Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Agung Laksono
H.R. Agung Laksono () adalah seorang politisi. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 2009—2014. Dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar pada tahun 2004 dan 2009, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar pada tahun 2014 di Jakarta, ia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Aburizal Bakrie.
Agung Laksono
Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di SMA Negeri 4 Medan, ia melanjutkan studi di Universitas Kristen Indonesia di Fakultas Kedokteran dan lulus pada tahun 1972. Periode 1983-1986, ia menjabat Ketua Umum BPP HIPMI dan Ketua Umum DPP AMPI (1984-1989). Periode 1990-1995, ia menjabat Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro dan Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 (sejak tahun 2000).
Agung Laksono
Periode 1993—1998, ia menjabat Direktur Utama PT Cakrawala Andalas Televisi/antv dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII (1998) dalam pemerintahan Presiden Suharto. Jabatan di kementerian olahraga berlanjut pada periode 1998-1999 meskipun nama kabinet diubah menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan. Periode 1999-2004, ia tampil sebagai anggota DPR-RI. Ia kemudian menggantikan jabatan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Agung Laksono
Pada 7 Desember 2012, ia ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Andi Mallarangeng. Andi mengajukan pengunduran diri secara lisan maupun tertulis sebagai Menpora setelah dicegah berpergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 11 Januari 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Roy Suryo sebagai Menpora baru. Pada tanggal 28 Mei 2014, ia juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Agama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Suryadharma Ali yang resmi mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi dana haji. Tugasnya sebagai Plt. Menteri Agama digantikan oleh Lukman Hakim Saifuddin yang resmi dilantik oleh Presiden pada tanggal 9 Juni 2014.
Agung Laksono
Saat ini, ia menjabat Direktur Utama Magentic Network dan Sinar Harapan.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Panglima Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut Panglima TNI adalah pejabat yang menjadi pucuk pimpinan dari Tentara Nasional Indonesia. Sebagai pucuk pimpinan, panglima adalah seseorang yang mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan atau alat negara.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Jabatan Panglima TNI pertama kali dijabat oleh Jenderal Soedirman, yang saat itu bernama Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau Panglima TKR. Sebagai panglima pertama, Jenderal Soedirman tidak dipilih oleh Presiden Soekarno, tetapi dipilih oleh para anggota TKR sendiri melalui sebuah rapat yang disebut Konferensi TKR pada tanggal 12 November 1945.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Setelah Jenderal Soedirman wafat, tidak dipilih panglima baru. Sebagai gantinya dipilih Kolonel TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi para kepala staf angkatan. Pada tahun 1954 jabatan KASAP dihapus dan sebagai gantinya dibentuk jabatan Gabungan Kepala-Kepala Staf, yang ketuanya dijabat secara bergiliran dari setiap angkatan.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tahun 1962 jabatan Gabungan Kepala-Kepala Staf dihapus dan dibentuk jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Jabatan ini berlangsung hingga bulan Maret 1966 pada masa Kabinet Dwikora II.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Panglima TNI saat ini dijabat oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yang berasal dari TNI Angkatan Udara, yang resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Desember 2017.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah Republik Indonesia membentuk tentara kebangsaan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengangkat Suprijadi sebagai Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi karena Suprijadi tidak pernah muncul dan tidak pernah dilantik sebagai Pemimpin Tertinggi TKR, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR untuk memilih Pemimpin Tertinggi TKR.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada konferensi itu akhirnya terpilih Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal. Kemudian Presiden Soekarno melantik Jenderal Soedirman menjadi Panglima Besar TKR pada tanggal 18 November 1945. Tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diganti namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang isinya mengenai pergantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Tanggal 25 Mei 1946, Panglima Besar Jenderal Soedirman dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Pimpinan Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan, Tentara Republik Indonesia.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno, meresmikan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan penggabungan antara TRI dan laskar-laskar perjuangan rakyat di seluruh Indonesia. Presiden lalu menetapkan Pucuk Pimpinan TNI yang bersifat kolektif yang anggotanya adalah para pimpinan TRI dan pimpinan laskar-laskar perjuangan rakyat, dengan ketuanya adalah Panglima Besar Jenderal Soedirman.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tahun 1948 Pemerintah Indonesia menata ulang organisasi Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948, yang memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Staf Umum dimasukkan ke dalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP). Sementara itu Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil (bergerak). Pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang dihapus.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Presiden mengangkat Komodor Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dan Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Jenderal Soedirman.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Staf Umum Angkatan Perang bertugas sebagai perencanaan taktik dan siasat serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sementara Staf Markas Besar Angkatan Perang Mobil, adalah pelaksana taktis operasional.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No.9 Tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan baru. Dalam penetapan yang baru ini, Staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Suryadarma, sementara itu Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman, ditambah Wakil Panglima yaitu Jenderal Mayor A.H. Nasution. Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU).
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 5 Maret 1948, diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948, Tentang Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa Menteri Pertahanan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertahanan negara dalam arti yang seluas-luasnya dengan menyelenggarakan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang terbentuk dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Menteri Pertahanan dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh Kepala Staf Angkatan Perang yang dibantu oleh 3 orang anggota staf yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Setelah selesai perang kemerdekaan, jabatan Panglima Besar dihapus. Pada tahun 1949, sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar dengan dibentuknya negara Republik Indonesia Serikat, maka dibentuk pula Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang merupakan gabungan antara anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dengan KNIL. Presiden RIS mengangkat Soedirman sebagai Kepala Staf APRIS dengan pangkat Letnan Jenderal.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Negara Republik Indonesia Serikat tidak berumur panjang, dan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat kembali menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 10 Juli 1951, Presiden Soekarno mengangkat Kolonel TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tahun 1955, dibuat suatu organisasi Gabungan Kepala-Kepala Staf yang merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan dan berada di bawah langsung Menteri Pertahanan.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Gabungan Kepala-Kepala Staf ini diketuai oleh seorang Ketua, yang dijabat bergiliran mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Gabungan Kepala-kepala Staf ini mempunyai fungsi sebagai penasihat dan perencana utama bagi Menteri Pertahanan untuk penetapan kebijaksanaan penyelenggaraan koordinasi dalam lapangan strategis-militer serta operasi antara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Mulai tahun 1962, penggunaan istilah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) diganti menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang merupakan penyatuan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Mulai tahun 1965, Hari Angkatan Perang yang biasanya diperingati setiap tanggal 5 Oktober, juga diganti namanya menjadi Hari Angkatan Bersenjata.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada masa ini setiap angkatan berdiri sendiri dan mempunyai panglima sendiri, dan tidak ada sebutan sebagai Panglima ABRI. Seluruh panglima angkatan dan kepolisian berada di bawah komando langsung Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 21 Juni 1962, Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, kembali ditegaskan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai sebutan resmi Angkatan Perang Republik Indonesia, yang bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada era ini mulai dipilih Panglima ABRI, sebagai pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Sejak mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, dimulailah era baru pimpinan ABRI. Sejak dipisahkannya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI per 1 April 1999, istilah Panglima ABRI diganti menjadi Panglima TNI.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Presiden Megawati Soekarnoputri menjelang akhir jabatan, tepatnya pada 8 Oktober 2004, dalam suratnya kepada DPR mengajukan Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai calon Panglima TNI menggantikan posisi Jenderal Endriartono Sutarto yang surat pengunduran dirinya telah disetujui. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menggantikan Megawati bulan berikutnya, hanya sepekan setelah dilantik, mengirim surat ke DPR yang intinya mencabut surat pengajuan Presiden sebelumnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak lama kemudian juga memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Daftar di bawah ini adalah daftar para Panglima Tentara Nasional Indonesia, sebagai pimpinan angkatan perang yang secara organisasi dan hierarki militer memiliki wewenang komando membawahi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Pada masa Presiden Soekarno, selain sebutan jabatan Presiden Republik Indonesia, disebutkan pula jabatan Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Panglima Besar Revolusi/Mandataris MPRS/Ketua DPA/Pemimpin Tertinggi Front Nasional.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Daftar di bawah ini adalah para pejabat dengan jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang pernah ada. Sebelum terpilihnya Pemimpin Tertinggi TKR, jabatan Kepala Staf Umum TKR adalah jabatan tertinggi yang pernah ada. Jabatan ini secara struktur organisasi berada diatas jabatan para kepala staf angkatan yang berfungsi sebagai koordinasi dan tidak memiliki wewenang komando terhadap setiap angkatan.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Jabatan kepala staf angkatan perang pertama diadakan pada tahun 1948 dengan Komodor Soerjadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang yang pertama. Jabatan ini awalnya adalah badan staf yang membantu Panglima Besar, menggantikan peran staf MBT (Markas Besar TNI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Setelah Panglima Besar Jenderal Soedirman wafat, tidak dipilih panglima baru. Sebagai gantinya ditunjuk Kolonel TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP), yang sejak bulan Januari 1950 sudah menjadi Pejabat Pelaksana () Kepala Staf Angkatan Perang. Pada awal tahun 1952 pangkatnya dinaikan satu tingkat menjadi Djenderal Major.
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Pada tahun 1955 jabatan KASAP dihapus dan diganti dengan gabungan kepala-kepala staf yang ketuanya dijabat secara bergiliran dari setiap angkatan. Pada tahun 1962 jabatan ketua gabungan kepala-kepala staf dihapus dan diganti jabatan Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB) hingga tahun 1966.
Catatan:
Baht
Baht (บาท, simbol ฿, kode ISO 4217 THB) adalah mata uang resmi Thailand. Penerbitan mata uang ini merupakan tanggung jawab Bank of Thailand. Satu "baht" dibagi menjadi 100 "satang".
Baht
Banyak koin 10 baht edisi istimewa diterbitkan untuk acara khusus. Meski koin-koin yang bernilai satang merupakan alat pembayaran resmi, toko-toko kecil biasanya tidak menerimanya. Koin-koin lama yang masih dalam sirkulasi hanya bertuliskan angka Thailand, namun versi barunya mempunyai angka Arab juga. Semua koin mempunyai potret Raja Bhumibol Adulyadej di satu sisi. Sang raja juga muncul dalam setiap uang kertas.
Baht juga merupakan satuan ukur untuk emas dan umumnya digunakan di toko-toko perhiasan di Thailand, 1 baht = 15,244 gram.
Baht
Sejak Perang Dunia II hingga 1980 Baht dipatok ke dolar AS dengan nilai tukar sebesar 1$ = 20 baht. Ia kemudian menurun nilainya, dan kemudian dipatok lagi nilainya pada 25:1 sejak 1985 hingga 2 Juli 1997, namun karena krisis ekonomi Asia nilai baht jatuh hingga setengahnya, dengan nilai terendah sebesar 56:1 pada Januari 1998. Baht kembali stabil pada nilai sekitar 40:1, yang tidak berubah sejak saat itu.
Daftar provinsi di Thailand
Thailand dibagi kepada 76 provinsi (bahasa Thailand: จังหวัด, "changwat"), yang kemudian dibagi kepada 5 kelompok provinsi - kadang Timur dan Tengah digabung menjadi satu. Nama setiap provinsi sama dengan ibukotanya, yang kadang diawali dengan kata "Mueang" (atau "Muang") untuk mencegah kebingungan dengan provinsinya. Kecuali Songkhla, ibukotanya juga sekaligus merupakan kota terbesar di provinsinya.
Daftar provinsi di Thailand
Bangkok adalah provinsi dengan populasi terbesar dan kepadatan penduduk terbesar. Provinsi terbesar menurut wilayah adalah Nakhon Ratchasima, yang terkecil adalah Samut Songkhram. Mae Hong Son mempunyai kepadatan penduduk terkecil, sementara Ranong mempunyai populasi terkecil (semua angka menurut sensus 2000).
Daftar provinsi di Thailand
Setiap provinsi diperintah oleh seorang gubernur yang dilantik Menteri Dalam Negeri. Pengecualian berlaku terhadap Bangkok di mana sang gubernur dipilih melalui pemilu.
Daftar provinsi di Thailand
Provinsi-provinsi tersebut dibagi lagi menjadi 796 distrik (amphoe, อำเภอ) dan 80 distrik kecil (king amphoe, กิ่งอำเภอ). 50 distrik Bangkok dipanggil khet (เขต), namun bahkan dalam dokumen resmi kadangkala salah disebut sebagai "amphoe". Jumlah distrik di provinsi berbeda satu sama lainnya, dari tiga di provinsi kecil hingga 50 di Bangkok. Sistem pembagian lebih ke bawah lagi adalah tambon (komunitas atau sub-distrik) dan mubaan (desa).
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah negara berdaulat yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memiliki perwakilan setara dalam Majelis Umum PBB. PBB adalah organisasi antar-pemerintahan terbesar di dunia, di atas Organisasi Kerja Sama Islam.
Kriteria untuk pemasukan anggota baru ke PBB tercantum dalam Piagam II, Artikel 4 dari Piagam PBB:Sebuah rekomendasi untuk pemasukan dari Dewan Keamanan mensyaratkan suara afirmatif dari setidaknya sembilan dari lima belas anggota dewan tersebut, dengan tak ada lima anggota tetap yang memakai hak veto. Rekomendasi Dewan Keamanan harus kemudian disepakati dalam Majelis Umum oleh dua per tiga suara mayoritas.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dalam prinsipnya, hanya negara-negara berdaulat yang bisa menjadi anggota PBB, dan sekarang seluruh anggota PBB adalah negara berdaulat. Meskipun lima anggota tidak berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, semuanya kemudian meraih kemerdekaan penuh antara 1946 dan 1991. Karena sebuah negara hanya dapat diterima keanggotaannya di PBB atas persetujuan Dewan Keamanan dan Majelis Umum, sejumlah negara yang dianggap berdaulat menurut Konvensi Montevideo tidak menjadi anggota PBB. Ini karena PBB tak menganggap mereka memenuhi kedaulatan, terutama karena kurangnya pengakuan internasional atau karena penentangan dari salah satu anggota tetap.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Selain negara anggota, PBB juga mengundang negara-negara non-anggota untuk menjadi pengamat di Majelis Umum PBB (sekarang dua: Tahta Suci dan Palestina), yang membolehkan mereka ikut serta dan berpendapat di pertemuan-pertemuan Majelis Umum, namun tidak memberikan suara. Para pengamat umumnya adalah organisasi antar pemerintahan dan entitas yang kenegaraan dan kedaulatannya tak terdefinisi.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945, setelah ratifikasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat) dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebanyak 51 anggota asli (atau anggota pendiri) bergabung pada tahun tersebut; 50 diantaranya menandatangani Piagam tersebut di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Francisco pada 26 Juni 1945, sementara Polandia, yang tidak terwakili di konferensi tersebut, menandatanganinya pada 15 Oktober 1945.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Para anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belgia, Bolivia, Brasil, Belarusia, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Cekoslowakia, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador, Ethiopia, Yunani, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iran, Irak, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Nicaragua, Norwegia, Panama, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Suriah, Turki, Ukraina, Uruguay, Venezuela dan Yugoslavia.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Diantara anggota-anggota asli, 49 anggota masih merupakan anggota PBB atau memiliki keanggotaan mereka di PBB yang diteruskan oleh sebuah negara penerus "(lihat di bawah)"; contohnya, keanggotaan Uni Soviet dilanjutkan oleh Federasi Rusia setelah pembubarannya "(lihat bagian Bekas anggota: Uni Republik Sosialis Soviet)". Dua anggota asli lainnya, Cekoslowakia dan Yugoslavia (bernama lengkap Republik Federal Sosialis Yugoslavia), telah dibubarkan dan keanggotannya dalam PBB tak diteruskan dari 1992 oleh satu negara penerus manapun "(lihat bagian Bekas anggota: Cekoslowakia dan Bekas anggota: Yugoslavia)".
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada masa pendirian PBB, kursi Tiongkok di PBB diduduki oleh Republik Tiongkok, namun akibat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 pada 1971, kursi tersebut sekarang dipegang oleh Republik Rakyat Tiongkok "(lihat bagian Bekas anggota: Republik Tiongkok (Taiwan))".
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejumlah anggota asli belum berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, dan baru meraih kemerdekaan penuh pada masa setelahnya:
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Para anggota saat ini dan tanggal pemasukan mereka didaftarkan di bawah ini dengan perancangan resmi mereka yang dipakai oleh PBB.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Urutan abjad menurut perancangan resmi negara anggota dipakai untuk menentukan aransemen yang didudukkan dari sesi-sesi Majelis Umum, dimana sebuah penggambaran ditampilkan setiap tahun untuk memilih sebuah negara anggota pada titik mulai. Beberapa anggota memakai nama resmi lengkap mereka dan kemudian disortir dari nama-nama umum mereka: Republik Rakyat Demokratik Korea, Republik Demokratik Kongo, Republik Korea, Republik Moldova, Bekas Republik Yugoslav Makedonia (sebuah rujukan sementara yang dipakai untuk seluruh keperluan dalam PBB, didaftarkan di bawah T), dan Republik Bersatu Tanzania.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
"Negara-negara anggota dapat disortir oleh perancangan resmi mereka dan tanggal pemasukan dengan menekan tombol di bagian atas kolom. Lihat bagian-bagian terkait pada bekas anggota dengan menekan pranala-pranala dalam kolom Lihat pula."
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Anggota-anggota aslinya didaftarkan dengan latar belakang biru.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Republik Tiongkok (Republic of China, ROC) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan diangkat oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab V, Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 1949, akibat Perang Saudara Tiongkok, pemerintahan ROC pimpinan Kuomintang kehilangan kontrol efektif atas Tiongkok daratan dan berpindah ke pulau Taiwan, dan pemerintahan pimpinan Partai Komunis dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dideklarasikan pada 1 Oktober 1949, mengambil alih Tiongkok daratan. Pada 18 November 1949, PBB mengakui pembentukan Pemerintahan Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok; namun, Pemerintahan Republik Tiongkok masuk mewakili Tiongkok di PBB, meskipun yuridiksi ROC atas Taiwan dan sejumlah pulau kecil berukuran lebih kecil dibandingkan dengan yuridiksi RRT atas Tiongkok daratan. Kedua belah pihak menolak proporsal kompromi untuk mengijinkan kedua negara tersebut ikut dalam PBB, berdasarkan pada kebijakan Satu Tiongkok.
Daftar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada 1970an, peralihan terjadi dalam lingkar diplomatik internasional dan RRT meraih kendali bagian atas dalam hubungan diplomatik internasional dan keputusan pengakuan. Pada 25 Oktober 1971, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendebatkan pemasukan RRT ke PBB sebanyak 21 kali, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 diadopsi, yang mengakui bahwa "para perwakilan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan," dan memutuskan "untuk merestorasi seluruh haknya kepada Republik Rakyat Tiongkok dan mengakui para perwakilan Pemerintahannya sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk PBB, dan mengeluarkan para perwakilan Chiang Kai-shek dari tempat yang mereka duduki secara tak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam seluruh organisasi yang berkaitan dengannya." Ini secara efektif mengalihkan kursi Tiongkok di PBB, termasuk kursi tetapnya di Dewan Keamanan, dari ROC ke RRT, dan mengeluarkan ROC dari PBB.