Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Panavia Tornado
Panavia Tornado adalah pesawat tempur supersonik dua mesin bersayap variabel yang dibuat bersama oleh Inggris, Jerman Barat dan Italia. Ada 3 varian utama dari pesawat ini Tornado IDS (serang darat), Tornado ECR (Perang Elektronika/intai) dan Tornado ADV (Varian pertahanan udara/Air Defence Variant atau pesawat buru sergap).
Panavia Tornado
Varian RAF IDS awalnya ditunjuk Tornado GR1 dengan pesawat kemudian dimodifikasi ditunjuk Tornado GR1A, Tornado GR1B, Tornado GR4 dan Tornado GR4A. Yang pertama dari 228 GR1 disampaikan pada tanggal 5 Juni 1979, dan jenis mulai beroperasi pada awal 1980-an. Sebanyak 142 pesawat upgrade ke GR4 standar pada 1997-2003.
Panavia Tornado
Tornado GR1B adalah varian khusus anti-shiping dari GR1. Sebanyak 26 dikonversi, berbasis di RAF Lossiemouth, Skotlandia, menggantikan Blackburn Buccaneer.
Panavia Tornado
Pada tahun 1984, Kementerian Pertahanan Inggris mulai studi untuk GR1 Mid-Life Update (MLU). Update standar GR4, disetujui pada tahun 1994, akan meningkatkan kemampuan dalam peran media-ketinggian berdasarkan pelajaran dari kinerja GR1 dalam Perang Teluk 1991. British Aerospace (BAE Systems kemudian) upgrade 142 Tornado GR4 ke GR1 standar, dimulai pada tahun 1996 dan selesai pada tahun 2003.
Panavia Tornado
GR1A adalah varian pengintai yang digunakan oleh RAF dan RSAF, dilengkapi dengan TIRRS (Tornado Infra-Red Reconnaissance System), menggantikan meriam.
Panavia Tornado
Dioperasikan oleh Jerman dan Italia, ECR adalah varian Tornado dikhususkan untuk misi Pemberantasan Pertahanan Udara Musuh (SEAD). Ini pertama kali disampaikan pada 21 Mei 1990. ECR memiliki sensor untuk mendeteksi penggunaan radar dan dilengkapi dengan rudal anti radiasi AGM-88 HARM.
Panavia Tornado
Tornado ADV adalah varian pencegat dari Tornado, dikembangkan untuk RAF (ditunjuk Tornado F2 atau F3) dan juga dioperasikan oleh Arab Saudi dan Italia. ADV memiliki kelincahan yang tak kalah dengan pesawat tempur seperti McDonnell Douglas F-15 Eagle.
Polisi Air dan Udara
Korps Kepolisian Perairan dan Udara atau biasa disingkat Korpolairud adalah satuan di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air (sungai/laut) dan udara.
Polisi Air dan Udara
Polairud lahir ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Maret 1951 soal penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Jawatan Kepolisian Negara. Sejak itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara. Di awal berdirinya, Polisi Perairan bermodalkan sebuah kapal "Angkloeng". Baru pada akhir tahun 50-an, jumlah kapal bertambah hingga mencapai 35 buah. Sementara Polisi Udara hanya memiliki sebuah pesawat Cessna-180.
Polisi Air dan Udara
Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Hingga akhirnya berkiblat kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari keramatnya Polairud.
Polisi Air dan Udara
Para Pejabat Negara, dengan pandangan jauh ke depan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.4 / 2 / 3 / Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950. Dengan lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari
ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, ditengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas telah diantisipasi perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum.
Polisi Air dan Udara
Pada tahun 1953 s/d 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol. : 2 / XIV/ 53, tanggal16 Januari 1953 dibentuk 2 (dua) Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor. : 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi RP. SUDARSONO, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai type dan sebuah pesawat jenis Cesna-180. Dengan Armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat.
Polisi Air dan Udara
Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/ 9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri. Pada saat bulan Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam
Polri.
Pada bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi ditubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor. 21 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor. 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah. Hingga akhirnya berpedoman kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari Ulang Tahun Polairud.
Polisi Air dan Udara
Pada tahun 1953 – 1958 Berdasarkan Surat Perintah KKN No.Pol. : 2 / XIV / 53, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk dua Pangkalan Polisi Perairan yaitu di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul karena kondisi geografis wilayah Nusantara, maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor.: 510.PM / 1856 tanggal 5 Desember 1956, dan resmilah tanggal 1 Desember
1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Kombes Pol. RP. Sudarsono, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai type dan sebuah pesawat jenis Cesna- 180. Dengan armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam penangganan tindak pidana perairan seperti : penyelundupan, bajak laut dan operasi - operasi mititer pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Kerawang Jawa Barat.
Polisi Air dan Udara
Pada Tahun 1958 s/d 1960 bagian Polisi Perairan dan Udara diganti menjadi Dinas Perairan dan Udara yang dipimpin oleh AKBP Soeharjono Sosro Hamidjojo.
Polisi Air dan Udara
Berdasarakan Surat Kepala Kepolisian Negara No. 7 / PRT/ MK/ 1965 tanggal 1 Desember 1965 bagian Polisi Perairan dan Udara diganti menjadi Korps Polisi Airud dengan pimpinan R. Hartono. Pada tahun 1960 s/d 1964 Korps Polisi Airud ikut serta dalam perjuangan Trikora
dimana telah dibentuk Gugus Tugas, sejumlah kapal polisi nomor seri 900 dan abk-nya berada dibawah pimpinan langsung Panglima Komando Mandala Jenderal Soeharto.
Berdasarkan SK Kapolri No. Pol.: Skep / 50 s/d 55 / VIII / 1977 maka Korps Airud di
reorganisasi menjadi :
- Pusen Pol Airud termasuk Pusdik Pol Airud
- Satuan Utama Pol Air
- Satuan Utama Pol Udara
- Satuan Air Dak
Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/ 09 / X / 1984, tanggal 30 Oktober 1984 Sattama polair menjadi Subdit Polair, Sattama Udara menjadi Subdit Pol Udara, Sat Air Dak menjadi Satpolair Polda, Pusen Pol Airud menjadi Pusdik Polairud.
Polisi Air dan Udara
Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan TAP MPR RI No. VII, dan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2000, kedudukan Polri langsung dibawah Presiden. Kemandirian Polri tersebut menjadikan struktur organisasi Pol Airud dibawah Kapolri dengan pejabat Direktur Pol Airud adalah Brigjen Pol Drs. FX. Sumardi, SH
Polisi Air dan Udara
Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 9 / V / 2001 tanggal 25 Mei
2001, Struktur organisasi Pol Airud di bawah Deops Kapolri dengan pejabat Direktur Polairud yaitu Brigjen Pol. Drs. Mudji Santoso, SH yang membawahi Subdit Pol Air dan Subdit Pol Udara dengan pimpinan Subdit Pol Air yang terakhir tahun 2002 dijabat oleh Komisaris Besar Polisi Drs. Suristyono.
Polisi Air dan Udara
Saat validasi organisasi Kepoli kedudukan Direktorat Pol Airud berubah menjadi Direktorat Polisi Perairan dan Direktorat Polisi Udara 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Perairan Babinkam Polri dan pejabat Direktur Polair yang pertama adalah Brigjen Pol FX. Sunarno, SH. Dengan tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum di wilayah
perairan Indonesia.
Polisi Air dan Udara
Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 190 / 111 /2005, tanggal 3 Maret 2005 Pimpinan Polisi Perairan (Direktur Babinkam Polri) diserahterimakan kepada Brigadir Jenderal Polisi I Nengah Sutisna, MBA. Untuk melanjutkan tugas pokok Polisi Perairan tersebut selaku pimpinan yang baru selalu mengoptimalkan tugas
menggunakan alut yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 44 unit kapal
Polisi Air dan Udara
Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol. SKEP / 209 / VI / 2008 tanggal 6 Juni 2008
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka jabatan Direktur Kepolisian Perairan Babinkam Polri selanjutnya digantikan oleh Brigjen Pol. Drs. Abdulrahman, menerapkan Penjabaran Program Akselerasi Utama Polri di Lingkungan Kepolisian Perairan
Polisi Air dan Udara
Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: SKEP / 488 / X / 2009, tanggal 17 Oktober 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka resmilah Brigjen Pol Drs. Budi Hartono Untung menjabat sebagai Direktur
Polair Babinkam yang baru sampai dengan sekarang. Dalam melanjutkan tugas pokok Polisi Perairan tersebut selaku pimpinan yang baru selalu mengoptimalkan tugas-tugas dengan menggunakan alut yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 56 unit kapal patroli polisi.
Polisi Air dan Udara
1. Melakukan program Akselerasi Utama Polri di lingkungan Polair
a. Program pemberdayaan 6 SATPOLAIRWIL.
b. Program peningkatan peran dan kemampuan lidik dan sidik oleh Polisi
Perairan.
c. Program pengadaan kapal Patroli Type C untuk Polres Perairan melalui
anggaran KE 2005.
d. Penggunaan informasi teknologi (IT), untuk kepentingan pelayaran,
teleconference, publikasi dan posisi kapal.
e. Meningkatkan kemampuan dan peran Pusdik Polair serta rancang bangun
Puslat Polair.
f. Kerjasama Luar negeri melalui wadah Aseanapol.
2. Bidang Pembinaan :
a. Pakta Integritas
b. Peraturan Kababinkam Polri tentang Polmas Perairan
c. Perkap Gakkum Perairan
d. Perkap Intelejen perairan
e. Pola penggunaan BMP Polair
3. Bidang Operasional :
a. Operasi Ekspedisi Sambang Nusa (PAM Perbatasan dan pulau
yang berpenghuni )
b. Operasi Kepolisian Samudra Lestari ( Operasi Jaring Natuna 2009 )
c. Pencapaian target 10 crime indeks Polair 2009 ( Illegal logging, illegal
minning, illegal fishing, illegal oil, TP pelayaran, kepabeanan, keimigrasian,
perompakan, handak dan narkoba)
d. Pengamanan Selat Malaka.
Polisi Air dan Udara
Jumlah armada polisi air dan udara terdiri dari 54 unit kendaraan dari berbagai jenis yang terdiri dari:
Polisi Air dan Udara
Mengikuti rencana pengembangan Polud (Polisi Udara) ke depan, akan dibentuk delapan regional baru yang membagi secara tegas wilayah operasi pesawat. Di kedelapan wilayah ini, akan ditempatkan pesawat dengan tugas dan pembinaan sepenuhnya di Polda setempat. Mengikuti visi masa depan, 203 pesawat akan memperkuat Polri. Yaptap (Sayap Tetap) ringan A sebanyak 40, yaptap ringan B 22, yaptap sedang A 6, yaptap sedang B 11, heli sedang 49, dan heli ringan 21. Pengklasifikasian didasarkan kemampuan pesawat. Adapun rincian pembagian regional :Saat ini Polair hanya diperkuat dengan 10 kapal Kelas A (panjang 48 m), 11 Kelas B (panjang 28 m), dan hanya lima Kelas C (motor boat, panjang 15 m) yang tersebar di Riau (2 kapal), Kaltim (2 kapal), dan Jakarta (1 kapal). Penting dicatat, jumlah ini merupakan gambaran global peta kekuatan Polair di Indonesia. Memang ada total 86 kapal lagi yang dioperasikan Polda-polda dengan panjang 15 m. Tapi itu produk lokal yang sebenarnya kurang sesuai dengan standar operasi Polri.
Polisi Air dan Udara
Bagi Polair (Polisi Air), kapal kelas A yang mampu mengangkut 2 kompi pasukan, bisa didarati helikopter, dan sanggup menjelajahi laut timurlah, yang dibutuhkan. Kapal Kelas A dibagi ke dalam dua kelas, yang ditentukan berdasarkan ukuran panjang kapal. Yakni dengan panjang 48 meter dan 57 sampai 60 meter. Idealnya tiap propinsi mendapatkan lima hingga enam kapal kelas A, B, dan C. Dengan begitu, jumlah ideal kapal Polair adalah 33 kapal Kelas A, 40 kapal Kelas B, dan ratusan kapal Kelas C. Tapi inipun baru tahap awal dan jumlah minimal. Karena dibandingkan dengan luas wilayah dan peta kerawanan, sebenarnya sulit menghitung secara pasti berapa jumlah kapal dan pesawat yang diperlukan Polri dalam menjalankan tugasnya.
Polisi Air dan Udara
Korps Polisi Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Irjen Pol. Drs. M Cahirul Noor Alamsyah, S.H. M.H
Indonesia Timur
Indonesia Timur secara geografis dan kawasan pembangunan (menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993) terdiri dari Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Dari segi pembangunan, Indonesia Timur lebih tertinggal dibandingkan kawasan Indonesia Barat (Sumatera, Jawa, dan Kalimantan). Seiring dengan semangat otonomi daerah dan prioritas pembangunan nasional, kawasan Indonesia Timur terus tumbuh.
Indonesia Timur
Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), kawasan Indonesia Timur (kecuali Papua) pernah menjadi negara bagian bernama Negara Indonesia Timur (1946–1950) dengan ibukota Makassar. Negara bagian tersebut dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946.
Indonesia Timur
Pada masa penjajahan Belanda, kawasan Indonesia Timur dikenal sebagai "Groote Oost" atau Timur Raya antara tahun 1938 sampai 1946. Wilayah ini merupakan salah satu dari "gouvernement" Hindia Belanda, yang terdiri dari keresidenan berikut:
Indonesia Timur
Pada masa negara federal Republik Indonesia Serikat, kawasan Indonesia Timur (kecuali Papua) pernah menjadi negara bagian bernama Negara Indonesia Timur (1946–1950) dengan ibukota Makassar. Negara bagian tersebut dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946.
Indonesia Timur
Pada masa sekarang, pada kawasan ini terdapat 13 provinsi yakni:
Indonesia Timur
Berikut adalah 10 kota terbesar di Indonesia menurut populasi:
Meaux
Meaux merupakan sebuah komune di Seine-et-Marne, di wilayah metropolitan Paris, Perancis. Kota "Francilienne" ini terletak 41.1 km (25.5 mil) timur-timurlaut dari pusat kota Paris (sebagaimana burung gagak terbang). Meaux adalah "sous-préfecture" dari "département" Seine-et-Marne, menjadi ibukota Arondisemen Meaux. Meskipun menjadi komune terpadat di Seine-et-Marne, Meaux bukanlah "préfecture" (ibukota), yang sebenarnya berada di komune Melun.
Meaux
Penduduk Meaux disebut "Meldois".
Meaux
Meaux, bersama dengan 18 komune tetangga, membentuk wilayah urban dengan 67.956 jiwa (sensus 1999). Wilayah urban ini adalah kota di sekitar Paris.
Meaux
Meaux dikenal untuk Brie de Meaux (berbagai macam keju Brie) dan bermacam mustard lokal.
Meaux
Kota ini memiliki klub sepak bola CS Meaux.
Meaux
Meaux dilayani oleh stasiun Meaux pada jalur rel pinggiran Transilien Paris – Est dan beberapa jalur rel nasional.
Massy
Massy merupakan nama dari beberapa komune di Perancis:
Kongres Rakyat Uganda
Kongres Rakyat Uganda (UPC) adalah partai politik di Uganda.
Kongres Rakyat Uganda
Kongres Rakyat Uganda didirikan pada tahun 1955 oleh Milton Obote, yang nantinya dua kali menjadi presiden di bawah lambang partai ini. Obote masih menjadi pemimpni partai sampai saat ia meninggal pada Oktober 2005, meskipun ia sebelumnya pernah mengumumkan keinginannya untuk mundur.
Kongres Rakyat Uganda
Pada 28 November 2005, istri Obote, Miria menjadi ketua partai. Miria Obote adalah kandidat presiden UPC dalam pemilihan umum Uganda 2006.
Kerajaan Pannai
Kerajaan Pannai, Panai atau Pane merupakan kerajaan Buddhis yang pernah berdiri pada abad ke-11 sampai ke-14 di pesisir timur Sumatera Utara. Lokasi kerajaan ini tepatnya di lembah sungai Panai dan Barumun yang mengalir di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang. Kerajaan ini kurang dikenal akibat minimnya sumber sejarah dan sedikitnya prasasti yang menyebutkan kerajaan ini. Sebagai kerajaan kecil, kemungkinan kerajaan Pannai merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Sriwijaya kemudian Dharmasraya. Meskipun kurang dikenal, kerajaan Buddha beraliran Tantrayana ini meninggalkan peninggalan belasan candi-candi Buddha yang tersebar di kawasan Percandian Padanglawas, yakni sebanyak 16 bangunan, salah satunya Candi Bahal.
Kerajaan Pannai
Keberadaan kerajaan ini pertama kali diketahui dari Prasasti Tanjore yang berbahasa Tamil berangka tahun 1025 dan 1030 Saka yang dibuat Raja Rajendra Cola I, di India Selatan, yang menyebutkan tentang penyerangannya ke Sriwijaya. Prasasti ini menyebutkan bahwa kerajaan Pannai dengan kolam airnya merupakan salah satu taklukan Rajendra Cola I dari Colamandala India. Selain Pannai, penyerbuan Chola ini juga disebutkan telah menaklukkan Malaiyur, Ilangasogam, Madamalingam, Ilamuri-Desam, dan Kadaram. Disebutkannya kerajaan Pannai sebagai salah satu negeri taklukan dalam penyerbuan ke Sriwijaya ini menimbulkan dugaan bahwa kerajaan Pannai adalah salah satu negeri anggota mandala Sriwijaya.
Kerajaan Pannai
Tiga abad kemudian nama kerajaan ini kembali disebutkan dalam kitab Nagarakertagama, naskah kuno Kerajaan Majapahit tulisan Empu Prapanca berangka tahun 1365 Saka. Dalam pupuh ke-13 disebutkan Pane sebagai bagian dari negeri-negeri di Sumatera yang di bawah pengaruh mandala Majapahit. Singhasari melalui Ekspedisi Pamalayu berhasil menarik kerajaan Malayu Dharmasraya masuk dalam pengaruh Singhasari, maka segenap negeri bawahan Dharmasraya seperti Palembang, Teba, Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, Pane, Kampe, Haru, Mandailing, Tamiyang, Perlak, Padang Lawas, Samudra, Lamuri, Batan, Lampung, dan Barus pun masuk dalam lingkungan pengaruh Jawa Singhasari dan kemudian diwarisi oleh Majapahit.
Kerajaan Pannai
Para arkeolog dan sejarahwan berusaha mencari lokasi kerajaan ini, dan karena kesamaan nama tempat maka merujuk pada daerah di sekitar muara sungai Panai dan sungai Barumun, pantai timur Sumatera Utara yang menghadap perairan Selat Melaka, kini terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Pada tahun 1846 Franz Junghuhn, seorang ahli geologi dan Komisaris Hindia Timur melaporkan temuan kompleks biaro di Padanglawas di daerah hulu sungai Barumun. Daerah luas yang sunyi dengan runtuhan biaronya, dahulu kala pernah menjadi pusat keagamaan Kerajaan Pannai. Sebuah kerajaan yang kurang dikenal dalam percaturan sejarah kuno Indonesia.
Kerajaan Pannai
Daerah Padanglawas merupakan dataran rendah yang kering, pada masa lampau mungkin tidak pernah menjadi pusat pemukiman, dan hanya berfungsi sebagai pusat upacara keagamaan. Meskipun daerah ini dapat dicapai melalui jalan sungai dan jalan darat, yang dapat berarti tidak terisolir, tetapi lingkungan Padanglawas yang sering bertiup angin panas tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Oleh karena itulah, diduga bahwa pemukiman masyarakat pendukung budaya biaro Padanglawas seharusnya bermukim di daerah muara Sungai Panai dan Barumun, tidak di sekitar kompleks percandian. Maka diduga pusat kerajaan Pannai terletak di daerah yang lebih subur dan lebih dekat ke jalur perdagangan Selat Melaka, yaitu di sekitar muara sungai Panai dan Barumun.
Mobil berbahan bakar air
Mobil berbahan bakar air adalah mobil hipotetis yang menggunakan air sebagai bahan bakar atau mengubah air menjadi sumber tenaga, tanpa asupan energi jenis lainnya.
Mobil berbahan bakar air
Mobil berbahan bakar air tidak berhubungan dengan:
Mobil berbahan bakar air
Sebaliknya, mobil berbahan bakar air konon mengambil energi dari air itu sendiri, yang menjadi landasan dari mesin yang berputar terus-menerus ("perpetual motion machine"). Mobil-mobil berbahan bakar air telah disebutkan dalam buku-buku sejarah, surat-surat kabar, dan majalah-majalah sains populer, dan dalam legenda-legenda urban sejak masa 1800-an. Banyak klaim akan sumber tenaga berbahan bakar air ("water-fuelled power source") yang dimanfaatkan untuk memperoleh uang dari investor-investor yang mudah tertipu.
Mobil berbahan bakar air
Pembakaran bahan-bahan bakar konvensional seperti bensin, kayu, dan batu bara mengubah bahan bakar yang dimaksud menjadi zat yang memiliki energi lebih sedikit (lihat entalpi pembentukan). Energi pun dilepaskan. Dalam kasus bahan-bahan bakar fosil, pembakaran bisa diwakili oleh reaksi kimia berikut:
Air adalah "limbah"-nya.
Mobil berbahan bakar air
Reaksi-reaksi kimia spontan tidak menciptakan energi, tetapi melepaskan energi dengan mengubah ikatan-ikatan yang tak stabil menjadi ikatan energi yang lebih stabil atau dengan meningkatkan entropi. Air adalah senyawa kimia yang terdapat di mana-mana sebagian karena air memiliki ikatan sangat stabil yang tahan terhadap hampir semua reaksi kimia. Agar air bisa ikut serta dalam reaksi yang menghasilkan energi, harus ditambahkan senyawa-senyawa berenergi tinggi. Sebagai contoh, bahan bakar asetilena yang mudah terbakar bisa dihasilkan dengan menambahkan karbit ke dalam air. Namun, jika demikian, karbitlah "bahan bakar"-nya, bukan air.
Mobil berbahan bakar air
Secara teoretis, dimungkinkan untuk menghasilkan energi dari air melalui fusi nuklir, tetapi reaktor fusi nuklir sebesar apa pun bukanlah hal yang praktis, apa lagi di dalam mobil.
Mobil berbahan bakar air
Mesin-mesin berbahan bakar air yang diklaim seringkali mendapatkan hidrogen dengan cara mengelektrolisa air. Sel elektrolisis butuh tenaga listrik. Hidrogen dan oksigen yang diperoleh melalui elektrolisa ini dapat dibakar, tetapi untuk mengaktifkan sel elektrolisa saja butuh energi lebih banyak daripada yang bisa didapat dari hasil yang berupa campuran hidrogen-oksigen. Jika tidak, system seperti itu akan serupa dengan mesin yang berputar terus menerus, yang sebenarnya mustahil itu.
Mobil berbahan bakar air
Ketika hidrogen dibakar, panas yang dihasilkannya dapat diubah menjadi usaha oleh mesin mobil konvensional empat tak, tetapi efisiensi mesin-mesin seperti itu dibatasi oleh hukum termodinamika kedua dan kemungkinan hanya sebesar 20%. Karena motor listrik konvensional tak menggunakan panas, secara teoretis efisiensi motor seperti ini mendekati 100%. Motor berefisiensi 94% dengan tenaga yang cukup untuk menggerakkan mobil sudah banyak.
Mobil berbahan bakar air
Salah satu variasi dari tipuan mobil bertenaga air adalah sel bahan bakar air Stenley Meyer, yang mengklaim bahwa hidrogen dan oksigen diproduksi oleh sejenis elektrolisis yang misterius. Rancangan ini juga menjadi mesin yang berputar terus-menerus dan menyalahi hukum pertama termodinamika.
Mobil berbahan bakar air
Henry Garrett dari Dallas, Texas konon mendemonstrasikan suatu mobil berbahan bakar air, yang dilaporkan pada 8 September 1935 di surat kabar "Dallas Morning News". Mobil itu menghasilkan hidrogen melalui elektrolisis sebagaimana yang bisa dilihat dengan mempelajari paten milik Garret, yang diterbitkan pada tahun itu juga. Paten ini mencakup gambar yang memperlihatkan karburator yang serupa dengan karburator berpelampung biasa tetapi dengan pelat elektrolisis di bagian bawahnya, dan di tempat yang terdapat pelampung untuk menjaga tinggi air.