Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Jean-Baptiste Maunier
Nama Jean-Baptiste Maunier mulai mencuat setelah membintangi film Perancis berjudul "Les Choristes" ("The Choir"). Perannya adalah sebagai Pierre Morhange, seorang remaja nakal bersuara emas di sekolah asrama anak nakal Fond de L'Etang. Musik latar film "Les Choristes" menampilkan Maunier bersama paduan suara anak-anak Les Petits Chanteurs de Saint-Marc (nama lengkap paduan suara ini adalah La Chorale des Petits Enfants De Saint-Marc). Sutradara Christophe Barratier memilihnya karena penampilan Maunier dan keterampilannya bernyanyi. Setelah pengambilan gambar selesai, Maunier tidak lagi bergabung dengan paduan suara tersebut.
Jean-Baptiste Maunier
Pada tahun 2005, Maunier juga bernyanyi bersama Clémence Saint-Preux dalam Concerto pour deux voix. Tahun berikutnya, Maunier berperan dalam mini seri "Le Cri" sebagai seorang pemuda bernama Robert. Selain itu, Maunier juga menjadi pengisi suara untuk film animasi "Piccolo, Saxo et compagnie" (Oktober 2006). Ia mengisi suara tokoh Saxo yang memimpin kelompok alat musik tiup dan alat musik gesek.
Jean-Baptiste Maunier
Masih pada tahun 2006, Maunier membintangi film cerita bertema petualangan, "Le Grand Meaulnes" yang mulai diputar di Perancis pada 4 Oktober 2006. Lawan mainnya adalah aktris Clémence Poésy dan aktor Nicolas Duvauchelle. Di antara film terbaru Maunier adalah "Hellphone" yang mulai beredar 28 Maret 2007, dan "L' Auberge rouge" (Desember 2007).
Reog (Sunda)
Reog di Jawa Barat adalah sebutan untuk suatu bentuk kesenian Sunda.
Reog (Sunda)
Di Indonesia, reog jenis ini diperkenalkan secara nasional oleh Kelompok Reog BKAK, sebuah kelompok dari Polri (dahulu: Angkatan Kepolisian). Para pemainnya adalah Mang Udi, Mang Diman, Mang Hari dan Mang Dudung. Atau sekitar tahun 1967 muncul perkumpulan Reog Wanita dengan tokohnya Pak Emen dan Ibu Anah dan kemungkinan di daerah lainyapun bermunculan seni reog hanya tidak tercatat secara jelas.
Reog (Sunda)
Kesenian reog menggunakan "dogdog" (gendang) yang ditabuh, diiringi oleh gerak tari yang lucu dan lawak oleh para pemainnya. Biasanya disampaikan dengan pesan-pesan sosial dan keagamaan. Kesenian reog dimainkan oleh empat orang, yaitu seorang dalang yang mengendalikan permainan, wakilnya dan ditambah oleh dua orang lagi sebagai pembantu. Dalang memainkan dogdog berukuran 20 cm yang disebut dogdog "Tilingtingtit". Wakilnya memegang dogdog yang berukuran 25 cm yang disebut "Panempas", pemain ketiga menggunakan dogdog ukuran 30-35 cm yang disebut "Bangbrang" dan pemain keempat memegang dogdog ukuran 45 cm yang disebut "Badublag".
Lama permainannya berkisar antara satu sampai satu setengah jam. Untuk lagu-lagunya ada pula penabuh waditra dengan perlengkapan misalnya dua buah saron, gendang, rebab, goong, gambang dll.
yang berfungsi sebagai pengiring lagu-lagunya sebagai selingan atau pelengkap.
Reog yang sekarang memang beda dengan reog zaman dahulu, sedikit sudah dikembangkan terlihat dari jumlah personel dan alat musik yang dipakai. Alat musik yang di pakai pada Reog adalah Reog atau ada yang nyebut dogdog atau ogel yang terdiri dari Dalang, Wakil, Beungbreung, Gudubrag, dan Kecrek (markis), alat musik pengiring Reog biasanya kendang, goong, torompet dan kacapi. Pada Reog hasil pengembangan biasanya di tambah alat musik [keyboard] dan [gitar].
Reog (Sunda)
Seni reog ini disenangi oleh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan dan sebagian kecil masyarakat perkotaan karena mengandung unsur hiburan dan daya tarik irama gendang. Namun sekarang ini pemain dan kelompok organisasinya semakin sulit untuk dijumpai. Kalaupun ada mereka itu biasanya dari kelompok generasi tua. Pertunjukannyapun sudah semakin jarang karena tidak ada atau sangat kurangnya permintaan untuk tampil.
Reog (Sunda)
Walaupun sudah mulai tersisihkan, masih banyak warga masyarakat yang mengharapkan agar media masa seperti; TVRI, dan Stasiun Televisi swasta menayangkan jenis-jenis kesenian seperti reog ini. Terakhir ini Pemerintah Kota Bandung mengadakan festival Reog se Kota Bandung yang diikuti sekitar 32 grup dan ini menandakan masih adanya kesenian Reog di lingkungan masyarakat Sunda khususnya di Kota Bandung. Tentu di daerah lainyapun pasti ada hanya saja karena tidak adanya yang mengkoordinir atau tidak adanya pertemuan semacam festival menimbulkan mereka tidak muncul atau mereka hanya bermain di lingkungan sekitarnya.
Ratmi B-29
Suratmi () atau yang lebih dikenal dengan nama Ratmi B-29 adalah aktris Indonesia yang sering tampil di film komedi di era tahun 1970-an. Dia mendapat nama Ratmi Bomber-29 dari Laksda TNI Wiriadinata, Wakil Gubernur DKI. Waktu itu, tahun 1960-an, Ratmi sering menghibur keluarga TNI-AU di Bandung.
Ratmi B-29
Ayahnya, Salimin, berasal dari Yogya. Ibunya, Sainem, asal Banyumas. Ratmi sendiri lahir di Bandung dan pernah duduk di HIS Cilacap sampai kelas 3. Masa revolusi fisik Ratmi turut ambil bagian jadi anggota Barisan Srikandi/Laswi dan anggota staf Batalyon Brigade D/X-16 di Jawa Tengah. Pangkatnya waktu itu sersan dua. Setelah penyerahan kedaulatan Ratmi mengundurkan diri.
Ratmi B-29
Ratmi terlebih dahulu dikenal sebagai seorang penyanyi lagu-lagu keroncong yang dirintisnya sejak tahun 1943. Pada tahun 1947 ia memasuki perkumpulan wayang orang.Sedangkan mulai main film tahun 1961 sebagai figuran. Disamping itu ia juga masuk dalam dunia lawak menggabungkan diri dalam grup “Tiga Djenaka” hingga tahun 1976. Kemudian ia membentuk grup lawak yang bernama Ratmi Cs. Kebanyakan film yang dibintangi adalah film komedi.
Ratmi B-29
Ratmi menikah tiga kali. Suami pertama Idris, meninggal dunia, yang kedua Surnarno, bercerai. Tahun 1973, Ratmi berjumpa Didi Sugandhi, 10 tahun lebih muda, beralis dan berkumis tebal. Waktu itu Ratmi sedang dalam pengambilan film Ketemu Jodoh di Bandung. Seorang sopir mengantar Ratmi yang mendadak sakit ke ayah si sopir. Dasar jodoh, Ratmi yang katanya kemasukan roh jahat di Cibulan (ketika opname film Ayah, tiga hari sebelumnya) bisa sembuh. Sopir tersebut tidak lain Didi Sugandhi, suami dan ayah dari 4 orang anak. Didi kemudian bercerai dari isterinya yang pertama untuk kemudian menikah dengan Ratmi. Tiga anak Didi dari isteri pertama diambil oleh Ratmi dan diasuh seperti anaknya sendiri.
Ratmi B-29
Ratmi memiliki tanda jasa Bintang Gerilya, SLPK I dan II, GOM I dan V.
Ratmi B-29
Ia meninggal dunia ketika sedang menyelesaikan filmnya yang ke-27 “Direktris Muda” (1977) di Ujung Pandang dikarenakan pingsan hingga badannya sempat bergetar. Jenazahnya dikebumikan di Taman Pahlawan Kalibata Jakarta dengan upacara Kenegaraan.
Rina Hasyim
Rineke Antoinette Hassim () dikenal juga sebagai Rina Hasyim adalah aktris yang tenar pada tahun 1970-an dan 1980-an, dan hingga tahun 2000-an masih sering bermain film, meski hanya pemain pendukung. Rina seangkatan dengan aktris lainnya seperti Connie Sutedja, Ida Kusumah, Nani Widjaja, Rima Melati dan Ade Irawan. Selain film, Rina juga bermain sinetron, antara lain sinetron "Kawin Muda" bersama penyanyi Agnes Monica dan Okan Cornelius.
Rina Hasyim
Rina yang menikah dengan Chris Pattikawa memiliki seorang anak yang
pernah menjadi penyanyi tenar pada tahun 1980-an, Jean Pattikawa.
Rina Hasyim
Ia adalah satu dari empat bersama personel golden girls bersama Nani Widjaja, Connie Sutedja dan Ida Kusumah.
Negara berdaulat
Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Hukum internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak bergantung pada atau menmiliki kekuatan atau negara lain.
Negara berdaulat
Keberadaan atau hilangnya suatu negara adalah persoalan kenyataan. Sedangkan menurut teori deklaratif kenegaraan, sebuah negara berdaulat dapat ada tanpa harus diakui oleh negara-negara berdaulat, meskipun jika suatu negara berdiri tanpa pengakuan negara lain akan sering menemukan kesulitan untuk bertindak penuh dalam masalah kekuatan membuat perjanjian dan terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara berdaulat.
Negara berdaulat
Negara datang ke dalam keberadaan sebagai orang yang "secara bertahap dipindahkan kesetiaan mereka dari individu penguasa (raja, adipati, pangeran) untuk tidak berwujud tapi entitas teritorial politik negara". Negara ini adalah salah satu dari beberapa pesanan politik yang muncul dari feodal Eropa, lainnya menjadi negara kota, liga, dan kekaisaran dengan klaim universalis ke otoritas.
Negara berdaulat
Kedaulatan westfalen adalah konsep kedaulatan negara kebangsaan berdasarkan teritorial dan tidak adanya peran badan-badan eksternal di struktur dalam negeri. Ini adalah sebuah sistem internasional dari negara-negara, perusahaan multinasional, dan organisasi-organisasi yang dimulai dengan Perdamaian Westfalen pada tahun 1648.
Negara berdaulat
Kedaulatan adalah istilah yang sering disalahgunakan. Sampai abad ke-19, konsep terradikal "standar-standar peradaban" secara rutin digunakan untuk menentukan bahwa beberapa bangsa di dunia "tidak beradab" dan memiliki masyarakat yang kurang terorganisir. Posisi itu tercermin dan didasari pada gagasan bahwa "kedaulatan" itu benar-benar kurang, atau setidaknya karakter inferior bila dibandingkan dengan orang-orang yang "beradab". Lassa Oppenheim berkata, "Mungkin tidak ada konsepsi yang maknanya lebih kontroversial daripada kedaulatan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa konsepsi ini, sejak awal diperkenalkan ke dalam ilmu politik sampai sekarang, tidak pernah memiliki makna yang disepakati secara universal." Dalam pendapat H. V. Evatt dari Pengadilan Tinggi Australia, "kedaulatan adalah bukan sebuah pertanyaan tentang fakta, maupun pertanyaan tentang hukum, tapi pertanyaan itu tidak muncul sama sekali."
Negara berdaulat
Kedaulatan telah diambil pada makna yang berbeda dengan pengembangan dari prinsip penentuan sendiri dan larangan terhadap ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai norma-norma "jus cogens" hukum internasional modern. Dalam Piagam PBB, Konsep Deklarasi mengenai Hak dan Kewajiban Negara dan piagam dari organisasi kedaerahan internasional mengungkapkan pandangan bahwa semua negara secara yuridis sama dan menikmati hak dan kewajiban yang sama berdasarkan fakta keberadaan mereka sebagai orang-orang di bawah hukum internasional. Hak negara untuk menentukan status politik dan praktik kedaulatan permanen sendiri dalam batas-batas yurisdiksi teritorial mereka secara luas diakui.
Negara berdaulat
Dalam ilmu politik, kedaulatan biasanya didefinisikan sebagai atribut yang paling penting dari negara dalam bentuk berdikari lengkap di dalam bingkai dari suatu wilayah tertentu, yaitu supremasi dalam kebijakan domestik dan kemerdekaan di luar negeri.
Negara berdaulat
Dinamakan berdasarkan Traktat Westfalen 1648, sistem kedaulatan negara Westfalen yang menurut Bryan Turner adalah "membuat pemisahan yang lebih atau kurang jelas antara agama dan negara, dan mengakui hak para pangeran 'untuk mengakui' negara, yaitu, untuk menentukan agama yang dianut kerajaan mereka dalam prinsip pragmatis cuius regio eius religio."
Negara berdaulat
Model kedaulatan negara Westfalen telah semakin ddikritik dari pihak "nonbarat" sebagai suatu sistem yang diberlakukan semata-mata oleh Kolonialisme Barat. Apa yang model ini lakukan adalah membuat agama menjadi bawahan untuk politik, masalah yang telah menyebabkan beberapa masalah di dunia Islam. Sistem ini tidak cocok di dunia Islam karena konsep-konsep seperti "pemisahan gereja dan negara" dan "hati nurani individu" yang tidak diakui dalam agama Islam sebagai sistem sosial.
Negara berdaulat
Dalam penggunaan kasual, istilah "negara", "bangsa" dan "negara "(statum)"" yang sering digunakan seolah-olah identik, tetapi dalam ketat penggunaan mereka dapat dibedakan:
Negara berdaulat
Pengakuan negara menandakan keputusan dari sebuah negara berdaulat untuk memberlakukan kesatuan lain juga menjadi sebuah negara berdaulat. Pengakuan dapat berupa dinyatakan atau tersirat dan biasanya berlaku surut dalam dampaknya. Itu tidak selalu menandakan keinginan untuk membangun atau mempertahankan hubungan diplomatik.
Negara berdaulat
Tidak ada definisi yang mengikat semua anggota masyarakat bangsa-bangsa pada kriteria kenegaraan. Dalam praktik yang sebenarnya, kriterianya terutama politik, bukan hukum. L. C. Green mengutip pengakuan negara Polandia dan Cekoslowakia yang belum lahir dalam Perang Dunia I dan menjelaskan bahwa "sejak pengakuan kenegaraan adalah masalah kebijaksanaan, itu terbuka untuk semua negara yang ada untuk menerima sebagai sebuah negara dengan setiap entitas itu berupa keinginan, terlepas dari keberadaan wilayah atau dari yang ditetapkan pemerintah."
Negara berdaulat
Namun, dalam hukum internasional ada beberapa teori ketika sebuah negara harus diakui sebagai negara berdaulat.
Negara berdaulat
Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Negara berdaulat
Salah satu kritik utama dari undang-undang ini adalah kebingungan yang disebabkan ketika beberapa negara mengakui entitas baru, tetapi negara-negara lain tidak. Hersch Lauterpacht, salah satu pendukung utama teori, menyarankan bahwa negara yang mengakuilah yang menjadi negara yang bertugas untuk memberikan pengakuan sebagai solusi yang mungkin. Namun, suatu negara dapat menggunakan kriteria ketika menilai jika mereka harus memberikan pengakuan dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan kriteria tersebut. Banyak negara mungkin hanya mengakui negara lain jika hal tersebut adalah untuk keuntungan mereka.
Negara berdaulat
Pada tahun 1912, L. F. L. Oppenheim mengatakan seperti berikut untuk berbicara mengenai teori konstitutif:
Negara berdaulat
Sebaliknya, teori kenegaraan deklaratif mendefinisikan negara sebagai pribadi dalam hukum internasional jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) wilayah yang ditetapkan; 2) populasi permanen; 3) pemerintah, dan 4) kemampuan untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain. Menurut teori deklaratif, suatu entitas kenegaraan adalah lepas dari pengakuan oleh negara-negara lain. Model deklaratif yang paling terkenal dinyatakan dalam tahun 1933 pada Konvensi Montevideo.
Negara berdaulat
Pasal 3 dari Konvensi Montevideo menyatakan bahwa politik kenegaraan lepas dari pengakuan oleh negara-negara lain, dan negara tidak dilarang untuk membela dirinya sendiri. Sebaliknya, pengakuan ini dianggap sebagai persyaratan untuk kenegaraan oleh teori kenegaraan konstutif.
Negara berdaulat
Pendapat serupa tentang "kondisi di mana suatu entitas merupakan negara" diungkapkan oleh "Pendapat Komite Arbitrasi Badinter" Mayarakat Ekonomi Eropa yang menngemukakan bahwa penemuan sebuah negara didefinisikan dengan memiliki wilayah, penduduk, dan kekuasaan politik.
Negara berdaulat
Praktik negara yang berkaitan dengan pengakuan dari negara-negara biasanya jatuh di suatu tempat antara pendekatan deklarator dan konstitutif. Hukum Internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara-negara lain. Pengakuan ini sering dipotong ketika negara baru dipandang sebagai tidak sah atau telah terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Tidak diakuinya oleh hampr seluruh masyarakat internasional dunia terhadap Rhodesia dan Siprus Utara adalah contoh yang baik dari ini, mantan Rhodesia hanya telah diakui oleh Afrika Selatan, dan Siprus Utara hanya diakui oleh Turki. Dalam kasus Rhodesia, pengakuan itu banyak dipotong ketika minoritas kulit putih merebut kekuasaan dan berusaha untuk membentuk negara di sepanjang garis Apartheid Afrika Selatan, sebuah gerakan yang menjelaskan Dewan Keamanan PBB sebagai penciptaan "rezim minoritas rasis tak sah". Dalam kasus Siprus Utara, pengakuan itu dipotong dari negara yang dibuat di Siprus Utara. Hukum Internasional tidak mengandung larangan deklarasi kemerdekaan dan pengakuan suatu negara adalah masalah politik. Sebagai hasilnya, Siprus Turki memperoleh "status pengamat" dalam KECEPATAN, dan wakil-wakil mereka yang terpilih di Majelis Siprus Utara; dan Siprus Utara menjadi pengamat anggota OKI dan OKSE.
Negara berdaulat
Formosa atau Taiwan juga bersituasi yang sama. Hanya 21 negara di dunia mengakui Republik Tiongkok (nama resmi dari Formosa). Republik Rakyat China menyatakan bahwa Formosa adalah bagian darinya.
Negara berdaulat
Sebagian besar negara-negara berdaulat adalah negara "de jure" dan "de facto" (yaitu, mereka yang ada baik dalam hukum maupun dalam kenyataan). Namun, suatu negara dapat diakui hanya sebagai negara" de jure yang"dalam hal ini diakui sebagai pemerintah yang sah dari sebuah wilayah di mana ia tidak memiliki kontrol sebenarnya. Sebagai contoh, selama Perang Dunia Kedua, pemerintah dalam pengasingan dari sejumlah negara-negara Eropa kontinental terus menikmati hubungan diplomatik dengan Sekutu, terlepas bahwa negara mereka berada di bawah pendudukan Nazi. OPP dan Otoritas Palestina mengklaim bahwa Negara Palestina adalah sebuah negara berdaulat, klaim yang telah diakui oleh sebagian besar negara, meskipun wilayah yang diklaim tersebut secara "de facto "berada di bawah kendali Israel.[./Sovereign_state#cite_note-israel-36 [36]] Kesatuan lain mungkin memiliki kontrol "de facto" atas suatu wilayah tetapi tidak memiliki pengakuan internasional; ini mungkin dianggap oleh masyarakat internasional untuk menjadi hanya negara "de facto". Mereka dianggap "secara de jure" negara hanya sesuai dengan hukum mereka sendiri dan oleh negara-negara yang mengenali mereka. Misalnya, Somaliland ini umumnya dianggap sebagai keadaan seperti itu. Untuk daftar kesatuan yang ingin secara universal diakui sebagai negara berdaulat, tetapi tidak memiliki pengakuan diplomatik lengkap seluruh dunia, lihat daftar negara dengan pengakuan terbatas.
Negara berdaulat
Meskipun istilah "negara" dan "pemerintah" sering digunakan secara bergantian, hukum internasional membedakan antara negara nonfisik dan pemerintahnya; dan pada kenyataannya, konsep "pemerintah dalam pengasingan" didasarkan atas perbedaan itu. Negara adalah kesatuan yuridis nonfisik, dan bukan organisasi apapun. Namun, biasanya, hanya pemerintah suatu negara dapat mewajibkan atau mengikat negara, misalnya dengan perjanjian.
Negara berdaulat
Pada umumnya, negara merupakan kesatuan tahan lama, meskipun mungkin bagi mereka untuk hancur, baik melalui sukarela atau kekuatan-kekuatan luar, seperti penaklukan militer. Menurut sebuah studi tahun 2004, penghapusan ntelah hampir berhenti sejak akhir Perang Dunia II. Karena negara-negara non-fisik yuridis badan, telah berpendapat kepunahan mereka tidak bisa karena kekuatan fisik saja. Sebaliknya, tindakan-tindakan fisik militer harus terkait dengan benar sosial atau peradilan tindakan dalam rangka untuk menghapuskan negara.
Negara berdaulat
Ontologi status negara telah menjadi materi perdebatan, secara khusus, apakah atau tidak negara, menjadi sebuah benda yang tidak ada yang bisa lihat, rasa, sentuhan, atau jika tidak, mendeteksi yang benar-benar ada.
Negara berdaulat
Telah dikemukakan bahwa salah satu potensi alasan mengapa keberadaan negara telah menjadi kontroversi adalah karena negara tidak memiliki tempat dalam dualitas tradisional Platonis yang konkret maupun yang abstrak. Berdasarkan karakteristiknya, objek konkret adalah mereka yang memiliki posisi dalam ruang dan waktu yang menyatakan tidak memiliki (meskipun wilayah mereka memiliki posisi spasial, tapi negara-negara yang berbeda dari wilayah mereka), dan benda-benda abstrak memiliki posisi bukan dalam waktu maupun ruang yang tidak sesuai dengan karakteristiknegara seharusnya, karena negara-negara memiliki posisi temporal (mereka dapat dibuat pada waktu-waktu tertentu dan kemudian menjadi punah di masa depan). Juga, benda-benda abstrak berdasarkan karakteristiknya benar-benar nonkausal, yang juga bukan merupakan ciri khas dari negara-negara karena negara-negara dapat bertindak di dunia dan dapat menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu (meskipun hanya dengan tindakan yang diambil atas nama mereka melalui perwakilan). Oleh karena itu, telah ada pendapat bahwa negara-negara yang termasuk ke dalam kategori ketiga, abstrak kuasi yang baru-baru ini telah mulai mengumpulkan perhatian filosofis, terutama di daerah dokumenter, teori ontologi berusaha untuk memahami peran dari dokumen dalam memahami semua realitas sosial. Objek abstrak kuasi, seperti negara, dapat diwujudkan melalui tindakan dokumen dan juga dapat digunakan untuk menggerakkan mereka, seperti dengan mengikat mereka dengan perjanjian atau menyerahkan mereka sebagai hasil dari perang.
Negara berdaulat
Para sarjana hubungan internasional dapat dipecah menjadi dua praktik berbeda, realis dan kaum pluralis, dari apa yang mereka percaya terhadap ontologi negara dari negara tersebut. Realis percaya bahwa dunia adalah satu-satunya negara dan hubungan antarnegara dan identitas negara didefinisikan sebelum hubungan internasional dengan negara-negara lain. Di sisi lain, kaum pluralis percaya bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional dan interaksi antara negara dan negara bersaing melawan banyak aktor-aktor lain.
Negara berdaulat
Teori lain dari ontologi negara adalah bahwa negara adalah kesatuan spiritual atau "mistik" dengan menjadi sendiri, yang berbeda dari anggota negara. Filsuf Idealis Jerman, Georg Hegel (1770-1831) kemungkinan menjadi pendukung terbesar teori ini. Defini negara menurut Hegelian adalah "Ide Ilahi seperti yang ada di Bumi".
Negara berdaulat
Sejak akhir Perang Dunia II, jumlah negara-negara berdaulat dalam sistem internasional telah melonjak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan organisasi-organisasi internasional dan regional, ketersediaan yang lebih besar dari bantuan ekonomi, dan penerimaan yang lebih besar dari norma penentuan nasib sendiri telah meningkatkan keinginan dari unit-unit politik untuk memisahkan diri dan dapat dikreditkan untuk meningkatkan jumlah negara-negara dalam sistem internasional. Ekonom Harvard, Alberto Alesina dan ekonom Tufts, Enrico Spolaore berpendapat dalam buku mereka, "Size of Nations" bahwa peningkatan jumlah negara sebagian dapat dikreditkan untuk dunia yang lebih damai, perdagangan bebas dan integrasi ekonomi internasional yang lebih besar, demokratisasi, dan adanya organisasi-organisasi internasional yang mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan politik negara.
Rita Nasution
Rita Nasution () adalah pasangan penyanyi Indonesia. Bersama "Nasution Sisters" yang dibentuk bersama penyanyi Diana Nasution dan terkenal di era tahun 1970an. Ia Juga pemandu acara "Cipta Pesona Bintang" di RCTI.
Rita Nasution
Rita Nasution menyanyikan lagu "Buku-Buku"
Sistem nonlinier
Dalam matematika, sistem nonlinier adalah sistem yang tidak linier yakni sistem yang tidak memenuhi prinsip superposisi. Sedikit lebih teknis, sistem nonlinier adalah sembarang soal dimana peubah yang disolusi tidak dapat ditulis sebagai jumlah linier komponen-komponen tak gayut. Sistem nonhomogen, yang linier terpisah dari keberadaan fungsi peubah-peubah tak gayut, adalah nonlinier menurut definisi yang tegas, namun sistem demikian biasanya dipelajari disamping sistem linier, karena mereka dapat ditransformasi menuju sistem linier sepanjang solusi khusus diketahui.