Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kajang, Bulukumba
Melalui "pasang," masyarakat Ammatoa menghayati bahwa keberadaan mereka merupakan komponen dari suatu sistem yang saling terkait secara sistemis; "Turiek Akrakna" (Tuhan), "Pasang, Ammatoa" (leluhur pertama), dan tanah yang telah diberikan oleh "Turiek Akrakna" kepada leluhur mereka. Merawat hutan, bagi masyarakat Kajang merupakan bagian dari ajaran "pasang", karena hutan merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh "Turiek Akrakna" kepada leluhur Suku Kajang. Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan gaib yang dapat menyejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan itu berasal dari arwah leluhur masyarakat Kajang yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia (Aziz, 2008). Jika ada orang yang berani merusak kawasan hutan, misalnya menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya, maka arwah para leluhur tersebut akan menurunkan kutukan. Kutukan itu dapat berupa penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga dapat mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan "Tanatoa"Kajang. Tentang hal ini, sebuah pasang menjelaskan:
Kajang, Bulukumba
"Naparanakkang juku"
Kajang, Bulukumba
"Napaloliko raung kaju"
Kajang, Bulukumba
"Nahambangiko allo"
Kajang, Bulukumba
"Nabatuiko Ere Bosi"
Kajang, Bulukumba
"Napalolorang Ere Tua"
Kajang, Bulukumba
"Nakajariangko Tinanang"
Kajang, Bulukumba
Artinya:
Kajang, Bulukumba
Ikan bersibak pohon-pohon bersemi,
Kajang, Bulukumba
Matahari bersinar,hujan turun,
Kajang, Bulukumba
Air Tuak menetes,
Kajang, Bulukumba
segala tanaman menjadi (Adhan, 2005: 262).
Kajang, Bulukumba
"Pasang" di atas merupakan gambaran bagaimana masyarakat Kajang menghormati lingkungannya dengan cara menjaga hutan agar tetap lestari. Bagi orang Kajang, tetap terjaganya kelestarian hutan juga merupakan petanda bahwa "Ammatoa" yang terpilih diterima oleh "Turiek Akrakna" dan alam."Ammatoa" dianggap telah berhasil mengimplementasikan ajaran-jaran "pasang" sebagaimana dititahkan oleh "Turiek Akrakna." Terlepas dari benar-salahnya ajaran yang diyakini masyarakat Kajang, yang pasti konstruksi mereka tentang hutan yang bersifat sakral tersebut tidak dapat disangkal telah berperan besar dalam menjaga tetap lestarinya kawasan hutan mereka.
Kajang, Bulukumba
B. Konsep Kearifan Ekologis Suku Kajang
Kajang, Bulukumba
Berbicara tentang kearifan ekologis yang dipraktekkan oleh masyarakat Kajang, kita tidak dapat melepaskannya dari sebuah prinsip hidup yang disebut "tallase kamase-mase," bagian dari "pasang"yang secara eksplisit memerintahkan masyarakat Kajang untuk hidup secara sederhana dan bersahaja. Secara harfiah, "tallase kamase-mase" berarti hidup memelas, hidup apa adanya. Memelas, dalam arti bahwa tujuan hidup warga masyarakat Kajang menurut "pasang" adalah semata-mata mengabdi kepada "Turek Akrakna." Prinsip "tallase kamase-mase," berarti tidak mempunyai keinginan yang berlebih dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk makan, maupun dalam kebutuhan pakaiannya. Dengan cara yang demikian, maka keinginan mendapatkan hasil berlebihan dari dalam hutan dapat dihindari, setidak-tidaknya dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga hutan tidak terganggu kelestariannya (Salle, 2000).
Kajang, Bulukumba
Hidup sederhana bagi masyarakat Kajang adalah semacam ideologi yang berfungsi sebagai pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara lebih jelas "tallase kamase-mase" ini tercermin dalam "pasang" sebagai berikut:
Kajang, Bulukumba
Masyarakat adat Kajang sangat konsisten memegang teguh prinsip "tallase kamase-mase" ini. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka mengimplementasikannya dalam praktek hidup sehari-hari sebagai berikut:"Bentuk bangunan rumah Suku Kajang"
Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar mereka, masyarakat adat Kajang dengan demikian bukanlah masyarakat yang mengejar kekayaan material, namun mengejar kehidupan abadi di akhirat. Karena itu, bagi mereka, tanah bukan untuk dieksploitasi demi materi, melainkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup secukupnya. Dari penjelasan tersebut, "tallase kamasa-mase" juga merupakan representasi dari tiga prinsip utama. Pertama, perbuatan manusia di dunia akan mempengaruhi kehidupannya di akhirat. Jika manusia berbuat baik di dunia, maka ia akan menuai kebaikan pula kelak di akhirat. Sebaliknya, jika ia berbuat kejahatan di dunia, maka kelak di akhirat ia akan mendapat celaka. Kedua, setiap orang harus mengerahkan unsur dirinya, jasmani maupun rohani, kepada nasihat, petuah, dan petunjuk Yang Mahakuasa untuk mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Tuhan. Dan ketiga, paham kehidupan materialistis di dunia dapat berakibat buruk dalam kehidupan manusia (Suriani, 2006). Dengan prinsip "tallase kamasa-mase" ini"," masyarakat adat Kajang diharapkan mampu mengekang hawa nafsunya, selalu bersikap jujur, tegas, sabar, rendah hati, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, dan tidak memuja materi secara berlebihan.
Kajang, Bulukumba
Selain ajaran "tallase kamasa-mase," masyarakat adat Kajang juga memiliki mekanisme lain untuk menjaga kelestarian hutan mereka, yaitu dengan cara menetapkan kawasan hutan menjadi tiga bagian di mana setiap bagian memiliki fungsi dan makna yang berbeda bagi masyarakat adat. Ketetapan ini langsung dibuat oleh "Ammatoa." Secara lebih jelas Al Rawali (2008) menyebutkan tiga kawasan hutan tersebut sebagai berikut:
Kajang, Bulukumba
Kawasan yang pertama adalah "Barong Karamaka" atau hutan keramat, yaitu kawasan hutan yang terlarang untuk semua jenis kegiatan, kecuali upacara-upacara adat. Kawasan ini harus steril dari kegiatan penebangan, pengukuran luas, penanaman pohon, pemanfaatan flora dan fauna yang ada di dalamnya, ataupun kunjungan selain pelaksanaan upacara adat. Kawasan "barong karamaka" ini begitu sakral bagi masyarakat Kajang karena adanya keyakinan bahwa hutan ini adalah tempat tinggal para leluhur orang Kajang. Hal ini diungkapkan secara jelas dalam sebuah "pasang," yaitu: "Talakullei nisambei kajua, Iyato minjo kaju timboa. Talakullei nitambai nanikurangi borong karamaka. Kasipalli tauwa alamung-lamung ri boronga, Nasaba sere wattu la rie tau angngakui bate lamunna" (Artinya: Tidak bisa diganti kayunya, itu saja kayu yang tumbuh. Tidak bisa ditambah atau dikurangi hutan keramat itu. Orang dilarang menanam di dalam hutan sebab suatu waktu akan ada orang yang mengakui bekas tanamannya.
Kajang, Bulukumba
Kawasan yang kedua adalah "Barong" "Batasayya" atau hutan perbatasan. Hutan ini merupakan hutan yang diperbolehkan diambil kayunya sepanjang persediaan kayu masih ada dan dengan seizin dari "Ammatoa" selaku pemimpin adat. Jadi keputusan akhir boleh tidaknya masyarakat mengambil kayu di hutan ini tergantung dari "Ammatoa". Pun kayu yang ada dalam hutan ini hanya diperbolehkan untuk membangun sarana umum, dan bagi komunitas Ammatoa yang tidak mampu membangun rumah. Selain dari tujuan itu, tidak akan diizinkan.
Kajang, Bulukumba
Namun, tidak semua kayu boleh ditebang. Hanya beberapa jenis kayu saja yang boleh ditebang, yaitu kayu Asa, Nyatoh, dan Pangi. Jumlah kayu yang ditebang pun harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak jarang kayu yang ditebang akan dikurangi oleh Ammatoa.
Kajang, Bulukumba
Syarat utama ketika orang ingin menebang pohon adalah orang yang bersangkutan wajib menanam pohon sebagai penggantinya. Kalau pohon itu sudah tumbuh dengan baik, maka penebangan pohon baru dapat dilakukan. Menebang satu jenis pohon, maka orang yang bersangkutan wajib menanam dua pohon yang sejenis di lokasi yang telah ditentukan oleh "Ammatoa." Penebangan pohon itu juga hanya boleh dilakukan dengan menggunakan alat tradisional berupa kampak atau parang. Cara mengeluarkan kayu yang sudah ditebang juga harus dengan cara digotong atau dipanggul dan tidak boleh ditarik karena dapat merusak tumbuhan lain yang berada di sekitarnya.
Kajang, Bulukumba
Dan kawasan yang ketiga adalah "Borong Luara" atau hutan rakyat. Hutan ini merupakan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Meskipun kebanyakan hutan jenis ini dikuasai oleh rakyat, namun aturan-aturan adat mengenai pengelolaan hutan di kawasan ini tetap masih berlaku. "Ammatoa"melarang setiap praktek kesewenang-wenangan dalam memanfaatkan sumberdaya yang terdapat dalam hutan rakyat ini.
Kajang, Bulukumba
Agar ketiga kawasan hutan tersebut tetap mampu memerankan fungsinya masing-masing, "Ammatoa"akan memberikan sangsi kepada siapapun yang melanggar ketentuan yang telah dibuatnya itu. Sangsi yang diberikan tidaklah sama, tergantung di kawasan hutan mana orang yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan di hutan keramat akan mendapatkan sanksi yang paling berat.
Kajang, Bulukumba
C. Pengaruh Sosial
Kajang, Bulukumba
Masyarakat adat Kajang menerapkan ketentuan-ketentuan adat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pemanfaatan hutan. Ketentuan adat yang diberlakukan di wilayah adat Ammatoa Kajang diberlakukan kepada seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali. Ketentuan ini berlandaskan pesan leluhur yang disampaikan secara turun temurun. Ketentuan adat ini dipandang sebagai sesuatu yang baku "(lebba)" yang diterapkan kepada setiap orang yang telah melakukan pelanggaran yang dapat merusak kelestarian lingkungan hutan. Dalam hal ini diberlakukan sikap tegas "(gattang)," dalam arti konsekuen dengan aturan dan pelaksanaannya tanpa ada dispensasi, sebagaimana disebutkan dalam "pasang" yang berbunyi: "Anre nakulle nipinra-pinra punna anu lebba"Artinya : Jika sudah menjadi ketentuan, tidak bisa dirubah lagi (Restu dan Sinohadji, 2008).
Kajang, Bulukumba
"Pasang" secara eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah pada kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, seperti menebang kayu, memburu satwa, atau memungut hasil-hasil hutan. "Pasang" inilah yang memberikan ketentuan tersebut agar aturan yang ditetapkan berjalan dengan efektif. Konsekuensinya, bagi siapa saja yang melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan akan dikenai sanksi yang tegas. Tentang bagaimana usaha agar warga masyarakat menaati aturan pelestarian hutan yang berdasarkan atas "pasang," maka di bawah kepemimpinan "Ammatoa" sebagai Kepala Adat "Keammatoaan" mengadakan acara "abborong" (bermusyawarah) yang menetapkan bahwa pelanggaran atas ketentuan "pasang" yang berhubungan dengan pelestarian hutan dikenakan denda (apabila diketahui pelanggarnya) sebagai berikut:
Kajang, Bulukumba
Pertama, "Cappa Babala" atau pelanggaran ringan. "Cappa Babala" diberlakukan terhadap pelanggar yang menebang pohon dari "koko" atau kebun warga masyarakat adat "Ammatoa". Hukumannya berupa denda enam real atau menurut mata uang Indonesia kira-kira setara dengan uang enam ratus ribu rupiah. Selain itu, pelanggar juga wajib memberikan satu gulung kain putih kepada "Ammatoa."
Kajang, Bulukumba
Kedua, "Tangnga Babala" atau pelanggaran sedang. "Tangnga babala" merupakan sangsi untuk pelanggaran yang dilakukan dalam kawasan hutan perbatasan atau "Borong Batasayya". Pengambilan kayu atau rotan atau apa saja dalam kawasan ini tanpa seizin Ammatoa berarti melanggar aturan "Tangnga babala". Ketika seseorang diizinkan oleh "Ammatoa" untuk mengambil sebatang pohon kemudian ternyata mengambil lebih banyak dari yang diizinkan, maka orang tersebut telah melanggar aturan "Tangnga babala" ini. Denda dari pelanggaran ini sebesar delapan real atau sebanding dengan delapan ratus ribu rupiah dengan mata uang Indonesia ditambah satu gulung kain putih.
Kajang, Bulukumba
Ketiga, "Poko Babala" atau pelanggaran berat. "Poko" "babala" diberlakukan kepada seluruh masyarakat yang bernaung di bawah kepemimpinan "Ammatoa" jika melakukan pelanggaran berat menurut adat. "Poko" "babala" diberlakukan jika masyarakat adat melakukan pelanggaran di "Barong maraka" atau hutan keramat dalam bentuk mengambil hasil hutan baik kayu maupun non kayu yang terdapat di dalamnya. "Poko" "babala" merupakan hukuman terberat dalam konsep aturan adat masyarakat Ammatoa"." Masyarakat adat yang melakukan pelanggaran berat dikenai sanksi berupa denda dua belas real, atau dalam mata uang Indonesia setara dengan satu juta dua ratus ribu rupiah, kain putih satu lembar, dan kayu yang diambil dikembalikan ke dalam hutan (Restu dan Sinohadji, 2008).
Kajang, Bulukumba
Di samping sanksi berupa denda, hukuman adat yang sangat mempengaruhi kelestarian hutan adalah sanksi sosial berupa pengucilan. Hukuman ini bagi masyarakat adat kajang lebih menakutkan. Jika masyarakat melanggar "Poko" "babala" maka "Ammatoa" tidak akan menghadiri setiap acara atau pesta yang dilangsungkannya. Ketika "Ammatoa" tidak hadir maka setiap acara atau pesta yang berlangsung dianggap sia-sia. Bagi mereka yang telah melanggarnya, lebih baik dipenjara seumur hidup daripada harus terkena "Poko babala". Lebih menakutkan lagi karena sanksi pengucilan ini berlaku juga bagi seluruh keluarga sampai tujuh turunan.
Kajang, Bulukumba
Apabila sebuah pelanggaran tidak diketahui siapa pelakunya, maka adat Ammatoa akan melangsungkan upacara "attunu panrolik" (membakar linggis sampai merah karena panasnya)"." Mendahului upacara tersebut dipukullah gendang di rumah "Ammatoa" dengan irama tertentu yang langsung diketahui oleh warga masyarakat "Keammatoaan," bahwa mereka dipanggil berkumpul untuk menghadiri upacara "attunu panrolik." Kepada setiap warga masyarakat "Keammatoaan" dipersilakan memegang linggis yang sudah berwarna merah karena panasnya. Bagi orang yang tangannya melepuh ketika memegang linggis tersebut, maka dialah pelakunya. Sedangkan bagi yang bukan pelaku, tidak akan merasakan panasnya linggis tersebut. Akan tetapi pada umumnya pelaku tidak mau menghadiri upacara tersebut, sehingga untuk mengetahui pelakunya (yang mutlak harus dicari), maka diadakan upacara "attunu passauk" (membakar dupa) (Salle, 2000).
Kajang, Bulukumba
Mendahului upacara tersebut, terlebih disampaikan pengumuman kepada segenap warga selama sebulan berturut-turut, dengan harapan bahwa pelaku, maupun yang mengetahui perbuatan penebangan pohon itu akan datang melapor kepada "Ammatoa." Hal itu sangat perlu, karena akibat dari "attunu passauk" yang sangat berat, yaitu bukan hanya menimpa pelaku, akan tetapi juga kepada keturunannya. "Attunu passauk" diadakan setelah "attunu panrolik" gagal menemukan pelaku. Upacara dilakukan oleh "Ammatoa" bersama pemuka adat di dalam "Barong Karamaka." "Attunu passauk" adalah kegiatan menjatuhkan hukuman "in absentia." Hukuman ini dipercaya langsung diberikan oleh "Turek Akrakna," yang berupa musibah secara beruntun, baik pada pelaku, keluarga, dan keturunannya, serta orang lain yang mengetahui perbuatan itu, namun tidak melaporkannya kepada "Ammatoa" (Salle, 2000).
Kajang, Bulukumba
Namun, dalam masyarakat Kajang sendiri, pemberlakukan denda dan sanksi bagi pelanggar kelestarian hutan hanyalah sarana saja (bukan tujuan itu sendiri) karena idealitas yang mereka kehendaki sebenarnya adalah terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang terbebas dari sanksi apapun. Sanksi dalam konteks ini berarti hanya berfungsi sebagai sarana prevensi agar pelanggaran terhadap kelestarian hutan dalam bentuk apapun tidak akan dilakukan oleh komunitas Ammatoa. Lantas, apa kira-kira rasionalisasi dari pemberlakuan sanksi tersebut?
Kajang, Bulukumba
Bagi masyarakat Kajang, hutan ibarat seorang ibu yang memberikan perlindungan sekaligus harus dilindungi. Perumpamaan ini sebenarnya tidak hanya mengandung makna filosofis saja, tetapi juga berimplikasi pada manfaat praktis terkait dengan kegiatan-kegiatan pelestarian hutan. Terkait dengan hal ini, setidaknya ada dua fungsi utama hutan bagi masyarakat Kajang. Pertama, sebagai fungsi ritual yaitu salah satu mata rantai dari sistem kepercayaan yang memandang hutan sebagai suatu yang sakral. Konsekuensi dari kepercayaan tersebut tergambar pada upacara yang dilakukan dalam hutan, misalnya pelantikan pemimpin adat "(Ammatoa), attunu passaung" (upacara kutukan bagi pelanggar adat), upacara pelepasan nazar dan upacara "angnganro" (bermohon kepada "Turek Akrakna" untuk suatu hajat baik individu maupun kolektif). Kedua, sebagai fungsi ekologis, di mana hutan dipandang sebagai pengatur tata air "(appariek bosi, appariek tumbusu)," yang menimbulkan adanya hujan dan menyimpan cadangan air (Restu dan Sinohadji, 2008).
Kajang, Bulukumba
Kajang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
Kindang, Bulukumba
Kindang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kindang terletak di dimensi pegunungan Kabupaten Bulukumba, tepatnya di lereng Gunung Lompobattang.Kecamatan Kindang terbagi atas 13 Kelurahan/Desa, dengan Kelurahan Borongrappoa sebagai ibukotanya.
Berikut 13 Kelurahan/Desa yang terdapat di Kecamatan Kindang:Nama Kindang berasal dari Bahasa Belanda yaitu "Kindom" yang berarti kerajaan. Disebut Kerajaan karena dahulunya Kindang adalah kerajaan kecil milik kerajaan Gowa yang terletak di Desa Kindang. Sebelumnya Kindang adalah bagian dari Kecamatan Gangking, sekarang bernama Kecamatan Gantarang.
Kindang, Bulukumba
Kindang mengandalkan wisata alam karena didukung oleh daratan tinggi Pegunungan Bawakaraeng.
Berikut destinasi wisata di Kindang :
Bontonompo, Gowa
Bontonompo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kelurahan Kelurahan Tamallayang yang berjarak sekitar 18,5 Km ke arah selatan dari ibu kota Kabupaten Gowa atau ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 45 menit dari Kota Makassar. Padi dan bata merah merupakan produksi lokal andalan kecamatan ini, karena seluruh wilayahnya merupakan dataran rendah yang merupakan sawah - sawah. Mayoritas penduduk Kecamatan Bontonompo berprofesi sebagai petani, PNS, dan sebagian lagi lainnya wiraswasta.Salah satu putra Bontonompo yang terkenal adalah Syahrul Yasin Limpo yang menjabat Gubernur Sulawesi Selatan dua periode.
Bontonompo, Gowa
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Somba Opu, Gowa
Somba Opu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Luas wilayah 28.09 km2 atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah kabupaten Gowa) dengan ketinggian daerah/altitude berada 25 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada dataran rendah dengan koordinat Geografis berada pada 5 derajat 12’5″ LS dan 119 derajat 27’15″ BT. Batas alam dengan kecamatan Pallangga adalah Sungai Jeneberang yaitu sungai dengan panjang 90 km dan luas Daerah Aliran Sungai 881 km2
Somba Opu, Gowa
Terdiri dari 14 kelurahan, 28 lingkungan, 102 RK/RW, dan 327 RT. Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :
Somba Opu, Gowa
Tingkat perkembangan kelurahan di kecamatan Somba Opu meliputi 3 kelurahan swakarya (self work) dan 11 kelurahan swasembada (self supporting). Tingkat perkembangan LKMD dari 14 kelurahan ada 1 LKMD Tingkat II, dan 13 LKMD Tingkat III. Jumlah personel pertahanan sipil (Hansip) dengan kualifikasi Linmas sebanyak 306 orang.
Jumlah tempat ibadah berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:
Somba Opu, Gowa
Jumlah rohaniawan Islam adalah sebagai berikut:
Tombolo Pao, Gowa
Tombolo Pao adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Tombolo Pao dibentuk pada tahun 1998 dari hasil pemekaran kecamatan Tinggimoncong. Ibu kotanya berada di Kelurahan Tamaona yang berjarak sekitar 81 Km berkendara ke arah timur dari ibu kota Kabupaten Gowa.
Tombolo Pao, Gowa
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Tombolo Pao, Gowa
Jumlah sekolah di Kecamatan Tombolo Pao mencapai 61 unit sekolah negeri dan swasta yang terdiri dari 5 unit sekolah tingkat SMA/SMK/MA, 17 unit SMP/MTs, dan 39 unit SD/MI. Hanya ada 1 SMA yaitu SMA Negeri 11 Gowa atau SMA Negeri 1 Tombolo Pao
Arungkeke, Jeneponto
Arungkeke adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Arungkeke, Jeneponto
Kecamatan Arungkeke merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kecamatan Batang di sebelah utara, Laut Flores di sebelah timur, Kecamatan Binamu di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah selatan dengan ibu kota kecamatan di desa Arungkeke. Dari delapan desa di Kecamatan Arungkeke, sebanyak tujuh desa diantaranya merupakan daerah pantai dan hanya satu desa lainnya merupakan daerah bukan pantai.
Arungkeke, Jeneponto
Jumlah desa/kelurahan Kecamatan Arungkeke adalah sebanyak delapan desa, antara lain:
Arungkeke, Jeneponto
- Arpal
Arungkeke, Jeneponto
- Arungkeke
Arungkeke, Jeneponto
- Arungkeke Pallantikang
Arungkeke, Jeneponto
- Borong Lamu
Arungkeke, Jeneponto
- Bulo-Bulo
Arungkeke, Jeneponto
- Kalumpang Loe
Arungkeke, Jeneponto
- Kampala
Arungkeke, Jeneponto
- Palajau
Arungkeke, Jeneponto
Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa ke ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa ke ibu kota Kecamatan maupun ke ibu kota Kabupaten berkisar 4-14 km. Untuk jarak terjauh adalah Desa Arungkeke Pallantikang yaitu sekitar 17 km dari ibu kota Kabupaten (Bontosunggu), sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Kalumpang Loe. Kecamatan Arungkeke terdiri dari delapan desa dengan luas wilayah 29,91 km2. Boronglamu memiliki wilayah terluas yaitu 7,23 km2, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Desa Arungkeke Pallantikang yaitu 2,73 km2.
Arungkeke, Jeneponto
Hasil pencatatan hari hujan dan curah hujan di Kecamatan Arungkeke menunjukkan jumlah rata-rata hari hujan selama setahun sebanyak 19 hari sedangkan curah hujan sebanyak 2.980 mm.
Arungkeke, Jeneponto
Sebagian penduduk di Desa Arungkeke bekerja atau menggantungkan kehidupannya sebagai penambak garam. Garam merupakan salah satu kebutuhan yang merupakan pelengkap dari kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Walaupun Indonesia termasuk negara kepulauan, usaha meningkatkan produksi garam belum diminati, termasuk dalam usaha meningkatkan kualitas garam tersebut.
Arungkeke, Jeneponto
Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja, sebagai:
Penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian antara lain;
Binamu, Jeneponto
Binamu adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia. salah satu kecamatan di jeneponto yang memiliki sejarah yang panjang dari awalnya yang berbentuk kerajaan dan sekarang menjadi salah satu kecamatan di bumi turatea jeneponto
- Sebelah utara : Kecamatan Turatea
Binamu, Jeneponto
- Sebelah timur : Kecamatan Batang
Binamu, Jeneponto
- Sebelah selatan : Laut Flores
Binamu, Jeneponto
- Sebelah barat : Kecamatan Tamalatea
__INDEKS__
Kelara, Jeneponto
Kelara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia.
Kelara, Jeneponto
Beberapa desa yang ada, antara lain :
Balocci, Pangkajene dan Kepulauan
Balocci adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Pangkajene, Sulawesi Selatan, Indonesia.Luas wilayahnya mencapai 143,48 km2 atau 12,90 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Pangkep. Secara administratif, Kecamatan Balocci terbagi atas 4 Kelurahan, 1 Desa, 8 Lingkungan, 2 Dusun, 25 RW, dan 83 RT. Kelima Kelurahan/Desa tersebut adalah Kassi, Tonasa, Balocci Baru, Balleangin, dan Tompobulu.
Balocci, Pangkajene dan Kepulauan
Kata “Balocci” secara harfiah diduga berasal dari kata “Ballo Kecci”, yang berarti arak kecut. Menurut H. Andi Muin Dg Mangati (Tokoh Masyarakat Balocci), Dahulu daerah ini merupakan tempat asal para pemberani (to-barani - tobarani) yang mempunyai kebiasaan minum arak (anginung ballo’), sabung ayam (assaung jangang / massaung manu), judi (abbotoro’). Kebiasaan ini adalah kebiasaan umum masyarakat pada masa itu. Tidak disebut seseorang itu pemberani jika tidak melakoni kebiasaan – kebiasaan tersebut diatas. Para pemberani di Balocci itu mendapatkan julukan “Koro – korona Balocci”, karena kebiasaan yang terkenalnya meminum “Ballo Kecci” dan memang ballo’ yang terkenal di Balocci pada masa itu adalah Ballo Kecci. (Makkulau, 2008).