Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Liberum veto
Banyak sejarawan yang menganggap "liberum veto" sebagai salah satu penyebab utama kemunduran Persemakmuran, terutama pada abad ke-18 ketika negara-negara asing menyuap anggota Sejm untuk menghentikan proses pengambilan keputusan, dan pada akhirnya wilayah Persemakmuran dibagi-bagi oleh negara asing dan dijajah selama 200 tahun. Piotr Stefan Wandycz menulis bahwa ""liberum veto" telah menjadi lambang anarkisme Polandia kuno". Secara keseluruhan, pada periode dari tahun 1573 hingga 1763, telah diadakan 150 pertemuan sejm, dan sepertiga di antaranya tidak meloloskan satu undang-undang pun akibat penggunaan "liberum veto". Ungkapan "parlemen Polandia" dalam berbagai bahasa Eropa berasal dari peristiwa ini.
Politieke Inlichtingen Dienst
Politieke Inlichtingen Dienst atau disingkat PID, diterjemahkan ke dalam Indonesia sebagai Dinas Intelijen Politik, adalah badan keamanan utama untuk Hindia Belanda dari 1916 hingga pembubarannya pada 1945.
Politieke Inlichtingen Dienst
Dinas Intelijen Politik pada tahun dua puluhan dan tiga puluhan abad yang lalu, pastinya merupakan bagian paling terkenal dari polisi kolonial. PID memiliki reputasi sebagai "ada di mana-mana" dan "serba tahu", setidaknya berkenaan dengan organisasi dan individu yang merupakan ancaman bagi kedamaian dan ketertiban. Jelas pekerjaan PID itu sebagian besar merupakan kasus yang terjadi dalam pengasingan.
Sangat sedikit yang diketahui mengenai aktivitasnya dalam penerbitan dan arsip serta karyawan PID tidak lagi bersama kita untuk memberikan informasi.
Politieke Inlichtingen Dienst
PID ada secara resmi dari tahun 1916 sampai 1919 dan kemudian diabaikan. Tugasnya beberapa tahun kemudian diserahkan kepada Dinas Investigasi Umum (Belanda: "Algemeene Recherche Dienst") atau ARD. Nama PID tetap digunakan, karena di departemen kepolisian kota Surabaya dan Semarang masih dilembagakan dengan nama PID.
Politieke Inlichtingen Dienst
Di antara tugas utama dari PID adalah mengawasi aturan hak berserikat dan berkumpul dan kontrol pers. Keduanya terutama difokuskan pada kegiatan organisasi Indonesia yang kritis terhadap pemerintah, dari oposisi "setia" hingga upaya penggulingan kekuasaan kolonial. Untuk tugas itu - pada pertemuan dan pers - partisipasi personel Indonesia sangat penting, karena kurangnya orang Belanda yang kompeten. Mereka bisa memberi pembicara peringatan atau bahkan membubarkan pertemuan. Posisi mereka tidak menyenangkan. Mereka sebaliknya sering menemukan pembicara mencoba untuk menemukan batas-batas toleransi kolonial. Dengan pilihan kata yang imajinatif dan keheningan yang disengaja, orang PID diejek dan diintimidasi, untuk menikmati ruangan dengan tawa mencemooh. Dan menemukan lingkungan seperti itu, yang oleh pemerintah kolonial kemudian memberikan respons yang tepat.
Politieke Inlichtingen Dienst
Pada pertengahan 1942 (Jawa pada 1 Agustus) KNIL mengalihkan tugas administrasinya kepada Administrasi Militer Jepang (Gunseibu). Gunseibu adalah perangkat administrasi sipil militer yang terdiri dari para pejabat teknis, ekonomi, dan hukum yang terampil dari Jepang. Komandan tentara pendudukan memang merupakan kepala pemerintahan militer namun menyerahkan tanggung jawab sebenarnya untuk administrasi pemerintahan sipil kepada kepala stafnya.
Pendudukan Haiti oleh Amerika Serikat
Pendudukan Haiti oleh Amerika Serikat dimulai pada 28 Juli 1915, saat 330 Marinir AS mendarat di Port-au-Prince, Haiti, atas otoritas Presiden AS Woodrow Wilson. Pasukan invasi pertama didatangkan dari USS "Montana" pada 27 Januari 1914. Intervensi bulan Juli dilakukan setelah pembunuhan Presiden diktator Vilbrun Guillaume Sam oleh para pemberontak yang murka dengan eksekusi yang ia lakukan terhadap oposisi elit.
Pendudukan Haiti oleh Amerika Serikat
Pendudukan tersebut berakhir pada 1 Agustus 1934, setelah Presiden Franklin D. Roosevelt menyatakan perjanjian gencatan senjata pada Agustus 1933. Pasukan terakhir dari Marinir AS diberangkatkan pada 15 Agustus 1934, setelah pemindahan kekuasaan resmi kepada Garde d'Haïti.
Sejm Persemakmuran Polandia-Lituania
Sejm Umum () adalah parlemen bikameral Persemakmuran Polandia-Lituania yang didirikan berdasarkan kesepakatan Uni Lublin pada tahun 1569 dengan menggabungkan Sejm Kerajaan Polandia dengan Seimas Keharyapatihan Lituania, Rutenia dan Samogitia. Badan ini merupakan salah satu unsur pemerintahan demokratik utama di Persemakmuran (lihat Kebebasan Emas). Sejm merupakan institusi yang kuat dan raja tidak dapat menetapkan undang-undang tanpa persetujuan dari Sejm.
Sejm Persemakmuran Polandia-Lituania
Waktu pertemuan sejm seringkali berubah-ubah, tetapi biasanya pertemuan sejm berlangsung selama enam minggu dan dihimpunkan setiap dua tahun. Lokasinya juga sering berubah-ubah, tetapi pada akhirnya ibukota Persemakmuran di Warsawa menjadi lokasi utama. Sementara itu, jumlah senator dan anggota perwakilan di Sejm terus bertambah dari 70 senator dan 50 anggota perwakilan pada abad ke-15 menjadi 150 senator dan 200 anggota perwakilan pada abad ke-18. Pada awalnya pemungutan suara dilakukan dengan mengikuti sistem suara mayoritas, tetapi semenjak abad ke-17 sistem yang digunakan mengharuskan pengambilan keputusan secara bulat. Akibatnya, 32 sejm diveto oleh wewenang "liberum veto", terutama pada pertengahan pertama abad ke-18. Sistem veto ini dianggap telah melumpuhkan pemerintahan Persemakmuran.
Sejm Persemakmuran Polandia-Lituania
Selain sejm umum yang diadakan secara berkala, terdapat pula tiga jenis sejm khusus pada masa ketika raja masih dipilih semenjak tahun 1573, yaitu sejm penghimpunan, pemilihan dan pemahkotaan. Sejm ini bertanggung jawab atas proses pemilihan raja selama periode interregnum (antar raja). Secara keseluruhan, terdapat 173 pertemuan sejm dari tahun 1569 hingga 1793.
Kharisma Jati
Kharisma Jati atau lebih dikenal dengan nama Kjati (), adalah seorang komikus dan ilustrator Indonesia. Ia pernah menjuarai beberapa lomba komik dan memiliki pengalaman kerja di bidang desain dan animasi. Karyanya yang telah terbit adalah seri "Anak Kos Dodol Dikomikin" yang diterbitkan pada tahun 2009 hingga 2013.. Dan sebagian komik stripnya ‘God You Must Be Joking Sejak tahun 2012, ia menjadi editor dan kontributor di majalah komik dwibulanan Wookwook terbitan Lesehan Studio Yogyakarta, tetapi masih aktif membuat komik dan ilustrasi untuk berbagai penerbitan hingga sekarang.
Kharisma Jati
Kesenangannya terhadap komik mulai bertambah ketika ia kerap mengalihkan bahasa visual film ke dalam komik, salah satu yang pernah digarapnya adalah komikalisasi salah satu film Steven Spielberg. Pada saat duduk di bangku SMP, Jati disodorkan tawaran oleh pamannya untuk menggarap cerita daerah Makassar. Dari sini, ia mulai belaja untuk mengatur halaman komik, cerita, dan plot.
Kharisma Jati
Ia memiliki beberapa komikus favorit, namun ia justru sangat mengagumi Hideaki Anno. Ia dulu bersemangat sekali untuk menerjemahkan bahasa visual anime ke dalam bentuk komik, khususnya Evangelion. Karena kegemarannya itu pula ia pernah menggarap animasi. Ia menganggap dirinya eksponen dari manga karena dianggapnya sebagai perwakilan dunia timur. Memiliki sedikit keluhan terhadap dunia komik Indonesia yang menurutnya masih sangat sedikit orang yang berkarya dalam dunia penciptaan komik.
Sejm Kerajaan Polandia
Sejm Umum () adalah parlemen Kerajaan Polandia. Badan ini merupakan hasil perkembangan institusi "wiec". Sejm adalah salah satu unsur utama dalam pemerintahan demokratik di Kerajaan Polandia. Sejm adalah institusi politik yang kuat, dan semenjak awal abad ke-16 raja-raja Polandia tidak dapat menetapkan undang-undang tanpa persetujuan badan ini. Sejm ini digabung dengan Seimas Keharyapatihan Lituania menjadi Sejm Persemakmuran Polandia-Lituania berdasarkan kesepakatan Uni Lublin pada tahun 1569.
Sejm Kerajaan Polandia
Waktu pengadaan pertemuan sejm berbeda-beda, tetapi pada umumnya pertemuan sejm berlangsung selama enam minggu dan dihimpunkan setiap dua tahun. Lokasi sejm seringkali berubah-ubah, sementara jumlah anggota perwakilan dan senatornya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pemungutan suara dilakukan dengan sistem suara mayoritas.
Sejm Kerajaan Polandia
Kata "sejm" dan "sejmik" berasal dari bahasa Ceko Kuno, "sejmovat", yang berarti "mengumpulkan" atau "memanggil".
Pemindahan penduduk di Uni Soviet
Pemindahan penduduk di Uni Soviet dapat diklasifikasikan dalam kategori-kategori besar berikut ini: deportasi penduduk kategori "anti-Soviet" (sering diklasifikasikan sebagai "musuh proletar"), deportasi seluruh suku bangsa, pemindahan tenaga kerja, dan migrasi terorganisir untuk mengisi wilayah yang telah mengalami pembersihan etnis.
Pemindahan penduduk di Uni Soviet
Pada umumnya tempat-tempat yang menjadi tujuan adalah kawasan terpencil tak berpenduduk (lihat pemukiman paksa di Uni Soviet), termasuk proses deportasi warga negara non-Soviet dari negara-negara di luar Uni Soviet. Secara keseluruhan, migrasi paksa internal tersebut diperkirakan berdampak pada sekitar 6 juta orang.
Pemindahan penduduk di Uni Soviet
Sekitar 1 sampai 1.5 juta orang tewas akibat deportasi, dan dari beberapa peristiwa tersebut Deportasi Tatar Krimea diakui sebagai genosida oleh Ukraina dan deportasi orang Chechnya diakui sebagai genosida oleh Parlemen Eropa.
Persatuan Lublin
Persatuan Lublin (; ) adalah sebuah kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1569 di Lublin, Polandia. Kesepakatan ini mendirikan sebuah negara baru, yaitu Persemakmuran Polandia-Lituania. Persatuan Lublin menggantikan uni personal Kerajaan Polandia dengan Keharyapatihan Lituania dan mengubahnya menjadi perserikatan yang sesungguhnya. Kesepakatan ini juga menghapuskan sebagian besar otonomi Prusy Królewskie. Sementara itu, Kadipaten Livonia yang telah tergabung dalam sebuah perserikatan dengan Lituania semenjak disepakatinya Persatuan Grodno (1566) menjadi wilayah bersama Polandia-Lituania.
Persatuan Lublin
Kepala negara persemakmuran ini dipilih dengan menggunakan sistem monarki elektif, karena penguasa terakhir dari Dinasti Jagiellon, Sigismund II Augustus, meninggal tanpa dikaruniai oleh penerus meskipun sudah menikah sebanyak tiga kali. Penguasa Persemakmuran menjalankan tugasnya sebagai Raja Polandia dan Haryapatih Lituania, dan memerintah bersama dengan Senat dan Parlemen ("Sejm"). Lituania menerima penyatuan ini karena posisi mereka terancam oleh Ketsaran Rusia.
Persatuan Lublin
Kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang sangat penting dalam sejarah beberapa bangsa, walaupun beberapa sejarawan memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Persatuan Lublin kadang-kadang dianggap sebagai saat ketika kelas bangsawan Szlachta (termasuk orang Lituania/Rutenia) mencapai puncak kejayaannya dan mendirikan sebuah demokrasi bangsawan yang berlawanan dengan monarki absolut di negara-negara Eropa lainnya. Beberapa sejarawan juga memusatkan perhatian pada aspek positifnya, seperti sifatnya yang damai, didirikan secara sukarela, dan inklusif, serta membawa kesejahteraan ekonomi dan undang-undang yang baik; di sisi lain, ada pula yang memandang persatuan ini sebagai penyebab ketidakstabilan sosial dan politik yang memicu Pembagian Polandia sekitar 200 tahun kemudian. Beberapa sejarawan Lituania memiliki pandangan yang kritis dan menganggapnya sebagai alat dominasi bangsawan Polandia.
Pekerjaan utang
Pekerjaan utang, juga dikenal sebagai perbudakan utang atau buruh utang, adalah orang yang diberi pekerjaan buruh atau jasa sebagai ganti pembayaran terhadap utang atau obligasi lainnya. Jasa-jasa yang dipersyaratkan untuk ganti pembayaran utang tak terdefinisi, dan durasi jasa-jasanya tak terdefinisi. Pekerjaan utang dapat disahkan dari generasi ke generasi.
Pekerjaan utang
Saat ini, pekerjaan utang adalah metode paling umum dari perbudakan dengan sekitar 8.1 juta orang dipekerjakan menjadi buruh secara ilegal seperti yang dikutip oleh Organisasi Buruh Internasional pada 2005. Pekerjaan utang telah disebut oleh PBB sebagai bentuk dari "perbudakan masa kini" dan Konvensi Suplementer tentang Peniadaan Perbudakan mendorong peniadaan praktik tersebut. Meskipun kebanyakan negara di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara berpihak pada Konvensi tersebut, praktik tersebut masih banyak dilakukan di kawasan-kawasan tersebut. Diprediksi, 84 sampai 88% buruh utang di dunia berada di Asia Selatan. Kurangnya penindakan atau penghukuman terhadap kejahatan tersebut menjadi sebab utama dari praktik tersebut masih ada pada skala ini pada masa sekarang.
Pekerjaan utang
Laporan Organisasional
Szlachta
Szlachta (, eksonim: "kebangsawanan") adalah kelas bangsawan istimewa di Kerajaan Polandia, Keharyapatihan Lituania, Rutenia, Samogitia (setelah Uni Lublin, keduanya menjadi satu negara, Persemakmuran Polandia-Lituania), dan Hetmanat Cossack. Kelas bangsawan ini mulai memperoleh keistimewaan dari tahun 1333 hingga 1370 di Kerajaan Polandia pada masa Raja Kazimierz III yang Agung. Pada tahun 1413, setelah berdirinya beberapa uni personal sementara antara Keharyapatihan Lituania dengan Polandia, bangsawan Lituania-Rutenia secara resmi bergabung dengan kelas sosial ini. Setelah wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania (1569–1795) meluas, keanggotaan kelas bangsawan ini juga mencakup pemimpin Prusia Kadipaten dan Livonia.
Szlachta
Asal usul kelas szlachta masih misterius, walaupun terdapat beberapa hipotesis yang telah diajukan. Kemungkinan anggota-anggota szlachta sebelumnya merupakan pemilik properti yang disebut "folwark". Para bangsawan secara perlahan memperoleh keistimewaan politik dan hukum hingga periode kemunduran Persemakmuran pada akhir abad ke-18.
Koloni Natal
Koloni Natal adalah sebuah koloni Britania yang terletak di Afrika bagian selatan. Wilayah ini dinyatakan sebagai koloni Britania pada tanggal 4 Mei 1843 setelah pemerintah Britania menganeksasi Republik Natalia. Pada tanggal 31 Mei 1910, wilayah ini digabung dengan tiga koloni lain menjadi Uni Afrika Selatan dan Natal menjadi salah satu provinsinya. Wilayah koloni ini kini merupakan bagian dari provinsi KwaZulu-Natal di Afrika Selatan.
Koloni Natal
Wilayah koloni ini pada awalnya hanya setengah dari luas provinsi Kwazulu-Natal saat ini. Batas timur lautnya adalah Sungai Tugela dan Buffalo, dan di luar perbatasan tersebut berdiri Kerajaan Zulu).
Koloni Natal
Akibat meletusnya konflik dengan Zulu, kota Durban terpaksa dievakuasi, dan pada akhirnya orang-orang Boer menerima kekuasaan Britania pada tahun 1844 di bawah tekanan militer yang besar. Gubernur Britania diutus ke wilayah ini dan banyak pemukim yang datang dari Eropa dan Koloni Tanjung. Britania mendirikan industri gula di tempat ini pada tahun 1860-an. Pemilik lahan tidak berhasil membujuk orang-orang Zulu untuk bekerja di perkebunan mereka, sehingga Britania mengirim ribuan pekerja dari India. Akibatnya, Durban menjadi salah satu kota dengan konsentrasi orang India terbesar di luar India.
Gerakan Rakyat Indonesia
Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada tanggal 24 Mei 1937 di Jakarta. Gerindo berusaha untuk menjunjung tinggi asas kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam organisasi ini diantaranya Adnan Kapau Gani, Mohammad Yamin, Amir Sjarifuddin, Ki Sarmidi Mangunsarkoro, Nyonoprawoto, Sartono dan Wilopo.
Gerakan Rakyat Indonesia
Pada masa pergerakan nasional pada tahun 1930 banyak organisasi pergerakan yang terbentuk. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada tahun 1927, pada tahun 1931 terpecah menjadi Partindo yang dipimpin oleh Soekarno dan PNI Baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.
Gerakan Rakyat Indonesia
Baik Partindo maupun PNI-Baru dinilai pemerintah, membahayakan sehingga ditekanlah kedua partai itu melalui berbagai cara, seperti pembatasan kebebasan berbicara dalam rapat-rapat, dilaksanakannya hak luar biasa Gubernur Jenderal yaitu "exorbitantrechten", dan adanya larangan untuk mengadakan rapat dan berkumpul yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan dilaksanakannya berbagai senjata itu, maka keadaan gerakan non-koperatif (Partindo dan PNI Baru), menjadi tidak berdaya. Akhirnya, Partindo pada bulan November 1936 dibubarkan oleh pengurusnya.
Gerakan Rakyat Indonesia
Dengan pembubaran Partindo, sedangkan PNI-Baru lumpuh, maka macetlah gerakan non-kooperatif. Kandasnya gerakan nonkoperatif menimbulkan pemikiran baru yaitu agar azas perjuangan non-koperasi diganti dengan azas kooperasi. Setelah Partindo dibubarkan tahun 1936, banyak anggotanya kehilangan wadah perjuangan. Sementara itu, Partai Indonesia Raya (Parindra) yang cenderung kooperatif dinilai kurang sesuai. Kemudian pada tahun 1937 sejumlah tokoh Partindo mendirikan organisasi baru bernama Gerindo. Tokoh-tokohnya antara lain Sartono, Sanusi Pane, dan Muhammad Yamin.
Gerakan Rakyat Indonesia
Organisasi ini merupakan kelanjutan dari partindo yang bersifat revolusioner, namun tetap sesuai dengan situasi politik dan berdasarkan pada asas kooperasi. Organisasi politik gerindo bercorak internasional dan sosialis, dan menentang faham fasisme. Gerindo dapat dinyatakan memiliki pendirian yang lebih tegas, sekalipun bersifat kerja sama. Organisasi ini juga berusaha untuk mewujudkan suatu pemerintahan negara yang memberikan kemerdekaan politik, sosial, dan ekonomi bagi rakyat.
Gerakan Rakyat Indonesia
Aktivitas Gerindo dipusatkan pada bidang politik, karena menurutnya kemenangan di bidang ini merupakan jalan utama untuk mencapai kemerdekaan di bidang lainnya. Namun demikian, bidang ekonomi tidak dilupakan karena menurut Gerindo bahwa susunan ekonomi yang baik akan berpengaruh terhadap bidang politik dan sosial. Kegiatan di bidang politik di antaranya ialah sikapnya terhadap Petisi Sutarjo yang
mendukung sebagian isinya; masuk dan aktifnya Gerindo dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang dibentuk tahun 1939; keinginannya untuk membentuk suatu Front Demokrasi guna menghadapi kemungkinan menjalarnya perang ke Indonesia.
Gerakan Rakyat Indonesia
Kegiatan di bidang ekonomi yaitu didirikannya perkumpulan yang bernama "Penuntun Ekonomi Rakyat Indonesia" (PERI) yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat Indonesia. Di bidang sosial Gerindo membantu sekolah-sekolah nasional dan melakukan pemberantasan buta huruf. Di bidang kepemudaan Gerindo mendirikan perkumpulan pemuda bernama "Barisan Pemuda Gerindo".
Gerakan Rakyat Indonesia
Dalam mencapai tujuannya partai Gerindo mengadakan beberapa kongres diantaranya kongres Gerindo yang pertama diadakan di Jakarta pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1938. Kongres ini dilaksanakan sebagai bentuk dari kerja nyata dari suatu organisasi pergerakan yang peduli terhadap perubahan sosial masyarakat pribumi. Dalam hal ini Amir Sjarifuddin juga menyumbangkan pemikirannya dengan kata-kata untuk selogan spanduk yaitu "Oposisi Loyal" dan sejak saat itu tujuan partai bukan lagi partai itu sendiri tetapi Demokrasi dan di perbolehkan anggotanya untuk berpartisipasi dalam institusi kolonial. Kongres yang diadakan di Jakarta tersebut menghasilkan pembentukan PERI ("Penuntun Ekonomi Rakyat Indonesia") yaitu perkumpulan ekonomi berdasarkan Demokratis Nasionalisme. Program kerjanya diantaranya yaitu memperbaiki harga-harga hasil bumi dan menurunkan harga-harga barang keperluan rakyat dan perluasan kesempatan kerja.
Gerakan Rakyat Indonesia
Kongres Gerindo kedua diadakan di Palembang pada tanggal 1 dan 2 Agustus 1939. Pada kongres kedua yang diadakan oleh Gerindo yang menjadi tuan rumahnya adalah Gerindo cabang Palembang dan disambut dengan antusias oleh Gerindo cabang Palembang. Dalam kongres yang diadakan di Palembang ini diambil keputusan berupa penerimaan peranakan baik itu keturunan Eropa, Tionghoa, maupun peranakan Arab, untuk menjadi anggota partai Gerindo. Selain penerimaan peranakan dalam kongres ini juga di ambil keputusan mengenai batas upah yang rendah dan tunjangan bagi para pengangguran, keputusan ini di ambil dalam rangka menyetujui masuknya partai Gerakan Rakyat Indonesia ke dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia).
Gerakan Rakyat Indonesia
Kongres ketiga Gerindo dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Oktober 1941. Dalam kongres ketiga yang diadakan oleh Gerindo ini diputuskan bahwa Gerindo hendak mendirikan sebuah partai yaitu "Partai Buruh Politik Indonesia" yang baru. Akan tetapi rencana tersebut tidak terealisasikan karena sudah ada partai Gerindo, hal tersebut di lakukan karena menurut mereka Gerindo bukan hanya sekadar partai polik saja tetapi Gerindo berusaha untuk mencapai suatu bentuk masyarakat yang memiliki bukan hanya demokrasi politik saja tetapi juga demokrasi di bidang ekonomi dan sosialnya. Dari kongres yang ketiga ini juga diambil keputusan untuk membebaskan pemimpin Indonesia yang sudah diasingkan.
Gerakan Rakyat Indonesia
Partai Gerindo merupakan partai yang terbuka untuk masyarakat umum. Gerindo bahkan menerima anggota dari berbagai masyarakat, antara lain peranakan Arab, peranakan Tionghoa, dan peranakan Eropa. Tujuan Gerindo antara lain mencapai Indonesia Merdeka, memperkokoh ekonomi Indonesia, mengangkat kesejahteraan kaum buruh, dan memberi bantuan bagi kaum pengangguran.
Gerakan Rakyat Indonesia
Pemilihan dan penyusunan dari pengurus besar Gerindo melalui suatu referendum. Terdapat beberapa tokoh yang berkecimpung di Gerindo itu sendiri ialah Amir Sjarifuddin dan Muhammad Yamin yang sebagai pendiri namun pada Kongres Gerindo pertama di Jakarta, 20-24 Juli 1938, A.K. Gani terpilih sebagai Ketua dan Amir Sjarifuddin sebagai Wakil Ketua, ketua mudanya adalah Mr. Sartono, dan sekretaris Gerindo, yaitu Wilopo. Gerindo mengusahakan suatu bentuk masyarakat yang bersendikan demokrasi sosial, politik, dan ekonomi, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Gerakan Rakyat Indonesia
Beberapa rapat untuk mendirikan cabang Gerindo dibubarkan oleh pemerintah karena berbagai macam alasan. Sebagian besar bekas anggota Partindo masuk dalam partai ini. Cabang-cabangnya tersebar hampir merata di seluruh Indonesia.
Dalam perkembangannya, Gerindo mengalami perpecahan, sehingga Muhammad Yamin dikeluarkan dari organisasi. Konflik yang terjadi dalam tubuh Partai Gerindo dimulai ketika Muhammad Yamin mencalonkan diri sebagai anggota Volksraad (Dewan Rakyat Hindia Belanda) untuk mewakili golongan Minangkabau yang tidak mau bekerja sama dengan Gerindo. Pencalonan tersebut menimbilkan keonaran dalam partai Gerindo sehingga membuat pengurus besar mengadakan pemecatan sementara terhadap Muhammad Yamin. Muhammad Yamin tidak menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan pemerintah Hindia Belanda, yaitu di jadikan sebagai alat untuk memecah belah barisan kulit berwarna. Permohonan Muhammad Yamin memang di kabulkan sebagai anggota Volksraad tetapi dengan masuknya beliau sebagai anggota Volksraad membuat dirinya di pecat dari keanggotaan Gerindo secara tidak hormat dan dianggap sebagai suatu bentuk penghianatan terhadap partai Gerindo. Muhammad Yamin kemudian membentuk partai baru yang disebut dengan Partai Persatuan Indonesia (Parpindo).
Gerakan Rakyat Indonesia
Setelah Jepang menduduki Indonesia, perjuangannya terhenti karena Gerindo dan partai-partai politik lainnya dibubarkan oleh Jepang.
Angkatan Bersenjata Guatemala
Angkatan Bersenjata Guatemala terdiri dari Angkatan Darat Nasional Guatemala ("Ejercito Nacional de Guatemala", ENG), Angkatan Laut Pertahanan Nasional Guatemala ("Marina de la Defensa Nacional", termasuk Marinir), Angkatan Udara Guatemala ("Fuerza Aerea Guatemalteca", FAG), dan Penjaga Kehormatan Presidensial ("Guardia de Honor Presidencial").
Angkatan Bersenjata Guatemala
Kementerian Pertahanan Nasional adalah badan pemerintahan Guatemala yang bertanggung jawab atas biaya, pelatihan dan kebijakan angkatan bersenjata. Berbasis di Guatemala City, Kementerian Pertahanan sangat menjaga, dan Presiden Guatemala giat berkunjung. Menteri Pertahanan Nasionalnya adalah Mayjen Manuel Augusto López Ambrosio.
Angkatan Bersenjata Guatemala
Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas kebijakan. Operasi dari hari ke hari adalah tanggung jawab kepala staf militer dan staf pertahanan nasional.