Sarawak
Sarawak masih menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang selama tiga tahun delapan bulan. Sarawak terbagi dalam tiga provinsi, yakni: Kuching-shu, Sibu-shu, dan Miri-shu, yang masing-masing berada di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsial Jepang mereka masing-masing. Pasukan Sekutu kemudian melancarkan Operasi Semut menyabotase operasi-operasi Jepang di Sarawak. Setelah menyerahnya Jepang, Jepang menyerah kepada pasukan Australia di Labuan pada 10 September 1945. Sarawak kemudian ditempatkan di bawah Pemerintahan Militer Inggris sampai April 1946.
Karena kekurangan sumber daya untuk membangun kembali Sarawak setelah perang, pemerintah Brooke tidak berniat membangun kembali Sarawak. Ia memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan Sarawak kepada Koloni Mahkota Inggris. Setelah itu, Undang-Undang Penyerahan dibuat di Dewan Negri (sekarang Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak) dan debat berlangsung selama tiga hari. Undang-Undang tersebut disahkan pada 17 Mei 1946 dengan suara mayoritas (19 lawan 16 suara). Hal ini menyebabkan ratusan PNS Melayu mengundurkan diri sebagai bentuk protes, merebakkan gerakan anti-penyerahan dan pembunuhan gubernur kolonial kedua Sarawak Sir Duncan Stewart. Sarawak menjadi sebuah koloni Mahkota Inggris pada 1 Juli 1946. Anthony Brooke menentang penyerahan teritorial Rajah kepada Mahkota Inggris. Karena itu, ia diusir dari Sarawak oleh pemerintah kolonial dan baru diperbolehkan kembali pada 17 tahun berikutnya untuk kunjungan nostalgia, saat Sarawak menjadi bagian dari Malaysia. Pada 1950, seluruh gerakan anti-penyerahan di Sarawak diredam oleh pemerintah kolonial.
Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, perdana menteri Federasi Malaya, mengumumkan sebuah rencana untuk membentuk federasi yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei, yang disebut Malaysia. Pada 17 Januari 1962, Komisi Cobbold dibentuk untuk menggerakan dukungan Sarawak dan Sabah terhadap federasi tersebut. Komisi Cobbold mengabarkan 80 persen dukungan untuk federasi tersebut. Pada 23 Oktober 1962, lima partai politik di Sarawak membentuk sebuah front persatuan yang mendukung pembentukan Malaysia. Sarawak resmi meraih kemerdekaan pada 22 Juli 1963, dan kemudian membentuk federasi Malaysia dengan Malaya, Borneo Utara, dan Singapura pada 16 September 1963. Federasi Malaysia mengadapi penentangan dari Filipina, Indonesia, Partai Rakyat Brunei, dan kelompok-kelompok komunis yang berbasis di Sarawak. Pada 1962, Pemberontakan Brunei pecah. Presiden Indonesia Sukarno memerintahkan sebuah konfrontasi militer dengan Malaysia, mengirim para sukarelawan bersenjata dan kemudian pasukan militer ke Sarawak. Ribuan anggota OKC datang ke Kalimantan dan dilatih oleh Partai Komunis Indonesia. Saat Suharto menggantikan Sukarno sebagai presiden Indonesia, negosiasi dimulai kembali antara Malaysia dan Indonesia yang berujung pada akhir konfrontasi pada 11 Agustus 1966. Kelompok komunis pertama di Sarawak dibentuk pada 1951. Partai Komunis Kalimantan Utara (PKKU) (yang juga dikenal sebagai Organisasi Komunis Clandestine (OKC) oleh sumber-sumber pemerintah) secara resmi dibentuk pada 1970. Weng Min Chyuan dan Bong Kee Chok adalah dua pemimpin komunis terkenal. Pada 1973, Bong menyerah kepada ketua menteri Abdul Rahman Ya'kub; hal tersebut secara signifikan mengurangi kekuatan partai komunis. Namun, Weng, yang memimpin OKS dari Tiongkok sejak pertengahan 1960an, menyerukan perjuangan bersenjata melawan pemerintah, yang setelah 1974 berlanjut di Delta Rajang. Pada akhirnya, pada 17 Oktober 1990, PKKU menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Sarawak. Hal ini mengakhiri akhir pemberontakan komunis di Sarawak.