Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Perkawinan sejenis
Pada 12 April 2013, kamar atas Parlemen Perancis memilih untuk mengesahkan perkawinan sejenis. Pada 23 April 2013, undang-undang baru ini disetujui oleh Majelis Nasional dengan suara 331–225. UU "No.2013-404" mengizinkan pasangan sejenis yang tinggal di Perancis, termasuk orang asing yang setidaknya memiliki salah satu pasangan yang berdomisili atau bertempat tinggal di Perancis, hak untuk kawin. Undang-undang ini juga mengizinkan pengakuan di Perancis terhadap perkawinan pasangan sejenis yang terjadi di luar negeri sebelum berlakunya RUU ini.
Perkawinan sejenis
Oposisi utama sayap-kanan menguji undang-undang ini ke Dewan Konstitusi, yang mana perlu sebulan untuk memutuskan apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi. Dewan Konstitusi yang sebelumnya memutuskan bahwa masalah perkawinan sejenis tersebut adalah salah satu keputusan Parlemen dan hanya ada sedikit harapan bagi UMP untuk membatalkan suara Parlemen. Pada 17 Mei 2013, Dewan Konstitusi menyatakan bahwa RUU tersebut sah dalam segala redaksinya. Presiden François Hollande memberlakukannya pada 18 Mei 2013.
Perkawinan sejenis
Portugal membuat persatuan "de facto" yang serupa dengan perkawinan untuk pasangan kohabitasi berbeda jenis pada 1999, dan meluas ke pasangan sejenis pada 2001. Akan tetapi, perluasan pada 2001 tidak mengizinkan adopsi sejenis, baik bersama-sama atau anak tiri.
Perkawinan sejenis
Pada 11 Februari 2010, Parlemen menyetujui RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis. Presdien Portugal mengundangkan undang-undang tersebut pada 8 April 2010 dan mulai berlaku 5 Juni 2010, membuat Portugal negara kedelapan yang mengesahkan perkawinan sejenis secara nasional; akan tetapi, adopsi masih dilarang untuk pasangan sejenis.
Perkawinan sejenis
Pada Desember 2015, Parlemen Portugal menyetujui RUU yang mengakui hak adopsi untuk pasangan sejenis. Hal ini mulai berlaku Maret 2016.
Perkawinan sejenis
Pada 14 Mei 2012, Anggota Dewan Partai Buruh Louisa Wall menyatakan bahwa ia akan mengajukan RUU anggota pribadi, "RUU Amandemen Perkawinan (Pengertian Perkawinan)", mengizinkan perkawinan sejenis. RUU ini kemudian diberikan saat pemilihan suara anggota pada 30 Mei 2012. Hal ini kemudian ditarik dari pemungutan suara dan melewati pembacaan pertama dan kedua masing-masing pada 29 Agustus 2012 dan 13 Maret 2013. Pembacaan terakhir lolos pada 17 April 2013 dengan 77 suara berbanding 44. RUU ini menerima pengesahan kerajaan dari Gubernur Jenderal pada 19 April dan berlaku 19 Agustus 2013.
Perkawinan sejenis
Hukum perkawinan Selandia Baru hanya berlaku pada Selandia Baru utama dan Dependensi Ross di Antarktika. Teritori Selandia Baru lainnya, termasuk Kepulauan Cook, Niue dan Tokelau, memiliki hukum perkawinannya sendiri dan tidak melakukan dan mengakui perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Spanyol menjadi negara ketiga di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis, yang menjadi legal sejak 3 Juli 2005, dan didukung oleh mayoritas orang Spanyol.
Perkawinan sejenis
Pada 2004, Pemerintah Sosialis yang baru terpilih, dipimpin Perdana Menteri José Luis Rodríguez Zapatero, memulai kampanye untuk pengesahannya, termasuk hak untuk adopsi oleh pasangan sejenis. Setelah debat, hukum yang mengizinkan perkawinan sejenis diloloskan oleh "Cortes Generales" (parlemen bikameral Spanyol) pada 30 Juni 2005. Raja Juan Carlos, yang oleh hukum memiliki waktu 30 hari untuk menentukan apakah memberikan pengesahan kerajaan menjadi hukum, menandatanganinya pada 1 Juli 2005. Hukum ini kemudian diumumkan pada 2 Juli 2005.
Perkawinan sejenis
Perkawinan sejenis di Swedia telah legal sejak 1 Mei 2009, mengikuti adopsi hukum perkawinan netral-gender yang baru oleh Parlemen Swedia pada 1 April 2009, menjadikan Swedia negara ketujuh di dunia yang mengizinkan perkawinan sejenis secara nasional. Perkawinan menggantikan kemitraan terdaftar bagi pasangan sejenis di Swedia. Kemitraan terdaftar pasangan sejenis yang ada tetap ada dengan pilihan mengubahnya menjadi perkawinan. Perkawinan sejenis telah dilakukan oleh Gereja Swedia sejak 2009.
Perkawinan sejenis
Majelis Deputi Uruguay meloloskan sebuah RUU pada 12 Desember 2012, yang memperluas hak perkawinan bagi pasangan sejenis. Senat meloloskan RUU pada 2 April 2013, tetapi dengan sedikit perubahan. Pada 10 April 2013, Majelis Deputi meloloskan RUU dengan mayoritas dua pertiga (71–22). Presiden kemudian mengumumkan undang-undang ini pada 3 Mei 2013 dan berlaku pada 5 Agustus.
Perkawinan sejenis
Armenia secara historis hanya memiliki sedikit perlindungan atau pengakuan hukum terhadap pasangan sejenis. Hal ini berubah pada Juli 2017, ketika Menteri Keadilan mengungkapkan bahwa semua perkawinan yang dilakukan di luar negeri adalah sah di Armenia, termasuk perkawinan antara orang dengan sejenis kelamin. Hal ini membuat Armenia menjadi bekas negara Uni Soviet kedua, setelah Estonia, yang mengakui perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri.
Perkawinan sejenis
Konstitusi Bulgarian melarang pengesahan perkawinan sejenis, yang menetapka perkawinan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Perkawinan sejenis
Pada akhir 2017, sepasang pasangan sejenis di Bulgaria, yang kawin di Britania Raya, mengajukan gugatan agar perkawinan mereka diakui. Pengadilan Tata Usaha Sofia melawan mereka pada Januari 2018.
Perkawinan sejenis
Michelle Bachelet, Presiden Chili, yang terpilih untuk masa kedua pada Maret 2014, telah berjanji untuk mewujudkan perkawinan sejenis dan memiliki mayoritas di kedua rumah di Kongres. Sebelumnya, ia berkata, "Kesetaraan perkawinan, saya percaya kita harus mewujudkannya." Jajak pendapat menunjukkan mayoritas mendukung perkawinan sejenis di Chili. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan selama September 2015 oleh Cadem Plaza Pública menunjukkan bawa 60% masyarakat Chili mendukung perkawinan sejenis, sementara 36% menolak.
Perkawinan sejenis
Pada 10 Desember 2014, sekelompok senator dari berbagai partai, bergabung dengan kelompok penggiat LGBT MOVILH (Pergerakan Homoseksual untuk Penyatuan dan Pembebasan) yang membawa RUU baru untuk mengizinkan perkawinan sejenis dan adopsi ke Kongresi. MOVILH telah dalam pembicaraan dengan Pemerintah Chili untuk mencari solusi terbaik terhadap penundaan gugatan perkawinan melawan negara tersebut di Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika. MOVILH berpendapat bahwa mereka akan menurunkan perkara ini apabila Kongres Bachelet tetap menjaga janjinya untuk mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Pada 28 Januari 2015, Kongres Nasional menyetujui RUU yang mengakui persatuan sipil untuk pasangan sejenis dan berbeda jenis yang menawarkan beberapa hak seperti perkawinan. Bachelet menandatangani RUU ini pada 14 April, dan mulai berlaku pada 22 Oktober.
Perkawinan sejenis
Pada September 2016, Presiden Bachelet menyatakan saat panel Majelis Umum PBB bahwa pemerintah Chili akan menyerahkan RUU perkawinan sejenis kepada Kongres pada awal paruh 2017. Sebuah RUU perkawinan sejenis pun disahkan pada September 2017. Parlemen pun mulai membahas RUU tersebut pada 27 November 2017.
Perkawinan sejenis
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Chili
Perkawinan sejenis
Pada 2013, aktivis gay Pamela Troya mengajukan gugatan untuk membatalkan larangan perkawinan sejenis di Ekuador dan mengesahkan perkawinan sejenis di negaranya. Gugatan ini masih ditunda.
Perkawinan sejenis
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Ekuador. Pada Mei 2018, Mahkamah Agung Ekuador memutuskan, dalam kasus pasangan orang tua lesbian, bahwa keputusan PHAAM sepenuhnya mengikat Ekuador dan negara tersebut harus menerapkan putusan tersebut oleh karenanya.
Perkawinan sejenis
Pada Agustus 2016, seorang pengacara di El Salvador mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatalan Pasal 11 dari Kode Keluarga yang mengartikan perkawinan sebagai persatuan heteroseksual. Mengecap hukum tersebut sebagai diskriminatif dan tidak adanya ketentuan jenis kelamin dalam Pasal 34 dari penjelasan Konstitusi mengenai perkawinan, gugatan tersebut ingin mengizinkan perkawinan sejenis. Mahkamah tersebut menghentikan gugatan tersebut pada Desember 2016. Gugatan kedua dimasukkan pada November 2016.
Perkawinan sejenis
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di El Salvador.
Perkawinan sejenis
Pada Oktober 2014, Parlemen Estonia menyetujui undang-undang persatuan sipil terbuka baik untuk pasangan berbeda jenis maupun sejenis.
Perkawinan sejenis
Pada Desember 2016, Pengadilan Daerah Tallinn memutuskan bahwa perkawinan sejenis yang dilakukan di negara lain harus diakui di Estonia.
Perkawinan sejenis
Perkawinan sejenis dan persatuan sipil saat ini tidak diakui oleh negara, pemberontak ilegal Partai Komunis Filipina melakukan perkawinan sejenis di wilayah yang dikuasai mereka sejak 2005.
Perkawinan sejenis
Pada Oktober 2016, Juru Bicara Dewan Perwakilan Rakyat Filipina Pantaleon Alvarez mengumumkan bahwa ia akan mencantumkan RUU persatuan sipil di Kongres. RUU ini diajukan ke Kongres pada Oktober tahun berikutnya di bawah naungan Juru Bicara dan tiga orang kongres lainnya, termasuk Geraldine Roman, pembuat hukum transgender pertama yang terpilih di negara tersebut.
Perkawinan sejenis
Presiden Rodrigo Duterte mendukung pengesahan perkawinan sejenis, tetapi merasa bahwa undang-undang semacam itu mungkin tidak lolos di Kongres karena masih banyak yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Kristen pada masa penjajahan. Ia juga mendukung persatuan sipil, yang mana memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk didukung olehsebagian besar anggtoa Kongres.
Perkawinan sejenis
Pada 19 Juni 2018, Mahkamah Agung Fiipina mendengarkan argumen lisan yang mencari pengesahan perkawinan sejenis di Filipina.
Perkawinan sejenis
Pada 2016, seorang pria mengajukan gugatan melawan larangan perkawinan sejenis di Georgia, berpendapat bahwa sekalipun Kode Perdata Georgia menyatakan bahwa perkawinan secara tegas adalah seorang pria dengan seorang wanita; Konstitusi tidak merujuk jenis kelamin pada bagian perkawinan.
Perkawinan sejenis
Pada September 2017, Parlemen Georgia menyetujui amendemen konstitusional yang mengartikan perkawinan sebagai "persatuan anatara seorang wanita dengan seorang pria untuk tujuan membentuk sebuah keluarga." Presiden Giorgi Margvelashvili memveto amendemen tersebut pada 9 Oktober. Parlemen mengesampingkan vetonya pada 13 Oktober.
Perkawinan sejenis
Perkawinan sejenis tidak secara tegas dilarang dalam hukum India dan setidaknya satu pasangan telah diakui perkawinannya oleh pengadilan.
Perkawinan sejenis
Pada April 2014, Medha Patkar dari Partai Aam Aadmi menyatakan bahwa partainya mendukung pengesahan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Selama 2017, sebuah rancangan dari Uniform Civil Code yang akan mengesahkan perkawinan sejenis telah diajukan.
Perkawinan sejenis
Pada 2006, Pengadilan Tinggi Israel memutuskan untuk mengakui perkawinan sejenis asing hanya untuk tujuan terbatas dengan Administrasi Lintas Perbatasan, Populasi, dan Imigrasi; akan tetapi, hal ini hanya untuk kepentingan statistik dan tidak memberikan hak apapun. Israel tidak mengakui perkawinan sipil yang dilakukan di yurisdiksinya. Sebuah RUU diajukan di Knesset (Parlemen Israel) untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggu, tetapi Knesset tidak melanjutkan RUU tersebut. Sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis dan perkawinan berbeda agama dikalahkan di Knesset, 39–11, pada 16 Mei 2012.
Perkawinan sejenis
Pada November 2015, Satuan Tugas Nasional LGBT Israel memohon Mahkamah Agung Israel untuk mengizinkan perkawinan sejenis di negara tersebut, berpendapat bahwa penolakan pengadilan rabinik untuk mengakui perkawinan sejenis tidak dapat mencegah pengadilan perdata untuk melakukan perkawinan sejenis. Mahkamah tersebut menurunkan sebuah putusan pada 31 Agustus 2017, menentukan bahwa masalah tersebut merupakan tanggung jawab Knesset, bukan masalah yudisial.
Perkawinan sejenis
Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Israel secara luas mendukung pengakuan persatuan sejenis. Sebuah jajak pendapat pada 2017 menunjukkan bahwa 79% warga Israel mendukung pengesahan persatuan sejenis (perkawinan atau persatuan sipil). Jajak pendapat pada 2018 menunjukkan 58% warga Israel mendukung perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Kota Bologna, Naples dan Fano mulai mengakui perkawinan sejenis dari yurisdiksi lain pada Juli 2014, disusul Empoli, Pordenone, Udine dan Trieste pada September, dan Florence, Piombino, Milan dan Rome pada Oktober, dan Bagheria pada November. Dewan Negara Italia membatalkan perkawinan-perkawinan ini pada Oktober 2015.
Perkawinan sejenis
Jajak pendapat dari Datamonitor pada Januari 2013 menunjukkan bahwa 54.1% responden setuju dengan perkawinan sejenis. Jajak pendapat dari Ipsos pada Mei 2013 menunjukkan bahwa 42% warga Italia mendukung pasangan sejenis untuk kawin dan mengadopsi anak. Jajak pendapat dari Demos pada Oktober 2014 menunjukkan bahwa 55% responden setuju dengan perkawinan sejenis dengan 42% menolak. Survei Pew Research Center menunjukkan bahwa 59% warga Italia setuju dengan pengesahan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Pada 25 Februari 2016, Senat Italia meloloskan sebuah RUU yang mengizinkan persatuan sejenis dengan 173 suara berbanding 73. RUU yang sama disetujui oleh Majelis Deputi pada 11 Mei 2016 dengan 372 suara berbanding 51. Presiden Italia menandatangani RUU ini pada 22 Mei 2016 dan berlaku 5 Juni 2016.
Perkawinan sejenis
Pada 31 Januari 2017, Mahkamah Agung Kasasi memutuskan bahwa perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri dapat diakui sepenuhnya oleh perintah pengadilan, dengan setidaknya satu dari pasangan tersebut adalah warga negara negara Uni Eropa yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Perkawinan sejenis tidak sah di Jepang. Pasal 24 dari Konstitusi Jepang menyatakan bahwa "Perkawinan didasari hanya pada persetujuan kedua belah jenis kelamin dan akan dipertahankan melalui saling kerja sama dengan hak yang setara antara suami dan istri sebagai dasarnya." Pasal 24 dibuat untuk menciptakan kesetaraan antara kedua jenis kelamin dalam perkawinan, berbeda dengan situasi hukum sebelum perang di mana suami/ayah secara sah diartikan sebagai kepala rumah tangga dan perkawinan membutuhkan izin dari kepala keluarga laki-laki.
Perkawinan sejenis
51% penduduk Jepang mendukung perkawinan sejenis, berdasarkan jajak pendapat terakhir pada 2017.
Perkawinan sejenis
Pada Juli 2015, Kim Jho Kwang-soo dan pasangannya, Kim Seung-Hwan, mengajukan gugatan untuk mencari status hukum bagi perkawinan mereka setelah pendaftaran perkawinan mereka ditolak oleh pihak berwenang di Seoul. Pada 25 Mei 2016, sebuah pengadilan distrik di Korea Selatan memutuskan berlawanan dengan pasangan tersebut dan berpendapat bahwa tanpa pengesehan yang jelas sebuah persatuan sejenis tidak dapat diakui sebagai perkawinan. Pasangan ini dengan cepat mengajukan banding melawan putusan pengadilan distrik tersebut. Pengacara mereka, Ryu Min-Hee, mengumumkan bahwa dua pasangan sejenis lainnya telah mengajukan gugatan secara terpisah untuk diizinkan kawin.
Perkawinan sejenis
Pada Desember 2016, sebuah pengadilan banding Korea Selatan menguatkan putusan pengadilan distrik ini. Pasangan ini pun membawa kasus ini ke Mahkamah Agung Korea Selatan.
Perkawinan sejenis
Pada 2017 sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa 41% warga Korea Selatan mendukung perkawinan sejenis, sedangkan 52% menolak. Dukungan ini jauh lebih tinggi pada kalangan muda, dalam jajak pendapat pada 2014 menunjukkan bahwa 60% warga Korea Selatan yang berumur 20-an mendukung perkawinan sejenis, meningkat dua kali lipat dari 2010 (30.5%).
Perkawinan sejenis
Pada 19 Maret 2015, sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan kepada Majelis Legislatif oleh Deputi Ligia Elena Fallas Rodríguez dari Broad Front. Pada 10 Desember 2015, organisasi Front Hak Setara ("Frente Por los Derechos Igualitarios") dan sebuah kelompok dari beberapa deputi mengajukan RUU lainnya.
Perkawinan sejenis
Pada 10 Februari 2016, Mahkamah Konstitusi Kosta Rika mengumumkan ia akan mendengar sebuah kasus yang mencari pengesahan perkawinan sejenis di Kosta Rika dan menyatakan bahwa larangan perkawinan sejenis di negara itu tidaklah konstitusional.
Perkawinan sejenis
Pada Januari 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR) memutuskan bahwa Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia mewajibkan pengakuan terhadap perkawinan sejenis. Putusan tersebut secara penuh mengikat di Kosta Rika, yang dalam hitungan jam menyetujui untuk tunduk dan menerapkannya. Wakil Presiden Kosta Rika Ana Helena Chacón Echeverría mengumumkan bahwa Pemerintah akan segera mewujudkan putusan itu "dengan kesungguhannya". Mahkamah Elektoral Agung Kosta Rika (lembaga yang bertugas untuk pencatatan sipil, termasuk mengeluarkan akta perkawinan) mengumumkan bahwa mereka akan mematuhi putusan IACHR dan akan menyesuaikan perundang-undangan ketika badan eksekutif diberi tahu putusan ini. Pemberitahuan resmi pertama dilakukan pada 12 Januari 2018. Pada 15 Januari, sepasang pasangan sejenis mengajukan akta perkawinan. Perkawinan mereka direncanakan akan dilaksanakan pada 20 Januari, dan akan menjadi perkawinan sejenis pertama di Kosta Rika, Beberapa saat sebelum tanggal perkawinan, Dewan Utama Notaris menyatakan bahwa notaris tidak dapat melakukan perkawinan sejenis sampai ada perubahan legislatif atau putusan Mahkamah Agung, menempatkan mereka dalam kebingungan dengan Pemerintah Kosta Rika dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, yang menyatakan bahwa perubahan legislatid tidaklah diperlukan dan pemerintah dengan mudah dapat mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Dalam pemilihan umum Kosta Rika 2018, putusan IACHR menjadi hal yang penting. Carlos Alvarado Quesada, yang mendukung hak LGBT rights dan menyetujui penerapan putusan ini, memenangi pemilihan dengan 60.7% suara, mengalahkan Fabricio Alvarado, penentang keras hak LGBT yang menolak penerapan ini.
Perkawinan sejenis
Pada 27 Mei 2016, Mahkamah Konstitusi Latvia membatalkan sebuah keputusan pengadilan tata usaha yang menolak sebuah ajuan untuk mendaftarkan perkawinan sejenis di negara tersebut. Seorang juru bicara pers Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa mahkamah tersebut setuju bahwa peraturan saat ini tidak mengizinkan perkawinan sejenis secara sah dilakukan di Latvia. Akan tetapi, masalah ini seharusnya dianggap bukan dalam konteks perkawinan, tetapi mendaftarkan kemitraan keluarga. Lebih jauh lagi, tidak mungkin untuk menyimpulkan apakah hak-hak pengaju dilanggar atau tidak kecuali gugatan mereka diterima dan ditinjau dengan cara yang tepat. Mahkamah Konstitusi sekarang akan memutuskan apakah penolakan tersebut melanggar Konstitusi Latvia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
Perkawinan sejenis
Pada November 2008, Mahkamah Agung Nepal mengeluarkan putusan terakhir dalam masalah hak LGBT, yang termasuk mengizinkan perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis dan perlindungan bagi minoritas seksual akan dimasukkan ke Konstitusi Nepal yang baru yang harus selesai pada 31 Mei 2012. Akan tetapi, Legislatur tidak dapat setuju dengan Konstitusi sebelum tenggat waktu dan diakhiri setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa tenggat waktu tidak bisa diperpanjang. Konstitusi Nepal disahkan pada September 2015, tetapi tidak memuat perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Pada Oktober 2016, Menteri Perempuan, Anak, dan Kesejahteraan Sosial membentuk suatu panitia yang mempersiapkan sebuah RUU untuk mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Pada 17 Oktober 2016, sepasang pasangan sejenis mengajukan sebuah tindakan yang mencari pengakuan secara inkonstitusional terhadap perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri. Pada awal November, kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung. Sebuah gugatan yang mencari pengakuan penuh terhadap perkawinan sejenis di Panama diajukan ke Mahkamah Agung pada Maret 2017. Mahkamah Agung mendengarkan argumen dalam dua perkara pada musim panas 2017.
Perkawinan sejenis
Saat Mahkamah Agung sedang merundingkan kedua perkara ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan pada 9 Januari 2018 bahwa negara penandatangan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia harus mengesahkan perkawinan sejenis. Pada 16 Januari, Pemerintah Panama menyambut keputusan ini. Wakil Presiden Isabel Saint Malo, berbicara atas nama Pemerintah, mengumumkan bahwa negara tersebut akan sepenuhnya patuh terhadap putusan tersebut. Pemberitahuan resmi, yang mewajibkan pemenuhan putusan tersebut, dikirimkan ke berbagai departemen pemerintahan pada hari yang sama.
Perkawinan sejenis
Pada sebuah putusan pada 9 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi Lima ketujuh memerintahkan RENIEC untuk mengakui dan mendaftarkan sebuah perkawinan sepasang pasangan sejenis yang sebelumnya menikah di Kota Meksiko. RENIEC kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.
Perkawinan sejenis
Pada 14 Februari 2017, sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan di Kongres Peru.
Perkawinan sejenis
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Peru. Pada 11 Januari, presiden Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pemerintah Peru akan mematuhi putusan IACHR.
Perkawinan sejenis
Sebelum pemilihan Oktober 2017, aktivis LGBT memulai kampanye publik yang bertujuan mencapai perkawinan sejenis dalm kurun waktu empat tahun.
Perkawinan sejenis
Perdana Menteri Andrej Babiš mendukung pengesahan perkawinan sejenis. Sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan ke Parlemen Ceko pada Juni 2018. Jajak pendapat terkini menunjukkan bahwa RUU ini cukup dikenal di Republik Ceko; sebuah jajak pendapat pada 2018 menemukan bahwa 75% warga Ceko setuju dengan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Pada 5 Juni 2018, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia memutuskan, dalam kasus yang berasal dari Romania, bahwa pasangan sejenis memiliki hak bertempat tinggal yang sama dengan pasangan berbeda jenis, ketika seorang warga negara Uni Eropa menikah sementara tinggal di negara Uni Eropa kedua di mana perkawinan jenis adalah sah, dan pasangannya berasal dari negara ketiga, dan pasangan tersebut kemudian ingin pindah ke negara pertama.
Perkawinan sejenis
Pada awalnya, kasus ini digugat ke dalam Mahkamah Konstitusi Romania, yang kemudian memutuskan untuk mengirimkan kasus ini ke Mahkamah Eropa.
Perkawinan sejenis
Slovenia mengakui kemitraan terdaftar untuk perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Pada Desember 2014, partai eko-sosialis Kiri Bersatu mengajukan RUU yang mengamendemen pengartian perkawinan pada "Undang-Undang Perkawinan dan Hubungan Keluarga" 1976 dengan memasukkan pasangan sejenis. Pada Januari 2015, Pemerintah mengungkapkan tidak ada tentangan terhadap RUU tersebut. Pada Februari 2015, RUU tersebut diloloskan dengan 11 berbanding dengan 2. Pada Maret, Majelis meloloskan RUU terakhir dengan 51–28 suara. Pada 10 Maret 2015, Dewan Nasional menolak mosi untuk mewajibkan Majelis memungut suara sekali lagi, dengan suara 14–23. Penentang RUU tersebut meluncurkan petisi untuk referendum dan mendapatkan 40.000 tanda tangan. Parlemen kemudian memilih untuk memblok referendum tersebut dengan penjelasan bahwa itu akan melawan Konstitusi Slovenia apabila memungut suara mengenai masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan berlawanan dengan larangan referendum (5–4) dan referendum dilaksanakan pada 20 Desember 2015.
Perkawinan sejenis
Pada referendum, 63.4% pemilih menentang undang-undang tersebut, menjadikan undang-undang perkawinan sejenis Parlemen tidak sah.