Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(1) Organisasi Advokat merupakan satu¬satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang¬Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Daerah.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang¬Undang ini.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang¬Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah¬olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang¬Undang ini, dipidana Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang¬undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang¬Undang ini.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Pada saat Undang¬Undang ini mulai berlaku, maka:Undang¬Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang¬Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Mahkamah Konstitusi (MK)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Kompilasi Hukum Pidana
Majelis Nasional (Vietnam)
Majelis Nasional Republik Sosialis Vietnam () adalah badan legislatif di Vietnam.
Majelis Nasional (Vietnam)
Konstitusi Vietnam mengakui majelis tersebut sebagai "badan tertinggi kekuasaan negara". Majelis Nasional, sebuah badan unikameral beranggotakan 498 orang dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun, bertemu dua kali setahun.
Pemimpin Partai Buruh Korea
Pemimpin, yang secara resmi disebut Ketua Partai Buruh Korea (PBK), adalah Ketua Komisi Militer Pusat "menurut hak jabatan" dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara. Sepanjang pendiriannya, PBK memiliki lima posisi pemimpin; Ketua Komite Pusat (1946–1966), Sekretaris Jenderal Komite Pusat (1966–1994, lowong sampai 1997), Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea (1997–2012), Sekretaris Pertama Partai Buruh Korea (2012–2016) dan Ketua Partai Buruh Korea (dari 2016 dan seterusnya).
Pemimpin Partai Buruh Korea
Jabatan Ketua Komite Pusat didirikan di Kongres ke-1 (diadakan pada Agustus 1946), dan memilih Kim Tu-bong (yang bukanlah anggota dari keluarga Kim) untuk jabatan tersebut. Jabatan tersebut berganti nama pada Konferensi ke-2 Oktober 1966 dengan nama Sekretaris Komite Pusat; melalui jabatan tersebut, Kim Il-sung menjadi kepala Sekretariat resmi partai tersebut. Setelah Kim Il-sung meninggal pada 1994, jabatan tersebut lowong selama tiga tahun. Pada 8 Oktober 1997, Kim Jong-il diangkat pada jabatan baru Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea dalam sebuah pengumuman bersama oleh Komite Pusat (KP) dan Komisi Militer Pusat (KMP) Partai Buruh Korea: "[KP dan KMP] mengangkat rekan Kim Jong-il sebagai sekjen partai, berdasarkan pada harapan seluruh Angkatan Darat Rakyat, rakyat, dan para anggota partai." Di Konferensi ke-3, partai tersebut mengamandemenkan kewajiban sekjen untuk mengetuai Komisi Militer Pusat. Saat Kim Jong-il meninggal, PBK membiarkan jabatan Sekjen lowong di Konferensi ke-4, menjadikannya "Sekretaris Jenderal Abadi". Kim Jong-un terpilih pada jabatan Sekretaris Pertama Partai Buruh Korea, yang dihimpun untuk "mewakili dan memimpin seluruh partai sebagai kepalanya dan ... mematerialisasi gagasan dan garis Kim Il-sung dan Kim Jong-il." Di Kongres PBK ke-7, jabatan Sekretaris Pertama Partai Buruh Korea ditiadakan, dan diganti dengan jabatan Ketua Partai Buruh Korea.
Pemimpin Partai Buruh Korea
Ketua PBK bersama dengan wakil ketuanya membentuk Biro Kebijakan Eksekutif PBK. Jabatan Wakil Ketua dan badan Biro Kebijakan Eksekutif didirikan di Kongres PBK ke-7 pada 2017. Sekarang, terdapat 9 wakil ketua; Choe Ryong-hae, Kim Ki-nam, Choe Thae-bok, Ri Su-yong, Kim Phyong-hae, O Su-yong, Kwak Pom-gi, Kim Yong-chol dan Ri Man-gon. Biro Kebijakan Eksekutif menggantikan Sekretariat, namun masih tak diketahui bagaimana dan apakah dua badan tersebut memiliki peran institusional berbeda satu sama lain.
Pemimpin Partai Buruh Korea
Keterangan: KP adalah singkatan dari Komite Pusat Partai Buruh Korea dan KMP adalah singkatan dari Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea.
Bùi Bằng Đoàn
Bùi Bằng Đoàn () adalah seorang politikus Vietnam. Ia memimpin Liga untuk Persatuan Nasional Vietnam (Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam/Liên Việt) 1946-1951 dan merupakan Ketua Majelis Nasional Vietnam.
Bùi Bằng Đoàn
Putra Bùi Bằng Đoàn, Bùi Tín, seorang penyunting Partai Komunis senior, membangkang ke Perancis pada 1990.
Komando Distrik Militer 0510
Komando Distrik Militer 0510/Tigaraksa merupakan satuan kewilayahan dibawahi naungan Korem 052 Wijayakrama Kodam Jaya. Markas Kodim 0510/Trs terletak di Kl. Moh. Atik Soehardi No. 28 Blok AN 33, Komplek Pemda Tigaraksa, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saat ini Komandan Kodim 0510/Trs adalah Letkol Inf Yogi Muhamanto. Salah satu Fungsi dan Tugas Pokoknya adalah melakukan pengamanan VVIP terhadap Presiden, Wakil Presiden dan Tamu Negara beserta Keluarganya selama berada di wilayah Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang . Disamping itu Kodim 0510/Trs sebagai satuan kewilayahan juga melaksanakan pembinaan Teritorial di wilayahnya.
Komando Distrik Militer 0510
Dalam rangka penataan organisasi dijajaran Kodam Jaya dipandang perlu untuk segera membentuk organisasi dan tugas Kodam Jaya agar digunakan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan Teritorial serta operasional satuan TNI AD.
Komando Distrik Militer 0510
Keputusan strategis yang diambil TNI AD untuk membentuk Kodim 0510/Tigaraksa, diharapkan dapat mendukung efektifitas penyelenggaraan pertahanan wilayah dalam mendukung terwujudnya kesejahrteraan masyarakat khususnya wilayah Tangerang. Kodim 0510/Tigaraksa diresmikan pada hari Kamis tanggal 8 Bulan Februari Tahun 2018
Komando Distrik Militer 0510
Kodim 0510/Tigaraksa berasal dari pemekaran Kodim 0506/Tgr yang sebelumnya membawahi wilayah Tangerang Raya, Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang. Dengan diresmikannya Kodim 0510/Tigaraksa, kini Kodim 0506/Tgr membawahi Kota Tangerang dan Kota Tangsel dengan Koramil 7 Koramil.
Komando Distrik Militer 0510
Sedangkan untuk Kodim 0510/Tigaraksa terdapat 14 Koramil di antaranya Koramil 01/Teluk Naga, Koramil 02/Curug, Koramil 03/Legok, Koramil 04/Cikupa, Koramil 05/Balaraja, Koramil 06/Tigaraksa, Koramil 07/Kresek, Koramil 08/Kronjo, Koramil 09/Mauk, Koramil 10/Sepatan, Koramil 11/Pasar Kemis, Koramil 12/Rajeg, Koramil 13/Cisoka, Koramil 14/Panongan.
Komando Distrik Militer 0510
Kodim 0510/Tigaraksa berdasarkan Perkasad no 57 tahun 2017 tanggal 14 Oktober 2017 tentang penataan pembentukan satuan baru jajaran TNI AD termasuk di dalam pembentukan satuan baru Kodim 0510/Tigaraksa. Selain berdasarkan Perkasad peresmian Kodim 0510/Tigaraksa juga berdasarkan Sprin Pangdam Jaya No SP/3348/XII/2017 per tanggal 4 Desember 2017 tentang perintah penyiapan peresmian pembentukan Kodim 0510/Tigaraksa Korem 052/Wkr.
Komando Distrik Militer 0510
Pada awal berdirinya Kodim 0510/Tigaraksa yang diresmikan pada tanggal 08 Pebruari 2018 oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Mulyono, Kodim 0510/Tigaraksa dipimpin oleh Letkol Inf Yogi Muhamanto sebagai Komandan Kodim 0510/Tigaraksa yang pertama dan Mayor Arh Agung Pujiantoro sebagai Kepala Staf Kodim 0510/Tigaraksa.
Komando Distrik Militer 0510
Kodim 0510/Tigaraksa mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan Kodim-Kodim lain di jajaran Angkatan Darat yaitu sebagai Satuan teritorial khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang Banten.
Komando Distrik Militer 0510
Wilayah tanggung jawab Kodim 0510/Trs meliputi 29 Kecamatan dan 274 Kelurahan, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kodim 0510 Tigaraksa memiliki 14 Koramil sebagai berikut:Dalam pelaksanaan tugas Kodim 0510 Tigaraksa dipimpin oleh Komandan Kodim, berikut adalah Data Komandan Kodim 0510 Tigaraksa Saat ini, dari masa ke masa :
Komando Distrik Militer 0510
1. Letkol Inf Yogi Muhamanto (2018 - sampai sekarang)
Komando Distrik Militer 0510
Resmikan Kodim 0510/Tigaraksa, KSAD: Wujudkan Sinergitas Bersama
Komando Distrik Militer 0510
Kasad Meresmikan Kodim 0510/Tigaraksa
Komando Distrik Militer 0510
Kasad: Pembentukan Kdim 0510/Trs Untuk Mendukung Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Operasi Behemoth
Operasi Behemoth-1, Behemoth-2 ( - "Begemot", Kuda nil) adalah latihan militer yang dilaksanakan oleh Armada Utara Soviet pada tahun 1989 dan 1991. Behemoth-2 menjadi pertama kalinya kapal selam rudal balistik meluncurkan semua rudalnya sekaligus.
Operasi Behemoth
Awalnya, adalah hal yang sangat mustahil bagi sebuah kapal selam untuk mampu meluncurkan seluruh rudalnya karena bisa menyebabkan kehancuran kapal itu sendiri.
Pada tanggal 6 Agustus 1989, sebuah kapal selam kelas Delta-IV, "K-84 Yekaterinburg", mencoba untuk meluncurkan semua keenambelas misil R-29RMnya. Operasi ini gagal karena kebocoran bensin dan pengoksidisasi dari misil nomor enam sebelum diluncurkan. Kebocoran ini menyebabkan kebakaran dan peningkatan tekanan didalam silo yang menghancurkan misil tersebut.
Operasi Behemoth
Pada tanggal 6 Agustus 1991 (tepat 2 tahun setelah percobaan pertama), kapal selam kelas Delta-IV "K-407 Novomoskovsk" mencoba melakukan peluncuran semua rudalnya yakni rudal R-29RM dibawah komando Kapten Sergey Yegorov.
Operasi Behemoth
Sebanyak 16 Rudal Balistik diluncurkan untuk mengenai target di semenanjung Kamchatka dan semuanya berhasil mengenai sasaran. Kapal Selam ini sempat turun ke kedalaman 180 meter dikarenakan daya tarik peluncuran rudal seberat 650 ton itu.
Operasi Behemoth
Behemoth-2 dipandang seperti skenario jika terjadi perang nuklir dengan Amerika Serikat.
Teluk Poso
Teluk Poso (), adalah sebuah teluk yang terletak di bagian selatan dari Teluk Tomini di Pulau Sulawesi, Indonesia.
Teluk Poso
Daerah ini didominasi iklim hutan hujan tropis. Suhu rata-rata tahunan mencapai °C. Bulan terpanas adalah Juni, ketika suhu rata-rata °C, dan yang terdingin adalah April, dengan °C. Rata-rata tahunan rata-rata adalah milimeter. Bulan paling basah adalah April, dengan rata-rata curah hujan mencapai mm, dan yang terkering adalah September, dengan curah hujan hanya mencapai mm.
Teluk Poso
Sebuah penelitian yang berlangsung pada bulan Mei 2017 mengungkapkan bahwa teluk ini memiliki nilai klorofil, salinitas dan SPL terbanyak, serta memenuhi kriteria penangkapan ikan cakalang—bersama dengan Teluk Tolo. Teluk ini juga memiliki potensi ikan air tawar tertinggi berupa ikan sidat, karena faktor kedalaman Teluk Tomini serta keberadaan Danau Poso di dataran tinggi.
Shilling Somaliland
Shilling Somaliland () adalah mata uang resmi Somaliland, sebuah republik yang dideklarasikan sepihak yang di mancanegara dianggap sebagai kawasan otonom Somalia.
Shilling Somaliland
Shilling Somaliland diperkenalkan pada 18 Oktober 1994 dengan nilai satu shilling Somaliland baru seharga 100 shilling Somalia. Shilling Somalia berhenti diterima sebagai alat bayar sah di Somaliland pada 31 Januari 1995. Meskipun otoritas di Somaliland sejak itu berupaya untuk melarang pemakaian shilling Somalia, mata yang resmi Somalia tersebut masih menjadi alat tukar umum untuk beberapa orang di kawasan tersebut.
Perjanjian Perdagangan Bebas antara Meksiko dengan Uni Eropa
Perjanjian Perdagangan Bebas antara Meksiko dengan Uni Eropa adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 1997 di kota Brussel denga nama "Perjanjian Kemitraan Ekonomi, Koordinasi Politik dan Kerjasama antara Negara-Negara Meksiko Bersatu dan Komunitas Eropa Beserta Anggotanya". Pada tanggal 1 Oktober 2000, perjanjian ini mulai berlaku, sehingga bea yang dikenakan pada barang impor dalam jumlah besar pun dihapuskan.
Perjanjian Perdagangan Bebas antara Meksiko dengan Uni Eropa
Tujuan perjanjian ini adalah untuk mendirikan kerangka hukum yang mendorong kemajuan perdagangan barang dan jasa sembari mempertimbangkan sensitivitas sektor produk dan jasa tertentu dan sejalan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Beberapa isu yang dibahas adalah:
Flavius Iulius Constantius
Julius Konstantius (†September 337) merupakan seorang politisi yang berasal dari Kekaisaran Romawi dan anggota Dinasti Konstantinian, menjadi putra Kaisar Konstantius Klorus dan istri keduanya Flavia Maximiana Teodora, saudara tiri yang lebih muda dari Kaisar Konstantinus I dan ayahanda Kaisar Julianus.
Flavius Iulius Constantius
Julius Konstantius lahir setelah tahun 289, putra Konstantius Klorus dan istrinya Teodora, putri angkat kaisar Maximianus. Dia memiliki dua saudara, Dalmatius dan Hannibalianus, dan tiga saudara perempuan, Konstantia, Anastasia dan Eutropia. Kaisar Konstantinus I adalah saudara tirinya, karena ia adalah putra Konstantius dan Helena. Meskipun kekerabatan yang terkenal ini, Julius Konstantius tidak pernah menjadi kaisar atau rekan-kaisar; Namun Konstantinus memberinya gelar Patrician.
Flavius Iulius Constantius
Julius Konstantius menikah dua kali. Bersama istri pertamanya, Galla, saudari konsul-konsul kemudian, Vulcacius Rufinus dan Neratius Cerealis, ia memiliki dua putra dan seorang putri. Putra tertuanya, yang namanya tidak tercatat, dibunuh pada tahun 337 bersama ayahandanya. Putra keduanya, Konstantius Gallus, ditunjuk Caesar oleh sepupunya, Konstantius II. Putrinya adalah istri pertama dari Konstantius II. Telah diusulkan bahwa Galla dan Julius memiliki putri lain, lahir pada sekitar tahun 324 dan 331 dan menikah dengan Justus, ibunda Justina, yang putrinya, istri Kaisar Theodosius I, disebut Galla.
Flavius Iulius Constantius
Setelah kematian istri pertamanya, Julius Konstantius menikahi seorang wanita Yunani Basilina, putri gubernur Mesir Julius Julianus. Basilina memberinya putra yang lain, kaisar masa depan Julianus, tetapi meninggal sebelum suaminya, pada tahun 332/333. Tidak ada yang diketahui tentang perkawinan lain Julius Konstantius, tetapi karena sumber-sumber tentang dia agak miskin, perkawinan lain tentu saja tidak dikecualikan.
Diduga atas dorongan ibu tirinya Helena, Julius Konstantius awalnya tidak tinggal di istana saudara tirinya, tetapi bersama dengan Dalmatius dan Hannibalianus di Tolosa, di Etruria, tempat kelahiran putranya Gallus, dan di Korintus. Akhirnya, dia dipanggil di Konstantinopel, dan mampu membangun hubungan baik dengan Konstantinus.
Flavius Iulius Constantius
Konstantinus menyukai saudara tirinya yang menunjuknya "patricius" dan Konsul untuk tahun 335, bersama dengan Gaius Caeionius Rufius Albinus.
Flavius Iulius Constantius
Namun, pada 337, setelah kematian Konstantinus, beberapa anggota laki-laki dinasti Konstantinus terbunuh, di antaranya Konstantius (yang harta miliknya disita) dan putra sulungnya; Namun kedua putranya yang lebih muda selamat, karena pada tahun 337 mereka masih bocah. Mereka kemudian akan ditunjuk ke pangkat Caesar dan Augustus, masing-masing.
Franc Guinea
Franc Guinea (, kode ISO 4217: "GNF") adalah mata uang Guinea.
Franc Guinea
Franc Guinea pertama diperkenalkan pada 1959 untuk menggantikan franc CFA.
Kawasan perdagangan bebas
Kawasan perdagangan bebas adalah kawasan yang terdiri dari negara-negara anggota yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas, sehingga membentuk sebuah blok perdagangan. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan (kuota impor dan tarif) dan untuk memajukan perdagangan barang dan jasa. Jika perjanjian ini juga memperbolehkan warga untuk berpindah secara bebas, hal ini disebut perbatasan terbuka. Perjanjian perdagangan bebas merupakan tahap kedua integrasi ekonomi.
Kawasan perdagangan bebas
Tidak seperti serikat pabean (tahap ketiga integrasi ekonomi), anggota kawasan perdagangan bebas tidak memiliki tarif eksternal bersama, yang berarti mereka memiliki peraturan sendiri mengenai kuota dan bea cukai untuk negara yang tidak menjadi anggota blok perdagangan. Untuk menghindari upaya untuk melakukan re-eksportasi agar tidak terkena bea cukai, terdapat ketentuan asal barang yang menetapkan batas minimal input bahan lokal dan transformasi lokal yang menambah nilai barang tersebut. Hanya barang yang memenuhi kriteria tersebut yang masuk ke dalam cakupan perdagangan bebas.
Kawasan perdagangan bebas
Tujuan perjanjian perdagangan bebas adalah untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan agar perdagangan dapat maju lewat spesialisasi, pembagian kerja, dan keunggulan komparatif. Menurut teori keunggulan komparatif, jika pasar tidak dibatasi, setiap sumber produksi akan berfokus pada aktivitas yang memiliki keunggulan komparatif (daripada absolut). Hasilnya adalah peningkatan pendapatan dan kekayaan untuk semua di kawasan perdagangan bebas. Namun, teori ini hanya mengacu kepada kekayaan secara keseluruhan dan tidak membahas pembagian kekayaan; kenyataanya banyak juga yang akan terkena dampak perjanjian ini, khususnya industri yang sebelumnya dilindungi oleh pemerintah tidak memiliki keunggulan komparatif. Contoh lain adalah petani yang mungkin tidak dapat bersaing dengan petani dari negara lain dengan sistem pertanian yang lebih maju dan harga yang lebih murah. Keuntungan dari perdagangan bebas dapat digunakansebagai kompensasi untuk mereka yang dirugikan oleh perjanjian ini.
Ketentuan asal barang
Ketentuan asal barang () adalah aturan yang digunakan untuk menentukan negara asal suatu produk untuk keperluan perdagangan internasional. Terdapat dua jenis ketentuan asal barang yang bergantung pada penerapannya, yaitu ketentuan asal barang preferensial dan non-preferensial. Aturannya sendiri berbeda-beda di setiap negara dan juga tergantung pada perjanjiannya.
Ketentuan asal barang
Ketentuan asal barang non-preferensial digunakan untuk menentukan negara asal untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut mungkin adalah kuota, anti-dumping, anti-circumvention, statistik, atau pelabelan asal mula.
Ketentuan asal barang
Dasar ketentuan non-preferensial berasal dari konvensi Kyoto yang menyatakan bahwa jika suatu produk diperoleh secara keseluruhan dari suatu negara, maka produk itu dianggap berasal dari negara tersebut. Untuk produk yang dihasilkan di lebih dari satu negara, produk ini dianggap bermula dari negara yang menjadi tempat transformasi substansial terakhir.
Ketentuan asal barang
Untuk menentukan apa itu transformasi substansial terakhir, terdapat tiga aturan umum:
Ketentuan asal barang
Menurut aturan non-preferensial, suatu produk selalu memiliki satu negara asal. Namun, penerapan aturan non-preferensial tergantung pada negaranya; produk yang sama mungkin memiliki asal mula yang berbeda tergantung pada aturan negaranya. Biasanya aturan yang digunakan adalah aturan negara yang mengimpor.
Ketentuan asal barang
Ketentuan asal barang preferensial adalah bagian dari kawasan perdagangan bebas atau perjanjian perdagangan perferensial yang juga mengatur konsesi tarif. Perjanjian dagang ini mungkin bersifat unilateral, bilateral, atau regional (kadang disebut multilateral). Ketentuan asal barang menentukan produk mana yang dapat masuk ke dalam cakupan konsesi atau preferensi tarif.
Titus Flavius Postumius Titianus
Titus Flavius Postumius Titianus (fl. akhir abad ke-3 dan ke-4 M) merupakan seorang negarawan Romawi yang menjabat sebagai senat dan Konsul suffectus.
Titus Flavius Postumius Titianus
Postumius Titianus adalah anggota dari abad ketiga "gens Postumii", yang bukan berasal dari keluarga Republik dengan nama yang sama. Di awal kariernya, ia adalah calon kekaisaran untuk kedua kantor Kuestor dan Pretor. Sebelum tahun 291, ia adalah baik Konsul suffectus atau mungkin "adlectus inter consulares".
Titus Flavius Postumius Titianus
Pada sekitar tahun 291/2 M, Postumius Titianus ditunjuk sebagai "corrector Transpadanae cognoscens vice sacra" dan electus ad iudicandas sacras appellationes (yaitu, Korektor Galia Cisalpina dan petugas yang bertanggung jawab untuk pengelolaan tugas kekaisaran dan pelaksanaan kehendak kaisar). Selama waktu ini ia membangun dan mendedikasikan sebuah kuil untuk Sol Invictus di Comun.
Titus Flavius Postumius Titianus
Pada tahun 292/3 M, dia adalah "Corrector Campania", dan merupakan pejabat pertama yang melayani dalam kapasitas ini. Hal ini diikuti pada tahun 293/4 atau 294/5 oleh jabatannya sebagai "consularis aquarum et Miniciae" (atau pejabat dengan prokonsul imperium yang bertanggung jawab untuk menjaga akuaduk dan impor biji-bijian ke Roma). Dia mempekerjakan Titus Aelius Poemenius sebagai asistennya, yang membuat tulisan untuk Postumius Titianus ketika dia menyelesaikan postingannya.
Titus Flavius Postumius Titianus
Dari bulan Juli 295 hingga Juli 296, dia adalah gubernur prokonsul Afrika, menggantikan Cassius Dio Kemudian pada tahun 301 M, ia diangkat "sebagai konsul prior"bersama Virius Nepotianus. Akhirnya, ia diangkat sebagai "praefectus urbi" Roma, posisi yang dipegangnya dari tanggal 12 Februari 305-19 Maret 306.
Titus Flavius Postumius Titianus
Sebelum tahun 295 M, ia telah ditunjuk untuk dua posisi imam, yaitu Augur dan "Pontifex dei Solis". Kemudian dalam kariernya, Postumius Titianus diberi peran agama lain, "yaitu duodecemvir urbis Romae" (perguruan tinggi yang dibuat sehubungan dengan kuil Venus dan Roma yang dipersembahkan oleh Hadrianus pada tahun 135 M). Dia terus melayani fungsi imamatnya pada masa pemerintahan Konstantinus I. Pada titik tertentu, ia juga Kurator Lyons, Cales dan kota lain yang tidak ditentukan. Postumius Titianus juga digambarkan sebagai orator.
Titus Flavius Postumius Titianus
Postumius Titianus adalah orang terakhir yang menata dirinya "Cos. II" dalam mencapai kepemilikan konsul biasa atas dasar kepemilikan konsul suffect sebelumnya.
Corrado dari Urslingen
Corrado atau Konrad dari Urslingen (†1202) merupakan seorang Adipati Spoleto pada dua kesempatan: pertama dari tahun 1183 hingga 1190 dan kemudian dari tahun 1195 hingga 1198.