Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hukum Singapura
Piagam yang diberikan tidak memiliki kekuasaan legislatif pada Gubernur dan Dewan Prince of Wales Island atau, memang, pada setiap individu atau lembaga. Secara umum kekuasaan untuk membuat undang-undang dipegang oleh mahkamah Agung Pemerintah India dan Parlemen Inggris. Oleh East India Company Act 1813 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1813), Prince of Wales' Pulau itu sendiri telah diberikan keterbatasan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan pajak itu memberdayakan untuk retribusi; sesuai dengan kekuatan ini, mengeluarkan sembilan peraturan yang diterapkan kepada Straits Settlements. Namun, pada tanggal 20 juni 1830 East India Company berkurang status Prince of Wales Island dari Presiden untuk Residensi. pulau dengan demikian kehilangan kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk Straits Settlements, daya yang diasumsikan oleh Gubernur Jenderal Bengal. Ia mengeluarkan empat peraturan tersebut berlaku untuk Straits Settlements.
Hukum Singapura
Pada tahun 1833, Kebijakan Pemerintah India 1833 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1833) disahkan oleh Parlemen Inggris untuk pemerintahan yang lebih baik dari East India Company harta. Satu-satunya kekuasaan legislatif dipindahkan ke Gubernur Jenderal India di Dewan, sehingga meresmikan periode Straits Settlements sejarah dikenal sebagai periode "Kebijakan India".
Hukum Singapura
Pengadilan Peradilan direorganisasi oleh Ketiga Piagam Keadilan 12 agustus 1855. Straits Settlements yang sekarang memiliki dua alat Perekam, satu untuk Prince of Wales Island, yang lain untuk Singapura dan Malaka.
Hukum Singapura
Pada tahun 1858 East India Company dihapuskan, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan dipindahkan ke Mahkota bertindak melalui baru-baru ini ditunjuk Sekretaris Negara untuk India. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah India Bertindak 1858. tidak Ada perubahan struktur dari sistem hukum – Gubernur Jenderal India terus membuat undang-undang untuk Straits Settlements.
Hukum Singapura
Sayangnya, banyak Tindakan yang disahkan oleh Gubernur Jenderal selama periode ini tidak relevan dengan the Straits Settlements, dan itu sulit untuk menentukan mana yang berlaku. Situasi ini dapat diperbaiki dengan disahkannya undang-Undang Revisi undang-Undang Ordonansi Tahun 1889 (No. 8 1889) (Ind.), yang diangkat dewan komisaris untuk menyelidiki masalah dan memberdayakan mereka untuk mempublikasikan volume yang berisi teks dari India Tindakan dianggap tidak berlaku. Setiap Tindakan tidak termasuk berhenti menjadi berlaku segera.
Hukum Singapura
Pada tanggal 1 April 1867, Straits Settlements yang terpisah dari India dan dilantik dengan terpisah koloni Crown sesuai dengan Kebijakan Straits Settlements 1866. Sebuah batasan Dewan Legislatif dengan kewenangan untuk membuat undang-undang telah diatur untuk Straits Settlements. Potongan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Legislatif yang dikenal sebagai "tata cara".
Hukum Singapura
Oleh Mahkamah Agung Tata cara 1868 (S. S.), Pengadilan Peradilan dari Straits Settlements dihapuskan, dan di tempatnya Mahkamah Agung Straits Settlements didirikan. Gubernur dan Penduduk anggota Dewan tidak lagi menjadi hakim Mk.
Hukum Singapura
Juga pada tahun 1878, penyediaan kemudian dikenal sebagai bagian 5 dari undang-undang Hukum Perdata diperkenalkan ke Straits Settlements hukum. ketentuan Yang menyatakan bahwa jika suatu pertanyaan atau masalah yang muncul secara lokal dengan hormat tertentu bernama kategori hukum atau sehubungan dengan mercantile hukum pada umumnya, hukum yang akan diberikan adalah sama seperti yang diberikan di Inggris pada periode yang sama, kecuali ketentuan lain yang telah dibuat oleh setiap hukum memiliki kekuatan lokal. Hal ini dirasakan penyediaan diperlukan karena Straits Settlements Mahkamah Agung memiliki kecenderungan untuk mengikuti English kasus hukum yang didasarkan pada keberadaan undang-undang yang tidak berlaku di Koloni. Ada juga sentimen umum bahwa hukum umum harus umum untuk seluruh Kekaisaran. Namun, cara di mana bagian 5 adalah worded menciptakan banyak kesulitan dalam menentukan apakah bahasa inggris tertentu undang-undang yang diterapkan secara lokal. Meskipun perubahan besar untuk penyediaan pada tahun 1979, masalah dengan itu yang tidak terselesaikan sampai itu akhirnya dicabut pada tahun 1993 ().
Hukum Singapura
Di bawah Pengadilan Tata cara Perubahan Tahun 1885 (S. S.), set-up dari Mahkamah Agung lagi-lagi diubah sehingga sekarang terdiri dari hakim Ketua dan tiga puisne hakim. Pada tahun 1907 yurisdiksi dari Mahkamah Agung diberikan perbaikan besar-besaran. Pengadilan dibagi menjadi dua divisi – Divisi Sipil dan Kriminal Divisi, masing-masing dengan baik asli dan banding yurisdiksi. Pengadilan distrik dan Polisi Pengadilan, yang menggantikan Pengadilan Hakim, yang juga didirikan. Pengadilan Permintaan, yurisdiksi yang telah berkurang secara drastis pada tahun-tahun selanjutnya, dihapuskan. terakhir perubahan besar dalam sistem pengadilan sebelum Perang Dunia II berlangsung pada tahun 1934 ketika Pengadilan Banding Kriminal, pada dasarnya merupakan perpanjangan dari Mahkamah Agung yurisdiksi, diciptakan, dan pada tahun 1936 ketika itu dinyatakan bahwa Mahkamah Agung akan terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.
Hukum Singapura
Selama Perang Dunia II, Singapura jatuh di bawah Pemerintahan Militer Jepang pada 15 Februari 1942. Ada banyak kebingungan ke mana kekuasaan legislatif berbaring, karena ada beberapa pemerintah atau badan-badan militer yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ini adalah, dalam urutan menurun otoritas, Perintah Tertinggi Selatan Markas Tentara, 25 Markas Tentara, Militer Departemen Administrasi, Melayu (Melayu) Militer Administrasi Kantor pusat, dan Pemerintah Kota Tokubetu si. Banyak peraturan, undang-undang dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh semua badan-badan ini melalui Tokubetu si tanpa mengikuti normal rantai komando. Meskipun undang-undang ini sering bertentangan, tubuh yang lebih tinggi dalam hierarki selalu menang.
Hukum Singapura
Jepang menyerah pada tanggal 12 September 1945. Dengan Proklamasi No. 1 (1945), Panglima Tertinggi Sekutu di Asia tenggara yang didirikan Militer Inggris Administrasi yang diasumsikan penuh yudikatif, legislatif, eksekutif dan administratif, wewenang dan tanggung jawab dan konklusif yurisdiksi atas semua orang dan properti di seluruh daerah tersebut Malaya seperti pada waktu tertentu di bawah kendali pasukan di bawah komandonya. Pernyataan itu juga menyatakan bahwa semua hukum dan adat istiadat yang ada segera sebelum Pendudukan Jepang akan dihormati, kecuali bahwa ada hukum sebagai Kepala Pegawai Negeri Sipil dianggap praktis untuk mengelola selama periode pemerintahan militer. Jika tidak, semua pernyataan dan legislatif enactments dari jenis apapun yang dikeluarkan oleh atau di bawah otoritas Pemerintahan Militer Jepang tidak lagi memiliki efek.
Hukum Singapura
Pemerintahan Militer Inggris diakhiri oleh Proklamasi No. 77 (1946) pada tanggal 18 November 1946, dan dengan efek dari tanggal 1 April, Straits Settlements dibubarkan oleh Straits Settlements (Mencabut) undang-Undang tahun 1946. Oleh Singapura Koloni Order di Dewan 1946, Singapura dilantik sebagai koloni baru di bawah Inggris Pemukiman Tindakan 1887. di Singapura Legislatif Dewan diciptakan dengan kekuasaan untuk mengatur bagi kedamaian, ketertiban dan pemerintah yang baik dari Koloni. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding dari Straits Settlements menjadi Koloni Singapura Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.
Hukum Singapura
Pada tahun 1958 Singapura diberikan internal pemerintahan sendiri dan menjadi Negara Singapura. Perubahan ini dimasukkan ke dalam tempat oleh Singapura (Konstitusi) di Dewan 1958 dibuat di bawah kekuasaan yang diberikan oleh Negara Singapura Act 1958. Dewan Legislatif itu berubah menjadi Majelis Legislatif yang terdiri terutama dari anggota terpilih.
Hukum Singapura
Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963, dan dengan demikian berhenti menjadi koloni dari kerajaan Inggris. Hukum perjanjian yang dilakukan oleh berlakunya Malaysia Act tahun 1963 (UK), Sabah, Sarawak dan Singapura (Konstitusi Negara) di Dewan 1963 dan Malaysia Act Tahun 1963 (Malaysia). 1963 Order di Dewan asalkan semua hukum yang berlaku di Singapura terus menerapkan tunduk pada modifikasi, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian yang mungkin diperlukan untuk membawa mereka ke dalam sesuai dengan Konstitusi baru dan Malaysia Bertindak. Dengan Singapura sekarang menjadi negara yang lebih besar federasi, Singapura Legislatif Majelis berubah menjadi Legislatif dari Singapura dengan kekuasaan untuk membuat undang-undang hanya mengenai hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Konstitusi Federal Malaysia. Pasal 75 Federal Konstitusi juga menyatakan: "Jika ada hukum negara adalah sesuai dengan undang-undang federal, federal undang-undang yang berlaku dan hukum negara harus, sejauh inkonsistensi, menjadi batal."
Hukum Singapura
Di bawah Malaysia Act tahun 1963, kekuasaan kehakiman dari Malaysia itu berada di sebuah Pengadilan Federal, Pengadilan Tinggi di Malaya, Pengadilan Tinggi di Kalimantan dan Pengadilan Tinggi di Singapura. Struktur baru ini adalah officialised dengan efek dari tanggal 16 Maret 1964 melalui Pengadilan Peradilan Act Tahun 1964 (m'sia), yang menggantikan Mahkamah Agung Koloni dari Singapura dengan Pengadilan Tinggi Malaysia di Singapura. yurisdiksi Pengadilan Tinggi di Singapura yang terbatas untuk semua wilayah di Negara Singapura.
Hukum Singapura
Akhir dari ketergabungan terhadap malaysia: dalam dua tahun, pada 9 agustus 1965, Singapura keluar dari Federasi dan menjadi sepenuhnya independen republik. Ini dilakukan dengan penandatanganan indonesia 7 agustus 1965 oleh Singapura dan Malaysia, dan perubahan konsekuen dengan Kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh dua Malaysia Bertindak, Konstitusi dan Malaysia (Singapura Amandemen) undang-Undang tahun 1965 dan Konstitusi (Amandemen) undang-Undang 1966; dan oleh dua Singapura Bertindak, Uud (Amandemen) undang-Undang tahun 1965 dan Republik Singapura Independence Act 1965. Bagian 5 dari kedua undang-Undang ketentuan bahwa kekuasaan legislatif dari Yang di-Pertuan Agong, penguasa tertinggi dari Malaysia, berhenti untuk memperpanjang ke Singapura, dan diberikan bukan dalam Kepala Negara ( Presiden Singapura) dan Legislatif dari Singapura. Sekali lagi, semua undang-undang tersebut dinyatakan tetap berlaku dengan modifikasi tersebut, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian seperti yang mungkin diperlukan untuk membawa mereka ke dalam sesuai dengan status independen dari Singapura pada pemisahan dari Malaysia. Hari ini, Parlemen Singapura adalah organ negara dengan pleno kekuatan untuk memberlakukan undang-undang untuk Singapura.
Hukum Singapura
Pada tahun 1970 bawahan pengadilan re-organisasi. Sejak saat itu, Bawahan Pengadilan Singapura telah terdiri dari Pengadilan negeri, Hakim Pengadilan, Pengadilan Remaja dan Koroner' Pengadilan.
Hukum Singapura
Umumnya, Singapura memiliki tiga sumber hukum: undang-undang, preseden yudisial (kasus hukum), dan Hukum Adat.
Hukum Singapura
Undang-undang, atau peraturan perundang-undangan, dapat dibagi menjadi undang-undang dan undang-undang khusus. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang disahkan oleh Parlemen Singapura, serta dengan badan-badan lain, seperti Parlemen Inggris, Gubernur-Jenderal India di Dewan dan Dewan Legislatif dari Straits Settlements yang memiliki kekuatan untuk lulus undang-undang untuk Singapura di masa lalu. Undang-undang yang disahkan oleh badan-badan lain mungkin masih akan berlaku jika mereka belum dicabut. Satu sangat penting undang-undang adalah undang-Undang dasar Republik Singapura, yang merupakan hukum tertinggi dari Singapura – setiap hukum yang ditetapkan oleh Legislatif setelah dimulainya Konstitusi yang tidak konsisten dengan hal ini, sejauh inkonsistensi, batal. undang-Undang dari Parlemen Singapura, serta bahasa inggris undang-undang yang berlaku di Singapura berdasarkan Aplikasi dari Hukum inggris Act 1993 (), yang diterbitkan di looseleaf bentuk dalam serangkaian disebut "undang-Undang Republik Singapura" yang berkumpul di merah pengikat, dan juga dapat diakses on-line dari Undang Undang Singapura Daring, layanan gratis yang disediakan oleh Kejaksaan agung Chambers, Singapura.
Hukum Singapura
Singapura adalah hukum umum yurisdiksi, penilaian yang dijatuhkan oleh pengadilan dianggap sebagai sumber hukum. Penilaian dapat menafsirkan undang-undang atau anak perusahaan undang-undang, atau mengembangkan prinsip-prinsip umum hukum dan ekuitas yang telah ditetapkan, tidak oleh legislatif, tetapi dengan generasi sebelumnya dari hakim. Bagian utama dari Singapore hukum, terutama hukum kontrak, ekuitas dan mempercayai hukum, hukum properti dan gugatan hukum, terutama hakim, meskipun aspek-aspek tertentu telah diubah sampai batas tertentu oleh undang-undang. Sejak tahun 1992, penilaian Pengadilan Tinggi, Pengadilan tinggi dan mahkamah Konstitusi Pengadilan Singapura telah muncul di "Singapore Laporan Hukum" (SLR), yang diterbitkan oleh Singapore Academy of Law di bawah lisensi eksklusif dari Mahkamah Agung Singapura. Akademi ini juga telah diterbitkan ulang kasus-kasus yang diputuskan sejak Singapura kemerdekaan penuh pada tahun 1965 di khusus volume SLR, dan saat ini bekerja pada sebuah reissue dari tubuh ini dari kasus hukum. Kasus-kasus yang diterbitkan di SLR serta tidak dilaporkan penilaian dari Mahkamah Agung dan Bawahan Pengadilan tersedia on-line dari layanan berbasis biaya yang disebut LawNet, yang juga dikelola oleh Akademi. Di luar Singapura, Malaysia dan Brunei, mereka tersedia secara online dari yang lain layanan berbasis biaya yang disebut Justis.
Hukum Singapura
Sebuah kebiasaan adalah suatu praktek atau perilaku yang orang-orang yang terlibat di dalamnya mempertimbangkan hukum. Bea cukai tidak memiliki kekuatan hukum kecuali yang diakui dalam kasus ini. "Hukum" atau "trade" adat tidak diakui sebagai hukum kecuali mereka yakin dan tidak masuk akal atau ilegal. Di Singapura, custom adalah minor sumber hukum tidak banyak adat istiadat yang harus peradilan pengakuan.
Hukum Singapura
Hukum pidana Singapura sebagian besar hukum alami. Prinsip-prinsip umum hukum pidana, serta unsur-unsur dan denda umum tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian dan kecurangan, yang diatur dalam KUHP. penting Lainnya pelanggaran yang dibuat oleh undang-undang seperti Lengan Pelanggaran undang-Undang, Penculikan Bertindak, Penyalahgunaan Narkoba dan aksi Vandalisme.
Hukum Singapura
Selain itu, masyarakat Singapura sangat diatur melalui kriminalisasi banyak kegiatan yang dianggap cukup berbahaya di negara-negara lain. Ini termasuk gagal untuk menyiram toilet setelah digunakan, membuang sampah sembarangan, menyeberang jalan, kepemilikan pornografi, penjualan permen karet, dan aktivitas seksual seperti oral dan anal seks antara laki-laki. meskipun Demikian, Singapura adalah salah satu negara dengan kejahatan paling sedikit di dunia, dengan rendahnya insiden kejahatan kekerasan.
Yokoso, Wagaya e
Kenta Kurata tinggal dengan ayahnya, Taichi, ibunya, Keiko, dan adik perempuannya, Nana di sebuah rumah terpencil di pinggiran kota. Ia bekerja sebagai desainer iklan yang tidak terkenal. Kenta memiliki kepribadian yang sangat pemalu, yang diturunkan dari ayahnya. Hal itu membuat Kenta menjadi tidak menyukai ayahnya.
Yokoso, Wagaya e
Suatu hari, ketika sedang menunggu kereta, Kenta menegur seorang pria yang mendorong seorang wanita dan memotong antrian. Kenta terkejut karena ia bisa berbicara dengan orang asing padahal biasanya ia sangat pemalu. Setelah kejadian itu, rumah keluarga Kenta menjadi target seseorang misterius yang tidak dikenal. Bunga di taman mereka dicabuti dan tempat duduk sepeda mereka dirusak. Selain itu, adik Kenta, Nana diintai oleh mantan pacarnya.
Yokoso, Wagaya e
Kenta dan keluarganya berusaha mencari tahu dalang di balik semua kejadian tersebut.
Catatan
Khara-Khoto
Khara-Khoto ( ""Kota Hitam"") adalah sebuah kota Tangut dahulu yang kini berada di daerah Kabupaten ("qí") Ejin di Alxa, Mongolia Dalam di dekat Cekungan Danau Juyan. Khara-Khoto diketahui adalah Etzina yang disebut oleh Marco Polo. Nama Kabupaten Ejin sekarang diberikan atas nama kota ini.
Khara-Khoto
Khara-Khoto memiliki banyak nama di antaranya adalah Hēichéng ""Kota Hitam"", Kota Eji Nai (dalam bahasa Tangut, ditulis dalam bahasa Tionghoa sebagai 亦集乃 "Yijinai"), bahasa Mongolia Modern Khar khot (bahasa Mongolia Pertengahan: Khara Khoto, ""Kota Hitam""), dan Kota Heishui ( Hēichéng ""Kota Hitam"" atau 黑水城 Hēishuǐchéng, ""Kota Air Hitam"").
Khara-Khoto
Khara-Khoto didirikan pada tahun 1032 dan menjadi kota perdagangan penting Xia Barat pada abad ke-11. Terdapat sisa-sisa dari tembok benteng setinggi dan setebal . Tembok terluarnya membentang sepanjang dari timur ke barat dan dari utara ke selatan.
Khara-Khoto
Benteng bertembok tersebut ditaklukkan pertama kali oleh Genghis Khan pada tahun 1226 namun Khara-Khoto masih terus hidup selama kekuasaan Mongol. Selama masa pemerintahan Kublai Khan, Khara-Khoto meluas hingga berukuran tiga kali lipat dari ukurannya di masa Kekaisaran Tangut. Toghon Temür mengumpulkan kekuatannya untuk menyerbu China di Khara-Khoto. Kota ini juga berada di persimpangan jalur antara Karakorum, Shangdu, dan Kumul.
Khara-Khoto
Di dalam bukunya "Perjalanan Marco Polo", Marco Polo menyebutkan soal kunjungannya ke sebuah kota bernama "Etzina" atau "Edzina", yang kemudian dikenali sebagai Khara-Khoto.
Khara-Khoto
Pada tahun 1908 di ekspedisinya di Asia Tengah, Pyotr Kuzmich Kozlov menemukan penemuan besar di Khara-Khoto. Dengan memberikan gramofon sebagai hadiah kepada seorang pemimpin Torghut lokal bernama Dashi Beile, Kozlov memperoleh izin untuk menggali di lokasi kota. Ia menemukan lebih dari 2.000 buku, gulungan, dan naskah di dalam bahasa Tangut. Kozlov pada awalnya mengirimkan 10 peti berisi naskah dan artefak agama Buddha ke St. Petersburg lalu kembali pada bulan Mei 1909 untuk mengambil lebih banyak penemuan. Ia kemudian menemukan buku dan papan kayu pada bulan Juni ketika menggali sebuah stupa di luar tembok kota, sekitar ke arah barat.
Khara-Khoto
Sir Aurel Stein melakukan ekskavasi di Khara-Khoto saat ekspedisi ketiganya di Asia Tengah pada Juli 1913 hingga Februari 1916. Ia melakukan survei di Khara-Khoto selama delapan hari di akhir bulan Mei 1914. Penemuan yang ia hasilkan dimasukkan di dalam bab 13 di volume pertama dari bukunya yang berjudul "Innermost Asia".
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Hubungan Britania Raya dengan Libya adalah hubungan diplomatik bilateral antara Britania Raya dengan Libya yang mulai dekat dan positif setelah Angkatan Bersenjata Britania membantu pasukan pemberontak menggulingkan rezim Muammar al-Qaddafi dalam Perang Saudara Libya tahun 2011. Sejak itu, pemimpin Britania telah mengunjungi Libya beberapa kali, termasuk dua kunjungan oleh Perdana Menteri David Cameron yang disambut oleh banyak rakyat Libya. Angkatan Bersenjata Britania juga membantu melatih Tentara Nasional Libya sebagai bagian dari kerjasama keamanan. Kondisi keamanan memburuk sejak 2014 setelah Britania Raya menghentikan operasional kedutaan mereka di Tripoli.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Libya adalah sebuah koloni Italia pada awal abad ke-20 hingga Libya diinvasi pada Perang Dunia II. Tripolitania dan Cyrenaica diduduki oleh Britania Raya dan Fezzan dikuasai oleh Perancis. Setelah perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan negosiasi untuk dekolonisasi Libya. Negosiasi itu berhasil dan pada tanggal 24 Desember 1951, Libya Britania Raya berdiri di bawah kepemimpinan Raja Idris.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Dalam masa pemerintahan Idris, Libya menjaga hubungan baik dengan Britania Raya, bahkan setelah hubungan antara Britania Raya dengan negara-negara Arab lainnya memburuk karena Krisis Suez tahun 1956.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Setelah kudeta Muammar al-Qaddafi tahun 1969, hubungan Britania Raya dan Libya sangat buruk. Pemerintahan Qaddafi mengambil sikap agresif anti-Barat dan mengembangkan senjata pemusnah massal. Hubungan itu diperparah dengan konfrontasi langsung, seperti pembunuhan Yvonne Fletcher, pemboman Libya tahun 1986 oleh Amerika Serikat, dan penghancuran pesawat Pan Am 103.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Meskipun demikian, hubungan mulai membaik selama tahun 1990-an dan mencapai puncaknya pada Desember 2003 setelah Libya mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan program senjata pemusnah massal mereka. Perdana Menteri Britania Tony Blair kemudian melakukan perjalanan ke Tripoli, bertemu dengan Qaddafi dan menyatakan sebuah "hubungan baru" antara kedua negara.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Setelah itu, polisi-polisi Libya di Inggris dilatih bahasa Inggris dan prosedur keamanan, seperti Prosedur Peradilan Pidana dan Prosedur dan Teknik Setop & Cari.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Meskipun hubungan kedua negara telah membaik di bawah kepemimpinan Tony Blair, hubungan mereka memburuk lagi pada tahun 2011 dengan pecahnya Perang Saudara Libya. Perdana Menteri Britania Raya David Cameron mengutuk kekerasan yang "mengerikan dan tidak bisa diterima" yang dilakukan terhadap para demonstran dan protes anti-Qaddafi terjadi di Kedutaan Besar Libya di London. Britania Raya membekukan aset rezim Qaddafi di negara itu dan bergabung dengan Perancis memimpin dorongan intervensi militer melawan pasukan pemerintah Libya. Sebuah kelompok yang disebut "Menggulingkan Tiran" menduduki rumah Saif al-Islam al-Qaddafi di London dan meminta keluarga Qaddafi untuk meninggalkan Libya.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Setelah berminggu-minggu lobi dilakukan oleh Britania Raya dan sekutunya, pada tanggal 17 Maret 2011 Dewan Keamanan PBB menyetujui intervensi militer di Libya, dan dua hari kemudian Britania Raya dan Amerika Serikat menembakkan lebih dari 110 rudal Tomahawk di target-target rezim sebelum mengirimkan jet-jet tempur untuk melindungi warga sipil. Pemerintah Libya mengecam intervensi itu sebagai kolonialisme oleh "musuh Perang Salib" dan mengklaim bahwa bom-bom Britania menargetkan warga sipil.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Britania Raya mengusir duta besar Qaddafi pada Mei 2011 dan menghentikan ikatan terakhirnya dengan Libya Qaddafi pada tanggal 27 Juli 2011 dengan mencabut pengakuan diplomatiknya atas rezim Qaddafi dan mengalihkannya pada Dewan Peralihan Nasional. Kuasa Usaha Libya dan semua staf kedutaan yang tersisa diusir dari negara itu dan kedutaannya ditutup.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Rezim Qaddafi tetap menentang bahkan saat mereka dibom oleh pasukan Britania. ketika kerusuhan Inggris pecah pada bulan Agustus 2011, Wakil Menteri Luar Negeri pemerintahan Qaddafi Khaled Kaim mendesak Cameron untuk mundur dengan mengatakan bahwa "David Cameron telah kehilangan semua legitimasi dan harus pergi", bernada mengejek mengulangi komentar yang dibuat oleh Cameron tentang Qaddafi. Pernyataan itu juga menyerukan intervensi militer internasional di Britania. Televisi pemerintah Libya juga memberikan berita palsu bahwa pemerintah Britania menggunakan tentara bayaran Irlandia dan Skotlandia untuk menghadapi perusuh.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Saat perang saudara meletus, sebuah skandal muncul di Sekolah Ilmu Ekonomi dan Politik London mengenai hubungannya dengan rezim Qaddafi. Terungkapnya fakta itu mengakibatkan direktur sekolah itu, Sir Howard Davies mengundurkan diri pada tanggal 3 Maret 2011 dengan mengutip "kesalahan pertimbangan".
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Pada Juli 2011 Britania Raya secara resmi mengakui Dewan Transisi Nasional ("National Transitional Council" atau "NTC") sebagai pemerintah Libya, mengusir diplomat-diplomat rezim Qaddafi yang tersisa dan mengundang NTC untuk mengangkat seorang duta besar dan mengambil alih kedutaan Libya di London, yang mereka lakukan pada 10 November 2011.