Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Dana Perimbangan
DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah undang-undang pembentukan disahkan. Penghitungan DAU untuk daerah otonom baru dilakukan setelah tersedia data celah fiskal dan alokasi dasar untuk daerah baru tersebut. Dalam hal data dimaksud tidak tersedia, maka penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk. Dalam hal ini, penghitungan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.
Dana Perimbangan
Kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan dialokasikan sebagai DAU tambahan. DAU tambahan dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas dasar celah fiskal.
Dana Perimbangan
Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dana Perimbangan
DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara penyaluran DAU dan DAU tambahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Dana Perimbangan
Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Dana Perimbangan
Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dimaksud. Menteri teknis kemudian menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus dimaksud kepada Menteri Keuangan.
Dana Perimbangan
Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu:
Dana Perimbangan
Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedagkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Dana Perimbangan
Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi krietria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
Dana Perimbangan
Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional danmenteri/pimpinan lembaga terkait.
Dana Perimbangan
Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan.
Dana Perimbangan
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi DAK dimaksud, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Dana Perimbangan
Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.
Dana Perimbangan
Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.
Dana Perimbangan
DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
Dana Perimbangan
Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud.
Dana Perimbangan
Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
Dana Perimbangan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Efram Potelle
Efram Potelle adalah seorang pembuat film asal Portland, Maine, Amerika Serikat. Ia sekarang berbasis di Los Angeles.
Efram Potelle
Ia bekerjasama menyutradarai "The Battle of Shaker Heights" melalui musim kedua dari acara HBO "Project Greenlight".
Ikatan Hakim Indonesia
Ikatan Hakim Indonesia,yang dikenal sebagai "Ikatan Hakim Indonesia" atau IKAHI adalah sebuah organisasi pejabat peradilan di Indonesia.Anggota IKAHI termasuk hakim pengadilan tingkat pertama dan hakim senior, sebagai tandingan untuk Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) yang termasuk hakim pengadilan banding.Pemimpin IKAHI Suhadi menjelaskan tujuan organisasi adalah memberikan perlindungan hakim dari ancaman dan gangguan, meskipun aktivis transparansi peradilan telah membantah hal ini.
Ikatan Hakim Indonesia
IKAHI didirikan pada tahun 1953 dalam rangka untuk membela kepentingan hakim Indonesia pada topik-topik seperti gaji dan independensi peradilan dari eksekutif. Pendiri organisasi diberikan kepada Suryadi,hakim agung Mahkamah Agung Indonesia ketiga, karena ia adalah orang pertama yang mulai mengorganisir hakim-hakim dari tingkat kecamatan pada tahun 1952. Suryadi juga menjadi ketua IKAHI yang pertama, meskipun ia akhirnya mengundurkan diri sebagai ketua karena konflik antara dirinya dan organisasi itu sendiri.
Ikatan Hakim Indonesia
IKAHI kadang-kadang menjadi penentang Pemerintah Indonesia serta aktivis untuk mendorong pengawasan peradilan yang lebih besar.Meskipun organisasi ini sering mendorong untuk kenaikan gaji hakim, organisasi ini juga mengancam tindakan hukum terhadap hakim yang terpaksa terjadi pemogokan dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2012. IKAHI juga berperan penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 yang mencabut peran Komisi yudisial dalam pemilihan hakim untuk pengadilan administrasi, kecamatan dan pengadilan agama, dan menyerahkan kekuasaan itu kembali ke Mahkamah Agung.
Thomas Kidd (ilustrator)
Thomas Kidd (kelahiran 1955) adalah seorang ilustrator fiksi ilmiah dan fantasi asal Amerika Serikat. Ia tinggal di New Milford, Connecticut.
Thomas Kidd (ilustrator)
Kidd meraih beasiswa ke Syracuse University, namun keluar pada dua tahun kemudian. Ia pindah ke New York City untuk menjadi artis profesional
Rick Sternbach
Richard Michael Sternbach (kelahiran tahun 1951 di Bridgeport, Connecticut) adalah seorang ilustrator yang dikenal karena membuat ilustrasi ruang angkasa dan karyanya pada serial televisi "Star Trek".
Rick Sternbach
Pada 1969, Sternbach masuk Universitas Connecticut mengambil jurusan seni rupa, namun dua tahun kemudian pindah ke juruan biologi kelautan.
Johnnie Johnson (opsir AU Britania Raya)
Marsekal Muda James Edgar Johnson (9 Maret 1915 – 30 Januari 2001) adalah seorang penerbang ulung Angkatan Udara Britania Raya (Royal Air Force).
Johnnie Johnson (opsir AU Britania Raya)
Ia pertama kali bertempur di fase akhir Pertempuran Britania, tetapi saat itu belum dapat mencetak satupun skor bunuh. Tahun 1940, Johnson sempat menjadi wingman seorang penerbang ulung Royal Air Force yang terbang dengan dua kaki palsu, yaitu Douglas Bader. Selama berada di unit Bader, ia berhasil mencetak skor lima kemenangan udara, ia akhirnya menjadi penerbang ulung dan dipromosikan menjadi komandan terbang.
Johnnie Johnson (opsir AU Britania Raya)
Mulai tahun 1941 sampai 1944, Johnson selalu ikut pengeboman ofensif ke wilayah Eropa dudukan Jerman hampir tanpa istirahat. Pada masa-masa ini ia telah mengalami banyak pertempuran udara berat. Pertempuran-pertempuran yang ia ikuti adalah Serangan Dieppe, Serangan Pengeboman Kombinasi, Invasi Normandia, Operasi Market Garden, Pertempuran Bulge, dan Serangan Sekutu Barat ke Wilayah Jerman. Pada akhir perang, ia berhasil mendapat pangkat kapten grup.
Johnnie Johnson (opsir AU Britania Raya)
Selama kariernya, Johnson berhasil membukukan 34 kemenangan udara individu beserta tujuh kemenangan yang dibagi, tiga kemenangan yang masih diragukan, 10 pengrusakan individu, tiga pengrusakan terbagi, dan satu hancur di darat. Ia telah melakukan 700 sorti selama perang, 57 kali terlibat dalam duel udara, dan hanya satu kali ditembak jatuh, yaitu ketika Spitfire-nya tertembak di pangkal sayap, dan berhasil mendarat darurat. 14 Bf-109 dan 20 Fw 190 berhasil ia tembak jatuh, jumlah Fw 190 yang ia tembak jatuh menjadikannya sebagai penerbang ulung tersukses Royal Air Force dalam melawan pesawat jenis tersebut. Skor kemenangan udaranya juga menjadikannya sebagai penerbang ulung Sekutu Barat terunggul.
Johnnie Johnson (opsir AU Britania Raya)
Johnson melanjutkan kariernya di Royal Air Force setelah perang dunia berakhir, dan terlibat dalam Perang Korea sebelum akhirnya pensiun tahun 1966 dengan pangkat marsekal muda. Dia tetap tertarik dengan dunia penerbangan dan sering mengadakan pembicaraan publik mengenai hal tersebut, serta terjun ke dalam bisnis seni penerbangan. Johnnie Johnson tetap aktif sampai akhir hayatnya pada tahun 2001 karena mengidap kanker.
Si Doel The Movie
Si Doel The Movie adalah film drama keluarga Indonesia yang merupakan sekuel dari kelanjutan Sinetron fenomenal di era 1990an "Si Doel Anak Sekolahan", diproduksi pada tahun 2018 dan disutradarai oleh H.Rano Karno. Film ini merupakan kelanjutan dari Sinetron legendaris dimasanya dan film merupakan kelanjutan kisah cinta Doel mengejar Sarah yang dahulu pernah menjadi istrinya ke negeri Kincir Angin Belanda.
Si Doel The Movie
Empat belas tahun sudah SARAH (Cornelia Agatha) pergi tanpa kabar dan perpisahan yang jelas, menyimpan kerinduan dalam hati DOEL (H. Rano Karno) yang sudah berumah tangga dengan ZAENAB (Maudy Koesnaedi). Melalui HANS (Adam Jagwani), SARAH meminta DOEL dibawa ke Belanda. untuk mempertemukannya dengan DUL (Rey Bong), anak hasil pernikahannya dengan DOEL. Maka, dengan dalih urusan bisnis, HANS mengundang DOEL datang ke Belanda.
Si Doel The Movie
Tanpa mengetahui maksud sebenarnya, DOEL ditemani MANDRA (H Mandra YS) terbang ke Amsterdam dan membuat pecah kerinduan yang dipendamnya selama ini. DOEL bertemu dengan SARAH dan anaknya DUL. Tapi, kini DOEL berada didalam pilihan yang sulit. Harapan, Kerinduan, Keresahan dan keihkhlasan menyelimuti kisah tiga insan yang kerap dipermainkan oleh takdir. Dan pilihan untuk berada dalam jalan terbaik berada di tangan DOEL yang menggalau tanpa mau membohongi dan melukai perasaan siapa pun.Pemeran Maknyak Aminah Cendrakasih dalam keadaan sakit pun beliau masih menyempatkan diri untuk syuting meski terbaring dalam ranjangnya karena beliau tidak bisa melihat akibat penyakit Glaukoma yang ia derita. Dalam film ini pun, diceritakan Maknyak sedang sakit dan sehari-hari dirawat oleh Zaenab.
Si Doel The Movie
untuk soundtrack Si Doel The Movie dibawakan oleh Armada dengan judul yang sama Si Doel Anak Betawi yang diciptakan oleh Syumandjaja dan Selamat Jalan Kekasih yang dinyanyikan kembali oleh penyanyi jebolan Mammamia Wizzy yang diciptakan oleh Bebi Romeo
Si Doel The Movie
Sebelum resmi tayang, film "Si Doel The Movie" berhasil meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Kedua penghargaan tersebut adalah Film Indonesia Pertama yang Tayang dan Gala Premiere di Belanda, serta Film Indonesia dengan Gala Premiere Dua Hari Berturut-turut. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Pendiri Museum Rekor Indonesia Jaya Suprana.
Freek Colombijn
Freek Colombijn, PhD adalah seorang antropolog dan sejarawan asal Belanda lulusan Universitas Leiden. Penelitiannya banyak dilakukan di Indonesia, mengenai antropologi perkotaan. Salah satu karya terkenalnya adalah "Paco-paco Kota Padang" (2006).
Freek Colombijn
Setelah meraih gelar doktor pada 1994, ia mengabdi di Departemen Sosial dan Antrolopogi Budaya Vrije Universitas Amsterdam.
Dana Darurat
Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Dana Darurat termasuk salah satu sumber penerimaan daerah.
Dana Darurat
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, adalah penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain. Di dalam lain-lain pendapatan itulah terdapat Dana Darurat dan Hibah kepada Daerah.
Dana Darurat
Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa ditetapkan oleh Presiden.
Dana Darurat
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah juga dapat mengalokasikan Dana Darurat pada Daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Krisis solvabilitas ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi denganDewan Perwakilan Rakyat.
Dana Darurat
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat, Dana Darurat hanya digunakan untuk keperluan mendesak. Dana Darurat harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.
Dana Darurat
Dana Darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan fungsi Pelayanan Publik yang dilakukan badan usaha milik daerah (BUMD), Dana Darurat dapat diteruskan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD yang melaksanakan fungsi Pelayanan Publik.
Dana Darurat
Dana Darurat tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lainnya dalam APBN.
Dana Darurat
Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa dapat mengajukan permintaan Dana Darurat kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan paling sedikit Kerangka Acuan Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta Rencana Anggaran Biaya. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan Dana Darurat selama masih dalam tahap pascabencana.
Dana Darurat
Menteri Keuangan bersama kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permintaan dimaksud. Verifikasi dan evaluasi dilakukan oleh:
Dana Darurat
1. Kepala BNPB dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dalam rangka penilaian atas kerangka acuan dan rencana anggaran biaya dari aspek kerusakan dan kerugian untuk penyusunan anggaran kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
Dana Darurat
2. Menteri Keuangan, dalam rangka penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD.
Dana Darurat
Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi dimaksud, Menteri Keuangan menyusun rencana anggaran Dana Darurat per Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
Dana Darurat
Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Darurat dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN tahun anggaran berikutnya yang disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Alokasi Dana Darurat merupakan belanja transfer ke Daerah. Menteri Keuangan menetapkan alokasi Dana Darurat bagi Daerah yang terkena Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa sebelum tahun anggaran berakhir.
Dana Darurat
Menteri Keuangan menyalurkan Dana Darurat dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Darurat berdasarkan penilaian Menteri Keuangan, dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja. Menteri Keuangan dalam melakukan penilaian atas capaian kinerja berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
Dana Darurat
Menteri Keuangan melakukan penatausahaan atas penyaluran Dana Darurat. Menteri Keuangan menyusun dan menyajikan laporan realisasi penyaluran Dana Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana Darurat
Kepala Daerah melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan Dana Darurat. Realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Darurat dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelesaian kegiatan yang didanai dengan Dana Darurat kepada Menteri Keuangan, Kepala BNPB, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya paling lambat 2 bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
Dana Darurat
Dalam hal Dana Darurat diteruskan kepada BUMD, pimpinan BUMD melaksanakan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan Dana Darurat. Pimpinan BUMD menyampaikan laporan kinerja dan penyelesaian kegiatan yang didanai dengan Dana Darurat kepada Kepala Daerah. Realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Darurat dilaporkan dalam laporan keuangan BUMD.
Dana Darurat
Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Keuangan.
Dana Darurat
Menteri Keuangan, Kepala BNPB, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait berdasarkan laporan penyelesaian kegiatan yang didanai dengan Dana Darurat melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Darurat.
Dana Darurat
Tata cara pengelolaan dana darurat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.
Dana Darurat
Kepala Daerah yang daerahnya mengalami "Bencana Nasional" dan/atau "Peristiwa Luar Biasa" mengajukan permintaan Dana Darurat kepada Menteri Keuangan. Permintaan Dana Darurat melampirkan paling kurang:Permintaan Dana Darurat dapat diajukan setiap tahun anggaran selama masih dalam tahap pascabencana.
Dana Darurat
Dalam hal sebagian dan/atau seluruh Dana Darurat diteruskan kepada BUMD, KAK rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta rencana anggaran belanja harus dilampiri dengan surat pernyataan Kepala Daerah bahwa Dana Darurat akan disalurkan sebagai hibah.
Dana Darurat
Menteri Keuangan menyampaikan salinan permintaan Dana Darurat kepada Kepala BNPB.
Dana Darurat
Menteri Keuangan bersama Kepala BNPB dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permintaan Dana Darurat. Verifikasi dan evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:Kepala BNPB bertindak sebagai koordinator dalam rangka penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja dari aspek kerusakan dan kerugian untuk penyusunan anggaran kebutuhan dan jangka waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait bertanggung jawab atas hasil penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja. Kepala BNPB menyampaikan hasil penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja kepada Menteri Keuangan sebagai salah satu dasar perhitungan besaran Dana Darurat.
Dana Darurat
Penyampaian hasil penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja dilakukan paling lambat 15 hari kerja setelah diterimanya salinan permintaan Dana Darurat.
Dana Darurat
Penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD dilakukan dengan cara menghitung selisih antara penerimaan umum APBD dengan pengeluaran umum APBD. Penerimaan umum APBD merupakan penerimaan yang belum di-"earmark" yang terdiri atas:Pengeluaran umum APBD merupakan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat wajib dimaksud merupakan belanja pegawai dan belanja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dana Darurat
Besaran Dana Darurat dihitung berdasarkan selisih antara hasil penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja dengan penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD. Dalam hal nilai hasil penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja lebih besar daripada penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD, maka selisih tersebut merupakan kebutuhan Dana Darurat Pemerintah Daerah. Dalam hal nilai hasil penilaian atas KAK dan rencana anggaran belanja sama dengan atau lebih kecil daripada penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD, maka Pemerintah Daerah tidak akan memperoleh alokasi Dana Darurat.
Dana Darurat
Berdasarkan hasil perhitungan dimaksud, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menentukan indikasi awal kebutuhan Dana Darurat. Indikasi awal kebutuhan Dana Darurat dilaksanakan berdasarkan mekanisme APBN. Menteri Keuangan menetapkan kebijakan besaran Dana Darurat pada Transfer ke Daerah bagian Transfer Lainnya.
Dana Darurat
Anggaran Dana Darurat ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN. Menteri Keuangan menetapkan alokasi Dana Darurat per daerah.
Dana Darurat
Berdasarkan penetapan Menteri Keuangan dimaksud, Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Dana Darurat pada Lain-Lain Pendapatan dalam APBD. Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan Dana Darurat sebagai belanja dalam APBD berdasarkan KAK dan rencana anggaran belanja.
Dana Darurat
Dana Darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan daerah dalam 1 tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan yang didanai oleh Dana Darurat tidak/belum dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran yang bersangkutan, maka dapat dilanjutkan sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
Dana Darurat
Menteri Keuangan selaku PA-BUN mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran Dana Darurat. Untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, Menteri Keuangan menunjuk Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai PPA-BUN Transfer. PPA-BUN Transfer dalam melaksanakan kewenangannya memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab:PPA-BUN Transfer menyampaikan RDP-BUN kepada Dirjen Anggaran. Dalam hal diperlukan, PPA-BUN Transfer dapat mengusulkan revisi RDP-BUN. Tata cara penyusunan dan pengesahan RDP-BUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dirjen Anggaran menetapkan DHP RDP-BUN sebagai dasar PPA-BUN Transfer dalam menyusun DIPA-BUN. DIPA-BUN disampaikan oleh PPA-BUN Transfer kepada Dirjen Anggaran untuk mendapatkan pengesahan. Dalam hal diperlukan, PPA-BUN Transfer dapat mengusulkan revisi DIPA-BUN.
Dana Darurat
Tata cara penyusunan, pengesahan, dan revisi DIPA-BUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.