Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Menyusul penggulingan Qaddafi, Perdana Menteri Britania Raya David Cameron mengunjungi Libya bersama dengan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan di Benghazi disambut oleh kerumunan ribuan orang yang bersorak ketika ia mengatakan kepada mereka, "rasanya luar biasa ikut membebaskan Libya." Cameron menjanjikan pemerintahan baru dukungan untuk membangun kembali infrastruktur Libya dan mencairkan aset rezim Qaddafi senilai miliaran dolar serta menyerahkannya kepada NTC.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Penggulingan Qaddafi mendorong kepolisian Britania untuk membuka kembali penyelidikan mereka dalam pembunuhan Yvonne Fletcher dan pemboman Lockerbie. NTC berjanji untuk bekerja sama dalam penyelidikan itu dan pada Desember 2012 Duta Besar Libya untuk Britania Raya mengumumkan bahwa semua berkas yang berkaitan dengan Lockerbie akan dirilis, meskipun hal itu mungkin baru bisa dilakukan setelah konstitusi baru Libya diselesaikan dan pemerintahan yang permanen mulai bekerja. Kemudian pada Januari 2013 diberitakan bahwa polisi Skotlandia akan datang ke Libya untuk melakukan penyelidikan.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Pada Januari 2013, pemerintah Britania Raya mengeluarkan peringatan perjalanan yang mendesak warga Britania untuk meninggalkan kota Benghazi akibat "ancaman tertentu dan tiba-tiba terhadap orang-orang barat". Perdana Menteri Libya Ali Zeidan mengatakan langkah itu "berlebihan", tetapi ia bisa memahami alasan di belakangnya. David Cameron kembali mengunjungi Libya pada 31 Januari 2013, melakukan pertemuan dengan Zeidan dan Presiden Kongres Mohammed Magariaf. Ia menjanjikan kerjasama lebih lanjut dalam pelatihan pasukan keamanan Libya dan mengatakan bahwa "orang-orang Britania ingin berdiri bersama Anda."
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Britania Raya menghentikan operasional kedutaan besar mereka di Tripoli pada tanggal 2 Agustus 2014 karena meningkatkan kekerasan pasca-perang saudara di kota itu. Hubungan diplomatik dengan Libya dipertahankan dengan staf kedutaan terus bekerja dari negara tetangga Tunisia. Staf kedutaan mencuit bahwa pertempuran telah menyebar ke daerah-daerah dekat kedutaan dan tidak aman untuk beroperasi di sana, tetapi mereka berharap untuk kembali secepat mungkin.
Hubungan Britania Raya dengan Libya
Pada Juli 2015 Komite Pilihan Luar Negeri memulai penyelidikan mengenai intervensi pemerintah Britania Raya di Libya dan disusul dengan runtuhnya pemerintah Libya. Ketua komite, Crispin Blunt mengatakan "Keadaan telah berubah menjadi malapetaka bagi rakyat Libya. Dan sekarang menjadi masalah yang berkembang untuk kita karena musuh yang tidak kita ragukan lagi, yaitu ISIS, mulai membangun kendali atas daerah-daerah Libya. Ditambah dengan krisis migrasi, setiap wilayah yang otoritas negaranya runtuh jelas menimbulkan masalah bagi kita di seluruh dunia."
Ali Bin Dachlan
Ali Bin Dachlan lahir pada 30 Desember 1948 di Lombok Timur. Pernah sebagai Bupati Lombok Timur priode 2003 – 2008. Kalah pada Pilkada 2008 – 2013. Kembali dicalonkan masyarakat melalui jalur independent pada Pilkada 2013 dan berhasil sehingga ia kembali menjadi Bupati Lombok Timur untuk periode 2013-2018
Ali Bin Dachlan
Ali Bin Dachlan lebih dikenal dengan sebutan Ali BD, memiliki nama lengkap Moch Ali bin Dachlan. Tokoh ini memiliki satu orang Istri bernama Hj. Supinah, dan dua orang anak. Putra sulungnya bernama drg.H. Asrul Sani,M.Kes dan putra bungsunya bernama Ahmad Zulfikar
Ali Bin Dachlan
H.Moch. Ali bin Dachlan merupakan silsilah keturunan atau keluarga dari Tuan Guru Umar Kelayu.. Tuan Guru Umar adalah tokoh masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama Tuan Guru Umar sangat melekat di hati masyarakat Lombok, bahkan sampai manca negara. Oleh masyarakat Lombok, idealisme dan pengabdian Tuan Guru Umar yang pernah menjadi penghulu di Kerajaan Selaparang sebagai bagian dari Sejarah Lombok semakin memberikan keyakinan bahwa Ali Bin Dachlan adalah silsilah keluarganya.
Ali Bin Dachlan
Karena antara Selaparang dan Tuan Guru Umar Kelayu, sering menjadi bagian dari kebijakan Ali Bin Dachlan saat menjadi Bupati Lombok Timur, baik pada periode 2003 - 2008 dan 2013 - sekarang. Bukti yang terlihat adalah adanya nama-nama Selaparang dalam berbagai program pemerintah serta terbitnya buku-buku yang mengenang sejarah Tuan Guru Umar Kelayu. Hasil penelitian dari para penulis buku dan wawancara dengan tokoh yang masih hidup dengan usia 70 tahun ke atas mengakui bahwa Ali Bin Dachlan diperkirakan merupakan trah ke - 5.
Ali Bin Dachlan
H. Moch. Ali Bin Dachlan mengawali pendidikan formal di Sekolah Rakyat (SR) Dasan Geres, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN Selong, SMAN Selong dan mendapatkan gelar sarjana hukum.
Ali Bin Dachlan
H. Moch. Ali bin Dachlan mengawali karier sebagai guru di SMA Maarif serta menjadi Kepala Sekolah di SMP di bawah naungan lembaga yang sama yaitu Maarif. Ali bin Dachlan juga pernah menjadi wartawan, pegawai negeri sipil, berwiraswasta, mendirikan yayasan sampai menjadi ketua forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) – NTB.
Ali Bin Dachlan
Pengalaman tersebut membuatnya dikenal oleh masyarakat luas, bahkan karena jasa Ali BD sejak aktif di LSM, ada sebuah jambatan di Langko, Kecamatan Janapria kabupaten Lombok Tengah disebut Jambatan Ali BD, karena Jembatan tersebut dibangun olehnya. Disamping itu, semua bidang yang digeluti Ali BD juga rata-rata sukses. Salah satu contoh kesuksesannya yang bisa dilihat sebagai riwayat karier adalah berdirinya Bank Segara Anak Kencana dan Bank Samawa Kencana yang sama-sama di singkat BSK
Ali Bin Dachlan
Bank Segara Anak Kencana  yang merupakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) banyak membantu pembangunan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Bersama Ali BD, Bank ini juga aktif menjalankan Syariat Islam, diantaranya melalui moment Peringatan Hari Besar Islam baik di Lombok dan juga Sumbawa - NTB
Ali Bin Dachlan
H. Moch. Ali bin Dachlan dikenal sebagai Tokoh Pemerintahan (Bupati) yang kontroversional. Seorang pemuda pernah menulis buku tentangnya. Buku tersebut berjudul 10 alasan oknum bertanda kutip membenci Ali BD. Buku tersebut berisi tentang beragam fitnah terhadapnya yang membuat politik di Lombok Timur sempat keruh karena black campaign di setiap pilkada yang diikuti olehnya. Bahkan saat ia dinyatakan menang dalam pilkada 2013 sampai menjelang pelantikan, terjadi demo atau aksi penolakan yang diduga dari lawan politik. Aksi tersebut berujung anarkis
Ali Bin Dachlan
Fitnah-fitnah tersebut diduga tidak terlepas dari sikap kontroversinya yang sering bertentangan dengan kebiasaan pemerintahan. Kebijakannya yang selalu melawan untuk kepentingan masyarakat selalu menjadi tanda tanya. Bahkan Media Nasional Metro TV pernah memberitakannya dengan judul Aksi Menantang Pak Bupati.
Ali Bin Dachlan
Kebijakannya sebagai Bupati yang selalu berpihak pada kebutuhan rakyat membuatnya tetap ada di hati masyarakat. Buktinya Ali BD sukses menjadi tokoh pertama dalam sejarah yang berhasil menjadi Bupati melalui jalur Independent. Bukti dari kesuksesannya, meskipun membuat benci lawan politiknya dan sempat membuat Lombok Timur dalam aksi / demo diantaranya soal pemotongan 2,5 % untuk zakat, dan saat ia dilantik pada tanggal 30 Agustus 2013.
Ali Bin Dachlan
Ali BD dalam Prestasi secara Nasional ataupun Internasional tidak terlalu pamiliar. Namun kebijakannya sering menjadi referensi Nasional. Karena ia sendiri cendrung menolak lomba-lomba pemerintahan yang menghabiskan anggaran. Salah satunya termuat dalam buku Kekuasaan untuk Rakyat. Dalam buku tersebut tercatat bahwa Ali BD pernah melarang Ibu-Ibu PKK agar tidak mengikuti lomba memasak ikan Ali Bin Dachlan lebih senang mendukung program yang bisa memacu inovasi, prestasi dan transparansi.
Ali Bin Dachlan
Manfaat dari kebijakan tersebut bisa dilihat dari pembangunan Kantor Bazda Lombok Timur, Pembangunan Dermaga Labuhan Haji, Pembebasan Lahan DAM Pandandure, Perayaan Tahun Baru Hijriyah dan lain-lain. Bahkan Kantor Bupati Lombok Timur yang pembangunannya sempat molor sejak zaman pemerintahan sebelumnya, dan baru berhasil berdiri megah di masa pemerintahan Ali BD. Serta prestasi-prestasi lainnya. Gambaran dari prestasi tersebut hanya yang menjadi refrensi kebijakan daerah atau kabupaten lain, sedangkan prestasi lainnya tidak terhitung
Ali Bin Dachlan
Di tengah periode pemerintahan, Ali bin Dachlan didorong untuk menjadi Gubernur NTB melalui Pilkada 2018. Dorongan tersebut terbukti melalui inisiatif para relawan yang sudah mulai berkorban untuk mengkampanyekan Ali BD. Pengorbanan sejenis juga pernah terlihat dilaksanakan pada Pilkada sebelumnya. Bentuk pengorbanan tersebut adalah melalui aksi sumbang dana untuk Baju Semeton Ali BD dan berbagai poster yang dirancang bertuliskan Semeton Kance Ali BD sejak akhir 2015.
Ali Bin Dachlan
Dukungan lain adalah munculnya media sosial yang bernama Semeton Ali BD. Dorongan tersebut sepertinya disetujui oleh tokoh ini, buktinya ia selalu aktif menghadiri undangan silaturrahmi ke luar Lombok Timur. Dikatakan dorongan dan disetujui karena jangankan akun media sosial, Ali BD sendiri tidak punya handphone dan senang makan Ambon atau Ubi.
Ali Bin Dachlan
Cara-cara ini tergolong unik dan seringkali dianggap mustahil dalam dukungan politik. Namun pengakuan relawan, demikianlah keadaannya. Ali BD terlalu besar jasanya. Sehingga wajar para relawan berkorban saat Ali BD membutuhkan dukungan terutama dari yang belum mengenal siapa Ali BD serta karakternya. Melihat fakta tersebut, banyak yang berpendapat bahwa kondisi langka tersebut karena kesatuan hati atau prinsip dalam berkorban untuk politik dalam arti yang sesungguhnya.
Ali Bin Dachlan
Dalam Artikel yang membahas terkait drg.H.Asrul Sani,M.Kes, putra dari Ali BD yang diharapkan sebagai penerusnya, disebutkan bahwa kondisi langka tersebut harus menjadi inspirasi para politikus, agar politik tetap sebagai sebuah ilmu dengan pengertian yang sesungguhnya. Bukan sebagai ajang mencari kekuasaan.
Peperangan Qing–Dzungar
Peperangan Qing–Dzungar (1687–1758) terjadi sekitar beberapa serangkaian dekade dengan konflik antara Dzungaria Khanate terhadap dinasti Qing dari China dan pengikut mongolia. Pertempuran berlangsung di daerah yang luas Asia Bagian Dalam, dari tengah dan timur Mongolia sekarang, hingga Tibet, Qinghai, Xinjiang, wilayah Cina. Kemenangan Qing pada akhirnya menyebabkan penggabungan dari Luar Mongolia, Tibet dan Xinjiang menjadi Kekaisaran Qing yang berlangsung sampai jatuhnya dinasti di 1911–1912, dan pemusnahan banyak penduduk Dzungaria di daerah yang ditaklukan.
Peperangan Qing–Dzungar
Setelah runtuhnya dinasti Yuan pada tahun 1368, Cina Mongol penguasa mundur ke Mongolia dan menjadi dikenal sebagai Northern dinasti Yuan. Dari waktu ke waktu, Mongol negara hancur menjadi serangkaian Khanates, diperintah oleh berbagai keturunan Genghis Khan. Qing dynasy dikalahkan dalam Chahar Mongol pemimpin Ligdan Khan dan mencaplok Inner Mongolia. Sementara Timur Mongol (Luar dan Dalam Mongol) yang diperintah oleh Chingisids, Oirats diperintah oleh Choros klan. Urumqi Oirats bawah Erdeni Batur dan Zaya Pandita yang diadakan pan-Oirat-Mongol konferensi pada tahun 1640 dengan semua Oirat dan suku-suku Mongol yang berpartisipasi kecuali dalam Mongol di bawah aturan Qing. Konferensi berakhir pada kegagalan. Oleh 1650-an, Kekhanan Dzungar, Negara Oirat yang berpusat di Dzungaria dan Mongolia barat, telah bangkit untuk menjadi khanate unggul di wilayah tersebut dan sering bertentangan dengan Khalkha Mongolia, sisa-sisa Utara dinasti Yuan, timur Mongolia. Atas asumsi tahta setelah kematian saudaranya Sengge pada tahun 1670, Galdan Boshugtu Khan meluncurkan serangkaian kampanye yang sukses untuk memperluas wilayahnya sejauh hadir di wilayah Kazakhstan, dan kini utara Kirgistan selatan Siberia. Melalui terampil diplomasi, Galdan menjalin hubungan damai dengan dinasti Qing sementara juga membangun hubungan dengan Rusia. Namun, ketika Galdan saudara Dorjijab tewas dalam pertempuran dengan pasukan yang setia kepada Khalkha khan pada tahun 1687, Galdan mengambil dalih untuk melancarkan invasi besar-besaran dari timur Mongolia. Dia menghancurkan beberapa Khalkha suku-suku di pertempuran Olgoi Atau (Olgoi Lake) pada tahun 1688, mengirim dua puluh ribu pengungsi yang melarikan diri ke selatan ke Qing wilayah.
Peperangan Qing–Dzungar
Penguasa Khalka, dikalahkan, melarikan diri ke Hohhot dan mencari bantuan Qing. Sementara itu, Qing telah mengamankan perjanjian damai dengan Cossack di perbatasan utara, yang sebelumnya telah cenderung untuk mendukung Galdan. Dalam Perjanjian Nerchinsk mencegah aliansi antara Galdan dan Rusia, menmbiarkan Qing bebas untuk menyerang mereka Mongol saingan. Khawatir akan penguasa satuan negara mongolia yang diperintah oleh Dzungaria, Qing ternyata masih menjadi mesin perang yang kuar pada Oirats.
Peperangan Qing–Dzungar
Orang Dzungaria menggunakan unta yang dipasang miniatur meriam dalam pertempuran, terutama di Ulan Butung. Mesiu senjata seperti senapan dan meriam dikerahkan oleh Qing dan Dzungaria pada waktu yang sama terhadap satu sama lain.
Peperangan Qing–Dzungar
Pertama Urumqi–Qing Perang adalah konflik militer berjuang dari 1687–1697 antara Dzungaria Khanate dan aliansi dari dinasti Qing dan utara Khalkhas, sisa-sisa Utara dinasti Yuan. Perang dihasilkan dari Urumqi serangan di Utara dinasti Yuan yang berbasis di Mongolia Luar, yang sangat dikalahkan pada tahun 1688. Mereka para penguasa dan dua puluh ribu pengungsi melarikan diri ke selatan ke dinasti Qing, yang ditakuti kekuatan yang tumbuh dari Urumqi negara. Termotivasi oleh kesempatan untuk mendapatkan kontrol atas Mongolia dan dengan ancaman yang ditimbulkan oleh yang kuat, bersatu Mongol negara seperti Oirats mengancam untuk membentuk, Qing mengirim pasukan mereka ke utara untuk menaklukkan Dzungaria pada tahun 1690.
Peperangan Qing–Dzungar
Pasukan Qing menyerang partai Dzungaria utara dari Tembok Besar. Namun, hal ini dapat diatasi tentara utama Dzungaria, yang mana menghancurkan Qing detasemen dengan mudah. pasukan besar Qing di bawah Pangeran Fuquan maju ke Utara ke Mongolia Dalam, berharap untuk menjebak dan menghancurkan mobile Dzungaria tentara. Namun, mereka terkendala oleh cuaca buruk dan medan yang sulit. Butuh beberapa pasukan Qing dua belas hari untuk menyeberangi Gurun Gobi, dan kuda-kuda yang tersisa habis. Kehabisan persediaan, Qing akhirnya dihadapkan Dzungaria di Ulan Butung pada bulan September tahun 1690. Meskipun kalah jumlah 5 1, Dzungaria terbentuk unta dinding, kocok kembali sepasang artileri yang didukung Qing serangan, dan melarikan diri ke bukit-bukit. Qing komandan mengklaim kemenangan, tetapi kegagalan untuk benar-benar menghancurkan Dzungaria pasukan yang dipimpin-nya pemberhentian dan pensiun dini. Galdan di kiri kontrol dari Mongolia dari Sungai Selenga di utara untuk Khalkhyn Gol di selatan.
Peperangan Qing–Dzungar
Pada tahun 1642, Güshi Khan, pendiri Khoshut Khanate, menggulingkan pangeran Tsang dan membuat Dalai Lama ke-5 tertinggi spiritual dan otoritas politik di Tibet, membangun rezim yang dikenal sebagai Gaden Phodrang. Tsewang Rabtan menginvasi Tibet di 1717, digulingkan the pretender untuk posisi Dalai Lama dari Lha-bzang Khan, penguasa terakhir dari Khoshut Khanate, dan membunuh Lha-bzang Khan dan seluruh keluarganya. Mereka juga kejam menghancurkan kekuatan kecil dalam Pertempuran Sungai Salween mana Kaisar Kangxi dari dinasti Qing telah dikirim untuk membersihkan tradisional rute perdagangan pada 1718. sebagai tanggapan, sebuah ekspedisi dikirim oleh Kangxi Kaisar, bersama-sama dengan pasukan Tibet di bawah Polhané Sönam Topgyé dari Tsang dan Kangchennas (juga dieja Gangchenney), gubernur Tibet sebelah Barat, mengusir Dzungaria dari Tibet pada tahun 1720. Ini mulai Qing memerintah Tibet, yang berlangsung sampai jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1912.
Peperangan Qing–Dzungar
Pada 1723, Kangxi Kaisar's pengganti, Yongzheng Kaisar, mengirim tentara 230,000 dipimpin oleh Nian Gengyao untuk memadamkan Dzungaria pemberontakan di Qinghai di Qinghai-Tibet plateau. Karena geografi, tentara Qing (meskipun unggul dalam jumlah) itu pada awalnya tidak mampu untuk melibatkan mereka lebih mobile musuh. Akhirnya, mereka bertemu Dzungaria dan mengalahkan mereka. Kampanye ini biaya kas setidaknya delapan juta perak tael. Kemudian di Yongzheng pemerintahan, ia mengirim pasukan kecil dari 10.000 untuk melawan Dzungaria lagi. Namun, pasukan itu dimusnahkan dekat Khoton Danau di 1731 dan Kekaisaran Qing sekali lagi menghadapi bahaya kehilangan kontrol dari Mongolia. Sebuah Khalkha sekutu Kekaisaran Qing akhirnya akan mengalahkan Dzungaria setahun kemudian pada tahun 1732 dekat Erdene Zuu Monastery di Mongolia. Qing kemudian berdamai dengan Dzungaria Khanate dan memutuskan perbatasan antara mereka.
Peperangan Qing–Dzungar
Cina Han Jenderal Yue Zhongqi (keturunan dari Yue Fei) menaklukkan Tibet untuk Qing selama Perang Dzungar–Qing dan menyerang Dzungaria di Urumqi di Xinjiang. Yang Oirats yang berjuang melawan dengan Yue Zhongqi. Yue Zhongqi tinggal di Ji Xiaolan Residence.
Peperangan Qing–Dzungar
Jalangga, Pasukan Manchu, berhasil Han Jenderal Yue Zhongqi sebagai komandan pada tahun 1732.
Peperangan Qing–Dzungar
Pada tahun 1752, Dawachi dan Khoit-Oirat pangeran Amursana bersaing untuk gelar Khan atas Dzungaria. Amursana mengalami beberapa kekalahan di tangan Dawachi abd demikian dipaksa untuk melarikan diri dengan pasukan kecil untuk perlindungan kekaisaran Qing pengadilan. Para Kaisar Yongzheng's pengganti, Kaisar Qianlong, yang dijanjikan-nya untuk mendukung Amursana, yang diakui Qing otoritas; di antara mereka yang didukung Amursana dan Cina adalah Khoja saudara Burhān al-Dīn dan Khwāja-aku Jahān. Pada tahun 1755, Qianlong dikirim Manchu umum Zhaohui, yang dibantu oleh Amursana, Burhān al-Dīn dan Khwāja-aku Jahān, untuk memimpin kampanye melawan Dzungaria. Setelah beberapa pertempuran kecil dan skala pertempuran di sepanjang Sungai Ili, tentara Qing dipimpin oleh Zhaohui mendekati Ili (Gulja) dan dipaksa Dawachi untuk menyerah. Qianlong ditunjuk Amursana sebagai Khan dari Khoid dan salah satu dari empat sama khan – banyak ketidaksenangan Amursana, yang ingin menjadi Khan dari Dzungaria.
Politik Lebanon
Lebanon adalah republik parlemen demokratis dengan kerangka konfesionalisme, salah satu bentuk konsosiasionalisme yang merupakan pembagian kekuasaan, tetapi di Lebanon berdasarkan agama tertentu. Konstitusi memberikan rakyat hak untuk mengubah pemerintah mereka. Namun, dari pertengahan 1970-an sampai pemilihan parlemen tahun 1992, perang saudara menghalangi pelaksanaan hak-hak politik tersebut. Menurut konstitusi, pemilu untuk parlemen harus diadakan setiap 4 tahun. Pemilihan parlemen terakhir diadakan pada tahun 2009. Parlemen kemudian akan memilih Presiden setiap 6 tahun untuk satu periode. Presiden tidak dapat mencalonkan kembali pada pemilihan berikutnya. Pemilihan presiden terakhir diadakan pada tahun 2008. Presiden dan parlemen memilih Perdana Menteri. Partai politik dapat dibentuk; sebagian besar berdasarkan pada kepentingan sektarian. Tahun 2008 menjadi sebuah perubahan signifikan pada konstelasi politik Lebanon ketika Perjanjian Doha memperbolehkan oposisi menggunakan hak veto pada Dewan Menteri Lebanon dan meneguhkan konfesionalisme sebagai sarana pembagian kekuasaan.
Politik Lebanon
Sejak munculnya negara setelah kehancuran Kesultanan Utsmaniyah, kebijakan nasional sebagian besar ditentukan oleh kelompok tradisional daerah dan pemimpin sektarian. Pakta Nasional 1943, kesepakatan tidak tertulis yang berisi dasar politik Lebanon modern, mengatur kekuasaan politik dengan sistem konfesional berdasarkan sensus tahun 1932. Kursi di parlemen dibagi antara Kristen dan Muslim dengan rasio 6:5, sampai tahun 1990 ketika rasio berubah menjadi 1:1. Pakta ini juga membagi jabatan di pemerintahan sesuai dengan agama, dengan tiga pejabat tertinggi sebagai berikut:
Usaha untuk menggantikan atau menghapuskan sistem konfesional mengenai pembagian kekuasaan telah menjadi perdebatan di Lebanon selama beberapa dekade. Beberapa kelompok agama yang diuntungkan dengan formula tahun 1943 memilih untuk mempertahankannya, sementara yang dirugikan menginginkan untuk diubah sesuai dengan data demografi terbaru atau dihapuskan sepenuhnya. Walau demikian, poin-poin yang terdapat pada Pakta Nasional dikodifikasikan pada Perjanjian Ta'if 1989, meneguhkan sektarianisme sebagai elemen penting dalam politik Lebanon.
Politik Lebanon
Meskipun kekuasaan presiden telah berkurang pada Perjanjian Ta'if, Konstitusi tetap memberikan Presiden kewenangan yang kuat. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang yang disahkan oleh Parlemen, untuk mengeluarkan pertaturan tambahan mengenai pelaksanaan undang-undang, dan untuk meratifikasi perjanjian.
Politik Lebanon
Anggota parlemen dipilih oleh seluruh warga berusia tidak kurang dari 21 tahun berdasarkan sistem mayoritas untuk berbagai kelompok konfesional. Terdapat upaya untuk mengubah sistem menjadi perwakilan proporsional yang lebih dapat akurat untuk memberikan perwakilan kelompok politik dan lebih memungkinkan untuk kelompok minoritas didengar. Sebagian besar anggota parlemen tidak mewakilkan partai politik eperti di negara Barat, dan jarang membentuk blok politik ala Barat di Parlemen. Blok politik biasanya didasarkan pada kepentingan agama dan daerah dan bukan pada ideologi politik.
Politik Lebanon
Parlemen memainkan peran penting dalam urusan keuangan, karena memiliki tanggung jawab untuk menetapkan pajak dan mengesahkan anggaran. Parlemen juga memiliki kontrol politik atas kabinet melalui pertanyaan formal kepada menteri mengenai masalah kebijakan.
Politik Lebanon
Sistem peradilan Lebanon didasarkan pada Undang-undang Napoleon. Sistem peradilan Lebanon memiliki tiga tingkat—pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan kasasi. Ada juga sistem pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi atas status pribadi, misalnya, aturan tentang hal-hal seperti pernikahan, perceraian dan warisan.
Politik Lebanon
Lembaga politik Lebanon sering memainkan peran sekunder yang didasarkan kepentingan golongan tertentu terutama agama. Keluarga berpengaruh juga memainkan peran dalam memobilisasi suara bagi pemilihan parlemen. Meskipun demikian, sejumlah partai politik, ada di Lebanon, bahkan lahir sebelum kemerdekaan. Partai terbesar umumnya berideologi agama. Gerakan Patriotik Kebebasan, Partai Kataeb, juga dikenal sebagai Partai Falangis, Blok Nasional, Partai Liberal Nasional, Pasukan Lebanon, dan Pengawal Cedar (sekarang dilarang) merupakan partai dengan basis massa Kristen. Amal dan Hizbullah adalah partai dengan agama Syi'ah, dan PSP (Partai Sosialis Progresif) adalah partai Druze utama. Ketika Partai Syiah dan Druze sama-sama mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pemimpinnya, partai Kristen mengalami perpecahan di antara faksi. Partai Sunni belum dapat menjadi kendaraan politik bagi calon, dan cenderung untuk fokus untuk masalah di Lebanon mengenai Sunni pada umumnya. Partai Sunni di Lebanon antara lain Hizbut Tahrir, Gerakan Masa Depan, Organisasi Nasseris Independen, Al-Tauhid, dan Ahbash. Selain partai domestik, ada cabang partai sekuler pan-Arab (Partai Ba'ath, sosialis, dan komunis) yang aktif pada tahun 1960-an dan selama perang saudara.
Politik Lebanon
Ada perbedaan di antara masing-masing Partai Muslim dan Kristen mengenai peran agama dalam negara. Terdapat pula aktivisme politik yang sangat tinggi di antara para pemimpin agama di seluruh spektrum sektarian. Aksi saling mempengaruhi untuk jabatan dan kekuasaan di antara agama, partai politik, dan pemimpiin partai dan kelompok membuat politik di Lebanon sangat rumit.
Politik Lebanon
Di masa lalu, sistem ini mampu menghasilkan demokrasi yang baik. Namun, dengan perubahan keseimbangan demografi Muslim-Kristen-Druze mengakibatkan segregasi yang lebih menyeluruh pada seluruh spektrum sosial. Interaksi antarsektarian sangat kurang baik itu partai politik, tempat tinggal, sekolah, media, bahkan tempat kerja. Semua faksi telah menyerukan reformasi sistem politik.