Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Sejarah Kota Bandung
Pada tahun 669 M, Sri Maharaja Tarusbawa yang berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa, menggantikan tahta mertuanya yaitu Linggawarman, raja Tarumanagara yang terakhir. Karena pamor Tarumanagara pada zamannya sudah sangat menurun, Tarusbawa ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang berkedudukan di Sundapura (kota Sunda) bekas ibukota Tarumanagara. Pada tahun 670 M, Tarusbawa mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda.
Sejarah Kota Bandung
Wretikandayun, raja pertama di Kerajaan Galuh yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanagara, tidak menyetujui penggantian tersebut. Dengan dukungan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya wilayah Tarumanagara dipecah dua. Untuk menghindari perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Pada tahun 670 M, wilayah Tarumanagara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno, ibukota Kerajaan Sunda berada di Pakuan (sekarang Bogor), sedangkan ibukota Kerajaan Galuh adalah Kawali (sekarang Ciamis).
Sejarah Kota Bandung
Raja Galuh, Prabu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi (1482-1521) berhasil menyatukan kembali kerajaan Galuh dan Sunda menjadi Kerajaan Sunda Galuh yang beribukota di Pakuan Pajajaran atau Pajajaran. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu, di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibukotanya sehingga Kerajaan Sunda Galuh sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran.
Sejarah Kota Bandung
Pada tahun 1579, kerajaan Pajajaran ditaklukkan oleh Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin (1552-1570). sejak itu, Kerajaan Sumedang Larang (didirikan oleh Prabu Tajimalela) menjadi penerus kerajaan Pajajaran. Ketika itu Sumedang Larang diperintah oleh Prabu Geusan Ulun (1579-1601). Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah bekas Kerajaan Pajajaran (seluruh Tatar Sunda kecuali Banten, Cirebon dan Galuh), dengan pusat pemerintahan di Kutamaya (suatu tempat yang terletak sebelah Barat kota Sumedang sekarang). Pada waktu itu, wilayah yang sekarang ditempati Kota Bandung merupakan wilayah yang disebut Ukur atau Tatar Ukur, yang merupakan bagian dari Kerajaan Timbanganten, suatu kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan Sumedang Larang.
Sejarah Kota Bandung
Kerajaan Sumedang Larang berambisi untuk membangun kembali kejayaan Kerajaan Sunda, tetapi kekuatannya melemah setelah berperang dengan Kesultanan Cirebon. Selain ancaman dari Kesultanan Cirebon dari arah timur, posisi Sumedang Larang juga terancam oleh Kesultanan Banten dari arah barat.
Sejarah Kota Bandung
Di bawah kepemimpinan Sultan Agung (1613-1645), Kesultanan Mataram mencapai masa-masa keemasan. Pada awal abad ke-17, Mataram di sudah menjadi kerajaan yang besar dan kuat di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Namun di pantai barat pulau Jawa terdapat kekuatan yang belum berhasil ditaklukkan Mataram, yaitu Kesultanan Banten.
Sejarah Kota Bandung
Pada tahun 1619, Perusahaan Dagang Belanda di Hindia Timur ("Verenigde Oost-Indische Compagnie", VOC) yang sebelumnya berkedudukan di Ambon berhasil merebut Jayakarta di bagian barat pulau Jawa yang belum ditaklukkan Mataram, kemudian mengganti namanya menjadi Batavia dan bermarkas di sana. Adanya VOC di Batavia mempersulit Mataram untuk menaklukkan Banten.
Sejarah Kota Bandung
Sumedang Larang, yang pada waktu itu diperintah oleh Raden Suriadiwangsa (1601–1625) atau yang dijuluki Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata (Rangga Gempol I), anak tiri Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya, merasa khawatir terhadap ancaman ekspansi Kesultanan Banten ke arah timur dalam rangka menguasai wilayah bekas Pajajaran. Hal itu mendorong Suriadiwangsa berangkat ke Mataram untuk meminta perlindungan. Pada tahun 1620, Sumedang Larang bergabung dengan kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung. Sultan Agung mengganti nama Sumedang Larang menjadi Priangan yang terdiri dari wilayah Sumedang Larang, Pamanukan, Ciasem, Kawung Sukapura, Ukur (Bandung), Limbangan dan Cianjur. Daerah Priangan menjadi Kabupaten Wedana yang diawasi oleh Bupati Wedana (Kepala Bupati), dan Pangeran Suriadiwangsa menjadi Bupati Sumedang yang pertama merangkap Bupati Wedana Priangan (1620-1625).
Sejarah Kota Bandung
Pada tahun 1624 Sultan Agung memerintahkan Rangga Gempol untuk merebut wilayah Sampang di Madura. Setelah berhasil menaklukkan Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata wafat di Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada saudaranya, Rangga Gede (1625-1633).
Sejarah Kota Bandung
Ketika sebagian pasukan Kabupaten Sumedang Larang berangkat ke Sampang, pasukan Kesultanan Banten menyerang Kabupaten Sumedang. Rangga Gede tidak sanggup membendung serangan itu dan melarikan diri. Sultan Agung murka dan menilai bahwa Pangeran Rangga Gede tidak mampu mengendalikan pemerintahan. Sebagai sanksinya, pangkat Bupati Wedana Pangeran Rangga Gede dicopot, dan Rangga Gede ditawan di Mataram. Sebagai penggantinya, pangkat Bupati Wedana Priangan diberikan kepada Dipati Ukur.
Sejarah Kota Bandung
Sejak penahanan terhadap Dipati Rangga Gede, bupati wedana yang mengawasi daerah Priangan adalah Dipati Ukur (1625-1629), yang berasal dari Tatar Ukur (VOC pada tahun 1629 sudah mencatat nama Sumedang dan Ukur sebagai bagian dari daerah Priangan dan tahun 1640-an menyebut daerah Ukur sebagai "Nagorij Bandong" dan kemudian "West Oedjoeng Beroeng", sedangkan masyarakat Sunda menyebutnya Tatar Ukur).
Sejarah Kota Bandung
Pada tahun 1628, Sultan Agung memerintahkan agar Dipati Ukur bersama-sama dengan pasukan Mataram menyerang VOC di Batavia. Kurangnya kerjasama menyebabkan serangan itu mengalami kegagalan. Dalam serangan kedua (1629), Dipati Ukur menolak ikut serta. Kegagalan serangan pertama ditambah keengganan Dipati Ukur turut serta dalam serangan kedua membuat Mataram menilai tindakan tersebut patut diberi hukuman. Dipati Ukur dipanggil ke Mataram, namun dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Bersama pasukannya, dia tetap tingal di ibukota Ukur yang terletak di Gunung Lumbung (sekarang Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung) sambil mengantisipasi kedatangan pasukan Mataram. Tindakan ini dianggap Mataram sebagai pemberontakan yang harus ditumpas. Setelah terjadi beberapa kali pertempuran, pada tahun 1632 Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung dan akhirnya dihukum pancung di Mataram.
Sejarah Kota Bandung
Pada saat Sumedang dipimpin oleh putera Rangga Gede yang bernama Raden Bagus Weruh atau sering disebut juga Pangeran Dipati Rangga Gempol II (1633-1656), Mataram mengadakan reorganisasi untuk menata kembali wilayah Priangan. Hal ini tertuang dalam "Serat Piyagem" (Surat Keputusan) Sultan Agung pada tanggal 9 Muharam tahun Alip (bertepatan dengan tanggal 20 April 1641), yang berisi pembentukan tiga kabupaten baru berikut pengangkatan bupatinya. Dengan demikian, di bekas kerajaan Sumedang Larang terdapat empat kabupaten termasuk bupatinya, yaitu Sumedang (Rangga Gempol II), Sukapura (Tumenggung Wiradadaha), Bandung (Tumenggung Wiraangunangun) dan Parakanmuncang (Tumenggung Tanubaya). Berdasarkan keputusan tersebut, tanggal 20 April diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Bandung.
Sejarah Kota Bandung
Rangga Gempol II merasa kecewa atas kebijakan Sultan Agung tersebut, sebab wilayah kekuasaan Sumedang menjadi bekurang. Kekecewaan ini makin bertambah ketika Sultan Agung digantikan oleh puteranya, Sunan Amangkurat I. Amangkurat I mengeluarkan dua kebijakan penting terkait wilayah Priangan. Pertama, Jabatan Bupati Wedana dihapuskan. Kedua, wilayah Mataram Barat dibagi menjadi 12 "ajeg" (setara dengan kabupaten). Dengan begitu, kedudukan Bupati Sumedang menjadi setara dengan bupati-bupati lain, dan wilayah kekuasaan Sumedang menjadi lebih kecil lagi. Sebagai protes atas kebijakan tersebut, Rangga Gempol mengundurkan diri sebagai bupati, dan sebagai penggantinya ditunjuk puteranya, Rangga Gempol III yang bergelar Pangeran Panembahan (1656-1705).
Sejarah Kota Bandung
Tumenggung Wiraangunangun memerintah di Kabupaten Bandung antara 1641-1681. Wilayah pemerintahannya meliputi beberapa wilayah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kahuripan, Sagaraherang, dan sebagian Tanahmedang. Hingga berakhirnya kekuasaan VOC akhir tahun 1779, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak, yang sekarang bernama Citeureup, suatu wilayah di dekat Sungai Citarum, di sekitar Dayeuh Kolot. Selama itu Kabupaten Bandung diperintah secara turun-temurun oleh enam orang bupati.
Sejarah Kota Bandung
Setelah Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1645, Mataram berangsur-angsur menjadi lemah akibat kemelut internal yang berlarut-larut dalam kerajaan dan serangan dari luar. VOC campur-tangan dalam kemelut ini sehingga sedikit demi sedikit wilayah Mataram jatuh ke dalam kekuasaan VOC. VOC memperoleh wilayah Priangan Barat dari Mataram (Sultan Amangkurat II) dalam Perjanjian 19-20 Oktober 1677 sebagai imbalan atas bantuan VOC memadamkan pemberontakan Trunojoyo. Sedangkan wilayah Priangan Timur dan Cirebon diserahkan Mataram kepada VOC dalam Perjanjian 5 Oktober 1705 sebagai imbalan dari Pangeran Puger (Pakubuwono I) karena membantu merebut tahta Mataram dari Sunan Mas (Amangkurat III).
Sejarah Kota Bandung
Di bawah kekuasaan VOC, Bupati Bandung dan bupati-bupati lainnya di Priangan tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di Kabupaten, tanpa ikatan birokrasi dengan VOC. Sistem pemerintahan kabupaten tidak mengalami perubahan, namun VOC menuntut agar para bupati mengakui kekuasaan VOC, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu secara eksklusif kepada VOC. Sebagai pengawas ("opzigter") daerah Cirebon-Priangan, VOC mengangkat Pangeran Arya Cirebon.
Sejarah Kota Bandung
Budidaya kopi di Jawa untuk keperluan pemasaran di pasaran dunia sudah dimulai sejak awal abad ke-18. Pada waktu itu, VOC menjelajah mencari barang-barang kolonial di berbagai bagian kepulauan Nusantara. Tanaman kopi yang didatangkan dari India Selatan ternyata dapat tumbuh baik di daerah pedalaman markas besar kolonial yang berbukit-bukit. Para pedagang VOC itu mendorong budidaya tanaman asing ini. Pada mulanya mereka memborong hasil panen masyarakat petani, tetapi apa yang awalnya bersifat sebagai transaksi komersial segera berubah menjadi penyetoran kopi secara paksa dengan harga yang jauh di bawah harga pasar.
Sejarah Kota Bandung
Tanam paksa kopi di Priangan ("Preangerstelsel") terjadi pada kurun waktu 1720-1830, satu abad sebelum pemerintah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) pada tahun 1830, karena Hindia Belanda mengalami krisis finansial akibat Perang Diponegoro (1825-1830).
Sejarah Kota Bandung
Salah satu kewajiban utama para Bupati di Priangan terhadap VOC adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman kopi, dan menyerahkan hasilnya ke VOC. Dalam sistem ini, baik bupati maupun rakyat (petani) mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh VOC. Para bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya, dan tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan pengawas daerah Cirebon-Priangan.
Sejarah Kota Bandung
Pada bulan Desember 1799, VOC mengalami kebangkrutan sehingga seluruh aset dan kekuasaannya diambil alih oleh Republik Batavia (1795-1806). Pada tahun 1806, Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte mendirikan Kerajaan Belanda sebagai penerus Republik Batavia, dengan mengangkat adiknya, Louis Napoleon (Lodewijk Napolen), sebagai raja.
Sejarah Kota Bandung
Untuk mempertahankan wilayah koloninya dari ancaman Inggris, Louis Napoleon mengangkat seorang yang berpengalaman dalam militer bernama Herman Willem Daendels sebagai Gubernur jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808-1811, dengan misi utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels berpendapat bahwa mobilisasi darat lebih sesuai untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, sebab Inggris mempunyai kekuatan armada laut yang unggul pada saat itu. Oleh karena itu salah satu misinya adalah membangun Jalan Raya Pos ("Groote Postweg") yang membentang menghubungkan Anyer di ujung barat Pulau Jawa hingga Panarukan di ujung timur Jawa sepanjang 1000 km.
Sejarah Kota Bandung
Jalan Raya Pos berdampak besar, tidak hanya terhadap perkembangan pulau Jawa secara umum namun juga kota-kota yang dilaluinya. Bandung salah satu contohnya. Pada awalnya, Jalan Raya Pos berjarak 11 km di utara Krapyak, ibukota Kabupaten Bandung saat itu. Daendels memerintahkan kepada Bupati Bandung ke-6, R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) untuk membangun ibukota Bandung yang baru di sekitar jalan tersebut. Ucapan Daendels yang terkenal adalah: ""Zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd"" (Usahakan, bila saya datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun).
Sejarah Kota Bandung
Wiranatakusumah II kemudian memilih sebuah lokasi di dekat sumber mata air yang bernama Sumur Bandung. Dalam Bahasa Sunda, Sumur Bandung berarti sumur yang berpasangan atau berhadapan (dari kata "bandungan"). Kedua sumur tersebut berada di tepi barat Sungai Cikapundung. Satu sumur terletak di Bale Sumur Bandung atau Gedung PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Jalan Asia Afrika. Sedangkan sumur lainnya berada di bawah bangunan bekas kompleks pertokoan Miramar, Alun-alun Bandung.
Sejarah Kota Bandung
Sesuai dengan konsep tata ruang tradisional, Bupati R.A. Wiranatakusumah II dan sejumlah rakyatnya membangun Pendopo di sisi selatan Alun-alun Bandung, menghadap ke arah Gunung Tangkuban Parahu yang merupakan simbol kepercayaan sejarah masyarakat Sunda. Sedangkan Masjid Agung Bandung (sekarang Masjid Raya Bandung) dibangun di sisi barat alun-alun, dan pasar terletak di sisi timur.
Sejarah Kota Bandung
Dengan sebuah "besluit" pemerintahan Hindia Belanda tanggal 25 September 1810, Kota Bandung dinyatakan sebagai ibukota Kabupaten Bandung, sehingga tanggal 25 September ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bandung.
Sejarah Kota Bandung
Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah IV (1846-1874) yang dikenal dengan julukan Dalem Bintang, ibukota Karesidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung berdasarkan "besluit" Nomor 18 tanggal 17 Agustus 1864. Rumah Residen Priangan yang terletak di "Residentsweg" (Jalan Pasar Baru, sekarang Jalan Otto Iskandar Dinata) dibangun tahun 1867, sedangkan Kantor Residen Priangan dibangun di sisi timur Hotel "Post Road" yang kemudian menjadi Hotel "Savoy Homann".
Sejarah Kota Bandung
Pada tanggal 1 April 1906 Gubernur Jenderal J.B. Van Heutz dengan ordonansi tanggal 2 Februari 1906 yang diundangkan tanggal 1 Maret 1906 menetapkan Kota Bandung ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota ("Gemeente"). Sejak itulah Kota Bandung resmi lepas dari Kabupaten Bandung, walaupun ibukota Kabupaten Bandung masih terletak di Kota Bandung.
PKPBI
PKPBI merupakan singkatan dari Pengembangan Komunikasi, Persepsi, Bunyi dan Irama. PKPBI adalah program pembelajaran yang secara khusus diperuntukkan bagi siswa yang memiliki hambatan pendengaran. PKPBI sebelum kurikulum 2013 disebut juga BKPBI akan tetapi seiring berkembangnya dunia pendidikan khusus di Indonesia BKPBI pun berkembang menjadi PKPBI.
PKPBI
Ketunarunguan adalah suatu keadaan atau derajat kehilangan pendengaran yang meliputi seluruh gradasi ringan, sedang dan sangat berat yang dalam hal ini dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu tuli (lebih dari 90 dB) dan kurang dengar (kurang dari 90 dB), yang walaupun telah diberikan alat bantu mendengar tetap memerlukan pelayanan khsusus salah satunya Pengembangan Komunikasi, Persepsi Bunyi, dan Irama (PKPBI).
PKPBI adalah pembinaan komunikasi dan penghayatan bunyi yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga kemampuan komunikasi dan mempersepsi bunyi melalui pendengaran dan perasaan vibrasi yang masih dimiliki peserta didik tunarungu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk berintegrasi dengan dunia sekelilingnya yang penuh dengan bunyi.
PKPBI
Pembinaan secara sengaja yang dimaksud adalah bahwa pembinaan itu dilakukan secara terprogram; tujuan, jenis pembinaan, metode yang digunakan dan alokasi waktu yang ditentukan. Sedangkan pembinaan secara tidak sengaja adalah pembinaan yang spontan karena anak bereaksi terhadap bunyi latar belakang yang hadir pada situasi pembelajaran di kelas, seperti tiba-tiba terdengar bunyi motor, bunyi bell sekolah, suara bedug, kemudian guru membahasnya. Misalnya, "Oh dengar suara motor ya? Suaranya 'Brem... brem... brem...' benar begtu?".
PKPBI
PKPBI bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa peserta didik tunarungu, seperti meningkatkan kepekaan kemampuan mempersepsi bunyi dan perasaan vibrasi sehingga peserta didik tunarungu dapat melakukan kontak dengan dunia.
Bambang Nugroho (2002:16), mengemukakan ada 6 prinsip umum yang harus diperhatikan oleh guru dalam membelajarkan PKPBI, yakni:
Tata negara Republik Romawi
Tata negara Republik Romawi diatur oleh sekumpulan norma dan adat tak tertulis serta undang-undang tertulis. Tata negara ini mengatur pemerintahan Republik Romawi (509–27 SM). Tata negara Republik Romawi merupakan kelanjutan dari tata negara Kerajaan Romawi, berevolusi selama kurang lebih lima abad berlakunya sistem republik di Roma, dan berganti menjadi tata negara Kekaisaran Romawi ketika sistem republik berakhir pada tahun 27 SM.
Tata negara Republik Romawi
Lembaga negara Republik Romawi bisa dibagi menjadi tiga kelompok:
Tata negara Republik Romawi
Terdapat sistem pengawasan dan pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga ini untuk mencegah terpusatnya kekuasaan di satu lembaga. Misalnya, walaupun kekuasaan tertinggi ada di tangan Majelis, sidang dimulai dan dipimpin oleh para "magistratus" yang dapat mengendalikan diskusi. Untuk mencegah "magistratus" bertindak sewenang-wenang, keputusan seorang "magistratus" dapat diveto oleh koleganya maupun oleh tribunus.
Tata negara Republik Romawi
Selama berdirinya republik, tata negara ini berubah perlahan-lahan. Awalnya, kelas bangsawan yang disebut patricius cenderung mendominasi, namun konflik antara kelas patricius dan kelas rakyat biasa yang disebut plebs. Kelas plebs diberikan hak yang sama dengan bangsawan, jabatan tribunus dibuat untuk mengimbangi kekuasaan para patricius dan Dewan Plebs didirikan dan diberi kekuasaan legislatif.
Tata negara Republik Romawi
Akhir zaman republik ditandai dengan meningkatnya pemusatan kekuasaan di tangan gubernur-gubernur yang memerintah provinsi diluar ibukota Roma, dan penggunaan kekuatan militer untuk memaksakan perubahan politik (contohnya masa kediktatoran Sulla). Selain itu Majelis dapat disuap atau diancam untuk memberikan kekuasaan yang besar bagi pemimpin militer tertentu. Perkembangan ini menyebabkan pemusatan kekuasaan ke hanya sejumlah kecil tokoh. Pemusatan ini, beserta jatuhnya kepercayaan terhadap institusi republik, memicu terjadinya perang saudara dan berakhir dengan jatuhnya sistem republik dan dimulainya sistem kekaisaran.
Fungsi kuadrat
Di dalam aljabar, fungsi kuadrat, polinomial kuadratis, polinomial berderajat 2, atau sederhananya kuadratis, adalah fungsi polinomial yang memuat satu variabel atau lebih, di mana derajat tertinggi suku sama dengan dua. Misalnya, fungsi kuadrat dengan tiga variabel "x", "y," dan "z" secara eksklusif memuat suku-suku "x", "y", "z", "xy", "xz", "yz", "x", "y", "z", dan sebuah konstanta:
Fungsi kuadrat
dengan paling sedikit satu dari koefisien "a, b, c, d, e," atau "f" dari suku-suku berderajat dua tidak sama dengan nol.
Fungsi kuadrat
Suatu fungsi kuadrat "univariate" (bervariabel tunggal) memiliki bentuk
Fungsi kuadrat
di dalam variabel tunggal "x". Grafik fungsi kuadrat univariat adalah parabola yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu-, seperti ditunjukkan dalam ilustrasi di kanan.
Fungsi kuadrat
Jika suatu fungsi kuadrat ditetapkan sama dengan nol, maka hasilnya adalah persamaan kuadrat. Penyelesaian untuk persamaan univariat disebut akar fungsi univariat.
Fungsi kuadrat
Kasus bivariat dalam suku-suku variabel "x" dan "y" memiliki bentuk
Fungsi kuadrat
dengan paling sedikit satu dari "a, b, c" tidak sama dengan nol, dan suatu persamaan yang menetapkan fungsi ini sama dengan nol akan menghasilkan irisan kerucut (lingkaran atau elips, parabola, atau hiperbola).
Fungsi kuadrat
Secara umum, bisa terdapat sejumlah besar variabel sembarang, di mana kasus yang menghasilkan permukaan disebut kuadrik, tetapi suku berderajat tertinggi haruslah 2, seperti "x", "xy", "yz", dan dst.
Macarons
Macaron(/ˌmɑːkəˈrɒn/ mah-kə-ROHN; Pengucapan dalam bahasa Prancis: ​[makaʁɔ̃]) Macaron adalah makanan manis yang berasal dari Prancis. Macaron adalah kue berbasis meringue yang biasanya dibuat dengan putih telur,gula icing,gula pasir,tepung almond atau almond bubuk dan pewarna makanan. Macaron umumnya terdiri dari ganache atau isian lain seperti buttercream sebagai isi dari dua kue kering yang mengapit isian tersebut. Kata Macaron berasal dari kata Italia macarone,maccarone atau maccherone, yaitu meringue. Manisan ini ditandai dengan bagian atas yang halus,bagian pinggiran yang kasar (disebut dengan "foot" atau "pied"),dan bagian bawah yang rata. Macaron biasanya ditemukan dengan berbagai rasa,warna dan isian dari macaron tradisional (Cokelat,Rasberi) hingga yang lebih modern (Matcha,butterscotch,bubblegum).
Macarons
Nama macaron sendiri sering di samakan dengan macaroon yaitu kue kering atau biskuit kelapa yang berbeda dengan macaron. Macaron kadang-kadang disamakan dengan macaroon karena beberapa kata dalam bahasa Prancis saat diterjemahkan ke bahasa inggris dapat terjadi penggandaan huruf (bandingkan "baloon" dengan pengucapan bahasa Prancis "ballon").
Konstruktivisme Wendt
Konstruktivisme Wendt merupakan salah satu mazhab utama ilmu hubungan internasional yang kali pertama diperkenalkan oleh Nicholas Greenwood Onuf (1989) yang menempatkan individu atau subyektivitas setara dengan kedudukan negara dalam membentuk karakter politik global berdasarkan tindakan individu, bukan semata-mata sifat dasar manusia. Konnstruktivisme muncul sebagai kritik dan menjadi sebuah perspektif alternatif terhadap neorealisme dan neoliberalisme yang berargumen soal ‘materialitas struktur internasional’. Kaum konstruktivis menolak argumen bahwa karakter politik internasional didasarkan pada ‘pertimbangan rasional aktor yang egois melalui perhitungan utilitarian untuk memaksimalkan posisi tawar dan keuntungan pribadi’. Berlawanan dari itu, konstruktivis memandang bahwa ‘dunia material membentuk dan dibentuk oleh tindakan individu dan interaksi yang bergantung pada norma-norma dinamis dan interpretasi epistemik terhadap dunia material’.
Konstruktivisme Wendt
Mazhab ini berfokus pada tiga prinsip utama penjelasan, yakni: sosial, ideasioal, dan intersubyektivitas. Ideasional berarti menempatkan identitas yang terbentuk dari kesamaan nilai, ideologi, dan norma yang membentuk perasaan ‘kekitaan’ dan pada akhirnya memiliki kepentingan bersama. Intersubjektivitas menitikberatkan pada interaksi antar subjek yang berbeda latar belakang ide yang saling membentuk satu sama lain; atau secara teoretis, menurut Alexander Wendt'properti atau karakteristik interaksi antar aktor yang menicptakan motif dan tingkah laku berdasarkan pemahaman pribadinya. Wendt (1999) juga berargumen bahwa terdapat tiga prinsip penting dalam konstruktivisme, yakni: 1) negara sebagai unit prinsipil untuk analisis teori politik, 2) fitur terpenting adalah intersubjektivitas, ketimbang material, 3) identitas dan kepentingan dibentuk oleh struktur sosial (eksogen-endogen), bukan secara eksogen dideterminasi sifat dasar manusia. Identitas mendahului kepentingan, karena aktor tidak dapat mengetahui dan menentukan yang diingininya sebelum mengetahui siapa dirinya dan dalam prosesnya menjadi sangat relatif, tergantung pada konteks kultural tertentu. Fitur terakhir adalah kondisi anarki yang dibentuk oleh negara, artinya kondisi "self-help ("menolong dirinya sendiri) dan "power politics ("kekuatan politk) lahir bukan secara kausal dari struktur anarki, melainkan proses. Menurut konstruktivis, kesamaan ide-lah yang membentuk secara praktis kepentingan aktor dan struktur sosial identitas-kepentingan. Jadi, hubungan antara anarki dan kondisi "self-help" serta "power politics" menurut realisme dimentahkan oleh kaum konstruktivis.