Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Karena Soerachman masih berhubungan dengan pemimpin-pemimpn pergerakan seperti Bung Hatta dan yang lainnya, kedudukannya dalam memimpin Departemen belum sepenuhnya dipercayakan kepadanya. Walaupun pertemuan-pertemuan ini selalu ditutup-tutupi, namun pihak pemerintah dapat mengetahuinya yang menyebabkan jabatan Kepala Bagian Departmen tidak diserahkan kepadanya.
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Soerachman sebenarnya ingin berkecimpung dalam pergerakan, namun karena ia telah terikat oleh tugas sebagai pegawai pemerintah, ditambah lagi adanya permintaan keluarga, maka ia hanya dapat memberi bantuan kepada pergerakan dari belakang. Jabatannya dalam Departemen pada waktu itu merupakan kedudukan yang tinggi bagi penduduk bumiputera. Ketika itu, ia duduk bersama dengan Ir. Sasrahadikusuma dalam Departemen Perekonomian.
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Ia pernah diserahi tugas untuk mengurusi perusahaan-perusahaan Jerman yang diambil alih oleh pemerintah Belanda yang selanjutnya dikelola oleh badan usaha bangsa Indonesia sendiri. Dalam penyerahan kepercayaan kepada mereka itu tidaklah begitu saja, tetapi diseleksi dari Badan yang dapat dipercaya, yaitu dari golongan menengah. Di antara hasil seleksinya antara lain ialah Raman Tamin, yaitu suatu usaha dagang yang telah terkenal pada waktu itu diserahi pemintalan di Jawa Timur. Pemintalan itu diambil dari Belanda lalu diserahkan kepadanya. Kepercayaan yang sama juga diserahkan kepada Dasaat, yang diambil dari perusahaan Jerman, selanjutnya dikombinasikan dengan perusahaan Belanda dengan Mangkunegaran. Pemerintah Mangkunegaran diberinya fasilitas untuk bekerjasama dengan perusahaan Belanda. Kerjasama ini dapat berjalan lancar karena pihak Mangkunegaran bersedia menerima saran dan pengarahan demi kemajuan. Badan usaha gabungan ini bergerak dalam perdagangan mesin-mesin, tenunan dan penggilingan padi. Badan ini merupakan satu-satunya importir yang terkuat pada waktu itu.
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Pada waktu pemerintahan Jepang di Indonesia, orang-orang penting, di antaranya Ir. R.M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo, Abikoesno, dan Ratu Langie dipanggil Jepang. Pertemuan ketiga orang itu terjadi pada tanggal 8 Maret 1942, tepat dengan hari menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang. Soerachman yang memegang peranan penting dalam bidang Ekonomi, diserahi untuk memegang Departemen Perekonomian atau Kemakmuran.
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Menurut keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Soerachman menduduki posisi Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Presidensial. Pada akhir pemerintahan Jepang dan awal pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ekonomi kacau balau. Inflasi meningkat dengan hebat, adapun yang menjadi sumber inflasi adalah mata uang Jepang yang tidak terkendalikan. Peredaran mata uang Jepang diperkirakan sejumlah 4 Milyar. Sampai dengan bulan Agustus 1945 mata uang Jepang yang beredar di Jawa berjumlah 1,6 Milyar. Jumlah ini kemudian bertambah lagi ketika pasukan Serikat berhasil menduduki kota besar di Indonesia dan segera menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu diedarkan uang cadangan sebesar 2,3 Milyar untuk tujuan operasi dan membiayai pembantu-pembantunya, menggaji pegawai dalam rangka mengembalikan pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku karena Negara Indonesia belum memiliki uang untuk menggantikannya. Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah besar. Untuk sementara waktu, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengeluarkan penetapan berlakunya mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI. Untuk itu, ditetapkan tiga macam mata uang: mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Kedudukan dan situasi yang dialami pemerintah ini masih ditambah lagi dengan adanya blokade laut, pintu keluar masuk perdagangan Republik, oleh Angkatan Laut Belanda. Tindakan blokade laut ini dimulai pada November 1945. Adapun alasan blokade ini adalah:
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Alasan yang dikemukakan oleh Belanda itu adalah suatu usaha untuk melikuidasi Republik dengan senjata ekonomi. Terutama timbulnya keadaan sosial yang buruk, kekurangan bahan import yang sangat dibutuhkan. Barang-barang milik Republik dihancurkan atau dibumi hanguskan. Keadaan inflasi yang semakin besar menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Republik. Saat itu perbendaharaan Republik dalam keadaan kosong dan pengeluaran negara semakin membesar. Pihak Belanda mengira bahwa Republik secara ekonomi akan segera hancur.
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Soerachman sebagai Menteri Kemakmuran berusaha keras untuk mengimbangi usaha penghancuran dari pihak Belanda. Pemerintah segera mengambil alih semua mlik asing yang dilakukan oleh rakyat dengan menghadapi segala konsekuensinya. Perusahaan-perusahaan itu segera diproklamirkan sebagai milik Repulik. Untuk pemindahan perusahaan-perusahaan itu, pada tanggal 4 Oktober 1945, Soerachman atas nama pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat no.2. Pemerintah Republik Indonesia merasa berkewajiban mengawasi perusahaan dan kekayaan tersebut. Guna keperluan itu, Departemen Kemakmuran membentuk Jawatan yang mengurus perusahaan dan kekayaan tersebut. Tindakan ini diselenggarakan agar keamanan dan kemanfaatan dari perusahaan-perusahaan tersebut terjamin.
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Jasa Soerachman pada zaman kemerdekaan tidaklah dapat dilepaskan dengan berdirinya Universitas Indonesia. Menjelang pengakuan kedaulatan Indonesia Serikat, Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Persiapan negara (PPN) yang bertugas antara lain mempersiapkan pengambilalihan lembaga perguruan tinggi yang diselenggarakan NICA. Undang-undang Darurat No.7 tahun 1950 mewajibkan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengambil tindakan secepat-cepatnya terhadap "Universiteit van Indonesie" beserta semua fakultasnya, agar universitas tersebut dapat memenuhi aliran nasional Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 2 Februari 1950 terjadilah perundingan antara pihak Republik Indonesia (diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah) dengan pihak Belanda bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba No. 6 Jakarta. Perundingan ini tidak berjalan dengan semestinya dan berakhir dengan kekacauan. Akan tetapi pada hari itulah juga lahir suatu lembaga pendidikan baru, yang bernama "Universiteit Indonesia" (kemudian menjadi Universitas Indonesia).
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Universitas ini merupakan penggabungan dari "Universiteit van Indonesie" milik NICA dan "Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia". Termasuk di dalamnya adalah penggabungan dari "Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen" dan "Fakultas Hukum" milik "Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia", dengan nama Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (dengan Dekan: Prof. Mr. Djokosoetono dan Panitera: Prof. Mr. Dr. Hazairin).
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Ir. R. M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo merupakan presiden (saat ini disebut rektor) pertama Universiteit Indonesia (UI) yang secara resmi memulai kegiatannya pada tanggal 2 Februari 1950. Kantor Presiden Universiteit Indonesia mula-mula berkedudukan di Jakarta, tepatnya di gedung Fakultas Kedokteran di Jl Salemba Raya no. 6, kemudian dipindahkan ke salah satu bangunan bekas pabrik madat di Jl. Salemba Raya no. 4, Jakarta. Tanggal 2 Februari 1950 kemudian dijadikan hari kelahiran Universitas Indonesia.
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Nama Soerachman terpilih menjadi salah satu dari 19 nama tokoh yang dianggap berjasa oleh Universitas Indonesia yang diabadikan menjadi nama jalan di dalam lingkup Universitas Indonesia. Peresmian 19 nama jalan akses sepanjang 15 kilometer ini ditandai dengan penyerahan pin emas dan sertifikat kepada ahli waris di Gedung Balai Sidang kampus UI, Rabu 10 Juni 2009.
Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo
Pada tahun 1952, Soerachman ditunjuk sebagai ketua delegasi Perwakilan Indonesia ke negeri Belanda untuk menyelesaikan urusan pemindahan perusahaan-perusahaan dan pertambangan timah. Tugas ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua perusahaan Belanda di Indonesia.
Sewaktu Soerachman masih menjalankan tugasnya di Belanda, selama 6 bulan ia menderita penyakit darah tinggi hingga akhirnya wafat disana. Ia dimakamkan di pemakaman Candiwulan, Jawa Tengah.
Alexander Andries Maramis
Mr. Alexander Andries Maramis () adalah pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia pernah menjadi anggota BPUPKI dan KNIP. Ia juga pernah menjadi Menteri Keuangan Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani Oeang Republik Indonesia pertama. Keponakan Maria Walanda Maramis ini menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum pada tahun 1924 di Belanda.
Alexander Andries Maramis
Alexander Andries Maramis lahir di Manado pada tanggal 20 Juni 1897. Ayahnya bernama Andries Alexander Maramis (nama pertama dan tengah dibalik) dan ibunya bernama Charlotte Ticoalu. Adik ayahnya adalah Pahlawan Nasional Indonesia Maria Walanda Maramis. Alex Maramis belajar di sekolah dasar bahasa Belanda ("Europeesche Lagere School", ELS) di Manado. Dia kemudian masuk sekolah menengah Belanda ("Hogere burgerschool", HBS) di Batavia (sekarang Jakarta) di mana dia bertemu dan berteman dengan Arnold Mononutu yang juga dari Minahasa dan Achmad Soebardjo.
Alexander Andries Maramis
Pada tahun 1919, Maramis berangkat ke Belanda dan belajar hukum di Universitas Leiden. Selama di Leiden, Maramis terlibat dalam organisasi mahasiswa Perhimpunan Indonesia ("Indische Vereeniging"). Pada tahun 1924, ia terpilih sebagai sekretaris perhimpunan tersebut. Maramis lulus dengan gelar "Meester in de Rechten" (Mr.) pada tahun 1924. Ia kemudian kembali ke Indonesia dan membuka praktek hukum swasta di Batavia dan kemudian Palembang.
Alexander Andries Maramis
Maramis diangkat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam badan ini, Maramis termasuk dalam Panitia Sembilan. Panitia ini ditugaskan untuk merumuskan dasar negara dengan berusaha menghimpun nilai-nilai utama dari prinsip ideologis Pancasila yang digariskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Maramis mengusulkan perubahan butir pertama Pancasila kepada Drs. Mohammad Hatta setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Pada tanggal 11 Juli 1945 dalam salah satu rapat pleno BPUPK, Maramis ditunjuk sebagai anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu sebelum disetujui oleh semua anggota BPUPK. Pada tahun 1976 bersama Hatta, A.G. Pringgodigdo, Sunario Sastrowardoyo, dan Soebardjo, Maramis termasuk dalam "Panitia Lima" yang ditugaskan Presiden Suharto untuk mendokumentasikan perumusan Pancasila.
Alexander Andries Maramis
Maramis diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Indonesia pertama pada tanggal 26 September 1945. Ia menggantikan Samsi Sastrawidagda yang pada awalnya diberi jabatan tersebut pada waktu kabinet dibentuk pada tanggal 2 September 1945. Sastrawidagda mengundurkan diri setelah hanya menjabat selama dua minggu karena sakitnya. Sastrawidagda adalah orang pertama yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan Indonesia, tetapi karena waktunya yang sangat singkat, Maramis dapat dianggap, secara "de facto", sebagai Menteri Keuangan Indonesia pertama.
Alexander Andries Maramis
Sebagai Menteri Keuangan, Maramis berperan penting dalam pengembangan dan pencetakan uang kertas Indonesia pertama atau Oeang Republik Indonesia (ORI). Dibutuhkan waktu satu tahun sebelum uang kertas ini bisa dikeluarkan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946. Nota-nota ini menggantikan uang kertas Jepang yang diedarkan oleh pemerintah Hindia Belanda (NICA). Uang dikeluarkan untuk denominasi 1, 5, dan 10 sen, dengan ditambah ½, 1, 5, 10, dan 100 rupiah. Tanda tangan Maramis sebagai Menteri Keuangan terdapat dalam cetakan uang-uang kertas ini.
Alexander Andries Maramis
Maramis menjabat sebagai Menteri Keuangan beberapa kali lagi, secara berurutan dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I pada tanggal 3 Juli 1947, Kabinet Amir Sjarifuddin II pada tanggal 12 November 1947, dan Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda memulai Agresi Militer Belanda II pada saat pemerintahan Hatta. Soekarno, Hatta, dan pejabat pemerintahan lainnya yang berada di Yogyakarta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Maramis pada saat itu sedang berada di New Delhi, India. Dia menerima kawat dari Hatta sebelum Hatta ditangkap dengan instruksi untuk membentuk pemerintahan darurat di pengasingan di India seandainya Sjafruddin Prawiranegara tidak dapat membentuk pemerintahan darurat di Sumatra. Prawiranegara mampu membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan Kabinet Darurat di mana Maramis diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan, Prawiranegara mengembalikan pemerintahan kepada Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 dan Maramis kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Alexander Andries Maramis
Di antara tahun 1950 dan 1960, Maramis mewakili Indonesia sebagai Duta Besar untuk empat negara: Filipina, Jerman Barat, Uni Soviet, dan Finlandia. Selama beberapa bulan ia menjabat sebagai duta besar untuk Uni Soviet dan Finlandia pada waktu yang bersamaan. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai duta besar untuk Uni Soviet dan Finlandia, Maramis dan keluarganya menetap di Swiss. Dia sedang menetap di Lugano pada saat sebelum dia kembali ke Indonesia pada tahun 1976.
Alexander Andries Maramis
Setelah hampir 20 tahun tinggal di luar Indonesia, Maramis menyatakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur agar ia bisa kembali dan pada tanggal 27 Juni 1976 ia tiba di Jakarta. Di antara para penyambut di bandara adalah teman-teman lamanya Soebardjo dan Mononutu, dan juga Rahmi Hatta (istri Mohammad Hatta). Pada bulan Mei 1977, ia dirawat di rumah sakit setelah mengalami perdarahan. Maramis meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1977 di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Soebroto, hanya 13 bulan setelah ia kembali ke Indonesia. Jenazahnya disemayamkan di Ruang Pancasila Departemen Luar Negeri dan dilanjutkan dengan upacara militer dan kemudian pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Alexander Andries Maramis
Pada tanggal 15 Februari 1961, Maramis dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Utama dan pada tanggal 5 Oktober 1963 ia dianugerahi penghargaan Bintang Gerilya. Maramis secara anumerta dianugerahi Bintang Republik Indonesia Utama pada tanggal 12 Agustus 1992. Pada tanggal 30 Oktober 2007, Maramis diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Menteri Keuangan yang tanda tangannya tertera pada uang kertas yang paling banyak. Di antara tahun 1945 dan 1947, tanda tangannya tertera pada 15 uang kertas yang berbeda.
Alexander Andries Maramis
Maramis menikah dengan Elizabeth Marie Diena Veldhoedt. Ayah Elizabeth adalah orang Belanda sedangkan ibunya berasal dari Bali. Perkawinan Maramis dan Veldhoedt tidak menghasilkan anak, tetapi Veldhoedt memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya. Anak itu diterima dengan baik oleh Maramis bahkan ia diberi nama Lexy Maramis.
Alexander Andries Maramis
Sumber referensi
Provinsi Antalya
Antalya adalah sebuah provinsi Turki yang terletak di antara Pegunungan Taurus (di utara) dan Laut Tengah (di selatan).
Provinsi Antalya
Provinsi Antalya adalah pusat dari industri turis Turki, menarik 30% dari turis asing yang mengunjungi Turki. Provinsi Antalya terhubung di tempat kuno Pamphylia di timur dan Lycia di barat. Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 657 km (408 mil) dengan pantai, pelabuhan, dan kota-kota kuno yang tersebar di sepanjang garis pantai tersebut, termasuk Situs Warisan Dunia Xanthos. Ibukota provinsi ini adalah Antalya, kota dengan populasi sebanyak 1.001.318.
Provinsi Antalya
Antalya adalah provinsi yang paling berkembang pesat di Turki; dengan pertumbuhan populasi 4.17% per tahun di antara tahun 1990-2000, dibandingkan dengan pertumbuhan populasi nasional yang berjumlah 1.83% per tahun. Pertumbuhan ini dikarenakan urbanisasi yang besar, terutama didorong oleh sektor pariwisata dan jasa lainnya di pantai.
Abdul Azis Saleh
Mayjen. TNI (Purn.) Dr. Abdul Azis Saleh () adalah dokter dan politikus Indonesia yang pernah 9 tahun menjabat sebagai menteri, sejak Kabinet Djuanda sampai Kabinet Dwikora I. Salah seorang penandatangan Petisi 50 ini menamatkan pendidikan kedokterannya di Geneeskunde Hogeschool (GHS) pada tahun 1942.
Abdul Azis Saleh
Ia adalah Wakil Ketua Kwartir Nasional sekaligus Ketua Harian pertama. Ia menjadi salah satu kunci dari Panitia Lima yang pernah ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk membentuk Gerakan Pramuka pada tahun 1961. Tahun 1970 menjadi Sekretaris Jendral Gerakan Pramuka. Tahun 1974 menjadi Sekretaris Mabinas. Keaktifannya di tingkat nasional meredup setelah bergabung di Petisi 50. Setelah reformasi, barulah ia mendapat penghargaan Tunas Kencana yang merupakan penghargaan tertinggi Gerakan Pramuka, setelah tertunda belasan tahun.
Sartono (politikus)
Mr. Raden Mas Sartono () adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menteri pada kabinet pertama Republik Indonesia. Tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partindo ini juga pernah menjabat ketua parlemen sementara (DPRS) pada Republik Indonesia Serikat (1949) dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat antara tahun 1950 sampai 1959, dan pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia.
Dilahirkan sebagai keturunan bangsawan Jawa, Sartono berturut-turut mengikuti pendidikan di HIS, MULO, AMS, dan RHS yang ditamatkannya pada tahun 1922. Ia kemudian meneruskan pendidikannya ke Universitas Leiden Belanda dan mendapatkan gelar "Meester in de Rechten" pada tahun 1926.
Sartono (politikus)
Nama Sartono, berasal dari kata Jawa, yaitu "sarto" dan "ono". Arti nama tersebut ialah "keberadaannya menjadi pelengkap". Kelak dalam perjalanan hidupnya terbukti Sartono selalu menjadi pelengkap dari kekurangan masyarakat atau bangsanya. Beliau lahir dari keluarga bangsawan. Nama kedua orang tuanya adalah Raden Mas Martodikaryo dan Raden Ajeng Ramini. Ayahnya adalah cicit dari Mangkunegoro II, sedangkan ibunya adalah cucu dari Mangkunegoro III.
Sartono (politikus)
Sartono menikah dengan Siti Zaenab yang merupakan anak dari Wiryowiguno, seorang saudagar batik yang sukses dan mempunyai reputasi tinggi di kalangan masyarakat Solo pada tanggal 26 Mei 1930. Beliau menikah di kediaman keluarga Wiryowiguno yang terletak sekitar 100 meter dari rumah KH Samanhudi, pendiri Sarekat Islam. Sartono dikaruniai 3 anak yang bernama R.M. Gunadi, R.A. Sri Mulyati, dan R.A. Rukmini.
Sartono (politikus)
Sartono mulai berjuang untuk kemerdekaan sejak usia 16 tahun, saat ia mulai memasuki pergerakan nasional, sebagai anggota Darmokoro. Menjelang Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ia termasuk yang memberi sponsor terlaksana Kongres II bersama temannya Mr. Soenario. Selama 29 tahun ia mengabdikan dirinya tanpa henti untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka.
Sartono (politikus)
Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 18 Agustus 1945, para anggota PPKI diminta berkumpul di bekas gedung Volksraad di Jalan Pejambon, Jakarta. Dalam sidangnya yang berlangsung pada hari itu, PPKI telah berhasil membuat tiga keputusan penting: (1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memilih Soekarno dan Mohammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI; (3) Menetapkan KNIP sebagai badan yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sidang PPKI tersebut dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dengan telah disahkannya UUD, tentu saja segala ketentuan yang tercantum dalam UUD tersebut sudah dinyatakan berlaku. Tidak terkecuali ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17, yang mengamanatkan adanya menteri-menteri negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden segera mengumumkan kabinet RI Pertama pada hari itu juga. Dalam kabinet pertama Republik Indonesia ini, Mr. Sartono ditunjuk sebagai Menteri Negara yang tidak membawahi suatu kementerian. Namun, tidak berlangsung lama. Karena pada saat itu, Sjahrir sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP meminta Presiden Soekarno untuk membubarkan kabinetnya dan memberikan kesempatan kepada dirinya untuk membentuk kabinet baru. Akhirnya, pada tanggal 14 November 1945 terbentuklah kabinet parlementer pertama menggantikan kabinet presidensial pertama. Sartono pun lengser dari jabatannya sebagai menteri negara.
Sartono (politikus)
Sartono mulai duduk di meja pimpinan DPR RIS sebagai Ketua sejak keputusan sidang pertama DPR RIS disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 Februari 1950. Sartono berhasil mengalahkan kedua calon lainnya yaitu Mohammad Yamin dan Mr. Tambunan, pemungutan suara pun dilakukan sebanyak 3 kali karena baru pemungutan suara ketiga, Mr. Tambunan mengundurkan diri dan calonnya hanya dua saja. Sartono terpilih dengan perolehan suara 51, sedangkan Mohammad Yamin sebanyak 39 suara. Mereka sama-sama berasal dari RI. Setelah Sartono terpilih sebagai Ketua DPR RIS, dilakukan juga pemilihan wakil ketua I di lembaga perwakilan rakyat tersebut. Ada dua calon yang muncul, yaitu Albert Mangaratus Tambunan dan Latuharhary. Dalam pemungutan suara ternyata AM Tambunan menang dengan memperoleh dukungan sebanyak 70 suara melawan 23 suara. Untuk jabatan wakil ketua II, karena hanya ada satu calon, yaitu Arudji Kartawinata, yang bersangkutan dikukuhkan sebagai wakil ketua II secara aklamasi.
Sartono (politikus)
RIS tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR RIS, Senat dan BPKNP secara bersamaan resmi mengakhiri tugasnya karena RIS akan kembali lagi menjadi Negara Kesatuan RI. Namun, terhitung keesokan harinya, seluruh ketua, wakil ketua, dan para angota ketiga dewan perwakilan tersebut diangkat kembali menjadi anggota DPR Negara Kesatuan RI dan lazim disebut sebagai DPR Sementara mengingat para anggotanya belum dipilih melalui pemilihan umum. Sartono dan semua anggota DPRS lainnya mengangkat sumpah jabatan pada tanggal 16 Agustus 1950 malam di Gedung DPR. Jumlah seluruh anggota DPR yang dilantik sebanyak 235 orang dengan perincian sebagai berikut: Masyumi 43, PNI 42, PIR 22, PKI 17, PSI 15, PRN 13, Persatuan Progressif 10, Demokrat 9, Partai Katolik 9, NU 8, Parindra 7, Partai Buruh 6, Parkindo 5, Partai Murba 4, PSII 4, sedangkan sisanya adalah partai-partai kecil dan golongan tak berpartai. Sidang DPRS pertama berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1950 dengan agenda pemilihan pimpinan DPR yang baru. Berdasarkan hasil pleno tersebut, terpilih Sartono sebagai Ketua DPR, sedangkan urutan yang bertindak sebagai wakil ketua adalah Mr. Tambunan, Arudji Kartawinata dan Mr. M Tadjuddin Noor.