Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Bolesław III
para bangsawan mengatur tentara mereka sendiri, yang terdiri dari ksatria miskin yang didukung oleh para petani. Mereka juga bertanggung jawab untuk persenjataan mereka. Di antara peralatan yang digunakan oleh mereka adalah senjata-senjata kayu (seperti tombak), senjata-senjata tumpul (seperti pentungan), senjata-senjata pemotong (seperti pedang) dan senjata-senjata sendawa (seperti busur bersilang, busur dan panah, umban), dan yang disebut alat pelindung (perisai, helm, baju baja). Tentara-tentara ini dari waktu ke waktu menjadi lebih besar daripada pangeran, contoh yang paling terkenal dari ini adalah Sieciech. Selama konflik-konflik berkelanjutan pada awal abad ke-12, bangsawan-bangsawan memanggil milisi, terutama wilayah-wilayah yang terancam punah. Seluruh milisi dibagi menjadi cabang, yang diberi nama-nama kabupaten asli mereka (misalnya "Kruszwiczan hordes"). Di dalam kasus konflik bersenjata dengan senjata yang lebih besar yang disebut cabang mandiri yang disusun oleh para petani (misalnya, pada tahun 1109).
Bolesław III
Selain para bangsawan (yang terkait dengan penguasa dan istananya) dan prajurit masyarakat Polandia di masa Bolesław juga terdiri dari petani bebas dan pegawai (yang melekat ke tempat tinggalnya). Sebuah kelompok sosial yang berbeda adalah orang-orang bebas, yang disebut tamu-tamu (bahasa Latin: "hospites") -yang tidak memiliki properti-, para prajurit (bahasa Latin: "milites gregarii") yang memiliki peternakan dan dihitung ke dalam masyarakat biasa. Di akhir skala sosial adalah budak-budak (perang brańcy, atau keturunan mereka). Terdapat sedikit perbedaan di antara mereka dan petani bebas, namun tugas mereka terhadap penguasa mereka lebih tinggi. Populasi yang tidak bebas juga digunakan untuk layanan pribadi atau untuk bekerja di wilayah demi penguasa.
Bolesław III
Semua aspek kehidupan di negara yang diatur oleh hakim adipati (bahasa Latin: "ius ducale"). Ia menutupi semua hak adipati, di dalam kaitannya dengan bawahan-bawahan atau propreti, penegakan berbagai manfaat, iuran dan kementrian. Aparatur negara diperluas dan gereja dikelola oleh manfaat dari populasi memproduksi barang-barang material. beban utama dari pajak terletak pada kelas sosial terendah: kaum tani (bahasa Latin: "heredes, rustici ducis, possesores"). Tergantung mereka yang menyerahkan pungutan-pungutan tertentu, persepuluhan, dan bentuk pajak lainnya seperti "Podworowe" (di dalam bentuk sapi, yang terdiri dari seluruh desa), "Podymne" (untuk setiap rumah), "Poradlne" (untuk setiap bagian dari wilayah), "Narzazu" (untuk babi merumput di hutan), "Stacji" atau "Stanu" (yang memungkinkan pemeliharaan istana adipati) dan "posług komunikacyjnych", yang mengatur cara-cara transportasi di negara ini dan dibagi ke dalam tiga pajak utama : "Przewód" ("kabel"), "Powóz" ("kereta") dan "Podwód" ("gerobak"). Pajak kecil lainnya yang terlibat berburu, militer, penjaga-penjaga (yang menjaga Grodd), pajak-pajak regalia dan hukuman pidana. Selain itu, warga diminta untuk memperbaiki jalan, jembatan-jembatan, konstruksi dan pemeliharaan kastil-kastil.
Bolesław III
Dari lima segel yang diawetkan dari para penguasa Polandia, empat yang ditemukan di berbagai tempat pada tahun 2002–06, sedangkan yang satu lebih dari 100 tahun yang lalu. Arkeolog Polandia menemukan lebih lanjut di Głębokie, Gniezno (2002), di Ostrów Tumski (2005), di Gniezno (2005) dan di sebuah lokasi yang dirahasiakan di desa Susk di dekat Sierpc, 32 km. from Płock (2006). Studi pendahuluan pertama menyatakan bahwa segel itu diduga adalah milik Bolesław III. Segel itu terbuat dari timbal, bahan yang tahan lama dengan diameter 36–40 mm. Segel-segel memimpin digunakan pada saat itu di istana-istana Eropa dan dari semacam "Bulla". Segel-segel dikenal di dalam perintah-perintah kota dan militer. Terkadang, di dalam dokumen yang paling penting (tindakan-tindakan) menggunakan bulla emas.
Bolesław III
Bulla-bulla yang ditemukan dari pemerintahan Bolesław jatuh ke dalam dua jenis utama, yang dibedakan di dalam bentuk tulisan:Salah satu contoh dari kedua jenis segel itu yang berkaitan dengan Santo Adelbertus, dimana ia menekankan pengakuan kepausan (di dalam tipe I) dan di tongkat uskup, dengan sikap pengenaan tangan, terlihat jelas di segel itu setelah restorasi (di dalam tipe II). Penggunaan segel genetif di Polandia berasal dari abad ke-12, sebuah fenomena (yang belum pernah terjadi sebelumnya), yang setara hanya dengan yang kemudian moneter di denarius dengan legenda Latin: "Denarivs ducis Bolezlai". Pada akhir pemerintahan Bolesław ini kembali dicetak prasasti dengan legenda Latin: "Dvx Bolezlavus". Menurut S. Suchodolski bulla-bulla yang digunakan untuk mensahkan dokumen pangeran seperti surat-surat, hak istimewa, penilaian, dll., dan oleh T. Jurek, mereka juga dapat digunakan untuk mengamankan pengaturan bisnis (seperti membeli pintu, lemari, peti).
Bolesław III
Pada bulan Oktober 2006, PTPN memastikan bahwa mereka menemukan bulla-bulla selama 2002–05 milik Bolesław III.
Bolesław III
Di dalam pemerintahan Bolesław muncul sebuah denarius dua sisi, yang berdenominasi mata uang asing (bahasa Polandia: "monetą obcą"). Denarius pertama yang diketahui dari masa ini berisi legenda Latin "Bolezlav". Untuk koin yang lain yang paling umum digunakan menyandang inskripsi Latin "Bolezlavs, denarivus, dicis Bolezlai" dengan Santo Adalbertus di baliknya. Tipe lain dari koin itu tidak memiliki legenda. Perbedaan mereka sebagian besar berasal dari berat: lebih terang, dan ditempa murni untuk tujuan ekonomi.
Bolesław III
Saat itu juga dimodelkan terutama pada teknik Magdeburg, sebuah Bractea, yang merupakan salah satu yang tertua di Eropa. Terdapat dua jenis bractea yang berasal dari pemerintahan Bolesław:Selain dua bractea dari Bolesław ada satu yang sekarang dianggap sebagai yang tertua di dalam numismatik. Bractea ini ditemukan di Brzeg (di Gmina Pęczniew) dan diawetkan hampir 2/3 bagian dari seluruh berat 0.61 g dan diameter 27 mm. Koin itu menunjukkan sosok penguasa dengan mahkota, pedang di tangan dan dengan tangan yang terentang. Awalnya diduga bahwa koin itu menunjukkan Władysław II. Penelitian selanjutnya, termasuk oleh A. Mikolajczyk, yang mengenali gambar ini sebagai Bolesław III. Namun di antara peneliti saat ini, terdapat perbedaan mengenai penguasa yang tergambar di dalam koin, karena inskripsi yang diawetkan tidak lengkap.
Bolesław III
Pencetakan uang pangeran sebagian besar berlokasi di Wrocław, Płock, Gniezno dan Kraków. Pada saat itu juga terdapat percetakan-percetakan pribadi, seperti Sieciech Palatinus, yang berlokasi di Sieciechów dan di dekat Kraków.
Bolesław III
Kegiatan keagamaan besar merupakan sebuah adat di antara keluarga penguasa yang memerintah di abad ke-12 seperti sumbangan-sumbangan untuk kepentingan Gereja. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan agama Kristen. Hal ini adalah untuk menyertakan acara penguasa agama di hadapan Tuhan, hierark gereja, ulama dan masyarakat. Bolesław tidak terkecuali, dan ia bukan hanya seorang prajurit predator, seorang politikus yang licik dan diplomat; ia juga menjadi seorang pelindung perkembangan budaya di dalam kerajaannya.
Bolesław III
Seperti layaknya raja di abad pertengahan, ia mendirikan beberapa gereja dan biara. Diantaranya yang terpenting adalah:Dokumen-dokumen yang disimpan dari sekitar tahun 1427 (disebut "świętokrzyskie dokumenty pergaminowe") memastikan sejarah Uskup dan menambahkan bahwa rekan-pendiri biara itu adalah ksatria Wojsław.Hubungan di antara Bolesław dan istri keduanya Salomea dengan biara Swabia di Zwiefalten dengan baik diketahui. Penjelasan dan rincian mengenai Berthold dari Zwiefalten adalah satu-satunya bukti dari perkembangan budaya, artistik dan agama di istana Polandia pada abad ke-12.
Sumber yang sama menyebutkan bahwa salib emas yang disumbangkan ke biara itu dibuat oleh master Leopard, yang bekerja untuk penguasa Polandia pada tahun 1129–37.
Bolesław III
Relik dari tahun 1113 adalah contoh dari perkembangan seni di masa pemerintahan Bolesław ini; yang dibuat pada masa perjalanan tobat ke makam Santo Adalbertus di Katedral Gniezno setelah membutakan Zbigniew, menurut laporan Gallus Anonymous:
Bolesław III
Relik tersebut berisi kepala Santo Adalbertus. Pada akhir abad ke-15 dilelehkan untuk dibuat yang baru. Menurut catatan tahun 1494 memiliki bentuk kuil segi delapan. Dinding sampingnya memiliki bentuk kotak dan dipisahkan oleh sebuah kolom kecil, yang didasarkan pada jumlah santo-santo atau rasul-rasul. Monumen tersebut dihiasi dengan 8 mutiara dan 40 batu safir.
Bolesław III
Selama pemerintahannya, Bolesław menginginkan sejarah Wangsa Piast dituliskan. Tugas ini diberikan ke biarawan Benediktin yang tidak diketahui namanya (yang telah keliru disebutkan sebagai Gallus Anonymous). Namun penelitian modern menunjukkan bahwa biarawan itu berasal dari Venesia.
Bolesław III
"Chronica Polonorum"nya, ditulis di dalam bahasa Latin, yang dibuat di antara tahun 1112 dan 1116. Sejarah negara (bahasa Latin: "gesta ducum") yang dibuat menggambarkan nasib para penguasa. Babad tersebut mencakup sejarah dari zaman legendaris sampai tahun 1114. Terdiri dari tiga bagian, karya sastra yang belum selesai ini membenarkan hak-hak Wangsa Piast untuk memerintah di Polandia. Babad tersebut juga menjelaskan banyak kejadian kontroversial yang terjadi di bawah tanggung jawab para penguasa, dan memberikan penjelasan lengkap mengenai kebijakan mereka.
Majelis Negara Brunei
Majelis Negara Brunei (bahasa Melayu: "Majlis Mesyuarat Negara Brunei (مجليس مشوارت نڬارا بروني)") adalah salah satu lembaga di Brunei Darussalam, yang difasilitasi oleh Departemen Dewan Negara, yang terinspirasi oleh Dewan Rakyat Britania Raya. Didirikan berdasarkan pada Pasal 23 Konstitusi Brunei tahun 1959 dan anggotanya ditunjuk berdasarkan pada Pasal 24.
Majelis Negara Brunei
Majelis Negara Brunei ini dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Sultan Hassanal Bolkiah, berdasarkan Pasal 37 Konstitusi dan dipilih dari Anggota Dewan atau bukan Anggota Dewan...
Majelis Negara Brunei
Fungsi utama dari Majelis Negara Brunei adalah sebagai berikut:
Sidang Majelis ini diadakan setiap tahun pada bulan Maret untuk membahas dan menyetujui anggaran tahunan dan perkiraan pendapatan.
Majelis Negara Brunei
Sejak 21 Oktober 1959 sampai 12 Februari 1984, Majelis ini mengadakan 32 rapat. Rapat pertama Majelis diselenggarakan pada 21 Oktober 1959 di Lapau. Rapat terakhir Majelis adalah Rapat Pembahasan Anggaran ke-21. Sebelum Negara Brunei merdeka, rapat diadakan di Gedung Dewan Majlis, Bandar Seri Begawan. Masa jabatan di Majelis selama 5 tahun sesuai dengan Pasal 55 (2) Konstitusi Brunei 1959.
Majelis Negara Brunei
Pada tanggal 13 Februari 1984, Dewan Negara dibubarkan oleh Sultan. Majlis Mesyuarat Negara Brunei didirikan kembali dengan sistem lama pada tanggal 25 September 2004. Majelis itu dibubarkan pada tanggal 1 September 2005 dan didirikan kembali pada tanggal 2 September 2005 sesuai dengan ketentuan baru pada Konstitusi Brunei yang telah diamendemen tahun 2005.
Majelis Negara Brunei
Manajemen Majelis Negara Brunei dikelola oleh Panitera Majelis Negara Brunei untuk membantu dan menyarankan Ketua Majelis dalam hal mengatur rapat sesuai dengan aturan rapat. Panitera dan Wakil Panitera mempunyai peran yang sama seperti para Anggota Majelis. Pengelolaan Majelis didukung sepenuhnya oleh seluruh Pejabat dan staf dari Departemen Dewan Negara.
Majelis Negara Brunei
Rapat majelis terbuka untuk umum, dan masyarakat dapat melihat sidang majelis dan mengamati mereka bersidang.
Majelis Negara Brunei
Fungsi utama dari Majelis Negara Brunei adalah sebagai penasihat Pemerintah dengan memeriksa kebijakan Pemerintah dan implementasinya, misalnya penyusunan undang-undang, menyetujui anggaran Pemerintah dan pendapatan per tahun untuk rencana pembangunan negara, serta pemeriksaan pajak.
Majelis Negara Brunei
Berbeda dengan Kabinet Menteri, Majelis Negara Brunei memungkinkan setiap anggota untuk mengajukan RUU atau mosi untuk pembahasan. Namun RUU untuk dibahas atau disetujui memerlukan persetujuan dari Kabinet Menteri. Dengan pengecualian untuk keadaan tertentu, setiap RUU yang akan disampaikan dalam rapat harus diterbitkan pada lembaran negara, untuk masyarakat umum dalam jangka waktu setidaknya empat belas hari. Demikian pula, jika anggota ingin menanyakan secara lisan atau tertulis, maka pertanyaan tersebut perlu dikirim ke Panitera tujuh hari sebelum pertanyaan diajukan agar pertanyaan tersebut diarsipkan dalam dokumen. Metode ini juga memungkinkan Pemerintah untuk melakukan persiapan. Jika ada tidak puas dengan respons yang diberikan oleh pemerintah, dengan izin dari Ketua Majelis, aggota majelis diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan ke pertanyaan awal.
Majelis Negara Brunei
Rapat Majelis dilakukan berdasarkan dengan sistem yang sama yang digunakan oleh Dewan Legislatif atau parlemen di negara-negara Persemakmuran, seperti pada Dewan Rakyat Britania Raya. RUU harus melalui empat tahap, yaitu Pembahasan RUU Pertama, Pembahasan RUU Kedua, tahap Komisi, dan Pembahasan RUU Ketiga. Pembahasan Pertama dilakukan setelah Anggota Majelis yang mengajukan RUU meminta izin Ketua untuk melakukan Pembahasan, setelah itu anggota meminta izin lagi kepada Ketua untuk melakukan Pembahasan Kedua dan pada waktu yang sama anggota akan menjelaskan alasan RUU diajukan. RUU hanya akan dibahas setelah mendapat dukungan dari setidaknya satu dari Anggota Majelis. Pada tahap ini, pembahasan difokuskan pada kebutuhan dan kelayakan RUU dan dampaknya terhadap bangsa. Setelah itu, diadakan pemungutan suara jika izin untuk melakukan Pembahasan Kedua diperoleh. Dengan demikian semua Anggota Majelis akan menjadi suatu komisi untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan RUU.
Majelis Negara Brunei
Pada tahap ini, RUU itu akan ditentukan apakah didukung, ditolak, atau diubah oleh Anggota Majelis. Setelah Komisi selesai mempertimbangkan dan membahas RUU, Anggota yang mengajukan RUU akan mengajukan izin Pembahasan Ketiga ke Ketua sebelum pemungutan suara. Ketika hasil pemungutan suara menyatakan mendukung RUU, maka RUU tersebut disetujui. Namun RUU ini hanya akan menjadi undang-undang dan berlaku saat ditandatangani oleh Sultan Brunei Darussalam.
Majelis Negara Brunei
Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, Sultan Brunei Darussalam diperbolehkan untuk menolak RUU yang disahkan oleh Dewan Legislatif, dan sebaliknya. Meskipun RUU ditolak oleh Majelis, jika diperlukan oleh Sultan Brunei Darussalam, itu dapat disahkan menjadi undang-undang. Semua RUU yang telah disetujui atau ditolak oleh Sultan akan diterbitkan dalam lembaran negara.
Majelis Negara Brunei
Saat ini, ada 32 anggota di Majlis Mesyuarat Negara Brunei:
Majelis Negara Brunei
1. Perdana Menteri Brunei; Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Brunei Darussalam;
Majelis Negara Brunei
2. Menteri Senior; Al-Muhtadee Billah, putra Mahkota Brunei Darussalam
Majelis Negara Brunei
3. Para Menteri;
Majelis Negara Brunei
4. Bangsawan;
Majelis Negara Brunei
5. Tokoh penting;
Majelis Negara Brunei
6. Perwakilan dari empat (4) Distrik di Brunei
Majlis Mesyuarat Negara Brunei juga aktif dalam menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dan konferensi internasional dan regional sebagai berikut:
Brunei merupakan pengamat khusus AIPA sejak tahun 1993. Pada tahun 2009. Brunei Darussalam menjadi anggota penuh dari AIPA pada Sidang Umum ke-30 AIPA di Pattaya, Thailand. Pada tahun 2013, Brunei Darussalam menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-34. Isu- yang dibahas dalam sidang AIPA mencakup Politik, Ekonomi, Sosial dan isu yang berkaitan dengan perempuan di tingkat regional dan internasional.
Majelis Negara Brunei
Majelis berkantor di gedung neoklasik "Dewan Majilis Baru". Kompleks pemerintahan selesai pada tahun 2007 di ibukota Bandar Seri Begawan.
Distrik Kurukshetra
Distrik Kurukshetra (; ) adalah satu dari 21 distrik di negara bagian Haryana di utara India. Kota Kurukshetra, sebuah tempat suci bagi pemeluk agama Hindu, adalah ibu kota administratif distrik ini. Wilayah distrik ini seluas 1.682,53 km² dengan populasi penduduk 964.655 (sensus tahun 2011). Distrik ini adalah bagian dari pemecahan Ambala.
Distrik Kurukshetra
Nama distrik ini berasal dari nama daerah kuno Kurukshetra, yang secara harfiah berarti tanah Kuru. Diyakini bahwa perang Kurukshetra yang digambarkan dalam kitab Mahabharata terjadi di sini dan Sri Kresna mengajarkan Bhagawadgita kepada Arjuna di medan pertempuran sebelum perang.
Distrik Kurukshetra
Distrik ini dipecah dari Distrik Karnal tahun 1973. Kemudian, beberapa bagian dari distrik ini dialihkan ke Distrik Kaithal dan Yamunanagar pada saat pembentukan kedua distrik itu.
Distrik Kurukshetra
Distrik Kurukshetra terbagi atas dua daerah administratif di bawahnya, yaitu Thanesar dan Pehowa. Thanesar terbagi atas dua tehsil (istilah untuk daerah administratif setingkat kota yang digunakan oleh beberapa negara di Asia Selatan), yaitu Thanesar dan Shahabad dan dua sub-tehsil, yaitu Ladwa dan Babain. Pehowa terdiri atas tehsil Pehowa dan sub-tehsil Ismailabad. Kota-kota penting di distrik ini adalah Kurukushetra, Thanesar, dan Pehowa. Karena lokasinya di perbatasan Punjab, distrik ini memiliki populasi Sikh yang cukup besar.
Distrik Kurukshetra
Berdasarkan sensus tahun 2011, Distrik Kurukshetra memiliki populasi 964.655, secara kasar setara dengan populasi Fiji. Distrik ini memiliki kepadatan penduduk 570 jiwa per kilometer persegi (1.500 jiwa/mil). Rasio antara perempuan dan laki-laki di Distrik Kurukshetra adalah 888 perempuan di antara 1.000 laki-laki dan tingkat melek aksara 76.317%. Bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Hindi dan Punjab.
Distrik Kurukshetra
Penggerak ekonomi Distrik Kurukshetra utamanya berasal dari sektor pertanian. Lebih dari 90% tenaga kerja bekerja di berbagai kegiatan pertanian. Lokasi distrik ini ideal untuk pertanian. Muncul sebagai daerah sabuk industri, Distrik Kurukshetra membuka potensi besar peluang industri. Gandum dan beras adalah hasil utama distrik ini. Dan di antara komoditas pertanian komersial, tebu menjadi tanaman penting. Di Distrik Kurukshetra luas perkebunan tebu mencakup sekitar 12.000 hektare. Budidaya sayuran, khususnya kentang, sangat populer. Produksi kentang dari wilayah ini sekitar 5.645 ton.
Distrik Kurukshetra
Untuk menambah penghasilan, para pelaku sektor pertanian biasanya juga memiliki usaha sampingan, berupa produksi susu segar dan peternakan hewan, seperti unggas dan babi.
Sugeng
Dr. Sugeng adalah seorang birokrat yang sejak tahun 2017 menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sebelumnya, Sugeng menjabat sebagai Bank Indonesia (BI) Institute , sebuah lembaga pembelajaran, studi dan riset Bank Sentral di Indonesia.
Sugeng
Sugeng memperoleh gelar sarjana ekonomi studi pembangunan dari Universitas Gadjah Mada pada 1984. Kemudian pada 1991 ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di William College, Masschussets, USA mengambil bidang Center for Development Economics. Pada 2012 dia mendapatkan gelar doktor di Universitas Gadjah Mada.
Sugeng
Sugeng memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 1986 sebagai Asisten Ekonom Urusan Ekonomi dan Statistik Bank Indonesia. Pada 1994 ia diangkat menjadi Staf Gubernur. Kemudian pada 1998-2001 dirinya ditugaskan mewakili BI sebagai Adviser Executive Director di IMF. Lalu pada 2001-2004 ia menjabat sebagai Kepala Divisi Ekonomi Makro Bank Indonesia. Pada September 2015 sampai September 2016 dirinya menjabat Direktur Eksekutif BI Institute.
Sugeng
Kemudian pada Oktober 2016 ia diangkat kembali menjadi Staf Ahli Dewan Gubernur dalam pengelolaan BI Institute. Jabatannya sekarang ini memberikan saran dan masukan bagi pengembangan BI Institute yang berkelas dunia baik terkait dengan learning maupun riset.
Sugeng
Sejak masih berkarier di Biro/Grup Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Sugeng mengamati bahwa inflasi di Indonesia bukanlah hanya sebatas fenomena moneter saja, namun sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter seperti masalah suplai dan distribusi barang/komoditas. Pada waktu itu, gangguan suplai dan atau distribusi barang/komoditas sangat mempengaruhi inflasi secara keseluruhan. Hal ini tercermin pada tinggi dan sangat berfluktuasinya inflasi "Volatile Food" yang di dalamnya terdapat komoditas daging ayam ras, daging sapi, bawang merah, beras, cabai merah, dan lainnya.
Pada tahun 2008, Sugeng mengambil inisiatif memperkuat peran Tim Pengendalian inflasi (TPID). Cara yang ditempuh adalah membentuk Kelompok Kerja Nasional (POKJANAS) TPID yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menangani inflasi di daerah. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Kementerian Dalam Negeri (atas masukan Bank Indonesia), memerintahkan agar setiap daerah membentuk TPID. Dengan adanya instruksi ini, jumlah TPID yang pada tahun 2008 hanya sekitar 30 TPID, terus meningkat secara signifikan dan pada saat ini jumlah TPID telah mencapai 489 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia juga menggagas dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional TPID setiap tahun yang dipimpin oleh Presiden atau Menteri, dan dalam kesempatan tersebut juga diumumkan TPID-TPID terbaik yang berhasil menangani inflasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi "volatile food" dapat ditekan tingkat fluktuasinya dan perkembangannya pun mengalami tren menurun. Perkembangan ini membawa dampak positif terhadap kinerja inflasi secara keseluruhan yang saat ini berada di kisaran target Bank Indonesia 4+/-1%.
Berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1 Desember 2016, Sugeng terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Sugeng
Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/P Tahun 2016, Sugeng diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 6 Januari 2017. Masa jabatan Sugeng sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia adalah untuk periode 2017-2022.
Asma Mahfuz
Asmaa Mahfouz (, , ) adalah seorang aktivis Mesir dan salah satu pendiri Gerakan Pemuda 6 April. Ia disebut-sebut oleh jurnalis Mona Eltahawy dan lainnya karena membantu penyebaran kebangkitan massa melalui video blognya yang dipos seminggu sebelum dimulainya revolusi Mesir 2011. Ia adalah anggota penting dari Koalisi Pemuda Revolusi Mesir dan salah satu pemimpin revolusi Mesir.
Asma Mahfuz
Pada 2011, ia menjadi salah satu dari lima penerima "Penghargaan Sakharov untuk Kebebasan Berpikir" yang dianugerahi untuk jasa-jasanya "mengubah sejarah dalam dunia Arab." Penerima bersama lainnya adalah Ahmed al-Senussi, Razan Zaitouneh, Ali Farzat dan Mohamed Bouazizi dari Musim Semi Arab.
Asma Mahfuz
"Arabian Business" menempatkan Mahfouz di urutan #381 pada daftar 500 Orang Arab Paling Berpengaruh di Dunia buatannya.
Asma Mahfuz
Lahir pada 1985 di Mesir, Asmaa lulus dari Universitas Kairo dengan gelar Sarjana dalam bidang Administrasi Bisnis. Ia kemudian bergabung dengan pemuda-pemudi Mesir lainnya dalam mendirikan Gerakan Pemuda 6 April. Ia sekarang bekerja di sebuah perusahaan komputer.
Asma Mahfuz
Mahfouz dikenal karena menyebarkan protes yang memulai kebangkitan pada Januari 2011 di Kairo. Dalam sebuah video blog yang dipos ke Facebook pada 18 Januari, ia menyerukan agar masyarakat Mesir menuntut hak asasi manusia mereka dan menyarakan ketidaksetujuan mereka terhadap rezim Hosni Mubarak. Video tersebut diunggah ke YouTube dan, selama berhari-hari, menjadi "viral". Dalam sebuah wawancara dengan al-Mihwar TV, ia berkata bahwa seminggu sebelum 25 Januari, ia mempos sebuah video ke Facebook yang mengumumkan bahwa ia akan pergi ke Lapangan Tahrir untuk protes. Mahfouz berkata bahwa empat pemuda Mesir lainnya bergabung dengannya, dan layanan keamanan internal dengan cepat dikerahkan dan memindahkan kelompok tersebut menjauh dari lapangan tersebut.