Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kabupaten Buton Utara
PDRB Kabupaten Buton Utara Tahun 2007 berdasarkan harga konstan Rp. 281.132,49 juta meningkat 5,03 % dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan dari masing-masing sektornya adalah sebagai berikut:
Kabupaten Buton Utara
Sektor pertanian meningkat 4,03 persen dengan nilai tambah sebesar Rp.138.395,06 juta dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada subsektor perikanan yaitu sebesar 6,88 persen dengan nilai tambah sebesar 48.991,67 persen. Kemudian disusul pertumbuhan pada subsektor tanaman pangan sebesar 6,62 persen dan subsektor kehutanan sebesar 6,52 persen. Pertumbuhan yang paling rendah terjadi pada subsektor perkebunan dan subsektor peternakan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 1,84 persen dan 1,83 persen,serta nilai tambah. Masing-masing sebesar Rp.34.505,92 juta dan Rp. 26.823,52 juta.
Kabupaten Buton Utara
Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,66 persen dengan nilai tambah sebesar Rp.22.099,47 juta. Pertumbuhan terbesar terjadi pada industri barang lainnya 9,73 persen disusul barang dari dari kayu dan hasil hutan sebesar 8,90 persen. Sedangkan industri yang mangalami pertumbuhan paling kecil adalah industri alat angkutan, mesin dan peralatannya deng pertumbuhan masing-masing sebesar 3,29 persen dan 3,89 persen. Kemudian untuk nilai tambah sektor industri, jenis industri makanan, miniman dan tembakau memberikan kontribusi terbesar dalam nilai tambah PDRB sektor industri yaitu sebesar Rp. 14.126,43 juta, disusul industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya
Kabupaten Buton Utara
Sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan 7,25% dengan nilai tambah menjadi Rp. 1.517,17 juta. Sektor listrik, gas dan air minum tumbuh sebesar 5,59% dengan nilai tambah menjadi sebesar Rp. 1.086,20 juta. Untuk sektor ini bersumber dari sub sektor listrik dengan pertumbuhan sebesar 5,71 persen dan sub sektor air bersih sebesar 2,56 persen dengan nilai tambah masing-masing sebesar Rp. 1.045,67 juta dan Rp. 40,53 juta.
Kabupaten Buton Utara
Sektor kontruksi/bangunan tumbuh 8,49% dengan nilai tambah Rp. 20.938,97. Sektor angkutan dan komunikasi tumbuh 8,49% dengan nilai tambah Rp. 7.823,19 juta. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi berasal dari sub sektor pengangkutan tumbuh sebesar 2,00% dengan nilai tambah sebesar Rp. 6.566,63 juta dan pertumbuhan sub sektor komunikasi sebesar 3,82% dengan nilai tambah Rp. 1.256,56 juta.
Kabupaten Buton Utara
Sektor perdagangan tumbuh 3,79% dengan nilai tambah sebesar Rp. 31.159,77 juta. Pertumbuhan sektor perdagangan berasal dari 3 (tiga) sub sektor, yaitu sub sektor perdagangan besar dan enceran yang tumbuh sebesar 17,94 % dan restoran tumbuh sebesar 1,55% dengan nilai tambah masing-masing Rp. 30.746,23 juta, Rp. 4,47 juta dan Rp. 409,07 Juta.
Kabupaten Buton Utara
Sektor keuangan,persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 6,19% dengan nilai tambah sebesar Rp. 11.375,53 juta. Pertumbuhan sektor keuangan bersumber dari pertumbuhan sub sektor bank sebesar 11,81% disusul sub sektor jasa perusahaan sebesar 6,19%, sewa bangunan sebesar 4,86 % dan lembaga keuangan tanpa bank sebesar 1,68%.
Kabupaten Buton Utara
Sektor jasa tumbuh 5,61% dengan nilai tambah sebesar Rp. 46.737,134 juta, yang berasal dari pertumbuhan sub sektor jasa pemerintahan umum 5,61% dengan nilai tambah Rp. 44.315,78 juta dan sub sektor jasa swasta tumbuh sebesar 6,47% dengan nilai tambah Rp. 2.421,35 juta.
Kabupaten Buton Utara
Persentase penduduk Kabupaten Buton Utara yang berhasil memperoleh ijazah SD adalah sekitar 32,79 persen, penduduk laki-laki yang memiliki ijazah SD sebanyak 32,41 persen dan penduduk perempuan yang memiliki ijazah SD sebanyak 33,19 persen. Selanjutnya persentase penduduk berdasarkan ijazah yang dimiliki adalah untuk tingkat SLTP/MTs/Kejuruan adalah 17,37 persen, SMU/MA/SMK 13,32 persen, DI/DII/DIII sebanyak 0,92 persen, dan DIV/Universitas 1,67 persen.
Karl Schenk
Johann Karl Schenk Emmanuel (1 Desember 1823 - 18 Juli 1895) adalah seorang pendeta, politikus, dan anggota Dewan Federal Swiss (1863-1895). , dia tetap sebagai anggota terlama.
Karl Schenk
Schenk lahir pada tahun 1823 di Bern, Swiss sebagai anak Kristen Schenk. Pada usia 11 tahun, Schenk telah menjadi yatim piatu dan tinggal di Korntal (Jerman). Selama periode 1839-1842, ia bersekolah di Bern dan kemudian mempelajari teologia. Ia menyelesaikan studinya pada usia 22 tahun. Pada tahun 1845, ia menjadi pendeta vikaris dan kemudian menjadi pendeta di Schüpfen. Pada tahun 1848, ia menikah dengan Elise Kähr. Mereka memiliki sembilan anak, dua di antaranya meninggal di usia muda.
Karl Schenk
Ia terpilih di Dewan Federal pada 12 Desember 1863 dan meninggal saat menjabat pada 18 Juli 1895. Hingga 2004, ia menjadi orang termuda dalam posisinya sebagai anggota dewan. Ia berafiliasi dengan Partai Demokrat Bebas Swiss.
Karl Schenk
Selama masa jabatannya, ia pernah memimpin:
Karl Schenk
Ia menjabat Presiden Konfederasi selama enam kali masa jabatan, yaitu pada 1865, 1871, 1874, 1878, 1885, dan 1893.
Karl Schenk
Schenk meninggal pada tahun 1895 di Bern dan dimakamkan di Bremgartenfriedhof di Bern.
Karl Schenk
Museum lokal diberikan nama Langnau im Emmental "Chüechlihus" yang termasuk bagian pada dirinya.
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau disingkat Kabupaten Sitaro adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, beribukota di Ondong Siau. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sitaro merupakan sebuah perjuangan bersama antara masyarakat, pemerintah dan Panitia Pembentukan Kabupaten Sitaro yang diketuai oleh Drs. Jason Denti Sagune. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 dan diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007 sekaligus dengan pelantikan PPS Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Drs. Idrus Mokodompit . Saat ini kabupaten ini dipimpin oleh Bupati Evangelian Sasingen, SE. serta Wakil Bupati Drs. John Heit Palandung, M.Si .
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Secara kelembagaan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari Sekretariat Daerah dengan 3 Asisten dan 6 Bagian; Sekretariat DPRD dengan 1 Sekwan dan 2 Bagian; 10 Dinas; 4 Badan; 10 Kecamatan; 4 Kelurahan; 80 Kampung; 3 Cabang Dinas dan 10 Puskesmas.
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Keadaan tanah sangat subur dan cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis tanaman terutama tanaman pertanian dan perkebunan. Hal ini terkait dengan jalur Sirkum Pasifik yang melintasi wilayah ini yang ditandai dengan keberadaan sejumlah gunung berapi yaitu Gunung Api Karangetang di Pulau Siau dan Gunung Api Ruang di Pulau Tagulandang yang hingga saat ini masih aktif menyemburkan material perut bumi sebagai pupuk alami. Keadaan tanah bergunung dan berbukit - bukit.
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Perkebunan di Siau yang sangat subur diakibatkan debu vulkanik dari gunung karangetang dimanfaatkan untuk tanaman pala. Produksi pala sitaro pada tahun 2007 mencapai 1,66 juta ton yang dihasilkan dari lahan tanaman pala sekitar 3000 hektare. Sedangkan untuk tanaman kelapa yang ada di Siau kurang dimanfaatkan oleh karena harga jual pala lebih dari kelapa. Ekspor perikanan laut Sitaro mencapai 6000 ton/tahun, namun pemanfaatan sumber perikanan ini masih tergolong usaha kecil dan tradisional.
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Gunung Karangetang yang berada di kabupaten ini adalah salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia dengan letusan sebanyak lebih dari 40 kali sejak 1675 serta banyak letusan kecil yang tidak terdokumentasi pada catatan sejarah. Pada tanggal 8 Desember 2009 terjadi bencana banjir bandang di Pulau Siau.
Kabupaten Empat Lawang
Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang bersama 15 kabupaten/kota baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat.
Kabupaten Empat Lawang
Kabupaten Empat Lawang mempunyai letak geografis sebagai berikut:
Nama kabupaten ini, menurut cerita rakyat berasal dari kata "Empat Lawangan", yang dalam bahasa setempat berarti "Empat Pendekar (Pahlawan)". Hal tersebut karena pada zaman dahulu terdapat empat orang tokoh yang pernah memimpin daerah ini.
Kabupaten Empat Lawang
Pada masa penjajahan Hindia Belanda (sekitar 1870-1900), Tebing Tinggi memegang peran penting sebagai wilayah administratif ("onderafdeeling") dan lalu lintas ekonomi karena letaknya yang strategis. Tebing Tinggi pernah diusulkan menjadi ibukota keresidenan saat Belanda berencana membentuk Keresidenan Sumatera Selatan (Zuid Sumatera) tahun 1870-an yang meliputi Lampung, Jambi dan Palembang. Tebing Tinggi dinilai strategis untuk menghalau ancaman pemberontakan daerah sekitarnya, seperti Pagar Alam, Pasemah dan daerah perbatasan dengan Bengkulu. Rencana itu batal karena Belanda hanya membentuk satu keresidenan, yaitu Sumatera.
Kabupaten Empat Lawang
Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), "Onderafdeeling" Tebing Tinggi berganti nama menjadi wilayah kewedanaan dan akhirnya pada masa kemerdekaan menjadi bagian dari wilayah sekaligus ibu kota bagi Kabupaten Empat Lawang.
Kabupaten Empat Lawang
Awal mula terbentuknya Kabupaten ini, pemerintah sebenarnya mencanangkan ibu kotanya di wilayah Kecamatan Muara Pinang, namun karena terpilihnya HBA sebagai Bupati ibu kota akhirnya dipindahkan di Kecamatan Tebing Tinggi.
Kabupaten Empat Lawang
Sebagian besar penduduk bermayoritas Suku Lintang / Jemo Lintang (55%, bermukim di Muara Pinang, Lintang Kanan, Pendopo, Pendopo Barat, Ulu Musi, Sikap Dalam), sedangkan Suku & Suku Pasemah (19% bermukim di Pasemah Air Keruh), SALING (12% Bermukim di Saling) Suku KIKIM Tebing (5% bermukim di Tebing Tinggi) kemudian disusul dengan minoritas 9% seperti Jawa, sunda, dll.
Kabupaten Empat Lawang
selain matapencarian petani, kabupaten 4 lawang mempunya wisata alam, yakni curug tanjung alam yang ada di kecamatan lintang kanan, air lintang di kecamatan pendopo, yang merupakan pertemuan air bayau dan air lintang.
Kabupaten Empat Lawang
Seperti daerah lainya, kabupaten empat lawang mempunyai kuliner yang sangat khas dan enak, selain empek-empek, ada Kelicuk, Lempeng, sanga duren, serabi, kue suba,lepat, bubur suro, gonjing, serta gulai kojo dan lempuk durian asli.
Kabupaten Empat Lawang
Dikir adalah arak-arakan untuk mengiring kedua mempelai menuju rumah dilakukan siang hari atau malam hari sebelum ijab qabul
Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Batu Bara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang pembentukannya tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 15 Juni 2007, bersamaan dengan dilantiknya Penjabat Bupati Batu Bara, Drs. H. Sofyan Nasution, S.H.
Kabupaten Batu Bara
Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Kecamatan Limapuluh.
Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Batu Bara adalah salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006.
Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Batu Bara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batu Bara. Kabupaten ini terletak di tepi pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Batu Bara termasuk ke dalam Karesidenan Sumatera Timur.
Kabupaten Batu Bara
Kabupaten Batu Bara terdiri dari 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 141 desa.
Kabupaten Batu Bara
Penduduk Kabupaten Batu Bara didominasi oleh etnis Melayu, kemudian diikuti oleh orang-orang Jawa, dan Suku Batak. Orang Mandailing merupakan sub-etnis Batak yang paling banyak bermukim disini. Etnis Jawa atau yang dikenal dengan "Pujakesuma" (Putra Jawa Kelahiran Sumatra) mencapai 43% dari keseluruhan penduduk Batu Bara. Mereka merupakan keturunan kuli-kuli perkebunan yang dibawa para pekebun Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Kabupaten Batu Bara
Selain itu orang Minangkabau juga banyak ditemui di kabupaten ini. Sejak abad ke-18, Batu Bara telah menjadi pangkalan bagi orang-orang kaya Minangkabau yang melakukan perdagangan lintas selat. Mereka membawa hasil-hasil bumi dari pedalaman Sumatra, untuk dijual kepada orang-orang Eropa di Penang dan Singapura. Seperti halnya Pelalawan, Siak, dan Jambi; Batu Bara merupakan koloni dagang orang-orang Minang di pesisir timur Sumatra. Dari lima suku (klan) asli yang terdapat di Batu Bara yakni Lima Laras, Tanah Datar, Pesisir, Lima Puluh dan Suku Boga, dua di antaranya teridentifikasi sebagai nama "luhak" di Minangkabau, yang diperkirakan sebagai tempat asal masyarakat suku tersebut.
Kabupaten Batu Bara
Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2015, persentase agama penduduk Kabupaten Batu Bara adalah Islam 87.40%, Kristen Protestan 9.94%, Katolik 2.34%, Budha 0.31% dan Hindu 0.02%
Kabupaten Batu Bara
Pada 27 Januari 2015 "groundbreaking" Pelabuhan Kuala Tanjung telah dilakukan. Pelabuhan ini dapat menampung 60 juta TEU (unit setara dua puluh kaki) per tahun sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia Barat, lebih besar dari Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dengan hanya 15 juta TEU per tahun.
Kabupaten Nagekeo
Kabupaten Nagekeo atau Nage Keo adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia berdasarkan UU No. 2 tahun 2007, tepatnya di Pulau Flores. Peresmiannya dilakukan pada oleh Penjabat Mendagri Widodo A. S. dan Drs. Elias Djo ditunjuk sebagai penjabat bupati.
Kabupaten Nagekeo
Pusat pemerintahan Kabupaten Nagekeo berlokasi di Mbay. Luas wilayah 1.386 km persegi dan berpenduduk 110.147 jiwa. Wilayah ini merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada.
Kabupaten Nagekeo
Secara geografis kabupaten Nagekeo terletak pada koordinat 121˚.10'.48" - 121˚24'.4" Bujur Timur dan 8˚.26'15'- 8˚40'0" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Nagekeo adalah 1.416,96 km.
Batas administrasi Kabupaten Nagekeo:
Penelusuran terhadap sejarah pemerintahan dan komunitas Nagekeo, dapat ditemui sejak masuknya pemerintah Hindia Belanda sekitar 1909. Walaupun sebelumnya terdapat tata pemerintahan/ administrasi pemerintahan tradisional (berdasarkan hukum adat), akan tetapi catatan valid dalam bentuk naskah akademik tentu tidak mudah ditemukan. Kecuali melalui suatu penelitian sejarah yang mendalam, terpadu dan komprehensif. Hal tersebut karena, tradisi lisan (dalam kajian antropologis) lebih merupakan ciri yang paling menonjol dalam komunitas masyarakat Nagekeo. Gregory Forth (2004), mengedit hasil studi Louis Fontijne dari suatu wilayah kolonial di Indonesia Timur dengan judul: Guardians of the Land in Kelimado. Philipus Tule (2004), Longing for the House of God Dwelling in the House of the Ancestors: Local Belief, Christianity, and Islam among the Kẻo of Central Flores. Naskah yang disebutkan terakhir ini, merupakan hasil studi antropologis yang mendeskripsikan fenomena komunitas masyarakat ditinjau dari beberapa perspektif seperti etnografis, struktur kekuasaan tradisional, sistem perkawinan dan hubungan antar agama (Katolik dan Islam) pada Secondary Sub-district Udi Worowatu, yang merupakan bagian dari "Sub-district" Kẻo. Walaupun demikian, studi-studi tersebut yang cenderung merupakan studi antropologis, mendeskripsikan sejarah pemerintahan Nagekẻo sangat terbatas.
Kabupaten Nagekeo
Otoritas dan administrasi Pemerintahan Hindia Belanda, diperkirakan baru terbentuk di wilayah Ngada antara tahun 1908 – 1909. Dietrich (Tule, 2004) menyatakan bahwa sampai dengan tahun 1907 wilayah Ngada, belum menjadi otoritas administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Dalam periode 1909 – 1950, afdeeling Flores terbagi ke dalam lima onderafdeeling yang mencakup 9 keswaprajaan (self-governing domains). Kelima onderafdeeling dimaksud adalah: Flores Timur (Swapraja: Adonara dan Larantuka), Maumere (Swapraja: Sikka), Ende (Swapraja: Ende dan Lio), Ngadha (Swapraja: Nagekeo, Bajawa dan Riung), Manggarai (Swapraja: Manggarai). Onderafdeeling Ngadha terbagi ke dalam enam wilayah subdistrik yaitu: Ngadha, Riung, Tado, Turing, Nage dan Keo.
Kabupaten Nagekeo
Gagasan untuk menggabungkan Swapraja Nage dan Keo, mengemuka dalam pertemuan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Raja Boawae Roga Ngole dan Raja Keo Muwa Tunga di Boawae tanggal 18 April 1917. Akan tetapi gagasan tersebut tidak dapat direalisasikan. Ide untuk menggabungkan dua keswaprajaan, baru dapat direalisasikan setelah meninggalnya Raja Keo: Muwa Tunga yang digantikan oleh saudaranya: Goa Tunga (Tule, 2004; Forth, 1994b, citing Hamilton, 1918). Di Boawae, juga terjadi regenerasi kepemimpinan raja dari Roga Ngole kepada putranya Joseph Juwa Dobe (Forth, 2004). Joseph Juwa Dobe, dilantik menjadi raja pada tanggal 26 Januari 1931, sekaligus sebagai simbol penggabungan swapraja Nage dan Keo menjadi Swapraja Nagekeo. Dengan demikian, sejak tahun 1931 onderafdeeling Ngadha mencakup 3 swapraja yaitu: Nagekeo, Ngadha dan Riung.
Kabupaten Nagekeo
Dalam periode 1950 -1958, tidak terdapat perubahan substansif dari struktur lembaga pemerintahan. Berdasarkan UU no. 64 tahun 1958 Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi Daerah Swatantra Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Daerah Tingkat I NTT meliputi daerah Flores, Sumba dan Timor. Melalui UU nomor 69/1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka daerah swatantra NTT dibagi menjadi 12 daerah Swatantra Tingkat II yaitu: Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu.
Kabupaten Nagekeo
Pembentukan kecamatan pada masing-masing kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan pada tanggal 28 Februari 1962. Melalui Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk I NTT No. Pem. 66/ 1/ 2 tentang pembentukan 64 kecamatan dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Ngada mencakup 6 Kecamatan, yaitu: Ngadha Utara, Ngadha Selatan, Nage Utara, Nage Tangah, Keo dan Kecamatan Riung. Pada tahun 1963 dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Drh. Tk. I NTT No. Pem. 66/ I/ 2 tanggal 20 Mei 1963 tentang pemekaran Kecamatan Keo menjadi Kecamatan Mauponggo (yang merupakan wilayah Keo Barat) dan Kecamatan Nangaroro (yang merupakan wilayah Keo Timur). Melalui keputusan tersebut, Nama Kecamatan di Kabupaten Ngada diubah sebagai berikut: Kecamatan Ngada Utara menjadi Kecamatan Bajawa; Kecamatan Ngaha Selatan menjadi Kecamatan Aimere; Kecamatan Nage Tengah menjadi Kecamatan Boawae; Kecamatan Nage Utara menjadi Kecamatan Aesesa; Kecamatan Keo menjadi Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro.
Kabupaten Nagekeo
Pertengahan dekade 1990-2000, agenda pemindahan ibukota Kabupaten Ngada dari Bajawa ke Mbay, mencapai puncaknya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 1996, yang menetapkan Ibukota Kabupaten Ngada yang baru yaitu Mbay. Ide dan gagasan tersebut menjadi kekuatan dengan sebelumnya (1994) Mbay ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu(Kapet). Pergantian kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati) Ngada pada tahun 2000 dari Drs. Johanes S. Aoh ke Ir. Albertus Nong Botha, mengakibatkan dua agenda besar yaitu pemanfaatan kebijakan nasional Kapet Mbay dan pemindahan ibukota Kabupaten Ngada ke Mbay, mengalami masa pasang surut.
Kabupaten Nagekeo
Masa pasang surut tersebut, yang secara substansif menjadi argumen dan latar belakang lahirnya gagasan perjuangan pembentukan Kabupaten Nagekeo sebagai pemekaran Kabupaten Ngada. Pada tahun 2002, Kabupaten Ngada telah mencakup 14 wilayah kecamatan yaitu: Aimere, Ngada Bawa, Bajawa, Golewa, Jerebu’u, So’a, Riung, Riung Barat, Aesesa, Nangaroro, Boawae, Mauponggo, Wolowae, dan Keo Tengah. Bertepatan dengan pengresmian Nagekeo sebagai suatu daerah otonom baru (Kabupaten), 22 Mei 2007, lingkup wilayahnya, mencakup 7 kecamatan yaitu: Aesesa, Aesesa Selatan, Nangaroro, Boawae, Mauponggo, Wolowae, dan Keo Tengah.
Kabupaten Nagekeo
Kabupaten Nagekeo untuk saat ini secara administratif terdiri dari 7 kecamatan, yaitu:
Wilayah kecamatan ini terdiri atas 90 desa dan kelurahan.
Kabupaten Nagekeo
DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006. Kabupaten Nagekeo adalah 1 dari 16 kabupaten/kota baru yang dimekarkan pada 2006. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007, yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo sebagai daerah otonom.
Kabupaten Nagekeo
Kecamatan yang mungkin bergabung ke dalam kota ini meliputi :
Apabila Kota Maumere menjadi daerah otonomi baru (DOB) maka pemindahan ibukota kabupaten ini ke Wolowae
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Sumba Tengah adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Waibakul. Kabupaten ini adalah pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Peresmian kabupaten ini dilakukan pada tanggal 22 Mei 2007 oleh penjabat pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, Bayang Amahu, SH.
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Sumba Tengah terletak di Pulau Sumba bagian barat. Secara geografis, Kabupaten Sumba Tengah terletak pada 119° 24’ 56,26” - 120° 50’ 55,29” Bujur Timur dan 9° 20’ 38,31” - 9° 50’ 38,86” Lintang Selatan. Jaraknya sekitar dari 112 Kilometer dari Kota Waingapu. Luas wilayahnya 1.868.74 km².
Kabupaten Sumba Tengah
Batas-batas wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut:
Bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten Sumba Tengah merupakan pesisir meliputi Kecamatan Katikutana Selatan, Kecamatan Mamboro dan Kecamatan Umbu Ratu Nggay. Sedangkan bagian tengah berupa perbukitan dan dataran tinggi. Wilayahnya berada di ketinggian antara 0-900 meter diatas permukaan air laut (Mdpl) dengan puncak tertingginya berada di Gunung Taculur (913 mdpl). Hampir sebagian wilayahnya memiliki kemiringan lahan 14°-40° dengan kemiringan ke arah utara. Seperti wilayah Pulau Sumba pada umumnya, jenis tanah dan batuan di Kabupaten Sumba Tengah didominasi oleh tanah mediteran serta batuan jenis batu gamping.
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Sumba Tengah memiliki dua 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklimnya tergolong kering dengan curah hujan rendah karena hanya 4 bulan yaitu Januari sampai dengan Maret dan Desember yang keadaannya relatif basah. Sedangkan 8 bulan sisanya relatif kering dan gersang. Meski demikian Kabupaten Sumba Tengah memiliki sungai-sungai maupun sumber-sumber mata air yang cukup. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Sumba Tengah diantaranya adalah Sungai Labariri, Bewi dan Pamalar. Sebagian besar sungai-sungai besar di wilayah ini mengalir ke utara.
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Sumba Tengah dibagi menjadi 5 kecamatan, yaitu:
Kabupaten Sumba Tengah
Penduduk Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2016 tercatat 69.6069 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 1,59% dari tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk Kabupaten Sumba Tengah sebesar 37 jiwa/km², dengan Kecamatan Katikutana merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 138 jiwa/km² dan Kecamatan Umbu Ratu Nggay merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 17 jiwa/km²
Di Kabupaten Sumba Tengah masih bisa ditemukan daerah-daerah yang memiliki nilai historis, baik dari segi sejarah maupun sosial budayanya. Di kampung Makatakeri, desa Anakalang, Kecamatan Katikutanal terdapat makam Raja Anakalang seberat 70 ton. Konon, makam itu dikerjakan oleh 2.000 orang selama tiga tahun. Di kampung Lai Tarung yang terletak di atas gunung, terletak makam nenek moyang 12 klan. Beberapa ritual adat masih dilakukan oleh masyarakat Sumba Tengah seperti ritual Purung Ta Kadonga Ratu di Kecamatan Katikutanal, Pawolung Manu dan Tausa Usu Manua di Kecamatan Mamboro serta Purung Ta Liangu Marapu di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat
Numa Droz
Numa Droz (27 Januari 1844 - 15 Desember 1899) adalah politikus Swiss dan Anggota Dewan Federal Swiss (1875-1892).
Numa Droz
Lahir di La Chaux-de-Fonds, ia terpilih untuk pemerintahan cantonal (kewilayahan) Neuchâtel pada tahun 1871 dan di Dewan Negara Swiss pada 1872.
Numa Droz
Pada 18 Desember 1875, ia terpilih di Dewan Federal Swiss hingga meletakkan jabatan itu pada tanggal 31 Desember 1892. Ia berafiliasi dengan Partai Demokrat Bebas Swiss.
Numa Droz
Selama masa jabatannya, ia pernah memimpin:
Numa Droz
Ia meninggal di Berne pada tahun 1899.