Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Dipati Ukur
Peninggalan Dipati Ukur lain ditemukan di Gunung Lumbung (Kecamatan Cililin). Di Gunung Lumbung ditemukan sejumlah peninggalan Dipati Ukur, yaitu patung yang berserakan, lingga dan patung batu yang telah rusak.
Dalam disertasinya tentang naskah-naskah Dipati Ukur, Edi Suhardi Ekadjati menyebutkan bahwa catatan tertua tentang Dipati Ukur mungkin adalah yang ditulis oleh Salomon Müller dan Pieter Van Oort, yang diterbitkan dalam Jurnal "Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen" pada tahun 1836.
Dipati Ukur
Salomon Müller adalah zoolog dan ahli botani berkebangsaan Jerman, anggota "" (Komisi Pendidikan Fisika Hindia Belanda) yang bertugas untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber mineral dan memetakan flora dan fauna di wilayah koloni Hindia Belanda. Pada tahun 1833, Müller bersama Pieter Van Oort, seorang juru gambar berkebangsaan Belanda, mendatangi puncak Gunung Lumbung. Di sana mereka mendapatkan cerita dari seorang tua tentang tokoh Dipati Ukur, tempat persembunyian dan benteng pertahanan terakhirnya. Catatan Muller dan Oort kemudian dimuat oleh NJ Krom dalam buku Laporan Dinas Kepurbakalaan ("Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch-Indië, 1914") yang terbit pada tahun 1915.
Dipati Ukur
Hingga kini tidak diketahui dengan pasti di mana Dipati Ukur dimakamkan. Namun ada beberapa lokasi yang disebut sebagai makam Dipati Ukur, yaitu Astana Luhur (Bojongmanggu), Puncak Gunung Geulis (Ciparay), Tepi Citarum (Desa Manggahang), Gunung Sadu (Soreang), kampung Cikatul/Pabuntelan (Pacet), Astana Handap (Banjaran), Gunung Tikukur (desa Manggahang) dan Pasir Luhur (Ujungberung Utara).
Dipati Ukur
Peninggalan Dipati Ukur banyak terdapat di Kecamatan Ciparay. Di tempat tersebut, Dipati Ukur membangun permukiman di sebuah bukit bernama Bukit Cula yang sekarang terletak di Desa Gunung Leutik. Di Ciparay, Dipati Ukur menyamar sebagai rakyat biasa, dan menyembunyikan pakaian kebesarannya, termasuk sebuah "duhung" (keris) pusaka, warisan dari Raja Pajajaran, yang disebut "culanagara". Tempat penyimpanan "culanagara" kini dijadikan situs sejarah bernama Situs Culanagara atau Situs Bukit Cula. Pada tahun 2012, di area situs tersebut didirikan "palagan" bernama Palagan Culanagara.
Alamgir II
Aziz-ud-din Alamgir II (), (عالمگير ثانی) adalah Kaisar Mughal India dari 3 Juni 1754 sampai 29 November 1759. Ia adalah putra dari Jahandar Shah.
Alamgir II
Aziz-ud-Din, putra kedua dari Jahandar Shah, diangkat ke tahta oleh Imad-ul-Mulk setelah ia melengserkan Ahmad Shah Bahadur pada 1754.
Ismed Setya Budi
Prof. Dr. Ir. Ismed Setya Budi., MS., IPM atau yang lebih dikenal dengan nama Ismed atau budi () adalah seorang pakar ilmu pertanian. Ia juga merupakan guru besar dalam ilmu penyakit tanaman di Universitas Lambung Mangkurat , Banjarbaru. Saat ini Ismed menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian, Fakultas Pertanian sejak tahun 2017
Ismed Setya Budi
Ismed Setya Budi menikah dengan seorang gadis dari Banjarmasin yang bernama Mariana yang juga seorang Insinyur Pertanian dan dosen di Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Mereka dikarunia tiga orang anak, yaitu Muhammad Aditya Perdana (lahir 1989), lulusan program S2 Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Dini Rahmatika (lahir 1992), lulusan S2 Ilmu Farmasi Kanazawa University, Kanazawa, Jepang dan Shofia Rahmawati (lahir 1997), sedang Menempuh Pendidikan Dokter Di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat,
Ismed Setya Budi
researchgate.net
Ismed Setya Budi
http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=243843
Ismed Setya Budi
http://www.agrivita.ub.ac.id/index.php/agrivita/article/view/125
Ismed Setya Budi
http://www.profildosen.com/detail/0026096206.html
Ismed Setya Budi
http://journal.ipb.ac.id/index.php/jfiti/article/view/17003
Ismed Setya Budi
https://scholar.google.com/citations?user=ZEN8qmEAAAAJ&hl=en
Ismed Setya Budi
https://protektan.ulm.ac.id/teachers/prof-dr-ir-h-ismed-setya-budi-ms/
Ismed Setya Budi
http://sinta2.ristekdikti.go.id/authors/detail?id=6029186&view=network
Ismed Setya Budi
__INDEKS__
Konkordat Worms
Konkordat Worms yaitu suatu perjanjian yang dicapai antara Paus Kallistus II dan Kaisar Heinrich V dalam sertifikat kepausan ("Pactum Calixtinum)" dan Akta Imperial ("Heinricianum)" melalui mediasi pangeran Jerman, pada tanggal 23 September 1122, di kota Worms, Jerman. Perjanjian ini mengakhiri Kontroversi Penobatan antara gereja dan negara yang berlangsung pada Abad Pertengahan di Eropa. Pemufakatan tentang Kontroversi Penobatan ini berisi tentang penobatan Gereja yang dilakukan dengan memberi cincin dan tongkat-uskup oleh Paus, dan kaisar dapat memberikan penobatan dengan memberikan tongkat kerajaan. Perjanjian ini juga mengatur pemilihan uskup oleh klerus, yang kemudian disahkan oleh Paus, namun kaisar berhak memberi pangkat raja kepada mereka, serta boleh menolak orang yang tidak disukainya.
Konkordat Worms
Perubahan kepausan terdiri dari tiga pokok program yang meliputi: "pertama," uskup Roma atau Paus adalah kepala kekristenan dan memegang kuasa tertinggi atas gereja dan semua uskup. Uskup Roma adalah uskup seluruh gereja, yang berarti juga bahwa Paus sebagai kepala kekristenan mempunyai kuasa atas negara. Selain itu, Paus tidak dapat dihukum oleh siapapun di dunia ini, dan ia berada di atas undang-undang duniawi, serta berkuasa penuh. Hal ini berawal ketika uskup Roma mulai menuntut kuasa tertinggi atas sejumlah gereja di Kekaisaran Romawi Barat. Saat itu, ditekankan pula bahwa Paus lebih tinggi dari kaisar, sebab keselamatan lebih utama dari kesejahteraan jasmani. Berdasarkan pemahaman ini Paus pada Abad Pertengahan memiliki peran sebagai penguasa tertinggi dalam masyarakat Kristen ("corpus Christianum") termasuk kuasa atas "Negara Kristen". "Kedua," pemilihan Paus harus bebas dari pengaruh kaisar. Oleh sebab itu, Paus dipilih oleh para Kardinal, yang pada permulaan terdiri dari tujuh uskup gereja di sekitar Roma, dan rohaniwan-rohaniwan lain yang diangkat sebagai Kardinal. Hal ini merupakan bentuk otonomi Gereja terhadap para pemimpin sekuler, di mana pemimpin sekuler (raja atau pangeran) tidak dapat mengangkat seorang uskup, dan uskup hanya dipilih oleh para klerus di daerahnya dan diterima oleh umat setempat. "Ketiga," pembebasan gereja dari "nikolaitisme" atau perkawinan imam-imam dan pemberhentian peraturan simoni, dan kewajiban selibat bagi para klerus. Hal ini juga diterapkan pada pejabat gereja yang diangkat oleh negara, seperti halnya yang terjadi di Jerman, yang disebut dengan istilah penobatan kalangan awam. Perjuangan reformasi ini berlangsung selama paruh kedua abad ke-11 yang dimulai oleh Paus Leo IX (1049), dan ditetapkan oleh Kardinal dari Hildebrand atau Paus Gregorius VII ketika menjabat sebagai Paus (1073-1085). Dia menegakkan otoritas kepausan pada tatanan baru dengan mendeklarasikan bahwa tak seorang pun di dunia ini yang memiliki hak hukum atas otoritas kepausan. Namun sebaliknya, paus memiliki kuasa untuk memberhentikan siapa saja bahkan kaisar sekalipun.
Konkordat Worms
Namun, penguasa sekuler dipandang memiliki hak untuk menginvestigasi para uskup dengan otoritas sekuler dan suci. Kemampuan penguasa sekuler untuk menunjuk uskup merupakan sarana penting untuk menjalankan kontrol politik. Uskup dapat ditempatkan di wilayah kerajaan tanpa khawatir wilayah kekuasaannyajatuh ke tangan keturunan uskup. Namun, ini juga berarti bahwa kebebasan Gereja sehubungan dengan peraturan sekuler telah dikurangi. Sebagai hasil dari Konkordat Worms, penguasa sekuler terus menginvestasikan uskup dengan kekuatan sekuler namun tidak lagi memiliki otoritas suci, sehingga pemufakatan ini berperan sebagai bagian dari reformasi Gregorian yang memihak Paus dalam hubungannya dengan Kaisar Romawi Suci. Konkordat Worms tidak mengakhiri perjuangan antara otoritas sekuler dan agama dalam hal wewenang, baik di Kekaisaran Romawi Suci, maupun di Eropa secara keseluruhan. Pemufakatan ini hanyalah penghentian sementara permusuhan.
Konkordat Worms
Heinrich IV dilahirkan pada tahun 1050. Ia menerima kekuasaan atas Jerman pada tahun 1065. Pada masa pemerintahannya ia mennghadapi berbagai kesulitan yang diakibatkan pemberontakan pangeran Sachsen dan perlawanan Paus terhadapnya. Paus Gregorius VII melarang simoni yang terus menerus dipraktikkan, sementara Raja Heinrich IV mempertahankan haknya atas simoni dan penobatan kalangan awam. Pada tahun 1075, Raja Heinrich IV berhasil mengalahkan pangeran Sachsen. Ia merasa kekuasaannya berpengaruh kuat sehingga menolak mengakui kekuasaan Paus. Kemudian Paus Gregorius VII mengancamnya dengan ekskomunikasi pada tahun 1076, sehingga Raja Heinrich IV kehilangan dukungan dari Gereja dan pejabat Gereja lainnya. Pangeran Sachsen bangkit lagi melawan raja yang dibantu oleh para pangeran lainnya, dan menuntut agar raja berdamai kembali dengan Paus. Raja Heinrich IV takut kehilangan kekuasaannya atas Jerman sehingga ia pergi ke tempat peristirahatan Paus di Canossa untuk meminta pengampunan. Raja Heinrich IV berjalan kaki dengan telanjang kaki, dan berpakaian compang-camping sebagai tanda penyesalannya. Paus Gregorius VII tidak segera menerimanya, dan membiarkan sang raja kedinginan, selama tiga hari tiga malam pada musim dingin. Kemudian Paus mengampuninya dan mengembalikan jabatannya sebagai raja Jerman dan Kaisar Romawi Suci. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1077. Walaupun Heinrich IV sudah mengakui dosanya, para bangsawan Jerman dan uskup-uskup Jerman telah memilih Rudolf I dari Swabia sebagai raja Jerman pada Maret 1077. Oleh sebab itu, perdamaian antara Paus dan Heinrich IV tidak berlangsung lama. Heinrich IV bangkit lagi melawan Paus pada tahun 1080 dan mengangkat seorang Anti-Paus Klemens III, yang kemudian melantik Heinrich IV sebagai raja Jerman. Pertikaian ini berlangsung hingga tahun 1100. Pada tahun 1084, Heinrich IV menyerang Roma dan berhasil menawan Paus. Roma dijarah dan dibakar sebagian, dan Paus Gregorius VII meninggal pada 25 Mei 1085 di pengasingan. Kata-kata terakhir yang dia ucapkan adalah, "Saya telah mencintai keadilan dan membenci kedurhakaan, dan karena itu saya mati di pengasingan." Heinrich IV juga berhasil memadamkan pemberontakan pangeran Sachsen pada tahun 1089. Paus Paus Gregorius VII meninggal dalam keterpurukan yang dalam, sementara Heinrich IV dan Anti-Paus Klement III telah menang. Heinrich IV telah sangat melampaui batas, karena telah mengangkat seorang Anti-Paus dalam mempertahankan kekuasaannya.
Konkordat Worms
Paus Kallistus II dipandang sebagai kepala Gereja setelah penyeruannya akan Perang Salib. Tidak ada lagi raja dan kaisar yang menganggap diri mereka sama dengan Paus, atau kepala Gereja di kerajaan mereka. Inilah situasi dari tahun 1122 sampai Reformasi. Setelah mendirikan kekuasaannya di Italia, Paus memutuskan untuk membuka kembali negosiasi dengan Heinrich V mengenai pertanyaan tentang penobatan. Heinrich V sangat ingin mengakhiri kontroversi yang telah menurunkan kedaulatan Kekaisaran di Jerman, yang terjadi selama puluhan tahun. Tiga duta kardinal dikirim oleh Kalistus II ke Jerman, dalam rangka negosiasi perjanjian permanen dalam penobatan yang dimulai pada bulan Oktober 1121 di Würzburg. Hasil dari perjanjian ini disepakati bahwa sebuah gencatan senjata umum harus diproklamirkan di Jerman. Selain itu, Gereja dapat menggunakan harta miliknya dengan bebas, dan tanah pemberontakan harus segera dilakukan pemugaran. Perjanjian ini dikomunikasikan oleh Paus Honorius II kepada Kalistus II, yang saat itu sedang membantu sinode, dan diajukan di Worms, pada tanggal 23 September 1122. Oleh sebab itu, kesepakatan ini dikenal sebagai Konkordat Worms. Hak istimewa Paus untuk Heinrich V adalah adanya pengakuan bahwa pemilihan para uskup dan abbas di Kerajaan Jerman berlangsung tanpa simoni di hadapan kaisar, dan adanya pemberian "regalia" sebelum konsekrasi dilakukan kaisar, ketika akan melakukan penobatan dengan tongkat kerajaan. Pada kesepakatan Konkordat Worms di pihak kaisar (Akta Imperial "Heinricanum"), penobatan dilakukan dengan cincin dan "Krosier", serta diberikannya kebebasan dalam memilih para uskup. Sedangkan di pihak Kepausan yang tercantum dalam "Pactum Calixtinum", dikukuhkan bahwa uskup harus menerima penobatan dengan tongkat kerajaan, dan pemilihan episkopal harus diadakan di hadapan kaisar atau wakilnya, serta jika terjadi pemilihan yang disengketakan dan diharuskan oleh kaisar, setelah keputusan metropolitan dan uskup sufragan, maka kandidat terpilih yang berhak harus segera dikonfirmasikan. Properti penobatan kekaisaran sementara, juga harus dilakukan di Jerman sebelum konsekrasi. Penobatan kekaisaran di Burgundy dan Italia diadakan setelah upacara konsekrasi, sementara di Negara Kepausan, penobatan hanya boleh dilakukan oleh Paus, tanpa campur tangan dari pihak kaisar. Sebagai hasil dari kesepakatan ini, kaisar tetap memegang kendali penuh dalam memilih para uskup di Jerman.
Perdamaian Augsburg
Perdamaian Augsburg merupakan dasar hukum permanen pertama dalam pengakuan iman Lutheranisme dan Katolik di Jerman. Perdamaian ini dideklarasikan pada tanggal 25 September 1555 oleh Dewan Kekaisaran Romawi Suci, dan pertama kali dirancang di Augsburg. Perdamaian Augsburg mengizinkan setiap raja menentukan agama apa yang akan dianut oleh wilayah kerajaannya, baik Katolik maupun Lutheranisme tanpa campur tangan Kekaisaran. Undang-undang ini secara resmi mengakhiri konflik antar kedua kelompok agama, meski kesepakatan ini tidak memuat ketentuan bagi denominasi Protestan lainnya, yaitu ajaran Kalvinisme.
Perdamaian Augsburg
Dewan Kekaisaran merancang Perdamaian Augsburg untuk mengakhiri perang, yang juga merupakan bentuk keterbukaan akan keragaman agama di Kekaisaran Romawi Suci. Perdamaian ini memperkenalkan asas ""cuius regio, eius religio"", yang memungkinkan setiap penguasa negara atau pemerintah memilih agama dari wilayahnya sendiri. Pasal 25 dalam kesepakatan ini mewajibkan 65 kota kekaisaran mengakui agama minoritas. Misalnya, meski sebagian besar penduduk kota adalah pemeluk Evangelis, namun harus tetap mengakui penduduk lainnya yang memeluk agama Katolik. Undang-undang ini tidak memiliki dampak besar bagi sebagian besar wilayah kekaisaran, khususnya bagi wilayah dengan mayoritas pemeluk Protestan dan Katolik. Delapan kota yang tercantum dalam perdamaian tersebut telah mengakui dua iman, dengan Katolik sebagai iman minoritas. Dari delapan kota yang terlibat, empat kelompok kecil, termasuk Augsburg, mengizinkan pemeluk Lutheran dan ​​kaum Katolik beribadah secara terbuka, memelihara gereja mereka sendiri, dan bekerja di ruang publik. Pada tahun 1549, Hans Jakob Fugger, wali kota Augsburg, diinterogasi oleh Kekaisaran supaya dapat hidup berdampingan dengan komunitas religius yang berbeda. Dewan Kekaisaran pada tahun 1555, menyampaikan permintaan mereka kepada Raja Ferdinand I supaya mempertahankan penduduk Augsburg dan tidak merasa terbebani atas pengakuan dua iman di wilayahnya, serta bersedia mengelola keduanya di masa depan.
Perdamaian Augsburg
Pengakuan kedaulatan seorang raja atas agama wilayahnya, sebelumnya didasarkan pada asas ""ubi unus dominus, ibi una sit religio"," yaitu di mana ada seorang penguasa, di sana hanya ada satu agama penguasa. Pada perdamaian Augsburg ini para raja boleh memilih agamanya sendiri. Kemudian warga yang tinggal di wilayahnya wajib mengikuti agama pilihan raja tersebut. Hal ini tercantum dalam asas ""reservatum ecclesiasticum"". Para uskup yang berpindah agama dari Katolik ke Protestan setelah tahun 1552, dan mengalami perampasan harta, akan menerima ganti rugi setelah perdamaian ini. Ganti rugi ini dilakukan oleh orang-orang yang merebut hak milik mereka. Asas fundamental ini juga menyebabkan perpindahan penduduk, dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara, karena agama penduduk wilayah tersebut berbeda dengan agama yang dipilih raja. Walaupun iman Protestanisme memperoleh pengakuan resmi dan mendapat wilayah khusus, hak mereka tidak terjamin secara yuridis. Perdamaian ini berlaku sebagai ketetapan gereja dalam Kekaisaran Jerman hingga dideklarasikannya Perdamaian Westfalen pada tahun 1648. Pada tahun 1556, kaisar Karl V turun takhta dan mengasingkan diri ke sebuah biara, lalu meninggal dua tahun kemudian. Sebelum turun takhta, sang kaisar membagikan wilayah kekuasaannya kepada dua anaknya, yaitu Philip I di wilayah Spanyol dan Ferdinand I di wilayah Eropa Tengah yang terdiri dari: Austria, Bohemia, dan Hongaria. Perdamaian Augsburg pertama kali dilanggar oleh Ferdinand II dari Styria, saat terpilih sebagai Raja Bohemia. Dia menjalankan kebijakan diskriminasi agama, bahkan menutup beberapa gereja Protestan yang merupakan awal mula terjadinya peristiwa Pelemparan di Praha, yang juga sekaligus menandai dimulainya Perang Tiga Puluh Tahun.
Perdamaian Augsburg
Perdamaian Augsburg, menghasilkan tiga asas utama, yaitu:
Perdamaian Augsburg
Perdamaian Augsburg hanya mendamaikan hubungan dua kepercayaan hingga beberapa saat. Namun perdamaian ini menyebabkan atlas keberagamaan Jerman menuju keterbukaan. Pada Perdamaian ini tidak mengenal kebebasan beragama yang sebenarnya. Namun perdamaian ini merupakan langkah penting dalam keterbukaan Kekaisaran di Eropa yang tidak lagi didasarkan pada agama yang sama, walaupun belum sampai pada penerimaan secara umum terhadap kebebasan beragama. Meskipun warganegara penganut Katolik dan Lutheran diberi hak untuk pindah ke suatu wilayah di mana agama penguasa di tempat itu lebih toleran, teks perdamaian tetap mempertahankan konsep lama yang mendasarkan kesatuan politis pada kesatuan agama. Sistem agama tunggal di Eropa dengan demikian roboh dengan sendirinya. Kemudian diganti dengan kesatuan agama di setiap wilayah. Seperti halnya yang ditulis dalam pasal 25 dan pasal 16, serta pasal 23 yang menyatakan bahwa "Tidak ada satu wilayah pun yang boleh membujuk warga atau penduduk wilayah lainnya untuk meninggalkan agama mereka maupun melindungi mereka, baik hakim mereka sendiri".
Perdamaian Augsburg
Beberapa persoalan lain pada kesepakatan ini adalah tidak adanya pengakuan atau bentuk toleransi terhadap pemeluk ajaran lain dari keyakinan Kristen, khususnya pemeluk Kalvinisme. Konflik antara Katolik dan Protestan, Lutheran dan Kalvinis berlangsung di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Utara. Selain itu, Takhta Suci masih belum rela agamanya berunding dengan para "pemberontak", yang diakhiri dengan kekalahan politik keagamaan Takhta Suci. Sementara itu, Takhta Suci sendiri hanya memperhitungkan kekuasaan politik dan tidak peduli pada korban yang berjatuhan hanya karena perbedaan agama. Akibatnya perubahan pada level teritorial, konstitusional dan peta gerejawi ini menimbulkan sikap saling membenci antar pengikut Kristus, khususnya di wilayah Jerman. Persoalan ini terus bermuara hingga terjadinya Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648). Perang ini diakhiri dengan Perdamaian Westfalen pada 24 Oktober 1648, yang mengakui kesamaan hak dan kewajiban semua warga tanpa membeda-bedakan agama antara Katolik, Lutheranisme, dan Kalvinisme. Perdamaian ini merupakan langkah maju menuju toleransi hidup beragama yang didasarkan pada sikap menghargai antar manusia. Kesepakatan Perdamaian Westfalen merupakan hasil perundingan dua fraksi. Fraksi pertama bekerja sama dengan Perancis, dan berlangsung di Münster. Fraksi kedua bekerja sama dengan Swedia, dan berlangsung di Osnabrück. Takhta Suci tidak terwakili dalam konferensi-konferensi tersebut, dan mengecam kesepakatan Perdamaian Westfalen dengan "Bulla Zelo Domus Dei" pada 26 November 1648. Pada "Bulla Zelo Damus Dei", Paus Innosensius X mencela aspek-aspek keagamaan yang disepakati dalam traktat-traktat Perdamaian Westfalen sebagai hal yang "batal, kosong, tidak valid, tidak layak, tidak adil, salah, terkutuk, sembrono, tidak punya kekuatan, atau pengaruh". Meskipun demikian, perjanjian tersebut tetap dihormati oleh negara-negara yang terlibat. Ajaran Lutheranisme diresmikan di Takhta Suci Roma, sembilan tahun setelah Luther wafat.
Gerakan Mahagujarat
Gerakan Mahagujarat, dikenal sebagai Mahagujarat Andolan dalam bahasa setempat, adalah sebuah gerakan politik yang menuntut pembentukan negara bagian Gujarat bagi masyarakat berbahasa Gujarat dari Negara Bagian Bombay yang dwibahasa di India pada 1956. Gerakan ini berhasil dalam pembentukan Gujarat, serta negara bagian Maharashtra berbahasa Marathi, pada 1 Mei 1960.
Gerakan Mahagujarat
Istilah "Mahagujarat" mencakup seluruh daerah berbahasa Gujarat, termasuk Gujarat daratan dan semenanjung Saurashtra dan Kutch. Penulis-politisi Kanaiyalal Munshi menciptakan istilah "Mahagujarat" pada pertemuan Gujarati Sahitya Parishad di Karachi pada tahun 1937.
Gerakan Mahagujarat
Selama kekuasaan Britania di India, bagian-bagian di pantai barat India merupakan bagian dari Kepresidenan Bombay. Pada 1937, Kepresidenan Bombay dimasukkan sebagai sebuah provinsi dari India Britania.
Gerakan Mahagujarat
Setelah kemerdekaan India tahun 1947, tuntutan untuk negara-negara bagian yang berdasarkan bahasa muncul. Pada 17 Juni 1948, Rajendra Prasad membentuk Komisi Provinsi Linguistik untuk merekomendasikan apakah negara-negara bagian tersebut harus direorganisasi secara linguistik atau tidak. Komisi tersebut menyertakan S. K. Dhar (pensiunan Hakim Pengadilan Tinggi Allahabad), J. N. Lal (pengacara), dan Panna Lall (pensiunan pegawai Dinas Sipil India), sehingga ia disebut Komisi Dhar. Dalam laporannya tanggal 10 Desember 1948, Komisi tersebut merekomendasikan bahwa "pembentukan provinsi berdasarkan pertimbangan linguistik secara eksklusif atau bahkan utama, bukanlah kepentingan yang lebih besar bagi negara India".
Gerakan Mahagujarat
Konferensi Mahagujarat diselenggarakan pada 1948 untuk memasukkan seluruh masyarakat berbahasa Gujarat di bawah satu administrasi pemerintahan yang akhirnya menghasilkan pembentukan Gujarat.
Gerakan Mahagujarat
Menurut otobiografi Indulal Yagnik, Ketua Menteri Negara Bagian Bombay B. G. Kher dan menteri dalam negeri saat itu Morarji Desai mengunjungi Dang pada Mei 1949. B. G. Kher menyatakan bahwa masyarakat suku Dang berbicara dalam bahasa Marathi dan fokus seharusnya mengenai hal itu. Indulal Yagnik dan lainnya mengunjungi Dang untuk memeriksa ini. "Gujarati Sabha" juga mengirim sebuah komite untuk pemeriksaan dan mengagitasi mengenai kelalaian oleh pemerintaha. Komite melaporkan bahwa Dang lebih terkait ke Gujarat.
Gerakan Mahagujarat
Pada 1952, tuntutan untuk Negara Bagian Andhra dengan mayoritas Telugu yang terpisah telah dimulai di Negara Bagian Madras. Potti Sreeramulu, salah satu aktivis yang menuntut Negara Bagian Andhra, meninggal pada 16 Desember 1952 setelah melakukan puasa sampai mati. Selanjutnya, Negara Bagian Andhra dibentuk pada 1953. Hal ini memicu agitasi di seluruh negeri yang menuntut negara-negara bagian linguistik.
Gerakan Mahagujarat
Pada bulan Desember 1953, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru menunjuk Komisi Reorganisasi Negara Bagian (SRC) untuk mempersiapkan laporan mengenai pembentukan negara-negara bagian linguistik. Komisi tersebut dikepalai oleh Hakim Fazal Ali sehingga dinamakan Komisi Fazal Ali. Komisi tersebut melaporkan pada 1955 untuk menata kembali negara-negara bagian di India.
Vivek Dahiya
Vivek Dahiya adalah seorang aktor televisi India, yang telah tampil dalam serial televisi, seperti "Yeh Hai Mohabbatein" dan "Ek Veer Ki Ardaas...Veera". Saat ini, dia terlihat di "Kavach...Kaali Shaktiyon Se" memimpin laki-laki sebagai Rajbir Bundela.
Vivek Dahiya
Dahiya menempuh gelar masternya M.Sc. dalam Manajemen Bisnis Internasional dari De Montfort University, Inggris.
Vivek Dahiya
Pada 8 Juli 2016, Dahiya menikah dengan nya "Yeh Hai Mohabbatein" co-aktor Divyanka Tripathi.
My Hero Academia
Manga ini menceritakan tentang Izuku Midoriya, seorang anak laki-laki lahir tanpa kekuatan super di dunia di mana kekuaan super adalah hal yang wajar, tetapi masih bercita-cita menjadi seorang pahlawan super, dan dibimbing oleh pahlawan terkuat di dunia yang memberikan kekuatanya kepada Izuku. Manga ini diadaptasi menjadi sebuah serial anime televisi; musim pertama ditayangkan dari tanggal 3 April sampai dengan 26 Juni 2016. Musim kedua ditayangkan dari tanggal 1 April hingga 30 September 2017. Musim ketiga sedang ditayangkan sejak 7 April 2018.