Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hak menentukan nasib sendiri
Pada periode ke-tiga ini telah terdapat gerakan untuk mengombinasikan gagasan hak minoritas dan dekolonialisasi, yang mendukung pendefinisian menentukan nasib sendiri sebagai hak untuk setiap kelompok etnis. Sisi menarik dari nilai demokratis juga mendorong kesadaran diri masyarakat etnis, dan pada beberapa kasus menyebabkan gerakan pemisahan diri. Komunikasi massa oleh sebab itu, memiliki peran yang besar pula dalam penyebaran gagasan menentukan nasib sendiri seperti yang diartikan dalam periode ke-tiga ini. Nasionalisme, etnisitas, dan agama semakin meningkat penggunaannya sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi serta bentuk kerugian lain yang dialami, dan utamanya lebih terlihat di beberapa negara dunia ketiga yang tengah menghadapi perkembangan ekonomi yang cepat, serta urbanisasi, seiring dengan merosotnya pelayanan publik. Di negara-negara berkembang, kelompok-kelompok marjinal mencari sumber identitas dan loyalitas baru di luar negara yang mengabaikan mereka. Alternatif sumber identitas seperti etnisitas dan agama, dan penggunaannya sebagai instrumen politik, oleh sebab itu, menjadi semakin meningkat.
Hak menentukan nasib sendiri
Sementara waktu perdebatan atas menentukan nasib sendiri dianggap telah berakhir, pemisahan Yugoslavia membawa kembali klaim nasional menentukan nasib sendiri atas nama etnisitas kepada dunia internasional. Menentukan nasib sendiri pada kasus pemisahan Yugoslavia diformulasikan untuk mengesahkan negara-negara baru, dan juga untuk menjustifikasi praktik pembersihan etnis secara fisik dan administratif. Meskipun PBB telah mendorong pemerintahan ideal yang tidak bergantung pada etnis setelah Perang Dunia II, etnisitas sebagai kategori identifikasi tidak pernah benar-benar hilang dari Balkan. Menentukan nasib sendiri mengandung konflik antara dua komponen di dalamnya yang saling bersaing. Setelah hampir setengah abad, pada kenyataannya, etnisitas tetap menjadi permasalahan yang berkaitan dengan pengakuan politik nasional. Setelah berakhirnya perang dingin, bentuk disintegrasi merupakan hasil yang diambil untuk kasus menentukan nasib sendiri antara Uni Soviet dan Yugoslavia. Dengan kematian Josip Broz Tito pada tahun 1980 dan diikuti dengan krisis yang berakhir dengan pemecahan Yugoslavia, dunia menemukan keberlanjutan klaim menentukan nasib sendiri atas nama etnisitas. Di samping itu, klaim tersebut juga dibuat secara tepat di area dimana pada tahun 1919, para penggagas Konferensi Perdamaian Paris mencoba memberikan jaminan pada proses transisi dari kekaisaran menuju negara-bangsa. Perbedaannya ialah, ketika pada tahun 1990an para pemimpin yang baru memproklamirkan diri menyampaikan klaim menurut perspektif mereka sendiri, sedangkan pada tahun 1919 klaim yang dibuat tidak ditoleransi secara internasional. Dengan kata lain, upaya mengonstitusikan negara-etnis bangsa diterima sebagai suatu penyimpangan dari ide liberal mengenai hak asasi manusia dan status negara yang sah.
Hak menentukan nasib sendiri
Pada tahun 1991, lebih dari satu tahun setelah Kroasia dan Slovenia menunjukkan tanda-tanda awal mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan dari Serbia, "Council of Ministers of the European Community" – EC (dewan menteri komunitas Eropa) membentuk komisi arbitrase khusus, yang dikenal dengan nama Komite Badinter. Pada September 1991, dimulai Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia yang dipimpin oleh Sekretaris Luar Negeri Inggris Lord Carrington. Konferensi ini terdiri dari para mediator dewan komunitas Eropa dan perwakilan pihak-pihak yang terlibat, yakni delegasi Yugoslavia dan perwakilan masing-masing republik konstituen. Beberapa bulan kemudian, Komite konferensi tersebut mengikuti prinsip "uti possidetis" mengakui batas antara Kroasia, Bosnia, dan Serbia. Dengan menerapkan prinsip kolonial pengakuan batas kepada orang-orang Balkan, Konferensi mengakui batas internal yang diakui sebelumnya, sebagai perbatasan internasional yang baru. Dalam melakukan hal tersebut, Konferensi mengakui kemungkinan adanya kebetulan ("coincidence") di antara batas-batas negara-negara baru tersebut dengan klaim bangsa etnis. Maka sejak tahun 1990an, pemimpin yang baru memproklamirkan diri menemukan di dalam pengakuan internasional, adanya justifikasi tidak langsung untuk membentuk negara berdasar pada etnis.
Hak menentukan nasib sendiri
Kebingungan yang meliputi respon terhadap klaim menentukan nasib sendiri etnis menjadi semakin menonjol. Intervensi terakhir yang terjadi di Bosnia, bersamaan dengan pendirian daerah perlindungan internasional, stigmatisasi Serbia, dan indulgensi internasional terhadap Kroasia, diikuti dengan kejadian panjang di Kosovo, mengendapkan hal yang diistilahkan sebagai krisis menentukan nasib sendiri internasional. Dalam pidato di depan Majelis Umum PBB pada tahun 1991, pangeran Hans-Adam II dari Liechtenstein mengutarakan niatnya untuk mengejar arahan baru untuk menentukan nasib sendiri. Pandangan yang ia terangkan ialah untuk menciptakan kerangka hukum baru dengan tujuan memberikan administrasi sendiri yang lebih besar kepada komunitas lokal. Ia berharap agar dalil menentukan nasib sendiri menjadi berkurang, kaitannya dengan batas nasional. Beberapa pihak melihat manfaat proposal dari pangeran Liechtenstein itu berpotensi menegaskan hak menentukan nasib sendiri secara simbolik, dan pada saat yang sama membatasi potensi yang dapat membuat sistem internasional menjadi tidak stabil.
Hak menentukan nasib sendiri
Menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional mengambil dua bentuk. Satu bagian yakni mengembangkan hukum hak asasi manusia, yang disebutkan dalam gagasan memberikan kepada setiap individu kendali yang lebih besar atas kehidupan mereka. Bagian lainnya, yaitu bagian yang lebih mengundang perdebatan, melibatkan kelompok yang membuat klaim untuk mendirikan negara independen yang berkedaulatan. Atau dalam gagasan moderen mengenai hak menentukan nasib sendiri diusulkan adanya spektrum atau rentang dimana hak tersebut dapat diterapkan, yang dapat dibedakan menjadi menentukan nasib sendiri internal dan eksternal. Menentukan nasib sendiri internal mengacu pada variasi hak politik dan sosial, dan menentukan nasib sendiri eksternal mengacu pada kemerdekaan hukum penuh atau pemisahan diri untuk segolongan orang dari segi politik-hukum ("politico-legal") yang lebih besar, misalnya negara. Namun demikian, klaim mendirikan negara dengan dalil menentukan nasib sendiri seperti yang diakui di era 1960an, ditafsirkan sebagai hak menentukan nasib sendiri bagi wilayah kolonial untuk merdeka, atau menggunakan status lain yang mereka pilih atau inginkan. Etnis atau kelompok yang berbeda di dalam koloni tidak mempunyai hak untuk memisahkan diri dari orang-orang di wilayah yang sama dengan mereka secara keseluruhan. Hak untuk menentukan nasib sendiri terpisah dari hak untuk melepaskan diri dan membentuk negara merdeka, sebagaimana tidak ada hak untuk membentuk negara baru yang tercantum di dalam hukum internasional.
Beberapa ahli menilai bahwa semua klaim separatis terikat pada wilayah, dan berakar dari sejarah keluhan mereka, sehingga penyelesaian apapun memerlukan pemecahan terkait kebutuhan wilayah. Hanya beralasan pada sekumpulan orang-orang yang berbeda, tidak cukup kuat membuat kelompok orang mengklaim menentukan nasib sendiri, menurut pandangan Brilmayer. Norma hukum internasional, oleh sebab itu, tidak berakar dari klaim teritorial, tetapi pada kelompok yang dirugikan, apakah berasal dari orang-orang yang berbeda. Karena kehendak menentukan nasib sendiri suatu kelompok berakar dari berbagai sumber pemicu, termasuk penyangkalan hak minoritas, perdebatan wilayah, aspirasi kelompok, dan kelangsungan hidup secara politik dan ekonomi, maka mendorong demokrasi, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan otonomi lokal, kemungkinan merupakan jawaban untuk dilema yang ditimbulkan oleh prinsip menentukan nasib sendiri. Namun pendekatan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan menentukan nasib sendiri yang melewati kapasitas, sebab perjuangan menentukan nasib sendiri yang seperti itu dapat berujung pada permintaan pemisahan diri/aksi separatis bahkan di dalam sistem demokrasi yang sudah maju seperti contohnya separatis Quebecois Kanada dan Gerakan Nasional Rakyat Skotlandia ("Scottish National Movement").
Hak menentukan nasib sendiri
Menentukan nasib sendiri telah dipandang dalam tinjauan hak asasi manusia (HAM), yang membutuhkan pengakuan bahwa hak tersebut dibatasi oleh keperluan melindungi hak orang lain dan komunitas umum, sebagaimana halnya dengan hak asasi manusia lainnya. Hak untuk mempunyai pemerintahan sendiri juga semakin terjalin dengan norma hak asasi manusia, terutama terjadi di dalam kelompok minoritas dan warga asli yang mendiami suatu wilayah. Sementara tidak ada hak untuk memisahkan diri yang diakui di bawah naungan hukum internasional, sebab hukum internasional tidak memberikan standar yang jelas dalam kaitannya dengan pandangan tersebut, memungkinkan adanya pengakuan hak pemisahan diri itu di masa depan sebagai bahan pengecualian apabila suatu kelompok/segolongan orang secara sistematis ditolak haknya dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan negara, atau bilamana sekelompok individu di dalam suatu kelompok menderita pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang menyebabkan partisipasinya di dalam pemerintahan menjadi tidak mungkin dilakukan.
Hak menentukan nasib sendiri
Wallensteen dan Sollenberg menemukan bahwa setidaknya setengah dari perang yang diperjuangkan di akhir abad ke-20 melibatkan kelompok yang mengklaim hak menentukan nasib sendiri mereka dirugikan oleh pihak/negara yang ingin mereka memisahkan diri darinya. Kasus-kasus yang terjadi berkenaan dengan menentukan nasib sendiri, timbul sebagai gejala krisis di dalam hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan setiap klaim dalam menentukan nasib sendiri biasanya mengindikasikan masalah hak asasi manusia pada tahap akhirnya. Oleh sebab itu, alasan utama keluhan mengenai pelanggaran hak asasi manusia sepatutnya ditangani terlebih dahulu sebelum mencapai ranah menentukan nasib sendiri, dan upaya apapun yang dilakukan untuk membangun sebuah standar, sepatutnya memperhitungkan pula hak asasi manusia serta kemampuan dalam menerapkan standar tersebut. Secara hukum, menentukan nasib sendiri umumnya terbatas pada level negara. Namun secara empiris, pergerakan menentukan nasib sendiri yang mempergunakan kekerasan dan mendapat kesuksesan, cenderung akan mendapatkan pengakuan (menyebarkan pesan melalui jalan kekerasan). Hal ini menimbulkan konflik dengan pemahaman yang sudah berjalan lama bahwa perbatasan internasional tidak dapat diganggu gugat. Barkin dan Cronin berpendapat, kekuatan besar dalam hal tersebut belum dapat ditentukan secara konsisten prioritas yang seharusnya disetujui untuk prinsip yang saling bersaing, kedaulatan territorial dan menentukan nasib sendiri nasional.
Pietro Grasso
Pietro Grasso (; lahir tanggal 1 Januari 1945), juga dikenal dengan nama Piero Grasso, adalah seorang hakim anti-mafia dan politisi yang telah menjadi Presiden Senat Italia sejak 16 Maret 2013 lalu. Grasso menjadi pelaksana tugas Presiden Italia pada tanggal 14 Januari 2015, saat pengunduran diri Presiden Giorgio Napolitano. Dia menjabat sebagai Pejabat Presiden sampai ditetapkannya Sergio Mattarella pada tanggal 3 Februari, sebagai Presiden Italia yang baru.
Pietro Grasso
Pada tanggal 3 Desember 2017 dia terpilih sebagai pemimpin Free and Equal (Kebebasan dan Kesetaraan Italia), sebuah koalisi sayap kiri baru yang disusun oleh Gerakan Demokrasi dan Gerakan Progresif Demokrasi Italia.
Pietro Grasso
Pengadilan Maxi (bahasa Italia: Maxiprocesso) adalah sebuah pengadilan pidana melawan Mafia Sisilia yang terjadi di Palermo di Sisilia, Italia. Ini dimulai pada tanggal 10 Februari 1986 dan berlangsung sampai 30 Januari 1992. Pengadilan tersebut diadakan di sebuah bungker gedung pengadilan yang dirancang khusus untuk tujuan ini, dan letaknya berada di dalam dinding penjara Palermo.
Pietro Grasso
Pada tahun 1984, Grasso diangkat sebagai associate hakim di maxiprocesso ini untuk pertama kalinya kepada sindikat Mafia Siasilia, Cosa Nostra (10 Februari 1986 - 10 Desember 1987), dengan kasus 475 terdakwa. Pietro Grasso, di samping hakim ketua Alfonso Giordano, adalah penulis penghakiman (lebih dari 8000 halaman) yang menimbulkan 19 hukuman, mulai dari hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman lebih dari 2.600 tahun penjara.
Pietro Grasso
Berakhirnya jabatannya di Maxiprocesso, Grasso ditunjuk sebagai konsultan Komisi Anti Mafia, yang sebelumnya dipimpin oleh Gerardo Chiaromontedan kemudian oleh Luciano Violante. Pada tahun 1991 dia ditunjuk sebagai penasihat departemen urusan kriminal dari Kementerian Kehakiman, yang menterinya adalah Claudio Martelli, dimana dia beri nama Giovanni Falcone, dan dia juga menjadi anggota Komisi Pusat untuk orang yang bertobat dari kasus kejahatan.
Pietro Grasso
Kemudian setelah itu dia ditunjuk sebagai wakil jaksa di Direktorat Anti-Mafia Nasional (dipimpin oleh Pier Luigi Vigna), di wilayah Palermo dan Florence, di mana dia bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasikan penyelidikan pembantaian tahun tahun 1992 dan tahun 1993.
Pietro Grasso
Pada bulan Agustus 1999, Grasso mulai menjabat sebagai jaksa umum di Palermo dan selama di bawah arahannya, dari tahun 2000 sampai 2004, 1.779 orang ditangkap karena kejahatan pelarian mafia dan 13 dari 30 diantara orang yang paling berbahaya, turut serta ditangkap dalam masa itu.. Pada periode yang sama, jaksa Palermo mencetak 380 hukuman seumur hidup dan ratusan kalimat tentang total ribuan tahun penjara. Ini dianggap sebagai persidangan yang paling penting melawan Mafia Sisilia dan persidangan terbesar yang pernah diadakan di dunia.
Pietro Grasso
Pada tanggal 11 Oktober 2005, dia ditunjuk sebagai jaksa anti - Mafia Sisilia, menggantikan Pier Luigi Vigna, yang meninggalkan jabatan pada bulan Agustus 2005 setelah mencapai usia pensiun, sementara Grasso masih menjadi kepala jaksa penuntut di Palermo.
Penunjukannya merupakan pusat kontroversi di bidang peradilan dan politik, karena kemungkinan besar hal ini berdasarkan penunjukan Jaksa Penuntut di Pengadilan Palermo Gian Carlo Caselli. Namun, Kabinet Berlusconi III, dalam persekutuan Senator Luigi Bobbio (Aliansi Nasional), memperkenalkan sebuah amandemen terhadap sistem peradialan delegasi reformasi ( disebut "Reform Castelli"). Menurut kata-kata amandemen tersebut, Caselli tidak bisa lagi ditunjuk sebagai jaksa anti-Mafia nasional karena telah melampaui batas usia. Mahkamah Konstitusi, setelah pengangkatan Grasso sebagai jaksa anti-mafia nasional baru, menyatakan bahwa keputusan hakim tersebut telah memutuskan Gian Carlo Caselli dari kompetisi tersebut.
Pietro Grasso
Pada tanggal 27 Desember 2012, Grasso meminta cuti dari CSM, dan keesokan harinya mengatakan kepada pers bahwa dia bermaksud untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dengan Partai Demokrat dalam pemilihan parlemen Italia pada tahun 2013. Pada tanggal 8 Januari 2013, Grasso menjadi kandidat Partai Demokrat Italia untuk Senat Italia untuk wilayah Lazio, yang kemudian diapun terpilih.
Pietro Grasso
Pada bulan Maret kemudian, Grasso bergabung dalam proyek "dimulai lagi di masa depan" dengan menandatangani sebuah petisi yang bertujuan untuk meninjau kembali undang-undang anti-korupsi dengan mengubah norma mafia politik pemilihan-bursa dalam seratus hari pertama kegiatan parlementer.
Pietro Grasso
Pada tanggal 16 Maret 2013 pukul 18.50 Grasso terpilih menjadi Presiden Senat dengan 137 suara, melawan 117 untuk Renato Schifani dari (PdL ).
Pietro Grasso
Pada tanggal 14 Januari 2015, saat pengunduran diri Giorgio Napolitano, Grasso menjadi pelaksana tugas Presiden Republik Italia. Dia bertugas di posisi tersebut sampai di sumpahnya Sergio Mattarella pada tanggal 3 Februari 2015 menjadi Presiden Italia yang baru.
Meritaten Tasherit
Meritaten Tasherit, yang berarti "Meritaten Muda" merupakan seorang putri Mesir Kuno dinasti ke-18. Ia kemungkinan besar adalah putri Meritaten, putri sulung Firaun Akhenaten.
Meritaten Tasherit
Ayahanda anak ini masih didebatkan. Banyak yang menganggapnya sebagai ayahanda Meritaten, Akhenaten, atau mungkin suaminya Smenkhkare. Karena baik Meritaten Tasherit dan putri lainnya, Ankhesenpaaten Tasherit muncul hanya di dalam teks yang pernah menyebutkan istri kedua Akhenaten Kiya, mungkin juga mereka adalah keturunan Akhenaten dan Kiya, atau mereka adalah fiktif, menggantikan nama putri Kiya, yang mungkin telah menjadi Beketaten, lebih sering dianggap sebagai anak Tiye.
Meritaten Tasherit
Nasib anak ini tidak pasti. Penyebutan dewa Aten atas namanya menunjukkan bahwa ia benar-benar putri Akhenaten, karena penggantinya kembali melakukan reformasi agamanya, dan kembali menyembah dewa-dewa tradisional Mesir. Sementara itu, nama Aten sempat turun dari penggunaan populer selama ini.
Kerajaan Soissons
Kerajaan Soissons atau dikenal juga dengan nama Domain dari Syagrius adalah sebuah negara bagian Romawi di Kekaisaran Romawi Barat di sebelah utara Gaul (saat ini disebut Perancis) yang berdiri selama 25 tahun pada akhir zaman purbakala.
Kerajaan Soissons
Munculnya Kerajaan Soissons dimulai saat Kaisar Mayor (457-461) menunjuk Aegidius sebagai "magister militum" dari Gaul. Ketika Mayorian dibunuh atas perintah Ricimer pada tahun 461, Aegidius mempertahankan pemerintahannya sendiri di sebagian besar provinsinya, menciptakan sebuah negara sisa Romawi, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Soissons. Dalam kekacauan yang terjadi di Gaul, dia mempertahankan kekuatannya melawan kaum Frank ke timur dan Visigoth ke selatan; hubungannya dengan Romano-Inggris dari Brittany mungkin bersahabat. Aegidius meninggal pada 464 atau 465. Anaknya Syagrius berhasil memerintah. Pada tahun 486 Syagrius kehilangan Soissons setelah Pertempuran Soissons dikalahkan oleh kaum Frank dibawah pimpinan yakni raja Clovis I dan Wilayah (negara bagian) tersebut kemudian berada di bawah kendali kaum Frank.
Kerajaan Soissons
Kerajaan Soissons berasal dari masa pemerintahan Kaisar Barat Mayor (457–461). Mayorus menunjuk Aegidius menjadi "magister militum" dari Provinsi Gallic. Wilayah Romawi yang tersisa di Gaul di barat laut dihubungkan dengan barang-barang milik Romawi di Auvergne, Provence dan Languedoc yang menghubungkannya dengan Italia. Selama masa pemerintahan Majorian, koridor tersebut dianeksasi oleh suku-suku Jermanik yang sekarang menduduki Gaul, sehingga secara efektif membuat Aegidius dan warganya berkuasa di Kekaisaran. Mayorian dan Aegidius telah menemukan posisi Romawi yang sebagian besar masuk dalam wilayah Gaul, namun dengan meninggalnya Mayor Major pada tahun 461, posisi Romawi di tengah dan selatan mulai memburuk. Provinsi-provinsi ini dianeksasi oleh Visigoth dan Burgundians pada tahun 462-477.
Kerajaan Soissons
Aegidius terus memerintah sampai kematiannya di Loire pada tahun 464, ada dugaan bahwa dia mati diracun atau dengan cara kekerasan. Dia mungkin telah dibunuh atas perintah salah satu musuh Childeric. Paulus dari Angers terbunuh tak lama kemudian, mungkin pada waktu yang sama. Pada saat itu putra Aegidius, Syagrius, menggantikannya sebagai penguasa. Syagrius memerintah dengan menggunakan gelar " dux " (seorang komandan militer provinsi), namun suku-suku tetangga Jermanik menyebutnya sebagai "Raja Romawi".
Kerajaan Soissons
Pada tahun 476, di bawah pemerintahan Syagrius, Kerajaan Soissons digagalkan oleh Odoacer menerima tugas baru untuk menurunkan tahta Romulus Augustulus (Kaisar Barat terakhir) di awal tahun itu. Sementara Syagrius dan Odoacer mengirim utusan ke Kekaisaran Romawi Timur, namun kaisar Timur Zeno lebih memilih untuk memberikan legitimasi kepada Odoacer dan bukan Syagrius. Kerajaan Soissons akhirnya memutuskan semua hubungan dengan Italia dan tidak lagi melakukan komunikasi dengan Kekaisaran Romawi Timur. Bahkan setelah 476, Syagrius terus mempertegaskan bahwa dia hanya memerintah provinsi Romawi.
Kerajaan Soissons
Childeric meninggal sekitar tahun 481, dan anaknya Clovis I menjadi raja Frank. Clovis terus melakukan perang melawan Syagrius, dan akhirnya mengambil alih seluruh wilayahnya. Syagrius kalah dalam Pertempuran Soissons, pada tahun 486; Banyak sejarawan menganggap bahwa ini merupakan kemenangan terbesar Clovis. Syagrius akhirnya melarikan diri ke raja Visigothik Alaric II, namun kaum Frank mengancam akan melakukan perang jika Syagrius tidak menyerah kepada mereka. Syagrius lalu dikirim kembali ke Clovis, dan dia dieksekusi pada tahun 486 atau tahun 487.
Kerajaan Soissons
Clovis I memerintah kaum Frank sampai kematiannya pada tahun 511. Ketika dia meninggal, wilayah kaum Frank dibagi menjadi empat kerajaan, satu untuk masing-masing anak laki-lakinya. Clotaire I menerima daerah yang sebelumnya diperintah oleh Syagrius (Clotaire sendiri telah lahir di Soissons, satu dekade setelah kematian Syagrius). Dengan melakukan diplomasi, penghasutan, dan pembunuhan terhadap kerabatnya sendiri, Clotaire menjadi raja atas semua wilayah Gaul (tahun 555).
Kerajaan Soissons
Ketika Aegidius ditunjuk sebagai magister militum dari Gaul oleh Kaisar Mayor, dia mengambil alih kendali pasukan Romawi yang tersisa di Gaul. Menurut Kekaisaran Romawi Timur Priscus, Aegidius dan Syagrius keduanya memerintahkan "pasukan besar" yang pernah ada.
Pada satu titik, Aegidius ataupun Syagrius bahkan mampu mengancam Kekaisaran Romawi Barat dengan melakukan invasi ke Italia jika kekaisaran tidak memenuhi permintaan mereka. Kekuatan mereka juga menawarkan perlawanan yang efektif terhadap kekuatan Kerajaan Visigoth, di selatan dan barat Soissons. Namun tidak ada angka yang memungkinkan untuk menyebutkan mengenai seberapa banyak kekuatan pasukan mereka.
Gunung Maglić
Gunung Maglić (; ) adalah gunung setinggi yang berada di wilayah Perbukitan Plješevica, Grmeč, Cincar, dan Raduša di perbatasan antara Bosnia and Herzegovina dan Montenegro. Sebagian besar lereng dari Gunung Maglić berorientasi ke arah barat daya dan timur laut.
Gunung Maglić merupakan gunung tertinggi di Bosnia dan Herzegovina. Gunung ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Sutjeska yang didirikan pada tahun 1962. TN Sutjeska dilalui oleh aliran Sungai Stujeska yang airnya berasal salah satunya dari ngarai-ngarai di wilayah Gunung Maglić.
Gunung Maglić
Kota Foča di Bosnia dan Herzegovina berada sekitar dari wilayah Gunung Maglić sementara kota terdekat dari wilayah gunung adalah Mratinje. Bentukan karst batu gamping merupakan bagian dari bentang lahan umum di wilayah Maglić.
Gunung Maglić
Gunung Maglić memiliki dua puncak yaitu Veliki Maglić (2.386 m) di sisi Bosnia dan Herzegovina dan Crnogorski Maglić (2.388 m) di sisi Montenegro yang lebih tinggi 2 m. Terdapat sebuah danau yaitu Danau Trnovačko ("Trnovačko Jezero") di sisi Montenegro dari wilayah gunung yang disebut sebagai salah satu danau tercantik di Montenegro." Air danau ini berasal dari aliran-aliran sungai kecil di Gunung Maglić, Volujak, dan Gunung Bioč. Air di danau cenderung berwarna biru kehijauan. Bagian hulu dari Sungai Sutjeska merupakan ngarai-ngarai di wilayah Gunung Maglić. Wilayah gunung dibatasi oleh Sungai Sutjeska di utara dan barat, Gunung Volujak di barat daya, Sungai Drina dan Sungai Piva di timur, dan Uvala Mratinjska di selatan.
Gunung Maglić
Perućica merupakan nama dari hutan lebat yang tumbuh di sekitar wilayah gunung ini. Hutan tersebut merupakan salah satu hutan tertua dan hutan primer terakhir di Eropa. Lereng gunung di sisi barat laut ditutupi oleh pepohonan lebat hingga ketinggian 1.600 m sementara lereng di sisi lainnya cenderung sangat terjal dan berbatu. Wilayah padang rumput menutupi lereng gunung di atas ketinggian 1.600 m. Puncak Gunung Maglić dapat didaki melalui TN Sutjeska dan sering dikunjungi oleh wisatawan. Kebanyakan jalur pendakian membutuhkan waktu tempuh selama dua hari. Akses pendakian menuju puncak hanya tersedia melalui sisi selatan gunung. Dari puncak Maglić dapat terlihat pemandangan gunung-gunung di sekitarnya seperti Volujak, Bioč, dan Durmitor.