Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Yerusalem
Pada tahun 1244 Yerusalem dijarah dan direbut oleh kaum Tatar Khwarezmia, sebagian besar populasi Kristen dibinasakan dan orang-orang Yahudi diusir keluar. Kaum Tatar Khwarezmia dihalau keluar Yerusalem oleh Ayyubiyah pada tahun 1247. Ketika Nahmanides berkunjung pada tahun 1267, ia hanya menemukan dua keluarga Yahudi dalam suatu populasi berjumlah 2.000 penduduk (300 di antaranya adalah orang Kristen) di kota ini. Dari tahun 1260 sampai 1517, Yerusalem diperintah oleh kaum Mamluk. Selama periode waktu ini terjadi banyak bentrokan antara kaum Mamluk di satu sisi dan para tentara salib serta suku Mongol di sisi lainnya. Daerah ini juga mengalami banyak gempa bumi dan wabah hitam. Beberapa keberadaan kaum Kristen Eropa dipertahankan di kota ini dengan adanya Ordo Makam Kudus.
Yerusalem
Pada tahun 1517 Yerusalem dan daerah sekitarnya jatuh ke dalam kekuasaan kaum Turki Utsmaniyah (Ottoman); secara umum mereka masih memegang kendali atas wilayah ini sampai tahun 1917. Yerusalem mengalami suatu periode pembaruan dan perdamaian dalam pemerintahan Suleiman yang Luar Biasa, salah satunya adalah pembangunan kembali tembok-tembok megah di sekeliling Kota Lama. Selama hampir sepanjang pemerintahan Utsmaniyah, Yerusalem tetap berstatus provinsi di samping sebagai sentra penting keagamaan, dan tidak turut campur dalam jalur perdagangan utama antara Damaskus dan Kairo. "Modern history or the present state of all nations", sebuah buku rujukan berbahasa Inggris yang ditulis pada tahun 1744, menyatakan bahwa "Yerusalem masih diperhitungkan sebagai ibu kota Palestina".
Yerusalem
Kaum Utsmaniyah membawa banyak inovasi: sistem pos modern yang dikelola oleh berbagai konsulat serta layanan pengangkutan dan kereta pos reguler merupakan tanda-tanda awal modernisasi di dalam kota. Pada pertengahan abad ke-19, kaum Utsmaniyah membangun jalan aspal pertama dari Yafo ke Yerusalem, dan sejak tahun 1892 jalur kereta api telah ada di kota ini.
Yerusalem
Setelah aneksasi Yerusalem oleh Muhammad Ali dari Mesir pada tahun 1831, berbagai konsulat dan misi dari luar negeri mulai didirikan di kota ini. Pada tahun 1836 Ibrahim Pasha mengizinkan warga Yahudi di Yerusalem untuk merestorasi empat sinogaga besar, di antaranya yaitu Sinagoga Hurba. Dalam Pemberontakan Petani yang terjadi di seluruh negeri, Qasim al-Ahmad memimpin pasukannya dari Nablus untuk menyerang Yerusalem, dengan dibantu oleh klan Abu Ghosh, dan memasuki kota pada tanggal 31 Mei 1834. Kaum Kristen dan Yahudi di Yerusalem menjadi sasaran serangan. Pada bulan berikutnya, pasukan Mesir pimpinan Ibrahim mengusir pasukan Qasim di Yerusalem.
Yerusalem
Pemerintahan Utsmaniyah dipulihkan kembali statusnya pada tahun 1840, namun banyak kaum Muslim Mesir yang tetap tinggal di Yerusalem serta semakin banyak kaum Yahudi dari Aljir dan Afrika Utara yang mulai menetap di kota ini. Pada tahun 1840-an dan 1850-an, kekuatan-kekuatan internasional mulai saling berebut pengaruh di Palestina karena mereka berupaya untuk memperluas perlindungan mereka atas kelompok minoritas keagamaan di wilayah ini, suatu perjuangan yang utamanya dilakukan melalui perwakilan-perwakilan konsuler di Yerusalem. Menurut konsul Prusia, populasi Yerusalem pada tahun 1845 adalah 16.410 penduduk, dengan komposisi 7.120 Yahudi, 5.000 Muslim, 3.390 Kristen, 800 tentara Turki dan 100 orang Eropa.
Jumlah peziarah Kristen mengalami peningkatan selama pemerintahan Utsmaniyah, dan melipatgandakan populasi kota ini pada sekitar masa Paskah.
Yerusalem
Pada tahun 1860-an, lingkungan-lingkungan baru mulai berkembang di luar tembok Kota Lama untuk menampung para peziarah juga untuk mengurangi kepadatan penduduk dan sanitasi yang buruk di dalam kota ini. Kawasan Rusia dan Mishkenot Sha'ananim didirikan pada tahun 1860, diikuti oleh banyak lainnya seperti Mahane Israel (1868), Nahalat Shiv'a (1869), Koloni Jerman (1872), Beit David (1873), Mea Shearim (1874), Shimon HaTzadik (1876), Beit Ya'aqov (1877), Abu Tor (1880s), Koloni Swedia-Amerika (1882), Yemin Moshe (1891), dan Mamilla, Wadi al-Joz pada waktu sekitar pergantian abad itu. Pada tahun 1867 seorang misionaris Amerika melaporkan suatu perkiraan populasi Yerusalem dengan jumlah 'di atas' 15.000 penduduk, dengan komposisi 4.000–5.000 Yahudi dan 6.000 Muslim. Setiap tahun terdapat sekitar 5.000–6.000 peziarah Kristen Rusia. Pada tahun 1874 Yerusalem menjadi pusat dari sebuah distrik administratif khusus, dilepaskan dari Vilayet Suriah dan berada di bawah kewenangan langsung Istanbul yang disebut Mutasarrıf Yerusalem.
Hingga tahun 1880-an tidak terdapat satu pun panti asuhan resmi di Yerusalem, sebab para keluarga pada umumnya saling merawat satu sama lain. Pada tahun 1881, Panti Asuhan Diskin didirikan di Yerusalem dengan datangnya anak-anak Yahudi yang menjadi yatim piatu karena suatu pogrom Rusia. Panti asuhan lainnya yang didirikan di Yerusalem pada awal abad ke-20 yaitu Panti Asuhan Blumenthal Zion (1900) dan Rumah Yatim Israel Umum untuk Perempuan (1902).
Yerusalem
Para misionaris Kristen dari Gereja Anglikan dan Lutheran tiba di kota ini pada abad ke-19, beserta para misionaris dari Christian and Missionary Alliance (CMA).
Yerusalem
Pada tahun 1917, setelah Pertempuran Yerusalem, Angkatan Darat Britania pimpinan Jenderal Edmund Allenby merebut kota ini. Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa pada Konferensi Lausanne mempercayakan Britania Raya untuk menjalankan fungsi administratif atas Palestina, Transyordania di dekatnya, dan juga Irak.
Yerusalem
Saat itu Britania berhadapan dengan suatu konflik kebutuhan yang berakar dari masa pemerintahan Utsmaniyah. Berbagai kesepakatan untuk penyediaan air, listrik, dan pembangunan sistem trem—semuanya di bawah konsesi-konsesi yang diberikan otoritas Utsmaniyah—ditandatangani oleh kota Yerusalem dan seorang warga Yunani bernama Euripides Mavromatis pada tanggal 27 Januari 1914. Pekerjaan berdasarkan konsesi-konsesi ini tidak juga dimulai dan, hingga akhir peperangan, pasukan pendudukan Britania menolak untuk mengakui keabsahannya. Mavromatis mengklaim bahwa konsesi-konsesinya tumpang tindih dengan Konsesi Auja yang diberikan pemerintah kepada Rutenberg pada tahun 1921 dan bahwa ia telah kehilangan hak-hak hukumnya. Konsesi Mavromatis pada dasarnya tetap berlaku kendati awalnya ada upaya-upaya dari Britania untuk menghapuskannya; konsesi ini mencakup Yerusalem dan daerah-daerah lain (mis. Betlehem) dalam radius 20 kilometer dari Gereja Makam Kudus.
Yerusalem
Dari tahun 1922 hingga 1948, keseluruhan populasi Yerusalem meningkat dari 52.000 menjadi 165.000 dengan dua pertiganya orang Yahudi dan sepertiganya orang Arab (Muslim dan Kristen). Hubungan antara kaum Muslim dan Kristen Arab dengan penduduk Yahudi yang kian bertumbuh di Yerusalem mengalami kemerosotan sehingga berulang kali terjadi kerusuhan. Di Yerusalem, secara khusus, terjadi kerusuhan Arab pada tahun 1920 dan tahun 1929. Dalam pemerintahan Britania, dibuat berbagai taman baru di pinggiran kota di bagian barat dan utara Yerusalem serta didirikan lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Ibrani.
Yerusalem
Setelah berakhirnya Mandat Britania untuk Palestina, Rencana Pembagian Palestina oleh PBB pada tahun 1947 merekomendasikan "pembentukan rezim internasional khusus di Kota Yerusalem, membentuknya sebagai suatu "Corpus separatum" di bawah adminstrasi PBB." Rezim internasional tersebut (juga termasuk kota Betlehem) rencananya diberlakukan untuk jangka waktu sepuluh tahun, lalu setelahnya akan diadakan suatu referendum di mana masyarakat menentukan rezim di masa mendatang untuk kota mereka. Namun rencana ini tidak terlaksana karena terjadi peperangan pada tahun 1948, sementara Britania menarik diri dari Palestina dan Israel mendeklarasikan kemerdekaannya.
Yerusalem
Bertentangan dengan Rencana Pembagian, yang mana bertujuan membentuk sebuah kota terpisah dari negara Arab dan negara Yahudi, Israel menaklukkan daerah yang nantinya menjadi Yerusalem Barat beserta bagian-bagian utama wilayah Arab yang dialokasikan untuk Negara Arab di masa mendatang; sedangkan Yordania mengambil alih Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Perang tersebut memicu perpindahan penduduk Yahudi dan Arab dari kota ini. 1.500 penduduk Kawasan Yahudi di Kota Lama terusir keluar dan beberapa ratus lainnya dijadikan tawanan ketika Legiun Arab merebut kawasan itu pada tanggal 28 Mei. Penduduk Arab di Katamon, Talbiya, dan Koloni Jerman tersingkir dari rumah mereka. Pada akhir peperangan, Israel memegang kendali atas 12 dari 15 kawasan penduduk Arab di Yerusalem. Diperkirakan bahwa setidaknya 30.000 orang menjadi pengungsi.
Yerusalem
Perang tahun 1948 mengakibatkan pembagian wilayah Yerusalem, sehingga kota lama yang bertembok tersebut sepenuhnya terletak di sisi Yordania dari perbatasan. Wilayah tanpa pemilik di antara Yerusalem Barat dan Timur menjadi jelas keberadaannya pada bulan November 1948. Moshe Dayan, komandan pasukan Israel di Yerusalem, bertemu dengan Abdullah el Tell mitranya dari Yordania di sebuah rumah kosong di Lingkungan Musrara, Yerusalem, dan menandai posisi mereka masing-masing dalam peta: posisi Israel berwarna merah dan Yordania berwarna hijau. Peta kasar ini tidak dimaksudkan sebagai suatu peta resmi, dan menjadi garis perbatasan final dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1949 yang mana membagi kota ini dan menjadikan Gunung Scopus sebagai daerah kantong Israel di Yerusalem Timur. Kawat berduri dan pagar beton dipasang di tengah-tengah kota, melewati dekat Gerbang Yafo di sebelah barat Kota Lama, dan suatu titik persimpangan didirikan di Gerbang Mandelbaum —sedikit ke utara Kota Lama. Pertempuran-pertempuran militer skala kecil seringkali mengancam gencatan senjata tersebut.
Yerusalem
Setelah pendirian negara Israel, Yerusalem dideklarasikan sebagai ibu kotanya. Yordania secara resmi menganeksasi Yerusalem Timur pada tahun 1950, memberlakukan hukum Yordania di wilayah itu, dan mendeklarasikannya sebagai "ibu kota kedua" Yordania pada tahun 1953. Hanya Britania Raya dan Pakistan yang secara resmi mengakui aneksasi tersebut, yang mana—berkenaan dengan Yerusalem—adalah atas dasar "de facto". Beberapa akademisi meragukan pandangan yang menyatakan bahwa Pakistan mengakui aneksasi Yordania.
Yerusalem
Setelah tahun 1948, sejak keseluruhan Kota Lama berada di bagian timur garis gencatan senjata, Yordania mengambil alih kendali atas semua tempat suci di wilayah tersebut. Tempat-tempat suci Muslim dipertahankan dan direnovasi, sedangkan, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata, kaum Yahudi tidak diberikan akses ke tempat-tempat suci mereka dan banyak di antaranya dihancurkan atau dicemarkan. Yordania hanya mengizinkan akses yang sangat terbatas ke tempat-tempat suci Kristen, dan berbagai pembatasan diberlakukan terhadap penduduk Kristen sehingga menyebabkan banyak di antaranya meninggalkan kota ini. Dari 58 sinagoga yang terletak di dalam Kota Lama, setengahnya dirobohkan atau dikonversi menjadi kandang kuda dan kandang ayam selama 19 tahun berikutnya, termasuk Sinagoga Tiferet Yisrael dan Hurba. Pemakaman Yahudi Bukit Zaitun yang berusia 3.000 tahun dicemari; dikatakan bahwa batu-batu nisannya digunakan untuk membangun berbagai fortifikasi tentara Yordania, jamban, dan jalan. 38.000 makam dalam Pemakaman Yahudi tersebut dihancurkan, dan orang-orang Yahudi dilarang dimakamkan di sana. Tembok Barat (Tembok Ratapan) diubah menjadi sebuah tempat suci khusus kaum Muslim yang dihubungkan dengan "al-Buraq". Otoritas Israel menelantarkan makam-makam dalam Pemakaman Mamilla milik kaum Muslim di Yerusalem Barat, yang mana berisikan jenazah figur-figur dari periode Islam awal, memfasilitasi pembuatan sebuah tempat parkir dan toilet-toilet umum di sebagian besar area tersebut pada tahun 1964. Banyak bangunan penting keagamaan dan bersejarah lainnya yang dihancurkan dan diganti dengan bangunan-bangunan modern selama pendudukan Yordania. Selama periode ini, Kubah Shakhrah dan Masjid al-Aqsa mengalami renovasi besar.
Selama perang tahun 1948 tersebut, penduduk Yahudi di Yerusalem Timur diusir keluar oleh Legiun Arab dari Yordania. Otoritas Yordania mengizinkan para pengungsi Palestina keturunan Arab akibat perang tersebut untuk menetap di Kawasan Yahudi yang telah ditinggalkan penghuni sebelumnya itu, dan kawasan ini menjadi dikenal dengan nama "Harat al-Sharaf". Pada tahun 1966, otoritas Yordania merelokasi 500 dari antara mereka ke kamp pengungsi Shuafat sebagai bagian dari rencana untuk mengubah kawasan Yahudi itu menjadi taman publik.
Yerusalem
Walaupun Israel memohon supaya Yordania tetap netral selama Perang Enam Hari, Yordania, yang mana telah menandatangani suatu perjanjian pertahanan dengan Mesir pada tanggal 30 Mei 1967, pada hari kedua perang tersebut menyerang Yerusalem Barat yang berada di bawah kendali Israel. Setelah pertempuran jarak dekat antara tentara Yordania dan Israel di Bukit Bait Suci, Pasukan Pertahanan Israel merebut Yerusalem Timur dan seluruh Tepi Barat. Yerusalem Timur, beserta beberapa wilayah Tepi Barat di dekatnya yang terdiri dari beberapa lusin desa Palestina, selanjutnya dianeksasi oleh Israel, begitu juga tempat-tempat suci Kristen dan Muslim. Pada tanggal 27 Juni 1967, beberapa minggu setelah perang berakhir, Israel memperluas yurisdiksi dan hukumnya untuk Yerusalem Timur dan beberapa daerah di sekitarnya, menggabungkannya dengan Munisipalitas Yerusalem, kendati istilah aneksasi berusaha dihindarinya. Pada tanggal 10 Juli, Menteri Luar Negeri Abba Eban menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal PBB: "Istilah 'aneksasi' yang digunakan oleh para pendukung suara tersebut tidaklah akurat. Langkah-langkah yang diambil [oleh Israel] berhubungan dengan integrasi Yerusalem di area-area munisipal dan administratif, serta berfungsi sebagai suatu dasar hukum untuk perlindungan tempat-tempat suci di Yerusalem." Israel melakukan sensus penduduk Arab di area-area yang dianeksasinya. Mereka diberikan status penduduk permanen dan opsi untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Israel. Sejak tahun 1967, berbagai area Yahudi yang baru bertumbuh dengan cepat di sektor timur, sementara belum ada pembuatan lingkungan Palestina yang baru.
Yerusalem
Akses kaum Kristen dan Yahudi ke tempat-tempat suci di dalam kota lama yang bertembok tersebut dipulihkan. Israel membiarkan Bukit Bait Suci tetap di bawah yurisdiksi "wakaf" Islam, namun membuka Tembok Barat untuk akses kaum Yahudi. Kawasan Maroko, yang mana letaknya berdekatan dengan Tembok Barat, dievakuasi lalu dihancurkan demi pembuatan ruang untuk sebuah plaza bagi mereka yang mengunjungi tembok tersebut. Pada tanggal 18 April 1968, suatu perintah pengambilalihan properti oleh Kementerian Keuangan Israel menjadikan Kawasan Yahudi lebih dari dua kali lipat besarnya, mengusir para penduduk Arab di sana dan mengambil dengan paksa 700 bangunan yang hanya 105 di antaranya merupakan milik penduduk Yahudi pra-1948. Dengan demikian kawasan lama itu diperluas ke Mughrabi Harat Abu Sa'ud, serta kawasan Arab dan Palestina lainnya yang bersejarah. Perintah tersebut memperuntukkan area-area ini untuk keperluan umum, tetapi hanya ditujukan untuk kaum Yahudi. Pemerintah Israel memberikan 200 dinar Yordania bagi setiap keluarga Arab yang dievakuasi.
Yerusalem
Setelah Perang Enam Hari, populasi Yerusalem meningkat 196%. Populasi Yahudi tumbuh sebesar 155%, sedangkan populasi Arab meningkat 314%. Proporsi populasi Yahudi turun dari 74% pada tahun 1967 menjadi 72% pada tahun 1980, dan 68% pada tahun 2000, lalu menjadi 64% pada tahun 2010. Menteri Pertanian Israel Ariel Sharon mengusulkan pembangunan suatu lingkar permukiman Yahudi di sekitar tepi timur Yerusalem. Rencana tersebut dimaksudkan untuk membuat Yerusalem Timur lebih bercorak Yahudi dan mencegahnya supaya tidak menjadi bagian dari suatu blok perkotaan Palestina yang terentang dari Betlehem sampai Ramallah. Pada tanggal 2 Oktober 1977 Kabinet Israel menyetujui rencana tersebut dan selanjutnya tujuh lingkungan permukiman dibangun di tepi timur kota ini. Semuanya itu kemudian dikenal sebagai Pemukiman Lingkar. Lingkungan permukiman Yahudi lainnya dibangun di Yerusalem Timur, dan kaum Yahudi Israel juga bermukim di lingkungan-lingkungan Arab.
Yerusalem
Aneksasi Yerusalem Timur ditanggapi dengan kecaman internasional. Kementerian Luar Negeri Israel membantah kalau aneksasi Yerusalem merupakan suatu pelanggaran hukum internasional. Status akhir Yerusalem telah menjadi salah satu hal terpenting dalam perselisihan antara para juru runding Israel dan Palestina untuk mencapai perdamaian. Hal-hal yang menjadi perselisihan antara lain mencakup apakah bendera Palestina dapat dikibarkan di area-area dalam perwalian Palestina serta kekhususan batas-batas wilayah Palestina dan Israel.
Yerusalem
Setelah Perang Enam Hari tahun 1967, Israel memperluas administrasi dan yurisdiksinya atas Yerusalem Timur, mendirikan batas-batas munisipal baru.
Yerusalem
Pada tahun 2010 Israel menyetujui undang-undang yang memberikan Yerusalem status prioritas nasional tertinggi di Israel. Hukum ini memprioritaskan pembangunan di seluruh kota, serta menawarkan berbagai manfaat pajak dan dana bantuan bagi para penduduk untuk menjadikan perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesempatan kerja, bisnis, pariwisata, dan acara budaya lebih terjangkau. Menteri Komunikasi Moshe Kahlon mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut mengirim "suatu pesan politik yang tegas dan jelas bahwa Yerusalem tidak akan terbagi", dan bahwa "semua orang dalam komunitas internasional dan Palestina yang mengharapkan pemerintah Israel sekarang menerima tuntutan apapun menyangkut kedaulatan Israel atas ibu kotanya adalah keliru dan menyesatkan".
Yerusalem
Status kota ini, terutama tempat-tempat sucinya, masih menjadi suatu masalah utama dalam konflik Israel–Palestina. Pemerintah Israel telah menyetujui rencana-rencana pembangunan di Kawasan Muslim di Kota Lama dalam rangka memperluas keberadaan Yahudi di Yerusalem Timur, sementara beberapa pemimpin Islam mengklaim bahwa kaum Yahudi tidak memiliki keterkaitan sejarah dengan Yerusalem, dan menyatakan bahwa Tembok Barat yang berusia 2500 tahun tersebut dibangun sebagai bagian dari sebuah masjid. Kaum Palestina memandang Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina, dan batas-batas kota ini telah menjadi subjek pembicaraan bilateral. Suatu tim ahli yang dihimpun oleh Ehud Barak (kelak menjadi Perdana Menteri Israel) pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa kota ini harus dibagi, karena Israel telah gagal meraih tujuan-tujuan nasionalnya di sana. Namun pada tahun 2014 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa "Yerusalem tidak akan pernah terbagi". Suatu jajak pendapat yang diselenggarakan pada tahun Juni 2013 mendapati bahwa 74% orang Yahudi Israel menolak gagasan mengenai suatu ibu kota Palestina di bagian manapun dari Yerusalem, kendati 72% masyarakat memandangnya sebagai sebuah kota yang terbagi. Suatu jajak pendapat pada tahun 2011, yang dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion dan American Pechter Middle East Polls for the Council on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa 39% penduduk Arab di Yerusalem Timur lebih memilih kewarganegaraan Israel daripada 31% lainnya yang lebih memilih kewarganegaraan Palestina. Menurut jajak pendapat tersebut, 40% penduduk Palestina lebih memilih untuk meninggalkan lingkungan permukiman mereka jika mereka ditempatkan di bawah pemerintahan Palestina.
Yerusalem
Pada tanggal 5 Desember 1949, Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion, memproklamirkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan sejak saat itu semua cabang pemerintahan Israel—legislatif, yudisial, dan eksekutif—berada di sana, kecuali Kementerian Pertahanan yang mana terletak di HaKirya di Tel Aviv. Pada saat proklamasi tersebut Yerusalem terbagi antara Israel dan Yordania, karenanya hanya Yerusalem Barat yang diproklamasikan sebagai ibu kota Israel.
Yerusalem
Pada bulan Juli 1980, Israel mengesahkan Hukum Yerusalem sebagai Hukum Dasar. Hukum ini menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota "bersatu dan penuh" dari Israel. ""Hukum Dasar: Yerusalem, Ibu Kota Israel"" merupakan suatu alasan utama bagi masyarakat internasional untuk tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 478 pada tanggal 20 Agustus 1980, yang mana menyatakan bahwa Hukum Dasar tersebut adalah "suatu pelanggaran hukum internasional", juga "batal dan tidak berlaku serta harus segera dicabut". Negara-negara anggota dihimbau untuk menarik perwakilan diplomatik mereka dari Yerusalem. Menanggapi resolusi tersebut, 22 dari 24 negara yang sebelumnya memiliki kedutaan di Yerusalem (Barat) memindahkan kedutaan mereka ke Tel Aviv, di mana banyak kedutaan telah terdapat di sana sebelum Resolusi 478. Kosta Rika dan El Salvador menyusul pada tahun 2006.
Saat ini tidak ada kedutaan di dalam batas-batas kota Yerusalem kendati terdapat beberapa kedutaan di Mevaseret Zion, di pinggiran kota Yerusalem, dan empat konsulat di dalam kota itu sendiri.
Yerusalem
Pada tahun 1995 Kongres Amerika Serikat mengesahkan Akta Kedutaan Yerusalem yang menyatakan bahwa jika diperlukan, tergantung pada kondisi, kedutaannya dapat dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Bagaimanapun para presiden Amerika Serikat berpendapat bahwa resolusi-resolusi Kongres mengenai status Yerusalem hanya berupa nasihat. Konstitusi menetapkan bahwa hubungan luar negeri sebagai suatu kekuasaan eksekutif, dengan demikian kedutaan Amerika Serikat masih tetap di Tel Aviv. Karena tidak diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel, beberapa pers non-Israel menggunakan Tel Aviv sebagai sebuah metonimia untuk Israel.
Yerusalem
Otoritas Nasional Palestina memandang Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, menurut Resolusi 242 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Otoritas Palestina mengklaim bahwa Yerusalem, termasuk Haram al-Sharif, sebagai ibu kota Negara Palestina; PLO mengklaim bahwa Yerusalem Barat juga tergantung pada negosiasi-negosiasi status permanen. Namun dinyatakannya juga bahwa akan dipertimbangkan solusi-solusi alternatif, seperti membuat Yerusalem sebagai suatu kota terbuka.
Yerusalem
Posisi PLO sekarang adalah bahwa Yerusalem Timur, sebagaimana didefinisikan oleh batas-batas wilayah munisipal pra-1967, seharusnya merupakan ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat ibu kota Israel, yang mana setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas bagian masing-masing dari kota ini beserta munisipalitasnya masing-masing. Suatu "dewan pembangunan" bersama akan bertanggung jawab untuk pengembangan yang terkoordinasi.
Yerusalem
Beberapa negara, seperti Rusia dan Tiongkok, mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Resolusi 58/292 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak kedaulatan atas Yerusalem Timur.
Yerusalem
Yerusalem dilayani oleh berbagai infrastruktur komunikasi yang sangat maju, menjadikannya sebagai salah satu pusat logistik utama bagi Israel.
Yerusalem
Stasiun Bus Pusat Yerusalem, terletak di Jalan Yafo, merupakan stasiun bus tersibuk di Israel. Stasiun ini dilayani oleh Egged Bus Cooperative, yang adalah perusahaan bus terbesar kedua di dunia, Dan yang melayani rute Bnei Brak-Yerusalem bersama dengan Egged, juga Superbus yang melayani rute antara Yerusalem, Modi'in Illit, dan Modi'in-Maccabim-Re'ut. Semua perusahaaan tersebut beroperasi dari Stasiun Bus Pusat Yerusalem. Lingkungan-lingkungan permukiman Arab di Yerusalem Timur dan rute-rute antara Yerusalem dan berbagai lokasi di Tepi Barat dilayani oleh Stasiun Bus Pusat Yerusalem Timur, suatu pusat transportasi yang terletak di dekat Gerbang Damaskus di Kota Lama. Kereta Ringan Yerusalem memulai layanannya pada bulan Agustus 2011. Menurut rencana, jalur rel pertamanya akan mampu mengangkut sekitara 200.000 orang setiap hari, dan memiliki 23 halte. Rutenya adalah dari Pisgat Ze'ev di utara via Kota Tua dan pusat kota menuju Gunung Herzl di selatan.
Yerusalem
Pekerjaan lainnya yang masih dalam proses adalah jalur kereta baru berkecepatan tinggi dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2018. Terminal akhirnya adalah sebuah stasiun baru di bawah tanah (dengan kedalaman 80 m) yang melayani International Convention Center dan Stasiun Bus Pusat, serta direncanakan untuk diperpanjang di kemudian hari sampai ke Stasiun Kereta Malha. Israel Railways mengoperasikan layanan kereta menuju Stasiun Kereta Malha dari Tel Aviv via Beit Shemesh.