Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Regulasi media
Regulasi internet di Tiongkok umumnya dibentuk oleh:
Tiongkok adalah salah satu yang memiliki jumlah peraturan perundang-undangan terbesar di dunia. Menurut statistik, hingga Oktober 2008, 14 departemen yang berbeda seperti NPC China, Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok, dan Dewan Negara Biro Informasi, telah menerbitkan lebih dari 60 undang-undang yang berkaitan dengan regulasi internet.
Departemen regulasi internet di Cina memiliki distribusi pekerjaan masing-masing. Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi bertanggung jawab terhadap pengembangan dan regulasi industri, Kementerian Keamanan Publik mengatur keamanan dan pemberantasan kejahatan, dan Departemen Propaganda memimpin sistem di departemen budaya, penyiaran, jurnalistik, pendidikan, dll mengatur kontren informasi.
Departemen regulasi Internet membatasi ekspresi dan perilaku keliru dengan teknik seperti memblokir informasi negatif terhadap kestabilan sosial dan melaksanakan sistem nama sebenarnya melalui Internet.
Membutuhkan komunikator untuk mengatur hubungan antara target informasi yang diharapkan dan target nyata, memandu arah informasi untuk mencapai harapan.
Media tradisional yang berafiliasi ke pemerintah berusaha untuk mengembangkan Internet dengan sistem pengadministrasian yang relatif fleksibel guna meningkatkan kekuatan komunikasi arus utama media untuk bersaing dengan komunikasi sosial.
Regulator menyampaikan harapan lingkungan Internet kepada penduduk melalui pelatihan dan mendidik untuk mengintensifkan kesadaran masyarakat tentang norma-norma perilaku.
Regulasi media
Di kebanyakan negara anggota Uni Eropa, mereka telah menghapus regulasi kepemilikan media dan menggantinya dengan undang-undang persaingan. Undang-undang persaingan merupakan undang-undang yang dibuat oleh badan pemerintahan yang melindungi konsumen dari praktik bisnis predator dengan memastikan bahwa persaingan yang sehat ada dalam ekonomi pasar terbuka. Namun, undang-undang persaingan ini tidak bisa lepas dari masalah konvergensi dan konsentrasi media.
Regulasi media
Di Indonesia regulasi diatur di dalam undang-undang dan beberapa kebijakan atau regulasi lainnya yang turut mengatur komunikasi di Indonesia, khususnya mengatur tentang media. Regulasi-regulasi tersebut adalah aturan-aturan dan kebijakan yang sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media dengan pemerintah, masyarakat, industri media dan secara global media. Regulasi yang mengatur media tersebut adalah :Regulasi tersebut juga di atur didalam peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan gubernur atau bahkan peraturan daerah. sehingga Dalam pelaksanaannya, setiap UU diawasi oleh badan regulasi atau regulator, yang berwenang untuk mengawasi dan menajaga agar Undang undang tersebut berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan, di indonesia ada beberapa macam regulator seperti :Anthony Lowstedt dan Sulaiman Al-Wahid menyarankan bahwa otoritas perlu mengeluarkan undang-undang media beragam yang berpusat di anti-monopoli dan anti-oligopoli dengan legitimasi demokratis sejak outlet media penting bagi keamanan nasional dan stabilitas sosial. Peraturan global teknologi media baru adalah untuk memastikan keragaman budaya dalam konten media, dan memberikan ruang bebas bagi akses publik dan berbagai pendapat serta ide-ide tanpa sensor. Juga, peraturan tersebut melindungi independensi kepemilikan media dari dominasi perusahaan keuangan yang kuat, dan mempertahankan media dari hegemoni komersial dan politik.
Banyak kritikus rezim regulasi dalam ekonomi pasar liberal berpendapat bahwa perusahaan media komersial melayani kepentingan komersial investor daripada melayani kepentingan publik. Profesor Robert Waterman McChesney juga berpendapat bahwa kaum elit kuat dalam bisnis media memiliki potensi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan pengaruh proses pembuatan regulasi dalam rangka mendukung kepentingan komersial mereka. Dengan perluasan pasar media, hal ini menjadi semakin sulit bagi pemerintah untuk memeriksa tren seperti usaha bersama, direktur saling berkaitan, monopoli, dan konsentrasi kepemilikan. Jadi, penting untuk memperkenalkan sebuah rezim regulasi yang bisa memastikan keragaman, persaingan yang adil, kesempatan pertumbuhan yang sama, dan perlindungan kepentingan publik terlepas dari sifat sulit dipahami dari tujuan peraturan normatif tersebut.
Regulasi media
Di Tiongkok, fenomena tersebut belum pernah bisa dihilangkan bahwa film mendapatkan persetujuan dari Badan Pusat Sensor Film yang pada akhirnya dilarang karena ketidaksetujuan dari kader terkemuka tertentu. Penulis skenario Tiongkok Wang Xingdong mengklaim bahwa regulasi atas karya sastra dan seni harus mendasarkan pada aturan hukum tetapi bukan preferensi terhadap beberapa individu. Dalam bidang media, peraturan undang-undang relatif harus diperkenalkan sesegera mungkin dan diterapkan secara ketat untuk menghindari kasus bahwa beberapa pemimpin membingungkan hukum dengan kekuasaan mereka untuk mengontrol konten media.
Media luar ruang digital
Media adalah segala bentuk apapun yang bisa menghantarkan pesan dari pemilik pesan ke penerima pesan .
Luar ruang adalah lokasi penempatan bentuk penghantar pesan, yaitu berada di luar ruangan atau di luar rumah .
Digital adalah sebuah proses pengolahan informasi atau pesan yang tidak menggunakan sistem analog .
Sehingga media luar ruang digital adalah adalah salah satu bentuk media yang berada di luar ruang yang proses penghataran pesan menggunakan sistem digital yang menggabungkan fungsi beberapa alat elektronik, yaitu berupa "Plasma Screen", LCD Monitor, LED Monitor, dan "Projection Screen", untuk dapat mengirimkan pesan berupa berita, hiburan, promosi iklan suatu produk, promosi suatu daerah wisata dan bahkan untuk memperindah tata kota di lokasi umum dan lokasi perorangan di luar rumah. Beberapa orang menyebut media luar ruang digital ini adalah "Dynamic / Digital Out Of" "Home (DOOH)" atau "Digital Signage" .
Media luar ruang digital
Media luar ruang digital menggunakan teknologi digital yang merupakan perkembangan dari media luar ruang sebelumnya yang masih bersifat analog, seperti "billboard" (papan iklan), spanduk, umbul-umbul, banner, dan baliho. Yang membedakan dari media luar ruang analog dan media luar ruang digital tersebut adalah sistem yang dipakai, apabila pada media luar ruang analog masih dengan sistem manual, yaitu mencetak isi informasi baik berupa tulisan, angka, grafik dan gambar di atas media yang berupa kertas, kain atau vinyl, sehingga media luar ruang analog ini memiliki keterbatasan dalam hal bentuk pesan yang dihasilkan tidak bisa berupa animasi, dan apabila ada kesalahan atau akan mengganti pesan, membutuhkan waktu yang lama . Sementara media luar ruang digital menggunakan media elektronik yang berupa "plasma screen", LCD monitor, LED monitor, dan "projection screen" yang di hubungankan dengan sebuah sistem jaringan yang diolah secara digital. Oleh "Lars-Ingemar Lunstrom" seorang ahli dalam bidang media luar ruang digital mengatakan bahwa media luar ruang digital ini sangat berbeda dengan media yang lain, karena media luar ruang digital ini merupakan kombinasi dari beberapa teknologi, yaitu kombinasi dari jaringan internet dan sistem broadcast (sistem penghantaran pesan yang memampukan penyebaran pesan ke beberapa titik dalam waktu bersamaan) dalam mengolah data menjadi informasi. Dengan teknologi yang ada juga membuat media luar ruang digital ini mampu menyajikan pesan langsung bisa sampai ke penerima pesan dalam waktu yang sama yang dilakukan dengan sistem "streaming", sistem "streaming" ini bisa menyajikan pesan langsung dari program televisi atau yang diambil dari server internet. Selain itu juga memungkinkan pesan yang disajikan bersifat dinamis, dengan teknologi digital memungkinkan untuk melakukan atau menambahkan kreatifitas dalam penyajiannya sehingga pesan yang disampaikan bisa menarik dan perubahan isi pesan bisa dilakukan dengan sesering mungkin dan secepat mungkin, tidak seperti teknologi sebelumnya .
Media luar ruang digital
Lokasi penempatan media luar ruang digital ini bisa di mana-mana, di jalan-jalan (baik di pinggir jalan atau yang menyilang di atas jalan), di jembatan penyeberangan orang, di gedung (baik di dinding gedung atau di depan gedung), di stasiun kereta, di terminal bis, di halte bis, di bandara, di depan restoran atau cafe, di dalam bis, kereta dan pesawat, di hotel, di mall, supermarket, bahkan di toilet umum. Karena posisinya di lokasi-lokasi tertentu sehingga bisa dikatakan bahwa penggunaan media luar ruang ini bersifar direksional, yang bertindak sebagai media primer karena posisinya mendekati penerima pesan yang dituju . Oleh "Keith Kelsen" lokasi-lokasi ini di kategorikan menjadi 3 yaitu titik lokasi untuk penjualan, titik lokasi dimana banyak penerima pesan menunggu (restoran, rumah sakit, dan lift), dan titik lokasi dimana banyak penerima pesan melakukan transit perjalanan (bandara, terminal dan stasiun) .
Media luar ruang digital
Media luar ruang digital bisa bekerja mengolah data kemudian menjadi pesan yang dimaksud oleh pemilik pesan adalah atas penggabungan perangkat keras, sistem perangkat lunak dan pesan / isi. Yaitu beberapa perangkat sesuai fungsinya yang dirangkai dalam suatu jaringan internet, yaitu "Digital Display Screen", "Media Player", "Content" dan "Content Management System" .Tujuan pengirim pesan menggunaan media luar digital ini adalah ; melalui media luar ruang digital ini pesan yang disampaikan bisa sesuai target penerima pesan di titik lokasi yang specifik atau bersifat langsung, pesan yang akan disampaikan disesuaikan dengan karakter titik lokasi yang diidentifikasi dari data sekitar lokasi tersebut; dengan data-data yang dikumpulkan sebelumnya, menjadikan sebuah titik lokasi media luar ruang digital mempunyai karakter masing-masing sesuai dengan keadaan di lokasi sekitar; waktu penyampaian pesan dapat diatur sesuai dengan keinginan dan tujuan komunikator, pengaturan ini meliputi kapan dan jam berapa dan di titik lokasi mana saja.
Hal-hal yang membuat sebuah titik lokasi media luar ruang digital memiliki karakter adalah ukuran layar display, posisi titik lokasi tersebut, posisi hadap layar display, berapa banyak potensi penerima pesan yang berada di sekitar titik lokasi atau yang melintasi titik lokasi, pada waktu kapan, hari dan jam berapa kebiasaan penerima pesan berkumpul atau melintasi titik lokasi tersebut, dan profil dari penerima pesan yang berada atau melintasi lokasi tersebut. Dengan lokasi penempatan titik dengan karakter tertentu yang mendekati dan menggambarkan kebiasaan dan perilaku penerima pesan ini, diharapkan setelah menerima dan menangkap maksud pesan tersebut bisa langsung menentukan perubahan sikap dan perilaku seperti yang diharapkan pemilik pesan .
Pemanfaatan media luar ruang digital sebagian besar ada di industri periklanan dan promosi, selain dimanfaatkan di sektor perhubungan, lalu lintas, kesehatan, lembaga keuangan,sekolahan dan sebagai komunikasi internal bisnis. Lebih jauh sebagai media luar ruang dengan teknologi digital ini mempunyai beberapa manfaat .
Media luar ruang digital
Selain hal-hal yang memberi manfaat, ada beberapa dampak negatif dari media ini, yaitu :.
Media luar ruang digital
Referensi :
Politik digital
Politik menurut bahasa Yunani “"Politikos"” berarti dari, untuk, atau terkait hubungan dengan warga negara”, politik adalah praktik dan teori untuk mempengaruhi orang lain. Pengertian sempitnya politik mengacu pada pencapaian atas posisi pemerintahan dalam melatih, mengorganisir, dan mengawasi masyarakat, khususnya dalam suatu negara. Selanjutnya, dikatakan politik adalah satu bidang studi yang pada praktiknya mendistribusikan suatu kekuasaan dan menunjukan sumber daya dalam suatu kehidupan bermasyarakat (populasi merupakan hierarki yang terorganisir) serta memiliki konteks hubungan antar masyarakat.
Politik digital
Tumpuan kajian ilmu politik adalah upaya-upaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Dengan demikian dilihat dari aspek kenegaraan, ilmu politik mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga negara, serta hubungan kekuasaan baik sesama warga negara, hubungan negara dengan warga negara, dan hubungan antar negara. Apabila dilihat dari aspek kekuasaan ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup, dan hasil dari kekuasaan itu. Dilihat dari aspek kelakuan, ilmu politik mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan, dan kebijakan
Politik digital
Nimmo merangkum definisi “politik” dalam bukunya "Political Communication and Public Opinion in America", yakni sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perilaku dibawah kondisi konflik sosial. Politik pada dasarnya juga seperti komunikasi merupakan suatu tindakan yang melibatkan pembicaraan. Dalam hal ini tidak sekadar pembicaraan dalam arti sempit tetapi dalam arti yang luas, baik yang bersifat verbal (lisan atau tulisan) maupun yang bersifat nonverbal (berbagai gerak, isyarat, maupun tindakan).
Politik digital
Enam hal yang ditekankan dalan ilmu politik, yaitu kekuasaan, negara, pemerintahan, fakta-fakta politik, kegiatan politik, organisasi masyarakat. Sedangkan objek ilmu politik meliputi dua hal yaitu:Dengan demikian, Syarbaini menyimpulkan ada lima konsep tentang ilmu politik, yaitu (1) sebagai usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama, (2) segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah, (3) segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, (4) kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum, dan (5) sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.
Politik digital
Banyak para ilmuwan politik yang menjelaskan tentang sejarah politik walaupun sering bias terhadap sejarah kontemporer. Pada umumnya mereka percaya bahwa tugas ilmuwan politik menawarkan penjelasan-penjelasan retrodiktif bukannya prediksi-prediksi yang kritis dan sangat deskriptif. Mereka yakin bahwa kebenaran terletak pada arsip-arsip pemerintah. (O’Leary, 2000: 790). Selain itu secara garis besar, politik cenderung terbagi dua kubu:
Politik digital
1. Hight politics (politik tinggi), yaitu yang mempelajari perilaku politik para pembuat keputusan elit; mereka percaya bahwa kepribadian dan mekanisasi para elit politik adalah kunci pembuat sejarah. Mereka juga percaya bahwa perluasan kekuasaan dan kepentingan diri dapat menjelaskan perilaku sebagian besar kaum elit.
Politik digital
2. Low politics (politik bawah), atau politik dari bawah. Mereka percaya bahwa perilaku politik massa memberikan kunci untuk menjelaskan episode-episode politik utama seperti halnya beberapa revolusi yang terjadi. Selain itu bagi mereka kharisma, plot, maupun blunder para pemimpin kurang begitu penting dibanding dengan perubahan nilai-nilai kepentingan dan tindakan kolektivitas
Politik digital
Digital berasal dari bahasa Yunani yaitu "Digitus" yang berarti Jari Jemari. Biasanya mengacu pada sesuatu yang menggunakan angka, terutama bilangan angka biner. Bahasa biner adalah jantung dari komunikasi digital. Menggunakan bilangan 1 dan 0, diatur dalam kode yang berbeda untuk memudahkan pertukaran informasi. 1 dan O juga disebut sebagai bit (Binary Digit) dari kata digit biner yang mewakili potongan terkecil dari informasi dalam sistem digital. Perkembangan teknologi yang hadir dengan sistem digital telah memicu pengembangan garis komunikasi baru, informasi teknik manipulasi, dan peralatan komunikasi yang sudah ada sebelumnya saluran dan perangkat juga telah terpengaruh. Ini adalah salah satu kekuatan pendorong revolusi komunikasi ini.
Politik digital
Teknologi digital, adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau manual. Tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris.
Politik digital
Dalam teori politik, rendahnya partisipasi politik dapat teratasi oleh faktor modernisasi dan meningkatnya komunikasi massa.. Sehingga bisa dikatakan teknologi digital sebagai produk modernisasi dan alat komunikasi yang memiliki massa yang besar, sangat mungkin sekali turut memberikan andil pada peningkatan angka partisipasi masyarakat pada suatu politik
Politik digital
Jika membicarakan sistem digital maka tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi. Politik digital atau istilahnya lainnya "Cyberpolitics" (politik di dunia maya) memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Teknologi secara umum didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat mekanis, untuk melakukan suatu perubahan dalam objek tersebut. Teknologi digital memiliki peranan dalam dunia politik, yakni bagaimana cara seorang tokoh politik dapat melakukan komunikasi politik yang baik dan tepat. Teknologi komunikasi atau informasi adalah istilah yang merujuk pada teknologi komunikasi modern yang terutama mencerminkan aplikasi komputer, telekomunikasi, atau kombinasi dari keduanya. Termasuk televisi yang disiarkan secara global, dan tentu termasuk perangkat yang digunakan sebagai media sosial seperti "i-pad" dan smartphone.
Politik digital
Schiller mengatakan data yang diperoleh lewat satelit –penginderaan-jauh "(remote sensing satellite)" yang diluncurkan suatu negara maju dapat digunakan untuk memantau hasil panen, mengeksplorasi kandungan logam, gas, dan minyak, pengelolaan hutan, inventori sumber alam nasional, pengendalian banjir, dan penentuan konsentrasi kekayaan ikan bagi industri perikanan, pemetaan rute pipa lewat pegunungan, ekstrapolasi model geologis, prediksi wilayah batuan yang retak untuk pengendalian keselamatan dalam penambangan. Data tersebut dapat digunakan oleh negara itu untuk bernegosiasi dengan negara lain. Untuk tujuan itu, negara maju tersebut dapat bersekongkol dengan negara maju lainnya untuk mengeruk kekayaan alam negara miskin atau negara berkembang yang belum mampu mengolah sumber alamnya sendiri. Informasi yang disiarkan televisi lewat satelit komunikasi dapat dimanfaatkan oleh penguasa untuk mengembangkan dan mengendalikan konflik sosial (termasuk konflik antar negara).
Politik digital
Clarke dan Knake (2010) membahas bagaimana pemanfaatan teknologi di era digital khususnya internet, menjadi ajang baru dalam “perang antar Negara” dan bagaimana Negara dapat bertahan dalam peperangan "cyber" tersebut. Maka tidak mengherankan jika teknologi digital digunakan oleh seorang pemimpin suatu negara untuk mengancam pemimpin negara lain. Contohnya, pada bulan Agustus 1999, Jose Ramos Horta mengancam bahwa jika Indonesia tidak menyelenggarakan referendum bagi kemerdekaan timor timur, maka pasukan "cyber" dari seluruh dunia akan meretas sistem komputer pemerintah Indonesia yang vital, terutama dalam bidang pertahanan dan perbankan.
Politik digital
Perkembangan teknologi di era digital sekarang ini telah memudahkan aspek politik untuk masuk lebih mudah dan lebih terbuka. Dalam hal ini media massa memiliki peranan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat modern di Indonesia termasuk kehidupan berpolitik. Para tokoh memanfaatkan media massa dengan berbagai tujuan, untuk mempercepat proses perubahan sosial di Indonesia, untuk kampanye politik, advertensi dan propaganda. Penggunaan media massa untuk suatu kampanye tampaknya sangat esensial dalam kehidupan politik. Khususnya televisi, surat kabar, dan internet akan menjadi media utama dalam meningkatkan citra diri politisi.
Politik digital
Di Indonesia peran teknologi komunikasi dengan sistem digital dapat digunakan sebagai katalisator pertumbuhan demokrasi, antara lain lewat wacana publik, pertukaran pendapat, dan kebebasan pers. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk memperlancar dan mempercepat pemilihan umum (kampanye, perhitungan suara, dan penyampaian hasilnya. Dengan demikian teknologi komunikasi dapat memperkuat dan meningkatkan mutu demokrasi.
Politik digital
Setelah pemilihan umum tahun 1971, tingkat partisipasi politik rakyat Indonesia mengalami penurunan secara teratur. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 96,6 persen, dengan jumlah Golongan Putih (golput) hanya 3,4 persen. Memasuki Pemilu era reformasi, Pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih menyentuh 92,6 persen. Tapi angka Golput menjadi semakin tinggi pada Pemilu Legislatif 2004, yaitu 15,9 persen. Dengan kata lain, tingkat partisipasi politik pemilih menurun drastis menjadi 84,1 persen. Pada Pilpres 2004, tingkat partisipasi politik semakin menurun menjadi 78,2 persen dan jumlah Golput 21,8 persen. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih terus mengalami penurunan hanya 70,9 persen. Pada Pilpres 2009, tingkat partisipasi politik pemilih menurun menjadi 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen.
Politik digital
Untungnya, pada Pemilu Legislatif 2014 yang baru berlalu, tingkat partisipasi politik pemilih mengalami peningkatan signifikan sebanyak 5 digit persen, dari 70 persen menjadi 75 persen. Fenomena Golput yang sebelumnya dikhawatirkan meningkat tajam, ternyata tidak terjadi. Peningkatan partisipasi politik pemilih ini bisa jadi dipacu oleh kehadiran teknologi digital (sosial media) di dunia politik. Setidaknya satu fakta yang penting bahwa jumlah pemilih pemula pada Pileg 2014 mencapai 50 juta pemilih. Artinya, bukan sesuatu yang terlalu jauh untuk dikorelasikan, jika sosial media mungkin saja menjadi faktor yang memantik ketertarikan pemilih pemula untuk berpartisipasi secara politik. Karena politik sudah mulai dekat dengan dunia mereka, yakni dunia digital.
Politik digital
Penggunaan media sosial tidak sekadar sarana untuk mempererat silaturahmi namun sudah membahas pada isu-isu politik, kebijakan pemerintah, perilaku para tokoh publik. Media sosial telah menjadi bagian dalam setiap kehidupan masyarakat termasuk ranah politik yang bisa dimanfaatkan untuk sarana komunikasi, mempromosikan diri, sosialisasi, termasuk promosi partai politik untuk membangun citra partai.
Politik digital
Pemanfaatan media sosial untuk berpolitik biasanya akan terlihat ketika akan diselenggarakannya pemilu untuk kampanye politik. Selain itu
dalam era digital pemanfaatan media sosial oleh sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia dimanfaatkan sebagai salah satu alat komunikasi untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya memanfaatkan Facebook, Twitter,Instagram, dan Youtube sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pendapat tentang isu-isu terkini baik politik, sosial, budaya yang terjadi di tengah masyarakat. Meski pada pemerintahan sebelumnya televisi dan radio sudah dimanfaatkan meski tidak ada yang mencapai pada ranah media sosial untuk upaya interaksi dengan masyarakatnya.
Politik digital
Perubahan yang terjadi di era digital ini seiring dengan pesatnya penetrasi internet di dunia. Jika pada akhir 2000 pengguna internet di dunia 360,9 juta, pada akhir 2013 jumlahnya sudah 2,8 miliar atau 39 persen dari jumlah penduduk dunia 7,4 miliar. Menurut data Internet World Stats, jumlah terbanyak pengguna internet 2014 berada di Asia (1,26 miliar) disusul Eropa (566,2 juta), Amerika Latin dan Karibia (302 juta), Amerika utara (300,2 juta), Afrika (240,1 juta), Timur Tengah (103,8 juta), dan Australia-Oseania (24,8 juta).
Politik digital
SBY sebenarnya belum lama ini membuat akun-akun media sosial tersebut. Namun, mengingat popularitas media sosial di Indonesia yang sangat tinggi membuat ia harus berkomunikasi dengan rakyatnya yang sebagian besar pengguna media sosial. Hal yang menarik dan menjadi sorotan masyarakat saat itu, ketika ribuan orang mem-bully SBY di Twitter terkait UU Pilkada, Presiden tidak menunjukkan reaksi negatif. Bahkan, terkesan dia menerima hal itu sebagai konsekuensi atas aktifnya dia sebagai pengguna media sosial. Selain mengemukakan pendapat merupakan bagian dari proses demokrasi, SBY tampaknya juga memahami sifat media sosial yang spontan dan langsung.