Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Betty Davis
Pada usia 16 tahun, ia meninggalkan Pittsburgh ke New York City, menjalani studi di Fashion Institute of Technology saat tinggal bersama bibinya. Dia menyerap budaya Greenwich Village dan musik rakyat pada awal 1960-an. Dia menghubungkan dirinya dengan keluarga Cellar, sebuah klub hip di pusat kota di mana orang-orang muda dan bergaya berkumpul. Klub tersebut adalah kumpulan model, perancang, aktor, dan penyanyi multiras yang beragam. Di Cellar, ia memainkan rekaman dan mengobrol bersama sejumlah orang. Ia juga bekerja sebagai model, muncul dalam sebuah foto yang disebar di "Seventeen", "Ebony" dan "Glamour".
Betty Davis
Saat ia di New York, ia bertemu sejumlah musisi seperti Jimi Hendrix dan Sly Stone. Benih karier musiknya ditanam melalui persahabatannya dengan penyanyi soul Lou Courtney, yang menghasilkan singel pertamanya, “The Cellar” dengan lirik yang sederhana dan menarik seperti, "“Where you going fellas, so fly? / I’m going to the Cellar, my oh my / What you going to do there / We’re going to boogaloo there.”"
Betty Davis
Singel tersebut adalah pertunjukan lokal bagi Cellar. Namun pertunjukan profesional pertamanya tidak dilakukan sampai ia menulis "Uptown (to Harlem)" untuk Chambers Brothers. Album mereka pada tahun 1967 meraih kesuksesan yang besar, namun Betty Mabry berfokus pada karier pemodelannya. Dia sukses sebagai model tapi merasa bosan dengan pekerjaannya. Menurut Oliver Wang dalam catatan "They Say I’m Different", ia mengatakan, “Saya tidak suka pemodelan karena Anda tidak membutuhkan otak untuk melakukannya. Ia hanya akan bertahan selama kamu terlihat bagus.”
Hak properti wanita
Hak properti wanita adalah hak hukum bagi wanita untuk mendapatkan, memiliki, menjual, mentransfer properti, mengumpulkan dan menyimpan sewa, memiliki pendapatan, membuat kontrak, dan membawa perangkat hukum, yang berdasarkan hukum umum Inggris ("English common law"). Selama periode modern awal, hak properti bagi wanita tersebut tidak diberikan.
Hak properti wanita
Pada "Victorian Era" (masa pemerintahan Ratu Victoria) terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak bagi kaum wanita. Wanita dilihat (oleh pria) sebagai makhluk yang emosional dan tidak stabil karena sistem reproduksi mereka, sehingga tidak mampu membuat keputusan yang rasional. Apabila wanita menikah, di antara mereka diperlakukan sedikit lebih baik daripada budak. Filsuf John Stuart Mill mendeskripsikan posisi hukum wanita menikah pada abad ke-19 sedikit lebih baik dibandingkan dengan budak dalam bukunya yang berjudul "The Subjection of Women" (penindasan terhadap wanita), terbit pada tahun 1869. Pengaruh hukum dan praktik yang berhubungan dengan pemilikan dan persebaran properti oleh dan untuk wanita di Kepulauan Britania juga sangat memihak pada kepentingan pria. Hukum yang ada dibuat berdasarkan gagasan bahwa wanita dapat melakukan pernikahan dan suami mereka yang akan merawat dan bertanggung jawab atas diri mereka. Ketika seorang wanita melakukan pernikahan, kekayaan yang mereka miliki sebelum pernikahan akan diserahkan kepada suami mereka. Jika seorang wanita bekerja setelah ia menikah, maka pendapatan mereka juga menjadi milik suami mereka. Gagasan yang diterima dan dijalankan pada masa itu ialah bahwa wanita kelas atas dan menengah harus tetap bergantung pada pria: yang pertama sebagai anak dan kemudian sebagai istri. Setelah seorang wanita menikah akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan perceraian. "Matrimonial Causes Act of 1857" (Undang-Undang Penyebab Pernikahan 1857) memberikan kepada pria, hak untuk menceraikan istri atas dasar perzinahan. Namun, di lain pihak, wanita menikah tidak mampu mendapatkan perceraian atau menceraikan suami mereka apabila suami mereka yang diketahui tidak setia atau melakukan perselingkuhan. Selain itu, apabila sebuah perceraian terjadi maka, anak-anak akan berada di bawah pengasuhan ayah mereka, dan ibu mereka dapat dihalangi untuk bertemu dengan mereka. Hukum umum Inggris mengecualikan wanita dari kepemilikan properti atau memiliki identitas hukum pribadi yang terpisah dari suami atau ayah mereka. Berdasarkan hukum umum tersebut, pria dapat menyimpan, membeli, menjual, dan melakukan pertukaran atas properti mereka. Namun di lain pihak, wanita memilki keterbatasan tidak hanya dalam jenis properti yang dapat mereka miliki, tetapi juga waktu dimana mereka diizinkan untuk memiliki properti pribadi, serta cara mereka mengatur properti tersebut. Di luar aturan hukum yang ketat, meski demikian, wanita Inggris menemukan cara untuk mendapatkan hak properti. Undang-undang properti wanita menikah 1870, 1882, dan 1893 merupakan perjalanan panjang menuju persamaan wanita di Inggris.
Hak properti wanita
Di abad ke-19, para wanita Inggris diharapkan menikah dan memiliki anak. Namun terdapat fakta bahwa pada saat itu terdapat kekurangan dalam jumlah pria. Sensus yang dilakukan pada masa tersebut menunjukkan bahwa jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah pria. Ada tiga alasan utama yang dapat menjelaskan mengapa jumlah wanita melampaui jumlah pria, yakni: 1) tingkat kematian anak laki-laki yang jauh lebih tinggi daripada tingkat kematian anak perempuan, 2) sejumlah besar laki-laki bekerja di angkatan bersenjata/militer, dan 3) laki-laki lebih mungkin melakukan emigrasi dibandingkan dengan perempuan. Di mata hukum sebelum tahun 1882, apabila seorang wanita menikah, pada dasarnya keberadaan mereka telah berakhir secara hukum. Pada hari pernikahan mereka, mereka telah menjadi satu dengan suami mereka, dan setelah pernikahan tersebut, apapun yang mereka lakukan berada dalam kendali/arahan suami mereka, atau dengan kata lain, setelah pernikahan, wanita berada dalam pengawasan penuh suami mereka. Tidak hanya mempunyai kontrol atas barang-barang milik mereka, tetapi juga atas jasmani mereka. Penolakan istri dalam melakukan hubungan suami istri dapat dianggap sebagai pemberontakan terhadap pernikahan. Seorang suami diperkenankan memukul istri mereka, bahkan memaksa berhubungan intim tanpa sekeinginan istri mereka, tanpa takut mendapatkan tuntutan. Namun hal-hal tersebut tidak terus berlanjut hingga tahun 1891, ketika pengadilan tinggi yang memerintah, mengeluarkan larangan terhadap suami melakukan pemaksaan terhadap istri mereka untuk memenuhi salah satu hak dalam hukum pernikahan tersebut. Hukum yang berlaku itu mendapat dukungan dari fakta bahwa di era tersebut pria dan wanita digolongkan ke dalam peran atau sektor yang berbeda. Sebagaimana pria memiliki kemampuan berargumen dan mengemukakan alasan, melakukan tindakan, agresi, serta mandiri, kaum pria meyakini bahwa diri mereka sepantasnya bekerja di sektor publik. Sedangkan wanita, di lain pihak, dibatasi pada sektor pribadi, dimana kualitas feminin mereka seperti emosi, kepasifan, kepatuhan, kebergantungan, dan ketidakberdayaan, lebih sesuai dengan sektor pribadi tersebut.
Hak properti wanita
Wanita yang belum menikah serta janda diperbolehkan memiliki properti atau benda milik mereka sendiri. Namun segera setelah wanita menikah, properti dan uang yang mereka miliki ditransfer kepemilikannya kepada suami mereka. Anak juga termasuk dalam properti yang dimiliki oleh suami ketika perceraian terjadi. Sejak tahun 1839, jika terbukti istri tidak bersalah, ia diperbolehkan memelihara anak mereka yang berusia di bawah tujuh tahun. Pada tahun 1873, batasan usia anak yang dapat di bawah penjagaan ibu mereka kemudian ditingkatkan menjadi 16 tahun, meski demikian ayah tetap merupakan satu-satunya wali yang sah secara hukum. Memiliki keturunan merupakan hal yang diharapkan untuk semua wanita. Meski dalam realitanya pada masa itu pernikahan cenderung merupakan institusi yang bertujuan untuk membatasi peran wanita di dalam masyarakat. Dalam teorinya, pernikahan adalah posisi yang sakral dan terhormat, “pencapaian dalam kehidupan seorang wanita.” Dengan berlangsungnya pernikahan, namun demikian, terdapat persyaratan dan pengharapan yang tidak adil antara suami dan istri. Untuk dapat membesarkan anak-anak sebagaimana mestinya, sosok ibu diharapkan untuk tidak melakukan kesalahan atau perbuatan tercela, baik dalam pikiran maupun perbuatan, namun pengharapan yang sama tidak diterapkan pada sosok ayah.
Hak properti wanita
Setelah wanita menikah, kendali atas properti apapun yang ia miliki, termasuk penghasilan yang ia dapatkan menjadi milik suami mereka. Meskipun suami tidak dapat menjual properti tetap tanpa sepersetujuan istri, properti pribadi istri seperti uang hasil bekerja atau investasi, dan barang-barang pribadi seperti perhiasan, jatuh secara mutlak kepada pihak suami, dan istri tidak dapat membaginya tanpa seizin suami.
Hak properti wanita
Ketika Ratu Victoria naik tahta, pendidikan hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya. Sementara anak laki-laki dapat pergi ke sekolah, seorang tenaga pengajar wanita didatangkan ke rumah untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak perempuan, namun konten akademik yang diberikan kepada anak-anak perempuan itu sangat rendah. Untuk anak-anak yang berasal dari kalangan keluarga miskin, seringkali bentuk pendidikan resmi yang diperoleh hanya dari sekolah minggu. Sekolah minggu terbuka bagi semua anak, namun pada umumnya lebih sedikit jumlah anak perempuan yang berpendidikan dibandingkan anak laki-laki. Pada tahun 1851, sebagai contoh, tingkat literasi pada perempuan sebesar 55% dan pada laki-laki sebesar 70%. Pada tahun 1870 diberlakukan sebuah hukum yang mewajibkan semua anak dalam rentang usia lima hingga sepuluh tahun untuk bersekolah. Meskipun bagi semua anak diajarkan membaca dan menulis, kurikulum untuk anak perempuan berkembang secara lebih fokus pada pelajaran seperti ilmu domestik, memasak, mencuci, dan menggunakan jarum/menjahit.
Hak properti wanita
Perjuangan wanita untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dimulai pada abad ke-17. Namun demikian, hanya sejak pertengahan abad ke-19, perkembangan tersebut mulai terlihat membawa hasil. Sejak tahun 1840an, "Queen’s College" dan "Bedford College" di universitas London ("London University") memberikan pendidikan tinggi bagi wanita. Sejak akhir tahun 1860an dan tahun 1870an, perguruan tinggi untuk wanita didirikan di Oxford (universitas Oxford) dan Cambridge (universitas Cambridge). Namun pada saat itu wanita tidak diizinkan belajar hingga mendapatkan gelar. Barulah pada tahun 1878 universitas London menjadi universitas pertama di Inggris yang memperbolehkan wanita mendapatkan gelar. Universitas Oxford dan Universitas Cambridge tertinggal di belakang Universitas London terkait hal tersebut. Girton adalah "Cambridge College" yang diperuntukkan bagi wanita pada tahun 1869, yang diikuti dengan "Newnham College" pada tahun 1872. Namun pada saat itu, "Newnham College" tidak diakui oleh pihak otoritas universitas. Pada tahun 1882 mahasiswa-mahasiswa wanita diizinkan mengikuti ujian, dan pada tahun 1920 di Oxford dan 1948 di Cambridge untuk pertama kalinya, akses mengikuti ujian untuk mendapatkan gelar didapatkan oleh wanita. Hambatan pendidikan bagi wanita, terutama datang dari profesi kedokteran, sebab berkembang pemikiran bahwa keadaan menstruasi dan kemampuan intelektual pada wanita tidak sesuai dan tidak mencukupi untuk bidang tersebut. Pendidikan bagi wanita dipercayai akan berakibat pada ibu yang memiliki/menghasilkan anak-anak yang lemah dan sering mengalami sakit.
Hak properti wanita
Sejak tahun 1857, proses perceraian dipermudah dari tahun-tahun sebelumnya. Pria yang memiliki cukup harta dapat menceraikan istri mereka berdasarkan landasan sederhana perzinahan yang dilakukan oleh istri tersebut. Ia juga dapat menuntut klaim kerusakan terhadap pihak ketiga perzinahan. Namun bagi seorang wanita/istri yang ingin menceraikan suaminya harus membawa bukti atas perzinahan yang dilakukan pihak suami tersebut, serta menunjukkan bahwa hal tersebut telah berlangsung selama dua tahun. Cara alternatif yang dapat dilakukan seorang istri ialah dengan jalan membuktikan tindakan keji/kekejaman yang dilakukan oleh suami (sodomi, inses, bigami, pemerkosaan, dll), dan ia tidak diizinkan menuntut klaim kerugian terhadap pihak ketiga. Perlakuan yang tidak adil ini bertahan hingga tahun 1923.
Hak properti wanita
Meskipun diterima secara luas bahwa pada abad ke-19 tempat bekerja wanita adalah di rumah, namun pada kenyataannya wanita bekerja dalam rentang pekerjaan yang beragam. Pola dalam bekerja, meski demikian, ditentukan oleh kelas. Wanita kelas atas tidak diharapkan untuk bekerja. Namun demikian, untuk wanita kelas pekerja, bekerja seringkali diperlukan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan dan berkontribusi pada keberjalanan rumah tangga mereka. Tipe pekerjaan yang dapat mereka lakukan juga terbatas, dan mereka umumnya mengambil pekerjaan buruh seperti pelayan rumah tangga, pencuci pakaian, dan pekerja pabrik atau perkebunan. Wanita umumnya diharapkan pula menerima lebih sedikit uang daripada pria untuk pekerjaan yang sama. Wanita pekerja dari kelas menengah tidak disetujui melakukan pekerjaan buruh untuk mendapatkan penghasilan. Mereka membutuhkan keterampilan lebih untuk mendapatkan pekerjaan di luar pekerjaan buruh, yang seringkali berupa pekerjaan pengawasan atau pekerjaan profesional lain, dan mereka mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas manual. Wanita dari kelas menengah juga tidak didorong untuk melakukan pekerjaan rumah, pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh pelayan rumah tangga, seperti memasak dan merapikan rumah. Bahkan wanita kelas menengah bawah, seperti misalnya istri dari guru sekolah dan juru tulis, memiliki pelayan umum ("general servant") di rumah mereka, yang diharapkan melakukan pekerjaan seperti membersihkan lantai dan mengupas kentang.
Hak properti wanita
Di luar usaha penghargaan yang terlihat diberikan kepada/ditunjukkan oleh istri dan ibu di Inggris di abad ke-19, pada kenyataannya wanita-wanita itu hidup dalam dunia yang mendiskriminasi mereka. Pria menganggap diri mereka sebagai gender yang dominan karena kekuatan fisik mereka, dan menundukkan wanita selama yang dapat mereka lakukan. Pada akhir abad ke-19 hak-hak wanita mulai menjadi isu sosial.
Hak properti wanita
Berdasarkan sejarah abad ke-18 Inggris, kepemilikan properti yang menandakan status kaum pilihan/elite merupakan kualitas yang dimiliki oleh pria. Wanita secara signifikan kurang memiliki hak properti dibandingkan pria. Penindasan terhadap hak-hak wanita termaktub dalam berbagai institusi Inggris, antara lain yang mengatur mengenai "primogeniture" (hak anak sulung), mas kawin/mahar, dan "couverture" (kedudukan wanita bersuami- doktrin hukum umum dimana keberadaan hukum wanita setelah menikah terletak pada suami mereka, terutama berkaitan dengan kepemilikan properti dan perlindungan, serta keadaan/periode setelah menjadi janda). Meski demikian, wanita dari golongan aristokrat tetap dapat menemukan cara menyiasati pembatasan tersebut dalam bentuk "separate estate" (pemilikan tanah/properti terpisah) dan "jointure" (persetujuan harta istri- persetujuan pemilikan tanah/properti yang diberikan kepada istri setelah kematian suami mereka), di antara metode lainnya.
Hak properti wanita
Pembatasan hak properti dilakukan pada wanita berdasarkan landasan filosofi dan pola tradisi masyarakat. Pola tersebut berasal dari berbagai sumber yang terkombinasikan sehingga menghasilkan gagasan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, tidak cakap, dan jahat. Tradisi Judeo-Kristen ("Judeo-Christian") memiliki andil dalam pembentukan pola terhadap wanita tersebut. Ajaran gereja merujuk pada Kitab Kejadian ("Genesis") memperhitungkan kejatuhan manusia, dengan wanita (Eve) yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Mereka melihat Eve sebagai sumber kejahatan, dan diteruskan kepada seluruh wanita yang ada. Cerita dalam Kitab Kristen seperti Delilah, Rebekah, dan istri nabi Lot, lebih lanjut membuktikan bahwa wanita merupakan tipu daya, bersifat tidak patuh, dan berakhlak buruk. Sepanjang periode "Renaissance" dan reformasi, gambaran ideal seorang wanita ialah sosok yang patuh, penghibur anak di waktu sedih atau bosan, dan pelayan suami tanpa banyak bertanya. Revolusi ilmiah yang memperdebatkan mengenai anatomi wanita, berakhir dengan simpulan bahwa wanita lebih rendah kualitas fisiknya dibandingkan pria dalam segala aspek, dan menyetujui bahwa wanita mempunyai ciri tidak rasional, mudah histeris, dan membutuhkan pria untuk menyalurkan keinginan mereka. Berdasarkan gagasan tersebut bahwa wanita secara fisik, spiritual, dan emosional, inferior terhadap pria, hukum umum Inggris mengembangkan sebuah sistem yang bertujuan membatasi peluang wanita merusak masyarakat. Pola tersebut juga berdampak pada identitas wanita yang terdefinisi oleh peran mereka sebagai istri dan ibu, daripada entitas hukum. Berdasarkan peran-peran tersebut, wanita dapat membuktikan karakter dan budi baik mereka di bawah pengawasan pria.
Hak properti wanita
Hukum umum Inggris pertama yang berdampak pada hak properti wanita pada masa moderen awal ialah hak primogenetur ("primogeniture") atau hak anak sulung. Hak tersebut berlaku secara efektif terutama selama masa gadis seorang wanita. Hak primogenetur menetapkan bahwa harta peninggalan diberikan sepenuhnya kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga, dan seringkali meninggalkan anggota keluarga yang perempuan dengan sedikit atau tidak ada samasekali harta peninggalan. Alasan dibalik peraturan tersebut dapat diterima untuk sebuah negara dengan keterbatasan lahan seperti Inggris, yakni untuk menjaga tanah agar tidak terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil akibat pernikahan dan pewarisan berulang-ulang, oleh sebab itu anak laki-laki pertama dalam keluarga yang mewarisinya. Apabila seorang wanita diberikan tanah sebagai mahar atau warisan, maka akibat pernikahan itu, tanah tersebut tidak lagi menjadi tanah keluarga, sehingga dapat menurunkan harga tanah tersebut. Sedangkan apabila anak laki-laki termuda yang mendapatkan tanah melalui warisan, maka tanah tersebut akan menjadi cepat berkurang karena pembagian dengan masing-masing generasi baru. Selain tanah, benda-benda lain diturunkan kepada semua anak, seperti barang yang dapat dipindahkan, misalnya furnitur dan pakaian, atau sejumlah uang: namun tanah, karena merupakan penentu kekayaan dan kekuasaan di Inggris, maka harus dipertahankan dengan segala cara. Hak primogenetur mempertahankan golongan aristokrasi melalui penjagaan terhadap tanah dan juga gelar kebangsawanan, serta menjaga peruntungan keluarga untuk kelangsungan anak cucu dan keturunan selanjutnya.
Hak properti wanita
Meski demikian, dalam realita yang terjadi, wanita dapat pula semakin memiliki pertambahan harta melalui warisan, yang terkadang termasuk di dalamnya berupa tanah. Wanita pada umumnya mendapatkan warisan properti yang dapat dipindahkan sebagaimana yang lebih dapat diterima berdasarkan hukum umum; namun hukum menyediakan kondisi dimana anak perempuan dapat menerima warisan berupa tanah. Apabila ayah wanita tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, namun menginginkan agar tanah yang dimilikinya dapat tetap berada dalam kepemilikan keluarga langsungnya ("immediate family") daripada diberikan kepada keluarga laki-laki jauh, maka anak perempuannya dapat mewarisi tanah tersebut. Di samping itu, apabila seorang ayah memiliki beberapa anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, tanah yang dimilikinya dapat dibagi secara merata di antara anak-anak perempuannya. Diperkirakan sekitar 33% wanita menerima warisan properti tanah di bawah peraturan hukum umum tersebut. Tanah warisan untuk wanita juga bervariasi menurut wilayah. Sebagai contoh, catatan dari Yorkshire mengindikasikan sekitar 26% pria yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan memberikan warisan tanah kepada anak dengan kedua gender tersebut, sementara di Sussex, laju pemberian warisan kepada anak perempuan ialah serendah 5%. Gagasan memberikan tanah kepada wanita dibandingkan kepada keluarga laki-laki benar adanya, bahkan di dalam lingkup keluarga inti. Sebagai contoh, dalam kasus Tuan John Shelton, ia mengatur agar tanah yang dimilikinya dapat diberikan kepada tiga anak perempuannya karena saudara laki-lakinya, satu-satunya laki-laki yang dapat mewarisi tanah tersebut, meninggal sebelum dirinya. Sementara hukum umum idealnya memberikan warisan tanah kepada anak laki-laki tertua, namun pada praktiknya dalam periode moderen awal Inggris memberikan pula kepada wanita warisan berupa tanah, meskipun lebih jarang terjadi.
Hak properti wanita
Praktik pembatasan hak properti wanita yang kedua ialah mas kawin atau mahar. Sebagai penukar janji hak istri untuk pengantin wanita, mahar merupakan setengah dari kontrak pernikahan, dan seringkali terdiri dari sejumlah uang yang dibayarkan secara penuh atau dapat pula dibayarkan secara berangsung dari waktu ke waktu. Pihak keluarga akan memberikan mahar sebesar-besarnya semampu yang dapat mereka berikan, sebab pernikahan merupakan jalan utama untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi. Mahar dapat bervariasi dari sejumlah kecil hingga sejumlah besar uang, di samping properti lainnya, dan jumlah tersebut dirundingkan oleh keluarga atau wali pengantin pria dan pengantin wanita. Pada beberapa kasus, ibu merupakan perunding utama dalam transaksi tersebut, seperti misalnya dalam kasus Margaret Green pada tahun 1635. Pada tahun 1536, gelar bangsawan Huntington pertama bersedia membayar mahar sebesar 2,000 marks kepada suami dari anak perempuannya, sebagai kembalian atas harta istri ("jointure") sebesar 200 marks. Negosiasi mahar itu dapat berlangsung hingga berbulan-bulan. Mabel Parr melakukan negosiasi perjanjian antara anak perempuannya dengan keturunan bangsawan Scrope pada tahun 1524, yang berakhir dengan dibatalkannya perjanjian tersebut setelah perundingan selama delapan bulan karena tidak ada kesepakatan yang tercapai mengenai jumlah harta istri ("jointure") yang akan diberikan. Seringkali mahar merupakan bagian warisan keluarga untuk wanita, yang jumlahnya dapat bervariasi di antara anak-anak perempuan apabila ayah mereka memutuskan bahwa seorang anak perempuan tertentu lebih berharga dibanding anak perempuan yang lainnya. Semakin besar mahar, semakin menarik seorang wanita sebagai pasangan pernikahan yang potensial. Meskipun mahar seorang wanita merupakan bagian milik mereka dalam warisan keluarga, beberapa ayah memilih untuk tetap memberi lebih banyak warisan kepada anak perempuannya yang telah menikah. Berdasarkan hukum umum negosiasi mahar, semua properti yang diberikan kepada pengantin wanita akan diberikan segera kepada suami mereka sebagai pembayaran untuk janji harta istri ("jointure"), yang tidak akan dimiliki oleh wanita/istri tersebut sampai masa jandanya tiba.
Hak properti wanita
Hukum umum ketiga yang membatasi hak-hak properti wanita ialah "couverture" (kedudukan wanita bersuami). Berdasarkan "couverture", “dengan pernikahan, suami dan istri merupakan satu orang di dalam hukum: yakni, segala keberadaan hukum seorang wanita ditangguhkan selama pernikahan, atau setidaknya terikut dan terkonsolidasi ke dalam keberadaan hukum suaminya… Di bawah "couverture", wanita kehilangan tidak hanya hak mereka terhadap properti mahar mereka, tetapi juga segala bentuk identitas hukum yang mungkin mereka miliki. Berdasarkan hukum "couverture" ini pula wanita dicegah dari berfungsi secara hukum tanpa seizin suami mereka. Sebagai contoh, wanita tidak dapat menuntut ataupun dituntut sebagai individu. Suami mereka yang dapat menuntut atau dituntut atas nama istri mereka. Sesuai standar hukum umum, seorang wanita tidak hanya kehilangan semua hak atas properti setelah pernikahan, tetapi juga pengaturan yang paling ketat bahwa semua properti mereka akan diproses untuk anak laki-laki pertama mereka, sejalan dengan hukum primogenetur. Wanita kehilangan semua properti bergerak dan properti tetap yang mungkin ia bawa ke dalam kontrak pernikahan, dan kemungkinan properti tersebut dapat kembali atau dapat pula tidak kembali kepada mereka, bergantung kepada suami mereka apakah telah menjualnya atau akan meninggalkannya untuk mereka atas keinginannya. Penyelesaian pernikahan yang ketat ini merupakan satu-satunya tipe kontrak pernikahan yang ada. Namun meski keadaan tersebut merupakan bentuk terbatas dari suatu kontrak pernikahan, wanita menemukan dua cara untuk mengatasinya.