Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Undang-Undang Pelayanan Publik
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Undang-undang KIP dan segala aturan bagi LSM Lembaga perlindungan Konsumen harus juga memiliki kepastian Hukum
Undang-Undang Pelayanan Publik
Undang-Undang ini berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan publik.
Undang-Undang Pelayanan Publik
Pembina dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya terhadap pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang, gubernur pada tingkat provinsi melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan menteri dan bupati pada tingkat kabupaten beserta wali kota pada tingkat kota wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan gubernur dan penanggung jawab mempunyai tugas untuk mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, memfasilitasi lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antarpenyelenggara yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengumumkan kebijakan nasional tentang pelayanan publik atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi, membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; dan dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara dan penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.
Undang-Undang Pelayanan Publik
Dalam perundangan-undangan pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata.
Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.
Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara.
Skala kegiatan pelayanan publik didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda termasuk tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan..
Undang-Undang Pelayanan Publik
Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.
Kerajaan Amanuban
Kerajaan Amanuban (Banam) adalah sebuah kerajaan yang terletak di pulau Timor bagian barat, wilayah Indonesia. Di era kemerdekaan Kerajaan Amanuban bersama Kerajaan Molo (Oenam) dan Kerajaan Amanatun (Onam) membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan (dalam bahasa Belanda disebut Zuid Midden Timor) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota SoE.
Kerajaan Amanuban
Kerajaan Amanuban (Banam) diawali dengan kehadiran Olak Mali leluhur Raja Nope dengan istrinya di Gunung Tunbes. Olak Mali mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kekuatan untuk memengaruhi suku-suku yang berada di Tunbes seperti Nuban, Tenis, Asbanu, Nomnafa untuk mengakuinya sebagai penguasanya. (Norholt,1971).
Kerajaan Amanuban
Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Olak Mali dan isterinya mampu meyakinkan kepada suku-suku ("tsepe") yang ada di Tunbes yang masih primitif seperti Nuban, Tenis, Asbanu, dan Nubatonis yakni ( Si Nuban yang suka Natoni) bahwa dia (Olak Mali) adalah Penguasa dan Pemimpin Amanuban ( Raja atau Usif). Hal ini dibuktikannya kepada Nubatonis dengan beberapa bukti menanam pohon pisang, menanam tebu, api unggun, memanggil bumi.
Kerajaan Amanuban
Empat kelompok suku yang hidup bermasyarakat di Tunbes bersama para amaf lain kemudian mengukuhkan Olak Mali menjadi Raja Amanuban ( Banam ) sekaligus peristiwa ini merupakan cikal bakal terbentuknya Kerajaan Amanuban. Bukti fisik yang ada hingga saat ini menunjukan kehebatan Olak Mali sebagai Raja Amanuban pertama yang mampu menata kehidupan sosial, kemasyarakatan dan pemukiman masyarakat Tubes secara baik dan teratur. Posisi istana ("sonaf") Raja Nope yang berada di tengah dengan pagar batu kokoh sebagai inti ("core") yang kemudian dikelilingi dengan pemukiman kelompok suku-suku seperti Tenis, Nuban, Asbanu, Nubatonis, Nomnafa menunjukan bahwa istana (sonaf) raja Nope di Tunbes ini adalah kerajaan Amanuban itu sendiri.
Kerajaan Amanuban
Daerah Tunbes sesuai pembagiannya terdiri dari Mnela OOh ( keempat suku di Tunbes), Kekan ( kawasan lindung), kandang kerbau, Istana (sonaf) dan tempat kuburan raja.Ada empat raja yang dimakamkan di Tunbes.
Kerajaan Amanuban
Menurut penelitian dari dr Pieter Middelkop bahwa secara tradisional sehari-hari orang - orang Amanuban dan wilayah Amanuban disebut Banam. Kata Banam atau Banamas digunakan untuk menyebut orang atau masyarakat Amanuban dan juga untuk wilayah Amanuban. Kata Banam terbentuk dari dua suku kata " ba" dan "nam". Ba adalah awalan (prefiks) yang sejajar dengan awalan ber dalam bahasa Indonesia yang berarti mempunyai. Kata Nam dalam bahasa Timor ( "uab meto") mempunyai arti merangkak atau merayap. Kata 'nam' atau 'na nam' biasanya digunakan untuk orang yang merangkap ( merayap). Dalam tradisi adat dan adat istiadat Timor termasuk Amanuban maka penduduk atau rakyat Amanuban yang mau bertemu dengan Raja maka bentuk penghormatan mereka kepada Raja sering dengan merangkak atau merayap.
Namun sering juga kata Amanuban diidentikan dengan nama salah satu kelompok suku yang ada di kuan tubu Tunbes yang bernama Nuban dengan sebutan Ama atau Am ( Bapak). Sehingga Am Nuban = sebutan atau sapaan bapak kepada Nuban. Ama Nuban = Bapak Nuban. Kata Ama atau Am biasa juga digunakan untuk menyapa atau memanggil orang laki-laki di Timor seperti Ama Asbanu atau Am Asbanu ( Bapak Asbanu), Ama Nomnafa atau Am Nomnafa ( Bapak Nomnafa), Ama Tenis atau Am Tenis ( Bapak Tenis). Sebutan atau panggilan Bapak kepada seseorang tidak serta merta diartikan sebagai Raja atau Usif karena tidak semua bapak itu adalah Raja atau Usif.Banam Tuan = Tuan atau pemimpin nya Banam ( Amanuban ) = Nope ( dipanggil dengan sebutan Nope).
Kerajaan Amanuban
Dari Tunbes kemudian pusat kerajaan Amanuban di pindahkan ke Pili Besabnao. Perpindahan pusat kekuasaan ini karena sudah terjadi pertambahan penduduk sedangkan luas lahan di Tunbes semakin kecil. Surat dari Apolonius Shot tertanggal 5 Juni 1613 menyebutkan bahwa saat VOC melakukan kunjungan dagang ke Timor untuk pembelian cendana maka saat itu sudah ada beberapa Raja kerajaan di Timor yang bisa dan senang diajak bersahabat dan bekerja sama. Williiem Jacobsz dan Melis Andriaz juga telah bertemu dan berbicara langsung dengan Raja Amanuban.
Kerajaan Amanuban
Kerajaan Amanuban tahun 1641 telah memeluk Agama Katolik ditandai dengan kunjungan missi padrie Jacinto de Dominggo namun disayangkan nama baptis mereka tidak dicantumkan dalam daftar nama silsilah raja-raja Amanuban.Bukti prasasti Gereja Katolik di Abi ( Neke) dibangun 1527.
Kerajaan Amanuban
Antonio da Hornay tokoh penting Topas ( Orang Kaesmetan-Portugis Hitam )memerintah di Timor 1664-1695 dan ia kawin dengan putri Amanuban dan Ambenu.De Ornay dan Da Costa merupakan dua tokoh penting yang saling merebut kekuasaan di Timor. Putra Dominggus da Costa III yang bernama Simao da Costa kawin dengan bi Noni Nope.Laporan VOC tahun 1764 menyebutkan bahwa Raja Amanuban dan Amanessi memintah diberi gelar Don ( Schulte Nordholt,1971). Kekejaman Simao Louis diimbangi dengan membagi bagikan tongkat kepada Raja yang tunduk kepada Portugis sebagai tanda pengenal untuk boleh mengumpulkan cendana dan lilin untuk dijual kepada Portugis. Antonio de Ornay kemudian menggantikan Simao Louis sebagai capitao mor di Timor.
Kerajaan Amanuban
Dalam surat Kaiser Sonbai tanggal 23 September 1703 yang dikirim ke Batavia menyebutkan bahwa Sonbai sedang menghadapi masalah dengan Ambenu,Amanuban,Boro, Asem,Mina, Likusaen. Kemudian terjadi pertempuran antara Molo dengan Amakono, Amfoan serta Amanuban dimana dalam pertempuran itu di pihak Amanuban tewas 5000 orang. ( Hans Hagerdal 2004). Batu bertulis ANNO 1709 ( secara jela batu tersebut tertulis DRB dan tulisan ANNO 1709, batu berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 31 cm dengan tebal batu 13 cm).
Kerajaan Amanuban
Setahun setelah Perang Penfui dalam dokumen VoC 1750, menyebutkan bahwa Raja pemimpin Amanuban saat itu adalah Don Michel ( Don Migil ) bersama Don Bernando dari Amfoang datanng ke Kupang bersama Kaiser dari Amakono dengan harapan hidup berdamai dengan Belanda. Karena sebelum pecahnya perang Penfui Amanuban bersama Amakono, Sorbian, Amanatun, Amarasi-Amanesi adalah sekutu Portugis dan Topas.
Kerajaan Amanuban
Pada tahun 1756 Raja Amanubang Don Louis II juga ikut menandatangani trakta kontrak Paravicini bersama raja-raja Timor lainnya. Contract Paravicini yang di buat oleh Komisaris Johanies Andreas Pavicini pada 9 Juni 1756 menurut catatan VOC 2941 itu selain di tanda tangani oleh Raja Don Louis juga di tanda tangani oleh Don Bastian fettor dari Amanuban dan ... temuku dari Amanuban.
Kerajaan Amanuban
Pada tahun 1786 suku Amanuban yang anti Belanda menyerang sonaf Raja Jacobus Albertu dari Amanuban di Kobenu yang letaknya setengah hari perjalanan dari Kupang.Jacobus Albertus pada tengah malam harus menyelamatkan diri bersama dua putranya kemudian menuju tanah tumpah darahnya Amanuban-Banam yang berjarak tiga hari perjalanan. Sepupu Jacobus Albertus yang bernama Tobani diakui sebagai Raja Amanuban.
Kerajaan Amanuban
Raja Don Louis III kemudian memindahkan pusat kerajaan Amanuban ( Banam) dari Pili Besabnao ke Niki-niki hingga sekarang. Raja Don Louis III bertakhta 1808-1824 dan dikenal sebagai "pendiri" kota Niki-niki dan menetapkan nama Nope ( awan ) sebagai marga dinasti Nope selanjutnya. Adik dari Raja Don Louis III yakni Tanelab di Babuin dan Taifa di Mei. Raja Baki Nope-Baki Klus mempunyai saudari bi Bia Nope ( Oenino) dan bi Nino Telnoni (Ofu). (Baki Klus).Raja Don Louis III wafat di Niki-niki tahun 1824 dan dimakamkan di Niki-niki, sekarang pemakaman Cina - Son Leu. Bi Lese Nenosae adalah istri dari Raja Don Louis III. (Regeeringsalmanak van Belanda)
Kerajaan Amanuban
Latar belakang perpindahan ke Niki-Niki karena tempat ini sangat strategis untuk pertahanan terhadap serangan musuh dan layak sebagai istana raja. Perkataan Niki-niki berasal dari kata Nik Nik yang berarti menjilat-jilat dan melihat ke belakang.
Kerajaan Amanuban
Digambarkan dalam laporan Belanda Raja Sufa Leu sebagai kekuasaan yang berdiri secara kuat bebas dari pengaruh dan tekanan colonial yang memerintah dengan keras saling mencurigai, selalu kuatir dan semua rakyatnya tunduk dan patuh kepadanya dengan rasa hormat dan takut. Setiap rakyat Amanubang yang berhadapan dengan Raja Sufa Leu dilarang keras menentang dan memandang wajah raja ini ( harus menutup mata / na bil ). Raja Sufa Leu pada tanggal 1 Juli 1908 menandatangani Korte Verklaring sebagai landschapen Amanubang dan Koko Sufa Leu sebagai Kaiser Muda Amanubang dan Zanu Nakamnanu.
Kerajaan Amanuban
Setelah Raja Sufa Leu alias Raja Bil Nope gugur sebagai pahlawan dengan membakar dirihnya ( Lan Ai) Oktober 1910 maka diangkatlah adik kandungnya Noni Nope sebagai penggantinya oleh Belanda. Raja Noni Nope sebagai kepala zelf bestuur Amanuban dengan dibantu oleh dua orang fettor yakni fetoor Noe Liu Zanu Nakamnanu ( Noe Nakan) dan Fettor Noe Bunu Boi Isu ( Noe Haen) dengan satu mafefa Tua Isu. Raja Noni Nope menandatangani korte Verklaring Maret 1912.
Kerajaan Amanuban
Menurut Arsip Nasional di Den Hag Belanda tentang Raja-raja Amanuban menyebutkan bahwasannya Raja Baki Nope melahirkan putra sulung bernama Raja Zanu Nope dengan saudaranya Pa'e. Menurut catatan Kruseman tentang Timor menyebutkan Raja Louis Nope baru meninggal pada tahun 1824 berusia lanjut dan putranya bertakhta menggantikannya tetapi bertentangan dengan pamannya. Adik kandung dari Hau Sufa Leu gelar Bil Nope ada dua orang laki-laki yaitu Kusa Nope ( Fatu Auni)dan Raja Noni Nope (Neke), dan seorang perempuan bi Natu Nope.
Kerajaan Amanuban
Raja Pae Nope menggantikan ayahnya Raja Noni Nope sebagai Raja Amanuban 1920. Raja Pae memekarkan dua kefetoran utama Amanuban menjadi tiga kefetoran dengan menambah lagi kefetoran Noe Beba yang dipimpin oleh keluarga Nope sendiri. Pada tahun 1939 Raja Pae Nope memekarkan lagi kefetoran di Amanubang menjadi tujuh kefetoran yakni Noe Bunu, Noe Hombet, Noe Siu, Noe Liu, Noe Muke, Noe Beba, Noe Meto.
Kerajaan Amanuban
Permaisuri dari Raja Pae Nope bernama Ratu bi Siki Nitibani berdiam di istana kerajaan Amanuban (Sonaf Naek) yang melahirkan putera mahkota raja Amanuban Johan Paulus Nope ( 1946-1949) dengan ketiga adiknya yaitu Kusa Nope ( fettor Noe Meto), bi Feti Nope, dan Kela Nope ( juga menjadi fetor Noemeto). Raja Pae Nope juga mempunyai beberapa orang istri seperti bi Fanu Tnunai, Bi Kohe Nitibani ( ibunda dari Raja Kusa Nope), bi Oba Sonbai, bi Tipe Asbanu, bi Oko Tuke, bi Koin Tunu, bi Kohe Babis, bi Bene Boimau, bi Seong Wun. Bi Kohe Nitbani adalah anak dari bi Oki pelayan (ata) tinggal di dalam sonaf Neke.
Kerajaan Amanuban
Raja Pae Nope pernah menandatangani korteverklaring pada 21 Februari 1923 di Niki-niki.
Kerajaan Amanuban
Putra Mahkota Johan Paulus Nope atau RajaLeu Nope menggantikan ayahnya sebagai Raja Amanuban 1946 karena raja Pae Nope sudah berusia lanjut dan tak kuat melaksanakan tugas pemerintahan kerajaan. Raja Johan Paulus Nope juga memiliki banyak istri yakni bi Nino Selan, bi Kohe Nitibani,bi Obe Banamtuan, bi Fenu Selan,bi Muke Tse, bi Liu Tse,bi Sufa Asbanu,bi sabet Abanat, bi Kaes Beti. Raja Leu Nope atau Johan Paulus Nope kemudian dibaptis menjadi Kristen Protestan dan bersama seluruh rakyat Amanuban menjadi penganut agama Protestan. Seluruh rakyat Amanuban sering juga menyebut Raja Leu Nope dengan sebutan-sebutan seperti Usi Anesit ( Raja yang mempunyai kelebihan - kelebihan dalam kalangan bangsawan Nope), Raja berambut panjang ( Usi Nakfunmanu), Usi Tata ( Raja yang juga adalah seorang kakak dalam kalangan keluarga sonaf-istana Amanuban).
Kerajaan Amanuban
Pada tanggal 21 Oktober 1946 Raja-Raja seluruh keresidenan Timor mengadakan sidang = konferensi di Kota Kefamenanu guna membentuk Timor Eiland Federatie atau (gabungan kerajaan afdelling Timor - Dewan Raja-raja Timor). Dalam sidang tersebut, H. A. Koroh (Raja Amarasi) dan A. Nisnoni (Raja Kupang) terpilih masing-masing sebagai ketua dan ketua muda Timor Eiland Federatie.
Kerajaan Amanuban
Raja Amanuban Johan Paulus Nope yang hadir dalam sidang tersebut dari Kerajaan Amanuban. Masih dalam forum yang sama berhasil dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Timor Eiland Federatie Amanuban mendudukan S.L Selan mewakili Kerajaan Amanuban, Ch. Tallo mewakili Kerajaan Amanatun dan T Benufinit mewakilikerajaan Mollo, sebagai DPRD Timor dan Kepulauanya.
Kerajaan Amanuban
Karena faktor kesehatan Raja Johan Paulus Nope yang terganggu maka kontroleur Belanda mengusulkan adiknya Kusa Nope yang baru tamat sekolah praja di Makasar untuk melaksanakan pemerintahan sehari-hari kerajaan sambil menantikan dewasanya Putra Mahkota kerajaan Amanuban anak laki-laki dari Raja Johan Paulus Nope yang bernama Louis Nope dan Mahteos Nino Nope untuk dinobatkan menjadi Raja Amanuban. Raja Pae Nope dan Raja Johan Paulus Nope wafat pada tahun 1959 di Niki-niki.
Kerajaan Amanuban
Kusa Nope kemudian menjadi Kepala Daerah Swapraja Amanuban ( KDS Amanuban). Kusa Nope juga kemudian menjadi Bupati Timor Tengah Selatan pertama. Istri pertama Kusa Nope bernama bi Malo Nitibani dan disusul bi Kina dan bi Sole. Ada tujuh raja Amanuban yang dimakamkan di Son Nain Niki-niki. Kedudukan raja adalah turun temurun, dan putera mahkota berhak menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Putra mahkota adalah putra sulung raja yang lahir dari permaisuri.
Kerajaan Amanuban
Adapun daftar raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Amanuban adalah :
Bodag, Panggul, Trenggalek
https://kenthus.web.id
Bodag, Panggul, Trenggalek
Bodag adalah salah satu Desa di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Bodag, Panggul, Trenggalek
Di desa ini terdapat Tempat Peristirahatan Panglima Besar Jenderal Sudirman pada waktu Perang Gerilya tepatnya di Njoso. Di desa ini juga SMA Negeri 1 Panggul berada. Sarana kesehatan juga telah tersedia Puskesmas Bodag. Secara Administratif wilayah Desa Bodag terbagi menjadi:
Karang Tengah, Panggul, Trenggalek
Karang Tengah adalah salah satu desa di kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Karang Tengah, Panggul, Trenggalek
Batas-batas wilayah:
Utara: Desa Depok
Barat: Kabupaten Pacitan, Desa Terbis
Selatan: Desa Besuki
Timur: Desa Kertosono, Desa Gayam
Karang Tengah, Panggul, Trenggalek
Merupakan sebuah desa yang barada di barisan pegunungan selatan. Karangtengah sebelumnya adalah sebuah kademangan yang membawahi desa-desa di sekitarnya yang dipimpin oleh seorang demang. Sehingga dahulu desa ini menjadi pusat kegiatan pendidikan, ekonomi, kebudayaan, serta administrasi di wilayah rayon atas.
Karang Tengah, Panggul, Trenggalek
Komoditi desa Karangtengah adalah: cengkeh, ketela, nilam, pinus, padi, kedelai, jagung, mangga, pete, dsb
Karang Tengah, Panggul, Trenggalek
mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, sebagian pedagang, dan pegawai negeri (guru, bidan, mantri, dsb).
Karang Tengah, Panggul, Trenggalek
Meskipun di daerah pelosok, Karangtengah banyak melahirkan orang-orang besar yang menjadi tokoh hingga tingkat nasional:
- Moesono Sarbini: pendiri SMEA Pogalan
- Goeritno: Mantan kepala Agraria Jogyakarta
- Sarwo: Mantan anggota DPR RI
- Sarmadi: Mantan camat Trenggalek
- Samsikin: mantan camat Durenan
- Ngatiyah: Ekonom
- Sukarno: Profesor di Unbraw
- Sutikno: mantan Kepala SPG Trenggalek
- dsb
Ngrencak, Panggul, Trenggalek
Ngrencak adalah salah satu desa di kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ngrencak, terletak 3 km sebelah timur dari pusat pemerintahan kecamatan Panggul, 51 km barat daya dari pusat pemerintahan kabupaten Trenggalek.Desa Ngrencak terbagi atas 5 dusun, yaitu:
Ngrencak, Panggul, Trenggalek
Kondisi geografis Ngrencak sebagian besar pegunungan, dengan sebagian kecil merupakan dataran yang berasal dari endapan tanah aluvial dari aliran Sungai Panggul.
Ngrencak, Panggul, Trenggalek
Ngrencak masih ditopang oleh kegiatan pertanian masyarakatnya yang sebagian besar menghasilkan ketela, jagung, kedelai, cengkeh, dan mengandalkan hasil hutan. Sebagian lagi adalah para pedagang kecil dari usaha tanah liat, anyaman bambu, para peternak sapi, kambing dan domba.
Ngrencak, Panggul, Trenggalek
Daerah Ngepoh Pucung bisa dikatakan kawasan paling timur yang cukup tertinggal. Daerah ini awalnya ketika musim kemarau sering dilanda kekeringan parah. Seiring dengan peningkatan pelayanan pemerintahan, Desa Ngepoh Pucung telah mendapatkan suplai air dengan adanya saluran pipa air yang berasal dari desa Watuagung kecamatan Dongko.
Ngrencak, Panggul, Trenggalek
Ngrencak adalah sebuah desa dengan pemahaman islam yang masih cukup kuat, misal di daerah Dusun Wonogondo dan Kasian Barat. Namun, juga tergolong pengelola budaya leluhur yang berbau mistik, seperti Dusun Ngrencak Krajan dan Kasian Timur.
Sawahan, Panggul, Trenggalek
Sawahan adalah salah satu desa di kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Di Desa Sawahan terdiri dari 4 dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kasun ("kepala dusun") yaitu
Sawahan, Panggul, Trenggalek
Pendidikan di Desa Sawahan sudah tergolong cukup untuk wilayah desa. Terdapat banyak lembaga pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP Negeri # Panggul, terdapat di desa ini mulai lembaga pendidikan negeri maupun swasta.
Sawahan, Panggul, Trenggalek
Mata pencaharian penduduk Desa Sawahan Mayoritas petani,Berkebun, pedagang,Wirasuwasta/wirausaha .
Hasil Pertanian/Perkebunan berupa padi, singkong,Cengkeh, Kelapa.
Hasil wirausaha berupa ES Drop, Penggilingan Batu Keral,Bakso dll
Golokan, Sidayu, Gresik
Golokan adalah salah satu desa di kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur, Indonesia.