Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hukum penistaan agama
Di Irlandia, penistaan agama Kristen dilarang oleh konstitusi dan diganjar denda sebanyak-banyaknya €25.000. Namun, pencemaran nama baik agama, terakhir kali dipakai tahun 1855, diputuskan tidak cocok dengan jaminan kesetaraan beragama dalam Konstitusi pada tahun 1999. Sebuah undang-undang kontroversial disahkan pada 9 Juli 2009 dan berlaku tanggal 1 Januari 2010. Hukum ini melarang penerbitan atau pengujaran "hal-hal yang sangat kejam atau menghina tentang hal-hal yang dianggap suci oleh agama apapun sehingga memancing kemarahan di kalangan pemeluk agama tersebut".
Hukum penistaan agama
Pada tahun 2013, Konvensi Konstitusi Irlandia merekomendasikan dan pemerintah mendukung pembatalan larangan penistaan agama dalam konstitusi negara (Pasal 40.6.1.i.), tetapi Taoiseach menunda pembahasan masalah ini. Rekomendasi referendum tahun 2014 belum terwujud. Desakan pembatalan hukum muncul kembali usai penembakan "Charlie Hebdo" bulan Januari 2015.
Hukum penistaan agama
Hukum ini baru dipakai pada Februari 2015 untuk menjerat pelawak asal Inggris, Stephen Fry, ketika ditanya oleh RTÉ tentang hal yang ia ingin sampaikan kepada Tuhan di gerbang surga:
"Aku akan berkata: 'Anak-anak yang kena kanker tulang, apa maksudnya? Berani sekali Kau? Bisa-bisanya Kau menciptakan dunia yang penuh penderitaan, padahal bukan salah kami? Ini tidak benar. Ini sangat, sangat keji. Mengapa aku harus menghormati sosok Tuhan yang labil, berpikiran jahat, bodoh yang menciptakan dunia penuh ketidakadilan dan rasa sakit?' Itu yang akan aku katakan (...) Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, kalau benar diciptakan Tuhan, jelas-jelas merupakan orang gila, sangat sinting, sangat egois (...)"
Hukum penistaan agama
Kepolisian (Garda Síochána) menerima keluhan penistaan agama. Pada tahun 2017, polisi menghubungi Fry untuk memberitahu bahwa insiden ini sedang diselidiki. Berita tentang penyelidikan ini menghebohkan masyarakat, tetapi beberapa hari kemudian, Garda menghentikan kasus ini karena tidak ada pihak yang dirugikan. Garda Síochána tidak bisa menemukan banyak orang yang kecewa atas pernyataan Fry. Satu keluhan tidak bisa menjerat seseorang menurut undang-undang ini. Satu-satunya penonton yang mengeluh mengatakan bahwa ia tidak tersinggung secara pribadi oleh program ini, tetapi yakin bahwa komentar yang dilontarkan oleh Fry di RTÉ adalah penistaan agama dan ia hanya melaporkan tindak pidana selaku warga negara yang baik.
Hukum penistaan agama
Pada Juni 2018, pemerintah baru Irlandia menyetujui referendum penghapusan hukum penistaan agama yang akan dilaksanakan pada Oktober 2018.
Hukum penistaan agama
Hukum penistaan agama Islandia dihapus tanggal 2 Juli 2015 atas desakan Partai Bajak Laut Islandia dan sejumlah kelompok, termasuk Asosiasi Humanis Etis Islandia (Siðmennt), uskup Islandia, kependetaan Islandia, asosiasi penerbit, PEN Iceland, IMMI (The International Modern Media Institute), dan kelompok ateis bernama Vantrú. Sebelumnya, penistaan agama diancam denda atau penjara selama-lamanya tiga bulan (Pasal 125 KUHP Islandia tanggal 12 Februari 1940). Konstitusi juga menyebutkan agama negara dan agama secara umum.
Hukum penistaan agama
Di Israel, penistaan agama diatur dalam Pasal 170 dan 173 KUHP.
Hukum penistaan agama
Hukum ini ada sejak masa pemerintahan Komisi Tinggi Britania Raya. "Peraturan No. 43 Tahun 1929 tentang Pelecehan dan Permusuhan (agama)" dikeluarkan untuk meredam kerusuhan Palestina 1929. Peraturan ini berisi, "Barang siapa yang melontarkan kata atau suara di hadapan umum atau dalam jangkauan telinga orang lain yang mungkin atau memang bertujuan menyinggung sensitivitas agama atau kepercayaannya akan dinyatakan bersalah dan dipenjara selama satu tahun."
Hukum penistaan agama
Di Italia, berdasarkan Pasal 724 KUHP, penistaan agama di muka umum dianggap "pelanggaran administratif" dan dihukum denda €51 sampai €309. Hukum ini pertama kali diperkenalkan tahun 1930 pada masa pemerintahan Mussolini, lalu penistaan agama tidak dipidanakan per art.57, d.lgs. n.507 tanggal 30 Desember 1999. Menurut Corte Costituzionale Ayat n.440 tanggal 18 Oktober 1995, undang-undang hanya menghukum penistaan agama terhadap "Tuhan". Pasal 404 KUHP juga menghukum singgungan terbuka terhadap agama dan pernah dipakai untuk menghukum seniman-seniman yang menyertakan penggambaran agama dalam karya seni satire.
Hukum penistaan agama
Di Jerman, pencemaran agama diatur dalam Pasal 166 Strafgesetzbuch, KUHP Jerman. Apabila suatu tindakan dinilai dapat mengganggu ketertiban umum, tindakan tersebut dapat dipidanakan. Pasal ini berisi:
Hukum penistaan agama
Pada tahun 2006, penggunaan pasal ini mendapat sorotan media ketika Manfred van H. (dikenal dengan sebutan "Mahavo") dijerat atas pencemaran agama karena menyebarkan gulungan tisu toilet bertuliskan "Quran, Kitab Suci Quran". Ia juga menerima ancaman pembunuhan dari kaum Islamis sehingga perlu dikawal oleh polisi. Pada Februari 2016, seorang pria didenda 500 euro karena memasang stiker bemper anti-Kristen di mobilnya.
Hukum penistaan agama
Pencemaran nama baik agama adalah kejahatan di Kanada menurut Pasal 296 KUHP R.S.C., 1985, c. C-46. Subpasal (1):
Hukum penistaan agama
Subpasal (3):
Hukum penistaan agama
Pada musim panas 2016, sebuah petisi kepada parlemen yang meminta hukum pencemaran nama baik agama dibatalkan disebarkan oleh sejumlah kelompok humanis Kanada. Petisi ini disampaikan kepada pemerintah pada Desember 2016 dan dijawab pada Januari 2017. Pemerintah menyatakan bahwa "pencemaran nama baik agama beserta pasal-pasal lain dalam KUHP saat ini sedang ditinjau oleh Menteri [Kehakiman] dan pejabat terkait". Pada tanggal 6 Juni 2017, RUU C-51, Undang-Undang Amendemen KUHP, diangkat di Dewan Rakyat oleh Menteri Hukum Jody Wilson-Raybould. UU ini akan membatalkan Pasal 296 KUHP tentang pencemaran nama baik agama serta berbagai pasal KUHP yang dinyatakan tidak konstitusional.
Hukum penistaan agama
Malaysia mencegah penghinaan agama dan pemeluknya melalui pendidikan serta batasan penyiaran dan penerbitan media dan sistem hukum. Beberapa negara bagian di Federasi Malaysia menerapkan peradilan syariat untuk melindungi Islam. Apabila tidak ada hukum syariat, KUHP Malaysia digunakan untuk menghukum penistaan agama.
Hukum penistaan agama
Alih-alih hukum penistaan agama, Malta memiliki hukum yang melarang permusuhan agama dan perbuatan tidak bermoral. Hukum ini disahkan tahun 1933. Pasal 163 KUHP Malta melarang "permusuhan terhadap Agama Apostolik Katolik Roma", agama resmi Malta. Pelanggar akan dipenjara selama satu sampai enam bulan. Dalam Pasal 164, pelaku permusuhan terhadap kultus apapun "yang diizinkan berdiri di Malta" akan dipenjara selama satu sampai tiga bulan. Pasal 338(bb) mengatur hukuman untuk siapapun yang "meski dalam keadaan mabuk, secara terbuka mengatakan kata-kata kasar atau tidak layak, atau melakukan tindakan atau membuat gerakan tidak senonoh, atau tindakan lain yang tidak diatur dalam hukum ini, melanggar moralitas, kelayakan, atau ketertiban umum". Pasal 342 berisi:
Pada tahun 2008, 621 dijerat oleh pasal ini karena melakukan penistaan agama di hadapan umum.
Hukum penistaan agama
Pada Juli 2016, Parlemen Malta membatalkan Pasal 163 dan 164 KUHP yang mengatur penistaan agama.
Hukum penistaan agama
Kemurtadan diatur dalam Pasal IV (Tindakan Tidak Sopan Terhadap Islam) KUHP Mauritania yang disahkan tanggal 9 Juli 1983. Pasal 306 Paragraf 1 menyatakan, "Setiap Muslim yang dinyatakan bersalah atas kemurtadan baik secara lisan atau tindakan tersirat maupun tersurat akan diminta bertobat dalam kurun tiga hari."
Hukum penistaan agama
Pasal 98(f) KUHP Mesir sesuai amendemen UU 147/2006 mencantumkan hukuman untuk penistaan agama dan kejahatan serupa:
Hukum penistaan agama
Kurungan penjara secepat-cepatnya enam bulan dan selama-lamanya lima tahun, atau denda sekecil-kecilnya lima ratus pound dan sebanyak-banyaknya seribu pound, adalah hukuman untuk siapapun yang memanfaatkan agama untuk menyebarkan, secara lisan atau tulisan atau cara lain, gagasan ekstrem untuk memancing perselisihan, mencemooh atau menghina agama surgawi atau sekte yang mengikutinya, atau merusak persatuan bangsa.
Hukum penistaan agama
Ayat 295A dan 298 KUHP Myanmar digunakan untuk menjerat pelaku penistaan agama. KUHP Myanmar, Pakistan, India, dan beberapa koloni Britania diturunkan dari KUHP 1860. Pelanggaran tersebut adalah:
Hukum penistaan agama
Ayat 295 dan 295A dihukum penjara selama-lamanya dua tahun, denda, atau keduanya, sedangkan Ayat 296, 297, dan 298 dihukum penjara selama-lamanya satu tahun, denda, atau keduanya. Ayat 295A ditambahkan ke KUHP oleh amendemen legislatif tahun 1927 dan bertujuan melindungi agama minoritas. Ini merupakan tanggapan terhadap perlunya mencegah kaum nasionalis Hindu memancing minoritas Muslim di India, tetapi kini digunakan di Myanmar untuk melindungi nasionalis Buddha dari tuntutan hukum minoritas Muslim.
Hukum penistaan agama
Pada Desember 2014, pemilik bar Tun Thurein dan manajer bar Htut Ko Lwin dan Philip Blackwood (warga negara Selandia Baru) yang mengoperasikan VGastro Bar di Yangon ditangkap dan dihukum kerja paksa selama 2,5 tahun pada Maret 2015 setelah menerbitkan foto Buddha mengenakan penyuara jemala ("headphone") untuk mengiklankan bar mereka di Internet. Pada Juni 2015, penulis dan mantan pejabat Liga Demokrasi Nasional, Htin Lin Oo, dihukum kerja paksa selama dua tahun karena melanggar Ayat 295A. Ia menyampaikan pidato yang menuduh beberapa organisasi Buddha besar menganut nasionalisme ekstrem dan menyindir Ashin Wirathu, sosok yang dituduh membuat ujaran kebencian dan memancing kekerasan terhadap Muslim oleh berbagai pemantau internasional sejak kekerasan anti-Rohingya meletus tahun 2012.
Hukum penistaan agama
Nigeria melarang penistaan agama dalam Pasal 204 KUHP dan mengizinkan pengadilan syariat beroperasi di beberapa negara bagian. Main hukum sendiri biasanya menggantikan pengadilan formal.
Hukum penistaan agama
Pada tahun 2009, Parlemen Norwegia memutuskan menghapus hukum penistaan agama (§142 KUHP). Pasal ini dihapus dari KUHP 2005, tetapi baru berlaku pada Oktober 2015. Karena itu, penistaan agama dilarang sampai 2015 berdasarkan KUHP lama tahun 1902.
Hukum penistaan agama
Penulis dan aktivis sosial Arnulf Øverland adalah orang terakhir yang dijerat hukum ini (tahun 1933) setelah menyampaikan pidato perjudul "Kristendommen – den tiende landeplage" ("Kristen – wabah kesepuluh"), tetapi dinyatakan tidak bersalah. Orang terakhir yang dihukum atas penistaan agama di Norwegia adalah Arnfred Olsen (tahun 1912) dan ia harus membayar denda sebesar 10 krone Norwegia.
Hukum penistaan agama
Film komedi Britania Raya "Monty Python's Life of Brian" (1979) sempat dilarang beredar di Norwegia pada awal 1980 karena 'diyakini mengandung penistaan agama dengan menyinggung perasaan beragama masyarakat". Namun, larangan ini dicabut pada Oktober 1980 setelah sebuah kelompok teolog yang menonton film ini merilis pernyataan bahwa tidak ada alasan kuat untuk melarang film ini sepenuhnya. "Life of Brian" kemudian diizinkan tayang di bioskop dengan poster yang mencantumkan bahwa Brian bukan Yesus.
Hukum penistaan agama
Jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup akibat penistaan agama di Pakistan merupakan yang terbanyak di dunia.
Hukum penistaan agama
Hukum penistaan agama di Pakistan cukup rumit. Pelanggar dapat dipidanakan seberat-beratnya. Bab XV KUHP Pakistan mengatur "pelanggaran yang menyangkut agama":
Hukum penistaan agama
Penistaan agama dikenai hukuman mati di Pakistan (hanya Pasal 295-C). Terdakwa biasanya merupakan masyarakat minoritas seperti Ahmadiyah dan Kristen, tetapi jumlah Muslim yang didakwa juga semakin banyak. Orang yang dituduh menistakan agama beserta polisi, pengacara, dan hakim menerima perlakuan kasar, ancaman, serangan, dan pembunuhan apabila kasusnya menyangkut penistaan agama.
Hukum penistaan agama
Pada November 2008, pemerintah Pakistan mengangkat Shahbaz Bhatti sebagai Menteri Federal Urusan Minoritas setara kabinet. Bhatti berjanji bahwa pemerintahan Asif Ali Zardari akan meninjau ulang hukum penistaan agama Pakistan. Pakistan merupakan pendukung utama kampanye hukum penistaan agama global di Organisasi Konferensi Islam.
Bhatti ditembak mati pada tanggal 2 Maret 2011 di Islamabad, ibu kota Pakistan. Tanggal 19 Maret 2014, harian berbahasa Inggris Pakistan, "The Nation", mengadakan jajak pendapat yang menunjukkan bahwa 68% penduduk Pakistan percaya bahwa hukum penistaan agama harus dihapus.
Hukum penistaan agama
Pada September 2016, seorang remaja Kristen berusia 16 tahun, Nabeel Chohan, ditangkap di Pakistan setelah ia menyukai sebuah pos Facebook yang menistakan agama. Menurut Kepolisian Punjab, remaja bersangkutan dipenjara dan sedang menunggu disidang karena berbagi pos di media sosial.
Hukum penistaan agama
Pada November 2017, kelompok Islamis bernama Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan mengadakan demonstrasi di Islamabad. Mereka menuntut pemerintah membatalkan amendemen sumpah calon pejabat yang membuka peluang beberapa sumpah atas dasar agama. Mereka juga memaksa Menteri Hukum Zahid Hamid mengundurkan diri.
Hukum penistaan agama
Negara Palestina memiliki beberapa aturan dalam hukum sipil dan militer terhadap penistaan agama. Pada tahun 2010, aturan ini digunakan untuk menjerat Waleed Al-Husseini, pemuda dari Qalqilya, Tepi Barat, yang keluar dari Islam dan menjadi ateis dan menantang secara terbuka sekaligus mencemooh agama secara daring. Ia ditangkap tanpa tuduhan dan dipenjara pada Oktober 2010. Otoritas Palestina kemudian menuduh Al-Husseini melakukan penistaan agama di Internet. Pengamat HAM Palestina waktu itu memperkirakan Al-Husseini akan diadili menurut hukum Yordania tahun 1960 tentang larangan mencemooh agama yang masih berlaku di Tepi Barat. Al-Husseini justru dikenakan tiga dakwaan dalam KUHP Militer Palestina, yaitu: "memancing kebencian agama" (Pasal 177), "menghina pemuka agama" (Pasal 225 dan 226/B), dan "menyinggung pandangan agama" (Pasal 230/A). Ia akhirnya dibebaskan setelah 10 bulan di penjara atas banyaknya tekanan diplomatik internasional, khususnya tekanan Perancis.
Hukum penistaan agama
Definisi "penistaan agama" ditambahkan ke hukum Perancis pada abad ke-13 (setelah diperdebatkan panjang lebar oleh kaum moralis Perancis) berdasarkan definisi dari St. Thomas Aquinas: dosa bahasa, "keengganan mengakui kepercayaan seseorang", yang mencerminkan serangan terhadap kesucian agama. Definisi ini menjadi dasar hukuman resmi yang dipakai berulang-ulang pada masa pemerintahan Louis IX. Ia kelak dikanonisasi oleh Gereja Katolik sebagai Saint Louis. Ia terobsesi melawan orang-orang sesat, Yahudi, dan Muslim, dan menetapkan hukuman pemotongan lidah dan bibir untuk penistaan agama. Louis IX mengesahkan undang-undang penistaan agama pada tahun 1254 setelah ia pulang dari Perang Salib Ketujuh.
Hukum penistaan agama
Pada awal Revolusi Perancis, menurut Pasal 10 dan 11 Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789 ("Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen") sebutan penistaan agama dihapus dari perundangan Perancis tahun 1791, tetapi penggunakan bahasa kasar atau mengganggu ketertiban umum tetap dilarang. Penistaan benda suci dipidanakan tahun 1825 pada masa Restorasi Bourbon (1814), lalu dicabut oleh Louis Philippe yang agak sekuler tahun 1830. "Penghinaan agama" ("outrage à la morale religieuse") diperkenalkan dalam Undang-Undang 17 Mei 1819. Aturan ini dihapus dari hukum Perancis oleh Undang-Undang 29 Juli 1881 yang mengukuhkan kebebasan pers. , dan sejak 1972 seiring ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, hukum Perancis melarang kebencian atau kekerasan terhadap, dan pencemaran nama baik terhadap, seseorang atas dasar keanggotaan agama, bangsa, etnis, ras, orientasi seks, atau disabilitas (Pasal 23, 24, 32). Undang-Undang 1881 melindungi individu dan kelompok individu dari pencemaran nama baik atau penghinaan ("injure" dan "outrage" untuk duta besar asing) dan mengecualikan tokoh-tokoh agama ( seperti Yesus)
beserta ajarannya.
Hukum penistaan agama
Provinsi Alsace-Moselle adalah pengecualian khusus karena daerah ini dianeksasi oleh Jerman pada 1871 sampai 1918 ketika hukum "penghinaan agama" dihapus di seluruh Perancis. KUHP Jerman menggantikan hukum Perancis pra-1871, tetapi hukum daerah di Alsace-Moselle mewarisi beberapa bagian KUHP Jerman pada tahun 1919 seperti aturan agama serta Pasal 166 dan 167 ketika daerah ini dikembalikan ke Perancis. Aturan warisan tersebut meliputi larangan penistaan agama (diterjemahkan dari "lästerung" dalam bahasa Jerman) Kristen dan Yahudi tanpa menyebut Islam. Namun, karena Pasal 166 tidak masuk draf resmi hukum Perancis sejak UU 1 Juni 1924 (Pasal 1 dan 1s juga masuk hukum Alsace-Moselle), hukum Perancis secara umum mengacu pada UU 29 Juli 1881. Pasal 166 diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis pada tahun 2013 melalui dekret n•2013-395 dan n•2013-776, tetapi tidak diberlakukan setelah pengadilan banding Colmar menolak menerapkannya pada tahun 1954 karena bertentangan dengan Pasal 167 (mengganggu praktik ibadah). Menteri Kehakiman mengatakan bahwa Pasal 166 secara implisit sudah batal karena bertentangan dengan hukum dasar Perancis. Keabsahannya juga dipertanyakan oleh pengadilan sejak 1975 dan dipersoalkan konstitusionalitasnya sejak 2008. Sebagai tanggapan atas penembakan Charlie Hebdo, Parlemen Perancis secara simbolis membatalkan hukum "penistaan agama" yang sudah lama tidak dipakai di Alsace-Moselle pada Oktober 2016 yang sebelumnya memang tidak bisa dipakai secara implisit.
Hukum penistaan agama
Meski KUHP Polandia tidak menyebutkan hukum penistaan agama, undang-undang ini menyatakan bahwa "Barang siapa yang menyinggung perasaan beragama orang lain dengan menghina secara terbuka benda suci atau tempat ibadah akan dikenakan denda, pembatasan kebebasan, atau kehilangan kebebasan selama-lamanya 2 tahun". Pasal ini diangkat berkali-kali oleh politikus dan aktivis pro-gereja apabila mereka merasa tersinggung. Penentang pasal ini menegaskan bahwa karena rancu, pasal ini bisa disalahgunakan dengan membatasai kebebasan berbicara dan mencegah perdebatan apapun tentang pengaruh gereja yang luas di dalam kehidupan sosial, seksual, dan politik Polandia.
Hukum penistaan agama
Tokoh yang pernah dijerat hukum ini adalah penyanyi pop Dorota "Doda" Rabczewska. Pada tahun 2012, ia didenda sebesar 5.000 złoty karena mengatakan dalam sebuha wawancara bahwa Alkitab ditulis oleh orang 'mabuk anggur dan menghirup ganja'. Keluhannya ditolak oleh Pengadilan Konstitusi yang membenarkan bahwa hukum ini tidak melanggar Konstitusi.
Hukum penistaan agama
Penistaan agama di Qatar diancam kurungan penjara selama-lamanya 7 tahun. Selain itu, undang-undang mencantumkan hukuman penjara 1 tahun atau denda sebesar QR1.000 untuk pencemaran Islam dengan memproduksi atau mempromosikan gambar yang bersifat merendahkan Islam.
Hukum penistaan agama
Kritik agama secara daring (Internet) disensor di Qatar. Dinas penyensoran Perusahaan Penyiaran Umum dan Pertelevisian Qatar memantau konten sensitif dalam siaran impor luar negeri.
Hukum penistaan agama
Rumania tidak memiliki hukum penistaan agama. Menurut undang-undang Rumania, "kultus, perkumpulan agama, dan kelompok agama ... tidak boleh melanggar ... hak asasi manusia dan kebebasan dasar". Menurut Konstitusi Rumania, kebebasan ini meliputi kebebasan berpikir dan berekspresi.
Hukum penistaan agama
Pada Mei 2011, Wakil dari Partai Liberal Nasional mengusulkan rancangan undang-undang pencegahan intoleransi agama yang melarang penistaan agama. RUU ini dicabut pada akhir bulan itu.
Hukum penistaan agama
Pasca-insiden Pussy Riot, anggota DPR Rusia mempertimbangkan rancangan undang-undang tentang hukuman penjara untuk penistaan tempat ibadah. Duma Negara mendalami "tindakan penistaan properti Gereja dan mengusulkan amendemen terhadap KUHP Rusia" dalam sidang musim gugur tahun 2012. Persatuan Warga Ortodoks dan Anggota Parlemen dari Partai Rusia Bersatu mendukung proposal ini. Anggota parlemen tersebut mengatakan, "Kita perlu mengamendemen KUHP untuk menenangkan orang-orang liar ini yang tidak ada kerjaan dan malah melakukan pelanggaran semacam ini."
Hukum penistaan agama
RUU ini diterima pada tanggal 11 Juni 2013. Menurut Pasal 148 KUHP Rusia 1, "tindakan terbuka yang bertentangan dengan masyarakat dan dilakukan dengan tujuan menghina kepercayaan agama" adalah kejahatan federal. Bagian dua pasal 148 mencantumkan hukuman yang lebih keras untuk tindakan yang sama apabila ditambah dengan penistaan simbol suci dan/atau teks suci.
Hukum penistaan agama
Di Selandia Baru, Ayat 123 Undang-Undang Pidana 1961 mencantumkan kurungan penjara satu tahun untuk siapapun yang menerbitkan "pencemaran nama baik agama". Kasus ditindaklanjuti atas izin Jaksa Umum Selandia Baru yang biasanya membatalkan keluhan kebebasan berbicara supaya kasus tidak diteruskan. Satu-satunya kasus pencemaran nama baik agama yang ditindaklanjuti di Selandia Baru adalah kasus John Glover, penerbit harian "The Maoriland Worker", pada tahun 1922. Glover dinyatakan tidak bersalah.
Hukum penistaan agama
Film komedi Britania Raya, "Monty Python's Life of Brian" (1979), bercerita tentang seorang pria Yahudi fiktif yang hidup pada zaman dan daerah yang sama seperti Yesus. Film ini menjadi kontroversi internasional dan dilarang beredar di beberapa negara, termasuk Irlandia dan Norwegia. Badan Sensor Film menerima ratusan surat yang meminta film ini dilarang beredar di Selandia Baru atas dasar penistaan terhadap agama Kristen, tetapi Kepala Badan Sensor menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti penistaan agama dalam film tersebut.
Hukum penistaan agama
Pada Maret 2018, Menteri Hukum Andrew Little (Partai Buruh) memperkenalkan rancangan undang-undang untuk membatalkan hukum penistaan agama. Upaya pembatalan sebelumnya oleh Partai Buruh tahun 2017 digagalkan oleh Partai Nasional yang berkuasa saat itu.
Hukum penistaan agama
Pasal 525 KUHP Spanyol mempertimbangkan "permusuhan terhadap perasaan, dogma, kepercayaan, atau ritual agama". Pencantuman "dogma" dan "kepercayaan" membuat KUHP ini menyerupai hukum penistaan agama tergantung penafsiran hakim.
Hukum penistaan agama
Misalnya, pada tahun 2012, pasal ini dipakai untuk menjerat seorang seniman, Javier Krahe, atas adegan di sebuah dokumenter tentang dirinya (direkam 34 tahun yang lalu dengan durasi 54 detik). Ia dibebaskan pada tahun itu juga.
Hukum penistaan agama
Islam Dunni adalah agama resmi Sudan. Sebelum Sudan Selatan merdeka, sekitar 70 persen penduduk Sudan adalah Muslim. Kelompok terbesar kedua—sekitar 25 persen pendduuk—adalah penganut animisme.
Hukum penistaan agama
Ayat 125 KUHP Sudan melarang "menghina agama, memancing kebencian, atau menunjukkan kebencian terhadap kepercayaan agama". Hukumannya adalah penjara, denda, dan sebanyak-banyaknya empat puluh kali cambuk. Pada November 2007, ayat ini digunakan dalam kasus penistaan agama boneka beruang Sudan. Pada Desember 2007, hukum ini menjerat dua penjual buku asal Mesir. Mereka dipenjara enam bulan karena menjual buku yang dianggap menghina Aisyah, salah satu istri Nabi Muhammad.
Hukum penistaan agama
Pada Mei 2005, pihak berwenang menangkap Mohammed Taha Mohammed Ahmed dan memutuskan ia melanggar ayat 125. Ahmed adalah pemimpin redaksi harian "Al-Wifaq". Harian ini menerbitkan artikel tentang manuskrip Islam berusia 500 tahun yang menyatakan bahwa nama asli bapak Muhammad bukan Abdullah, melainkan Abdel Lat, atau Budak Latta, berhala zaman pra-Islam. Pengadilan menjatuhi hukuman denda sebesar delapan juta pound kepada Al-Wifaq—harian dibredel selama tiga bulan—tetapi Ahmed dinyatakan tidak bersalah. Ahmed ditemukan tewas dipenggal pada September 2006.