Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Nicholas Saputra
Ia pernah dinominasikan sebagai aktor terbaik dalam Festival Film Indonesia 2004 untuk perannya dalam dua film, masing-masing "Biola Tak Berdawai" dan "Ada Apa Dengan Cinta?", namun kalah dari Tora Sudiro ("Arisan!"). Setahun kemudian, dalam Festival Film Indonesia 2005, ia kembali diunggulkan dalam dua film dalam kategori yang sama–untuk perannya sebagai Soe Hok Gie dalam "Gie" dan sebagai Joni dalam "Janji Joni"– dan berhasil merebut penghargaan tersebut untuk perannya sebagai Gie.
Nicholas Saputra
Tahun 2007 Nicholas membintangi film "3 Hari Untuk Selamanya" bersama Adinia Wirasti. Film karya Riri Riza ini cukup mendapat sambutan dalam berbagai festival film internasional meskipun tak diikutsertakan dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2007. Tahun berikutnya, 2008, Nicholas kembali berakting dalam tiga film "Cinta Setaman" (sutradara Harry Dagoe), "Drupadi" (Riri Riza) dan "3 Doa 3 Cinta" (Nurman Hakim). Film yang disebut terakhir mengantarkan Nicholas meraih gelar Leading Actor" dalam Guardians e-Awards 2009 serta kembali menjadi aktor unggulan terbaik dalam Festival Film Indonesia 2008.
Nicholas Saputra
Nicholas pun mendapatkan penghargaan dalam bidang akting dari berbagai penganugerahan sejenis FFI. Penghargaan pertamanya adalah sebagai aktor terbaik pada Bali International Film Festival 2003 untuk perannya dalam film "Biola Tak Berdawai". Selain itu, Nicholas juga menjadi "Most Favorite Actor" versi MTV Indonesia Movie Awards 2005 dan Aktor Terbaik Indonesian Movie Awards 2007 berkat aktingnya dalam film "Janji Joni".
Nicholas Saputra
Nicholas juga kerap diundang menjadi pembicara dalam berbagai pelatihan mengenai film dan juri dalam berbagai festival film di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya adalah dengan menjadi juri Best Asian Films dalam Singapore International Film Festival 2008 yang memperebutkan Silver Screen Awards. Selain berkarier sebagai aktor, Nicholas membintangi beberapa iklan dan model video klip, antara lain "Tentang Seseorang" (Anda, 2002), "Tak Mampu Mendua" (Kahitna, 2003), "Debaran Cinta" (Siti Nurhaliza), "Ingat Kamu" (Duo Maia, 2008), "Shadows" (Nidji band, 2008), dan "Pernah Muda" (Bunga Citra Lestari, 2008). Tahun 2015, Nicholas Saputra bermain dalam drama seri "Line Nic and Mar" bersama Mariana Renata. Drama seri ini mengambil setting di Perancis dan juga Republik Ceko.
Muhammad al-Idrisi
Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi al-Qurtubi al-Hasani al-Sabti atau singkatnya Al-Idrisi (; ) (1100 – 1165 atau 1166) adalah pakar geografi, kartografi, mesirologi, dan pengembara yang tinggal di Sisilia, tepatnya di istana Raja Roger II. Muhammad al-Idrisi lahir di kota Afrika Utara Ceuta (Sabtah) yang termasuk bagian Kekaisaran Murabitun dan wafat di Sisilia. Al-Idrisi merupakan keturunan para penguasa Idrisiyyah di Maroko, yang merupakan keturunan Hasan bin Ali, putra Ali dan cucu nabi Muhammad.
Muhammad al-Idrisi
Pendidikan Al-Idrisi diperoleh di Andalusia.
Muhammad al-Idrisi
Tumbuh dan besar di Cetua, Al-Idrisi muda mengembara ke Spanyol Islam, Portugal, Perancis, dan Inggris. Dia mengunjungi Anatolia saat ia baru berusia 16 karena terjadinya konflik dan ketidakstabilan di Andalusia. Dia kemudian bersama orang-orang sezamannya menyatu di Sisilia, di mana bangsa Normandia telah menundukkan bangsa Arab yang dulunya loyal kepada Kekhalifahan Fatimiyah. Menurut Ibnu Jubayr: "bangsa Normandia bertoleransi dan melindungi keluarga-keluarga Arab dalam pertukaran ilmu pengetahuan."
Muhammad al-Idrisi
Al-Idrisi menggabungkan pengetahuan dari Afrika, Samudera Hindia, dan Timur Jauh yang dikumpulkan para penjelajah dan pedagang Islam dalam bentuk peta Islam, dan juga dari informasi yang dibawa oleh pelayar-pelayar Normandia untuk membuat peta paling akurat di dunia pada masa pramodern, yang diletakkan sebagai ilustrasi "Kitab Nuzhat al-Mushtaq" miliknya, (Latin: "Opus Geographicum") diterjemahkan "Hiburan untuk Manusia yang Rindu Mengembara ke Tempat-Tempat Jauh".
Muhammad al-Idrisi
Tabula Rogeriana digambar oleh Al-Idrisi pada tahun 1154 untuk Raja Normandia Roger II dari Sisilia, setelah delapan menetap di istananya, di mana dia bekerja untuk penjelasan dan ilustrasi peta. Peta tersebut, dengan legenda berbahasa Arab, menampilkan daratan Eurasia secara keseluruhan dan sebagian kecil bagian utara benua Afrika dengan sedikit detail pada Tanduk Afrika dan Asia Tenggara.
Muhammad al-Idrisi
Untuk Roger, tabula itu diukir dalam piringan besar dari perak padat yang berdiameter dua meter.
Muhammad al-Idrisi
Sebagai tambahan, Al-Idrisi juga merupakan ahli farmakologi dan seorang dokter.
Muhammad al-Idrisi
Mengenai karya geografi al-Idrisi, S. P. Scott menulis:
Muhammad al-Idrisi
Kompilasi Al-Idrisi menandakan sebuah era dalam sejarah pengetahuan. Tidak hanya itu, informasi historis karya-karyanya sangat menarik dan berharga, namun dekripsi-deksripi karyanya terhadap banyak tempat di bumi masih otoritatif. Selama tiga abad para pakar geografi menyalin petanya tanpa perubahan. Posisi relatif danau yang membentuk sungai Nil, seperti yang digambarkan dalam karyanya, tidak banyak berbeda dari yang dibuat Baker dan Stanley lebih dari tujuh ratus tahun kemudian, begitu pula bilangannya sama. Kejeniusan mekanis penulis tidak lebih rendah dari pengetahuannya. Planisfer angkasa dan bumi dari perak yang dibuatnya untuk raja pelindungnya hampir enam kaki diameternya dan beratnya empat ratus lima puluh pon; di satu sisi dukir zodiak dan rasi bintang, sementera di sisi lain dibagi menjadi segmen-segmen daratan dan perairan, dengan situasi masing-masing dari berbagai negeri.
Muhammad al-Idrisi
Al-Idrisi menginspirasi pakar geografi Islam lainnya seperti Ibnu Batutah, Ibnu Khaldun, Piri Reis dan Barbary Corsairs. Petanya juga menginspirasi Christopher Columbus dan Vasco Da Gama
Muhammad al-Idrisi
Karya teks geografi Al-Idrisi, "Nuzhatul Mushtaq", sering dikutip oleh para pendukung teori hubungan Andalusia-Amerika pra-Columbus. Dalam teks ini, al-Idrisi menulis mengenai Samudera Atlantik:
Muhammad al-Idrisi
Terjemahan oleh Dr. Professor Muhammad Hamidullah masih dipertanyakan karena tertulis, setelah mencapai wilayah "perairah yang lembap dan berbau", "Mugharrarin" (juga diterjemahkan "para petualang") kemudian mundur dan pertama mencapai pulau tak berpenghuni di mana mereka menemukan "sejumlah besar domba yang dagingnya pahit dan tidak dapat dimakan" dan kemudian "melanjutkan ke selatan" dan mencapai yang disebutkan tadi di mana mereka dikelilingi para "barque" dan dibawa ke "desa yang penghuninya berambut panjang dan kemerahan dan wanitanya memiliki kecantikan yang langka". Di antara penduduk desa, salah satunya berbicara dengan bahasa Arab dan menanyai asal usul mereka. Kemudian kepala desa memerintahkan untuk membawa mereka ke benua di mana mereka disambut baik oleh bangsa Berber.
Muhammad al-Idrisi
Terpisah dari laporan mengagumkan dan fantastis sejarah ini, intepretasi yang paling mungkin adalah bahwa "Mugharrarin" mencapai Laut Sargasso, bagian dari samudera itu yang tertutup rumput laut dan sangat dekat dengan Bermuda seribu mil jauhnya dari daratan Amerika. Kemudian ketika datang kembali, mereka mungkin telah mendarat di Azores atau Madeira atau bahkan di Kepulauan Canary paling barat, Hiero (karena domba). Terakhir, cerita dengan pulau berpenghuni mungkin terjadi di Tenerife atau di Gran Canaria, di mana "Mugharrarin" bertemu beberapa orang Guanche. Hal ini menjelaskan mengapa di antara mereka ada yang dapat berbahasa Arab (beberapa hubungan sporadis telah mencapai kepulauan Canary dan Maroko) dan mengapa mereka dengan segera diasingkan ke Maroko di mana mereka disambut dengan baik oleh orang Berber. Namun, cerita yang diabadikan Idrisi tidak terbantahkan mengenai pengetahuan Samudera Atlantik oleh bangsa Arab dan oleh vasal Andalusia dan Moroko mereka.
Positivisme logis
Positivisme logis (disebut juga sebagai empirisme logis, empirisme rasional, dan juga neo-positivisme) adalah sebuah filsafat yang berasal dari Lingkaran Wina pada tahun 1920-an. Positivisme Logis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Filsafat harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan adalah benar, salah atau tidak memiliki arti sama sekali.
Positivisme logis
Tokoh-tokoh yang menganut paham positivisme logis ini antara lain Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, dan A.J. Ayer. Karl Popper, meski awalnya tergabung dalam kelompok Lingkaran Wina, adalah salah satu kritikus utama terhadap pendekatan neo-positivis ini.
Positivisme logis
Secara umum, para penganut paham positivisme memiliki minat kuat terhadap sains dan mempunyai sikap skeptis terhadap ilmu agama dan hal-hal yang berbau metafisika. Mereka meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan inferensi logis yang berdasarkan fakta yang jelas. Sehingga, penganut paham ini mendukung teori-teori paham realisme, materialisme naturalisme filsafat dan empirisme.
Positivisme logis
Salah satu teori Positivisme Logis yang paling dikenal antara lain "teori tentang makna yang dapat dibuktikan", yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan dapat disebut sebagai bermakna jika dan hanya jika pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara empiris. Konsekuensi dari pendapat ini adalah, semua bentuk diskursus yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, termasuk di antaranya adalah etika dan masalah keindahan, tidak memiliki makna apa-apa, sehingga tergolong ke dalam bidang metafisika.
Positivisme logis
Para pengkritik Positivisme Logis berpendapat bahwa landasan dasar yang digunakan oleh Positivisme Logis sendiri tidak dinyatakan dalam bentuk yang konsisten. Misalnya, prinsip tentang "teori tentang makna yang dapat dibuktikan" seperti yang dinyatakan di atas itu sendiri tidak dapat dibuktikan secara empiris. Masalah lain yang muncul adalah dalam hal pembuktian teori. Masalah yang dinyatakan dalam bentuk "eksistensi positif" (misalnya: ada burung berwarna hitam) atau dalam bentuk "universal negatif" (misalnya: tidak semua burung berwarna hitam) mungkin akan mudah dibuktikan kebenarannya, namun masalah yang dinyatakan sebaliknya, yaitu dalam bentuk "eksistensi negatif" (misalnya: tidak ada burung yang berwarna hitam) atau "universal positif" (misalnya: semua burung berwarna hitam) akan sulit atau bahkan tidak mungkin dibuktikan.
Positivisme logis
Karl Popper, salah satu kritikus Positivisme Logis yang terkenal, menulis buku berjudul "Logik der Forschung" ("Logika Penemuan Ilmiah") pada tahun 1934. Di buku ini dia menyajikan alternatif dari teori syarat pembuktian makna, yaitu dengan membuat pernyataan ilmiah dalam bentuk yang dapat dipersangkalkan ("falsifiability"). Pertama, topik yang dibahas Popper bukanlah tentang membedakan antara pernyataan yang bermakna dan yang tidak, namun untuk membedakan antara pernyataan yang ilmiah dari pernyataan yang bersifat metafisik. Menurutnya, pernyataan metafisik tidaklah harus tidak bermakna apa-apa, dan sebuah pernyataan yang bersifat metafisik pada satu masa, karena pada saat tersebut belum ditemukan metode penyangkalannya, belum tentu akan selamanya bersifat metafisik. Sebagai contoh, psikoanalisis pada zaman itu tidak memiliki metode penyangkalannya, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai ilmiah, namun jika suatu saat nanti berkembang menjadi sesuatu yang dapat dibuktikan melalui penyangkalan, maka akan dapat digolongkan sebagai ilmiah.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat RI mengesahkan amendemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasaan MPR RI, sehingga perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Mengutip TAP tersebut digambarkan kondisi hukum sebagai berikut:
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Beberapa agenda kebijakan mulai digagas,sepertipemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutifdan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapatperubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan tiga aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap di Mahkamah Agung. Sebelumnya, secara administratif ada di bawah kendali Departemen Kehakiman.Sedangkan secara teknis yudisial, berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman ("one roof of justice system").
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran. Menyadur naskah akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyatuatapan –tanpa perubahan sistem lainnya misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim– berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Selain itu, ada pula kekhawatiran Mahkamah Agung belum mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini masih dalam upaya perbaikan. Alasan lain ialah gagalnya sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Sehingga penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Pertimbangan itu membuat ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi checks and balances. Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel dan imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).
Komisi Yudisial Republik Indonesia
MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Barulah ide pembentukan Komisi Yudisial mulai terealisasi pada tahun 1999, setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial sendiri dikemukakan oleh Hakim Agung Iskandar Kamil. Ia ingin agar kehormatan, keluhuranmartabat, serta perilaku hakim terjaga. Kemudiannama Komisi Yudisial secara eksplisit mulai disebut saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.Maka, secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yang merupakan hasil amendemen ketiga.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifatmandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung danmempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian pada 13 Agustus2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ Komisi Yudisial dengan memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Meski pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 pada 13 Agustus 2004, namun kiprah Komisi Yudisial dimulai sejak terbentuknya organ organisasi pada 2 Agustus 2005. Ditandai dengan pengucapan sumpah ketujuh Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010di hadapanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Periode tersebut dipimpin Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, dan Wakil Ketua M.Thahir Saimima, S.H., M.Hum. Anggota yang lain adalah Prof. Dr. Mustafa Abdullah (Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung),Zaenal Arifin, S.H.(Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat), Soekotjo Soeparto, S.H., L.LM. (Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga), Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais,S.H., M.H. (Alm)(Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Irawady Jonoes,S.H.(Koordinator Bidang Pengawasan Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim) yang tidak dapat menuntaskanhingga masa jabatan berakhir.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Kemudian secara bertahap, Komisi Yudisial melengkapi kebutuhan organisasi dengan membentuk Sekretariat Jenderal untuk memberikan dukungan teknis administratif yang dipimpin Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sebagai organisasi baru, pada awal masa menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial masih dengan kondisi yang memprihatinkan. Pada saat Komisi Yudisial terbentuk, lembaga negara ini belum memiliki kantor untuk menjalankan aktivitasnya. Awalnya, Komisi Yudisial menumpang sebuah ruangan milik Departemen Hukum dan HAM dengan sarana dan prasarana seadanya. Setelah itu Komisi Yudisial pindah kantor dengan menyewa dua lantai sebuah gedung di jalan Abdul Muis. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Komisi Yudisial baru menempati gedung sendiri di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusatsejak Agustus tahun 2009.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Dalam perjalanannya, lembaga yang diberi amanat untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung danmempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini tak luput dari peristiwa yang menyesakan dada.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang akhirnya, melalui Putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sejak Mahkamah Konstitusi mempreteli wewenang Komisi Yudisial melalui putusannya yang keluar pada tahun 2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peranKomisi Yudisial. Salah satu upayanya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir periode pertama kepemimpinan Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 upaya merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tersebut belum berhasil.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Setelah Anggota Komisi Yudisial periode 2005 – 2010 menyelesaikan masa jabatannya, terpilihlah Anggota Komisi Yudisial periode 2010 – 2015 yang terdiri dari Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.,Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si., Dr. H.Abbas Said, S.H., M.H., Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,L.LM. dengan mengucap sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Melalui fase pemilihan terbuka dan demokratis, jilid II ini dikomandoi oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Sementara Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dipercaya sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim,Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si. sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Dr. H.Abbas Said, S.H., M.H. sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat, Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H. sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, dan Dr. Ibrahim, S.H.,L.LM sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial dijalankan selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk 2 tahun dan 6 bulan berikutnya.Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Desember 2010 – Juni 2013 pada 30 Juni 2013. Keduanya telah memimpin Komisi Yudisial selama 2,5 tahun sejak terpilih pada 30 Desember 2010 lalu.
Setelah diadakan pemilihan kembali secara terbuka dan demokratis untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013 – Desember 2015, terpilihlah Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si. sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Dr. H.Abbas Said, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sementara Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dipercaya sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim; Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H. sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, dan Penelitian dan Pengembangan; dan Dr. Ibrahim, S.H.,L.LM sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Pada 1 April 2013, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si memutuskan pensiun dini. Selama masa kekosongan posisi itu, Komisioner Komisi Yudisial menunjuk Ir. Andi Djalal Latief, M.S. sebagai (Plt) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Setelah melewati proses seleksi sekretaris jenderal, akhirnya Danang Wijayanto, Ak., M.Si dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial oleh Ketua Komisi Yudisial Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. pada 29 Agustus 2013 di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta. Penunjukan akhirnya Danang Wijayanto, Ak., M.Si dalam jabatan Eselon IA dengan pangkat Pembina Utama Muda IV-C berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 96/M/2013 tertanggal 23 Agustus 2013.