Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Ketuanan Melayu
PAS, dipihak lainnya, mencoba menarik suara dengan menuduh UMNO menjual hak-hak orang asli Melayu kepada "pendatang asing". Ketika hasil pemilihan umum diumumkan, PAS berhasil mendapatkan kemenangan kecil, namun DAP dan Gerakan lebih sukses dan menggantikan pemerintahan Perikatan di tiga negara bagian. Ini juga hampir menjatuhkan mayoritas dua per tiga kursi parlemen yang dipegang oleh Perikatan. Kemenangan ini didapatkan dari suara-suara yang sebelumnya mendukung MCA. Setelah pemilu ini, MCA kemudian mengumumkan bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan yang baru. Partai DAP dan Gerakan yang memenangkan beberapa kursi melakukan pawai kemenangan di ibukota Kuala Lumpur pada 11 Mei dan 12 Mei, di mana banyak partisipan mencela orang Melayu dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Semua Melayu kasi habis". Pernyataan permintaan maaf dilayangkan setelah pawai itu. Namun, kaum Melayu yang terkejut menyalahkan kaum Cina karena telah mengkhianati "rumusan Perikatan dengan memberikan suara kepada oposisi yang membangkitkan kembali masalah mendasar seperti hak-hak Melayu dan bahasa nasional".
Ketuanan Melayu
Para ekstremis Melayu menyambut baik pengunduran MCA, merasa pemerintahan yang didominasi oleh UMNO dan Melayu akan lebih memajukan kepentingan Melayu. UMNO juga mengadakan pawainya sendiri, yang pada akhirnya berakhir rusuh pada tanggal 13 Mei 1969. Kerusuhan ini kemudian disebut sebagai "Insiden 13 Mei". Pawai ini dilaporkan diorganisasikan oleh Menteri Besar Selangor Harun bin Idris, yang dianggap sebagai seorang Chauvinis Melayu. Para pendukung UMNO berkumpul di rumah Harun pada sore 13 Mei, di mana pawai ini akan bermulai, penuh dengan parang dan senjata-senjata lain. Beberapa pemimpin mengutuk "hinaan" para "kafir" pada pawai sebelumnya, menyerukan pawai tandingan untuk "mengajari orang Cina pelajaran" atas penantangan mereka terhadap supremasi Melayu. Dengan cepat, gerombolan anggota pawai mulai menyerang pengendara-pengendara motor Cina, dan melancarkan pembakaran ke rumah-rumah dan toko-toko Cina. Kerusuhan ini menyebar dan berlanjut selama dua hari.
Ketuanan Melayu
Akibat kerusuhan ini, Parlemen diberhentikan dan kedaruratan negara dideklarasikan. Dewan Operasi Nasional dibentuk untuk menjalankan administrasi negara dalam keadaan genting. Walaupun kerusuhan telah berakhir, ketegangan masih berlanjut. Boikot kaum non-Melayu terhadap barang-barang buatan dan jasa Melayu didukung secara penuh, manakala banyak kaum Melayu seperti Mahathir Mohamad dan Raja Muktaruddin Daim menyerukan pemerintahan otokrasi satu partai di bawah UMNO. Menurut beberapa sumber, salah satu golongan "ultra" yang terdiri dari Syed Nasir Ismail, Musa Hitam, dan Tengku Razaleigh, merasa bahwa Konstitusi yang membagi kekuasaan kepada tiap kaum telah gagal dan setuju agar negara ini "dikembalikan" kepada orang Melayu. Dicurigai bahwa mereka setuju untuk mengutus Mahathir ke Kuala Lumpur untuk melancarkan kampanye anti-Tunku.
Ketuanan Melayu
Mahathir menulis sepucuk surat terbuka kepada Tunku dan menuduhnya "memberikan orang Cina apa yang mereka tuntut ... anda telah memberikan mereka terlalu banyak muka." Dengan segera, pelajar-pelajar dari perguruan tinggi di seluruh negeri mulai berdemonstrasi, menyerukan pengunduran diri Tunku dan pengangkatan pemimpin yang dapat mengembalikan "kedaulatan Melayu". Kerusuhan sporadis yang dipercayai diprovokasi oleh lawan-lawan Tunku pun mulai terjadi.
Ketuanan Melayu
Daripada tunduk terhadap tuntutan pengunduran diri, Tunku Abdul Rahman mengeluarkan Mahathir dan Musa Hitam dari UMNO. Menteri Dalam Negeri Ismail Abdul Rahman mencurigai bahwa "kaum Ultra ini percaya kepada teori liar dan fantastis mengenai dominansi absolut satu ras terhadap kaum-kaum yang lain tanpa peduli terhadap Konstitusi ... Polarisasi telah terjadi dalam politik Malaysia dan kaum rasialis ekstrem yang ada di antara anggota partai pemerintah mulai melakukan upaya menjatuhkan kepemimpinan sekarang."
Ketuanan Melayu
Setelah dikeluarkan dari UMNO, Mahathir menghabiskan waktunya menulis buku "Dilema Melayu" yang di dalamnya ia menulis
"bahawa orang Melayulah penduduk asal atau penduduk bumiputera Tanah Melayu ("Malaya") dan orang Melayulah sahaja yang dapat mendakwa Tanah Melayu sebagai satu-satunya negara mereka. Mengikut amalan di seluruh dunia, maka ini bermakna orang Melayu mempunyai hak-hak yang tidak dapat dipisahkan mengenai bentuk dan tanggungjawab kewarganegaraan yang boleh dikenakan ke atas warganegara yang bukan berketurunan bumiputera."
Ketuanan Melayu
Mahatir mengekspresikan ketidaknyamanannya dengan "terlalu ramai warganegara bukan Melayu yang boleh menguasai orang-orang Melayu sebaik sahaja segala perlindungan itu dihapuskan" ketika "Secara tiba-tiba sedarlah orang Melayu bahawa dia tidak boleh menganggap Tanah Melayu sebagai tanah airnya. Tidak ada lagi Tanah Melayu — tanah air bagi orang Melayu. Dia sekarang sudah jadi orang lain, orang Malaysia, tetapi orang Melayu Malaysia dengan kuasanya di Tanah Melayu — tanah airnya — sekarang bukan sahaja diperkongsikan dengan orang lain, malahan diperkongsikan secara tidak sama rata. Tambahan pula dia sekarang diminta supaya melepaskan lebih banyak lagi pengaruh yang ada padanya." Sesaat setelah Mahathir menjadi Perdana Menteri, Mahathir membantah ia telah mengubah pandangannya sejak ia menulis buku tersebut.
Ketuanan Melayu
Mahathir dan Musa Hitam kemudian masuk kembali ke UMNO di bawah pemerintahan Tun Abdul Razak, Perdana Menteri ke-dua Malaysia. Beberapa butir Kebijakan Ekonomi Baru (Bahasa Melayu: "Dasar Ekonomi Baru") canangannya didasarkan pada beberapa advokasi Mahathir dalam buku "Dilema Melayu"-nya. Tujuan Kebijakan Ekonomi Baru seperti yang dinyatakan adalah penghapusan "identifikasi kaum menurut fungsi ekonominya". Untuk mencapai hal ini, Kebijakan Ekonomi Baru menargetkan 30% ekonomi dikontrol oleh "Bumiputera" pada tahun 1990. Ini dikenal menjadi "solusi 30 persen" dan "kuota Bumiputera" diberikan dalam banyak bidang, termasuk pula pendaftaran saham publik dan skema pembelian rumah pribadi. Walau demikian, sasaran Kebijakan Ekonomi Baru bukanlah untuk mendistribusi ulang kekayaan, namun untuk memperbesar "kue" ekonomi dan memberikan sebagian besar bagiannya kepada orang Melayu, sehingga meningkatkan partisipasi ekonomi semua kaum.
Ketuanan Melayu
Rasional utama implementasi Kebijakan Ekonomi Baru seperti yang dijelaskan dalam Rancangan Malaysia Kedua adalah untuk mengalamatkan "ketidakseimbangan ekonomi" antara orang Cina dengan orang Melayu. Pada tahun 1969, kaum Melayu hanya menguasai 1.5% ekonomi manakala kaum Cina menguasai 22.8%; sisanya dikuasai oleh orang asing. Beberapa penentang kebijakan ini berargumen bahwa manakala peningkatan penguasaan ekonomi oleh orang Cina mengorbankan orang Melayu, pertumbuhan ketimpangan ekonomi yang terbesar terjadi pada orang Melayu terkaya dengan orang Melayu termiskin. Antara tahun 1957 sampai dengan tahun 1970, penguasaan perekonomian Melayu oleh 20% orang Melayu terkaya meningkat dari 42,5% menjadi 52,5%, manakala 40% orang Melayu termiskin mendapatkan penurunan dari 19,5% menjadi 12,7%.
Ketuanan Melayu
Dewan Operasi Nasional mengeluarkan laporannya sendiri menganalisas akar permasalahan kekerasan 13 Mei. Disebutkan bahwa bahkan dalam bidang pelayanan sipil yang dipekerjakan oleh orang Melayu sendiri, pegawai sipil non-Melayu melebih pegawai sipil Melayu dalam banyak bidang. Pegawai sipil Melayu hanya menjadi mayoritas dalam Kepolisian dan Militer. Laporan ini menyimpulkan: "Tuduhan bahwa kaum non-Melayu dikesampingkan dianggap oleh orang Melayu sebagai pemelintiran yang disengajakan. Orang Melayu yang telah merasa dikesampingkan dalam kehidupan ekonomi negara, sekarang mulai merasa terancam kedudukannya dalam bidang pelayanan sipil. Sikap pintu tertutup yang diterapkan kepada kaum Melayu oleh kaum non-Melayu dalam banyak sektor privat dalam negara ini tidak pernah diungkit oleh politikus-politikus non-Melayu."
Ketuanan Melayu
Menurut Rancangan Malaysia Kedua, Kebijakan Ekonomi Baru bertujuan untuk "menciptakan komunitas komersial dan industri Melayu" melalui "perusahaan-perusahaan kepemilikan penuh maupun patungan." Sebelum rancangan ini, pemerintah Malaysia hanya memainkan peran "administratif, suportif, dan regulatoris" dalam usaha mengalamatkan ketimpangan ekonomi, namun menghindari "usaha perwakilan secara langsung dan aktif" dalam mengedepankan kepentingan Melayu. Dengan Rancangan Malaysia Kedua, pemerintah Malaysia tidak hanya "membatasi akses populasi Cina dan India ke universitas-universitas dan kepegawaian negara," namun juga secara aktif ikut campur dalam ekonomi agar "[Bumiputera] mendapatkan bagian yang lebih besar dalam kegiatan bisnis".
Ketuanan Melayu
Sebelum Kebijakan Ekonomi Baru, telah terdapat berbagai program-program aksi afirmatif yang dijalankan pemerintah Malaysia. Namun, kebanyakan hanyalah berfokus pada sektor pelayanan sipil. Penerimaan masuk perguruan-perguruan tinggi negara juga didasarkan pada kemampuan pelajar. Pemerintahan Tunki lebih memilih kebijakan "laissez-faire" dan meminimalisasi intervensi ekonomi. Walaupun beberapa badan pemerintah sebelumnya seperti Lembaga Kemajuan Kampung & Perusahaan ("Rural & Industrial Development Authority", RIDA) telah didirikan untuk membantu para wirausahawan Melayu, program-program badan ini dikritik karena memberikan bantuan berdasarkan pada koneksi politik. RIDA kemudian diganti namanya menjadi Majlis Amanah Rakyat (MARA) pada tahun 1965 sebagai simbol perkembangan kewirausahaan Melayu.
Ketuanan Melayu
Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru bertujuan mengatasi ketimpangan ekonomi, kebijakan ini dengan cepat diasosiasikan dengan Ketuanan Melayu. Walaupun jarang sekali kedua hal ini secara langsung disamakan, keduanya sering diungkit secara bersamaan dan disiratkan bahwa konsep Kebijakan Ekonomi Baru diturunkan dari Ketuanan Melayu.
Ketuanan Melayu
Parlemen Malaysia kemudian bersidang kembali pada tahun 1971. Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru disahkan tanpa persetujuan parlemen, amendemen pada Konstitusi Malaysia memerlukan persetujuan parlemen. Undang-Undang Konstitusi (Amendemen) 1971 ("Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971") yang disusun pemerintah Malaysia beserta beberapa amendemen terhadap Undang-Undang Hasutan ("Akta Hasutan") Malaysia membatasi kebebasan berpendapat mengenai "isu-isu sensitif" seperti bahasa nasional, hak khusus Melayu, raja-raja Melayu, dan kewarganegaraan. Pembatasan-pembatasan ini juga berlaku bagi anggota parlemen dan menghapuskan kekebalan hukum mereka. Amendemen ini juga mengklarifikasikan arti Pasal 152 Konstitusi dan memasukkan "warga pribumi Sabah dan Sarawak" dalam Pasal 153 serta memperluas hak-hak khusus Melayu kepada seluruh Bumiputera. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dapat mengeluarkan arahan agar universitas atau perguruan tinggi manapun di Malaysia mengimplementasikan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kuota rasial yang mengedepankan Bumiputera. Semua perguruan tinggi Malaysia dengan segera menerapkan sistem kuota tersebut setelah diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan. Beberapa politikus kemudian mempertanyakan konstitusionalitas tindakan ini karena Yang di-Pertuan Agong sendiri belum pernah mengeluarkan arahan tersebut.
Ketuanan Melayu
Untuk menjaga semua hal ini, amendemen pasal-pasal yang menyentuh "isu-isu sensitif" seperti di atas beserta klausa-klausa yang mengatur undang-undang amendemen dilarang dibahas oleh parlemen tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Langkah ini membuat pasal-pasal "sensitif" tersebut dikukuhkan (tak dapat diubah) dan mendapat kritik dari anggota-anggota parlemen dari pihak oposisi. Tidaklah jelas pula apakah larangan pembahasan "isu-isu sensitif" ini juga berlaku bagi larangan itu sendiri. Walau demikian, undang-undang ini tetap disahkan. Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri ("Akta Keselamatan Dalam Negeri") yang memberikan pemerintah kuasa untuk menangkap siapapun yang dianggap membahayakan keselamatan nasional untuk periode waktu tak terbatas tanpa kaji ulang hukum juga diamendemen pada tahun 1971 dengan menekankan pada "pemeliharaan keharmoninisan antarkaum".
Ketuanan Melayu
Perubahan-perubahan ini mendapatkan penentangan yang keras dan pihak oposisi dan luar negeri. Ketika rancangan perubahan pertama diumumkan, Britania menuduh bahwa perubahan ini akan "mempertahankan sistem feodal yang mendominasi masyarakat Melayu" dengan "memberikan lembaga monarki konstitusional ini kuasa pemblokiran yang besar". Penyensoran isu-isu sensitif ini dicap bertolak belakang dengan seruan Tun Abdul Razak yang menyerukan "realisasi penuh masalah-masalah yang sensitif tidak boleh lagi disembunyikan dalam karpet..." Beberapa kritikus berargumen bahwa Pasal 153 tidaklah lebih dari sebuah "mangkuk nasi kertas" dan bahkan tidak memberikan Orang Asli dan suku-suku aborigin lainnya hak-hak khusus Melayu.
Ketuanan Melayu
Perbuahan kebijakan penting lainnya berkaitan dengan bidang pendidikan. Pada tahun 1970, pemerintah Malaysia menentukan bahwa bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Walaupun pembiayaan pemerintah atas pendidikan kaum Cina dan Tamil terus berlanjut, banyak kaum non-Melayu yang menganggap kebijakan baru ini sebagai yang "paling diskriminatif". Alasan pemerintah adalah perubahan ini akan memberikan kaum Melayu peluang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan akan menyatukan para siswa-siswa sekolah dan memelihara keharmonisan antar kaum serta secara tidak langsung menekankan "kemelayuan negara Malaysia".
Ketuanan Melayu
Pada tahun yang sama pula, Kebijakan Kebudayaan Nasional ("Dasar Kebudayaan Kebangsaan") diumumkan. Syed Nasir Ismail menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan "identitas Muslim Bumiputera" ("identiti Islam Kebumiputraan") bagi seluruh warga Malaysia. Intinya, tujuan Kebijakan Kebudayaan Nasional ini adalah untuk mengasimilasikan kaum-kaum pendatang (Cina dan Tamil) ke dalam identitas pribumi Malaysia. Walaupun mendapatkan penetangan yang kuat dari kaum Cina, pemerintah Malaysia menolak untuk menarik Kebijakan Kebudayaan Nasional. Untuk memperkuat kesatuan nasional, ideologi nasional Malaysia, Rukunegara, diperkenalkan.
Ketuanan Melayu
Model Partai Perikatan yang lama, di mana tiap-tiap kaum diwakili oleh satu partai ditinggalkan dengan pembentukan Barisan Nasional (BN) pada tahun 1974. Beberapa partai oposisi sebelumnya, meliputi Gerakan, PPP, dan PAS, bergabung ke dalam BN yang dipimpin UMNO. Walaupun MCA dan MIC disertakan dalam BN, pengaruh kedua partai ini menurun dikarenakan partisipasi partai-partai non-Melayu lainnya dalam koalisi. Pada tahun 1977, PAS dikeluarkan dari koalisi dan UMNO menjadi satu-satunya perwakilan partai Melayu di BN, walaupun terdapat partai-partai non-Melayu yang juga mewakili kepentingan Melayu. Setelah pengeluaran PAS, PAS melakukan pendekatan yang berbeda atas hak khusus Melayu, mengutuk Kebijakan Ekonomi Baru mendiskriminasi kaum lain serta tidak Islami.
Ketuanan Melayu
Pada tahun 1974, Mahathir diangkat sebagai Menterti dalam Kabinet Tun Razak. Ia menjadi Wakil Perdana Menteri dua tahun setelahnya di bawah Tun Hussein Onn yang meneruskan jabatan Perdana Menteri setelah kematian mendadak Tun Razak.
Ketuanan Melayu
Semasa 1970-an, ketika Kebijakan Ekonomi Baru sedang jaya-jayanya, "Dominasi Melayu" merupakan fakta kehidupan bernegara yang diterima oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Manakala pada periode 1957 sampai dengan 1969 "Dominasi Melayu" dibendung oleh "tawar-menawar antaretnis" dalam pemerintahan Partai Perikatan, sejak Insiden 13 Mei, banyak ahli politik yang memandang bahwa lingkungan politik telah berubah menjadi didominasi oleh "kontrol hegemoni" Melayu dan UMNO; pada tahun 1970, salah satu anggota kabinet mendeklarasikan bahwa hak khusus Melayu akan terus ada "ratusan tahun ke depan". Tunku mengamati pada tahun 1977 bahwa "tampaknya kaum non-Bumiputera memandang bahwa mereka telah menjadi warga negara kelas dua dalam negara ini." Kebijakan etnik pemerintah Malaysia terus didasarkan atas dua argumen dasar Mahathir, yaitu status "historis" kekuasaan Melayu atas Malaya dan "kebutuhan khusus" Melayu. Oleh karena diskusi publik mengenai isu-isu ini dikriminalisasikan, terdapat sedikit sekali literatur-literatur lokal yang membahas supremasi Melayu.
Ketuanan Melayu
Kelompok Ultra yang dicurigai mengeksploitasi kerusuhan 13 Mei kemudian berhasil mengontrol Malaysia. Razaleigh, Menteri Keuangan saat itu, disanjung-sanjung sebagai "Bapak Ekonomi Bumiputera". Musa Hitam dan Mahathir, yang keduanya semakin bernaik kiprah di bidang politik menjaga citra mereka sebagai bagian dari kelompok "ultra", walaupun tidaklah jelas apakah ini memang disengajakan. Jurnalis K. Das pernah mengklaim bahwa Musa memberitahukannya bahwa "seorang politikus muda Malaysia harus memainkan "kartu rasialis" secara penuh bahkan apabila tiada tulang chauvinis satupun yang berada dalam tubuhnya." Setelah pensiun, Musa mengatakan bahwa "pemimpin-pemimpin nasional cenderung mencari kambing hitam ketika dihadapkan kepada situasi krisis dalam keputusasan" dan menggunakan taktik rasial untuk mengisi "perut kosong" mereka.
Ketuanan Melayu
Pergerakan Pemuda UMNO khususnya menjaga citra "ultra" ini sejak tahun 1960-an. Salah satu wakil ketuanya mengatakan bahwa "Tujuan asal UMNO adalah memperjuangkan kepentingan ras Melayu dan ini harus diteruskan. Kita tidak ingin adanya faksi-faksi dalam UMNO." Pada tahun 1980, Tun Hussein Onn mengumumkan bahwa ia akan meletakkan jabatannya kepada Mahathir oleh karena kesehatan yang memburuk. Mahathir menjadi perdana menteri pada tahun 1981 dengan Musa Hitam sebagai wakilnya.
Ketuanan Melayu
Kebijakan-kebijakan afirmatif Kebijakan Ekonomi Baru dilanjutkan di bawah pemerintahan Mahathir. Para ahli politik menganggap pemerintahannya sebagai kelanjutan "kontrol hegemoni" politik Malaysia oleh kaum Melayu dan UMNO secara khususnya. Pada masa ini, Mahathir berfokus pada konsolidasi kekuasaanya dalam UMNO dan pemerintahan. Akibatnya, hanya ada sedikit konfrontasi langsung antara kaum Melayu dengan non-Melayu mengenai Ketuanan Melayu.
Ketuanan Melayu
Pada tahun 1981, MCA melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Ekonomi Baru dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya melalui sudut pandang kaum Cina. Hasil evaluasi ini menunjukkan beberapa masalah, yaitu kecurigaan bahwa status kewarganegaraan kaum Cina Malaysia tidak dihargai, dan mengklaim bahwa tujuan Kebijakan Ekonomi Baru untuk menghapuskan identifikasi ras berdasarkan fungsi ekonomi telah dihapuskan. Selain itu, diargumenkan bahwa kaum non-Melayu tidak diwakili secara proporsional dalam Parlemen dan kabinet karena manipulasi wilayah distrik pemilihan umum ("gerrymandering"). Kebanyakan wilayah pemilihan pedesaan yang didominasi Melayu melebihi wilayah pemilihan perkotaan yang heterogen, walaupun jumlah populasi wilayah pemilihan perkotaan melebihi populasi wilayah pemilihan pedesaan. Walaupun MCA mengeluarkan laporan ini, UMNO menghindari kontroversi langsung dengan MCA mengenai masalah ini.
Ketuanan Melayu
Ketegangan mulai muncul setelah Pemilihan Umum Malaysia tahun 1986, ketika UMNO berhasil mendapatkan mayoritas kursi Parlemen, mengizinkan UMNO membentuk pemerintahan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain. Beberapa pemimpin UMNO dengan serius mendiskusikan kemungkinan pemerintahan tanpa koalisi ini. Salah satu pemimpin tersebut, Abdullah Ahmad, secara publik mendukung supremasi Melayu secara permanen dan menurunkan status kaum non-Melayu sebagai warga negara kelas dua. Seruan ini pada akhirnya tidak dihiraukan dan pemerintahan koalisi Barisan Nasional tetap berlanjut. Walau demikian, beberapa pejabat UMNO memperingati partai-partai non-Melayu untuk tidak "bermain api" dengan mempertanyakan isu-isu seperti hak khusus orang Melayu ("Hak Keistimewaan Orang Melayu"). Dalam Majelis Umum UMNO tahun itu, Mahathir menyatakan: "Kita tidak berharap mencuri hak-hak orang lain. Namun janganlah biarkan orang lain mencuri hak-hak kita." Ketika parlemen bersidang, DAP mulai menyerukan keberatannya mengenai pembagian warga Malaysia menjadi "warga negara kelas satu dan kelas dua". Sebagai balasannya, beberapa anggota parlemen UMNO mulai menyebut-nyebut kaum non-Melayu sebagai pendatang asing dalam parlemen. Ketika DAP mencoba untuk melakukan penelusuran distribusi ekonomi antar kaum untuk mengevaluasi progres Kebijakan Ekonomi Baru, peraturan parlemen ("Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat") diamendemen sehingganya melarang penelusuran tersebut.
Pendidikan di Kamerun
Kamerun dianggap memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di Afrika. Sekolah tingkat dasar adalah cuma-cuma dan wajib. Menurut statistik, sekitar 70% dari anak-anak umur 6-12 tahun bersekolah. Tingkat melek huruf dewasa adalah 67,9%. Di provinsi-provinsi selatan, sebagian besar anak usia sekolah dasar bersekolah. Namun di utara, bagian Kamerun yang terisolasi, persentasi ini lebih rendah. Kebanyakan anak sekolah di Kamerun tidak melanjutkan pendidikan setelah tingkat dasar. Dalam beberapa tahun terakhir ada kecenderungan anak-anak pintar bersekolah di luar negeri dan tinggal di sana, mengakibatkan "brain drain".
Pendidikan di Kamerun
Dua sistem pendidikan terpisah digunakan di Kamerun setelah kemerdekaan. Sistem Kamerun timur didasarkan pada sistem Perancis, di barat pada sistem Inggris. Keduanya digabungkan pada 1976. Sekolah-sekolah Kristen adalah bagian penting dari sistem pendidikan. Kamerun juga memiliki sekolah guru dan pendidikan teknik.
Pendidikan di Kamerun
Beberapa universitas di Kamerun:
Pasar derivatif
Pasar derivatif adalah pasar keuangan bagi perdagangan derivatif. Pasar derivatif ini dapat dibagi lagi menjadi 2 yaitu bursa berjangka derivatif dan perdagangan derivatif di luar bursa "(Over-the-counter)".
Pasar derivatif
Bursa berjangka seperti Euronext.liffe dan Chicago Mercantile Exchange, memperdagangkan kontrak derivatif yang sudah distandarisasi yaitu misalnya opsi dan kontrak berjangka atas suatu aset dasar atau aset acuan. Para anggota bursa mengambil suatu posisi (beli atau jual) dalam kontrak berjangka melawan bursa selaku lawan transaksiKontrak perdagangan berjangka tidak diterbitkan sebagaimana dalam penerbitan saham tetapi "terbentuk" sewaktu ada pihak pembeli (disebut dengan istilah long) dan ada pihak pembeli (yang disebut short) Pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan. Kalau bukan untuk menutup posisi long sebelumnya, pasti pihak penjual akan menjadi short. Short dan long selalu berpasangan, di mana ada pihak yang memiliki posisi long, pasti ada pihak yang short. di Bursa saham, jumlah efek yang terdaftaradalah terbatas. Penjual, kecuali emiten, tidak dapat menciptakan saham itu, karena di pasar modal penjual harus memiliki atau meminjam efek, sebelum boleh menjualnya. Sedangkan pada bursa berjangka, pihak pembeli dan penjual kontrak menciptakan kontrak baru setiap kali mereka mencapai kesepakatan. Kalau bukan untuk menutup posisi long sebelumnya, pasti pihak penjual akan menjadi short. Short dan long selalu berpasangan, di mana ada pihak yang memiliki posisi long, pasti ada pihak yang short. Total nilai transaksi berjalan pada periode akhir bulan Juni tahun 2004 adalah sebesar 53 trilyum USD
Pasar derivatif
Pasar perdagangan di luar bursa atau lebih dikenal dengan istilah ""over the counter"" atau juga biasa disebut "pasar OTC" adalah tempat perdagangan berjangka suatu produk derivatif dengan syarat-syarat non standar (syarat-syaratnya sesuai keinginan para pihak) . Para pelaku perdagangan di pasar OTC ini terdiri dari bank investasi selaku pedagang dan pembentu pasar serta nasabah mereka seperti hedge fund, bank komersial, Badan usaha milik negara, dll. Produk yang sering diperdagangkan over-the-counter adalah swap, kontrak berjangka kurs, kontrak berjangka, derivatif kredit, dll. Total nilai dri transaksi berjalan pada periode akhir Juni 2004 adalah tercatat sebesar 220 trilyun USD.
Jarasanda
Dalam wiracarita "Mahabharata", Jarasanda (Sanskerta: जरासंध; "Jarasandha") adalah seorang raja di Kerajaan Magadha, putera dari Raja Brihadrata. Ia merupakan teman Sisupala, raja di Kerajaan Chedi. Ia bermusuhan dengan Kresna dari Dwaraka. Dalam suatu pertempuran, ia dibunuh oleh Bima.