Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Ketuanan Melayu
Beberapa orang mengajukan bahwa kaum non-Melayu tidak merasa setia kepada Malaya karena mereka tidak menganggap diri mereka sendiri sebagai bernasionalitas Malaya dan lebih terikat dengan latar belakang budaya dan etnis mereka. Untuk melawan hal ini, pada tahun 1952, kewarganegaraan diberikan kepada hampur semua warga non-Melayu yang lahir di Malaya. Kewarganegaraan ganda dilarang, sehingga memaksa warga non-Melayu untuk memilih di antara tanah nenek moyangnya atau Malaya. Berlawanan dengan asumsi kaum Melayu, mayoritas kaum non-Melayu memilih untuk menetap dan sehingganya membuktikan kesetiaan mereka kepada Malaya. Kaum-kaum non-Melayu inilah yang menjadi nenek moyang kaum non-Melayu Malaysia sekarang.
Ketuanan Melayu
Seiring dengan persiapan Malaya untuk memiliki pemerintahan sendiri, Britania memulai "Sistem Keanggotaan" (seperti sistem kabinet). Seperti Komiter Hubungan antar Komunitas, keanggotaan pemerintahan berasal dari berbagai komunitas. Sistem ini dianggap sebagai titik awal model pembagian kekuasaan multirasial di Malaya dan Malaysia setelah kemerdekaan. Pada saat yang sama, Britania juga mulai meletakkan kerangka sistem pendidikan nasional yang akan menciptakan rasa "kebersamaan sebagai warga Malaya". Proposal "Barnes Report" yang diajukan oleh Britania mendapatkan penentangan yang kuat dari komunitas Cina karena "jenuh dengan nasionalisme Melayu" dan memperkuat ketuanan Melayu. Proposal lainnya, "Fenn-Wu Report", mendapatkan dukungan kaum Cina, namun tidak mendapat persetujuan kaum Melayu. Pada akhirnya rekomendasi "Barnes Report" akan sekolah nasional berbahasa Inggris diimplementasikan pada tahun 1952 di tengah-tengah protes kuat dari kaum Cina yang kecewa terhadap tidak adanya ketentuan mengenai sekolah berbahasa non-Melayu. Pada tahun 1956, sebuah komite yang dikepalai Tun Abdul Razak mengevaluasi sistem pendidikan ini. Propasal "Razak Report" merekomendasikan bahwa sekolah dasar berbahasa non-Melayu diizinkan untuk dibuka, namun haruslah memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah nasional. Sekolah menengah berbahasa non-Melayu tidak akan diizinkan dan hanya sekolah menengah nasional saja yang akan dibiayai pemerintah. Komunitas Cina dengan kuat menetang proposal "Razak Report" ini pula dan melancarkan kampanye melawannya. Walaupun demikian, rekomendasi "Razak Report" ini pada umumnya sangat sukses dan kebanyakan rekomendasinya masih digunakan sampai dengan sekarang.
Ketuanan Melayu
Walaupun UMNO mendukung ketuanan Melayu, ia membentuk aliansi ("perikatan") dengan MCA dan Kongres India Malaya (MIC) dalam pemilihan Dewan Legislatif Federal tahun 1955 yang disebut sebagai "Parti Perikatan" (Partai Aliansi). Aliansi ini mengejutkan banyak pihak karena MCA sebelumnya dengan keras menuntuk hak politik yang setara bagi seluruh warga negara. Presiden MCA, Tan Cheng Lock, sendirinya juga merupakan Cina Peranakan. Walaupun pada awalnya aliansi ini dianggap sebagai aliansi yang didasarkan pada keuntungan sesaat, aliansi ini memenangkan 51 dari 52 kursi yang diperebutkan. Sisa satu kursinya dimenangkan oleh Partai Islam Se-Malaya (PAS), yang merupakan partai Melayu yang mengadvokasikan ketuanan Melayu. Kekalahan partai-partai non-komunal lainnya memberikan persepsi bahwa atmosfer politik Malaya tidak cocok dengan partai-partai multi rasial. Koalisi pemerintahan yang terdiri dari partai-partai monorasial dianggap lebih stabil dan cocok dengan politik Malaya. Sebelum pemilihan umum, Dato' Onn Ja'afar telah mengubah pendekatannya dengan membentuk Partai Negara setelah IMP mengalami kekalahan pada pemilu daerah. Walaupun ia mengadvokasi kebijakan pro-Melatyu yang lebih kuat, Partai Negara gagal menjatuhkan aliansi ini. Beberapa sejarahwan percaya bahwa proposal Partai Negara mendorong politikus-politikus UMNO untuk mengambil kebijakan-kebijakan pro-Melayu yang lebih radikal. Britania sendiri bersikeras memindahkan kekuasaannya hanya kepada pemerintahan yang multirasial dan aliansi antara UMNO, MCA, dan MIC dianggap memenuhi syarat multirasial ini.
Ketuanan Melayu
Federasi Malaya ("Persekutuan Tanah Melayu") secara resmi merdeka dari Imperium Britania tahun 1957. Konstitusi negara baru ini memiliki beberapa ketentuan seperti Pasal 153 yang menjamin kaum Melayu mendapatkan hak-hak istimewa. Komisi Reid yang menyusun konstitusi ini menyatakan bahwa pasal 153 hanyalah bersifat sementara dan harus ditinjau ulang oleh parlemen 15 tahun setelah kemerdekaan. Konstitusi ini tidak secara eksplisit menyatakannya maupun mengklarifikasi tujuan pasal 153. Konstitusi menyatakan bahwa semua warga Malaya setara di depan hukum tanpa menyebut-nyebut "Kedaulatan Melayu" maupun gagasan-gagasan lain yang berhubungan dengan ketuanan Melayu. Kewarganegaraan "Jus soli" yang memberikan kewarganegaraan kepada siapapun yang lahir dalam Federasi Malaya juga diberikan walaupun tidak secara retroaktif. Pemberian kewarganegaraan secara "jus soli" ini merupakan "pengorbanan" kaum Melayu yang sebelumnya dengan keras berkampanye menentang kewarganegaraan "jus soli" dalam Uni Malaya.
Ketuanan Melayu
Di sisi lain, bahasa Melayu dan Islam dijadikan bahasa nasional dan agama resmi negara. Kedudukan Raja-raja Melayu juga tetap dipertahankan. Keputusan ini bertujuan untuk menghargai kaum Melayu sebagai orang Malaya yang sebenarnya, yakni menjadi seorang Malaya adalah sama halnya menjadi seorang Melayu. Di mata banyak orang pula, hal ini memberikan Malaya identitas Melayu. Seorang akademiawan mengajukan bahwa "Kaum Melayu memiliki perasaan yang telah mendarah daging bahwa hanya merekalah yang merupakan bumiputera, dan sehingganya mempunyai hak-hak istimewa tertentu atas tanah Malaya." Dan sebenarnya pun pada tahun 1964 Tunku mengatakan "Adalah dimengerti semua orang bahwa negara ini dari namanya, tradisi dan karakternya, adalah Melayu. ... Di negara lain di mana pendatang asing mencoba untuk mendominasi bidang ekonomi dan bidang-bidang lain, pada akhirnya akan mendapatkan oposisi keras dari penduduk asli. Namun ini tidak sama halnya dengan kaum Melayu. Oleh karena itu, sebagai gantinya, pendatang-pendatang asing itu harus menghargai posisi orang Melayu..." Diajukan bahwa nasionalitas Malaysia tidak muncul karena "semua simbol-simbol nasional Malaysia diturunkan dari tradisi Melayu".
Ketuanan Melayu
Pembatasan konstitusional atas jumlah konstituensi Parlemen dari pedesaan kemudian dicabut dan dianggap sebagai "penopang tak langsung" hak khusus Melayu. Hal ini disebabkan karena kaum Melayu kebanyakan berpusat di daerah pedesaan dan secara tidak langsung meningkatkan kekuasaan politik kaum Melayu. Konstitusi awal negara secara implisit mengikuti sistem "satu orang, satu suara". Perubahan pada konstituensi ini dikecam karena "memberikan satu orang satu suara, yang lainnya banyak suara: tidak didasarkan pada kemampuan intelektual tetapi hanya bertujuan untuk menjamin dominasi kelompok-kelompok tertentu."
Ketuanan Melayu
Ketentuan-ketentuan konstitusional yang dirujuk sebagai "Agenda Melayu", mendapatkan sedikit sentimen dari kaum non-Melayu, walaupun kebanyakan dari mereka mendapatkan kewarganegaraan dan secara teoretis sejajar dengan warga Melayu di bawah konstitusi. Hal ini dapat disebabkan oleh penerimaan kontrak sosial yang salah seorang sejarahwan menulis: "Pada tingkat elit, kaum non-Melayu mengakui bahwa kaum Melayu secara politik superior karena status penduduk asli mereka dan bahwa susunan pemerintahan Malaysia memiliki karakter Melayu ... Kaum Melayu dijamin menjadi mayoritas baik dalam parlemen negara bagian maupun parlemen federal ... Kaum Melayu mengontrol posisi yang tertinggi dalam pemerintahan dan ... mendominasi anggota kabinet federal." Seorang sejarahwan Melayu menulis bahwa "Sebagai gantinya, kaum Cina mendapatkan melebihi apa yang kaum Cina Asia Tenggara lainnya mimpikan — kewarganegaraan yang setara, partisipasi politik dan jabatan, kesempatan ekonomi yang tidak dihalang-halangi, dan toleransi kepada bahasa, agama, dan institusi kebudayaan mereka."
Ketuanan Melayu
Beberapa pihak mengekspresikan kekhawatirannya kepada pasal 153. Sesaat sebelum kemerdekaan, "China Press" mensugestikan bahwa manakala hak-hak khusus "dapat dimengerti pada awal pembangunan negara," jika "periode 'hak-hak khusus' tidak dibatasi, ataupun ruang lingkupnya tidak ditentukan secara jelas, maka persengketaan yang tak habis-habisnya ... akan bermunculan pada hari-hari mendatang," dan berargumen bahwa hak-hak khusus pada akhirnya akan memisah-misahkan warga Malaya daripada menyatukannya.
Ketuanan Melayu
Pada tahun 1961, ketika pemerintah Malaya mulai mendiskusikan kemungkinan penggabungan dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei, permasalahan hubungan antar etnis mulai mencuat kembali. Proposal pembentukan "Malaysia" tanpa Sabah dan Sarawak telah bergulir lebih dari satu dasawarsa, namun negosiasi sebelumnya gagal. Warga Singapura sendiri tidak begitu tertarik untuk diperintah oleh pemerintah Melayu. Namun, pada tahun 1961, Singapura mulai menerima gagasan untuk bergabung dengan Malaysia karena terdapat anggapan pada saat itu bahwa industri Singapura tidak dapat bertahan tanpa akses ke pasar Malaya.
Ketuanan Melayu
Pemerintah Malaya tidak bergitu suka menerima warga Cina Singapura yang akan menekan populasi Melayu menjadi minoritas dalam negara Malaysia yang baru. Banyak kaum Melayu merasa bahwa mengubah dominasi Melayu dalam militer dan kepolisian akan membuat posisi Melayu dalam keadaan bahaya. Ada juga yang berargumen bahwa posisi ekonomi Melayu yang inferior akan semakin kentara apabila kaum Cina Singapura yang lebih kaya masuk dan menimbulkan ketidakpuasan publik. Pemerintah Malaya memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan bergabung dengan Sabah dan Sarawak. Kedua koloni Britania ini memiliki populasi penduduk asli yang besar, yang oleh pemerintah Malaya dianggap sebagai "Melayu". Di bawah pasal 160 Konstitusi Malaya, kebanyakan penduduk asli Sabah dan Sarawak bukanlah Melayu karena mereka kebanyakan merupakan animis ataupun beragama Kristen, sehingganya tidak sesuai dengan konstitusi yang mengharuskan Melayu beragama Islam. Untuk mengatasinya, pemerintah Malaya memperluas definisi informal "Melayu" agar dapat melingkupi penduduk-penduduk asli Sabah dan Sarawak.
Ketuanan Melayu
Warga Sabah dan Sarawak tidak melihat keuntungan apapun dari penggabungan ini. Banyak yang menganggap Malaya hanyalah untuk orang Melayu, manakala mereka tidak menganggap diri mereka sebagai Melayu. Istilah "Malaysia" dengan frasa "Malay" (Melayu) juga dianggap menakutkan. Adanya agama resmi Islam dan bahasa nasional Melayu juga meperparah ketakutan akan "dominasi Melayu". Agar penggabungan dapat terjadi, Sabah dan Sarawak menuntut bahwa penduduk asli Sabah dan Sarawak juga diberikan hak khusus yang sama dengan kaum Melayu. Dua puluh butir perjanjian antara pemerintah Malaya dengan Sabah dan 18 butir perjanjian antara pemerintah Malaya dengan Sarawak kemudian ditandatangani. Setelah negosiasi yang berlarut-larut dan dukungan dari Britania, berbagai masalah akhirnya berhasil diselesaikan. Penggabungan ini secara efektif berlaku tanggal 16 September 1963.
Ketuanan Melayu
Dalam Pemilihan Umum Singapura tahun 1963, aliansi UMNO menantang pemerintahan Partai Aksi Rakyat (PAP) melalui Partai Aliansi Singapura. Politikus-politikus UMNO secara aktif berkampanye di Singapura mendukung Aliansi Singapura, melontarkan pendapat bahwa kaum Melayu Singapura diperlakukan sebagai warga negara kelas dua oleh pemerintah PAP yang multirasial. Walaupun demikian, semua kandidat Melayu yang didukung oleh UMNO kalah dalam pemilu ini. Politikus-politikus PAP, yang melihat hal ini sebagai pelanggaran perjanjian oleh aliansi UMNO untuk tidak mengikuti pemilu di Singapura, memutuskan untuk sebaliknya mengikuti pemilihan umum di Malaya dalam Pemilihan Umum Malaysia tahun 1964. Walaupun PAP menarik banyak orang dalam pawai politiknya, partai ini hanya memenangi satu suara. Beberapa sejarahwan menganggap bahwa permintaan Presiden MCA yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan kepada kaum Cina untuk tidak menantang hak khusus Melayu agar Malaysia tidak beresiko bergabung dengan Indonesia membantu MCA mengamankan statusnya sebagai "pemimpin kaum Cina di semenanjung Malaya". Akibat keikutsertaan PAP dalam pemilu Malaysia, pemimpin-pemimpin UMNO sangat marah kepada PAP.
Ketuanan Melayu
Permasalahan-permasalahan baru terus bermunculan. Lee Kuan Yew, pemimpin pemerintahan Singapura dan PAP, mendeklarasikan penolakannya atas ketuanan Melayu, dan sebaliknya menyerukan "Malaysian Malaysia" ("Malaysia-nya orang Malaysia"). Ia berargumen bahwa "bangsa Melayu mulai bermigrasi ke Malaysia dalam jumlah besar hanya sekitar 700 tahun yang lalu. Dari 39% kaum Melayu di Malaysia, sepertiganya adalah imigran baru yang datang ke Malaya dari Indonesia. Oleh karena itu adalah salah dan tidak logis bagi kelompok rasial tertentu untuk berpikir bahwa merekalah yang paling dibenarkan disebut sebagai bangsa Malaysia dan yang lainnya hanyalah menjadi warga Malaysia melalui belas kasihan mereka."
Ketuanan Melayu
Lee kemudian berkeluh: "Malaysia — kepada siapa ia berpunya? Kepada bangsa Malaysia. Namun siapakah bangsa Malaysia? Saya berharap saya adalah bangsa Malaysia, Tuan Pembicara. Namun kadang-kadang, duduk di ruangan ini, saya ragu apakah saya diizinkan menjadi bangsa Malaysia. Keraguan inilah yang menyangkut di pikiran saya, dan ... [seketika] emosi dilepaskan, dan manusia dengan manusia saling berseberangan dibatasi oleh garis tak terucapkan ini, anda akan mempunyai sejenis peperangan yang akan memecah belah negara ini dari atas ke bawah dan menghancurkan Malaysia." Kadang-kadang, Lee memperparah situasi dengan membuat komentar-komentar rasial. Banyak pidato-pidatonya yang terus mendengung-dengungkan komposisi etnis Malaysia, mengingatkan kepada para pendengar bahwa kaum non-Melayu yang sekarang telah menjadi mayoritas, dengan 61% populasi berbanding 39% Melayu, "Mengapa kita harus kembali ke Singapura yang dulu dan sekali lagi menurunkan derajat non-Melayu di Malaya menjadi minoritas?" Lee memperparah hubungan PAP-UMNO dengan secara konstan menuntut pemerintah federal memerangi kelompok ultra yang banyak menduduki jabatan penting UMNO seperti Syed Jaafar Albar dan Syed Nasir Ismail.
Ketuanan Melayu
Pernyataan-pernyataan Lee mengundang kemarahan banyak pihak, utamanya politikus-politikus Perikatan. Tan Siew Sin menyebut Lee "Kekuatan perusak terbesar dalam seluruh sejarah Malaysia dan Malaya." Tunku Abdul Rahman menganggap Lee terlalu ekstremis dalam pandangannya, manakala politikus-politikus UMNO berpendapat bahwa Lee hanyalah berusaha menarik dukungan kaum Cina Malaysia dengan retorikanya. Pernyataan Lee mengenai migrasi Melayu mendapatkan bantahan keras. Albar menyerukan: "Mengatakan bahwa orang Melayu berada dalam kategori yang sama dengan ras lain adalah sebuah hinaan..." Surat kabar UMNO "Malaya Merdeka" memperingatkan: "Jika kaum Melayu ditekan dengan keras dan kepentingannya tidak dilindungi," kaum Melayu akan menggabungkan Malaysia dengan Indonesia. Adalah hal ini yang Tunku Abdul Rahman takuti. Baginya, golongan ultra bukanlah ekstremis sebenarnya. Adalah orang-orang yang menginginkan terbentuknya "Indonesia Raya" untuk menekan populasi Cinalah yang dia anggap sebagai ancaman utama.
Ketuanan Melayu
Hubungan antar kaum yang buruk berakhir pada kerusuhan rasial 1964 Singapura, yang secara tidak langsung oleh politikus Melayu PAP Othman Wok tuduh telah direncanakan oleh kelompok Ultra. Ketegangan antar kaum terus bertambah tahun-tahun setelah kerusuhan itu. Deklarasi Syed Jaafar Albar "Di mana pun saya berada, saya adalah seorang Melayu" mendapatkan tanggapan keras dari Lee Kuan Yew yang menyatakan dalam Parlemen: "Jika saya telah berpindah dan mengatakan apa yang [dia] telah katakan ("Di mana pun saya berada, saya adalah seorang Cina"), di manakah kita ini? Tetapi saya terus mengingatkan orang-orang bahwa saya adalah seorang Malaysia. Saya belajar "Bahasa Kebangsaan" ("Bahasa Melayu") dan saya menerima Pasal 153 Konstitusi."
Ketuanan Melayu
Lee bersikeras bahwa dia tidak menolak hak-hak khusus Melayu ataupun Pasal 153, berkata: "jika komunitas imigran ... tidak melihat permasalahannya, jika mereka tidak bisa merasa seperti apa menjadi seorang Melayu yang miskin, dan tidak merasakannya untuk orang Melayu, maka saya dapat mengatakan dengan segera dia ("orang Melayu") akan mewujudkan ketidakpuasannya dengan kepastian dan seluruh negeri akan jatuh ke dalam kekacauan." Beberapa anggota Perikatan tidak menerima klaim ini dengan serius. Politikus-politikus UMNO bersikeras bahwa konsep "Malaysian Malaysia" menyiratkan kesetaraaan total, menghilangkan hak-hak istimewa Melayu. Senu Abdul Rahman, salah seorang Menteri Federal, merasa advokasi kesetaraan Lee akan membuat kaum Melayu tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam bidang ekonomi: "Apa yang kami mau adalah kesempatan, kesempatan untuk mendapatkan kekayaan ekonomi bagi orang-orang kami." Seraya mengutuk pernyataan Lee bahwa dia adalah seorang Malaysia atas hak dia sendiri, Senu bertanya: "Hak yang Lee sekarang nikmati tidaklah jatuh dari langit begitu saja. Hak ini diberikan kepadanya. Tidakkah ia memiliki rasa terima kasih kepada penduduk asli negara ini?" Lee menjawab: "Tidak, saya tidak menikmati keramahan siapapun. Saya di sini karena ini hak saya sendiri. Dan 61 persen rakyat Malaysia haruslah mempertahankan hak ini atau ia akan menghilang. Tanpa hak ini, mereka tidak memiliki masa depan." Beberapa politikus, seperti Syed Jaafar Albar, berpendapat lebih jauh lagi merujuk orang Melayu sebagai Bumiputera, "tuan rumah", yang keramahannya telah disalahgunakan oleh "bangsa asing" atau "orang tumpangan" seperti Lee. Hal ini memprovokasi anggota kabinet Lim Swee Aun yang menuntut "kita adalah pemilik bersama, bukan orang tumpangan, bukan pula tamu."
Ketuanan Melayu
Beberapa politikus Melayu memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas UMNO. Ismail Abdul Rahman memberitahukan parlemen bahwa "... baik Perikatan dan PAP menjunjung konsep "Malaysian Malaysia"," namun hanya berbeda dalam metode penerapannya saja. Ismail mengkarakterisasikan pendekatan PAP sebagai "jalan lurus non-komunalisme" sedangkan Perikatan memerlukan "dua langkah. Pertama, keharmonisan antar ras; kedua, keadaan non-komunalisme." Pernyataan ini ditolak Lee sebagai ""lip service"" yang tidak dapat dianggap serius kecuali segala tindak tanduk golongan Ultra dikontrol dan dihentikan.
Ketuanan Melayu
Lee Kuan Yew terus melancarkan kampanyenya, membentuk Dewan Solidaritas Malaysia ("Malaysian Solidarity Council", MSC) yang terdiri dari partai-partai multirasial seperti PAP, Partai Progresif rakyat ("People's Progressive Party", PPP) dan Partai Demokrasi Bersatu ("United Democratic Party", UDP) pada tahun 1965. Pada pertemuan umum pertama dan terakhir MSC, beberapa pemimpin partai-partai ini menyampaikan pidato mereka yang mendukung konsep "Malaysian Malaysi". D.R. Seenivasagam dari PPP menuduh Perikatan menggunakan Pasal 153 Konstitusi untuk "mengintimidasi non-Melayu", manakala Ong Kee Hui dari Partai Rakyat Sarawak Bersatu ("Sarawak United People's Party", SUPP) mengatakan bahwa "Kami dapat melihat perilaku intoleransi dan memuncaknya tanda-tanda penolakan atas kesetaraan politik kepada orang-orang non-Melayu. Demi negara kita dan kita sendiri, hal ini harus dihentikan dan kejatuhan ke dalam rasialisme sempit harus diawasi. Kesetaraan politik haruslah diberikan kepada siapapun yang tinggal di sini dan menjadikan negara ini tanah air mereka, tanpa peduli asal usul rasial mereka."
Ketuanan Melayu
Setelahnya, anggota parlemen dari UMNO Mahathir bin Mohamad menyerang Lee dalam parlemen: "[Orang Cina Singapura] tidak pernah mengetahui kekuasaan Melayu dan tidak dapat menerima gagasan bahwa orang-orang yang telah mereka tundukkan ("orang Melayu") sekarang berada dalam posisi memerintah mereka." Lee merespon pernyataan tersebut dalam bahasa Melayu: "Tentu terdapat jutawan-jutawan Cina dengan mobil-mobil dan rumah-rumah yang besar. Apakah ini adalah jawaban untuk membuat beberapa Melayu menjadi jutawan dengan mobil-mobil dan rumah-rumah yang besar? ... Apabila kita memperdaya rakyat untuk percaya bahwa mereka miskin karena mereka tidak memiliki hak-hak Melayu atau karena anggota oposisi menentang hak-hak Melayu, di manakah kita akan berakhir? Anda membuat rakyat pedesaan percaya bahwa mereka miskin karena kami tidak berbicara bahasa Melayu, karena pemerintah tidak menulis dalam bahasa Melayu, sehingga ia mengharapkan keajaiban untuk terjadi [ketika bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa nasional]. Pada saat kita semua berbicara bahasa Melayu, ia akan mendapatkan peningkatan standar hidup, dan apabila hal itu tidak terjadi, apakah yang akan terjadi? Manakala, kapanpun kegagalan dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan kependidikan terjadi, anda akan datang dan mengatakan, oh, orang-orang Cina, India, dan lainnya yang jahat ini menentang hak-hak Melayu. Mereka tidak menentang hak-hak Melayu. Mereka, kaum Melayu, memiliki hak sebagai warga negara Malaysia untuk naik ke tingkatan pelatihan dan pendidikan yang telah dihasilkan oleh komunitas-komunitas yang lebih kompetitif, yaitu komunitas non-melayu. Inilah yang harus dilakukan, tidakkah demikian? Bukan dengan menyodorkan mereka doktrin-doktrin terbelakang bahwa apa yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan hak-hak Melayu untuk sebagian kecil orang Melayu istimewa dan permasalahan mereka akan terselesaikan."
Ketuanan Melayu
Pada akhirnya, Tunku Abdul Rahman, merasa muak dengan semua permainan politik dan diyakinkan bahwa percekcokan retorika lebih jauh lagi akan berakhir pada kekerasan, meminta Singapura untuk memisahkan diri dari Malaysia. Singapura menjadi negara merdeka pada tahun 1965 dengan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pertamanya.
Ketuanan Melayu
Konstitusi secara spesifik menentukan bahwa penggantian bahasa nasional dari bahasa Inggris menjadi bahasa Melayu ditunda selama 10 tahun. Seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu 10 tahun itu pada tahun 1967, beberapa kaum Cina mulai gelisah dan menuntut kebijakan bahasa yang lebih liberal dan mengizinkan penggunaan bahasa Mandarin dalam acara-acara publik tertentu. Ekstremis dari UMNO dan PAS bereaksi keras atas tuntutan itu, namun Perikatan memberikan kompromi dalam Undang-Undang Bahasa Nasional yang mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, namun mengizinkan penggunaan Bahasa Inggris dalam kondisi tertentu dan penggunaan bahasa non-Melayu dalam kegiatan tak resmi. Tunku Abdul Rahman menyebutnya sebagai "arah yang menjamin kedamaian", namun undang-undang tersebut dicemooh oleh banyak orang Melayu, yang membentuk Front Aksi Bahasa Nasional dengan harapan membalikkan ataupun mengamendemen undang-undang tersebut. Kepemimpinan Tunku juga secara terbuka dipertanyakan.
Ketuanan Melayu
Pada tahun 1969, Pemilihan Umum Malaysia diadakan. Pemilihan umum ini adalah pemilihan pertama yang diikuti oleh partai-partai oposisi non-Melayu secara besar-besaran, selain pada pemilihan tahun 1964 yang diikuti PAP dari Singapura. Dua partai oposisi utama adalah Partai Aksi Demokratik ("Democratic Action Party", DAP) yang merupakan lanjutan dari partai PAP dan Partai Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) yang merupakan partai multirasial pimpinan Lim Chong Eu, dan intelektual kelas menengah lainnya seperti Tan Chee Khoon dan Syed Hussein Alatas. Kedua partai tersebut mengajukan proposal kebijakan mengenai bahasa, pendidikan, dan hak-hak Melayu yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. DAP terus berkampanye "Malaysian Malaysia" setelah Singapura pimpinan Lee Kuan Yew memisahkan dari Malaysia. Beberapa politkus dari DAP utamanya menyerukan pengangkatan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil sebagai bahasa nasional bersama-sama dengan bahasa Melayu. Dukungan pemerintah yang lebih kuat terhadap pendidikan kaum Cina juga dituntut.