Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Untuk sebagian besar daerah, pembantaian mereda pada bulan-bulan awal tahun 1966, namun di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur pembantaian berlangsung sampai bertahun-tahun. Di Blitar, ada aksi gerilya yang dilakukan oleh anggota-anggota PKI yang selamat. Aksi tersebut berhasil diberantas pada 1967 dan 1968. Mbah Suro, seorang pemimpin kelompok komunis yang bercampur mistisisme tradisional, bersama para pengikutnya membangun pasukan. Dia dan kedelapan puluh pengikutnya terbunuh dalam sebuah perang perlawanan menghadapi angkatan bersenjata Indonesia.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Bercermin dari melebarnya perbedaan sosial di seluruh Indonesia pada 1950-an dan awal 1960-an, di pulau Bali meletus konflik antara para pendukung sistem kasta tradisional Bali melawan orang-orang yang menolak nilai-nilai tradisional itu. Jabatan pemerintahan, uang dan keuntungan bisnis beralih pada orang-orang komunis pada tahun-tahun akhir masa kepresidenan Soekarno. Sengketa atas tanah dan hak-hak penyewa berujung pada pengambilan lahan dan pembantaian, ketika PKI mempromosikan "aksi unilateral". Setelah Soeharto berkuasa di Jawa, gubernur-gubernur pilihan Soekarno dicopot dari jabatannya. Orang-orang komunis kemudian dituduh atas penghancuran budaya, agama, serta karakter pulau Bali. Rakyat Bali, seperti halnya rakyat Jawa, didorong untuk menghancurkan PKI.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Sebagai satu-satunya pulau yang didominasi Hindu di Indonesia, Bali tidak memiliki kekuatan Islam yang terlibat di Jawa, dan tuan tanah PNI menghasut pembasmian anggota PKI. Pendeta tinggi Hindu melakukan ritual persembahan untuk menenangkan para roh yang marah akibat pelanggaran yang kelewatan dan gangguan sosial. Pemimpin Hindu Bali, Ida Bagus Oka, memberitahu umat Hindu: "Tidak ada keraguan [bahwa] musuh revolusi kita juga merupakan musuh terkejam dari agama, dan harus dimusnahkan dan dihancurkan sampai akar-akarnya."
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Seperti halnya sebagian Jawa Timur, Bali mengalami keadaan nyaris terjadi perang saudara ketika orang-orang komunis berkumpul kembali. Keseimbangan kekuasaan beralih pada orang-orang Anti-komunis pada Desember 1965, ketika Angkatan Bersenjata Resimen Para-Komando dan unit Brawijaya tiba di Bali setelah melakukan pembantaian di Jawa. Komandan militer Jawa mengizinkan skuat Bali untuk membantai sampai dihentikan. Berkebalikan dengan Jawa Tengah tempat angkatan bersenjata mendorong orang-orang untuk membantai "Gestapu", di Bali, keinginan untuk membantai justru sangat besar dan spontan setelah memperoleh persediaan logistik, sampai-sampai militer harus ikut campur untuk mencegah anarki. Serangkaian pembantaian yang mirip dengan peristiwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipimpin oleh para pemuda PNI berkaus hitam. Selama beberapa bulan, skuat maut milisi menyusuri desa-desa dan menangkap orang-orang yang diduga PKI. Antara Desember 1965 dan awal 1966, diperkirakan 80,000 orang Bali dibantai, sekitar 5 persen dari populasi pulau Bali saat itu, dan lebih banyak dari daerah manapun di Indonesia.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Tindakan PKI berupa gerakan penghuni liar dan kampanye melawan bisnis asing di perkebunan-perkebunan di Sumatera memicu aksi balasan yang cepat terhadap orang-orang komunis. Di Aceh sebanyak 40.000 orang dibantai, dari sekitar 200.000 korban jiwa di seluruh Sumatera. Pemberontakan kedaerahan pada akhir 1950-an semakin memperumit peristiwa di Sumatera karena banyak mantan pemberontak yang dipaksa untuk berafiliasi dengan organisasi-organisasi komunis untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Republik Indonesia. Berhentinya pemberontakan tahun 1950-an dan pembantaian tahun 1965 oleh kebanyakan masyarakat Sumatera dipandang sebagai "pendudukan suku Jawa". Di Lampung, faktor lain dalam pembantaian itu tampaknya adalah transmigrasi penduduk dari Jawa.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Meskipun garis besar peristiwa diketahui, namun tidak banyak yang diketahui mengenai pembantaiannya, dan jumlah pasti korban meninggal hampir tak mungkin diketahui. Hanya ada sedikit wartawan dan akademisi Barat di Indonesia pada saat itu. Angkatan bersenjata merupakan satu dari sedikit sumber informasi, sementara rezim yang melakukan pembantaian berkuasa sampai tiga dasawarsa. Media di Indonesia ketika itu dibatasi oleh larangan-larangan di bawah "Demokrasi Terpimpin" dan oleh "Orde Baru" yang mengambil alih pada Oktober 1966. Karena pembantaian terjadi di puncak Perang Dingin, hanya sedikit penyelidikan internasional yang dilakukan, karena berisiko memperkusut prarasa Barat terhadap Soeharto dan "Orde Baru" atas PKI dan "Orde Lama".
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Dalam waktu 20 tahun pertama setelah pembantaian, muncul tiga puluh sembilan perkiraan serius mengenai jumlah korban. Sebelum pembantaian selesai, angkatan bersenjata memperkirakan sekitar 78.500 telah meninggal sedangkan menurut orang-orang komunis yang trauma, perkiraan awalnya mencapai 2 juta korban jiwa. Di kemudian hari, angkatan bersenjata memperkirakan jumlah yang dibantai dapat mencapai sekitar 1 juta orang. Pada 1966, Benedict Anderson memperkirakan jumlah korban meninggal sekitar 200.000 orang dan pada 1985 mengajukan perkiraan mulai dari 500,000 sampai 1 juta orang. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya setengah juta orang dibantai, lebih banyak dari peristiwa manapun dalam sejarah Indonesia. Suatu komando keamanan angkatan bersenjata memperkirakan antara 450.000 sampai 500.000 jiwa dibantai.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Para korban dibunuh dengan cara ditembak, dipenggal, dicekik, atau digorok oleh angkatan bersenjata dan kelompok Islam. Pembantaian dilakukan dengan cara "tatap muka", tidak seperti proses pembantaian massal oleh Khmer Merah di Kamboja atau oleh Jerman Nazi di Eropa.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Penangkapan dan penahanan berlanjut sampai sepuluh tahun setelah pembantaian. Pada 1977, laporan Amnesty International menyatakan "sekitar satu juta" kader PKI dan orang-orang yang dituduh terlibat dalam PKI ditahan. Antara 1981 dan 1990, pemerintah Indonesia memperkirakan antara 1.6 sampai 1.8 juta mantan tahanan ada di masyarakat. Ada kemungkinan bahwa pada pertengahan tahun 1970-an, 100.000 masih ditahan tanpa adanya proses peradilan. Diperkirakan sebanyak 1.5 juta orang ditahan pada satu waktu atau lainnya. Orang-orang PKI yang tidak dibantai atau ditahan berusaha bersembunyi sedangkan yang lainnya mencoba menyembunyikan masa lalu mereka. Mereka yang ditahan termasuk pula politisi, artis dan penulis misalnya Pramoedya Ananta Toer , serta petani dan tentara. Banyak yang tidak mampu bertahan pada periode pertama masa penahanan dan akhirnya meninggal akibat kekurangan gizi dan penganiayaan. Ketika orang-orang mulai mengungkapkan nama-nama orang komunis bawah tanah, kadang kala di bawah siksaan, jumlah orang yang ditahan semakin meninggi pada 1966–68. Mereka yang dibebaskan seringkali masih harus menjalani tahanan rumah dan secara rutin mesti melapor ke militer. Mereka juga sering dilarang menjadi pegawai pemerintah, termasuk juga anak-anak mereka.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Tindakan Soekarno yang ingin menyeimbangkan nasionalisme, agama, dan komunisme melalui Nasakom telah usai. Pilar pendukung utamanya, PKI, telah secara efektif dimusnahkan oleh dua pilar lainnya-militer dan Islam politis; dan militer berada pada jalan menuju kekuasaan. Banyak Muslim yang tak lagi memercayai Soekarno, dan pada awal 1966, Soeharto secara terbuka mulai menentang Soekarno, sebuah tindakan yang sebelumnya berusaha dihindari oleh para pemimpin militer. Soekarno berusaha untuk berpegang kepada kekuasaan dan mengurangi pengaruh baru dari angkatan bersenjata, namun dia tidak dapat membuat dirinya menyalahkan PKI atas usaha kudeta sesuai permintaan Soeharto. Pada 1 Februari 1966, Soekarno menaikkan pangkat Soeharto menjadi Letnan Jenderal. Dekret Supersemar pada 11 Maret 1966 mengalihkan sebagian besar kekuasaan Soekarno atas parlemen dan angkatan bersenjata kepada Soeharto, memungkinkan Soeharto untuk melakukan apa saja untuk memulihkan ketertiban. Pada 12 Maret 1967 Soekarno dicopot dari sisa-sisa kekuasaannya oleh Parlemen sementara, dan Soeharto menjabat sebagai Presiden Sementara. Pada 21 Maret 1968, Majelis Permusyawaratan Rakyat secara resmi memilih Soeharto sebagai presiden.
Pembantaian ini hampir tidak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia, dan hanya memperoleh sedikit perhatian dari rakyat Indonesia maupun warga internasional. Akan tetapi, setelah Soeharto mundur pada 1998, dan meninggal pada tahun 2008, fakta-fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pembantaian ini mulai terbuka kepada masyarakat dalam tahun-tahun berikutnya. Pencarian makam para korban oleh orang-orang yang selamat serta anggoa keluarga mulai dilakukan setelah tahun 1998, meskipun hanya sedikit yang berhasil ditemukan. Lebih dari tiga dekade kemudian, rasa kebencian tetap ada dalam masyarakat Indonesia atas peristiwa tersebut. Film Australia "The Year of Living Dangerously", yang ceritanya diadaptasi secara mirip dari novel berjudul sama yang didasarkan pada peristiwa berujung pada pembantaian ini, dilarang diputar di Indonesia sampai tahun 1999, pasca jatuhnya rezim Orde Baru.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Penjelasan memuaskan untuk skala dan kekejaman dari pembantaian ini telah menarik minat para ahli dari berbagai perspektif ideologis. Salah satu pendapat memandang kebencian komunal di balik pembantaian sampai pemaksaan demokrasi parlementer ke dalam masyarakat Indonesia, mengklaim bahwa perubahan semacam itu secara budaya tidak sesuai dan sangat mengganggu pada masa 1950-an pasca-kemerekaan. Pendapat yang berlawanan adalah ketika Soekarno dan angkatan bersenjata menggantikan proses demokrasi dengan otoriterianisme, persaingan kepentingan-yaitu antara militer, Islam politis, dan komunisme-tidak dapat secara terbuka diperdebatkan, melainkan lebih ditekan dan hanya dapat ditunjukkan dengan cara-cara kekerasan. Metode penyelesaian konflik telah gagal, dan kelompok-kelompok Muslim dan angkatan bersenjata menganut prinsip "kita atau mereka", dan bahwa ketika pembantaian sudah berakhir, banyak orang Indonesia menganggap bahwa orang-orang komunis layak menerimanya. Kemungkinan adanya pergolakan serupa dianggap sebagai faktor dalam konservatisme politik "Orde Baru" dan kontrol ketat terhadap sistem politik. Kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri dari masa kepresidenan Soeharto. Di Barat, pembantaian dan pembersihan ini digambarkan sebagai kemenangan atas komunisme pada Perang Dingin.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Pemerintah dan media-media Barat lebih menyukai Soeharto dan Orde baru daripada PKI dan Orde Lama. Pembantaian itu oleh "Time" digambarkan sebagai ""Berita Barat Terbaik di Asia"". Kepala berita di "US News and World Report" tertulis: ""Indonesia: Harapan... di mana dahulu pernah tidak ada"". Kolomnis "New York Times", James Reston menyebutnya sebagai ""Secercah cahaya di Asia"". Perdana Menteri Australia Harold Holt, yang sedang mengunjungi Amerika Serikat, berkomentar di "The New York Times", ""Dengan 500.000 sampai satu juta simpatisan komunis telah disingkirkan... Saya kira sudah aman untuk menganggap bahwa re-orientasi telah terjadi.""
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Joseph Lazarsky, wakil kepala CIA di Jakarta, mengatakan bahwa konfirmasi pembantaian datang langsung dari markas Soeharto. "Kami memperoleh laporan yang jelas di Jakarta mengenai siapa-siapa saja yang harus ditangkap," kata Lazarsky. "Angkatan bersenjata memiliki 'daftar tembak' yang berisi sekitar 4,000 sampai 5,000 orang. Mereka tidak memiliki cukup tentara untuk membinasakan mereka semua, dan beberapa orang cukup berharga untuk diinterogasi. Infrastruktur milik PKI dengan cepat dilumpuhkan. Kami tahu apa yang mereka lakukan... Soeharto dan para penasehatnya mengatakan, jika kamu membiarkan mereka hidup, kamu harus memberi mereka makan."
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Duta Besar Amerika di Jakarta adalah Marshall Green, yang dikenal di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai "ahli kudeta". Green telah tiba di Jakarta hanya beberapa bulan sebelumnya, membawa serta reputasi karena telah mendukung penggulingan diktator Korea Syngman Rhee, yang telah keluar bersama Amerika. Ketika pembantaian berlangsung di Indonesia, manual mengenai pengorganisasian pelajar, yang ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Korea, disebarkan oleh kedutaan Amerika Serikat ke Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Amerika Serikat juga secara langsung mendanai mereka yang berpartisipasi dalam penindasan terhadap orang-orang komunis. Pada tanggal 2 Desember 1965, Green mendukung rencana untuk menyediakan lima puluh juta rupiah untuk apa yang disebutnya sebagai "gerakan Kap-Gestapu," yang dia gambarkan sebagai "kelompok aksi sipil tetapi terilhami tentara" yang "membawa beban upaya represif yang ditujukan kepada PKI, terutama di Jawa Tengah." Green tidak menyebutkan fakta bahwa "upaya represif saat ini" terhadap PKI di Jawa Tengah meliputi, menurut Konsulat Amerika Serikat di Medan, usaha untuk "membasmi semua orang PKI". Apakah dia menyadari fakta ini atau tidak, agak diragukan, karena ia sendiri mencatat bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat memiliki akses ke "laporan intelijen substansial" mengenai kegiatan Kap-Gestapu, kegiatan yang ia yakinkan pada Departemen Luar Negeri sebagai kegiatan yang "sepenuhnya sejalan dengan dan dikoordinasikan oleh tentara" dan yang ia puji sebagai kegiatan yang "sangat sukses".
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Selain itu, Amerika Serikat memasok peralatan logistik penting pada jenderal-jenderal Indonesia. Para jenderal memintanya melalui penghubung yang ditunjuk di Bangkok, Thailand. Dukungan itu datang terutama dalam bentuk alat komunikasi taktis dengan tujuan menghubungkan Jakarta dengan pasukan militer yang melaksanakan penindasan terhadap PKI di Sumatera, Jawa dan Sulawesi. Amerika Serikat juga menyediakan "senjata" yang berasal dari Amerika Serikat maupun yang bukan dari Amerika Serikat, yang secara khusus merupakan permintaan untuk "mempersenjatai pemuda Muslim dan Nasionalis di Jawa Tengah untuk digunakan melawan PKI". Kawat diplomatik menunjukkan bahwa senjata-senjata ini adalah senjata ringan, digunakan untuk membunuh dari jarak dekat. Brad Simpson, Asisten Profesor Sejarah dan Studi Internasional di Princeton University dan direktur Proyek Dokumentasi Indonesia/Timor Timur di George Washington University, menyatakan bahwa "Amerika Serikat terlibat langsung sejauh bahwa mereka menyediakan bantuan kepada Angkatan Bersenjata Indonesia yang mereka berikan untuk membantu memfasilitasi pembunuhan massal."
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Pada tanggal 5 Oktober 1965, Green mengirim telegram ke Washington mengenai bagaimana Amerika Serikat dapat "membentuk perkembangan untuk keuntungan kita". Rencananya adalah untuk memperburuk nama PKI dan "pelindung"-nya, Soekarno. Propaganda ini harus didasarkan pada "(penyebaran) kisah pengkhianatan, kesalahan, dan kebrutalan PKI". Pada puncak pertumpahan darah, Green meyakinkan Jenderal Soeharto: "Amerika Serikat umumnya bersimpati dan mengagumi apa yang sedang dilakukan oleh angkatan bersenjata." Adapun mengenai jumlah korban, Howard Federspiel, ahli Indonesia di Biro Intelijen dan Penelitian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun tahun 1965, mengatakan, "Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, mereka harus dibantai. Tidak ada yang merasa perlu melakukan sesuatu mengenai hal itu."
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Setelah Soeharto mundur bekat adanya reformasi 1998, Parlemen membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menganalisis pembunuhan massal, tetapi itu ditangguhkan oleh Pengadilan Tinggi. Sebuah konferensi akademis mengenai pembantaian diadakan di Singapura pada tahun 2009.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Pada bulan Mei 2009, pada waktu yang berdekatan dengan Konferensi Singapura, penerbit di Britania Raya, Spokesman Books, menerbitkan buku yang ditulis oleh Nathaniel Mehr, berjudul "Pertumpahan Darah Konstruktif di Indonesia: Amerika Serikat, Britania Raya dan Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966", sebuah survei tingkat-pengantar mengenai pembantaian dan dukungan Barat untuk Soeharto.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Pada 23 Juli 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pembantaian orang-orang yang dituduh komunis itu merupakan pelanggaran HAM yang berat. Setelah melakukan penyelidikan selama empat tahun, bukti dan hasil pemeriksaan saksi menunjukkan adanya sembilan kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Kesembilan pelanggaran HAM itu adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Hasil penyelidikan Komnas HAM ini diserahkan ke Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan untuk membuka pengadilan adhoc untuk pelanggaran HAM berat pada masa lalu ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Pada tahun 2012 dan 2014, dua film yang mengungkap bagaimana pembantaian massal dilakukan di kota Medan dan sekitarnya, Sumatera Utara, diluncurkan. Film tersebut berjudul Jagal (judul versi Inggris: The Act of Killing) dan Senyap (judul versi Inggris: The Look of Silence) masing-masing dengan fokus yang berbeda, Jagal menelusuri bayangan, pandangan, dan pendapat para pelaku pembantaian massal mengenai diri dan sejarah, sementara Senyap memotret pandangan keluarga korban mengenai beban sejarah yang mereka tanggung, serta bagaimana satu orang dari mereka meminta pertanggungjawaban para pelaku.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Pembantaian ini telah banyak dihilangkan dari buku pelajaran sejarah Indonesia. Dalam buku pelajaran sejarah, disebutkan bahwa pembantaian ini adalah "kampanye patriotik" yang menghasilkan kurang dari 80.000 korban jiwa. Pada tahun 2004, buku-buku pelajaran diubah dan mencantumkan kejadian tersebut, tetapi kurikulum baru ini ditinggalkan pada tahun 2006 karena adanya protes dari kelompok militer dan Islam. Buku-buku pelajaran yang menyebutkan pembunuhan massal itu kemudian dibakar, atas perintah Jaksa Agung.
Pembantaian di Indonesia 1965–1966
Pada 2015, Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana memberikan ucapan minta maaf terhadap PKI atas terjadinya pembantaian 1965. Kabar ini lantas ditentang oleh FPI dan lembaga Kristen. Jokowi kemudian menegaskan bahwa ia tidak berpikiran untuk meminta maaf kepada PKI melainkan untuk korban pelanggaran HAM.
Hidangan Bosnia
Masakan Bosnia meliputi makanan, masakan, dan perilaku makan tradisional orang Bosnia-Herzegovina. Masakan Bosnia merupakan pengaruh Barat dan Timur. Makanan Bosnia berhubungan dekat dengan masakan Turki, Timur Tengah dan Mediterania lain. Namun begitu, oleh karena bertahun-tahun berada di bawah pemerintahan Austria, ada juga banyak pengaruh dari Eropa Tengah.
Hidangan Bosnia
"* Tim Clancy, "Bosnia & Herzegovina", The Bradt Travel Guide, 2004, pp. 93–97, ISBN 1-84162-094-7"
Hidangan Arab
Masakan Arab didefinisikan sebagai berbagai masakan regional di Dunia Arab yang menjangkau dari Maroko dan Tunisia ke Yaman dan Somalia, dan meliputi Levant, Mesir dan yang lain. Masakan ini dipengaruhi oleh masakan Turki, Afganistan, Iran, India, Berber dan budaya-budaya lain di kawasan itu sebelum Arabisasi kebudayaan dibawa oleh orang Arab sewaktu penaklukan Muslim.
Hidangan Arab
Masakan Arab-Indonesia
Otopeni
Otopeni merupakan kota di provinsi Ilfov, Rumania. Berjarak sekitar 15 km ke arah utara Bukares dengan jalan yang sejalur dengan Ploieşti. Berpenduduk 10.215 jiwa yang 90 % nya bangsa Rumania. Salah satu desa yaitu Odăile dikelola (masuk ke dalam administrasi) kota ini.
Otopeni
Otopeni mempunyai sebuah bandara internasional dengan nama Bandar Udara Internasional Henri Coandă (bahasa inggris : Henri Coandă International Airport). Kantor pusat maskapai udara Tarom terletak di dalam terminal keberangkatan internasional di bandara ini.
Otopeni
Wali kota Otopeni bernama Constantin Silviu Gheorghe yang berasal dari Partai Liberal Nasional (bahasa inggris : "National Liberal Party"). Kota ini mempunyai 17 anggota dewan, sebelumnya (tahun 2008) mempunyai 15 anggota dewan. Komposisi ini untuk "menyeimbangkan" jumlah anggota dewan dari masing-masing partai, meski pada kenyataannya anggota dewan daripartai lain hanya berjumlah masing-masing 2 orang dari total tiga partai.
Hidangan Brunei
Masakan Brunei sangat mirip dengan masakan tetangganya di Malaysia dan Indonesia, dengan tambahan pengaruh dari India, Cina, Thailand, dan Jepang. Seperti yang lazim di kawasan ini, nasi dan ikan adalah makanan pokok. Oleh karena kebanyakan penduduknya mayoritas beragama Islam, masakan kebanyakan halal, sehingga daging babi dan alkohol sulit ditemukan. Di kawasan-kawasan luar kota, hewan buruan seperti burung liar, rusa sambar dan kijang diburu.
Hidangan Brunei
Hidangan Brunei yang khas adalah ambuyat.
Hidangan Brunei
Minuman utama di Brunei adalah air kelapa, jus buah, dan teh dan kopi.
Universitas Omar Al-Mukhtar
Omar Al-Mukhtar Universitas di Al Bayda , Libya, adalah universitas kedua di Libya dan mendirikan universitas Islam pertama di Libya, didirikan karena didirikan pada tahun 1961, pada tahun 1840 dan didirikan agama Kzawip Senussi, dan setelah pendudukan Italia berhenti bagi orang-orang yang sibuk hijau kota dan Al Bayda perang kota gunung, dan kemudian pada tahun 1951 dan kembalinya lembaga-lembaga nasional untuk bekerja Al sudut kota Al Bayda kembali ke kekuatan penuh untuk belajar Quran dengan bantuan dari sarjana dan pembaca Al-Azhar, telah berkembang menjadi lembaga cukup religius untuk mengajarkan Prinsip bacaan dan kemudian ke Universitas bin Mohammed Ali al-Sanusi pada tahun 1961 atau bercita-cita Al Bayda kota Universitas Islam, dan mulai menerima siswa dari semua bagian dari Libya dan seluruh penjuru dunia dari Malta, Siprus, Mesir, Malaysia, Indonesia, Sudan, Chad dan lain-lain, Baksmha prosedur ruang dalam ribuan mahasiswa telah dibatalkan dalam pelaksanaan dampak dari pendidikan agama, tanpa menyebabkan kekurangan pengkhotbah berpengalaman dan speaker, dan sekarang dikenal sebagai Universitas Omar Al-Mukhtar. Namun, setelah revolusi, Fatih Universitas telah dibatalkan sebagai mercusuar untuk Gerakan Islam dari ibu-ke-Senussi dilarang di Libya sekarang, dan membuat mereka milik Fakultas Pertanian, Universitas Garyounis di mandiri dan mendirikan sebuah universitas umum pada tahun 1984. Ikuti Komite Rakyat Umum Pendidikan Tinggi atas nama kampus sekarang.
Universitas Omar Al-Mukhtar
Mengubah program pendidikan Universitas bin Mohammed Ali al-Sanusi Muslim dan mengubah namanya menjadi Universitas Omar Al-Mukhtar di Revolusi ini dimasukkan di Universitas Garyounis College Pertanian Universitas, selama periode dari tahun 1975 untuk tahun 1984, Implan College berafiliasi dengan Universitas Garyounis (University of Benghazi dan waktu). Dan menanggung nama universitas pahlawan Libya Omar Mukhtar dan kemudian menjadi mandiri pada tahun 1984. Untuk universitas ini empat bagian: Al Bayda dan kantor pusat Universitas, kubah, Derna dan Tobruk. Diterapkan dalam sebagian besar disiplin Libya, terutama dalam beberapa tahun terakhir setelah tindakan pemerintah Libya beasiswa bagi siswa Libya untuk negara-negara maju. Omar Al-Mukhtar Universitas dianugerahi gelar akademik sebagai berikut: - BSc, meninggalkan Kelulusan (Masters) dan meninggalkan menit (PhD).
Kemloko, Kranggan, Temanggung
Kemloko adalah desa paling utara di kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia.
Kemloko, Kranggan, Temanggung
Kemloko berada pada ketinggian 643 m dpl dan berjarak 7,2 km dari ibukota kecamatan Kranggan, 3,9 km dari ibukota kabupaten. Kemloko mencakup daerah seluas 653 ha yang terbagi dalam lahan sawah seluas 85 ha dan lahan bukan sawah 568 ha. Lahan bukan sawah dipergunakan untuk bangunan/pekarangan, ladang/tegalan/huma, perkebunan rakyat dan lainnya.
Kemloko, Kranggan, Temanggung
Desa Kemloko memiliki 15 dusun yang terdiri dari 14 rukun warga (RW) dan 58 rukun tetangga (RT).Tanjung sari adalah kampung santri..bukan ploso gunung tetapi tanjung