Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Sejarah Afrika Selatan
Pembukaan Tambang emas Witwatersrdan pada tahun 1886 merupakan titik perubahan bagi sejarah Afrika Selatan. Permintaan bagi hak "franchise" untuk pendatang penutur bahasa Inggeris yang bekerja diTambang emas baru yang kaya ini merupakan alasan yang digunakan oleh Inggris bagi memulakan peperangan dengan Transvaal dan Orange Free State pada tahun 1899. Pihak Boers pada mulanya menyebabkan kekalahan teruk kepada Inggris tetapi akhirnya kekuatan kerajaan Inggris melemahkan pasukan gurila (yang dikenali sebagai komando) dan peperangan berakhir pada tahun 1902. Kebijakan membumi hanguskan Inggris termasuk membakar ladang dan penahanan anak dan isteri Boer dan penduduk kulit hitam yang berada dalam laluan mereka. Beribu-ribu mati dalam kemah tahanan. Pihak Boers sadar bahawa penentangan berterusan akan menyebabkan mereka lenyap dari bumi Afrika Selatan. Oleh itu, pada 31 Mei, 1902 pihak Boers dan Inggris menandatangani Perjanjian Vereeniging di Pretoria. Perjanjian ini memberikan kuasa penuh kepada pihak Inggris untuk memerintah Afrika Selatan. Manakala, pihak Inggris bersetuju untuk membayar hutang perang kerajaan Boer sebanyak £3,000,000. Disamping itu, penduduk Belanda diberi hak kerakyatan istimewa di Afrika Selatan.
Sejarah Afrika Selatan
Pada tahun 1910, Kesatuan Afrika Selatan didirikan dari empat daerah yaitu Cape, Natal, Transvaal dan Free State. Kesatuan ini adalah lebih kepada kesatuan kaum kulit putih dari segi hak dan kuasa politik. Manakala, penduduk kulit hitam dikesampingkan. Akibatnya, kaum kulit hitam menentang kesatuan ini. Walaupun terdapat penentangan yang hebat terhadap kerajaan berbentuk perkauman, Akta Tanah Pribumi (Natives Land Act) digubal pada tahun 1913. Akta ini menetapkan kawasan-kawasan penempatan yang dipanggil "homeland" yang dapat diduduki oleh kaum kulit hitam. Penempatan ini hanya merangkumi 13% kawasan di seluruh Afrika Selatan. Selain itu, lebih banyak akta diskriminasi digubal, seperti pemberian kerja yang memihak kepada kaum kulit putih. Pada 1930 an, diskriminasi perkauman menjadi semakin teruk akibat kebangkitan semangat nasionalisme di kalangan bangsa Afrikaner.
Sejarah Afrika Selatan
Partai politik pertama di Afrika Selatan adalah Partai Afrika Selatan yang didirikan oleh Louis Botha dan Jan Smuts pada 1910. Dua tahun kemudian, Kongres Kebangsaan Afrika atau African National Congress (ANC) pula didirikan untuk membangkang diskriminasi penduduk kulit hitam dari pelibatan politik. Beberapa tahun selepas itu, Partai Kebangsaan atau National Party (NP) dibawah pimpinan Barry Hertzog menggantikan Partai Afrika Selatan. Pada 1934, kedua-dua partai bergabung dan dikenali sebagai partai Afrika Selatan Bersatu (United Party South Africa). Gabungan ini berhasil menyatukan suku Afrikaner dan Inggris. Namun, perkongsian kuasa ini berakhir pada 1939 sewaktu Perang Dunia II meletus. Perpecahan ini berlaku kerana kesatuan tersebut menyokong pihak Inggris, manakala suku berhaluan kanan Partai Kebangsaan, bersimpati pula dengan regim Nazi di Jerman.
Sejarah Afrika Selatan
Pada tahun 1948, selepas berakhirnya Perang Dunia II, Partai Kebangsaan (NP) yang pro-Afrikaner , mengambil alih kuasa dan membawa bersama mereka ideologi apartheid, suatu pendekatan kuku besi dalam melaksanakan kebijakan perkauman, yang lebih zalim dari kebijakan-kebijakan perkauman kerajaan sebelumnya.
Sejarah Afrika Selatan
Sementara itu, pihak pembangkang berkulit hitam pula melalui perubahan yang besar. Pada 1943, satu kumpulan belia yang lebih agresif dan komited melancarkan sayap baru yang dipanggil "ANC Youth League", yang telah melahirkan banyak tokoh-tokoh politik hebat seperti Nelson Mandela, Oliver Tambo dan Walter Sisulu.
Sejarah Afrika Selatan
Pada 1961, kerajaan NP dibawah pimpinan Perdana Menteri HF Verwoerd mengisytiharkan Afrika Selatan sebagai sebuah republik selepas memenangi pungutan suara rakyat kulit putih. Selepas itu kerajaan melancarkan segregasi secara besar-besaran dengan mengharamkan perkawinan berlainan bangsa dan menghendaki setiap rakyatnya mendaftar diri berdasarkan bangsa atau warna kulit.
Sejarah Afrika Selatan
Segregasi perumahan kemudiannya dikuatkuasakan dimana komunitas berkulit hitam dipaksa berpindah kepada kawasan yang ditetapkan untuk kaum kulit hitam. Kerajaan Afrika Selatan juga merangka kebijakan untuk pembangunan berasingan, dan membahagi-bahagikan penduduk Afrika kepada "negeri-negeri" tiruan dengan "homeland"nya yang tersendiri dengan janji setiap negeri akan diberikan "kemerdekaan". Hampir 3.5 juta penduduk kulit hitam menjadi mangsa pemindahan ini dan ia menyebabkan meningkatnya kawasan setinggan di Arika Selatan. Rakyat kulit hitam dijadikan rakyat kelas dua dengan adanya "pass laws" dan kawalan influx yang dilaksanakan dengan ketat. Ini membangkitkan kemarahan dari pihak ANC dan pada 1949 mereka melancarkan Program Tindakan yang menolak dominasi kaum kulit putih dan menggalakkan tindakan protes, mogok dan demonstrasi.
Menteng
Menteng, kepundung, atau (ke)mundung (terutama "Baccaurea racemosa" (Reinw.) Muell. Arg.; juga "B. javanica" dan "B. dulcis") adalah pohon penghasil buah dengan nama sama yang dapat dimakan. Sekilas buah menteng mirip dengan buah duku namun tajuk pohonnya berbeda. Rasa buahnya biasanya masam (kecut) meskipun ada pula yang manis.
Menteng
Menteng dulu biasa ditanam di pekarangan namun sekarang sudah sulit ditemui akibat desakan penduduk dan penanaman tanaman buah lain yang lebih disukai. Tumbuhan ini asli dari Pulau Jawa. Di sekitar Jakarta dan Bogor kadang-kadang masih ditemukan penjual buah menteng.
Cempaka putih
Cempaka putih atau kantil ("Magnolia × alba" (D.C.) Figlar & Noot.) adalah salah satu anggota suku Magnoliaceae. Tumbuhan ini dikenal di Indonesia dan beberapa negara tetangganya karena kuncup bunganya sering kali dipakai dalam upacara-upacara tradisional atau ritual tertentu. Secara botani, ia adalah hibrida (hasil persilangan) antara "M. champaca" dan "M. montana".
Bunga kantil dipakai sebagai hiasan ronce (biasanya diletakkan di ujung), sesajian, serta diletakkan di daun telinga pengantin atau pendeta.
Cempaka putih
Cempaka putih merupakan tumbuhan berkayu yang tingginya dapat mencapai 30 meter. Memiliki daun tunggal berbentuk bulat telur atau hampir lanset. Memiliki bunga berdiri sendiri dengan mahkota berwarna putih dan berbau harum
Rabat
Rabat (, transliterasi ar-Rabāṭ atau ar-Ribāṭ, secara harafiah berarti "Tempat Berbenteng" ()) adalah ibu kota Maroko. Jumlah penduduk kota ini sekitar 650.000 (estimasi 2010). Rabat terletak di Samudra Atlantik di mulut sungai Bou Regreg pada koordinat 34°02' LU 6°51' BB.
Rabat
Pengendapan lumpur telah menyebabkan peran kota ini sebagai pelabuhan semakin berkurang. Meskipun begitu, Rabat dan kota dekatnya Salé masih mempunyai industri-industri tekstil, pemrosesan makanan dan konstruksi yang masih cukup penting.
Selain itu, pariwisata dan kehadiran seluruh kedutaan besar di Maroko membuatnya kota terpenting kedua setelah Casablanca.
Rabat
Telah ada pemukiman di daerah ini sejak zaman kuno. Rabat menjadi benteng Muslim sekitar tahun 700. Sebelum kemerdekaan Maroko pada 1956, Rabat adalah ibu kota protektorat Perancis sejak dijajah oleh Perancis pada 1912.
Rabat
Universitas Muhammad V terletak di kota ini.
Rabat
Rabat akan ikut serta dalam pemilihan kota penyelenggara Olimpiade Musim Panas 2020.
Rabat
Rabat memiliki kota kembar sebagai berikut:
Perang Bubat
Perang Bubat adalah perang yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 M pada abad ke-14, yaitu pada masa pemerintahan raja Majapahit Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggrahan Bubat, yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah "Serat Pararaton" serta "Kidung Sunda" dan "Kidung Sundayana" yang berasal dari Bali.
Perang Bubat
Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citraresmi dari Negeri Sunda. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya sebuah lukisan sang putri di Majapahit; yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu, bernama Sungging Prabangkara.
Perang Bubat
Menurut catatan sejarah Pajajaran oleh Saleh Danasasmita serta Naskah Perang Bubat oleh Yoseph Iskandar, niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembu Tal dan suaminya yaitu Rakeyan Jayadarma, raja kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam "Pustaka Rajya Rajya i Bhumi Nusantara" parwa II sarga 3. Dalam Babad Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut pula dengan nama "Jaka Susuruh" dari Pajajaran. Meskipun demikian, catatan sejarah Pajajaran tersebut dianggap lemah kebenarannya, terutama karena nama Dyah Lembu Tal adalah nama laki-laki.
Perang Bubat
Alasan umum yang dapat diterima adalah Hayam Wuruk memang berniat memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan Negeri Sunda. Atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dyah Pitaloka. Upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Pihak dewan kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya, di antaranya dengan cara menguasai Kerajaan Dompu di Nusa Tenggara.
Perang Bubat
Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit, karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut. Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan diterima serta ditempatkan di Pesanggrahan Bubat.
Perang Bubat
Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung Sundayana, timbul niat Mahapatih Gajah Mada untuk menguasai Kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi Sumpah Palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta, sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sunda lah yang belum dikuasai.
Perang Bubat
Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan oleh untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggrahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk Negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada adalah Mahapatih yang diandalkan Majapahit pada saat itu.
Perang Bubat
Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan Negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula.
Perang Bubat
Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya (Bhayangkara) ke Pesanggrahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai ksatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar, melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan (Balamati) yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Raja Sunda beserta segenap pejabat kerajaan Sunda dapat didatangkan di Majapahit dan binasa di lapangan Bubat.
Perang Bubat
Tradisi menyebutkan sang Putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka melakukan "bela pati", bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan ini mungkin diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta ksatriya, tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak.
Perang Bubat
Tradisi menyebutkan bahwa Hayam Wuruk meratapi kematian Dyah Pitaloka. Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini dan mengirimkan utusan ("darmadyaksa") dari Bali - yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka - untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau "Kidung Sundayana" (di Bali dikenal sebagai "Geguritan Sunda") agar diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya sendiri, Paduka Sori.
Perang Bubat
Akibat peristiwa Bubat ini, dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit, karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang Mahkota, Raja Hayam Wuruk sendiri. Peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai mulai turunnya karier Gajah Mada, karena kemudian Hayam Wuruk menganugerahinya tanah perdikan di Madakaripura (kini Probolinggo). Meskipun tindakan ini tampak sebagai penganugerahan, tindakan ini dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun, karena tanah ini letaknya jauh dari ibu kota Majapahit sehingga Gajah Mada mulai mengundurkan diri dari politik kenegaraan istana Majapahit. Meskipun demikian, menurut Negarakertagama Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapatih sampai akhir hayatnya (1364).
Perang Bubat
Tragedi ini merusak hubungan kenegaraan antar kedua negara dan terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian, hubungan Sunda-Majapahit tidak pernah pulih seperti sediakala. Pangeran Niskalawastu Kancana — adik Putri Pitaloka yang tetap tinggal di istana Kawali dan tidak ikut ke Majapahit mengiringi keluarganya karena saat itu masih terlalu kecil — menjadi satu-satunya keturunan Raja yang masih hidup dan kemudian akan naik takhta menjadi Prabu Niskalawastu Kancana. Kebijakannya antara lain memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit dan menerapkan isolasi terbatas dalam hubungan kenegaraan antar kedua kerajaan. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat Negeri Sunda diberlakukan peraturan "larangan estri ti luaran", yang isinya di antaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa.
Perang Bubat
Tindakan keberanian dan keperwiraan Raja Sunda dan putri Dyah Pitaloka untuk melakukan tindakan "bela pati" (berani mati) dihormati dan dimuliakan oleh rakyat Sunda dan dianggap sebagai teladan. Raja Lingga Buana dijuluki "Prabu Wangi" () karena kepahlawanannya membela harga diri negaranya. Keturunannya, raja-raja Sunda kemudian dijuluki Siliwangi yang berasal dari kata "Silih Wangi" yang berarti pengganti, pewaris atau penerus Prabu Wangi.
Perang Bubat
Beberapa reaksi tersebut mencerminkan kekecewaan dan kemarahan masyarakat Sunda kepada Majapahit, sebuah sentimen yang kemudian berkembang menjadi semacam rasa persaingan dan permusuhan antara suku Sunda dan Jawa yang dalam beberapa hal masih tersisa hingga kini. Antara lain, tidak seperti kota-kota lain di Indonesia, di kota Bandung, ibu kota Jawa Barat sekaligus pusat budaya Sunda, tidak ditemukan jalan bernama "Gajah Mada" atau "Majapahit". Meskipun Gajah Mada dianggap sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia, kebanyakan rakyat Sunda menganggapnya tidak pantas akibat tindakannya yang dianggap tidak terpuji dalam tragedi ini.
Perang Bubat
Hal yang menarik antara lain, meskipun Bali sering kali dianggap sebagai pewaris kebudayaan Majapahit, masyarakat Bali sepertinya cenderung berpihak kepada kerajaan Sunda dalam hal ini, seperti terbukti dalam naskah Bali "Kidung Sunda". Penghormatan dan kekaguman pihak Bali atas tindakan keluarga kerajaan Sunda yang dengan gagah berani menghadapi kematian, sangat mungkin karena kesesuaiannya dengan ajaran Hindu mengenai tata perilaku dan nilai-nilai kehormatan kasta ksatriya, bahwa kematian yang utama dan sempurna bagi seorang ksatriya adalah di ujung pedang di tengah medan laga. Nilai-nilai kepahlawanan dan keberanian ini mendapatkan sandingannya dalam kebudayaan Bali, yakni tradisi puputan, pertempuran hingga mati yang dilakukan kaum prianya, disusul ritual bunuh diri yang dilakukan kaum wanitanya. Mereka memilih mati mulia daripada menyerah, tetap hidup, tetapi menanggung malu, kehinaan dan kekalahan.
Perang Diponegoro
Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa (Inggris:"The Java War", Belanda: "De Java Oorlog" adalah perang besar dan berlangsung selama lima tahun (1825-1830) di Pulau Jawa, Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Merkus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa.
Perang Diponegoro
Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara (sekitar Rembang dan Lasem) menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam.
Perang Diponegoro
Perseteruan pihak keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Perancis melawan Inggris (saat itu Belanda dikuasai oleh Perancis), tetapi Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara lain yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyer dan Panarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah "mancanegara" (wilayah Jawa di timur Yogyakarta) yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo (1810), Daendels memaksa Sultan Hamengkubuwana II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antar keluarga keraton (1811). Namun, pada tahun yang sama, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda.
Perang Diponegoro
Meskipun pada mulanya Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Bingley Raffles memberikan dukungan kepada Sultan Hamengkubuwana II, pasukan Inggris akhirnya menyerbu Keraton Yogyakarta (19-20 Juni 1812) yang menyebabkan Sultan Hamengkubuwana II diturunkan secara tidak hormat dan digantikan putra sulungnya, yaitu Sultan Hamengkubuwana III. Perisitwa ini dikenal dengan nama Geger Sepehi. Inggris memerintah hingga tahun 1815 dan mengembalikan Jawa kepada Belanda sesuai isi Perjanjian Wina (1814) di bawah Gubernur Jenderal Belanda van der Capellen. Pada masa pemerintahan Inggris, Hamengkubuwana III wafat dan digantikan putranya, adik tiri Pangeran Diponegoro, yaitu Hamengkubuwana IV yang berusia 10 tahun (1814), sementara Paku Alam I menjadi adipati di Puro Kadipaten Pakualaman sekaligus wali Raja sedangkan Patih Danuredjo III bertindak sebagai wali Raja.
Perang Diponegoro
Pada tanggal 6 Desember 1822, Hamengkubuwana IV meninggal pada usia 19 tahun. Ratu Ageng (permaisuri Hamengkubuwana II) dan Gusti Kangjeng Ratu Kencono (permaisuri Hamengkubuwana IV) memohon dengan sangat kepada pemerintah Belanda untuk mengukuhkan putra Hamengkubuwana IV yang masih berusia 2 tahun untuk menjadi Hamengkubuwana V serta tidak lagi menjadikan Paku Alam sebagai wali. Pangeran Diponegoro selanjutnya diangkat menjadi wali bagi keponakannya bersama dengan Mangkubumi. Sebagai putra tertua Hamengkubuwana III meskipun bukan dari istri resmi (permaisuri), ia merasa sangat sakit hati dan sempat berpikir untuk bunuh diri karena kecewa. Pada tahun 1823, tahta keraton yang seharusnya diduduki wali sultan yang masih balita ternyata ditempati oleh Residen Belanda saat itu, yaitu Smissaert, sehingga sangat melukai hati masyarakat Yogya dan Pangeran Diponegoro, meskipun ada kecurigaan bahwa tindakan Smissaert disebabkan kedua ratu tidak ingin melihat Diponegoro duduk di atas tahta.
Perang Diponegoro
Menindaklanjuti pengamatan Van der Graaf pada tahun 1821 yang melihat para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Perancis, dan Jerman, van der Capellen mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Keraton Yogyakarta terancam bangkrut karena tanah yang disewa adalah milik keraton sehingga Pangeran Diponegoro terpaksa meminjam uang kepada Kapitan Tionghoa di Yogyakarta pada masa itu. Smissaert berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahuys atas perkebunan di Bedoyo sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Putusnya hubungan tersebut terutama disebabkan tindakan Ratu Ageng (ibu tiri pangeran) dan Patih Danurejo yang pro kepada Belanda. Pada 29 Oktober 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan di rumahnya, di Tegalrejo, untuk membahas mengenai kemungkinan pemberontakan pada pertengahan Agustus. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak "Puwasa" agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan.
Perang Diponegoro
Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smissaert memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo tidak memberitahu keputusan Smissaert sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Patih Danurejo sehingga memuncak di bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang.