Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Beberapa sumber, khususnya Said Aburish, menduga bahwa kudeta Februari 1963 yang menjadi awal berdirinya pemerintahan Ba'athis di Irak "diotaki" oleh CIA. Akan tetapi, tidak ada dokumen rahasia AS yang menguatkan tuduhan ini. Tareq Y. Ismael, Jacqueline S. Ismael, dan Glenn E. Perry menulis bahwa "pasukan perwira Ba'this menggulingkan Qasim pada tanggal 8 Februari 1963 setelah bekerja sama dengan CIA." Sebaliknya, Gibson menulis bahwa "banyak bukti menunjukkan bahwa CIA bukan otak kudeta Ba'athis Februari 1963." Amerika Serikat menawarkan bantuan material kepada pemerintahan Ba'athis yang baru setelah kudeta, walaupun ada pembantaian anti-komunis dan kekerasan terhadap pemberontak dan warga sipil Kurdi. Karena itu, Nathan Citino mengatakan, "Meskipun Amerika Serikat tidak memicu kudeta 14 Ramadan, setidaknya AS membiarkan atau bahkan membantu kekerasan yang terjadi kemudian." Pemerintahan Ba'athis bubar pada bulan November 1963 akibat persoalan penyatuan wilayah dengan Suriah (cabang saingan Partai Ba'ath merebut kekuasaan di Suriah pada Maret). Ada banyak diskusi ilmiah seputar tuduhan Raja Hussein dari Yordania dan berbagai pihak bahwa CIA (atau lembaga AS lainnya) memberi daftar orang komunis dan orang berhaluan kiri kepada pemerintah Ba'athis. Orang-orang di dalam daftar tersebut kelak ditangkap atau dibunuh oleh milisi Partai Ba'ath—Garda Nasional. Gibson dan Hanna Batatu menekankan bahwa identitas anggota Partai Komunis Irak diketahui secara terbuka dan Ba'ath tidak perlu bergantung kepada intelijen AS, sedangkan Citino menilai tuduhan tersebut mungkin saja benar karena kedutaan besar AS di Irak benar-benar membuat daftar tersebut dan anggota Garda Nasional Irak yang terlibat pembantaian dilatih di Amerika Serikat.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Meski Amerika Serikat bersekutu dengan Vietnam Selatan pada Perang Vietnam, pemerintahan Kennedy semakin frustrasi dengan pemerintahan Presiden Vietnam Selatan Ngo Dinh Diem yang korup dan represif. Karena Diem menolak melakukan reformasi, sejumlah pejabat Amerika Serikat mempertimbangkan untuk mendukung pihak-pihak yang ingin menggantinya. Mereka mengirim Kawat 243 pada tanggal 24 Agustus 1963 yang menginstruksikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Vietnam Selatan, Henry Cabot Lodge Jr., untuk "mempertimbangkan semua pemimpin alternatif potensial dan membuat rencana terperinci tentang cara mengangkat pengganti Diem apabila perlu". Lodge dan penghubungnya, Lucien Conein, mengontak perwira-perwira Angkatan Darat Republik Vietnam yang tidak puas dan meyakinkan mereka untuk menggulingkan Diem. Upaya-upaya ini berbuah kudeta pada tanggal 2 November 1963 yang menewaskan Diem dan adiknya.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pentagon Papers menyimpulkan bahwa "Sejak Agustus 1963, kami menyetujui, mengizinkan, dan mendukung rencana kudeta oleh jenderal-jenderal Vietnam dan menawarkan bantuan penuh untuk pemerintahan baru. Pada bulan Oktober, kami menghentikan bantuan untuk Diem secara kasar dan memberi lampu hijau kepada para jenderal. Kami menghubungi mereka secara rahasia sepanjang perencanaan dan pelaksanaan kudeta dan berusaha meninjau rencana operasinya dan merencanakan pemerintahan baru."
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Dalam Perang Saudara Dominika, junta pimpinan Presiden Joseph Donald Reid Cabral melawan pasukan "konstitusionalis" atau "pemberontak" yang mendukung pengangkatan kembali presiden pertama Republik Dominika yang terpilih secara demokratis, Juan Emilio Bosch Gaviño, yang tidak sempat menyelesaikan masa jabatannya karena dikudeta. AS melancarkan "Operasi Power Pack," operasi yang menempatkan militer AS di antara pihak pemberontak dan pihak junta untuk mencegah laju pemberontak. Sebagian besar penasihat sipil tidak menyarankan intervensi langsung supaya junta bisa mengakhiri perang saudara ini, tetapi Presiden Lyndon B. Johnson lebih mendengarkan duta besarnya di Santo Domingo, William Tapley Bennett, yang menyarankan AS turun tangan. Kepala Staf Jenderal Wheeler memberitahu seorang bawahannya: "Misi rahasiamu adalah mencegah Republik Dominika jatuh ke tangan Komunis." 41 kapal AS dikirim untuk mengepung pulau saat AS melancarkan invasi. Pada akhirnya, 42.000 tentara dan marinir dikerahkan ke Republik Dominika dan AS menduduki negara tersebut.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Perwira junior dan komandan penjaga istana Presiden Sukarno menuduh petinggi senior militer Indonesia merencanakan kudeta bekingan CIA terhadap Presiden Sukarno dan membunuh enam jenderal senior pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenderal Muhammad Suharto dan perwira militer senior lainnya menyerang para perwira junior pada hari itu juga dan menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan pembunuhan enam jenderal tersebut. Militer melakukan kampanye propaganda yang didasari kebohongan dan memanas-manasi warga sipil untuk menyerang orang-orang yang diduga mendukung PKI dan lawan politik lainnya. Militer Indonesia bersama warga sipil melakukan serangkaian pembunuhan massal selama beberapa bulan berikutnya. CIA mengakui bahwa "berdasarkan jumlah korban tewas, pembantaian anti-PKI di Indonesia merupakan salah satu pembunuhan massal terburuk pada abad ke-20." Jumlah warga sipil yang tewas berkisar antara setengah juta sampai satu juta jiwa. Namun, perkiraan terkini berjumlah dua sampai tiga juta jiwa. Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green mendorong para pemimpin militer Indonesia untuk mengambil tindakan kekerasan terhadap lawan politik. Dokumen Kedutaan Besar AS di Jakarta yang baru terungkap tahun 2017 membenarkan bahwa AS memiliki informasi terperinci dan berkelanjutan tentang pembunuhan massal ini dan secara aktif membantu dan mendorong militer Indonesia untuk kepentingan geopolitik AS. Diplomat-diplomat AS mengatakan kepada wartawan Kathy Kadane pada tahun 1990 bahwa mereka memberikan daftar ribuan nama terduga pendukung PKI dan orang-orang berhaluan kiri lainnya kepada militer Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa pejabat-pejabat AS kemudian mencoret nama orang-orang yang sudah dibunuh. Sebagian besar basis pendukung Presiden Sukarno lenyap, dipenjara, dan ketakutan. Karena itu, ia terpaksa mundur pada tahun 1967 dan digantikan oleh rezim militer otoriter yang dipimpin Jenderal Suharto. Beberapa sejarawan menggolongkan pembunuhan massal ini sebagai genosida.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pada tanggal 21 April 1967, beberapa minggu menjelang pemilihan umum, sekelompok perwira militer sayap kanan yang dipimpin Brigadir Jenderal Stylianos Pattakos dan Kolonel George Papadopoulos dan Nikolaos Makarezos melakukan kudeta. Mereka mengerahkan tank di tempat-tempat strategis di Athena dan berhasil menguasai kota.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pada saat yang sama, beberapa satuan mobil ditugaskan untuk menangkap politikus penguasa, tokoh besar, dan warga biasa yang diduga simpatisan sayap kiri berdasarkan daftar yang sudah disiapkan sebelumnya. Salah satu orang pertama yang ditangkap adalah Letnan Jenderal Grigorios Spandidakis, Komandan Pemimpin Angkatan Darat Yunani. Para kolonel membujuk Spandidakis untuk bergabung dengan mereka dan mengaktifkan rencana aksi untuk melanjutkan kudeta. Pada pagi-pagi buta, seluruh Yunani dikuasai oleh para kolonel. Semua politikus penguasa, termasuk pelaksana tugas Perdana Menteri Panagiotis Kanellopoulos, ditangkap dan ditahan di tempat rahasia. Pada pukul 06:00 Waktu Eropa Timur, Papadopoulos mengumumkan bahwa sebelas pasal konstitusi Yunani ditangguhkan.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pendiri Partai Persatuan Tengah yang berhaluan kiri, Georgios Papandreou, ditangkap usai penyerbuan malam hari di vilanya di Kastri, Attica. Andreas ditangkap pada saat yang sama setelah tujuh tentara bersenjatakan bayonet dan senjata mesin memaksa masuk rumahnya. Andreas Papandreou menyelamatkan diri ke atap rumahnya, tetapi menyerah setelah salah satu tentara menodong putranya yang maish berusia 14 tahun, George Papandreou. Gust Avrakotos, pejabat tinggi CIA di Yunani yang dekat dengan para kolonel, konon menyarankan mereka untuk "menembak orang brengsek itu karena dia akan kembali menghantuimu".
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Tokoh-tokoh AS yang mengkritik kudeta ini meliputi Senator Lee Metcalf yang mengkritik pemerintahan Johnson karena memasok bantuan untuk "rezim militer yang beranggotakan kolaborator dan simpatisan Nazi". Phillips Talbot, Duta Besar AS di Athena, menolak kudeta ini karena mencerminkan "pemerkosaan demokrasi". John M. Maury, kepala kantor CIA di Athena, menjawab, "Bagaimana caranya memerkosa pelacur?" CIA mengklaim bahwa kudeta ini tidak disangka-sangka oleh mereka.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pemerintah AS membantu kudeta tahun 1971 pimpinan Jenderal Hugo Banzer yang menggulingkan Presiden Bolivia, Juan José Torres. Torres mengecewakan AS karena mendirikan "Asamblea del Pueblo" (Majelis Rakyat). Lapisan-lapisan masyarakat proletar diwakili di majelis ini (penambang, guru berserikat, pelajar, petani) dan mengubah haluan negara ini ke sayap kiri. Banzer memimpin pemberontakan militer pada 18 Agustus 1971 yang berhasil merebut kekuasaan pada 22 Agustus 1971. AS kemudian memberi bantuan militer dan bantuan lain kepada pemerintahan diktator Banzer. Banzer sendiri membungkam kebebasan berbicara dan pembangkangan, menyiksa ribuan orang, "melenyapkan" dan membunuh ratusan orang, dan membubarkan serikat pekerja dan universitas. Torres menyelamatkan diri ke luar negeri, lalu diculik dan dibunuh pada tahun 1976. Pembunuhan ini adalah bagian dari Operasi Condor, kampanye penindasan politik dan terorisme negara oleh diktator sayap kanan Amerika Selatan yang didukung AS.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
AS diam-diam menyalurkan jutaan dolar ke pemberontak Kurdi yang dibantu Iran untuk melawan pemerintah Irak. Peran AS sangat rahasia sampai-sampai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan "Komite 40" yang dibentuk untuk mengawasi operasi rahasia tidak tahu. Tentara Partai Demokratik Kurdi dipimpin oleh Mustafa Barzani. Tanpa sepengetahuan suku Kurdi, AS justru ingin pemberontakan ini gagal. Tujuannya adalah membuat pemerintah Irak teralihkan dan sibuk. AS mendadak berhenti membantu pihak Kurdi pada tahun 1975. Meski pihak Kurdi berkali-kali meminta bantuan, AS menolak mengulurkan bantuan kemanusiaan untuk ribuan orang Kurdi yang mengungsi akibat gagalnya pemberontakan.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Presiden Salvador Allende yang terpilih secara demokratis digulingkan oleh angkatan bersenjata dan kepolisian nasional Cile. Kudeta ini terjadi setelah kerusuhan sosial dan politik yang berlarut-larut antara Kongres Cile yang berhaluan kanan dan Allende sekaligus perang ekonomi yang dimulai oleh pemerintah AS. Sebelum kudeta, kepala staf angkatan darat Cile, René Schneider, seorang jenderal yang berkomitmen melindungi tatanan konstitusional, dibunuh pada tahun 1970 dalam upaya penculikan gagal yang dibantu CIA. Pemerintahan Augusto Pinochet yang berkuasa setelah kudeta diketahui melenyapkan kurang lebih 3.200 pembangkang politik, memenjara 30.000 orang (banyak diantaranya disiksa), dan memaksa 200.000 penduduk Cile mengungsi di luar negeri. CIA, lewat Project FUBELT (atau Track II), diam-diam menyusun rencana kudeta. AS awalnya membantah keterlibatan apapun, tetapi banyak dokumen rahasia yang terungkap seiring waktu berlalu.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Dalam "Operasi Cyclone", pemerintah Amerika Serikat diam-diam mengirim senjata dan dana untuk sejumlah panglima perang dan faksi gerilyawan Jihad bernama Mujahidin di Afghanistan. Mujahidin saat itu berjuang menggulingkan pemerintah Afghanistan dan pasukan militer Soviet yang mendukungnya. Melalui Inter-Services Intelligence (ISI), badan intelijen Pakistan, AS menyalurkan senjata, uang, dan pelatihan bagi para pejuang Afghanistan, termasuk kelompok jihad yang kelak dikenal dengan nama Taliban. AS mengeluarkan $800 juta untuk membantu 35.000 petempur asing dari Arab. Petempur Arab Afghanistan juga "diuntungkan secara tidak langsung oleh pendanaan CIA melalui ISI dan organisasi pemberontak." Sebagian penerima bantuan CIA adalah komandan-komandan Arab seperti Jalaluddin Haqqani dan Gulbuddin Hekmatyar yang menjadi sekutu penting Osama Bin Laden selama bertahun-tahun. Menurut mantan Menteri Luar Negeri Robin Cook, sejumlah militan yang didanai CIA kelak menjadi bagian dari Al Qaeda, termasuk Osama Bin Laden. Namun, tuduhan ini dibantah oleh Steve Coll ("Apabila CIA benar-benar mengontak bin Laden pada 1980-an dan menutup-nutupinya, CIA telah melakukan kerja yang bagus"), Peter Bergen ("Teori bahwa bin Laden dilatih oleh CIA itu pernyataan tanpa bukti pendukung"), dan Jason Burke ("Sering sekali orang bilang bahwa bin Laden didanai oleh CIA. Ini tidak benar dan tidak mungkin karena tidak sesuait dengan struktur pendanaan yang dirancang oleh Jenderal Zia ul–Haq, penguasa Pakistan tahun 1977"). Walaupun Operasi Cyclone secara resmi berakhir tahun 1989 dengan penarikan tentara Soviet dari Afghanistan, kucuran dana AS untuk Mujahidin terus berlanjut sampai 1992 ketika mereka menggulingkan pemerintah Afghanistan di Kabul.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Berbeda dengan Carter, pemerintahan Reagan mendukung gerakan Solidarność di Polandia dan—berdasarkan intelijen CIA—melakukan kampanye hubungan masyarakat untuk mencegah "potensi laju pasukan militer Soviet dalam jumlah besar ke Polandia." Michael Reisman dari Yale Law School menyebut operasi di Polandia sebagai salah satu aksi rahasia CIA pada masa Perang Dingin. Kolonel Ryszard Kukliński, perwira senior Staf Polandia, diam-diam mengirim laporan ke CIA. CIA melakukan transfer tunai sebesar $2 juta per tahun ke Solidarność dengan total $10 juta selama lima tahun. Tidak ada hubungan langsung antara CIA dan Solidarność. Semua dana ditransfer melalui pihak ketiga. Pejabat-pejabat CIA dilarang bertemu petinggi Solidarność. Kontak CIA dengan aktivis Solidarność tidak seintens AFL-CIO. AFL-CIO menggalang $300.000 dari anggota-anggotanya untuk memasok materi dan uang tunai langsung ke Solidarity tanpa syarat. Kongres Amerika Serikat memerintahkan National Endowment for Democracy untuk menyebarkan nilai demokrasi. NED mengalokasikan $10 juta untuk Solidarność.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Ketika pemerintah Polandia menetapkan jam malam pada bulan Desember 1981, Solidarność tidak diberitahu. Ada beberapa penjelasan; sejumlah pihak percaya bahwa CIA kecolongan, tetapi ada pula pihak yang menduga pengambil kebijakan AS lebih memilih pembersihan internal daripada "intervensi Soviet". Dukungan CIA untuk Solidarność terdiri dari uang, perlengkapan, dan pelatihan yang dikoordinasikan oleh Special Operations. Henry Hyde, anggota komite intelijen DPR AS, menyatakan bahwa AS mengirim "pasokan dan bantuan teknis seperti koran rahasia, siaran, propaganda, uang, bantuan organisasi, dan saran". Anggaran awal aksi rahasia CIA sebesar $2 juta, lalu dinaikkan. Pada tahun 1985, CIA berhasil menyusup ke Polandia.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pemerintah El Salvador terlibat perang saudara mematikan melawan Front Pembebasan Nasional Farabundo Martí (FMLN), organisasi payung kelompok oposisi sayap kiri, dan para pemimpin koperasi petani, pemimpin buruh, dan pendukung reformasi tanah dan perbaikan kondisi bagi "campesinos" (petani penyewa dan buruh tani lainnya) yang mendukung FMLN. Militer Salvador mengirim pasukan pembunuh untuk meneror warga sipil di pedesaan supaya berhenti mendukung FMLN. Tentara pemerintah membunuh lebih dari 75.000 warga sipil sepanjang perang pada tahun 1980–1992. Pemerintah AS memberi pelatihan militer dan senjata untuk militer Salvador. Batalyon Atlacatl, batalyon kontra-pemberontak, dibentuk tahun 1980 di School of the Americas milik Angkatan Darat AS dan berperan penting dalam kebijakan "bumi hangus" melawan FLMN dan desa-desa pendukungnya. Tentara Atlacatl dipersenjatai dan diatur oleh penasihat militer AS yang beroperasi di El Salvador. Batalyon Atlacatl juga terlibat dalam pembantaian El Mozote bulan Desember 1981. Pada Mei 1983, sejumlah perwira AS menduduki pucuk militer Salvador, mengambil keputusan penting, dan mengatur jalannya perang. Komisi pencari fakta Kongres AS menemukan bahwa militer Salvador menerapkan kebijakan penindasan yang "menghancurkan beberapa desa, mengepung pasukan gerilya, dan memutus pasokan mereka." Strategi "laut kering" atau "bumi hangus" didasarkan pada taktik kontra-pemberontak junta di Guatemala dan diturunkan/diadaptasi dari strategi AS semasa Perang Vietnam dan diajarkan oleh penasihat militer AS.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pemerintah AS berusaha menumbangkan pemerintahan Nikaragua dengan diam-diam mempersenjatai, melatih, dan mendanai Contra, kelompok militan yang berpusat di Honduras dan dibentuk untuk menyabotase Nikaragua sekaligus mengganggu jalannya pemerintahan Nikaragua. Sebagai bagian dari latihan, CIA menyebarkan "buku panduan teror" terperinci berjudul "Psychological Operations in Guerrilla War" yang mencantumkan cara meledakkan gedung pemerintah, membunuh hakim, mempersiapkan martir atau penyerang bunuh diri, dan menekan warga sipil. Selain membantu Contra, pemerintah AS juga meledakkan jembatan dan meranjau perairan Corinto; tenggelamnya beberapa kapal sipil Nikaragua dan kapal asing menewaskan warga sipil. Karena Amendemen Boland melarang pemerintah AS mendanai aktivitas Contra, pemerintahan Ronald Reagan diam-diam menjual senjata kepada pemerintah Iran untuk mendanai aparat rahasia pemerintah AS yang terus mendanai Contra secara ilegal. Keputusan ini dikenal sebagai Skandal Iran-Contra. AS terus mempersenjatai dan melatih Contra meskipun pemerintahan Sandinista menang pemilu tahun 1984.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Melalui Operasi Urgent Fury, militer Amerika Serikat menyerbu negara pulau Grenada untuk menggulingkan pemerintahan Marxis yang tidak disukai pemerintahan Reagan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencap invasi AS sebagai "pelanggaran berat hukum internasional", tetapi resolusi yang didukung mayoritas suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diveto di AS.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pada bulan Desember 1989, dalam operasi militer berjulukan "Operation Just Cause", Amerika Serikat menyerbu Panama. Presiden George H. W. Bush memulai perang ini sepuluh tahun setelah Perjanjian Torrijos–Carter diratifikasi untuk memindahkan kedaulatan Terusan Panama dari Amerika Serikat ke Panama pada tahun 2000. AS menggulingkan pemimpin "de facto", jenderal, dan diktator Manuel Noriega dan mengekstradisinya ke AS. Presiden terpilih Guillermo Endara kemudian dilantik dan Pasukan Pertahanan Panama dibubarkan.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Usai serbuan Irak ke Kuwait bulan Agustus 1990, pemerintah Amerika Serikat melobi berbagai negara di Dewan Keamanan PBB untuk mendukung resolusi yang mengizinkan negara-negara anggota PBB menggunakan "cara apapun bila perlu" untuk mengusir tentara Irak dari Kuwait. Setelah Resolusi 678 Dewan Keamanan PBB disahkan, AS menyusun pasukan koalisi beranggotakan 34 negara untuk melancarkan invasi. Operasi ini dimulai pada bulan Januari 1991 dengan julukan "Operasi Desert Storm". Koalisi pimpinan AS memukul mundur pasukan Irak dari Kuwait dan mengangkat kembali Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah sebagai amir Kuwait.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Delapan bulan setelah pemilihan umum demokratis pertama di Haiti, Presiden terpilih Jean-Bertrand Aristide digulingkan oleh militer Haiti. Sejumlah pihak menduga CIA "membayar orang-orang penting di dalam pasukan kudeta yang diidentifikasi sebagai penyelundup obat-obatan terlarang untuk memperoleh informasi sejak pertengahan 1980-an sampai kudeta terjadi." Pemimpin kudeta, Cédras dan François, mengikuti pelatihan militer di Amerika Serikat.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Setelah Perang Teluk Persia tahun 1991, pemerintah Amerika Serikat berhasil melobi supaya sanksi sebelum perang diperkuat. Dewan Keamanan PBB menyetujui Resolusi 687 pada April 1991. Setelah PBB menjatuhkan sanksi yang lebih berat, para pejabat AS menyatakan pada bulan Mei 1991—ketika banyak pihak memperkirakan pemerintahan Saddam Hussein akan bubar—bahwa sanksi tidak akan dicabut sepanjang Saddam masih berkuasa. Pada periode pemerintahan berikutnya, AS menyatakan bahwa sanksi akan dicabut apabila Irak mematuhi semua resolusi PBB yang dilanggarnya, termasuk inspeksi senjata PBB. Dampak sanksi terhadap kehidupan warga sipil Irak, termasuk tingkat kematian anak, masih diperdebatkan waktu itu. Meski banyak yang percaya bahwa sanksi menaikkan tingkat kematian anak, penelitian terkini menunjukkan bahwa data yang sering dikutip justru dipalsukan oleh pemerintah Irak dan "jumlah kematian anak di Irak tidak mengalami kenaikan besar setelah 1990 maupun selama sanksi berlaku."
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
CIA melaksanakan DBACHILLES, operasi kudeta terhadap pemerintah Irak, dengan merekrut Ayad Allawi, ketua Iraqi National Accord, jaringan warga Irak yang menentang pemerintahan Saddam Hussein. Jaringan ini melibatkan perwira militer dan intelijen Irak, tetapi disusupi oleh orang-orang yang loyal dengan pemerintah Irak. Melalui Ayad Allawi dan jaringannya, CIA melakukan sabotase pemerintah dan rangkaian pengeboman di Baghdad pada tahun 1992 sampai 1995. Tindakan ini menyasar target-target yang—menurut pemerintah Irak saat itu—menewaskan warga sipil, termasuk penonton bioskop. Kampanye pengeboman CIA mungkin bertujuan menguji kapasitas operasional jaringan aset darat CIA, bukan untuk melancarkan kudeta. Kudetanya gagal, tetapi Ayad Allawi kelak diangkat sebagai Perdana Menteri Irak oleh Dewan Pemerintah Sementara Irak yang dibentuk oleh koalisi pimpinan AS usai invasi dan pendudukan Irak pada Maret 2003. Secara terbuka, AS mengesahkan Undang-Undang Pembebasan Irak pada tahun 1998 yang menyatakan bahwa "Amerika Serikat harus memiliki kebijakan yang mendukung upaya untuk menumbangkan rezim Saddam Hussein di Irak". Kongres menganggarkan dana bantuan "untuk organisasi oposisi demokrat Irak."
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Pemerintahan Clinton melihat kesempatan untuk menggulingkan Presiden Suharto setelah pemerintahannya dirasa semakin rentan usai krisis keuangan Asia 1997. Pejabat pemerintah Amerika Serikat berupaya memperparah krisis moneter Indonesia dengan mendorong Dana Moneter Internasional untuk menentang rencana Suharto membentuk dewan mata uang untuk menstabilkan rupiah. Tujuannya adalah memancing sentimen negatif dari masyarakat. Direktur IMF Michel Camdessus mengatakan, "Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Suharto mundur dari jabatannya." Mantan Menteri Luar Negeri AS Lawrence Eagleburger mengatakan, "Kami cukup cerdik karena kami berpihak kepada IMF sehingga [Suharto] digulingkan. Bijak atau tidaknya itu persoalan lain. Saya tidak bermaksud bahwa Pak Suharto seharusnya bertahan, tetapi saya ingin dia mundur bukan karena didesak IMF." Ratusan orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi setelah itu.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim
Sejak 1998 hingga 2000, lebih dari $100.000.000 ditransfer dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui Quango ke partai-partai oposisi untuk memulai pergantian rezim di Yugoslavia. Setelah hasil pemilu Yugoslavia 2000 diketahui bermasalah, Deplu AS membantu kelompok-kelompok oposisi seperti Otpor! dengan memasok materi promosi dan jasa konsultasi lewat Quango. Keterlibatan Amerika Serikat bertujuan mempercepat dan mendorong pembangkangan melalui pemaparan, sumber daya, dorongan moral dan material, bantuan teknologi, dan saran profesional. Kampanye ini merupakan salah satu faktor yang memicu Revolusi Buldoser dan tergulingnya presiden Slobodan Milošević pada tanggal 5 Oktober 2000.