Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Sekolah menengah atas
Pada tahun ajaran 2004/2005 dari SMU kembali berubah menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA).
Shio
Shio adalah zodiak Tionghoa yang memakai hewan-hewan untuk melambangkan tahun, bulan dan waktu dalam astrologi Tionghoa. Pada dasarnya, hewan-hewan ini diambil melambangkan dua belas cabang bumi yang kemudian digabung bersama lima unsur membentuk 1 periode 60 tahun.
Shio
Istilah shio dalam bahasa Indonesia adalah diambil dari lafal dialek Hokkian "sheshio" (Hanzi: 生肖, pinyin: "shengxiao") yang lazim dituturkan di Indonesia.
Shio
Keduabelas shio tersebut adalah:
Shio
Seorang individu tidak saja memiliki satu shio bulan menentukan kehidupan asmara seseorang.
Shio
Keduabelas shio bulan ditentukan oleh bulan kelahiran seseorang.
Shio
Zodiak shio juga digunakan untuk mengidentifikasi waktu. Setiap zodiak berkaitan dengan satu bagian waktu (dalam bahasa Mandarin disebut shichen - 時辰), yaitu setiap bagian waktu terdiri dari dua jam.
Shio
Waktu berikut adalah dalam waktu standard Beijing (UTC+8).
Su Tseng-chang
Su Tseng-chang (Hanzi: 蘇貞昌, hanyu pinyin: Su Zhen-chang), lahir di Kabupaten Pingtung, Taiwan pada tanggal 28 Juli 1947 adalah seorang politikus Taiwan dari Partai Progresif Demokratik (PPD).
Su Tseng-chang
Lahir di Kabupaten Pingtung, Su adalah seorang pengacara (1973-1983) yang berpendidikan di Universitas Nasional Taiwan. Ia menjadi pengacara hukum membela terdakwa dalam pengadilan Insiden Formosa (美麗島事件).
Su Tseng-chang
Ia pernah menjadi bupati terpilih Kabupaten Pingtung periode1989-1994 dan Kabupaten Taipei untuk 2 periode jabatan 1997-2004. Pemilihannya yang pertama sebagai bupati Taipei dibantu oleh perpecahan antara Partai Baru dan Kuomintang. Pada pemilihan-pemilihan berikutnya ia terpilih dengan perbedaan suara yang besar meskipun koalisi pan-biru mampu menampilkan seorang calon yang mewakili kedua partai tersebut. Su adalah sekretaris jenderal untuk Kantor Kepresidenan Republik China (Taiwan) pada 2004-2005 di bawah kepemimpinan Presiden Chen Shui-bian. Presiden Chen yang tampil sebagai Ketua PPD menang dalam pemilihan parlemen pada pemilu 2004. Ia memilih Su sebagai Ketua Umum yang ke-10 dari Partai Progresif Demokratik. Setelah kekalahan partainya dalam pemilihan kepala daerah pada tahun bulan Desember 2005, Su kemudian mengundurkan diri untuk mempertanggung-jawabkan kekalahan tersebut.
Su Tseng-chang
Su lalu ditunjuk sebagai perdana menteri yang baru menggantikan Frank Hsieh pada 19 Januari 2006 dan mengambil sumpah, bersama-sama dengan kabinetnya, pada 25 Januari 2006. Su dipandang luas sebagai calon untuk nominasi PPD pada pemilihan presiden tahun 2008. Pernikahannya dengan Chan Hsiu-ling (詹秀齡) melahirkan tiga anak perempuan.
Su Tseng-chang
Pada 12 Mei 2007, Su mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Taiwan setelah partainya memilih Frank Hsieh sebagai kandidat presiden untuk pemilihan umum mendatang. Pengunduran dirinya mengejutkan semua pihak di Taiwan. Su adalah perdana menteri kelima yang mengundurkan diri selama Chen memerintah sejak tahun 2000. Su mengundurkan diri kurang dari sepekan setelah Partai Progresif Demokratik mengumumkan secara resmi kandidat presiden untuk pemilu 2008. Ia dikalahkan mantan Wali kota Kaohsiung Frank Hsieh sebagai kandidat presiden Partai Progresif Demokratik.
Udo Z. Karzi
Udo Z. Karzi () adalah seorang sastrawan Indonesia. Ia lulusan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (1996).
Pernah menjadi Pemimpin Redaksi Surat Kabar Mahasiswa "Teknokra" (1993-1994), Pemimpin Umum Majalah "Republica" (1994-1996), dan Pembimbing Majalah "Ijtihad" (1995-1998).
Udo Z. Karzi
Banyak menimba pengalaman dari berbagai kelompok/kegiatan diskusi: Kelompok Studi Merah Putih, Forum for Information and Regional Development Studies (FIRDES), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Udo Z. Karzi
Anggota dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung sejak berdirinya pada 31 Maret 2001.
Udo Z. Karzi
Terjun ke dunia jurnalistik sebagai wartawan lepas Harian Umum "Lampung Post", Bandar Lampung (1995-1996) dan reporter Majalah Berita Mingguan "Sinar", Jakarta (1997-1998).
Udo Z. Karzi
Sempat mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri dan MAN di kota kelahirannya (1998) sebelum menjadi jurnalis Surat Kabar Umum "Sumatera Post", Bandar Lampung (1998-2000), harian "Lampung Post", Bandar Lampung (2000-2006), harian "Borneonews", Pangkalan Bun (2006-2008), kembali ke "Lampung Post" (2009-2015), dan kini bekerja di "Fajar Sumatera", Bandar Lampung (sejak 2015).
Udo Z. Karzi
Sastrawan bernama asli Zulkarnain Zubairi ini menulis puisi, cerpen, dan esai di berbagai media lokal dan nasional sejak 1987. Sempat menjadi Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan Kesenian Lampung (Litbang DKL) (2005-2006). Tahun 2010, bersama Y. Wibowo dan Nugroho Este mendirikan Penerbit Pustaka Labrak, selain menjadi editor Penerbit BE Press, Bandar Lampung sejak 2007.
Dinilai membawa pembaruan dalam tradisi perpuisian berbahasa Lampung sebagaimana terlihat dalam buku sajak dwibahasa Lampung-Indonesianya: "Momentum" (2002), dia disebut "bapak puisi modern (berbahasa) Lampung".
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia disingkat BRTI adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab dan berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. BRTI dibentuk melalui UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. BRTI terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai unsur pemerintah dan Komite Regulasi Telekomunikasi sebagai unsur masyarakat. Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo sekaligus menjabat sebagai Ketua BRTI.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Telekomunikasi mempunyai sifat yang berubah terus menerus, nyaris tidak bertepi dan mampu mengubah tatanan wajah dunia, mengubah pola pikir manusia, memengaruhi perilaku dan kehidupan umat manusia. Telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan hidup yang disejajarkan dengan hak asasi manusia.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Tujuh tahun lalu telekomunikasi Indonesia memasuki sejarah baru. Lewat Undang-undang Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi, sektor ini resmi menanggalkan privilege monopolinya untuk segera bertransisi ke era kompetisi. Kompetitor baru pun diundang masuk menjadi operator jaringan maupun jasa di sektor ini. Banyak kalangan berlega hati menyambut lahirnya undang-undang telekomunikasi tersebut. Apalagi tahun itu lahir juga Undang-undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Namun ternyata kompetisi telekomunikasi jauh panggang dari api. Muncul banyak pihak meminta dibentuknya badan regulasi independen. Sebuah Badan Regulasi Mandiri (IRB-Independent Regulatory Body) yang diharapkan dapat melindungi kepentingan publik (pengguna telekomunikasi) dan mendukung serta melindungi kompetisi bisnis telekomunikasi sehingga menjadi sehat, efisien dan menarik para investor.
Tanggal 11 Juli 2003 akhirnya pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). BRTI adalah terjemahan IRB versi pemerintah yang diharapkan pada akhirnya menjadi suatu Badan Regulasi yang ideal.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Komentar yang banyak muncul kemudian adalah pemerintah dianggap setengah hati karena salah satu personel BRTI sekaligus menjadi Ketua adalah Dirjen Postel. Kepmenhub No. 31/2003 tersebut [telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 25/Per/M.Kominfo/11/2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.31 tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia] juga tidak memberi wewenang eksekutor kepada BRTI. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sehingga dipertanyakan efektivitas BRTI dalam mengawal kompetisi telekomunikasi.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Namun terlepas dari polemik di atas, menjadi tugas bersama untuk mendorong agar BRTI yang sudah terbentuk ini dapat bekerja maksimal sehingga dapat memacu perkembangan industri telekomunikasi lewat iklim kompetisi, meningkatkan efisiensi dan memproteksi kepentingan publik secara de facto dan de jure.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Sesuai KM. 31/2003
A. Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
B. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
C. Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
Sesuai KM. 67/2003
Fungsi Pengaturan
Fungsi Pengawasan
Fungsi Pengendalian
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Anggota BRTI periode 2006-2009 dilantik oleh Menkominfo Sofyan Djalil tanggal 16 Januari 2006.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Berdasar Kepmen Kominfo No. 433/KPE/M. Kominfo/2007 tertanggal 8 Oktober 2007, Anggota BRTI mewakili pemerintah Prof. Dr. Ahmad Ramli yang saat ini menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai staf Ahli Bidang Hukum Menkominfo, digantikan Prof Abdullah Alkaff , M. Sc., Ph.D. Saat ini Prof. Alkaff menjabat sebagai staf Khusus Menkominfo.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Anggota BRTI periode 2009-2011 dilantik oleh Menkominfo Mohammad Nuh tanggal 2 Maret 2009.
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Kemudian pada 2010, seiring dengan pergantian Dirjen Postel, maka dilakukan pergantian wakil pemerintah, sehingga komposisi Anggota BRTI menjadi:
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Pada tahun 2011, seiring dengan perubahan/restruturisasi Kementerian Komunikasi dan Informasi, maka BRTI pun berubah. Selain Anggota KRT, tadinya yang Ditjen Postel menjadi Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI. Dan Anggota KRT pun berubah dari 7 menjadi 9, sebagai berikut:
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Anggota BRTI periode 2012-2015 dilantik oleh Menkominfo Tifatul Sembiring tanggal 2 Mei 2012.
Anggota:
Lembaga Negara Indonesia
Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni:
Lembaga Negara Indonesia
Dari segi hierarki, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis yakni lapis pertama dapat disebut Lembaga Tinggi Negara, lapis kedua dapat disebut Lembaga Negara saja dan lapis ketiga merupakan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.
Lembaga Negara Indonesia
Lembaga yang termasuk dalam Lembaga Tinggi Negara adalah:
Lembaga Negara Indonesia
Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:
Lembaga Negara Indonesia
Lembaga di tingkat daerah disebut lembaga daerah yang dapat dibedakan pula, yaitu:
Monkey D. Luffy
Sosok Luffy sebagai seorang pembuat masalah telah mendunia dan dikenal baik oleh para anggota Angkatan Laut, Shichibukai hingga Yonko karena begitu banyaknya jumlah perilaku kriminal yang telah ia perbuat. Akibat ulahnya itu, pihak Pemerintah Dunia telah menganggapnya sebagai seseorang yang sangat berbahaya. Ia juga telah mendapat reputasi sebagai orang yang "nekat", atau bahkan dalam kasus tertentu dianggap "gila", setelah menyebabkan terjadinya insiden di Enies Lobby, menyusup masuk dan keluar dari Impel Down, serta keikutsertaannya dalam Perang Penentuan di Markas Besar Angkatan Laut. Oleh karena itu, Luffy, tidak hanya menjadi satu-satunya bajak laut yang telah berhasil masuk ke dalam 3 fasilitas terpenting milik pemerintah, tapi juga menjadi satu-satunya yang berhasil keluar dari ketiganya dengan selamat.
Monkey D. Luffy
Ketika Garp pergi, Luffy kecil diasuh oleh Mayor Woop Slap dan Makino
Monkey D. Luffy
Ketika Monkey D Luffy masih kecil, dia bertemu kelompok bajak laut yang singgah di desanya. Kelompok bajak laut tersebut dipimpin oleh Shanks dan Luffy ingin sekali bergabung dengannya. Luffy menusuk bagian bawah matanya dengan pisau sebagai tanda bahwa ia mempunyai keberanian, tetapi Shanks tetap menolaknya. Setelah Luffy bertemu dengan Higuma, Luffy diculik oleh kawanan perompak gunung dan Luffy dibawanya ke laut. Shanks menolongnya walaupun harus kehilangan sebelah tangannya. Ternyata alasan Shanks menolak Luffy adalah karena dahsyatnya lautan. Kemudian Luffy berjanji akan melebihi Shanks dan menjadi raja bajak laut lalu Shanks memberikan topi jeraminya dan berkata:
Monkey D. Luffy
"Kuberikan topi berhargaku ini padamu, kelak kau harus mengembalikannya padaku."
Monkey D. Luffy
Setelah perang besar dengan pihak marine, Luffy mengalami trauma yang sangat besar atas kematian Ace. Luffy kemudian mengamuk di pulau Kuja dan coba dihentikan oleh Jimbei. Rayleigh kemudian datang ke pulau Kuja dengan berenang setelah kapalnya tenggelam. Rayleigh tampaknya punya kenangan tersendiri di pulau ini karena semua orang mengenalnya. Kedatangan Rayleigh adalah ingin mengajak Luffy dan Jinbei kembali ke Marine HQ untuk menyampaikan pesan kepada kru topi jerami yang lain untuk bertemu kembali setelah dua tahun. Setelah kejadian tersebut Luffy kemudian pergi bersama Rayleigh untuk berlatih menggunakan kekuatan haki. Dua tahun kemudian Luffy kembali ke pulau Shabaody namun dia bertemu dengan bajak laut yang meniru bajak laut topi jerami. Dan di sana Vegapunk dan robot X Kuma datang, Luffy mengalahkannya dengan satu pukulan, yang membuat Sentomaru (pengawal dokter vegapunk) kaget melihat bahwa Luffy sudah dapat menguasai haki untuk bertempur. Lalu Luffy setelah bertemu teman-temannya lagi, dia pun melanjutkan perjalanan ke dunia baru melalui dasar laut tepatnya di pulau manusia ikan. Dalam perjalanan menuju pulau manusia ikan, Luffy dan kawan-kawan bertemu kraken (hewan legenda yang merupakan musuh utama umat manusia) dan berhasil menjinakkan kraken. Tapi mereka berpisah karena arus terjun dan bertemu kembali di pulau manusia ikan. Di sana Luffy juga mendapat masalah, karena kasus hilangnya putri duyung akibat supernova yang disandranya menculik para duyung, tapi pada akhirnya Luffy membantu Raja Neptun melawan pasukan yang dipimpin Hody beserta Vander Deckken. Pertempuran besar terjadi setelah Hody berhasil mengumpulkan pasukan berjumlah 100.000 orang untuk menghancurkan Kerajaan Ryuguu. Namun dengan Haki, Luffy membuat pingsan separuh (50.000) dari pasukan Hody, dan Luffy mengalahkan Hody dengan serangan barunya yang bernama 'RED HAWK'.
Kemudian Luffy dan kru pergi menuju Punk Hazard karena mendapatkan SOS telepon dari seseorang yang terjebak di Punk Hazard. Punk Hazard adalah pulau yang sebagian adalah pulau yang dipenuhi api dan gunung berapi dan sebagiannya lagi adalah pulau bersalju tebal dan gunung es. Mereka terbagi menjadi 2, Luffy, Zoro, Robin dan Ussop pergi ke pulau dan yang lainnya tinggal di kapal. Kemudian tim Luffy bertemu dengan naga, badan manusia yg hanya bagian kaki, dan centaurus. Di sisi lain, tim yg berada di kapal diculik oleh anak buah Caesar Clown, ilmuwan mantan partner Vegapunk.
Republik Maluku Selatan
Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin pemberontak Dr. Chris Soumokil ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966, presiden dalam pengasingan dilantik di Belanda. Pemerintahan terasing ini masih berdiri dan dipimpin oleh John Wattilete, pengacara berusia 55 tahun, yang dilantik pada April 2010.
Republik Maluku Selatan
Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Jajahan Belanda mencapai jumlah tersebut pada abad ke-19 dengan didirikannya Hindia Belanda. Perbatasan Indonesia saat ini terbentuk melalui ekspansi kolonial yang berakhir pada abad ke-20. Pasca-pendudukan oleh Kekaisaran Jepang tahun 1945, para pemimpin nasionalis di Pulau Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak semua wilayah dan suku di Indonesia yang langsung bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan pribumi pertama yang terorganisasi muncul di Maluku Selatan dengan bantuan pemerintah dan militer Belanda. Kontra-revolusioner Maluku Selatan awalnya bergantung pasa perjanjian pascakolonial yang menjanjikan bentuk negara federal.
Pertahanan utama RMS di Pulau Ambon dipatahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, sedangkan perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintahan RMS dari pulau-pulau tersebut dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda. Tahun berikutnya, 12.000 tentara Maluku bersama keluarganya berangkat ke Belanda dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan "Republik Maluku Selatan".
Republik Maluku Selatan
Di sana, sebagian gerakan RMS melakukan serangan teror di Belanda. Sejumlah penelitian berpendapat bahwa serangan ini muncul akibat frustrasi tidak adanya dukungan dari pemerintah Belanda.
Republik Maluku Selatan
Serangan pertama dilancarkan tahun 1970 di rumah Duta Besar Indonesia di Wassenaar. Seorang polisi Belanda ditembak dan tewas. Serangan ini diikuti oleh pembajakan kereta api di Wijster tahun 1975. Pembajakan tersebut dibarengi oleh serangan buatan lain di konsulat Indonesia di Amsterdam. Tiga sandera dieksekusi di kereta dan seorang berkebangsaan Indonesia cedera parah saat mencoba kabur dari konsulat. Pada tahun 1977, terjadi pembajakan kereta di De Punt yang dibarengi oleh penyanderaan sekolah dasar di Bovensmilde. Aksi-aksi ini diakhiri secara paksa melalui serbuan marinir Bijzondere Bijstands Eenheid (BBE) yang menewaskan enam teroris dan dua sandera. Aksi RMS terakhir terjadi tahun 1978 ketika balai provinsi di Assen diduduki anggota RMS. Aksi ini juga digagalkan oleh pasukan BBE.
Republik Maluku Selatan
Sejak 1980-an sampai sekarang, belum ada serangan baru yang dilancarkan RMS.
Republik Maluku Selatan
Presiden pertama RMS dalam pengasingan adalah Prof. Johan Manusama (1966–1993).
Republik Maluku Selatan
Dr. Chris Soumokil J.D. adalah Presiden RMS yang pada tahun 1954 bersembunyi dan memimpin perjuangan gerilya di Pulau Seram. Ia ditangkap ABRI di Seram pada tanggal 2 Desember 1962. Soumokil diadili di pengadilan militer di Jakarta dan dihukum mati. Ia dieksekusi pada tanggal 12 April 1966.
Republik Maluku Selatan
Pemerintah RMS dalam pengasingan masih berdiri di bawah pimpinan Frans Tutuhatunewa M.D. pada tahun 1993–2010. Mereka tetap tidak menyerukan aksi kekerasan terhadap Belanda maupun Indonesia. Presiden dalam pengasingan menyatakan bahwa generasi muda harus berfokus pada pendidikan dan pengembangan diri mereka di Belanda jika benar-benar ingin mendukung dan membangun Maluku Selatan.
Republik Maluku Selatan
Duta besar Indonesia untuk Belanda Junus Effendi Habibie, adik presiden ketiga Indonesia, mengatakan bahwa ia akan mengusahakan sebisanya untuk membantu pemulangan generasi pertama suku Maluku ke tanah airnya jika mereka berhenti menuntut kemerdekaan.
Republik Maluku Selatan
John Wattilete menjadi Presiden RMS pada bulan April 2010. Ia adalah presiden pertama yang berasal dari generasi kedua suku Maluku di Belanda dan dianggap lebih pragmatis ketimbang presiden-presiden sebelumnya.
Republik Maluku Selatan
Bendera RMS terdiri dari warna biru, putih, hijau, dan merah (1:1:1:6) dan memiliki proporsi 2:3. Bendera ini pertama kali dikibarkan tanggal 2 Mei 1950 pukul 10.00. Dua hari kemudian, pemerintah merilis penjelasan tentang arti bendera. Warna biru melambangkan laut dan kesetiaan, putih kesucian, perdamaian, dan pantai putih, hijau tumbuh-tumbuhan, dan merah nenek moyang dan darah rakyat.
Republik Maluku Selatan
Lambang RMS menampilkan burung merpati putih Maluku bernama 'Pombo'. Merpati putih dianggap sebagai simbol positif dan harapan baik. 'Pombo' ditunjukkan bersiap-siap terbang, sayapnya setengah terbuka dan di paruhnya terdapat cabang pohon damai. Dadanya bertuliskan 'parang', 'salawaku', dan bentuk tombak.
Republik Maluku Selatan
Bagian blazon dari lambang RMS bertuliskan 'Mena - Moeria'. Slogan ini berasal dari bahasa Maluku Melanesia asli. Sejak dulu, kata-kata ini diteriakkan oleh nakhoda dan pendayung perahu tradisional Maluku, Kora Kora, untuk menyeragamkan gerakan mereka saat ekspedisi lepas pantai. Slogan ini berarti 'Depan - Belakang', tetapi bisa juga diterjemahkan menjadi 'Saya pergi- Kita mengikuti' atau 'Satu untuk semua- Semua untuk satu'.
Republik Maluku Selatan
Lagu kebangsaan RMS berjudul "Maluku Tanah Airku" dan dikarang dalam bahasa Melayu oleh Chr. Soumokil dan O. Sahalessy dengan aksara Latin dan Maluku Melanesia.
Republik Maluku Selatan
Duta besar Indonesia untuk Belanda, Yunus Effendi Habibie, memberitahu Radio Netherlands Worldwide bahwa Indonesia senang mengetahui bahwa pemerintahan terasing Maluku tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan. Menurut Habibie, penduduk Maluku sudah diberikan hak otonomi, sehingga situasi masa kini tidak perlu diubah lagi. Ia menolak kemerdekaan Maluku. Komentar Habibie muncul setelah Presiden Maluku dalam pengasingan, John Wattilete, mengatakan bahwa negara Maluku tidak lagi menjadi prioritas utamanya. Meski kemerdekaan masih menjadi tujuan terakhir, ia menyatakan puas dengan otonomi yang juga diberlakukan di Aceh. Katanya, "Hal paling penting adalah penduduk Maluku bisa memimpin daerahnya sendiri."
Republik Maluku Selatan
Pada bulan April 2010 John Wattilete menjadi presiden kelima RMS. Ia adalah presiden pertama yang berasal dari generasi kedua suku Maluku di Belanda dan dianggap lebih pragmatis dibanding presiden-presiden sebelumnya. Akan tetapi, sehari sebelum kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda, pertama kali sejak 1970, Wattilete mengeluarkan perintah hukum agar Presiden ditahan setelah menginjakkan kaki di Belanda. Meski sejumlah pakar hukum menyebut aksi ini tidak berperasaan dan gagal, Presiden Yudhoyono membatalkan kunjungannya keesokan harinya.
Republik Maluku Selatan
Penduduk Maluku Selatan mayoritas beragama Kristen, tidak seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia yang didominasi Muslim. Republik Maluku Selatan juga didukung oleh Muslim Maluku pada masa-masa awalnya. Saat ini, meski mayoritas penganut Kristen di Maluku tidak mendukung separatisme, ingatan akan RMS dan tujuan-tujuan separatisnya masih bergaung di Indonesia. Umat Kristen Maluku, saat kekerasan sekte 1999-2002 di Maluku, dituduh memperjuangkan kemerdekaan oleh umat Islam Maluku. Tuduhan ini berhasil membakar semangat umat Islam untuk melawan dengan mendirikan Laskar Jihad. Situasi tersebut tidak diperparah oleh fakta bahwa umat Kristen Maluku di luar negeri memang memperjuangkan berdirinya RMS.
Republik Maluku Selatan
Di Maluku, Piagam Malino II ditandatangani untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di Maluku. Penduduk Maluku mengaku "menolak dan menentang segala jenis gerakan separatis, termasuk Republik Maluku Selatan (RMS), yang mengancam kesatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Akan tetapi, saat presiden Indonesia berkunjung ke Ambon pada musim panas 2007, sejumlah simpatisan RMS melancarkan provokasi dengan menari Cakalele dan mengibarkan bendera RMS.
Republik Maluku Selatan
Sejak 1999, sebuah organisasi baru bernama Front Kedaulatan Maluku (FKM) beroperasi di Ambon, mengumpulkan senjata, dan mengibarkan bendera RMS di tempat-tempat umum. Pemimpin FKM, Alex Manuputty, mengungsi ke Amerika Serikat dan terus memperjuangkan kemerdekaan.