Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Peristiwa ini banyak mengundang kontroversi di banyak kalangan dunia internasional dan dikecam oleh banyak pemimpin dunia pula, begitu pula oleh NATO, yang menganggapnya sebagai sebuah pencaplokan ilegal wilayah Ukraina. Hal ini dianggap bertentangan dengan Memorandum Budapes 1994 mengenai kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina yang telah ditandatangani Rusia. Selain itu, Pemerintahan Yatsenyuk yang saat itu bertanggung-jawab atas urusan dalam negeri Ukraina menegaskan bahwa dalam proses ini ada tujuh pasal dari Konstitusi Ukraina yang dilanggar, termasuk kewajiban Krimea untuk meminta pemulihan dari Ukraina sebelumnya, sebelum diberikan hak resmi untuk melaksanakan proses yang melampaui hak politik dalam hal ini.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Di sisi lain, Rusia mengecam keras bahwa proses integrasi ini dicap sebagai "pencaplokan", karena hal ini "menghina penduduk Semenanjung Krimea", dan menganggap proses ini sebagai integrasi Republik Krimea yang merdeka setelah Krimea dan Sevastopol bergabung dan lalu meminta izin untuk masuk ke Rusia sesuai dengan pemilihan rakyat, yang menurut pendapat Rusia mencerminkan keinginan rakyat bergabung dengan negara yang lebih besar. Ukraina membantah hal ini, karena tidak mengakui kemerdekaan Republik Krimea atau integrasi tersebut dengan Rusia sebagai hal yang sah secara hukum. Sidang Umum PBB juga menolak pemilu dan apa yang disebut "pencaplokan" ini, lalu menyetujui sebuah resolusi yang tidak mengikat yang menekankan "keutuhan wilayah Ukraina sesuai dengan perbatasan-perbatasannya yang diakui secara internasional".
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Dari tahun 1783, Krimea merupakan wilayah Kekaisaran Rusia, yang dimasukkan ke dalamnya sebagai . Pada tahun 1796, Krimea dilebur masuk ke Kegubernuran Novorossiysk, dan pada tahun 1802, daerah ini dipisahkan lagi dan dijadikan Kegubernuran Taurida. Setelah Revolusi Oktober 1917, pada tahap-tahap awal Perang Saudara Rusia, beberapa bentuk pemerintahan yang tidak tahan lama didirikan (Republik Rakyat Krimea, Pemerintahan Daerah Krimea, Republik Sosialis Sovyet Krimea). Namun kemudian bentuk-bentuk pemerintahan ini disusul dengan pemerintahan Rusia Putih (Komando Umum Angkatan Bersenjata Rusia Selatan), lalu Pemerintahan Rusia Selatan, dan akhirnya integrasi Republik Otonom Sovyet Sosialis Krimea ke Uni Sovyet. Setelah Perang Dunia 2 dan deportasi suku bangsa Tatar Krimea, status Republik Otonom Sovyet Sosialis Krimea diturunkan derajatnya, otonominya dihapus pada tahun 1946, dan dijadikan sebagai Oblast saja.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tahun 1954, Oblast Krimea dipindahkan hak miliknya dari Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia ke Republik Sosialis Soviet Ukraina sesuai dekret Presidium Soviet Tertinggi negara Uni Soviet. Namun kurang jelas waktu itu, apakah pemindahan hak ini juga menyangkut kota terbesar di semenanjung ini, yaitu Sevastopol, yang memiliki status istimewa di Uni Soviet pasca perang dan pada tahun 1993 oleh Majelis Sovyet Tertinggi Rusia diklaim sebagai bagian dari Rusia sehingga menghasilkan sebuah persengketaan wilayah dengan Ukraina.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tahun 1989, di bawah perestroika, Majelis Sovyet Tertinggi menyatakan deportasi suku bangsa Krimea Tatar yang dilakukan di bawah pemerintahan Josef Stalin adalah ilegal, dan suku bangsa ini, yang pada umumnya beragama Islam, diperbolehkan kembali ke Krimea.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tahun 1990, Majelis Sovyet Krimea mengusulkan supaya Republik Sovyet Sosialis Otonom Krimea dipulihkan lagi. Oblast ini lalu mengadakan sebuah referendum pada tahun 1991, di mana ditanyakan setuju atau tidak setuju Krimea derajatnya dinaikkan menjadi penandatangan Perjanjian Uni Baru (maksudnya menjadi sebuah Republik di Uni Sovyet). Namun pada saat itu pembubaran Uni Sovyet telah berlangsung. Republik Otonom Sosialis Sovyet Krimea baru dipulihkan kurang dari setahun sebelum Ukraina memerdekakan diri pada tahun 1991. Ukraina yang baru saja merdeka melanjutkan status otonom Krimea, sementara Majelis Tertinggi Krimea menekankan "kedaulatan negara" di semenanjung ini.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 21 Mei 1992, Majelis Sovyet Tertinggi Rusia menyetujui sebuah yang menyatakan bahwa pemindahan hak Krimea pada tahun 1954 tidak berlaku dan menyerukan negosiasi tiga partai mengenai status semenanjung ini. Konfrontasi antara presiden dan parlemen Rusia, yang berkembang menjadi krisis konstitusi Rusia pada tahun 1993, mencegah pernyataan berpengaruh di Krimea atau pun Ukraina.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Dari tahun 1992 sampai 1994, beberapa gerakan politik Rusia mencoba memisahkan Krimea dari Ukraina. Pemilu kedaerahan tahun 1994 mewakili titik tinggi bagi faksi politik pro Rusia di Krimea. Namun pemilu ini hadir pada sebuah waktu yang sulit bagi orang-orang Krimea yang ingin bergabung lagi dengan Rusia, sebab pemerintahan Rusia sedang terlibat politik pendekatan dengan dunia Barat, dan pemerintahan Ukraina bertekad bulat membela kedaulatannya. Faktor-faktor ini memungkinkan pihak berwenang Ukraina untuk menghapuskan kepresidenan dan konstitusi Krimea pada tahun 1995, tanpa campur tangan atau protes berarti dari negara jiran Rusia di sebelah timur. Sesudah itu, gerakan pro Rusia sebagian besar menyusut, dan pada tahun 1998, kaum separatis kalah dalam pemilu Majelis Tertinggi Krimea.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada dasawarsa 2000-an, ketika ketegangan antara Rusia dan beberapa tetangganya meningkat, kemungkinan terjadinya konflik Rusia-Ukraina mengenai Krimea pun ikut meningkat. Sebuah laporan "Council on Foreign Relations" yang diterbitkan pada tahun 2009 mengutarakan sebuah skenario di mana Rusia bisa saja mengintervensi di Krimea untuk "melindungi sesama warga Rusia", kemungkinan dengan dukungan suku bangsa Tatar Krimea.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Gerakan Euromaidan bermula pada akhir bulan November 2013 dengan unjuk rasa di Kiev melawan Presiden Viktor Yanukovych, yang memenangi pemilihan presiden 2010 di Ukraina dengan dukungan kuat dari Republik Otonom Krimea dan Ukraina bagian selatan serta timur.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pemerintahan Krimea sangat mendukung Yanukovych dan mengecam keras aksi unjuk rasa: "Mereka mengancam kestabilan politik negara". Dewan Tertinggi Krimea mendukung keputusan Pemerintahan Azarov dalam menunda negosiasi Kesepakatan Asosiasi Ukraine-Uni Eropa dan mendesak warga Krimea untuk "menguatkan tali persahabatan dengan daerah-daerah Rusia".
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 4 Februari 2014, Presidium Majelis Tertinggi Krimea mempertimbangkan untuk mengadakan sebuah referendum mengenai status semenanjung ini, dan meminta pemerintahan Rusia untuk menjamin pemilihan yang akan berjalan. Dinas intelijen Ukraina menanggapinya dengan memulai sebuah kasus kriminal untuk menyelidiki kemungkinan "subversi" keutuhan wilayah Ukraina.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Protes Euromaidan memuncak pada bulan Februari 2014, dan Yanukovych bersama banyak menterinya melarikan diri dari ibukota. Setelah faksi-faksi oposisi dan pembelot dari partai-partai di daerah-daerah pimpinan Yanukovych menggalang sebuah kuorum parlemen di Verkhovna Rada, pada tanggal 22 Februari badan legislatif nasional ini memilih untuk mencopot Viktor Yanukovich dari jabatannya dengan alasan bahwa ia tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya, meskipun kuorum badan legislatif ini saat itu kurang dari tiga perempat jumlah total kursi anggota parlemennya yang diperlukan sesuai konstitusi yang berlaku saat itu. Mengenai hal ini, Rada juga memilih untuk menghapus pembatasan ini.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Keputusan ini dianggap sebagai kudeta oleh banyak orang di Ukraina dan Rusia, meskipun hal ini di dunia internasional diakui secara luas.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Revolusi Ukraina pada tahun 2014 ini melawan Yanukovich memicu sebuah krisis politik di Krimea yang awalnya bermula dengan unjuk rasa menentang pemerintahan pusat yang baru, tetapi segera bereskalasi berkat dukungan Rusia yang terang-terangan terhadap kaum separatis, sebuah keadaan yang tidak ada dalam 20 tahun sebelumnya.
Pada tanggal 27 Februari, pasukan yang tidak dikenal dan diduga keras sebagai para komando Rusia merebut gedung Dewan Tertinggi Krimea (DPRD) dan gedung-gedung kementerian lainnya di Simferopol. bendera-bendera Rusia lalu dinaikkan ke atas gedung-gedung ini, lalu barikade-barikade didirikan di luarnya. Sementara pasukan tidak dikenal ini masih menduduki gedung-gedung pemerintahan di Simferopol, Dewan Tertinggi Krimea membubarkan pemerintahan, lalu melalui rapat memilih Sergey Aksyonov, ketua Partai Persatuan Rusia yang merupakan partai minoritas, sebagai Perdana Menteri Krimea. Pengangkatan ini dianggap cacat hukum oleh pemerintah Ukraina. Baik Aksyonov maupun ketua parlemen, Vladimir Konstantinov, menyatakan bahwa mereka menganggap Viktor Yanukovych sebagai presiden Ukraina secara "de jure", dan mereka bisa meminta bantuan Rusia melaluinya. Pada hari yang sama, semakin banyak pasukan dengan seragam yang tak ditandai mendirikan pos penjagaan keamanan di Tanah Genting Perekop dan Semenanjung Chongar yang memisahkan Krimea dari daratan Ukraina. Kali ini mereka dibantu oleh "Berkut", polisi anti huru-hara Krimea. Dalam waktu beberapa jam saja, Ukraina hubungannya diputus secara efektif dari Krimea.
Pada tanggal 1 Maret 2014, Aksyonov mendeklarasikan bahwa pihak berwenang "de facto" Krimea baru akan memerintah wewenangnya di semua markas militer Ukraina di semenanjung Krimea. Ia juga meminta Presiden Rusia, Vladimir Putin, pendukung utama Yanukovych secara internasional dan penjaminnya, untuk "membantu menjamin kedamaian dan ketertiban umum" di Krimea.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Putin segera mendapatkan otorisasi dari Dewan Federasi Rusia untuk memerintahkan sebuah intervensi Rusia di Ukraina pada tahun 2014 tersebut "sampai normalisasi suasana sosio-politik negara itu".
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Gerakan militer Putin yang cepat mengakibatkan protes dari para intelektual, dan demonstrasi-demonstrasi terjadi di Moskwa menentang kampanye militer Rusia di Krimea. Pada tanggal 2 Maret 2014, pasukan Rusia bergerak dari markas Angkatan Laut di Sevastopol, dan dengan dibantu pasukan, kendaraan lapis baja, dan helikopter dari daratan Rusia, berhasil menguasai Semenanjung Krimea.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Namun pada akhirnya pihak berwenang Rusia mengakui keberadaan pasukan mereka. Pada tanggal 17 April 2014, Putin mengaku bahwa militer Rusia mendukung milisi separatis Krimea, dengan berkata bahwa intervensi Rusia diperlukan "untuk memastikan suasana yang layak bagi rakyat Krimea agar dapat mengutarakan keinginan mereka". Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoygu, menyatakan bahwa aksi-aksi militer Rusia di Krimea dilaksanakan oleh pasukan-pasukan dari Armada Laut Hitam, dan bisa dibenarkan karena adanya "ancaman terhadap kehidupan warga Krimea" dan "bahaya disitanya prasarana militer Rusia oleh kaum ekstrimis".
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Ukraina mengeluh bahwa dengan menaikkan jumlah pasukannya di Krimea, Rusia melanggar perjanjian mengenai penempatan markas besar Armada Laut Hitam-nya di Sevastopol dan dengan demikian melanggar kedaulatan Ukraina.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Amerika Serikat dan Britania Raya juga menuduh Rusia melanggar pasal-pasal Memorandum Budapes mengenai Jaminan Keamanan, di mana Rusia, AS, dan Britania Raya telah menekankan kewajiban mereka untuk berpantang menggunakan kekerasan atau melanggar kedaulatan wilayah atau mengancam kemerdekaan Ukraina. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa Memorandum Budapes ini tidak menyangkut "proses internal yang rumit" di Krimea.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Menurut Undang-undang Dasar Rusia, bergabungnya subyek-subyek federal baru diatur oleh undang-undang konstitusi federal (pasal 65.2). Undang-undang ini diterima pada tahun 2001, dan menjabarkan bahwa bergabungnya sebuah negara baru atau bagian dari negara tersebut ke Rusia, akan berdasarkan kesepakatan bersama antara Federasi Rusia dan negara yang bersangkutan serta akan berlangsung sesuai dengan kesepakatan internasional antara dua negara. Selain itu, hal ini harus diawali oleh negara yang bersangkutan, bukan oleh suatu bagiannya atau oleh Rusia.. Undang-undang ini tampaknya mewajibkan Ukraina untuk memulai negosiasi bersangkutan dengan penggabungan Krimea ke Rusia.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 28 Februari 2014, anggota parlemen Rusia, Sergey Mironov, bersama beberapa anggota Duma lainnya, memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang untuk mengubah prosedur penambahan subyek federal ke Rusia. Sesuai rancangan undang-undang ini, penggabungan bisa dilakukan oleh sebuah bagian dari sebuah negara, dengan syarat bahwa "tidak ada pemerintah berdaulat yang memerintah secara efisien di negara asing"; permintaan ini bisa diminta oleh lembaga-lembaga daerah tingkat bawah dari negara yang bersangkutan atau berdasarkan referendum yang telah diadakan di daerah tingkat bawah, sesuai dengan hukum nasional yang bersangkutan. Komisi Venesia menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini melanggar "terutama asas-asas dasar keutuhan wilayah, kedaulatan nasional, asas non-intervensi atau tidak turut mencampuri urusan negara lain, dan "pacta sunt servanda"", dan dengan demikian tidak sesuai dengan hukum internasional.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 11 Maret 2014, baik Dewan Tertinggi Krimea dan Dewan Kota Sevastopol menyetujui proklamasi kemerdekaan, yang menyatakan keinginan mereka untuk merdeka dan meminta bergabung dengan Rusia apabila permintaan penggabungan yang akan ditanyakan di dalam referendum yang direncanakan mendapatkan hasil mayoritas. Proklamasi ini secara langsung menyinggung preseden Kemerdekaan Kosovo, di mana warga Albania di Provinsi Otonom Kosovo dan Metohiya menyatakan kemerdekaan mereka dari Serbia (sekutu Rusia) sebagai Republik Kosovo. Aksi unilateral ini ditentang oleh Rusia secara sengit. Banyak analis memandang proklamasi kemerdekaan Krimea ini sebagai suatu usaha terselubung untuk merintis jalan pencaplokan Krimea oleh Rusia.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Rencana pihak berwenang Krimea untuk memproklamasikan kemerdekaan dari Ukraina membuat rancangan undang-undang Mironov tidak diperlukan lagi. Maka pada tanggal 20 Maret 2014, dua hari setelah perjanjian penggabungan ditandatangani, rancangan undang-undang ini lalu ditarik oleh para pengusulnya.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 27 Februari, setelah pengambilalihan gedung, Dewan Tertinggi Krimea memilih untuk mengadakan referendum pada tanggal 25 Mei, dengan pertanyaan pertama apakah Krimea harus menaikkan derajat otonominya di dalam Ukraina. Tanggal referendum ini lalu dimajukan dari 25 Mei ke 30 Maret. Sebuah pengadilan Ukraina menyatakan referendum ini melanggar hukum.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 4 Maret, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa Rusia tidak punya rencana mencaplok Krimea. Ia mengatakan mengenai semenanjung ini bahwa "hanya warga Krimea dengan persyaratan memiliki hak mengungkapkan keinginan dan keamanan yang bisa menetapkan masa depan mereka". Putin lalu mengaku bahwa pada bulan Maret awal ada "jajak pendapat rahasia" yang diadakan di Krimea, di mana menurutnya, membuahkan hasil bahwa mayoritas besar penduduk mendukung penggabungan Krimea dengan Rusia.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 6 Maret, jadwal referendum dimajukan menjadi 16 Maret oleh Dewan Tertinggi Krimea dan tujuannya diubah dengan ditambahi pertanyaan apakah Krimea harus berintegrasi dengan Rusia atau kembali kepada Konstitusi tahun 1992 yang baru saja ditangguhkan oleh pemerintah Ukraina. Berbeda dengan referendum sebelumnya, referendum ini tidak memuat opsi untuk mempertahankan "status quo" kepemerintahan seperti termaktub dalam Konstitusi tahun 1998.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 14 Maret, Referendum Status Krimea dianggap melanggar UUD oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina, dan sehari kemudian, Verkhovna Rada secara resmi membubarkan parlemen Krimea.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Meski ditentang oleh Kiev, referendum tetap diadakan. Hasil resmi menunjukkan 95% pemilih di Krimea dan Sevastopol ingin bergabung dengan Rusia. Oleh beberapa pihak, hasil referendum ini dipertanyakan. Sebuah laporan yang ditulis oleh Evgeny Bobrov, anggota Dewan HAM lembaga kepresidenan Rusia, memberikan kesan bahwa hasil resmi ini dibesar-besarkan; sejatinya hanya 15-30% penduduk Krimea yang memilih bergabung dengan Rusia.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Dasar untuk melaksanakan referendum juga dikritik secara luas oleh pemerintah asing dan pers Ukraina serta internasional. Siapapun yang memiliki kewarganegaraan Rusia, apakah bertempat tinggal di Krimea atau tidak, dibolehkan ikut pemilu. Walau demikian, Rusia membela integritas proses pemilu, dan sejumlah pengamat Eropa, terutama dari kalangan sayap kanan dan partai politik kanan jauh yang beraliansi dengan Putin, menyatakan bahwa referendum ini dilaksanakan secara bebas dan adil.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 17 Maret, setelah ada pengumuman resmi hasil referendum, Dewan Tertinggi Krimea resmi memproklamasikan kemerdekaan Republik Krimea, yang terdiri atas wilayah Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol, yang memiliki status istimewa di di dalam republik ini. Parlemen Krimea mengumumkan "penangguhan sebagian Undang-undang Ukraina" dan mulai menasionalisasikan beberapa BUMN dan BUHN Ukraina yang terletak di Semenanjung Krimea seperti, pelabuhan-pelabuhan Ukraina dan properti Chornomornaftogaz. Parlemen juga secara resmi meminta kepada pemerintah Rusia untuk menerima negara yang baru saja memerdekakan diri ini di Federasi Rusia. Pada hari yang sama, Dewan Tertinggi Krimea secara "de facto" mengubah namanya menjadi Dewan Negara Krimea, dan memutuskan Rubel Rusia sebagai mata uang resmi bersama dengan Hryvnia Ukraina, serta mengumumkan Krimea akan mengubah waktunya mengikuti Waktu Moswa (UTC+4) pada 30 Maret.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Secara resmi Putin mengakui Republik Krimea melalui Dekret Presiden dan menyetujui masuknya Krimea dan Sevastopol sebagai subyek federal Rusia.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Perjanjian Integrasi Republik Krimea ke Rusia ditandatangai antara wakil Republik Krimea (termasuk Sevastopol, yang bergabung secara singkat dengan Krimea) dan Federasi Rusia pada 18 Maret 2014 yang menjabarkan persyaratan-persyaratan untuk penggabungan langsung Republik Krimea dan Sevastopol sebagai subyek federal Rusia dan bagian dari Federasi Rusia. Perjanjian ini diratifikasi oleh Majelis Federal pada tanggal 21 Maret 2014.
Pada tanggal 19 Maret, Putin mengirimkan rancangan Perjanjian Reunifikasi Krimea dengan Rusia ke majelis rendah parlemen dan sebuah amendemen konstitusi untuk mendirikan dua daerah tambahan Federasi Rusia. Mahkamah Konstitusi Rusia berpendapat bahwa perjanjian ini sesuai dengan Undang-undang Dasar Rusia. Mahkamah mengadakan rapat dalam sebuah sesi darurat setelah diminta secara resmi oleh Presiden Vladimir Putin untuk membahas konstitusionalitas perjanjian ini.
Setelah Mahkamah Konstitusi Rusia menetapkan konstitusionalitas perjanjian ini, Duma Negara juga meratifikasinya pada tanggal 20 Maret 2014. Duma juga menyetujui rancangan undang-undang konstitusi federal yang menerima Krimea dan Sevastopol serta menetapkannya sebagai subyek federal.
Hanya Ilya Ponomarev, anggota Duma dari Partai Rusia Yang Benar (Cправедливая Poccия "Spravedlivaya Rossiya"), yang menentang. Sehari kemudian, perjanjian ini dan amendemen yang diperlukan untuk mengubah Pasal 65 UUD Rusia (yang menyenaraikan subyek-subyek Federal Rusia) diratifikasi oleh Dewan Federasi, dan hampir secara langsung ditandatangani menjadi undang-undang yang berlaku oleh Putin. Bergabungnya Krimea ke Federasi Rusia dianggap berlaku surut sejak 18 Maret 2014, ketika Putin dan para pemimpin Krimea menandatangani draf perjanjian.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 24 Maret, Ukraina memerintahkan penarikan semua anggota Angkatan Bersenjatanya dari Krimea. Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa kurang-lebih setengah dari pasukan Ukraina di Krimea membelot ke Rusia.
Pada tanggal 27 Maret 2014, Sidang Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang tidak mengikat, yang menyatakan bahwa Referendum Krimea dan penggantian statusnya tidaklah sah, dengan perbandingan suara 100 lawan 11 serta 58 abstain dan 24 tidak hadir.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Krimea dan Sevastopol berpindah waktu ke Waktu Moskwa pada akhir Maret.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 2 April 2014, Rusia secara resmi menangguhkan Pakta Kharkov 2010 dan Perjanjian Pembagian terhadap status dan kondisi Armada Laut Hitam. Putin mengutip "integrasi Republik Krimea dan Sevastopol ke Rusia" yang menghasilkan "berakhirnya hubungan penyewaan" sebagai alasan penangguhan. Pada hari yang sama, ia menandatangai sebuah dekret yang secara resmi merehabilitasi orang-orang Tatar Krimea yang dideportasi dari tanah mereka pada tahun 1944, beserta suku-suku minoritas yaitu suku bangsa Armenia, Jerman, Yunani, dan Bulgaria di daerah yang sama, yang juga dideportasi oleh Stalin pada dasawarsa 1940-an.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Pada tanggal 11 April 2014, Konstitusi Republik Krimea dan Undang-undang Kota Sevastopol disetujui, dan pada hari yang sama, subyek-subyek federal yang baru ini ikut disenaraikan di UUD Rusia baru yang telah direvisi dan diterbitkan.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Jumlah wisatawan yang mengunjungi Krimea pada tahun 2014 diperkirakan akan lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya karena adanya kekhawatiran terhadap situasi politik. Pemerintah Krimea berharap wisatawan Rusia akan mengalir masuk. Pemerintah Rusia juga berencana untuk mempromosikan Krimea sebagai resor dan menyediakan tamasya bersubsidi bagi anak-anak dan pegawai negeri.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Kantor berita Novinite dari Sofia menyatakan bahwa menurut surat kabar Jerman "Die Welt", pencaplokan Krimea secara ekonomi merugikan Federasi Rusia, yang harus mengeluarkan milyaran Euro per tahun untuk membayar gaji dan pensiun. Selain itu, Rusia harus melaksanakan proyek-proyek besar untuk menghubungkan Krimea ke saluran air dan jaringan energi Rusia, sebab Krimea tidak memiliki hubungan tanah langsung dengan Rusia dan pada saat ini mendapatkan air, gas, dan listrik dari daratan Ukraina. Ini mengharuskan Rusia untuk membangun jembatan dan pipa air di Selat Kerch. Selain itu, Novinite juga melaporkan bahwa seorang pakar Ukraina bercerita kepada "Die Welt" bahwa Krimea "tidak akan bisa menarik wisatawan".
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Surat kabar bisnis Rusia, "Kommersant", menyatakan pendapat bahwa Rusia tidak akan mendapatkan apa-apa secara ekonomi dengan bergabungnya Krimea, yang secara industri belum begitu berkembang. Di sana hanya ada beberapa pabrik besar, dan produksi brutonya per tahun hanya $ 4 milyar. Surat kabar ini juga menyatakan bahwa semuanya harus dibawa ke sana melalui laut dari Rusia, dan ini akan menghasilkan naiknya semua harga. Selain itu, untuk menanggulangi turunnya standar hidup warga Krimea, Rusia harus menyubsidi warga Krimea selama beberapa bulan. Secara total, Kommersant memperkirakan biaya integrasi Krimea ke Rusia berjumlah kurang lebih $ 30 milyar untuk dasawarsa mendatang, alias $3 milyar per tahunnya.
Penggabungan Krimea ke Federasi Rusia
Di sisi lain, pakar minyak barat memperkirakan bahwa dengan berintegrasinya Krimea ke Rusia, yang berarti penguasaan daerah di Laut Hitam yang lebih dari tiga kali wilayah tanah Krimea, Rusia mendapatkan akses ke cadangan minyak dan gas bumi yang kemungkinan besar bernilai trilyunan dolar. Hal ini juga mencabut peluang Ukraina untuk bisa mandiri dalam kebutuhan energinya. Secara langsung, menurut para analis, integrasi Krimea memungkinkan Moskwa untuk mengubah rute pipa "Aliran Selatan", dan dengan ini Rusia bisa menghemat uang, waktu, dan tantangan pembangunan. Selain itu, hal ini juga memungkinkan Rusia untuk menghindar membangun pipa di wilayah teritorial Turki. Pada rancangan aslinya, hal ini wajib dilakukan untuk menghindari wilayah Ukraina.