Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Masyarakat adat Ngata Toro
Berpindahnya orang Malino dari perkampungan asalnya bermula karena adanya makhluk halus yang menyerang mereka. Konon, hampir seluruh penduduk Malino meninggal dunia. Hanya tersisa beberapa keluarga yang kemudian mampu menyelamatkan diri dan berpindah ke perkampungan Toro. Munculnya makhluk halus di perkampungan Malino bermula ketika anak-anak penduduk Malino dan anak orang Bunian bermain gasing. Anak orang Bunian menggunakan gasing dari emas dan mampu mengalahkan gasing milik anak-anak Malino. Anak-anak Malino mengadukan kekalahan mereka kepada orang tuanya. Tanpa pikir panjang, orang tua dari anak Malino membunuh anak yang memakai gasing dari emas dan mengambil gasing emas tersebut. Beberapa lama kemudian, terdengar suara gemuruh berupa parang dan tombak yang berterbangan saling menyerang. Rupaya, itu adalah makhluk halus yang menuntut balas karena tidak terima anaknya telah dibunuh oleh orang Malino. Semenjak saat itu, hampir seluruh penduduk Malino meninggal dan hanya tersisa tujuh rumah tangga. Mereka akhirnya lari dan membangun pemukiman di Desa Toro.
Masyarakat adat Ngata Toro
3. Kisah Penguasaan Tempat
Masyarakat adat Ngata Toro
Mitos tentang penguasaan tempat terjadi ketika seorang bangsawan Kulawi yang dikenal senang berburu ingin mencari sebuah daerah buruan baru. Ia menjelajahi semua tempat, mulai dari lembah hingga gunung. Kemudian, ia menemukan sebuah lembah subur yang terbentuk karena bekas danau yang surut. Tempat itu rupanya adalah bekas pemukiman yang ditinggalkan penduduknya karena bencana alam. Setelahnya, sang pemburu bersama dengan orang pelarian dari Malino melakukan tawar-menawar dengan "Mpone" untuk membeli tempat tersebut berikut gunung dan lembah yang ada. Tanah tersebut dihargai dengan tujuh gumplan emas sebesar burung pipit. Lama kelamaan, orang Malino yang bermukim di tempat tersebut menjadi semakin banyak hingga kemudian wilayah itu diberi nama “Toto” yang berarti didiami karena pelarian sisa-sisa orang Malino.
Masyarakat adat Ngata Toro
Sejak tahun 1993, masyarakat adat Ngata Toro telah menggencarkan berbagai prakarsa untuk menegaskan identitas budaya mereka. Prakarsa itu meliputi aturan adat, lembaga adat, dan penggalian serta upaya transformasi tradisi dalam rangka pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas yang lestari dan membawa manfaat bagi seluruh anggota komunitas. Semua tindakan kolektif ini pada dasarnya memiliki tiga tujuan pokok, yaitu: menjaga keberlanjutan ekosistem hutan tropis di sekeliling komunitas ini—yang kini telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Lore Lindu—melalui pranata sosial-budaya dan kepemimpinan lokal; memperoleh manfaat optimal dari perlindungan Ekosistem Hutan tropis dalam rangka menjamin keberlanjutan komunitas dan seluruh struktur sosial politiknya dan aktivitas ekonomi lokal yang bergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam setempat; menjamin keadilan antar generasi dalam akses, kontrol, dan pemanfaatan atas sumber daya alam setempat.
Masyarakat adat Ngata Toro
Masyarakat adat Ngata Taro juga mengembangkan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kearifan lokal di lingkungan mereka. Dalam hal kepemilikan tanah, mereka tidak serta merta memperolehnya melalui perampasan atau mengambil tanah orang lain tanpa izin, melainkan melalui suatu transaksi dan mempunyai keabsahan yang kuat menurut hukum adat mereka. Masyarakat adat Ngata Toro membagi hak kepemilikan atas Sumber daya alam dalam dua kategori, yakni hak kepemilikan bersama ("katumpuia hangkani") dan hak pemilikan individu ("katumpuia hadua"). Kedua komponen hak kepemilikan tersebut adalah aturan adat yang sangat dipatuhi oleh masyarakat adat Ngata Toro. Selain itu, secara turun-temurun, masyarakat adat Ngata Toro sudah dibekali dengan aturan yang dinamakan "Mopahilolonga Katuvua" (mengurus alam secara arif). Menurut aturan tersebut, di bumi persada ada tiga unsur kehidupan yang mempunyai hubungan timbal balik, tumbuh dan berkembang biak serta saling menghidupi, yaitu manusia ("tauna"), hewan ("pinatuvua"), tumbuhan ("tinuda"). Pandangan tersebut juga memuat aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam membuka lahan baru, diantaranya keadaan tempat yang direncanakan dibuka, apakah penjaga hutan itu memberikan lahan itu untuk dibuka atau tidak, saling menghimbau satu dengan yang lain agar senantiasa memperhatikan hulu sungai dan kemiringan yang terjal ("Taolo"), adat dan budaya tidak membenarkan menebang kayu sembarangan untuk dijadikan ramuan rumah utamanya di hulu air atau di kemiringan yang terjal, terlebih lagi kalau kayu yang di tebang diperjualbelikan di tempat lain.
Masyarakat adat Ngata Toro
Dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam, masyarakat adat Ngata Taro selalu berpegang pada tradisi leluhur dan kearifan lokal yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu "toipetagi" (larangan) dan "toipopalia" (pantangan). "Toipetagi" (larangan) meliputi: tidak diperkenankan membuka hutan atau mengolah hutan di mana ada mata air "ue ntumu", mata air "ue bohe"; larangan memangkas dan menebang pohon yang tumbuh di palungan sungai atau kali-kali kecil yang ada dalam hutan atau pun kali kecil yang melewati pemukiman penduduk; dilarang menebang habis pohon yang diketahui mempunyai khasiat obat tradisional seperti pohon beringin dan melinjo; dilarang menebang pohon/membuka lahan perkebunan di daerah kemiringan yang terjal; larangan keras pembukan lahan di "Wana ngkiki" dan "Wana;" dilarang membuka kebun di bekas "Pangale, Oma, Balingkea,Pohawa pongko" orang lain. Sedangkan "toipopalia" (pantangan) meliputi: dilarang membawa hasil hutan seperti Rotan, pandan hutan, bambu mentah dalam jumlah yang banyak ke rumah melewati persawahan pada masa padi dalam keadaan berbuah, dilarang mengilir rotan di sungai pada masa padi akan keluar buah, karena akan mempengaruhi keberhasilan panen (buah padi banyak yang hampa/kurang berisi); larangan membuka hutan di mana diketahui ada pohon damar; larangan menebang kayu yang diketahui sebagai makanan pokok burung-burung dalam hutan.
Masyarakat adat Ngata Toro
Aturan-aturan adat tersebut memiliki konsekuensi atau sanksi apabila dilanggar oleh masyarakat adat Ngata Taro. Dalam penelitian Mahfud dan Tohake juga mengungkapkan beberapa sanksi adat yang akan diterima oleh pelanggar. Beberapa di antaranya adalah kepemilikan yang tidak berdasarkan hukum adat dikenakan sanksi adat berupa "Tolu Ongu, Tolu Mpulu, Tolu Ngkau" (tiga ekor hewan kerbau atau sapi, tiga puluh dulang, dan tiga lembar kain "Mbesa") yang apabila dirupiahkan bernilai 5 juta rupiah; pengelolaan hasil hutan kayu, rotan, pakanangi, gaharu, dan Damar (pohon) yang tidak berdasarkan ketentuan hukum adat dikenakan sanksi adat berupa "Tolu Ongu, Tolu Mpulu, Tolu Tigkau" (tiga ekor hewan kerbau atau sapi, 30 dulang, dan 30 lembar kain Mbesa); pemasangan jerat untuk hewan yang dilindungi (anoa dan babi rusa), dikenakan sanksi adat yaitu "Tolu Ongu, Tolu Mpulu, Tolu Ngkau." (Tiga ekor hewan kerbau atau sapi, 30 dulang, 30 (kain Mbesa); penangkapan ikan yang menggunakan alat kimia, strom, racun, dikenakan sanksi adat: "Rongu, Rompulu, Rongkau" (dua ekor kerbau atau sapi, 20 dulang, 2 lembar kain Mbesa), setara dengan 3 juta rupiah; penggunaan senjata api, senapan angin, bedil dikenakan sanksi adat yaitu: "Hangu, Hampulu, Hongkau" (Satu ekor hewan kerbau atau sapi, 10 dulang, satu lembar kain Mbesa) yang apabila dirupiahkan sekitar 1,5 juta rupiah.
Masyarakat adat Ngata Toro
Hubungan masyarakat adat Ngata Toro dengan pemerintah tercermin dengan dilakukannya beberapa program yang memiliki tujuan untuk mengonservasi lingkungan. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat Ngata Toro memiliki peran penting dalam memelihara dan menjaga Kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2000, pemerintah secara resmi memberikan otonomi kepada masyarakat adat Ngata Toro untuk ikut merencanakan dan memantau pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan Taman Nasional Lore Lindu. Pemberian otonomi tersebut tidak terlepas dari kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat Toro sebagaimana yang dikemukakan oleh Fremerey bahwa penguasaan, distribusi dan penggunaan pengetahuan masyarakat adat Toro memungkinkan untuk mengembangkan pola pembelajaran secara organisasional sebagai prasyarat untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pemberian otonomi oleh pemerintah kepada masyarakat adat Ngata Toro merupakan bentuk perhatian pemerintah yang “mengakui” keberadaan masyarakat lokal. Namun demikian, hal itu tidak serta merta membuat masyarakat adat tersebut bebas memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan. Masyarakat Adat Ngata Toro juga perlu "mengakui" keberadaan pemerintah sebagai pemangku jabatan yang juga memiliki kepentingan atas kawasan tersebut, terutama berkaitan dengan upaya-upaya konservasi. Sikap "saling mengakui antar-keduanya ditunjukkan dengan disepakatinya Kesepakatan Konservasi Masyarakat.
Masyarakat adat Ngata Toro
Implementasi KKM di kawasan Taman Nasional Lore Lindu diwujudkan dalam beberapa langkah, di antaranya: pembatasan pengambilan sumber daya alam untuk waktu yang ditentukan yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah “Ombo”; pengembangan jenis tanaman asli Taman Nasional Lore Lindu, yaitu "Eucalyptus deglupta" (leda), "Agathist sp." (damar), "Aleurites moluccana" (kemiri); pembuatan batas hidup Taman Nasional Lore Lindu ("living boundary") dengan pengembangan tanaman kemiri dan damar yang mampu memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat sekitar; monitoring partisipatif wilayah kesepakatan yang melanggar diproses melalui sidang adat oleh lembaga adat desa; pengembangan obat-obatan tradisional, madu hutan, bahkan kerajinan pandan hutan dan tanaman produktif lain di wilayah penyangga TNLL; mengembangkan pola pengelolaan multipihak untuk Danau Lindu dan DAS Mui; dan monitoring kesehatan hutan secara partisipatif dan ilmiah.
Masyarakat adat Ngata Toro
Pemerintah meyakini bahwa masyarakat lokal penting untuk dilibatkan mengingat penguasaan mereka atas kawasan yang terjadi jauh sebelum hadirnya klaim lain di atas kawasan tersebut. Masyarakat juga telah mempraktikan sistem pengelolaan dan tatanan Konservasi yang muncul atas insiatif mereka sendiri. Inisiatif tersebut lahir sebagai buah dari pengetahuan lokal yang mereka miliki. Pengetahuan masyarakat lokal dalam upaya konservasi kawasan dibuktikan dengan adanya aturan dan praktik lokal yang masih ditaati oleh komunitas setempat. Upaya konservasi Keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh masyarakat lokal tersebut sesungguhnya telah berkembang sejak lama. Konservasi berbasis masyarakat menjadi sangat penting karena dapat mempertemukan kepentingan ekonomi masyarakat lokal dan kepentingan pemerintah terkait Lingkungan hidup. Harmonisasi kepentingan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif sehingga upaya-upaya konservasi kawasan dapat berjalan optimal.
Masyarakat adat Ngata Toro
Untuk menjembatani kearifan lokal masyarakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, pemerintah menciptakan program KKM (Kesepakatan Konservasi Masyarakat) atau "Community Conservation Agreement". KKM menjadi alat untuk melaksanakan dan mengendalikan proses pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya alam dari pemerintah kepada masyarakat. KKM juga berfungsi untuk membagi tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam di antara para pihak, menjamin diakuinya hak-hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan membuktikan bahwa kedua belah pihak saling mengakui dan menghormati kehadiran masing-masing. Melalui KKM, proses di mana para pihak yang berkepentingan dapat bertemu untuk saling mengenal, saling menyampaikan aspirasi dan saling menyesuaikan, termasuk dalam hal meredam konflik di lapangan dan membawanya ke meja perundingan. Dalam bahasa sederhana, KKM dapat menjadi sarana untuk mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak –pemerintah dan masyarakat lokal– sehingga mampu menciptakan hubungan yang harmonis untuk mengoptimalkan upaya konservasi kawasan.
Masyarakat adat Ngata Toro
Kendati keberadaan KKM sangat penting, tidak semua kawasan Konservasi di Indonesia, termasuk taman nasional, menerapkan konsep KKM. Kearifan lokal masyarakat juga tidak jarang diabaikan atau justru sengaja diabaikan oleh pemerintah. Alhasil, masih banyak ditemukan sejumlah konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat lokal terkait pengelolaan kawasan konservasi. Menurut Departemen Kehutanan (2007), di hampir seluruh taman nasional di Indonesia yang berjumlah 50-an lembaga, selalu melekat di dalamnya konflik. Beberapa contoh konflik di kawasan konservasi (c.q. taman nasional) yang berlarut-larut terjadi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Banten, Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung Sulawesi Selatan, Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi, Taman Nasional Gunung Halimun Salak Jawa Barat, dan kawasan taman nasional lainnya. Konflik-konflik tersebut sangat meresahkan sebab mengganggu upaya-upaya konservasi yang digagas oleh pemerintah. Untuk meredamnya, pemerintah harus lebih memperhatikan keberadaan masyarakat lokal berikut kearifan lokal yang mereka miliki. Pun masyarakat lokal, harus turut memperhatikan upaya-upaya konservasi kawasan yang diinisiasi oleh pemerintah.
Daftar keuskupan di Kuba
Daftar keuskupan di Kuba adalah sebuah daftar yang memuat dan menjabarkan pembagian terhadap wilayah administratif Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang uskup ataupun ordinaris di Kuba.
Daftar keuskupan di Kuba
Konferensi para uskup Kuba bergabung dalam Konferensi Waligereja Kuba.
Daftar keuskupan di Kuba
Saat ini terdapat 11 buah yurisdiksi, di mana 3 merupakan keuskupan agung dan 8 merupakan keuskupan sufragan.
Islam pada masa Orde Baru
Islam pada masa Orde Baru adalah hubungan antara Islam dengan pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Soeharto. Islam pada masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun sesuai dengan periode Orde Baru, tepatnya sejak 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, terjalin hubungan antara Islam politik, terutama kalangan Islam modernis dengan pemerintah yang mendapatkan dukungan dari kalangan militer (ABRI). Terbagi beberapa kelompok perilaku politik umat Islam dan elitenya, yakni kelompok akomodasionis, reformis dan fundamentalis. Walau hubungan antara Islam dan pemerintahan mengalami pasang surut karena berbagai dinamika dan konflik yang ada, namun Islam dan pemerintah pada masa Orde Baru saling membutuhkan dan berpengaruh pada masa depan politik bangsa.
Islam pada masa Orde Baru
Islam pada masa Orde Baru terbagi menjadi 3 periode, yakni periode 1966–1977, 1977–1985 dan 1985–1998. Berikut adalah penjelasan masing-masing periode:
Islam pada masa Orde Baru
Pada awal era Orde Baru, umat Islam di Indonesia dipandang sebelah mata. Hal itu dikarenakan secara jumlah penduduk Muslim merupakan mayoritas namun secara keahlian masih minim. Keadaan ekonomi umat Muslim semakin memburuk lantaran pemerintah memberi peluang dalam bidang ekonomi lebih banyak kepada para pengusaha ketimbang kelas menengah santri. Akibatnya, terjadi penurunan ekonomi pada pedagang-pedagang Muslim, mulai dari Majalaya, Solo, Pekalongan, Majalengka bahkan hingga Kudus.
Islam pada masa Orde Baru
Di sisi lain, pemerintah mensyiarkan Islam dengan cara mengembangkannya melalui berbagai pembangunan fisik dan aktivitas-aktivitas yang bersifat penampilan. Pembangunan fisik misalnya adalah pemerintah mendirikan kantor agama. Adapun aktivitas bersifat penampilan misalnya adalah dengan diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), tarian dan nyanyian Islam hingga ritual keagamaan.
Islam pada masa Orde Baru
Guna mengembangkan Islam lebih jauh dan lebih baik pada masa itu, Mohammad Hatta bersama generasi muda Islam Indonesia lainnya kemudian mendirikan sebuah partai baru yang dinamakan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Namun usia partai itu tidak berlangsung lama karena pada 17 Mei 1967 Presiden Soeharto melarangnya.
Islam pada masa Orde Baru
Pada 1973, terjadi kontroversi di Indonesia karena pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUU Perkawinan) yang dianggap bertentangan dengan Islam. Mohammad Hatta kemudian mengirimkan surat kepada Soeharto agar menerima tuntutan kaum Islam. Peristiwa lain yang terjadi pada periode ini adalah umat Islam menuntut kepada pemerintah agar membebaskan beberapa pemimpin Masyumi yang ditahan. Mereka juga menuntut pemerintah untuk memberikan izin agar dapat mendirikan Partai Masyumi. Akan tetapi, usaha mereka tak berhasil karena rezim Soeharto tak memberikan izin. Pemerintah beranggapan bahwa jika partai Islam diperbolehkan maka partai tersebut akan menimbulkan pertentangan dan mengganggu pembangunan nasional.
Islam pada masa Orde Baru
Pada periode ini, pemerintah melakukan penyingkiran terhadap orang-orang Masyumi karena mereka dianggap sebagai "kaum modernis" dan "reformis Islam". Pemerintah juga melakukan depolitisasi umat Islam khususnya dan kelompok masyarakat politik lainnya karena dianggap menyebarkan praktek politik berbasis politik aliran. Untuk mengatasi hal itu, kaum politik Islam kemudian mereformulasi strategi perjuangan dengan menyebarkan isu "sekularisasi Islam" dan "masyarakat muslim".
Islam pada masa Orde Baru
Pada 1977 Indonesia melakukan pemilihan umum atau pemilu. Partai-partai Islam berpartisipasi namun dukungan yang mereka dapatkan sangat minim. Begitu pun yang terjadi pula pada pemilu 1982. Akan tetapi pemilu pada era itu dianggap sebagai pemilu yang tidak jujur dan tidak adil karena realisasi dari pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia sulit diaplikasikan.
Islam pada masa Orde Baru
Pada 1980-an, terjadi penurunan pengaruh dalam kalangan kelompok Islam garis keras. Mereka gagal menyerukan penolakan dalam penerapan pancasila di Indonesia. Pada dekade yang sama, NU (Nahdlatul Ulama) keluar dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan partai politik. Penyebabnya adalah karena NU menganggap PPP memperlakukannya secara tidak adil. Salah satunya terkait dengan jumlah daftar calon legislatif yang disusun oleh pimpinan pusat partai.
Islam pada masa Orde Baru
Pada periode ini hubungan antara Islam dan pemeritah membaik karena mereka merasa saling membutuhkan. Salah satu buktinya adalah pemerintah mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) dari tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu juga lahir pula berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional (1988), Undang-undang Peradilan Agama (1989), berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkat dukungan pemerintah pada 1990, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang efektivitas zakat (1991) bahkan hingga Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang perizinan pemakaian busana muslimah (jilbab) kepada para siswi. Hasil ini didapatkan tak terlepas dari upaya perjuangan intelektual muda Islam kala itu.
Islam pada masa Orde Baru
Menjelang tahun 1990-an, Soeharto mulai menunjukkan simpati politiknya kepada kelompok politik Islam. Di samping hal-hal yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, Soeharto juga mengizinkan sistim perbankan Islam yang dikenal dengan Bank Muamalat dan terjadinya perubahan penampilan ABRI yang sebelumnya antiIslam menjadi tidak antiIslam. Hal itu terbukti dengan dilibatkannya perwira santri atau simpasitan Islam ke dalam kepemimpinan militer.
Daftar keuskupan di Kosta Rika
Daftar keuskupan di Kosta Rika adalah sebuah daftar yang memuat dan menjabarkan pembagian terhadap wilayah administratif Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang uskup ataupun ordinaris di Kosta Rika.
Daftar keuskupan di Kosta Rika
Konferensi para uskup Kosta Rika bergabung dalam Konferensi Waligereja Kosta Rika.
Daftar keuskupan di Kosta Rika
Saat ini terdapat 8 buah yurisdiksi, di mana 1 merupakan keuskupan agung dan 7 merupakan keuskupan sufragan.
Daftar keuskupan di Nikaragua
Daftar keuskupan di Nikaragua adalah sebuah daftar yang memuat dan menjabarkan pembagian terhadap wilayah administratif Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang uskup ataupun ordinaris di Nikaragua.
Daftar keuskupan di Nikaragua
Konferensi para uskup Nikaragua bergabung dalam Konferensi Waligereja Nikaragua.
Daftar keuskupan di Nikaragua
Saat ini terdapat 8 buah yurisdiksi, di mana 1 merupakan keuskupan agung, 6 merupakan keuskupan sufragan, dan 1 merupakan vikariat apostolik.
Daftar keuskupan di Panama
Daftar keuskupan di Panama adalah sebuah daftar yang memuat dan menjabarkan pembagian terhadap wilayah administratif Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang uskup ataupun ordinaris di Panama.
Daftar keuskupan di Panama
Konferensi para uskup Panama bergabung dalam Konferensi Waligereja Panama.
Daftar keuskupan di Panama
Saat ini terdapat 8 buah yurisdiksi, di mana 1 merupakan keuskupan agung, 6 merupakan keuskupan sufragan, dan 1 merupakan vikariat apostolik.
Daftar keuskupan di Puerto Riko
Daftar keuskupan di Puerto Riko adalah sebuah daftar yang memuat dan menjabarkan pembagian terhadap wilayah administratif Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang uskup ataupun ordinaris di Puerto Riko.
Daftar keuskupan di Puerto Riko
Konferensi para uskup Puerto Riko bergabung dalam Konferensi Waligereja Puerto Riko.
Daftar keuskupan di Puerto Riko
Saat ini terdapat 8 buah yurisdiksi, di mana 1 merupakan keuskupan agung, 6 merupakan keuskupan sufragan, dan 1 merupakan vikariat apostolik.
Daftar keuskupan di Republik Dominika
Daftar keuskupan di Republik Dominika adalah sebuah daftar yang memuat dan menjabarkan pembagian terhadap wilayah administratif Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang uskup ataupun ordinaris di Republik Dominika.
Daftar keuskupan di Republik Dominika
Konferensi para uskup Republik Dominika bergabung dalam Konferensi Waligereja Republik Dominika.
Daftar keuskupan di Republik Dominika
Saat ini terdapat 8 buah yurisdiksi, di mana 1 merupakan keuskupan agung, 6 merupakan keuskupan sufragan, dan 1 merupakan vikariat apostolik.
Judd Apatow
Judd Apatow (; lahir tanggal 6 Desember 1967) merupakan seorang sutradara, produser, penulis naskah, aktor dan komedian Amerika Serikat. Ia merupakan pendiri Apatow Productions, yang memproduksi dan mengembangkan serial televisi "Freaks and Geeks", "Undeclared", "Girls, Love" dan "Crashing". Ia berperan sebagai sutradara dalam film "The 40-Year-Old Virgin" (2005), "Knocked Up" (2007), "Funny People" (2009), "This Is 40" (2012) dan "Trainwreck" (2015).
Judd Apatow
Lahir di Flushing, Queens, dan besar di Syosset, New York, ia merupakan putra dari Maury Apatow, seorang pengembang real estate, dan Tamara "Tami" (née Shad), yang bekerja terutama mengelola label rekaman yang didirikan oleh kakeknya, produser musik Bob Shad.
Judd Apatow
Keluarganya berkebangsaan Yahudi. Ia memiliki kakak laki-laki, Robert, dan adik perempuan, Mia. Nenek dari ibunya, Molly, berperan dalam film "This Is 40" sebagai nenek dari karakter Paul Rudd.
Judd Apatow
Ketika ia berusia 12 tahun, orang tuanya bercerai. Robert tinggal di rumah kakek dan nenek dari ibunya, sementara Mia tinggal dengan ibunya. Ketika masih kanak-kanak, ia tinggal dengan ayahnya, dan mengunjungi ibunya saat akhir pekan. Ibunya menghabiskan musim panasnya dengan bekerja di klub komedi, di mana ia pertama kali mengenal stand-up comedy.
Kejatuhan Cina
"Kejatuhan Cina", dalam diskursus politik Amerika Serikat, mengacu pada peristiwa jatuhnya Cina daratan ke tangan Partai Komunis dari Nasionalis yang dibeking Amerika Serikat pada tahun 1949, dan lantas dijuluki sebagai "kejatuhan Cina ke [tangan] komunisme". Oleh pengkritik pemerintahan Truman, "Kejatuhan Cina" digambarkan sebagai "bencana yang dapat dihindari". Peristiwa ini memicu "perdebatan yang membelah masyarakat". Isu ini dimanfaatkan oleh Partai Republik pada pemilu 1952. Isu ini juga mendorong munculnya sosok Joseph McCarthy, yang mencari kambing hitam atas "kejatuhan" tersebut dan menyasar Owen Lattimore, pakar Asia Tengah ternama.