Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Assaat
Setelah pindah ke Jakarta, Assaat menjadi anggota parlemen (DPR-RI), hingga duduk dalam Kabinet Natsir menjadi Menteri Dalam Negeri September 1950 sampai Maret 1951. Setelah Kabinet Natsir bubar, ia kembali menjadi anggota Parlemen.
Assaat
Pada tahun 1955 ia menjabat sebagai "formatur" Kabinet bersama Soekiman Wirjosandjojo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidak puasan daerah terhadap beleid (kebijakan) pemerintahan Pusat. Daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya tiga formatur tersebut menemui kegagalan, karena secara formal, ditolak oleh Parlemen.
Assaat
Ketika Presiden Soekarno menjalankan Demokrasi Terpimpin, Assaat menentangnya. Secara pribadi Bung Karno tetap dihormatinya, yang ditentangnya adalah politik Bung Karno yang seolah-olah condong ke sayap kiri Partai Komunis Indonesia (PKI).
Assaat
Assaat merasa terancam, karena Demokrasi Terpimpin adalah kediktatoran terselubung, ia selalu diawasi oleh intel serta PKI. Dengan berpura-pura "akan berbelanja" ia bersama keluarganya melarikan diri dengan berturut-turut naik becak dari Jl. Teuku Umar ke Jl. Sabang, dari sana dilanjutkan menuju Stasiun Tanah Abang.
Assaat
Assaat beserta keluarga berhasil menyeberang ke Sumatera. Berdiam beberapa hari di Palembang. Ketika itu di Sumatera Selatan sudah terbentuk "Dewan Garuda" yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Di Sumatera Barat Letkol Ahmad Husein membentuk "Dewan Banteng". Kolonel Maludin Simbolon mendirikan "Dewan Gajah" di Sumatera Utara, sementara Kolonel Ventje Sumual membangun "Dewan Manguni" (Burung hantu) di Sulawesi.
Assaat
Dewan-dewan tersebut bersatu menentang Sukarno yang dipengaruhi oleh PKI. Terbentuklah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Assaat yang ketika itu baru tiba di Sumatera Barat bergabung dengan PRRI. Kemudian berkeliaran di hutan-hutan Sumatera, setelah Pemerintah Pusat menggempur kekuatan PRRI.
Assaat
Ketika berada di hutan-hutan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Assaat sudah merasa dirinya sering terserang sakit. Ia ditangkap, dalam keadaan fisik lemah dan menjalani hidup di dalam penjara "Demokrasi Terpimpin" selama 4 tahun (1962-1966). Ia baru keluar dari tahanan di Jakarta, setelah munculnya Orde Baru.
Assaat
Pada tanggal 16 Juni 1976, Assaat meninggal di rumahnya yang sederhana di Warung Jati Jakarta Selatan. Assaat gelar Datuk Mudo diantar oleh teman-teman seperjuangannya, sahabat, handai tolan dan semua keluarganya, dia dihormati oleh negara dengan kebesaran militer.
Assaat
Bagi orang-orang yang mengenalnya Asaat adalah pribadi yang sederhana. Ketika menjadi Penjabat Presiden, ia tidak mau dipanggil "Paduka Yang Mulia", lebih memilih panggilan "Saudara Acting Presiden" yang menjadi agak canggung pada waktu itu.
Assaat
Assaat bukan ahli pidato, ia tidak suka banyak bicara, tetapi segala pekerjaan dapat diselesaikannya dengan baik, semua rahasia negara dipegang teguh. Ia seorang yang taat melaksanakan ibadah, tak pernah meninggalkan salat lima waktu, dan adalah seorang pemimpin yang sangat menghargai waktu, seperti juga Bung Hatta.
Wisran Hadi
Wisran Hadi () adalah seorang seniman minangkabau dan budayawan Indonesia.
Wisran Hadi
Ia pernah kuliah di Sekolah Tinggi Seni Rupa Akademi Seni Rupa Indonesia (kini Institut Seni Indonesia) Yogyakarta (tamat 1969).
Wisran Hadi
Ia pernah diundang untuk menjadi dosen tamu mengajarkan drama modern dan drama tradisional Minangkabau di Akademi Seni Kebangsaan, Kuala Lumpur, Malaysia (2001).
Wisran Hadi
Ia ikut "International Writing Program" di Lowa University, Lowa, Amerika Serikat pada tahun 1977 dan pernah mengikuti observasi teater modern Amerika pada tahun 1978 dan teater Jepang pada tahun 1987.
Wisran Hadi
Sejumlah naskah dramanya pernah memenangkan Sayembara Penulisan Naskah Sandiwara Indonesia yang diadakan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ): "Gaung" mendapatkan Hadiah Ketiga pada tahun 1975, "Ring" mendapatkan Hadiah Harapan pada tahun 1976, "Cindra Mata" mendapatkan Hadiah Harapan pada tahun 1977, "Perguruan" mendapatkan Hadiah Kedua dan "Malin Kundang" mendapatkan Hadiah Harapah pada 1978, "Penyeberangan" mendapatkan Hadiah Ketiga dan "Senandung Semenanjung" mendapatkan Hadiah Perangsang pada tahun 1985/1986.
Wisran Hadi
Dia juga pernah mendapat Hadiah Sastra 1991 dari Pusat Pengembangan Bahasa Depdikbud karena karya buku dramanya "Jalan Lurus". Drama tersebut juga dijadikan buku drama terbaik pada Pertemuan Sastrawan Nusantara 1997.Tahun 2000 dia mendapatkan penghargaan Hadiah Sastra ASEAN. Ia juga menjadi salah satu penerima penghargaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2003. Naskah karyanya: "Persiden" menjadi Pemenang Unggulan Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2010.Cerpen-cerpennya kerap dipublikasikan di media cetak dan dibukukan penerbit Malaysia berjudul "Daun-daun Mahoni Berguguran" (2000).
Umar Dt. Garang
Pada waktu itu ia ikut bergerak dalam partai politik Permi (Persatuan Muslim Indonesia), dan sebagian besar lulusan Perguruan Thawalib kebanyakan menjadi anggota Permi.
Umar Dt. Garang
Menikah dengan Jalilah binti Pakih Mahmud pada 1930 di Koto Musajik, Kepala Koto Sungai Pua, bergelar Sutan Saidi, dan berangkat ke Medan menjadi pengusaha/pedagang.
Umar Dt. Garang
Oleh anak-kemenakan ia dalam tombak nan sabatang payuang nan sakaki, ia ditetapkan dengan suara bulat menjadi penghulu/ninik mamak bergelar Datuk Garang dalam suku Koto Gobah di Tanjung Gadang Galung, Sungai Pua. Upacara batagak penghulu tersebut terlaksana pada tahun 1933. Guna menunjang kehidupannya, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai pemangku adat, ia berusaha sebagai pedagang di Bukittinggi sampai zaman pendudukan Jepang.
Umar Dt. Garang
Setelah Proklamasi kemerdekaan 1945, Pemerintah Pusat RI menginstruksikan supaya di tiap nagari, kabupaten dan provinsi dibentuk Komite Nasional. Nagari Sungai Pua pada waktu itu oleh penjajah Belanda dibagi dua nagari, yaitu Kapalo Koto dan Tangah Koto. Menurut instruksi Pemerintah Pusat RI karena Sungai Pua terdiri dari dua nagari, semestinya dua pula Komite nasionalnya, yaitu Komite Nasional Kapalo Koto dan Komite Nasional Tangah Koto. Tapi oleh pemuda progresif sokongan rakyat meinginkan hanya satu saja Komite Nasional, yaitu Komite Nasional Sungai Pua.
Umar Dt. Garang
Terpilih sebagai Ketua Komite Sungai Puar berdasarkan rundingan pemuda progresif pada waktu itu, di samping ia seorang ulama juga seorang pemangku adat/penghulu, terkenal bersifat tenang menghadapi segala seuatu dan menyelesaikan sesuatu urusan dengan sebaik-baiknya.
Umar Dt. Garang
Ia juga seorang orator/pandai berpidato. Dengan terpilihnya ia menjadi Ketua Komite Nasional, sekaligus tercakup putusan hanya satu saja Komite Nasional, yaitu Komite Nasional Sungai Pua.
Umar Dt. Garang
Instruksi Pemerintah RI menggariskan bahwa suatu nagari harus memilih seorang kepala yang dinamakan Wali Nagari. Pada pemilihan Wali Nagari Sungai Pua di antara tiga calon, ialah yang mendapat suara terbanyak, hingga ia menjadi Wali Nagari Sungai Pua yang pertama.
Umar Dt. Garang
Selama periode menjadi Wali nagari, telah berdiri “Bank Sungai Puar”, pembentukan Dewan Perwakilan Nagari (parlemen mini) dan Dewan Harian sebagai kabinet Wali Nagari. Kebersihan melalui Gotong Royong penduduk secara teratur tetap ia perhatikan, barbagai kasus yang datang kepada ia diselesaikan dengan baik serta bijaksana, sehingga tidak ada yang merasa kalah atau menang.
Umar Dt. Garang
Setelah proklamasi RI ia menjadi anggota partai politik “Partai Sosialis Indonesia” (PSI Syahrir). Selama berkecamuknya agresi tentara Belanda (1948 – 1949) di mana semua Wali Nagari menjadi Wali Perang, ia menjadi Wali Perang Sungai Pua. Waktu itu Sungai Pua menjadi sasaran mesin perang tentara Belanda, termasuk front terdepan, banyak tentara RI ulang alik ke Sungai Pua, semua itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.
Umar Dt. Garang
Sesudah penyerahan kedaulatan (1950) ia ke Jakarta urusan keluarga. Beberapa bulan ia di Jakarta, suatu delegasi utusan nagari Sungai Pua datang dari kampung mengunjungi ia di Jakarta meminta kesediaan ia supaya kembali ke Sungai Pua meneruskan jabatan ia sebagai Wali Nagari. Delegasi diterima dan ia mengucapkan terima kasih, namun berbarengan dengan itu ia mengirimkan surat permohonan berhenti dari Jabatan Wali Nagari, dan menjadi pengusaha.
Umar Dt. Garang
Selama di Jakarta ia dianggap sebagai orang yang dituakan dan selalu dimintai nasihat-nasihat untuk kemajuan organisasi yang berhubungan dengan Sungai Pua. Meninggal pada 8 Juli 1986 dengan meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak (4 laki-laki & 3 perempuan).
Pembubaran Uni Soviet
Berikut ini adalah sejarah Uni Soviet hingga pembubarannya pada bulan Desember 1991.
Pembubaran Uni Soviet
Meskipun pembaruan di Uni Soviet terhalang antara 1969–1982, suatu peralihan generasi memberikan momentum baru untuk pembaruan itu. Perubahan-perubahan dalam hubungan dengan Amerika Serikat mungkin juga merupakan pendorong bagi pembaruan. Sementara Jimmy Carter secara resmi mengakhiri kebijakan Détente setelah campur tangan Soviet di Afganistan, ketegangan-ketegangan antara Timur dan Barat pada masa jabatan pertama Presiden AS Ronald Reagan (1981–1985) meningkat ke level yang baru yang tidak pernah terjadi sejak krisis misil Kuba 1962.
Pembubaran Uni Soviet
Setelah kemacetan selama bertahun-tahun, "apparatchik" komunis muda yang berpikiran baru mulai muncul. Setelah kematian Konstantin Chernenko yang lanjut usia, Politbiro mengangkat Mikhail Gorbachev sebagai Sekretaris Jenderal Uni Soviet pada Maret 1985, menandai bangkitnya generasi kepemimpinan yang baru. Di bawah Gorbachev, yang relatif masih muda, para teknokrat yang berorientasi pembaruan, yang telah memulai kariernya pada puncak "de-Stalinisasi" di bawah Nikita Khrushchev (1953-1964), dengan segera mengonsolidasikan kekuasaan di ling PKUS, memberikan momentum baru untuk liberalisasi politik dan ekonomi, dan dorongan untuk mengembangkan hubungan-hubungan yang lebih hangat dan perdagangan dengan Barat.
Pembubaran Uni Soviet
Pada saat Gorbachev memperkenalkan proses yang akan menyebabkan runtuhnya ekonomi komando administrative Soviet melalui program-programnya: "glasnost" (keterbukaan politik), "perestroika" (restrukturisasi ekonomi), dan "uskoreniye" (percepatan pembangunan ekonomi), ekonomi Soviet menderita karena inflasi tersembunyi dan kekurangan pasokan yang terjadi di mana-mana yang diperparah oleh semakin meningkatnya pasar gelap yang terbuka yang menggerogoti ekonomi resmi. Selain itu, biaya status sebagai negara adikuasa –militer, KGB, subsidi bagi negara-negara klien –sudah sangat berlebih-lebihan, melampaui ekonomi Soviet. Gelombang baru industrialisasi yang didasarkan pada teknologi informasi telah membuat Uni Soviet kelabakan mencari teknologi barat dan kredit untuk mengatasi keterbelakangannya yang kian menjadi-jadi.
Pembubaran Uni Soviet
yang diberlakukan pada Mei 1988 barangkali adalah yang paling radikal di antara semua langkah pembaruan ekonomi pada masa tahap awal era Gorbachev. Untuk pertama klainya sejak Kebijakan Ekonomi Baru Vladimir Lenin, undang-undang memungkinkan pemilikan pribadi bisnis dalam sektor-sektor jasa, manufaktur, dan perdagangan luar negeri. Di bawah aturan ini, restoran-restoran koperasi, toko-toko dan para pengusaha manufaktur menjadi bagian dari wajah Soviet.
Pembubaran Uni Soviet
"Glasnost" memberikan kebebasan berbicara yang lebih besar. Pers menjadi jauh lebih merdeka, dan ribuan tahanan politik dan banyak pembangkang di bebaskan. Sementara tujuan utama Gorbachev dalam mengadakan "glasnost" adalah untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan-kebijakan restrukturisasi ekonominya, ia pun berharap melalui berbagai keterbukaan, debat dan partisipasi, rakyat Soviet akan mendukung inisiatif-inisiatif pembaruannya.
Pembubaran Uni Soviet
Pada Januari 1987, Gorbachev menyerukan diadakannya demokratisasi: memperkenalkan unsur-unsur demokratis seperti misalnya pemilu dengan banyak kandidat di dalam proses politik Soviet. Pada Juni 1988, dalam Konferensi Partai ke-19 dari PKUS, Gorbachev meluncurkan pembaruan-pembaruan radikal yang dimaksudkan untuk mengurangi kontrol partai terhadap aparat-aparat pemerintahan. Pada Desember 1988, Dewan Soviet Tertinggi Soviet menyetujui dibentuknya suatu Kongres Deputi Rakyat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh amendemen konstitusi sebagai dewan legislative Uni Soviet yang baru. Pemilihan umum untuk anggota kongres diadakan di seluruh Uni Soviet pada Maret dan April 1989. Pada 15 Maret 1990 Gorbachev terpilih sebagai Presiden eksekutif pertama Uni Soviet.
Pembubaran Uni Soviet
Upaya-upaya Gorbachev untuk merampingkan sistem komunis menawarkan harapan, namun akhirnya terbukti tidak dapat dikendalikan dan mengakibatkan serangkaian peristiwa yang akhirnya ditutup dengan pembubaran imperium Soviet. Kebijakan-kebijakan yang mulanya dimaksudkan sebagai alat untuk merangsang ekonomi Soviet, "perestroika" dan "glasnost" segera menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan.
Pembubaran Uni Soviet
Pengenduran sensor di bawah "glasnost" mengakibatkan Partai Komunis kehilangan genggamannya yang mutlak terhadap media. Tak lama kemudian, dan yang akibatnya mempermalukan pemerintah, media mulai menyingkapkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang parah yang telah lama disangkal dan ditutup-tutupi oleh pemerintah Soviet. Masalah-masalah seperti perumahan yang buruk, alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, polusi, pabrik-pabrik yang sudah ketinggalan zaman dari masa Stalin, dan korupsi kecil-kecilan hingga yang besar-besaran, yang kesemuaya selama ini telah diabaikan oleh media resmi, mendapatkan perhatian yang semakin besar. Laporan-laporan media juga menyingkapkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Stalin dan rezim Soviet, seperti misalnya Gulag dan Pembersihan Besar yang diabaikan oleh media resmi. Lebih dari itu, perang di Afganistan yang berkelanjutan dan kekeliruan di dalam penanganan kecelakaan Chernobyl 1986 lebih jauh merusakkan kredibilitas pemerintahan Soviet pada masa ketika ketidakpuasan kian meningkat.
Pembubaran Uni Soviet
Secara keseluruhan, pandangan yang sangat positif mengenai kehidupan Soviet yang telah lama disajikan kepada publik oleh media resmi, dengan cepat menjadi rontok, dan aspek-aspek kehidupanu negatif ditampilkan ke permukaan. Hal ini menggerogoti keyakinan publik terhadap sistem Soviet dan merontokkan basis kekuasaan sosial Partai Komunis, mengancam identitas dan integritas Uni Soviet sendiri.
Pembubaran Uni Soviet
Pertikaian di antara negara-negara anggota Pakta Warsawa dan ketidakstabilan dari sekutu-sekutu baratnya, yang pertama-tama diperlihatkan oleh bangkitnya Lech Wałęsa pada 1980 ke tampuk pimpinan serikat buruh Solidaritas berlangsung cepat, sehingga membuat Uni Soviet tidak mampu mengandalkan negara-negara satelitnya untuk melindungi perbatasannya, sebagai negara-negara peredam. Pada 1989, Moskwa sudah meninggalkan Doktrin Brezhnev dan lebih memilih kebijakan non-intervensi dalam urusan-urusan dalam negeri sekutu-sekutu Eropa Timurnya, yang dengan fatal membuat rezim-rezim Eropa Timur kehilangan jaminan bantuan dan intervensi Soviet apabila mereka menghadapi pemerontakan rakyatnya. Perlahan-lahan, masing-masing negara Pakta Warsawa menyaksikan pemerintahan Komunis mereka kalah dalam pemilihan-pemilihan umum, dan dalam kasus Rumania, munculnya suatu pemberontakan dengan kekerasan. Pada 1991, pemerintahan-pemerintahan komunis Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia dan Rumania yang dipaksakan setelah Perang Dunia II runtuh sementara revolusi melanda Eropa Timur.
Pembubaran Uni Soviet
Uni Soviet juga mulai mengalami pergolakan ketika akibat-akibat politik dari "glasnost" dirasakan getarannya di seluruh negeri. Meskipun dilakukan upaya-upaya untuk meredamnya, ketidakstabilan di Eropa Timur mau tidak mau menyear ke negara-negara di lingkungan Uni Republik Sosialis Soviet. Dalam pemilu-pemilu untuk dewan-dewan regional di republik-republik Uni Soviet, kaum nasionalis maupun para tokoh pembaruan yang radikal menyapu kursi di dewan. sementara Gorbachev telah memperlemah sistem penindasan politik internal, kemampuan pemerintahan sentral Moskwa untuk memaksakan kehendaknya pada republik-republik anggota RSUS pada umumnya telah diperlemah.
Pembubaran Uni Soviet
Bangkitnya nasionalisme di bawah "glasnost" segera membangkitkan kembali ketegangan-ketegangan etnis yang bergolak di berbagai republik Soviet, sehingga semakin mendiskreditkan cita-cita tentang persatuan rakyat Soviet. Sebuah contohnya terjadi pada Februari 1988, ketika pemerintahan di Nagorno-Karabakh, suatu wilayah yang didominasi oleh etnis Armenia di Republik Azerbaijan, meluluskan sebuah resolusi yang menyerukan unifikasi dengan Republik Sosialis Soviet Armenia. Kekerasan terhadap orang-orang Azerbaijan setempat dilaporkan di televisi Soviet, sehingga menimbulkan pembantaian terhadap orang-orang Armenia di kota Sumgait, di Azerbaijan.
Pembubaran Uni Soviet
Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi-kondisi ekonomi, yang menjadi lebih berani karena kebebasan oleh "glasnost", jauh lebih luas daripada yang sebelumnya pada masa Soviet. Meskipun "perestroika" dianggap berani dalam konteks sejarah Soviet, upaya-upaya Gorbachev untuk melakukan pembaruan ekonomi tidak cukup radikal untuk memulai kembali ekonomi negara yang sangat lesu pada akhir 1980-an. Upaya-upaya pembaruan mengalami berbagai terobosan dalam desentralisasi, namun Gorbachev dan timnya sama sekali tidak menyinggung unsur-unsur fundamental dari sistem Stalinis, termasuk pengendalian harga, mata uang rubel yang tidak dapat dipertukarkan, tidak diakuinya pemilikan pribadi, dan monopoli pemerintah atas sebagian terbesar sarana produksi.
Pembubaran Uni Soviet
Pada 1990 pemerintah Soviet praktis telah kehilangan seluruh kendali terhadap kondisi-kondisi ekonomi. Pengeluaran pemerintah meningkat dengan tajam karena semakin meningkatnya usaha-usaha yang tidak menguntungkan yang membutuhkan dukungan negara sementara subsini harga konsumen juga berlanjut. Perolehan pajak menurun karena perolehan dari penjualan vodka merosot drastic karena kampanye anti alkohol dan karena pemerintahan republik dan pemerintah-pemerintah setempat menahan perolehan pajak dari pemerintah pusat di bawah semangat otonomi regional. Penghapusan kontrol pemerintah pusat terhadap keputusan-keputusan produksi, khususnya dalam sektor barang-barang konsumen, menyebabkan runtuhnya hubungan pemasok-produsen sementara hubungan yang baru tidak terbentuk. Jadi, bukannya merampingkan sistem, program desentralisasi Gorbachev menyebabkan kemacetan-kemacetan produksi yang baru.
Pembubaran Uni Soviet
Pada 7 Februari 1990 Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaan. Republik-republik anggota Uni Soviet mulai menegaskan kedaulatan nasional mereka terhadap Moskwa, dan mulai melancarkan "perang undang-undang" dengan pemerintah pusat di Moskwa. Dalam hal ini, pemerintahan republik-republik anggota Uni Soviet membatalkan semua undang-undang negara kesatuan apabila undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang lokal, menegaskan kendali mereka terhadap ekonomi lokal dan menolak membayar pajak kepada pemerintah pusat di Moskwa. Pergumulan ini menyebabkan macetnya ekonomi, karena garis pasokan dalam ekonomi rusak, dan menyebabkan ekonomi Soviet semakin merosot.
Sophie Ellis-Bextor
Sophie Ellis-Bextor (lahir 10 April 1979 di London) adalah seorang penyanyi asal Inggris. Musiknya tergolong jenis genre pop, indie, disko, dan elektronik 1980-an.
Sophie Ellis-Bextor
Sophie adalah anak dari pasangan Robin Bextor dan Janet Ellis. Keduanya cerai saat Sophie berusia empat tahun. Karier musik Sophie bermula saat ia bergabung dengan grup musik theaudience. Pada tahun 2000 — setahun setelah grup itu bubar — Sophie merilis "single" perdana berjudul "Groovejet (If This Ain't Love)", suatu kolaborasi dengan DJ Spiller. Sophie telah merilis lima album. Sejak tahun 2002, ia tiga kali berturut-turut dinominasikan dalam kategori "Artis Solo Wanita Britania Raya" pada ajang Brit Awards. Sophie telah menikah dengan Richard Jones dan memiliki seorang anak.
Bandar Udara Depati Amir
Bandar Udara Depati Amir () dikenal juga Bandar Udara Pangkal Pinang, adalah bandar udara yang terletak di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bandara ini dikelola oleh PT. Angkasa Pura II sejak bulan Januari 2007.
Pada awalnya bernama Pelabuhan Udara Pangkal Pinang yang dibangun sejak penjajahan Jepang tahun 1942 sebagai pertahanan dari serangan tentara sekutu. Sesuai dengan surat Sekjen Dephub No. 378/TLK/DEPHUB/VIII/85 tanggal 22 Agustus 1985 nama Pelabuhan Udara diubah menjadi Bandar Udara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SK.1/AU.106/PHB-99 tanggal 25 Agustus 1999, nama Bandar Udara Pangkalpinang diubah menjadi Bandar Udara Depati Amir, yang merupakan UPT dari Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Bandar Udara Depati Amir
Sejak 1 Januari 2007, Bandara ini diserahkan pengelolaannya kepada sebuah BUMN yang membidangi pengelolaan beberapa bandara di wilayah barat Indonesia, yaitu PT. Angkasa Pura II (Persero).
Bandar Udara Depati Amir
Bandara ini telah sekian kali mengalami perubahan fisik, baik wilayah Terminal penumpang, fasilitas Landasan pacu, apron, maupun ruang udara. Terminal penumpang terus mengalami perluasan. Landasan pacu, pada awalnya berupa hamparan rumput, kemudian tanah keras atau biasa disebut runway strip. Seiring dengan bertambahnya kapasitas dan ukuran pesawat yang semakin besar, landasan pacu dikembangkan dengan konstruksi aspal.
Bandar Udara Depati Amir
Pada tahun 1978, landasan tersebut dipindah bergeser ke arah barat sejauh sekitar 75 meter, dengan panjang 1200m. Kemudian secara bertahap terus diperpanjang 1600 m, 1800m, 2000m dan selanjutnya tahun 2013 runway telah mencapai panjang 2250m x 45m. Dalam sejarah perpanjangan landasan pacu ini, pernah juga memotong sebuah jalan raya, hingga pada akhirnya jalan raya tersebut dialihkan ke arah jalur yang lebih sesuai. Hingga saat ini runway bandara ini telah mampu didarati pesawat tipe Boeing 737-800NG/900ER, & Airbus A320, walaupun dalam kapasitas yang terbatas.
Bandar Udara Depati Amir
Tempat parkir pesawat (apron) juga telah beberapa kali mengalami overlay (penebalan aspal). Hingga saat ini apron bandara ini telah mampu menampung 4 pesawat berbadan lebar sekaligus, seperti tipe Boeing 737-800NG/900ER, & Airbus A320.
Bandar Udara Depati Amir
Untuk ruang udara yang dikendalikan oleh unit Pelayanan Lalu Lintas Udara Bandara Depati Amir pada awalnya hanya melayani sebatas wilayah sekitar bandara hingga ketinggian 2500 kaki. Pada tahun 1992, batas wilayah berkembang, dengan batas horizontal hingga 30 Nm, dan batas vertikal 15.000 kaki. Pada tahun 2008 setelah dikelola oleh PT. Angkasa Pura II, batas horizontal diperlebar hingga jarak variatif 80 Nm, sedangkan batas vertikal hingga 24.500 kaki.
Bandar Udara Depati Amir
Sejak 1 Januari 2013 pengelolaan ruang udara pada Bandara Depati Amir beralih kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau yang juga dikenal dengan AirNav Indonesia.
Bandar Udara Depati Amir
PT Angkasa Pura II akan melakukan Review Rencana Induk Bandara Depati Amir Pangkalpinang. Hal ini dilakukan untuk merespon peningkatan jumlah penumpang yang melebihi estimasi KP 623 tahun 2012 dan perubahan layout dalam pengembangan. Selain itu pihak PT Angkasa Pura II mendukung rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadikan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang menjadi Bandara Internasional.
Bandar Udara Depati Amir
Rencananya pengembangan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang akan dilakukan dalam tiga tahap. Beberapa diantaranya, pada tahap pertama runway yang sekarang 2250 meter x 45 meter akan diperpanjang menjadi 2600 mter x 45 meter. Sedangkan untuk apron dari 410 meter x 92 m menjadi apron 420 meter x 123 meter. Dijelaskan oleh General Manager Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Chuanda, sampai dengan 2017, pergerakan penumpang mencapai 2.053.947 Pax/tahun. Diproyeksikan pergerakan penumpang akan mencapai 5.205.583 Pax/tahun.