Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Wang Xin-xin
Wang Xin-xin lahir tahun 1965 di Quanzhou, Tiongkok, kota asal musik tradisional Nanyin (atau Nanguan). Nanyin dianggap sebagai jenis musik Tionghoa yang tua. Alat-alat musik Nanyin sangat mirip dengan alat-alat musik Tiongkok dari zaman kuno, yang kini kebanyakan tidak dimainkan lagi atau telah berubah. Musik ini dianggap mempertahankan melodi Tionghoa kuno yang berbeda dari genre musik tradisional daerah lain.
Wang Xin-xin
Berasal dari keluarga seniman, sejak usia 4 tahun Wang telah dilatih oleh ayah dan ibunya untuk memainkan alat-alat musik dan menyanyikan lagu-lagu Nanyin. Tidak seperti anak muda lainnya yang kurang menyukai musik Nanyin yang lambat, Wang tertarik untuk belajar memainkan 4 alat musik utama Nanyin. Ia tidak bosan-bosan menonton orang-orang tua memainkan musik itu di halaman rumahnya. Nanyin saat itu merupakan hiburan sehari-hari di saat ia kecil. Kesukaannya terhadap genre musik itu membuatnya masuk ke Akademi Seni Fujian mengambil bidang Nanyin pada tahun 1984. Pada akhir 1980-an, ia menjuarai berbagai kompetisi musik Nanyin. Ia kemudian bergabung dengan Grup Musik Nanyin Quanzhou.
Wang Xin-xin
Wang Xin-xin pindah ke Taiwan pada tahun 1992 dan bergabung dengan grup musik Han Tang Yuefu (漢唐樂府) bertindak sebagai music supervisor. Han Tang Yuefu adalah grup musik Nanyin yang unik karena memperkenalkan musik itu sebagai pertunjukkan teater dengan latar yang disusun sedemikian rupa guna menarik perhatian di tengah-tengah alunan musik yang lambat.
Wang Xin-xin
Di Taiwan, Wang mencari metode baru untuk memperkenalkan Nanyin, antara lain dengan memadukan musik tersebut dengan orkestra simfoni serta genre-genre musik dan tarian modern. Hal itu ia lakukan karena ia menganggap Nanyin yang sangat lambat alunannya cukup sulit untuk diterima oleh penonton kontemporer, selain karena Nanyin merupakan musik yang dimainkan untuk kesenangan sendiri sehingga cukup jadi tantangan agar dapat diterima publik.
Wang Xin-xin
Pada tahun 2003, ia mendirikan grup musik Xinxin Nanguan Ensemble. Nanyin memang masih menjadi tema utama grup musik itu, namun diberi sentuhan dengan warna-warna baru yang lebih artistik seperti aksi teatrikal guna menjangkau pendengar yang lebih banyak. Cara ini, diakui Wang sebagai satu-satunya cara agar Nanyin dapat bertahan sebagai pertunjukkan kesenian di dalam dunia modern. Xinxin Nanguan Ensemble merupakan grup musik yang cukup dikenal dan sering diundang dalam festival-festival musik internasional, terutama di Eropa. Selain sebagai musisi, Wang juga merupakan dosen etnomusikologi dan drama di beberapa universitas di Taiwan seperti National Taiwan University, National Taipei University of Arts dan Taiwan National University of the Arts.
Wang Xin-xin
Nanyin bagi Wang Xin-xin bukan hanya terdiri atas musik tradisional semata. Sebagai seorang inovator, ia mengingikan agar kesenian tradisional Tionghoa berinovasi dengan dipadukan dengan musik modern untuk menciptakan warna musik yang segar dan tidak monoton. Dengan cara ini kemungkinan juga bisa menjadi kunci bagi pendanaan dari pemerintah. Wang telah berkolaborasi dengan multimedia untuk menciptakan stimulasi visual. Pertunjukkan-pertunjukkannya seringkali menampilkan permainan musik dengan kostum-kostum, latar belakang yang terproyeksi dan tata panggung. Wang mengadakan pertunjukkan kecil bulanannya di studio miliknya dan di Teater Dadaocheng, Taipei.
Wang Xin-xin
Improvisasinya terhadap Nanyin telah menerima banyak pandangan negatif dari para musisi Nanyin yang senior yang mengatakan bahwa pertunjukkannya telah melenceng dari tradisi. Menurutnya hal-hal seperti itulah yang memang dibutuhkan oleh Nanyin agar dapat bertahan dari gerusan moderenisasi. Selain improvisasi, Wang berkeinginan untuk mempopulerkan Nanyin sebagai bentuk musik terapi.
Gerakan Berbicara Bahasa Inggris yang Baik
Gerakan Berbicara Bahasa Inggris yang Baik (Inggris: "Speak Good English Movement", SGEM) merupakan kampanye dari Pemerintah Singapura untuk "mendorong warga Singapura untuk berbicara bahasa Inggris dengan tata bahasa yang baik dan dipahami secara universal". Kampanye ini diluncurkan oleh mantan Perdana Menteri Goh Chok Tong pada tanggal 29 April 2000. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa warga Singapura mengetahui pentingnya berbicara bahasa Inggris Standar dan mendorong penggunaannya.
Gerakan Berbicara Bahasa Inggris yang Baik
Bahasa Inggris diperkenalkan pada tahun 1819 dengan berdirinya pelabuhan modern di Singapura. Pelabuhan tersebut menarik pendatang dari negara-negara tetangga, seperti Tiongkok dan India, sehingga menghasilkan bentang linguistik yang beragam. Kedekatan dengan bahasa-bahasa ini sepanjang generasi mempengaruhi bahasa Inggris Singapura, atau dikenal sehari-hari sebagai Singlish. Hal ini ditandai dengan campuran ekspresi lokal dengan bahasa Inggris Standar (misalnya penggunaan partikel wacana seperti "lah"). Singlish umumnya digunakan oleh warga Singapura dalam konteks informal dan mungkin tidak dapat dipahami oleh bukan warga Singapura.
Gerakan Berbicara Bahasa Inggris yang Baik
Ketika Gerakan Berbicara Bahasa Inggris yang Baik diluncurkan pada tahun 1999, Mantan Perdana menteri Goh Chok Tong menjelaskan Singlish sebagai "bahasa Inggris yang yang dirusak oleh warga Singapura", dan "bahasa Inggris yang rusak dan tidak gramatikal". Menurut pemerintah, penguasaan Bahasa Inggris Standar sangat penting untuk meningkatkan standar hidup di Singapura, dan Singlish menyebabkan masalah ketika warga Singapura perlu berkomunikasi dalam "bahasa perdagangan, bisnis dan teknologi global". Gerakan ini menghasilkan kampanye untuk meningkatkan standar bahasa Inggris yang digunakan di Singapura. Dengan harapan memperluas jangkauannya, gerakan ini mengadopsi tema dan kelompok sasaran yang berbeda setiap tahun, dan bekerja sama dengan berbagai organisasi mitra untuk menyediakan program yang sejalan dengan tujuan gerakan ini.
Gerakan Berbicara Bahasa Inggris yang Baik
Kampanye ini bertujuan untuk melemahkan penggunaan Singlish dan mendorong penggunaan bentuk yang lebih standar bahasa Inggris, (yaitu umumnya dimodelkan pada standar Britania). Menurut ketua gerakan ini, mantan Kolonel David Wong, Gerakan Berbicara Bahasa Inggris yang Baik bertujuan untuk membangun rasa bangga bahwa warga Singapura dapat berbicara bahasa Inggris yang baik, sebagai lawan Singlish, serta untuk memeriksa tren di mana warga Singapura menggunakan Singlish sebagai cara mengidentifikasi diri mereka sendiri. Bahkan, ini memimpikan sebuah citra bahasa Inggris dengan tata bahasa yang benar, berbeda dari Singlish, untuk dihubungkan dengan identitas Singapura yang unik.
Gerakan Berbicara Bahasa Inggris yang Baik
SGEM telah menerima berbagai reaksi dari awal; lawan terkuatnya termasuk ahli bahasa dan komentator sosial. Sebagai tanggapan, Liew Choon Boon, Direktur Divisi Pengembangan Seni & Warisan dari Kementerian Informasi, Komunikasi dan Seni dan Ho Peng, Direktur Perencanaan Kurikulum dan Pengembangan Kementerian Pendidikan, menulis dalam sebuah surat yang diterbitkan di "The Straits Times" pada tanggal 12 Desember 2008:Sementara Singlish mungkin menjadi topik akademik yang menarik bagi ahli bahasa untuk menulis makalah tentang hal tersebut, Singapura tidak memiliki minat untuk menjadi spesimen kebun binatang penasaran untuk dibedah dan dijelaskan oleh para sarjana.
Gerakan Berbicara Bahasa Inggris yang Baik
Gerakan Berbicara Bahasa Inggris yang Baik adalah upaya pemerintah untuk mendorong warga Singapura untuk berbicara bahasa Inggris standar dibandingkan pada bentuk sehari-harinya, Singlish. Banyak warga Singapura mengkritik ini sebagai berusaha untuk memberantas Singlish. Dengan alasan Singlish merupakan penanda khas dari identitas warga Singapura, pendukung Singlish mengkritisi SGEM. Dukungan mereka untuk Singlish berasal dari keyakinan bahwa Singlish bisa membina kohesi sosial dan menurut beberapa orang, "Ini mungkin satu-satunya hal yang membuat kita menjadi warga Singapura." Demikian juga, narablog selebriti STOMP, Leow Ju Len mengatakan dalam kiriman blog ini:"Maksud saya, slogan pariwisata kita adalah '"Uniquely Singapore"', dan apa yang bisa membuat warga Singapura lebih unik selain Singlish?". Dia juga beralasan bahwa keindahan Singlish adalah kenyataan bahwa "Ini juga luar biasa menghemat waktu dan napas. Jika Anda ingin mengetahui waktu saat ini, Anda tinggal mengatakan: '"Now what time?"'. Ini membuat pertanyaan dalam tiga kata. Apakah sempat untuk mengatakan: '"Do you know what time it is now?"'"
Kampo
, sering dikenal sebagai "Kanpō" (漢方, "pengobatan Tionghoa") saja, adalah studi tentang pengobatan tradisional Tionghoa di Jepang setelah diperkenalkan melalui Korea, yang dimulai pada abad ke-7. Semenjak itu, Jepang telah menciptakan sistem mereka sendiri yang unik mengenai diagnosis dan terapi. Pengobatan tradisional Jepang menggunakan sebagian besar pengobatan Tionghoa termasuk akupunktur dan moksibusi, namun Kampo dalam pengertian dewasa ini terutama berkaitan dengan studi herbal.
Kampo
Menurut mitologi Tiongkok, asal usul pengobatan tradisional Tionghoa ditelusuri kembali ke tiga penguasa legendaris yakni Fuxi, Shennong, dan Kaisar Kuning. Shennong diyakini telah mencicipi ratusan herbal untuk memastikan nilai dan efek obat pada tubuh manusia dan membantu meringankan penderitaan orang. Catatan tertulis tertua yang menfokuskan hanya pada penggunaan tanaman sebagai obat adalah "Shennong Ben Cao Jing" yang disusun sekitar akhir abad pertama SM dan dikatakan telah mengklasifikasikan 365 spesies tumbuhan herbal atau tanaman obat.
Kampo
Praktik medis Tiongkok diperkenalkan ke Jepang melalui Korea pada abad ke-6 Masehi. Pada tahun 608, Kaisar Wanita Suiko mengirim E-Nichi, Fuku-in dan dokter muda lainnya ke Tiongkok. Dikatakan bahwa mereka belajar kedokteran di sana selama 15 tahun. Sampai tahun 838, Jepang mengirim 19 misi ke negeri Tang, Tiongkok. Sementara pejabat mempelajari struktur pemerintahan Tiongkok, dokter dan banyak biarawan Jepang menyerap pengetahuan medis Tiongkok.
Kampo
Pada tahun 702, Kode Taihō diundangkan sebagai adaptasi dari sistem pemerintahan Dinasti Tang Tiongkok. Salah satu bagian menyerukan pembentukan sebuah universitas ("daigaku") termasuk sekolah kedokteran dengan program pelatihan yang rumit, namun karena gencarnya perang saudara, program ini tidak pernah berhasil. Permaisuri Kōmyō (701-760) mendirikan "Hidenin" dan " Seyakuin " di Kuil Kofuku (Kofuku-ji) di Nara, merupakan dua lembaga Buddhis yang menyediakan kesehatan dan obat-obatan gratis bagi yang membutuhkan. Selama berabad-abad berikutnya, biksu Buddha Jepang memainkan peran sangat penting untuk menyampaikan pengetahuan medis Tiongkok kepada Jepang dan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik bagi para elit maupun masyarakat umum.
Kampo
Pada tahun 753 M, pendeta Tiongkok Jianzhen (dalam bahasa Jepang Ganjin) yang berpengalaman dalam pengobatan tiba di Jepang setelah lima kali kegagalan dalam 12 tahun untuk menyeberangi Laut Tiongkok Timur.
Kampo
Pada Periode Heian, Tanba Yasuyori (912-995) menyusun buku pengobatan Jepang pertama, Ishinpō ("Resep dari Inti Ilmu Pengobatan"), diambil dari berbagai naskah Tiongkok, beberapa di antaranya kemudian dimusnahkan.
Davao Barat
Davao Occidental atau Davao Barat (, ) merupakan provinsi ke-81 dan termuda Filipina yang terletak di Davao Region, Mindanao. Ibukotanya adalah Munisipalitas Malita. Di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Davao. Provinsi ini juga berbatasan laut dengan provinsi Sulawesi Utara, Indonesia di arah selatan.
Davao Barat
Menurut Pasal IX Ayat 48 dari piagam pendirian provinsi, pemilihan pejabat yang pertama dilakukan pada tanggal 9 Mei 2016.
Davao Barat
Davao Occidental dibentuk berdasarkan "Republic Act 10360" yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2013, mencakup lima dari delapan munisipalitas yang menyusun distrik kedua Davao del Sur. "RA 10360" disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, masing-masing pada tanggal 28 November 2012 dan 5 Desember 2012, lalu ditandatangani oleh Presiden Benigno Aquino III pada 14 Januari 2013. Sebuah pemungutan suara diselenggarakan pada 28 Oktober 2013 bersamaan dengan pemilihan barangay dan mayoritas memberikan pendapat "Ya", sehingga meresmikan berdirinya provinsi ini.
Davao Barat
Motif pendirian provinsi ini adalah peningkatan kondisi ekonomi dan kemajuan sosial. Senator Ferdinand Marcos Jr., yang mensponsori terbentuknya Davao Occidental, mengatakan bahwa Kota Digos, ibu kota provinsi Davao del Sur, memiliki jarak yang terlalu jauh sehingga mengganggu efektivitas layanan dasar dan akses ke kantor-kantor pemerintahan. Namun, Perwakilan Davao del Sur Marc Douglas Cagas menganggap pembentukan provinsi ini sebagai sebuah persekongkolan dan kemudahan politik.
Davao Barat
Setelah pejabat yang terpilih pada pemilihan umum 2016 dilantik, pemerintah Davao del Sur dengan bantuan dari Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menguji yurisdiksi atas Davao Occidental.
Davao Barat
Davao Occidental memiliki luas daerah mencakup ujung barat laut dari Davao Region di Mindanao. Provinsi berbatasan dengan Davao del Sur di bagian barat laut, Sarangani di bagian barat, dan Teluk Davao di timur laut.
Secara administratif provinsi Davao Occidental terbagi menjadi 5 munisipalitas, yaitu:
Davao Barat
Populasi Davao Occidental pada sensus yang diadakan pada tahun 2015 adalah 316.342 orang, dengan kepadatan sebesar 150 penduduk per kilometer persegi.
Misi Jepang ke Tang Tiongkok
Misi Jepang ke Tang Tiongkok (, Kentōshi) merupakan upaya Jepang untuk belajar dari kebudayaan dan peradaban Tiongkok pada abad ke-7, 8, dan 9. Sifat kontak ini secara bertahap berevolusi dari pengakuan politik dan seremonial menjadi pertukaran budaya; dan proses tersebut disertai peningkatan hubungan dagang dari waktu ke waktu.
Misi Jepang ke Tang Tiongkok
Tiongkok sudah lama ada sejak zaman kuno sebelum Jepang muncul dari masa pertumbuhan praperadaban. Sejak tahun 5000 SM, rakyat Tiongkok sudah teorganisir di dalam komunitas pertanian yang menetap. Sejak tahun 1750 SM mereka telah mengenal tulisan dan teknologi perunggu. Sejak tahun 700 SM mereka memiliki besi - bajak besi, senjata besi. Jepang, selama periode ini dan berabad-abad berikutnya, masih merupakan sebuah wilayah terbelakang pemburu-pengumpul Zaman Batu. Tembikar merupakan artefak budaya yang paling khas, karakteristik desain pola-tali memberikan nama Jomon (jomon berarti "pola-tali") untuk masa prasejarah Jepang yang membentang luas yang belum berakhir sampai abad ke-3 SM.
Misi Jepang ke Tang Tiongkok
Dalam sembilan belas kali kesempatan antara tahun 630-894, istana Jepang mengangkat utusan resmi ke Tang Tiongkok dikenal sebagai "kentōshi" untuk bertindak sebagai perwakilan politik dan budaya ke Tiongkok. Empat belas dari misi ini menyelesaikan perjalanan yang sulit ke dan dari ibu kota Tiongkok. Misi membawa kembali unsur peradaban Tang yang sangat mempengaruhi pemerintahan, ekonomi, budaya, dan agama Jepang.
Misi Jepang ke Tang Tiongkok
Misi "kentōshi" merupakan misi yang besar, berjumlah hingga enam ratus orang, dan di antara anggotanya adalah pelajar dan biksu yang membangun kembali negara kuno Jepang dan terinspirasi oleh semacam peristiwa titik balik dalam sejarah awal kelembagaan Jepang ketika Reformasi Taika (645), yang menerapkan reformasi pertanahan Tang pada lahan pertanian Jepang untuk memperkuat istana, dan Kode Taihō (701), yang sistematis di bawah kaisar Jepang suatu struktur birokrasi bergaya Tiongkok.
Misi Jepang ke Tang Tiongkok
Misi pertama ke Tang yang disahkan oleh istana Jepang berangkat pada tahun 630. Selama dua ratus tahun ke depan, lima belas misi "kentōshi" melakukan perjalanan ke dan dari daratan Tiongkok (semuanya mencapai ibu kota Tang dengan pengecualian misi pada tahun 667, yang berkelana hanya sampai sejauh Paekche), yang memungkinkan asimilasi budaya dan peradaban Tang.
Solusi dua negara
Solusi dua negara merupakan salah satu opsi solusi konflik Israel–Palestina menyerukan untuk dibuatnya "dua negara untuk dua warga." Dengan solusi dua negara, Negara Palestina berdampingan dengan Israel, di sebelah barat Sungai Yordan. Perbatasan antarnegara masih dipersengketakan dengan pemimpin Palestina dan negara Arab menginginkan "perbatasan pada tahun 1967", yang tidak disepakati oleh Israel. Wilayah bekas Mandat atas Palestina tidak akan menjadi bagian dari Negara Palestina, dan akan menjadi bagian dari wilayah Israel.
Solusi dua negara
Sejarah dari kerangka solusi telah tertulis dalam resolusi PBB mengenai "penyelesaian damai tentang masalah Palestina" yang ada sejak tahun 1974. Resolusi tersebut menyerukan untuk "kedua negara, Israel dan Palestina ... hidup berdampingan dengan batas negara yang diakui" dengan "sebuah resolusi masalah sesuai dengan resolusi PBB 194". Batas negara Palestina "berdasarkan dengan batas negara sebelum tahun 1967". Resolusi terbaru pada bulan November 2013 disahkan dengan suara 165-6, dengan 6 abstain. Negara yang menentang adalah Kanada, Israel, Amerika Serikat, Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Marshall dan Palau.
Solusi dua negara
Palestina telah "menunjukkan niat yang serius" untuk solusi dua negara sejak pertengahan tahun 1970an, dan pemimpin negara lainnya telah mendukung konsep sejak tahun 1982 KTT Arab di Fez.
Solusi dua negara
Selama bertahun-tahun, hasil jajak pendapat "Israel dan Palestina mendukung solusi dua-negara."
Solusi dua negara
Sudah banyak upaya diplomatik yang dilakukan untuk mewujudkan solusi dua negara, mulai dari Konferensi Madrid tahun 1991. Kemudian Perjanjian Oslo 1993 dan Pertemuan Camp David 2000 yang gagal, dan dilanjutkan dengan Pertemuan Taba di awal tahun 2001. Pada tahun 2002, Liga Arab mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab. Prakarsa perdamaian terbaru adalah Pembahasan Perdamaian tahun 2013-2014 yang juga gagal.
Solusi dua negara
Usulan awal untuk pembentukan negara Yahudi dan Arab di Mandat Britania atas Palestina Mandat Britania atas Palestina diajukan pada laporan Komisi Peel tahun 1937, dengan Mandat Britania tetap menguasai wilayah kecil termasuk Yerusalem. Usulan itu ditolak oleh masyarakat Arab di Palestina, namun diterima oleh sebagian besar pemimpin Yahudi.
Solusi dua negara
Pemisahan diusulkan kembali pada Rencana Pembagian PBB 1947 untuk Palestina. Rencana ini mengusulkan untuk dibagi menjadi tiga wilayah, dengan Yerusalem di bawah kuasa internasional. Rencana pemisahan tersebut diterima oleh para pemimpin Yahudi. Namun, ditolak oleh pemimpin negara-negara Arab dan Palestina, yang menentang setiap pemisahan Palestina dan adanya negara Yahudi di daerah tersebut. Perang Arab-Israel 1948 untuk menguasai wilayah sengketa pecah pada akhir Mandat Britania, yang diakhiri dengan Perjanjian Gencatan Senjata 1949.
Solusi dua negara
Setelah Perang Arab-Israel 1967, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi 242 yang menyerukan penarikan tentara Israel dari wilayah yang diduduki selama perang, dengan timbal balik "pengakuan kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan setiap negara di wilayah tersebut". Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengkritik resolusi tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu membuat masalah Palestina hanya menjadi masalah pengungsi biasa.
Solusi dua negara
Pada bulan September 1974, 56 Negara Anggota mengusulkan "masalah Palestina" akan dimasukkan dalam agenda Majelis Umum. Dalam sebuah resolusi yang diadopsi pada 22 November 1974, Majelis Umum menegaskan hak-hak Palestina, yang termasuk "hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi eksternal", "hak untuk kemerdekaan dan kedaulatan nasional", dan "hak untuk kembali ke rumah mereka". Hak-hak ini telah ditegaskan kembali setiap tahunnya.
Solusi dua negara
Tanda pertama PLO bersedia untuk menerima solusi dua negara, disampaikan oleh Said Hammami di pertengahan 1970an.
Solusi dua negara
Resolusi Dewan Keamanan mengenai solusi dua negara dapat ditilik kembali dari bulan Juni 1976 dengan berdasarkan batas negara sebelum 1967 namun diveto oleh Amerika Serikat, yang mendukung solusi dua-negara, tetapi berpendapat bahwa batas negara harus dinegosiasikan langsung oleh kedua pihak. Gagasan tersebut medapat dukungan penuh di Majelis Umum PBB sejak pertengahan 1970an.
Solusi dua negara
Deklarasi Kemerdekaan Palestina 15 November 1988, yang didasarkan pada Rencana Pembagian PBB 1947 dan "resolusi PBB sejak tahun 1947" ditafsirkan sebagai pengakuan tidak langsung dari Israel, dan dukungan untuk solusi dua negara. Rencana Pembagian kembali diajukan untuk memberikan legitimasi bagi negara Palestina. Selanjutnya, beberapa klarifikasi dilakukan untuk pengakuan Palestina atas Israel secara langsung pertama kalinya.
Solusi dua negara
Pada tahun 1975, Majelis Umum membentuk Komisi Pelaksanaan Hak Asasi Rakyat Palestina. Pada tahun 1976, Komisi menyampaikan dua rekomendasi, yang pertama adalah Hak kembali Palestina ke rumah mereka dan mendapat seluruh hartanya, dan yang kedua adalah hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Dewan Keamanan membahas rekomendasi tersebut namun gagal untuk menetapkan keputusan karena diveto Amerika Serikat.
Solusi dua negara
Setelah Intifadhah Pertama dimulai pada tahun 1987, berbagai upaya diplomatik dilakukan untuk menegosiasikan solusi dua negara antara kedua pihak, yang diawali dengan Konferensi Madrid tahun 1991. Negosiasi yang paling berpengaruh adalah Perjanjian Oslo, yang secara resmi membagi wilayah Palestina menjadi tiga pembagian administratif dan menciptakan dasar batas negara Israel dengan wilayah Palestina saat ini. Perjanjian ini ditegaskan pada Pertemuan Camp David 2000, dan ditindaklanjuti pada Pertemuan Taba di Januari 2001, tetapi tidak ada kesepakatan akhir yang dicapai. Pecahnya Intifadhah Kedua pada tahun 2000 telah menunjukkan kekecewaan rakyat Palestina dengan Perjanjian Oslo dan meyakinkan warga Israel bahwa perundingan menjadi sia-sia.
Solusi dua negara
Kemungkinan solusi dua negara telah dibahas oleh pemimpin Saudi dan AS. Pada tahun 2002, Putra Mahkota (Raja sampai Kanuari 2015) Abdullah dari Arab Saudi mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab, yang mendapatkan dukungan penuh dari Liga Arab, sementara pemimpin Israel terus menolak membahas prakarsa tersebut. Presiden Bush mengumumkan dukungannya bagi negara Palestina, membuka jalan bagi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1397, yang mendukung solusi dua negara.
Solusi dua negara
Pada Konferensi Annapolis bulan November 2007, tiga pihak utama—PLO, Israel, dan AS—setuju pada solusi dua negara sebagai poin utama negosiasi. Namun, pertemuan tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan.
Solusi dua negara
Setelah konflik yang terjadi antara Fatah dan Hamas, Hamas mengambil alih Jalur Gaza, yang memecah Otoritas Palestina menjadi dua pihak, masing-masing mengklaim diri sebagai perwakilan rakyat Palestina. Fatah menguasai Otoritas Nasional Palestina di Tepi Barat dan Hamas menguasai Gaza.
Solusi dua negara
Prakarsa terbaru pada tahun 2013-14 di bawah panduan John Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Pertemuan ini juga gagal untuk mencapai kesepakatan.
Solusi dua negara
Pada tahun 2010, ketika pertemuan langsung dijadwalkan akan dimulai kembali, permukiman di Tepi Barat semakin berkembang dan dukungan kuat dari Pemerintah Israel telah mengurangi lahan dan sumber daya yang ada untuk Palestina membuat Palestina dan Israel sayap kiri ragu bahwa solusi dua negara dapat dilakukan. Pada bulan Januari 2012, laporan Ketua Misi Uni Eropa di Yerusalem Timur menemukan bahwa Israel melanjutkan kegiatan pembangunan permukiman dan situasi yang tidak stabil bagi penduduk Palestina di Yerusalem Timur, dan juga di area C, membuat solusi dua negara kurang memungkinkan untuk terlaksana. Kementerian Luar Negeri Israel menyangkal laporan Uni Eropa dan mengklaim laporan itu "berdasarkan penggambaran kenyataan di lapangan yang parsial, bias dan memihak satu sisi.". Pada Mei 2012, Dewan Uni eropa menekankan "perhatian mendalam mengenai perkembangan di lapangan yang mengancam solusi dua-negara menjadi mustahil untuk dilakukan'.