Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Demografi Spanyol
Pada tanggal 1 Januari 2017, Spanyol memiliki jumlah penduduk 46.528.966, yang merupakan mengalami penurunan sebanyak 0,5% sejak 2011. Jumlah penduduk Spanyol memuncak pada tahun 2012, sekitar 46.818.216 orang, sebagian besar karena imigran kembali ke rumah karena dampak krisis ekonomi dan fiskal Eropa. Kepadatan penduduknya, di , lebih rendah dari negara-negara paling barat Eropa. Kecuali ibukota Madrid, daerah yang paling padat penduduknya terletak di sekitar pantai.
Demografi Spanyol
Populasi Spanyol meningkat dua kali lipat selama abad ke-20, namun pola pertumbuhannya sangat tidak merata karena migrasi internal berskala besar dari pedalaman pedesaan ke kota industri, sebuah fenomena yang terjadi lebih lambat daripada di negara-negara Eropa Barat lainnya. Tidak kurang dari sebelas dari lima puluh provinsi di Spanyol mengalami penurunan populasi yang absolut selama abad ini.
Demografi Spanyol
Kuartal terakhir abad ini mengalami penurunan dramatis dalam tingkat kelahiran. Tingkat kesuburan Spanyol sebesar 1,47 (jumlah anak-anak yang rata-rata dimiliki wanita selama hidupnya) lebih rendah dari rata-rata orang Uni Eropa, namun telah meningkat setiap tahun sejak akhir 1990an. Tingkat kelahiran telah meningkat dalam 10 tahun dari 9,10 kelahiran per 1000 orang per tahun pada tahun 1996 menjadi 10,9 pada tahun 2006.
Demografi Spanyol
Spanyol tidak memiliki agama resmi. Konstitusi Spanyol tahun 1978, telah menghapuskan Gereja Katolik Roma sebagai agama resmi negara. Saat ini, sekitar 76,7% penduduk mendefinisikan diri mereka sebagai Katolik, 20,0% sebagai orang yang tidak beriman atau atheis, dan 1,6% agama lainnya. Di antara orang-orang percaya, 55,3% menyatakan bahwa mereka hampir tidak pernah menghadiri ibadah keagamaan, sebaliknya, 16,3% menghadiri satu atau lebih ibadah setiap minggu.
Demografi Spanyol
Populasi Spanyol dua kali lipat bertambah selama abad ke-20 sebagai hasil dari tingginya tingkat demografis yang spektakuler pada tahun 1960an dan awal 1970an. Setelah waktu itu, tingkat kelahiran merosot sampai tahun 1980an dan populasi Spanyol menjadi menurun, demografinya menunjukkan tingkat kesuburan terendah di dunia, hanya di atas Yunani, Portugal, Hungaria, Ukraina, dan Jepang.
Demografi Spanyol
Banyak demografer telah menghubungkan tingkat kesuburan Spanyol yang sangat rendah dengan kurangnya kebijakan keluarga berencana di negara ini. Spanyol menghabiskan paling sedikit dukungan keluarga di semua negara Eropa barat-0,5% dari PDB. Sebuah ilustrasi grafis tentang tatanan sosial di bidang ini menyebutkan kenyataan bahwa sebuah keluarga Spanyol perlu memiliki 57 anak untuk mendukung tingkat finansial, seperti sistem keluarga dengan 3 anak yang diterapkan di Luksemburg. Dengan kata lain, minimnya jumlah penduduk di Spanyol sangat mempengaruhi finansial negara tersebut, sehingga warga Spanyol harus memperhatikan hal tersebut, seperti hal yang telah diwacanakan di Luksemburg, dimana warga diharapkan memiliki paling tidak 3 orang anak dalam satu keluarga.
Demografi Spanyol
Dalam istilah emigrasi / imigrasi, setelah berabad-abad beremigrasi, Spanyol, baru-baru ini mengalami imigrasi berskala besar untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Menurut pemerintah Spanyol, ada 5.730.667 penduduk asing di Spanyol pada Januari 2011. Dari jumlah tersebut, lebih dari 860.000 asal Rumania, dan sekitar 760.000 adalah asal Maroko sedangkan jumlah orang Ekuador adalah sekitar 390.000. Populasi Kolombia berjumlah sekitar 300.000. Ada juga sejumlah besar orang Inggris (359.076 pada tahun 2011, namun lebih dari satu juta diperkirakan tinggal secara permanen di Spanyol) dan warga Jerman (195.842), terutama di Provinsi Alicante, Provinsi Málaga, Kepulauan Balearic dan Kepulauan Canary. Keturunan Tionghoa jumlahnya lebih dari 166.000. Imigran dari beberapa negara Afrika sub-Sahara juga menetap di Spanyol sebagai pekerja kontrak, walaupun hanya mewakili 4,08% dari seluruh penduduk asing di negara ini.
Demografi Spanyol
Selama awal tahun 2000an, pertumbuhan demografis rata-rata tahun-ke-tahun membuat rekor baru dengan variasi puncak 2003 sebesar 2,1%, menggandakan rekor sebelumnya yang dicapai pada tahun 1960an ketika pertumbuhan rata-rata 1 tahun rata-rata 1% dialami. Tren ini jauh dari dibalik pada saat sekarang dan, pada tahun 2005 saja, populasi imigran Spanyol meningkat 700.000 orang.
Demografi Spanyol
Peristiwa penting dalam demografi Spanyol modern:
Demografi Spanyol
Wilayah metropolitan terbesar adalah:
Demografi Spanyol
Populasi di kepulauan:
Definisi etnisitas atau kewarganegaraan di Spanyol penuh dengan politik. Istilah "Orang Spanyol" ("pueblo español") didefinisikan dalam konstitusi 1978 sebagai penguasa politik, yaitu warga Kerajaan Spanyol. Konstitusi yang sama dalam pembukaannya berbicara tentang "masyarakat dan kebangsaan Spanyol" ("pueblos y nacionalidades de España") dan budaya, tradisi, bahasa dan institusi masing-masing. Yang sebelumnya nomaden Gitanos dan Merchero ditandai dengan jelas endogami dan diskriminasi namun tersebar di seluruh negeri.
Demografi Spanyol
Orang asli Canarian adalah keturunan dari populasi Kepulauan Canary sebelum penjajahan Spanyol pada abad ke-15. Juga termasuk banyak warga Spanyol yang merupakan keturunan orang-orang dari bekas koloni Spanyol, kebanyakan dari Guinea Khatulistiwa, Argentina, Republik Dominika, Ekuador, Peru, Kolombia, Maroko dan Filipina. Ada juga sejumlah besar orang Spanyol Eropa Timur, Maghreb, Sub Sahara-Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah.
Demografi Spanyol
Jumlah penutur bahasa dari etnis minoritas di Spanyol (2011)
Menurut sebuah penelitian pada bulan September 2017 oleh Pusat Penelitian Sosiologis Spanyol menyatakan bahwa 70% orang Spanyol yang mengidentifikasi diri sebagai pemeluk agama Katolik Roma, 2,6% agama lainnya, dan sekitar 25% mengidentifikasi dengan "Tanpa agama/atheis. Studi yang sama menunjukkan bahwa orang-orang Spanyol yang mengidentifikasi diri mereka sebagai religius, 60,6% hampir tidak pernah pergi dalam acara keagamaan, 13,5% pergi ke gereja beberapa kali dalam setahun, 8,2% beberapa kali per bulan dan 16,3% setidaknya sekali per minggunya.Sekitar 70% populasi pelajar Spanyol measuk ke sekolah negeri atau universitas negeri. Sisanya merupakan siswa-siswi sekolah swasta atau universitas swasta, yang kebanyakan dioperasikan oleh Gereja Katolik.
Demografi Spanyol
Wajib belajar dimulai dari tingkat Sekolah Dasar atau pendidikan dasar umum untuk usia 6-16 tahun. Sekolah ini gratis, baik di sekolah negeri dan banyak sekolah swasta, yang sebagiannya menerima subsidi dari pemerintah. Setelah lulus, siswa menghadiri sekolah menengah umum yang menawarkan ijazah SMA umum atau sekolah studi profesional di semua bidang ; hukum, ilmu pengetahuan, dan kedokteran. Sekolah teknik unggulan menawarkan program teknik dan arsitektur.
Kunci
Kunci (bahasa Inggris: "key") adalah alat yang terbuat dari logam untuk membuka dan mengunci pintu dengan cara memasukkannya ke dalam lubang yang ada di pintu. Bentuk kunci bermacam-macam sesuai dengan bentuk induk kunci yang berada di pintu. Kunci pada umumnya terdiri atas dua bagian, induk dan anak kunci. Induk kunci berfungsi menyatukan atau mengaitkan dua bagian, misalnya daun pintu atau kusennya agar tidak dapat dibuka tanpa alat khusus. Alat khusus pembuka dan pengancing pindu ini disebut anak kunci. Tetapi ada pula jenis kunci,misalnya gembok yang dapat dikancingkan tanpa anak kunci, dan anak kunci dibutuhkan untuk membukanya
Semua kunci mempunyai grendel yang mampu mencegah terbukanya pintu. Grendel tetap dalam keadaan terkunci bila tidak digunakan anak kunci pasangannya untuk membukanya. Grendel di dalam induk kunci dapat dibuka bila tuasnya dapat diputar
Kerajaan Selebar
Kerajaan Selebar adalah Kerajaan yang berada di Wilayah Bengkulu Kerajaan Selebar berasal dari Kerajaan Jenggalu yang didirikan oleh seorang pemberani dan bijaksana yang namanya tidak disebut. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Kerajaan Selebar dibina oleh Rangga Janu, salah satu Kerabat Mojopahit. Menurut sejarah dengan runtuhnya Kerajaan Mojopahit karena penaklukan Kerajaan Demak antara 1518-1521 oleh Adipati Unus, beberapa bangsawan Mojopahit yang juga pedagang menuju Bengkulu.
Kerajaan Selebar
Menurut suatu riwayat Kerajaan Selebar berasal dari Kerajaan Jenggalu yang didirikan oleh seorang pemberani dan bijaksana yang namanya tidak disebut. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Kerajaan Selebar dibina oleh Rangga Janu, salah satu Kerabat Mojopahit. Menurut sejarah dengan runtuhnya Kerajaan Mojopahit karena penaklukan Kerajaan Demak antara 1518-1521 oleh Adipati Unus, beberapa bangsawan Mojopahit yang juga pedagang menuju Bengkulu.
Kerajaan Selebar
Pada abad inilah diperkirakan kedatangan Rangga Janu dan adiknya Rangga Beru ke daerah Bia Paku di wilayah Kerajaan Jenggalu, dan bermukim. Kemudian menyusul adiknya Rio (Ario) bina yang pandai memikat hati raja, sehingga ia dijadikan kepala daerah Bia Paku dan diberi gelar Rio Kajang Sebidang. Setelah Raja Jenggalo meninggal, rakyat memilih Rangga Janu sebagai penggantinya karena tindak tanduknya yang bijaksana. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1565. Beliau lah yang memindahkan kedudukan pemerintahannya ke Bandar Selebar yang letaknya lebih strategis dan menguntungkan niaga di teluk Selebar yang aman dari gelombang ganas Samudera Hindia. Dengan ini mulailah dikenal Kerajaan Selebar dengan rajanya Rangga Janu, bergelar Depati Payung Negara. Pada tahun 1668 M (1079 H) Depati Bangsa Radin, putra Depati Payung Negara, dari Selebar berkunjung ke Banten menghadap Sultan Agung Tirtayasa (Sultan Abdullah Abdulfatah, 1651-1682). Ia mendapat surat dari Sultan Banten yang tertulis di atas loyang pengakuan sebagai Raja Kerajaan Selebar dengan gelar Pangeran Natadirja. Seterusnya menurut riwayat, Pangeran Natadirja inilah yang kawin dengan Putri Kemayan, anak perempuan dari Sultan Agung Tirtayasa, disertai 12 tentara Banten yang turut serta kembali ke Selebar.
Kerajaan Selebar
Selebar meliputi dusun-dusun yang terbentang mulai dari Sungai Lempuing sampai ke Sungai Ngalam, dan rakyatnya terdiri dari Suku Lembak dan Serawai yang berkebun lada.
Kerajaan Selebar
Pangeran Nata Dirja atau Tuanku Bangsa Radin adalah raja dari kerajaan Selebar yang letaknya tidak jauh dari sungai Jenggalu. Pangeran Nata Dirja adalah raja yang bijaksana, selalu memikirkan kepentingan rakyatnya dan sangat menghormati tamu. Asalkan tamu itu memperlihatkan niat baik dan menjaga tata krama dan adat kesopanan, tamu yang memiliki pemahaman “Di mana Bumi dipijak di situ Langit dijunjung”.
Kerajaan Selebar
Saat kerajaan Belanda mengirim kapal dagangnya melalui Sungai Jenggalu, Pangeran Nata Dirja menyambutnya dengan baik karena utusan dagang itu hendak mengikat kerjasama yang saling menguntungkan.
Pangeran Nata Dirja menyambut dengan baik dan penuh keramahan. Utusan dagang kerajaan Belanda membeli hasil bumi rakyat Selebar, seperti Lada dan hasil bumi lainnya dengan harga yang cukup baik. Bandar Selebar di muara Sungai Jenggalu makin ramai dengan perdagangan hasil bumi dan membuat rakyat Selebar makin makmur di bawah pimpinan Pangeran Nata Dirja.
Kerajaan Selebar
Tak jauh dari kerajaan selebar ada dua kerajaan tetangga yaitu Kerajaan Sungai Hitam dan Kerajaan Sungai Lemau, kedua kerajaan itu mengadakan hubungan dagang dengan Kerajaan Inggris. Tampaknya Inggrispun ingin memperluas pengaruhnya dan mengirimkan utusannya ke kerajaan Selebar.
Kerajaan Selebar
Pangeran Natadirja adalah raja yang bijaksana, selalu memikirkan kepentingan rakyatnya dan sangat menghormati tamu. Asalkan tamu itu memperlihatkan niat baik dan menjaga tata krama dan adat kesopanan, tamu yang memiliki pemahaman “Di mana Bumi dipijak di situ Langit dijunjung”.
Kerajaan Selebar
Saat Kerajaan Belanda mengirim kapal dagangnya melalui Sungai Jenggalu, Pangeran Natadirja menyambutnya dengan baik karena utusan dagang itu hendak mengikat kerjasama yang saling menguntungkan.
Kerajaan Selebar
Pangeran Natadirja menyambut dengan baik dan penuh keramahan. Utusan dagang Kerajaan Belanda membeli hasil bumi rakyat Selebar, seperti Lada dan hasil bumi lainnya dengan harga yang cukup baik. Bandar Selebar di muara Sungai Jenggalu makin ramai dengan perdagangan hasil bumi dan membuat rakyat Selebar makin makmur di bawah pimpinan Pangeran Natadirja.
Kerajaan Selebar
Tak jauh dari Kerajaan Selebar ada dua kerajaan tetangga yaitu Kerajaan Sungai Hitam dan Kerajaan Sungai Lemau, kedua kerajaan itu mengadakan hubungan dagang dengan Kerajaan Inggris. Tampaknya Inggris pun ingin memperluas pengaruhnya dan mengirimkan utusannya ke Kerajaan Selebar.
Kerajaan Selebar
Awalnya Pangeran Natadirja menyambut dengan baik, namun utusan dagang kerajaan Inggris berlaku sombong dan tak menghormati adat serta berlaku sewenang-wenang dengan memaksakan aturan-aturan yang merugikan rakyat Kerajaan Selebar. Selain aturan tanam paksa, pihak Inggris pun memaksa Raja Selebar memutuskan hubungan dagang dengan Kerajaan Belanda yang sudah terjalin baik.
Kerajaan Selebar
Raja Selebar menolak kerjasama dengan Inggris dan tetap menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Belanda. Penolakan itu membuat Inggris marah dan merencanakan sesuatu yang jahat pada Pangeran Natadirja.
Kerajaan Selebar
Hingga pada suatu saat, datang lagi utusan Kerajaan Inggris ke Kerajaan Selebar, mereka datang dengan membawa banyak hadiah untuk Raja Selebar. Mereka datang juga dengan penuh kesopanan dan bermaksud mengundang Raja Selebar untuk menghadiri sebuah acara di Benteng York. Benteng York adalah sebuah benteng yang dibangun oleh Inggris di sebuah bukit kecil tak jauh dari pantai Bengkulu.
Kerajaan Selebar
Karena utusan Kerajaan Inggris datang dengan sopan, maka Raja Selebar berkenan memenuhi undangan Kerajaan Inggris. Maka dengan diiringi beberapa orang pengawal dan hulubalang datanglah Raja Selebar ke Benteng York.
Kerajaan Selebar
Disambutlah rombongan raja Selebar oleh Wakil Gubernur Inggris yang berkuasa di Bengkulu. Raja Selebar dan rombongannya dijamu makanan mewah oleh penguasa Inggris. Namun dibalik semua jamuan dan sambutan ramah itu, penguasa Inggris menyimpan niat jahat, mereka sangat sakit hati karena Raja Selebar menolak kerja sama dengan penguasa Inggris. Lalu tanpa sepengetahuan Raja Selebar dan rombongan, seluruh pintu ditutup, kemudian masukkanlah sepasukan tentara Inggris, menangkap raja Selebar.
Kerajaan Selebar
Akhirnya, Raja Selebar yang bijaksana dan dicintai rakyat itu tewas ditangan penjajah Inggris.
Reformasi negara di Belgia
Istilah reformasi negara dalam konteks Belgia menunjukkan suatu proses untuk menemukan solusi konstitusional dan legal atas masalah-masalah dan ketegangan di antara bagian-bagian penduduk Belgia yang berbeda-beda, sebagian besar terkait Flandria yang berbahasa Belanda dan Walonia yang berbahasa Perancis. Secara umum, Belgia berkembang dari bentuk negara kesatuan menjadi negara federal berdasarkan komunitas, daerah, dan daerah bahasa.Ketegangan antarkomunitas di Belgia muncul berupa pergulatan antara dua bahasa utama komunitas di negara itu, yaitu bahasa Belanda dan Perancis. Hal ini mengakibatkan legislasi bahasa yang berkepanjangan, tetapi tidak memecahkan konflik antara Flandria dan Walonia, dua daerah utama di Belgia. Karena itulah diskriminasi kemudian meluas terhadap orang-orang Vlamingen, yang disimbolkan dengan perlakuan buruk terhadap tentara Vlamingen selama Perang Dunia I, orang-orang Vlamingen mengorganisasi perjuangan mereka sendiri tanpa pemerintah yang sebagian besar berbahasa Perancis. Setelah Perang Dunia II, perbedaan antara orang Belgia berbahasa Belanda dan orang Belgia berbahasa perancis Belgia menjadi jelas dalam sejumlah konflik.
Reformasi negara di Belgia
Pada tahun 1950, sebuah referendum mengenai posisi Raja Leopold III diadakan. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah ia seharusnya diizinkan kembali ke takhta, dilihat dari posisinya dalam Perang Dunia II. Secara nasional, 58% pemilih mendukung pemulihan Leopold III. Tetapi, ada perbedaan regional yang kuat. Mereka yang memilih, 72% persen adalah orang-orang di Flandria yang mendukung pengembalian takhtanya, sementara mayoritas pemilih di Walonia dan Brussel menentang kembalinya sang raja. Dengan dukungan lebih dari setengah penduduk Belgia, Leopold III kembali ke takhta. Setelah restorasi takhta raja, kemarahan di kalangan lawan Leopold di Walonia dan Brussel tumbuh menjadi kerusuhan yang harus diatasi oleh pemerintah. Tekanan dari pemerintah memaksa Leopold III turun takhta.
Reformasi negara di Belgia
Pada tahun 1960, pemerintah Katolik–Liberal di bawah Perdana Menteri Gaston Eyskens memperkenalkan sejumlah pemotongan anggaran. Serikat-serikat dagang berbahasa Perancis mogok menentang pemotongan itu dan melawan pemerintah. Mereka merasa bahwa sistem yang lebih regionalisasi diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan oleh Walonia. Mereka merasa bahwa kepentingan suku Walloon disakiti oleh mayoritas Vlamingen di Belgia. Mereka berbicara tentang "un état belgo-flamand", suatu negara Vlamingen Belgia. Dalam menanggapi serangan itu, pemerintah mengumumkan suatu kebijakan sosial-ekonomi regionalisasi.
Reformasi negara di Belgia
Ketegangan lain antara komunitas bahasa melibatkan Universitas Katolik Leuven. Universitas itu telah lama berbahasa perancis, tapi bahasa Belanda memainkan peran yang semakin penting di abad kedua puluh. Ketegangan disebabkan oleh bagian universitas berbahasa perancis yang selalu ada berkembang hingga tahun 1960-an dan berujung pada kerusuhan mahasiswa-mahasiswa Vlamingen, yang didukung oleh penduduk Vlamingen di kota Leuven. Sebuah komentar dari seorang ahli geografi sosial berbahasa Perancis di universitas itu yang menyarankan agar Leuven dimasukkan dalam area Brussel resmi dengan dua bahasa, telah menyebabkan penduduk dan politisi Vlamingen berdemonstrasi. Mereka mengeluarkan slogan "Leuven Vlaams – Walen Buiten!" (Leuven Vlamingen, Walloon Keluar!) Ketegangan itu menyebabkan jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri Paul Vanden Boeynants. Universitas terpecah menjadi Katholieke Universiteit Leuven berbahasa Belanda dan Université catholique de Louvain berbahasa Perancis, bersatu dalam badan pengatur bersama.
Reformasi negara di Belgia
Pada tahun 1970, ada reformasi negara pertama, yang menghasilkan pembentukan tiga komunitas budaya, yaitu Komunitas Budaya Belanda, Komunitas Budaya Perancis, dan Komunitas Budaya Jerman. Komunitas-komunitas itu mengambil tanggung jawab atas semua hal budaya. Yang paling penting, mereka mengambil alih kendali penyiaran dan penggunaan bahasa komunitas. Reformasi ini adalah respon atas permintaan orang-orang Vlamingen untuk otonomi budaya. Revisi konstitusi revisi tahun 1970 juga meletakkan dasar-dasar pembentukan tiga Daerah, sebagai respon terhadap permintaan Walonia dan penduduk Brussel berbahasa Perancis untuk otonomi ekonomi. Pada tanggal 18 Februari 1970, Perdana Menteri Gaston Eyskens mengumumkan akhir dari "La Belgique de papa".
Reformasi negara di Belgia
Reformasi negara kedua terjadi tahun 1980, ketika komunitas budaya menjadi Komunitas. Komunitas melanjutkan otoritas komunitas budaya berkaitan dengan hal-hal budaya, dan mulai mengambil tanggung jawab atas 'hal-hal yang berkaitan dengan orang', seperti kebijakan kesehatan dan kepemudaan. Sejak itu, ketiga Komunitas itu dikenal sebagai Komunitas Flandria, Komunitas Perancis, dan Komunitas berbahasa Jerman.
Reformasi negara di Belgia
Dua Daerah didirikan juga pada tahun 1980: Daerah Flandria dan Daerah Walonia. Tetapi, di Flandria pada tahun 1980 diputuskan untuk segera menggabungkan lembaga-lembaga Komunitas dan Daerah. Meskipun pembentukan Daerah Brussel telah disiapkan pada tahun 1970, Daerah Ibu kota Brussel belum berdiri hingga reformasi negara ketiga.
Reformasi negara di Belgia
Dalam reformasi negara ketiga pada tahun 1988 dan 1989, di bawah Perdana Menteri Wilfried Martens, didirikan Daerah Ibu kota Brussel beserta lembaga-lembaga daerahnya, serta lembaga-lembaga Belanda dan Perancis untuk masalah-masalah komunitas. Daerah Ibu Kota Brussel tetap terbatas pada 19 munisipalitas. Perubahan lain termasuk perluasan kompetensi Komunitas dan Daerah. Satu tanggung jawab penting yang dialihkan kepada Komunitas dalam reformasi negara ketiga adalah pendidikan.
Reformasi negara di Belgia
Reformasi negara keempat terjadi pada tahun 1993 di bawah Perdana Menteri Jean-Luc Dehaene, yang mengonsolidasi reformasi-reformasi negara sebelumnya dan menngubah Belgia menjadi negara federal penuh. Pasal pertama Konstitusi Belgia diamendemen sehingga berbunyi sebagai berikut, "Belgia adalah suatu Negara Federal yang terdiri atas Komunitas-Komunitas dan Daerah-Daerah". Dalam reformasi negara keempat, tanggung jawab Komunitas dan Daerah diperluas lagi, sumber daya mereka ditingkatkan dan mereka diberi lebih banyak tanggung jawab fiskal. Perubahan besar lainnya termasuk pemilihan langsung parlemen dari Komunitas dan Daerah, memecah Provinsi Brabant menjadi Brabant Flandria dan Brabant Walonia, serta reformasi sistem bikameral Parlemen Federak dan hubungan antara Parlemen Federal dan Pemerintah Federal. Pemilihan langsung pertama untuk parlemen Komunitas dan Daerah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1995.
Reformasi negara di Belgia
Dua kesepakatan mulai berlaku menyusul berlakunya dua undang-undang khusus pada tanggal 13 Juli 2001. Tetapi, reformasi negara keempat bukan akhir dari proses federalisasi. Pada tahun 2001, terjadi reformasi negara kelima, di bawah Perdana Menteri Guy Verhofstadt (Pemerintah Verhofstadt I), dengan Kesepakatan Lambermont dan Lombard.
Reformasi negara di Belgia
Dalam reformasi negara kelima, kewenangan lebih dialihkan pada Komunitas dan Daerah, berkaitan dengan pertanian, perikanan, perdagangan luar negeri, kerja sama pengembangan, audit pengeluaran pemilihan, dan tambahan pembiayaan partai politik. Daerah menjadi bertanggung jawab atas dua belas pajak daerah, dan pemerintah lokal dan provinsi menjadi perhatian Daerah. Pemilihan munisipalitas dan provinsi pertama di bawah pengawasan Daerah adalah pemilihan munisipalitas tahun 2006.
Reformasi negara di Belgia
Fungsi lembaga-lembaga Brussel juga diubah dalam reformasi negara kelima, yang menghasilkan antara lain representasi yang dijamin dari penduduk Vlamingen di Brussel dalam Parlemen Daerah Ibu Kota Brussel.
António Costa
António Luís Santos da Costa, (lahir tanggal 17 Juli 1961) adalah seorang pengacara asal Portugis dan juga merupakan Perdana Menteri Portugal yang ke-119, yang mulai menjabat tanggal 26 November 2015. Sebelumnya dia adalah Menteri Urusan Parlementer dari tahun 1997 sampai 1999, lalu menjadi "Menteri Kehakiman (Portugal)" dari tahun 1999 sampai 2002, "Menteri Negara dan Administrasi Internal" dari tahun 2005 sampai 2007, dan Walikota Lisbon dari tahun 2007 sampai 2015. Dia adalah Perdana Menteri Portugal yang berasal dari Partai Sosialis Portugal. Dia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Sosialis (Portugal)pada bulan September 2014.
António Costa
Costa lahir pada tahun 1961 di São Sebastião da Pedreira, Lisbon, anak dari seorang penulis Portugal yang bernama Orlando da Costa. Ayahnya merupakan orang Goan, keturunan campuran Portugis dan Prancis. Ibunya bernama Maria Antónia Palla, seorang jurnalis Portugal dan juga pembela hak-hak perempuan. Tahun 1975, saat dia berusia 14 tahun, dia sudah menjadi anggota dari "Komunitas Pemuda Sosialis".
António Costa
Costa tamat dari Fakultas Hukum di University of Lisbon tahun 1980an. Saat pertama kali masuk politik dan terpilih sebagai wakil sosialis ke dewan kota. Dia kemudian mempraktekkan hukum secara singkat dari tahun 1988, sebelum memasuki politik penuh waktu.
António Costa
Peran pertama Costa dalam pemerintahan Sosialis adalah menjadi Menteri Urusan Parlementer di bawah Perdana Menteri Portugal António Guterres antara tahun 1997 dan 1999. Dia kemudian menjadi Menteri Kehakiman Portugal, dari tahun 1999 sampai 2002..
António Costa
Costa juga merupakan Anggota Parlemen Eropa untuk Partai Sosialis Sosialis Eropa, yang memimpin daftar pemilihan Parlemen Eropa dari Portugal tahun 2004, setelah kematian kandidat tertinggi António de Sousa Franco. Pada tanggal 20 Juli 2004 dia terpilih sebagai salah satu dari 14 Wakil Presiden Parlemen Eropa. Dia juga bertugas di Komite Parlemen untuk Kebebasan Sipil, Keadilan dan Urusan Dalam Negeri.