Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Ditengah-tengah berkecamuknya dikobarkan api revolusi untuk mendapatkan kemerdekaan dari belenggu Kolonial Belanda dan Kolonial Jepang serta antek-anteknya, lahirlah Persatuan Islam (PERSIS) di Bandung pada tanggal 12 September 1923 dan disusul pula dengan berdirinya beberapa cabang dan Pesantren sebagai lembaga pendidikan di berbagai daerah, termasuk di Cianjur pada tahun 1930 dibentuklah pimpinan cabang PERSIS, yang para tokoh perintis dan pendirinya adalah mantan aktifis Sarekat Islam (SI) dan Masyumi yang memiliki komitmen untuk memelihara, mengembangkan dan menegakkan Syariat Islam yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.
Abah Sanim, Abuya Ismu, Gan Wira, H. Shadiqien, Mu’alim Sarbini, Aki Manaf, Haji Kembar, H. Zein Hautsyar, dan ust Abdurachiem sebagai motor penggerak PERSIS di Cianjur yang pada saat itu dalam kegiatan da’wahnya ditempuh melalui kegiatan pengajian keliling, pengajian rutin di majlis (atas wakaf Abah Sanim), menyelenggarakan dan mengikuti diskusi/debat dengan para tokoh Islam dan non-Islam Cianjur.
Kegiatan kepesantrenan secara khusus belum dapat diselenggarakan saat itu, masih bersifat pembinaan untuk anak-anak berupa pengajian, baik di majlis maupun dirumah-rumah.
Disamping harus melaksanakan berbagai kegiatan da’wah, juga dituntut untuk ikut bergerilya dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia.
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Dua tahun pasca diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia (1947), para aktivis Persatuan Islam yang telah ikut serta melaksanakan evakuasi dan bergerilya, kembali ke rumah masing-masing walaupun situasi pada saat itu belum begitu aman, karena kolonial Belanda yang masih tetap bercokol dan berusaha ingin tetap menjajah Indonesia.
Dalam situasi yang masih rawan, para aktivis Persatuan Islam yang sudah kembali dari evakuasi dan bergerilya, kembali melakukan aktifitas rutin yang sempat tertunda, yang kali ini ditambah berbagai kegiatan lainnya karena ditunjang oleh kaum muda sebagai generasi kedua yang terdiri dari : ust. Mukhtar, ust. A. Mansyur, ust. Adom, ust. A. Damanhuri, bpk. Arba’I, bpk. Emon, bpk. Oyib, bpk. Edi, bpk. Utay, dan ust. Sayuti yang dipercaya oleh generasi sebelumnya untuk memegang dan melanjutkan estafeta perjuangan dalam memimpin dan mengelola roda jam’iyyah Persatuan Islam di Cianjur.
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Sebagai pusat kegiatan pembinaan dan da’wah yang dilaksanakan di majlis (wakaf Abah Sanim-Pabuaran) yang berlokasi di Cikidang (sebagai cikal bakal pesantren Persatuan Islam kelak; saat itu). Sebagai realisasi dari rencana jihad dalam upaya mempersiapkan generasi yang Tafaqqohu fiddien, maka pada tanggal 1 Agustus 1947 dibuka Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur untuk tingkat Diniyyah (setara SD) dengan kondisi:
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Dipenghujung tahun 1952, datanglah ust. Syarif Sukandi (Bandung) yang mewakafkan dirinya untuk ikut serta mengelola pendidikan di pesantren. Beliau diberikan kepercayaan oleh asatidzah sebelumnya untuk mengelola pesantren.
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Ust. Syarif Sukandi yang diberikan kepercyaaan untuk mengelola pesantren, melakukan penataan-penataan, baik kelembagaan maupun mahajinya (kurikulum). Dan pada saat itu menyelenggarakan kepanduan dengan nama شبّان اليوم (Syubbanul Yaum) yang saat itu masih langka. Dalam kondisi masyarakat yang masih belum memberikan dukungan, pesantren yang dipimpin dan dikelolanya, berupa terus melakukan penataan-penataan dan perbaikan. Yang pada akhirnya pesantren pun mulai menampakkan prospeknya yang cukup menggembirakan, dan mulailah dirintis pengajuan permohonan untuk mendapatkan nomor pesantren ke Pusat Pimpinan Persatuan Islam yang berkedudukan di Bandung untuk pengakuan sebagai cabang.
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Ketika pesantren dalam masa mengambang, bahkan terancam bubar, maka pada awal tahu 1956 datanglah ust. Djunaedi Mulkan dari Palembang, dan juga diberikan kepercayaan untuk melanjutkan memimpin dan mengelola pesatnren. Dan Alhamdulillah pesantren mulai lagi menampakkan prospeknya. Apalagi dengan diselenggarakan berbagai kegiatan tambahan seperti adanya kursus bahasa Arab dan Inggris yang saat itu masih langka.
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Pada masa ini telah mendapat pengesahan dari PP PERSIS dengan nomor empat (4) dan mendapat pengakuan dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur sebagai Madrasah Wajib Belajar. Di akhir tahun 1959 ust. Djunaedi Mulkan ke Palembang. Dan untuk mengantisipasi terjadinya, maka tokoh Persatuan Islam yang dulu aktif mengajar (ust. Mukhtar, ust. A. Mansyur, dan ust. A. Damanhuri) kembali terjun ke pesantren, dibantu juga oleh bpk. Usman al-Johari, dan bpk. Tatang Wirasasmita (Ketua PC Persatuan Islam Cianjur saat itu). Tidak lama kemudian datanglah bantuan sebagai asatidzah dari bpk. Mamad Darmawisastra, ust. Ahmad Djunaedi dan ibu I. Wangsih NR., yang pada akhirnya ketiga orang ini dipercaya untuk langsung secara penuh memimpin dan mengelola pesantren. Bpk. Mamad Darmawisastra selaku kepada madrasahnya, dan ust. Ahmad Djunaedi beserta ibu I. Wangsih NR. merangkap sebagai TU. Walaupun dalam kondisi bangunan dan perlengkapan belajar yang belum banyak berubah, ditambah perhatian masyarakat pun belum memberikan respon yang diharapkan, tetapi pesantren setahap demi setahap terus menampakkan prospeknya yang cukup menggembirakan dengan santri sekitar 60 orang.
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Pada tahun 1959 para tokoh dan pimpinan cabang Persatuan Islam Cianjur, mendapat kabar bahwa Pesantren Persatuan Islam no. 1 yang berkedudukan di Bandung (Jl. Pajagalan no.14) yang pada waktu itu dipimpin oleh K.H.E. Abdurrahman akan menugaskan lulusan mu’allimien untuk membantu pesantren di berbagai daerah terutama di daerah-daerah yang dipandang sebagai daerah rawan, termasuk didalamnya ust. Ali Ghazaly (kelahiran Cianjur, putranya bpk. Didi Bojongherang) akan ditugaskan ke Pamanukan (sebagaimana permohonan dari PC Persatuan Islam Pamanukan).
Mengingat daerah Cianjur pun sangat memerlukan ust. Ali Ghazaly, maka tokoh PERSIS Cianjur yang diwakili oleh ust. U. Mukhtar, ust. A. Mansyur, bpk. Edi, bpk.Mamad Darmawisastra, bpk. Tatang Wirasasmita, dan bpk. Didi (bapaknya ust. Ali Ghazaly) datang menghadap kepada K.H.E. Abdurrahman agar menugaskan ust. Ali Ghazaly ke Cianjur.
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, antara K.H.E. Abdurrahman selaku ketua umum PP Persatuan Islam (dan Pesantrennya) dengan pihak tokoh/para pimpinan PC Persatuan Islam Cianjur yang telah menghadap beberapa kali. Maka mulai tahun pelajaran 1959-1960 resmilah ust. Ali Ghazaly ditugaskan ke Pesantren Persatuan Islam no. 4 Cianjur yang lokasinya masih di Cikidang (Jl. Prof. Moch. Yamin no. 47 Cianjur), dengan demikian penugasannya ke pesantren Persatuan Islam no. 51 Pamanukan di batalkan.
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Pada tahun 1960, bpk. Endang Natamiharja (ketua PC Persatuan Islam Cianjur saat itu) dan bpk. Mamad Darmawisastra (selaku kepala madrasah/pimpinan pesantren), mengajukan permohonan kepada forum musyawarah PERSIS cabang Cianjur agar ust. Ali Ghazaly diajukan PP Persatuan Islam untuk menjadi pimpinan pesantren. Setelah disahkan oleh musyawarah dan mendapat pengesahan dari PP Persatuan Islam , maka pada tahun 1960 resmilah ust. Ali Ghazaly sebagai pimpinan Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur (pada waktu itu masih berumur 25 tahun)
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Dalam melakukan aktifitasnya, baik di pesantren selaku asatidz dan pimpinan pesantren, maupun di masyarakat selaku mubaligh, beliau selalu ditemani oleh aktifis PERSIS juga, diantaranya ust. A. Mansyur, ust. A. Damanhuri, ust. Sayuti, bpk. Tatang Wirasasmita, ust. Ahmad Djunaedi, dan lainnya termasuk para pemuda dan santri, sehubungan dengan kondisi saat itu terbilang masih sangat rawan karena sering mendapat gangguan dan hambatan terutama dari kaum tradisional dan aktifis PKI (Partai Komunis Indonesia) sehingga sering kali terjadi adu fisik yang beresiko tinggi yang notabene berani dan rela mengorbankan jiwa dan raga. Terlebih saat itu menjelang peristiwa Gerakan 30 September
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Semenjak didamping para aktifis, pemuda dan santri PERSIS kala itu, beliau (ust. Ali Ghazaly) dalam kegiatan tabligh banyak dibantu ust. Akhyar Syuhada yang telah lebih dahulu ditugaskan selaku pimpinan pesantren dan pimpinan cabang PERSIS Cibeber.
Adapun dalam upaya pembenahan untuk meningkatkan keberadaan dan perkembangan pesantren, maka ust. Ali Ghazaly melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Berikut daftar tenaga pengajar Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur pada tahun 1995 (pada masa awal).
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
*) tahun 1991 akhir mengundurkan diri, karena berbagai kesibukan Pesantren PERSIS 05 Cibeber dan berbagai kegiatan jam’iyyah.
Beliau merupakan salah satu founding father Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur. Dilahirkan di Cianjur pada tanggal 08 Agustus 1935, putra dari bpk. Didi dan ibu Maemunah yang bertempat tinggal di kelurahan Bojongherang, Cianjur, Cianjur (sekarang Jl. Mayor Harun Kabir, Gg. H. Sulaeman II no. 976 A), Jawa Barat. Informasi selengkapnya bisa dilihat melalui tautan ini KH. Ali Ghazaly
Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur
Selama menjadi santri Pesantren Persatuan Islam 1 Bandung, ia tinggal di rumah K.H. E. Abdurrahman selaku ketua umum PP Persatuan Islam (PERSIS), juga selaku pimpinan pesantren Pesantren Persatuan Islam 1 Bandung yang tentu saja banyak memiliki kesempatan untuk langsung belajar dengan beliau secara privat, termasuk mempelajari ilmu hisab.Demikianlah profil Pesantren Persatuan Islam 04 Cianjur ini disusun, dengan harapan semoga dapat kiranya memenuhi harapan eksistensi historis pesantren ini. Dalam penulisannya, bila ada kekurangan dan tambahan maka diterima saran dan kritik konstruktif dari Ikhwatu Ieman, terutama para tokoh dan aktifis Persatuan Islam beserta otonomnya.
POM Koarmatim
Polisi Militer Komando Armada II atau (POM Koarmada II) merupakan Komando pelaksana pembinaan di lingkup Koarmada II yang memiliki peran sangat strategis. Kolat Koarmatim mempunyai tugas membina profesionalisme prajurit Koarmada II, melalui penyelenggaraan kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan di segala bidang berhubungan dengan pengembangan serta peningkatan profesionalisme prajurit Koarmatim. Sebelumnya satuan ini bernama Dinas Provos Koarmatim.
POM Koarmatim
Fungsi POM Koarmatim mempunyai tugas di bidang penegakan hukum, penyidikan, pengamanan fisik, ketertiban dan disiplin personel, dengan selalu berpedoman pada motto Polisi Militer Angkatan Laut "“Wijna Wira Widhayaka"" yang artinya penegak hukum yang ksatria, arif dan bijaksana. Selain itu, dalam melaksanakan tugas POM Koarmatim melaksanakan koordinasi dan membina hubungan baik dengan POM Angkatan (Puspomad dan Puspomau), Propam Polri, satuan unsur maritim dan satuan pengamanan lainnya.
POM Koarmatim
Peresmian Polisi Militer Koarmatim dan likuidasi Disprov Koarmatim Koarmatim merupakan tindak lanjut dari Peraturan Panglima TNI Nomor 14 tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Validasi Organisasi dan Tugas Polisi Militer Koarmada, serta Peraturan Kasal Nomor 6 tahun 2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Perubahan Nama Dinas Provos Koarmada menjadi Polisi Militer Koarmada. Pom Koarmatim merupakan eselon pelaksana pusat yang berkedudukan langsung di bawah Pangarmatim serta bertugas menyelenggarakan fungsi polisi militer di bidang penegakan hukum, penyidikan, pengaman fisik, ketertiban dan disiplin, personel, materiil khusus, OMP dan OMSP serta mengawasi secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi kepolisian militer yang dilaksanakan oleh Pomal kewilayahan.
POM Koarmatim
Polisi Militer Koarmatim ini juga untuk memperkuat satuan Polisi Militer di bawah jajaran Koarmatim :
POM Koarmatim
Kadisprov Koarmatim
Danpom Koarmatim
Danpom Koarmada II
Kongres Partai Buruh Korea VII
Kongres Partai Buruh Korea ke-7 (PBK), yang merupakan partai berkuasa di Korea Utara, diselenggarakan pada 6–9 Mei 2016.
Kongres Partai Buruh Korea VII
Kongres ke-7 adalah Kongres Partai Buruh Korea pertama yang diselenggarakan sejak Kongres ke-6 di tahun 1980, meskipun aturan partai menyatakan bahwa Kongres harus diadakan setiap empat tahun.
Kongres Partai Buruh Korea VII
Tujuan dari Kongres ini untuk meninjau kinerja partai sejak Kongres ke-6, selain itu juga untuk menanamkan loyalitas terhadap pimpinan negara kepada rakyat.
Kongres Partai Buruh Korea VII
Pada 30 Oktober 2015, Agensi Berita Sentral Korea (KCNA) melaporkan bahwa Politbiro Komite Sentral Partai Buruh Korea mengumumkan akan mengadakan Kongres di awal Mei 2016, dengan mengatakan:
Pada 17 Februari 2016, slogan bersama dikeluarkan oleh Komisi Militer Sentral dan Komite Sentral Partai Buruh Korea, dan diterbitkan oleh "Rodong Sinmun" dan KCNA.
Kongres Partai Buruh Korea VII
Kongres didahului oleh kampanye mobilisasi massa "pertempuran 70 hari". Tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan hasil industri dan pertanian dan menunjukkan kesetiaan. Pemerintah menyatakan hari libur selama lima hari ketika Kongres.
Kongres Partai Buruh Korea VII
Kongres dibuka pada 6 Mei 2016 di Rumah Kebudayaan 25 April, Pyongyang, di hadapan 3.467 delegasi. Tidak seperti kongres ke-6, tidak terdapat delegasi asing, tetapi 128 jurnalis asing dari 12 negara diizinkan untuk meliput acara tersebut. Wartawan tetap berada di luar tempat acara, dan rekaman acara pembukaan hanya disiarkan kemudian di malam hari.
Kongres Partai Buruh Korea VII
Kongres dibuka dengan pidato oleh Kim Jong-un. Pada pidatonya, ia memuji uji coba nuklir Januari 2016 dan peluncuran satelit negara. Setelah memilih presidium dan sekretariat, Kongres menyetujui agenda:
Kongres dilanjutkan pada tanggal 7 Mei dengan laporan Kim Jong-un mengenai kinerja Komite Sentral ke-6. Dalam laporan tersebut, Kim Jong-un menegaskan kebijakan nuklir negara, menyebutnya "negara senjata nuklir yang bertanggung jawab". Menurut Kim, Korea Utara tidak akan menggunakan senjata nuklir kecuali jika kedaulatan negara dilanggar. Berkaitan dengan ekonomi, Kim mengumumkan Rencana Lima Tahunan pertama sejak tahun 1980-an. Pidato oleh delegasi lainnya menyatakan dukungan laporan Kim.
Kongres Partai Buruh Korea VII
Laporan Kim disetujui dengan suara mutlak pada 9 Mei. Dalam hal ini, partai bersumpah untuk terus membuat lebih banyak senjata nuklir. Kemudian agenda berikutnya adalah rapat dengar pendapat mengenai laporan kinerja Komisi Audit Sentral.
Kongres Partai Buruh Korea VII
Pada tanggal 9 Mei, wartawan asing diperbolehkan untuk memasuki tempat Kongres untuk pertama kalinya, selama pengumuman terpilihnya Kim Jong-un sebagai Ketua Partai Buruh Korea. Kongres berakhir pada tanggal 9 Mei, dan saat itu juga diadakan parade di Pyongyang untuk menghormatinya.
Kongres Partai Buruh Korea VII
Pada 9 Mei, Kim Jong-un terpilih kembali menjadi pemimpin partai. Gelar pemimpin partai berubah dari Sekretaris Pertama menjadi Ketua Partai Buruh Korea, gelar yang diperoleh Kim Il-sung sampai 1966: Ketua Komite Sentral PBK.
Kongres Partai Buruh Korea VII
15 anggota Komisi Audit Sentral yang terpilih antara lain: Choi Sung-ho, Pak Myong-sun, Kim Kyong-nam, Hwang Chol-sik, Kim Yong-chol, Ri Yong-ik, Kim Myong hun, Kye Yong-sam, Jo Jong-ho, Kye Myong-chol, Jang Jong-ju, Pho Hui-lagu, Jong Pong-sok, Choe Kwon-su dan Kwang Ho-uk. Komisi ini segera mengadakan rapat dan memilih Choi Sung-ho sebagai Ketua dan Pak Myong-sun sebagai Wakil Ketua.
Kongres Partai Buruh Korea VII
129 anggota penuh dan 106 anggota alternatif dipilih pada Komite Sentral ke-7, termasuk Kim Jong-un. Komite Sentral mengadakan rapat pleno perdana segera setelah Kongres, pada 10 Mei, dan memilih pejabat.
Konstitusi Rojava
Konstitusi Rojava atau Konstitusi Kanton Rojava, secara resmi disebut Piagam Kontrak Sosial, adalah sebuah konstitusi sementara dari daerah otonom Suriah yang mendeklarasikan diri sendiri, Rojava. Konstitusi ini diadopsi pada tanggal 29 Januari 2014, saat Partai Persatuan Demokrat (PYD), yang menyatakan diri sebagai representasi rakyat Rojava, mendeklarasikan tiga kanton Rojava yang mereka ambil alih dari pemerintah Suriah. Pasal 12 menyatakan bahwa Rojava tetap menjadi "bagian internal dari Suriah", secara tentatif mengharapkan pemerintahan Suriah yang federal di bagian Rojava.
Konstitusi Rojava
Konstitusi ini mendapatkan banyak perhatian internasional dan seringkali dikutip untuk bagian yang menyatakan dukugan terhadap hak-hak minoritas dan kesetaraan gender dan bentuk demokrasi langsung yang dikenal sebagai Demokrasi Konfederalisme.
Konstitusi Rojava
Pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2016, komite eksekutif sedang bekerja untuk memanajemen konstitusi baru untuk wilayah ini, dan untuk menggantikan konstitusi tahun 2014, seperti ang dinyatakan dalam draf mereka.
HIMAGA IPB
HIMAGA IPB adalah salah satu Organisasi Mahasiswa Daerah Asal (OMDA) yang ada di Institut Pertanian Bogor (IPB). OMDA ini merupakan perkumpulan mahasiswa dan mahasiswi IPB yang berasal dari Garut. OMDA ini didirikan pada September 2000.
HIMAGA IPB
HIMAGA merupakan "Organisasi Mahasiswa Daerah Asal (OMDA)" yang dinaungi oleh Kabit Humas dan Promosi IPB. HIMAGA IPB berdiri sejak September 2000. Pada mulanya OMDA merupakan sebuah perkumpulan yang belum diakui secara legal oleh pihak kampus, namun pada tahun 2000 Rektorat melihat potensi yang sangat besar akan keberadaan OMDA. Sehingga sebuah perkumpulan itu diakui untuk menjadi sebuah Organisasi Mahasiswa Daerah agar lebih efektif kinerja pemanfaatannya. Awalnya HIMAGA merupakan Himpunan Masyarakat Garut bukan Mahasiswa Garut, jadi awalnya masyarakat yang ada di Bogor membentuk suatu komunitas yang dinamakan HIMAGA namun dengan seiringnya waktu dan juga bertambahnya mahasiswa garut yang belajar di IPB maka terbentuklah HIMAGA IPB (Himpunan Mahasiswa Garut IPB). Sekarang HIMAGA menjadi Himpunan Mahasiswa Garut yang mempunyai visi untuk mewujudkan OMDA yang mandiri, Informatif, berprestasi, kompak, eksis dan berkelanjutan yang selanjutnya tertuang dalam beberapa misi.
HIMAGA IPB
Sejak tahun 2000, OMDA telah mengalami Y kali pergantian Ketua OMDA. Nama-nama Ketua OMDA sejak tahun 2000 adalah sebagai berikut:
Demokrasi Konfederalisme
Demokrasi Konfederalisme, menurut Abdullah Öcalan, adalah sebuah sistem politik sosialis libertarian yang ""terbuka terhadap kelompok politik dan faksi yang lain. Sistem ini fleksibel, multi-budaya, anti-monopolis, dan berbasis konsensus.""
Demokrasi Konfederalisme
Öcalan, yang merupakan pemimpin dari Partai Pekerja Kurdistan, menemukan ideologi ini saat berada di dalam penjara. Pada awalnya, partai ini adalah organisasi Marxis–Leninis, dan kemudian mengganti pandangan politik mereka saat Öcalan mulai melakukan korespondensi dengan Murray Bookchin dan memasukkan ideologinya. Menjelang akhir hidupnya, Murray Bookchin menjadi kecewa dengan unsur-unsur yang semakin apolitis dari gerakan anarkisme kontemporer dan mengembangkan munisipalisme libertarian sebagai gantinya. Pilar sentral dari demokrasi konfederalisme adalah ekologi sosial dan feminisme anarkis.
Menurut Abdullah Öcalan, ideologinya berakar dari demokrasi partisipatoris dan otonomi pada tingkat lokal. Dari bukunya:
Demokrasi Konfederalisme
Penggulingan sebuah negara dipandang sebagai proses bertahap. Penganut tidak melihat penggulingan revolusioner negara sebagai cara untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Sebaliknya, isu-isu sosial dan isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan dan keadilan harus diselesaikan dengan proses demokrasi-konfederasi. Jika sebuah bangsa-negara memilih untuk terus menyerang, namun, pendukung mungkin menolak dengan kekuatan pertahanan diri dari konfederasi yang demokratis (seperti Unit Perlindungan Rakyat (YPG)).
Demokrasi Konfederalisme
Penganut memungkinkan penciptaan konfederasi global yang dapat diajukan sebagai landasan kebebasan sipil, sebagai alternatif untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mereka lihat sebagai sebuah asosiasi bangsa-negara dan didominasi oleh kekuatan-kekuatan besar. Namun, dalam Demokrasi Konfederalisme fokusnya adalah pada tingkat lokal, pengorganisasian konfederalisme secara global tidak dikecualikan, tetapi bukan kepentingan utama dari ideologi.
Demokrasi Konfederalisme
Ideologi ini telah mengalami perkembangan sejak para penganutnya, seperti YPG di Revolusi Rojava telah terlibat dalam pertempuran melawan Negara Islam Irak dan Syam.
Daftar Bupati Parigi Moutong
Bupati Parigi Moutong (), adalah seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Indonesia. Pada dasarnya, Bupati Parigi Moutong memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat di Kabupaten Parigi Moutong. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Bupati Parigi Moutong saat ini dijabat oleh Samsurizal Tombolotutu, yang mulai menjabat sejak 11 Juli 2011.
Daftar Bupati Parigi Moutong
Berikut ini adalah daftar Bupati Parigi Moutong:
Li Zhi (pejabat)
Li Zhi (; kelahiran November 1950) adalah seorang mantan politikus Tiongkok yang menjalani kariernya di Xinjiang, yang dikenal karena perannya sebagai ketua partai komunis Ürümqi saat kerusuhan di kota tersebut pada Juli 2009. Ia berasal dari Lixin, Anhui. Ia ditahan oleh otoritas untuk menyelidikan pada 2015 dan kemudian dikeluarkan dari Partai Komunis Tiongkok.
Li Zhi (pejabat)
Menurut biografi resminya, Li bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat pada 1969, bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok pada Maret 1971, dan memiliki gelar pasca kelulusan. Setelah pensiun dari penugasan militer, Li bekerja di Kabupaten Nilka, Xinjiang sebagai buruh dalam departemen biji-bijian. Ia kemudian menjabat dalam Biro Pabrik Penerangan di Kawasan tersebut. Ia kemudian menjabat selama sekitar satu dekade dalam industri hop. Pada 1993, ia menjadi Jenderal Manajer dan Ketua Xinjiang Hops Holdings Ltd.
Ketegangan Xinjiang September 2009
Pada September 2009, Ürümqi, ibukota Kawasan Otonomi Uighur Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok, mengalami periode ketegangan setelah kerusuhan Ürümqi Juli 2009. Pada akhir Agustus dan awal September terjadi serangkaian serangan jarum suntik terhadap warga sipil. Dalam menanggapi serangan tersebut, ribuan penduduk menggelar protes selama beberapa hari, yang mengakibatkan lima orang tewas. Selain itu, penangkapan dan penyerangan beberapa jurnalis Hong Kong pada unjuk rasa tersebut meraih perhatian internasional.
Ketegangan Xinjiang September 2009
Menurut kepolisian Xinjiang, serangan ratusan orang yang diklaim diserang menggunakan jarum suntik dimulai pada 17 Agustus. Pada 2 September, poster-poster muncul di sepanjang Ürümqi yang menyatakan bahwa 418 orang telah dikabarkan diserang, menyebut serangan tersbeut sebagai "kejahatan teroris serius", meskipun pemerintah sejauh itu tidak memberikan bukti jaringan teroris manapun.
Mughal-e-Azam
Mughal-e-Azam (Indonesia: "Kaisar Mughal") adalah sebuah film drama sejarah epik India 1960 yang disutradarai oleh K. Asif dan diproduksi oleh Shapoorji Pallonji. Dibintangi oleh Prithviraj Kapoor, Dilip Kumar, Madhubala, dan Durga Khote, film tersebut mengisahkan hubungan percintaan antara Pangeran Mughal Salim (yang akan menjadi Kaisar Jahangir) dan Anarkali, seorang penari. Ayah Salim, Kaisar Akbar, tidak menyetujui hubungan tersebut, yang berujung pada perang antara ayah dan putra.
Mughal-e-Azam
Pengembangan "Mughal-e-Azam" dimulai pada 1944, saat Asif membaca sebuah set permainan panggung pada masa pemerintahan Kaisar Akbar (1556–1605). Produksinya mengalami penundaan dan keuangan yang tak menentu. Sebelum fotografi prinsipalnya dimulai pada awal 1950an, proyek tersebut kehilangan pembiaya dan dilanjutkan dengan perubahan biaya sepenuhnya. "Mughal-e-Azam" mendapatkan pembiayaan produksi lebih ketimbang film-film India sebelumnya; biaya untuk sebuah lagu tunggal lebih menonjol untuk film pada masa tersebut. Soundtrack-nya, yang terinspirasi oleh musik klasik dan foklor India, terdiri dari 12 lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi playback yang meliputi Lata Mangeshkar dan penyanyi klasik Bade Ghulam Ali Khan, dan seringkali disebut salah satu film termurni dalam sejarah perfilman Bollywood.