Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Riba
Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan.
Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa.
Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya.
Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.
Pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat di bidang perekonomian dan perdagangan. Pada masa tersebut, uang dan kredit menjadi unsur yang penting dalam masyarakat. Pinzaman untuk memberi modal kerja kepada para pedagang mulai digulirkan pada awal Abad XII. Pasar uang perlahan-lahan mulai terbentuk. Proses tersebut mendorong terwujudnya suku bunga pasar secara meluas.
Para sarjana Kristen pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral semata yang merujuk kepada ayat-ayat Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka juga mengaitkannya dengan aspek-aspek lain. Di antaranya, menyangkut jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, ciri-ciri dan makna keadilan, bentuk-bentuk keuntungan, niat dan perbuatan manusia, serta per-bedaan antara dosa individu dan kelompok.
Mereka dianggap telah melakukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil bahasan mereka untuk tujuan memperhalus dan melegitimasi hukum, bunga dibedakan menjadi interest dan usury. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Para tokoh akademisi Kristen yang memberikan kontribusi pendapat yang sangat besar sehubungan dengan bunga ini adalah Robert dari Courçon (1152-1218), William dari Auxxerre (1160-1220), St. Raymundus dari Peñafort (1180-1278), St. Bonaventura (1221-1274), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274).
Kesimpulan hasil bahasan para sarjana Kristen periode tersebut sehubungan dengan bunga adalah sebagai berikut :
Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinzaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan.
Mengambil bunga dari pinzaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung dari niat si pemberi hutang.
Pendapat para reformis Protestan telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga. Para reformis itu antara lain adalah John Calvin (1509-1564), Charles du Moulin (1500 - 1566), Claude Saumaise (1588-1653), Martin Luther (1483-1546), Melanchthon (1497-1560), dan Zwingli (1484-1531).
Riba
Beberapa pendapat Calvin sehubungan dengan bunga antara lain:
Du Moulin mendesak agar pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif. Saumise, seorang pengikut Calvin, membenarkan semua pengambilan bunga, meskipun ia berasal dari orang miskin. Menurutnya, menjual uang dengan uang adalah seperti perdagangan biasa, maka tidak ada alasan untuk melarang orang yang akan menggunakan uangnya untuk membuat uang. Menurutnya pula, agama tidak perlu repot-repot mencampuri urusan yang berhubungan dengan bunga.
Riba
Menurut Gereja katolik pandangan mengenai Riba tidaklah berubah dengan pendapat para pendiri gereja seperti St. Gregorius dan St. Yohanes Krisostomus. tetapi prinsip dari riba(bunga) itulah yang berubah, karena bila zaman dahulu uang tidak bisa memberikan hasil kalau tidak dijalankan seperti yang disebutkan oleh kitab matius 27:27 menyatakan:"Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.”
Riba
Namun, pada zaman sekarang, uang dapat memberikan hasil, karena uang dapat dibungakan atau di investasikan.Dengan demikian, meminjamkan uang dengan “bunga yang pantas” bukanlah tindakan yang tidak adil. Namun, kalau memberikan pinjaman dengan bunga yang terlalu tinggi, maka telah dianggap berdosa karena melawan keadilan.
Riba
Namun,prinsip ini pun harus di laksanakan dengan bijaksana.Misal,seseorang mempunyai uang 1 miliar dan seseorang meminjam dari orang tersebut 1 juta rupiah, maka janganlah menarik bunga, apalagi kalau orang yang meminjam benar-benar miskin. Bahkan kalau perlu,pemilik uang itu harus memberikannya dengan rela. Namun bila berada dalam situasi bisnis, maka adalah pantas, kalau menarik bunga dari pinjaman yang diberikan sebab sudah adanya persetujuan dari kedua pihak mengenai akan adanya bunga dari pinjaman tersebut. Seperti yang dilalukan oleh pihak perbankan dan nasabahnya.
Riba
Ada dua perbedaan mendasar antara investasi dengan mem-bungakan uang. Perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga makna masing-masing.
Riba
Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu ter-gantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai mudharib atau pengelola dana.
Dengan demikian, bank Islam tidak dapat sekadar menyalurkan uang. Bank Islam harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau return of investment sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.
Riba
Ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya, yakni hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan hutang yang terjadi karena pengadaan barang. Hutang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.
Hutang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri dari harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, maka selamanya tidak boleh berubah naik, karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk hutang pengadaan barang, bukan hutang uang.
Riba
Sekali lagi, Islam mendorong praktik Bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
Perampokan
Ada beberapa macam perampokan, namun yang paling umum adalah:
Enkripsi
Di bidang kriptografi, enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Dikarenakan enkripsi telah digunakan untuk mengamankan komunikasi di berbagai negara, hanya organisasi-organisasi tertentu dan individu yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak akan kerahasiaan yang menggunakan enkripsi. Di pertengahan tahun 1970-an, enkripsi kuat dimanfaatkan untuk pengamanan oleh sekretariat agen pemerintah Amerika Serikat pada domain publik, dan saat ini enkripsi telah digunakan pada sistem secara luas, seperti Internet "e-commerce", jaringan Telepon bergerak dan ATM pada bank.
Enkripsi
Enkripsi dapat digunakan untuk tujuan keamanan, tetapi teknik lain masih diperlukan untuk membuat komunikasi yang aman, terutama untuk memastikan integritas dan autentikasi dari sebuah pesan. Contohnya, "Message Authentication Code" (MAC) atau "digital signature". Penggunaan yang lain yaitu untuk melindungi dari analisis jaringan komputer.
Enkripsi
Sebuah cipher adalah sebuah algoritme untuk menampilkan enkripsi dan kebalikannya dekripsi, serangkaian langkah yang terdefinisi yang diikuti sebagai prosedur. Alternatif lain ialah "encipherment". Informasi yang asli disebut sebagai "plaintext", dan bentuk yang sudah dienkripsi disebut sebagai "chiphertext". Pesan "chipertext" berisi seluruh informasi dari pesan "plaintext", tetapi tidak dalam format yang didapat dibaca manusia ataupun komputer tanpa menggunakan mekasnisme yang tepat untuk melakukan dekripsi.
Enkripsi
"Cipher" pada biasanya memiliki parameter dari sebagian dari informasi utama, disebut sebagai kunci. Prosedur enkripsi sangat bervariasi tergantung pada kunci yang akan mengubah rincian dari operasi algoritme. Tanpa menggunakan kunci, "chiper" tidak dapat digunakan untuk dienkirpsi ataupun didekripsi.
Enkripsi
Pada penggunaan non teknis, sebuah "secret code" merupakan hal yang sama dengan "cipher". Berdasar pada diskusi secara teknis, bagaimanapun juga, "code" dan "cipher" dijelaskan dengan dua konsep. "Code" bekerja pada tingkat pemahaman, yaitu, kata atau frasa diubah menjadi sesuatu yang lain. "Cipher", dilain pihak, bekerja pada tingkat yang lebih rendah, yaitu, pada tingkat masing-masing huruf, sekelompok huruf, pada skema yang modern, pada tiap-tiap bit. Beberapa sistem menggunakan baik "code" dan "cipher" dalam sistem yang sama, menggunakan "superencipherment" untuk meningkatkan keamanan.
Enkripsi
Menurut sejarahnya, kriptografi dipisah menjadi dikotomi "code" dan "cipher", dan penggunaan "code" memiliki terminologi sendiri, hal yang sama pun juga terjadi pada "cipher": ""encoding", "codetext", "decoding"" dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga, "code" memiliki berbagai macam cara untuk dikembalikan, termasuk kerapuhan terhadap kriptoanalisis dan kesulitan untuk mengatur daftar kode yang susah. Oleh karena itu, "code" tidak lagi digunakan pada kriptografi modern, dan "cipher" menjadi teknik yang lebih dominan.
Enkripsi
Ada banyak sekali variasi pada tipe enkripsi yang berbeda. Algoritme yang digunakan pada awal sejarah kriptografi sudah sangat berbeda dengan metode modern, dan "cipher" modern dan diklasifikasikan berdasar pada bagaimana "cipher" tersebut beroperasi dan "cipher" tersebut menggunakan sebuah atau dua buah kunci.
Sejarah "Cipher" pena dan kertas pada waktu lampau sering disebut sebagai "cipher" klasik. "Cipher" klasik termasuk juga "cipher" pengganti dan "cipher" transposisi. Pada awal abad 20, mesin-mesin yang lebih mutakhir digunakan untuk kepentingan enkripsi, mesin rotor, merupkan skema awal yang lebih kompleks.
Enkripsi
Metode enkripsi dibagi menjadi algoritme "kunci simetris" dan algoritme "asymmetric key". pada algoritme "symmetric key" (misalkan, DES dan AES), pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang digunakan bersama dan dijaga kerahasiaanya. Pengirim menggunkan kunci ini untuk enkripsi dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk dekripsi. Pada algoritme "kunci asimetris" (misalkan, RSA), terdapat dua kunci terpisah, sebuah "public key" diterbitkan dan membolehkan siapapun pengirimnya untuk melakukan enkripsi, sedangkan sebuah "private key" dijaga kerahasiannya oleh penerima dan digunakan untuk melakukan dekripsi.
Enkripsi
Cipher "kunci simetris" dapat dibedakan dalam dua tipe, tergantung pada bagaimana "cipher" tersebut bekerja pada blok simbol pada ukuran yang tetap ("block ciphers"), atau pada aliran simbol terus-menerus ("stream ciphers").
FoMMA
FoMMA adalah singkatan dari Forum Musyawarah Masyarakat Adat. Forum ini dibentuk dengan maksud agar tersedia wadah di mana wakil masyarakat adat dari wilayah adat yang berada dalam Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dan sekitarnya dapat berhimpun untuk membahas dan mengkaji, serta saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah adatnya.
FoMMA
Sejarah pembentukannya dimulai dari Musyawarah Kepala Adat Besar yang berada di 10 wilayah adat yang berada dalam kawasan TNKM pada awal Februari 1999, di mana pada pertemuan tersebut salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya wadah di mana wakil dari wilayah adat dapat berkumpul secara rutin untuk membahas pengelolaan sumberdaya alam di wilayah adat masing-masing yang berada dalam TNKM. Pada pertemuan tersebut juga diungkapkan mengenai keinginan masyarakat untuk ikut mengelola TNKM.
FoMMA
Pada akhir tahun 1999, dengan difasilitasi oleh WWF Indonesia Program dibentuklah Tim Formatur yang kemudian membentuk Tim Kerja untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan FoMMA. Tim ini terdiri dari wakil beberapa wilayah adat dan Kepala Adat besar serta tokoh masyarakat dari kelompok suku yang ada di TNKM.
FoMMA
Pada tanggal 7 Oktober 2000 melalui musyawarah pertama yang dihadiri oleh para Kepala Adat dan wakil dari 10 wilayah adat di kawasan TNKM maka dibentuklah organisasi FoMMA yang kemudian dikukuhkan oleh Bupati Malinau pada bulan Oktober 2000.
FoMMA
Anggota FoMMA adalah lembaga-lembaga adat yang ada di dalam dan sekitar TNKM melalui perwakilan yang ditunjuk/diutus oleh masing-masing lembaga adat terdiri dari :
FoMMA
Struktur Organisasi FoMMA terdiri dari Badan Musyawarah (BM) FoMMA, Badan Pelaksana (BP) FoMMA, dan Penasihat FoMMA.
adan Musyawarah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi FoMMA yang diwujudkan melalui pertemuan musyawarah yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh wakil/utusan dari lembaga-lembaga adat. Badan Pelaksana adalah badan yang diangkat oleh FoMMA untuk melaksanakan tugas pengelolaan sehari hari. Sedangkan Badan penasihat FoMMA adalah badan yang dibentuk oleh FoMMA untuk memberikan masukan , arahan dan saran teknis tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dan diTNKM. Anggota Badan Penasihat terdiri tokoh masyarakat, ,beberapa tenaga ahli yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi, dan unsur pemerintah.
FoMMA
Sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan FoMMA akan diupayakan dari bantuan lembaga-lembaga mitra atau donatur; sumbangan dari masing-masing wilayah adat; Bantuan yang syah dan tidak mengikat; dan usaha kegiatan pengelolaan TNKM.
FoMMA
Latar belakang pembentukan Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) ini adalah karena adanya tuntutan masyarakat agar mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah (wilayah adat) yang secara turun temurun dihuni serta hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah adatnya sendiri.
FoMMA
Pembentukan FoMMA ini juga disebabkan adanya keprihatinan yang mendalam bahwa hak adat masyarakat di TNKM akan diabaikan bahkan akan disangkal dalam sistem pengelolaan Taman Nasional. Hal ini didasarkan atas pengamatan terhadap sistem pengelolaan yang telah dilaksanakan pada beberapa Taman Nasional baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh sebab itu masyarakat adat di kawasan TNKM berupaya sungguh-sungguh, agar pengalaman pahit dan bencana yang telah terjadi pada masyarakat adat berhubungan dengan sistem pengelolaan Taman Nasional di Indonesia tidak terulang kembali, dan mendukung sepenuhnya pengelolaan Taman Nasional yang berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian alam dan mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah (wilayah adat) serta sumber daya alam yang ada di dalamnya.
FoMMA
Masyarakat adat di kawasan TNKM juga berkeyakinan bahwa tujuan TNKM sebagai kawasan konservasi akan dapat tercapai jika masyarakat di kawasan terlibat dan bertanggungjawab penuh dalam perencanaan dan pengelolaan TNKM. Keterlibatan dan tanggungjawab penuh dari masyarakat itu hanya mungkin terjadi apabila hak masyarakat adat terhadap tanah (wilayah adat) itu diakui dan dihormati.
FoMMA
Berdasarkan keyakinan ini maka masyarakat adat menuntut agar hak-hak dasar yang melekat pada keberadaan masyarakat adat serta hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayah adat harus diakui dan dihormati. Hal itu juga berarti bahwa dalam pengelolaan TNKM yang berada dalam wilayah adat masyarakat, maka masyarakat adat haruslah menjadi bagian dari pengelola bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Keikutsertaan FoMMA dalam pengelolaan sumber daya alam di TNKM adalah untuk ikut menjamin agar pelaksanaan pengelolaan TNKM tidak bertentangan dengan
Topeng Kaca
Topeng Kaca (bahasa Jepang: ガラスの仮面 "Garasu No Kamen") adalah sebuah manga yang mulai dikarang tahun 1976 oleh Suzue Miuchi. Manga ini diterbitkan di Indonesia oleh Elex Media Komputindo.
Topeng Kaca
Manga ini bercerita tentang perjuangan seorang gadis bernama Maya Kitajima dalam meraih impiannya untuk menjadi seorang aktris di panggung teater. Dalam perjalanannya meraih impian, Maya mendapatkan saingan dari seorang aktris yang sebaya dengannya, Ayumi Himekawa, putri dari aktris terkenal dan ayah seorang sutradara dunia.
Topeng Kaca
Sejak awal Maya naik ke atas panggung telah ada seorang penggemar setia yang selalu menyemangatinya di balik mawar ungu. Dan suatu saat akan diketahuinya bahwa penggemarnya selama ini adalah Direktur muda Daito (nama sebuah perusahaan besar), Masumi Hayami, yang selama ini dianggapnya paling kejam dan dingin dalam memperlakukan semua artis.
Topeng Kaca
Persaingan Maya dan Ayumi mencapai puncaknya ketika memperebutkan hak pementasan Bidadari Merah (karya agung dalam dunia teater) dari aktris zaman dulu Mayuko Chigusa. Topeng Kaca juga menceritakan kisah cinta segitiga antara Maya, Masumi, dan Koji, lelaki yang pernah dekat dengan Maya dan masih mencintai Maya.
Topeng Kaca
Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1976, telah ada 44 volume manga Topeng Kaca yang dikarang oleh Suzue Miuchi. Hingga saat ini para penggemar serial ini belum dapat berpuas diri karena kisah panjang perjalanan Maya Kitajima belum berakhir. Karena jalinan cerita yang belum berakhir ini, sempat tersebar rumor di kalangan penggemar bahwa Suzue Miuchi sudah meninggal.
Topeng Kaca
Pada tahun 2008 Miuchi meluncurkan kembali strip Topeng Kaca volume 43 di majalah Bessatsu Hana to Yume, suplemen bagi majalah dua bulanan Hana to Yume, sedangkan volume 44 diluncurkan pada bulan Agustus 2009. Sampai saat ini serial Topeng Kaca belum juga tamat, namun Miuchi telah mengumumkan bahwa ia bermaksud untuk menamatkan serial ini tidak lama lagi.
A.M. Fatwa
Kapten KKO (Purn.) Andi Mappetahang Fatwa atau A. M. Fatwa () adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi DKI Jakarta.
A.M. Fatwa
Ia meninggal karena penyakit liver stadium 4
A.M. Fatwa
AM Fatwa lahir di Bone pada 12 Februari 1939 dari keluarga yang bersahaja, meskipun sebenarnya dia termasuk keturunan keluarga Kerajaan Bone. Ia menjadi ikon perlawanan dan sikap kritis terhadap rezim Orde Lama dan Orde Baru, sehingga sejak muda sering mendapat teror dan tindak kekerasan dari aparat intel kedua rezim tersebut, sampai keluar masuk rumah sakit dan penjara.
A.M. Fatwa
Terakhir ia divonis 18 tahun penjara, dari tuntutan seumur hidup, dijalani efektif 9 tahun, lalu tahanan luar, dan dapat amnesti, karena kasus Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, dan khutbah-khutbah politiknya yang kritis terhadap Orde Baru. Jika diakumulasi, ia menghabiskan waktu selama 12 tahun di balik jeruji besi, selain tahanan luar.
A.M. Fatwa
AM FAtwa adalah salah seorang anak asuh Amnesti Internasional di London yang banyak mempublikasikan kasus-kasus politiknya ke dunia internasional. Dua Anggota Kongres Amerika Serikat telah mendesak Presiden George Bush untuk memberikan perhatian khusus kepada dua tahanan politik Indonesia, yaitu HR Dharsono dan AM Fatwa. Dokumen surat kedua anggota kongres tersebut diterima AM Fatwa dari mantan Kapolri yang juga aktivis Petisi 50, Jenderal Pol. Hoegeng Imam Santoso. Ketika Dan Quayle, Wapres AS (1989-1993) berkunjung ke Indonesia pada bulan April 1989, tokoh pegiat HAM, HJC Princen dkk langsung menemuinya dan mengingatkan agar lebih memperhatikan nasib dua tahanan politik tersebut. Wapres Dan Quayle lalu memerintahkan Dubes AS di Jakarta untuk tindak lanjut bentuk perhatian tersebut. Kedutaan AS lantas mengutus Sekretaris Politiknya Mr. Julian Lebourgeois untuk mengunjungi keluarga AM Fatwa di Kramat Pulo Gundul, di pinggir rel kereta dan di samping kali comberan yang hitam.
A.M. Fatwa
Atas segala penyiksaan yang dialami, ia merupakan satu-satunya warga negara yang pernah menuntut Pangkobkamtib di pengadilan. Tetapi setelah terjadi perubahan sistem politik dan rezim pemerintahan melalui gerakan reformasi yang turut dipeloporinya, dengan jiwa besar dan sikap kenegarawanan, ia memaafkan dan menemui tokoh-tokoh yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan pemenjaraannya. Lalu, secara manusiawi dan kekeluargaan membina hubungan baik yang berkelanjutan.
A.M. Fatwa
Sejak muda AM Fatwa aktif di berbagai organisasi seperti PII, GPII, HMI, dan Muhammadiyah. Ia juga aktif dari awal terbentuknya Keluarga Besar PII sebagai Penasihat dan kini Dewan Kehormatan. Demikian juga di KAHMI pernah jadi Wakil Ketua di awal terbentuknya, kemudian Dewan Penasihat. Belakangan juga ICMI, terakhir sebagai Dewan Kehormatan.
A.M. Fatwa
Ia juga aktif di front-front pergerakan seperti Front Pemuda, Badan Kerjasama Pemuda Militer (BKSPM), Front Nasional, dan Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB), serta Front Anti Komunis (FAK) pimpinan Isa Anshari, Hassan Aidit, dan Aunur Rofiq Mansur. Pernah menjadi Sekretaris Perserikatan Organisasi-Organisasi Pemuda Islam Seluruh Indonesia (PORPISI) mewakili HMI, ketika presidiumnya diketuai A. Chalid Mawardi dari GP Anshor. Juga pernah menjadi Sekjen Badan Amal Muslimin ketika presidiumnya diketuai oleh Letjen. H. Soedirman. Badan Amal Muslimin nantinya menjadi fasilitator inisiatif terbentuknya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI).
A.M. Fatwa
AM Fatwa mengenyam pendidikan tinggi di IAIN Jakarta Fak. Dakwah (1960-1965 minus ujian akhir), merangkap Fak. Publisistik Univ. Ibnu Chaldun Jakarta (1960-1964), melanjutkan ke UNTAG Surabaya Fak. Ketatanegaraan & Ketataniagaan (1968-1970) ujian akhir S1 UNTAG Jakarta (1970). Selain aktif di intra-universiter sebagai Ketua Senat dan Anggota Dewan Mahasiswa IAIN, ia juga memelopori terbentuknya HMI Komisariat IAIN dan Cabang Ciputat.
A.M. Fatwa
Saat kuliah di IAIN itu, AM Fatwa mendapat beasiswa ikatan dinas dari ALRI, dan menjabat Ketua Koprs Pelajar Calon Perwira AL Komisariat Jakarta menggantikan dr. Otto Maulana dari Universitas Indonesia (1960-1961). Selanjutnya jadi Ketua Senat Seluruh Indonesia menggantikan dr. Tarmizi Taher dari Universitas Airlangga (1961-1963).
A.M. Fatwa
Selanjutnya mengikuti Sekolah Dasar Perwira Komando (Sedaspako) V/1967 KKO AL, namun tidak berlanjut sebagai Perwira AL, dan hanya menjadi Imam Tentara yang ditempatkan sebagai Kepala Dinas Rohani Islam Pusat Pendidikan Tamtama, merangkap Kepala Penerangan di Gunung Sari, Surabaya. Terakhir Wakil Kepala Dinas Rohani Islam Komando Wilayah Timur KKO AL di Surabaya hingga akhir tahun 1969. Kemudian oleh Komandan Pusat KKO AL Mayjen KKO Moch. Anwar, pada tahun 1970 AM Fatwa diperbantukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Letjen KKO AL Ali Sadikin, di bidang agama dan politik.
A.M. Fatwa
Ketika Jenderal AH Nasution dan Jenderal Ahmad Yani melakukan koordinasi dan konsolidasi kekuatan Ormas non-parpol, untuk mengimbangi pengaruh PKI dalam elit politik dan kekuasaan, lalu dibentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), Anggota Front Nasional pada 20 Oktober 1964. AM Fatwa ikut menandatangani deklarasinya, mewakili Pelajar Islam Indonesia (PII). Ketika Golkar menjadi kekuatan politik Orde Baru, AM Fatwa yang berstatus PNS Pemda DKI, pernah menjabat Ketua Bidang Pembinaan Rohani Golkar DKI (1976).
A.M. Fatwa
Meski berstatus narapidana bebas bersyarat pada tahun 1993, yang mestinya secara formal baru bebas tahun 2002, atas izin Presiden Soeharto, Menteri Agama Tarmizi Taher menjadikannya Staf Khusus, dan berlanjut pada Menteri Agama Quraish Shihab.
A.M. Fatwa
Mantan Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50 itu bersama eksponen bangsa lainnya menggulirkan gerakan reformasi, hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.
A.M. Fatwa
AM Fatwa adalah salah seorang deklarator berdirinya Partai Amanat Nasional, lalu menjadi Ketua DPP PAN (1998-2005), Wakil Ketua MPP PAN, dan Dewan Kehormatan PAN (2015-2020).
A.M. Fatwa
Dalam Pemilu 1999, AM Fatwa terpilih menjadi Anggota DPR RI dari PAN. Ia lalu menjabat Wakil ketua DPR RI (1999-2004). Dalam Pemilu 2004, ia terpilih untuk kedua kalinya dari PAN, dan menjadi Wakil Ketua MPR RI (2004-2009). Pada Pemilu 2009 dan 2014, AM Fatwa memutuskan maju sebagai calon perorangan dan terpilih menjadi Anggota DPD RI, Senator dari DKI Jakarta.