Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada 2 Oktober 2008, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina telah memasok senjata ke Georgia selama Perang Ossetia Selatan. Putin juga mengklaim bahwa Moskwa memiliki bukti yang menunjukkan ahli militer Ukraina berada zona konflik selama perang. Ukraina membantah tuduhan tersebut. Kepala perusahaan senjata negara Ukrspetsexport mengatakan tidak ada senjata yang dijual selama perang, dan Menteri Pertahanan Yuriy Yekhanurov membantah bila personel militer Ukraina ikut bertempur di pihak Georgia. Jaksa Agung Ukraina pada 25 September 2009 mengatakan tidak ada personel militer Ukraina yang ikut serta dalam Perang Ossetia Selatan 2008, tidak ada senjata atau peralatan militer Ukraina yang digunakan selama konflik, dan tidak ada bantuan yang diberikan ke Georgia. Dan juga dalam pejabat Ukraina menyatakan bahwa transfer peralatan militer dari Ukraina ke Georgia selama tahun 2006-2008 dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati jauh sebelum perang, sesuai dengan hukum Ukraina, dan perjanjian internasional.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
AS mendukung pengajuan Ukraina untuk bergabung dengan NATO di Januari 2008 sebagai upaya untuk memperoleh Keanggotaan NATO. Rusia sangat menentang Ukraina dan Georgia untuk menjadi anggota NATO. Menurut transkrip yang diduga berasal dari pidato Putin pada Pertemuan Dewan NATO-Rusia di Bukares tahun 2008, Putin menyatakan Rusia bertanggung jawab akan penduduk Rusia di Ukraina dan mendesak NATO untuk bertindak matang-matang; menurut beberapa media, dilaporkan bahwa Putin mengisyaratkan kepada rekan di AS secara privat akan kemungkinan Ukraina akan kehilangan wilayahnya setelah bergabung pada NATO. Menurut sebuah dokumen pada kabel diplomatik Amerika Serikat yang bocor, Putin "secara implisit mempertanyakan legalitas wilayah Ukraina, dengan menyatakan Ukraina hanyalah hasil buatan dari beberapa wilayah Polandia, Republik Ceko, Rumania, dan Rusia yang bergabung sebagai akibat dari Perang Dunia II."
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Selama sengketa Januari 2009 yang disebabkan harga gas alam, ekspor gas alam Rusia melalui Ukraina dihentikan. Hubungan tersebut semakin diperparah ketika Perdana Menteri Rusia Putin mengatakan pada waktu sengketa bahwa "Kepemimpinan di Ukraina saat ini tidak mampu untuk memecahkan masalah ekonomi, dan [...] tingkat kriminalisasi pihak berwenang [Ukraina] meningkat" dan ketika Februari 2009 (setelah konflik) Presiden Ukraina Yushchenko dan Kementerian Luar Negeri Ukraina menganggap pernyataan yang dilontarkan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengenai Ukraina yang harus memberikan kompensasi untuk kerugian yang diakibatkan krisis gas di negara Eropa sebagai "pernyataan emosional yang menyerang Ukraina dan negara anggota Uni Eropa". Selama konflik, media Rusia secara kompak menggambarkan Ukraina sebagai sebuah negara yang agresif dan rakus yang ingin bersekutu dengan musuh Rusia dan memanfaatkan gas murah dari Rusia.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Setelah "rencana utama" untuk memodernisasi infrastruktur gas alam antara Uni Eropa dan Ukraina diumumkan pada 23 Maret 2009, Menteri Energi Rusia Sergei Shmatko mengatakan bahwa rencana tersebut mungkin akan membahayakan kepentingan Moskwa di Ukraina. Menurut Putin "membahas isu-isu ini tanpa dasar merupakan pembahasan yang tidak serius".
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Dalam kabel diplomatik AS yang bocor (yang dibocorkan oleh WikiLeaks) mengenai krisis gas Rusia-Ukraina Januari 2009, Duta Besar AS untuk Ukraina William Taylor mengutip pernyataan Duta Besar Ukraina untuk Rusia Kostyantyn Hryshchenko yang berpendapat jika pemimpin Rusia menginginkan orang yang berwenang di Ukraina tunduk pada Rusia dan Putin "benci" terhadap Presiden terdahulu Yushchenko dan menganggap rendah Yanukovych, tetapi memandang Perdana Menteri Tymoshenko sebagai seseorang tidak bisa ia percaya, namun dapat ia tangani.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada 11 Agustus 2009, Presiden Rusia Dmitry Medvedev merilis blog video di situs Kremlin.ru, dan di akun resmi LiveJournal milik pemerintah. Di vlog tersebut ia mengkritik Yushchenko yang Medvedev klaim sebagai penyebab memburuknya hubungan Rusia–Ukraina dan "sentimen anti-Rusia di pemerintahan Ukraina saat ini". Medvedev kemudian mengumumkan bahwa ia tidak akan mengirim Duta Besar Rusia untuk Ukraina yang baru sampai ada perbaikan hubungan. Menanggapi hal tersebut, Yushchenko menulis surat yang berisi bahwa ia setuju jika hubungan Ukraina-Rusia sedang berada dalam masalah bertanya-tanya mengapa Presiden Rusia mengabaikan tanggung jawab Rusia dalam masalah ini. Analis mengatakan pesan Medvedev sengaja dirilis pada pemilihan presiden Ukraina 2010 untuk mempengaruhi pemilih di Ukraina. Juru bicara Department Luar Negeri AS berkomentar mengenai pesan oleh Medvedev ke Yuschenko, ia mengatakan: "Hal penting bagi Ukraina dan Rusia untuk membangun hubungan. Saya tidak yakin bahwa komentar ini akan memberikan dampak. Tetapi kedepannya, Ukraina memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri, dan kita merasa bahwa Ukraina memiliki hak untuk bergabung dengan NATO jika mereka menginginkannya."
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada 7 Oktober 2009, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Pemerintah Rusia ingin melihat ekonomi berkembang karena hubungan Rusia-Ukraina dan hubungan antara kedua negara akan membaik jika kedua negara mendirikan perusahaan patungan, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah. Pada saat pertemuan yang sama di Kharkiv, Lavrov mengatakan Pemerintah Rusia tidak akan menanggapi usulan Ukraina untuk mengadakan pertemuan antara presiden Rusia dan Ukraina, tetapi "Kontak antara dua kementerian luar negari akan tetap berjalan."
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada 2 Desember 2009, Menteri Luar Negeri Ukraina Petro Poroshenko dan Lavrov sepakat untuk secara bertahap menghapuskan daftar individu yang dilarang untuk datang ke masing-masing negara tersebut.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Menurut Taras Kuzio, Viktor Yanukovych adalah presiden yang paling pro-Rusia dan neo-Soviet di Ukraina. Sejak dia terpilih, dia memenuhi semua tuntutan yang diminta oleh Presiden Rusia Dmitri Medvedev .
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada 22 April 2010, Presiden Viktor Yanukovych dan Dmitry Medvedev menandatangani perjanjian mengenai disewakannya pangkalan Angkatan Laut Rusia di Sevastopol selama 25 tahun ke depan untuk ditukarkan dengan diskon harga gas alam. Perjanjian perpanjangan penyewaan tersebut sangat kontroversial di Ukraina dan di luar negeri.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada 17 Mei 2010, Presiden Dmitry Medvedev tiba di Kiev untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari. Menurut beberapa media, tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat pada sektor energi setelah Viktor Yanukovych setuju untuk menggabungkan Gazprom dan Naftogaz secara sebagian. Selain itu, terdapat juga pembicaraan mengenai penggabungan dari sektor energi nuklir kedua negara.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Baik Presiden Rusia Dmitry Medvedev (April 2010) dan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin (Juni 2010), mereka menyatakan telah melihat perbaikan hubungan sejak kepresidenan Viktor Yanukovych.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada tanggal 17 Juli 2013 di dekat pantai Rusia dari Laut Azov, kapal patroli milik Penjaga Pantai Rusia bertabrakan dengan kapal penangkap ikan milik Ukraina. Empat nelayan tewas sementara satu orang ditahan oleh pihak Rusia dengan tuduhan perburuan liar. Menurut nelayan yang selamat tersebut, kapal mereka ditabrak oleh Rusia dan nelayan juga ditembaki, sementara pihak Rusia menyatakan bahwa kapal penangkap ikan yang mencoba menabrak kapal patroli. Menteri Kehakiman Ukraina mengetahui bila Rusia tidak memiliki kewenangan untuk mengadili warga Ukraina yang ditahan. Menurut istri dari nelayan yang selamat tersebut, Konsulat Ukraina di Rusia tidak memberikan bantuan untuk menangani masalah tersebut. Nelayan yang ditahan tersebut diharapkan akan dilepaskan ke Ukraina sebelum 12 Agustus 2013, namun, Kejaksaan Rusia memilih untuk tetap menahannya di Rusia.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada tanggal 14 Agustus 2013 di Dinas Pabean Rusia menghentikan impor barang dari Ukraina. Beberapa politikus memandang hal tersebut sebagai awal mula perang perdagangan terhadap Ukraina untuk mencegah Ukraina menandatangani perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Menurut Pavlo Klimkin, salah satu negosiator Ukraina untuk Perjanjian Asosiasi, meyakini "Rusia tidak percaya jika perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa dapat terwujud. Mereka tidak percaya pada kemampuan kita untuk dapat menegosiasikan perjanjian dan tidak percaya pada komitmen kami untuk meimplementasikan perjanjian tersebut."
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Insiden lain terjadi di perbatasan antara oblast Belgorod dan Luhansk, ketika seorang pengemudi traktor yang sedang mabuk mencoba untuk menerobos perbatasan hingga Ukraina beserta dua temannya pada 28 Agustus 2013. Tidak seperti insiden di Laut Azov sebulan sebelumnya, Dinas Perbatasan Negara Ukraina menyerahkan warga Rusia kembali ke negaranya untuk diproses secara hukum di sana..
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada bulan Agustus 2013 Ukraina memperoleh status pengamat pada Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan, dan Rusia.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada 17 Desember 2013, Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk memberikan bantuan pinjaman sebesar 15 miliar dolar ke Ukraina dan memberikan diskon 33% untuk harga gas alam. Perjanjian tersebut ditandatangani pada saat protes besar-besaran di Ukraina yang menuntut hubungan yang lebih dekat antara Ukraina dan Uni Eropa. Pemberian pinjaman tersebut dikritik karena diduga sebagai upaya Rusia untuk mencegah Ukraina untuk dapat menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Krisis Krimea 2014 terjadi sebagai dampak dari revolusi Ukraina 2014 yang telah melengserkan Yanukovych dari jabatan presiden Ukraina. Demonstrasi di Krimea tersebut dilakukan oleh kelompok pro-Rusia yang menentang tuntutan Euromaidan dan menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Rusia, serta menginginkan otonomi lebih lanjut dan bahkan kemerdekaan Krimea. Kelompok lain seperti Tatar Krimea menentang tindakan pro=Rusia tersebut dan lebih mendukung Euromaidan. Pada 27 Februari, sekumpulan orang bersenjata dengan mengenakan masker mengambil alih sejumlah bangunan penting di Krimea, seperti gedung parlemen dan dua bandara. Dalam krisis tersebut, Dewan Tertinggi Krimea memecat beberapa pejabat pemerintah republik otonomi dan mengganti ketua Dewan Menteri Krimea Anatoly Mohyliov menjadi Sergey Aksyonov.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Ukraina menuduh Rusia ikut campur dalam urusan internal Ukraina, sementara pihak Rusia menyangkal tuduhan tersebut. Untuk merespons krisis tersebut, Verkhovna Rada meminta pihak yang menandatangani Memorandum Budapest tetap berkomitmen untuk mentaati prinsip-prinsip yang tertulis pada perjanjian tersebut, dan selanjutnya meminta mereka untuk berkonsultasi dengan Ukraina agar mengurangi ketegangan di antara pihak. Pada 1 Maret, parlemen Rusia memberikan kewenangan kepada Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan kekuatan militer di Ukraina, setelah adanya permintaan bantuan dari pemimpin gerakan pro-Rusia tak resmi, Sergey Aksyonov. Pada hari yang sama, presiden Ukraina ad interim, Oleksandr Turchynov menyatakan penunjukan Perdana Menteri Krimea sebagai tindakan inkonstitusional. Ia berkata, "Kami menganggap sikap Rusia adalah tindakan agresi langsung terhadap kedaulatan Ukraina!"
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada tanggal 11 Maret, parlemen Krimea menyetujui deklarasi kemerdekaan Republik Otonomi Krimea dan kota Sevastopol dari Ukraina, dan mendirikan Republik Krimea, dengan suara 78 dari 100 anggota parlemen. Kemudian warga Krimea memberikan suaranya dalam referendum untuk bergabung ke Rusia pada 16 Maret. Republik Krimea menyatakan kemerdekaannya dari Ukraina keesokan harinya, dan mulai mencari pengakuan dari PBB, serta meminta agar dapat bergabung dengan Federasi Rusia. Di hari yang sama, Rusia mengakui Krimea sebagai negara berdaulat.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Segera setelah pengumuman pengakuan Rusia atas Republik Krimea, Ukraina merespons hal tersebut dengan sanksi terhadap Rusia serta membekukan aset milik tokoh atau organisasi yang terlibat dalam aneksasi Krimea. Ukraina memboikot seluruh barang buatan Rusia. Negara-negara lain yang mendukung tindakan Ukraina dan mengikuti langkah yang serupa (seperti Uni Eropa, Norwegia, Islandia, Swiss, Lichtenstein, Albania, Montenegro, Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, Australia, New Zealand, Jepang, dll.). Rusia merespons hal tersebut dengan langkah serupa seperti sanksi terhadap Ukraina dan pendukungnya tetapi tidak mempublikasikan tokoh atau organisasi yang kena dalam daftar hitam tersebut.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada tanggal 27 Maret, Majelis Umum PBB menetapkan Resolusi 68/262 yang menyatakan referendum Krimea tidak sah secara hukum internasional dan penyatuan Krimea ke Rusia adalah tindakan ilegal. Dan pada 27 Maret 2016, Dmitry Kozak ditunjuk untuk memperkuat hubungan sosial, politik, dan ekonomi Krimea dengan Rusia.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada 14 April, Vladimir Putin menetapkan Bank Rossiya sebagai bank utama di Krimea yang telah dianeksasi dan memberikan hak untuk memberikan pelayanan pembayaran listrik di Krimea sebesar $36 miliar per tahun - yang akan memberikan bank tersebut komisi sebesar $112 juta setiap tahunnya.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada sidang Pertemuan Parlemen Majelis Eropa tanggal 26 Juni 2014, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyatakan bahwa hubungan bilateral dengan Rusia tidak dapat kembali normal kecuali Rusia mengembalikan Krimea ke Ukraina. Pada bulan Februari 2015, Ukraina mengakhiri perjanjian pada tahun 1997 yang mengatur warga Rusia dapat masuk ke Ukraina cukup dengan kartu tanda penduduk dan tidak memerlukan paspor.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Di bulan Mei 2015, Ukraina menghentikan sementara kerjasama militer dengan Rusia, yang telah dilakukan sejak tahun 1993. Setelah berhentinya kerjasama dalam bisnis, Ukraina juga menghentikan pasokan komponen senjata ke Rusia. Pada bulan Agustus, Rusia mengumumkan pelarangan impor dari peralatan pertanian dari Ukraina mulai Januari 2016. Pada Oktober 2015, Ukraina melarang semua penerbangan langsung antara Ukraina dan Rusia. Pada bulan November 2015, Ukraina menutup wilayah udaranya untuk semua pesawat militer dan komersial Rusia. Pada bulan Desember 2015, Verkhovna Rada memutuskan untuk memberikan embargo perdagangan pada Rusia sebagai balasan pembatalan zona perdagangan bebas kedua negara dan larangan impor makanan dari Ukraina karena perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Ukraina akan berlaku mulai Januari 2016. Rusia memberikan cukai terhadap seluruh barang dari Ukraina mulai Januari 2016, sebagai akibat Ukraina bergabung dengan zona perdagangan bebas Uni Eropa.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Rusia dan Ukraina berbatasan sepanjang 2.295 kilometer. Pada tahun 2014, pemerintah Ukraina merencanakan untuk membangun sistem tembok pertahanan di sepanjang perbatasan dengan Rusia, yang bernama "Proyek Tembok". Proyek itu akan memakan biaya hampir $520 juta dan waktu selama empat tahun untuk menyelesaikan. Proyek ini dalam proses pembangunan sejak tahun 2015.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Sektor manufaktur senjata dan dirgantara Ukraina dan Rusia tetap terintegrasi dengan baik walau Uni Soviet telah pecah, hanya saja integrasi ini terancam oleh sengketa politik pada tahun 2014. Ukraina merupakan eksportir senjata terbesar kedelapan di dunia menurut "Stockholm International Peace Research Institute", dan menurut analis yang dikutip oleh "The" "Washington Post" sekitar 70% dari ekspor bidang pertahanan Ukraina menuju Rusia sebelum tahun 2014, atau hampir US$1 miliar. Potensi ekspor strategis dari Ukraina ke Rusia termasuk 300-350 mesin helikopter per tahun serta beraneka mesin pesawat berasal dari Motor Sich di Zaporizhia, rudal balistik antarbenua dari Yuzhmash di Dnipropetrovsk, sistem pemandu rudal dari pabrik di Kharkiv, 20% dari penggunaan uranium oleh Rusia diperoleh dari tambang di Zhovti Vody, 60% dari roda gigi yang akan digunakan dalam kapal perang Rusia dibuat oleh pabrik di kawasan Mykolaiv, serta minyak dan gas dari Laut Azov.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Dalam jajak pendapat, warga Rusia pada umumnya mempunyai pandangan negatif terhadap Ukraina, hal tersebut dikarenakan pejabat tinggi Rusia membuat pernyataan kontroversial atau mengambil tindakan keras terhadap Ukraina. Isu yang membuat warga Rusia tidak menyukai Ukraina antara lain:
Meskipun sebagian besar warga Ukraina memilih untuk merdeka pada Desember 1991, setahun setelahnya media Rusia menggambarkan referendum dan kemerdekaan tersebut sebagai tindakan dari "kaum nasionalis" yang "memanipulasi" perasaan warga Ukraina. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1996 mengatakan bahwa hal tersebut mempengaruhi masyarakat Rusia untuk mempercayai jika elit politik Ukraina adalah satu-satunya penghalang Ukraina agar dapat bersatu dengan Rusia. Beberapa elit politik Rusia terus mengklaim bahwa bahasa Ukraina merupakan dialek Rusia dan Ukraina (serta Belarus) harus menjadi bagian dari Federasi Rusia. Mikhail Zurabov, duta besar Rusia untuk Ukraina terdahulu, menyatakan "Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa dengan beberapa perbedaan". Sejarah Ukraina tidak diperlakukan sebagai subyek pembelajaran yang terpisah subjek dalam universitas di Rusia melainkan menjadi bagian dari sejarah Rusia.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Philip P. Pan (kolumnis the Washington Post) berpendapat bahwa media Rusia menggambarkan Pemerintahan Ukraina sebagai anti-Rusia.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Selama tahun 1990-an, hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Rusia tidak dapat menerima pembubaran Uni Soviet dan kemerdekaan Ukraina. Menurut jajak pendapat oleh VCIOM di tahun 2006 menunjukkan 66% masyarakat Rusia menyesali runtuhnya Uni Soviet. 50% responden di Ukraina dalam jajak pendapat serupa yang diadakan pada Februari 2005 menyatakan bahwa mereka menyesal atas pembubaran Uni Soviet. Pada jajak pendapat pada tahun 2005 (71%) dan tahun 2007 (48%), Rusia menyatakan keinginan untuk bersatu dengan Ukraina; meskipun penyatuan dengan Belarus lebih didukung.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Sebuah hasil jajak pendapat yang dirilis pada 5 November 2009 menunjukkan bahwa 55% dari warga Rusia percaya jika hubungan dengan Ukraina harus menjadi persahabatan antara "dua negara merdeka". Jajak pendapat oleh Levada Center di akhir 2011 menunjukkan 53% dari warga Rusia lebih memilih persahabatan dengan Ukraina sebagai negara merdeka, 33% lebih memilih Ukraina berada di bawah kendali ekonomi dan politik Rusia, dan 15% belum memutuskan. Pada hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh lembaga yang sama pada tahun 2012 menunjukkan 60% warga Rusia lebih memilih Rusia dan Ukraina sebagai negara merdeka tetapi berhubungan baik dengan perbatasan terbuka tanpa visa atau cukai; jumlah pendukung penyatuan Rusia-Ukraina meningkat sebesar 4% menjadi 20% di Rusia. Sebanyak 20 survei yang dilakukan dari Januari 2009 sampai Januari 2015 oleh Levada Center menemukan bahwa kurang dari 10% warga Rusia yang mendukung Rusia dan Ukraina menjadi satu negara. Survei pada bulan Januari 2015 menunjukkan 19% responden ingin Ukraina Timur menjadi bagian dari Rusia dan 43% ingin Ukraina Timur menjadi negara berdaulat.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Survei yang dilakukan pada November 2014 oleh Universitas Oslo menemukan bahwa kebanyakan warga Rusia memandang Ukraina bukanlah negara yang sah. Menurut sebuah survei yang dilakukan di April 2015 oleh Levada Center, yang menanyakan "Apa yang harus menjadi tujuan utama pemerintah Rusia pada hubungan Rusia dengan Ukraina?" (jawaban lebih dari satu diperbolehkan), jawaban yang paling umum antara lain: Memulihkan hubungan baik (40%), mempertahankan Krimea (26%), mengembangkan kerjasama ekonomi (21%), mencegah Ukraina bergabung dengan NATO (20%), membuat harga gas untuk Ukraina sama dengan negara Eropa lain (19%), dan melengserkan kepemimpinan Ukraina saat ini (16%).
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Hasil jajak pendapat yang dirilis pada 5 November 2009 menunjukkan bahwa sekitar 67% warga Ukraina meyakini jika hubungan dengan Rusia harus menjadi persahabatan antara "dua negara merdeka". Menurut hasil survei yang dilakukan pada tahun 2012 oleh "Kyiv International Institute of Sociology" (KIIS), 72% warga Ukraina lebih memilih Ukraina dan Rusia sebagai negara berdaulat dengan hubungan baik dengan perbatasan terbuka tanpa visa atau cukai; jumlah pendukung penyatuan Rusia dan Ukraina menurun sebesar 2% menjadi 14% di Ukraina.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Menurut survei yang dilakukan Deutsche Welle di bulan Desember 2014 menunjukkan 85% rakyat Ukraina (81% di wilayah timur) menilai hubungan dengan Rusia sebagai bermusuhan (56%) atau tegang (29%), survei tidak dilakukan di Krimea dan wilayah yang dikendalikan separatis di Donbas. Sebuah survei yang dilakukan di bulan September–Oktober 2014 oleh Gallup menunjukkan hanya 5% rakyat Ukraina (12% di wilayah selatan dan timur) yang mendukung kepemimpinan Rusia, turun dari 43% (57% di wilayah selatan dan timur) pada tahun sebelumnya.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada bulan September 2014, survei yang dilakukan oleh Alexei Navalny di wilayah berbahasa Rusia seperti kota Odessa dan Kharkiv menunjukkan 87% penduduk ingin wilayah mereka tetap berada di bawah Ukraina, 3% ingin bergabung dengan Rusia, 2% ingin bergabung dengan "Novorossiya," dan 8% belum menentukan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh KIIS di bulan Desember 2014 menunjukkan 88,3% rakyat Ukraina menolak untuk bergabung dengan Rusia.
Terdapat beberapa sengketa wilayah sejak aneksasi Krimea oleh Rusia.
Hubungan Rusia dengan Ukraina
Pada 18 Desember 2015, Ukraina mengatakan bahwa mereka tidak akan membayar utang sebesar $3 miliar kepada Rusia, dengan alasan Rusia menolak untuk menerima syarat-syarat pembayaran yang ditawarkan ke kreditor internasional lain. Hal ini dapat membawa Ukraina jatuh dalam keadaan gagal bayar utang nasional pada 20 Desember 2015. Selain itu, pembayaran utang komersial Ukraina sebesar $507 juta kepada bank-bank Rusia juga akan dihentikan. Perdana Menteri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk mengatakan Ukraina telah memberlakukan moratorium pembayaran obligasi Euro yang dimiliki oleh Rusia sebesar $3 miliar. Ia tidak menyebut berapa lama moratorium akan berlangsung. Moskwa telah mengatakan bahwa mereka akan membawa masalah ini ke pengadilan bila Ukraina tidak membayar tepat pada waktunya
Trans Sarbagita
Trans Sarbagita adalah angkutan umum berjenis bus rapid transit (BRT) di Denpasar, Indonesia yang mulai beroperasi pada 18 Agustus 2011 dibuat untuk membangun kembali jaringan angkutan umum di Bali. Gagasan Trans Sarbagita telah dicanangkan sejak tahun 1998, akan tetapi hal itu tidak terealisir lantaran Indonesia diterpa krisis moneter yang berdampak pada anggaran yang diterima pemerintah propinsi. Pada tahun 2014 Trans Sarbagita mengangkut sekitar 5.000 penumpang per hari dengan mengoperasikan 25 armada bus.
Trans Sarbagita
Saat ini Trans Sarbagita beroperasi di empat koridor yakni Koridor 1 (Kota - Garuda Wisnu Kencana pp) dan Koridor 2 (Batubulan - Nusa Dua pp) serta dua koridor yang baru diluncurkan pada tahun 2015 yakni Koridor 7 (Tabanan - Mengwi - Bandara) dan Koridor 11 (Mahendradatta - Sanur - Lebih).
Trans Sarbagita
Harga karcis Trans Sarbagita dipatok sebesar Rp 3.500 untuk orang dewasa dan Rp 2.500 untuk pelajar/mahasiswa. Sementara itu frekuensi kedatangan bus yakni sekali dalam 30 menit - 60 menit walaupun keterlambatan masih sering terjadi. Trans Sarbagita beroperasi dari pukul 05.00 hingga pukul 19.00.
Trans Sarbagita
Pada terminus di terminal bus seperti Batubulan, penumpang Trans Sarbagita dapat beralih menggunakan jasa angkutan umum lainnya untuk mencapai tempat-tempat yang belum dijangkau atau berada di luar jangkauan Trans Sarbagita seperti Ubud dan Klungkung. Sistem pembayaran antara kedua moda ini tidak terintegrasi.