Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undangundang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undangundang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sesuai dengan kewenangnnya.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undangundang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim konstitusi.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pejabat negara.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Keempat UUD 1945, adalah perubahan keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Keempat menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut:
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Diubah menjadi
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima
puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum.
(4) 
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam
undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(4) Dalam hal tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya.
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) 
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Diubah menjadi
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dihapus
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 25
Syarat syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang undang
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Diubah menjadi
Bab IX A
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 25 A
Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas batas dan hak-haknya ditetapkan undang undang
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.