Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hak LGBT di Pakistan
Menjadi Lesbian, gay, biseksual dan transeksual masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu di sebagian masyarakat Pakistan dan hak-hak untuk kaum gay nyaris tidak ada. Menurut hukum Pakistan, tindakan seksual sesama jenis adalah ilegal. Larangan tersebut berasal dari tindakan hukum era kolonial Inggris, yang telah ada di kitab sejak 1860, dengan undang-undang berikutnya lebih membatasi hak LGBT dengan kedok melindungi moralitas publik. Karena penolakan sosial terhadap tindakan seperti itu, masyarakat tidak menerima homoseksualitas dan bentuk-bentuk alternatif lain dari orientasi seksual.
Hak LGBT di Pakistan
Meskipun Pakistan secara resmi menjadi Republik Islam, dalam praktiknya hukum Pakistan telah bercampur dengan hukum lainnya terutama hukum Anglo-Saxon yang diwarisi dari Inggris. Sebagai akibat dari meningkatnya tren liberalisasi dan globalisasi dan meningkatkan toleransi sosial, banyak kaum gay secara publik di Pakistan telah berkembang selama beberapa tahun.
Aksara Kapampangan
Aksara Kapampangan adalah salah satu aksara daerah di Filipina yang digunakan untuk menuliskan Bahasa Kapampangan di Provinsi Pampanga. Aksara ini juga disebut dengan nama Aksara Kulit / Aksara Kulitan atau Pamagkulit atau Sulat Bayani atau Alibatang Kapampangan atau Sulat Kapampangan.
Aksara Kapampangan
Sebagaimana Aksara Buhid, Aksara Hanunó'o, dan Aksara Tagbanwa, aksara ini juga merupakan salah satu varian atau keturunan Aksara Baybayin / Aksara Tagalog. Karena itu maka aksara ini termasuk dalam rumpun keluarga Aksara Brahmi. Pada tahun 1895 Cipriano Marcilla y Martín menerbitkan buku berjudul Estudio de los Antiguos Alfabetos Filipinos yang membahas mengenai aksara-aksara daerah di Filipina. Sebelum Marcilla y Martin, sudah ada dua orang yang melaporkan Aksara Kapampangan, yaitu Fra. Alvaro de Benavente dalam buku berjudul Arte y Vocabulario de la Lengua Pampanga (1699) dan Sinibaldo de Mas y Sans dalam buku berjudul berjudul Informe Sobre el Estado de las Islas Filipinas 1842 Volume 1 (1843). Dan pada tahun 2012 Michael Raymon Pangilinan menerbitkan buku berjudul “An Introduction to Kulitan : The Indigenous Kapampangan Script” untuk memperkenalkan kembali aksara daerah masyarakat Pampanga yang sudah lama terlupakan.
Aksara Kapampangan
Aksara Kapampangan terdiri dari tiga huruf vokal (a, i, dan u) dan sebelas huruf konsonan (ba, ka, da, ga, la, ma, na, nga, pa, sa, dan ta). Huruf vokal i digunakan juga untuk menuliskan bunyi vokal e. Huruf vokal u digunakan juga untuk menuliskan bunyi vokal o. Huruf konsonan da digunakan juga untuk menuliskan bunyi konsonan ra. Dalam sistem penulisan modern (Pangilinan, 1995) terdapat dua huruf modifikasi untuk menuliskan bunyi vokal e dan o.
Aksara Kapampangan
Aksara ini termasuk jenis abugida atau alpha-syllable dimana setiap huruf konsonan terdiri dari fonem konsonan tertentu yang diikuti vokal a. Vokal a ini bisa diubah dengan menambahkan tanda diakritik tertentu pada huruf konsonan tersebut. Walaupun hanya ada tanda diakritik untuk vokal dan tidak ada tanda virama, tetapi terdapat cara penulisan untuk huruf konsonan tanpa vokal. Ada dua cara penulisan Aksara Kapampangan, yaitu penulisan horisontal dari kiri ke kanan dan penulisan vertikal dari atas ke bawah.
Pada penulisan horisontal, tanda diakritik diletakkan di kiri huruf (vokal i) atau di kanan huruf (vokal u) atau di bawah huruf (vokal e / vokal o). Huruf konsonan tanpa vokal diletakkan di bawah huruf konsonan yang mendahuluinya. Sedangkan pada penulisan vertikal, tanda diakritik pengubah vokal diletakkan di atas huruf (vokal i) atau di bawah huruf (vokal u) atau di kanan huruf (vokal e / vokal o). Huruf konsonan tanpa vokal diletakkan di kanan huruf konsonan yang mendahuluinya.
Aksara Kapampangan
Huruf-huruf dasar tanpa tanda diakritik apapun disebut dengan nama Indûng Súlat [Indung Surat (Karo); Ina ni Surat (Toba)]. Sedangkan huruf-huruf dasar yang telah diganti vokalnya dengan tanda diakritik disebut dengan nama Anak Súlat [Anak Surat (Karo); Anak ni Surat (Toba)]. Tanda diakritik ini disebut garlit (Hilario, 1962).
Konflik Irlandia Utara
Masalah (; ), adalah sebuah konflik etno-nasionalis di Irlandia Utara selama akhir abad ke-20. Konflik ini dikenal secara internasional sebagai konflik Irlandia Utara, kadang-kadang digambarkan sebagai "perang gerilya" atau "perang bertingkat rendah". Konflik ini dimulai pada akhir tahun 1960-an dan secara luas dianggap telah berakhir melalui Perjanjian Jumat Agung pada tahun 1998. Meskipun pada umumnya konflik ini terjadi di Irlandia Utara, kekerasan juga meluas ke beberapa bagian di Republik Irlandia, Inggris, dan daratan Eropa.
Konflik Irlandia Utara
Konflik ini pada dasarnya bersifat politis dan nasionalistik, dan didorong oleh peristiwa sejarah. Konflik ini juga memiliki dimensi etnis atau sektarian, meski bukan konflik antar agama. Salah satu isu utama adalah status konstitusional Irlandia Utara. Pihak Unionis/loyalis, yang mayoritas beragama Protestan dan memiliki kewarganegaraan Britania Raya (bersama dengan yang lainnya dari Irlandia Utara), ingin Irlandia Utara tetap berada di bawah Britania Raya. Di pihak lain, kaum Nasionalis Irlandia/republiken, yang kebanyakan orang Katolik, ingin Irlandia Utara meninggalkan Britania Raya dan bergabung dengan Irlandia Bersatu. Konflik ini dimulai dari sebuah kampanye untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kaum nasionalis/Katolik yang minoritas oleh pemerintah Unionis/Protestan dan kepolisian. Kampanye protes ini dikecam oleh pemerintah dan disambut dengan kekerasan oleh para loyalis, yang dipandang kaum republiken sebagai kuda pengintai mereka. Meningkatnya kekerasan secara luas, dan konflik antara pemuda nasionalis dan polisi, akhirnya menyebabkan pengerahan tentara Britania Raya. Meski pada awalnya disambut oleh warga Katolik, tentara secara bertahap dianggap menjadi semakin kasar. Munculnya organisasi paramiliter bersenjata menyebabkan peperangan terus berlanjut selama tiga dekade ke depan.
Konflik Irlandia Utara
Pihak-pihak utama yang terlibat dalam konflik ini adalah organisasi paramiliter republik seperti Provisional Irish Republican Army (IRA) dan Tentara Pembebasan Nasional Irlandia (INLA); paramiliter loyalis seperti Pasukan Sukrelawan Ulster (UVF) dan Asosiasi Pertahanan Ulster (UDA); pasukan keamanan negara Britania Raya —termasuk Angkatan Darat Britania dan Royal Ulster Constabulary (RUC); dan aktivis politik maupun politisi. Pasukan keamanan Republik Irlandia memainkan peran yang lebih kecil. Lebih dari 3.500 orang tewas dalam konflik ini, 52% adalah warga sipil, 32% adalah anggota pasukan keamanan Britania Raya, dan 16% adalah anggota kelompok paramiliter. Telah terjadi kekerasan sporadis sejak Perjanjian Jumat Agung ditandatangani, termasuk sebuah kampanye oleh kaum republiken yang menolak gencatan senjata.
Konflik Irlandia Utara
Sejak kedatangan kaum imigran Inggris Protestan pada tahun 1609 di tanah Irlandia untuk menetap di sana pasca invasi bangsa Normandia ke tanah Irlandia (dikenal juga sebagai "plantation of Ulster"). Kedatangan mereka mendesak keberadaan penduduk asli Katolik Irlandia sehingga muncul konflik antara kedua komunitas tersebut. Perang tersebut mayoritasnya dimenangi oleh kaum Protestan sehingga memberi mereka dominasi kekuasaan di Pulau Irlandia sekaligus menciptakan diskriminasi atas penduduk asli setempat.
Konflik Irlandia Utara
Seiring waktu, terutama sejak Inggris menjadikan Irlandia sebagai bagian dari wilayahnya sejak awal abad ke-19, muncullah 2 kelompok besar di Irlandia : kelompok loyalis & unionis (mayoritasnya Protestan) yang dekat dengan Inggris serta golongan nasionalis (mayoritasnya Katolik) yg menginginkan restorasi parlemen yg berkuasa di Irlandia agar kaum Katolik Irlandia bisa mendapatkan kesetaraan dengan kaum Protestan.
Konflik Irlandia Utara
Permulaan abad ke-20, terjadi gejolak dalam tubuh Partai Parlementer Irlandia yang memegang peranan penting dalam aktivitas politik internal Irlandia & berhaluan loyalis-unionis sehingga memberi keleluasaan bagi kaum nasionalis dan republik untuk segera mengupayakan restorasi parlemen Irlandia. Peristiwa tersebut membawa ketakutan bagi kaum unionis dan loyalis yg mayoritasnya adalah Protestan. Mereka khawatir jika restorasi parlemen itu benar-benar terwujud, nasib mereka sebagai kaum minoritas di pulau tersebut bakal terancam. Tahun 1912, kaum unionis & loyalis akhirnya mendirikan angkatan bersenjata bernama Ulster Volunteers. Tak lama kemudian, kaum nasionalis & republik mendirikan angkatan bersenjata bernama Irish Volunteers dengan tujuan mengimbangi aktivitas Ulster Volunteers.
Konflik Irlandia Utara
Tahun 1916 terjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Irlandia. Sekelompok simpatisan nasionalis republik menyandera kantor pos di kota Dublin, lalu mengibarkan bendera hijau yg menyimbolkan "Republik Irlandia" sambil memproklamasikan kemerdekaan Irlandia. Peristiwa yg juga dikenal sebagai "Easter Rising" tersebut pada awalnya tidak dipedulikan oleh mayoritas rakyat Irlandia, namun semuanya berubah ketika ke-16 orang yg dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut dieksekusi 2 tahun sesudahnya oleh pihak Inggris. Tindakan eksekusi tersebut - diikuti dengan aksi mogok tentara asal Irlandia yg berada dalam angkatan perang Inggris - menimbulkan aksi perlawanan dari rakyat Irlandia yg dimotori oleh angkatan bersenjata Pasukan Republik Irlandia (IRA) yg merupakan hasil reorganisasi dari angkatan bersenjata Irish Volunteers.
Konflik Irlandia Utara
Memanfaatkan opini mayoritas publik Irlandia saat itu yg menolak keberadaan Inggris di Pulau Irlandia, partai Sinn Fein yg berhaluan nasionalis republik berhasil meraih suara dominan di banyak wilayah di Irlandia dalam pemilu pada tahun 1918, namun hanya meraih sedikit suara di wilayah utara Irlandia atau Ulster. Keberhasilan Sinn Fein meraih banyak suara di Irlandia itu memberi mereka dominasi dalam parlemen Irlandia sehingga memberi mereka keleluasaan untuk membentuk parlemen sendiri (Dail) & melakukan negosiasi dengan Kerajaan Inggris untuk menentukan nasib Irlandia selanjutnya.
Konflik Irlandia Utara
Tahun 1920, melalui Traktat Anglo-Inggris yg disepakati dengan parlemen Irlandia, Kerajaan Inggris akhirnya memberi kemerdekaan pada mayoritas wilayah Irlandia sebagai negara merdeka berstatus dominion hingga merdeka penuh sebagai repubik usai Perang Dunia II, namun tetap memasukkan wilayah Irlandia Utara (Ulster) sebagai bagian dari kerajaannya. Inggris beralasan kebijakan itu sudah disepakati dalam traktat yg intinya menyatakan bahwa dalam pemilu yg dilakukan, mayoritas rakyat di sejumlah wilayah Irlandia Utara memilih tetap bergabung dengan Inggris.
Konflik Irlandia Utara
Keputusan Inggris tersebut disambut baik kaum loyalis & unionis, namun ditolak oleh kaum nasionalis & republik yg menyatakan bahwa keputusan tersebut menentang keinginan mayoritas rakyat Irlandia keseluruhan. Sedikit info, kaum unionis, loyalis, & Protestan merupakan mayoritas di wilayah Irlandia Utara, namun merupakan minoritas di wilayah Pulau Irlandia keseluruhan. Kebijakan tersebut lalu menimbulkan friksi dalam tubuh IRA sehingga terjadilah perang sipil Irlandia antara kelompok IRA yg pro-traktat dengan kelompok IRA yg anti-traktat & menghendaki Irlandia bersatu. Perang yg dikenal sebagai Perang Sipil Irlandia itu berakhir dengan kemenangan IRA pro-traktat yg saat itu juga dibantu Inggris.
Konflik Irlandia Utara
Meskipun kalah, kelompok IRA yg anti-traktat - belakangan hanya dikenal dengan nama IRA setelah IRA yg pro-traktat bergabung dengan tentara nasional Irlandia - tetap menjalankan aksi-aksi bersenjatanya yg mencakup peledakan bom, penyerangan, & sabotase di sejumlah wilayah di Inggris & Irlandia. Sebagai respon atas tindakan IRA yg merajarela tersebut, pemerintah Irlandia mengeluarkan wewenang bagi kepolisian untuk menangkap mereka yg dianggap terlibat dengan IRA tanpa harus melalui proses peradilan. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi & tekanan bagi kaum Katolik di Irlandia Utara sehingga menjelang dekade 1960-an, IRA memutuskan untuk menghentikan aktivitas bersenjatanya.
Konflik Irlandia Utara
Sebagai bagian dari Kerajaan Inggris, Irlandia Utara memiliki hak istimewa untuk mendirikan parlemen sendiri. Di dalam pemerintahannya, Irlandia Utara menerapkan kebijakan yg cenderung mengistimewakan kaum mayoritas Protestan & mengesampingkan kaum Katolik dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, & hak suara dalam pemilu. Konflik & intimidasi juga terjadi di daerah-daerah yg didominasi oleh kaum agama tertentu sehingga sebagai akibatnya, masyarakat Irlandia Utara pun ibarat terpolar menjadi wilayah timur yg didominasi kaum Protestan (berpusat di Belfast) & wilayah barat yg didominasi oleh kaum Katolik (berpusat di Derry).
Konflik Irlandia Utara
Pada tahun 1966, sekelompok besar simpatisan republik melakukan pawai di Belfast memperingati momen 50 tahun pasca Easter Rising. Pada tahun yg sama juga terjadi ledakan bom di Belfast yg dilakukan oleh mantan anggoata IRA. Sementara sejak awal dekade 60-an, sekelompok orang dari kaum Katolik yg menyebut diri mereka Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) melakukan protes atas sejumlah kebijakan yg dianggap diskriminatif & memojokkan kaum Katolik. Protes mereka mulai menemukan titik terang ketika Terrence O'Neill, perdana menteri Irlandia Utara waktu itu, mengatakan bahwa ia akan mendengarkan protes mereka & menjanjikan akan ada perubahan. Hal tersebut mengundang ketakutan dari kaum unionis & loyalis - yg didominasi Protestan - yg khawatir bahwa mereka akan kehilangan dominasi di Irlandia Utara.
Konflik Irlandia Utara
Pertengahan tahun 1966, sekelompok simpatisan dari kaum unionis & loyalis mendirikan suatu kelompok paramiliter bernama Ulster Volunteer Force (UVF). Di awal berdirinya, kelompok tersebut langsung menyatakan perang terhadap IRA & menyatakan pula akan langsung mengeksekusi orang-orang yg dianggap sebagai simpatisan IRA. Beberapa aksi mereka adalah menyerang sebuah pub milik kaum Katolik di Belfast pada tahun 1966, membunuh seorang warga Katolik di wilayah lain Belfast pada tahun yg sama, serta meledakkan instalasi listrik & air bersih di beberapa titik di Irlandia Utara pada tahun 1969. Akibat aksi-aksi mereka, pemerintah Irlandia Utara menyatakan UVF sebagai gerakan ilegal & menangkap pemimpinnya, namun faktanya UVF tetap melancarkan aksinya walau secara sembunyi-sembunyi.
Konflik Irlandia Utara
Tahun 1969, terjadi kerusuhan besar yg dikenal sebagai Pertempuran Bogside antara penduduk lokal Derry dengan polisi keamanan RUC di area Bogside, kota Derry. Konflik bermula ketika pada tanggal 12 Agustus, iring-iringan Apprentice Boys - yg memperingati kemenangan kaum Protestan dalam penaklukkan Derry pada abad ke-17 - terlibat aksi saling lempar batu dengan sejumlah penduduk lokal ketika iring-iringan tersebut mendekati Kota Derry yg didominasi kaum Katolik. RUC yg ditugaskan menjaga parade berhasil memaksa penduduk lokal yg terlibat kerusuhan kembali masuk ke Kota Derry. Namun ketika RUC berusaha merengsek lebih jauh ke dalam kota, mereka langsung dihujani lemparan batu & bom molotov oleh penduduk Derry. RUC lantas membalasnya dengan melepaskan gas air mata ke dalam kota sehingga sejumlah penduduk menderita gangguan pernapasan. Tak ada korban jiwa dalam "pertempuran" yg berlangsung hingga tanggal 14 Agustus tersebut, namun korban terluka diperkirakan mencapai ribuan orang.
Konflik Irlandia Utara
Jika ditelusuri hingga beberapa bulan sebelumnya, Pertempuran Bogside bisa dikatakan merupakan puncak kekesalan warga Katolik & nasionalis terhadap kinerja polisi RUC - yg dianggap sebagai perpanjangan tangan kaum loyalis karena anggotanya didominasi Protestan. Awal tahun 1969 misalnya, terjadi kerusuhan antara warga Derry dengan RUC setelah parade People's Democracy yg berhaluan nasionalis diserang oleh massa loyalis di perjalanan menuju Derry, sementara RUC yg ditugaskan dianggap tidak berusaha melindungi parade. Malam harinya, RUC mendobrak pintu rumah-rumah warga Derry yg dianggap terlibat dalam kerusuhan itu & memukuli mereka. Bulan April 1969, seorang warga Derry bernama Sammy Devenny dipukuli hingga tewas oleh RUC di rumahnya sendiri usai kerusuhan yg terjadi di Derry pada bulan yg sama. Peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya memunculkan kebencian dari warga Derry yg berpuncak pada Pertempuran Bogside.
Konflik Irlandia Utara
Sebagai aksi protes terhadap RUC yg dianggap bertindak semena-mena dalam Pertempuran Bogside, pada tanggal 13 Agustus 1969 sekelompok orang yg terdiri dari kaum Katolik & nasionalis melakukan demonstrasi di kota Belfast. Namun entah kenapa, demonstrasi yg semula direncanakan berjalan damai tersebut berubah menjadi rusuh ketika para demonstran menyerang properti milik RUC & kaum Protestan. Malam harinya, kaum loyalis & Protestan melakukan aksi balasan berupa perusakan & pembakaran rumah-rumah komunitas Katolik di Belfast sehingga ribuan warga Katolik di Belfast kehilangan tempat tinggal. Belfast lalu berubah menjadi medan perang yg mencekam ketika terjadi saling serang & baku tembak di antara komunitas Katolik-nasionalis, Protestan-loyalis, serta polisi keamanan RUC. Tercatat 7 orang tewas & ribuan lainnya luka-luka dalam kerusuhan besar yg berlangsung hingga 17 Agustus tersebut. Kerusuhan dalam skala lebih kecil juga terjadi di kota-kota selain Belfast.
Konflik Irlandia Utara
Merasa tidak bisa mengendalikan keadaan, pemerintah Irlandia Utara akhirnya meminta penerjunan tentara Inggris di sejumlah wilayah konflik di Irlandia Utara untuk memulihkan kondisi di Irlandia Utara & mencegah konflik sektarian lebih jauh. Kebijakan penempatan tentara Inggris di Irlandia Utara tersebut juga dikenal sebagai "Operasi Banner". Di awal kedatangannya, tentara Inggris disambut dengan hangat oleh komunitas Katolik yg memang sudah muak dengan aktivitas polisi RUC yg dianggap tidak serius mencegah konflik sektarian sambil berharap tentara Inggris bisa bertindak sebagai pihak netral dalam menengahi konflik & melindungi mereka dari serangan-serangan yg dilakukan kelompok loyalis & Protestan.
Konflik Irlandia Utara
Sejumlah pihak dari kubu Katolik & nasionalis menuding IRA gagal melaksanakan tugasnya untuk melindungi komunitas Katolik yg ada di Belfast. IRA sendiri beralasan mereka berusaha menghindari baku tembak di wilayah padat penduduk untuk mencegah terjadinya konflik sektarian lebih jauh. Kebijakan IRA tersebut menimbulkan perpecahan internal sehingga sejak akhir tahun 1969, IRA terpecah menjadi 2 : Provisional IRA (PIRA) yg berhaluan nasionalis republik & Official IRA (OIRA) yg berhaluan sosialis. Keduanya memiliki tujuan yg sama : menyatukan Irlandia menjadi satu negara, namun dengan cara yg agak berbeda. OIRA berusaha menghindari kontak senjata di wilayah padat penduduk dengan harapan bisa menyatukan komunitas Katolik & Protestan, sementara PIRA tidak segan-segan melakukan aksi bersenjata di wilayah padat penduduk - termasuk aksi pengeboman - dengan tujuan membuat korban dari pihak musuh sebanyak mungkin hingga Inggris setuju untuk pergi dari Irlandia Utara.
Konflik Irlandia Utara
Terpecahnya IRA yg diikuti dengan berdirinya PIRA yg menyatakan tidak segan-segan melakukan aksi bersenjata terhadap kaum loyalis memunculkan ketakutan baru bagi kaum loyalis & Protestan. Maka pada tahun 1971, kaum loyalis kembali membentuk organisasi paramiliter baru bernama Ulster Defence Association (UDA) yg bertujuan untuk melindungi keberadaan kaum loyalis-Protestan & mengimbangi aktivitas PIRA di mana mereka menyatakan baru akan berhenti beraksi bila PIRA juga menghentikan aksinya. Terpecahnya IRA & kemunculan UDA - beserta UVF beberapa tahun sebelumnya - menandai periode baru dalam The Troubles di mana konflik yg semula hanya sebatas kerusuhan sipil berubah menjadi perang bersenjata...
Konflik Irlandia Utara
Awal hingga pertengahan dekade 1970-an merupakan salah satu era paling berdarah dalam perkembangan The Troubles karena pada masa ini, IRA - terutama PIRA - sedang giat-giatnya melakukan aksi bersenjata yg ditujukan terhadap tentara Inggris & kaum loyalis. Tanggal 25 Mei 1971 misalnya, PIRA meledakkan bom waktu di markas tentara Inggris di Belfast yg menewaskan seorang sersan Inggris & melukai 2 tentara Inggris, 1 polisi RUC, serta 18 warga sipil. Aksi-aksi bersenjata juga dilakukan oleh kelompok paramiliter loyalis - terutama UVF - yg ditujukan terhadap mereka yg dianggap terlibat dalam jaringan IRA, salah satunya adalah aksi pengeboman bar McGurk yg mengakibatkan 15 warga sipil tewas & 17 lainnya luka-luka.
Konflik Irlandia Utara
Salah satu peristiwa paling penting dalam dekade 1970-an adalah insiden Minggu Berdarah yg terjadi pada tanggal 30 Januari 1972 di area Bogside (lagi), Kota Derry. Ada sejumlah versi mengenai apa yg sebenarnya terjadi dalam peristiwa itu, namun versi yg banyak diyakini adalah pihak militer Inggris mendengar bahwa ada sejumlah sniper IRA yg menyamar dalam demonstrasi yg dilakukan NICRA. Kabar tersebut lalu direspon dengan penerjunan pasukan Inggris ke wilayah Bogside, Derry, yg kemudian melepaskan tembakan ke arah kerumuman demonstran sehingga 14 orang tewas tertembak & 13 lainnya terluka. Pihak tentara mengatakan bahwa mereka hanya bereaksi karena diserang lebih dulu oleh demonstran memakai senapan & bom rakitan, namun klaim itu dibantah oleh saksi mata yg mengatakan tak satupun dari demonstran yg ditembak membawa atau menggunakan senjata.
Konflik Irlandia Utara
Lepas dari klaim masing-masing pihak, peristiwa Minggu Berdarah membawa dampak negatif, baik bagi tentara Inggris maupun perkembangan The Troubles sendiri. Sebelum peristiwa Minggu Berdarah, warga Katolik bersikap hangat kepada tentara Inggris karena menganggap mereka sebagai pihak netral yg bisa diandalkan untuk melindungi mereka dari konflik sektarian. Namun usai peristiwa penembakan tersebut, opini mereka berubah di mana mereka kemudian menganggap pihak tentara tidak ada bedanya dengan kelompok paramiliter Ulster & polisi RUC yg semena-mena. Di sisi lain, berubahnya opini warga Katolik terhadap tentara Inggris membuat perkembangan The Troubles semakin rumit karena sesudah peristiwa Bloody Sunday, jumlah orang yg bergabung ke PIRA bertambah banyak. Politikus William Craig bahkan menyatakan bahwa pasca peristiwa ini, cara terbaik untuk meredakan konflik adalah membiarkan wilayah-wilayah di Irlandia Utara yg didominasi Katolik untuk bergabung ke Irlandia.
Konflik Irlandia Utara
Pertengahan 1972, OIRA memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Dua tahun sesudahnya, OIRA terpecah menjadi Partai Pekerja (Worker's Party) yg dibentuk sebagai upaya oleh sejumlah mantan anggota IRA menggapai tujuannya tanpa jalan kekerasan & Pasukan Pembebasan Nasional Irlandia (Irish National Liberation Army; INLA) yg berisi sisa-sisa anggota OIRA yg memilih tetap melanjutkan aksi-aksi bersenjata. INLA juga memiliki partai politik tersendiri, yaitu Irish Republican Socialist Party (IRSP) di mana keduanya sama-sama berhaluan sosialis Marxis. Di lain pihak, PIRA sempat mengumumkan gencatan senjata pada tahun 1975, namun gencatan senjata tersebut hanya berlangsung selama beberapa bulan & sesudah itu, PIRA kembali memulai aksi bersenjatanya.
Konflik Irlandia Utara
Tahun 1973, sempat dilakukan perundingan antara perwakilan Inggris, Irlandia, kaum nasionalis, & kaum unionis. Perundingan itu lalu menghasilkan kesepakatan yg dikenal sebagai Perjanjian Sunningdale. Inti dari Perjanjian Sunningdale adalah membentuk parlemen eksekutif di mana kaum loyalis akan berbagi kekuasaan dengan kaum nasionalis & pembentukan konsul yg diharapkan bisa meningkatkan kerja sama antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Perjanjian tersebut didukung oleh sejumlah partai unionis & nasionalis, namun ditolak oleh PIRA yg hanya menginginkan "Irlandia bersatu" sebagai solusi akhir bagi aksi perlawanan mereka. Di lain pihak, kaum unionis & loyalis garis keras juga menolak perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dianggap terlalu pro-Irlandia & kaum nasionalis.