Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Sejarah hukum Uni Eropa
Pengujian yudisial merupakan aspek penting setiap sistem hukum yang beroperasi di bawah kekuasaan hukum. Pengujian ini memungkinkan individu melindungi hak-hak mereka, dengan bentuk kepentingan sah, sehingga menjaga keseimbangan di antara cabang-cabang politik pemerintahan, serta memberi kesempatan yang lebih besar bagi mahkamah, dengan membentuk proses pembuatan dan penerapan hukum. Pengujian yudisial berkontribusi pada akuntabilitas pemerintahan, serta perlindungan individu. Namun, masing-masing sistem hukum memiliki konsepsi berbeda mengenai sejauh mana mahkamah terlibat dalam pengujian akta-akta yang diadopsi oleh cabang-cabang pemerintahan. Negara-negara anggota Uni Eropa memberikan pengujian akta-akta administratif yang luas tentang implementasi individu atas penerapan umum. Mahkamah menegaskan kendali administrasi yang lebih besar, yang sebagiannya bertujuan melawan dominasi eksekutif, serta menyediakan sarana akuntabilitas. Di sisi lain, dengan alasan legitimasi demokratis, pengujian konstitusional atas akta-akta parlemen merupakan pengecualian di negara-negara anggota dan, jika ada, dipercayakan kepada mahkamah konstitusi atau pengadilan, khususnya dalam menegakkan nilai-nilai konstitusional, serta prinsip-prinsip yang telah berurat-berakar. Pengujian yudisial merupakan sarana penjaga keseimbangan institusi dalam perselisihan antara lembaga-lembaga politik. Sifat federal pengujian yudisial dapat menjaga keseimbangan antara Uni Eropa dengan negara-negara anggota yang berselisih akibat keberadaan, dan pelaksanaan kompetensi Uni Eropa yang tidak diperdebatkan. Selain itu, perlunya perlindungan hak-hak individu yang tidak dapat diragukan lagi. Perihal kekhawatiran serius yang muncul mengenai apakah Mahkamah Eropa dapat melakukan fungsi ini secara memadai, khususnya karena pendekatan pembatasan yang memungkinkan akses langsung individu ke Pengadilan Komunitas, dapat melawan akta-akta normatif. Permintaan liberalisasi persyaratan yang lebih besar bagi individu, secara khusus dibenarkan, karena Uni Eropa tidak memiliki kepercayaan demokratis yang sama dengan negara anggota. Pengujian yudisial Uni Eropa yang paling luas didasarkan pada Perjanjian Komunitas Eropa (TEC), di mana tindakan langsung tersedia dalam pembatalan akta-akta tindakan Komunitas yang didasarkan pada Perjanjian EC Pasal 230, dan tindak menggagalkan yang didasarkan pada Perjanjian EC Pasal 232. Negara-negara anggota, serta lembaga-lembaga Uni Eropa menikmati akses istimewa ke Pengadilan-pengadilan Komunitas dengan memanfaatkan pemulihan-pemulihan ini. Pihak-pihak swasta, di sisi lain, harus memenuhi syarat yang lebih ketat dalam membawa tindakan langsung di Pengadilan Tingkat Pertama (CFI). Sementara kondisi-kondisi ini biasanya memungkinkan individu menantang akta-akta administratif individu; di mana pada umumnya pihak-pihak swasta tidak memungkinkan membawa tindakan langsung tersebut terhadap akta-akta penerapan umum.
Sejarah hukum Uni Eropa
Keabsahan akta-akta umum Komunitas seperti itu biasanya hanya terbuka bagi peninjauan tidak langsung yang berdasarkan Perjanjian EC Pasal 234, melalui pengadilan nasional, di mana individu mengajukan tindakan terhadap otoritas nasional yang telah menerapkannya, atau di dalam CFI yang didasarkan pada Pasal 241, di mana lembaga-lembaga komunitas dipercayai menerapkan akta-akta tersebut. Dalam hal ini, sistem pemulihan hukum yang disediakan dalam sistem hukum Komunitas merupakan konsekuensi logika federalisme eksekutif; di mana implementasi aturan umum Komunitas menjadi tanggung jawab utama negara-negara anggota. Selain upaya hukum pengujian yudisial, Pasal 235 memberikan kewenangan kepada Pengadilan dengan memberikan ganti rugi dengan ketentuan pada Pasal 288(2). Pengadilan menegaskan bahwa pada Perjanjian EC Pasal 230 dan Pasal 241, di satu sisi, dan Pasal 234, di sisi lain, menetapkan sebuah sistem lengkap atas upaya hukum dan prosedur yang dirancang untuk memastikan peninjauan legalitas akta-akta lembaga, serta memberi tanggung jawab untuk tinjauan semacam itu ke Pengadilan Komunitas. Di balik klaim sistem yang kuat atas pengujian yudisial, tersembunyi tugas besar, yang mengadaptasi sistem ini pada tantangan yang harus dihadapi sejak awal. Tugas Pengadilan dalam hal ini di luar penafsiran belaka; di mana pada beberapa perkara, seperti kewajiban Komunitas nonkontraktual yang berdasarkan Pasal 288(2), tentang penciptaan prinsip dan aturan yang mengatur pemulihan yang tersedia di bawah Perjanjian EC. Hal ini merupakan transformasi yang terjadi di dalam sistem hukum Komunitas, melalui amendemen Perjanjian yang berurutan, di mana perundingan dengan kompetensi Komunitas merupakan tantangan paling besar bagi sistem peninjauan hukum Komunitas.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pengadilan Tingkat Pertama (CFI), yang didirikan pada tahun 1988, hanya diberi wewenang terbatas, tetapi pada tahun 1994, memiliki kompetensi mendengar tindakan langsung yang dibawa oleh individu baik secara alami, maupun dalam bentuk hukum yang tunduk pada pengajuan banding ke Pengadilan. Meningkatnya tindakan penundaan sebelum Pengadilan membuat pengiriman lebih lanjut dari yurisdiksi menjadi tidak dapat dihindari. Amandemen pada Perjanjian Nice Pasal 225(1) Komisi Eropa, memberikan kewenangan kepada CFI supaya didengar pada tindakan tingkat pertama dalam Perjanjian EC Pasal 230, 232, 235, 236 dan 238; kecuali apabila ditugaskan ke panel peradilan atau dicadangkan ke Pengadilan dalam Statuta Pengadilan. Perjanjian EC Pasal 225a dimasukkan dalam Perjanjian Nice, dan memungkinkan panel yudisial dibentuk oleh keputusan Dewan. Dewan menggunakan kemungkinan ini dengan mendirikan Pengadilan Dinas Sipil Eropa yang memiliki kewenangan mendengar perkara-perkara pegawai.
Sejarah hukum Uni Eropa
Dengan amandemen pada Pasal 51 Statuta Mahkamah Pengadilan yang menyimpan yurisdiksi bagi tindakan, yang didasarkan pada Perjanjian EC Pasal 230 dan 232, yang dibawa oleh negara anggota terhadap Parlemen Eropa dan/atau terhadap Dewan (dengan pengecualian dari apa yang didengar CFI) atau oleh satu lembaga EC yang melawan lembaga-lembaga lainnya. Akibatnya, CFI kini memiliki kewenangan mendengar tindakan langsung yang dibawa oleh orang-orang secara alamiah atau secara hukum, berdasarkan Perjanjian EC Pasal 230 dan 232, yang meliputi: tindakan-tindakan yang dibawa negara anggota terhadap Komisi; tindakan-tindakan yang dibawa negara-negara anggota terhadap Dewan di bidang bantuan negara dan "anti-dumping", serta perlwanan terhadap implementasi akta-akta tersebut; tindakan pengrusakan; tindakan berdasarkan kontrak yang memberikan kewenangan (yurisdiksi) CFI; serta tindakan yang berkaitan dengan merek dagang Komunitas. Namun, pada satu titik hukum, uji banding tersebut bertentangan dengan putusan CFI ke Mahkamah Eropa. Sementara Perjanjian EC Pasal 225(3), yang disisipkan oleh Perjanjian Nice, menetapkan CFI supaya mendengar pendahuluan yang dibentuk agak terlambat sebagai kelompok sementara dalam membahas berbagai hal terkait dengan Pengadilan Komunitas. Divisi-divisi di antara kelompok hanya mengubah hal-hal yang paling sederhana. Reformasi Perjanjian Konstitusi pada bagian lain memiliki dampak bagi pengujian yudisial. Misalnya, pada Perjanjian Lisboa yang telah memasukkan banyak amandemen pada Perjanjian Konstitusi yang kini terbengkalai, termasuk yang berkaitan dengan pengujian yudisial.
Sejarah hukum Uni Eropa
Hak asasi manusia sebelumnya tidak dianggap sebagai ranah Komunitas Eropa yang berfokus pada ekonomi. Setiap upaya untuk menegakkan HAM di Eropa pun akan dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, yang didirikan dalam kerangka Majelis Eropa, yang tugasnya adalah menerapkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR). Namun, secara bertahap, ECJ mengakui perlunya mengamati hak-hak fundamental tertentu ketika menerapkan hukum Komunitas, meskipun tidak pernah secara spesifik disebut ECHR untuk tujuan ini. UU Eropa Tunggal (SEA) merupakan instrumen Komunitas pertama yang memberikan pengakuan resmi terhadap ECHR, meskipun hanya menerapkannya pada Pembukaannya. TEU menerbitkan lebih banyak tentang masalah ini. Dalam Pasal 6(2) (dulu Pasal F(2)), dengan menyatakan bahwa:
Sejarah hukum Uni Eropa
Perjanjian Amsterdam melangkah lebih jauh dengan meningkatkan rasa hormat terhadap manusia atas hak pada status salah satu prinsip umum yang mendasari Uni Eropa (sekarang Pasal 6(1) dulu Pasal F(1)). perkara pertama Pengadilan memanfaatkan hak asasi manusia adalah perkara "Stauder v Ulm". Secara singkat, ECJ melindungi hak privasi (perkara "National Panasonic (UK) v Commission"), hak atas proses hukum yang sah, hak mendapatkan privasi dalam hubungan antara penasehat hukum dan klien-nya (perkara "Australian Mining and Smelting Europe Ltd v Commission"), serta hak-hak beragama (perkara "Prais v Council"), bahkan menjunjung hak-hak ini di dalam hukum pidana, yaitu suatu area yang pada prinsipnya tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum Komunitas (perkara "R v Kirk"). Konferensi Antarpemerintahan (IGC) di Nice pada Desember 2000 memiliki sejumlah dampak penting di bidang hak asasi manusia di tingkat Uni Eropa. Pada tanggal 7 Desember 2000, Piagam Hak Asasi Uni Eropa diproklamasikan oleh Presiden Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan Komisi. Tujuannya adalah mendorong warga Uni Eropa supaya mengidentifikasi dengan menetapkan nilai-nilai umum yang dilindungi dan diakui, serta memperjelas ketentuan TEU Pasal 6(2) yang menghormati hak asasi manusia sebagai prinsip dasar hukum Uni Eropa. Piagam tersebut menetapkan hak-hak sipil dan politik yang berasal dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), tradisi konstitusional umum bagi negara-negara anggota, atas hak warga negara yang tercantum dalam Perjanjian Komunitas, serta hak ekonomi dan sosial yang diilhami oleh Piagam Sosial Majelis Eropa, Piagam Hak Asasi Sosial Uni Eropa, serta legislasi yang berasal dari Komunitas. Komisi meminta Piagam tersebut dimasukkan dalam traktat-traktat Perjanjian pada waktunya, supaya diberikan pengaruh hukum yang wajib, dengan mengubah TEU Pasal 6(2) dalam prosesnya. Perjanjian Amsterdam juga memberikan substansi lebih lanjut pada Perjanjian Uni Eropa (TEU) Pasal 7. Selain itu Perjanjian Amsterdam juga menambahkan bahwa ECJ memiliki yurisdiksi, sesuai dengan TEU Pasal 46, hanya bagi perselisihan mengenai ketentuan prosedural yang berdasarkan TEU Pasal 7, dan bukan untuk putusan atau justifikasi kelayakan setiap keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan ini.
Sejarah hukum Uni Eropa
Prinsip-prinsip umum hukum internasional meliputi hak-hak prosedural, kepemilikan Komisi, dan tersedianya akses terhadap dokumen. Sementara prinsip dasar hukum Uni Eropa merupakan prinsip-prinsip umum hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Eropa dan pengadilan nasional dari negara-negara anggota ketika menentukan keabsahan tindakan legislatif dan administratif di dalam Uni Eropa. Prinsip-prinsip umum hukum Uni Eropa dapat berasal dari prinsip-prinsip umum hukum di berbagai negara anggota Uni Eropa, atau prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam hukum internasional atau hukum Uni Eropa. Pengadilan Eropa mengakui hak asasi manusia, proporsionalitas, kepastian hukum, sama di hadapan hukum dan subsidiaritas sebagai prinsip dasar hukum Uni Eropa. Prinsip-prinsip umum hukum harus dibedakan dari aturan hukum sebagai prinsip yang lebih umum dan terbuka dalam arti prinsip-prinsip ini diterapkan pada perkara-perkara tertentu dengan hasil yang benar.
Sejarah hukum Uni Eropa
Komunitas Eropa diciptakan dalam upaya memastikan perdamaian dan stabilitas ekonomi di Eropa dan Perjanjian EC menetapkan sejumlah tujuan yang ingin dicapai, di mana aspirasi ini harus terpenuhi. Sebagian besar tujuan ini dapat dikategorikan sebagai bidang ekonomi, yang lainnya berdampak sosial, atau politik. Integrasi ekonomi, secara tradisional dipandang sebagai tujuan utama Komunitas dan tujuan penciptaan Pasar Bersama, yang ditetapkan secara eksplisit di bawah Perjanjian EC Pasal 2. Perjanjian EC Pasal 3 memperbesar hal ini dengan menyediakan daftar kegiatan yang harus diberlakukan oleh Komunitas dalam memastikan supaya tujuan tersebut tercapai. Pasal 3(c) secara khusus menyatakan bahwa Komunitas harus memastikan bahwa semua 'hambatan pergerakan bebas atas barang-barang, orang, jasa dan modal' dihapuskan, serta didukung oleh Perjanjian EC Pasal 14, yang menetapkan bahwa pasar internal terdiri dari daerah tanpa batas di mana pergerakan bebas dapat terjamin. Umumnya hal ini dikenal pula dengan 'empat kebebasan'. Selain itu, kebijakan pengadaan otoritas publik negara anggota yang mendukung pemasok nasional, kini dilindungi oleh penyelarasan Direktif, dengan tujuan membuka prosedur penghargaan kontrak publik (misalnya, pekerjaan umum dan suplai barang publik) supaya berkompetisi di semua jenis usaha yang ada di dalam Komunitas. Tiga hambatan signifikan yang menghambat pergerakan bebas barang-barang (serta, hal-hal tertentu lainnya seperti orang, jasa dan modal), meliputi hambatan fisik, hambatan fiskal, dan hambatan teknis. Berkaitan dengan pergerakan bebas barang-barang pada program Pasar Bersama Komisi berfokus menghapus kontrol perbatasan secara berkelanjutan (hambatan fisik), dengan menyelaraskan PPN dan bentuk-bentuk pajak barang tidak langsung lainnya (hambatan fiskal), serta menghilangkan atau menyelaraskan aturan dan standar nasional berbeda terkait dengan barang (MEEQR) di dalam perdagangan antarnegara (hambatan teknis). Target lain seperti prosedur pengadaan publik yang diskriminatif, dan masalah terkait paten nasional dan merek dagang. Tantangan terhadap hambatan perdagangan pada dasarnya terdiri dari penghapusan sebagai akibat litigasi di Pengadilan atau pengadilan nasional, dan harmonisasi peraturan-peraturan yang berbeda dari negara-negara anggota melalui legislasi masyarakat (Direktif Dewan). Hubungan penting antara dua hal tersebut dapat ditemui dalam keputusan "Cassis de Dijon".
Sejarah hukum Uni Eropa
Penciptaan pasar tunggal yang mencakup 15 (yang akan diikuti 25) negara anggota dan, berdasarkan Perjanjian tentang Wilayah Ekonomi Eropa (EEA), lebih lanjut empat negara EFTA, menghasilkan pembentukan blok perdagangan regional yang mampu bersaing di pasar dunia dengan Amerika Serikat dan Jepang.
Sejarah hukum Uni Eropa
Istilah ‘barang’ tidak didefinisikan oleh Perjanjian dan ECJ perlu mempertimbangkan secara pasti barang mana yang harus tunduk pada peraturan Komisi Eropa. Pergerakan bebas barang-barang merupakan dasar pencapaian tujuan-tujuan Komunitas dan ECJ memberikan penafsiran yang luas terhadap istilah tersebut. Pada perkara "Commission v Italy", Pengadilan mendefinisikan 'barang' sebagai produk yang dapat dinilai dalam uang dan mampu membentuk subjek transaksi komersial.
Sejarah hukum Uni Eropa
Hambatan perdagangan sebelum dimulainya Komunitas adalah adanya bea impor dan bea masuk atas barang-barang yang masuk atau keluar dari masing-masing negara anggota. Oleh sebab itu, untuk menciptakan wilayah perdagangan tanpa hambatan, bea cukai harus dihapus dan sistem regulasi baru diberlakukan. Perjanjian EC Pasal 23 mengatur pembuatan bea cukai umum (CCT), yang dikenakan pada semua barang yang diimpor dari luar Komunitas, yang dibebankan pada tingkat yang sama, tidak peduli yang mana barang-barang negara anggota yang diimpor ke atau dari mana mereka diekspor. Pasal 24 EC juga mengatur tentang barang-barang nondomestik yang dikenai CCT berada dalam sirkulasi bebas dan harus diperlakukan sama dengan barang-barang domestik. Sementara, Pasal 25 menghapus bea cukai yang memiliki pengaruh setara. Penafsiran dan penerapan ECJ pada Perjanjian EC Pasal 25berlaku baik untuk impor maupun ekspormemberikan instruksi cukup jelas kepada negara-negara anggota, tetapi ECJ masih perlu menafsirkan maknanya dengan tepat untuk memastikan aplikasi seragam atas ketentuannya. Misalnya, dalam perkara "Commission v United Kingdom", disepakati bahwa bir dan anggur dianggap sama supaya bersaing, dan dapat disimpulkan bahwa tes yang sesuai adalah apakah konsumen dapat mengganti produk yang satu dengan yang lain, berdasarkan tujuan yang berbeda. Pada perkara "Commission v French", perkara French Spririts, karakteristik seperti komposisi, karakteristik fisik dan penggunaan konsumen lebih dipertimbangkan.
Sejarah hukum Uni Eropa
Selain hambatan yang bersifat keuangan (bea cukai), terdapat pula hambatan nonkeuangan seperti pembatasan kuantitatif atau kuota, di mana penerapan pemeriksaan wajib atau aturan perdagangan terkait dengan komposisi, pengemasan, dll. Pembatasan kuantitatif dapat digambarkan sebagai tindakan nasional yang menetapkan batas numerik pada barang dari jenis tertentu, baik ketika masuk (atau pergi) dari pasar domestik. Tujuan perilaku seperti itu seringkali menawarkan perlindungan terhadap produk domestik. Baik kuota maupun pemblokiran total dalam lingkup istilah (perkara "Geddo v Ente", dan perkara "R v Henn and Darby"). ECJ Pada perkara "Commission v French", tentang pembatasan periklanan Prancis terlihat bias terhadap suasana berbasis gandum, tetapi mendukung suasana berbasis buah. Otoritas Prancis membenarkan hal ini atas dasar 'kesehatan publik', dengan alasan bahwa produk berbahan dasar gandum, lebih berbahaya bagi kesehatan. Bukti independen menunjukkan bahwa pengaruh terhadap kesehatan pada kedua suasana ini menjadi identik. Menariknya, orang Prancis menghasilkan suasana berbasiskan buah, sementara yang berbasiskan gandum umumnya diimpor. Pengadilan, dalam keputusannya, menganggap pembatasan menjadi berubah-ubah, dan merupakan diskriminasi 'arbiter' (sewenang-wenang). Sementara pada perkara "Commission v United Kingdom", tentang penyakit Newcastle; Britania Raya melarang impor unggas dan produk-produk unggas dari negara-negara yang tidak memiliki kebijakan penyembelihan unggas terkait penyakit Newcastle. Britania Raya berusaha membenarkan hal ini atas dasar 'kesehatan'. Sementara bukti menunjukkan bahwa metode lain dalam pengendalian penyakit, sama efektifnya, dan larangan tersebut diberlakukan setelah adanya tekanan dari produsen unggas Britania Raya terkait; dengan meningkatnya kalkun yang diimpor dari Prancis. Selanjutnya, ketika importir Prancis memenuhi persyaratan Britania Raya, pembatasan tambahan diberlakukan. ECJ menyimpulkan bahwa pembatasan Britania Raya tersebut merupakan 'pembatasan terselubung perdagangan'. Perjanjian EC Pasal 30, secara implisit mengemukakan prinsip umum proporsionalitas yang berlaku di setiap ukuran, di mana negara anggota mengklaim pembenaran, misalnya dalam perkara "Commission v United Kingdom" tentang susu UHT, persyaratan 'proporsionalitas mengharuskan langkah-langkah yang tidak lebih dari sekedar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Sejarah hukum Uni Eropa
Ketentuan Pasal 28 dan 29 tidak menghalangi larangan atau pembatasan impor, ekspor atau barang yang sedang transit, yang dibenarkan atas dasar: moralitas publik; keamanan atau kebijakan publik; perlindungan kesehatan dan kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan; perlindungan harta nasional; dan perlindungan properti industri dan komersial. Namun, pasal-pasal tersebut memberikan daftar alasan-alasan tertutup, di mana suatu negara anggota dapat mengklaim pengecualian dari larangan yang tersedia. Pengadilan secara umum menyatakan keengganannya dalam mempertimbangkan perpanjangan dasar-dasar ini, karena melihat hal ini sebagai masalah legislasi. Pada perkara Henn dan Darby, para terdakwa dituduh oleh otoritas Britania Raya yang secara ilegal mengimpor materi pornografi. Pada pembelaannya, mereka berpendapat bahwa aturan Britania Raya melanggar Perjanjian EC Pasal 28. ECJ menemukan bahwa larangan pornografi Britania Raya dibenarkan di bawah Pasal 30, karena setiap negara anggota berhak menentukan standar moralitas publik yang ada di dalam wilayahnya sendiri. Sementara di Conegate Ltd., terdakwa mengimpor semacam 'boneka cinta' hidup ke Britania Raya. Boneka-boneka tersebut disita dan, diperdebatkan bahwa aturan Britania Raya merupakan ancaman bagi perdagangan. Aturan Britania Raya tidak mengandung larangan yang sama pada pembuatan domestik 'boneka cinta', meskipun Pengadilan mengulangi "dicta" Henn dan Darby, peraturan ini menunjukkan bahwa negara anggota tidak dapat bergantung pada Pasal 30; 'ketika undang-undangnya tidak mengandung larangan pembuatan atau pemasaran barang-barang yang sama di wilayahnya'. Oleh sebab itu, negara-negara anggota bebas menentukan standar moral dalam negara mereka sendiri, tetapi mereka tidak boleh menempatkan beban yang lebih ketat pada barang-barang nondomestik; yang mereka lakukan pada barang-barang yang diproduksi secara nasional. Perjanjian EC Pasal 94 dan 95 mengatur harmonisasi aturan perdagangan di dalam Komunitas. Supaya pasar yang terintegrasi dapat tercipta, Komunitas mengakui bahwa aturan-aturan perdagangan di dalam negara-negara anggota harus diselaraskan. Sebagai pengakuan atas pentingnya prinsip ini, Komisi menetapkan bahwa, 'Setiap produk yang diimpor dari negara anggota lain pada prinsipnya harus diterima di wilayah negara anggota pengimpor jika telah diproduksi secara sah, yaitu sesuai dengan peraturan dan proses pembuatan yang lazim dan secara tradisional diterima di negara pengekspor, serta dipasarkan di wilayah lain. Dengan mengikuti perkembangan prinsip saling pengakuan, 'pendekatan baru' untuk mengharmoniskan perundang-undangan, dengan undang-undang yang kini perlu didefinisikan, tidak lebih dari persyaratan esensi atas kesehatan dan keselamatan dari suatu produk. Pelarangan biaya dan langkah-langkah yang dikenakan oleh negara anggota mampu memiliki pengaruh pada pergerakan bebas atas barang-barang di dalam Komunitas.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pada awalnya bebas bergerak bagi orang-orang dipandang sebagai elemen penting dalam mencapai pasar umum, persepsi terkini cenderung melihat kebebasan ini sebagai hak fundamental yang diberikan pada semua warga negara Uni Eropa. Padahal, ketentuan Perjanjian tentang bebas bergerak warga negara, pada dasarnya merupakan ekspresi khusus Pasal 12 (dulu Pasal 6), yang menyatakan bahwa 'dalam lingkup Perjanjian ini, dan tanpa mengurangi ketetuan khusus yang terkandung di dalamnya, diskriminasi apa pun atas dasar kewarganegaraan adalah terlarang'. Prinsip ini diterapkan pada kebebasan bergerak bagi pekerja dan 'kebebasan mendirikan', serta secara bertahap hukum perkara tersebut di Pengadilan berdasar ketentuan-ketentuan yang datang untuk mengembangkan gagasan kewarganegaraan Eropa (kemudian dikonfirmasi oleh TEU). Aturan nondiskriminasi merupakan salah satu prinsip umum yang membentuk sumber hukum Komunitas yang sah. Aturan dasar tentang kebebasan bergerak bagi pekerja ditetapkan dalam Perjanjian EC Pasal 39–42 (dulu Pasal 48-51). Ketentuan mendasar ini tidak hanya mengatur prinsip bebas bergerak, tetapi juga menetapkan berbagai hak yang mendampingi prinsip tersebut, seperti kesetaraan perlakuan dengan tujuan pekerjaan dan cakupan hak berpindah dan menetap di bagian Komunitas manapun; yang tunduk pada kemungkinan penerapan 'pengecualian' atas kebijakan publik. Pasal 40 (dulu Pasal 49) mengharuskan lembaga-lembaga Komunitas mengadopsi undang-undang positif, di luar kebebasan bergerak bagi pekerja, berdasarkan kenyataan praktis. Perjanjian EC Pasal 41 (dulu Pasal 50) mendorong pertukaran pekerja muda, dan Pasal 42 (dulu Pasal 51) terkait ketentuan pengalihan manfaat jaminan sosial.