Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Albertus Soegijapranata
Setelah Agresi Militer Belanda II, ketika Belanda menduduki ibu kota di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Soegijapranata menyatakan bahwa perayaan Hari Natal tidak boleh mewah, sebab rakyat sedang sengsara. Selama Belanda menguasai Yogyakarta Soegijapranata dapat mengirim beberapa tulisannya ke luar negeri; tulisan ini, yang dimuat di majalah "Commonweal", mendetail kehidupan sehari-hari orang Indonesia di bahwa kekuasaan Belanda dan menggugat agar masyarakat internasional mengutuk Belanda. Soegijapranata juga berpendapat bahwa blokade Belanda terhadap Indonesia tidak hanya mencekik ekonomi Indonesia, tetapi juga meningkatkan kekuasaan orang-orang Komunis. Ketika Belanda mulai mengundurkan diri setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, Soegijapranata mulai berusaha agar orang Katolik mendapat peran dalam pemerintahan. Bersama I.J. Kasimo, ia menyiapkan Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia, yang diadakan dari tanggal 7 sampai 12 Desember. Kongres ini berakhir dengan disatukannya berbagai partai Katolik sebagai Partai Katolik Indonesia. Soegijapranata dan Kasimo terus mengkonsolidasikan Partai Katolik setelah berakhirnya perang revolusi.
Albertus Soegijapranata
Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, yang diawali dengan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Soegijapranata kembali ke Semarang. Periode pasca-revolusi ditandai dengan meningkat tajamnya jumlah orang yang masuk di seminari; pastor pribumi yang ke-100 ditahbiskan pada tahun 1956. Namun, pemerintah Indonesia juga memberlakukan beberapa peraturan yang membatasi Gereja. Pada tahun 1953 Kementerian Agama memutuskan bahwa misionaris asing tidak akan diizinkan masuk Indonesia, sementara kebijakan lain melarang orang asing yang sudah di Indonesia dari mengajar. Untuk menghadapi hal ini, Soegijapranata membujuk klerus-klerus untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga mereka tidak terhalang kebijakan baru itu.
Albertus Soegijapranata
Selain mengawasi para klerus baru, Soegijapranata terus bertugas supaya anak dari keluarga Katolik mendapatkan pendidikan dan bahwa keluarga mereka makmur. Ia menekankan bahwa siswa harus menjadi bukan hanya orang Katolik yang baik, tetapi juga orang Indonesia yang baik; ia juga menerangkan bahwa siswa harus belajar di mana-mana, bukan hanya di sekolah. Gereja juga terus mengembangkan sarana pendidikan, dari sekolah dasar hingga universitas. Soegijapranata juga mulai mereformasi Gereja di vikariat apostoliknya, sehingga menjadi lebih Indonesia. Ia mengadvokasi penggunaan bahasa Indonesia dan daerah dalam misa; ini diizinkan mulai tahun 1956. Ia juga mendukung penggunaan musik gamelan saat misa, dan menyetujui penggunaan wayang untuk mengajar cerita Al Kitab ke anak-anak.
Albertus Soegijapranata
Dengan Perang Dingin yang semakin meningkat, terjadi perslisihan besar antara Gereja di Indonesia dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Soegijapranata beranggapan bahwa PKI mendapatkan lebih banyak pendukung dari kalangan miskin karena menawarkan hak buruh melalui serikat pekerjanya. Untuk melawan ini, ia bekerja sama dengan orang Katolik lain untuk mendirikan kelompok pekerja yang dibuka untuk orang Katolik dan non-Katolik. Dengan memberdayakan buruh, Soegijapranata berharap agar PKI akan kehilangan kekuatannya. Salah satu kelompok yang didirikan ialah Buruh Pancasila, yang dibentuk pada tanggal 19 Juni 1954; organsisasi tersebut juga merupakan salah satu cara Soegijapranata untuk mempromosikan falsafat Pancasila. Tahun berikutnya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang mengakui bakti Soegijapranata untuk orang miskin, menentukan agar Soegijapranata menjadi pemimpin program bakti sosial di seluruh Nusantara. Pada tanggal 2 November 1955 Soegijapranata dan beberapa uskup lain mengeluarkan sebuah surat pastoral yang mencela paham komunisme, Marxisme, dan materialisme; mereka juga minta agar pemerintah memperlakukan setiap warga negara dengan adil dan bijaksana.
Albertus Soegijapranata
Ada pula gangguan di dalam hierarki Gereja. Hubungan antara Indonesia dan Belanda masih buruk, dan adanya konflik mengenai penguasaan Papua bagian barat - daerah itu secara historis dikuasai Belanda, tetapi diklaim oleh Indonesia. Soegijapranata dengan tegas mendukung penguasaan Indonesia atas daerah tersebut. Dalam sebuah surat Soegijapranata menulis bahwa orang Indonesia terus sengsara dan bahwa Katholieke Nationale Partij di Belanda adalah penyebab hubungan buruk antara dua negara itu. Papua bagian barat digabung dengan Indonesia pada tahun 1963. Ada pula gangguan pada tahun 1957 setelah Presiden Soekarno menyatakan bahwa dirinya merupakan presiden seumur hidup dan menentukan sistem Demokrasi Terpimpin. Faksi yang dipimpin Soegijapranata mendukung pemerintah, sementara faksi yang dipimpin Kasimo menentangnya. Soekarno lalu minta agar Soegijapranata bergabung dengan Dewan Nasional, sebuah permintaan yang ditolak Soegijapranata. Namun, ia tetap mengirim dua orang agar orang Katolik tetap diwakili. Ini, serta dukungan Soegijapranata untuk Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan kembalinya ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membuat Uskup Jakarta Adrianus Djajasepoetra menyatakan bahwa Soegijapranata seorang penjilat. Namun, Soegijapranata sangat tegas menolak gagasan Nasakom, yang mendasarkan pemerintahan Indonesia pada komunisme.
Albertus Soegijapranata
Pada akhir dasawarsa 50-an, KWI sering mengadakan pertemuan untuk membahas perlunya hierarki Katolik Roma di Indonesia yang berdaulat. Pembahasan ini, yang diadakan setahun sekali, membahas soal administrasi serta kepastoran, termasuk penerjemahan lagu rohani ke dalam bahasa daerah. Pada tahun 1959, Kardinal Grégoire-Pierre Agagianian mengunjungi Indonesia untuk memeriksa persiapan Gereja. Pada bulan Mei 1960, KWI secara resmi mengajukan permohonan untuk dibentuknya Gereja Katolik Indonesia yang berdaulat; surat permohonan ini dibalas Paus Yohanes XXIII, dalam surat bertanggal 20 Maret 1961, yang membagi nusantara Indonesia menjadi enam provinsi gerejawi, yaitu dua di pulau Jawa, satu di Sumatera, satu di Flores, satu di Sulawesi dan Maluku, dan satu di Kalimantan. Semarang menjadi pusat provinsi Semarang, dan Soegijapranata menjadi uskup agung. Ia diangkat pada tanggal 3 Januari 1961.
Albertus Soegijapranata
Saat ini terjadi, Soegijapranata berada di Eropa untuk Konsili Vatikan II, mulai dengan sesi persiapan, termasuk sebagai anggota Komisi Persiapan Sentral; di komisi tersebut Soegijapranata merupakan salah satu dari enam uskup dan uskup agung dari Asia. Soegijapranata mengikuti sesi pertama Konsili dan menunjukkan keprihatinan akan keadaan kepastoran dan memohon agar sistem Gereja dimodernisasi. Dia lalu kembali ke Indonesia, tetapi dalam kesehatan yang kurang baik.
Albertus Soegijapranata
Setelah dirawat di Rumah Sakit Elisabeth Candi pada tahun 1963, Soegijapranata dilarang melaksanakan tugasnya. Justinus Darmojuwono, seorang mantan tahanan Jepang dan vikaris jenderal Semarang sejak tanggal 1 Agustus 1962, menjalani tugas uskup. Pada tanggal 30 Mei 1963 Soegijapranata meninggalkan Indonesia dan kembali ke Eropa untuk menghadiri pemilihan Paus Paulus VI. Ia lalu pergi ke Nijmegen dan dirawat di Rumah Sakit Canisius Hospital dari tanggal 29 Juni hingga 6 Juli; perawatan ini tidak berhasil. Soegijapranata meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1963 di sebuah susteran di desa Steyl, Belanda; ia mengalami serangan jantung tidak lama sebelum meninggal.
Albertus Soegijapranata
Karena Soekarno tidak ingin Soegijapranata dikebumikan di Belanda, jenazah Soegijapranata diterbangkan ke Indonesia setelah doa yang dipimpin Kardinal Bernardus Johannes Alfrink. Soegijapranata dinyatakan seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 26 Juli 1963 melalui Keputusan Presiden No. 152/1963, saat jenasahnya masih dalam perjalanan ke Indonesia. Pesawat yang membawa Soegijapranata tiba di Bandar Udara Kemayoran di Jakarta pada tanggal 28 Juli. Pada hari berikutnya jenasahnya diterbangkan ke Semarang dan, pada tanggal 30 Juli dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Darmojuwono dipilih pada bulan Desember 1963 sebagai uskup agung Semarang yang baru; ia dikonsekrasi pada tanggal 6 April 1964 oleh Uskup Agung Ottavio De Liva.
Albertus Soegijapranata
Soegijapranata dibanggakan oleh orang Jawa yang beragama Katolik; mereka memuji kekuatannya selama pendudukan Jepang dan revolusi nasional. Penulis Anhar Gonggong menyatakan bahwa Soegijapranata bukan hanya seorang uskup, melainkan pemimpin Indonesia yang "teruji sebagai pemimpin yang baik dan memang layak dijadikan pahlawan nasional." Sejarawan Indonesia Anton Haryono menyatakan bahwa kenaikan Soegijapranata menjadi uskup sangat "monumental", mengingat bahwa ia baru ditahbiskan sembilan tahun sebelumnya, dan tetap diangkat meskipun ada pastor lain yang lebih berpengalaman. Henricia Moeryantini, seorang suster dalam Orde Carolus Borromeus, menulis bahwa di bawah Soegijapranata Gereja Katolik berperan di tingkat nasional, dan bahwa Soegijapranata terlalu peduli akan keperluan masyarakat sehingga tidak bisa menjadi bagaikan orang luar saat revolusi.
Albertus Soegijapranata
Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang dinamakan untuk Soegijapranata. Ada pula berbagai jalan yang diberi nama Soegijapranata, termasuk di Semarang, Malang, dan Medan. Makam Soegijapranata di Giri Tunggal sering menjadi tempat ziarah untuk orang Indonesia yang Katolik; mereka sering mengadakan misa di tempat itu.
Albertus Soegijapranata
Pada bulan Juni 2012 sutradara Garin Nugroho mengeluarkan film biopik tentang Soegijapranata, yang diberi judul "Soegija". Dibintangi Nirwan Dewanto sebagai Soegijapranata, film ini mengikuti kegiatan Soegijapranata pada dasawarsa 40-an, yang dilatarbelakangi dengan pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan Indonesia. Film ini, yang menelan dana Rp 12 miliar, ditonton lebih dari 100.000 orang pada hari pertama tayang. Peluncuran film ini diikuti oleh novelisasi kehidupan Soegijapranata, yang dilakukan secara fiksi, oleh pengarang Katolik Ayu Utami. Beberapa tulisan biografis yang bukan fiksi, yang ditulis baik oleh orang beragama Katolik maupun tidak, juga diterbitkan dalam kurung waktu itu.
Albertus Soegijapranata
Dalam budaya populer Indonesia, Soegijapranata dikenang karena pernyataan "100% Katolik, 100% Indonesia". Moto ini, yang sudah digunakan dalam iklan berbagai tulisan biografi serta film "Soegija", berasal dari pidato Soegijapranata saat Kongres Katolik Seluruh Indonesia di Semarang pada tahun 1954, sebagaimana berikut:
Sukarjo Wiryopranoto
Sukarjo Wiryopranoto () adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia.
Sukarjo Wiryopranoto
Tamatan Sekolah Hukum tahun 1923 ini kemudaian bekerja di Pengadilan Negeri di beberapa kota sampai akhirnya mendirikan sendiri kantor pengacara "Wisnu" di Malang, Jawa Timur.
Sukarjo Wiryopranoto
Sukardjo menjadi anggota "Volksraad" pada tahun 1931. Selain itu bersama Dr. Soetomo ia mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI).
Sukarjo Wiryopranoto
Ia juga pernah menjabat sebagai Perwakilan Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sampai akhir hayatnya.
Sukarjo Wiryopranoto
Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
Soepeno
Soepeno () adalah Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Kabinet Hatta I, dan juga tokoh pemuda pada saat Pergerakan Nasional. Dia meninggal dunia sewaktu masih menjabat dalam jabatan tersebut akibat Agresi Militer Belanda II.
Soepeno
Masa kecil Soepeno tidak banyak diketahui. Soepeno lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada 12 Juni 1916. Dia merupakan anak dari Soemarno, seorang pegawai rendah yang bekerja di perusahaan kereta api milik pemerintah kolonial Hindia Belanda di Stasiun Tegal. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas di "Algemeene Middelbare School" (AMS) Semarang, ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Teknik ("Technische Hogeschool te Bandoeng") di Bandung. Hanya dua tahun ia menuntut ilmu di sekolah itu karena ia pindah ke Sekolah Tinggi Hukum ("Rechts Hogeschool te Batavia") di Batavia. Ia menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Hukum ("Rechts Hogeschool te Batavia") selama empat tahun. Di kota yang menjadi pusat pemerintahan kolonial inilah Soepeno semakin tertarik untuk turut ambil bagian dalam era pergerakan nasional. Ia memimpikan bangsa Indonesia bisa lepas dari penjajahan Belanda. Di kota itu juga, Soepeno bergabung dengan Perkumpulan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), lalu oleh rekan-rekannya, ia terpilih sebagai ketua. Ia juga memimpin Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia (BAPERPPI) sejak 1941.
Soepeno
Selama di Jakarta, Soepeno menetap tinggal di asrama Perkumpulan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) di Jalan Cikini Raya 71, ia juga menjadi ketua asrama/pondokan tersebut. Di asrama itulah, untuk pertama kalinya Soepeno bertemu langsung dengan Mohammad Hatta. Menurut Rosihan Anwar dalam bukunya, "Soepeno: Pejuang Politik dan Gerilyawan" disebutkan bahwa Soepeno pernah menjadi anggota Indonesia Moeda. Ia juga sempat mendirikan dan diangkat sebagai Ketua Balai Pemuda di Solo. Menurut Julinar Said dkk, Soepeno menjadi anggota Indonesia Moeda selama di Pekalongan dan Tegal. Menurut Sejarawan Benedict R. O'G Anderson, tidak hanya di Indonesia Moeda Pekalongan dan Tegal, Soepeno juga aktif di Indonesia Moeda Semarang dan Bandung. Ia juga terlibat dalam mempromosikan PPPI melawan saingannya, Unitas Studiosorum Indonesiensis, organisasi pelajar berkebangsaan Belanda yang penurut. Istri Soepeno, Kamsitin Wasiyatul Chakiki Danoesiswojo atau Tien Soepeno menyebutkan, pada masa-masa awal kemerdekaan, ia juga menjadi konseptor sejumlah lembaga negara seperti Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang merupakan lembaga legislatif pertama sekaligus menjadi anggota lembaga tersebut. Pada akhir tahun 1945 (dalam rapat pada 20 Desember 1945) diangkat dan dipilihlah 25 orang dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), anggota Partai Sosialis, Soepeno terpilih sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.
Soepeno
Pada tahun 1946, terjadi krisis dalam pemerintahan Kabinet Sjahrir III, karena dianggap menjual negara dengan menyetujui perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946 ditetapkan pada tanggal 28 Desember 1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Peraturan Presiden No. 6/1946 berisi tentang penyempurnaan susunan Komite Nasional Indonesia Pusat, berbentuk penambahan jumlah anggotanya dari 200 menjadi 514 orang. Di samping itu supaya lebih dapat mencakup semua lapisan dan golongan yang ada. Dalam Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat pada 2 Maret 1947 menyetujui tindakan Presiden Soekarno menambah jumlah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut. Dalam persetujuan penambahan anggota KNIP, maka Badan Pekerja KNIP yang lama dibubarkan. Pada Sidang KNIP tanggal 3 Maret 1947 disusun dan dipilih Badan Pekerja KNIP yang baru. Jumlah anggota Badan Pekerja KNIP meningkat dari 25 orang menjadi 47 orang. Partai Sosialis memperoleh lima (menempatkan lima orang perwakilan) dari 47 kursi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut, dan salah satu perwakilannya sebagai anggota adalah Soepeno.
Soepeno
Ia juga kemudian bergabung ke dalam partai bentukan Hatta-Syahrir, PNI-Pendidikan (PNI-Baru) setelah PNI Soekarno dilarang oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1932. Pada tanggal 19 November 1945, anggota Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-Pendidikan mengadakan pertemuan di Grand Hotel, Cirebon. Syahrir tidak hadir dan hanya mengutus pengikutnya, Subadio Sastrosatomo, L.M. Sitorus, T.B. Simatupang serta salah satunya adalah Soepeno. Dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat mendukung Kabinet Sutan Sjahrir-Amir Sjarifuddin, yang telah dilantik lima hari sebelumnya. Untuk menyesuaikan dengan situasi politik yang baru semasa revolusi, PNI-Pendidikan menjadi partai politik yang baru. Karena situasi politik yang baru haruslah membutuhkan nama baru. Maka dalam pertemuan itu juga diputuskan nama PNI-Pendidikan diubah menjadi Partai Rakyat Sosialis atau Paras.
Soepeno
Pada 16-17 Desember 1945, Partai Rakyat Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) bentukan Amir mengadakan kongres fusi di Cirebon. Hasil dari kongres tersebut, kedua partai setuju untuk bergabung, dan terbentuklah Partai Sosialis. Dalam komposisi kepengurusan Partai Sosialis, Soepeno duduk dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Sosialis. Ia juga merupakan orang yang dekat dengan Sutan Syahrir. Ketika terjadi keretakan antara kelompok Syahrir dengan kelompok Amir Syarifuddin sesudah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin II, Syahrir memilih untuk membentuk partai baru, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada tanggal 12 Februari 1948 di Yogyakarta dan memberikan dukungan kepada Kabinet Hatta I dengan mengikutsertakan anggotanya yakni Soepeno duduk dalam Kabinet Hatta I. Menurut dr. A. Halim (simpatisan PSI, namun bukan anggota partai), pendirian PSI pada 12 Februari 1948 terjadi dalam pertemuan di rumah Ibu Soebadio Sastrosatomo di Kliteran. Hadir dalam rapat itu kira-kira sepuluh orang, Soebadio Sastrosatomo, Soepeno, Djohan Sjahroezah, Sugondo Djojopuspito, Iskandar Tedjasukmana, dan lain-lain (termasuk dr. A. Halim). Beberapa anggota Kelompok Syahrir, seperti Soepeno, Kusno, Djohan Sjahroezah, Soebadio Sastrosatomo, L.M. Sitorus, Soedarsono, Sugondo Djojopuspito, dan lain-lain juga keluar dari Partai Sosialis dan ikut mendirikan Partai Sosialis Indonesia bersama Syahrir.
Soepeno
Soepeno menikah dengan Kamsitin Wasiyatul Chakiki Danoesiswojo atau Tien Soepeno, wanita kelahiran Banjarnegara, yang lahir tahun 1923. Mereka menikah di Klampok Banjarnegara, Agustus 1943. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai putri satu-satunya, Soepeni Rokoetiningajoe Judianingsih (lahir pada tahun 1944). Rosihan Anwar dalam "In Memoriam: Mengenang yang Wafat" (2002: 135) menyebut Soepeno merupakan sosok yang tangguh dan sederhana. ""Soepeno, orang yang suka bekerja keras. Dia mirip dengan workaholic. Di asrama Badan Pekerja KNIP di Purworejo, Soepeno makan apa adanya, tidur di atas tikar, hidup sederhana. Dia bagaikan keranjingan dengan kerja sehingga melalaikan kadang-kadang keluarganya.”", tulis Rosihan.
Soepeno
Pada tahun 1948, Soepeno pergi ke Sumatera untuk mengkonsolidasi Republik di Sumatera (Bukittinggi) dan mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perang kembali serta pindahnya pemerintahan ke Sumatera. Kemudian pada 29 Januari 1948 ia dipanggil kembali ke Jawa, ia diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam Kabinet Hatta I (Kabinet Presidentil I). Ia adalah satu-satunya anggota sayap kiri yang duduk di Kabinet Hatta I atas nama perseorangan.
Soepeno
Sewaktu Belanda menyerang Indonesia pada 19 Desember 1948 yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II, membuat Ibukota NKRI, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Presiden Soekarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat pemerintahan ditangkap. Saat itu Soepeno menjadi Menteri Pemuda dan Pembangunan RI. Setelah Yogyakarta jatuh, Soepeno ikut bergerilya dan pasukan Belanda terus memburunya. Soepeno lolos karena sedang bertugas di luar Yogyakarta, tepatnya di Cepu, Jawa Tengah. Dikisahkan oleh Djoeir Moehamad & Abrar Yusra dalam "Memoar Seorang Sosialis" (1997: 208)"," Soepeno saat itu sebenarnya dalam perjalanan pulang ke ibukota dari Cepu. Saat sampai di Prambanan, sisi timur Yogyakarta, ia merasa ada yang tidak beres. Ternyata benar, pusat pemerintahan telah diduduki Belanda. Dari Prambanan, Soepeno mengarahkan mobilnya balik jalan, menuju Tawangmangu, dekat Solo. Di sana, ia akan bergabung dengan para pejabat negara lainnya yang lolos dari penangkapan. Setelah berkoordinasi di Tawangmangu, diputuskan bahwa masing-masing pejabat akan turut bergerilya, berpindah-pindah lokasi, hingga situasi terkendali. Soepeno dan beberapa orang lainnya diarahkan menuju timur, ke suatu tempat di lereng Gunung Wilis di mana Panglima Besar Jenderal Soedirman dan pasukannya bermarkas. Rombongan kecil ini berangkat dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, dalam ancaman yang setiap saat bisa saja hadir. Bersama Soesanto Tirtoprodjo, kedua "Menteri Gerilya" itu berkelana di daerah pegunungan Jawa Timur menggerakkan rakyat berjuang terus melawan Belanda. Seorang wanita ikut dalam rombongan mereka, yaitu Nyonya Susilowati Rikerk, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Soepeno
Hampir tiga pekan berjalan, rombongan Soepeno tiba di Desa Wayang, Ponorogo. Di desa itu, mereka bertemu dengan Kapten Soepardjo Roestam, ajudan Jenderal Soedirman yang memang diutus untuk mencari keberadaan para pejabat RI (Departemen Penerangan RI, "Djendral Soedirman Pahlawan Sedjati", 1950: 45). Setelah memberitahu di mana posisi pasukan Jenderal Soedirman kendati tetap saja cukup sulit untuk menemukan tempat itu, Kapten Soepardjo pamit karena harus melanjutkan tugas. Soepeno dan rombongan juga meneruskan perjalanan. Medan liar yang amat sulit dan harus berkali-kali memutar jalan agar terhindar dari sergapan musuh membuat perjalanan yang ditempuh memakan waktu semakin lama. Sementara itu, tentara Belanda kian gencar mengejar. Pada 20 Februari 1949, Soepeno dan kawan-kawan menjejakkan kaki di Dusun Ganter, Nganjuk. Di dusun ini, mereka menginap di rumah warga dan berniat menetap selama beberapa hari sebelum melanjutkan perjalanan yang entah kapan akan berakhir.
Soepeno
Setelah berbulan-bulan bergerilya, Soepeno dan rombongannya tertangkap Belanda di Desa Ganter, Dukuh Ngliman, Nganjuk setelah Belanda menyerang wilayah Ganter pada 24 Februari 1949. Tentara Belanda menyuruhnya jongkok dan mengintrogasi dia. Belanda juga berhasil menangkap seluruh pembesar sipil di Jawa Timur. Soepeno mengatakan bahwa ia adalah penduduk daerah tersebut namun Belanda tidak percaya. Akhirnya, pelipisnya ditembak dan Soepeno tewas seketika. Belanda kemudian mengeksekusi rombongan Soepeno yang terdiri dari enam orang, termasuk ajudan Soepeno, Mayor Samudro juga ditembak mati. Eksekusi-eksekusi dilakukan di depan umum, menurut laporan TNI, sebagai alat untuk mengintimidasi penduduk. Soepeno pun kemudian dimakamkan di Nganjuk. Setahun kemudian, pada 29 Februari 1950 makamnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Istri Soepeno, Tien Soepeno, mengaku karena kurangnya informasi, baru mengetahui kabar suaminya tewas dieksekusi Belanda sebulan kemudian.
Soepeno
Makam Menteri Soepeno berada di sisi kanan tempat peristirahatan terakhir Jenderal Oerip Soemohardjo yang berdampingan dengan nisan Panglima Besar Jenderal Soedirman (Solichin Salam, "Djenderal Soedirman Pahlawan Kemerdekaan", 1963: 95). Sesuai surat keputusan pemerintah, Surat Keputusan Presiden RI No. 039/TK/Th. 1970 tgl. 13 Juli 1970, pada pertengahan tahun 1970, atas segala pengorbanan yang telah dia berikan kepada perjuangan kemerdekaan, Soepeno ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. la dianugerahi pula Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Kelas III secara anumerta, yakni sebagai penghargaan atas sifat-sifat kepahlawanannya serta atas keberanian dan ketebalan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugasnya yang telah disumbangkan terhadap Negara dan Bangsa Indonesia. Masyarakat mengenangnya sebagai menteri gerilya. Rekan seperjalanannya, Soesanto Tirtoprodjo, merekam eksekusi tersebut dalam sebuah "tembang" Jawa, Durma:
Soepeno
""Duk semana Pak Soepeno nekad koerban,"
Soepeno
"Pahlawan loehoer jekti"
Soepeno
"Koesoemaning bangsa,"
Soepeno
"Lila ngetohken djiwa"
Soepeno
"Mrih kawanira basoeki,"
Soepeno
"Aroem asmanja,"
Soepeno
"Langgeng cinathet pasthi"."
Soepeno
Dalam terjemahan bebas, yang dilakukan oleh perintis kemerdekaan sekaligus sastrawan Jawa dengan nama pena "Kamadjaja", makna tembang tersebut sebagai berikut: