Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Andreas Pasolympia
Andreas Pasolympia (lahir di Semarang, 24 Juli 1992) adalah hipnoterapis, konsultan, coach, dan inspirator dari Indonesia.
Andreas Pasolympia
Andreas Pasolympia adalah seorang hipnoterapis, inspirator, dan konsultan komunikasi dari Indonesia. Ia menjadi seorang pembicara publik pada usia 18 tahun. Kariernya dimulai dari merantau ke Jakarta dan menjadi sales kartu kredit. Setelah itu ia aktif di berbagai kegiatan pengembangan diri dan komunikasi. Ia kini pada usianya yang ke-21 sedang menempuh pendidikan pascasarjana di London School of Public Relations Jakarta.
Andreas Pasolympia
Andreas Pasolympia aktif sebagai pembicara di berbagai seminar, perusahaan, dan sekolah. Andreas juga beberapa kali diliput media massa karena kisah kehidupannya. Andreas adalah anak tunggal karena kedua kakaknya meninggal terkena virus toksoplasma. Andreas dikenal aktif dalam gerakan-gerakan kepemudaan Indonesia dan pemgembangan diri. Ia menerapkan ilmu-ilmu yang ia telah pelajari seperti komunikasi, Neuro-Linguistic Programming, hipnoterapi, untuk melakukan manajemen perubahan.
Palangga, Duruka, Muna
Palangga merupakan sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Duruka, Kota Raha, Sulawesi Tenggara.
Palangga, Duruka, Muna
Kelurahan Palangga dibentuk pada tahun 1979 pada masa pemerintahan bupati Muna La Ode Kaimudin. Kelurahan ini memiliki luas 153 Ha. Kelurahan ini berpendudukkan 1.991 jiwa dengan jumlah 505 kepala keluarga.
Kelurahan Palangga merupakan wilayah penunjang ibu kota kabupaten, sehingga wajar saja wilayah ini merupakan salah satu daerah bisnis.
Palangga, Duruka, Muna
Mayoritas mata pencaharian penduduk kelurahan palangga adalah sebagai buruh dan pedagang.
Palangga, Duruka, Muna
Seluruh penduduk yang menetap didaerah ini beragama islam. DPDK/Penunjang Kegiatan administrasi kelurahan ini berasal dari dana tahunan pemerintah kabupaten.
Adapun batas-batas wilayah daerah ini adalah sebagai berikut.
Palangga, Duruka, Muna
Adapun lurah yang pernah memimpin wilayah ini adalah sebagai berikut.
Palangga, Duruka, Muna
Di wilayah ini telah berdiri unit unit pendidikan terpadu berupa sebuah Sekolah Dasar dan sebuah taman kanak kanak / PAUD.
Palangga, Duruka, Muna
Untuk mendukung tingkat kesehatan masyarakat di wilayah ini telah berdiri 3 (tiga) unit Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu.
Palangga, Duruka, Muna
Fasilitas keagaman yang ada di daerah ini berupa dua unit mesjid.
Palangga, Duruka, Muna
Fasilitas transportasi di wilayah ini sangat lancar yang didukung oleh angkutan umum yang hilir mudik hampir tiap waktu.
Stephen Suleeman
Stephen Suleeman adalah dosen dan Kepala Unit Pendidikan Lapangan di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ia memperoleh gelar S-2 pada tahun 1992 dari Union Theological Seminary in Virginia di Richmond, Virginia, Amerika Serikat.
Stephen Suleeman
Pada tanggal 25 Desember 2013, ia memimpin ibadah Natal untuk GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia di seberang Istana Merdeka Jakarta.
Stephen Suleeman
Ia menghadiri Sidang Raya ke-10 Dewan Gereja-gereja se-Dunia di Busan, Korea Selatan sebagai perwakilan STT Jakarta. Ia juga pernah memberikan pencerahan terkait seksualitas.
Stephen Suleeman
Sebagai sukarelawan, Stephen memulai kontribusinya sebagai pengguna di situs Wikipedia bahasa Indonesia sejak tahun 2005, kemudian terpilih sebagai pengurus. Kontribusi Stephen dalam organisasi termasuk menjadi salah satu pendiri Wikimedia Indonesia pada tahun 2008.
Stephen Suleeman
Ia merupakan Anggota Dewan Pengawas Wikimedia Indonesia periode 2011-2012.
Wiu
Wiu ("Garuga floribunda") adalah tumbuhan Indonesia. Menurut Karel Heyne, tumbuhan ini "kayu kambing" (Mend.), dan "kĕtul" dan "tul" (Alf. Min.).
Wiu
Wiu adalah suatu tumbuhan yang tingginya dapat mencapai 45 meter, dan di referensi lain menyebut bahwa tumbuhan ini memang berukuran sedang dan bertinggi antara 30-40 meter. Daunnya ini berbentuk spiral, dan berdaun sewaktu di ujung percabngan.
Open Government Indonesia
"Open Government Indonesia "(OGI) adalah sebuah gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Gerakan OGI diluncurkan oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden pada bulan Januari 2012. Melalui OGI, pemerintah dan institusi non-pemerintah dapat duduk bersama-sama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan Badan Publik yang dibiayai Negara dan pelayanan publik yang murah, mudah dan berkualitas. Langkah yang telah disepakati bersama kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi OGI. OGI mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan program yang berlandaskan pada 3 pilar: transparansi, partisipasi, dan inovasi.
Open Government Indonesia
Berawal dari semangat, Indonesia turut memprakarsai terbentuknya "Open Government Partnership "(OGP) dengan 7 negara lain yaitu: Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, Inggris, Norwegia, Afrika Selatan, dan Filipina. OGP diluncurkan pada bulan September 2011 oleh Presiden Barack Obama (AS) dan Presiden Dilma Rousseff (Brasil) di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, AS. Sejak diluncurkan, gerakan OGP telah berhasil menarik perhatian dan minat banyak negara, sehingga saat ini (per Januari 2014) telah berpartisipasi 63 negara dan akan terus bertambah.
Open Government Indonesia
Benih-benih keterbukaan lahir sejak reformasi politik pada tahun 1998. Seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan menginginkan agar mereka diikutsertakan sejak proses perencanaan dan mendapatkan keleluasaan untuk terlibat dalam mengawasi kerja pemerintah. Semenjak itu, bola salju keterbukaan terus bergulir. Pemerintah Indonesia semakin yakin bahwa keterbukaan adalah dasar pemerintahan yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, layanan publik, dan inovasi menuju negara yang progresif, adil, dan sejahtera.
Open Government Indonesia
Keseriusan Pemerintah semakin nyata dengan ditandai Pengesahan Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentanng Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bagi Indonesia, terbitnya UU tersebut merupakan era baru pemerintah yang terbuka. Pemerintahan sangat meyakini bahwa Pemerintah yang terbuka ("Open Government") menjadikan pemerintah semakin cerdas dalam menyelesaikan masalah dan melayani masyarakat lebih baik. Lebih-lebih setelah diterbitkannya UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin menambah komitmen Pemerintah yang bukan saja memperjuangkan hak-hak masyarakatnya untuk mendapatkan informasi namun lebih jauh lagi, Pemerintah menginginkan kemudahan akses publik kepada layanan Pemerintah secara murah, mudah dan berkualitas.
Open Government Indonesia
Upaya OGI dalam mendorong keterbukaan dan partisipasi publik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan diakui bukan merupakan hal baru. Upaya serupa pada dasarnya sudah di-inisiasi Pemerintah sejak lama, seiring dengan beragam upaya pemerintah untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan negara, program pencegahan dan pemberantasan korupsi, implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan lain-lain. Gerakan OGI pada dasarnya mencoba melakukan sinergi, integrasi dan optimalisasi beragam upaya yang telah dijalankan Pemerintah tersebut sembari menambahkan beberapa terobosan untuk percepatan upaya pencapaian tujuan Pemerintah yang menganut asas demokratis ini.
Open Government Indonesia
Itulah mengapa sejak awal program ini dikumandangkan, pembangunan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah dan masyarakat sengaja diutamakan melalui pelibatan mereka dalam Tim Inti OGI. Diyakini bahwa kolaborasi berbagai pihak dari sejak penyusunan rencana aksi dan bersama-sama mengawal pelaksanaan program OGI akan menghasilkan "ownership" dari perjuangan mewujudkan hak-hak publik menyangkut informasi dan layanan publik sebagai milik bersama yaitu Pemerintah dan Masyarakat.
Open Government Indonesia
Untuk itu, pertemuan perdana antara elemen pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 2011 di Kantor UKP-PPP menjadi embrio dari terbentuknya Tim Inti OGI yang bertanggung jawab merencanakan, menjaring masukan dari masyarakat, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi program-program OGI. Dalam rangka menambah keyakinan bahwa prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang diperjuangkan OGI bukan merupakan barang asing bagi Pemerintah, sengaja dilakukan "roadshow" ke beberapa daerah seperti Kabupaten Lebak, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Hasilnya semakin meyakinkan bahwa telah ada upaya sistematis yang dilakukan daerah dalam membuka akses informasi publik, modernisasi layanan pemerintah daerah serta menggandeng masyarakat untuk ikut terlibat menentukan program Pemerintah secara nyata.
Open Government Indonesia
Keyakinan bahwa spirit keterbukaan dan partisipasi publik akan memberikan manfaat bagi masyarakat umum pula-lah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk bergabung menjadi salah satu perintis gerakan global "Open Government Partnership" (OGP) pada bulan September 2011.
Open Government Indonesia
Kerja keras inisiator OGP memberikan hasil yang menggembirakan karena hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, gerakan OGP telah didukung oleh 63 negara (per Januari 2014) yang mewakili lebih dari 3 milyar penduduk dunia, dan akan terus bertambah. Negara-negara yang bermitra dalam OGP ini berkolaborasi melampaui batas-batas politik dan mendekatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan negara yang lebih baik dengan menjadi lebih terbuka. Negara yang dicita-citakan OGP adalah negara yang membawa perbaikan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemerintahan yang terbuka, bersedia mendengar aspirasi masyarakat, partisipatif, dan memiliki semangat untuk memperbaiki diri terus-menerus.
Open Government Indonesia
Komitmen pemerintah Indonesia sangat nyata dengan ditunjukkan bagaimana Presiden RI secara konsisten menegaskan
keseriusan terhadap "Open Government" seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan di bulan Agustus 2012 dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkata:
Open Government Indonesia
"“Perluasan peran dan partisipasi publik (diperlukan) dalam pembangunan hingga membuka akses agar publik ikut mengawasi pembangunan. Inilah esensi Open Government.”"
Open Government Indonesia
Sementara itu progres gerakan OGI selama tahun 2012 berjalan cukup menggembirakan. Dari sisi kelembagaan, "Open Government" di Indonesia telah mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran Kementerian/Lembaga dibawah Kabinet Indonesia Bersatu II dan ±30% Pemerintah Daerah. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara juga memberikan hasil saat hasil survei "Open Budget Index (OBI) "Indonesia berhasil meningkatkan OBI dari 51 pada tahun 2010 menjadi 62 pada tahun 2012. Peningkatan capaian OBI tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat pertama di Asia Tenggara, peringkat ke-3 di Asia (setelah Korea Selatan dan India), dan dalam kelompok keterbukaan anggaran yang sama ("Significant Information)" dengan negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika Serikat. Survei transparansi anggaran ini dilakukan setiap dua tahun sekali oleh "Open Budget Partnership" (OBP), sebuah lembaga internasional independen yang secara berkala melakukan survei keterbukaan anggaran di 100 negara. Belum lagi keterbukaan dalam penegakan hukum antara lain menyangkut keterbukaan kegiatan pengadilan pajak (jadwal sidang dan risalah putusan pengadilan pajak) dan publikasi putusan Mahkamah Agung dalam 1 hari sejak putusan ada. Keterbukaan di area menyangkut layanan dasar masyarakat seperti bidang pendidikan melalui transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bidang Kesehatan melalui transparansi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Bahkan dukungan terhadap terwujudnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa sekalipun melalui pemanfaatan Sistem Online LPSE juga diupayakan sebagai bagian dari upaya preventif area yang rawan korupsi tersebut.
Open Government Indonesia
Di antaraberagam upaya tersebut diatas, program terobosan juga dilakukan pada tahun 2012 seperti kompetisi OGI yang diselenggarakan selama bulan April hingga Juli 2012. Di dalam kompetisi ini, 62 layanan publik berlomba untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya. Upaya terobosan lain dalam "Open Government" di Indonesia termasuk beroperasinya portal satulayanan.net, yang saat ini telah berisi nyaris 200 modul informasi layanan dengan 1 juta "page view", mulai dari pembuatan paspor hingga informasi biaya pemasangan listrik.
Open Government Indonesia
Selama ini, OGI dikelola dengan penekanan bahwa OGI adalah sebuah gerakan, bukan semata-mata sebuah program pemerintah. Pendekatan ini telah membawa perubahan paradigma. OGI yang semula hanya milik pemerintah menjadi milik bersama, sikap pemerintah dalam pemecahan masalah yang semula konservatif menjadi lebih inovatif, dan sikap masyarakat berubah dari skeptis menjadi antusias dan partisipatif. Tidak hanya itu, sejumlah lembaga donor internasional, perusahaan swasta, dan "civitas" "akademika" bersinergi untuk mempercepat terimplementasinya OGI. Di dalam laporan ini pula akan tampak berbagai contoh implementasi OGI, baik yang didorong oleh pemerintah maupun yang didorong oleh masyarakat.
Open Government Indonesia
Tahun 2012 merupakan tahun penetapan fondasi, pelaksanaan percepatan inisiatif yang ada, dan penciptaan terobosan baru. Selama masa implementasi OGI pada tahun 2012, banyak pembelajaran yang bisa dipetik agar Pemerintah Indonesia bisa menyempurnakan komitmen "Open Government "pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013, OGI harus memperkokoh sistem yang mendukung transparansi pemerintah dan memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi publik. Dengan demikian, penerapan "Open Government" di segala lini pemerintahan akan lebih terarah, serta partisipasi dan aspirasi masyarakat akan lebih mudah terakomodasi.
Open Government Indonesia
Trek 1 bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat program berjalan yang mendorong keterbukaan. Hal yang melatar-belakangi dibentuknya Trek 1 ini untuk memberikan dukungan dan apresiasi Kementerian/Lembaga yang selama ini telah mengupayakan beragam program dalam rangka mendorong keterbukaan informasi, meningkatkan layanan publik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaganya.
Open Government Indonesia
Pada tahun 2012, rencana aksi dalam trek 1 antara lain meliputi penguatan infrastuktur dan mekanisme di seluruh instansi publik dalam menjawab permintaan informasi, serta pembukaan informasi pengadilan pajak dan pengadilan kasus polisi.
Open Government Indonesia
Masyarakat dapat mengirimkan laporan terkait program pembangunan maupun layanan publik secara mudah melalui berbagai kanal yang tersedia yaitu, situs http://lapor.go.id, "Short Message Service" ke 1708 (tanggal kemerdekaan Indonesia), dan aplikasi telepon pintar untuk "BlackBerry "dan "Android." Dalam mengirimkan laporan, masyarakat tak perlu bingung soal kewenangan pemerintah karena setiap laporan akan didisposisikan secara digital ke instansi terkait di antara 67 instansi pemerintah yang telah terhubung. Diantaranya termasuk seluruh Kementerian, sejumlah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Bandung. Lapor bukan hanya membantu penyelesaian keluhan publik namun juga memudahkan koordinasi antar Kemementerian/Lembag termasuk Pemda dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedepannya, LAPOR! akan terus membangun keterhubungan dengan seluruh instansi pemerintah guna menciptakan sarana aspirasi dan pengaduan yang terpadu secara nasional.
Untuk mencapai arahan yang bermanfaat bagi implementasi skala sub-nasional, sebuah daerah percontohan kemudian didesain dan dievaluasi untuk pelaksanaan inisiatif "Open Governent "di daerah"." Daerah percontohan" "adalah kesempatan pertama untuk mengetahui kapabilitas dari suatu sistem dan mengetahui secara langsung bagaimana proses implementasi suatu program atau sistem. Pada tahun 2013 ada 3 daerah yang terpilih menjadi daerah percontohan pelaksanaan inisiatif "Open Government". Adanya proyek percontohan ini dapat membantu menemukan permasalahan dan solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan keterbukaan. Harapannya adalah dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan apabila sistem atau program tersebut berhasil maka dapat diimplementasikan ke daerah atau lembaga lain dengan beberapa modifikasi untuk memaksimalkan manfaat.
Open Government Indonesia
Implementasi "Open Government "di daerah percontohan" "terutama menekankan pada 5 tantangan yang ada yaitu peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan integritas publik, peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya, peningkatan lingkungan yang lebih aman, dan peningkatan akuntabilitas sektor swasta. Kelima tantangan tersebut dijawab melalui daerah percontohan yang secara garis besar terbagi menjadi beberapa fase aktivitas antara lain pemilihan daerah percontohan, desain solusi OGI, serta implementasi dan evaluasi.
Open Government Indonesia
Sebagai langkah awal, implementasi gerakan OGI melalui daerah percontohan dilakukan di tiga daerah yaitu Kota Ambon, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemilihan dilakukan oleh Tim Inti OGI dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Kota Ambon dapat menjadi satu-satunya daerah daerah percontohan tingkat kota antara lain karena meraih "Innovative Government Award "dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010, memiliki sistem manajemen finansial publik terbaik menurut Bank Dunia tahun 2009, dan nominasi PU Award 2010 Penataan Ruang Berkelanjutan.
Open Government Indonesia
Provinsi Kalteng terpilih karena beberapa alasan antara lain telah memiliki Komisi Informasi Daerah, Peringkat 1 Indeks Demokrasi Indonesia 2009, menjadi nominasi "Innovative Government Awards 2011" dan sejalan dalam prinsip keterbukaan melalui skema REDD+. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) terpilih karena pencapaiannya menjadi peringkat 2 nasional PTSP 2011 tingkat kabupaten serta kepemimpinan daerah yang progresif.
Open Government Indonesia
Diluar kriteria sebagaimana disebutkan diatas, terdapat kriteria tambahan dalam pemilihan 3 daerah tersebut yaitu: daerah terpilih harus di luar Jawa. Diharapkan dari keberhasilan program pilot project tersebut akan menginspirasi daerah lain yang memiliki infrastruktur serupa bahkan lebih baik bahwa dengan komitmen kuat implementasi program OGI bisa dijalankan.
Dalam rangka giat mendorong semangat keterbukaan yang tidak terbatas pada kalangan instansi pemerintahan, OGI melakukan inovasi-inovasi untuk mengaktifkan pemerintah menjadi lebih terbuka dan melibatkan publik bersama-sama mendorong pemerintahan yang terbuka.
Open Government Indonesia
Merupakan ajang penanaman nilai-nilai keterbukaan yang diwujudkan secara nyata dalam bentuk layanan pemerintah. Kompetisi OGI 2012 melibatkan antar-unit layanan publik dari 34 kementerian/lembaga dan mengikutsertakan 62 layanan publik. Kompetisi ini telah membangun semangat bersaing positif antara kementerian/lembaga selama 3 bulan periode lomba (April–Agustus 2012) dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penghargaan kepada 10 Unit Layanan Paling Progresif diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI.
MOGP adalah sebuah kompetisi dalam bentuk konferensi yang mensimulasikan pertemuan OGP. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam gerakan keterbukaan pemerintah baik di Indonesia maupun di dunia. Melalui MOGP, anak-anak muda diajak untuk mengenal prinsip-prinsip pemerintah terbuka dan terlibat dalam penyuaraan aspirasi anak muda dalam mendorong pemerintahan yang terbuka. Seluruh peserta akan mengikuti konferensi sebagaimana lazimnya Pertemuan Tingkat Tinggi OGP yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan OMS. Artinya, peserta konferensi diberikan peran sebagai perwakilan pemerintah atau OMS suatu Negara untuk membahas isu-isu dari negara yang diwakili dalam tatanan pemikiran global untuk mencari solusi dan berkomitmen bersama dalam mendorong keterbukaan pemerintah. Konferensi MOGP 2013 adalah yang pertama di dunia dan Indonesia dan pemenangnya bergabung dengan delegasi Indonesia menghadiri OGP Summit 2013 di London pada Oktober-November 2013.
Program ini merupakan kerjasama antara "Paramadina Public Institute and Policy" (PPIP) dengan UKP-PPP. PPIP berperan sebagai penanggung jawab dan pelaksana program ini hingga akhir 2014. Tujuannya adalah membantu kementerian dan lembaga menyediakan dan mengelola informasi dalam situsnya sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kompetisi ini telah secara signifikan mendorong perbaikan situs Kementerian dan Lembaga.
Kontes ini bertujuan melibatkan publik dalam memberikan solusi yang inovatif untuk pemerintah yang lebih baik., sebagai wadah aspirasi masyarakat. Selain tentunyamendorong kepedulian mayarakat untuk mendukung dan terlibat dalam gerakan keterbukaan, OGI. Pada kontes ini ada dua jenis solusi yang diharapkan yaitu solusi inovasi dalam bentuk ide dan solusi komunikasi dalam bentuk infografik. Hasil kumpulan solusi yang disampaikan publik akan menjadi bahan masukan dalam perumusan rencana aksi OGI tahun 2014 - 2015. Karya infografik dari kompetisi ini juga langsung dikomunikasikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait agar bias memanfaatkan karya tersebut dalam rangka meningkatkan layanan publiknya. Lebih jauh lagi, kontes ini merupakan terobosan dari, oleh dan untuk bangsa dan menjadi event terobosan dimana publik secara umum dilibatkan Pemerintah sebagai bagian dari solusi penyelesaian masalah yang ada.
Open Government Indonesia
Di Jakarta, beragam aktivitas OGI dicanangkan untuk memenuhi komitmennya dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan inovatif. Berbagai aktivitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia mampu meningkatkan keterbukaan informasi, keterlibatan dan pelayanan publik, serta integritas aparatur pemerintah. Ada 4 aktivitas utama yang secara reguler dilaksanakan di pusat baik ditujukan kepada instansi pemerintah maupun publik:
"Knowledge Forum" adalah wadah sosialisasi dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang OGI. "Knowledge Forum "dilaksanakan tiga kali dalam setahun untuk memberikan pesan bahwa inisiatif OGI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.
Pentingnya partisipasi generasi muda dalam gerakan OGI karena mereka adalah penerus bangsa sehigga diperlukannya keterlibatan kaum muda sejak dini. Selain itu, semangat keterbukaan anak muda dalam memberikan saran dan kritik konstruktif bagi pemerintah dapat terwadahi dengan lebih tepat. Dengan demikian, tim OGI perlu melakukan sosialisasi ke kampus-kampus baik yang diinisiasikan oleh OGI sendiri maupun atas undangan dari kampus. Pemahaman keterbukaan sebagai salah satu nilai penting dalam mencapai "good governance "oleh generasi muda penerus bangsa menjadi krusial dalam pembangunan berkelanjutan pemerintahan yang lebih baik.
Open Government Indonesia
Sedangkan pada OGI "Goes to Community "memiliki konsep yang sama hanya saja lokasinya tidak berada di kampus melainkan sarana publik lainnya.
Program pengembangan portal satulayanan.net dan satupemerintah.net terus dilakukan untuk menunjang keterbukaan informasi pelayanan publik dan kepemerintahan (organisasi, program, anggaran, kinerja) agar dapat mengoptimalkan keterlibatan publik dalam pengawasan pembangunan. Saat ini satulayanan.net telah memiliki lebih dari 190 informasi layanan publik dan pada Februari 2014 mendatang akan diluncurkan wajah baru satupemerintah.net.
OGI memiliki situs informasi www.opengovindonesia.org dan juga beragam media sosial seperti "facebook, twitter" dan "youtube". Semua ini dibuat untuk mendorong eksistensi OGI dalam menyuarakan semangat keterbukaan melalui peran publik untuk turut mendukung aktivitas positif OGI mencapai tujuan utamanya. Setiap aktivitas OGI dipublikasikan melalui media dan jejaring sosial ini agar semakin banyak masyarakat yang tahu, paham dan ingin turut berperan dalam gerakan keterbukaan pemerintah.