Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Tionghoa
Batas-batas konseptual "zhonghua minzu" lebih kompleks di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, seperti Mongolia dan Korea. Sebagai contoh, wacana Genghis Khan sebagai "pahlawan nasional" di Tiongkok ditentang oleh Mongolia, yang sejak keluar dari sosialisme telah secara eksplisit memposisikan Genghis Khan sebagai bapak bangsa/negara Mongolia. Pada kenyataannya, saat ini terdapat lebih banyak etnis Mongolia di Tiongkok (kebanyakan di wilayah Mongolia Dalam), daripada di negara Mongolia itu sendiri.
Tionghoa
Penggunaan konsep "Zhonghua minzu" dapat memunculkan interpretasi ulang terhadap sejarah Tiongkok. Sebagai contoh, Dinasti Qing yang didirikan oleh bangsa Manchu pada masa itu dianggap sebagai rezim "asing", atau "non-Han". Demikian pula dengan Dinasti Yuan yang didirikan bangsa Mongol. Setelah ideologi "zhonghua minzu" diadopsi, maka kedua suku bangsa tersebut adalah bagian dari "zhonghua minzu", dengan demikian mereka tidak lagi dianggap sebagai bangsa asing, dan dinasti mereka dianggap merupakan dinasti yang didirikan oleh salah satu etnis minoritas Tiongkok.
Tionghoa
Di pihak lain, beberapa tokoh pahlawan tradisional Tiongkok juga dikaji ulang sejarahnya. Pahlawan seperti Yue Fei dan Koxinga yang pada mulanya dianggap telah berjasa membela Tiongkok dari serangan bangsa "barbar", sekarang telah dikarakterisasi ulang sebagai "pahlawan etnis (Han)" yang berperang bukan melawan bangsa barbar, melainkan etnis lain yang masih merupakan sesama orang Tionghoa (bangsa Jurchen dan Manchu).
Tionghoa
Dalam praktiknya, konsep "zhonghua minzu" telah memberikan akses yang sangat luas kepada warganegara Tiongkok dari etnis minoritas. Mereka memperoleh hak masuk universitas pilihan, kebijakan pajak yang longgar, tidak perlu mengikuti program kebijakan satu anak, dan beberapa kelonggaran lainnya di bawah undang-undang Tiongkok tentang etnis minoritas Hal ini otomatis membuat populasi etnis minoritas di Tiongkok melesat tajam, dari sekitar 5% total etnis minoritas di Tiongkok pada tahun 50-an, menjadi 10% pada tahun 2006-7.
Tionghoa
Ada perbedaan antara istilah "Tiongkok" dan "Tionghoa", yang seringkali rancu penggunaannya dalam bahasa Indonesia, antara lain:
Tionghoa
Di Tiongkok sendiri (dan Taiwan), pembedaan istilah ini tidak serta-merta memiliki padanan istilah yang sama, karena dalam sudut pandang bahasa Tionghoa, istilah "Zhonghua" hanya digunakan dalam nama lengkap negara ("Zhonghua Remin Gongheguo"), dan konsep "zhonghua minzu" (kebangsaan Zhonghua), namun tidak digunakan sebagai adjektiva, seperti dalam bahasa Indonesia.
Tionghoa
Dalam bahasa Inggris, walaupun ada perbedaan kata antara nomina "China" dan adjektiva "Chinese", namun tidak ada pembedaan antara adjektiva Tiongkok dan Tionghoa, seperti dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu "Chinese history" (sejarah Tiongkok) dan "Chinese language" (bahasa Tionghoa) menggunakan istilah yang sama. Hal yang senada juga terjadi ketika Indonesia menggunakan istilah "Cina" pada periode waktu 1966 hingga 2014, karena tidak ada pembedaan istilah antara "sejarah Cina" dan "bahasa Cina", oleh sebab itu terjadi kesalahkaprahan bahasa, orang yang tidak memahami perbedaan tersebut dapat menggunakan adjektiva yang salah antara "Tionghoa" dan "Tiongkok", misalnya menyebut "orang Tionghoa" dalam konteks warga negara Tiongkok, "budaya Tiongkok" dalam konteks budaya Tionghoa-Indonesia, "bahasa Tiongkok" (suatu istilah yang salah kaprah), dll.
Tionghoa
Pembicaraan mengenai Tionghoa di Indonesia biasanya meliputi percaturan orang-orang Tionghoa dalam politik, sosial dan budaya di Indonesia. Kebudayaan Tionghoa merupakan salah satu pembentuk dan bagian integral yang tak terpisahkan dari kebudayaan nasional Indonesia sekarang ini. Kebudayaan Tionghoa di Indonesia walau berakar dari budaya leluhur, namun telah sangat bersifat lokal dan mengalami proses asimilasi dengan kebudayaan lokal lainnya.
Tionghoa
Akibat tekanan rezim Orde Baru, banyak dari antara orang Tionghoa telah menanggalkan nama aslinya dan menggunakan nama-nama Indonesia, meskipun secara pribadi masih memakainya untuk pergaulan di antara sesama orang Tionghoa, sedangkan nama Indonesia digunakan untuk keperluan formal. Namun seiring dengan terjadinya Reformasi, tanpa rasa takut mereka kembali menggunakan nama Tionghoa mereka, meskipun masih banyak yang enggan memakainya kembali. (Lihat pula Sejarah nama Tionghoa di Indonesia)
Tionghoa
Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut orang Tionghoa-Indonesia antara lain: tenglang, totok, peranakan, WNI keturunan, babah, nyonya, dll.
Tionghoa
Pada tahun 1900 di Indonesia didirikan organisasi Tiong Hoa Hwee Koan terpengaruh gerakan pembaruan di daratan Tiongkok. Organisasi internasional ini dipimpin oleh Kang Youwei dan Liang Qichao, dan di Indonesia dipimpin oleh Phoa Keng Hek di Jakarta dengan tujuan antara lain mengembangkan adat-istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai ajaran-ajaran Kong Hu Cu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di bidang tulis-menulis dan bahasa.
Tionghoa
Wacana Tionghoa ("zhonghua" atau "cung hwa") setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880-an, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Tiongkok untuk terbebas dari kekuasaan dinasti dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Kata ini pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Dr. Sun Yat-sen, yang merupakan Bapak Revolusi Tiongkok dengan mendirikan Republik Tiongkok (中華民國, "Zhonghua Min'guo" yang secara harfiah berarti Negara "Rakyat Chung Hwa") pada tahun 1911, setelah menggulingkan Dinasti Qing. Kemenangan Revolusi Tiongkok ini memberi inspirasi terhadap perjuangan dan kebangkitan nasional di Indonesia. Sejak saat itu orang Tionghoa-Indonesia menyebut dirinya orang Tionghoa, yang diserap dari bahasa Tionghoa, dialek Hokkian, dan menolak disebut "Cina" (pada waktu itu ditulis "Tjina") yang sudah digunakan terlebih dahulu dan berkonotasi negatif, yang diserap dari bahasa-bahasa Eropa dan bahasa Jepang. Mao Zedong juga meneruskan penggunaan kata "Zhonghua" untuk negara Republik Rakyat Tiongkok (中華人民共和國, "Zhonghua Renmin Gongheguo") yang diproklamasikan pada tahun 1949.
Tionghoa
Tahun 1928, Soekarno yang merasa berutang budi kepada masyarakat Tionghoa karena koran-koran berbahasa Tionghoa banyak memuat tulisan Soekarno, sepakat mengganti sebutan "Cina" dengan "Tionghoa". Koran Melayu-Tionghoa, Sin Po, misalnya, adalah koran yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Koran ini merupakan publikasi pertama yang mengganti sebutan "Hindia Belanda" dengan Indonesia pada setiap penerbitannya, dan juga koran pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.
Tionghoa
Tahun 1945 di dalam teks penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah Tionghoa. Tahun 1948 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno selepas kemerdekaan, Indonesia mengalami keadaan genting menyangkut keberadaan dan penamaan "Cina" dan "Tionghoa". Meletusnya pemberontakan PKI di Madiun disinyalir mendapat dukungan dari Partai Komunis Tiongkok, beberapa orang Tionghoa-Indonesia pun mendukungnya, meskipun dalam jumlah yang kecil. Karena adanya benturan politik antara kaum nasionalis dan komunis, akibatnya secara umum orang Tionghoa-Indonesia dijadikan kambing hitam dan dikait-kaitkan dengan kegiatan komunisme. Semua itu terus berlangsung sampai jatuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno, digantikan rezim Orde Baru .
Tionghoa
Tahun 1948 menilik dari perkembangan politik yang kian pelik, munculah larangan tak resmi penggunaan istilah Tiongkok/Tionghoa karena istilah ini digunakan oleh Partai Komunis Indonesia. Tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 yaitu larangan dagang bagi semua orang asing (termasuk orang Tionghoa dengan kewarganegaraan Tiongkok) di Daerah Tingkat II.
Tionghoa
Tahun 1959 orang Tionghoa-Indonesia dihadapkan pada pilihan antara menjadi warga negara Tiongkok atau warga negara Indonesia karena Indonesia tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda. Konflik ini kemudian meluas dengan puncaknya peristiwa rasialisme pada 10 Mei 1963 di Bandung dan merambat ke beberapa kota lainnya seperti di Garut 17 Mei 1963 dan kembali terjadi di kota Bandung 5 Agustus 1973. (Lihat pula Kronologi SBKRI)
Tionghoa
Tahun 1965 terjadi pemberontakan PKI (G30S/PKI) dan kecurigaan akan dukungan Republik Rakyat Tiongkok yang akhirnya menggulingkan Presiden Soekarno.
Tionghoa
Tahun 1967 pemerintahan Orde Baru pada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dalam salah satu tindakan pertamanya mengeluarkan yang melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Tiongkok dilakukan di Indonesia, dan mengeluarkan yang mengubah kata "Tionghoa"-"Tiongkok" menjadi "Cina"
Tionghoa
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu pihak yang menyatakan keberatannya atas pemakaian istilah "Cina" di dalam bahasa Indonesia untuk merujuk kepada negara tersebut. Mereka keberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 1967 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto yang dinilai memulihkan istilah yang mengandung konotasi negatif, dan bukan sebaliknya seperti yang digunakan sebagai alasan.
Tionghoa
Tahun 1978 diterbitkan . Pemerintah Indonesia melalui Bakin mengawasi gerak-gerik orang Tionghoa-Indonesia melalui sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) dengan alasan untuk mengawasi masalah komunisme.
Tionghoa
Setelah era Reformasi, maka satu per satu kebijakan rasialis tersebut dicabut. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dicabut dengan namun Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 maupun Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 tidak turut dicabut, hingga tahun 2004 kelompok-kelompok etnis Tionghoa yang beranggapan bahwa istilah Tiongkok/Tionghoa yang seharusnya digunakan masih memperjuangkan dicabutnya surat edaran ini , antara lain Eddy Sadeli, anggota Komisi III DPR RI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tionghoa, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia , dll.
Tionghoa
Adapun daftar peraturan yang dinilai merupakan bentuk diskriminasi adalah:
Tionghoa
Pada tanggal 12 Maret 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan petisi tersebut, dan menerbitkan , setelah sebelumnya "judicial review" ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak dikabulkan, karena hal tersebut berada di luar kewenangan mereka.
Try Sutrisno
Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno () adalah Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993-1998. Sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Try menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Try Sutrisno
Try Sutrisno lahir pada 15 November 1935 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya Subandi adalah sopir ambulans, dan ibunya Mardiyah adalah ibu rumah tangga. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali untuk mengklaim kembali Indonesia sebagai koloni mereka. Try Sutrisno dan keluarganya pindah dari Surabaya ke Mojokerto. Ayahnya bekerja sebagai petugas medis untuk Batalyon Angkatan Darat Poncowati, memaksa Try Sutrisno untuk berhenti sekolah dan mencari nafkah sebagai penjual rokok dan penjual koran.
Try Sutrisno
Pada usia 13, Try Sutrisno ingin bergabung dengan Batalyon Poncowati dan melawan tetapi tidak ada yang menganggapnya serius dan ia akhirnya dipekerjakan sebagai kurir. Tugas Try Sutrisno adalah untuk mencari informasi ke daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Belanda serta mengambil obat untuk Angkatan Darat Indonesia. Akhirnya pada tahun 1949, Belanda mundur dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Try Sutrisno dan keluarganya kemudian kembali ke Surabaya di mana ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1956.
Try Sutrisno
Setelah lulus dari SMA, Try Sutrisno ingin mendaftar di ATEKAD (Akademi Teknik Angkatan Darat). Dia berpartisipasi dan lulus dalam ujian masuk, sebelum gagal dalam pemeriksaan fisik. Meskipun demikian, Mayor Jenderal GPH Djatikusumo tertarik dengan Try dan memanggilnya kembali. Try Sutrisno berpartisipasi dalam pemeriksaan psikologis di Bandung, Jawa Barat, dan ia diterima di ATEKAD.
Try Sutrisno
Pengalaman militer pertama Try Sutrisno adalah pada tahun 1957, ketika ia berperang melawan Pemberontakan PRRI. Pemberontakan PRRI adalah kelompok separatis di Sumatera yang ingin membentuk pemerintahan alternatif selain Presiden Soekarno. Try Sutrisno menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1959, ketika ia lulus dari ATEKAD.
Try Sutrisno
Pengalaman awal Try Sutrisno di ABRI termasuk menjalankan tugas di Sumatera, Jakarta, dan Jawa Timur. Pada tahun 1972, Try dikirim ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Pada tahun 1974, Try terpilih menjadi ajudan Presiden Soeharto. Soeharto mulai menyukai Try dan sejak saat itu, karier militer Try akan meroket.
Try Sutrisno
Pada tahun 1978, Try diangkat menjadi Kepala Staf di KODAM XVI/Udayana. Setahun kemudian, ia menjadi Panglima KODAM IV/Sriwijaya, di mana ia memulai kariernya. Sebagai Pangdam, Try Sutrisno pindah untuk menekan tingkat kejahatan serta menghentikan penyelundupan timah. Dia bahkan berpartisipasi dalam kampanye lingkungan untuk mengembalikan gajah Sumatera ke habitat alami mereka.
Try Sutrisno
Pada tahun 1982, Try diangkat menjadi Panglima KODAM V/Jaya dan ditempatkan di Jakarta.
Try Sutrisno
Tahun 1984 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan semua organisasi apakah itu politik atau non-politik untuk mengadopsi ideologi nasional Pancasila sebagai prinsip tunggal ("Asas Tunggal"). Perbedaan pendapat di kalangan Islam mencapai puncaknya ketika para ulama mulai mengajarkan pertentangan penerapan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang mereka anggap sebagai kristenisasi pemerintah, program keluarga berencana pemerintah, dan dominasi perekonomian Indonesia oleh populasi Tionghoa-Indonesia.
Try Sutrisno
Pada 7 September 1984, Sersan Satu Hermanu, melakukan pemeriksaan di Jakarta Utara, datang ke masjid yang terdapat poster yang meminta perempuan untuk mengenakan jilbab. Ini adalah poster atau selebaran yang mendorong Muslim yang membacanya untuk menentang kebijakan pemerintah untuk tidak membiarkan wanita mengenakan jilbab. Sertu Hermanu meminta selebaran untuk diturunkan tetapi perintahnya tidak diikuti.
Try Sutrisno
Keesokan harinya, Hermanu kembali dan menghapus poster itu dengan koran yang dicelup air got. Entah bagaimana rumor mulai beredar di sekitar yang menyebutkan bahwa Hermanu telah mencemarkan masjid dengan masuk ke dalamnya tanpa membuka sepatunya. Hal itu menyebabkan kemarahan warga dan sepeda motor Hermanu dibakar. Tentara kemudian kembali untuk menangkap 4 pemuda yang membakar sepeda motor.
Try Sutrisno
Selama beberapa hari berikutnya ada protes yang meminta pembebasan 4 pemuda dan ulama mengambil keuntungan dari situasi untuk berkhotbah menentang pemerintah. Akhirnya pada 12 September 1984, kerumunan di Tanjung Priok mulai menyerang toko-toko yang dimiliki oleh orang Tionghoa serta mendatangi markas Kodim Jakarta Utara.
Try Sutrisno
Try Sutrisno, bersama dengan Panglima ABRI, Benny Moerdani setuju bahwa pasukan harus dikerahkan untuk menghadang perusuh. Kerusuhan terus memburuk, menurut tentara, massa menolak untuk mengindahkan tembakan peringatan dan melanjutkan penyerbuan mereka dengan mengacung-acungkan golok dan celurit. Akhirnya pasukan terpaksa melepaskan tembakan. Pemerintah mengklaim bahwa 28 orang tewas namun korban tetap bersikeras bahwa sekitar 700 orang tewas. Episode ini akan terus menghantui Try Sutrisno untuk sisa kariernya.
Try Sutrisno
Karier Try Sutrisno terus maju. Pada tahun 1985, ia menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, sebelum menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tahun 1986. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Try memulai Badan Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD untuk memudahkan bagi prajurit Angkatan Darat untuk membeli rumah bagi mereka sendiri.
Try Sutrisno
Try Sutrisno akhirnya mencapai puncak karier militer pada tahun 1988, ketika ia ditunjuk sebagai Panglima ABRI untuk menggantikan L.B. Moerdani. Sebagai Panglima ABRI, Sutrisno menghabiskan banyak waktu untuk menumpas pemberontakan di seluruh Indonesia. Target langsungnya adalah separatis di Aceh, yang berhasil ditekan pada 1992. Pada tahun 1990, ada Insiden Talangsari, di mana Try Sutrisno mengulangi tindakannya pada tahun 1984 dengan menindak demonstran Islam.
Try Sutrisno
Pada bulan November 1991, di Provinsi Timor Timur, sekelompok mahasiswa menghadiri pemakaman seorang teman mereka yang telah ditembak mati oleh pasukan Indonesia dan mereka mengambil kesempatan untuk meluncurkan protes terhadap pendudukan Indonesia. Pada prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan, menampilkan gambar pemimpin kemerdekaan Xanana Gusmão. Ketika prosesi tersebut memasuki kuburan, pasukan Indonesia mulai menembak. Dari orang-orang yang berdemonstrasi di kuburan, 271 tewas, 382 terluka, dan 250 menghilang.
Try Sutrisno
Insiden, yang dikenal sebagai Insiden Dili ini, memicu kecaman dari masyarakat internasional seluruh dunia. Try Sutrisno mengatakan dua hari setelah pembantaian: "Tentara tidak dapat diremehkan. Akhirnya kami harus menembak mereka. Berandalan seperti agitator ini harus ditembak, dan mereka akan ... ". Try Sutrisno kemudian diundang untuk berbicara di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjelaskan dirinya sendiri. Try Sutrisno memberikan pembelaan keputusannya dan menyatakan bahwa pengunjuk rasa memprovokasi tentara dan bahwa klaim bahwa protes yang damai adalah "omong kosong".
Try Sutrisno
Masa jabatan Try Sutrisno sebagai Panglima ABRI habis pada bulan Februari 1993.
Try Sutrisno
Pada bulan Februari 1993, bulan yang sama ketika Try berhenti dari posisinya sebagai Pangab dan sebulan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan bertemu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru, anggota MPR dari fraksi ABRI mencalonkan Try Sutrisno untuk menjadi Wakil Presiden. Secara teknis, anggota fraksi MPR diizinkan untuk mengajukan calon mereka untuk Wakil Presiden. Tapi aturan tak tertulis dalam rezim Soeharto adalah menunggu Presiden untuk mengajukan calon yang dipilihnya.
Try Sutrisno
Anggota dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dengan cepat menyetujui pencalonan Try sementara Golkar berjuang dalam memberitahu anggotanya bahwa Golkar tidak mencalonkan Try sebagai Wakil Presiden. Soeharto dilaporkan marah karena telah didahului oleh ABRI, tetapi ia tidak ingin adanya perselisihan terbuka. Soeharto akhirnya menerima Try dan Golkar mencoba mengecilkan ketegangan dengan mengatakan telah membiarkan pihak lain dan ABRI mencalonkan kandidat Wakil Presiden mereka.
Try Sutrisno
ABRI sudah membalaskan dendam mereka dari Sidang Umum MPR 1988 saat Soeharto memilih Sudharmono, seseorang tidak menyukai ABRI sebagai Wakil Presiden. Benny Moerdani yang pada tahun 1993 adalah Menteri Pertahanan, dia bertekad bahwa ABRI akan memilih Wakil Presiden bagi Suharto pada Sidang Umum MPR 1993.
Try Sutrisno
Berspekulasi bahwa tidak pernah mendahului, Soeharto akan memilih baik BJ Habibie sebagai Wakil Presidennya atau memilih kembali Sudharmono.
Try Sutrisno
Meskipun ia telah menerima Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden, namun Soeharto merasa tidak senang pada Wakil Presidennya.Soeharto menunjukkan sedikit hal dan bahkan tidak berkonsultasi dengannya dalam proses pembentukan kabinet.
Try Sutrisno
Saat Soeharto berkunjung ke Mesir tahun 1995, Try dalam sebuah pemberitaan di harian nasional menyatakan jika dalam bisnis, anak pejabat jangan pakai nama bapaknya, pihak penguasa marah dan sejak itu pemberitaan Try Sutrisno di harian manapun ditiadakan. Beberapa bulan kemudian Ibu Negara wafat.
Try Sutrisno
Pengabaian lainnya datang pada akhir 1997 ketika Soeharto harus pergi ke Jerman untuk menerima perawatan kesehatan. Alih-alih mendelegasikan Try Sutrisno untuk menjalankan tugas Presiden, Soeharto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono untuk datang ke kediamannya untuk menerima tugas Presiden. Sebuah KTT APEC juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Ali Alatas.
Try Sutrisno
Try Sutrisno adalah figur yang sangat populer dan banyak yang mengira bahwa ia akhirnya akan menggantikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Karena dia memiliki latar belakang militer, ia akan diterima oleh ABRI. Pada saat yang sama, dia juga seorang kandidat yang diterima elemen Islam di Indonesia, dibesarkan bersama sebuah sekolah Islam.
Try Sutrisno
Pada tahun 1998, pada Sidang Umum MPR lainnya yang akan diselenggarakan dan Asia Tenggara sedang menderita akibat Krisis Finansial Asia, banyak yang ingin Try Sutrisno untuk mengemban masa jabatan kedua sebagai Wakil Presiden. Meskipun ada dukungan yang kuat, Try Sutrisno tidak menegaskan dirinya dan pilihan Soeharto untuk Wakil Kepresidenan diserahkan kepada Habibie.
Try Sutrisno
Pada Mei 1998, pada malam jatuhnya Soeharto, Try Sutrisno, bersama dengan Umar Wirahadikusumah dan Sudharmono mengunjungi Soeharto di kediamannya untuk membahas opsi yang memungkinkan.
Try Sutrisno
Pada tahun 1998, Try terpilih menjadi Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri). Ia berhasil membuat Pepabri bersatu menjadi satu di bawah kepemimpinannya meskipun suasana lazim pada waktu itu setiap cabang dari Angkatan Bersenjata memiliki persatuan purnawirawan mereka sendiri. Try Sutrisno menyelesaikan masa jabatannya di posisi ini pada tahun 2003.
Try Sutrisno
Try juga menjabat sebagai sesepuh partai untuk partainya Jenderal Edi Sudrajat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Try Sutrisno
Pada bulan Agustus 2005, Try Sutrisno, bersama dengan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, dan Akbar Tanjung membentuk sebuah forum yang disebut Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu. Forum ini mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atas nota kesepahaman dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal ini diikuti pada bulan September 2005 dengan kritik terhadap keputusan Yudhoyono menaikkan harga BBM.
Try Sutrisno
Try Sutrisno agak melunak sikapnya dengan pemerintah setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada bulan September 2005. Kalla dikirim untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan yang diambil terhadap GAM dan menaikkan harga BBM. Pada akhir pertemuan, Try mengatakan bahwa ia dapat memahami posisi pemerintah dan mendorong orang-orang untuk mendukung pemerintah dalam keputusan mereka.
Try Sutrisno
Pada tanggal 5 Februari 1961, Tri Sutrisno mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi pujaan hatinya yaitu seorang guru kelahiran Bandung bernama Tuti Sutiawati dan dikaruniai 7 orang anak yaitu Drg. Nora Tristyana, Taufik Dwi Cahyono, Firman Santyabudi, Nori Chandrawati, Isfan Fajar Satrio, Kunto Arief Wibowo, dan Natalia Indrasari. Salah satu menantunya adalah Ryamizard Ryacudu, menteri pertahanan saat ini yang menikah dengan Nora Tristyana.
Eropa
Eropa secara geologis, dan geografis adalah sebuah semenanjung atau anak benua (jazirah). Pemisahannya sebagai benua lebih dikarenakan oleh perbedaan budaya. Batas utara adalah Samudera Arktik, di barat adalah Samudera Atlantik, dan di selatan dibatasi oleh Laut Tengah. Batas timurnya masih belum jelas karena pemisahan benua ini sendiri diawali oleh faktor kebudayaan. Batas yang sering dipakai sebagai batas benua Eropa, dan Asia adalah Pegunungan Ural, dan Laut Kaspia.
Eropa
Benua ini adalah benua terkecil kedua setelah Australia dengan luas 10.180.000 km² sedangkan bila dihitung dari populasinya, benua ini terletak di urutan ketiga dengan populasi terbanyak (di bawah Asia, dan Afrika) dengan 742,5 juta jiwa pada tahun 2013 atau sama dengan seperdelapan penduduk dunia.
Eropa
Eropa memiliki sejarah kebudayaan, dan ekonomi yang panjang, dimulai dari Palaeolitik. Penemuan terakhir di Monte Poggiolo, Italia, dari ribuan batuan buatan tangan yang ditanggal karbon sejauh 800.000 tahun lalu, memberikan sebuah bukti penting.
Eropa
Awal dari budaya demokratik, dan individualistik Barat seringkali dikatakan berasal dari Yunani Kuno, meskipun beberapa pengaruh lainnya, seperti Kristen, juga turut mempunyai andil atas penyebaran konsep seperti eglitarianisme, dan keuniversalan hukum.