Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Koperasi
Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi "kumiyai". Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).
Koperasi
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.
Koperasi
Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah [Organisasi]] ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.
Koperasi
Arti dari Lambang yang sudah tidak digunakan :Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ( Permen KUKM ) NOMOR : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia , maka mulai tanggal 12 April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi.
Koperasi
Pada Pasal 2 tertulis bahwa :
Koperasi
"Bagi Gerakan Koperasi diseluruh Indonesia agar segera menyesuaikan penggunaan lambang koperasi Indonesia, sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri ini."
Koperasi
Pada Pasal 3 tertulis :
Koperasi
"Bagi koperasi yang masih memiliki kop surat dan tatalaksana administrasi lainnya dengan menggunakan lambang koperasi Indonesia yang lama, diberi kesempatan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2012 telah menyesuaikan dengan lambang koperasi Indonesia yang baru."
Koperasi
Dan pada pasal 6 tertulis bahwa :
Koperasi
"Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Lambang Koperasi yang lama dinyatakan tidak berlaku."
Koperasi
Perubahan logo Koperasi menjadi logo lama tertuang dalam Peraturan Meteri Koperasi dan UKM RI Nomor 1/Per/M.KUKM/II/2015 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia menyebutkan:
Koperasi
Pasal 1 "Mengembalikan penggunaan lambang/logo koperasi menjadi lambang/logo koperasi sebagaimana diputuskan pada Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya Tahun 1947 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri ini."
Koperasi
Pasal 2 "Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi."
Muhammad Yunus
Muhammad Yunus (bahasa Bengali: মোহাম্মদ ইউনুস), ) adalah seorang bankir dari Bangladesh yang mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Grameen Bank.
Ia juga memenangkan Hadiah Budaya Asia Fukuoka XII 2001.
Muhammad Yunus
Ia terpilih sebagai penerima Penghargaan Perdamaian Nobel (bersama dengan Grameen Bank) pada tahun 2006.
Muhammad Yunus
Muhammad Yunus (Chittagonian, Bengali: মুহাম্মদ ইউনুস, diucapkan Muhammôd Iunus; lahir 28 Juni 1940) adalah seorang ekonom Bangladesh dan pendiri Grameen Bank, sebuah lembaga yang menyediakan kredit mikro (kredit kecil untuk rakyat miskin yang memiliki jaminan tidak) untuk membantu klien membangun kredit dan keuangan swasembada. Pada tahun 2006 Yunus dan Grameen menerima Hadiah Nobel Perdamaian "untuk usaha mereka melalui kredit mikro untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah".
Muhammad Yunus
Yunus telah menerima beberapa penghargaan nasional dan internasional lainnya.Dia adalah anggota dewan penasihat di Shahjalal Universitas Sains dan Teknologi. Sebelumnya, dia adalah seorang profesor ekonomi di Chittagong University di mana ia mengembangkan konsep kredit mikro dan keuangan mikro. Pinjaman ini diberikan kepada pengusaha terlalu miskin untuk memenuhi syarat untuk kredit bank tradisional. Dia adalah penulis Banker pada buku Miskin dan dua di Model Bisnis Sosial, dan anggota dewan pendiri Grameen Amerika dan Grameen Foundation. Grameen Intel hanyalah salah satu dari ratusan kemitraan publik dan swasta sekarang dimediasi melalui Pemuda dan Yunus. Pada awal tahun 2007 Yunus menunjukkan minat dalam peluncuran sebuah partai politik di Bangladesh bernama Nagorik Shakti (Power Citizen), namun kemudian dibuang rencana. Dia adalah salah satu anggota pendiri Sesepuh Global.
Muhammad Yunus
Yunus juga sebagaidewan direksi dari United Nations Foundation, sebuah badan amal publik diciptakan pada tahun 1998 dengan pengusaha dan bersejarah dermawan Ted Turner senilai $ 1 miliar hadiah untuk mendukung penyebab PBB. Yayasan PBB membangun dan mengimplementasikan kemitraan publik-swasta untuk mengatasi masalah dunia paling mendesak, dan memperluas dukungan bagi PBB.
Muhammad Yunus
Pada bulan Maret 2011, setelah berbulan-bulan serangan pemerintah, pemerintah Bangladesh kontroversial dipecat Yunus dari jabatannya di Grameen Bank, dengan alasan pelanggaran hukum dan batas usia pada posisinya [3] Pengadilan Tinggi Bangladesh menegaskan penghapusan pada tanggal 8 Maret.. Yunus dan Grameen Bank yang menarik keputusan, mengklaim penghapusan Yunus itu bermotif politik.
Muhammad Yunus
Profesor Yunus dipilih oleh Wharton School of Business untuk film dokumenter PBS, sebagai salah satu 'The 25 Orang Paling Berpengaruh Bisnis dari 25 Tahun Terakhir' Pada tahun 2006, majalah Time terdaftar dia di bawah "60 tahun Pahlawan Asia" sebagai satu. dari 12 pemimpin puncak bisnis Pada tahun 2008., dalam sebuah polling online terbuka, Yunus terpilih sebagai orang intelektual 2 paling atas di dunia dalam daftar Top 100 Intelektual Publik dari Majalah Prospek (Inggris) dan Kebijakan Luar Negeri (Amerika Serikat)
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), suatu asosiasi yang menghimpun para jurnalis televisi dan didirikan pada era reformasi, yakni pada bulan Agustus 1998, menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada saat itu, ratusan jurnalis televisi dari RCTI, TPI, SCTV, Indosiar, dan ANTV berkumpul di Jakarta untuk melakukan kongres pertama dan sepakat mendirikan IJTI dan memilih pengurus pertama organisasi ini.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
SEKILAS SEJARAH IJTI
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
A. AWAL PENDIRIAN
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
25 April 1998
Berawal dari pembicaraan beberapa reporter Indosiar dan SCTV, yang sedang mengadakan peliputan di Pulau Panjang Kepulauan Seribu, maka disepakati ide pembentukan Organisasi Jurnalis Televisi , yang bisa menjadi wadah pemberdayaan dan peningkatan profesi para jurnalis televisi. Pertemuan ini melahirkan gagasan pembentukan organisasi jurnalis televisi swasta dan pemerintah.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
30 Mei 1998
Pembentukan organisasi itu pada akhirnya direalisasikan dengan pertemuan informal di Pasar Festifal Kuningan Jakarta Selatan, yang dihadiri sejumlah reporter dan kameramen televisi dari ANTV, Indosiar, SCTV dan RCTI. Pertemuan ini membicarakan berbagai masalah yang dihadapi para pengemban profesi ini. Baik disebabkan belum adanya kode etik, maupun berbagai tekanan-tekanan yang membatasi tugas profesi. Disepakati pembentukan forum Komunikasi Jurnalis Televisi, yang diharapkan menjadi sarana berkumpul dan membicarakan berbagai masalah yang kerap dihadapi para pengemban profesi ini.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
06 Juni 1998
Melanjutkan pembicaraan di pasar Festival Kuningan Jakarta selatan , maka para jurnalis Televisi yang menghadiri pertemuan di Café Venesia.TIM Jakarta akhirnya mendeklarasikan pembentukan Forum Komunikasi Jurnalis Televisi. Dengan tujuan utama sebagai wadah pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme para jurnalis Televisi.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
30 Juni 1998
Berangkat dari pemikiran bersama itulah maka, diadakan pertemuan antara para pemimpin redaksi dan anggota forum di ANTV, gedung Sentra Mulia Lt-18 Kuningan Jakarta. Disinilah gagasan pembentukan organisasi wartawan televisi itu dimatangkan, karena ternyata para pimpinan di bagian pemberitaan jauh-jauh hari juga memikirkan hal yang sama , terutama setelah lengsernya presiden Soeharto 22 Mei 1998 yakni perlunya organisasi wartawan televisi. Pimpinan Redaksi ANTV selaku tuan rumah pertemuan menyatakan, yang dibutuhkan sekarang adalah organisasi yang memiliki kekuatan menegakkan etika jurnalistik, dan melindungi anggotanya, bukan sekadar forum komunikasi.
Pokja AD / ART : Ruslan Abdul Ghani (Ketua)
Pokja Kode Etik : Sumita Tobing (Ketua)
Pokja Persiapan Kongres : Herling Tumbel (Ketua)
Redaksi ANTV disepakati sebagai sekretariat panitia
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
03 Juli 1998
Hasil dari Kelompok Kerja yakni membentuk Panitia Persiapan Kongres yakni :
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Panitia Pengarah
Ketua : Dedy Pristiwanto ( Indosiar )
Wakil Ketua : Sumita Tobing ( SCTV )
Anggota : H. Azkarmin Zaini ( ANTV ), Yasirwan Uyun ( TVRI ), Faizar Noor ( TPI ), Crys Kelana ( RCTI )
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Panitia Pelaksana
Ketua Presidium : Haris Jauhari ( TPI )
Anggota Presidium : Iskandar Siahaan (SCTV ), Adman Nursal ( ANTV ), Nugroho F. Yodho ( Indosiar ), Teguh Juwarno (RCTI )
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Selain mempersiapkan Kongres, panitia juga diberi mandat untuk menyelenggarakan seminar dengan topik "Peran Politik Jurnalisme Televisi" pada tanggal 7 Agustus 1998, di Hotel Menara Peninsulla dan Kongres I tanggal 8 dan 9 Agustus 1998 ditempat yang sama.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Persiapan Kongres
Dalam mempersiapkan Kongres pertama, kepanitiaan dibentuk dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak , bukan saja dari reporter, kameramen dan video editor tetapi juga pihak pimpinan dan manajemen televisi. Ini dilakukan dengan pertimbangan, pimpinan atau manajemen televisi, akan menjadi mitra bagi organisasi Jurnalis Televisi. Stasiun Televisi sebagai industri, merupakan pihak yang juga berkepentingan dengan hadirnya wadah ini, baik dalam memperjuangkan kehidupan pers yang kondusif, berkembangnya industri pers serta peningkatan professionalisme profesi Jurnalis Televisi.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Kongres I
Kongres Pertama Jurnalis Televisi Indonesia diadakan di Hotel Menara Peninsulla tanggal 8-9 Agustus 1998, diikuti tidak kurang dari 300 peserta dari jurnalis TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar dan ANTV. Inilah Kongres yang berlangsung semarak diawal gerakan reformasi. Gerakan reformasi itu pula yang mempermudah insan jurnalis televisi untuk berhimpun dengan semangat kebersamaan memperjuangkan kebebasan pers dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan serta professionalisme dalam menegakkan demokrasi.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Berbagai keputusan yang dihasilkan adalah Deklarasi pembentukan organisasi yang mengambil nama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia disingkat IJTI. Kongres juga menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia serta menetapkan saudara Haris Jauhari sebagai Ketua Umum terpilih sekaligus ketua Formatur dan anggota Formatur adalah Reva Deddy Utama, Zihni Rifai, Nugroho F. Yudho dan Iskandar Siahaan.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Rapat Formatur akhirnya menetapkan susunan Dewan Pengurus sebagai berikut :
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Ketua Umum : Haris Jauhari (TPI)
Sekretaris Jenderal : Ahmad Zihni Rifai (RCTI)
Wakil Sekjend : Nugroho F.Yudho (Indosiar)
Bendahara : Kukuh Sanyoto ( RCTI)
Ketua Bidang Organisasi : Reva Deddy Utama (ANTV)
Ketua Bidang Diklat dan Litbang : Iskandar Siahaan (SCTV)
Ketua Bidang Kesejahteraan dan Advokasi : Despen Omposunggu (Indosiar)
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri : Usy Karundeng (TVRI)
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Pengurus juga memberikan mandat antara lain kepada Azkarmin Zaini (ANTV), Deddy Pristiwanto (Indosiar), Yasirwan Uyun (TVRI), Sumita Tobing (SCTV), sebagai anggota Dewan Kehormatan IJTI, yang bertugas mengawasi pelaksanaan Kode Etik IJTI. Dalam perjalananya, karena Ahmad Zihni Rifai tidak aktif lagi sebagai jurnalis, maka kedudukanya digantikan oleh Nugroho F.Yudho sebagai Sekjend dan Teguh Juwarno sebagai Wakil Sekjend. Sementara Despen Omposunggu karena tidak aktif juga kedudukanya sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kesejahteraan digantikan oleh Herling Tumbel. Kukuh Sanyoto sebagai Bendahara juga karena tidak aktif lagi sebagai jurnalis dan tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pengurus, maka kedudukanya diganti Immas Sunarnya (TVRI)
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
B. PENATAAN ORGANISASI
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Kongres memang telah berakhir, namun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan dalam Kongres ternyata masih banyak ketimpangan dan tidak sinkron, sehingga untuk melancarkan tugas-tugas Dewan Pengurus, diadakan pengkajian ulang oleh Pleno Pengurus IJTI secara mendalam dengan maksud menyempurnakanya. Pembahasan dilakukan diredaksi TPI, setelah Pengurus IJTI tersusun lengkap sampai ketingkat staf departemen.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Kesulitan pertama menjalankan organisasi ini adalah tidak adanya sekretariat yang mapan. Untuk itu dari sumbangan dermawan, maka terkumpulah dana untuk mengontrak kantor Sekretariat di Jalan Danau Poso D-1 Nomor 18 Benhil Jakarta Pusat. Disinilah kegiatan IJTI dilakukan, sekitar empat bulan setelah Kongres. Sebelum itu kegiatan berupa seminar tentang Pers dan Penyiaran dikendalikan oleh Pengurusnya dari markas dimana ia berkantor sebagai jurnalis.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Antusiasme Jurnalis dari berbagai Daerah meningkat dan terdapat desakan agar IJTI membentuk cabang di daerah. Namun karena terganjal perangkat organisasi (AD/ART) yang memang tidak mengamanatkan terbentuknya cabang IJTI di daerah, maka pengembangan organisasi itupun menjadi persoalan tersendiri. Namun berdasarkan rapat pengurus, ditetapkan pembentukan Kordinatoriat Daerah, dengan terlebih dahulu membuat aturan main organisasi yang dipercayakan pada Bidang Organisasi IJTI. Sejak itulah lahir pedoman Organisasi Korda yang berisi ketentuan organisasi IJTI di tingkat Daerah Propinsi, sebagai kepanjangan tangan IJTI pusat di Jakarta, khusus untuk membina keanggotaan dan melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan peningkatan profesi jurnalisme anggota.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
C. PENGEMBANGAN ORGANISASI
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Pada tahun 1999, secara resmi terbentuk 9 Korda. Mereka adalah kepanjangan tangan dari pengurus IJTI di daerah. Kesembilan Korda tersebut adalah :
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
1. Korda Jawa Barat di Bandung , dengan Ketuanya Ilmi Hatta.
2. Korda Jawa Tengah di Semarang, dengan Ketuanya Bambang Hengky.
3. Korda Jawa Timur di Surabaya, dengan Ketuanya Dheny Reksa.
4. Korda Sumatera Utara di Medan (meliputi Aceh dan Riau) dengan Ketuanya Bagi Astra Sitompul.
5. Korda Sumatera Selatan di Palembang, dengan Ketuanya Epran Mendayun.
6. Korda Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dengan Ketuanya Beben Mahdian Noor.
7. Korda Sulawesi Selatan di makassar, dengan ketuanya Hussain Abdullah.
8. Korda Sulawesi Utara di Manado, dengan Ketuanya Fais Albar.
9. Korda Bali dan NTB di Denpasar, dengan Ketuanya Moh. Hafizni.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan Jurnalisme Pemilu dan Sidang Umum MPR 1999 serta pelatihan Video Editor. Untuk Pelatihan jurnalisme Pemilu, pesertanya tidak hanya dari Jurnalisme televisi, tetapi juga dari radio dan media cetak.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Tuntutan pembentukan Korda tampaknya terus berdatangan dari insan jurnalis televisi di luar daerah tersebut. Apalagi jumlah anggota saat itu sudah tercatat 800 orang (tahun 2001 ini tercatat 1.105 orang). Tuntutan itu datang dari sejumlah jurnalis Televisi dari daerah Yokyakarta, Lampung dan Aceh, namun tuntutan itu belum terlaksana karena IJTI ingin melihat perkembangan Korda yang ada, dan setelah dievaluasi akan ditingkatkan statusnya menjadi cabang jika Kongres II IJTI mengamanatkanya.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Sejalan dengan pengembangan organisasi itu pula, untuk pertamakalinya pada tahun 1999 diadakan IJTI Award, yakni penghargaan tertinggi dari IJTI untuk insan Jurnalis televisi terhadap karya jurnalistik anggota IJTI dan Program Berita terbaik televisi. IJTI Award juga diberikan kepada mereka yang berjasa dibidang pertelevesian. IJTI Award untuk yang kedua kalinya diselenggarakan pada tahun 2000.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Sebagai organisasi yang baru menapak untuk bangkit mencari bentuk, sejumlah kegiatan baik yang berupa peningkatan profesi jurnalisme anggota maupun kesejahteraan advokasi, memang belum terasakan oleh seluruh anggota. Misalnya asuransi kecelakaan baru diperuntukkan bagi 200 anggota peliput Pemilu dan Sidang Umum, serta perlindungan wartawan baru melalui rompi berkop IJTI. Sementara pemberian advokasi bagi jurnalis yang terkena tindakan kekerasan baru sebatas mencari fakta dan sebatas mengadukan kepolisi dan pimpinan militer. Misalnya dalam kasus "Penonjokan" wartawan oleh Gubernur Jawa Timur, pemukulan kameramen RCTI M. Ali Raban oleh oknum TNI di Aceh, penganiyaan reporter ANTV Gunawan Kusmantoro oleh Oknum kader Golkar di Slipi Jakarta, pengeroyokan wartawan di Sijunjung Sumatera Barat, dan sejumlah kasus lain yang menyusul berikutnya.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Sementara terhadap perkembangan regulasi dibidang pers dan penyiaran, IJTI baru berpartisipasi sebagai penyumbang ide dan sikap dalam RUU Pers maupun RUU Penyiaran, yang intinya adalah jaminan kemerdekaan pers, perlindungan Wartawan dan mencegah agar masalah kinerja jurnalisme televisi tidak diatur oleh Undang-Undang melainkan dikembalikan kepada Kode Etik Jurnalistik. IJTI juga mendesak kepada perusaan pers agar pemberian kesejahteraan berdasarkan standar kompetensi minimum pekerja pers. Sayangnya standar kompetensi yang dimaksud selama ini baru sebuah gagasan yang belum terumuskan.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
IJTI sebagai salah satu dari anggota 26 organisasi wartawan juga turut merumuskan Kode Etik Wartawan Indonesia tahun 1999. Tahun 2000, IJTI mempelopori terbentuknya Komisi Nasional Penyiaran (Komnas Penyiaran), serta pembentukan Kelompok Kerja yang mempunyai tugas mempersiapkan terbentuk dan berfungsinya Komnas Penyiaran. Pembentukan Komisi Nasional Penyiaran ini dideklarasikan usai Seminar dan Lokakarya "Menyoal Kebijakan Lembaga Penyiaran" di Hotel Santika pada tanggal 18 April 2000 dan ditandatangani oleh wakil-wakil dari 12 organisasi dan masyarakat penyiaran. Deklarasi ini lebih merupakan desakan agar pengelolaan frekuensi yang menjadi napas dari penyiaran dan merupakan ranah publik itu harus dikelola secara transparan oleh lembaga independen.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Persiapan Kongres II
Kepengurusan IJTI periode 1998-2001 mestinya berakhir bulan Agustus 2001, tetapi karena banyak pengurus tidak aktif, lagi pula banyak kegiatan yang menyita perhatian publik khususnya dibidang politik dimana insan jurnalis harus menjalankan tugasnya (seperti Sidang Istimewa MPR), maka Kongres pun ditunda. Pengurus IJTI telah menunjuk Teguh Juwarno (Wakil Sekjen) sebagai Ketua Panitia Pengarah Kongres dan Syaeifurrahman Al-Banjary (Ketua Departeman Organisasi) dan Asroru Maula (Litbang) masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana, baru menjalankan tugasnya bulan September 2001. Kepanitiaan pun dilengkapi sambil jalan, dengan menyiapkan berbagai rancangan Kongres yang hendak diputuskan.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Pelaksanaan Kongres II
Pada tanggal 26-27 Oktober 2001, Kongres II dilaksanakan di Hotel Santika Jakarta, didahului Seminar bertajuk "Mengkaji Ulang Posisi Pers dalam Konteks Kepentingan Nasional". Dalam Kongres ini juga digelar debat Publik "Menyoal Kebijakan Pemerintah dalam Menjamin Kebebasan Pers dan Penyiaran" bersama Menteri Negara Informasi dan Komunikasi Syamsul Muarif. Inilah Kongres yang untuk pertama kali diikuti peserta dari utusan Korda, selain anggota dari Jakarta.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Kongres II yang dilaksanakan di Hotel Santika Jakarta tersebut pada akhirnya yang terpilih sebagai Ketua Umum/Formatur adalah :
1. Ray Wijaya : Ketua Umum/Formatur.
2. Syaefurrahman Al-Banjary : Anggota Formatur
3. Asroru Maula : Anggota Formatur
4. Elprisdad : Anggota Formatur
5. Tiur Maida Tampubolon : Anggota Formatur
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Dan setelah melalui rapat formatur, ketua umum dan anggota formatur pada tanggal 2 November dan 19 November 2001 di Jakarta, pada akhirnya mengesahkan susunan Pengurus IJTI Periode 2001-2004 dibawah kepemimpinan saudara Ray Wijaya dan Saudara Syaifurrahman Al-Banjary, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan susunan pengurus sebagaimana berikut:
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
1. Ketua Umum : Ray Wijaya (RCTI)
2. Sekretaris Jenderal : Syaefurrahman Al-Banjary (ANTV)
3. Wakil Sekretaris Jenderal : Ahmad Setiono (RCTI)
4. Bendahara : Tiurmaida Tampubolon (TPI)
5. Wakil Bendahara : Shanta Curanggana (TRANS TV)
6. Ketua Bidang Organisasi : Eric Tamalagi (TPI)
7. Ketua Bidang Advokasi & Kesejahteraan : Elprisdad (ANTV)
8. Ketua Bidang Diklat dan Litbang : Asroru Maula
9.Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri : Rizal Yussac (TV 7)
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
PENCAPAIAN PROGRAM PERIODE 2001-2004