Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Miroslav Volf
Miroslav Volf (lahir pada 25 September, 1956) adalah seorang Teolog Kristen Protestan dari Kroasia dan ilmuwanyang sering disebut sebagai "teolog terpuji masa kini". Pemikirannya diperoleh dari Seminari Teologi Injili (the Evangelical Theological Seminary) di kota asalnya, Osijek, Kroasia (1979–80, 1983–90), Seminari Teologi Fuller Fuller Theological Seminary di Pasadena, California (1990–1998). Volf saat ini melayani atau mendedikasikan diri sebagai profesor di Yale Divinity School dan juga sebagai Directur di Pusat Kajian Iman dan Budaya di Yale (the Yale Center for Faith and Culture.)
Miroslav Volf
Buku-buku yang ditulis oleh Volf di antaranya adalah:
Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh
Divisi Regional I Sumatera Utara (Divisi Regional I Medan) (Divre 1) (Divre I MDN) adalah Divre KAI dengan wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Regional (Kadivre) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia.
Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh
Perkeretaapian di Tanah Deli awalnya dikelola oleh operator terkenal, Deli Spoorweg Maatschappij, sebelum digabung dengan Djawatan Kereta Api.
Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh
J.T. Cremer, manajer Deli Maatschappij, adalah penginisiatif pengembangan jalur kereta api di Tanah Deli. Ia menyarankan agar pembangunan jalur kereta api dibuat sesegera mungkin untuk memperlancar perdagangan ekspor di lingkungan perkebunan Deli, serta mengembangkan jalan yang menghubungkan Medan-Berastagi. Selain itu, dilatarbelakangi pula dengan berlakunya Undang-Undang Agraria 1870 yang mengizinkan penguasa kolonial Belanda menyewa tanah dalam jangka waktu yang lama dan tidak hanya diprioritaskan pada sektor perkebunan. Adanya Belawan sebagai pelabuhan ekspor komoditas ke Eropa juga turut andil dalam percepatan pembangunan jaringan jalur kereta api di Sumatera Utara dan Timur. Kecuali itu, angkutan sungai dinilai cukup lambat dalam pengeksporan.
Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh
Pada tanggal 23 Januari 1883, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, direalisasikanlah permohonan konsesi izin dari Pemerintah Kolonial untuk membangun jalur kereta api Belawan-Medan-Delitua-Timbang Langkat (Binjai). Baru enam bulan kemudian, konsesi tersebut dipindahtangankan dari Deli Maatschappij, ke perusahaan yang baru dibentuk, bernama Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Jalur pertamanya adalah Medan-Labuhan yang selesai 25 Juli 1886.
Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh
Rupanya, ekspansi pengusaha perkebunan telah turut andil dalam pengembangan perkeretaapian di Tanah Deli. Pada tahun 1888, kawasan Deli, Belawan, dan Binjai telah terhubung dengan rel kereta api. Tercatat Tjong A Fie—miliarder Medan saat itu—sebagai donatur dalam pembangunan jalur Medan-Belawan. Tahun 1902-1904 jalur Lubukpakam-Bangunpurba telah dibangun. Berikutnya, 1916, dibangun jalur Medan-Siantar dalam rangka pengangkutan teh dari perkebunan teh Siantar. Sementara itu, jalur Kisaran-Rantauprapat dibangun tahun 1929-1937.
Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh
Maju dari kereta apinya, DSM berinisatif menghubungkan jalurnya itu ke jalur milik Atjeh Tram di Aceh, serta ke jalur milik Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust di Sumatera Barat yang keduanya dikuasai oleh negara. Selain itu ada ide untuk mengembangkan jalur Trans-Sumatera, namun tidak terealisasi seiring memanasnya hubungan Indonesia-Belanda pada tahun 1940.
Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh
Pada tanggal 28 September 1945, Djawatan Kereta Api Republik Indonesia berhasil dibentuk. Padahal, di Sumatera Utara DSM masih mempergunakan namanya dan sempat pula ada istilah Kereta Api Soematra Oetara yang merupakan operator terpisah. DSM dan Kereta Api Soematra Oetara kemudian dimerger dengan Djawatan Kereta Api dan dibentuklah Eksploitasi Sumatera Utara yang kini menjadi Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh.
Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh
Keterangan :
Masyarakat madani
Masyarakat Madani (dalam bahasa Inggris: "civil society") dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata "madani" sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya "civil" atau "civilized" (beradab). Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society, yang berarti masyarakat yang berperadaban. Untuk pertama kali istilah Masyarakat Madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu.
Masyarakat madani
Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Dawam menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.
Masyarakat Madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis.
Masyarakat madani
Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan Masyarakat madani tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
Masyarakat madani
Filsuf Yunani Aristoteles(384-322) yang memandang civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan "fase pertama" sejarah wacana civil society. Pada masa Aristoteles civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah ‘’koinonia politike’’, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.
Rumusan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M ) dan John Locke (1632-1704), yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi natural society. Menurut Hobbes, sebagai antitesa Negara civil society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (prilaku politik) setiap warga Negara. Berbeda dengan John Locke, kehadiran civil society adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga Negara.==
Masyarakat madani
"Fase kedua, pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson, menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok."
Masyarakat madani
"Fase ketiga", pada tahun 1792 Thomas Paine mulai memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga Negara, bahkan dia dianggap sebagai antitesa Negara. Menurut pandangan ini, Negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Konsep Negara yang absah, menurut mazhab ini, adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Semakin sempurna sesuatu masyarakat sipil, semakin besar pula peluangnya untuk mengatur kehidupan warganya sendiri.
Masyarakat madani
"Fase keempat", wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh Hegel (1770-1837 M), Karl Marx (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1891-1937 M). Dalam pandangan ketiganya civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan.
Masyarakat madani
"Fase kelima", wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859 M). Pemikiran Tocqueville tentang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan Negara. Menurut Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat.
Adapun tokoh yang pertama kali menggagas istilah civil society ini adalah Adam Ferguson dalam bukunya ”Sebuah Esai tentang Sejarah Masyarakat Sipil’’ (An Essay on The History of Civil Society) yang terbit tahun 1773 di Skotlandia. Ferguson menekankan masyarakat madani pada visi etis kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme, serta mencoloknya perbedaan antara individu.
Masyarakat madani
Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah. Memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda – beda. Bila merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer.
Masyarakat madani
Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadhun (masyarakat yang beradaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al Madinah al Fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan.
Masyarakat madani
Menurut Dr. Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam, Al Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu, di samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan, dengan menyetir pendapat Hamidullah (First Written Constitutions in the World, Lahore, 1958), Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil (civil rights), atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM), jauh sebelum Deklarasi Kemerdekaan Amerika (American Declaration of Independence, 1997), Revolusi Prancis (1789), dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM (1948) dikumandangkan.
Masyarakat madani
Sementara itu konsep masyarakat madani atau dalam khazanah Barat dikenal sebagai civil society (masyarakat sipil), muncul pada masa pencerahan (Renaissance) di Eropa melalui pemikiran John Locke dan Emmanuel Kant. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat Barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state (negara). Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara (the state), yakni suatu kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok lain.
Masyarakat madani
==Unsur-unsur Masyarakat Madani==
Masyarakat madani
Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur- unsur sosial yang menjadi prasayarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang dimiliki oleh masyarakat madani adalah:
"Free Public Sphere" adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga Negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan – kekuatan di luar civil society.
Demokrasi adalah prasayarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni ("genuine"). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan riil dari masyarakat. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga Negara.
Masyarakat madani
Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.
Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasayarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.
Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongsn tertentu.
Masyarakat madani
Merujuk pada Bahmuller (1997), ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani, antara lain:
Masyarakat madani
Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-pilar tersebut antara lain:
Lembaga Swadaya Masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM dalam konteks masyarakat madani bertugas mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat.
Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat menyajikan berita secara objektif dan transparan.
Setiap warga negara , baik yang duduk dipemerintahan atau sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan atau hukum. Sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia.
Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus (dosen dan mahasiswa) yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral porce untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, setiap gerakan yang dilakukan itu harus berada pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada real dan realitas yang betul-betul objektif serta menyuarakan kepentingan masyarakat.
Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka Perguruan Tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat.
Partai Politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung (disingkat PTA Babel) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 1 (satu) wilayah yaitu Kota Pangkalpinang dan 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu Bangka dan Belitung. Secara geografis provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di sebuah kepulauan yaitu Bangka Belitung yang terpisah dengan provinsi Sumatera Selatan sebagai provinisi induknya.
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Seiring dengan perkembangan era reformasi yang menurut terjadinya pemerataan pembangunan yang lebih cepat di beberapa daerah di Indonesia termasuk juga di Kepulauan Bangka Belitung berharap adanya pemekaran wilayah yang semula hanya berbentuk Kepulauan yang terdiri dari 1 (satu) wilayah yaitu Kota Pangkalpinang dan 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu Bangka dan Belitung menjadi sebuah provinsi sendiri. Dari ketiga wilayah ini telah berdiri 3 (tiga) Peradilan Agama, yaitu :
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Ketiga Pengadilan Agama tersebut dengan wilayah hukumnya masing-masing selama ini masih di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Kebutuhan adanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di suatu daerah atau wilayah adalah semata-mata didasarkan pada keinginan untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di daerah atau wilayah tersebut. Kebutuhan ini seiring pula dengan semakin berkembangnya pembangunan khususnya pembangunan di bidang hukum.
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi”. Pasal ini memberikan isyarat bahwa setiap provinsi harus terdapat Pengadilan Tinggi Agama. Dengan terbentuknya provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi provinsi sendiri berdasarkan pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka hal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 terbentuklah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dan diresmikan pada tanggal 11 April 2006, maka ketiga Pengadilan Agama yang ada di kepulauan ini sebagaimana tersebut di atas resmi masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dan keluar dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sebagaimana berita acara serah terima tanggal 11 April 2006.
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hakekatnya untuk meningkatkan pelayanan dibidang hukum perdata agama dan seluruh yang menjadi kewenanggannya dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Suzuki A 100
Pertama kali Suzuki di Indonesia pada tahun 1973 memperkenalkan produk sepeda motornya, yaitu Suzuki A 100. Kehadiran Suzuki A 100 sebagai motor Suzuki pertama yang diperkenalkan di Indonesia bersama dengan FR 70 pada tahun 1973, tetapi diluncurkan pada tahun 1974.
Sebenarnya Suzuki A 100 sudah diproduksi oleh Jepang pada tahun 1960-1966, kemudian dilanjutkan pada awal 1970-an. Suzuki A 100 memiliki postur yang ramping dan hemat bensin, yang memiliki kemampuan mesin lumayan handal pada era 1970-an. Suzuki A 100 "terinspirasi" dari desain serupa di China dan Timur Jauh. Di tempat lain di India pada tahun 1980, Suzuki juga mengeluarkan produk saudara kembar Suzuki A 100, yaitu Suzuki AX 100, diproduksi di India, yang ditawarkan dengan spesifikasi sama dengan Suzuki A 100 tahun 1973-an di Indonesia.
Suzuki A 100
Suzuki meletakkan speedometer A 100 yang disederhanakan dengan semua indikator utama tersusun rapi di sekitarnya. Hal ini memungkinkan pengendara sepeda motor untuk cepat memahami kondisi kecepatan dan bahan bakar. Roda depan dan roda belakang menggunakan ukuran 2.50 - 18, yang nyaman pada permukaan jalan yang rata, tetapi sedikit kurang nyaman pada jalan yang berlobang. Tahun produksi Suzuki A 100 adalah tahun 1974 hingga tahun 1980, dengan tidak banyak mengalami perubahan. Suzuki A 100 mampu mencapai kecepatan sampai 100 km/jam pada jalan datar, tetapi kondisi nyaman didapat pada kecepatan 70 km/jam.
Suzuki A 100
Suzuki memproduksi massal A 100 sehingga membuat mereka sangat populer pada tahun awal kemunculannya. Tapi dari tahun ke tahun tidak banyak perubahan, selain beberapa perubahan styling kosmetik. Perubahan hanya terjadi pada skema warna cerah, mungkin untuk menarik minat anak muda pada tahun 1980-an.
Dengan mesin, teknologi dan kehandalan yang dimiliki, Suzuki A 100 mudah untuk dibawa dalam berbagai aktivitas, serta untuk perjalanan yang lumayan jauh. Saat ini, Suzuki A 100 pun resmi masuk kriteria "Kendaraan Bersejarah" serta bebas pajak jalan. Pada tahun 1980 perjalanan Suzuki A 100 pun berakhir, karena tidak diproduksi lagi.
Mesin
Dimensi
ExoMars rover
ExoMars rover adalah sebuah robot rencana rover Mars, bagian dari misi ExoMars internasional yang dipimpin oleh European Space Agency.
ExoMars rover
Rencana terbaru adalah untuk memiliki kendaraan peluncuran Rusia, modul pembawa dan pendarat memberikan rover ESA ke permukaan Mars pada tahun 2018. Setelah aman mendarat di permukaan Mars rover bertenaga surya akan dimulai misi enam bulan (218-sol) untuk mencari keberadaan kehidupan masa lalu atau sekarang di Mars. ExoMars Trace Gas Orbiter, diluncurkan dua tahun sebelumnya pada tahun 2016, akan beroperasi sebagai satelit rover Data-relay. [5]
Astrobiology Field Laboratory
Astrobiology Field Laboratory (AFL) (juga Mars Astrobiology Field Laboratory atau MAFL) adalah sebuah robot pesawat ruang angkasa tak berawak NASA yang diusulkan yang akan melakukan pencarian untuk kehidupan di Mars. Misi ini diusulkan, yang tidak didanai, akan mendarat di Mars rover tahun 2016 dan menjelajahi sebuah situs untuk habitat. Contoh situs tersebut adalah deposito hidrotermal aktif atau punah, sebuah danau kering atau situs polar tertentu.
Astrobiology Field Laboratory
Seandainya itu didanai, rover itu akan dibangun oleh Jet Propulsion Laboratory NASA, berdasarkan desain rover Mars Science Laboratory, itu akan membawa instrumen Astrobiology berorientasi, dan idealnya, inti bor. Rencana asli menyerukan peluncuran pada tahun 2016, Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pemotongan dana.
Pusdiklat Paskhas
Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khas disingkat (Pusdiklat Paskhas) adalah satuan pelaksana Korps Pasukan Khas dalam bidang pendidikan dan pelatihan, berkedudukan langsung di bawah Komandan Korps Pasukan Khas. Markas Pusdiklat Paskhas berada di Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pusdiklat Paskhas bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan Paskhas melalui penyelenggaraan pendidikan kualifikasi khusus,latihan, penelitian, pengujian serta pengembangan taktik dan prosedur Korps Pasukan Khas untuk melaksanakan tugas pertahanan pangkalan/alutsista/instalasi TNI Angkatan Udara, pengendalian pangkalan udara depan, pengendalian tempur, SAR tempur serta operasi-operasi lain sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.
Pusdiklat Paskhas
Secara resmi Pusdiklat Paskhas berdiri pada tahun 2013, tetapi hal itu merupakan validasi organisasi yang terahkir yang dilakukan Korpsaskhas. Jauh sebelum menjai Pusdiklat yaitu pada tahun 1966 diselenggarakan seminar tentang Pasukan Angkatan Udara dan dibentuknya Batalyon Khussus yaitu batalyon latihan yang bermarkas di Jatiwangi, Jawa Barat. Karena keperluan organisasi maka batalyon ini mengalami validasi menjadi Depo Latihan Kopagat di Lanud Husein Sastranegara. Tahun 1985 pindah ke Lanud Sulaiman sebagai Depo Diklat. Kemudian tahun 2008 kembali mengalami validasi menjadi Wing III Paskhas. Terahkir tahun 2013 menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khas.
Elizabeth Johnson
Elizabeth A. Johnson () adalah seorang teolog feminis Kristen. Dia menjabat sebagai Profesor Teologi di Univiersitas Fordham ("Fordham University"), yakni sebuah lembaga milik ordo Yesuit di kota New York.) Dia adalah biarawati dari biara St. Joseph of Brentwood.