Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Organisasi Perdagangan Dunia
Pada dasarnya, pemungutan bea cukai itu tidak dilarang, tetapi tarif yang dipungut oleh suatu negara tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan di dalam daftar konsesi masing-masing. Hukum WTO sendiri mengajak anggota-anggotanya untuk terus melakukan perundingan demi pengurangan tarif yang menguntungkan semua pihak, dan hasil dari perundingan ini juga akan dimasukkan ke dalam daftar konsesi anggota terkait. Sehubungan dengan "cukai dan pungutan-pungutan lainnya", "Appellate Body" di dalam perkara "India–Additional Import Duties" telah mendefinisikan istilah ini sebagai "cukai dan pungutan yang bukan bea cukai biasa". Misalnya, Panel di dalam perkara "Dominican Republic–Safeguard Measures" mendapati bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan oleh petugas bea cukai Republik Dominika terhadap impor kantong plastik polipropilena merupakan "cukai dan pungutan lainnya", karena kebijakan ini bukanlah "bea cukai biasa". Contoh-contoh lain yang dapat ditemui dalam perkara-perkara di Panel dan "Appellate Body" adalah cukai tambahan terhadap suatu barang yang sudah dikenakan bea cukai, pembayaran jaminan keamanan untuk mengimpor barang, atau biaya cukai tanpa batasan maksimal.
Organisasi Perdagangan Dunia
Hukum WTO sendiri tidak mengizinkan pembatasan kuantitatif terhadap barang. Oleh sebab itu, secara umum anggota WTO tidak diperbolehkan melarang pengimporan atau pengeksporan barang tertentu, dan mereka juga tidak dapat memberlakukan kuota terhadap barang. Untuk perdagangan jasa, aturan ini hanya berlaku untuk sektor jasa yang telah diliberalisasi oleh anggota tersebit. Sementara itu, peraturan yang keempat merupakan sebuah kategori dengan cakupan yang luas, contohnya adalah kurangnya transparansi hukum dagang, praktik perdagangan yang tidak adil, prosedur bea cukai, buruknya perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan sanitari dan fitosanitari, atau keberadaan hambatan teknis. Aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan sanitari dan fitosanitari, dan hambatan teknis diatur oleh perjanjiannya sendiri. Misalnya, regulasi teknis yang diberlakukan oleh suatu negara harus mematuhi asas MFN, dan anggota yang memberlakukan regulasi ini harus memastikan agar tidak timbul hambatan perdagangan yang tidak diperlukan.
Organisasi Perdagangan Dunia
Hukum WTO memiliki aturan-aturan khusus mengenai praktik-praktik perdagangan tertentu yang dianggap tidak adil, yaitu subsidi dan dumping. Subsidi diatur oleh Pasal XVI GATT dan juga Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (, disingkat Perjanjian SCM). Menurut Perjanjian SCM, subsidi adalah kontribusi keuangan dari pemerintah atau badan publik, atau bantuan pendapatan atau harga dalam bentuk apapun sesuai dengan Pasal XVI GATT, yang memberikan keuntungan. Hukum WTO melarang beberapa jenis subsidi, yaitu subsidi ekspor dan substitusi impor. Sebagian besar dari jenis subsidi lainnya tidak dilarang, tetapi subsidi-subsidi tersebut tergolong sebagai "subsidi yang dapat ditindak" ("actionable"), yaitu subsidi yang dapat ditentang oleh anggota WTO apabila subsidi tersebut menimbulkan "dampak-dampak merugikan" ("adverse effects") terhadap kepentingan anggota tersebut. Subsidi-subsidi tersebut meliputi subsidi yang mengakibatkan kerugian terhadap industri domestik yang menghasilkan produk sejenis, subsidi yang menyebabkan penghapusan atau pengurangan terhadap keuntungan yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung dari GATT 1994, serta subsidi yang menyebabkan kerugian serius. Jika anggota yang memberikan subsidi semacam itu menolak mencabutnya atau tidak mau mengambil langkah untuk menghilangkan dampaknya yang merugikan, anggota lain yang dirugikan dapat mengambil tindakan balasan yang sebanding dengan dampak dari subsidi tersebut. Di Perjanjian SCM sendiri sebenarnya masih ada jenis subsidi ketiga, yaitu subsidi yang tidak dapat ditindak. Menurut Pasal 8.2 Perjanjian SCM, subsidi-subsidi tersebut meliputi subsidi lingkungan hidup, subsidi penelitian, dan subsidi untuk pembangunan daerah tertinggal. Namun, sesuai dengan Pasal 31 Perjanjian SCM, subsidi ini hanya berlaku lima tahun setelah Perjanjian WTO secara keseluruhan mulai berlaku. Akibatnya, aturan mengenai subsidi yang tidak dapat ditindak hanya berlaku hingga tanggal 31 Desember 1999, dan semenjak itu subsidi-subsidi tersebut tergolong sebagai subsidi yang dapat ditindak. Sementara itu, dumping adalah praktik penjualan produk di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya di dalam negeri. Secara umum, dumping tidak dilarang oleh hukum WTO, tetapi Pasal VI GATT dan Perjanjian Anti-Dumping mengizinkan anggota WTO untuk memungut bea anti-dumping terhadap anggota lain apabila praktik dumping yang diamalkan oleh anggota tersebut tersebut mengakibatkan atau mengancam akan mengakibatkan kerugian material terhadap produk sejenis yang diproduksi oleh anggota tersebut.
Organisasi Perdagangan Dunia
Upaya untuk meliberalisasi perdagangan dapat bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, contohnya adalah pelestarian lingkungan hidup atau kepentingan ekonomi lainnya. Maka dari itu, hukum WTO memiliki pasal-pasal "pengecualian" yang membenarkan penyimpangan dari aturan-aturan dasar WTO dalam keadaan tertentu demi kepentingan-kepentingan masyarakat. Pengecualian secara umum terkandung di dalam Pasal XX GATT dan XIV GATS, contohnya adalah perlindungan moral masyarakat atau perlindungan kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan. Kepentingan untuk melindungi keamanan nasional juga dapat ditemui dalam Pasal XXI GATT dan Pasal XIV "bis" GATS. Sementara itu, Pasal XII, XIX, dan XXIV GATT serta Pasal V, X, dan XII GATS mencantumkan kepentingan-kepentingan ekonomi, misalnya perlindungan industri dalam negeri dari kerugian serius yang diakibatkan oleh peningkatan impor secara tajam dan tak terduga.
Organisasi Perdagangan Dunia
Sehubungan dengan pengecualian umum yang terkandung di dalam GATT dan GATS, anggota WTO biasanya dapat melewati langkah pertama untuk membenarkan kebijakan tersebut, yaitu pembuktian bahwa kebijakan tersebut benar-benar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terkait. Sebagai contoh, sehubungan dengan Pasal XIV GATS, Panel di dalam perkara "US–Gambling" menerima argumen dari Amerika Serikat bahwa kebijakan yang membatasi judi dapat dibenarkan untuk melindungi moral masyarakat, dan "moral masyarakat" sendiri didefinisikan oleh Panel sebagai "standar tindakan benar dan salah yang dipelihara oleh atau atas perantara suatu komunitas atau bangsa." "Appellate Body" sepakat dengan keputusan ini. Namun, upaya untuk memakai Pasal XX GATT dan Pasal XIV GATS acapkali kandas akibat keberadaan "chapeau" (mukadimah) di dalam kedua pasal tersebut. "Chapeau" ini menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota WTO untuk melindungi kepentingan tertentu tidak diperbolehkan apabila tindakan tersebut tergolong sebagai diskriminasi yang sembarangan atau tidak dapat dibenarkan, atau jika tindakan tersebut merupakan kedok untuk membatasi perdagangan internasional. Fungsi dari "chapeau" ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan, tetapi kenyataannya "chapeau" ini malah mementalkan banyak upaya untuk membenarkan tindakan perlindungan. Contohnya, dalam perkara "US–Gambling", pada akhirnya Amerika Serikat dinilai telah melanggar hukum WTO karena mereka mengizinkan jasa taruhan balap kuda yang disediakan oleh beberapa perusahaan Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat dianggap telah berlaku diskriminatif. Sementara itu, dalam perkara "US–Shrimp", tindakan yang ingin melindungi penyu sebagai sumber daya alam yang dapat habis (sesuai dengan Pasal XX(g) GATT) juga ditolak karena bersifat diskriminatif.
Organisasi Perdagangan Dunia
Hukum WTO juga menyediakan pengecualian dalam bentuk perjanjian dagang regional, yaitu perjanjian yang ditetapkan oleh negara-negara tertentu untuk semakin memperkuat upaya integrasi ekonomi. Contohnya adalah Kawasan Perdagangan Bebas Perbara, Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa Tengah, atau Mercosur di Amerika Selatan. Dalam ranah WTO, "perjanjian dagang regional" juga dapat bersifat bilateral, contohnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat-Kolombia atau Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Korea Selatan. Pada dasarnya perjanjian-perjanjian semacam ini menjadi pengecualian bagi asas MFN, karena negara yang tergabung di dalam perjanjian perdagangan bebas seperti ini memberikan keuntungan tertentu kepada mitra dagangnya, tetapi tidak kepada anggota WTO yang lain. Pasal XXIV GATT dan Pasal V GATS sama-sama mengizinkan penetapan perjanjian dagang regional yang mendirikan serikat pabean atau kawasan perdagangan bebas. Selain itu, pada tanggal 28 November 1979, negara-negara anggota GATT mengeluarkan sebuah keputusan mengenai "Enabling Clause" yang mengizinkan Perlakuan Khusus dan Berbeda ("Special and Differential Treatment") untuk negara-negara berkembang. "Enabling Clause" ini kini menjadi bagian dari GATT 1994. Contoh dari Perlakuan Khusus dan Berbeda ini adalah perlakuan yang lebih menguntungkan negara berkembang walaupun hal ini menyimpang dari asas MFN, pemberian landasan hukum kepada negara berkembang untuk membentuk "perjanjian dagang preferensial" sendiri, serta pemberian preferensi dagang tambahan kepada negara terbelakang.
Organisasi Perdagangan Dunia
WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang bertindak layaknya pengadilan dagang internasional. Sistem penyelesaian sengketa ini memiliki yurisdiksi wajib ("compulsory jurisdiction"), atau dalam kata lain anggota-anggota WTO harus menerima yurisdiksi sistem tersebut. Yurisdiksinya juga bersifat eksklusif dalam artian anggota yang ingin menuntut pelanggaran kewajiban hukum WTO yang dilakukan anggota lain harus membawa perkara ini ke sistem penyelesaian sengketa di WTO. Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh sistem penyelesaian sengketa ini mengikat secara hukum. Tujuan dari sistem ini sendiri ditetapkan oleh Pasal 3.2 DSU, yaitu untuk "memberikan kepastian dan prediktabilitas" terhadap sistem perdagangan multilateral, sehingga badan yang menyelesaikan sengketa akan mengeluarkan putusan yang sama untuk isu hukum yang sama kecuali jika ada alasan yang kuat. Selain itu, sistem ini juga didirikan untuk mempertahankan hak dan kewajiban anggota sesuai dengan yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian WTO. Maka dari itu, seperti yang tertulis secara gamblang di dalam Pasal 3.2 DSU, badan yang menyelesaikan sengketa tidak boleh mengeluarkan putusan yang menambah ataupun mengurangi hak dan kewajiban anggota. Salah satu dampaknya adalah penolakan penggunaan perjanjian di luar WTO sebagai landasan hukum, karena tindakan seperti itu akan "menambah atau mengurangi" hak dan kewajiban anggota.
Organisasi Perdagangan Dunia
Sistem ini sendiri memiliki dua macam lembaga, yaitu lembaga politik berupa Badan Penyelesaian Sengketa dan lembaga kehakiman seperti Panel dan "Appellate Body". Badan Penyelesaian Sengketa pada dasarnya adalah sesi khusus di Dewan Umum WTO. Badan ini terdiri dari para diplomat yang mewakili semua anggota WTO, dan Pasal 2.1 DSU menyatakan bahwa fungsi dari badan ini adalah untuk menjalankan sistem penyelesaian sengketa, termasuk dengan mendirikan panel, menerapkan laporan panel dan "Appellate Body", mengawasi pemberlakuan isi putusan, serta mengizinkan pengambilan tindakan balasan terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum WTO. Badan ini juga dapat mengangkat anggota "Appellate Body" dan menetapkan aturan perilaku dalam sistem penyelesaian sengketa. Dalam mengambil beberapa keputusan penting (seperti pembentukan Panel, penerapan laporan Panel dan "Appellate Body", dan pemberian izin untuk menangguhkan konsesi dagang), Badan Penyelesaian Sengketa memiliki sistem "konsensus terbalik": keputusan akan diambil kecuali jika para anggota WTO telah mencapai konsensus untuk tidak mengambil keputusan tersebut.
Organisasi Perdagangan Dunia
Untuk lembaga kehakimannya, Panel berperan seperti pengadilan tingkat pertama. Namun, lembaga ini bukanlah sebuah pengadilan permanen, tetapi merupakan sebuah lembaga "ad hoc" yang dibentuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa untuk sengketa-sengketa tertentu. Panel akan dibubarkan setelah sengketanya diselesaikan. Untuk memulai perkara di sistem penyelesaian sengketa WTO, anggota yang menuntut harus meminta konsultasi dengan anggota lain terlebih dahulu. Anggota terkait harus membalas permintaan ini dalam waktu sepuluh hari dan juga harus berunding dengan itikad baik dalam waktu tiga puluh hari setelah permintaan tersebut resmi dilayangkan. Setelah itu, pihak yang menuntut baru dapat melayangkan permintaan resmi untuk mendirikan sebuah Panel kepada Badan Penyelesaian Sengketa. Permintaan ini berfungsi untuk menentukan cakupan sengketa dan yurisdiksi panel, serta untuk memberitahu anggota yang dipermasalahkan dan anggota-anggota lain mengenai perkara tersebut. Permintaan ini harus disampaikan dalam bentuk tulisan. Panel biasanya terdiri dari tiga orang, tetapi pihak-pihak yang bersengketa dapat memutuskan dalam waktu sepuluh hari setelah pembentukan Panel agar jumlah anggotanya dijadikan lima. Berdasarkan Pasal 11 DSU, tugas Panel adalah untuk meninjau perkara secara objektif. Setelah Panel mengeluarkan putusan, laporannya akan ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa dalam waktu 60 hari setelah laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota. Keputusan untuk menetapkan laporan diambil berdasarkan sistem konsensus terbalik.
Organisasi Perdagangan Dunia
Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara merasa tidak puas dengan putusan Panel, maka mereka dapat memohon peninjauan dari "Appellate Body". Tidak seperti Panel, "Appellate Body" merupakan sebuah lembaga yang terus berdiri, dan lembaga ini sendiri dibentuk pada Februari 1995. Lembaga ini terdiri dari tujuh hakim yang merupakan pakar hukum, perdagangan internasional, dan subjek yang dibahas dalam perjanjian-perjanjian WTO. Mereka bertindak secara independen dari pemerintahan di tingkatan nasional, dan Badan Penyelesaian Sengketa dapat mengangkat hakim di "Appellate Body" untuk masa jabatan selama empat tahun. Masing-masing boleh diangkat lagi satu kali. Menurut Pasal 17.12 DSU, tugas "Appellate Body" adalah untuk mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang diangkat selama prosedur banding, dan Pasal 17.13 DSU juga menegaskan bahwa "Appellate Body" berwenang mengubah, menegakkan, atau membatalkan putusan Panel. Setelah "Appellate Body" mengeluarkan putusannya, laporannya juga harus ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa dalam waktu 30 hari setelah laporan tersebut dibagikan kepada anggota-anggota WTO. Pengambilan keputusan ini juga memakai sistem konsensus terbalik. Setelah itu, sengketa terkait akan memasuki tahap implementasi dan penegakan. Dalam waktu 30 hari setelah laporan Panel atau "Appellate Body" ditetapkan, pihak yang didapati telah melanggar hukum WTO harus memberitahukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa bagaimana mereka akan mengimplementasikan putusan badan tersebut. Sebelum tenggat waktunya habis, pihak-pihak dalam sengketa mungkin saja akan berselisih pandang mengenai tindakan implementasi yang patut diambil atau yang sejalan dengan hukum WTO, sehingga Pasal 21.5 DSU menyediakan prosedur khusus untuk menyelesaikan perselisihan ini, termasuk dengan meminta peninjauan dari Panel yang dibentuk pada permulaan sengketa. Jika pihak yang telah melanggar hukum WTO menolak untuk mengimplementasikan putusan Panel atau "Appellate Body" atau tidak mengimplementasikannya dengan benar dalam tenggat waktu yang dianggap masuk akal, maka pihak yang dirugikan dapat berunding dengan pihak yang melanggar untuk mendapatkan kompensasi. Jika kompensasi tidak dapat diperoleh, pihak yang dirugikan dapat meminta izin dari Badan Penyelesaian Sengketa untuk mengambil tindakan balasan, contohnya dengan menangguhkan konsesi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan.
Organisasi Perdagangan Dunia
Berkat GATT dan WTO, tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya telah dikurangi secara signifikan. Namun, janji bahwa perdagangan bebas akan melejitkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan rakyat telah dipertanyakan. Sebagai contoh, Meksiko dan El Salvador memiliki ekonomi yang terbuka, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan riil, dan upaya pengentasan kemiskinan di kedua negara tersebut masih belum maksimal. Sementara itu, Vietnam mengalami pertumbuhan yang pesat dan tingkat kemiskinan di negara tersebut menurun drastis meskipun pemerintahnya memiliki sistem proteksionisme. Ekonom Ha-Joon Chang sendiri berpendapat bahwa terdapat sebuah "paradoks" dalam keyakinan neoliberal mengenai perdagangan bebas, karena pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang lebih tinggi pada tahun 1960 hingga 1980 daripada dari tahun 1980 hingga 2000 meskipun kebijakan dagangnya jauh lebih liberal daripada sebelumnya. Selain itu, terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa negara-negara akan mengurangi hambatan perdagangan secara signifikan setelah ekonominya menjadi lebih kaya. Maka dari itu, para pengkritik WTO menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan tidak menjamin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Organisasi Perdagangan Dunia
Para pengkritik WTO juga mengemukakan pandangan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan bebas tidak terbagi secara merata. Kritik ini biasanya ditopang dengan data yang menunjukkan bahwa jurang antara yang kaya dan miskin terus melebar, terutama di Republik Rakyat Tiongkok dan India yang semakin bertambah ketimpangan ekonominya meskipun pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Selain itu, pendekatan WTO yang ingin mengurangi hambatan perdagangan dapat merugikan negara-negara berkembang. Dengan dihapuskannya tarif, negara kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Liberalisasi perdagangan yang terlalu dini juga ditakutkan akan memerangkap negara berkembang di sektor primer yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Negara berkembang yang ingin maju biasanya akan melakukan industrialisasi, tetapi industri yang baru lahir tidak bisa serta merta langsung meroket begitu saja. Konon Adam Smith pernah menasihati kepada pemerintah Amerika Serikat yang baru merdeka saat itu agar mereka fokus pada sektor pertanian daripada mencoba menyaingi Eropa yang industrinya lebih maju, tetapi Amerika Serikat tidak menggubrisnya dan malah memasang tarif yang tinggi untuk melindungi produsen Amerika. Saat ini Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan industri terkuat di dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk Macan Asia Timur, dan bahkan muncul dugaan bahwa jika Korea Selatan menghapuskan tarifnya sebelum ekonomi mereka tumbuh pesat, kemungkinan besar saat ini negara tersebut hanya akan menjadi negara miskin penghasil beras.
Organisasi Perdagangan Dunia
WTO turut digempur oleh kritik bahwa lembaga tersebut tidak demokratis. Pertama-tama, aturan WTO membatasi kemampuan negara untuk meregulasi ekonominya, dan hal ini menyulitkan upaya negara untuk menegakkan keinginan rakyat. Selain itu, proses pengambilan keputusan di lembaga WTO dianggap kurang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, padahal keputusan yang diambil di lembaga tersebut akan berdampak terhadap penghidupan banyak sekali orang. Ditambah lagi proses perundingan di WTO seringkali dilakukan secara rahasia oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan ekonomi tertentu, dan rakyat sendiri kurang diinformasikan soal kesepakatan-kesepakatan tersebut. Akibatnya, aturan-aturan WTO pun didominasi oleh kepentingan dagang, dan kepentingan-kepentingan lainnya (seperti hak asasi manusia, hak-hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup) cenderung terabaikan dan juga tidak terwakilkan dalam proses pengambilan keputusannya. Selain itu, negara-negara maju memiliki kekuatan untuk mendominasi proses perundingan di WTO. Walaupun keputusan diambil lewat konsensus, negara-negara kecil sulit dalam menantang negara-negara maju apabila terdapat ketidaksetujuan. Oleh sebab itu, negara-negara kecil pun sulit untuk mendapatkan perjanjian yang adil untuk kepentingan mereka. Hal ini semakin diperparah dengan kebiasaan perundingan di GATT yang tidak selalu melibatkan semuanya, contohnya keberadaan "Ruangan Hijau" untuk perundingan kebijakan dan perjanjian tertentu hanya hanya melibatkan anggota-anggota yang diundang. Dalam proses penyelesaian sengketa sendiri, negara maju juga lebih unggul daripada negara miskin dalam memulai sengketa dan juga dalam menegakkan putusan Panel atau "Appellate Body". Sengketa di WTO memakan biaya yang besar dan membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Kalaupun ada negara kecil yang berhasil memenangkan sengketa, tindakan balasan yang dapat mereka ambil tidak akan terlalu berdampak terhadap negara maju yang ekonominya jauh lebih besar, dan kadang negara maju bahkan dapat mengabaikan putusan yang tidak mereka sukai.
Organisasi Perdagangan Dunia
Ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang terlihat jelas dalam sektor pertanian. Hukum WTO menuai kritikan pedas karena Perjanjian tentang Pertanian mengizinkan negara-negara maju untuk mempertahankan subsidi pertanian yang sangat merugikan negara-negara berkembang (contohnya adalah Kebijakan Pertanian Bersama di Uni Eropa). Akibat subsidi tersebut, negara-negara ini dapat menjual hasil yang berlebih ke pasar dunia dengan harga yang jauh lebih rendah, dan pada saat yang sama mereka menuntut agar negara-negara berkembang membuka pasar mereka. Alhasil para petani di negara-negara berkembang tidak dapat bersaing dengan produk pertanian negara-negara maju. Walaupun anggota-anggota WTO sudah sepakat untuk menghapuskan subsidi ekspor pertanian, negara-negara maju masih mempertahankan subsidi dan melindungi sektor pertanian mereka dengan hambatan-hambatan perdagangan, dan praktik ini menghalangi perkembangan industri pertanian di negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, jika semua subsidi pertanian langsung dihapuskan, harga pangan bisa melejit, dan hal ini juga akan merugikan rakyat dan mengancam ketersediaan pangan. Maka dari itu, pakar hukum yang mengkritik WTO dari sudut pandang hak asasi manusia, Sarah Joseph, menyarankan agar subsidi ini dihapuskan secara bertahap agar pasar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.
CERN
CERN atau dalam bahasa Indonesia: Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir (singkatan dari bahasa Perancis: Organisation Européene pour la Recherche Nucléaire, bahasa Inggris: European Organization for Nuclear Research) adalah sebuah kompleks laboratorium percepatan partikel terbesar di dunia yang terletak di perbatasan antara Perancis dan Swis, persis di sebelah barat Jenewa.
CERN
Konvensi yang menyetujui organsisasi ini ditanda tangani pada 29 September 1954. Dari 12 anggota, pada saat ini mempunyai 21 total negara anggota. Israel adalah negara pertama (dan satu - satunya) negara non-Eropa yang diberikan keanggotaan penuh.
. Akronim CERN berasal dari Conseil Européene pour la Recherche Nucléaire, sebuah dewan yang didirikan untuk mendiskusikan pembangunan fasilitas penelitian fisika nuklir di Eropa.
CERN
Fungsi utamanya untuk menyediakan percepatan partikel yang dibutuhkan untuk riset dan banyak eksperimen fisika energi tinggi yang telah banyak dilakukan di sini oleh kerja sama internasional untuk memanfaatkannya. Lokasi utama di Meyrin juga memiliki pusat komputer besar yang memiliki fasilitas prosesi data yang kuat, utamanya untuk eksperimen dalam analisis data, dan untuk menyediakan data untuk para peneliti dimanapun mereka berada situs ini telah menjadi penghubung WAN utama.