Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Wei Yi
Pada Oktober dia mengakhiri Kejuaraan Junior Dunia di Pune, India di posisi kedua di belakang Lu Shanglei.
Wei Yi
Pada Januari, dia memenangkan Grup Penantang pada Turnamen Catur Tata Steel dengan skor 10½/13 (+8-0=5) dan peringkat performa 2804, di depan David Navara dan tanpa kekalahan. Dengan begitu, dia lolos ke bagian Master pada 2016.
Wei Yi
Pada Februari, dia mengkitui turnamen Gibraltar Masters dan selesai di posisi ke-3–11 bersama. Ini meningkatkan peringkat Wei menjadi 2706 di daftar peringkat Maret, membuat Wei Yi menjadi pemain termuda yang mencapai 2700. Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Magnus Carlsen.
Wei Yi
Pada April, Wei mengikuti Kejuaraan Catur Tim Dunia, yang dimenangkan oleh tim Tiongkok. Wei mendapat skor 7/9 (+5=4-0) dan memenangkan medai emas di papan 4.
Wei Yi
Pada Mei, Wei memenangkan Kejuaraan Tiongkok, mengalahkan Ding Liren, Wang Hao dan Yu Yangyi dalam persaingan menuju gelar dan menjadi juara catur Tiongkok termuda.
Wei Yi
Pada Juni, dia memenangkan turnamen rapid "Magistral de León" keduanya, mengalahkan Maxime Vachier-Lagrave di final.
Wei Yi
Pada Piala Dunia Catur 2015, Wei menglahakan Saleh Salem, Yuri Vovk, Alexander Areshchenko, dan Ding Liren untuk mencapai perempat final, menjadi pemain termuda dalam sejarah Piala Dunia Catur yang mencapai hasil ini. Lalu dia kalah melawan Peter Svidler dalam set kedua tiebreaker rapid (10'+10") dan tereliminasi dari kompetisi.
Wei Yi
Dalam edisi perdana China Chess King Match, digelar di Taizhou, Zhejiang dan berisi pemain-pemain top Tiongkok, Wei Yi secara berurutan mengalahkan Zhao Jun, Yu Yangyi dan Bu Xiangzhi untuk memenangkan acara tersebut. Format kompetisi ini mirip dengan Piala Dunia Catur.
Wei Yi
Pada Januari, Wei Yi bermain di bagian Master Turnamen Catur Tata Steel, yang dia masuki dengan memenangkan bagian Penantang pada 2015. Dia selesai di posisi tujuh dari empat belas peserta dengan skor 6½/13.
Wei Yi
Pada April, Wei Yi memenangkan Kejuaraan Catur Tiongkok untuk kedua kali dalam kariernya, dengan skor 7,5/11 (+4 =5 -0).
Wei Yi
Wei bermain di Bilbao Chess Masters Final pada Juli, yang juga berisi lima pemain dari top 10 dunia: Wesley So, Hikaru Nakamura, Anish Giri, penantang gelar dunia Sergey Karjakin dan juara dunia Magnus Carlsen. Wei menang melawan Giri dengan bidak putih, kalah melawan Carlsen dengan bidak hitam dan meremiskan permainan lainnya, selesai dengan skor +1 =8 -1 dan posisi ketiga.
Wei Yi
Pada Januari, Wei Yi kembali berpartisipasi di kompetisi tahunan Turnamen Catur Tata Steel selesai berbagi posisi ketiga di belakang pemenang Wesley So dan tempat kedua Juara Dunia Magnus Carlsen.
Wei Yi
Pada Mei, Wei Yi memenangkan Kejuaraan Catur Tiongkok untuk ketiga kalinya berturut-turut dengan skor 8,5/11 (+6 =5 -0).
Wei Yi
Pada Juli, dia memenangkan turnamen-super pertamanya pada acara Danzhou Super-GM ke-8 di depan Ding Liren, Vassily Ivanchuk dan Yu Yangyi dengan 6,5/9, satu poin penuh di depan pemain lain.
Sejarah Svalbard
Kepulauan kutub Svalbard pertama kali ditemukan oleh Willem Barentsz pada tahun 1596, meskipun terdapat bukti sengketa penggunaan oleh Pomors atau suku Nordik. Perburuan paus-paus bowhead dimulai pada tahun 1611, yang didominasi oleh perusahaan Inggris dan Belanda, dan negara-negara lain yang juga berpartisipasi. Saat itu belum ada kesepakatan mengenai kedaulatan. Stasiun perburuan paus, yang terbesar adalah Smeerenburg yang dibangun di abad ke-17. Secara bertahap perburuan paus menurun. Perburuan dilakukan di abad ke-17 oleh Pomors, dan di abad ke-19 yang lebih didominasi oleh orang-orang Norwegia.
Sejarah Svalbard
Eksplorasi pertama kali dilakukan untuk menemukan tempat penangkapan paus baru, namun dari abad ke-18 beberapa ekspedisi ilmiah terjadi. Hal ini awalnya adalah ekspedisi dengan skala besar, tapi dari akhir abad 19 mereka menjadi semakin fokus pada hal-hal interior. Penjelajah ilmiah yang paling penting adalah Baltazar Mathias Keilhau, Adolf Erik Nordenskiöld dan Martin Conway. Penambangan berkelanjutan dimulai pada tahun 1906 dengan berdirinya Longyearbyen dan pada tahun 1920-an, permukiman permanen di pertambangan batubara didirikan di Barentsburg, Grumant, Pyramiden, Svea dan Ny-Ålesund. Perjanjian Svalbard mulai berlaku pada tahun 1925, dan memberikan kedaulatan Norwegia atas wilayah tersebut, namun melarang "kegiatan perang" dan membuat semua penandatangan hak pertambangan. Hal Ini sama-sama menghilangkan status "'legum mare' "(perairan Internasional) di kepulauan tersebut, yang juga merupakan perubahan nama dari Kepulauan 'Spitsbergen' ke 'Svalbard'. Pada tahun 1930-an, semua permukim di sana berasal dari Norwegia atau Soviet.
Sejarah Svalbard
Selama Perang Dunia II, permukiman pertama kali dievakuasi dan kemudian dibom oleh "Kriegsmarine", namun dibangun kembali setelah perang tersebut. Selama Perang Dingin terjadi peningkatan ketegangan antara Norwegia dan Uni Soviet, terutama mengenai pembangunan bandara. Ada pengeboran minyak yang terbatas, dan pada tahun 1973 lebih dari setengah kepulauan terlindungi. Dimulai pada tahun 1970-an, Longyearbyen menjalani proses "normalisasi" supaya menjadi komunitas reguler. Perusahaan pertambangan "Arktikugol "menutup Grumant pada tahun 1962 dan Pyramiden pada tahun 1998, sementara King Bay harus menutup pertambangan di Ny-Ålesund setelah kesepakatan Kings Bay Affair. Di Tahun 1990-an dan 2000-an populasi Rusia mengalami penurunan dan membentuk tempat-tempat ilmiah di Ny-Ålesund dan Longyearbyen. Pariwisata di tempat ini telah meningkat dan menjadi komponen utama perekonomian Longyearbyen.
Sejarah Svalbard
Tidak ada bukti pasti tentang aktivitas manusia pertama di Svalbard. Ahli arkeologi Swedia Hans Christiansson menemukan batu api dan benda-benda batu yang diidentifikasinya sebagai alat di Zaman Batu yang berasal di sekitar tahun 3000 SM, tapi ada sedikit dukungan di kalangan rekan sejawatnya karena tidak ada tempat tinggal yang ditemukan. Selama abad ke-19, sejarawan Norwegia mengusulkan supaya pelaut Nordik menemukan Svalbard pada tahun 1194. Hal ini berdasarkan sejarah, di mana orang yang menemukan "Svalbarði", berlayar selama empat hari dari Islandia. Meskipun "Svalbarði" merupakan dasar bagi nama modern kepulauan tersebut, namun tidak ada konsensus ilmiah yang mendukung hipotesis tersebut. Sejarawan Rusia telah mengusulkan agar Pomors Rusia diperkirakan telah mengunjungi pulau tersebut di awal abad ke-15. Garis ini sebagian besar ditelusuri oleh ilmuwan Soviet, tapi sekali lagi, tidak ada bukti konklusif yang ditemukan.
Sejarah Svalbard
Hal pertama yang tak terbantahkan adalah penemuan kepulauan oleh sebuah ekspedisi yang dipimpin pelaut asal Belanda, Willem Barentsz, yang sedang mencari Jalur Timur Laut ke arah Tiongkok. Ia pertama kali melihat Bjørnøya pada tanggal 10 juni 1596 dan ujung barat laut dari Spitsbergen pada 17 juni. Penampakan kepulauan itu dimasukkan dalam laporan dan peta yang dibuat oleh penavigasi pada ekspedisi tersebut, dan Spitsbergen dengan cepat dimasukan dalam peta oleh ahli kartografer. Henry Hudson menjelajahi kepulauan tersebut pada tahun 1607.
Sejarah Svalbard
Ekspedisi berburu pertama, menujuj Bjørnøya, diselenggarakan oleh Perusahaan Moskow yang dipimpin oleh Steven Bennet pada tahun 1604. Meskipun mereka menemukan ribuan walrus, mereka hanya bisa memburu sedikit karena kurangnya pengalaman. Tahun berikutnya sekelompok walrus tersebut berhasil kembali, dan setiap tahun hingga beberapa tahun kemudian mengalami kepunahan lokal. Setelah Jonas Poole melaporkan bahwa dia melihat "sejumlah besar paus" dari Spitsbergen pada tahun 1610, Perusahaan Moskow mengirim sebuah ekspedisi penangkapan paus ke pulau yang dikuasai Poole dan Thomas Edge pada tahun 1611. Mereka menyewa ahli 'Basque' untuk berburu paus bowhead, namun kedua kapal tersebut dirusak dan awak kapal diselamatkan oleh penyeludup Inggris. Tahun berikutnya, Perusahaan Moskow mengirimkan sebuah ekspedisi baru, namun disambut oleh kedua penangkap paus Belanda dan Spanyol. Perusahaan mengklaim hak eksklusif atas wilayah tersebut dan mengusir para pesaing. Pada tahun 1613, tujuh kapal bersenjata Inggris dikirim dalam ekspedisi untuk mengusir beberapa lusin kapal Belanda, Spanyol dan Perancis.
Sejarah Svalbard
Hal ini menyebabkan konflik politik internasional. Belanda menolak hak eksklusif Inggris, dan mengklaim prinsip kebebasan '"mare liberum'". Christian IV mengklaim bahwa Denmark-Norwegia memiliki hak atas semua Laut Utara sebagai pengganti Greenland, yaitu sebagai tanah pajak Norwegia. Inggris menawarkan untuk membeli hak dari Denmark-Norwegia pada tahun 1614, namun tawaran tersebut ditolak, setelah itu Inggris kembali melakukan klaim hak eksklusif atas mereka. Pada tahun 1615, Denmark-Norwegia mengirim tiga '"man-o-wars"' sebagai legitimasi kekuasaan; untuk mengumpulkan pajak dari penangkap paus Inggris dan Belanda. Namun semua menolak untuk membayar. Masalah berakhir dalam kebuntuan politik, di mana Denmark–Norwegia dan Inggris saling mengklaim kedaulatannya sendiri, sedangkan Perancis, Belanda dan Spanyol mengklaim itu sebagai sebuah zona bebas di bawah '"mare liberum"'.
Lee Gun-woo
Lee Gun-woo (; lahir 30 Januari 1989) adalah seorang penyanyi dan aktor asal Korea Selatan. Mulanya menjalani studi di bidang olahraga, dia memutuskan untuk menjadi penyanyi pada usia 20 tahun dan pindah ke Seoul untuk mengejar karier bermusiknya.
Lee Gun-woo
Lee dikontrak oleh H2 Media, agensi dimana ia memulai debutnya bersama grup musik Myname. Sebagai idola, ia berperan sebagai pemimpin dan vokalis utama bagi kuintet tersebut. Ia memulai peran akting pertamanya pada "Shinokubo Story" (2013) bersama dengan grup tersebut. "I Am 27" (2016), album studio pertamanya terpisah dari Myname, dirilis di Jepang pada bulan Januari.
Lee Gun-woo
Lee Gun-woo lahir pada 30 Januari 1989, sebagai anak kedua dan putra pertama dalam keluarganya. Ia bermain sepak bola saat duduk di bangku sekolah menengah, dan menjalani studi di Universitas Woosong di bidang olahraga. Ia memiliki toko busana di Apgujeong-dong setelah menunjukkan ketertarikan di bidang tersebut. Dia memutuskan untuk berkarier dalam bidang tarik suara pada usia 20 tahun, yang banyak mendapat pertentangan dari orang tua dan teman-temannya. Dia kemudian pindah ke Seoul dari Daejeon untuk menjadi seorang penyanyi. Ia mengikuti audisi H2 Media dengan bernyanyi lagu dari Kang Min-kyung bertajuk "Go to the Hospital" dan menari dengan lagu "Heartbreaker" dari G-Dragon, dan ia langsung diterima sebagai trainee.
Lee Gun-woo
Lee merupakan anggota grup musik Myname, dimana ia berperan sebgaai pemimpin dan vokalis utama. Pada tahun 2011, grup tersebut merilis singel debut mereka yang bertajuk "Message". Dia mulai mempelajari penulisan lagu selama periode ini. Dia memulai debut aktingnya bersama dengan grupnya di film "Shinokubo Story" (2013), dimana ia memainkan satu dari lima karakter yang menginginkan menjadi "bintang". Ia merilis album studio pertamanya bertajuk "I Am 27" di Jepang pada 30 Januari 2016. Terdiri dari sepuluh lagu, delapan diantaranya diproduksi sendiri oleh Lee, sementara dua lainnya adalah lagu "cover". Ia mengadakan acara rilis album tersebut di gerai Tower Records di Shibuya sehari setelah album tersebut dirilis, dihadiri oleh 350 pengunjung. Album tersebut menduduki peringkat 39 di tangga lagu nasional Oricon Albums Chart. Album tersebut berada di tangga lagu tersebut selama tiga minggu dan terjual 3.851 unit secara domestik di akhir promosinya. Lee mengadakan "Gun-woo First Showcase Live" pada 28 Februari untuk mempromosikan album "I Am 27".
Lee Gun-woo
Lee menyebut Hwanhee dan Na-ul dari Brown Eyed Soul sebagai panutannya dalam bermusik.
Demokrasi di Pakistan
Demokrasi di Pakistan adalah sebuah proses dalam perkembangan kehidupan sosial dan politik di Pakistan, terutama prosen demokratisasi atau proses transformasi sistem pemerintahan dari non-demokrasi menuju demokrasi yang terjadi di Pakistan.
Demokrasi di Pakistan
Ketika Pakistan merdeka dan memisahkan diri dari India pada 14 Agustus 1947, Pakistan terdiri atas dua wilayah yang menjadi teritori kedaulatannya, yaitu Pakistan Barat (sekarang Republik Islam Pakistan) dan Pakistan Timur (yang memisahkan diri pada 26 Maret 1971, dan sekarang dikenal sebagai Bangladesh), yang sebenarnya wilayah mereka terpisah cukup jauh karena terpisah oleh wilayah India sepanjang kurang lebih 1.600 kilometer. Secara kebudayaan pun Pakistan Barat dan Pakistan Timur sangat berbeda, Pakistan Barat berbasis pada orientasi kebudayaan Etnis Punjab, sementara Pakistan Timur lebih berorientasi pada kebudayaan Etnis Bengal. Selain itu, dalam bidang ekonomi, Pakistan Barat lebih maju, banyak perwira militer Pakistan berasal dari Etnis Punjab, sementara Pakistan Timur hampir terabaikan sama sekali di semua bidang, terutama ekonomi, Etnis Bengal kehilangan identitasnya sebagai entitas sosial. Satu-satunya hal yang mengikat antara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur adalah kesamaan agama, yaitu Islam.
Demokrasi di Pakistan
Permasalahan dalam sistem politik dan ekonomi Pakistan mulai terjadi pasca meninggalnya "Founding Father"-nya Pakistan, Mohammad Ali Jinnah pada 1951 dan disusul dengan dibunuhnya Liquat Ali Khan. Meninggalnya kedua tokoh politik utama di Pakistan ini mempengaruhi perkembangan sosial-politik di Pakistan, karena tidak adanya tokoh kharismatik yang memiliki kewibawaan yang mempu menyatukan rakyat Pakistan sebagai satu identitas nasional. Selain itu pula, kematian kedua tokoh itu juga berdampak pada Partai Liga Muslim atau Moslem League - partai yang didirikan oleh Mohammad Ali Jinnah dalam perjuangannya untuk memisahkan Pakistan dari India - mulai kehilangan popularitas, terutama di bagian Pakistan Timurr. dengan demikian, Pakistan benar-benar mengalami krisis kepemimpinan yang sangat membahayakan integrasi negara.
Demokrasi di Pakistan
Krisis kepemimpinan dan ancaman disintegrasi Bangsa Pakistan, terutama di wilayah Pakistan Timur telah mendorong munculnya pembahasan mengenai perumusan Undang-Undang Dasar yang baru. Seperti halnya di Indonesia, Pakistan pernah memiliki sebuah lembaga legislatif atau lembaga konstituante yang tugasnya merumuskan undang-undang dasar pada awal kemerdekaannya, namu kemudian Dewan Konstituante Pakistan yang dibentuk pada 1947 itu dibubarkan dan sebagai gantinya pada 1956 sebuah Dewan Konstituante yang baru dibentuk untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru bagi Pakistan. Dewan Konstituante Pakistan yang baru itu rupanya tetap tidak mampu membuat sebuah konstitusi dasar yang mampu mencakup seluruh lapisan rakyat Pakistan, sehingga instabilitas politik di Pakistan tetap berlangsung.
Demokrasi di Pakistan
Kegagalan Dewan Konstituante Pakistan dalam membentuk konstitusi dasar itu akhirnya membuat kubu militer kecewa. Pihak Militer Pakistan kemudian melakukan kudeta pada 1958, militer mengambil alih kekuasaan negara, kemudian militer membubarkan Dewan Konstituante dan menganulir Undang-Undang Dasar 1956. Sistem parlementer yang telah dibuat dihancurkan oleh militer, kabinet pemerintahan, parlemen dari tingkat pusat hingga daerah baik di Pakistan Barat maupun Pakistan Timur, dan juga partai politik turut dibubarkan oleh militer. Sebagai gantinya, naiklah seorang perwira dari Angkatan Darat Pakistan sebagai pemimpin baru di Pakistan, yaitu Jenderal Ayub Khan.
Demokrasi di Pakistan
Setelah kudeta militer, Jenderal Ayub Khan yang kemudian menjabat sebagai Presiden Revolusioner Pakistan mendirikan sebuah sistem presidensial dan membuat kabinet pemerintahan Pakistan yang baru. Pada 1960, Pakistan mengadakan sebuah referendum dimana hasilnya adalah memantapkan posisi Jenderal Ayub Khan sebagai Presiden Pakistan dan mendapatkan tantangan untuk membuat konstitusi baru bagi Pakistan.
Demokrasi di Pakistan
Sebagai Presiden Pakistan, Jenderal Ayub Khan kemudian berpendapat kalau sistem parlementer adalah masalah bagi Pakistan, karena ia tidak cocok untuk Pakistan yang notabene rakyanya mayoritas masih buta huruf. Selain itu, sistem parlementer juga menjadi peluang bagi pemimpin partai politik untuk memperkaya diri sendiri dan memperbudak rakyat Pakistan. Oleh karena itu Jenderal Ayub Khan menawarkan beberapa syarat untuk menciptakan sebuah sistem, yaitu:
Demokrasi di Pakistan
Gagasan-gagasan Jenderal Ayub Khan itu tertuang dalam sebuah Undang-Undang dasar yang berlaku mulai tahun 1962 di Pakistan, undang-undang itu diberinama, Demokrasi Dasar atau Basic Democracy. Namun, gagasan Basic Democracy dari Jenderal Ayub Khan itu menimbulkan masalah baru, karena ternyata pada praktiknya, demokrasi yang diinginkan oleh Jenderal Ayub Khan rupanya menjadikan dirinya memiliki kekuasaan yang secara formal sangat kuat, bahkan muncul ungkapan, kekuasaan Jenderal Ayub Khan di Pakistan lebih kuat dari kekuasaan John F. Kennedy di Amerika Serikat ataupun Soekarno di Indonesia. Dengan sistem Basic Democracy yang tanpa partai politik itu ternyata justru banyak pemimpin politik dari partai-partai lama yang terpilih kembali, sehingga anggot parlemen Pakistan dapat menghidupkan partai politik lama yang dibubarkan, bahkan Jenderal Ayub Khan sendiri menggabungkan diri kepada Partai Liga Muslim.
Sistem Basic Democracy yang digagas oleh Jenderal Ayub Khan yang dikatakan ternyata kurang demokratis kemudian memunculkan masalah baru. Akhirnya, pada 1968, Jenderal Ayub Khan menyerahkan jabatan presiden kepada koleganya, Jenderal Yahya Khan. Di bawah kepemimpinan Jenderal Yahya Khan, pemerintah Pakistan berjanji akan menghidupkan kembali sistem parlementer dan segera melakukan pemilihan umum pada 1970. Namun, ternyata dua partai terbesar di Pakistan saat itu, Partai Rakyat di Pakistan Barat dan Partai Awami Nasional di Pakistan Timur tidak mampu mencapai batas ambang suara untuk merumuskan undang-undang baru, akhirnya Jenderal Yahya Khan mengambil alih kepemimpinan negara Pakistan. Karena tak kunjung selesai dalam merumuskan konstitusi dan stabilitas politik semakin tak menentu arahnya, Pakistan Timur memberontak pada 1971 dan berdirilah negara Bangladesh yang terpisah dari Pakistan.
Demokrasi di Pakistan
Perubahan dari sistem presidensial ke parlementer di Pakistan sebenarnya tak sepenuhnya parlemen, bahkan ada yang menyebutnya semi-presidensial. Seorang presiden di Pakistan merupakan kepala negara, sementara perdana menteri yang melakukan kegiatan pemerintahan, namun kenyataannya kekuasaan presiden ternyata lebih besar dari perdana menteri dan parlemen. Pakistan menganut "reserve power," dimana presiden dapat menurunkan perdana menteri dan juga bisa membubarkan "National Assembly" (parlemen) bahkan presiden bisa memutuskan untuk melaksanakan pemilu baru. Tetapi kekuasaan "reserve power" presiden harus mendapat persetujuan dari Yudikatif, yaitu Mahkamah Agung.
Sengketa penamaan Laut Jepang
Sebuah perselisihan atas nama Internasional untuk perairan yang dibatasi oleh Jepang, Korea (Utara dan Selatan) dan Rusia. Pada tahun 1992, keberatan nama Laut Jepang pertama kali diangkat oleh Korea Utara dan Korea Selatan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Keenam mengenai Standardisasi Nama-Nama Geografis. Pemerintah Jepang mendukung penggunaan eksklusif nama 'Laut Jepang' (日本海), sementara Korea Selatan mendukung nama alternatif 'Laut Timur' ("East Sea") (), dan Korea Utara mendukung nama 'Laut Timur Korea' (). Saat ini, sebagian besar peta dan dokumen internasional menggunakan nama 'Laut Jepang' ("Sea of Japan" atau terjemahan setara) secara eksklusif, dan peta yang jauh lebih sedikit mencakup nama Laut Jepang dan Laut Timur, seringkali dengan Laut Timur yang tercantum dalam tanda kurung atau ditandai sebagai nama sekunder. Organisasi Hidrografi Internasional, badan pengatur internasional untuk penamaan badan air di seluruh dunia, pada tahun 2012 memutuskan untuk tidak mengubah nama tunggal "Laut Jepang" ("Sea of Japan"), dan menolak permintaan Korea Selatan untuk menggunakan 'Laut Timur' bersama dengan 'Laut Jepang'.
Sengketa penamaan Laut Jepang
Negara-negara yang terlibat (terutama Jepang dan Korea Selatan) telah mengajukan berbagai argumen untuk mendukung nama pilihan mereka. Banyak argumen seputar menentukan kapan nama 'Laut Jepang' menjadi nama umum. Korea Selatan berpendapat bahwa secara historis nama yang lebih umum adalah 'Laut Timur', 'Laut Korea', atau varian serupa lainnya. Korea Selatan selanjutnya berpendapat bahwa nama Laut Jepang tidak menjadi umum sampai Korea berada di bawah kekuasaan Jepang, yang pada saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi urusan Internasional. Jepang berpendapat bahwa nama 'Laut Jepang' telah menjadi nama Internasional yang paling umum sejak setidaknya awal abad ke-19, jauh sebelum aneksasi Korea. Kedua belah pihak telah melakukan kajian peta kuno, namun kedua negara menemukan hasil penelitian berbeda. Argumen tambahan telah diajukan mengenai geografi dasar laut dan juga masalah potensial mengenai ambiguitas satu nama atau yang lainnya.
Sengketa penamaan Laut Jepang
Kedua belah pihak dalam sengketa ini telah mengajukan sejumlah argumen dalam mendukung klaim mereka.
Sengketa penamaan Laut Jepang
Korea Utara lebih menyukai penggunaan eksklusif 'Laut Timur Laut' yang lebih nasionalis atau 'Laut Timur Korea' (조선동해/朝鮮東海). Saat ini tidak ada peta publikasi yang diketahui atas nama pemerintah Korea Utara untuk menegaskan klaim mereka atas nomenklatur 'Laut Timur Korea' ("Korean East Sea" atau "East Sea of Korea").
Sengketa penamaan Laut Jepang
Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, nama 'Donghae' (동해, secara harfiah Timur Laut) telah digunakan di Korea selama lebih dari 2.000 tahun, termasuk dalam "Sejarah Tiga Kerajaan" (三國史記, 1145), monumen Prasasti Raja, dan "Peta Delapan Provinsi di Korea" (八道總圖, 1530). Peta terdokumentasi pertama yang menyebutkan daerah Laut Jepang adalah peta dunia yang digambar oleh misionaris Italia Matteo Ricci di Tiongkok (1602) bernama "Kunyu Wanguo Quantu" (坤輿萬國全圖). Tidak ada catatan Jepang yang dipublikasikan hingga akhir abad ke-18 yang menunjukkan nama untuk badan air tersebut. Selanjutnya, Korea Selatan menunjukkan bahwa beberapa peta Jepang di abad ke-19, merujuk ke laut sebagai 'Chōsenkai' (朝鮮海, secara harfiah Laut Joseon), termasuk dalam "Peta Modern Tepian Jepang" (日本邊界略圖, 1809) dan "Peta Dunia Baru" (新製輿地全圖, 1844). Korea Selatan berpendapat bahwa tidak ada nama standar sebelum ekspansi militer Jepang di wilayah tersebut di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selain itu, secara khusus disebutkan bahwa nama Laut Jepang tidak banyak digunakan, bahkan di Jepang, sampai akhir abad ke-19. Dengan demikian, Korea Selatan berpendapat bahwa nama saat ini mencerminkan promosi aktif Jepang pada saat Korea tidak dapat mewakili kepentingannya secara Internasional.
Sengketa penamaan Laut Jepang
Pemerintah Jepang mengklaim bahwa nama 'Laut Jepang' ("Sea of Japan") telah digunakan secara Internasional sejak abad ke-17 dan ditetapkan di awal abad ke-19, selama periode Jepang yang berada di bawah kebijakan isolasionis (Sakoku), pemerintahan keshogunan Tokugawa; yang membatasi pertukaran budaya dan perdagangan dengan negara-negara asing, kecuali Tiongkok dan Belanda hingga tahun 1854. Dengan demikian, mereka menyatakan bahwa pada saat itu, Jepang tidak dapat memiliki pengaruh terhadap masyarakat Internasional mengenai penamaan laut.