Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Baal-Zefon
Teks Asyur dari milenium ke-1 SM menyebutkan Baʿal Zaphon sebagai nama gunung itu sendiri. Gunung itu juga dipuja tersendiri oleh penduduk setempat.
Baal-Zefon
Kitab Keluaran dan Kitab Bilangan dalam Alkitab Ibrani mencatat bahwa bani Israel diperintahkan oleh TUHAN untuk berkemah di depan tempat yang bernama  "Baal-Zefon" supaya tampaknya terjebak dan memancing Firaun untuk mengejar mereka:Gmirkin mengidentifikasi tempat itu sebagai Arsinoe di Teluk Suez. Sebuah teks geografi zaman Ptolemaic di Museum Kairo memuat daftar empat benteng perbatasan, yang ketiga adalah "Midgol dan Baʿal Zaphon". Dalam konteks ini, tampaknya telah terletak pada rute ke pantai Laut Merah, mungkin di tepi kanal dari Pitom ke lokasi dekat Arsinoe. Rohl mengusulkan Tell Defenneh.
Pemisahan variabel
Pemisahan variabel (juga dikenal dengan nama metode Fourier) adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan parsial. Metode ini memungkinkan penulisan ulang persamaan agar setiap variabel berada di sisi yang berbeda.
Pemisahan variabel
Apabila persamaan diferensial ditulis dalam bentuk:
Pemisahan variabel
persamaan ini dapat disederhanakan dengan membuat formula_2:
Pemisahan variabel
Asalkan "h"("y") ≠ 0, persamaan ini dapat disusun ulang menjadi:
Pemisahan variabel
sehingga dua variabel "x" dan "y" telah dipisahkan.
Pemisahan variabel
Bagi yang tidak menyukai notasi Leibniz, persamaannya bisa ditulis seperti ini:
Pemisahan variabel
Setiap sisi kemudian diintegrasikan sehubungan dengan formula_6, sehingga diperoleh
Pemisahan variabel
atau bisa juga ditulis:
Pemisahan variabel
Pertumbuhan populasi seringkali dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial berikut:
Pemisahan variabel
formula_10 adalah populasi pada waktu formula_11, formula_12 adalah tingkat pertumbuhan, dan formula_13 adalah kemampuan lingkungan untuk menampung pertambahan jumlah penduduk.
Pemisahan variabel
Pemisahan variabel perlu dilakukan untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini:
Pemisahan variabel
Untuk mencari integral di sisi kiri, pecahannya disederhanakan:
Pemisahan variabel
dan pecahan kemudian diubah menjadi pecahan parsial:
Pemisahan variabel
sehingga diperoleh:
Pemisahan variabel
Maka solusi persamaan ini adalah:
Pemisahan variabel
Untuk mencari formula_19, asumsikan formula_20 dan formula_21. Maka diperoleh
Pemisahan variabel
Mengingat bahwa formula_23, maka diperoleh:
Integral substitusi
Dalam bidang kalkulus, integral substitusi atau substitusi-u adalah salah satu metode untuk mencari integral dengan mensubstitusi salah satu variabel dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana.
Integral substitusi
Perhatikan integral berikut:
Integral substitusi
Jika kita melakukan substitusi "u" = ("x" + 1), maka diperoleh "du" = 2"x" "dx", sehingga "x" "dx" = ½"du". Lalu kita substitusikan ke dalam integralnya:
Integral substitusi
Perlu diingat bahwa di sini batas bawah "x" = 0 diganti dengan "u" = 0 + 1 = 1, dan batas atas "x" = 2 diganti dengan "u" = 2 + 1 = 5, sehingga dalam kasus ini "u" tidak perlu diubah kembali menjadi "x".
Integral substitusi
Untuk integral
Integral substitusi
Substitusi yang sebaiknya dilakukan adalah "x" = sin("u"), "dx" = cos("u") "du", karena formula_4:
Integral substitusi
Metode substitusi dapat digunakan untuk mencari antiturunan, yaitu dengan menentukan hubungan antara "x" dan "u" serta "dx" dan "du". Berikut adalah contohnya:
Perjanjian Edinburgh
Perjanjian Edinburgh (juga disebut Perjanjian Leith) adalah sebuah perjanjian yang disusun pada tanggal 5 Juli 1560 oleh Komisioner Ratu Elizabeth I dari Inggris dengan persetujuan dari "Lords of the Congregation" Skotlandia, dan oleh perwakilan Raja François II dari Perancis (suami Ratu Maria dari Skotlandia) untuk mengakhiri Pengepungan Leith dan menggantikan Auld Alliance dengan persekutuan Inggris-Skotlandia sembari memelihara perdamaian antara Inggris dan Perancis seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Cateau-Cambresis.
Perjanjian Edinburgh
Dalam perjanjian ini, Perancis dan Inggris bersepakat bahwa mereka akan menarik pasukan mereka dari Skotlandia. Maria dan François sebaiknya tidak menggunakan lambang Inggris dan Irlandia di dalam heraldik mereka.
Perjanjian Edinburgh
Perjanjian ini tidak diratifikasi oleh Maria. Meskipun begitu, perjanjian ini berhasil membuat pasukan Perancis mundur dari Skotlandia dan agama Katolik lalu digantikan oleh agama Protestan di Skotlandia. Maria mungkin tidak mau menandatangani perjanjian ini karena ia sangat membutuhkan bantuan Perancis. Alasan lain mungkin adalah karena perjanjian ini menyatakan Elizabeth sebagai Ratu Inggris, dan Maria sendiri menginginkan jabatan tersebut.
Batal demi hukum
Batal demi hukum () adalah istilah hukum yang berarti bahwa dari awal tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Istilah lain yang dapat digunakan adalah ""void ab initio"", yang berarti "dianggap tidak sah dari awal".
Batal demi hukum
Dalam hukum Indonesia, suatu perjanjian akan dianggap batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu "suatu hal tertentu" dan "sebab yang halal". Untuk syarat "suatu hal tertentu", contohnya adalah Pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian", sementara Pasal 1333 KUH Perdata mengatur bahwa "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya". Sementara itu, untuk "sebab yang halal", kontrak yang dibuat harus sesuai dengan hukum berlaku dan tidak boleh melanggar kesusilaan atau ketertiban umum seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1337 KUH Perdata. Ditambah lagi Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau telarang akan dianggap "tidak mempunyai kekuatan".
Batal demi hukum
Sebagai catatan, istilah "batal demi hukum" tidak sama dengan konsep "dapat dibatalkan", karena perjanjian yang "batal demi hukum" dianggap tidak pernah ada dari awal, sementara perjanjian yang "dapat dibatalkan" adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan.
Perjanjian yang dapat dibatalkan
Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak karena tidak memenuhi syarat subjektif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Syarat-syarat tersebut adalah "kesepakatan para pihak dalam perjanjian" dan "kecakapan para pihak dalam perjanjian". Untuk syarat "kesepakatan", Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa "tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Sementara itu, untuk syarat "kecakapan", golongan yang dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata adalah "anak yang belum dewasa", "orang yang ditaruh di bawah pengampuan" dan "perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu".
Perjanjian yang dapat dibatalkan
Perjanjian yang dapat dibatalkan tidak sama dengan perjanjian yang "batal demi hukum", karena perjanjian yang batal demi hukum merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif dan dari awal sudah dianggap tidak ada perjanjian, sementara untuk perjanjian yang dapat dibatalkan pembatalannya harus diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat.
Perkawinan sejenis di Indonesia
Perkawinan sejenis di Indonesia dan keberadaan pasangan sesama jenis pada umumnya tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan secara gamblang bahwa perkawinan "adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya dianggap sah jika "dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Sementara itu, warga negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan sejenis di luar negeri juga tidak dapat mendaftarkan perkawinannya secara resmi di Indonesia karena terganjal oleh Pasal 1 UU Perkawinan. Ditambah lagi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") mewajibkan pelaporan perkawinan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari setelah tanggal perkawinan, dan penjelasan Pasal 34 ayat (1) kembali menegaskan bahwa "perkawinan" hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita.
Perkawinan sejenis di Indonesia
Hasil jajak pendapat yang dilakukan secara daring oleh "International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association" (ILGA) pada Oktober 2016 menunjukkan bahwa 69% responden Indonesia menolak legalisasi perkawinan sejenis, 14% mendukung dan 17% menyatakan netral.
Menkauhor Kaiu
Menkauhor Kaiu (juga dikenal sebagai Ikauhor dan di dalam Bahasa Yunani Kuno sebagai Mencherês, Μεγχερῆς) merupakan seorang Firaun Mesir Kuno dari masa Kerajaan Lama. Ia adalah penguasa ketujuh Dinasti kelima di akhir abad ke-25 SM atau awal abad ke-24 SM.
Menkauhor Kaiu
Menkauhor bertakhta selama mungkin delapan atau sembilan tahun, didahului Raja Niuserre Ini, dan digantikan oleh Djedkare Isesi. Meskipun Menkauhor terbukti dengan baik oleh sumber-sumber sejarah, beberapa artefak dari masa pemerintahannya selamat. Akibatnya, hubungan keluarganya dengan pendahulunya dan penerusnya tidak jelas, dan tidak ada keturunannya yang dikenali. Khentkaus III mungkin adalah ibunda Menkauhor, seperti yang ditunjukkan oleh bukti yang ditemukan di makamnya pada tahun 2015.
Menkauhor Kaiu
Di luar pembangunan monumen, satu-satunya aktivitas yang diketahui berasal dari pemerintahan Menkauhor adalah ekspedisi ke tambang-tambang tembaga dan pirus di Semenanjung Sinai. Menkauhor memerintahkan pembangunan sebuah kuil matahari, yang disebut "Akhet-Ra", yang berarti "Horison Ra". Yang terakhir yang akan dibangun, kuil matahari ini yang diketahui dari prasasti yang ditemukan di makam para imamnya, masih harus ditemukan. Menkauhor dimakamkan di sebuah piramid kecil di Saqqara, yang oleh orang Mesir Kuno disebut "Netjer-Isut Menkauhor", "Tempat-tempat Ilahi Menkauhor". Dikenal hari ini sebagai Piramida tanpa kepala, reruntuhan itu hilang di bawah pasir yang bergeser sampai penemuan kembali pada tahun 2008.
Menkauhor Kaiu
Figur Menkauhor berada di pusat pemujaan makam yang bertahan sampai akhir masa Kerajaan Lama, dengan setidaknya tujuh domain pertanian menghasilkan barang untuk persembahan yang diperlukan. Kultus Menkauhor yang didewakan, kemudian dikenal dengan gelar "Tuan Dua Tanah yang kuat, Menkauhor yang Adil" muncul kembali di masa Kerajaan Baru (skt. 1550 – skt. 1077 SM), dan berlangsung sampai setidaknya Dinasti kesembilan belas (skt. 1292 – skt. 1077 SM), sekitar 1200 tahun setelah kematiannya.
Pernikahan sesama jenis di Kamboja
Saat ini Kamboja tidak mengakui pasangan sesama jenis, tetapi pernikahan sesama jenis telah didukung oleh tokoh-tokoh penting dan organisasi pemerintahan, termasuk Raja Norodom Sihamoni, mantan Raja Norodom Sihanouk, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perempuan serta anggota legislatif dan partai politik.
Pernikahan sesama jenis di Kamboja
Pada September 1993, Majelis Konstituen Kamboja merumuskan konstitusi baru untuk Kamboja. Konstitusi ini mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada tahun 2007, undang-undang perdata Kamboja diamandemen dan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan antara "seorang suami" dan "seorang istri". Kemudian Pasal 45 Konstitusi Kamboja yang mengatur soal pernikahan diubah pada tahun 2011 dan isinya adalah:
Bahasa Hurri
Bahasa Hurri ) adalah suatu bahasa Hurro-Urartian yang sekarang telah punah, dipakai oleh bangsa Hurri (Khurrites; Hurrian), orang-orang yang masuk Mesopotamia utara sekitar 2300 SM dan sebagian besar telah lenyap menjelang tahun 1000 SM. Bahasa Hurria adalah bahasa kerajaan Mitanni di Mesopotamia utara, dan kemungkinan diucapkan setidaknya pada awalnya di permukiman orang Hurria di Suriah. Umumnya diyakini bahwa penutur bahasa ini awalnya berasal dari Dataran tinggi Armenia dan tersebar di tenggara Anatolia dan Mesopotamia utara pada awal milenium ke-2 SM.
Bahasa Hurri
Fragmen teks bahasa Hurri tertua memuat daftar nama dan tempat dari akhir milenium ke-3 SM. Teks lengkap pertama bertarikh masa pemerintahan raja dari dan diketemukan pada sebuah prasasti batu yang menyertai suatu pasak fondasi Hurri ("Hurrian foundation pegs") yang dikenal sebagai ""Urkish lions"" ("singa-singa Urkish" atau ""Louvre lions"", "singa-singa Louvre", yaitu museum tempat penyimpanannya saat ini). Para arkeolog telah menemukan teks dari awal milenium ke-2 SM yang memuat banyak mantera, inkantasi, nubuat dan surat pada berbagai situs termasuk , , , Babel, Ugarit dan lain-lain. Studi awal bahasa ini seluruhnya didasarkan pada surat-surat dari Mitanni, yang diketemukan pada tahun 1887 di Amarna, Mesir, berisi tulisan raja Hurri, Tushratta, kepada firaun Amenhotep III. Hubungan Hurro-Urarti dikenali sejak tahun 1890 oleh Sayce (ZA 5, 1890, 260-274) dan Jensen (ZA 6, 1891, 34-72).
Bahasa Hurri
Pada abad ke-13 SM, serangan dari barat oleh orang Het dan dari selatan oleh Asyur mengakhiri keberadaan kekaisaran Mitanni, yang terbagi di antara dua kekuasaan yang merebutnya itu. Pada abad berikutnya, serangan dari membawa akhir yang cepat terhadap pemukiman terakhir yang menggunakan bahasa Hurri. Sekitar waktu itu, bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Het dan bahasa Ugarit juga punah, dan ini dikenal sebagai . Dalam berbagai teks bahasa-bahasa ini, juga dalam bahasa Akkadia atau Urarti, didapati banyak nama dan tempat dalam bahasa Hurri.
Bahasa Hurri
Minat yang baru terhadap bahasa Hurri dibangkitkan oleh teks-teks yang diketemukan di pada tahun 1910-an dan Ugarit pada tahun 1930-an. Speiser (1941) mempublikasi gramatika komprehensif pertama dari bahasa Hurri. Sejak tahun 1980-an, korpus dari arsip Silwa-tessup telah disunting oleh G. Wilhelm. Sejak akhir tahun 1980-an, kemajuan berarti telah dicapai berkat penemuan suatu teks dwibahasa Hurri-Het, yang disunting oleh E. Neu (StBoT 32).
Selain kata bilangan iregular "šui" ("setiap"), semua bilangan kardinal dari 1 sampai 10 serta beberapa yang lebih tinggi telah dapat dipastikan. dibentuk dengan akhiran "-(š)še" atau "ši", yang menjadi "-ze" atau "-zi" setelah /n/. Tabel berikut menyajikan suatu ikhtisar sistem bilangan bahasa Hurri:
Bahasa Hurri
Bilangan distributif memuat akhiran "-ate", misalnya "kikate" (bertiga-tiga), "tumnate" (berempat-empat). Akhiran "-āmha" menunjukkan perkalian/kelipatan/multiplikatif, misalnya "šināmha" (dua kali), "ēmanāmha" (tiga kali). Semua bilangan kardinal berakhir dengan huruf hidup atau vokal, yang dihilangkan jika suatu "enclitic" dilekatkan padanya.
"Untomān iyallēnīn tiwēna šūallamān šēniffuš katōšāššena ūriāššena, antillān ēmanāmḫa tānōšau." (aus dem Mitanni-Brief, Kolumne IV, Zeilen 30-32)
Bahasa Hurri
Terjemahan: "Hal-hal itu, yang sungguh-sungguh diucapkan oleh saudara laki-lakiku dan diinginkannya sepenuhnya, sekarang aku telah melakukannya, tetapi sepuluh kali lipat."
Bahasa Hurri
Teks-teks dalam bahasa Hurri sendiri telah ditemukan di Hattusa, Ugarit (Ras Shamra), dan Sapinuwa (tetapi belum dipublikasikan). Juga, salah satu surat Amarna terpanjang ditulis dalam bahasa Hurri; dikirimkan oleh Raja Tushratta dari Mitanni kepada Firaun Amenhotep III. Teks ini merupakan satu-satunya tulisan panjang yang dikenal sampai kemudian diketemukan suatu koleksi berbagai prasasti berisi sastra bahasa Hurri dengan suatu terjemahan bahasa Het pada tahun 1983 di Hattusa.
Bahasa Hurri
Banyak penemuan penting terjadi di ("Sapinuwa") pada tahun 1990-an, termasuk sejumlah teks dwibahasa. Sampai tahun 2007 sebagian besar masih belum disunting.
Bahasa Hurri
Tidak ada teks bahasa Hurri yang dapat dipastikan pada milenium ke-1 SM (kecuali jika bahasa Urarti dianggap dialek muda bahasa Hurri), tetapi banyak kata pinjaman terus tersebar dalam bahasa Asyur, seperti dewi "Savuska" yang disebutkan oleh Sargon II.
Doug Jones (politikus)
Gordon Douglas Jones (lahir 4 Mei 1954) adalah seorang pengacara dan politikus Amerika Serikat yang menjabat sebagai senator junior dari Alabama semenjak 3 Januari 2018.
Doug Jones (politikus)
Sebelumnya ia merupakan seorang jaksa di tingkatan federal sebagai perwakilan dari Distrik Utara Alabama dari tahun 1997 hingga 2001. Pada masa jabatannya, Jones menuntut dua anggota Ku Klux Klan yang menjadi pelaku pengeboman Gereja Baptis 16th Street di Birmingham pada tahun 1963 yang menewaskan empat gadis Afrika-Amerika. Selain itu, ia berhasil mendakwa Eric Rudolph, seorang teroris yang pernah melancarkan empat serangan bom, termasuk pengeboman Olympic Park Atlanta.
Doug Jones (politikus)
Jones mengumumkan bahwa ia akan maju dalam pemilihan umum khusus Senat Amerika Serikat di Alabama 2017 untuk mengisi kursi yang lowong setelah Senator Jeff Sessions diangkat sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat. Jones mengklaim sebagai perwakilan "Alabama Baru". Ia berhasil mengalahkan enam lawannya dalam konvensi Partai Demokrat, ia lalu berhadapan dengan Roy Moore dari Partai Republik. Dalam pemilu yang diadakan pada tanggal 12 Desember 2017 ini, Jones berhasil mengalahkan Moore yang sedang tersangkut skandal tindakan asusila dengan perolehan suara sekitar 50%.
Doug Jones (politikus)
Jones adalah calon dari Partai Demokrat pertama yang berhasil menang di Alabama setelah Richard Shelby yang pernah terpilih pada tahun 1986 dan 1992 sebelum akhirnya pindah ke Partai Republik pada tahun 1994.
Sui iuris
Sui iuris adalah frasa bahasa Latin yang secara harfiah berarti "swadarma", "mandiri", atau "atas kuasa sendiri". Frasa ini digunakan dalam hukum sipil maupun hukum kanon oleh Gereja Katolik.
Sui iuris
Istilah Gereja "sui iuris" digunakan oleh Gereja Katolik dalam Kitab Kanon Gereja-Gereja Timur (, disingkat CCEO) sebagai sebutan bagi Gereja-Gereja swatantra dalam lingkup persekutuan Gereja Katolik:
Sui iuris
Suatu Gereja "sui iuris" adalah "suatu paguyuban umat Kristen, yang dipersatukan oleh suatu hierarki menurut norma hukum, dan yang secara terbuka atau tertutup diakui "sui iuris" oleh kewenangan tertinggi Gereja" (CCEO.27). "Sui iuris" merupakan istilah baru dalam CCEO, dan digunakan sebagai sebutan bagi status swatantra relatif yang dimiliki Gereja-Gereja Katolik Timur. Istilah hukum kanon yang sarat dengan berbagai nuansa yuridis ini mengisyaratkan misi yang dikaruniakan Allah bagi Gereja-Gereja Katolik Timur untuk melestarikan warisan kodrat swatantra mereka. Status swatantra Gereja-Gereja ini bersifat relatif dalam arti tunduk pada kewenangan tertinggi Sri Paus.
Sui iuris
Dalam hukum sipil, frasa "sui iuris" mengisyaratkan kompetensi hukum — keberdayaan seseorang untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sendiri (Black's Law Dictionary, Oxford English Dictionary) — lawan dari "alieni iuris", yakni orang yang berada di bawah kuasa orang lain (misalnya seorang kanak-kanak atau seorang penyandang keterbatasan mental). Frasa ini juga mengisyaratkan kecakapan suatu entitas untuk menggugat dan/atau digugat dalam suatu proses hukum atas nama sendiri ("in personam") tanpa perlu diwakili oleh orang lain ("ad litem").
Sui iuris
Frasa "sui iuris" dalam bahasa Latin ("sui" berarti "diri sendiri" dan "iuris" berarti "hukum") berpadanan dengan kata Yunani "αυτονόμος", autonomos, asal kata "otonomi" dalam bahasa Indonesia.
Sui iuris
Kongres Amerika Serikat adalah contoh dari lembaga yang berasas "sui iuris". Kedua majelis Kongres bersidang atas kuasa sendiri sebagaimana diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat (Amandemen Kedua Puluh) setiap tanggal 3 Januari. Presiden Amerika Serikat tidak perlu mengundang atau memanggil Kongres untuk menyelenggarakan sidang-sidang biasa, namun ia boleh memanggil Kongres untuk menyelenggarakan sidang istimewa. Dengan demikian, di Amerika Serikat, badan legislatif lepas dari kendali badan eksekutif, namun terdapat pula sistem pengawasan dan perimbangan. Sistem semacam ini jauh berbeda dari banyak sistem demokrasi parlementer, seperti di Kanada dan Britania Raya, yang tidak memiliki presiden, dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Sama halnya di India, parlemen federal dapat bersidang jika dan hanya jika dipanggil oleh Presiden India atas anjuran Perdana Menteri. Sistem semacam ini berlaku karena Konstitusi India disusun mengikuti konvensi-konvensi monarki Britania Raya. Sesuai dengan suatu proses yang disebut Pengesahan Kerajaan dalam konvensi-konvensi ini, penyelenggaraan sidang Parlemen Inggris tanpa izin Raja Inggris secara teknis merupakan suatu tindak pidana makar.
Sui iuris
Dokumen-dokumen Gereja Katolik seperti Kitab Kanon Gereja-Gereja Timur melekatkan istilah Latin "sui iuris" pada Gereja-Gereja partikular yang membentuk Gereja Katolik, yakni Gereja Katolik Roma dan Gereja-Gereja yang bersekutu dengannya. Sampai dengan saat ini Gereja "sui iuris" terbesar adalah Gereja Latin atau Ritus Latin. Atas Gereja partikular Latin ini, Sri Paus menyelenggarakan kewenangan pemerintahan kepausan yang diembannya, sementara kewenangan pemerintahan di Gereja-Gereja partikular yang lain diemban oleh seorang batrik. Oleh karena itu, Sri Paus juga disebut sebagai Batrik Dunia Barat. Gereja-Gereja partikular selain Gereja Latin disebut Gereja-Gereja Katolik Timur, yang masing-masing, jika cukup besar, memiliki batrik atau rohaniwan tertingginya sendiri, dengan kewenangan atas seluruh uskup dalam Gereja partikular atau ritus yang bersangkutan.
Sui iuris
Istilah yang sama juga dilekatkan pada Misi-Misi Katolik yang kekurangan rohaniwan sehingga tidak dapat ditingkatkan statusnya menjadi prefektur-prefektur apostolik, namun karena satu dan lain hal diberikan hak swatantra, sehingga tidak menjadi bagian dari suatu keuskupan, vikariat apostolik, atau pun prefektur apostolik. Pada 2004, ada sebelas Misi Katolik semacam ini: tiga di kawasan Atlantik, yakni di Kepulauan Cayman, di Kepulauan Turks dan Caicos, dan di Kepulauan Santa Héléna, Ascension dan Tristan da Cunha; dua di kawasan Pasifik, yakni di Funafuti (Tuvalu), dan di Tokelau; serta enam di Asia Tengah, yakni di Afganistan, di Baku (Azerbaijan), di Kirgizstan, di Tajikistan, di Turkmenistan, dan di Uzbekistan.Menurut CCEO, ada empat kategori Gereja Katolik Timur "sui iuris":