dukungan 50 plus 1, maka pemilihan tahap ketiga akan dilanjutkan dengan ketentuan mereka yang ikut pada putaran ini adalah mereka yang memperoleh dukungan 10 suara senat. Proses ini terus dilanjutkan sampai diperoleh Rektor terpilih dengan dukungan suara senat 50 plus 1.‖
Universitas Khairun
Dari syarat yang tercantum ini belum dipersyaratkan setiap calon Rektor Unkhair harus diusulkan oleh Fakultas atau kelompok dosen atau mengajukan permohonan secara pribadi atau membuat surat pernyataan dan sebagainya. Atas dasar itu tak ada satu dosen pun yang diumumkan oleh Yayasan sebagi calon Rektor, termasuk Rivai Umar sebab ia sendiri belum berniat untuk mencalonkan diri sebagai Rektor Unkhair. Pertimbangan Rivai untuk tidak mencalonkan diri adalah masih terdapat beberapa dosen senior baik dosen dalam status PNS dipekerjakan maupun dosen tetap Yayasan Pembina Pendidikan Khairun yang jauh lebih berpengalaman dibanding dirinya.
Universitas Khairun
Sebelum masuk ke ruang sidang bertempat di ruang rapat Bupati KDH Maluku Utara, dalam catatannya, Rivai melihat paling tidak peserta rapat terpisah dalam dua blok. Masing-masing blok ini saling berkomunikasi. ―Saya sendiri tidak tahu persis apa materi yang dibicarakan. Saya sendiri tidak berniat untuk bergabung dan ingin mengetahui apa substansi yang mereka bicarakan. Sebab saya sebagai anggota senat harus menjaga independensi saya dalam pemilihan ini. Saya tahu semua manusia tak sempurna, masing-masing orang memiliki kelemahan, tapi juga punya kelebihan, karena itu dalam benak saya orang yang layak dipilih menjadi Rektor Unkhair adalah orang yang mampu menyadari dan mengendalikan kelemahannya serta berkomitmen untuk mengabdi pada Unkhair.‖ Demikian tulis Rivai Umar dalam Memoriku.
Universitas Khairun
Dengan sikap seperti itu, tulis Rivai Umar, ia telah mengantongi salah satu nama dosen senior yang akan dipilihnya secara rahasia sebelum masuk ke ruang sidang. Rapat dimulai pukul 10.00 WIT dan dipimpin oleh Rektor yang diawali dengan penjelasan Rektor tentang keadaan Unkhair dan mekanisme pemilihan, kemudian diikuti dengan sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Khairun ASA Latif, dan arahan Bupati KDH Maluku Utara Supanji. Pemilihan segera dimulai setelah arahan Bupati dengan sistem tertutup dan rahasia. Setiap anggota senat hanya menuliskan satu nama calon yang dipilih termasuk kalau yang bersangkutan mencalonkan dirinya sendiri. ―Terus terang saya memang menulis salah satu nama dosen senior yang saya anggap memiliki kompetensi kepemimpinan,‖ tulis Rivai lagi. Di luar dugaan, hasil pemilihan pada tahap pertama ini nama Drs. Rivai Umar, M.Si muncul dengan jumlah dukungan suara senat terbanyak yakni 27 suara dibanding dengan dua yang lain dengan jumlah perolehan suara senat masing-masing 2 dan satu suara.
Universitas Khairun
Antara percaya dan bingung, Rivai melihat bahwa ini adalah amanah yang harus diembannya dengan penuh tanggungjawab. Sehingga ketika dirinya ditanya tentang kesiapan fisik maupun mental, ia pun menjawab dengan penuh keyakinan bahwa dirinya siap diangkat sebagai Rektor Unkhair 1998-2002. ―Saya sengaja tidak memberitahu keluarga, termasuk istri saya. Mungkin saya membutuhkan waktu untuk menetapkan tekad yang bulat dalam memangku amanah ini, termasuk juga memikirkan mengapa saya yang terpilih,‖ kata Rivai. Namun berita atas terpilihnya Rivai Umar sebagai Rektor beredar luas baik di kampus maupun di khalayak ramai. Akhirnya keluarganya pun mengetahui dari berita yang telah beredar itu. Ketika keluarga bertanya kesanggupannya menjadi Rektor, Rivai Umar menjawab, ―dengan memohon petunjuk dan perlindungan Allah SWT‖ saya sanggup menerima amanah ini.
Universitas Khairun
Pada tahun 1998 itu, kepemimpinan Rektor Unkhair pun berpindah dari Drs. HM. Jusuf Abdulrahman ke tangan Rektor Drs. H. Rivai Umar, M.Si. tahun 1998 adalah tahun politik yang sangat menentukan di Indonesia karena pasca jatuhnya rezim Soeharto di bulan Mei yang disusul dengan berbagai gejolak politik dan kerusuhan di daerah, membuat Indonesia menjalani masa-masa yang sulit. Dalam konteks Maluku Utara, pada tahun 1998 menggema kembali tuntunan yang sejak tahun 1950-an hadir, yaitu pemekaran Provinsi Maluku Utara. Seiring-sejalan dengan pemekaran itu, Unkhair sebagai PTS pun mau tidak mau harus berubah status menjadi PTN. Maka terjadilah perubahan dan perkembangan yang ―berjalan lambat tapi pasti‖—dalam bahasa Adnan Amal—dari yang sebelumnya di bawah yayasan menjadi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Universitas Khairun
Periode Rektor Drs. H. Rivai Umar, M.Si (1998-2004)
Universitas Khairun
Satu tahun setelah menjadi Rektor, pada periode 1999-2000 Unkhair mengembangkan visi pembangunan untuk menjawab berbagai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tahun-tahun itu merupakan tahun gejolak yang cukup berat di Maluku Utara karena dilanda kerusuhan horisontal di beberapa tempat dan berpengaruh bagi proses belajar-mengajar di kampus. Namun, walau berbagai gejolak terjadi, visi pengembangan Unkhair dirumuskan dalam empat hal: (1) mendorong penyediaan fasilitas administrasi akademik dalam kerangka penyediaan tata-kelola pembelajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (2) mendorong sistem pengelolaan organisasi yang berbasis corporate culture melalui kendali mutu dan pengelolaaan sistem evaluasi yang sistematik dan seimbang guna mendapatkan mutu keluaran Unkhair; (3) mendorong pelaksanaan pelatihan dan membiasakan kegiatan penelitian para dosen dan mahasiswa guna mencapai derajat universitas yang berkarakter research university, dan (4) membuat jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga penguna jasa keluaran Unkhair dengan perguruan di tingkat nasional dan perguruan tinggi internasional untuk memberikan manfaat akseleratif terhadap pertumbuhan dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di Unkhair.
Universitas Khairun
Hingga akhir tahun 2001—seiring dengan kemajuan pembangunan di Maluku Utara sebagai dampak pemekaran Provinsi Maluku Utara—maka kemampuan masyarakat lokal secara finansial untuk menjangkau pendidikan tinggi cenderung meningkat. Pilihan masyarakat pun pada akhirnya merujuk kepada Unkhair yang semakin berkembang. Setidaknya, dalam periode 1998-2003, perkembangan akademik, mahasiswa, dan manajemen keuangan semakin membaik. Adapun sarana perkuliahan yang digunakan masa itu masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu di Kampus Akehuda, Kampus Jati (yang menggunakan gedung milik Yayasan Pendidikan Khairun), dan kampus yang berlokasi di Kompleks Pohon Pala milik Pemda Halmahera Barat. Pada tahun 2004 Unkhair telah memiliki tujuh Fakultas dan 25 Program Studi Strata Satu (S1) dan satu Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Dengan perkembangan ini membuat Unkhair semakin maju dan bermutu. Pada tahun 2004 jumlah dosen Unkhair telah mencapai 237 dengan kualifikasi S1 sebanyak 187, S2 sebanyak 47 dan S3 sebanyak 3 orang sementara jumlah mahasiswa pada tahun 2004 sebanyak 7.188.
Universitas Khairun
Seiring dengan pemekaran provinsi yang membutuhkan satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka Unkhair pun dialihstatuskan menjadi PTN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2004. Alih status tahun 2004 itu menjadi sejarah penting bagi Unkhair yang cikal-bakalnya telah ada sejak tahun 1950-an, memulai perkuliahan pada tahun 1963 (informal), dan diresmikan pada 15 Agustus 1964 dan tanggal 16-nya dimulai perkuliahan perdana. Alihstatus ini merupakan berita gembira berkat kerja keras dan perjuangan dari para pendiri dan pengelola hingga Unkhair tetap eksis sampai saat ini.
Universitas Khairun
Struktur Kepemimpinan
Universitas Khairun
Sebagai Rektor PTS Unkhair, Rivai Umar menjabat selama dua masa jabatan, tahun 1998-2002 dan 2002-2006, meski pada masa jabatan kedua tidak cukup 4 tahun karena perubahan status dari PTS menjadi PTN pada tahun 2004. Dalam menjalankan tugas pada masa jabatan tersebut, Rivai Umar dibantu oleh pimpinan pada tingkat Universitas dan Fakultas sebagai berikut:
Universitas Khairun
1. Masa jabatan 1998-2002, pimpinan Universitas terdiri atas: Rektor (Drs. Rivai Umar, M.Si.) Pembantu Rektor I bidang Administrasi Akademik (Drs. Rasyid Mustakim), Pembantu Rektor II bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Drs. Halim Abdurrahman, M.Si.), Pembantu Rektor III bidang Kemahasiswaan (Drs. Said Hasan, M.Pd.). Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan Fakultas Hukum (Juhdi Taslim, S.H, M.H.), Dekan Fakultas Ekonomi (Drs. Hasanuddin Mohdar M.D, M.Si.), Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Drs. Hamid Ismail, M.Pd.), serta Dekan Fakultas Pertanian (Ir. Amir Tiwar).
Universitas Khairun
2. Masa jabatan 2002-2006 hanya berjalan sampai tahun 2004 karena perubahan status Unkhair menjadi PTN dan Rivai Umar kembali menjalankan tugas sebagai Penjabat Rektor Unkhair selama satu tahun yakni 2004–2005. Meskipun demikian pimpinan pada tingkat Fakultas dan Pembantu Rektor tetap tidak berubah kecuali pembantu Rektor I Bidang Administrasi Akademik. Adapun komposisinya sebagai berikut: Rektor (Drs. Rivai Umar, M.Si.), Pembantu Rektor I bidang Administrasi Akademik (Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.) menggantikan Drs. Rasyid Mustakim, Pembantu Rektor II bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Drs. Halim Abdurrahman, M.Si.), Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan (Drs. Said Hasan, M.Pd.). Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan Fakultas Hukum (Juhdi Taslim, S.H., M.H.), Dekan Fakultas Ekonomi (Drs. Hasanuddin Mohdar M.D. M.Si.), Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Drs. Hamid Ismail, M.Pd.), serta Dekan Fakultas Pertanian (Ir. Amir Tiwar). Dalam masa jabatan ini juga dibuka fakultas baru, yaitu Fakultas Sastra dan Budaya yang dipimpin oleh Dra. Rainannur A. Latif, M. Hum sebagai Dekan dan Ir. Abjan Sofyan M.Sc. sebagai Dekan pada Fakultas Teknik.
Universitas Khairun
Pembagian Tugas dan Wewenang
Universitas Khairun
Berbeda dengan masa kepemimpinan Jusuf Abdulrahman ketika peran yayasan tidak terlalu dominan karena kesehatan ketua yayasan ASA Latif sering terganggu akibat usianya yang sudah tua, maka agar roda organisasi yayasan tetap berjalan Rektor Jusuf berperan aktif untuk melaksanakan sebagian besar tugas-tugas yayasan khususnya yang terkait dengan pembangunan fasilitas pendidikan. Dia sering menyampaikan bahwa tangan kanannya adalah Unkhair dan tangan kirinya adalah yayasan. Ini berarti dia harus mencurahkan perhatian bukan hanya memimpin Unkhair dalam bidang akademik semata, melainkan sekaligus memikirkan dan melaksanakan pembangunan dan menyediakan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan mahasiswa, dosen, dan karyawan, termasuk memperhatikan kesejateraannya.