Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Heike Kamerlingh Onnes
Ia adalah anak industriwan berada yang darinya ia mewarisi kecenderungan mekanis. Ia mewarisi studi prasarjana dalam fisika dan matematika di Universitas Groningen, rumah asalnya. Sebelum memulai karya sarjananya di kota itu pada 1873, ia menghabiskan 3 semester dengan fisikawan Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff di Heidelberg, Jerman. Dari saat itu ia telah memenangkan beberapa hadiah kompetitif. Pada 1879, ia mendapatkan gelar doktor dalam fisika magna cum laude dengan Prof. R.A. Mees di Groningen. Pada 1878, ia diangkat sebagai asisten Johannes Bosscha, Guru Besar Fisika di Sekolah Politeknik Delft. Pada 1881, ia menerbitkan sebuah karya, Algemene Theorie der Vloeistoffen (Teori Umum Cairan), yang menunjukkan hukum keadaan yang berkenaan dapat diturunkan dari uraian tertimbang, berdasarkan pada sifat dan gerakan molekul.
Heike Kamerlingh Onnes
Kamerlingh Onnes diangkat sebagai guru besar di Universitas Leiden pada 1882. Ia mengetuai Bagian Fisika Eksperimental hingga 1923. Dari awal, tujuannya ialah melanjutkan pengetahuan ilmiah dengan eksperimen yang hati-hati. “Door meten tot weten” [Dari mengukur ke ilmu] ialah mottonya. Ia mendirikan sekolah terkenal buat pembuat alat, yang akan menjamin pasokan perajin terlatih yang cukup ke laboratoriumnya sendiri dan lembaga lain di Belanda selama beberapa dasawarsa. Kamerlingh Onnes menerbitkan sebagian besar karyanya di Verslagen, kemudian Proceedings, dari Akademi Sains dan Ilmiah Kerajaan Belanda (KNAW). Namun, dari awal masa jabatan profesornya di Leiden, ia menerbitkan versi semua karya bahasa Inggrisnya dalam Komunikasi Laboratorium Fisika di Universitas Leiden.
Heike Kamerlingh Onnes
Kamerlingh Onnes mendirikan laboratorium kelas menengah, yang dilengkapi karya kriogenik yang terkait pada liquifaksi gas. 42 tahun di universitas itu terisi dengan penemuan-penemuan luar biasa. Pencapaian puncaknya ialah liquifaksi helium pada 1908, yang membuka bidang baru fisika temperatur rendah dan memungkinkannya menemukan superkonduktivitas pada 1911. Namun, dari 1880-an hingga 1908 ia dan kelompoknya juga membuat studi meluas perilaku campuran fluida, topik yang terliputi di sini.
Heike Kamerlingh Onnes
Kamerlingh Onnes dipilih ke Akademi Ilmiah Kerajaan Belanda di awal 1883, sebelum ulang tahun ke-30-nya. Ia diilih ke Masyarakat Ilmiah dan Kemanusiaan Holland pada 1886. Ia menerima Penghargaan Nobel dalam Fisika pada 1913 setelah sebelumnya menerima Medali Matteucci (1910) dan Medali Rumford (1912).
Bandar Udara Internasional Regina
Bandar Udara Internasional Regina adalah sebuah bandar udara yang terletak di Regina, Saskatchewan, Kanada, sekitar 7 kilometer sebelah barat dari pusat kota. Bandar udara ini dijalankan oleh Regina Airport Authority. Tahun 2005, Bandar Udara Internasional Regina merupakan bandar udara tersibuk ke-2 di Saskatchewan.
Bandar Udara Internasional Regina
Bandar Udara Internasional Regina memiliki 2 landasan pacu, 08-26 dan13-31. Keduanya memiliki lebar 150 feet, dengan panjang 6,200 feet dan 7,900 feet.
Bandar Udara Saint John
Bandar Udara Saint John adalah sebuah bandar udara yang terletak 8 mil (14.8 km) timur-timur laut dari Saint John, New Brunswick, Kanada.
Bandar Udara Saint John
Bandar udara ini merupakan bagian dari National Airports System, dimiliki oleh Transport Canada dan dioperasikan oleh Saint John Airport Inc.
Bandar Udara Saint John
Bandar Udara Saint John secara resmi dibuka pada tanggal 8 Januari 1952, beberapa pesawat - termasuk satu penerbangan terjadwalkan - telah melakukan pendaratan di bandar udara itu setelah dibuka.
Awad Hamed al-Bandar
Awad Hamad al-Bandar (Bahasa Arab: عواد البندر; juga: Awad Hamad Bandar Alsa'doon) (1945 - 15 Januari 2007) ialah hakim ketua Irak pada masa kepresidenan Saddam Hussein. Ia adalah kepala Pengadilan Revolusi yang dihukum mati atas pembantaian 143 warga Dujail, karena percobaan pembunuhan yang gagal terhadap presiden pada 8 Juli 1982. Dalam pengadilan ad-Dujail, Pengadilan Khusus Irak mendakwa Awad untuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai alasan hukuman mati. Pada 5 November 2006, Awad divonis mati dengan hukuman gantung bersama dengan Saddam Hussein dan Barzan Ibrahim at-Tikriti.
Awad Hamed al-Bandar
Hukuman itu diharapkan dilaksanakan pada 30 Desember 2006, segera sebelum 06:00 waktu Irak. Saddam digantung pada 06:05 waktu Irak (03:00 UST). Awalnya, Barzan dan Awad juga dipercaya akan digantung bersamanya. Beberapa jam kemudian, pernyataan resmi mengatakan bahwa eksekusi Awad dan Barzan ditunda untuk memberi signifikansi khusus pada saat Saddam dihukum mati.
Awad Hamed al-Bandar
Pada 3 Januari 2007, seorang pejabat pemerintah Irak memberi tau Associated Press bahwa persiapan sedang berjalan untuk menggantung saudara tiri Saddam Barzan Ibrahim, mantan kepala intelijen, dan Awad Hamed al-Bandar, mantan hakim agung Pengadilan Revolusi pada Kamis 4 Januari 2007. Mereka digantung sebelum fajar 15 Januari 2007.
Awad Hamed al-Bandar
Pengacara Awad Hamed terdiri atas:
Parlemen Eropa
Parlemen Eropa (, disingkat EP) adalah satu-satunya lembaga Uni Eropa (EU) parlementer yang dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa. Bersama dengan Dewan Uni Eropa (juga dikenal sebagai "Dewan"), tidak boleh dipertukarkan dengan Dewan Eropa dan Majelis Eropa, menjalankan fungsi legislatif Uni Eropa. Parlemen terdiri dari 751 anggota (MEP), jumlahnya akan menjadi 705 anggota dimulai pada lembaga legislatif 2019–2024 (akibat ketentuan khusus yang disetujui mengenai Brexit), yang mewakili elektorat demokratik terbesar kedua di dunia (setelah Parlemen India) dan elektorat demokratik transnasional terbesar di dunia (375 juta pemilih yang memenuhi syarat pada 2009).
Parlemen Eropa
Parlemen dipilih secara langsung oleh warga negara Eropa (sebagai akibatnya, setiap warga negara Anggota Uni Eropa memiliki kewarganegaraan negara masing-masing dan kewarganegaraan Uni Eropa) setiap lima tahun dan dengan hak pilih universal sejak 1979. Akan tetapi, jumlah pemilih pada pemilihan umum Parlemen Eropa terus-menerus menurun pada setiap pemilihan umum sejak tahun tersebut dan berada di bawah 50% sejak tahun 1999. Jumlah pemilih pada 2014 bertahan di 42,54% dari pemilih Eropa.
Parlemen Eropa
Walaupun Parlemen Eropa memiliki kekuasaan legislatif seperti Dewan, Parlemen tidak secara resmi memiliki inisiatif legislatif (hak ini dimiliki Komisi Eropa), seperti yang dilakukan kebanyakan parlemen nasional negara anggota Uni Eropa. Parlemen merupakan "lembaga pertama" Uni Eropa (disebutkan pertama kali di perjanjian, memiliki hak seremonial atas semua otoritas di tingkat Eropa), dan berbagi kekuasaan legislatif dan anggaran yang sama dengan Dewan (kecuali dalam beberapa bidang yang menerapkan prosedur legislatif khusus). Parlemen juga memiliki kontrol yang sama atas anggaran Uni Eropa. Terakhir, Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa (yang menjalankan kekuasaan eksekutif, tetapi tidak untuk legislatif), bertanggung jawab kepada Parlemen. Secara khusus, Parlemen memilih Presiden Komisi dan menyetujui (atau menolak) penunjukkan Komisi secara keseluruhan. Parlemen kemudian dapat memaksa Komisi sebagai badan untuk mengundurkan diri dengan menggunakam mosi tidak setuju.
Parlemen Eropa
Presiden Parlemen Eropa (juru bicara Parlemen) saat ini adalah Antonio Tajani (EPP), terpilih pada Januari 2017. Ia mengetuai majelis multipartai, dua kelompok terbesar adalah Kelompok Partai Rakyat Eropa (EPP) dan Aliansi Sosialis dan Demokrat Progresif (S&D). Pemilihan umum luas terakhir adalah pemilihan umum 2014.
Parlemen Eropa
Parlemen Eropa memiliki tiga tempat kerja–Brussel (Belgia), Kota Luksemburg (Luksemburg), dan Strasbourg (Prancis). Luksemburg merupakan rumah bagi kantor administratif ("Sekretariat Umum"). Pertemuan Parlemen ("sidang paripurna") bertempat di Strasbourg dan Brussel. Pertemuan komite diadakam di Brussel.
Parlemen Eropa
Parlemen, seperti lembaga lainnya, tidak didesain bentuknya seperti saat ini ketika pertemuan pertama pada 10 September 1952. Sebagai salah satu lembaga umum tertua, Parlemen bermula dari "Majelis Umum" Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC). Majelis ini merupakan majelis penasihat dari 78 anggota parlemen yang ditunjuk dan dipilih dari parlemen nasional negara anggota, yang tidak memiliki kekuasaan legislatif. Perubahan sejak pendiriannya disoroti Profesor David Farrell dari Universitas Manchester: "Untuk sebagian besar hidupnya, Parlemen Eropa bisa saja diberi label 'toko dengan pembicaraan multibahasa'."
Parlemen Eropa
Perkembangan sejak pendiriannya menunjukkan bagaimana struktur Uni Eropa berevolusi tanpa "masterplan" yang jelas. Beberapa orang, seperti Tom Reid dari "Washington Post", mengatakan bahwa: "tak seorang pun akan dengan sengaja merancang pemerintahan yang kompleks dan redundan seperti Uni Eropa". Bahkan dua tempat kerja Parlemen, yang beberapa kali berganti, merupakan hasil dari berbagai perjanjian atau tanpa perjanjian. Walaupun sebagian besar MEP lebih memilih untuk hanya berbasis di Brussels, pada pertemuan John Major Edinburgh 1992, Prancis merekayasa amendemen perjanjian untuk mempertahankan tempat sidang paripurna secara permanen di Strasbourg.
Parlemen Eropa
Badan ini tidak disebutkan dalam Deklarasi Schuman yang asli. Badan ini dianggap atau diharapkan akan menyelesaikan kesulitan dengan Britania Raya untuk memungkinkan Majelis Dewan Eropa melakukan tugasnya. Majelis terpisah diperkenalkan selama perundingan perjanjian sebagai lembaga yang akan mengimbangi dan memonitor eksekutif sambil memberikan legitimasi demokratis. Susunan kata Perjanjian ECSC menunjukkan keinginan para pemimpin yang lebih dari sekadar majelis penasihat normal dengan menggunakan istilah “perwakilan rakyat” dan memungkinkan diselenggarakannya pemilihan langsung. Kepentingan awal lembaga ini disoroti ketika Majelis diberi tugas menyusun rancangan perjanjian untuk membentuk Masyarakat Politik Eropa. Dengan dokumen ini, Majelis Ad Hoc dibentuk pada 13 September 1952 dengan anggota tambahan, tetapi setelah kegagalan Masyarakat Pertahanan Eropa yang diusulkan, proyek ini dibatalkan.
Walaupun seperti itu, Masyarakat Ekonomi Eropa dan Euratom dibentuk pada 1958 berdasarkan Perjanjian Roma. Ketiga komunitas ini memiliki Majelis Umum yang sama (dengan eksekutif terpisah) yang mengubah namanya menjadi "Majelis Parlementer Eropa". Pertemuan pertama diadakan pada 19 Maret 1958 di Luksemburg, yang memilih Schuman sebagai presidennya, dan pada 13 Mei Majelis menyusun ulang susunannya berdasarkan ideologi politik alih-alih kewarganegaraan. Hal ini dipandang sebagai kelahiran Parlemen Eropa modern, dengan perayaan 50 tahun Parlemen diadakan pada Maret 2008 alih-alih pada 2002.
Parlemen Eropa
Ketiga komunitas menggabungkan organ yang tersisa sebagai Masyarakat Eropa pada 1967, dan nama badan ini berubah menjadi "Parlemen Eropa" yang sekarang pada 1962. Pada 1970, Parlemen diberikan kekuasaan atas bidang anggaran Masyarakat, yang meluas menjadi keseluruhan anggaran pada 1975. Di bawah Perjanjian Roma, Parlemen harus dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, sebelumnya Dewan diminta menyetujui sistem pemungutan suara yang seragam, yang gagal dilakukan. Parlemen mengancam membawa Dewan ke Mahkamah Eropa; ancaman ini membawa kesepakatan bahwa Dewan akan menyetujui pemilihan umum, tetapi masalah sistem pemungutan suara akan ditunda sampai suatu waktu kemudian.
Parlemen Eropa
Pada 1979, anggota parlemen dipilih secara langsung untuk pertama kalinya. Pemilihan ini membedakan Parlemen dengan lembaga serupa seperti Majelis Parlementer Dewan Eropa atau Parlemen Pan-Afrika yang anggotanya ditunjuk. Setelah pemilahan umum pertama tersebut, Parlemen mengadakan sidang pertamanya pada 11 Juli 1979, memilih Simone Veil (MEP) sebagai presidennya. Veil juga merupakan presiden Parlemen wanita pertama sejak pembentukannya sebagai Majelis Umum.
Parlemen Eropa
Sebagai badan yang dipilih, Parlemen mulai menyusun proposal yang membahas mengenai fungsi Uni Eropa. Sebagai contoh, pada 1984, terinspirasi oleh pekerjaan sebelumnya pada Masyarakat Politik Eropa, Parlemen menyusun "naskah perjanjian pembentukan Uni Eropa" (dikenal juga sebagai 'Rencana Spinelli' mengikuti nama seorang pelapor, Altiero Spinelli MEP). Walaupun tidak dipakai, banyak ide tersebut kemudian diimplementasikan pada perjanjian lainnya. Lebih lanjut, Parlemen mulai memegang hak pilih pada pengusulan Presiden Komisi sejak 1980-an, sebelum Parlemen diberikan hak formal untuk memveto.
Parlemen Eropa
Sejak menjadi badan yang dipilih secara langsung, keanggotaan Parlemen Eropa dengan mudah berkembang ketika negara baru bergabung (keanggotaan juga disesuaikan ke atas pada 1994 setelah Reunifikasi Jerman). Mengikuti hal ini, Perjanjian Nice memberlakukan batasan pada jumlah anggota yang dipilih, yaitu sebanyak 732 anggota.
Parlemen Eropa
Seperti lembaga lainnya, kantor pusat Parlemen belum ditetapkan. Pengaturan sementara menempatkan Parlemen di Strasbourg, sedangkan Komisi dan Dewan memiliki kantor pusatnya di Brussel. Pada 1985, Parlemen, berharap lebih dekat dengan lembaga tersebut, membangun ruangan kedua di Brussel dan memindahkan beberapa pekerjaannya meskipun diprotes oleh beberapa negara. Kesepakatan final akhirnya dicapai oleh Majelis Eropa pada 1992. Kesepakatan ini menetapkan bahwa Parlemen akan mempertahankan kantor pusat resminya di Strasbourg, tempat diadakannya dua belas sidang dalam setahun, tetapi semua aktivitas parlemen lainnya dilakukan di Brussel. Pengaturan dua kantor pusat ini ditentang oleh Parlemen, tetapi kemudian diabadikan di dalam Perjanjian Amsterdam. Hingga saat ini, lokasi lembaga menjadi sumber pertentangan.
Parlemen Eropa
Parlemen memperoleh lebih banyak kekuasaan melalui perjanjian yang berturutan, yaitu melalui perluasaan prosedur legislatif biasa (kemudian disebut sebagai prosedur keputusan bersama), dan pada 1999, Parlemen memaksa pengunduran diri Komisi Santer. Parlemen menolak menyetujui anggaran Masyarakat atas dugaan kecurangan dan kesalahan pengelolaan Komisi. Dua partai utama mengambil alih dinamika oposis pemerintahan untuk pertama kalinya selama krisis yang berakhir pada pengunduran diri Komisi secara massal, pengunduran diri secara paksa pertama, dalam menghadapi kecaman yang akan datang dari Parlemen.
Parlemen Eropa
Pada 2004, setelah pemilahan umum transnasional terbesar dalam sejarah, walaupun Majelis Eropa memilih Presiden dari kelompok politik terbesar (EPP), Parlemen kembali memberikan tekanan pada Komisi. Selama dengar pendapat Parlemen dari Komisaris yang diusulkan, MEP meningkatkan keraguannya mengenai beberapa calon dengan komite Kebebasan Sipil menolak Rocco Buttiglione dari jabatan Komisaris Keadilan, Kebebasan, dan Keamanan atas pandangannya pada homoseksualitas. Hal ini merupakan pertama kalinya Parlemen memilih menentang Komisaris mendatang dan walaupun Barroso mendesak Buttiglione, Parlemen memaksa Buttiglione untuk dicopot. Sejumlah Komisaris lainnya juga dicopot atau mengundurkan diri sebelum Parlemen mengizinkan Komisi Barroso menjabat.
Seiring dengan perluasan prosedur legislatif biasa, mandat demokratis Parlemen telah memberinya kontrol yang lebih besar atas legislasi terhadap lembaga-lembaga lainnya. Dalam pemungutan suara pedoman Bolkestein pada tahun 2006, Parlemen memberikan suara mayoritas atas 400 amendemen yang mengubah prinsip dasar hukum. "Financial Times" mendeskripsikan hal ini dalam kutipan berikut:
Pada 2007, untuk pertama kalinya, Komisaris Keadilan, Franco Frattini, memasukkan Parlemen dalam pembicaraan mengenai Sistem Informasi Schengen kedua meskipun anggota parlemen hanya perlu berkonsultasi pada bagian-bagian dari kemasan. Setelah percobaan tersebut, Frattini menunjukkan keinginannya memasukkan Parlemen dalam semua masalah keadilan dan kriminal, secara informal mendahului kekuasaan baru yang dapat diperoleh sebagai bagian dari Perjanjian Lisboa. Antara 2007 dan 2009, kelompok kerja khusus untuk reformasi parlementer menerapkan serangkaian perubahan untuk memodernisasi lembaga seperti waktu pidato yang lebih panjang untuk pelapor, meningkatkan kerja sama komite, dan reformasi efisiensi lainnya.
Parlemen Eropa
Perjanjian Lisboa akhirnya diberlakukan pada 1 Desember 2009, memberikan kekuasaan kepada Parlemen atas keseluruhan anggaran Uni Eropa, membuat kekuasaan legislatif Parlemen setara dengan kekuasaan legislatif Dewan hampir dalam semua bidang dan menghubungkan penunjukan Presiden Komisi dengan pemilihan umum Parlemen. Walaupun terdapat beberapa panggilan partai untuk mengajukan calon sebelumnya, hanya EPP (yang kembali mendapatkan posisinya sebagai partai terbesar) yang kembali mendukung Barroso.
Parlemen Eropa
Barroso mendapatkan dukungan Majelis Eropa untuk masa jabatan kedua dan mendapatkan dukungan mayoritas dari Parlemen pada September 2009. Parlemen memilih 382 suara mendukung dan 219 suara tidak mendukung (117 abstain) dengan dukungan Partai Rakyat Eropa, Reformis dan Konservatif Eropa, dan Kelompok Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa. Kelompok liberal memberikan dukungan setelah Barroso memberikan sejumlah konsesi; kelompok liberal sebelumnya bergabung dengan panggilan kelompok sosialis untuk menunda pemberian suara (EPP ingin menyetujui Barroso pada Juli tahun tersebut).
Parlemen Eropa
Begitu Barroso mengajukan diri menjadi kandidat untuk Komisi berikutnya, kesempatan lain untuk mendapatkan konsesi muncul. Kandidat dariparpppppp Bulgaria, Rumiana Jeleva, dipaksa mundur oleh Parlemen menyangkut pengalaman dan kepentingan finansialnya. Ia hanya didukung oleh EPP yang mulai membalas kandidat sayap kiri sebelum Jeleva menyerah dan digantikan (mengatur kembali pemunguran suara lebih lanjut).
Parlemen Eropa
Sebelum pemungutan suara akhir, Parlemen menuntut sejumlah konsesi sebagai bagian dari perjanjian kerja ke depan di bawah Perjanjian Lisboa baru. Kesepakatan termasuk bahwa Presiden Parlemen akan menghadiri pertemuan Komisi tingkat tinggi. Parlemen akan memiliki kursi dalam perundingan internasional yang dipimpin Komisi Uni Eropa dan memiliki hak memperoleh informasi perjanjian. Akan tetapi, Parlemen hanya mendapatkan kursi pengamat. Parlemen juga tidak mendapatkan suara atas penunjukkan kepala delegasi dan perwakilan khusus untuk kebijakan luar negeri meskipun mereka akan tampil di hadapan Parlemen setelah mereka ditunjuk oleh Perwakilan Tinggi. Salah satu kekuasaan internal utama adalah Parlemen menginginkan janji dari Komisi bahwa Komisi akan mengajukan legislasi ketika Parlemen meminta. Barroso memandang hal ini sebagai pelanggaran terhadap kekuasaan Komisi, tetapi ia menyetujui untuk menanggapinya dalam waktu tiga bulan. Sebagian besar permintaan telah ditanggapi secara positif.
Parlemen Eropa
Selama pengaturan Dinas Luar Negeri Eropa (EEAS), Parlemen menggunakan kontrolnya terhadap anggaran Uni Eropa untuk memengaruhi bentuk EEAS. MEP memiliki tujuan untuk mendapatkan pengawasan yang lebih besar atas EEAS dengan menghubungkannya dengan Komisi dan memiliki wakil politik untuk Perwakilan Tinggi. MEP tidak berhasil mendapatkan semua yang mereka minta. Akan tetapi, mereka mendapatkan kontrol keuangan yang lebih luas terhadap badan baru tersebut.
Parlemen Eropa
Parlemen dan Dewan disamakan dengan lembaga legislatif dua kamar. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan dengan lembaga legislatif nasional; sebagai contoh, baik Parlemen maupun Dewan tidak memiliki kekuasaan inisiatif legislatif (kecuali sebuah kenyataan bahwa Dewan memiliki kekuasaan dalam beberapa urusan antarpemerintahan). Pada urusan Masyarakat, hak ini merupakan kekuasaan khusus yang disediakan untuk Komisi Eropa (lembaga eksekutif). Oleh karena itu, sementara Parlemen dapat mengubah dan menolak legislasi, untuk membuat proposal legislasi, dibutuhkan Komisi untuk menyusun rancangan sebelum apa pun menjadi undang-undang. Nilai kekuasaan seperti ini dipertanyakan dengan mencatat bahwa pada lembaga legislatif nasional negara anggota, 85% inisiatif yang diajukan tanpa dukungan eksekutif gagal menjadi undang-undang. Akan tetapi, pernyataan tersebut telah dibantah oleh mantan presiden Parlemen, Hans-Gert Pöttering, bahwa karena Parlemen memiliki hak untuk meminta Komisi menyusun legislasi tersebut, dan karena Komisi semakin mengikuti usulan Parlemen, Parlemen memiliki hak inisiatif legislatif secara “de facto”.
Parlemen Eropa
Parlemen juga memiliki banyak pengaruh tidak langsung, melalui resolusi tak mengikat dan dengar pendapat komite, sebagai "kotak sabun pan-Eropa" dengan pendengar dari ribuan wartawan yang berbasis di Brussel. Terdapat juga pengaruh tidak langsung terhadap kebijakan luar negeri; Parlemen harus menyetujui semua hibah pembangunan, termasuk yang berada di luar negeri. Sebagai contoh, dukungan pembangunan kembali pasca Perang Irak, atau insentif untuk penghentian pengembangan nuklir Iran, harus didukung oleh Parlemen. Dukungan Parlemen juga diperlukan untuk kesepakatan pertukaran data penumpang transatlantik dengan Amerika Serikat. Terakhir, Parlemen memegang suara tak mengikat pada perjanjian baru Uni Eropa, tetapi tidak dapat memvetonya. Namun, ketika Parlemen mengancam untuk membatalkan Perjanjian Nice, Belgia dan Italia mengatakan mereka akan memveto perjanjian tersebut atas nama Parlemen Eropa.
Parlemen Eropa
Dengan setiap perjanjian baru, kekuasaan Parlemen, berkenaan dengan perannya dalam prosedur legislatif Uni Eropa, meluas. Prosedur yang perlahan menjadi dominan adalah "prosedur legislatif biasa" (sebelumnya dinamakan "prosedur keputusan bersama"), memberikan kedudukan yang sama antara Parlemen dan Dewan. Secara khusus, di bawah prosedur, Komisi mengajukan usulan kepada Parlemen dan Dewan yang hanya dapat menjadi undang-undang jika keduanya menyetujui naskahnya, yang mereka lakukan (atau tidak dilakukan) melalui pembacaan berturut-turut hingga maksimal tiga kali. Pada pembacaan pertama, Parlemen dapat mengirim amendemen ke Dewan yang dapat menyetujui naskah dengan amendemen tersebut atau mengirim kembali ke “posisi bersama”. Posisi tersebut dapat disetujui oleh Parlemen, atau Parlemen dapat menolak naskah dengan mayoritas mutlak, menyebabkan usulan tersebut gagal, atau dapat menyetujui amendemen lebih lanjut, juga dengan mayoritas mutlak. Jika Dewan tidak menyetujuinya, kemudian "Komite Konsiliasi" dibentuk. Komite ini terdiri dari anggota Dewan ditambah MEP dengan jumlah yang sama yang berusaha menyepakati sebuah kompromi. Setelah posisi tersebut disetujui, naskah harus disetujui oleh Parlemen, dengan mayoritas kecil. Prosedur ini juga dibantu oleh mandat Parlemen sebagai satu-satunya lembaga demokratis yang dipilih secara langsung, yang memberinya keleluasaan untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas legislasi daripada lembaga lain, misalnya atas perubahannya terhadap pedoman Bolkestein pada 2006.
Parlemen Eropa
Beberapa bidang lain yang menjalankan "prosedur legislatif khusus" adalah urusan dalam negeri dan keadilan, anggaran dan perpajakan, serta aspek tertentu dari bidang kebijakan lainnya, seperti aspek fiskal dari kebijakan lingkungan hidup. Pada bidang-bidang ini, Dewan atau Parlemen memutuskan hukum sendiri. Prosedur juga bergantung pada jenis undang-undang institusional yang digunakan. Undang-undang terkuat adalah regulasi, undang-undang atau hukum yang secara langsung berlaku menyeluruh. Kemudian, terdapat pedoman yang mengikat negara anggota pada tujuan tertentu yang harus mereka capai. Mereka melakukannya melalui hukum yang mereka miliki sendiri dan karenanya memiliki ruang untuk bermanuver dalam memutuskan. Keputusan adalah instrumen yang difokuskan pada seseorang atau kelompok tertentu dan langsung berlaku. Lembaga juga dapat mengeluarkan rekomendasi dan pendapat yang merupakan deklarasi tidak mengikat. Terdapat dokumen lanjut yang tidak mengikuti prosedur normal, yaitu "deklarasi tertulis" yang serupa dengan mosi awal hari yang digunakan sistem Westminster. Dokumen ini diusulkan oleh maksimal lima MEP mengenai suatu masalah dalam kegiatan Uni Eropa dan digunakan untuk mengadakan debat mengenai hal tersebut. Setelah dipasang di luar pintu masuk ruang sidang, anggota dapat menandatangani deklarasi dan jika mayoritas menandatanganinya, deklarasi akan diteruskan ke Presiden dan diumumkan pada sidang pleno sebelum diteruskan ke lembaga lain dan secara resmi dicatat dalam berita acara.