Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Lebanon di Kontes Lagu Eurovision
Pada 21 Oktober 2004, Ibrahim El Khoury, Presiden Dirjen Télé Liban, menyatakan bahwa Lebanon berniat untuk membuat debutnya di Kontes Lagu Eurovision 2005 di Kiev, Ukraina. On November 3, 2004, it was announced that Aline Lahoud was internally selected by the network to represent Lebanon. Lagu Barat-Timur "Quand tout s'enfuit", yang dinyanyikan dalam bahasa Perancis dan ditulis oleh Jad Rahbani dan Romeo Lahoud, dipilih pada pertengahan Februari. Lahoud dijadwalkan mempersembahkan lagunya dalam semi-final yang diadakan pada 19 Mei 2005.
Republik Ceko di Kontes Lagu Eurovision
Republik Ceko telah ikut serta di Kontes Lagu Eurovision sebanyak tujuh kali sejak membuat debutnya pada tahun 2007. Setelah meraih "Poin nol" di semi-final Kontes 2009 dan kurangnya minat dari masyarakat Ceko, penyiaran Ceko ČT memutuskan untuk menarik diri dari kontes-kontes mendatang. ČT mengumumkan bahwa mereka kembali ke kontes tersebut pada 2015, dengan seleksi internal dipakai untuk memilih perwakilan Eurovision keempat mereka.
Republik Ceko di Kontes Lagu Eurovision
Pada 2016, Gabriela Gunčíková menjadi perwakilan Republik Ceko pertama yang mencapai babak akhir, meraih peringkat ke-25 dengan lagu "I Stand". Setelah negara tersebut gagal masuk kualifikasi pada 2017, Mikolas Josef menjadi perwakilan Ceko kedua yang mencapai babak akhir pada 2018, dengan lagu "Lie to Me” dan mencetak hasil terbaik untuk Republik Ceko, meraih peringkat keenam.
San Marino RTV
San Marino RTV () adalah penyiaran layanan publik dari negara mikro San Marino.
San Marino RTV
San Marino RTV sekarang mengoperasikan empat saluran televisi: San Marino RTV, San Marino RTV 2, San Marino RTV Sport dan San Marino RTV Sat. Layanan tersebut juga mengoperasikan dua stasiun radio, Radio San Marino dan Radio San Marino Classic.
Belatungan, Pupuan, Tabanan
Belatungan adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Belatungan, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Belatungan sampai dengan tahun 2016 berjumlah 2.887 jiwa terdiri dari 1.449 laki-laki dan 1.438 perempuan dengan sex rasio 100,76.
Belimbing, Pupuan, Tabanan
Belimbing adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Belimbing, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Belimbing sampai dengan tahun 2016 berjumlah 4.628 jiwa terdiri dari 2.251 laki-laki dan 2.377 perempuan dengan sex rasio 94,70.
Kebon Padangan, Pupuan, Tabanan
Kebon Padangan adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Kebon Padangan, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Kebon Padangan sampai dengan tahun 2016 berjumlah 3.493 jiwa terdiri dari 1.738 laki-laki dan 1.755 perempuan dengan sex rasio 99,03.
Jelijih Punggang, Pupuan, Tabanan
Jelijih Punggang adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Jelijih Punggang, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Jelijih Punggang sampai dengan tahun 2016 berjumlah 3.687 jiwa terdiri dari 683 laki-laki dan 679 perempuan dengan sex rasio 100,59.
Karya Sari, Pupuan, Tabanan
Karya Sari adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Karya Sari, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Karya Sari sampai dengan tahun 2016 berjumlah 1.951 jiwa terdiri dari 967 laki-laki dan 984 perempuan dengan sex rasio 98,27.
Sanda, Pupuan, Tabanan
Sanda adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Sanda, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Sanda sampai dengan tahun 2016 berjumlah 1.522 jiwa terdiri dari 775 laki-laki dan 747 perempuan dengan sex rasio 103,75.
Sai, Pupuan, Tabanan
Sai adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Sai, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Sai sampai dengan tahun 2016 berjumlah 1.803 jiwa terdiri dari 912 laki-laki dan 891 perempuan dengan sex rasio 102,36.
Pupuan, Pupuan, Tabanan
Pupuan adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Pupuan, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Pupuan sampai dengan tahun 2016 berjumlah 3.279 jiwa terdiri dari 1.633 laki-laki dan 1.646 perempuan dengan sex rasio 99,21.
Pujungan, Pupuan, Tabanan
Pujungan adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Pujungan, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Pujungan sampai dengan tahun 2016 berjumlah 6.371 jiwa terdiri dari 3.259 laki-laki dan 3.112 perempuan dengan sex rasio 104,72.
Pajahan, Pupuan, Tabanan
Pajahan adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Pajahan, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Pajahan sampai dengan tahun 2016 berjumlah 2.666 jiwa terdiri dari 1.325 laki-laki dan 1.341 perempuan dengan sex rasio 98,81.
Padangan, Pupuan, Tabanan
Padangan adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Padangan, Pupuan, Tabanan
Tidak ada data.
Munduk Temu, Pupuan, Tabanan
Munduk Temu adalah desa yang berada di kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia.
Munduk Temu, Pupuan, Tabanan
Penduduk desa Munduk Temu sampai dengan tahun 2016 berjumlah 3.897 jiwa terdiri dari 1.932 laki-laki dan 1.965 perempuan dengan sex rasio 98,32.
Gioacchino Volpe
Gioacchino Volpe (16 Februari 1876 – 1 Oktober 1971) adalah seorang sejarawan dan politikus Italia (selama tahun-tahun antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II).
Gioacchino Volpe
Volpe lahir di Paganica dan lulus dari jurusan Sastra di Universitas Pisa. Pada tahun 1906 ia menjadi dosen sejarah modern di Akademi Sains-Sastra Milan. Ia adalah seorang nasionalis yang mendukung fasisme, dan pada tahun 1924 ia dipilih untuk menjabat sebagai deputi di "Lista Nazionale". Volpe juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Akademi Royal Italia pada tahun 1929 hingga 1934, serta anggota Accademia del Lincei dari tahun 1935 ke 1946. Ia menjabat sebagai dosen sejarah modern di Universitas Roma antara tahun 1924 hingga 1940.
Gioacchino Volpe
Dalam karyanya, Volpe menggambarkan Italia sebagai sebuah proses yang terus naik dan berpuncak pada fasisme. Setelah Perang Yunani-Italia, antusiasmenya terhadap fasisme mulai menurun dan ia mulai berpikir kritis. Pascaperang, ia dikeluarkan dari posisi mengajar dan mulai berfokus pada studinya.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Regulasi Perlindungan Data () adalah regulasi dalam hukum Uni Eropa (UE) yang mengatur perlindungan data pribadi di dalam maupun di luar UE. Regulasi perlindungan data terbaru yang diadopsi UE adalah Regulasi Umum Perlindungan Data () Regulasi (EU) 2016/679 tanggal 27 April 2016. Regulasi ini dilandasi oleh Piagam Hak Asasi Uni Eropa yang menetapkan bahwa warga UE memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka. ' menstandardisasi undang-undang perlindungan data di semua negara UE dan menerapkan aturan baru yang ketat untuk mengendalikan dan memproses informasi identitas pribadi. Regulasi ini juga memperluas perlindungan data pribadi dan hak perlindungan data dengan memberikan kendali kembali ke penduduk UE. ' mengatur perorangan, perusahaan atau organisasi yang memproses data pribadi individu di UE. " menggantikan Direktif Perlindungan Data UE 1995, dan mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Perkembangan teknologi yang cepat serta globalisasi memberikan tantangan baru dalam upaya perlindungan data pribadi. Di mana skala pengumpulan dan berbagi (") data pribadi meningkat secara signifikan. Teknologi juga memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta maupun otoritas publik memanfaatkan data-data pribadi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemrosesan data pribadi terjadi di berbagai bidang kegiatan ekonomi dan sosial, dan kemajuan teknologi informasi membuat pemrosesan dan pertukaran data tersebut jauh lebih mudah.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Menuding teknologi atas permasalahan privasi bukanlah hal baru. Sejak tahun 1890, Warren dan Brandeis pernah melayangkan pendapat bahwa privasi sedang diserang oleh "penemuan-penemuan dan metode-metode bisnis baru". Mereka meyakini bahwa tekanan yang dialami masyarakat modern menuntut untuk adanya "hak privasi", guna melindungi apa yang mereka sebut "hak untuk dibiarkan sendiri" ("). Mereka menganggap bahwa hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Teknologi berperan dalam berbagai masalah privasi, karena mempermudah dalam pengumpulan maupun pemrosesan informasi. Ketika orang-orang menjelajahi web, menggunakan ponsel dan melakukan transaksi ", mereka meninggalkan jejak di mana-mana. Teknologi sendiri tidaklah melanggar privasi, tetapi aktifitas dan tujuan si pengguna teknologi yang sebenarnya dapat menciptakan pelanggaran. Kelebihan atau cacat pada teknologi tidaklah melekat dalam teknologi itu sendiri, tetapi lebih tergantung pada bagaimana mereka digunakan dan sejauh mana penggunaannya diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Memodernisasi sistem hukum perlindungan data pribadi di segala bidang demi memenuhi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan kepentingan otoritas publik dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data yang efektif, merupakan langkah konkret untuk memperkuat privasi di era digital saat ini.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Hukum perlindungan data mengacu pada skema hukum yang mengatur pengumpulan, kepemilikan, pemrosesan, pengungkapan, dan pemindahan informasi pribadi individu baik dalam jaringan (') maupun di luar jaringan ('). Di Eropa, skema hukum ini bertujuan melindungi hak asasi individu untuk kerahasiaan pribadi (privasi) secara umum, dan hak asasi untuk privasi data secara khusus. Hak-hak ini di Eropa dijamin dalam dua konvensi supranasional, Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi UE. Perlindungan data di UE juga diakui dalam Perjanjian Lisboa (Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa) dan Konvensi Perlindungan Data. Selain itu, hak-hak ini juga diberlakukan oleh masing-masing negara Eropa, Dewan Eropa, dan UE. Setiap aktor swasta atau publik yang bertujuan mengumpulkan, menganalisis, atau memonetisasi informasi pribadi warga Eropa harus meluangkan waktu untuk memahami hak privasi data warga Eropa.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Konsep dasar perlindungan data pribadi pertama kali muncul sekitar tahun 1960. Selanjutnya tahun 1970, Jerman adalah negara pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data yang kemudian diikuti oleh hukum nasional Swedia pada tahun 1973 dan Perancis pada tahun 1978.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Lebih dari 20 tahun yang lalu, Masyarakat Eropa (sekarang UE) merasa perlu untuk menyelaraskan standar perlindungan data di negara anggota untuk memfasilitasi transfer data lintas-batas internal UE. Pada saat itu, undang-undang perlindungan data nasional memberikan tingkat perlindungan yang sangat berbeda dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, baik untuk individu maupun untuk pengendali dan pemroses data. Oleh karena itu pada 1995 Masyarakat Eropa mengadopsi Direktif Perlindungan Data yang kemudian digantikan oleh Regulasi " pada 2016.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Sebelum adanya Regulasi ", pada tahun 1995 UE sudah menerapkan instrumen hukum perlindungan data yaitu Direktif 95/46/EC atau Direktif Perlindungan Data (DPD95). Direktif ini diterbitkan untuk memastikan keseragaman perlindungan hak dan kebebasan individu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi di semua negara anggota. Direktif ini dianggap sebagai perangkat hukum perlindungan data yang paling ketat dan ekstensif di dunia, di dalamnya ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang kuat dengan tujuan melindungi hak asasi dan kebebasan individu, termasuk privasi dan data pribadi mereka.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Direktif Perlindungan Data diterapkan tidak hanya di semua negara anggota UE, melainkan juga di negara-negara non-UE dari Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) yaitu Islandia, Liechtenstein dan Norwegia. Pengecualian dalam penerapan Direktif ini adalah apa yang disebut pengecualian rumah tangga, yaitu pemrosesan data pribadi oleh individu semata-mata untuk keperluan pribadi atau rumah tangga. Pemrosesan tersebut umumnya dilihat sebagai bagian dari kebebasan dari privasi individu.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Sesuai dengan undang-undang primer UE yang berlaku pada saat adopsi Direktif Perlindungan Data, ruang lingkup direktif ini terbatas pada masalah pasar internal saja. Untuk masalah kerjasama kepolisian dan peradilan pidana, perlindungan data diambil dari instrumen hukum yang berbeda. Karena Direktif ini hanya tertuju pada negara anggota UE, instrumen hukum tambahan diperlukan untuk mengatur ketentuan perlindungan data yang lebih rinci, misalnya:Kekurangan Direktif Perlindungan Data ini adalah tidak mempertimbangkan aspek-aspek seperti globalisasi (perlindungan data lintas yurisdiksi), perkembangan teknologi, seperti konvergensi teknologi, jejaring sosial, dan komputasi awan secara memadai. Direktif ini diberlakukan sebelum menjamurnya media sosial, komputasi awan, penyimpanan data massal, penggalian data, profil elektronik, Web 2.0, serta ancaman-ancaman terhadap keamanan seputar data pribadi. Di sisi lain karena direktif ini harus diubah terlebih dahulu menjadi undang-undang nasional sebelum diterapkan, menghasilkan implementasi yang berbeda-beda di masing-masing negara anggota UE.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Dengan mengakui bahwa kebijakannya dapat berdampak pada hak asasi manusia serta untuk membuat warga merasa 'lebih dekat' kepada UE, UE pada tahun 2000 memproklamasikan Piagam Hak Asasi UE. Piagam ini menggabungkan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial warga negara Eropa, dengan memadukan tradisi konstitusional dan kewajiban internasional yang sama bagi negara-negara anggota. Hak-hak yang dijelaskan dalam Piagam dibagi menjadi enam bagian: martabat, kebebasan, kesetaraan, solidaritas, hak warga negara dan keadilan. Meskipun awalnya hanya dokumen politik, Piagam tersebut secara hukum mengikat sebagai hukum utama UE dengan berlakunya Perjanjian Lisboa pada 1 Desember 2009. Hukum primer UE juga menetapkan kewenangan UE untuk membuat undang-undang tentang perlindungan data.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Piagam ini tidak hanya menjamin atas kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga menetapkan hak atas perlindungan data, secara eksplisit meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi dalam hukum UE. Lembaga-lembaga UE beserta negara-negara anggota harus mengamati dan menjamin hak-hak ini. Dirumuskan beberapa tahun setelah Direktif Perlindungan Data, Pasal 8 Piagam ini dipahami sebagai perwujudan hukum perlindungan data UE yang sudah ada sebelumnya. Piagam ini tidak hanya secara eksplisit menyebutkan hak atas perlindungan data, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data utama dalam Pasal 8 (2). Pasal 8 (3) Piagam menetapkan bahwa otoritas independen yang akan mengontrol pelaksanaan prinsip-prinsip ini.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Hukum perlindungan data UE telah lama dianggap sebagai standar emas di seluruh dunia. Namun perkembangan teknologi dan globalisasi yang cukup pesat mengharuskan UE untuk meninjau kembali dan memodernisasi peraturan-peraturan tersebut, juga diperlukannya pedoman-pedoman dan amandemen baru untuk perlindungan data dan privasi. Pada 25 Januari 2012, Komisi Eropa mengusulkan paket reformasi perlindungan data. Usulan ini mencakup dua elemen utama: rancangan regulasi yang secara umum berurusan dengan perlindungan data ('), dan sebuah rancangan direktif yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi dalam sistem peradilan pidana. Setelah lebih dari empat tahun diskusi, ' baru diadopsi pada 8 April 2016, menggantikan Direktif Perlindungan Data 1995, selain itu juga diadopsi Direktif Perlindungan Data yang baru. Adapun paket perlindungan data UE yang terbaru yaitu:Sebagai regulasi, ' berbeda dengan direktif, ' secara langsung berlaku di negara-negara anggota UE tanpa perlu penyusunan direktif atau peraturan pelaksanaan oleh negara anggota. Dengan menyamakan aturan untuk perlindungan data, ' akan mengarah pada kepastian hukum yang lebih besar dan menghilangkan rintangan potensial terhadap aliran bebas data pribadi. Beberapa perubahan utama yang digariskan oleh ' antara lain":"Dari perspektif teritorial, ' tidak membedakan antara pengendali (') dan prosesor (') dengan menetapkan lingkup teritorial yang sama untuk keduanya. Utamanya ' berlaku dalam dua situasi berikut:Organisasi-organisasi yang ada di UE dan memproses data pribadi milik individu yang berbasis di UE diwajibkan mematuhi ' paling lambat pada 25 Mei 2018. ' memperbarui dan mengharmonisasi kerangka kerja dalam memproses data pribadi di UE, memberikan kewajiban-kewajiban baru bagi organisasi dan hak-hak baru bagi para individu. ' dipandang sebagai solusi atas perlindungan data publik di internet sehingga mendorong pengendali data (seperti media sosial) untuk lebih waspada dalam melindungi data milik subjek data (pengguna). Di dalam ' terkandung beberapa poin berikut:Pasal 5 pada Bab II " menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi:Pengendali (") harus bertanggung jawab, dan mampu menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini ("akuntabilitas"). Artinya catatan dan bukti kepatuhan harus ada.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Otoritas Perlindungan Data (') adalah badan nasional negara anggota UE yang bertugas memberikan nasihat tentang regulasi perlindungan data. Selain itu, petugas perlindungan data dari pihak organisasi juga harus bekerja sama dan memberikan rincian kontak mereka kepada otoritas pengawas perlindungan data. ' menetapkan bahwa setiap otoritas perlindungan data memiliki tugas-tugas berikut:Pada 25 Mei 2018, ' tidak ada lagi dan digantikan oleh Badan Perlindungan Data Eropa (') yang mengelompokkan semua 28 otoritas perlindungan data, memiliki wewenang untuk memberikan panduan dan interpretasi dan mengambil keputusan yang mengikat jika beberapa negara UE menghadapi kasus yang sama.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Organisasi-organisasi di luar UE yang menargetkan atau berurusan dengan data pribadi di UE harus memiliki perwakilan yang ditunjuk untuk menangani masalah tersebut. Pengendali atau prosesor yang tidak didirikan di UE yang memproses data pribadi dari setiap subyek data yang berada di UE, dan kegiatan pemrosesannya terkait dengan penawaran barang atau jasa, harus menunjuk perwakilan yang bertindak atas nama pengendali atau prosesor tersebut dan dapat dipanggil oleh otoritas pengawas perlindungan data.
Regulasi Umum Perlindungan Data
' juga merujuk pada isu-isu yang dikecualikan: ' tidak membahas keamanan nasional, ' tidak berlaku untuk pemrosesan data oleh orang perseorangan dalam kegiatan yang murni pribadi atau rumah tangga (tidak berhubungan dengan aktivitas profesional atau komersial), ' tidak mengurangi penerapan Direktif Perdagangan elektronik ('). ' juga tidak mengatur data tentang perusahaan atau entitas hukum lainnya. Salah satu pengecualian yang paling penting adalah " hanya berlaku untuk data pribadi individu yang masih hidup, sehingga tidak termasuk data individu yang sudah tiada.
Regulasi Umum Perlindungan Data
" tidak berlaku untuk pemrosesan data pribadi:Untuk pemrosesan data pribadi oleh lembaga-lembaga UE, regulasi yang berbeda telah diberlakukan. Regulasi (EC) No 45/2001 dan instrumen hukum UE lainnya yang berlaku untuk pemrosesan data pribadi disesuaikan dengan prinsip dan aturan "."
Legislasi ' perlu disesuaikan agar sejalan dengan '. Rancangan resmi pertama dari Regulasi ' (ePR) dipresentasikan oleh Komisi pada 10 Januari 2017 yang diusulkan untuk menggantikan Direktif ' lama (Direktif 2008/58/EC) untuk memastikan privasi yang lebih kuat dalam komunikasi elektronik, sekaligus membuka peluang bisnis baru, sehingga memperkuat kepercayaan dan keamanan di Pasar Tunggal Digital ('). Penegakan aturan kerahasiaan dalam Regulasi ini akan menjadi tanggung jawab otoritas perlindungan data. Sementara ' adalah peraturan umum untuk data pribadi yang disimpan atau digunakan oleh perusahaan, ' merupakan "lex specialis" untuk ' dalam bidang komunikasi. Artinya ketika masalah privasi data muncul sehubungan dengan komunikasi, para regulator akan menggunakan ".
Regulasi Umum Perlindungan Data
Saat hari pertama pemberlakuan ' pada Jumat tanggal 25 Mei 2018, beberapa perusahaan teknologi besar sudah melanggar aturan baru tersebut. "Facebook" serta anak perusahaannya "Whatsapp" dan "Instagram", juga "Google" akan menghadapi tuntutan hukum karena gagal mematuhi '. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikenai denda miliaran dolar jika regulator Eropa sepakat bahwa mereka memang gagal mematuhinya (denda 4% dari penghasilan tahunan setiap kali perusahaan-perusahaan tersebut melanggar). Laporan terhadap "Facebook" diajukan oleh regulator data Austria, "Google" oleh regulator Prancis, "WhatsApp" oleh regulator Jerman dan "Instagram" oleh regulator Belgia segera setelah regulasi tersebut mulai berlaku saat tengah malam.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Beberapa organisasi juga belum dapat memenuhi tenggat waktu untuk mematuhi perubahan tersebut. Sejumlah situs web mengalami "" termasuk para penyedia berita utama di UE, mereka memposting informasi kepada pembaca mengenai peraturan baru tersebut. "Tronc", perusahaan penerbitan pemilik "Los Angeles Times", "Chicago Tribune", "New York Daily News", dan surat kabar lainnya, telah mematikan seluruh daftar situs webnya bagi pengguna Eropa. Sebagian besar situs berita utama lainnya tidak terpengaruh oleh perubahan kebijakan tersebut, meskipun "USA Today" dan "NPR" memberi pengumuman untuk pengguna Eropa. Dalam kasus "NPR", pengguna harus setuju dengan pelacakan atau mengunjungi versi teks biasa dari situs web mereka.
Regulasi Umum Perlindungan Data
' masal ini membuktikan masih banyak yang tidak siap untuk perubahan dalam hal hukum privasi. Saat tenggat waktu mendekati, kotak masuk email para pengguna internet dipenuhi dengan kebijakan privasi yang diperbarui, menunjukkan betapa waswasnya perusahaan-perusaahaan ini akan denda yang dikenakan. Adopsi masal standar privasi ' oleh perusahaan internasional dirujuk sebagai contoh "efek Brussels" (""), sebuah fenomena di mana undang-undang dan regulasi Eropa digunakan sebagai dasar global karena gravitas mereka.
Regulasi Umum Perlindungan Data
Perusahaan raksasa "Microsoft" menegaskan komitmennya terhadap ', mereka akan menerapkannya tidak hanya untuk konsumennya di Eropa saja, tetapi juga diberlakukan untuk pelanggannya di seluruh dunia. Mereka memiliki lebih dari 1.600 engineer untuk mengerjakan berbagai proyek terkait '.
Suluq
Suluq () adalah sebuah kota di Distrik Benghazi, daerah Kirenaika, di Libya bagian timur laut. Kota ini terletak sekitar 53 kilometer ke tenggara Benghazi.
Suluq
Suluq merupakan situs bekas kamp konsentrasi untuk suku-suku nomaden yang tinggal di Libya Timur (Kirenaika), pada masa Afrika Utara Italia dan Libya Italia. Pada 16 September 1931, Omar Mukhtar, pemimpin pergerakan resistensi Libya, digantung di tempat ini.
Suluq
Suluq adalah titik akhir selatan rel kereta pendek yang didirikan oleh Perkeretaapian Libya Italia. Jalur ini ditutup pada tahun 1960an.
Suluq
Suluq berada di perempatan berbagai jalan yang terhubung dengan tempat-tempat yang dihidupi orang, seperti:Pada tahun 2009, terdapat 5.000 unit perumahan baru yang dibangun di Suluq.
Konferensi Fasis Montreux 1934
Kongres Fasis Internasional adalah sebuah kongres yang dilaksanakan para wakil dari sejumlah organisasi fasis di Eropa. Kongres ini berlangsung selama 16-17 Desember 1934 di Montreux, Swiss. Acara ini diadakan dan dipimpin oleh "Comitati d'Azione per l'Universalita di Roma "(CAUR), atau Komite Aksi untuk Universalitas Roma.