Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003. Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006 dengan Wakil Ketua Prof. Dr. M. Laica Marzuki, SH. Bersama tujuh anggota hakim pendiri lainnya dari generasi pertama MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dan Prof. Dr. M. Laica Marzuki berhasil memimpin lembaga baru ini sehingga dengan cepat berkembang menjadi model bagi pengadilan modern dan terpercaya di Indonesia. Di akhir masa jabatan Prof. Jimly sebagai Ketua, MK berhasil dipandang sebagai salah satu ikon keberhasilan reformasi Indonesia. Atas keberhasilan ini, pada bulan Agustus 2009, Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada para hakim generasi pertama ini, dan bahkan Bintang Mahaputera Adipradana bagi mantan Ketua MK, Prof. Jimly Asshiddiqie.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Selama 5 tahun sejak berdirinya, sistem kelembagaan mahkamah ini terbentuk dengan sangat baik dan bahkan gedungnya juga berhasil dibangun dengan megah dan oleh banyak sekolah dan perguruan tinggi dijadikan gedung kebanggaan tempat mengadakan studi tour.
Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat untuk periode (2008-2013), melakukan pemilihan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 3 tahun berikutnya, yaitu 2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua. Sesudah beberapa waktu sesudah itu, pada bulan Oktober 2009, Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengunduran diri dari anggota MK dan kembali menjadi guru besar tetap hukum tata negara Universitas Indonesia.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pada periode 2013-2015 terpilih ketua yaitu Akil Mochtar, namun dia mencoreng nama institusi ini dengan terlibat kasus suap sengketa pemilu Kabupaten Lebak dengan terdakwa Tubagus Chairi Wardana, dan melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Akil Mochtar menjadi terdakwa dan diberhentikan pada tanggal 5 Oktober 2013, dan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada Hamdan Zoelva pada tanggal 1 November 2013, Hamdan saat itu menjabat sebagai wakil ketua MK.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pada tanggal 7 Januari 2015, Hamdan Zoelva resmi mengakhiri jabatannya sebagai hakim konstitusi sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Posisinya digantikan oleh Arief Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai ketua sementara untuk wakilnya Anwar Usman, terpilih melalui voting pada rapat yang digelar oleh sembilan hakim konstitusi pada tanggal 12 Januari 2015 . Pada tanggal 14 Januari 2015, Arief Hidayat dan Anwar Usman resmi membacakan sumpah jabatan di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Para hakim menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang dan merupakan Pejabat Negara yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi umum kepada para hakim konstitusi. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Kepaniteraan MK memiliki tugas pokok memberikan dukungan di bidang administrasi justisial. Susunan organisasi kepaniteraan MK terdiri dari sejumlah jabatan fungsional Panitera. Kepaniteraan merupakan supporting unit hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Sidang Panel merupakan sidang yang terdiri dari tiga orang hakim konstitusi yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Persidangan ini diselenggarakan untuk memeriksa kedudukan hukum pemohon dan isi permohonan. Hakim konstitusi dapat memberi nasihat perbaikan permohonan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Rapat Permusyawaratan Hakim (disingkat RPH) bersipat tertutup dan rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh Hakim konstitusi dan Panitera. Dalam rapat inilah perkara dibahas secara mendalam dan rinci serta putusan MK diambil yang harus dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi. Pada saat RPH, Panitera mencatat dan merekam setiap pokok bahasan dan kesimpulan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Sidang Pleno adalah sidang yang dilakukan oleh majelis hakim konstitusi minimal dihadiri oleh tujuh hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan persidangan atau pembacaan putusan. Pemeriksaan persidangan meliputi mendengarkan pemohon, keterangan saksi, ahli dan pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, pelaksanaan tugas-tugas MK berikut aktivitas dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dibiayai oleh Anggaaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam setiap tahunnya, MK mendapat anggaran berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan MK tahun anggaran 2006. Kemudian pada laporan keuangan tahun 2007, 2008 dan 2009 MK kembali meraih predikat WTP berturut-turut dari BPK.
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta.
Kejaksaan Republik Indonesia
Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.
Kejaksaan Republik Indonesia
Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.
Kejaksaan Republik Indonesia
Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi ) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.
Kejaksaan Republik Indonesia
Hanya saja, pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:
Kejaksaan Republik Indonesia
Mempertahankan segala peraturan Negara
Melakukan penuntutan segala tindak pidana
Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang
Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).
Kejaksaan Republik Indonesia
Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:
Kejaksaan Republik Indonesia
Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
Menuntut Perkara
Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.
Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.
Kejaksaan Republik Indonesia
Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.
Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.
Kejaksaan Republik Indonesia
Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.
Kejaksaan Republik Indonesia
Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.
Kejaksaan Republik Indonesia
Masa Reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.
Kejaksaan Republik Indonesia
Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Kejaksaan Republik Indonesia
Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
Kejaksaan Republik Indonesia
Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:
Kejaksaan Republik Indonesia
Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.
Kejaksaan Republik Indonesia
Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime .
Kejaksaan Republik Indonesia
Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.
Kejaksaan Republik Indonesia
Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.
Kejaksaan Republik Indonesia
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :
Kejaksaan Republik Indonesia
(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
Kejaksaan Republik Indonesia
(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
Kejaksaan Republik Indonesia
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
Kejaksaan Republik Indonesia
Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.
Kejaksaan Republik Indonesia
Tri Krama Adhyaksa, adalah doktrin Kejaksaan Indonesia:
Katedral
Katedral (bahasa Latin: cathedra, tempat duduk, dari bahasa Yunani kathedra (καθέδρα), tempat duduk, kursi) adalah gedung Gereja Katolik yang di dalamnya terdapat tempat duduk khusus bagi uskup. Katedral adalah bangunan keagamaan untuk keperluan peribadatan, khususnya bagi denominasi-denominasi yang memiliki hierarki episkopal, seperti Gereja Katolik, Gereja Anglikan, Gereja Ortodoks, beberapa Gereja Lutheran, dan beberapa Gereja Metodis, yang berfungsi sebagai tahta uskup, dan oleh karena itu juga berfungsi sebagai gereja pusat dari sebuah dioses atau keuskupan.
Katedral
Dalam Gereja Ortodoks Yunani, istilah "kathedrikos naos" (arti harafiah: "tempat suci katedral") kadang-kadang digunakan untuk menyebut gedung Gereja tempat kedudukan seorang uskup agung atau "metropolitan". Istilah "metropolis" (arti harafiah: "ibukota") lebih umum digunakan daripada istilah "keuskupan" untuk menyebut wilayah penggembalaan dalam Gereja.
Katedral
Ada beberapa variasi dalam penggunaan istilah "katedral"; misalnya, beberapa katedral dari zaman pra reformasi di Skotlandia yang sekarang dimiliki oleh Gereja Skotlandia masih tetap mempertahankan istilah katedral, meskipun Gereja tersebut menganut kebijakan presbiteran yang tidak memiliki uskup-uskup. Hal yang sama terjadi di Jerman, di mana gereja-gereja Protestan (sebagian besar non-episkopal) yang bekerja sama dalam satu wadah yakni Gereja Injili di Jerman, memiliki beberapa katedral dari zaman pra reformasi ataupun yang hanya menggunakan istilah katedral sebagai gelar kehormatan belaka, bukan untuk menunjukkan supremasi hirarkis apa pun. Karena katedral seringkali berukuran besar dan megah, istilah katedral kerap digunakan secara keliru untuk menyebut gedung Gereja mana pun yang berukuran besar atau bersifat penting.
Katedral
Beberapa katedral di Eropa, seperti di Strasbourg, Essen, Freiburg, dan di Inggris di York, Lincoln and Southwell, disebut sebagai gereja "Minster" (bahasa Jerman: "Münster"), dari kata Latin "monasterium", karena gedung-gedung Gereja tersebut diurus oleh para imam yang hidup dalam komunitas atau pernah menjadi biara, sebelum Reformasi Protestan.
Katedral
Kata katedral berasal dari kata Latin "cathedra" ("tempat duduk" atau "kursi"), mengacu pada kursi atau tahta uskup atau uskup agung yang terdapat di dalam Katedral. Pada masa lampau, kursi merupakan lambang dari guru, dengan demikian kursi uskup melambangkan peran uskup sebagai guru. Kursi juga lambang dari kepemimpinan resmi seorang pejabat kehakiman, dan oleh karena itu kursi uskup melambangkan peran uskup dalam kepemimpinan sebuah keuskupan.
Katedral
Meskipun kini merupakan sebuah kata benda dalam tata bahasa, namun kata "katedral" awalnya merupakan kata sifat dalam frasa "gereja katedral", dari bahasa Latin "ecclesia cathedralis". Kursi yang dimaksud ditempatkan secara khusus dalam gedung Gereja utama keuskupan dan dikhususkan bagi kepala keuskupan tersebut, dan oleh karena itu menjadi simbol utama dari otoritas.
Leo Soekoto
Mgr. Leo Soekoto, S.J. () adalah Uskup Agung Jakarta dari 15 Agustus 1970 hingga meninggal dunia. Ia ditahbiskan sebagai pastor pada 22 Agustus 1953 dalam usia 32 tahun.
Leo Soekoto
Sebagai Uskup Agung Jakarta, Mgr. Leo dikenal sangat dekat dengan umatnya. Setiap tanggal 1 Januari ia mempunyai kebiasaan mengadakan "open house" dan umat datang menemuinya untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Sebagai Uskup dia juga dikenal galak dan tegas dalam memimpin.
Leo Soekoto
Leo Soekoto meninggal pada Sabtu 30 Desember 1995 di RS St. Elisabeth, Semarang akibat serangan kanker sumsum tulang belakang. Ia dimakamkan di areal pemakaman kompleks Rumah Retret Girisonta, Ungaran, Kabupeten Semarang, Jawa Tengah.
Leo Soekoto
Anak kedua dari tiga bersaudara, putra lurah Desa Gayamharjo, Wongsosentono dan Soeratinah. Pada masa kecilnya suka menggembalakan kambing. Semasa sekolah di HIS, terbitlah niatnya menjadi pastor.
Leo Soekoto
Setamat HIS, kemudian masuk Seminari Menengah di Jalan Code (sekarang Jalan Abubakar Ali) Yogyakarta selama 6 tahun. Setamat Seminari Menengah, masuk Serikat Jesus (SJ). Sebenarnya tahun 1943 sudah ada keinginan masuk Novisiat SJ di Girisonta, tetapi tertunda karena situasi perang di Indonesia. Karena itulah ia mulai dengan studi filsafat lebih dulu di Seminari Tinggi dan baru pada tanggal 7 September 1945 masuk Serikat Jesus di Girisonta. Masa Novisiatnya selesai pada tanggal 7 September 1947. Selama tahun 1947-1949 dijalaninya masa yuniorat dan studi filsafat tahun terakhir. Pada tahun 1950 diperoleh kesempatan untuk belajar teologi di Maastricht, Belanda selama empat tahun. Ditahbiskan menjadi pastor di Maastricht, pada tanggal 22 Agustus 1953.
Leo Soekoto
Setelah ditahbiskan ia masih harus menyelesaikan tahun terakhir studi teologi dan masa Novisiat tahun ketiga. Tahun 1955 dilanjutkanlah studinya di Universitas Gregoriana Roma, di bidang moral.
Leo Soekoto
Tahun 1958 kembali ke Indonesia. Pada tahun 1960 ia ditunjuk sebagai dosen teologi moral dan hukum Gereja di Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. Dua tahun kemudian tepatnya tanggal 29 Juni 1962, ditunjuk menjadi Rektor Seminari Tinggi Yogyakarta, yang kini bernama Institut Filsafat-Teologi.
Leo Soekoto
15 November 1966 dipanggil ke Jakarta untuk mendampingi Uskup Agung Jakarta, Adrianus Djajasepoetra, sebagai Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta. Tanggal 25 November 1967 diangkat menjadi Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta merangkap Pastor Paroki Blok B Kebayoran Baru.
Leo Soekoto
Tanggal 25 Mei 1970 diterima pemberitahuan dari Sri Paus mengenai pengangkatannya menjadi Uskup Agung Jakarta. Pada tanggal 1 Juli 1970 mulailah tugasnya sebagai Uskup Agung Jakarta dan baru pada tanggal 15 Agustus 1970 Romo Leo Soekoto SJ ditahbiskan menjadi Uskup Agung Jakarta, oleh Mgr. Yustinus Kardinal Darmojoewono di Istora Senayan Jakarta. Ketika pulang ke desanya, sebulan setelah upacara itu diselenggarakan, Mgr. Leo disambut dengan pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Pada tahun yang sama, Mgr. Leo terpilih menjadi Sekretaris Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI).