Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Pemberontakan di Aceh
Masalah utama yang berkaitan dengan masalah ekonomi Aceh adalah terkait pendapatan yang diperoleh dari industri minyak dan gas di Aceh. Robinson berpendapat bahwa manajemen "Orde Baru", eksploitasi sumber daya alam Aceh dan pembagian yang tidak adil dari sumber daya tersebut adalah akar penyebab pemberontakan Aceh. Dari tahun 1970-an sampai pertengahan 1980-an, Aceh telah mengalami "booming LNG" setelah penemuan gas alam di pantai timur laut provinsi Aceh. Selama periode yang sama, Aceh menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat. Pada tahun 1980, Aceh memberikan kontribusi yang signifikan kepada ekspor Indonesia ketika menjadi sumber ekspor terbesar ketiga setelah provinsi Kalimantan Timur dan Riau. Meskipun demikian, hampir semua pendapatan minyak dan gas dari kegiatan produksi dan ekspor di Aceh dialokasikan ke pemerintah pusat baik secara langsung maupun melalui perjanjian bagi hasil dengan perusahaan minyak negara Pertamina. Selain itu, pemerintah pusat tidak kembali menginvestasikan cukup banyak pendapatan tersebut kembali ke provinsi Aceh. Hal ini menyebabkan beberapa teknokratis Aceh yang mulai menonjol saat itu untuk mengeluh bahwa provinsi Aceh telah diperlakukan tidak adil secara ekonomi dan bahwa Aceh telah terpinggirkan dan diabaikan sebagai daerah pinggiran.
Pemberontakan di Aceh
Robinson mencatat bahwa meskipun beberapa pengusaha bisnis yang kecil di Aceh telah mendapat manfaat dari masuknya modal asing selama "booming" LNG, ada banyak yang merasa dirugikan saat kalah dari orang lain dengan koneksi politik yang lebih kuat ke pemerintah pusat, terutama pemimpin GAM sendiri, yaitu Hasan di Tiro. Hasan di Tiro adalah salah satu pihak yang dirugikan ketika ia mengajukan tawaran kontrak pipa minyak untuk "Mobil Oil" Indonesia pada tahun 1974, namun dikalahkan oleh sebuah perusahaan Amerika Serikat. Robinson mencatat waktu deklarasi kemerdekaan GAM pada bulan Desember 1976 dan aksi militer pertama GAM pada tahun 1977 terhadap Mobil Oil terjadi pada waktu yang sama ketika fasilitas ekstraksi dan pengolahan gas alam telah diresmikan. Memang, dalam deklarasi kemerdekaan GAM, GAM mengklaim sebagai berikut:
Pemberontakan di Aceh
Walaupun demikian, Robinson mencatat bahwa meskipun faktor ini menjelaskan sebagian alasan munculnya pemberontakan GAM pada pertengahan 1970-an, hal ini tidak menjelaskan munculnya kembali GAM pada tahun 1989 dan tingkat kekerasan yang tidak pernah dilihat sebelumnya sejak saat itu. Aspinall juga mendukung sudut pandang ini dan berpendapat bahwa meskipun keluhan mengenai sumber daya alam dan ekonomi tidak boleh dihiraukan sebagai penyebab, faktor ini bukan penyebab secara keseluruhan, dengan contoh provinsi Riau dan Kalimantan Timur yang juga menghadapi eksploitasi ekonomi yang sama atau bahkan lebih buruk oleh pemerintah pusat, tetapi tidak memunculkan pemberontakan separatis karena perbedaan kondisi politik. Dia melanjutkan bahwa keluhan berlatar ekonomi dan sumber daya alam telah menjadi sarana bagi GAM untuk meyakinkan masyarakat Aceh bahwa mereka harus meninggalkan harapan untuk perlakuan khusus dan otonomi di Indonesia dan sebaliknya berjuang untuk memulihkan kejayaan Aceh dengan mendapat kemerdekaan.
Pemberontakan di Aceh
Pendiri GAM, Hasan di Tiro dan rekan-rekan pemimpin GAM-nya yang ada di pengasingan di Swedia berperan penting dalam memberikan pesan yang mudah dimengerti tentang kebutuhan dan hak penentuan nasib sendiri untuk Aceh. Oleh karena itu, argumen tentang "perlunya kemerdekaan" Aceh ditargetkan oleh GAM pada penduduk domestik Aceh, sedangkan argumen "hak untuk merdeka" ditargetkan pada komunitas internasional untuk memenangkan dukungan diplomatik terhadap GAM.
Pemberontakan di Aceh
Dalam propaganda tersebut, Kesultanan Aceh yang telah lama bubar berperan sebagai aktor yang seolah "masih ada" di panggung internasional dengan penekanan pada hubungan masa lalu Kesultanan Aceh dengan negara-negara Eropa, seperti misi diplomatik, perjanjian, serta pernyataan pengakuan kedaulatan Kesultanan Aceh pada masa lampau. Sesuai dengan logika ini, Aceh yang berdaulat(dan diwakili oleh GAM) akan menjadi negara penerus Kesultanan Aceh yang telah dibubarkan pasca kekalahan pada Belanda setelah Perang Aceh (1873-1914). Perang Aceh kemudian dipandang oleh masyarakat Aceh sebagai perbuatan agresi militer oleh Belanda dan penggabungan Aceh ke Indonesia pada tahun 1949 dianggap sebagai perpanjangan pendudukan yang tidak sah oleh Belanda tersebut. Argumen ini ditargetkan oleh GAM pada masyarakat Aceh sendiri serta komunitas internasional, yaitu melalui seruan pada hukum internasional.
Pemberontakan di Aceh
Dalam nada yang sama, negara Indonesia telah dilabeli oleh propaganda GAM sebagai kedok dominasi Jawa. Dalam deskripsi di Tiro sendiri:
Pemberontakan di Aceh
Upaya untuk menyebarkan propaganda GAM banyak mengandalkan dari mulut ke mulut. Elizabeth Drexler (akademis Universitas Pennsylvania) telah mengamati bahwa masyarakat Aceh dan pendukung GAM sering mengulangi klaim yang sama yang dibuat dalam propaganda GAM yang mereka telah datangi melalui modus penyebaran ini. Almarhum M. Isa Sulaiman (penulis buku ""Sejarah Aceh"") menulis bahwa ketika di Tiro pertama kali memulai kegiatan separatis itu antara tahun 1974 dan 1976, ia mengandalkan jaringan kerabatnya dan sejumlah intelektual muda yang berpikiran sama untuk menyebarkan pesannya yang kemudian memperoleh massa simpatisan, khususnya di Medan, Sumatera Utara. Aspinall juga menuliskan ingatan para simpatisan GAM tentang hari-hari awal pemberontakan di mana mereka akan menyebarkan pamflet kepada teman atau menyelipkannya secara anonim di bawah pintu kantor rekan-rekan mereka.
Pemberontakan di Aceh
Namun hasil dari upaya propaganda tersebut cukup berbeda-beda. Eric Morris ketika mewawancarai pendukung GAM tahun 1983 untuk tesisnya mencatat bahwa, daripada untuk kemerdekaan, para pendukung GAM lebih tertarik baik pada sebuah negara Islam Indonesia atau bagi Aceh untuk diperlakukan lebih adil oleh pemerintah pusat. Aspinall juga mencatat bahwa untuk beberapa daerah, GAM tidak membedakan dirinya dari Darul Islam atau Partai Persatuan Pembangunan yang berkampanye di atas panggung Islam untuk Pemilu legislatif Indonesia tahun 1977. Namun bagi individu yang telah menjadi pendukung inti GAM, pesan kemerdekaan yang ditemukan dalam propaganda GAM dipandang sebagai pewahyuan Islam dan banyak yang merasakan momen kebangkitan Islam.
Pemberontakan di Aceh
Banyak anggota GAM adalah entah anggota pemberontakan Darul Islam atau anak-anak dari mereka. Aspinall mencatat bahwa hubungan kekerabatan, antara ayah dan anak serta antara saudara, telah menjadi penting dalam membentuk solidaritas GAM sebagai sebuah organisasi. Banyak yang merasa bahwa mereka sedang melanjutkan aspirasi ayah, paman, saudara atau sepupu laki-laki yang biasanya adalah orang-orang yang melantik mereka menjadi anggota GAM; dan orang-orang yang aktivitas atau kematiannya di tangan aparat keamanan negara telah mengilhami mereka untuk bergabung dengan GAM. Konstituen GAM juga sering merupakan penduduk masyarakat pedesaan di mana semua orang tahu dan kenal erat dengan tetangga mereka. Adanya pertalian erat ini memungkinkan kesinambungan serta resistensi tingkat tinggi terhadap infiltrasi oleh aparat intelijen negara.
Pemberontakan di Aceh
Aspinall juga mengakui kuatnya ketahanan GAM ada pada strukturnya yang seperti sel pada tingkat yang lebih rendah. Tingkat di bawah komandan militer regional (atau "panglima wilâyah") adalah satuan yang diperintah oleh komandan junior ("panglima muda") dan bahkan komandan tingkat yang lebih rendah ("Panglima Sagoe" dan "Ulee Sagoe") yang tidak mengetahui identitas rekan-rekan mereka di daerah tetangga dan hanya mengenal mereka yang langsung berpangkat di atas mereka. Karakter ini memungkinkan GAM untuk bertahan sebagai sebuah organisasi meskipun ada di bawah upaya penekanan kuat oleh aparat keamanan negara Indonesia.
Pemberontakan di Aceh
Robinson mengatakan bahwa penggunaan teror oleh militer Indonesia dalam aksi kontra-pemberontakan melawan GAM dalam periode rezim "Orde Baru" pertengahan 1990 (dalam tahap kedua pemberontakan) telah menyebabkan meluasnya dukungan dari masyarakat Aceh yang terpengaruh oleh kebijakan militer Indonesia tersebut, dan mendorong mereka untuk menjadi lebih simpatik dan mendukung GAM. Ia menilai bahwa metode militer tersebut malah memiliki efek meningkatkan tingkat kekerasan, mengganggu masyarakat Aceh, dan luka yang ditimbulkan terbukti sulit untuk disembuhkan. "Amnesty International" mencatat:
Pemberontakan di Aceh
"Amnesty International" mendokumentasikan penggunaan penangkapan sewenang-wenang, penahanan di luar legalitas, eksekusi, perkosaan dan pembumi-hangusan sebagai karakter operasi militer Indonesia terhadap GAM sejak tahun 1990. Di antara tindakan yang lebih mengerikan diamati oleh "Amnesty International" adalah pembuangan publik mayat-mayat korban eksekusi (atau "Penembakan Misterius") yang dilakukan sebagai peringatan untuk orang Aceh untuk menahan diri dari bergabung atau mendukung GAM. Berikut ini adalah deskripsi tindakan tersebut oleh "Amnesty International":
Pemberontakan di Aceh
Taktik TNI lain yang dipertanyakan adalah aktivitas yang disebut "operasi sipil-militer" di mana warga sipil dipaksa untuk berpartisipasi dalam intelijen dan operasi keamanan. Sebuah contoh terkenal dari hal ini adalah "Operasi Pagar Betis" seperti yang dijelaskan oleh "Amnesty International" berikut:
Pemberontakan di Aceh
Damien Kingsbury, yang menjabat sebagai penasihat informal pimpinan GAM di Swedia selama Perundingan Damai Helsinki 2005, menyatakan bahwa militer Indonesia memiliki kepentingan tersembunyi di Aceh sehingga mereka sengaja menjaga konflik supaya tetap terjadi di tingkat yang akan membenarkan kehadiran mereka di provinsi bergolak tersebut. ICG juga menegaskan dalam sebuah laporan tahun 2003 bahwa, "Aceh (adalah) tempat yang terlalu menguntungkan untuk para perwira militer yang sangat bergantung pada pendapatan yang bersumber non-anggaran ."
Pemberontakan di Aceh
Kingsbury menguraikan berikut sebagai kegiatan usaha yang diduga dilakukan oleh militer Indonesia di Aceh:
Pemberontakan di Aceh
Dinyatakannya status darurat militer di Aceh oleh pemerintah Indonesia pada Mei 2003 menghasilkan perlawanan terpadu oleh militer Indonesia terhadap GAM. ICG melaporkan bahwa pada pertengahan 2004, jalur pasokan dan komunikasi GAM terganggu secara serius. GAM juga makin sulit berpindah-pindah dan keberadaan mereka di kawasan perkotaan hilang sepenuhnya. Akibatnya, komando GAM di Pidie menginstruksikan kepada semua komandan lapangan melalui telepon agar mundur dari "sagoe" (subdistrik) ke "daerah" (distrik) dan aksi militer hanya dapat dilaksanakan jika ada perintah dari komandan daerah disertai izin komandan wilayah. Sebelumnya, saat GAM masih kuat, satuan tingkat "sagoe"-nya memiliki otonomi komando yang lebih besar sehingga mampu melancarkan aksi militer atas kemauannya sendiri.
Pemberontakan di Aceh
Menurut Endriartono Sutarto yang saat itu menjabat Komandan Jenderal ABRI, pasukan keamanan Indonesia berhasil mengurangi jumlah pasukan GAM sebanyak 9.593 orang — yang diduga mencakup anggota yang menyerahkan diri, ditangkap, dan tewas dalam baku tembak. Meski meragukan keakuratan jumlah tersebut, banyak pemantau sepakat bahwa tekanan militer yang baru terhadap GAM pasca penerapan darurat militer memberikan pukulan telak bagi GAM.
Pemberontakan di Aceh
Akan tetapi, Aspinall mencatat bahwa sebagian besar petinggi GAM yang ia wawancarai, terutama petugas lapangan, bersikeras bahwa mereka mengakui MoU Helsinki bukan karena militer mereka semakin lemah. Mantan pemimpin GAM Irwandi Yusuf, yang kelak menjadi Gubernur Aceh melalui pilkada langsung tanggal 11 Desember 2006, mengaku bahwa bukannya bubar, situasi GAM justru membaik sejak anggota yang sakit dan lemah ditangkap militer Indonesia sehingga anggota di lapangan tidak terbebani oleh mereka. Walaupun pasukan GAM tetap komit melanjutkan perjuangan mereka, para petinggi GAM mungkin sudah putus asa membayangkan mungkinkah mencapai kemenangan militer atas pasukan pemerintah Indonesia. Kata mantan perdana menteri GAM Malik Mahmud kepada Aspinall bulan Oktober 2005: "Strategi yang diterapkan oleh kedua pihak berujung pada kebuntuan yang sangat merugikan". Saat diwawancarai "Jakarta Post" tentang apakah mengakui MoU Helsinki adalah tindakan pencitraan oleh GAM pasca kemunduran militernya, Malik menjawab:
Pemberontakan di Aceh
Opini internasional pasca-tsunami juga lebih condong ke dialog damai Helsinki yang dilaksanakan antara pemerintah Indonesia dan GAM. Kedua pihak mengirimkan pejabat tertingginya sebagai negosiator, sementara perwakilan pada dialog "Cessation of Hostilities Agreement" (CoHA) yang ditandatangani bulan Desember 2002 adalah perwakilan yang cenderung masih di tingkat junior.
Pemberontakan di Aceh
Para petinggi GAM juga menilai bahwa selama dialog damai Helsinki tidak ada komunitas internasional yang mendukung aspirasi kemerdekaan Aceh. Tentang hal ini, Malik berkata:
Pemberontakan di Aceh
Saat menjelaskan kepada para komandan GAM mengenai penerimaan tawaran pemerintahan sendiri alih-alih melanjutkan perjuangan kemerdekaan, para petinggi GAM menegaskan bahwa jika mereka terus memaksa menuntut kemerdekaan setelah tsunami 2004, mereka akan terancam dikucilkan oleh komunitas internasional.
Pemberontakan di Aceh
Pada Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik setelah memenangkan pemilu presiden 2004, pemilu langsung pertama di Indonesia. Aspinall berpendapat bahwa sebelum pemilu langsung ini, ada keseimbangan posisi antara pejabat pemerintahan Indonesia, yaitu antara pejabat yang percaya bahwa kemenangan militer mustahil tercapai dan negosiasi sangat diperlukan, dengan pihak pejabat garis keras yang percaya bahwa GAM dapat sepenuhnya dilenyapkan. Terpilihnya SBY dan Kalla mendorong kebijakan pemerintah untuk condong ke posisi pertama.
Pemberontakan di Aceh
Aspinall menunjukkan bahwa ketika SBY masih menjabat sebagai menteri dalam kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri, ia mendukung "pendekatan terintegrasi" berupa penyertaan upaya militer dengan negosiasi terhadap GAM. Kalla, yang saat itu kolega SBY di kementerian, juga mendukung dimulainya kembali dialog dengan GAM pada awal 2004 (yaitu ketika darurat militer masih diberlakukan di Aceh dan operasi militer masih berlangsung). Saat itu, Kalla, melalui orang kepercayaannya, mendekati komandan GAM di lapangan sekaligus pemimpinnya di Swedia. Posisi presiden dan wakil presiden Indonesia yang lebih memilih jalur negosiasi sebagai solusi pemberontakan Aceh memberikan jalan untuk mencapai keberhasilan dialog perdamaian Helsinki.
Pemberontakan di Aceh
Kingsbury, penasihat resmi untuk GAM, juga menyebut terpilihnya SBY dan Kalla tahun 2004 sebagai prawarsa upaya damai yang berakhir dengan perjanjian resmi. Selain itu, ia menyebut penunjukan Kalla menjadi pengawas delegasi Indonesia pada dialog damai sebagai faktor penting, dikarenakan status Kalla yang merupakan ketua umum Golkar, partai mayoritas di DPR saat itu, sehingga pemerintahan SBY mudah menghadapi penolakan dari anggota DPR lainnya.
Pemberontakan di Aceh
Pada April 2013, "Amnesty International" meluncurkan laporan "Time To Face The Past" ("Saatnya Menghadapi Masa Lalu") yang isinya pernyataan mereka bahwa "sebagian besar korban dan kerabatnya sudah lama dijauhkan dari kebenaran, keadilan, dan pemulihan, dan Indonesia telah melanggar kewajibannya menurut hukum internasional. Mereka masih menunggu otoritas lokal dan nasional Indonesia untuk mengakui dan memperbaiki apa yang telah mereka dan keluarganya alami pada masa konflik." Dalam perumusan laporannya, "Amnesty International" menggunakan hasil penelitiannya saat berkunjung ke Aceh pada Mei 2012. Pada kunjungan tersebut, perwakilan organisasi tersebut mewawancarai lembawa swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, pengacara, anggota dewan, pejabat pemerintah setempat, jurnalis, dan korban dan perwakilan mereka mengenai situasi di Aceh pada saat wawancara dilaksanakan. Korban menyatakan apresiasi mereka terhadap proses perdamaian dan meningkatnya keamanan di provinsi Aceh, tetapi juga menyatakan frustrasi atas tidak adanya tindakan dari pemerintah Indonesia sesuai nota kesepahaman 2005 yang mencantumkan rencana pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
Pemberontakan di Aceh
Selain itu, laporan "Time To Face The Past" berisi peringatan potensi munculnya kekerasan baru di Aceh jika pemerintah Indonesia tetap stagnan dalam pelaksanaan komitmennya yang tercantum pada MoU 2005. Wakil direktur Asia Pasifik "Amnesty International" Isabelle Arradon menjelaskan saat peluncuran laporan tersebut: "Situasi yang sedang terjadi adalah munculnya benih-benih ketidakpuasan yang bisa tumbuh menjadi aksi kekerasan baru". Per 19 April 2013, pemerintah Indonesia belum menanggapi laporan ini. Juru bicara presiden SBY memberitahukan BBC bahwa ia belum bisa memberi komentar karena belum membaca laporan tersebut.
Perang Belanda-Portugal
Perang Belanda-Portugis ("Guerra Luso-Neerlandesa" dalam bahasa Portugal) adalah konflik bersenjata antara Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie dan Geoctroyeerde Westindische Compagnie) melawan Imperium Portugis. Konflik ini dimulai pada tahun 1602. Belanda menyerang koloni Portugis di Amerika, Afrika, India, dan Timur Jauh. Perang ini dapat dikatakan sebagai perpanjangan dari Perang Delapan Puluh Tahun di Eropa antara Spanyol dengan Belanda karena saat itu pemilik mahkota Portugal dan Spanyol adalah orang yang sama. Namun, konflik ini tidak ada kaitannya dengan perang di Eropa dan meletus karena upaya Belanda untuk menguasai perdagangan. Inggris juga membantu Belanda dalam menghadapi Portugal.
Perang Belanda-Portugal
Portugal berhasil memenangkan perang di Amerika Selatan dan Afrika, sementara Belanda menang di Timur Jauh dan Asia Selatan.
The Black Road
The Black Road adalah sebuah dokumenter Australia tahun 2005 yang dibuat oleh William Nessen. Film ini direkam di Aceh dan berisi tentang perjuangan kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Meski film ini awalnya berupa dokumenter televisi yang diproduksi untuk SBS di Australia, film ini sudah ditayangkan di berbagai festival film dan presentasi internasional. Film ini disambut hangat oleh penonton dan memenangkan banyak penghargaan, baik di tingkat Australia maupun internasional. "The Black Road" adalah satu dari empat film bertopik separatisme yang dilarang beredar di Indonesia oleh Lembaga Sensor Film.
The Black Road
William Nessen, seorang jurnalis lepas Amerika Serikat, mengunjungi Aceh, Indonesia untuk mengungkap konflik yang sedang berlangsung di sana. Selama empat tahun, "The Black Road" menceritakan perjalanan Nessen sejak bekerja sebagai jurnalis objektif hingga menjadi pendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
The Black Road
Saat tsunami 2004 menjadikan Aceh terkenal di seluruh dunia, banyak orang yang lupa dengan perjuangannya selama 27 tahun untuk meraih kemerdekaan.
The Black Road
William Nessen pertama berkunjung ke Aceh pada tahun 2001 sebagai jurnalis cetak. Saat itu, Nessen tidak berencana membuat film namun membuat rekaman yang akan ia jual ke stasiun-stasiun televisi. Ia mulai bertemu Jenderal Bambang Darmono, komandan ABRI di Aceh. Setelah mendapat kepercayaan Jenderal Darmono, Nessen mudah memperoleh informasi dan merekam kejadian-kejadian yang sulit didapatkan jurnalis lain. Ketika menjalani tugasnya, ia jatuh cinta dengan penerjemah kepercayaan ABRI, Sya’diah Syeh Marhaban, yang menjadi mata-mata untuk gerakan separatis tersebut. Mereka bekerja sama dan terus mengambil informasi sensitif sebanyak-banyaknya dari Jenderal Darmono. Koleksi rekamannya semakin banyak dan Nessen mulai berpikir untuk membuat film. Ide tersebut kemudian terwujud dengan judul "The Black Road".
The Black Road
Nessen dan Marhaban akhirnya menikah di Aceh. Beberapa hari setelah pernikahannya, sahabat Nessen, seorang aktivis HAM, diculik dan dibunuh oleh pasukan keamanan Indonesia. Semakin jelas bagi Nessen bahwa gerakan kemerdekaan ini didukung oleh sebagian besar rakyat Aceh. Saat pengalaman pribadinya terus memengaruhinya, ia mulai mendukung Gerakan Aceh Merdeka. Ia sempat hidup bersama para pemberontak di garis depan dan bepergian secara rahasia antara Jenderal Darmono dan pasukan gerilya. Nessen menghabiskan lebih dari satu tahun bersama GAM sebelum militer menyadari gerak-geriknya. Ia diburu dan nyaris dibunuh oleh militer Indonesia yang menuduh Nessen sebagai mata-mata. Setelah diminta untuk berhenti membuat film di wilayah yang dikuasai pemberontak, Nessen kucing-kucingan dengan pihak berwenang selama beberapa minggu. Setelah berkali-kali mengalami peristiwa yang mengancam nyawa, ia menyerah ke militer dan ditahan selama 40 hari. Setelah itu, ia dideportasi ke Singapura dan dicekal dari Indonesia selama satu tahun. Larangan tersebut terus diperbarui setiap tahun sejak 2004.
The Black Road
Antara 2001 dan 2003, Nessen menghabiskan hampir satu tahun di Aceh. Pada waktu itu, Nessen berulang-ulang diminta berhenti beroperasi di wilayah yang dikuasai pemberontak. Setelah menyerahkan diri ke pihak berwenang Indonesia, Nessen dipenjara selama 40 hari. Militer Indonesia awalnya menuduh Nessen melakukan spionase dan diancam hukuman mati, tetapi karena kedutaan besar Amerika Serikat turun tangan Nessen dianggap tidak bersalah dan dihukum karena tidak memberitahu perubahan alamatnya kepada petugas setempat dan tidak melapor ke pihak berwenang darurat militer. Setelah itu, ia dideportasi dari Indonesia dan dicekal selama satu tahun.
The Black Road
Satu tahun setelah peluncuran filmnya, Nessen diundang mengunjungi kerabat istrinya di Aceh. Namun setelah tiba di Bandar Udara Polonia pada 19 April 2006, Nessen masih masuk daftar cekal. Tidak ada alasan yang disampaikan kepada Nessen, tetapi istrinya memberitahu kepada media bahwa pemerintah masih menganggapnya sebagai ancaman.
The Black Road
Film ini diproduksi untuk SBS dan ditayangkan tanggal 22 Agustus 2006. Film ini ditayangkan di tempat-tempat lain, termasuk festival film dan presentasi yang disampaikan William Nessen tentang konflik Aceh.
The Black Road
Bersama tiga film yang bertopik serupa, "The Black Road" dilarang tayang di festival film internasional oleh Lembaga Sensor Film Indonesia. Keputusan ini dikecam sebagai tindak pelanggaran kebebasan berbicara dan kebebasan pers.
The Black Road
Film ini mendapat tanggapan bagus dari berbagai surat kabar di seluruh dunia.
Sun Bin Bingfa
Sun Bin Bing Fa (孫臏兵法) ditulis oleh Sun Bin(孫臏) adalah salah satu klasik militer terkenal di Cina yang mirip dengan Sun Zi Bingfa yang merupakan teori strategi militer selama Zaman Musim Semi dan Gugur dan Periode Negara Perang. Menurut catatan sejarah Han, Sun Bin menulis 89 bagian dengan 4 volume gambar.
Sun Bin Bingfa
Isi Sun Bin Bing Fa besar tetapi hilang pada akhir kekuasaan Dinasti Han Timur. Sun Bin Bing Fa ditemukan tahun 1972 dalam penggalian arkeologi setelah hilang selama hampir 2000 tahun.
Sampit
Sampit (disingkat: SPT) adalah ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah, Indonesia. Sampit merupakan salah satu permukiman tertua di Kabupaten Kotawaringin Timur, nama kota ini sudah ada disebut di dalam Kakawin Nagarakretagama yang ditulis tahun 1365 maupun di dalam Hikayat Banjar yang bagian terakhirnya ditulis pada tahun 1663.
Pada tahun 2001, di kota ini terjadi kerusuhan etnis antara suku Madura dengan Dayak. Dalam kerusuhan tersebut, lebih dari 400 orang tewas dan 40.000 orang harus mengungsi.
Sampit
Sampit sebagai ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping karena secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang relatif maju juga karena terletak di posisi yang strategis.