Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Mobil kepresidenan Indonesia
Mobil DeSoto keluaran 1942 ini digunakan wakil persiden RI, Mohammad Hatta. Berbeda dengan mobil Buick-8 yang merupakan hasil temuan di jalan, mobil ini hadiah dari pengusaha Djohan Djohor, pengusaha sukses di Jakarta masa itu dengan maksud untuk membantu memobilisasi perjuangan disamping menghindari perampasan dari pihak Pendudukan Jepang di Indonesia. Mobil inilah yang digunakan Mohammad Hatta dalam melaksanakan jabatannya sebagai Wakil Presiden baik di Jakarta maupun Yogyakarta. Mobil ini sempat berpindah tangan dan oleh pemiliknya digunakan sebagai angkutan umum (oplet). Namun kemudian dibeli kembali oleh Mohammad Hatta dan direstorasi kembali dengan bantuan pengusaha Hasyim Ning. Itulah sebabnya mobil yang bernomor polisi Rep-2 ini, yang sudah menggunakan transmisi otomatis kondisinya tidak sebaik Buick-8 Rep-1 itu. Pada mobil ini, seperti buick-8, terdapat sekat kaca yang memisahkan sopir dengan para penumpangnya. Berbeda dengan Buick-8 yang masih bisa digunakan, mobil DeSoto ini sudah tidak bisa digunakan lagi.
Mobil kepresidenan Indonesia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sering sekali dilihat menggunakan Mercedes-Benz S600 keluaran 1994 yang dikelir baja anti peluru, yang sudah digunakan sejak tahun 1995 oleh Alm. Presiden Soeharto. Dalam kondisi tertentu, seperti contoh ke luar kota atau banjir, Presiden SBY sering dilihat menggunakan mobil pribadinya, yaitu BMW X5 berarmor. Sejak awal tahun 2009, Presiden SBY telah menggunakan mobil Mercedes-Benz S600 keluaran tahun 2008, dan mobil Mercedes yang lama dijadikan cadangan.
Buick
Buick adalah sebuah perusahaan otomotif Amerika Serikat yang merupakan divisi dari General Motors.Didirikan oleh David Dunbar Buick, seorang pebisnis porselain Amerika Serikat yang dikenal karena metode menggosok porseleinnya dan memperkenalkan "bath tub" putih pada dunia. Pada 1899 ia menjual usahanya dan menjalankan bisnis mesin bensin, sebagai cikal bakal Buick Manufacturing Company.
Buick
Pada tahun 1903, David Buick berhasil mengembangkan "valve-in head engine" yang kemudian diproduksi pada tahun 1904. Dalam 2 bulan, 16 Buick dipesan tetapi perusahaan mengalami masalah keuangan sehingga investor mengalihkannya pada William Cranpo Durant, pemilik Durant-Dort Carriage Company.
Buick
Awalnya, Durant tidak tertarik bisnis "horseless carriage" (kereta angkut tanpa kuda) tetapi setuju untuk mencoba rencana Buick beberapa minggu. Bisnisnya ternyata sukses besar dan dalam setahun ia memperbesar modal Buick Motor Company bahkan membeli Cadillac, Oldsmobile dan Chevrolet (cikal bakal General Motors), serta membuat Buick valve-in-head engine. Buick pun dianggap innovator di soal performa.
Buick
Untuk mempromosikan produknya, Durant membentuk tim balap sukses, "Win on Sunday, sell on Monday", begitu filosofinya, Namun belakangan menjadi bumerang sehingga Buick pindah tangan ke konsorsium lembaga keuangan New York yang lantas mengubah haluan dari mobil balap menjadi mobil elite medium price. Pada tahun 1934 diperkenalkan seri 40 berbodi Chevrolet dipasang pada sasis Buick Fight. Seri 40 menjadi spesial tahun 1938, seri 50 menjadi Super dan seri 60 menjadi Century (namanya diambil menjadi top speed 100 mph) dan seri 90 menjadi Limited dan semuanya menggunakan mesin 8 silinder. Pada tahun 1936 mesin diubah menjadi 320 CI sampai tahun 1953 (termasuk Mobil Sejarah Kepresidenan RI, Buick Limited-8 yang digunakan Presiden RI Soekarno). Seri Super ini kemudian diganti namanya menjadi Roadster. Dengan perubahan ini, seri Century menjadi hotseller. Tenaga mesin ini kemudian berubah menjadi 120 dk pada tahun 1936 menjadi 165 dk pada tahun 1941. Perubahan ini membuat Century menjadi terdepan pada kelasnya hingga produksinya dihentikan selama Perang Dunia II.
Gereja Katedral Bogor
Gereja Katedral Bogor mempunyai nama paroki resmi Santa Perawan Maria. Beralamat di Jalan Kapten Muslihat Nomor 22, Bogor.
Gereja Katedral Bogor
Awalnya merupakan sebuah gereja Paroki Bogor yang termasuk dalam wilayah Prefektur Apostolik Sukabumi. Bersamaan dengan berubahnya status Prefektur Apostolik Sukabumi menjadi Keuskupan dengan nama Keuskupan Bogor. Gereja Paroki Bogor kemudian dijadikan sebagai Gereja Katedral Keuskupan Bogor.
Gereja Katedral Bogor
Awal sejarah berdirinya Gereja Katedral Bogor tidak bisa kita lepaskan dari peranan dua tokoh perintis umat kota Bogor, yaitu Mgr. AC. Claessens, Pr dan Pastor MYD Claessens, Pr.
Gereja Katedral Bogor
Pada tahun 1881 Mgr. AC. Claessens membeli sebuah rumah dengan pekarangan yang cukup luas (sekarang meliputi kompleks Gereja, Pastoran, Seminari, Sekolah, dan Bruderan Budi Mulia). Semula tempat itu digunakan sebagai tempat peristirahatan dan Misa Kudus para tamu dari Jakarta. Namun, dengan dimilikinya rumah tersebut, juga menjadi awal umat Katolik memisahkan diri dari penggunaan Gereja Simultan/ekumene sebelumnya. Pada tahun itu pula pastor MYD. Claessen mulai menetap di Bogor.
Gereja Katedral Bogor
Pada tahun 1886 MYD. Claessen memulai karya pastoralnya untuk mendirikan Panti Asuhan untuk anak-anak. Saat itu bangunan rumah Panti Asuhan tersebut baru bisa menampung 6 orang anak. Usaha pastoral itu kemudian di kembangkan hingga menjadi Yayasan Vincentius pada tahun 1887, sehingga pada tahun 1888 mendapat pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda.
Gereja Katedral Bogor
Pada tahun 1889 Pemerintah Hindia Belanda secara resmi mengakui dan menyatakan bahwa Bogor menjadi Stasi misi tetap Batavia. Tahun 1896 (setahun setelah Mgr. AC. Claessen meninggal), MYD. Claessens mulai membangun sebuah gedung Gereja yang megah di atas tanah yang didiaminya. Gereja itu yang hingga sekarang kita kenal dengan Gereja Katedral.
Gereja Katedral Bogor
Pada tahun 1907 Pastor MYD. Claessens kembali ke Belanda setelah selama 30 tahun dia berkarya di Bogor Jawa Barat, 27 tahun kemudian, tepatnya tahun 1934, dia meninggal dalam usia 82 tahun. Semenjak kepergian Pastor Claessens, stasi misi tetap Bogor ditangani oleh Pastor Anton Pieter Franz van Velsen, SJ. Tetapi pada tahun 1924 Pastor Antonius Van Velsen diangkat menjadi Vikaris Apostolik Batavia, sehingga Bogor yang saat itu sudah menjadi Paroki diserahkan kepada Pastor OFM Conventual.
Gereja Katedral Bogor
Pada bulan November tahun 1957 Paroki Bogor dipisahkan dengan Vikariat Apostolik Batavia dan digabungkan dengan Prefektur Apostolik Sukabumi.
Gereja Katedral Bogor
Pada tahun 1961 Prefektur Apostolik Sukabumi ditingkatkan statusnya menjadi Keuskupan dengan nama Keuskupan Bogor. Gereja Paroki Bogorlah yang dijadikan sebagai Gereja Katedral Keuskupan Bogor. Dengan demikian, Paroki Bogor namanya berubah menjadi Paroki Katedral Bogor.
Gereja Katedral Bogor
Jalan Pasar Ciampea Nomor 18 Ciampea, Bogor 16620
Gereja Katedral Bogor
Komplek AURI Semplak, Jalan Raya Semplak Blok B IX A Atang Sanjaya
Gereja Katedral Bogor
Jalan Ir.H. Juanda Nomor 2 Bogor 16121
Gereja Katedral Bogor
Jalan Pajajaran Nomor 6 Bogor 16143
Gereja Katedral Bogor
Gg. Gurame
Gereja Katedral Bogor
Perumahan Pura Bojonggede
Kudu, Jombang
Kudu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pada tahun 2001, sebagian wilayah Kecamatan Kudu dimekarkan menjadi Kecamatan Ngusikan.
Kudu, Jombang
Secara Geografis Kecamatan Kudu merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 44 m diatas permukaan laut dan termasuk daerah tadah hujan. Hanya sebagian kecil dari wilayahnya berupa daerah pegunungan yaitu Desa Katemas, Desa Kepuhrejo dan sebagian Desa Made.
Kudu, Jombang
Kecamatan Kudu terletak di bagian utara-timur wilayah
Kabupaten Jombang.
Kudu, Jombang
Batas wilayah kecamatan Kudu.
Kudu, Jombang
Sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kecamatan
Ngusikan;
Kudu, Jombang
Sebelah selatan dengan Kecamatan
Kesamben,
Kudu, Jombang
dan sebelah barat dengan Kecamatan
Ploso dan Kecamatan Kabuh.
Kudu, Jombang
Bagian selatan kecamatan Kudu adalah dataran rendah, dan bagian utara
adalah pegunungan kapur, yang merupakan ujung timur Pegunungan Kendeng.
Sebagian wilayah utara masih tertutup hutan milik Perhutani.
Kudu, Jombang
Kecamatan Kudu terdiri atas 11 desa.
Kudu, Jombang
Bagian paling selatan Kudu dilalui jalan provinsi yang menghubungkan
Ploso dengan Mojokerto dan Surabaya.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-undang ("judicial review") bermula di Mahkamah Agung (MA) ("Supreme Court") Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian UU Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa UU a quo tidak bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang konstitusional. Dalam kasus ini, MA menguji UU a quo, namun tidak membatalkan UU tersebut. Selanjutnya pada saat MA di pimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803. Kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan "judicial review" kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu Undang-undang bertentangan dengan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Adapun secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsel menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (constitutional court).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian Undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding Undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan judicial review. Namun usulan Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan ("separation of power") melainkan konsep pembagian kekuasaan ("distribution of power"); kedua, tugas hakim adalah menerapkan Undang-undang bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian Undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide akan pengujian Undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2004), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Selanjutnya untuk merinci dan menindak lanjuti amanat Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MKRI.
Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setalah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
DPR mengajukan Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Sedangkan Presiden mengajukan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan DR. Harjono, S.H., MCL.Sementara MA mengajukan Prof. DR. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H., Soedarsono, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Setelah mengucapkan sumpah, para hakim konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi membutuhkan dukungan administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat administrasi umum maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk pertama kalinya dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR, sejumlah pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim konstitusi. Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR, Janedjri M. Gaffar, ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretris Jenderal MK sejak tanggal 16 Agustus 2003 hingga 31 Desember 2003. Kemudian pada 2 Januari 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK definitif. Dalam perkembangganya, Oka Mahendra mengundurkan diri karena sakit, dan pada 19 Agustus 2004 terpilih Janedjri M. Gaffar sebagai Sekretaris Jenderal MK yang baru menggantikan Oka Mahendra.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Sejalan dengan itu, ditetapkan pula Kepaniteraan MK yang mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang MK di bidang administrasi yustisial. Panitera bertanggungjawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari para pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan MK. Bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Panitera mendampingi Plt. Sekjen MK adalah Marcel Buchari, S.H. yang di kemudian hari secara definitif digantikan oleh Drs. H, Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Lintasan perjalan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandari berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Setelah bekerja penuh selama lima tahun, halim konstitusi periode pertama (2003-2008) telah memutus 205 perkara dari keseluruhan 207 perkara yang masuk. Perkara-perkara tersebut meliputi 152 perkara Pengujian Undang-undang (PUU), 10 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan 45 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Periode pertama hakim konstitusi berakhir pada 16 Agustus 2008. Dalam perjalanan sebelum akhir periode tersebut tiga hakim konstitusi berhenti karena telah memasuki usia pensiun (berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK, usia pensiun hakim konstitusi adalah 67 tahun), yakni Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H.yang kemudian diganti oleh Prof. DR. Mohammad Mahfud MD., S.H., Prof. DR. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H. yang posisinya diganti oleh DR. H. Mohammad Alim, S.H., M.Hum. dan Soedarsono, S.H. yang kedudukannya diganti oleh DR. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Tiga nama yang baru menggantikan tersebut sekaligus meneruskan jabatannya sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua (2008-2013).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di periode kedua ini, enam hakim konstitusi lainnya terpilih Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (untuk yang kedua kali), Prof. DR. Achmad Sodiki, S.H. dan Prof. DR. Maria Farida Indrati, S.H. yang diajukan Presiden. Kemudian Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. (untuk yang kedua kali) dan Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H. yang diajukan DPR. Sementara MA mengajukan kembali Maruarar Siahaan, S.H. yang sebelumnya telah menjadi hakim konstitusi periode pertama. Dengan demikian di periode kedua MK terdapat tiga nama lama dan enam nama baru. Akan tetapi dalam perkembangannya, Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 dan digantikan oleh DR. Harjono, S.H., MCL. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 24 Mare 2009, sedangkan Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Maruarar Siahaan, S.H. mulai 1 Januari 2010 memasuki usia pensiun dan digantikan oleh DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 7 Januari 2010. Formasi sembilan hakim konstitusi inilah yang sekarang menjalankan tugas-tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Setelah sembilan Hakim Konstitusi mengucapkan sumpah di Istana Negara pada 16 Agustus 2003, belum ada aparatur yang ditugaskan memberikan pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas para Hakim Konstitusi. Demikian pula belum ada kantor sebagai tempat bekerja para Hakim Konstitusi. Pada saat itu, alamat surat menyurat menggunakan nomor telepon seluler Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Keterbatasan sarana dan kurangnya dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas-tugas Hakim Konstitusi merupakan persoalan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dengan segera. Setelah melalui pembahasan di kalangan Hakim Konstitusi, akhirnya diputuskan dua hal.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pertama, meminta bantuan tenaga dari Sekretariat Jenderal MPR untuk memberikan dukungan administrasi umum dan MA untuk tenaga administrasi justisial. Kedua, menyewa ruangan di Hotel Santika yang terletak di Jalan KS. Tubun, Slipi, Jakarta Barat, untuk dijadikan kantor sementara.
Tidak lama kemudian, MK berpindah kantor dengan menyewa ruangan di gedung Plaza Centris di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di lantai 4 dan lantai 12A. Namun, ruangan yang tersedia bagi MK di Plaza Centris masih jauh dari memadai. Karena keterbatasan ruang tersebut, para pegawai MK berkantor di lahan parkir kendaraan yang disulap menjadi ruang kantor modern. Seiring dengan itu, Ketua MK mengangkat Janedjri M. Gaffar sebagai Plt. Sekjen pada tanggal 4 September 2003 dan pada 1 Oktober 2003 menangkan Marcel Buchari, S.H. sebagai Plt. Panitera.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Meskipun sudah memiliki kantor, keterbatasan saran masih menjadi persoalan bagi MK. Selama berkantor di Hotel Santika dan Plaza Centris, MK harus meminjam Gedung Nusantara IV (Pusaka Loka) Kompleks MPR/DPR, salah satu ruang di Mabes Polri dan salah satu ruang di Kantor RRI sebagai ruang sidang karena belum memiliki ruang sidang yang representatif. Hal ini tentu saja menjadi hambatan bagi mobilitas kerja para Hakim Konstitusi sekaligus ironi bagi lembaga negara sekaliber MK yang mengawal konstitusi sebagai hukum tertinggi di negeri ini. Karena itu, ketika merumuskan Cerak Biru "Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya", gagasan pembangunan gedung MK mendapat penekanan tersendiri.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Setelah menempati gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2004, barulah MK bisa menggelar persidangan di kantor sendiri. Meski demikian, ruangan dan fasilitas yang tersedia di gedung tersebut masih belum memadai, terutama ketika MK harus menangani perkara yang menumpuk dan membutuhkan peralatan-peralatan canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004. Ketika melakukan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2004, ruang persidangan yang ada di gdung MK tidak mencukupi sehingga MK meminjam ruang di gedung RRI yang terletak tidak jauh dari kantor MK. Begitu juha ketika haru menggelar persidangan jarak jauh, MK harus meminjam ruang dan fasilitas teleconference.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun).