Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Perkawinan sejenis
Pendirian perkawinan sejenis berhubungan dengan pengurangan secara nyata terhadap angka percobaan bunuh diri di antara anak-anak, dengan pengaruh paling besar di antara anak-anak yang memiliki orientasi seksual minoritas. Sebuah studi nasional di Amerika Serikat dari Januari 1999 hingga Desember 2015 mengungkapkan bahwa angka percobaan bunuh diri di antara anak-anak sekolah dari kelas 9 hingga 12 menurun hingga 7% dan angka percobaan bunuh diri di antara anak-anak sekolah dengan orientasi seksual minoritas dari kelas 9 hingga 12 menurun hingga 14% di negara bagian yang mengizinikan perkawinan sejenis, dengan hasil sekitar kira-kira kurang dari 134.000 anak mencoba bunuh diri setiap tahunnya di Amerika Serikat. Para peneliti meneliti manfaat dari perkawinan sejenis yang disahkan secara bertahap di Amerika Serikat (meluas dari 1 negara bagian pada 2004 hingga ke semua 50 negara bagian pada 2015) dengan membandingkan angka percobaan bunuh diri di antara anak-anak di setiap negara bagian selama waktu masa meneliti. Ketika perkawinan sejenis disahkan di suatu negara bagian tertentu, angka penurunan percobaan bunuh diri di negara bagian tersebut menjadi permanen. Tidak ada penurunan angka percobaan bunuh diri di antara anak-anak tersebut hingga negara bagian tersebut mengesahkan perkawinan sejenis. Pemimpin penelitian ini mengamati bahwa "hukum yang memiliki dampak luar biasa pada gay dewasa akan membuat anak-anak yang gay merasa lebih memiliki harapan di masa depan".
Perkawinan sejenis
Pada 2010, sebuah studi oleh Sekolah Kesehatan Masyarakat Mailman Universitas Columbia yang menguji efek diskriminasi institusional pada kesehatan psikiatris individu gay, lesbian, dan biseksual (LGB) menemukan sebuah gangguan psikiatris, termasuk gangguan kecemasan ganda lebih, di antara populasi LGB yang hidup di negara bagian yang melarang perkawinan sejenis. Menurut penulis, studi tersebut menyoroti pentingnya penghapusan bentuk diskriminasi institusional, termasuk yang menyebabkan perbedaan dalam kesehatan mental dan kesejahteraan individu LGB. Diskriminasi institusional dicirikan oleh kondisi masyarakat yang membatasi peluang dan akses ke sumber daya terhadap kelompok yang dirugikan secara sosial.
Perkawinan sejenis
Aktivis gay berpendapat bahwa perkawinan baik untuk segala laki-laki, baik homoseksual maupun heteroseksual, karena terlibat dalam peran sosialnya mengurangi tingkat agresi dan pergaulan bebasnya. Data terkini dari studi psikologis dan ilmu sosial lainnya mengenai perkawinan sejenis dengan perbandingan perkawinan berbeda jenis tidak menunjukkan perbedaan dalam dimensi psikososial esensial; yang mana orientasi seksual orang tua tidak berhubungan dengan kemampuan mereka memberikan lingkungan keluarga yang sehat dan terpelihara; dan bahwa perkawinan memberikan keuntungan psikologis, sosial, dan kesehatan. Orang tua sejenis dan pengasuh serta anak mereka tampaknya mendapat berbagai keuntungan dari pengakuan yang sah atas keluarga mereka, dan memberikan pengakuan semacam itu melalui perkawinan akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada kesatuan sipil maupun kemitraan domestik.
Perkawinan sejenis
Asosiasi Psikologikal Amerika menyatakan pada 2004: "Penolakan terhadap akses perkawinan bagi pasangan sejenis dapat khususnya merugikan orang yang juga mengalami diskriminasi berdasarkan umur, ras, etnis, disabilitas, gender dan identitas gender, agama, status sosioekonomis, dan sebagainya." Hal ini ditegaskan pula bahwa pasangan sejenis yang hanya boleh masuk ke dalan kesatuan sipil, sebagai lawan dari perkawinan, "ditolak terhadap akses yang setara terhadap semua manfaat, hak, dan kekhususan yang hukum federal berikan pada pasangan kawin," yang mana merugikan kesejahteraan pasangan sejenis.
Perkawinan sejenis
Pada 2009, sepasang ekonom di Universitas Emory menghubungkan antara negara bagian yang melarang perkawinan sejenis di Amerika Serikat dengan peningkatan jumlah infeksi HIV. Studi ini menghubungkan larangan perkawinan sejenis dengan peningkatan angka HIV tahunan dalam negara bagian tersebut kira-kira 4 kasus 100,000 populasi.
Organisais profesi psikolog menyimpulkan bahwa anak akan mendapatkan manfaat dari kesejahteraan yang dihasilkan ketika hubungan orang tua mereka diakui dan didukung oleh institusi masyarakat, misalnya perkawinan sipil. Sebagai contoh, Asosiasi Psikologikal Kanada menyatakan pada 2006 bahwa "kesejahteraan finansial, psikologis, dan fisik orang tua meningkat melalui perkawinan dan anak-anaknya mendapatkan manfaat dari dibesarkan oleh dua orang tua dalam kesatuan yang diakui secara hukum." Asosiasi ini menyatakan pada 2003 bahwa tekanan yang dialami oleh orang tua gay dan lesbian dan anak-anak mereka cenderung merupakan hasil dari bagaimana cara masyarakat memperlakukan mereka dibandingkan dengan kekurangan mereka.
Perkawinan sejenis
Akademi Psikiatri Amerika menyimpulkan pada 2006, dalam sebuah analisis yang dipublikasikan di jurnal "Pediatrics":
Sejumlah jajak pendapat dan studi mengenai masalah ini telah dilakukan, termasuk yang telah diselesaikan selama dasawarsa pertama dalam abad ke-21. Sebuah kecenderungan tetap akan peningkatan dukungan terhadap perkawinan sejenis telah terjadi di berbagai belahan dunia, yang seringkali disebabkan oleh kesenjangan generasi yang signifikan. Banyak penelitian yang dilakukan di negara maju pada dasawarsa pertama abad ke-21 menunjukkan bahwa mayoritas orang mendukung perkawinan sejenis. Dukungan perkawinan sejenis telah meningkat di setiap kelompok umur, ideologi politik, agama, gender, ras, dan wilayah di berbagai negara maju di dunia.
Perkawinan sejenis
Di Amerika Serikat, jajak pendapat Gallup telah menunjukkan bahwa dukungan perkawinan sejenis telah tumbuh dengan pesat, sedangkan tentangan telah merosot. Pada 1996, 68% orang Amerika menentang perkawinan sejenis, sedangkan hanya 27% mendukung. Pada 2018, 67% orang Amerika mendukung perkawinan sejenis, sedangkan hanya 31% menentang.
Perkawinan sejenis
Berbagai jajak pendapat dan studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa dukungan perkawinan sejenis secara umum meningkat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih kuat di antara generasi muda.
Perkawinan sejenis
Sebuah rujukan mengenai perkawinan sejenis (oleh orang Mesir dan orang Kanaan) terdapat dalam Talmud. Perjanjian Lama melarang hubungan homoseksual (Imamat 18:22, 20:13), dan tetua Yahudi memberikkan alasan untuk itu karena orang Ibrani diperingatkan untuk tidak "mengikuti kebiasaan di tanah Mesir atau kebiasaan di tanah Kanaan." Tetua itu secara jelas menyatakan: "Apa yang mereka [orang Mesir dan orang Kanaan] lakukan? Laki-laki akan mengawini laki-laki dan perempuan [mengawini] dengan perempuan."
Perkawinan sejenis
Perdebatan mengenai penyebutan perkawinan sejenis pertama secara historis terjadi pada masa awal Kekaisaran Romawi menurut sejarawan kontroversial John Boswell. Hal ini biasanya dilaporkan dalam bentuk kritik atau sindiran.
Perkawinan sejenis
Kaisar anak Elagabalus menyebut kusir kereta kuda, seorang budak dari Caria bernama Hierocles, sebagai suaminya. Ia juga menikah dengan seorang atlet bernama Zoticus dalam sebuah dalam upacara publik yang mewah di Roma di tengah-tengah warga yang gembira.
Perkawinan sejenis
Kaisar Romawi pertama yang kawin dengan laki-laki adalah Nero, yang dilaporkan telah kawin dengan dua laki-laki lain dalam waktu yang berbeda. Yang pertama adalah dengan orang bebasnya Nero sendiri, Pythagoras, yang mana Nero mengambil peran sebagai pengantin wanita. Kemudian, sebagai pengantin laki-laki, Nero menikahi Sporus, seorang laki-laki muda, yang menggantikan selir wanita dewasanya yang ia bunuh dan mengawininya di upacara yang sangat terbuka dengan pernikahan yang khidmat, setelah Sporus dipaksa berpura-pura menjadi selir wanita yang telah Nero bunuh dan seolah-olah bertindak seperti mereka telah benar-benar kawin. Seorang teman memberikan "pengantin wanita" sebagaimana yang diwajibkan hukum. Pernikahan itu dirayakan di Yunani dan Roma dengan upacara publik yang luar biasa.
Perkawinan sejenis
Akan tetapi, perlu diingat bahwa "conubium" hanya ada di antara seorang "civis Romanus" dan seorang "civis Romana" (berarti, seorang laki-laki warga negara Roma dan seorang perempuan warga negara Roma), sehingga perkawinan antara dua orang laki-laki Roma (atau dengan budak) tidak akan memiliki dasar hukum dalam hukum Romawi (kecuali, mungkin, dari kesewenangan kaisar dalam dua kasus yang disebutkan di atas). Lebih jauh lagi, menurut Susan Treggiari, ""matrimonium" kemudian menjadi sebuah institusi yang melibatkan ibu, "mater". Gagasan tersirat dalam kata itu yang mana seorang pria mengambil seorang wanita dalam perkawinan, "in matrimonium ducere", maka pria tersebut dapat memperoleh anak dari wanita tersebut."
Perkawinan sejenis
Pada 342 Masehi, Kaisar Kristen Constantius II dan Constans mengeluarkan sebuah hukum dalam Kode Theodosia ("C. Th." 9.7.3) melarang perkawinan sejenis di Romawi dan memerintahkan hukuman pada yang melakukan perkawinan seperti itu.
Perkawinan sejenis
Tulisan di "Harvard Magazine" pada 2013, sejarawan hukum Michael Klarman menulis bahwa ketika aktivisme hak-hak gay meningkat pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, "Kesetaraan perkawinan bukanlah sebuah prioritas." Ia berpendapat bahwa banyak orang gay yang awalnya tidak tertarik pada perkawinan, menganggapnya sebagai sebuah institusi tradisional, dan mulai pencarian pengakuan yang sah atas pasangan sejenis baru dimulai pada akhir 1980-an. Lainnya, seperti Faramerz Dabhoiwala yang menulis untuk "The Guardian", mengatakan bahwa pergerakan modern dimulai pada 1990-an.
Perkawinan sejenis
Denmark menjadi negara pertama yang mengakui hubungan pasangan sejenis secara sah, dengan membentuk "kemitraan terdaftar" pada 1989. Hal ini memberikan hubungan sejenis "hak-hak serupa dengan heteroseksual yang kawin, tetapi tidak hak untuk mengadopsi atau memperoleh perwalian bersama seorang anak". Pada 2001, Belanda menjadi negara pertama yang mengizinkan perkawinan sejenis. Sejak itu perkawinan sejenis mulai diperbolehkan dan diakui oleh Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Denmark (2012), Brasil (2013), Perancis (2013), Uruguay (2013), Selandia Baru (2013), Luksemburg (2015), Amerika Serikat (2015), Irlandia (2015), Kolombia (2016), Finlandia (2017), Malta (2017), Jerman (2017), dan Australia (2017). Di Meksiko, perkawinan sejenis dilakukan di beberapa negara bagian dan diakui di seluruh ke-31 negara bagian. Di Nepal dan Taiwan, pengakuannya telah diamanatkan secara yudisial tetapi masih belum dilegislasi. Lebih jauh lagi, sebagian besar yurisdiksi Britania Raya juga telah melegalkan perkawinan sejenis, dengan pertama Inggris dan Wales pada Maret 2014, diikuti oleh Skotlandia pada Desember pada tahun yang sama. Akan tetapi, perkawinan sejenis belum diakui di Irlandia Utara.
Perkawinan sejenis
Di Taiwan, pada 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan sejenis memiliki hak untuk melangusngkan perkawinan di bawah Konstitusi Taiwan dan Yuan Legislatif memiliki waktu dua tahun untuk mengamendemen hukum perkawinan agar sesuai dengan konstitusi. Jika tidak, pasangan sejenis dapat mendaftarkan persatuan mereka sebagai perkawinan dan dapat diperlakukan demikan oleh hukum.
Perkawinan sejenis
Pada Desember 2017, Mahkamah Konstitusi Austria memutuskan bahwa perkawinan sejenis akan sah di negara itu pada 1 Januari 2019 apabila Parlemen tidak mengesahkan sebelum tanggal tersebut.
Perkawinan sejenis
Catatan: Negara atau teritori yang mana hukum perkawinan sejenis dicabut tidak dimasukkan ke dalam tabel.
Perkawinan sejenis
Pada 2010, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) memutus dalam "Schalk dan Kopf v. Austria", sebuah perkara yang melibatkan pasangan sejenis di Austria yang ditolak hak untuk kawin. Pengadilan menemukan, dengan suara 4 berbanding 3, bahwa hak asasi manusianya tidak dilanggar.
Perkawinan sejenis
Hakim Britania Sir Nicolas Bratza, kemudian kepala Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, menyampaikan pidato pada 2012 yang menandakan bahwa mahkamah tersebut siap untuk menyatakan perkawinan sejenis sebagai "hak asasi manusia", segera setelah cukup banyak negara mengikutinya.
Perkawinan sejenis
Pasal 12 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan: "Pria dan wanita dalam umur yang cukup untuk kawin memiliki hak untuk kawin dan membentuk keluarga, menurut hukum nasional yang mengatur hak tersebut", tidak membatasi perkawinan hanya untuk hubungan heteroseksual. Akan tetapi, konvensi ini dinyatakan dalam "Schalk and Kopf v Austria" bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi perkawinan untuk hubungan heteroseksual, jika menggunakan kata "pria dan wanita", dibandingkan "semua orang".
Perkawinan sejenis
Pada 12 Maret 2015, Parlemen Eropa meloloskan sebuah resolusi tidak mengikat yang mendorong lembaga Uni Eropa dan negara anggotanya untuk "[mewujudkan] pengakuan perkawinan sejenis atau persatuan sejenis sebagai sebuah masalah politis, sosial, dan hak sipil."
Perkawinan sejenis
Pada 5 Juni 2018, Pengadilan Eropa untuk Keadilan memutuskan, dalam perkara Romania, bahwa, dalam kondisi tertentu pasangan dipertanyakan, pasangan kawin sejenis memiliki hak untuk bertempat tinggal yang sama dengan pasangan kawin lainnya di sebuah negara Uni Eropa, bahkan jika negara tersebut tidak mengizinkan atau mengakui perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Setelah mosi yang diajukan Kosta Rika, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika mengeluarkan sebuah putusan penting pada 9 Januari 2018, yang mana diharapkan dapat memudahkan pengesahan di beberapa negara di Amerika.
Perkawinan sejenis
Mahkamah tersebut mengatakan bahwa pemerintah "harus mengakui dan menjamin semua hak yang berasal dari ikatan keluarga antara orang yang berjenis kelamin sama". Mereka juga mengatakan bahwa ketentuan hukum lain yang dibuat (misalnya persatuan sipil) ketimbang perkawinan sejenis tidak dapat diterima dan diskriminatif. Mahkamah tersebut juga meminta bahwa pemerintah "menjamin akses ke semua bentuk sistem hukum yang ada, termasuk hak untuk kawin, untuk menjamin perlindungan semua hak keluarga yang dibentuk oleh pasangan sejenis tanpa diskriminasi". Menyadari kesulitan dalam mengesahkan undang-undang tersebut di negara-negara di mana ada tentangan yang kuat terhadap perkawinan sejenis, Mahkamah tersebut menyarankan agar pemerintah mengesahkan keputusan sementara sampai undang-undang baru diajukan.
Perkawinan sejenis
Mahkamah tersebut mengeluarkan putusannya sebagai tanggapan atas mosi yang dibawa oleh Kosta Rika pada 2016. Pemerintah Kosta Rika meminta Mahkamah tersebut untuk memberikan pendapat mengenai kewajiban untuk memperpanjang hak kebendaan untuk pasangan sejenis, dan Mahkamah tersebut memutuskan bahwa itu wajib. Pemerintah Kosta Rika juga ingin tahu apakah pemerintah harus mengizinkan orang transgender mengubah nama dan jenis kelamin mereka pada dokumen identitas mereka. Sekali lagi, Mahkamah tersebut memutuskan bahwa itu harus.
Perkawinan sejenis
Menyusul putusan tersebut, kelompok penggiat LGBT dan ahli hukum di beberapa negara di Amerika mulai mendesak pemerintah atau pengadilan mereka masing-masing untuk mewujudkan keputusan ini. Negara-negara ini termasuk Chili, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Paraguay dan Peru.
Perkawinan sejenis
Pemerintah Kosta Rika dan Panama mengumumkan bahwa mereka akan sepenuhnya menerapkan putusan PHAMAA. Sebagai tambahan, pada 11 Januari, Presiden Mahkamah Agung Peru dan ketua yudikatif di negara tersebut, Duberlí Rodríguez, menyatakan bahwa Peru harus mematuhi keputusan tersebut. Pada 29 Januari 2018, Menteri Perumahan Carlos Bruce memperkirakan bahwa perkawinan sejenis akan diizinkan di Peru dalam dua tahun, dan beberapa pembuat hukum dan hakim di Mahkamah Agung, salah satunya Indira Huilca, menyatakan bahwa perkawinan sejenis akan segera sah di Peru, entah bagaimana pun. Namun, Pemerintah Peru belum mengeluarkan keputusan resmi tentang masalah ini.
Perkawinan sejenis
Perkawinan sejenis diakui secara sah (baik seluruh maupun sebagian) di negara-negara berikut: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Luksemburg, Malta, Meksiko, Norwegia, Perancis, Portugal, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Uruguay.
Perkawinan sejenis
Status perkawinan sejenis menjadi masalah yang cukup rumit di beberapa negara lain. Di Meksiko, perkawinan ini diakui oleh seluruh yurisdiksi subnasional dan Pemerintah Meksiko. Pada 3 Juni 2015, Mahkamah Agung Keadilan Bangsa Meksiko mengeluarkan sebuah "tesis yurisprudensial" menyatakan bahwa tujuan perkawinan saat ini, yang mana adalah prokreasi, tidaklah konstitusional dan diskriminatif terhadap pasangan sejenis. Pengadilan di seluruh negara sekarang harus meresmikan perkawinan di antara pasangan dengan jenis kelamin yang sama melalui keputusan, yang mana prosesnya lebih lambat dan lebih mahal daripada perkawinan berbeda jenis. Israel tidak mengakui perkawinan sejenis yang dilakukan di wilayahnya, tetapi perkawinan sejenis yang dilakukan di yurisdiksi lain dicatat dengan ketat "untuk keperluan statistik", yang mana untuk menghindari pengakuan resmi terhadap perkawinan sejenis di negara tersebut. Di Armenia dan Estonia, perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri diakui.
Perkawinan sejenis
Pengakuan yang sah akan perkawinan sejenis di Afrika Selatan muncul sebagai hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara "Menteri Dalam Negeri v. Fourie". Pengadilan memutuskan pada 1 December 2005 bahwa hukum perkawinan yang ada menyalahi klausul kesetaraan dari "Bill of Rights" karena mereka didiskriminasi atas dasar orientasi seksual. Pengadilan tersebut memberikan waktu setahun bagi Parlemen untuk memperbaiki ketidaksetaraan tersebut.
Perkawinan sejenis
Undang-Undang Persatuan Sipil kemudian diloloskan oleh Majelis Nasional pada 14 November 2006, dengan suara 230 banding 41, dan menjadi berlaku pada 30 November 2006. Afrika Selatan menjadi negara kelima, pertama di Afrika, dan kedua di luar Eropa, yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Perkawinan sejenis di Amerika Serikat pada mulanya disahkan secara masing-masing negara bagian, meningkat dari 1 negara bagian pada 2004 hingga 36 negara bagian pada 2015, ketika, pada 26 Juni 2015, perkawinan sejenis disahkan di semua ke-50 negara bagian sebagai hasil dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara hak sipil penting "Obergefell v. Hodges", yang mana berpendapat hak dari pasangan sejenis untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana pasangan berbeda jenis, dengan segala hak dan kewajiban yang mengikutinya, dijamin oleh baik Due Process Clause dan Equal Protection Clause dari Amendemen Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat.
Perkawinan sejenis
Hak sipil yang mengampanyekan dukungan terhadap perkawinan tanpa memandang jenis kelamin dimulai pada 1970-an. Pada 1972, "Baker v. Nelson" yang kini telah digulingkan bahwa penolakan Mahkamah Agung AS semakin terlibat. Masalah ini kemudian menjadi menonjol mulai sekitar 1993, ketika Mahkamah Agung Hawaii memutuskan pada "Baehr v. Lewin" bahwa pembatasan perkawinan berdasarkan jenis kelamin adalah inkonstitutional. Putusan ini memicu tindakan federal dan tindakan dari beberapa negara bagian untuk secara tegas membatasi perkawinan atas dasar jenis kelamin untuk mencegah dari diakuinya perkawinan dari pasangan sejenis, dan yang paling menonjol adalah DOMA. Pada 2003, Mahkamah Yudisial Agung memutuskan pada "Goodridge v. Departemen Kesehatan Masyarakat" bahwa adalah inkonstitutional untuk sebuah negara bagian membatasi perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Dari 2004 hingga 2015, sebagaimana gelombang opini publik terus meningkatkan dukungan terhadap perkawinan sejenis, berbagai putusan pengadilan negara bagian, pengesahan negara bagian, referendum masyarakat, dan putusan pengadilan federal mengesahkan perkawinan sejenis di 36 negara bagian. Pada 2011, dukungan publik terhadap perkawinan sejenis secara nasional mencapai lebih dari 50% untuk pertama kalinya. Pada 2013, Mahkamah Agung AS mencabut ketentuan utama dari DOMA, menyatakan bahwa bagian dari itu adalah inkonstitutional dan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Amendemen Kelima pada "United States v. Windsor". Putusan ini menyebabkan pengakuan federal terhadap perkawinan sejenis, dengan manfaat federal untuk pasangan kawin dihubungkan dengan baik negara bagian tempat tinggalnya maupun negara bagian tempat perkawinan diselenggarakan. Akan tetapi, putusan ini bertujuan pada kewajiban dalam ketentuan DOMA terhadap pemerintah federal yang menolak untuk mengakui perkawinan sejenis yang disetujui negara bagian, membiarkan hukum perkawinan tersebut menjadi urusan masing-masing negara bagian. Mahkamah Agung AS kemudian menyelesaikannya dua tahun kemudian pada 2015, menyatakan, pada "Obergefell v. Hodges", bahwa hak perkawinan pasangan sejenis dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana pasangan berbeda jenis, dengan segala hak dan kewajiban yang mengikutinya, dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat.
Perkawinan sejenis
Pendukung yang paling menonjol bagi perkawinan sejenis adalah organisasi hak asasi manusia dan hak sipil juga komunitas ilmiah dan medis, sedangkan penentang yang paling menonjol adalah kelompok agama. Putusan dari Mahkamah Agung dalam "Obergefell" terjadi setelah beberapa dasawarsa dari terus meningkatnya dukungan publik terhadap perkawinan sejenis di Amerika Serikat secara nasional, yang juga meningkat setelahnya.
Perkawinan sejenis
Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah penduduk paling banyak yang mengesahkan perkawinan sejenis secara nasional.
Perkawinan sejenis
Pada 15 Juli 2010, Senat Argentina menyetujui RUU yang memperluas hak perkawinan untuk pasangan sejenis. Hal ini didukung oleh pemerintahan Presiden Cristina Fernández de Kirchner dan ditentang oleh Gereja Katolik. Survei menunjukkan bahwa hampir 70% masyarakat Argentina mendukung pemberian hak perkawinan yang sama seperti heteroseksual bagi orang gay. Hukum ini mulai berlaku pada 22 Juli 2010 setelah pengumuman oleh Presiden Argentina. Argentina menjadi negara pertama di Amerika Latin, kedua di Amerika, dan kesepuluh di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Australia menjadi negara kedua di Oseania yang mengesahkan perkawinan sejenis ketika Parlemen Australia meloloskan sebuah RUU pada 7 Desember 2017. RUU ini mendapatkan pengesahan kerajaan pada 8 Desember, dan berlaku 9 Desember 2017. Hukum ini menghapuskan larangan perkawinan sejenis yang sebelumnya ada dan diikuti oleh survei pos sukarela yang diselenggarakan dari 12 September hingga 7 November 2017, dengan suara sebesar 61.6% "Ya" dalam mendukung perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis
Sejak 1 Januari 2010, pasangan sejenis diperbolehkan untuk memasuki kemitraan terdaftar ("Eingetragene Partnerschaft").
Perkawinan sejenis
Pada 20 November 2013, mengajukan sebuah RUU di Dewan Nasional yang akan mengesahkan perkawinan sejenis. RUU ini dikirim ke Komite Yudisial pada 17 Desember 2013. RUU ini seharusnya didebatkan pada musim gugur 2014, tetapi diundur oleh koalisi yang berkuasa.
Perkawinan sejenis
Pada Desember 2015, Pengadilan Tata Usaha Wina memberhentikan sebuah kasus gugatan larangan perkawinan sejenis. Para penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Pada 12 Oktober 2017, Mahkamah Konstitusi Austria setuju untuk mempertimbangkan salah satu kasus gugatan hukum yang membatasi perkawinan sejenis. Pada 5 Desember 2017, Mahkamah membatalkan larangan perkawinan sejenis sebagai inkonstitutional, sehingga pasangan sejenis akan diizinkan melangsungkan perkawinan mulai 1 Januari 2019. Mahkamah ini juga memutuskan bahwa persatuan sipil akan dibuka untuk baik pasangan berbeda jenis maupun sejenis mulai tanggal tersebut. Akan tetapi, Parlemen Austria dapat memilih untuk meloloskan RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis sebelum tanggal tersebut.