Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Koperasi mitra dhuafa
Dari tahun ke tahun, pengembangan desa terus menerus dilakukan. Yunus kemudian membuat suatu proyek percontohan awal yang disebut sebagai Bank Grameen. Proyek ini dibentuk dengan alasan bahwa bank konvensional dan koperasi kredit biasanya meminta pembayaran sekaligus. Hal ini tentunya secara psikologis dirasa sulit oleh peminjam, apalagi yang predikatnya tergolong kaum miskin. Sistem yang dikembangkan oleh Bank Grameen justru berlawanan dengan bank konvensional. Para nasabah yang menjadi anggota dapat mencicil pembayaran dengan nilai nomonal uang yang sedemikian kecil sehingga tidak memberatkan si peminjam. Selain itu, nasabah didorong untuk membiasakan diri dalam menabung. Sebab, tabungan terkumpul bisa mereka jadikan pegangan di waktu susah atau digunakan untuk menambah peluang-peluang peningkatan pendapatan. Pada saat itu, Bank Grameen menetapkan 5 persen dari setiap pinjaman menjadi tabungan. Pinjaman dilakukan tidak melalui perseorangan melainkan kelompok.
Koperasi mitra dhuafa
Setelah mengalami kemajuan yang sangat pesat, Bank Grameen mulai membuka cabang di setiap pedasaan di Bangladesh. Kinerja bank juga semakin ditingkatkan. Bank Grameen tidak hanya sekadar emberikan pinjaman yang mudah dijangkau warga miskin, namun juga memberikan pelatihan kepada para peminjam dalam memajukan usahanya.
Koperasi mitra dhuafa
Periode 90-an, Bank Grameen sudah memperlihatkan bagaimana sistem itu efektif bekerja. Para peminjam yang dulunya tergolong miskin, sekarang tidak lagi sekadar melewati garis kemiskinan, namun juga sudah meninggalkannya jauh di belakang. Salah seorang peminjam yang pernah bertenmu langsung dengan Profesor Yunus mengungkapkan bahwa cicilan per minggunya lebih dari 500 taka (US$ 12). 500 taka yang dipinjamnya itu adalah nilai pinjaman pertamanya saat sepuluh tahun yang lalu. Ini berarti bahwa kapasitas mereka untuk meminjam, berinvestasi dan membayar kembali melipat hingga 50 kali dalam 10 tahun. Bank Grameen juga mendirikan sebuah museum yang disebut sebagai Museum Kemiskinan sebagai simbol bahwa kinerja bank selama ini sangat efektif memberantas kemiskinan.
Koperasi mitra dhuafa
Bank Grameen saat ini telah diadopsi oleh lebih dari 100 negara di dunia. Sebagai bentuk penghargaan karena telah berhasil menuntaskan kemiskinan, founding father-nya yakni Profesor Muhammad Yunus memperoleh penghargaan Nobel Perdamaian tahun 2006.
Koperasi mitra dhuafa
Peranan Bank Grameen dalam Memberantas kemiskinan di Bangladesh
Koperasi mitra dhuafa
Sistem Kami Bank Grameen memiliki peranan besar bagi rakyat kecil. Sistem perbankan yang digunakannya nyaris bertolakbelakang dengan yang digunakan oleh bank konvensional. Kenyataannya sampai hari ini bahwa bank konvensional semakin tidak pro pada rakyat. Banyak sekali bank konvensional yang hanya mau mendanai proyek-proyek yang menghasilkan profit besar. Bahkan, mereka juga mempersulit kaum miskin dengan suku bunga pinjaman yang tidak terjangkau dan agunan. Padahal kaum miskin tidak memiliki uang cukup untuk mengembalikan bunga dan mereka juga tidak memiliki agunan. Begitu juga dengan kaum rentenir. Secara prosedural, kaum miskin relatif lebih mudah meminjam uang kepada mereka, tapi bunga pinjamannya sangat tinggi bahkan lebih tinggi dibanding bunga bank konvensional. Baik bank konvensional maupun rentenir saat ini merupakan representasi dari kapitalisme modern dan juga feodalisme, dimana yang miskin semakin miskin, sedangkan yang kaya semakin kaya.
Koperasi mitra dhuafa
Kemiskinan di Bangladesh merupakan persoalan utama. Namun, hadirnya Bank Grameen yang didirikan oleh Muhammad Yunus memberikan suatu peranan besar dalam menjawab solusi kemiskinan yang telah mengakar di Bangladesh selama bertahun-tahun. Bank Grameen tidak hanya memberikan solusi dalam segi finansial kaum miskin, namun juga mengubah kebudayaan kolot warga setempat, dimana wanita hanya boleh di dalam rumah dan tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah. Dengan hadirnya Bank Grameen, meski wanita tidak diperkenankan melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah, namun dengan berbagai solusi, wanita dapat bekerja meski di dalam rumah. Bank Grameen juga merupakan suatu wujud implementasi dari konsistensinya. Sebagai bank kaum miskin, Bank Grameen tidak muncul dalam wujud lembaga keuangan eksklusif sebagaimana bank konvensional lainnya, melainkan menjelma sebagai lembaga yang berada di lingkungan miskin secara riil. Salah satu contoh konkret yang terjadi di Bangladesh adalah code of conduct dalam sistem di Bank Grameen tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer ketika membuka cabang di suatu daerah.
Koperasi mitra dhuafa
Sebagai contoh, seorang manajer datang ke suatu tempat yang telah disepakati untuk didirikan cabang tanpa perkenalan formal. Mereka tidak punya kantor, tidak punya tempat tinggal, dan tak ada seorang pun yang mereka kenal. Tugas pertamanya adalah mendokumentasikan segala sesuatu mengenai wilayah itu. Mereka memang tidak boleh datang ke desa dengan gaya pejabat dengan kemegahan dan mengharapkan hidangan lezat dan kenyamanan. Manajer dan asistennya tersebut harus membayar sendiri penginapannya dan tidak diizinkan untuk menginap di lingkungan mewah. Mereka hanya boleh menginap di rumah telantar, asrama sekolah, atau kantor dewan setempat. Mereka harus menolak tawaran makan dari warga desa yang berada dengan menjelaskan bahwa itu bertentangan dengan aturan Grameen. Hal ini mengindikasikan bahwa suatu lembaga yang punya orientasi pada kaum miskin memang harus hidup dengan cara yang serba miskin.
Koperasi mitra dhuafa
Oleh sebab itu, Bank Grameen dinyatakan berhasil menuntaskan kemiskinan, sebab Bank Grameen dalam menjalankan misinya tidak hanya berfokus dalam melakukan kredit seperti yang dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya, tetapi lebih daripada itu, Bank Grameen “menjelma” menjadi kaum miskin itu sendiri, karena dengan cara itulah Bank Grameen dapat mengetahui secara utuh tentang segala aspek penyebab kemiskinan dan solusi yang tepat dalam melakukan cut terhadap penyebab kemiskinan di Bangladesh.
Ali Erfan
Cerita ini terkenal di masyarakat Istanbul dan daerah bekas Kekaisaran Bizantium. Cerita ini menceritakan tentang kehidupan Kaisar ketika masa pemerintahan Konstantinus III.
Kerajaan Byzantium memiliki wilayah dari Anatolia sampai Daratan Balkan yang Legendaris. Seorang pangeran yang bernama Praha mendapat jatah memerintah di wilayah Transyvania ( di daerah Romania sekarang). Dia memiliki watak kasar, semena-mena, tidak pernah menuruti nasihat orang lain, irihati, suka menjelek-jelekkan hasil kerja orang lain, suka memaki orang. Ia tidak disukai oleh rakyat. Kisah hidupnya dirangkum dalam cerita "All Praha Fran" (Semua Praha Mati)
Praha memulai pemerintahan keras di Bizantium. Rakyatnya menderita. Sementara Praha mendapat kekayaan makmur digunakan sewenang-wenang. Istri Praha ada 7 orang yang bernama Julia, Levi, Yunai, Prani, Bizalia, Analia, Konstantia III. Semasa pemerintahannya, rakyat senantiasa tidak mendukungnya dan terdapat beberapa organisasi pemberontak seperti Pranius, Levatian, Bhismarv.
Ali Erfan
Pemberontakan pertama dilakukan oleh kelompok Levatian yang dipimpin Uranius sebagai pemimpin gereja. Pemberontakan ini berhasil menawan Ratu Julia dan dinikahkan dengan seorang Armenia. Praha memrintahkan pasukannya mencari dimana Julia berada. Julia tidak ditemukan di seluruh Yunani maupun Bizantium.
Ali Erfan
Pemberontakan kedua dilakukan pula oleh persekutuan Pranius-Bismarv. Yunai, Analia, Levi, serta Konstantia III ditawan dan dibuang ke Laut Mediterania. Sebagian besar pasukannya bergabung dengan Golden Horde Golden Horde membantunya menyerang Praha. Walaupun Praha masih bertahan, Praha harus kehilangan 3/4 wilayahnya. Yunai pun ditangkap orang Yahudi dan dijadikan budak oleh Raja Israel.
Ali Erfan
Pemberontakan terakhir dan ketiga pun dipelopori oleh Yahudi yang anti-Katolik, Bismarv, Levatian, Pranius. Mereka menggempur kota Transyvania. Dengan kekuatan sebesar 20.000.000, mereka meruntuhkan Transyvania sampai rata dengan tanah. Praha pun tertangkap dan dieksekusi mati dengan cara dibuang ke laut Mediterania.
Kelly Puspito
Kelly Puspito () adalah musikus berkebangsaan Indonesia. Dia dikenal sebagai pencipta lagu "Keroncong Tanah Airku". Menyukai musik sejak masih duduk di bangku SMP. Di samping menciptakan lagu, mengaransemen, melatih paduan suara, keroncong, dan kolintang, ia juga mengajar beberapa matakuliah di Unnes Semarang sebagai dosen luar biasa. Kelly termasuk salah satu pencipta lagu yang ikut memengaruhi perkembangan musik keroncong Indonesia. Karya-karyanya sering menjadi materi lomba Bintang Radio dan Televisi (BRTV) dan dijadikan bahan kajian oleh mahasiswa yang sedang menempuh skripsi.
Kelly Puspito
Sejak SMP Kelly Puspito sudah tertarik dengan musik dan mencoba memainkannya. Musik berirama Hawaiian, jazz, dan keroncong, saat itu sedang menjadi kecenderungan kebanyakan pendengar radio. Tapi akhirnya dia memutuskan memilih jalur keroncong sebagai nafas hidupnya. Ahasil, dari kemampuannya itu membuat dia diterima bekerja di kantor pos, sambil terus menjalani kegiatan seni, melatih, dan memimpin orkes keroncong milik Kodam IV Diponegoro (1961).
Kelly Puspito
Melalui orkes keroncong inilah ia menempa kemampuan musikalitasnya dengan mencoba menerapkan berbagai gagasan musik untuk membuat agar musik keroncong selalu disukai oleh masyarakat. Di tangan Kelly, menurunnya gairah masyarakat terhadap musik keroncong berhasil dibangkitkan melalui upayanya yang elastis dan berusaha menjawab perubahan zaman.
Kelly Puspito
Kali pertama Kelly Puspito menciptakan lagu keroncong pada dekade 1950-an dengan judul "Cincin Tanda Setiamu". Seperti kebanyakan musikus keroncong lainnya, dia mengakui bahwa ia merupakan seorang yang perasa, romantis dan terkadang lebih menghargai rasa cinta terhadap seni dibandingkan terhadap materi. Kecintaannya terhadap seni ini pula sampai hari tuanya ia merasakan tidak mempunyai apa-apa dan terpaksa berpisah dengan istri pertamanya setelah merajut kasih selama sepuluh tahun, walaupun sangat disayangkan baginya karena dia mengenal sosok sang istri melalui musik. Namun kemudian kesendiriannya mulai terobati dengan kehadiran seoarang penyanyi keroncong yang lalu menjadi istri keduanya. Ia merasa istri keduanya lebih siap untuk hidup dengannya sebagai seorang musikus keroncong yang serba kekurangan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur mengenai penegasan status dan fungsi kawasan hutan, sebagai berikut : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
a.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (1)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan statuswilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, serta menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
b.bahwa untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan, Menteri Pertanian atau Menteri Kehutanan telah menunjuk kawasan hutan di setiap provinsi di seluruh Indonesia yang idasarkan pada Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
c.bahwa terhadap penunjukan kawasan hutan provinsi berdasarkan TGHK sebagaimana tersebut pada huruf b, telah di laksanakan tata batas atau telah terjadi perubahan fungsi dan status kawasan hutan secara parsial, atau telah dibebani izin pemanfaatan atau izin penggunaan kawasan hutan;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
d.bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan penataan ruang wilayah provinsi daerah tingkat I;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
e.bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474/4263/Sj tanggal 27 Desember 1994 kepada Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia, telah dilaksanakan paduserasi antara peta TGHK dengan peta RTRWP;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
f.bahwa hasil paduserasi sebagaimana tersebut pada huruf e selanjutnya ditindaklanjuti dengan penunjukan kawasan hutan (dan perairan) oleh Menteri Kehutanan (dan Perkebunan), kecuali Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
g.bahwa berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan (dan perairan) tersebut pada huruf f,terdapat kawasan hutan yang status dan fungsinya tidak sama dengan hasil tata batas maupun
telah terjadi perubahan status dan fungsi kawasan hutan secara parsial;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
h.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
d,huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penegasan Status
dan Fungsi Kawasan Hutan;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Mengingat :
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan kosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4452);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
10.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu,
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
11.Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/90, Nomor 23-VIII-1990 tentang
Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha
Pertanian;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
12.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan,
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2009;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
13.Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor
PER.23/MEN/XI/2007 dan Nomor P.52/Menhut-ii/2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam
Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
14.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan
Kawasan Hutan;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
15.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan,
Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/2004;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan
Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009;
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
17.Peraturan…Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam
Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
2.Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang
secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
3.Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor
kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka
penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam,
hutan pelestarian alam dan taman buru.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
4.Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-
faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan
dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung,
hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
5.Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
6.Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
7.Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan
hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan
produksi tetap.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
8.Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
9.Tata Guna Hutan Kesepakatan yang selanjutnya disebut TGHK adalah kesepakatan bersama para
pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan
berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah strategi
operasionalisasi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada
wilayah provinsi.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
11.Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan
Lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain
menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain yang
disepakati bersama.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
12.Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan status kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi menjadi bukan kawasan hutan oleh Menteri.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
13.Persetujuan prinsip pencadangan adalah persetujuan pencadangan pelepasan kawasan hutan
untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan yang diberikan oleh
Menteri Kehutanan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
14.Surat keputusan pelepasan kawasan hutan adalah surat keputusan penetapan pelepasan kawasan
hutan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan
perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
15.Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan produksi tetap
untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan
tanah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan oleh Menteri.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
16.Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang
terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan
kayu dan / atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
17.Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin kegiatan dalam kawasan hutan yang diberikan oleh
Menteri untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan
fungsi kawasan hutan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
18.Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 2
(1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila :
a.telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau
b.telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau
c.Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau
d.Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah di tata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 3
APL berdasarkan TGHK yang telah dibebani hak guna usaha atau titel hak lainnya yang sah untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan dari pejabat berwenang, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka status areal tersebut adalah APL.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 4
Dalam hal APL berdasarkan TGHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dibebani hak atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka status areal tersebut adalah kawasan hutan.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 5
Kawasan hutan berdasarkan TGHK yang sudah dilepas menjadi APL melalui pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk kembali menjadi kawasan hutan, maka status areal tersebut adalah APL.
Permenhut Nomor 50 tahun 2009
Pasal 6
HPK berdasarkan TGHK yang telah dibebani persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda, maka fungsi areal tersebut adalah HPK.