Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kasus Tibo
Pada 18 September pengacara Tibo cs, Roy Bening, telah menerima surat kejaksaan tentang waktu hukuman mati mereka yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2006. Surat pemberitahuan eksekusi sudah disampaikan kepada Fabianus Tibo cs oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Petobo, Palu.
22 September 2006, dini hari, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu menjalani eksekusi mati di Poso, Provinsi Sulawesi Tengah di hadapan regu tembak dari kesatuan Brimob Polda setempat. Mereka menjalani eksekusi mati secara serentak selama kurang dari lima menit mulai pukul 01:10 WITA di sebuah tempat yang masih dirahasiakan di pinggiran selatan Kota Palu. Berselang beberapa menit kemudian, jazad ketiga terpidana yang benar-benar telah dinyatakan meninggal dunia segera dimandikan oleh puluhan petugas yang sudah bersiaga di tempat kejadian perkara (TKP). Lalu, masing-masing mereka dipakaikan setelan jas yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, jenazah para terpidana dimasukkan ke dalam tiga peti mati yang tiga bulan lalu sudah dipersiapkan pihak Kejaksaan Negeri Palu selaku pelaksana eksekutor.
Kasus Tibo
Sementara itu, kawasan Bandara Mutiara di pinggiran Selatan Kota Palu yang sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari telah disterilkan serta mendapatkan pengamanan ekstra ketat oleh ratusan aparat keamanan bersenjata lengkap, hingga pukul 05:30 WITA belum dibuka untuk umum. Kuat dugaan sebuah bangunan di salah satu bagian bandara terbesar di provinsi Sulteng ini dijadikan tempat menyemayamkan jenazah Tibo dkk, sebelum dibawa ke tempat penguburannya.
Kasus Tibo
Jenazah Tibo dan Marinus akan diterbangkan ke Soroako, Sulsel, menggunakan pesawat udara. Selanjutnya dari Soroako diseberangkan ke Danau Towuti, untuk kemudian dibawa melalui perjalanan darat ke desa Beteleme, ibukota Kecamatan Lembo di Kabupaten Morowali, guna dikebumikan di tempat domisili keluarganya. Sementara jenazah Dominggus langsung diangkut ke pekuburan Kristen Poboya, Palu Timur.
Kasus Tibo
Kejaksaan Agung menggelar jumpa pers, disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, I Wayan Pasek Suartha menjelaskan pelaksanaan eksekusi dipimpin pelaksana harian Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Mahmud Manan, dengan pelaksana Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Ketiga terpidana dijemput dari LP Kelas II Petebo. 01.00 Wita, ketiga terpidana tiba di tempat pelaksanaan eksekusi. Selang 15 menit kemudian terpidana mendapat bimbingan doa dari rohaniwan Katolik, Yosep Katilitaba.
Kasus Tibo
Eksekusi dilaksanakan di Desa Poboya, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Jumat 22 September, pukul 01.45 WITA atau pukul 00.45 WIB. Eksekusi dilaksanakan secara serentak di hadapan regu tembak dari Brimob Polda Sulteng yang terdiri dari tiga regu, masing-masing regu 12 personel. Pukul 02.00 WITA, tim dokter yang terdiri dari 6 orang yang dipimpin dokter Haris menyatakan ketiga terpidana benar-benar telah meninggal.
Kasus Tibo
Pukul 04.00 WITA jenazah dikenakan pakaian jas lengkap dan dimasukkan ke dalam peti jenazah. Prosesi pemakaman Dominggus da Silva dilaksanakan atau diselenggarakan negara di pemakaman Poboya, Palu Selatan, Palu, pukul 04.15 WITA. Sementara, jenazah Fabianus Tibo dan Marinus Riwu pada pukul 06.00 diberangkatkan ke Morowali, menggunakan pesawat helikopter milik Polda Sulawesi Tengah. Permintaan Dominggus da Silva untuk dimakamkan di Maumere tidak dipenuhi atas penentuan Kajati setempat, dan pemakaman Dominggus diselenggarakan negara.
Kasus Tibo
Kejari Palu menolak semua permintaan terakhir Tibo dkk. Empat permintaan terakhir Tibo cs:
Kasus Tibo
Kejari Palu tidak memberi kesempatan jenazah Tibo dkk disemayamkan di Gereja Santa Maria Palu untuk Misa Requiem. Menurut pihak kejaksaan, setelah dieksekusi, jenazah Tibo dan Marinus langsung diterbangkan ke Morowali, sedangkan jenazah Dominggus dikebumikan di Palu.
Kasus Tibo
Tibo dkk telah meminta semua keperluan setelah eksekusi hingga ke pemakaman itu disiapkan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang peduli terhadap mereka. Berdasarkan Pasal 15 Penetapan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, penguburan diserahkan kepada keluarga atau sahabat terpidana.
Kasus Tibo
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sulawesi mengecam keras sikap kepolisian yang langsung memakamkan jasad Dominggus da Silva, setelah eksekusi mati, di daerah Poboya, Palu, dekat Markas Brimob, tanpa memberi tahu pihak keluarga. Tidak lama setelah melakukan eksekusi terhadap ketiga terpidana mati kasus Poso, pihak kepolisian selaku eksekutor langsung memakamkan jasad Dominggus da Silva tanpa memberi tahu pihak keluarga yang sudah menanti di Gereja Santa Maria, Palu. Dengan penguburan sepihak itu, keluarga tidak sempat melihat jasad Dominggus. Dalam amanat terakhirnya Dominggus meminta pihak keluarga memakamkan jazadnya di tempat asalnya, Nusa Tenggara Timur.
Kasus Tibo
Polisi pun ingkar janji untuk membawa jazad Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu ke Gereja Santa Maria, rencananya pihak keluarga akan melakukan misa requem. Akhirnya, misa yang dipimpin oleh Pastor Gereja Santa Maria, Melky Toreh, berlangsung selama 45 menit. Foto tiga terpidana mati dipajang di dalam gereja dengan tiga peti mati kosong. Dini harinya pihak kepolisian yang diwakili oleh Victor Batara sepakat memenuhi permintaan keluarga para terpidana agar menghadirkan jasad mereka pada misa pukul 09.00 WITA. Namun ternyata polisi langsung menerbangkan jazad Fabianus Tibo dan Marinus Riwu ke Beteleme dengan pesawat kepolisian pada pukul 06.00 WITA. Tidak ada alasan yang jelas dari pihak kepolisian kepada keluarga atas pengingkaran janji itu.
Kasus Tibo
Bupati Sikka Alexander Longginus memutuskan mengirim utusan bersama dengan utusan keluarga ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, 23 September, guna mengurus membawa pulang jenazah Dominggus da Silva dimakamkan di kampung halamannya, di Kabupaten Sikka, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bupati mengambil keputusan ini setelah diperoleh kesepakatan dengan keluarga Dominggus da Silva, di kediaman bapak angkat Dominggus, Ansel da Silva, di Jalan Nong Meak, Kampung Kabor, Kecamatan Alok. Sebelum kesepakatan, warga Maumere berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Sikka. Mereka menuntut jenazah Dominggus yang telah dieksekusi dimakamkan di kampung halamannya.
Kasus Tibo
Tuntutan untuk penangguhan, bahkan, pembatalan eksekusi terhadap ketiga terpidana mati itu terutama dipelopori oleh masyarakat Kristiani yang berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Mereka berdemonstrasi di Jakarta, Makassar, Palu, dan Manado. Sementara itu, tuntutan agar eksekusi segera dijalankan datang dari ratusan pemuda dan mahasiswa Muslim yang mendatangi Mapolda dan Kejati Sulteng di Palu, hari Rabu, 5 April 2006. Mereka berasal dari PMII, IPNU, IPPNU, DDI, dan Badan Eksekutif Mahasiswa STAIN Datokarama, Palu.
Kasus Tibo
Pihak yang menuntut penundaan atau pembatalan eksekusi Tibo, Riwu, dan da Silva beralasan bahwa ada bukti ketiga terpidana mati itu tidak melakukan serangkaian pembunuhan seperti yang dituduhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Palu. Sembilan saksi baru dalam sidang PK II perkara Tibo, dkk yang berlangsung di PN Palu, 9 Maret lalu, membantah tuduhan jaksa, bahwa trio itu memimpin sekitar 130 orang untuk membunuh penduduk Kelurahan Moengko Baru dan Kayamanya, pada tanggal 23 Mei 2000, pukul 03:30 WITA. Mereka sebaliknya menyaksikan Tibo, dkk berada di kompleks gereja dan sekolah St. Theresia di Poso, antara tanggal 22-23 Mei 2000, untuk melindungi dan mengevakuasi puluhan anak sekolah di malam hari ke Desa Temabaru.
Kasus Tibo
Sebaliknya, pihak yang menuntut supaya eksekusi segera dijalankan, berdalih sebagai wujud ketaatan kepada hukum, maka eksekusi Tibo dan kawan-kawan harus dipercepat, seperti kata M. Subhan, Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah, dikutip oleh Koran Tempo, 6 April 2006. Kepada koran yang sama ia mengulangi keterangan polisi tentang “pengakuan-pengakuan” Tibo dan Dominggus, tentang banyaknya orang Muslim Poso yang mereka bunuh.
Kasus Tibo
Ada juga tuntutan penangguhan eksekusi yang datang dari kalangan lintas agama. Lima pemuka agama, yakni KH Abdurrahman Wahid, Julius Kardinal Darmaatmadja, Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe, Bhikku Dharmawimala, dan Ws. Budi S. Tanuwibowo memohon kepada Presiden SBY untuk menunda eksekusi terhadap Tibo, Riwu dan da Silva, dengan pertimbangan sebagai berikut.
Kasus Tibo
Sikap yang juga tidak diwarnai keberpihakan kepada salah satu komunitas agama, ditunjukkan oleh Poso Center, aliansi 30 ornop di Palu, Poso, dan Tentena, yang lahir dari kampanye bersama untuk menyeret para pelaku korupsi dana bantuan kemanusiaan pengungsi Poso ke meja hijau. Mereka pun menuntut supaya eksekusi mati terhadap Tibo, Riwu dan da Silva ditunda dulu
Kasus Tibo
Saat eksekusi belum dilakukan, Keuskupan Manado dan kalangan Katolik akan terus berusaha agar pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan. Hal ini ditegaskan langsung Uskup Manado Mgr Josephus Suwatan MSC. Menurut Suwatan hingga kini mereka tetap belum yakin bahwa Tibo cs memang bersalah dan layak dihukum mati. Karena sejumlah bukti justru meringankan mereka.
Kasus Tibo
Senada dengan Suwatan, Ketua Umum Pucuk Pimpinan KGPM Gembala Tedius Batasina, Ketua SAG Sulutteng Pdt J. Sumakul, Ketua Umum Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Pdt Dr. Lefrant Lapian, Ketua Dewan Sangha Budha Sulut dan Indonesia Bhikku Dharma Surya Maha Sthavhira sama-sama berpendapat bahwa penghukuman mati adalah hak Tuhan karena Ia yang menciptakan manusia.
Kasus Tibo
Tiga pemimpin agama di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah juga menyampaikan seruan kemanusiaan, minta pihak berwenang dan khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertimbangkan kembali rencana pelaksanaan eksekusi mati terhadap Tibo, Marinus dan Dominggus. Alasannya karena "novum" (bukti baru) yang ditemukan melalui sidang Pengadilan Negeri Palu tertanggal 9 Maret 2006 lalu sampai hari ini belum dipakai oleh penegak hukum guna mencari kebenaran materiil atas kasus tersebut. Dalam surat seruan kemanusiaan tertanggal 10 Agustus 2006, ketiga tokoh agama Sulawesi Utara, masing-masing Uskup Manado yang sekaligus membawahi wilayah pelayanan Sulawesi Utara dan Tengah Mgr Joseph Suwatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara KH Arifin Asegaf dan President of Asia Fellowship of Mission 21 Partner Churches Dr Nico Gara menyampaikan seruan yang menyatakan menolak pelaksanaan hukuman mati Tibo cs yang diyakini belum berkeadilan dan belum didapati kebenaran materiil. Menurut mereka, pelaksanaan hukuman mati kepada ketiga Tibo cs belum berkeadilan karena belum didapati kebenaran materiil, antara lain tidak dipertimbangkannya novum dalam sidang Peninjauan Kembali yang dilaksanakan oleh Tim Lima Hakim Agung pada tanggal 9 Mei 2006, dan lebih sungguh tidak masuk akal menuduh Tibo cs menyerang kompleks Moengko, yang notabene adalah kompleks peribadatannya sendiri. Demikian juga tempat sekolah dan asrama anak-anak mereka sendiri. Dengan demikian sekurang-kurangnya materi tuduhan tentang peristiwa di kompleks Moengko pada tanggal 23 Mei 2000, pasti tidak benar.
Kasus Tibo
Menurut Undang-undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002, Tibo dkk masih mempunyai hak untuk mengajukan grasi kedua. Dan, pada pasal 3 UU itu disebutkan bahwa permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.
Kasus Tibo
Pemerintah Indonesia juga menerima keberatan maupun seruan anti-hukuman mati dari dunia internasional, termasuk dari Tahta Suci Vatikan serta sejumlah negara Eropa, terkait dengan rencana pelaksanaan hukuman mati pada Sabtu 12 Agustus 2006 dinihari bagi Tibo cs. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengaku menerima keberatan-keberatan, seruan-seruan, tidak hanya dari pemerintah atau Tahta Suci atau organisasi internasional, tapi juga pribadi-pribadi.
Kasus Tibo
Selama Agustus 2006, kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah di Palu, menerima ratusan surat dari berbagai elemen masyarakat di luar negeri, yang sebagian besarnya meminta institusi ini tidak melaksanakan hukuman mati terhadap Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu. Surat-surat yang ditulis dalam bahasa Inggris itu umumnya berasal dari LSM, organisasi keagamaan dan pemerintah, serta perorangan dari negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat.
Kasus Tibo
Sejak awal Agustus 2006 bendera setengah tiang berkibar di seluruh penjuru Tentena, ibu kota Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Lapangan bola di kota itu juga dipenuhi massa, yang tiap hari menggelar protes atas rencana eksekusi mati Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu. Para pengunjuk rasa tidak terima ketiga pria itu dihukum sebagai penggerak kerusuhan Poso. Gelagat ancaman kerusuhan ini membuat Kepala Polda Sulawesi Tengah, Brigjen Oegroseno, berkunjung ke Tentena dari Palu, Rabu 9 Agustus untuk memantau keamanan langsung di lapangan. Ratusan warga dari Pendolo, wilayah di perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, ikut bergabung. Mereka melempari kantor polisi di Tentena, juga menggembok pintu keluar di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena, sekalian menyandera Mathius, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Tentena. Malam harinya, sejumlah pohon di daerah Pamona Utara dan Selatan ditebang untuk merintangi jalan.
Kasus Tibo
Pada 4 September 2006 sekitar 4000 warga muslim Poso mengadakan protes penuntutan pelaksanaan hukuman mati Tibo cs dilaksanakan dengan segera. Demo ini menyebabkan sekolah, pasar, dan pusat bisnis lainnya tutup.
21 September 2006, di berbagai kota, Jakarta, Palu, Nusa Tenggara Timur, dll sejumlah organisasi masyarakat, lembaga swadaya, rohaniwan, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat berkumpul untuk berdoa dan menanti saat-saat eksekusi Tibo cs. Di Palu masyarakat berkumpul di Gereja Santa Maria, Jalan Tangkasi. Ratusan warga Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menggelar doa bersama bagi Tibo cs. Hingga dini hari tadi, umat Katolik di Manado berbaur dengan komponen dari GMIM dan Pantekosta menyatu menggelar doa bersama di Gereja Kathedral Manado, Jalan Sam Ratulangi. Sejumlah warga yang ditemui menyatakan penyesalan atas penolakan permintaan terakhir Tibo cs untuk pelaksanaan Misa Requiem untuk arwah mereka di Gereja Santa Maria. Di aula Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng dan di Gereja Hati Tersuci Maria Katedral, ratusan umat Katolik berkumpul untuk mendoakan Tibo cs, bahkan turut hadir dalam doa bersama tersebut dihadiri perwakilan dari semua agama. Sementara itu, di sejumlah daerah di Flores, Nusa Tenggara Timur, ribuan orang melakukan aksi damai menolak eksekusi terhadap Tibo dkk. Aksi dilakukan kalangan rohaniwan, pelajar, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kepemudaan. Aksi berlangsung di Kabupaten Manggarai, Ende, Ngada, dan Sikka. Di Jakarta, masyarakat berkumpul dan menyalakan lilin di Tugu Proklamasi dan di halaman kantor Komnas HAM.
Kasus Tibo
22 September 2006, Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua dan rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, NTT, menjadi sasaran amuk massa yang memprotes eksekusi Tibo Cs, yang dilaksanakan dini hari. Ribuan warga Atambua mengamuk merusak kantor Kejari Atambua di Jalan Timor Raya, Kota Atambua, Nusa Tenggara Timur, pukul 08.00 WITA. Massa merusak kaca-kaca dan inventaris kantor seperti bangku dan meja. Kaca-kaca hancur berantakan dan meja serta kursi pun patah-patah. Tidak hanya itu, massa langsung menuju rumah dinas Kepala Kejaksaan Atambua Saut Simanjuntak, yang berjarak 50 meter dari kantor Kejari. Rumah itu ditimpuki batu dan dirusak lalu dibakar.
Kasus Tibo
Rumah Tahanan (Rutan) Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sekitar pukul 09.00 WITA, dibobol massa simpatisan Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marianus Riwu sehingga sebanyak 190 orang napi dan tahanan kabur.
Kasus Tibo
Massa yang mengamuk, merusak gedung perkantoran, warung-warung, pos polisi hingga SPBU. Meski sudah ada pengarahan dari Uskup Atambua, Kapolda NTT, Bupati dan tokoh agama lain, kerusuhan masih saja berlangsung. Hingga pukul 14.00 WITA, massa terus beringas sehingga aparat polisi berusaha menghentikan dengan mengeluarkan tembakan gas air mata dan peluru karet. Warga yang terkena peluru karet terakhir dilarikan ke RSUD Atambua. Massa yang berjumlah sekitar lima ribu lebih menggempur Kota Atambua. Sebuah hotel berbintang, King Star, juga dirusak. Upaya massa untuk membakar beberapa warung milik warga pendatang dan sebuah rumah ibadah berhasil digagalkan petugas pemadam kebakaran yang telah disiagakan. Sebuah mobil dinas Kejaksaan Negeri Atambua yang dibakar massa di depan kantor Kejaksaan.
Organisasi massa
Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Organisasi massa
Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan Organisasi massa sebagai "perkumpulan yg anggotanya adalah orang-orang yg mempunyai profesi yg sama".
Organisasi massa
Keberadaan organisasi massa ini mucul seiring dengan tumbulnya organisasi masyarakat sipil (civil society). Sejarah perkembangan masayarakat sipil sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero (106-43 SM), seorang orator dan pujangga Roma. Cicerolah yang memulai menggunakan istilah societes civilis dalam filsafat politiknya.
Organisasi massa
Dalam tradisi Eropa sampai abad ke- 18, pengertian "Civil Society" dianggap sama dengan pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Maka ketika JJ Rosseau (17 12-1778) menggunakan istilah Societes Civille, ia memahaminya sebagai negara yang salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya.
Organisasi massa
Barulah pada paruh kedua abad ke-1 8, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan Civil Society kemudian dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan pembentukan sosial dan perubahan­perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan (enlightment) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut. Para pemikir politik yang mempelopori perbedaan ini antara lain Adam Furguson, Johann Forster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes dan Tom Paine.
Organisasi massa
Dalam perkembngan lebih lanjut, konsep Civil Society pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yang menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisi sedemikian rupa sehingga menjadi anti tesis dari state. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang mengajukan tesis bahwa Civil Society justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Hegel rupanya ingin mengembalikan posisi negara sebagai entitas yang lebih berkuasa. "Civil Society," bagi Hegel, merupakan kelas borjuis, dan munculnya Civil Society adalah tidak lepas dari munculnya revolusi industri dan kapitalisme.
Organisasi massa
Akar sejarah Civil Society di Indonesia, bisa dirunut semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Hasilnya, antara lain adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke­20. Gejala ini menandai mulai bersemainya civil society di negeri ini.
Organisasi massa
Paska kemerdekaan (tahun 1950 an), pertumbuhan "Civil Society" di Indonesia mengalami kemajuan. Pada saat itu, organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Selain itu, Indonesia yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elit penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer.
Organisasi massa
Sayangnya, "Civil Society" yang mulai berkembang itu segera mengalami penyurutan terus menerus. Bahkan akibat dari krisis-krisis politik pada level negara ditambah dengan kebangkrutan ekonomi dalam skala massif, distorsi­distorsi dalam masyarakatpun meruyak. Hal ini pada gilirannya menghalangi kelanjutan perkembangan Civil Society.
Organisasi massa
Kondisi "Civil Society" demikian mencapai titik yang paling parah di bawah rezim Sukarno. Yang ditopang oleh upaya penguatan negara, dilakukan dengan dukungan elit kekuasaan yang baru. Di bawah rezim demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian berisiko dicurigai sebagai kontra revolusi. Demikian pula, menguatnya kecenderungan ideologisasi politik telah mempertajam polarisasi politik sehingga merapuhkan kohesi sosial.
Organisasi massa
Orde Baru yang menggantikan rezim Sukarno membawa dampak tersendiri bagi perkembangan "Civil Society" di Indonesia. Pada dataran sosial­ekonomi, akselerasi pembangunan lewat industrialisasi telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga telah mendorong terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ditandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris.
Organisasi massa
Pada wilayah politik, Orba melanjutkan upaya sebelumnya untuk memperkuat posisi negara di segala bidang. Ini berakibat pada merosotnya kemandirian dan partisipasi politik masyarakat. Penetrasi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan, telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada.
Organisasi massa
Paradoks yang lain adalah soal fungsi pers. Perkembangan "Civil Society" di Barat, seperti dikatakan Habermas, amat ditentukan oelh perkembangan ruang publik bebas. Praktik pembredelan pers sering dilakukan oleh negara.
Organisasi massa
Organisasi Massa (ormas) di Indinesia itu terbagi dari beberapa bagian yaitu :Menurut Kemendagri ada sekitar 250 ribu. Diantaranya organisasi massa Islam. Organisasi massa Islam di Indonesia yaitu Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Mathla'ul Anwar, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Rabithah Alawiyah, Al Jam'iyatul Washliyah, Al-Ittihadiyah, Persatuan Umat Islam, Nahdlatul Wathan, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
Organisasi massa
Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meski Ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan Ormas di masa silam yang mewajibkan seluruh Ormas berasaskan Pancasila. Sementara itu untuk sifat kegiatan, Ormas tentunya harus dibedakan dengan Organisasi lainnya yang tujuannya memang memperoleh keuntungan, seperti CV, PT, dll. Dalam melaksanakan kegiatannya Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.
Organisasi massa
Menurut Undang-undang, Ormas bertujuan untuk:
Ormas berfungsi sebagai sarana:
Super Mario 64
Super Mario 64 merupakan judul game yang dirilis bersama-sama dengan peluncuran Nintendo 64. Sebagai 'Killer Application' dari Nintendo 64, Super Mario 64 sangat mendongkrak penjualan unit Nintendo 64. Secara total, Super Mario 64 telah terjual sebanyak 11 juta unit.