Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Batu Batikam
Batu Batikam adalah salah satu benda cagar budaya bersejarah di Jorong Dusun Tuo, Nagari Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia, Batu Batikam berarti batu yang tertusuk. Menurut sejarah, lubang atau tusukan yang ada di tengah batu itu merupakan bekas dari tusukan keris Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Luas situs cagar budaya Batu Batikam adalah 1.800 meter persegi, dulu berfungsi sebagai "medan nan bapaneh" atau tempat bermusyawarah kepala suku. Susunan batu disekeliling batu batikam seperti sandaran tempat duduk, berbentuk persegi panjang melingkar. Pada bagian tengah terdapat batu batikam dari bahan batuan Andesit. Batu ini berukuran 55 x 20 x 40 sentimeter, dengan bentuk hampir segi tiga. Prasasti Batu Batikam menjadi salah satu bukti keberadaan Kerajaan Minangkabau di zaman Neolitikum. Batu batikam merupakan batu tertusuk yang melambangkan pentingnya perdamaian dan musyawarah-mufakat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.
Batu Batikam
Batu ini dinamakan batu batikam atau batu tertusuk adalah karena adanya bekas tusukan pada bagian batu tersebut. Secara logika, hal ini mungkin sulit diterima oleh akal mengingat batu adalah sebuah benda yang sangat keras sehingga tidak mungkin untuk ditusuk dan menyisakan sebuah lobang yang tembus.
Batu Batikam
Menurut cerita yang diyakini masyarakat setempat, Batu Batikam merupakan bekas tusukan keris milik Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang menjadikan batu batikam sebagai simbol perdamaian antar pemimpin yang berkuasa pada masa itu.
Batu Batikam
Cerita lain menyatakan bahwa peninggalan sejarah ini dahulu kala merupakan suatu tempat musyawarah para kepala suku. Hal lain yang menambah keunikan Batu Batikam adalah adanya sebuah pohon beringin yang sangat besar di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, lubang pada batu batikam ini dapat disentuh dan dilihat langsung oleh pengunjung.
Batu Batikam
Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan adalah dua orang saudara yang berlainan bapak. Datuak Parpatiah Nan Sabatang adalah seorang sosok yang dilahirkan dari seorang bapak yang memiliki darah aristokrat (cerdik pandai), sementara Datuak Katumanggungan adalah sosok yang dilahirkan dari seorang bapak yang otokrat (raja-berpunya). Tetapi kedua di antara mereka lahir dari seorang rahim ibu yang sama, dimana seorang wanita biasa seperti lainnya.
Datuak Parpatiah menginginkan masyarakat diatur dalam semangat yang demokratis, atau dalam tatanannya, "Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi". Namun Datuak Katumanggungan menginginkan rakyat diatur dalam tatanan yang hierarki "berjenjang sama naik, bertangga sama turun". Dan karena perbedaan tersebut mereka berdua bertengkar hebat.
Untuk menghindari pertikaian dan tidak saling melukai, Datuak Parpatiah dan Datuak Katumanggungan kemudian menikam batu tersebut dengan keris sebagai pelampiasan emosinya.
Maka dari itu Batu Batikam memiliki sebuah lubang yang menembus dari arah sisi depan dan belakang.
Batu Batikam
Meskipun terkesan menyeramkan, namun Batu Batikam menjadi salah satu lokasi wisata yang masih menarik minat wisatawan. Selain memiliki keunikan yag membuat wisatawan penasaran, batu ini juga dinilai mengandung unsur pelajaran, pengetahuan dan hikmah tentang pentingnya perdamaian.
Batu Batikam
Hingga saat ini, pendapat yang berbeda antara Datuk Parpatih nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan masih terlihat dari adanya dua keselaran di Minangkabau, yakni keselarasan Koto Pilang, yang mencerminkan sistem kekuasaan ala Datuk Katumanggungan dan keselarasan Bodi Chaniago yang merupakan perwujudan sistem pemeirntah ala Datuk Parpatih Nan Sabatang.
Batu Batikam
Batu Batikam terletak di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat, sekitar 10 menit perjalanan dari Kota Batusangkar. sedangkan dari kota Padang, ibu kota provinsi Sumatera Barat berjarak lebih kurang 100 km atau dua sampai tiga jam perjalanan dengan bus dan kenderaan pribadi. lokasinya tepat berada di pinggir jalan raya sehingga sangat mudah untuk di kunjungi. Batu Batikam termasuk salah satu lokasi cagar budaya , berada dalam pengawasan Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sum­bar, Riau dan Jambi yang ber­kantor di Pagaruyung.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat Litbangkumdil atau Puslitbang Diklat Kumdil MA RI) adalah salah satu unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan Penelitian, dan Pengembangan dibidang Hukum, dan Peradilan, Kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri serta Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Sejarah Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini terbukti dari beberapa regulasi Mahkamah Agung R.I mulai pasca Kemerdekaan hingga era Reformasi mengalami perubahan-perubahan cukup signifikan yang turut mempengaruhi keberadaan lembaga Badan Litbang Diklat Kumdil.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Perubahan fundamental yang mengiringi perjalanan Mahkamah Agung R.I selanjutnya, diawali dengan lahirnya Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengantarkan sistem peradilan satu atap ("one roof system").
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Berlandaskan sistem peradilan satu atap ("one roof system") semua badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), secara organisatoris, adminis­tratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Jangka waktu peralihan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung tersebut adalah lima tahun sampai dengan Agustus 2004.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Dengan adanya perubahan sistem peradilan satu atap ("one roof system") tersebut memberikan dampak perubahan mendasar pada struktur organsiasi yang ada di Mahkamah Agung R.I. yang secara khusus merupakan cikal bakal lahirnya lembaga Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan / Sekretariat Jenderal, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I (dahulu Puslitbang / Diklat) tidak pernah dicantumkan pengaturannya secara formal, baik dalam Keputusan Presiden R.I No.75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung atau Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I No.MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretarus Jenderal Mahkamah Agung R.I
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Meskipun demikian, peran – peran Puslitbang/Diklat sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I walau baru sebatas pendukung yang belum mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur keseluruhan aktivitasnya.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Eksitensi Puslitbang / Diklat baru dibentuk dan diperkenalkan pada 1994 setelah Mahkamah Agung R.I mengeluarkan surat Keputusan No.KMA/040/SK/X/1994 tanggal 25 Oktober 1994. Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Prosedur Kerja, Struktur Organisasi dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas dengan Unit Kerja Lain di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam ketentuan ini Kepala Puslitbang/Diklat bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung R.I.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Sebagai unit kerja yang dibentuk berdasarkan keperluan/kebutuhan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas/fungsi Mahkamah Agung, pada awalnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fungsi Litbang/Diklat hanya dilakukan pada Peradilan Umum. Sedangkan untuk Peradilan Agama, Tata Usaha Negara (TUN) dan Militer dilakukan oleh para Ketua Muda pengadilan yang bersangkutan.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Dengan terbitnya ketentuan ini maka tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan seluruh kegiatan Litbang/Diklat oleh Mahkamah Agung RI terpusat menjadi tanggungjawab Kepala Puslitbang/Diklat. Pada saat itu unit kerja Puslitbang/Diklat terdiri dari seorang Kepala, Kepala Bidang Sekretariat, Kepala Bidang Litbang, Kepala Bidang Diklat dan seorang Koordinator kelompok Fungsional.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Dalam struktur lama ini, antara Puslitbang/Diklat masih menjadi satu di bawah koordinasi Kepala Puslitbang/Diklat, dengan pendistribusian tugas Bidang Litbang adalah mengadakan kegiatan untuk menunjang fungsi Mahkamah Agung (fungsi Peradilan, Pengawasan, Mengatur, Penasehat dan Fungsi Administratif), dan memberikan masukan kepada Bidang Diklat. Sedangkan tugas Bidang Diklat merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pejabat teknis dan non teknis Mahkamah Agung sendiri.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Puslitbang/Diklat juga bertanggungjawab melakukan penelitian dan pengembangan masalah hukum, menyebarluaskan hasil-hasil penelitian, pelatihan dan yurisprudensi, dan "newsletter" khusus untuk keperluan Mahkamah Agung.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Sejak lahirnya Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung R.I terus berupaya melakukan perbaikan dan penataan restrukturisasi hampir disemua bidang. Salah satunya adalah membentuk Pusdiklat Mahkamah Agung R.I melalui Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I No. MA/PANSEK/007/SK/Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal MARI No. MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I. Surat Keputusan tersebut antara lain mengatur pemisahan antara lembaga Diklat dengan Litbang. Dalam Surat Keputusan di atas disebutkan bahwa fungsi utama Pusdiklat Mahkamah Agung antara lain adalah menyusun rencana dan program, kurikulum, silabus, dan materi diklat, menyelenggarakan kegiatan diklat serta menyiapkan sarana dan prasarana diklat.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, semakin mengukuhkan keberadaan Pusdiklat dan Puslitbang menjadi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI setingkat eselon I, yang merupakan ujung tombak dalam mewujudkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan profesional. Badan Litbang Diklat Kumdil sebagai unit kerja yang baru mengemban tugas baik dibidang Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, juga sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan bagi para Penegak Hukum, khususnya para Hakim, Panitera dan Jurusita dari semua Lingkungan Peradilan.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Tugas Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I sebagaiman tersebut di atas selanjutnya diatur lebih rinci dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung - Rl Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Regulasi tugas dan fungsi Balitbang Diklat Kumdil kemudian dikuatkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung - Rl Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Pada masa itu Mahkamah Agung R.I belum mempunyai gedung Pusdiklat sendiri, sehinggan untuk mendukung aktivitasnya Puslitbang Diklat Kumdil menyewa kantor di daerah Cikini Jakarta.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
4 (empat) tahun pasca disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, pada tahun 2008 tepatnya 13 Oktober 2008 merupakan "milestone" bagi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I dalam menegaskan perannya sebagai “"Kawah Candradimuka"” pengemban sumber daya manusia di Mahkamah Agung. Tonggak sejarah dimaksud karena pada tahun yang sama telah diresmikan gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) oleh Bagir Manan yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Agung R.I. Gedung yang dibangun di kawasan Megamendung, Bogor ini berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 5,1 hektar dari 6,5 hektar yang diijinkan oleh Pemda Kabupaten Bogor. Kemudian disusul terbitnya Buku Panduan yang dituang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 140 / KMA / SK/X / 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Buku Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Peneltian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Terbitnya Buku Panduan tersebut semakin memperjelas tugas dan fungsi Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung yang direfleksikan dalam visi dan misinya.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/SEK/07/SK/III/2006 Pasal 303 & 304, maka Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I .mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan terdiri dari :
Pulau Mansinam
Mansinam adalah pulau pariwisata religi umat Kristen Protestan. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Papua Barat. Letaknya sekitar 6 Kilometer dari Manokwari. Untuk mencapai pulau ini hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit menggunakan kapal mesin.
Pulau Mansinam
Setiap tahun pada tanggal 5 Februari, ribuan orang dari penjuru Papua datang ke tempat ini untuk mengadakan perayaan memperingati kedatangan Ottow dan Geissler. Dua orang berkebangsaan Jerman ini tiba di Pulau Mansinam dengan membawa misi penyebaran injil. Namun saat itu, suku yang mendiami Pulau Mansinam bersikap tertutup terhadap orang asing yang datang. Ottow dan Gaissler tidak menyerah. Mereka terus berjuang untuk menyebarkan agama Kristen kepada Suku Numfor, yakni suku yang saat itu mendiami Pulau Mansinam.
Pulau Mansinam
Suatu ketika, Gaissler sakit hingga membuatnya harus meninggalkan Pulau Mansinam Gaissler memilih ke Ternate untuk memulihkan keadaannya. Sementara, Ottow tetap tinggal di Pulau Mansinam. Ottow mulai melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui hubungan dagang. Ia membeli hasil-hasil alam Pulau Mansinam dari penduduk, seperti kerang, teripang ikan, atau pun burung cenderawasih. Kemudian ia menjualnya kepada saudagar dari kapal Van Duivenbode. Keuntungan dari penjualan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup.
Pulau Mansinam
Pada tanggal 12 Januari 1856, Gaissler kembali ke Tanah Papua, ke Pulau Mansinam. Mereka berdua bahu membahu untuk meneruskan misi menyebarkan Agama Kristen. Gaissler yang memiliki keterampilan sebagai tukang kayu mengajarkan Suku Numfor cara membuat rumah. Sedangkan Ottow memiliki kemampuan menenun yang baik. Kemampuan menenunnya ia sebarkan di Mansinam hingga Suku Numfor mengenal pakaian lalu mulai meninggalkan cawat maupun koteka. Keterampilan yang diajarkan Ottow dan Gaissler pun menyebar ke Biak, Nabire, Wasior, dan daerah Papua lainnya.
Pulau Mansinam
Tidak hanya itu, mereka juga mempelajari bahasa lokal suku setempat kemudian menerjemahkan doa-doa ke dalam bahasa lokal tersebut. Dua "rasul" bagi Papua ini juga mengajarkan Suku "Numfor" di Pulau Mansinam membaca dan menulis. Awalnya suku "numfor" sangat sulit untuk sekadar memegang pensil. Namun, kegigihan suku "numfor" yang didampingi dengan kesabaran Ottow dan Geissler untuk bisa keluar dari kegelapan membuat mereka bisa membaca dan menulis. Kemudian untuk mempermudah sosialisasi ajaran Kristen, Ottow dan Geissler melakukan penerjemahan injil ke dalam bahasa Melayu. Hal ini pun akhirnya menyebar ke daerah Papua lainnya. Inilah yang menjadi cikal bakal masyarakat Papua lainnya mengenal ilmu pengetahuan.
Pulau Mansinam
Sekitar beberapa kilometer sebelum berlabuh di Pulau Mansinam, dapat terlihat semacam tugu berbentuk salib. Itu lah sebuah prasasti yang diperuntukan bagi jasa Ottow dan Geissler. Pada bagian bawah prasasti tertulis, "Soli deo Gloria" "De Eerste Zendelingen van Nederlandsch Nieuw Guinee" "C.W. Ottow En J.G. Geissler Zyn Hier Geland op 5-2-1855" (zending pertama untuk Papua Ottow-Geissler tiba di sini 5 Februari 1855).
Surat Keterangan Domisili Usaha
Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), sesuai namanya adalah surat yang menyatakan domisili seseorang atau suatu badan usaha. Surat keterangan domisili dibutuhkan untuk mengurus berbagai dokumen legal lainnya seperti SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, dan untuk mengurus usaha perdagangan lainnya.
Surat Keterangan Domisili Usaha
Surat keterangan domisili bisa dibuat di kantor kelurahan atau kantor kecamatan. Tidak ada sanksi atas tidak adanya surat keterangan domisili ini, tetapi untuk pengurusan izin lain, jika tidak ada surat keterangan ini akan terhambat. Hingga surat ini mutlak dibutuhkan jika kita akan mengurus berbagai perizinan, terutama untuk membuka suatu usaha.
Front Lao untuk Konstruksi Nasional
Front Lao untuk Konstruksi Nasional (Lao: "Neo Lao Sang Xat") adalah sebuah front populer Laos didirikan pada tahun 1979, dan dipimpin oleh Partai Revolusioner Rakyat Lao. Tugasnya adalah untuk mengatur organisasi massa di Laos dan organisasi sosial-politik lainnya. Pada tahun 1988, tugas yang diperluas untuk mencakup urusan etnis minoritas tertentu. Organisasi ini juga bertanggung jawab atas urusan agama; semua organisasi keagamaan di Laos harus terdaftar di dengan FLKN.
Front Lao untuk Konstruksi Nasional
Presiden Komite Tetap Front Lao untuk Konstruksi Nasional
Agama di Timor Leste
Mayoritas penduduk Timor Leste beragama Katolik, dan Gereja Katolik adalah institusi keagamaan yang dominan. Ada juga sebagian kecil komunitas Protestan dan Muslim.
Agama di Timor Leste
Gereja Katolik Roma di Timor Leste adalah bagian dari Gereja Katolik Roma seluruh dunia, dibawah kepemimpinan spiritual dari Paus dan kuria di Roma. Ada lebih dari 900,000 penganut Katolik di Timor Leste, warisan dari status bekas koloni Portugis. Sejak kemerdekaan dari Indonesia, Timor leste menjadi salah satu dari dua negara yang dinominasi oleh agama Katolik di Asia (setelah Filipina) - diperkirakan 96% dari populasi menganut Katolik Roma.
Agama di Timor Leste
Negara ini dibagi menjadi tiga keuskupan; Dili, Maliana dan Baucau, yang semuanya langsung tunduk kepada Tahta Suci.
Agama di Timor Leste
Nuncio Apostolik untuk Timor Leste bersamaan dengan nuncio untuk Malaysia. Nuncio saat ini adalah Uskup Agung Joseph Salvador Marino, dan "nunciature" atau kedutaan berlokasi di Kuala Lumpur.
Agama di Timor Leste
Pada awal abad ke-16, pedagang Portugal dan pedagang Belanda melakukan kontak dengan Timor Leste. Misionaris mempertahankan kontak sporadis sampai tahun 1642 ketika Portugal mengambil alih dan mempertahankan kontrol sampai 1974, dengan pendudukan singkat oleh Jepang selama Perang Dunia II.
Agama di Timor Leste
Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Timor Timur pada Oktober 1989. Paus Yohanes Paulus II telah berbicara menentang kekerasan di Timor Timur, dan menyerukan kedua pihak untuk menahan diri, memohon rakyat Timor Timur untuk memberikan "cinta dan berdoa untuk musuh-musuh mereka." Uskup yang telah pensiun, Carlos Ximenes Belo adalah pemenang Hadiah Nobel Perdamaian bersama dengan José Ramos-Horta pada tahun 1996 untuk upaya mereka untuk membebaskan Timor Timur dari Indonesia. Gereja Katolik Roma masih sangat terlibat dalam politik, dengan konfrontasi yang terjadi pada tahun 2005 dengan pemerintah terhadap pendidikan agama di sekolah dan sebelumnya dari pengadilan kejahatan perang untuk kekejaman terhadap Timor Timur oleh Indonesia. Mereka juga telah mendukung Perdana Menteri baru dalam upayanya untuk mendorong rekonsiliasi nasional. Pada bulan Juni 2006 "Catholic Relief Services" menerima bantuan dari Amerika Serikat untuk membantu korban pada bulan-bulan kerusuhan di negara itu.
Agama di Timor Leste
Islam adalah agama minoritas di Timor Leste. "State Department" Amerika Serikat dan "CIA World Factbook" memperkirakan Muslim berjumlah sekitar 1% dari populasi. Perdana menteri pertama Timor Leste, Mari Alkatiri adalah seorang Muslim Sunni.
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia adalah suatu tahapan yang menggambarkan bagaimana Indonesia mewujudkan cita-citanya yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai negara kesejahteraan. Tahapan ini dimulai dari memandang bagaimana nilai-nilai tradisional yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam mendukung upaya perwujudan negara kesejahteraan ini. Dan tentunya gambaran perkembangan kesejahteran sosial ini akan dilihat dari kondisi bangsa Indonesia sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Dengan memahami perbedaan kondisi ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana proses perkembangan usaha kesejahteraan sosial di Indonesia.
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Secara tradisional masyarakat Indonesia memiliki suatu bentuk dan cara penyelenggaraan usaha-usaha bantuan yang ditujukan untuk kepentingan bersama dan dilaksanakan bersama. Usaha tersebut dikenal dengan sebutan "gotongroyong". Meskipun istilah ini lebih dikenal didaerah Jawa tetapi bentuk-bentuk yang semasacam ini juga dikenal dimacam suku lain misalnya Tapanuli, Toraja, Minahasa, dan sebagainya. Prof. Dr. Koentjaraninggrat dalam pembahasannya mengemukakan bahwa gotongroyong itu pada hakikatnya mempunyai sifat kewajiban timbalbalik untuk saling membantu..
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Untuk mengenali masalah-masalah yang menyangkut usaha-usaha kesejahteraan sosial di Indonesia maka perlu dilihat latarbelakang sejarah bangsa Indonesia dimana telah bertahun-tahun hidup dalam penjajahan. Oleh sebab itu tata kehidupan masyarakat dalam keadaan tidak wajar dan mengalami berbagai kepincangan sosial. Disamping itu dalam masyarakat itu sendiri juga mengenal masalah-masalah yang secara umum dianggap mengganggu kesejahteraan hidup bersama. Jenis-jenis masalah yang dirasakan menghambat dan mengganggu kesejahteraan hidup bersama disetiap daerah Indonesia ada yang dirasakan sama dan ada yang berbeda satu tempat dan tempat lainnya.
Perkembangan Usaha Kesejahteraan Sosial di Indonesia
Masyarakat Jawa sudah lama mengidentifikasi masalah yang dianggap dapat mengganggu atau merusak kesejahteraan hidup, yaitu apa yang disebut dengan istilah M - 5 (Malima): Main (berjudi), Madat (menghisap), Minum (minuman keras), Madon(perzinahan) dan maling (mencuri). Ayatroehadi mengemukakan bahwa dikerajaan sunda sebelum Islam sudah terdapa orang-orang yang memperoleh penghasilan dengan jalan yang tidak disukai masyarakat pada umumnya. Pekerjaan itu antara lainnya, "meor", "ngodok","nyepet","ngerebut","ngabegal". Sifat kemasyarakatan asli yang terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia dimana setia warga masyarakat terikat pada hidup paguyuban ("gamenschaft") dan pola patembayan ("gasselschaft") dicerminkan kedalam tindakan tolong menolong dan berperan seta disetiap kegiatan untuk kepentingan umum. Contoh: seperi yang telah dikemukakan adalah gotongroyong. Kegiatan semacam digunakan dengan istilah lain misalnya gugurgunung, sambatan, mapalus di Minahasa. Lebih luas lagi sikap kemasyarakatan ini tercemin dalam peribahasa-peribahasa dan ajaran agama yang telah berakar di Indonesia.