Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Reformasi perpajakan
Di Indonesia, reformasi perpajakan mulai dilakukan pada akhir tahun 1983., dengan keluarnya lima undang-undang perpajakan baru. Hal itu dilakukan karena undang-undang yang berlaku sebelumnya dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kelima undang-undang itu adalah:Pada tahun 1997 dikeluarkan beberapa UU baru untuk melengkapi UU yang telah ada, yaitu UU No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU No 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Reformasi perpajakan
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia adalah penerimaan negara yang masih sangat tergantung dari sektor migas. Selain itu kecilnya tingkat penerimaan pajak dan rasio pajak dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan G20 lainnya. Oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Reformasi perpajakan
Pada akhir tahun 2016, Pemerintah Indonesia mengukuhkan program reformasi perpajakan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan.
Sel darah merah pak
Sel darah merah pak (, juga dikenal sebagai "red cell concentrate" dan "packed cells") merupakan sel darah merah yang telah dipisahkan untuk transfusi darah. Biasanya digunakan pada anemia baik gejala atau ketika hemoglobin kurang dari 70-80 g/L (7-8 g/dL). Satu unit meningkatkan kadar hemoglobin sekitar 10 g/L. Pengulangan transfusi mungkin diperlukan pada orang yang menerima kemoterapi kanker atau yang memiliki kelainan hemoglobin. pencocokan Silang biasanya diperlukan sebelum darah diberikan. Transfusi diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah.
Sel darah merah pak
Efek samping termasuk reaksi alergi seperti anafilaksis, kerusakan sel darah merah, infeksi, kelebihan volume, dan cedera paru-paru. Dengan metode persiapan sekarang, risiko infeksi virus seperti hepatitis C dan HIV/AIDS kurang dari satu dalam satu juta. Packed red blood cells didapat dari darah utuh atau dengan apheresis. Ketahanannya bisa mencapai tiga sampai enam minggu.
Sel darah merah pak
Meluasnya penggunaan packed red blood cells dimulai pada tahun 1960-an. Hal ini tercantum pada Daftar Obat Esensial Organisasi Kesehatan Dunia, obat-obatan paling efektif dan aman untuk sistem kesehatan. Di Britania Raya, packed red blood cells diperlukan biaya sekitar £ 120 per unit. sejumlah versi lain juga ada, termasuk darah utuh ("whole blood"), sel-sel darah merah yang dikurangi leukositnya, dan sel-sel darah merah yang dicuci.
Sel darah merah pak
Transfusi darah biasanya dianjurkan apabila kadar hemoglobin mencapai 70 g/L (7 g/dL) pada orang-orang yang mempunyai organ vital yang stabil. Untuk orang-orang dengan penyakit jantung atau setelah pembedahan dianjurkan pada 8 g/dL.
Sel darah merah pak
RBC digunakan untuk mengembalikan kapasitas membawa oksigen pada orang-orang dengan anemia akibat trauma atau masalah medis lainnya, dan yang paling umum komponen darah digunakan dalam transfusi obat. Secara historis , RBC ditransfusikan sebagai bagian dari darah utuh ("whole blood"), namun sekarang biasanya digunakan secara terpisah sebagai RBC dan komponen plasma. Kompatibilitas darah ditentukan dari proses identifikasi yang rumit.
Tenda besar
Tenda besar merupakan salah satu istilah politik dimana salah satu partai politik memiliki banyak pengikut dengan beragam latar belakang. Latar belakang tersebut dapat berupa latar belakang yang bersifat pribadi maupun ideologi. Lawan dari tenda besar adalah politik puritan atau pemurnian di mana partai politik terkait mempertahankan satu nilai yang dianggap sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
Tenda besar
Partai Libertarian dan Partai Demokrat merupakan dua partai di Amerika Serikat yang sering disebut partai tenda besar karena berbagai latar belakang anggota serta pengurusnya. Salah satu bukti dari hal ini adalah Ron Paul dan Gary Johnson yang pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Libertarian. Meskipun di dalam Partai Republik (partai awal keduanya) keduanya dikenal liberal, tetapi terdapat perbedaan pandangan. Ron Paul dikenal sangat menentang aborsi karena posisi dirinya yang cenderung "pro-life" (pro kehidupan) sedangkan Gary Johnson dikenal tidak mempermasalahkan aborsi karena dikenal sebagai seorang "pro-choice" (pro pilihan hidup).
Tenda besar
Hal ini juga terlihat pada Partai Demokrat di era Franklin D. Roosevelt. Pada era tersebut, Partai Demokrat merupakan salah satu partai besar dengan dukungan dari berbagai lapisan kelas terutama masyarakat kelas bawah, buruh, dan petani.
Tenda besar
Selain itu, Partai Republik juga dianggap sebagai partai tenda besar pada awalnya karena kebijakan di era Abraham Lincoln yang ramah terhadap kaum minoritas terutama kulit hitam (Afrika-Amerika). Selain itu, pada era kontemporer (saat ini), Partai Republik dianggap memiliki fase tenda besar karena memiliki banyak tokoh yang mempunyai ideologi politik yang beragam.
Tenda besar
Pada era Perdana Menteri Gordon Brown (2007–2010), Pemerintahan Britania Raya dan Partai Buruh mengalami era yang disebut sebagai zaman tenda besar. Hal ini ditandai dengan masuknya orang dengan berbagai latar belakang di Pemerintahan Gordon Brown. Salah satunya tokoh dari Partai Liberal Demokrat.
Tenda besar
Di Jerman, Partai CDU merupakan salah satu partai yang sering dianggap sebagai partai tenda besar. Hal ini dibuktikan dengan jalinan koalisi dengan CSU di Bavaria. CSU dan CDU, meskipun memiliki latar belakang yang sama bahkan di dalam parlemen mereka satu fraksi (CDU/CSU), memiliki banyak perbedaan pandangan.
Tenda besar
Di Kanada, Partai Liberal dianggap sebagai representasi dari partai tenda besar.
Tenda besar
Di India, Partai Kongres Nasional India (Indian National Congress (INC)) merupakan salah satu partai tenda besar yang di awal pendiriannya memiliki cita-cita untuk mengusir Pemerintah Kolonial Britania Raya dan didukung oleh berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda-beda.
Tenda besar
Di Indonesia, PDIP pada era awal (Pemilihan umum 1999) dianggap sebagai salah satu representasi partai tenda besar di Indonesia karena luasnya spektrum politik dan latar belakang kader-kader yang ada pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan masuknya beberapa tokoh politik dari berbagai latar belakang seperti Soetardjo Soerjogoeritno, Sabam Sirait, Abdul Madjid, Aberson Marle Sihaloho, Royani Haminullah, Sukowaluyo Mintoraharjo (GMKI), Roy B.B. Janis (GMNI), Sophan Sophiaan, Alexander Litaay (GMKI), Haryanto Taslam, Noviantika Nasution, Arifin Panigoro (ITB, Pengusaha Grup Medco) , Tjahjo Kumolo (KNPI, eks Golkar),Theo Syafei (eks Pangdam Udayana), Raja Kami Sembiring Meliala (tokoh militer), Widjanarko Puspoyo (eks Golkar), Zulfan Lindan (HMI), Permadi, Meliono Soewondo (ITB), dan Heri Akhmadi (ITB, mantan aktivis mahasiswa '78).
Tenda besar
Selain itu, Golkar juga sering disebut sebagai partai tenda besar karena beberapa kadernya memiliki berbagai latar belakang yang berbeda. Hal ini terlihat dari beberapa politisi Golkar yang memiliki latar belakang berbeda antara lain Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Siswono Yudo Husodo, Agung Laksono.
Johannes Sobotta
Robert Heinrich Johannes Sobotta, , adalah ahli anatomi dari Jerman. Ia belajar kedokteran di Berlin, di mana ia sering menjadi asisten kedua di institut anatomi. Sejak 1895 ia menjadi persektor di institut anatomi komparatif, embriologi dan histologi di Würzburg. Pada 1903 ia menjadi asisten profesor dan 1912 menjadi profesor penuh untuk anatomi topografikal. Pada 1916 dia pindah ke Universitas Königsberg sebagai direktur di institut anatomi, dan selanjutnya menjabat posisi yang sama di Universitas Bonn (sejak 1919).
Johannes Sobotta
Ia terkenal sebagai pencipta Atlas Anatomi Manusia Sobotta, sebuah karya adiluhung dari anatomi makroskopis yang diakui atas kualitas dan detailnya yang tinggi. Atlas ini pertama kali diterbitkan 1904 dengan judul "Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen" ("Atlas anatomi manusia yang deskriptif"), yang telah diterbitkan dalam 300 edisi, dalam 19 bahasa (15 edisi dalam Bahasa Inggris). Sobotta juga penulis Atlas und Grundriss der Histologie und mikroskopischen Anatomie des Menschen (1902) yag kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dan diterbitkan sebagai ""Textbook and atlas of human histology and microscopic anatomy"".
Johannes Sobotta
Pada tahun 1944 ia dianugerahi penghargaan "Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft".
Kritik sosial
Kritik sosial merupakan sebuah inovasi yang artinya kritik sosial menjadi sarana komunikasi gagasan baru disamping menilai gagasan lama untuk suatu perubahan sosial. Kritik sosial sebagai salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat (Oksinata, 2010:33).
Kritik sosial
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kritik sosial merupakan suatu kritikan, masukan, sanggahan, sindiran, tanggapan, ataupun penilaian terhadap sesuatu yang dinilai menyimpang atau melanggar nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
Kritik sosial
Masalah sosial merupakan gejala-gejala sosial yang meresahkan masyarakat. Menurut Soekanto (1992:79), setiap perubahan, pada umumnya, selalu menimbulkan masalah, baik masalah besar maupun masalah kecil. Suatu masalah sosial akan terjadi apabila kenyataan yang dihadapi oleh warga masyarakat berbeda dengan harapannya.
Kritik sosial
Hal tersebut sejalan dengan Abdulsyani (2012:183) yang mengatakan bahwa masalah sosial itu bisa muncul karena nilai-nilai atau unsur-unsur kebudayaan pada suatu waktu mengalami perubahan sehingga menyebabkan anggota-anggota masyarakat merasa terganggu atau tidak lagi dapat memenuhi kebutuhannya melalui kebudayaan itu. Masalah-masalah sosial itu dapat berupa kebutuhan-kebutuhan sosial atau kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologis. Masalah kebutuhan sosial biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan pergaulan dalam masyarakat sedangkan masalah kebutuhan biologis disebabkan oleh sulitnya atau tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan biologis seperti kebutuhan makan, minum, dan lain-lain.
Kritik sosial
Soekanto (2010:365), melihat ada delapan masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat yaitu:
Sementara itu, Abdulsyani (2012:188-195) mengajukan lima masalah sosial utama yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Masalah-masalah tersebut antara lain:
Kritik sosial
Kritik sosial yang ada di masyarakat memiliki banyak media penyampaian baik berupa lisan (verbal) maupun tertulis.
Kritik sosial
Kritik sosial secara verbal pada umumnya dinyatakan dalam media berupa lagu (nyanyian) atau ungkapan seperti sumpah serapah.
Kritik sosial
Secara verbal, kritik sosial dapat dinyatakan melalui tulisan dalam media fiksi maupun non fiksi, prosa maupun puisi.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan (niat, hasrat),dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
Salah satu hal yang menjadi kontroversi dari undang-undang ini adalah beberapa pasal yang menurut beberapa pihak menyinggung masalah Agama dan pendidikan terutama di sekolah-sekolah berbasis agama. RUU Sisdiknas menjadi perdebatan karena ada beberapa pasal dinilai oleh kelompok agama tertentu tak sejalan dengan kondisi bangsa yang plural. Negara juga dianggap mencampuri otonomi pendidikan. Pasal-pasal yang dianggap bermasalah yakni pasal 3,4, dan 13. Pasal 3, "Pendidikan nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa"... Sedangkan Pasal 4, "Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa"... Pasal 13 ayat I (a), "mengatur hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama di sekolah sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama". Sebaliknya bagi kelompok agama lain, substansi RUU dianggap tak ada masalah. Bagi mereka, pendidikan tak sekadar menciptakan manusia yang cerdas, tapi juga beriman dan bertakwa. Kelompok ini juga menganggap wajar jika pelajaran agama diajarkan oleh guru yang seagama dengan murid.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
Selain itu, pada tahun 2013 atau tepat 10 tahun setelah undang-undang tersebut disahkan timbul tuntuntan untuk mencabut UU tersebut karena dianggap memiliki unsur komersialisasi alias kapitalisme pendidikan.
Dewan Revolusioner Tertinggi (Somalia)
Dewan Revolusioner Tertinggi atau SRC (; ; ), adalah badan pemerintahan yang memerintah Somalia dari tahun 1969 sampai 1976.
Dewan Revolusioner Tertinggi (Somalia)
Pada tanggal 15 Oktober 1969, saat berkunjung ke kota di wilayah utara Somalia, Las Anod, Presiden Somalia Abdirashid Ali Shermarke ditembak mati oleh salah seorang pengawalnya sendiri. Pembunuhannya segera diikuti oleh kudeta militer pada sore hari tanggal 21 Oktober 1969 (sehari setelah pemakamannya), di saat Angkatan Darat Somalia merebut kekuasaan tanpa menghadapi oposisi bersenjata —yang pada dasarnya merupakan pengambilalihan kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Pemberontakan ini dipelopori oleh Mayor Jenderal Mohamed Siad Barre, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Somalia.
Dewan Revolusioner Tertinggi (Somalia)
Di sisi Barre, Dewan Revolusioner Tertinggi (SRC) yang mengambil alih kekuasaan setelah pembunuhan Presiden Sharmarke dipimpin oleh Letnan Kolonel Salaad Gabeyre Kediye dan Kepala Kepolisian Jama Korshel. Kediye secara resmi memegang gelar "Bapak Revolusi", dan Barre tak lama kemudian menjadi kepala SRC. SRC kemudian mengganti nama negara menjadi Republik Demokratik Somalia, menangkap para mantan anggota pemerintahan sipil, melarang partai politik, membubarkan parlemen dan Mahkamah Agung, dan menangguhkan konstitusi.
Hasyim Wahid
Hasyim Wahid (atau lebih akrab disapa Gus Iim) merupakan salah satu tokoh Nahdlatul' Ulama (NU) yang juga merupakan anak dari KH. Wahid Hasjim dan adik dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Salahuddin Wahid (Gus Sholah). Ia memiliki pengalaman di bidang pemerintahan sebagai salah satu pejabat di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Selain itu, ia juga pernah menjadi salah satu anggota dan pengurus dari PDI Perjuangan dan anggota YKPK (Yayasan Keluarga Pembina Kesatuan).
Hasyim Wahid
Ia merupakan anak dari Wahid Hasyim dan pernah berkuliah di ITB.
Pembantaian Purwodadi
Pembantaian Purwodadi merupakan salah satu babak peristiwa pembantaian dan pembersihan sisa-sisa pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah pada tahun 1968. Pembantaian ini terkenal di dunia internasional setelah salah satu tokoh yang ikut di dalam pembersihan tersebut memberikan kesaksiannya dan ditulis serta disebarluaskan oleh HJC Princen (Poncke Princen) dan koran Harian KAMI dengan editornya yaitu Nono Anwar Makarim. Salah satu hal kontroversi dari kasus ini adalah adanya daerah yang diduga merupakan lokasi kuburan massal korban pembantaian. Lokasi pembantaian tersebut diduga ada di daerah Kuwu, hutan Monggot, Sungai Ganjing, Sungai Glugu, Waduk Simo, Waduk Langon, Sendangtapak, Daplang, Tegowanu, Kedungjati, Mojolegi,Boyolali, serta Hutan Sanggarahan.
Pembantaian Purwodadi
Lihat pula : Peristiwa Gerakan 30 September
Pembantaian Purwodadi
Setelah peristiwa Gerakan 30 September menyebar luas ke publik Indonesia dan dimulai upaya-upaya dari pemerintah dan masyarakat terutama organisasi kemasyarakatan untuk segera melakukan pembersihan dan penumpasan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dan mendukung gerakan tersebut. Upaya pembersihan ini dilakukan terutama dengan bantuan dan seijin pihak aparat bersenjata. Di Jawa Tengah, penumpasan dilakukan atas seijin penguasa militer setempat (dalam hal ini Kodam Diponegoro dan Dandim Purwodadi) ditambah dengan bantuan data intelijen yang bersumber dari pihak CIA dan Amerika Serikat.
Pembantaian Purwodadi
Pada Februari 1969, Poncke, Cees dan Henk pergi mengunjungi Purwodadi, Jawa Tengah. Ketiganya berhasil menemui Romo Ignatius Wignyosumarto, Pastor Gereja Katolik Purwodadi yang menceritakan tentang pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI. Romo Wignyosumarto mendengar informasi itu dari Mamik, seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra) yang turut dalam pembunuhan 50 orang lebih anggota dan simpatisan PKI. Kepada Poncke, Romo Wignyosumarto bercerita kalau Mamik mengalami trauma dan merasa berdosa karena turut membunuh 50 orang anggota dan simpatisan PKI. Terdorong rasa bersalah, Mamik meminta untuk diadakan pengakuan dosa. Kemungkinan, atas dasar kemanusiaan, Romo Wignyo mengambil risiko melanggar etika membocorkan informasi itu kepada Poncke. Sayang, nasib malang menimpa Mamik. Pada 5 Maret 1969, sebulan setelah Poncke jumpa pers, tentara Kodim 0717/Purwodadi menangkap Mamik. Setelah itu tak diketahui lagi bagaimana riwayat Mamik.
Pembantaian Purwodadi
Atas informasi Romo Wignyo, Princen, Cees dan Henk mengunjungi seluruh kamp tahanan yang ada di Grobogan. Di Kuwu, ia menemukan bukti kuat adanya pembunuhan terhadap sekitar 860 orang tahanan di sana. Poncke dan kedua kawannya mengumpulkan kesaksian dari penduduk sekitar yang mengetahui adanya pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI. Dalam otobiografinya Poncke mengatakan, “orang-orang yang ditangkap pada aksi pembersihan telah dibunuh dengan cara memukul kepala para korban dengan batangan besi. Ini dilakukan pada malam hari setelah kereta api ke Yogyakarta lewat.”
Pembantaian Purwodadi
Tapi mendadak hati Poncke bimbang. Dia harus memilih antara kawan atau rakyat Indonesia yang dicintainya. “Aku berada dalam pilihan sulit. Kalau berita itu sampai dimuat lebih dulu dalam koran Belanda, dan kemudian baru pers internasional, maka kami Komisi Hak-Hak Manusia, bisa dituduh tidak berbuat apa-apa dan tutup mulut karena takut,” kata Poncke dalam otobiografinya, "Kemerdekaan Memilih". Komisi Hak-Hak Manusia yang dimaksud Poncke adalah Lembaga Hak-Hak Azasi Manusia, di mana dia duduk sebagai Wakil Ketua II. Kebimbangan menerpanya karena dia berjanji kepada Cees van Caspel dan Henk Kolb, dua wartawan Belanda sahabatnya itu, untuk mengangkat kasus pembunuhan massal di Purwodadi sebagai berita ekslusif di" De Haagsche Courant", koran tempat mereka bekerja. Namun sebelum berita turun di Belanda, Poncke putar haluan, memutuskan untuk membuka skandal terbesar di awal berdirinya rezim Orde Baru itu di hadapan wartawan nasional di Jakarta.
Pembantaian Purwodadi
Kabar itu pun segera tersiar. Poncke mengadakan jumpa pers di Jakarta pada 26 Februari 1969. Sehari setelah jumpa pers media nasional memberitakan tentang peristiwa di Purwodadi. Harian "KAMI," yang dikelola oleh para aktivis mahasiswa Angkatan 1966, menurunkan "headline" “Purwodadi dalam Ketakutan” pada keesokan harinya, Rabu, 27 Februari 1969. Dalam keterangan persnya Poncke mengungkapkan bahwa Dandim 0717/ Purwodadi, Letkol. Tedjo Suwarno, berperan penting dalam peristiwa tersebut. Pernyataan Tedjo Suwarno,“lebih baik kalian (masyarakat) membersihkan (komunis) sendiri daripada saya yang membersihkannya,” diperkirakan menjadi pendorong utama terjadinya kekerasan di Purwodadi. Kodim Purwodadi sendiri, atas perintah Kodam Diponegoro, menjalankan operasi penumpasan PKI melalui Operasi Kikis I (periode 4 Juli – Desember 1967) dan Kikis II (peiode 27 Juni – 7 Juli 1968). Dalam dua gelombang operasi itu, ribuan orang ditangkap dan disekap di beberapa kamp penahanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Grobogan.
Pembantaian Purwodadi
Berbagai media massa yang terbit di ibukota pun segera berlomba-lomba menyiarkan kabar ihwal skandal pembunuhan massal yang dibongkar oleh Poncke. Wartawan "Sinar Harapan" Yopie Lasut dan wartawan "Indonesia Raya "Maskun Iskandar menuliskan serial laporan langsung dari Purwodadi. Bahkan peristiwa ini menarik minat Soe Hok Gie yang saat itu juga tengah disibukkan meneliti kasus serupa di Bali.
Pembantaian Purwodadi
Selang beberapa hari setelah tersiarnya kabar pembunuhan massal di Purwodadi, banyak petinggi Angkatan Darat waktu itu, seperti Panglima TNI AD Jend. M. Panggabean dan Pangdam Diponegoro Mayjend.Surono berlomba-lomba menyatakan bantahannya bahkan Poncke dituduh sebagai agen komunis. Menghadapi tuduhan itu Poncke balas menyerang mengatakan bahwa tuduhan itu tak berdasar karena pada masa Sukarno, di saat PKI ada di atas angin, dia justru menjadi lawannya. “Saya bukan seorang sentimentalis naif,” begitu kata Poncke.
Pembantaian Purwodadi
Cees dan Henk yang gagal membuat berita Purwodadi ekslusif akhirnya tetap mengangkat kasus itu di "De Haagsche Courant". Hasil reportase Cees dan Henk ternyata membawa dampak yang cukup besar. Berita itu menyulut reaksi dan gelombang protes dari masyarakat internasional, khususnya di Belanda terhadap rezim Orde Baru. Surat kabar Belanda "Trouw" edisi 19 April 1969 menyiarkan “surat terbuka” dari "Comite Indonesie" (Komite Indonesia) yang keberatan dengan niat jalinan kerjasama Belanda-Indonesia karena dengan demikian melegalkan pembunuhan massal yang telah dilakukan Indonesia. Di lain pihak pemimpin kelompok Indonesianis terkemuka, Dr. J.M. Pluvier menyatakan bahwa pemerintah Soeharto bertanggung jawab atas penangkapan terhadap orang-orang kiri dan diskriminasi terhadap golongan Cina.
Pembantaian Purwodadi
Bola salju yang menggelinding sejak peristiwa pembunuhan massal di Purwodadi terungkap semakin membesar. Dalam rangka lustrum Universitas Katolik Nijmegen, pada tanggal 17 April 1969 diselenggarakan sebuah ceramah dengan mengundang Menteri Keuangan RI, Drs. Frans Seda sebagai penceramah. Begitu Frans Seda naik ke panggung untuk mulai berceramah, Y. van Herte seorang mahasiswa menyela dan bertanya perihal peristiwa pembunuhan massal anggota PKI selama bulan Oktober 1965. Frans menyanggupi untuk menjawab pertanyaan itu setelah ia diberi kesempatan untuk memberikan ceramah terlebih dahulu. Ternyata mereka menolak dan meminta pertanggungjawaban Frans atas pembunuhan massal di Indonesia. Akibatnya suasana menjadi kacau, bahkan Frans Seda diteriaki sebagai "Moordenaar dan lafaard..!". Akhirnya ceramah dibatalkan dan Frans Seda keluar meninggalkan Aula Universitas lewat pintu belakang.
Pembantaian Purwodadi
Prof. Dr. W.F. Wertheim, seorang Indonesianis yang juga menjadi salah satu anggota komite Indonesia, dalam sebuah wawancara dengan Majalah "Vrije Nederland" juga menyatakan ketidaksetujuannya atas bantuan finansial pemerintah Belanda bagi pemerintah Soeharto. Dalam wawancara lain dengan sebuah stasiun TV di Belanda, Wertheim kembali menegaskan, “tidak ada kerjasama” dengan rezim yang membiarkan pembunuhan massal terhadap 80.000 hingga 100.000 orang tahanan politik. Pemerintah Orde Baru, yang dibuat berang oleh pernyataan Wertheim, kemudian melarangnya mengunjungi Indonesia.