Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kasus korupsi e-KTP
Sebagai tindak lanjut, KPK lalu memanggil Setya Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka pada 11 September 2017. Akan tetapi, Novanto tidak datang dengan alasan sakit karena sedang mengalami perawatan di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Novanto dikabarkan mengalami kenaikan gula darah setelah berolahraga. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan pengacara Setya Novanto di Gedung KPK sembari menyerahkan surat keterangan dokter kepada KPK.
Kasus korupsi e-KTP
Rencananya sidang praperadilan pertama akan dilaksanakan pada Selasa, 12 September 2017. Namun karena Novanto masih sakit dan atas permintaan KPK, maka hakim kemudian memutuskan untuk menggeser jadwal sidang pada 20 September 2017. Pada waktu yang sama, Novanto melalui surat meminta KPK untuk menunda penyidikan atas kasus yang melibatkan namanya serta meminta KPK untuk menghormati sidang praperadilan yang ia ajukan sampai adanya putusan praperadilan. Menanggapi hal tersebut, KPK kemudian merespon bahwa KPK tidak akan memenuhi permintaan Novanto dan tetap melakukan penyidikan kepadanya. Hal itu sesuai dengan tiga dasar hukum yang dimiliki Indonesia, yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Kasus korupsi e-KTP
Pada Senin, 18 September 2017 KPK melakukan pemanggilan kembali kepada Setya Novanto ke Gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun seperti pada panggilan pertama, Novanto tidak dapat hadir lagi dikarenakan ia sedang dirawat di Rumah Sakit Premier Jakarta untuk menjalani kateterisasi jantung. Untuk mengetahui tentang kesehatan Novanto lebih lanjut, KPK kemudian mengirimkan dokter ke RS Premier Jakarta dan bekerja sama dengan dokter yang menangani Novanto.
Kasus korupsi e-KTP
Proses praperadilan Setya Novanto berlanjut pada 20 September 2017 saat sidang perdana digelar. Dalam sidang tersebut Agus Trianto yang saat itu berperan sebagai pengacara mengajukan keberatan karena ia menilai ada keanehan atas penetapan status tersangka pada Novanto yang dilakukan oleh KPK. Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 namun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru diterima Novanto pada 18 Juli 2017. Ia menilai bahwa KPK telah melanggar KUHAP dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan seharusnya KPK menetapkan tersangka setelah keluarnya SPDP. Ia juga beranggapan bahwa tuduhan terhadap Novanto atas kasus e-KTP tidak berdasar karena nama Novanto tidak disebutkan dalam putusan sidang Irman dan Sugiharto.
Kasus korupsi e-KTP
Pada 22 September 2017 Cepi Iskandar, hakim tunggal yang bertugas di sidang praperadilan menolak eksepsi yang diajukan oleh KPK dan menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut. Sebelumnya pihak Novanto mempermasalahkan soal status penyelidik dan penyidik KPK. Namun KPK menilai jika pihak Novanto keberatan, seharusnya mereka mengajukannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan praperadilan. KPK pun menerima dan menghargai keputusan hakim. Pada sidang yang digelar pada 27 September 2017 KPK meminta untuk memutar rekaman terkait keterlibatan Novanti di sidang. Namun hakim Cepi malah menolaknya.
Kasus korupsi e-KTP
Setelah 2 bulan menyandang status sebagai tersangka, status Novanto sebagai tersangka kemudian dibatalkan oleh Hakim Cepi pada sidang praperadilan lanjutan yang diselenggarakan pada 29 September 2017. Menurut Hakim Cepi, penetapan Novanto sebagai tersangka tidak sah karena diputuskan di awal penyidikan, bukan di akhir. Selain itu ia juga tidak bisa menerima alat bukti yang digunakan KPK untuk menangkap Novanto karena telah digunakan sebelumnya dalam penyidikan Irman dan Sugiharto.
Kasus korupsi e-KTP
Sebulan setelah pembatalan status tersangka oleh Hakim Cepi, tepatnya pada 31 Oktober 2017 KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Setya Novanto. Setya Novanto disangkakan pada Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 "juncto" Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keputusan ini dibuat oleh KPK setelah melakukan penyelidikan lebih dalam dengan mengumpulkan berbagai bukti dan minta keterangan dari para saksi. Pada 13 dan 18 Oktober 2017 KPK pernah meminta Novanto untuk dimintai keterangan, namun ia absen dengan alasan tugas kedinasan. Sebagai tindak lanjut, KPK lalu mengantarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke kediamannya di Kebayoran Baru per 3 November 2017.
Kasus korupsi e-KTP
Pada 10 November 2017 KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya setelah sempat dibatalkan oleh Hakim Cepi. Pada 15 November 2017 KPK memangggil Novanto untuk melakukan proses pemeriksaan sebagai tersangka. Namun karena ia tidak hadir, maka penyidik KPK memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Setibanya di sana penyidik KPK tidak menemukan Novanto sama sekali. Keesokkan harinya, KPK mendatangi rumah Novanto kembali. Kali ini mereka melakukan penggeledahan dan menyita CCTV.
Kasus korupsi e-KTP
Pada malam harinya pada hari yang sama, Friedrich Yunadi memberitahukan bahwa Novanto tengah dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau karena mengalami kecelakaan di kawasan Permata Hijau hingga tak sadarkan diri. Setelah sempat dipindahkan di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat Novanto akhirnya dibawa ke gedung KPK dengan menggunakan kursi roda pada 19 November 2017 untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Berdasarkan keterangan tim dokter, Novanto tak perlu dirawat lagi di Rumah Sakit. Pemeriksaan pun diadakan keesokan harinya di gedung KPK pada 20 November 2017.
Kasus korupsi e-KTP
Pada 5 Desember KPK menyatakan bahwa berkas-berkas Novanto telah P21 atau lengkap. Oleh karena itu KPK melimpahkan berkas-berkas tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 6 Desember 2017. Sehari setelahnya, yakni pada 7 Desember 2017 Pengadilan Negeri Jakarta menggelar sidang praperadilan perdana. Seharusnya sidang perdana praperadilan diadakan pada 30 November 2017. Namun berhubung KPK tidak hadir, maka sidang ditunda selama 7 hari. Setelah itu sidang praperadilan dilanjutkan lagi pada 8 dan 11 Desember 2017. Sidang praperadilan dilakukan karena Novanto sempat mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan pada 15 Desember 2017.
Kasus korupsi e-KTP
Berdasarkan aturan yang mengacu pada Pasal 82 ayat 1 huruf c, putusan praperadilan harus diselesaikan maksimal 7 hari setelah sidang diadakan. Itu artinya, putusan maksimal dibacakan pada 14 Desember 2017 mengingat sidang diselenggarakan pada 7 Desember 2017. Namun berhubung sidang pokok perkara akan diselenggarakan pada 13 Desember 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka secara otomatis praperadilan Novanto pun gugur. Hal itu dinyatakan oleh hakim tunggal praperadilan Setya.
Kasus korupsi e-KTP
Pada 13 Desember 2017 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengadakan sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam sidang tersebut terdapat beberapa hal yang terjadi pada Setya Novanto, mulai dari tak menjawab saat ditanya hakim, mengaku sakit diare dan telah 20 kali bolak-balik ke WC bahkan hingga mengatakan bahwa ia lahir di Jawa Timur padahal sebenarnya Bandung. Atas tindakan yang Novanto lakukan, hakim sidang sempat melakukan skors lalu meminta dokter untuk memeriksakan kesehatannya.
Kasus korupsi e-KTP
Setelah melalui serangkaian proses, majelis hakim kemudian memberikan vonis kepada para tersangka atas keterlibatan mereka dalam tindakan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP. Setiap tersangka mendapatkan vonis yang berbeda tergantung sejauh mana keterlibatan mereka. Berikut adalah hukuman yang harus diterima oleh para tersangka:
Kasus korupsi e-KTP
Atas tindakannya dalam merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun dan terbukti menerima uang sebesar USD 200 ribu dari Andi Narogong, Sugiharto dijatuhi hukuman oleh majelis hakim berupa kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan penjara. Selain itu, Sugiharto juga wajib membayar uang pengganti senilai USD 50 ribu dikurangi USD 30 ribu serta mobil honda jazz senilai Rp 150 juta dalam rentang waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Harta benda Sugiharto akan disita jika ia tidak membayarnya. Jika tidak cukup, harta benda tersebut diganti dengan kurungan penjara selama 1 tahun. Keputusan ini diputuskan oleh Majelis Hakim pada sidang dengan agenda pembacaan vonis pada 20 Juli 2017. Vonis ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 22 Juni 2017.
Kasus korupsi e-KTP
Berdasarkan penyelidikan KPK dan hasil sidang, Irman terbukti menerima uang sebesar USD 300 ribu dari Andi Narogong dan USD 200 ribu dari Sugiharto. Oleh karena itu per 20 Juli 2017 majelis hakim lewat sidang dengan agenda pembacaan vonis memberikannya hukuman berupa kurungan penjara selama 7 tahun dan membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Di samping itu Irman juga wajib membayar uang pengganti senilai USD 500 ribu dikurangi USD 300 ribu dan Rp 50 juta dalam rentang waktu 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dipenuhi, harta benda Irman akan disita. Jika masih tak cukup, Irman wajib menggantinya dengan pidana 2 tahun penjara.Vonis ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 22 Juni 2017.
Kasus korupsi e-KTP
Dijuluki 'Narogong' karena memiliki usaha konveksi di Jalan Narogong, Bekasi, Andi dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 7 Desember 2017 berupa hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara serta wajib membayar uang pengganti senilai USD 2,1 juta. Dengan harapan dapat meringankan vonis (sidang dengan agenda pembacaan vonis belum dilakukan) yang akan diputuskan nanti, ia pun berperan sebagai "justice collaborator".
Kasus korupsi e-KTP
Untuk menguak siapa dalang di balik korupsi megaproyek e-KTP, KPK membutuhkan berbagai bukti kuat. Salah satu yang memilikinya adalah Johannes Marliem. Marliem sendiri merupakan direktur PT Biomorf Lone LLC yang terlibat dalam proyek e-KTP dalam hal pengadaan produk Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS) merek L-1. Seperti yang diberitakan berbagai media, ia menjadi saksi kunci atas kasus ini karena melalui sebuah wawancara dengan media Tempo ia mengaku memiliki rekaman berukuran 500 GB berisikan percakapan antara para pelaku proyek e-KTP. Setya Novanto termasuk salah satu di antaranya. Beberapa waktu setelah melakukan wawancara, ia kemudian menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapat perlindungan.
Kasus korupsi e-KTP
Berdasarkan surat dakwaan Irman dan Sugiharto, perkenalan Marliem dengan proyek e-KTP bermula dari pertemuannya dengan Diah Anggraini, Andi Narogong, Husni Fahmi dan Chaeruman Harahap pada Oktober 2010 di Hotel Sultan, Jakarta. Ia juga sempat bertemu dengan tim Fatmawati dan Setya Novanto. Masih berdasarkan surat dakwaan, ia disebut telah memberikan uang sebesar 200 ribu dollar Amerika kepada Sugiharto di Mal Grand Indonesia yang kemudian dianggap sebagai uang keuntungan dari proyek e-KTP oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Kasus korupsi e-KTP
Namun belum sampai terungkap seperti apa dan bagaimana isi dari bukti rekaman yang Marliem miliki, sebuah kabar duka datang. Marliem dinyatakan meninggal dunia di kediamannya di Amerika Serikat. Kabar itu pertama kali muncul dari media sosial pada Jumat, 12 Agustus 2017, seperti yang pertama kali dituliskan oleh akun instagram bernama @mir_at_lgc dalam foto yang diunggahnya bersama Johannes Marliem dan CEO Lamborghini. Kematian Johannes kemudian dihubungkan oleh beberapa media dengan penyekapan yang dilakukan oleh seorang pria bersenjata di kawasan elite Beverly Grove, Edinburgh Avenue, West Hollywood, Los Angeles, tempat Marliem tinggal. Itu dikarenakan peristiwa tersebut terjadi pada beberapa hari sebelum Johannes meninggal, tepatnya dari Rabu, 10 Agustus 2017 pada pukul 17.00 WIB hingga Kamis, 11 Agustus 2017 dini hari waktu Amerika yang kemudian diakhiri dengan tindakan bunuh diri si penyekap dengan cara menembakkan senjata ke dirinya sendiri.
Kasus korupsi e-KTP
Setelah sempat simpang siur akan apa penyebab kematian Johannes Marliem, pada 15 Agustus 2017 otoritas Los Angeles menyatakan bahwa Marliem tewas karena bunuh diri. Ia mengakhiri nyawanya dengan cara menembakkan pistol ke arah kepalanya sendiri. Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi Department of Medical Examiner-Coroner Los Angeles County. Asisten Kepala Investigasi dari Kantor Koroner Los Angeles County juga membenarkan hal tersebut.
Kasus korupsi e-KTP
Mengenai status Johannes Marliem sebagai saksi kunci, terdapat dua versi berbeda dari KPK. KPK melalui Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa KPK tidak pernah menganggap Marliem sebagai saksi kunci karena tidak pernah hadir di persidangan. Saut bahkan menduga bahwa kematian Johannes dikarenakan ia mendapatkan tekanan sehingga mengakhirinya dengan melakukan bunuh diri. Namun Novel Baswedan justru menganggapnya sebagai salah satu saksi kunci dari beberapa saksi kunci yang ada.
Kasus korupsi e-KTP
Kepergian Johannes Marliem menimbulkan berbagai respon dari berbagai pihak. Wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyarankan kepada KPK untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi e-KTP. Ia berpendapat bahwa KPK terganggu sejak kabar duka itu terjadi. Alasan lainnya adalah ia beranggapan bahwa Johannes Marliem tidak bisa disebut sebagai saksi kunci karena KPK belum pernah memeriksanya sejak kasus e-KTP bermula. Ia juga menilai tidak ada dasarnya menjadikan Johannes Marliem sebagai saksi kunci karena sebagai orang yang bekerja di bidang digital, adalah hal yang wajar jika Marliem bersinggungan dengan data-data. Sementara itu menurut Indonesian Corruption Watch, kematian Marliem dapat menghambat KPK dalam menyelesaikan kasus ini karena menduga para pelaku melakukan usaha sistematis yang dilakukan untuk menyerang KPK. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo turut memberikan tanggapan terkait kematian Marliem. Baginya, KPK bertanggung jawab besar atas kematian Marliem karena gagal dalam memberikan perlindungan.
Kasus korupsi e-KTP
Meskipun Marliem telah meninggal dunia sebelum menyerahkan rekaman, KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus ini. Berhubung Marliem telah menjadi Warga Negara Amerika Serikat sejak 2014 dan kematiannya terjadi di Amerika Serikat, KPK pun bekerja sama dengan FBI untuk menguak kasus ini. Ini adalah kali kesekian KPK melakukan kerja sama dengan FBI.
Kasus korupsi e-KTP
Lewat kerja sama tersebut FBI berhasil menguak aset yang dimiliki oleh Johannes Marliem pada akhir September 2017. FBI mendapatkan fakta bahwa selain Biomorf telah menerima lebih dari 50 juta dollar Amerika untuk pembayaran subkontrak proyek e-KTP, terjadi transaksi sebesar 13 juta dolar atau setara dengan 175 milyar rupiah ke rekening pribadi Marliem. Laporan FBI menyebutkan bahwa uang itu digunakan untuk membeli rumah, mobil dan bahkan jam tangan mewah. Setelah ditelusuri lebih lanjut di Konsulat Indonesia di Los Angeles pada Juli 2017, Marliem mengaku bahwa ia pernah membeli jam tangan seharga Rp 1,8 milyar. Diduga Setya Novanto menjadi orang yang menerimanya. Jonathan Holden, agen khusus FBI seperti dikutip "startribune.com," juga menyatakan bahwa Marliem pernah membeli jam tangan senilai 135.000 dollar AS dari sebuah butik di Beverly Hills. Fakta lainnya adalah Marliem menyatakan bahwa ia telah mengirimkan uang senilai USD 700.000 ke Chairuman Harahap.
Kasus korupsi e-KTP
Terjadinya kasus korupsi e-KTP di era digital tidak hanya menimbulkan reaksi dari warga biasa, namun juga dari warganet selaku pengguna media digital. Oleh karena itu mereka meluapkan respon di jejaring sosial mereka masing-masing dengan beragam cara. Tak sekadar membuat kreasi meme kemudian mengunggahnya di jejaring sosial seperti instagram, sebagian besar warganet juga memanfaatkan fitur tagar tertentu pada twitter. Hal itu dikarenakan semakin banyak warganet yang menuliskan tagar tertentu secara serempak dalam waktu bersamaan, maka akan tercipta "trending topic" sehingga reaksi mereka atas kasus korupsi semakin tersebar luas. Tercatat ada beberapa nama yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi e-KTP di Indonesia. Namun sejak perjalanan kasus korupsi e-KTP tersebut bergulir, mayoritas reaksi warganet hanya ditumpahkan kepada Setya Novanto.
Kasus korupsi e-KTP
Pada 15 November 2017 para warganet dihebohkan dengan tagar bertajuk "#IndonesiaMencariPapah" yang menjadi "trending topic" Indonesia. Istilah papah digunakan merujuk pada Novanto saat kasus "Papa minta saham" beberapa waktu lalu. Tagar #IndonesiaMencariPapah ditulis oleh para warganet sebagai respon karena KPK belum berhasil menangkap Setya Novanto sejak penetapannya sebagai tersangka untuk kedua kalinya pada 10 November 2017. KPK sempat mengunjungi rumah Novanto namun mereka tidak menemukannya di sana.
Respon warganet juga ditunjukkan saat Friedrich Yunadi, pengacara Setya Novanto menjelaskan kepada para media pada 16 November 2017 bahwa Setya Novanto mengalami benjol di kepala dengan ukuran sebesar bakpao setelah mengalami kecelakaan karena menabrak tiang listrik. Alih-alih memberikan simpati, sebagian besar dari mereka justru memberikan komentar satir dan guyonan di akun media sosial dan sebagian lainnya membuat meme. Meme yang dibuat beragam. Salah satunya adalah meme berupa foto Setya Novanto tengah berbaring dengan sebuah bakpao yang menutupi seluruh muka Setya Novanto seperti yang diunggah oleh akun twitter @RatuNyi2r pada 17 November 2017.
Kasus korupsi e-KTP
Dalam waktu bersamaan, para warganet juga membuat "trending topic" Indonesia di twitter dengan tagar #SaveTiangListrik dan pada 17 November 2017. Respon lainnya juga ditunjukkan dengan diunggahnya meme-meme tentang tiang listrik ke media sosial. Hal itu dikarenakan banyak warganet yang menilai bahwa kecelakaan tunggal yang dialami Setya Novanto dengan menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bersifat janggal.
Kasus korupsi e-KTP
Bergulirnya kasus e-KTP tak hanya menjadi perhatian bagi media nasional, melainkan juga media asing. Di antara berbagai rangkaian peristiwa yang terjadi pada kasus korupsi e-KTP, keterlibatan Setya Novanto dominan menjadi fokus berita. Saat Setya Novanto hilang dari KPK, sejumlah media asing memberitakannya. Washington Post dan The New York Times, dua media asal Amerika Serikat memuat berita berjudul ""Top Indonesia Official Escapes Arrest by Anti-Graft Police"" yang dikutip dari Associated Press. Sementara itu media Australia, ABC memberitakannya dalam judul ""Indonesian Speaker Setya Novanto wanted for questioning over corruption scandal, but unable to be found"". Lebih lanjut, ABC menulis bahwa kasus tersebut adalah ujian bagi Joko Widodo.
Kasus korupsi e-KTP
Selain hilangnya Novanto, media asing juga mewartakan tentang jalannya sidang pokok perkara yang perdana. Media AFP yang berbasis di Perancis menulis berita dengan judul ""Indonesian Speaker Setya Novanto's corruption trial delayed by his 'diarrhoea'"." Media tersebut menyatakan bahwa sidang kasus Novanto yang merupakan sidang korupsi terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun yang tertunda setelah Novanto mengklaim mengalami diare. The Washington Post dan ABC News juga turut memberitakan kasus ini dengan mengutip pemberitaan dari The Associated Press.
Suku Hatam
Suku Hatam adalah sekelompok suku lokal yang bermukim di Pegunungan Arfak, Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua. Mereka dikategorikan dalam rumpun suku besar Arfak. Umumnya, Suku Hatam diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok atau rumpun, yaitu Suku Moile, Tinam, dan Urwam. Ketiga kelompok atau rumpun itu kemudian dibagi lagi menjadi beberapa marga atau klen berdasarkan hubungan keluarga, seperti Mandacan, Wonggor, Ullo, Ayok, Indou, Saiba, Iwouw, dan Nuham. Mereka menyebar ke beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Manokwari, seperti Ransiki, Waren, Momi, Anggi, Warmare, dan juga di pusat Ibu Kota Kabupaten Manokwari. Secara terperinci, mereka menyebar dari Ransiki berlanjut ke sebalah barat danau-danau Anggi sampai batas sekitar Kota Manokwari. Perkampungan mereka juga berada di sebelah utara dan di daerah pantai, sedangkan Tinam di daerah hulu sungai Ransiki sampai Sower di sebelah selatannya serta Urwam di daerah-daerah pantai sebelah utara Oransbari.
Suku Hatam
Kelompok Suku Hatam tinggal di wilayah Kecamatan Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua. Secara astronomis, wilayah tersebut terletak di 015 Lintang Utara dan 325 Lintang Selatan, 13445 Bujur Timur dan 13235 Bujur Barat. Luas wilayah tempat tinggal mereka sendiri seluas 37.901 Km2 yang kondisi tipografinya berbeda-beda, ada yang berupa daerah pantai dan pegunungan dengan ketinggian dari 495 m sampai 2985 m di atas permukaan laut. Seluruh gunung yang berada di wilayah ini sebagian besar dikelompokan ke dalam pegunungan Arfak dengan luas 68.325 ha. Di area pegunungan Arfak tersebut, kelompok Suku Hatam bermukim.
Suku Hatam
Pemukiman Suku Hatam tepatnya berada di tengah-tengah hutan pegunungan Arfak. Sebagaimana pandangan suku-suku bangsa di Papua lainnya, Suku Hatam amat menganggap tabu tanah dan hutan mereka. Hutan bagi mereka memiliki makna religius, tak tersentuh, dan memiliki dimensi waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Di dalam tanah dan hutan tersebut, tersimpan unsur-unsur kehidupan mereka, baik kehidupan sosial, budaya, religi, ekonomi, maupun politik. Tanah tersebut menjadi pengikat hubungan dari satu generasi ke generasi Suku Hatam lainnya.
Suku Hatam
Tidak heran jika kemudian Suku Hatam melabeli hutan sebagai "diyebei diniekny"e yang berarti tanah atau hutan yang memberikan segala kebutuhan mereka. Dengan tulus, hutan menyediakan makanan untuk anak-anak Suku Hatam. Hutan di tengah Pegunungan Arfak benar-benar menjadi tempat mereka menggantungkan segala sendi-sendir kehidupan. Hampir sejengkal kehidupan mereka dihabiskan dengan berinteraksi dengan hutan.
Suku Hatam
Sebagaimana masyarakat Papua pada umumnya, Suku Hatam hidup dengan mengandalkan sumber daya alam. Mereka amat menggantungkan kebutuhan hidupnya melalui hutan dan sawah yang mereka garap. Sebagian besar sumber daya alam tersebut mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi subsistensi, yaitu kegiatan perekonomian yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bukan komersialisasi atau pun kolektif. Namun demikian, beberapa Suku Hatam juga melakukan kegiatan ekonomi kolektif dengan catatan kebutuhan dasarnya lewat ekonomi subsistensi telah terpenuhi terlebih dahulu.
Suku Hatam
Lebih jauh lagi, di wilayah tempat tinggal mereka, kini terdapat sebuah perkebunan kelapa sawit yang sebagian pekerjanya adalah para transmigran dari Jawa. Suku Hatam hidup berdampingan dengan mereka dengan menanami kebunnya dengan pohon Cokelat. Mereka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hati dengan pertanian subsisten, meramu, serta berburu. Hasil pertanian ladang yang mereka olah sendiri antara lain cabai, singkong, kedelai, dan pisang. Akitivitas itu meraka lakukan selama ribuan tahun, sebagaimana masyarakat di daerah iklim tropis lainnya yang secara umum juga bermatapencaharian sebagai petani tradisional. Sedangkan cara bercocok tanam yang Suku Hatam terapkan, sebagian besar masih dalam bentuk perladangan berpindah atau shifting cultivation dengan rotasi waktu selama satu tahun. Selain berladang, mereka juga melakukan aktivitas berburu binatang “berdaging” yang mampu mencukupi kebutuhan mereka akan protein. Mereka dulunya melakukan aktivitas berburu dengan anjing, namun setelah tahun 1960-an, cara tersebut mereka ganti dengan menggunakan senapan angina. Kendati demikian, Suku Hatam sangat pantang untuk memburu burung Cenderawasih.