Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Daftar uskup di Indonesia
Menurut Hukum Gereja Katolik Roma, Keuskupan atau dioses adalah bagian umat Katolik yang tinggal dalam suatu daerah dengan batas-batas tertentu, dengan seorang Uskup yang adalah pengganti rasul Yesus Kristus mempersatukan mereka sebagai guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci dan pelayan dalam kepemimpinan. Keuskupan juga disebut Gereja Partikular dalam relasi dengan Gereja Semesta (Universal) yang dipimpin Paus. Hanya Paus yang mempunyai wewenang untuk mendirikan suatu Keuskupan setelah mendengarkan alasan-alasan yang diajukan para Uskup di daerah itu. Pada umumnya suatu Keuskupan dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil, yang disebut Paroki, di mana Uskup dibantu Pastor Paroki dalam melaksanakan tugas pemersatu, sebagai guru ajaran, imam dalam ibadat dan pelayan dalam kepemimpinan. Dibedakan antara Keuskupan Agung dan Keuskupan sufragan.
Daftar uskup di Indonesia
Keuskupan Agung terjadi dari pengelompokan beberapa keuskupan yang berdekatan yang membentuk suatu Provinsi Gerejani. Dalam hal ini suatu Keuskupan menjadi Keuskupan Agung dan dipandang sebagai metropolit bukan karena luas wilayah, ataupun karena kedewasaan iman umat pada umumnya. Keuskupan Agung tidak lebih tinggi dari Keuskupan lainnya, melainkan mendapat fungsi mempersatukan Keuskupan-keuskupan yang berdekatan, yang disebut Keuskupan sufragan, seperti suatu gugusan (cluster), dalam rangka penggembalaan umat yang kurang lebih mirip budayanya, untuk hal-hal yang dianggap berfaedah. Misalnya Keuskupan Agung Jakarta merupakan metropolit dan pemersatu Keuskupan Bogor dan Keuskupan Bandung.
Daftar uskup di Indonesia
Keuskupan sufragan adalah istilah yang hanya digunakan dalam relasi dengan Keuskupan Agung, yaitu beberapa Keuskupan yang menyatukan diri dalam suatu Provinsi Gerejani. Kedudukan Keuskupan sufragan secara hukum (Gereja) adalah setara dengan Keuskupan Agung, maka relasi antara Keuskupan Agung dan Keuskupan sufragan bukan merupakan atasan-bawahan, melainkan mitra-kerja penggembalaan umat yang lebih luas. Pada 2010, diperkirakan ada 8310 Keuskupan di seluruh dunia. Indonesia memiliki 37 Keuskupan, tergabung dalam 10 Provinsi Gerejani atau Keuskupan Agung, ditambah satu Keuskupan Ordinariat Militer.
Daftar uskup di Indonesia
Daftar berikut berisikan para uskup yang pernah berkarya di Indonesia, baik sebagai Prefek Apostolik, Vikaris Apostolik, Uskup, maupun Uskup Agung tetapi bukan Nuncio Apostolik.
PATTIRO
PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) adalah sebuah organisasi non pemerintah (non government organization) yang didirikan pada tanggal 17 April 1999 di Jakarta, yang mendedikasikan aktivitasnya pada upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan partisipasi publik di Indonesia, terutama pada tingkat lokal. Dengan kata lain, "PATTIRO" berupaya mendorong terwujudnya tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya keadilan sosial melalui peningkatan partisipasi dan daya tawar warga masyarakat terhadap aparatur pemerintahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan keputusan publik, dan pengalokasian sumber daya publik terutama pada tingkat lokal.
PATTIRO
"PATTIRO" juga bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak-hak dasar warga masyarakat secara adil dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan alokasi anggaran publik baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal; memperkuat kapasitas warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan publik yang berkualitas; serta mengembangkan model tata pemerintahan lokal ("local governance") yang baik guna terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial. Organisasi non pemerintah, "PATTIRO", ini beralamatkan di Jalan Intan 81, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
PATTIRO
Pada 1999, momentum perubahan besar terjadi di Indonesia. Didahului dengan gerakan Reformasi 1998 yang mengakhiri era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, Indonesia memasuki masa transisi demokrasi. Tuntutan terhadap kebebasan lebih luas, dan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi terus menguat.
PATTIRO
Pada tahun itu pula, Pemerintah RI menerbitkan kebijakan otonomi daerah yang mengubah pendulum pengelolaan pemerintahan dari yang sentralistis ke desentralisasi. Kebijakan otonomi daerah itu dapat dikatakan sebagai respons dari terjadinya peningkatan tuntutan mengenai independensi daerah dari pusat dan partisipasi masyarakat yang luas di segala bidang. Kebijakan otonomi daerah ini melahirkan harapan baru bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik sebagai perangkat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah diharapkan memberi kesempatan lebih besar kepada masyarakat warga untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, yang merupakan prasyarat bagi lahirnya tata pemerintahan yang baik.
PATTIRO
Melalui desentralisasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masyarakat, khususnya di daerah, akan dapat lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Namun pada kenyataannya, perubahan karakter hubungan pusat-daerah pada kebijakan desentralisasi ini, tidak serta merta mengakibatkan perubahan pola hubungan masyarakat-negara (society-state). Masyarakat masih menjadi kelompok yang tersisih dalam praktik pengambilan keputusan, pun dalam mengakses pelayanan publik.
PATTIRO
Penetapan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) misalnya belum melibatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan dan miskin. Akibatnya akses terhadap pelayanan publik pun terbatas. Sementara praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih menjadi sesuatu yang lazim terjadi di birokrasi, termasuk pemerintah daerah. Pada konteks itulah "PATTIRO" lahir.
PATTIRO
Sejak berdiri pada 1999, "PATTIRO" telah mengembangkan berbagai penelitian, peningkatan kapasitas, asistensi teknis, reformasi kebijakan daerah, pengembangan model/inovasi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, serta kemitraan (ASEAN) dan internasional. Melalui jaringan "PATTIRO Raya" yang tersebar di 17 daerah, "PATTIRO" telah bekerja di 17 provinsi dan 70 kabupaten/kota di Indonesia.
PATTIRO
Kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan monitoring program bantuan sosial pemerintah, advokasi pemerintah untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dukungan pengarusutamaan gender dalam program Kesehatan Ibu dan Anak, promosi transparansi dan akuntabilitas penerimaan migas, penguatan masyarakat untuk Kebebasan Informasi bagi Kelompok Miskin, penanggulangan kemiskinan daerah, peningkatan kapasitas CSO dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran publik.
PATTIRO
Selama kurun waktu itu, "PATTIRO" telah melakukan kerjasama dengan mitra-mitranya, baik itu lembaga donor, NGO internasional, LSM, pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan model perbaikan pelayanan publik, reformasi kebijakan, dan pengelolaan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Atas berbagai upaya riset dan advokasi kebijakan selama ini, "PATTIRO" mendapatkan apresiasi Top 30 ("PATTIRO" – "Indonesia" berada di urutan ke-26) sebagai Good Governance and Transparency Think Tank oleh University of Pennsylvania, USA pada 2011.Ford Foundation, Australia Agency for International Development (AUSAID), United States for International Development (USAID), United Nations Development Programme (UNDP), New Zealand for International Development (NZAID), European Commission (EU), Brookings Institution USA, United Nations Population Fund (UNFPA), Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) Hungaria, Revenue Watch Institute (RWI) USA, International Budget Partnership (IBP), National Democratic Institute (NDI), Participation and Transparency Fund (PTFund) USA, Transparency and Accountability Program (TAP) USA, Article 19 USA, Center for Law and Democracy (CLD) USA, Pacific Institute USA, HIVOS, Global Integrity USA, Netherlands Education Support Office (Neso) Indonesia, Affiliated Networks for Social Accountability (ANSA)-World Bank, The World Bank, The Asia Foundation, Tifa Foundation, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Komisi Informasi Pusat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Daerah di 17 Provinsi seperti Banten, Jawa Timur, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat, dan 70 kabupaten/kota, seperti Serang, Tangerang, Semarang, Pekalongan, Surakarta, Malang, Jeneponto dan Makassar.
Jaringan kerja yang terbentuk selama "PATTIRO" berkiprah, tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Jaringan ini menamakan dirinya sebagai "PATTIRO" Raya. Setiap anggota "PATTIRO" Raya wajib memiliki entitas hukum dan agenda masing-masing, dengan demikian mereka akan memiliki kesamaan tujuan dan cara pandang dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jaringan "PATTIRO" Raya tersebar di Aceh, Banten, Blora, Bojonegoro, Gresik, Malang, Jeneponto, Semarang, Surakarta, Pekalongan, Kendal, Magelang, Serang, Tangerang dan Jawa Barat.
Beverly Burns
Kapten Beverly Lynn Burns () adalah wanita pertama yang menjadi kapten pesawat jumbo jet Boeing 747. Pada sore 18 Juli 1984, Burns ia memulai penerbangan pertamanya sebagai kapten dengan mengawaki pesawat People Express 604 dari Bandar Udara Internasional Newark ke Bandar Udara Internasional Los Angeles.
Beverly Burns
Pada saat ia pensiun, pada bulan Februari 2008, ia menjadi kapten dengan penerbangan selama dua puluh tujuh tahun dan mengumpulkan lebih dari dua puluh lima ribu jam penerbangan.
Museum Negeri Aceh
Museum Aceh adalah sebuah museum etnografi dari suku bangsa-suku bangsa asli yang mendiami Aceh.
Museum Negeri Aceh
Museum Aceh didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang pemakaiannya diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh Jenderal H.N.A. Swart pada tanggal 31 Juli 1915. Pada waktu itu bangunannya berupa sebuah bangunan Rumah Tradisional Aceh (Rumoh Aceh). Bangunan tersebut berasal dari Paviliun Aceh yang ditempatkan di arena Pameran Kolonial (De Koloniale Tentoonsteling) di Semarang pada tanggal 13 Agustus - 15 November 1914.
Pada waktu penyelenggaraan pameran di Semarang, Paviliun Aceh memamerkan koleksi-koleksi yang sebagian besar adalah milik pribadi F.W. Stammeshaus, yang pada tahun 1915 menjadi Kurator Museum Aceh pertama. Selain koleksi milik Stammeshaus, juga dipamerkan koleksi-koleksi berupa benda-benda pusaka dari pembesar Aceh, sehingga dengan demikian Paviliun Aceh merupakan Paviliun yang paling lengkap koleksinya.
Museum Negeri Aceh
Pada pameran itu Paviliun Aceh berhasil memperoleh 4 medali emas, 11 perak, 3 perunggu, dan piagam penghargaan sebagai Paviliun terbaik. Keempat medali emas tersebut diberikan untuk: pertunjukan, boneka-boneka Aceh, etnografika, dan mata uang; perak untuk pertunjukan, foto, dan peralatan rumah tangga. Karena keberhasilan tersebut Stammeshaus mengusulkan kepada Gubernur Aceh agar Paviliun tersebut dibawa kembali ke Aceh dan dijadikan sebuah Museum. Ide ini diterima oleh Gubernur Aceh Swart. Atas prakarsa Stammeshaus, Paviliun Aceh itu dikembalikan ke Aceh, dan pada tanggal 31 Juli 1915 diresmikan sebagai Aceh Museum, yang berlokasi di sebelah Timur Blang Padang di Kutaraja (Banda Aceh sekarang). Museum ini berada di bawah tanggungjawab penguasa sipil dan militer Aceh F.W. Stammeshaus sebagai kurator pertama.
Museum Negeri Aceh
Setelah Indonesia Merdeka, Museum Aceh menjadi milik Pemerintah Daerah Aceh yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk. II Banda Aceh. Pada tahun 1969 atas prakarsa T. Hamzah Bendahara, Museum Aceh dipindahkan dari tempatnya yang lama (Blang Padang) ke tempatnya yang sekarang ini, di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah pada tanah seluas 10.800 m2. Setelah pemindahan ini pengelolaannya diserahkan kepada Badan Pembina Rumpun Iskandarmuda (BAPERIS) Pusat.
Sejalan dengan program Pemerintah tentang pengembangan kebudayaan, khususnya pengembangan permuseuman, sejak tahun 1974 Museum Aceh telah mendapat biaya Pelita melalui Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh. Melalui Proyek Pelita telah berhasil direhabilitasi bangunan lama dan sekaligus dengan pengadaan bangunan-bangunan baru. Bangunan baru yang telah didirikan itu gedung pameran tetap, gedung pertemuan, gedung pameran temporer dan perpustakaan, laboratorium dan rumah dinas.
Museum Negeri Aceh
Selain untuk pembangunan sarana/gedung Museum, dengan biaya Pelita telah pula diusahakan pengadaan koleksi, untuk menambah koleksi yang ada. Koleksi yang telah dapat dikumpulkan, secara berangsur-angsur diadakan penelitian dan hasilnya diterbitkan guna dipublikasikan secara luas.
Sejalan dengan program Pelita dimaksud, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dan Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda (BAPERIS) Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan bersama pada tanggal 2 september 1975 nomor 538/1976 dan SKEP/IX/1976 yang isinya tentang persetujuan penyerahan Museum kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayan untuk dijadikan sebagai Museum Negeri Provinsi, yang sekaligus berada di bawah tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kehendak Pemerintah Daerah untuk menjadikan Museum Aceh sebagai Museum Negeri Provinsi baru dapat direalisir tiga tahun kemudian, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 28 Mei 1979, nomor 093/0/1979 terhitung mulai tanggal 28 Mei 1979 statusnya telah menjadi Museum Negeri Aceh. Peresmiannya baru dapat dilaksanakan setahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 1 September 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Yoesoef.
Museum Negeri Aceh
Sesuai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonomi pasal 3 ayat 5 butir 10 f, maka kewenangan penyelenggaraan Museum Negeri Propinsi Daerah Istimewa Aceh berada di bawah Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sekarang Provinsi Aceh).
Museum Negeri Aceh
Sejalan dengan program pemerintah tentang pengembangan kebudayaan, khususnya pengembangan permuseuman, sejak tahun 1974 Museum Aceh telah mendapat biaya Pelita melalui Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh. Melalui Proyek Pelita telah berhasil direhabilitasi bangunan lama dan sekaligus dengan pengadaan bangunan-bangunan baru. Bangunan baru yang telah didirikan itu gedung pameran tetap, gedung pertemuan, gedung pameran temporer dan perpustakaan, laboratorium dan rumah dinas.
Museum Negeri Aceh
Selain untuk pembangunan sarana/gedung museum, dengan biaya Pelita telah pula diusahakan pengadaan koleksi, untuk menambah koleksi yang ada. Koleksi yang telah dapat dikumpulkan, secara berangsur-angsur diadakan penelitian dan hasilnya diterbitkan guna dipublikasikan secara luas.
Museum Negeri Aceh
Sejalan dengan program Pelita dimaksud, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dan Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda (BAPERIS) Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan bersama pada tanggal 2 september 1975 nomor 538/1976 dan SKEP/IX/1976 yang isinya tentang persetujuan penyerahan Museum kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayan untuk dijadikan sebagai Museum Negeri Provinsi, yang sekaligus berada di bawah tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kehendak Pemerintah Daerah untuk menjadikan Museum Aceh sebagai Museum Negeri Provinsi baru dapat direalisir tiga tahun kemudian, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 28 Mei 1979, nomor 093/0/1979 terhitung mulai tanggal 28 Mei 1979 statusnya telah menjadi Museum Negeri Aceh. Peresmiannya baru dapat dilaksanakan setahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 1 September 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Yoesoef.
Museum Negeri Aceh
Sesuai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonomi pasal 3 ayat 5 butir 10 f, maka kewenangan penyelenggaraan Museum Negeri Provinsi Daerah Istimewa Aceh berada di bawah Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Aceh (sekarang Provinsi Aceh).
Museum Negeri Aceh
Islam Dalam Budaya Sumatera 2013 Museum Aceh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 24 September - 7 Oktober 2013. Museum Aceh Jl. Sultan Alaiddin Mahmudsyah.
Museum Negeri Aceh
Gedung Pameran Tetap, merupakan perpaduan antara arsitektur tradisional dengan arsitektur modern. Bentuk bangunan ini merupakan modifikasi dari bentuk rumah tradisional Aceh. Pada bagian depan bangunan Gedung Pameran Tetap terdapat taman dan beberapa buah meriam besi peninggalan Belanda, yang diperkirakan berasal dari abad ke-17.
Museum Negeri Aceh
Rumah Aceh yang dibangun menyerupai rumah tempat tinggal tradisional masyarakat Aceh, berbentuk rumah panggung. Lantai bangunan ini dirancang setinggi 9 kaki atau lebih dari permukaan tanah. Bersandar pada tiang-tiang penyangga dari kayu dengan ruang kolong di bawahnya.
Nikolai Fadeyev
Nikolai Petrovich Fadeyev (; ) adalah pemain sepak bola asal Rusia. Pada saat ini ia bermain untuk tim FC Spartak Moscow.
Nikolai Fadeyev
Ia bermain untuk FC Spartak Moscow di Piala Rusia 2012-13 dalam pertandingan melawan FC Salyut Belgorod pada tanggal 26 September 2012.
FC Neftekhimik Nizhnekamsk
FC Neftekhimik Nizhnekamsk () adalah tim sepak bola yang berasal dari Nizhnekamsk, Rusia. Tim sepak bola ini didirikan pada tahun 1991. Tim ini bermain di Divisi Pertama Rusia pada tahun 1993-1998, 2001-2004, dan kembali pada tahun 2012.
FC Neftekhimik Nizhnekamsk
Sejak 2007, tim ini masuk kedalam struktur FC Rubin Kazan sebagai tim binaan.
Rangking Selebriti
Rangking Selebriti adalah suatu acara kuis Indonesia dengan sponsor dari FremantleMedia yang bekerja sama dengan Antv. Acara ini tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 21.00 WIB. Berisi acara yang berhubungan dengan kuis dan mengudara selama 60 menit.
Rangking Selebriti
Setiap tayang, program ini akan menghadirkan sebuah tema, di mana para selebriti yang hadir, wajib memberikan jawaban masing-masing.
Rangking Selebriti
Tak hanya itu, di acara ini akan selalu ada beberapa rahasia seleb yang terbongkar, yang tak pernah terungkap sebelumnya.
Labuhan Mapin, Alas Barat, Sumbawa
Labuhan Mapin merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Alas Barat, kabupaten Sumbawa, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa merupakan satu dari 8 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Alas Barat. Desa ini memiliki kodepos 84353.
Labuhan Mapin, Alas Barat, Sumbawa
Desa Labuhan Mapin dihuni oleh mayoritas Suku Bugis, Suku Selayar, Suku Mandar dan Suku Bajo. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani.
Labuhan Mapin, Alas Barat, Sumbawa
Di sini SD Negeri 1 Labuhan Mapin dan SD Negeri 2 Labuhan Mapin berada di desa ini.
Masaka
Tomomi Kasai adalah anggota ke-7 AKB48 yang melakukan debut solo setelah Tomomi Itano, Atsuko Maeda, Misaki Iwasa, Mayu Watanabe, Rino Sashihara, dan Sakiko Matsui. Singel ini dirilis sebagai bagian dari Proyek Solo Kasai yang diperoleh Tomomi Kasai sebagai hadiah memenangi kompetisi menebak pacuan kuda "AKB48 no Gachi Uma" yang diselenggarakan Japan Racing Association (JRA) pada musim semi 2012.
Masaka
Singel ini dirilis dalam 3 tipe: Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Lagu unggulan yang berjudul "Masaka" pertama kali dibawakan di hadapan publik pada konser solo Tomomi Kasai, 25 November 2012. Konser solo ini diadakan di "paddock" Arena Pacuan Kuda Tokyo setelah berakhirnya pacuan ke-11 Piala Jepang ke-32.
Masaka
Lirik lagu sisi B "Watashi no Hikari" ditulis sendiri oleh Tomomi Kasai. Ia menjadi anggota AKB48 keempat yang menulis sendiri lirik lagu setelah Tomomi Itano, Rie Kitahara, dan Rino Sashihara.
Masaka
Pada hari singel ini mulai diedarkan, 26 Desember 2012, Tower Records mengadakan acara khusus untuk para pembeli berupa penyerahan bonus foto orisinal yang dihadiri oleh Tomomi Kasai. Pada hari yang sama di tempat berbeda diadakan acara penyerahan CD yang dilakukan sendiri oleh Kasai kepada para pembeli. Singel ini sampai di urutan ke-3 tangga singel mingguan Oricon.
Masaka
Pembeli singel Tipe A dan Tipe B Edisi Terbatas mendapatkan kupon undian mengikuti salah satu dari dua acara spesial:
Masaka
Singel Tipe C Edisi Terbatas berisi tiket mengikuti acara bersalaman seluruh Jepang. Acara bersalaman diselenggarakan 12 Januari 2013 untuk wilayah Osaka, 13 Januari 2013 untuk wilayah Nagoya, serta 19 Januari 2013 dan 17 Februari 2013 untuk wilayah Tokyo.DVD
Masaka
Bonus (hanya edisi terbatas)DVD
Masaka
Bonus (hanya edisi terbatas)Bonus (hanya edisi terbatas)
Danville, Virginia
Danville adalah sebuah kota independen di Virginia, Amerika Serikat. Danville adalah ibu kota terakhir Negara Konfederasi Amerika. Biro Analisis Ekonomi menggabungkan kota Danville dengan Pittsylvania County untuk keperluan statistik di bawah Wilayah Statistik Metropolitan Danville, Virginia. Populasi kota ini adalah 43.055 jiwa menurut sensus 2010.
Danville, Virginia
Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, kota ini memiliki total luas , yang mana adalah daratan dan adalah perairan.
Koridor 9 Transjakarta
Koridor 9 Transjakarta adalah koridor Transjakarta yang beroperasi dengan jurusan Terminal Pinang Ranti sampai Stasiun BRT Pluit. Jalan-jalan yang dilalui koridor 9 adalah sepanjang Jalan Pluit Putri/Putra, Jalan Jembatan Tiga, Jalan Prof Dr. Latumenten, Jalan Satria/Prof. Dr. Makaliwe, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Tol Jagorawi, Jalan Pondok Gede Raya. Koridor 9 terintegrasi dengan KRL Jabodetabek Red Line (Bogor / Depok - Pasar Minggu - Manggarai - Juanda - Jakarta Kota) dan Yellow Line (Bogor / Depok / Nambo- Pasar Minggu - Manggarai - Sudirman - Tanah Abang - Duri - Kampung Bandan - Jatinegara) di Stasiun BRT Cikoko Stasiun Cawang dan KRL Jabodetabek Brown Line (Tangerang - Batu Ceper - Kalideres - Grogol - Duri) di Stasiun BRT Latumenten Stasiun Grogol di Jalan Satria/Prof. Dr. Makaliwe. Dimulai dari Stasiun BRT Latumenten Stasiun KA hingga Stasiun BRT BNN, rute ini bersebelahan dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek ruas Cawang-Tomang-Pluit. Koridor ini juga merupakan rute terpanjang di antara rute lainnya. Total panjang rute adalah 28.8 KM, dan melintasi 5 Kotamadya, yaitu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
Koridor 9 Transjakarta
Mulai 1 Juni 2014, Koridor 9 akan beroperasi 24 jam (AMARI), dengan bus yang berhenti di stasiun BRT tertentu saja. Mulai Februari 2016 AMARI Koridor 9 berhenti di semua stasiun BRT.
Koridor 9 Transjakarta
Jarak Rata-rata Stasiun BRT 650 m. Tipe bus :
Koridor 9 Transjakarta
Tanda (+) menunjukkan stasiun BRT yang dilayani bus Transjakarta selama 24 jam.
Koridor 9 Transjakarta
Catatan: Hanya beroperasi pada hari kerja (Senin-Jumat).
Gangster Squad
Gangster Squad adalah sebuah film kriminal Amerika Serikat tahun 2012 yang berdasarkan "Tales from the Gangster Squad" karya pengarang Paul Lieberman. Film yang disutradarai oleh Ruben Fleischer ini pemainnya antara lain adalah Josh Brolin, Ryan Gosling, Nick Nolte, Emma Stone, dan Sean Penn. Film ini menceritakan kisah Detektif LAPD yang berusaha untuk menjaga Los Angeles bebas dari gangster selama 1940-an dan 1950-an.
Gangster Squad
Sebuah rentetan laga LAPD untuk menjaga Mafia Pantai Timur keluar dari Los Angeles pada tahun 1940-an dan 1950-an karena enam polisi dan detektif harus melindungi hukum dengan melanggar itu, mengambil Mickey Cohen dan gengnya.
Klasifikasi iklim
Klasifikasi iklim merupakan usaha untuk mengidentifikasi dan mencirikan perbedaan iklim yang terdapat di bumi. Akibat perbedaan latitudo (posisi relatif terhadap khatulistiwa, garis lintang), letak geografi, dan kondisi topografi, suatu tempat memiliki kekhasan iklim.
Klasifikasi iklim
Klasifikasi iklim biasanya terkait dengan bioma atau provinsi floristik karena iklim mempengaruhi vegetasi asli yang tumbuh di suatu kawasan.