Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Aston Villa F.C.
Pada 14 Agustus 2006, Randy Lerner, pemilik klub National Football League, Cleveland Browns, telah mencapai persetujuan membeli Villa seharga 62,6 juta poundsterling. Ia juga mengangkat dirinya sebagai ketua klub. Lerner mengambil alih kekuasaan pada 18 September, mempunyai 89.69% saham. Pada 19 September 2006, Ellis dan para direkturnya mundur dan digantikan para direktur Lerener. Lerner sendiri menunjukan Charles Krulak sebagai direktur non-eksekutif dan Ellis sebagai Ketua Emeritus, sebuah jabatan kehormatan.
Aston Villa F.C.
Pada Mei 2014, Lerner menjual klubnya, seharga kurang-lebih £200 juta.
Aston Villa F.C.
Pada 18 Mei 2016, Randy Lerner menyetujui penjualan klub Aston Villa kepada Recon Group, yang dipunyai pebisnis asal Tiongkok Xia Jiantong. Penjualannya dilunasi pada 14 Juni 2016.
Yuan Shao
Yuan Shao, (Hanzi:袁绍) bernama lengkap Yuan Benchu (袁本初),(154 – 202) adalah salah seorang penguasa daerah utama yang menguasai daerah utara Tiongkok pada Zaman Tiga Negara. Ia juga kakak sepupu (sumber lain:saudara tiri) dari Yuan Shu, penguasa daerah sekitar sungai Huai.
Yuan Shao
Sebagai salah satu penguasa terkuat di zamannya, Yuan Shao merintis koalisi penguasa daerah melawan Dong Zhuo yang menguasai istana dan berkuasa atas kaisar Xian. Pada tahun 200, ia memimpin ekspedisi melawan Cao Cao tetapi kalah telak pada Pertempuran Guandu. Ia meninggal 2 tahun kemudian di kota Ye.
Yuan Shao
Terlahir di keluarga ningrat, Yuan Shao adalah putra dari mantan Menteri Interior Yuan Feng dan keponakan dari Menteri Yuan Wei. Walaupun ia membantu Dong Zhuo dalam membantai sida-sida, Yuan Shao menentang Dong Zhuo mengganti kaisar Bian. Akhirnya ia mendirikan koalisi melawan Dong Zhuo dan terpilih menjadi Komandan Utama. Mereka berhasil menguasai Luoyang tetapi gagal menumpas Dong Zhuo.
Yuan Shao
Ketika perpecahan terjadi pada koalisi, Yuan Shao mulai melakukan penaklukkan daerah utara. Awalnya ia banyak meminjam suplai makanan dari Jizhou, daerah yang kaya tetapi lemah dalam pertahanan. Mengikuti saran Feng Ji, Yuan Shao meminta bantuan dari Gongsun Zan untuk menyerang Jizhou. Ketika Han Fu, sang penguasa Jizhou menyerah, Yuan Shao memimpin dan merekrut banyak talenta dari distrik tersebut. Janji Yuan Shao untuk berbagi daerah dengan Gongsun Zan tidak ditepati sehingga Gongsun Zan berupaya menyerang Yuan Shao. Gongsun Zan gagal dalam upayanya dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Saat ini Yuan Shao berhasil menguasai hampir seluruh daerah utara seperti Youzhou, Qingzhou, dan Bingzhou. Banyak kesuksesan Yuan Shao ditunjang oleh pemikiran Tian Feng dan Ju Shou; ini mengakibatkan kecemburuan dari penasehat yang lain seperti Guo Tu dan Feng Ji.
Yuan Shao
Kekuatan politik Cao Cao di istana meresahkan Yuan Shao. Suatu ketika, Yuan Shao memiliki kesempatan untuk menghancurkan Cao Cao saat Cao Cao sedang sibuk bertikai dengan Lu Bu,Liu Bei,Yuan Shu dan Zhang Xiu. Kesempatan itu dilewatkannya karena putra bungsunya sakit. Pada saat ia memutuskan untuk menyerang, Cao Cao telah membangun kekuatan dan siap untuk bertempur. Yuan Shao meminta bantuan para penasehatnya, tetapi tidak terdapat kata sepakat di antara mereka. Walaupun Tian Feng dan Ju Shou telah memberi analisis yang brilian, tetapi Yuan Shao lebih memilih solusi yang diberikan Guo Tu dan Shen Pei.
Yuan Shao
Dengan seluruh kekuatannya ditempatkan di Guandu, Yuan Shao banyak melakukan kesalahan demi kesalahan dengan puncaknya adalah pengkhianatan Xu You dan Zhang He dengan musnahnya gudang persediaan makanan di Wuchao. Seluruh kekuatan yang telah ia kumpulkan akhirnya hancur dalam suatu pertempuran. Yuan Shao juga tidak berhasil untuk bersekutu dengan Yuan Shu yang kerap memusuhinya. Kebodohan, keserakahan, ketidak mampuan untuk mengambil keputusan dan kesombongan akan kekuasaan adalah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dininya.
Badan Intelijen Negara
Badan Intelijen Negara, disingkat BIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Kepala BIN sejak 9 September 2016 adalah Jenderal Polisi Budi Gunawan."Badan Intelijen Negara".
Badan Intelijen Negara
Badan Intelijen Negara cikal-bakalnya ada di masa pendudukan Jepang, tahun 1943. Pada masa itu, Jepang mendirikan versi lokal lembaga intelijen yang terkenal dengan sebutan Sekolah Intelijen Militer Nakano. Mantan tentara Pembela Tanah Air (PETA), Zulkifli Lubis, merupakan lulusan sekaligus Komandan Intelijen pertama kaum republikan.
Badan Intelijen Negara
Paska kemerdekaan, Agustus 1945, Pemerintah Indonesia mendirikan badan intelijen republik yang pertama, yang dinamakan Badan Istimewa. Kolonel Zulkifli Lubis kembali memimpin lembaga itu bersama sekitar 40 mantan tentara Peta yang menjadi penyelidik militer khusus. Setelah memasuki masa pelatihan khusus intelijen di daerah Ambarawa, awal Mei 1946 sekitar 30 pemuda lulusannya menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani). Lembaga ini menjadi payung gerakan intelijen dengan beberapa unit "ad hoc", bahkan operasi luar negeri.
Badan Intelijen Negara
Pada bulan Juli 1946, Menteri Pertahanan (Menhan) Amir Sjarifuddin membentuk Badan Pertahanan B yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi. Alhasil, 30 April 1947 seluruh badan intelijen digabung di bawah Menhan, termasuk Brani menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.
Badan Intelijen Negara
Pada tahun 1949 Menteri Pertahanan Sri Sultan HB IX tidak puas dengan Kinerja dan performa Intelijen saat itu berjalan sendiri-sendiri tidak terkordinasi dengan baik, maka Sri Sultan HB IX membentuk Dinas Chusus (DC), yang diharapkan mampu menghadapi tantangan ancaman negara dan bangsa kedepan, serta mampu menjaga NKRI. Program rekruitmen DC merupakan program Intellijen dari kader-kader Sipil Non Militer pertama di Indonesia yang dilatih oleh Central Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA), Para calon-calon Itellijen dikirim ke Pulau Saipan Filipina untuk mengikuti program pelatihan hingga beberapa angkatan yang kemudian pelatihannya diteruskan di Indonesia, para alumni ditempatkan di berbagai operasi Klandestein yang sangat tertutup dan mampu menembus jantung musuh seperti operasi (Trikora, Dwikora, G30. S PKI, dll). DC dikenal dengan nama samaran Ksatria Graha yang merupakan kader-kader Intelijen profesional terlatih, yang merupakan bagian penting yang tak dapat dilepaskan dari sejarah intellijen Indonesia.
Badan Intelijen Negara
Pada awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang, menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Akibat persaingan di tubuh militer, sepanjang tahun 1952-1958, seluruh angkatan dan Kepolisian memiliki badan intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional. Maka pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dengan Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala.
Badan Intelijen Negara
Selanjutnya, 10 November 1959, BKI menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang bermarkas di Jalan Madiun, yang dikepalai oleh DR Soebandrio. Di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orde Lama, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi Komunis dan non-Komunis di tubuh militer, termasuk intelijen.
Badan Intelijen Negara
Setelah gonjang-ganjing tahun 1965, Soeharto mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berikutnya, di seluruh daerah (Komando Daerah Militer/Kodam) dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI). Kemudian pada 22 Agustus 1966, Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) dengan Brigjen Yoga Sugomo sebagai kepala yang langsung bertanggung jawab kepadanya.
Badan Intelijen Negara
Sebagai lembaga intelijen strategis, maka BPI dilebur ke dalam KIN yang juga memiliki Operasi Khusus (Opsus) di bawah Letkol. Ali Moertopo dengan asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto. Kurang dari setahun, 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Mayjen. Soedirgo merupakan Kepala Bakin pertama.
Badan Intelijen Negara
Pada masa Mayjen. Sutopo Juwono, Bakin memiliki Deputi II di bawah Kolonel Nicklany Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS. Pada awal 1965, Nicklany menciptakan unit intel PM, yaitu Detasemen Pelaksana Intelijen (Den Pintel) POM. Secara resmi, Den Pintel POM menjadi Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel), lalu pada tahun 1976 menjadi Satuan Pelaksana (Satlak) Bakin dan di era 1980-an kelak menjadi Unit Pelaksana (UP) 01.
Badan Intelijen Negara
Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi Bakin dengan tambahan Deputi III pos Opsus di bawah Brigjen. Ali Moertopo. Sebagai orang dalam Soeharto, Opsus dipandang paling prestisius di Bakin, mulai dari urusan domestik Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat dan kelahiran mesin politik Golongan Karya (Golkar) sampai masalah Indocina. Pada tahun 1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, L.B. Moerdani memperluas kegiatan intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (Bais). Selanjutnya Bakin tinggal menjadi sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru.
Badan Intelijen Negara
Setelah mencopot L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), tahun 1993 Soeharto mengurangi mandat Bais dan mengganti nama menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA). Tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengubah Bakin menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang.
Badan Intelijen Negara
Sejak 1945 s/d sekarang, organisasi intelijen negara telah berganti nama sebanyak 6 (enam) kali:
Badan Intelijen Negara
Daftar Kepala Badan Intelijen Negara, yang adalah pejabat negara setingkat Menteri. sejak tahun 2001:
Susunan organisasi BIN telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010, menggantikan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005. Berdasarkan perpres tersebut, susunan organisasi BIN terdiri dari:
Badan Intelijen Negara
Kepala BIN yang sekarang menjabat adalah Jenderal Polisi Budi Gunawan
Badan Intelijen Negara
Kepala BIN mempunyai tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN. Kepala BIN diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri.
Badan Intelijen Negara
Wakil Kepala BIN yang sekarang menjabat adalah Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana yang dilantik pada tanggal 28 Februari 2017 menggantikan Letjen TNI Torry Djohar Banguntoro
Badan Intelijen Negara
Wakil Kepala mempunyai tugas membantu kepala BIN.
Badan Intelijen Negara
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BIN.
Badan Intelijen Negara
Deputi Bidang Luar Negeri (Deputi I) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri.
Badan Intelijen Negara
Deputi Bidang Dalam Negeri (Deputi II) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri.
Badan Intelijen Negara
Deputi Bidang Kontra Intelijen (Deputi III) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen.
Badan Intelijen Negara
Deputi Bidang Ekonomi (Deputi IV) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.
Badan Intelijen Negara
Deputi Bidang Teknologi (Deputi V) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi.
Badan Intelijen Negara
CIK. BIN di gunakan untuk operasi khusus
Badan Intelijen Negara
Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen (Deputi VII) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan produksi intelijen.
Badan Intelijen Negara
Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BIN. Meliputi keanggotaan struktural wilayah dan daerah.
Badan Intelijen Negara
Pengurusan Card Intelijen Khusus (CIK) guna keperluan SK dan perangkat operasi
Badan Intelijen Negara
Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. Staf ahli terdiri dari:
Badan Kepegawaian Negara
Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
Badan Kepegawaian Negara
Pada saat penjajahan, sebagian Pegawai Negeri berada di bawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu : Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948, berkedudukan di ibu kota pemerintahan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama Pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makasar.
Badan Kepegawaian Negara
Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal bakal BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahirnya BAKN. Dienst voor Algemene Personele (DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan Pegawai) yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderar Hindia Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948, dikepalai oleh Mr. J.W. Van Hoogstraken dan berkedudukan di Jakarta.
Badan Kepegawaian Negara
Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri
Badan Kepegawaian Negara
Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada masa itu adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai yang dikenal dengaqn nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan terendah adalah Rp. 45,- sebulan. Gaji pokok seorang pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari Rp. 65,- sebulan. Asas-asas peraturan penghargaan pengalaman bekerja mulai berlaku pada PGP-48 ini. Ijazah sekolah tidak mempunyai arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah kecakapannya. Sistem penggajian yang dianut dalam PGP-48 adalah sistem horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru.
Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Gaji pegawai kemudian diatur kembali dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955. Dalam PGPN-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan tangung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.
Badan Kepegawaian Negara
Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 15 Desember 1950. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut, KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta digabungkan menjadi satu.
Badan Kepegawaian Negara
Meskipun KUP berkedudukan di Jakarta, dalam pelaksanaan tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu Bagian Tata Usaha Kepegawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan Bagian Pensiun dan Tunjangan (Biro P&T) di Bandung.
Badan Kepegawaian Negara
LAHIRNYA BKN
Badan Kepegawaian Negara
Sesuai dengan perkembangan, di mana peran aparatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951 tanggal 7 April 1951.
Badan Kepegawaian Negara
Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.
Badan Kepegawaian Negara
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan.
Badan Kepegawaian Negara
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.
Badan Kepegawaian Negara
Tugas BKN
Badan Kepegawaian Negara
BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Kepegawaian Negara
Fungsi BKN
Badan Kepegawaian Negara
Dalam melaksanakan tugas, BKN menyelenggarakan fungsi :
Badan Kepegawaian Negara
a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
Badan Kepegawaian Negara
b. penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
Badan Kepegawaian Negara
c. penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
Badan Kepegawaian Negara
d. penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
Badan Kepegawaian Negara
e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
Badan Kepegawaian Negara
f. penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
Badan Kepegawaian Negara
g. penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
Badan Kepegawaian Negara
h. penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
Badan Kepegawaian Negara
i. pelaksanaan bantuan hukum;
Badan Kepegawaian Negara
j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
Badan Kepegawaian Negara
k. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
Badan Kepegawaian Negara
l. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
Badan Kepegawaian Negara
Susunan organisasi BKN, terdiri dari :Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN. Sekretariat Utama terdiri atas:Selain Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta timur, BKN juga memiliki beberapa Kantor Regional dan Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi ASN. Kantor Regional BKN terletak pada alamat:
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Magelang Km. 7.5, Yogyakarta 55285
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 0274-868290, fax. 0274-868821
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Letjen S. Parman 6, Surabaya, Jawa Timur
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 031-8533341, fax. 031-8539064
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Jawa Timur
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Surapati No. 10 Bandung 40124
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 022-7272021 fax. 022-7272021
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Pacerakang No.3 Daya Kec. Bringkanaya Makassar
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 0411-512011 Fax. 0411-513708
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Raya Ciracas No. 36, Jakarta Timur
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 021-87721084 Fax. 021-87721084
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat
Badan Kepegawaian Negara
Jl. TB Simatupang No. 124, Pinang Baris, Medan 20128
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 061-8453744 Fax. 061-8460939
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Sumatera Utara
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Gubernur H.A. Bastari, Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang 30525
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 0711-519155 Fax. 0711-519380
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Bengkulu
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Bhayangkara No. 1 Sungai Besar, Banjar Baru, Kalimantan Selatan 55285
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 0511-4781552 Fax. 0511-4782314
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Baru No. 100/B Kota Raja, Jayapura 99225
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 0967-534021 Fax. 0967-521486
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Badan Kepegawaian Negara
Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung, Denpasar, Bali
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 0361-728384 Fax. 0361-720302
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi NTT
Badan Kepegawaian Negara
Jl. AA Maramis Km. 8 Paniki Bawah, Mapangat, Manado 95258
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 0431-811090 Fax. 0431-812748
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Hang Tuah Ujung No. 148, Pekanbaru 28281
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 0761-854343 Fax. 0761-7870006
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Iskandar Muda Gp. Gani Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 0651-8071007 Fax. 0651-8071016
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Provinsi Aceh
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Bukit Arfai II Manokwari Papua Barat Indonesia
Badan Kepegawaian Negara
Telp. 0852-1862-5080
Badan Kepegawaian Negara
Wilayah Kerja: Prov. Papua barat, Kota Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Kaimana, Kab. Manokwari, Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Fakfak, Kab. Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk Wondama dan Kab. Maybrat
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi Telp/Fax. (0741) 3063788
Badan Kepegawaian Negara
Jl.Batang Tarusan, Kompleks GOR H. Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat 25114 Telp/Fax. (0751) 8952456
Badan Kepegawaian Negara
Jalan KH. Sochari Nomor 40 Kota Serang Banten Telp/Fax. (0254) 7917444
Badan Kepegawaian Negara
Jalan Soekarno-Hatta Km.29, Bergas, Kabupaten Semarang Telp/Fax. (0298) 5200085
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Sultan Hasanudin No.63, Tipulu, Kendari Bar., Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93123, Indonesia
Badan Kepegawaian Negara
Jl. H. D. J Rachman, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Sandat Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax. (0370) 7508213
Badan Kepegawaian Negara
Jl. RA Kartini Nomor 100 Palu
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Ade Irma Suryani Nasution Nomor 8 Karang Panjang Kota Ambon
Badan Kepegawaian Negara
Jl. WR. Supratman, Pematang Gubernur, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119
Badan Kepegawaian Negara
Jl Pemda Distrik Aimas, Kompleks Kantor Pemerintah Daerah, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Km 24 Kabupaten Sorong.
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Veteran No.29, Benua Melayu Darat, Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91512
Badan Kepegawaian Negara
Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Raja Isa No. 17 Batam Center Kota Batam, Kepulauan Riau 29444
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Nusa Indah I Nomor 2A Kota Bandar Lampung