Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kebangkitan Nasional Estonia
Meskipun kesadaran kebangsaan Estonia mulai menyebar pada abad ke-19, sebelumnya beberapa orang dari kalangan kelas menengah terpelajar Estonia telah mengalami itu. Pada abad ke-18, istilah "eestlane" sert istilah sebelumnya yaitu "maarahvas" menyebar di antara orang-orang Estonia yang kala itu berada di provinsi-provinsi di bawah Kekaisaran Rusia. Alkitab diterjemahkan ke bahasa Estonia pada tahun 1739 dan beberaa buku serta terbitan yang dikeluarkan dalam bahasa Estonia meningkat dari hanya 18 judul pada tahun 1750-an menjadi 54 judul pada tahun 1790-an. Pada akhir abad ke-18, lebih dari separuh populasi petani dewasa di Estonia melek huruf. Kalangan cendekiawan yang mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Estonia seperti Friedrich Robert Faehlmann (1798–1850), Kristjan Jaak Peterson (1801–1822), dan Friedrich Reinhold Kreutzwald (1803–1882) mulai muncul pada tahun 1820-an. Kalangan elit di Estonia selama ini didominasi oleh kebudayaan dan bahasa Jerman semenjak penaklukan wilayah Baltik di awal abad ke-13. Garlieb Merkel (1769–1850), seorang penulis Jerman baltik, merupakan penulis pertama yang mengakui kesertaraan bangsa Estonia. Ia menjadi sumber bagi inspirasi pergerakan nasional Estonia yang dipengaruhi oleh kebudayaan Jerman Baltik pada paruh awal abad ke-19. Tapi dalam perkembangannya pada pertengahan abad tersebut, orang Estonia di bawah pimpinan beberapa nama seperti Carl Robert Jakobson (1841–1882), Jakob Hurt (1839–1907), dan Johann Voldemar Jannsen (1819–1890) menjadi lebih ambisius dalam tuntutan politiknya dan mulai mencontoh pergerakan nasional Finlandia dan sebagian dari pergerakan pemuda di Latvia. Pencapaian yang berhasil dilakukan di antaranya adalah penerbitan "Kalevipoeg" pada tahun 1862 serta festival lagu yang pertama pada tahun 1869. Pada akhir dekade 1860-an, orang Estonia menjadi enggan untuk berekonsiliasi dengan dominasi politik dan kebudayaan Jerman di wilayah Estonia. Sementara itu, pada masa sebelum upaya-upaya Rusifikasi pada tahun 1880-an hingga 1890-an, pandangan orang Estonia terhadap Kekiasaran Rusia cenderung positif.
Pada tahun 1881, tujuh belas organisasi Estonia menulis sebuah pesan yang ditujukan kepada Tsar Alexander III dari Rusia untuk mendirikan lembaga-lembaga "zemstvo" (yang telah didirikan di sebagian besar daerah Kekaisaran Rusia), dengan perwakilan yang sama antara orang Estonia dan orang Jerman Baltik serta penyatuan administrasi untuk wilayah-wilayah etnis Estonia. "Postimees", surat kabar harian pertama Estonia, mulai beredar pada tahun 1891. Berdasarkan data sensus tahun 1897, orang Estonia memiliki tingkat melek huruf yang tertinggi di Kekaisaran Rusia setelah orang Finlandia di daerah Keharyapatihan Finlandia. Berdasarkan data tersebut, Sekitar 96,1% dari seluruh penduduk penutur bahasa Estonia berusia 10 tahun ke atas di Provinsi Baltik bisa membaca.
Kebangkitan Nasional Estonia
Setelah masa Rusifikasi yang dilakukan oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1880-an, nasionalisme Estonia semakin bernuansa politis dengan para cendekiawan menyerukan otonomi yang lebih besar bagi wilayah orang Estonia. Ketika gelombang Revolusi Rusia 1905 mencapai Estonia, orang Estonian menyerukan terhadap didirikannya kebebasan pers, berkumpul, kesetaraan hak suara, serta otonomi nasional. Stabilitas yang mendominasi era 1905 hingga 1917 memungkinkan orang Estonian untuk memajukan keinginan untuk merdeka. Setelah Revolusi Februari 1917, wilayah-wilayah Estonia kini disatukan dalam satu daerah administratif yaitu Kegubernuran Otonom Estonia. Ketika Bolshevik telah berhasil merebut kekuasaan di Rusia dalam Revolusi Oktober 1917 serta diiringi dengan menangnya pasukan Kekaisaran Jerman terhadap Rusia pada Perang Dunia I, Estonia mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai sebuah republik pada tanggal 24 Februari 1918.
Kegubernuran Livonia
Kegubernuran Livonia (, "Liflyandskaya guberniya"; ; , dari nama wilayah Vidzeme) adalah salah satu Kegubernuan Baltik yang merupakan daerah administrasi dari Kekaisaran Rusia. Daerah Kegubernuran Livonia kini berada di Latvia dan Estonia. Pada tahun 1897, Kegubernuran Livonia terbagi menjadi 9 "kreis" yaitu Kreis Walk, Wenden, Werro, Wolmar, Pernau, Riga, Fellin, Ösel, dan Dorpat.
Kegubernuran Livonia
Setelah Kapitulasi Estonia dan Livonia sebelumnya pada tahun 1710, pada tanggal 28 Jui 1713, Tsar Peter yang Agung mendirikan Kegubernuran Riga () yang mencakup daerah Uyezd Smolensk, Uyezd Dorogobuzh, Uyezd Roslavl, dan Uyezd Vyazma dari Kegubernuran Smolensk.
Kegubernuran Livonia
Swedia secara resmi menyerahkan Livonia Swedia kepada Rusia pada tahun 1721 dengan ditandatanganinya Perjanjian Nystad. Pada tahun 1722, Kabupaten Tartu dimasukkan ke dalam Kegubernuran Riga. Pada tahun 1726, Kegubernuran Smolensk dipisah menjadi kegubernuran sendiri sehingga Kegubernuran Riga kini hanya memiliki lima provinsi yaitu Rīga, Cēsis, Tartu, Pärnu, dan Saaremaa. Pada tahun 1783, daerah Kabupaten Sloka dimasukkan ke dalam kegubernuran. Pada tanggal 3 Juli 1783, Tsarina Yekaterina yang Agung mengatur ulang Kegubernuran Riga menjadi Keletnanan Riga. Baru pada tahun 1796 setelah Pemisahan Polandia Ketiga, daerah ini diganti namanya menjadi Kegubernuran Livonia.
Kegubernuran Livonia
Hingga penghujung abad ke-19, Kegubernuran Livonia tidak diatur menggunakan hukum Rusia melainkan berada di bawah kendali otonom oleh bangsawan Jerman Baltik lokal melalui Landtag Livonia ("Liefländischer Landtag"). Bangsawan Jerman tersebut bersikukuh untuk mempertahankan keistimewaan mereka serta penggunaan bahasa Jerman mereka.
Kegubernuran Livonia
Setelah Revolusi Februari terjadi pada tahun 1917, sebagian dari sisi utara Kegubernuran Livonia digabungkan ke Kegubernuran Estonia untuk membentuk Kegubernuran Otonom Estonia yang kemudian mengeluarkan Deklarasi Kemerdekaan Estonia pada 24 Februari 1918, satu hari sebelum pendudukan Kekaisaran Jerman yang sedang melawan Rusia pada Perang Dunia I.
Kegubernuran Livonia
Dengan disepakatinya Perjanjian Brest-Litovsk pada tanggal 3 Maret 1918, Rusia yang kini dikuasai Bolshevik menyetujui penyerahan daerah Kegubernuran Livonia semenatara selanjutnya melalui persetujian di Berlin pada 27 Agustus 1918, Rusia menarik kendalinya terhadap daerah Kegubernuran Otonom Estonia dan Kegubernuran Livonia.
Parlemen Albania
Parlemen Albania () atau Kuvendi adalah lembaga legislatif unikameral di Republik Albania. Parlemen terdiri dari tidak kurang dari 140 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Seluruh rakyat memiliki hak pilih yang sama dan memilih dengan surat suara rahasia. Parlemen diketuai oleh seorang Ketua Parlemen, yang dibantu oleh sedikitnya satu wakil ketua. Sistem pemilihan menggunakan perwakilan proporsional. Terdapat 12 daerah pemilihan yang merupakan pembagian administratif negara.
Parlemen Albania
Kewenangan Parlemen tertulis dalam Konstitusi Albania. Parlemen bertanggung jawab untuk mengubah perbatasan negara Albania, mengubah Konstitusi, mengesahkan semua undang-undang, menyetujui anggota kabinet, mengawasi kerja pemerintah, menyatakan perang, memutuskan gencatan senjata, dan mengesahkan anggaran negara. Tugas lain meliputi mengadakan referendum, melakukan pemilu, yang mengawasi kerja lembaga pemerintah dan aparatur sipil lainnya yang bertanggung jawab kepada parlemen, memberikan amnesti, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh konstitusi. Parlemen juga memilih Presiden Albania. Ketika seluruh anggota Parlemen terpilih, sidang paripurna pertama akan diadakan selambat-lambatnya 20 hari setelah selesainya pemilu dengan Presiden sebagai ketua. Seluruh undang-undang yang disahkan oleh Parlemen diterbitkan oleh Berita Negara Albania (), yang merupakan berita negara dari Pemerintah Albania.
Parlemen Albania
Sejarah Parlemen bermula dari Lezhe pada 2 Maret 1444. Liga Lezhe (Kuvëndi i Lezhës) didirikan di bawah kepemimpinan Gjergj Kastrioti Skënderbeg yang melawan Kesultanan Utsmaniyah.
Parlemen Albania
Hukum di Albania telah berubah tergantung rezim yang berkuasa. Perubahan yang paling penting adalah periode sebelum 1947. Dari tahun 1920 hingga 1923, lembaga legislatif Albania dikenal dengan nama Dewan Nasional (Albania: "Këshillit Kombëtar"). Selama periode Republik Albania, negara ini mempunyai lembaga legislatif dua kamar, yang terdiri dari Senat (Albania: "Senatit") dan Dewan Perwakilan (Albania: "Dhomës së Deputetëve"). Dari tahun 1928 hingga 1939 selama era Kerajaan Albania, lembaga legislatif Albania dikenal dengan nama Parlemen (Albania: Parlamentit).
Parlemen Albania
Ketika pendudukan Italia di Albania dan ketika Kerajaan Albania 1939, Lembaga legislatif Albania dikenal dengan nama Kooperatif Fasis Agung (Albania: "Korporativi i Epërm Fashist"). Dari tahun 1943 hingga 1944 selama pendudukan Nazi di Albania dan pembentukan Kerajaan Albania 1943, lembaga legislatif di Albania dikenal dengan nama Majelis Nasional (Albania: "Kuvendi Kombëtar"). Dari tahun 1944 hingga akhir 1945, Dewan Pembebasan Antifasis Nasional (Albania: "Këshilli Antifashist Nacional Çlirimtar") dibentuk oleh politikus yang menentang pementihan boneka Nazi.
Parlemen Albania
Kemudian ketika periode banyak pergantian rezim, lembaga legislatif Albania dikenal dengan nama Majelis Perwakilan (Albania: "Asambleja Kushtetuese" or "Kuvendi Kushtetues").
Parlemen Albania
Dari tahun 1947 hingga 1999, ketika era Republik Rakyat Sosialis Albania, lembaga legislatif di Albania dikenal dengan nama Majelis Rakyat (Albania: "Kuvendi Popullor"). Sejak 1997, lembaga legislatif lebih dikenal dengan naman Parlemen Republik Albania (Albania: "Kuvendi i Republikës së Shqipërisë").
Parlemen Albania
Kewenangan Parlemen tertulis dalam Konstitusi Albania. Parlemen menjadi perwakilan warga Albania dan bertindak sebagai lembaga legislatif negara. Parlemen memiliki dua masa sidang setiap tahunnya. Masa sIdang pertama dimulai pada Senin ketiga di bulan Januari dan masa sidang kedua dimulai pada Senin pertama bulan September. Namun, masa sidang luar biasa sesi dapat diadakan dengan adanya perintah Presiden Albania, Perdana Menteri Albania, atau seperlima dari anggota parlemen. Sidang tersebut terbuka untuk umum. Parlemen membuat keputusan melalui suara mayoritas yang harus dihadiri lebih dari setengah keseluruhan anggotanya, kecuali jika ada keputusan lain yang tertulis dalam konstitusi. Namun, keputusan dapat disetujui setelah mendapat tiga perlima suara dari anggota yang hadir.
Parlemen Albania
Kewenangan lain dari parlemen antara lain melakukan peninjauan terhadap hubungan ekonomi, hukum dan politik di Albania; pelestarian alam dan warisan budaya di Albania; dan membentuk persekutuan dengan negara lain. Parlemen memilih Presiden melalui pemungutan suara rahasia tanpa perdebatan dan harus disetujui oleh tiga-perlima dari anggota parlemen. Presiden memberikan pidato pada Parlemen dan menetapkan tanggal pemilu parlemen, dan mengadakan referendum. Presiden menunjuk Perdana Menteri atas usulan dari Parlemen; jika Perdana Menteri tidak disetujui oleh Presiden, Parlemen memilih seorang Perdana Menteri dalam waktu 10 hari. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Konstitusi, tidak ada kekuatan militer asing dapat berada, atau melewati, perbatasan Albania, kecuali dengan hukum yang disetujui oleh parlemen.
Parlemen Albania
Sebanyak 140 anggota Parlemen menjabat dengan masa jabatan empat tahun. Pemilu diadakan setiap empat tahun sekali, atau lebih awal. Namun, hal tersebut relatif jarang terjadi jika Parlemen dibubarkan sebelum waktunya oleh Presiden. Sebanyak 100 anggota dipilih secara langsung. Pemilihan Parlemen diadakan 60 sampai 30 hari sebelum masa jabatan berakhir dan tidak lebih dari 45 hari setelah pembubaran parlemen. Anggota Parlemen dipilih di 12 daerah pemilihan dengan sistem perwakilan proporsional daftar partai tertutup. Kursi dialokasikan dengan menggunakan metode D'hondt dengan ambang batas parlemen 2,5%. Parlemen dapat dibubarkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri jika mendapat mosi tidak percaya oleh Parlemen.
130 departemen Kekaisaran Perancis Pertama
Berikut adalah daftar 130 Departemen () di Kekaisaran Perancis Pertama pada puncak kejayaannya (sekitar tahun 1811). Perlu dicatat bahwa Provinsi-Provinsi Iliria juga merupakan wilayah Perancis, tetapi tidak dibagi menjadi departemen, sehingga tidak termasuk dalam daftar. Selain itu, terdapat empat departemen Perancis yang didirikan di Catalunya, tetapi status hukumnya masih belum diselesaikan hingga Perancis terusir dari Spanyol pada tahun 1814. Departemen-departemen tersebut adalah Bouches-de-l'Èbre, Montserrat, Sègre dan Ter.
130 departemen Kekaisaran Perancis Pertama
Departemen yang dibentuk dari wilayah yang diambil alih oleh Perancis setelah tahun 1791 ditandai dengan warna berikut:
Perjanjian Tilsit
Perjanjian Tilsit adalah dua perjanjian yang ditandatangani oleh Napoleon I dari Perancis di kota Tilsit pada Juli 1807 setelah ia berhasil memenangkan Pertempuran Friedland. Perjanjian pertama ditandatangani pada tanggal 7 Juli oleh Napoleon dan Tsar Aleksandr I pada saat mereka bertemu di dalam sebuah paviliun di atas sebuah rakit di tengah Sungai Neman. Perjanjian kedua ditandatangani oleh Perancis dan Prusia pada tanggal 9 Juli. Sebelumnya Prusia sudah menyepakati gencatan senjata dengan Perancis pada tanggal 25 Juni setelah "Grande Armée" mengejarnya hingga ke ujung timur perbatasan Prusia. Raja Prusia sangat dirugikan oleh perjanjian Tilsit karena ia dipaksa menyerahkan setengah wilayahnya. Napoleon lalu mendirikan negara-negara boneka dari wilayah yang diserahkan oleh Prusia, yaitu Kerajaan Westfalen, Kadipaten Warsawa dan Kota Merdeka Danzig; wilayah-wilayah lainnya diserahkan kepada negara-negara boneka Perancis yang sudah berdiri sebelumnya dan juga kepada Rusia.
Perjanjian Tilsit
Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Napoleon tidak hanya memperkuat kekuasaanya di Eropa Tengah, tetapi berhasil menjadikan Rusia dan Prusia sekutu untuk menghadapi dua musuhnya yang tersisa, yaitu Britania Raya dan Swedia. Akibatnya dimulailah Perang Inggris-Rusia (1807–1812) dan Perang Finlandia. Perjanjian Tilsit juga memungkinkan Perancis untuk memusatkan perhatiannya pada Perang Kemerdekaan Spanyol. Eropa Tengah kembali bergejolak pada tahun 1809 saat Austria dan Britania Raya mengobarkan Perang Koalisi Kelima melawan Napoleon. Setelah berakhirnya peperangan era Napoleon pada tahun 1815, Kongres Wina akan mengembalikan wilayah-wilayah Prusia.
Kastil Semenanjung Trakai
Kastil Semenanjung Trakai () merupakan salah satu kastil yang terletak di Trakai, Lituania. Kastil ini berlokasi di sebuah semenanjung di antara Danau Galvė, Danau Bernardinai, dan Danau Totoriškės. Kastil Semenanjung Trakai dibangun pada pertengahan abad ke-14 oleh Kęstutis yang, pada masa awal pembangunan kastil, berkuasa sebagai Adipati Trakai. Pembangunan kastil sempat dilanjutkan pada awal abad ke-15. Kastil ini menjadi salah satu bangunan penting bagi pertahanan Trakai dan Vilnius, ibukota Keharyapatihan Lituania, dari serangan-serangan Ksatria Teutonik. Sebagian besar dari bangunan kastil telah rubuh pada abad ke-17. Sisa-sisa tembok dan menaranya kini berada di bawah perawatan dan perlindungan Taman Nasional Bersejarah Trakai.
Kastil Semenanjung Trakai
Kastil Semenanjung Trakai memiliki tujuh menara yang dihubungkan oleh sebuah tembok setinggi 10 meter. Tiga menara terbesarnya berukuran 15 x 15 meter yang diposisikan untuk melindungi sisi barat daya kasti yang rawan akan serangan. Menara gerbang utama dari kastil ini dibangun di tengah tembok pertahanan dan menghadap ke arah kota. Sebuah parit selebar 12 hingga 14 meter mengitari kastil ini. Parit tersebut beserta tembok batu memisahkan kastil dari kawasan kota dan permukiman. Kastil Semenanjung Trakai pernah diserang pada tahun 1382 dan 1383 pada masa Perang Saudara Lituania 1381–1384 serta pada tahun 1390 pada masa Perang Saudara Lituania 1389–1392. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Melno pada tahun 1422, peran kastil ini sebagai titik pertahanan mulai berkurang. Setelah itu, kastil ini dikenal sebagai tempat tinggal bagi Haryapatih-Haryapatih Lituania. Sigismund Kęstutaitis, yang merupakan Haryapatih Lituania dari 1432 hingga 1440, dibunuh di kastil ini pada tanggal 20 Maret 1440.
Kastil Semenanjung Trakai
Pada abad ke-16, Kastil Semenanjung Trakai digunakan sebagai sebuah penjara. Kastil ini dihancurkan pada masa Perang Rusia-Polandia 1654–1667 dan tidak pernah dipugar kembali. Kawasan kastil kemudian dihadiahkan kepada kelompok biara Dominikan pada tahun 1678 oleh Marcjan Aleksander Ogiński, Voivode Trakai. Baru sekitar setelah 100 tahun kemudian yaitu pada tahun 1770-an, para biarawan mulai membangun biara dan gereja mereka yang kini masuk ke dalam kawasan kastil.
Grande Armée
Grande Armée (; dalam bahasa Perancis berarti "Angkatan Darat Besar") adalah angkatan darat yang dipimpin oleh Napoleon selama peperangan era Napoleon. Angkatan darat ini berhasil memperoleh berbagai kemenangan yang gemilang dari tahun 1805 hingga 1809, sehingga Kekaisaran Perancis Pertama menjadi kekuatan yang dominan di benua Eropa. Namun, angkatan darat ini mengalami kekalahan yang besar selama invasi Perancis ke Rusia pada tahun 1812 dan tidak dapat pulih lagi sesudahnya.
Grande Armée
Angkatan darat ini dibentuk dari pasukan yang dikumpulkan oleh Napoleon di pesisir Selat Inggris untuk persiapan penyerangan Britania. Namun, rencana tersebut tidak pernah terwujud, dan nama pasukan ini diganti menjadi "Grande Armée". Pasukan ini kemudian dikirim ke timur untuk menghadapi ancaman Austria dan Rusia selama Perang Koalisi Ketiga. Kemudian, istilah "Grande Armée" mengacu kepada pasukan utama Perancis yang ditugaskan dalam Perang Koalisi Keempat pada tahun 1807, Perang Koalisi Kelima pada tahun 1809, invasi Perancis ke Rusia pada tahun 1812 dan Perang Koalisi Keenam pada tahun 1813–14. Namun, dalam literatur bahasa Inggris, istilah "Grande Armée" seringkali mengacu kepada seluruh pasukan multinasional yang dikumpulkan oleh Napoleon pada awal abad ke-19..
Grande Armée
"Grande Armée" pertama terdiri dari enam korps yang diperintah oleh marsekal-marsekal dan jenderal-jenderal senior Perancis. Saat Napoleon mendengar kabar bahwa Rusia dan Austria sedang bersiap-siap untuk menyerang Perancis pada akhir tahun 1805, "Grande Armée" diperintahkan untuk menyeberangi Sungai Rhein dan memasuki wilayah Jerman selatan. Di situ pasukan ini berhasil memperoleh kemenangan dalam pertempuran di Ulm, Austerlitz dan Jena.
Grande Armée
Angkatan darat ini semakin membesar seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Perancis di Eropa. Pada puncak kejayaannya, jumlah anggotanya mencapai 680.000 pasukan menjelang invasi Perancis ke Rusia pada tahun 1812. Kontingen-kontingennya diperintah oleh jenderal-jenderal Perancis kecuali untuk korps Polandia dan satu korps Austria. Pasukan multinasional yang amat besar ini secara perlahan bergerak ke timur, sementara pasukan Rusia mundur untuk menghindari pertempuran. Setelah Perancis merebut kota Smolensk dan memenangkan Pertempuran Borodino, Napoleon dan sebagian dari "Grande Armée" berhasil memasuki kota Moskwa pada tanggal 14 September 1812. Namun, jumlah angkatan darat ini sudah berkurang drastis akibat pertempuran, penyakit (khususnya tifus), pasukan yang lari dari tugas, serta jalur komunikasi yang panjang. "Grande Armée" menghabiskan waktu selama sebulan di kota Moskwa, tetapi pada akhirnya terpaksa mundur ke barat. Pada saat perjalanan mundur, banyak yang gugur akibat musim dingin yang parah, kelaparan dan penyakit. Selain itu, mereka juga seringkali diserang oleh Cossack. "Grande Armée" pun hancur dan hanya 120.000 orang yang berhasil keluar dari Rusia dengan selamat (tidak termasuk mereka yang lari dari tugas sebelumnya). 50.000 di antara mereka adalah pasukan Austria, Prusia dan negara-negara Jerman lainnya, 20.000 adalah pasukan Polandia, dan 35.000 adalah pasukan Perancis. Jumlah korban tewas sendiri mencapai 380.000 jiwa.
Grande Armée
Napoleon memimpin angkatan darat yang baru dalam pertempuran antar bangsa di Leipzig pada tahun 1813, tetapi ia mengalami kekalahan. Ia juga berupaya mempertahankan perbatasan timur laut Perancis pada tahun 1814 dengan angkatan darat baru tersebut. Setelah Napoleon berhasil kembali dari pengasingan di Pulau Elba, ia mengumpulkan pasukan baru dan mereka berupaya memenangkan Pertempuran Waterloo pada tahun 1815, tetapi angkatan darat Napoleon tidak pernah lagi bisa kembali ke masa kejayaan "Grande Armée" pada Juni 1812 dan ambisi Napoleon pun berakhir untuk selamanya di Waterloo.
Permainan video dalam tahun 2008
2008 telah melihat banyak sekuel dan prekuel dalam video game. Properti Intelektual terbaru termasuk "Army of Two", "Dead Space", "Left 4 Dead", "LittleBigPlanet", "Mirror's Edge", "" dan "Spore". Patut diperhatikan pula dari acara Video game yang di selenggarakan pada tahun 2008. Lihat juga sejarah dari video game. Tanggal rilis yang tercantum dalam artikel ini adalah tanggal asli rilis video game.
Permainan video dalam tahun 2008
Video game konsol penjualan di Kanada (tujuh bulan pertama tahun 2008)
Video game konsol penjualan tahun 2008 di Jepang (31 desember 2007 – desember 28, 2008)
Permainan video dalam tahun 2008
Video game terlaris tahun 2008 di Jepang (31 desember 2007 – desember 28, 2008)
Permainan video dalam tahun 2008
Video game terlaris tahun 2008 di Jepang (31 desember 2007 – november 21, 2008)
Video game konsol penjualan di AS (enam bulan pertama tahun 2008)
Permainan video dalam tahun 2008
Video game terlaris tahun 2008 di AS
Ideokrasi
Ideokrasi (gabungan dari kata "ideologi" dengan kata "kekuasaan" dalam bahasa Yunani Kuno: "kratos") adalah pemerintahan suatu daerah berdasarkan sebuah ideologi tertentu. Pemerintahan ideokrasi merupakan pemerintahan yang didasarkan pada sebuah ideologi tunggal. Negara ideokrasi berbeda dengan negara otoriter seperti Turki dan Rusia—yang pemerintahannya berada di bawah kekuasaan pusat yang kuat dengan kebebasan politik yang terbatas—dan berbeda pula dengan sebuah negara demokrasi. Pemerintahan ideokrasi dapat memiliki sifat seperti pemerintahan totaliter jika warga dipaksa untuk menganut sebuah ideologi, atau seperti pemerintahan populis jika warganya secara sukarela menganut sebuah ideologi tertentu. Penggunaan pertama istilah "totalitarianisme" salah satunya berasal dari tulisan penulis Austria yaitu Franz Borkenau pada tahun 1938 yang membahas mengenai kediktatoran di Uni Soviet dan Jerman. Ekonom dan sosiolog Britania Raya yaitu Sidney dan Beatrice Webb menggunakan istilah "ideocracy" pada tahun 1936 yang kemudian disebutkan kembali oleh filsuf Rusia yaitu Nicholas Berdyaev pada tahun 1947.
Ideokrasi
Sebuah ideokrasi dapat berupa negara yang totaliter yang mengandalkan kekuatan fisik ataupun berupa negara populis yang mengandalkan dukungan penganut ideologi sejati. Bentuk ideokrasi yang totaliter memiliki enam komposisi yaitu 1) ideologi, 2) sistem satu partai umumnya dengan satu pemimpin, 3) teror polisi, 4) monopoli komunikasi, 5) monopoli senjata, dan 6) ekonomi yang terencana dan terpusat. Selain itu, sebuah ideokrasi seperti sebuah negara Islam yang keras ataupun negara seperti Jerman Nazi akan mengekang penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan jika bertentangan dengan ideologi negara (walaupun kondisi yang serupa dapat juga ditemukan di negara-negara demokrasi). Piekalkiewicz dan Penn (2005) menyatakan bahwa setiap negara bersifat organik (ungkapan terorganisasi dari sebuah masyarakat yang di dalamnya semua individu merupakan anggota dependen seperti jari terhadap tangan) atau bersifat mekanis/pragmatis (konsep bahwa individu memiliki hak di depan negara dan setara dengan negara). Politikus Amerika Serikat yaitu Adlai Stevenson II mengatakan bahwa, "Sepanjang sejarah, pemerintah terus menendang warga. Pencapaian yang menakjubkan di zaman modern adalah bahwa warga yang sekarang menendang (pemerintah)".