Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Birokrasi di Indonesia
Pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkan dekret presiden yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan presiden melalui "Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959" melarang PNS golongan F menjadi anggota dari partai politik selanjutnya pada tahun 1961 dikeluarkannya "Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian" dan dibentuk "Badan Administrasi Kepegawaian Negara" (BAKN) diikuti dengan lembaga baru bernama "Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN)" yang menghasilkan "Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1962" tentang pokok-pokok organisasi aparatur pemerintah negara tingkat tertinggi, dua tahun kemudian dikeluarkan "Keppres Nomor 98 Tahun 1964" dibentuk "Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KONTRAR)" merupakan kelanjutan dari "Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN)", retooling atau "pembersihan" dalam dua kepanitian terakhir ini lebih bernuansa politis dengan penyingkiran birokrat yang tak sehaluan dengan partai yang sedang memerintah (the ruling party) atau " yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan republik".
Birokrasi di Indonesia
Dalam perkembangannya pengorganisasian birokrasi mulai diwarnai dengan ketidakpastian akibat peranan partai-partai politik yang saling bersaing dengan sangat dominan, partai-partai politik mulai melakukan "building block" kekuasaan melalui pos-pos kementerian strategis di jajaran pemerintahan sebagai sumber daya kelangsungan partai politik yang bersangkutan, program rekrutmen birokrasi ikut mengalami "spoil system" yang merajalela mulai dari pengangkatan, penempatan, promosi dan instrumen kepegawaian lainnya tidak didasarkan kriteria penilaian melainkan berdasarkan pertimbangan politik, golongan serta unsur-unsur lainnya di luar tugas birokrasi.
Birokrasi di Indonesia
Pada tahun 1966 awal pemerintahan Suharto bedasarkan "Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera" ditunjuk selaku presiden dan ketua presidium Kabinet Ampera melalui "Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 266 Tahun 1967" kembali membentuk panitia pengorganisasian birokrasi sebagai pembantu presidium yang kemudian dikenal dengan nama "Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah" atau disingkat menjadi "Tim PAAP" yang beranggotakan sebelas orang dengan Menteri Tenaga Kerja selaku ketua didampingi oleh direktur LANsebagai sebagai sekretaris serta dibantu oleh lima orang penasehat ahli yang mengusulkan unit kerja baru bernama Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Inspektorat tercermin dalam "Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966" serta dalam pengorganisasian kembali birokrasi pada kementerian negara melalui "Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1966" dilakukan pengubahan penggolongan PNS dari golongan A sampai dengan F menjadi golongan I sampai dengan IV.
Birokrasi di Indonesia
Selanjutnya pada tahun 1968 kembali dibentuk "Panitia Koordinasi Efisiensi Aparatur Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintah" yang disebut pula sebagai "Proyek 13" disusul dengan "Keppres Nomor 16 Tahun 1968" yang kemudian disempurnakan dengan "Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1968", "Proyek 13" ini kemudian berganti nama menjadi "Sektor Penyempurnaan dan Penertiban Administrasi Negara" yang lebih dikenal dengan nama "Sektor P' dengan anggota terdiri dari "Lembaga Administrasi Negara" (LAN), "Badan Administrasi Kepegawaian Negara" (BAKN), "Badan Perencanaan Pembangunan Nasional" (Bappenas), Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, serta Departemen Transmigrasi dan Koperasi. yang diketuai oleh Awaloeddin Djamin yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dengan tugas agar dapat menyempurnakan administrasi pemerintahan.
Birokrasi di Indonesia
Ketika Suharto pertama kali membentuk Kabinet Pembangunan I dengan "Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968", dibentuk kementerian nomenklatur baru yaitu "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" bertugas antara lain melanjutkan "pembersihan" birokrasi dari unsur-unsur apa yang disebut dengan "berpolitik kepartaian" lalu berdasarkan "Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971" pada tanggal 29 Nopember 1971 didirikan "Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)" sebagai organisasi wadah tunggal bagi seluruh pegawai pemerintahan Indonesia dan dalam perkembangan selanjutnya "Tim PAAP" dan "Proyek 13" akhirnya dilebur kedalam "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" sedangkan "Sektor Aparatur Pemerintah" (Sektor P) tetap dan berfungsi meliputi penyusunan kebijaksanaan, perencanaan, pembuatan program, koordinasi, pengendalian, dan penelitian dalam rangka menyempurnakan dan membersihkan aparatur negara dan "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" yang dipimpin oleh seorangan menteri merangkap menjadi anggota Sektor N (Penelitian dan Pengembangan) dan Sektor Q (Keamanan dan Ketertiban) dan dengan "Keppres Nomor 45/M Tahun 1983" "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" diubah kembali menjadi "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara" yang secara langsung menteri pada kementerian tersebut merangkap pula sebagai wakil Ketua Bappenas.
Birokrasi di Indonesia
Tahun 1995 melalui "Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995" tanggal 27 September 1995 pemerintah mencanangkan dimulai diterapkan lima hari kerja yaitu hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1995 sebagai akibat dari sistem pembinaan Karier PNS, pertumbuhan nol pegawai negeri sipil (PNS) (Zero Growth) seta perampingan organisasi.
Birokrasi di Indonesia
Setelah tahun 1998 yang dikenal sebagai "gerakan reformasi" maka melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999" mengenai keberadaan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai anggota partai politik lalu diubah melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999" yang membuat pegawai negeri sipil (PNS) kembali tertutup dari kemungkinan untuk ikut berkiprah sebagai keanggotaan dalam partai politik apapun.
Birokrasi di Indonesia
Sejak kemerdekaan tahun yang lalu dan setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Indonesia baru mempunyai pengaturan organisasi kementerian sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan kementerian negara.
Birokrasi di Indonesia
Usaha rasionalisasi organisasi pemerintah pusat sebenarnya sudah dimulai sejak masa Kabinet Wilopo (3 April 1952 -1 Agustus 1953) yang berusia hanya sekitar limabelas bulan kemudian diteruskan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953 - 12 Agustus 1955) bernasib sama berusia dua tahun yang mempunyai program antara lain menyusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai serta memberantas korupsi dalam birokrasi dengan pembentukan "Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-kementerian" (PANOK) yang bekerja antara tahun 1952 sampai dengan 1954.
Birokrasi di Indonesia
Pada 2009, bila merujuk pada laporan dari "Political and Economic Risk Consultancy (PERC)" yang berbasis di Hongkong, Indonesia masih menunjukan angka yang buruk terutama dalam hal "hambatan birokrasi" atau "red tape barriers"
Birokrasi di Indonesia
Wajah birokrasi dari suatu penyelengaraan negara Indonesia akan tercermin pada hasil produk yang berupa adanya standar pelayanan terhadap publik atau masyarakat dalam rangka merasionalisasi birokrasi akan dapat terwujudnya dengan adanya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dengan terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada kepentingan umum serta adanya kepastian hukum dalam kesamaan hak disamping keseimbangan hak dan kewajiban meliputi keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, penyedian fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
Birokrasi di Indonesia
Sebagai penjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dan penanggung jawab adalah pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, pimpinan lembaga lainnya, gubernur pada tingkat provinsi dengan kewajiban melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan pada tingkat bupati pada tingkat kabupaten, wali kota pada tingkat kota melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan menteri atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan gubernur
Birokrasi di Indonesia
Pendulum kekuasaan di Indonesia selalu bergulir dari waktu-ke waktu, bergerak antara eksekutif dan parlemen serta peran kekuatan bersenjata yang ikut mewarnai kekuasaan para pelaku hampir tidak mengalami perubahan yakni berputar antara partai politik yang satu kepada partai politik yang lain, pada kurun waktu tertentu lokus kekuasaan akan bergeser pada pihak eksekutif dimana partai politik pemerintah akan lebih kuat dan menunjukkan supremasi kekuasaan katimbang kelembagaan negara lainnya yang dengan demikian penggunaan kekuasaan akan terfokus dan bermuara di satu tempat, saat kurun waktu yang lain, kekuasaan berada pada pihak legislatif, partai politik lain yang berada di legislatif akan memainkan peran yang sentral dalam fokus penggunaan kekuasaan membuat stabilitas pemerintahan tidak bisa tercapai, sementara itu profesionalisme baik pada pihak legsilatif maupun pihak eksekutif tidak juga pernah bisa terwujudkan, politik tarik-menarik dari lokus dan fokus penggunaan kekuasaan akan selalu silih berganti berada di kedua pihak tersebut.
Birokrasi di Indonesia
Sementara kepentingan publik tidak pernah merasakan keterwakilan dalam siklus kekuasaan ini, keperwakilan melalui partai politik yang seharusnya sebagai mewakili kepentingan publik hanya mengenalnya pada saat-sat ketika akan diadakan pemilu belaka dan seterusnya kepentingan publik akan terlupakan kembali dengan kekuasaan ego partikular dan elite pimpinan partai politik semata.
Birokrasi di Indonesia
Dalam Perkembangannya administrasi publik akan cenderung menjadi instrumen dari kekuasaan dari para elite dengan membuat publik senantisa kembali berada pada posisi objek dan kepentingan sedangkan pertanggung jawaban kepada publik mempunyai kadar amat rendah dan cenderung bisa dikatakan hampir tidak ada sama sekali akhirnya akan bisa menjadi sebuah ironi di dalam sebuah negara demokrasi yang tanpa mempunyai akuntabilitas, negara demokrasi yang seharusnya dapat melahirkan "administrasi publik" yang lebih baik sebagaimana administrasi publik di beberapa negara yang telah mengikuti sistem demokrasi yang seharusnya menjadi sebuah kekuatan besar yang dapat dipergunakan untuk meminta pertanggung jawaban publik dan harus dapat segera dilaksanakan oleh pemerintahan dan publik dapat pula antara lain dengan menuntut uang pajak yang dibayarkan kepada pemerintahan agar selalu dipergunakan secara jelas dan bermanfaat bagi publik melalui tekanan-tekanan publik antara lain fiskal kepada administrasi publik akan semakin kuat, publik harus dapat mengetahui setiap aliran penggunakan dan pemanfaatan fiskal dengan demikian publik tidak lagi akan dapat mentoleransi terhadap segala macam "pemborosan", "inkomptensi" dan "kecerobohan" yang mungkin atau yang dilakukan oleh aparatur administrasi publik yang berakibatkan kerugian bagi publik.
Efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas publik terdapat faktor yang menentukan antara lain dengan adanya derajat transparansi penerimaan yang dapat diukur dari peran media massa dalam memberikan informasi kepada publik meliputi anggaran, akuntansi publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap beragai informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang telah dilakukan dan tidak pernah dilakukan bagi kepentingan publik serta pendidikan pemahaman hak-hak sipil yang diberikan kepada para warga negara agar mengetahui hak dan kewajibannya serta kesiapannya untuk menjalankan.
Putri Mahkota Masako
Ia lahir dengan nama , sebagai anak perempuan tertua dari Hisashi Owada, seorang diplomat senior, yang saat ini adalah Presiden Mahkamah Internasional. Ia memiliki dua adik perempuan kembar bernama Setsuko dan Reiko.
Putri Mahkota Masako
Masako tinggal di Moskwa bersama orang tuanya ketika ia berusia dua tahun, dan menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di sana. Setelah kembali ke Jepang, ia masuk sekolah putri swasta di Tokyo, "Denenchofu Futaba", sejak sekolah dasar sampai tahun kedua sekolah menengah atas. Masako dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat ketika ayahnya menjadi dosen tamu di Universitas Harvard dan wakil duta besar Jepang untuk Amerika Serikat. Pada tahun 1981, ia lulus dari Belmont High School. Masako juga menjadi presiden National Honor Society di sekolah menengah atas tersebut.
Putri Mahkota Masako
Masako meraih gelar BA di bidang Ekonomi secara magna cum laude dari Universitas Harvard dan mengambil kuliah namun menyelesaikan pasca sarjana Hubungan Internasional di Balliol College, Universitas Oxford. Ia juga sempat belajar sebentar di Universitas Tokyo, dalam rangka persiapan ujian masuk ke Departemen Luar Negeri Jepang.
Putri Mahkota Masako
Selain bahasa Jepang, ia juga fasih berbahasa Inggris dan Perancis, serta disebutkan menguasai percakapan standar dalam bahasa Jerman, Rusia, dan Spanyol.
Putri Mahkota Masako
Sebelum menikah, Masako sempat bekerja di Departemen Luar Negeri Jepang, di mana ayahnya menjabat sebagai Direktur Jenderal dan Wakil Menteri. Selama kariernya di sana, Masako bertemu dengan banyak pemimpin dunia, antara lain Presiden AS Bill Clinton dan Presiden Rusia Boris Yeltsin. Ia juga berperan sebagai penerjemah dalam perundingan Jepang dan Amerika Serikat mengenai superkonduktor.
Putri Mahkota Masako
Konstitusi Jepang tidak mengizinkan anggota keluarga kekaisaran untuk terlibat dalam kegiatan politik. Dalam hal ini, Pangeran Mahkota pernah mengeluarkan komentar keprihatinannya atas ketidaknyamanan dan tekanan yang dialami oleh istrinya akibat pengaturan oleh Biro Rumah Tangga Kekaisaran, serta tentang keinginan istrinya untuk menjalani kehidupan sebagai seorang diplomat.
Putri Mahkota Masako
Masako pertama kali bertemu dengan Putra Mahkota Naruhito ketika ia menjadi mahasiswa di Universitas Tokyo pada bulan November 1986, meskipun beberapa orang mengatakan bahwa mereka sebelumnya pernah bertemu ketika ayahnya bertugas sebagai pendamping untuk anggota keluarga kaisar. Masako dan Putra Mahkota terlihat bersama-sama beberapa kali di depan umum sepanjang tahun 1987. Pada tanggal 9 Juni 1993, mereka menikah dalam sebuah upacara pernikahan tradisional Jepang. Pangeran Mahkota dan Putri Mahkota mempunyai seorang anak, Putri Aiko (gelar resminya adalah "Toshi no Miya", atau Putri Toshi), lahir pada tanggal 1 Desember 2001.
Putri Mahkota Masako
Masako secara umum tidak tampil di muka publik sejak tahun 2002. Ia diperkirakan mengalami tekanan emosional yang menurut banyak pihak disebabkan oleh tuntutan untuk menghasilkan pewaris tahta laki-laki, serta dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai anggota keluarga kekaisaran. Ia didiagnosis menderita gangguan penyesuaian ("adjustment disorder") pada bulan Juli 2004, dan dilaporkan sedang menjalani pengobatan.
Putri Mahkota Masako
Pada 11 Juli 2008, Putra Mahkota Naruhito meminta publik untuk memahami keadaan istrinya yang menderita sakit tersebut. Ia membuat pernyataan dalam kunjungan selama 8-hari di Spanyol, tanpa Masako:
Cangkering, Amuntai Selatan, Hulu Sungai Utara
Cangkering adalah salah satu desa di kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.Judul : Sejarah Desa Cangkering
Penulis : Muhammad Amin.
Cangkering, Amuntai Selatan, Hulu Sungai Utara
Dahulu pada jaman belanda dan jepang masih berkuasa di wilayah Indonesia tercinta ini, dimana saat itu belanda menjajah kita dengan sangat lama yaitu 3,5 abad atau 350 tahun dan Jepang 3 tahun, penjajahan yang tidak mungkin dilupakan oleh seluruh warga Indonesia dari kakek-nenek yang pernah merasakan penjajahan itu sendiri sampai anak ingusan yang diceritakan kakek-neneknya, anak ingusan tadi pun menjadi kakek-nenek dan menceritakan lagi pada anak-cucunya turun temurun hingga akhir jaman.
Dan saat itu pula tercatat sejarah yang tak akan pernah dilupakan oleh masyarakat, meski sejarah ini tak tercatat di Guinnes World Record. Namun, setidaknya sejarah ini selalu tercatat dalam pikiran, hati, dan jiwa saya. Sejarah terbentuknya sebuah desa kecil yang sekarang saya tinggali. Rumah, keluarga, sahabat dan kerabat saya juga ada di desa ini, Desa kecil dengan berjuta-juta bahkan bermilyar-milyar cerita dan kenangan telah terpahat disini.
Desa kecil yang mempunyai luas wilayah ± 3 Km, dan secara morfologi seluruh wilayah desa kecil ini berada pada kemiringan 0 – 2 % dengan ketinggian 0 – 49 m dari permukaan laut. Desa ini saat penjajahan belanda dan jepang dulu masih bergabung dengan Desa panyiuran dikarenakan jumlah penduduknya masih sedikit, rumah-rumah sangat jarang terlihat, bahkan Desa kecil ini sangat sunyi, apalagi saat malam tiba, seluruhnya gelap. Untuk keluar rumah pun harus berpikir dua kali, hanya cahaya bulan yang menerangi, dan dari rumah warga hanya dari lampu duduk. Lampu duduk yang terbuat dari kaleng bekas seperti kaleng susu atau apapun yang disebut dengan kaleng, dan kaleng itu diisi dengan minyak tanah, lalu ditambahkan sebuah sumbu. Sebuah penerangan yang sangat amat sederhana dan sangat berharga waktu itu. Entah siapakah pencipta lampu duduk itu? Yang jelas itu sangat berguna bagi masyarakat.
Usaha masyarakat di Desa kecil ini pun hanya dibidang petani, buruh, nelayan, dan pengrajin anyaman purun sebagai industri kecil rumah tangga yang cukup banyak dikerjakan oleh ibu rumah tangga yang mana produknya banyak diminati dan dipakai oleh masyarakat baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Kabupaten sekitarnya.
Setelah memisahkan diri dengan Desa panyiuran pada tahun 1960-an, dan yang menjabat sebagi kepala desa yang pertama Adalah H.Adenan,beliau adalah pemikir sekaligus tokoh utama dalam pembentukan Desa kecil ini, beliau sangat disegani wajar saja beliau dijadikan kepala desa. Dalam penamaannya yaitu “CANGKERING” berasal dari ide masyarakat , hal ini disebabkan Karena di sepanjang jalan Desa Cangkering banyak ditanam pohon kayu kacang bekas peninggalan belanda dan jepang. Dan setelah sekian tahun kayu kacang tersebut banyak yang kering dan mati ,maka dinamailah DESA CANGKERING..
Itulah sejarah tempat tinggalku. Bagaimana Sejarah tempat tinggalmu kawan ?
Gametogenesis
Gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. spermatogenesis merupakan pembentukan sel kelamin jantan (inti sel sperma), oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin betina (inti sel telur/ovum). Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel mitosis dan meiosis.
Susno Duadji
Komjen Pol (Purn.) Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc. () adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) yang menjabat sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat.
Susno Duadji
Kakaknya , Sukadi Duadji merupakan mantan wakil Bupati Lahat periode 2008-2013 , sekarang ia akan berencana bermukim di "Depati Lawang Diwe" (kediaman pribadinya) di Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Susno sekarang dipercaya menduduki jabatan sebagai ketua Tim Kamus Bahase Kite (Lahat dan Besemah).
Susno Duadji
Susno adalah anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya bernama Duadji dan ibunya bernama Siti Amah. Ia adalah suami dari Herawati dan bapak dari dua orang putri.
Susno Duadji
Lulus dari Akabri Kepolisian 1977, Susno yang menghabiskan sebagian kariernya sebagai perwira polisi lalu lintas, dan telah mengunjungi 90 negara untuk belajar menguak kasus korupsi. Kariernya mulai meningkat ketika ia dipercaya menjadi Wakapolres Yogyakarta, dan berturut-turut setelah itu Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang. Susno mulai ditarik ke Jakarta, ketika ditugaskan menjadi kepala pelaksana hukum di Mabes Polri dan mewakili institusinya membentuk KPK pada tahun 2003. Tahun 2004 ia ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sekitar tiga tahun di PPATK, Susno kemudian dilantik sebagai Kapolda Jabar dan sejak Januari 2008 menggantikan Irjen Pol. Soenarko Danu Ardanto. Ia menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pada Oktober 2008 menggantikan Komjen Pol. Bambang Hendarso Danuri yang telah dilantik sebagai Kapolri.
Susno Duadji
Susno Duadji sempat menyatakan mundur dari jabatannya pada tanggal 5 November 2009, akan tetapi pada 9 November 2009 ia aktif kembali sebagai Kabareskrim Polri. Namun, pada 24 November 2009 Kapolri secara resmi mengumumkan pemberhentiannya dari jabatan tersebut.
Susno Duadji
Kode sebutan ("call sign") Susno sebagai "Truno 3" atau orang nomor tiga paling berpengaruh di Polri setelah Kapolri dan Wakapolri, menjadi populer di masyarakat umum setelah sering disebut-sebut terutama dalam pembahasan kasus kriminalisasi KPK. Meskipun demikian, kode resmi untuk Kabareskrim Polri sesungguhnya adalah "Tribrata 5" atau nomor 5 di Polri setelah Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri dan Kabaharkam Polri, sedangkan "Truno 3" adalah kode untuk Direktur III Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Bareskrim Polri. Adapun Direktur III/Tipidkor Bareskrim Polri saat itu adalah Brigjen Pol. Yovianes Mahar. yang kini menjabat sebagai Irwil II Itwasum Polri.
Susno Duadji
Riwayat karier Susno Duadji selama aktif berkarier di Polri, ialah sebagai berikut :
Susno Duadji
Susno Duadji merupakan lulusan Akabri Kepolisian dan mengenyam berbagai pendidikan antara lain PTIK, S-1 Hukum, S-2 Manajemen, dan Sespati Polri. Ia juga mendapat kursus dan pelatihan di antaranya "Senior Investigator of Crime Course" (1988), "Hostage Negotiation Course" (Antiteror) di Universitas Louisiana AS (2000), Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur Malaysia (2001), Studi Perbandingan Sistem Polisi di Seoul, Korea Selatan (2003), serta "Training Anti Money Laundering Counterpart" di Washington, DC, Amerika Serikat.
Pulau Numfor
Pulau Numfor merupakan sebuah pulau yang terletak pada sebelah utara Pulau Papua. Secara administratif, Pulau Numfor termasuk wilayah Kabupaten Biak Numfor. Pulau ini terletak di utara Papua. Terletak di Teluk Cendrawasih yang berjarak lima puluh kilometer sebelah barat Biak dan Supiori dan 70 km sebelah timur dari kota pelabuhan Manokwari.
Pulau Numfor
Bentuk pulau ini hampir oval dan memiliki luas wilayah 335 kilometer persegi. Seluruh pantai pada pulau Numfor terutama dikelilingi oleh terumbu karang , kecuali untuk beberapa titik di pantai tenggara Pulau Numfor karena ada yang bertebing curam. Bagian terbesar dari pulau ini adalah hutan hujan tropis. Ketinggian pulau ini mencapai 204 meter, tetapi tidak ada puncak menonjol dan relatif datar secara keseluruhan.
Badan Layanan Umum Daerah
Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Badan Layanan Umum Daerah
BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.