Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kebebasan beragama di Indonesia
Menurut Prof. Didin Hafidhuddin, radikalisme dianggap sebagai pangkal dari terorisme meski tidak semua radikalis merupakan teroris. Ia menyatakan bahwa radikalisme diduga memiliki dua ciri, yaitu mudah memberikan cap kafir kepada kelompok lain dan memahami jihad secara sempit dalam arti perang semata. Namun, lanjut Prof. Didin Hafidhuddin, penggunaan istilah "terorisme berbasis agama" adalah kurang tepat karena dapat menimbulkan kesan pembenaran bahwa radikalisme yang merupakan akar terorisme diajarkan dalam agama.
Kebebasan beragama di Indonesia
Berdasarkan pernyataan mantan petinggi Jamaah Islamiah (JI) Abdul Rahman Ayub, jaringan teroris saat ini melakukan perekrutan anggota melalui dunia maya. Usaha pihak-pihak tertentu dalam menyebarkan berita kebohongan mengenai agama Islam (dikenal dengan sebutan ""hoax Islami"") kerap kali menyebabkan terjadinya cyberbullying. NU, melalui sekelompok anggotanya yang disebut "Cyber Warriors", mencoba menghadang propaganda Islam radikal dan teroris di internet, antara lain dengan pembuatan meme dan melalui twitter.
Kebebasan beragama di Indonesia
Aksi teror juga menimpa Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, pada awal tahun 2016. Bupati Dedi dianggap sebagai penista dan perusak akidah agama Islam karena banyak membangun patung dan mengedepankan budaya Sunda di Purwakarta, yaitu lebih mengedepankan salam menurut budaya Sunda ("sampurasun") dibandingkan salam secara Islam. Selain memperoleh tuntutan hukum atas kasus penistaan agama, Dedi juga memperoleh ancaman melalui media sosial dan secara fisik.
Kebebasan beragama di Indonesia
Pada 16 November 2016, Setara Institute melakukan penelitian dan penilaian terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal mempromosikan dan mempraktikkan toleransi beragama. Penelitian yang dilakukan sejak Agustus hingga Oktober 2015 ini mengukur tingkat toleransi beragama dari masing-masing kota dari empat variabel utama, yakni regulasi pemerintah, tindakan pemerintah, regulasi sosial atau peristiwa dan juga demografi agama. Hasilnya kota-kota yang dianggap memiliki tingkat toleransi beragama tertinggi meliputi Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, Manado, Tual, Sibolga, Ambon, Sorong, Pontianak, dan Palangkaraya. Sementara itu, kota-kota dengan tingkat toleransi beragama terendah meliputi Bogor, Bekasi, Banda Aceh, Tangerang, Depok, Bandung, Serang, Mataram, Sukabumi, Banjar dan Tasikmalaya.
Kebebasan beragama di Indonesia
Dalam paparan hasil pantauan Wahid Institute yang dilakukan selama Januari hingga Desember 2013, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menduduki peringkat pertama sebagai pelaku pelanggaran toleransi dalam beragama. Menurut Kalau Subhi Azhari, salah satu peneliti Wahid Institute, hal ini dikarenakan MUI sering mengeluarkan fatwa-fatwa yang cenderung intoleran. Peringkat kedua ditempati oleh Front Pembela Islam (FPI) yang sebelumnya menduduki peringkat pertama. Selain MUI dan FPI, pelaku intitusi lain yang masuk ke dalam pantauan Wahid Institute di antaranya Forum Umat Islam (FUI) dengan 8 kasus, Aliansi Ormas Islam dengan 5 kasus, 3 kasus dikoleksi oleh JAT, perusahaan dan Aliansi Anti Ahmadiyah. Sementara dua kasus pelanggaran oleh GARIS, GP Ansor, Kampus, MMI, MTA, Muhammadiyah, dan LSM Muslim. Sisanya satu kasus oleh BASSRA, FBR, FKUM Pasar Minggu, Formasat Tasik, FUIB, GEMPA, Gerakan Masyarakat Peduli Kerukunan, UNS Solo, Pengelola Website, Solidaritas Indonesia Anti Penindasan, KUIB, LDII, Lembaga Kajian, dan Ormas Almanar. Namun, hasil penelitian tersebut ditepis oleh Ketua MUI Ahmad Cholil Ridwan yang menyatakan bahwa fatwa dibuat atas dasar ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist serta berfungsi untuk menyelamatkan umat Muslim dari kesesatan.
Kebebasan beragama di Indonesia
Riset oleh Setara Institute (2015) menyimpulkan Kota Bogor sebagai kota yang paling intoleran di antara 94 kota administratif yang menjadi sampel, antara lain disebabkan penanganan kasus GKI Yasmin, pemerintah memfasilitasi kegiatan kelompok intoleran (Aliansi Nasional Anti Syiah atau ANNAS), dan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: 300/321-Kesbangpol tentang larangan perayaan Asyura oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Hal tersebut menyebabkan sejumlah warga Bogor yang bernaung dalam Yayasan Satu Keadilan menyomasi wali kotanya untuk menarik kembali surat edaran tersebut. Terkait survei tersebut, Bima Arya berkata bahwa mereka punya cara tersendiri dalam mengelola keberagaman dan kebersamaan di Kota Bogor.
Kebebasan beragama di Indonesia
Sementara itu, Kabupaten Purwakarta dinilai sebagai kabupaten yang menghargai kebebasan beragama bagi penduduknya serta menjadi salah satu calon penerima penghargaan sebagai daerah paling toleran oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa. Pada Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Jakarta, 23-2-2016), Komnas HAM memberikan penghargaan kepada Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, atas perannya dalam menegakkan hukum di wilayahnya. Dedi Mulyadi membentuk ""Satgas Toleransi"" dalam usaha membendung massa intoleran, mendirikan sekolah ideologi yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan. Sementara itu, FPI dan Manhajus Solihin menyebut Purwakarta sebagai darurat akidah, dengan salah satu alasannya karena Dedi Mulyadi mengubah "Assalamualaikum" menjadi "Sampurasun". Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menghimbau masyarakat Purwakarta untuk tidak menghiraukan tundingan tersebut dan berkomentar untuk membubarkan ormas yang sudah memprovokasi hingga dianggap meresahkan.
Kebebasan beragama di Indonesia
Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh ditawarkan oleh Gus Dur (2001) sebagai jalan untuk menyelesaikan kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Meskipun UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Hukum Syariat berlaku untuk umat Islam sementara masyarakat non-muslim hanya wajib menghormati pelaksanaannya, penerapannya terus memperoleh sorotan dari dalam dan luar negeri. Suraiya Kamaruzzaman, seorang aktivis HAM di Aceh, menilai bahwa peraturan pemberlakuan Syariat di Aceh (2014) atau "Qanun Jinayat" bersifat diskriminatif terhadap non-muslim. Sementara itu, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, memastikan bahwa Syariat Islam hanya diberlakukan bagi penduduk Aceh yang muslim, tidak bagi non-muslim yang menetap atau melakukan kegiatan di Aceh, sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13. Pada tahun 2016, hukuman cambuk diberlakukan kepada seorang wanita non-muslim yang berjualan minuman keras di Takengon. Meskipun hukuman tersebut merupakan pilihannya sendiri untuk menghindari hukuman penjara, Komnas HAM khawatir peristiwa tersebut akan dipraktikkan secara meluas karena "hukum positif tidak berlaku di sana" dan menjadi "suatu pergeseran dalam penerapan hukum Islam."
Kebebasan beragama di Indonesia
Setara Institute menyampaikan bahwa Provinsi Aceh berada di urutan kedua tertinggi terjadinya pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dengan pelaku pelanggaran terbanyak adalah aparatur Pemkab atau Pemkot. Intoleransi keberagamaan banyak terjadi di Aceh Singkil. Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas), Boas Tumangger, dan tokoh muslim Ramli Manik, dan perwakilan Posko Kemanusiaan Lintas Iman mendatangi Komnas HAM (2016) untuk mengadukan persoalan kebebasan beragama dan beribadah di Aceh Singkil. Disebutkan bahwa sesudah peristiwa pembakaran gereja HKI (13 Oktober 2015), izin pembangunan gereja dipersulit. Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Aceh Singkil juga melakukan praktik diskriminasi bahwa semua peserta didik wajib mengikuti pelajaran agama Islam sehingga selama puluhan tahun semua SDN di Singkil tidak memiliki guru agama Nasrani. Semua siswa non-muslim harus mengikuti pelajaran agama Islam, termasuk baca tulis Arab dan Al-Quran, supaya bisa naik atau lulus. Forcidas dan Posko Kemanusiaan Lintas Iman juga menuntut peradilan yang adil dan independen untuk Wahid Tumangger serta menuntut Komisi Yudisial mengusut Majelis Hakim PN Singkil yang terlibat karena diduga memberikan keputusan hukum yang tidak adil.
Kebebasan beragama di Indonesia
Peristiwa pembakaran gereja HKI menyebabkan ribuan penduduk Kristen Singkil mengungsi ke beberapa kabupaten di Sumatera Utara. Dewan Pakar NU Aceh, Teuku Kemal Fasya (2015), menilai bahwa proses islamisasi dan kristenisasi berjalan secara alamiah di Singkil, tetapi isu kristenisasi diangkat dalam kampanye hitam dan bernuansa politis. Ia menilai kekerasan di Singkil, termasuk perobohan 10 gereja oleh bupati, dimobilisasi oleh aktor tertentu karena massa mengabaikan himbauan ulama Singkil, polisi kurang memberikan respon, dan massa anarkis datang dari wilayah yang jauh. Ramli Manik menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada ketegangan antar umat Islam dengan Kristen dan Katolik di Aceh Singkil, terutama karena mereka juga terikat hubungan keluarga. Namun, Pemkab Aceh Singkil mengeluarkan kebijakan-kebijakan diskriminatif dan restriktif sehingga menyebabkan terjadinya intoleransi keberagamaan.
Kebebasan beragama di Indonesia
Setelah beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, seperti Cikeusik, Temanggung, dan Jawa Timur, Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (Aji Damai) mendeklarasikan ""Yogya Kota Toleran"" bersama tokoh lintas agama DIY pada tanggal 3 Maret 2011. Menurut koordinator pelaksana, Subkhi Ridho, Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pendidikan pantas menjadi teladan toleransi keberagamaan di Indonesia. Namun, berbagai kasus kekerasan dan intoleransi agama menyebabkan Yogyakarta dinilai sebagai Kota Intoleran, misalnya penyerangan umat Katolik di Sleman (2014 dan 2016), penutupan Lembaga Rausyan Fikr (2014) akibat MUI Yogyakarta mengeluarkan fatwa sesat atas permintaan Front Jihad Islam (FJI), pengusiran dan penganiayaan, penyerangan dan penutupan gereja yang sudah atau belum memiliki IMB, penolakan perayaan keagamaan, pembubaran diskusi, pengrusakan situs makam dan kelenteng, dan sebagainya.
Kebebasan beragama di Indonesia
Berdasarkan dokumentasi Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) di Universitas Gadjah Mada (2016), Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang tingkat intoleransinya paling tinggi. Menurut Najib Azca (2014), sosiolog dan peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, pada tahun 2000an banyak eksmujahid Poso dan Ambon membangun komunitas di Yogyakarta. Ia menyatakan bahwa, "Mereka dulu giat menyerang minoritas dalam Islam, seperti Syiah dan Ahmadiyah, tapi sekarang sudah menyasar nonmuslim." Pada Desember 2016, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) untuk menurunkan baliho mereka yang menampilkan mahasiswi berjilbab atas desakan Forum Umat Islam (FUI). Sementara itu, Rektor Universitas Sanata Dharma menyatakan akan menolak tuntutan FUI untuk menurunkan baliho mereka yang juga menampilkan mahasiswi berjilbab, karena selain tidak ingin kewenangan universitas Katolik tersebut diatur oleh ormas tertentu, penampilan mahasiswi berjilbab merupakan bentuk penghargaan terhadap semua mahasiswa muslim yang berkuliah di kampus tersebut.
Kebebasan beragama di Indonesia
Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) memandang Sultan Hamengkubawana X membiarkan tindakan intoleransi yang terjadi dan mendesak pengusutan serta penangkapan pihak yang melakukan kekerasan. Bahkan, Masyarakat Anti-Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) mendesak agar Penghargaan Pluralisme yang diberikan oleh oleh Jaringan Antar-Iman (JAI) kepada Sultan (Mei 2014) untuk dicabut. Sultan Hamengkubuwana X (2014) menyadari bahwa penegakan hukum yang lemah merupakan penyebab permasalahan intoleransi di Yogyakarta, tetapi ia kesulitan "menggunakan otoritas tertingginya sebagai kepala daerah untuk mendesak Kepala Kepolisian Daerah DIY menuntaskan kasus-kasus intoleransi secara hukum".
Kebebasan beragama di Indonesia
Pada masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kebebasan beragama tergolong tinggi karena, menurut IDG Ngurah Utama, Hindu memiliki ajaran yang sangat toleran, yaitu ""om basudewa kumtu ba kamyang"" (semua manusia bersaudara). Bimas Islam Bali menyebutkan bahwa kehidupan umat beragama di Bali tergolong tinggi dan patut ditiru oleh provinsi lain di Indonesia. Di Bali tidak pernah terjadi bentrok antar umat beragama, tempat ibadah antar agama banyak yang berdampingan, dan terdapat tradisi "Ngejot" atau mengirim makanan kepada tetangga saat hari raya kepada umat berbeda agama sebagai tanda kehidupan yang rukun dalam bertetangga. Akulturasi budaya juga tampak dalam bidang keagamaan, seperti umat Katolik di Dusun Tuka, Dalung yang beribadah menggunakan pakaian khas Bali serta masih melestarikan nama Balinya. Ketua Matakin Bali, Ahi Matain (2015), juga menegaskan bahwa kerukunan beragama di Bali sudah terjalin sejak lama. Pada tahun 2016, FKUB Bali memutuskan memberi toleransi umat Islam untuk salat sunah gerhana pada saat Nyepi. Meskipun demikian, Perda Nyepi di Bali dianggap sebagai salah satu perda diskriminatif di Indonesia karena memaksakan umat beragama lain untuk tidak beraktivitas sebagaimana mayoritas Hindu. Kegiatan keagamaan Hindu yang kerap menggunakan badan jalan juga dianggap mengganggu oleh sebagian umat non-Hindu, sementara yang lain memaklumi karena kegiatan tersebut merupakan budaya turun-temurun di Bali.
Kebebasan beragama di Indonesia
Pasca Bom Bali I dan II, ketegangan kerap terjadi antara umat Hindu dan Islam di Bali, misalnya pelarangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri di Bali. Meskipun akhirnya diterbitkan Permendikbud 45/2014 yang melegalisasi penggunaan jilbab oleh pelajar sehingga sekolah-sekolah bersedia menerima siswi berjilbab. Pada tahun 2014, ratusan pemuda Bali berdemonstrasi di depan kantor Bank Indonesia (BI) Denpasar untuk menolak perbankan syariah. Aliansi Hindu Muda Bali menyatakan bahwa tujuh kabupaten di Bali menolak pendirian bank syariah. Melalui Dr Shri I.G.N. A. Wedakarna M.W.S., ia tidak mempermasalahkan sistem ekonomi syariah, tetapi curiga ada keinginan dari pihak-pihak tertentu di balik "branding" syariah yang dibawa ke Bali, misalnya karena ada karyawan beragama Hindu yang tidak boleh memasang sarana persembahyangan umat Hindu di bank syariah. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa umat Islam kurang dapat menyesuaikan dengan unsur budaya lokal. Ali Rama, perwakilan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), menyayangkan pandangan bahwa perbankan syariah berkaitan dengan agama tertentu.
Kebebasan beragama di Indonesia
Instruksi penggunaan peci dan kerudung pada beberapa perusahaan seperti PT Jasamarga Bali Tol (JBT), Hypermart, Smartfren, Hoka Hoka Bento, dan Taman Nusa untuk menyambut Lembaran (2014) juga menuai protes dari Aliansi Hindu Bali yang terdiri atas Cakrawahyu, Yayasan Satu Hati Ngrestiti Bali, Yayasan Hindu Nusantara, dan Pusat Koordinasi Hindu Nusantara karena dianggap atribut khas agama tertentu. Sikap tersebut dinilai Ketua PHDI Jakarta Pusat, IDG Ngurah Utama, sebagai tindakan intoleran yang dilakukan oknum fanatik yang ada di tiap agama. Ketua PHDI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, menganjurkan seluruh umat Hindu untuk tidak mengusik kenyamanan kelompok berbeda keyakinan dengan menuntut pelarangan jilbab, peci, atau pendirian bank syariah. Wasekjen MUI Bidang Budaya, Natsir Zubaedi, menegaskan bahwa penggunaan lambang keagamaan adalah hak; pelarangan terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Kebebasan beragama di Indonesia
Menurut survei Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama dengan Yayasan TIFA selama tahun 2011-2012, Papua merupakan provinsi terbaik di Indonesia berkenaan dengan kebebasan beragama, diikuti oleh Kalimantan Barat. Disebutkan bahwa hampir tidak ada persoalan tentang keberagamaan di Papua, kecuali bahwa tidak ada perda khusus yang mengatur perlindungan kebebasan beragama. Menurut Ketua Presidium Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT), Laode Ida (2015), warga asli Papua sangat menghormati kebebasan beragama dan toleran dengan penganut keyakinan yang berbeda. Namun, pada tahun 2015, terjadi pelarangan perayaan Idul Fitri yang berujung pada pembakaran masjid di Tolikara hingga korban meninggal di pihak GIDI (17 Juli 2015). Komnas HAM menyampaikan bahwa Bupati Tolikara, Usman Wanimbo, bersama dua fraksi DPRD Tolikara (2013), mengakui telah menandatangani Perda tentang pelarangan dan pembatasan agama dan pengamalan agama tertentu di Tolikara. Gereja Injili di Indonesia (GIDI) juga mengeluarkan surat nomor 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditujukan kepada umat Islam Tolikara bahwa akan diadakan kegiatan Kebaktian kebangunan rohani (KKR) tingkat Internasional pada tanggal 13-19 Juli 2015. Bersama dengan surat tersebut, umat Islam tidak diizinkan merayakan Lebaran di wilayah Kabupaten Tolikara dan dilarang memakai pakai jilbab. Insiden ini menyebabkan banyak media menyulut kebencian terhadap umat Kristen hingga hoax yang menyebutkan bahwa Idul Fitri sudah dirayakan di Papua semenjak tahun 1945, bahkan terjadi pembakaran gereja di Kota Palu, Yogyakarta, Solo, dan Purworejo sambil menyebut pelaku pembakaran di Tolikara sebagai teroris Kristen. Meskipun pada tanggal 15 Juli 2015, perayaan Idul Fitri di Tolikara sudah tidak lagi dilarang, insiden tanggal 17 Juli 2015 terjadi akibat Arianto Koyoga dan Jundu Wanimbo menghasut 80 orang untuk menyerang 300 warga yang sedang beribadah di halaman Koramil Karubaga.
Paige (pegulat)
Saraya-Jade Bevis (lahir 17 Agustus 1992) adalah seorang pegulat profesional Inggris dan aktris yang saat ini bergabung di WWE dengan nama panggung Paige, dan tampil di merek "Raw". Dia pernah dua kali menjadi Juara Diva WWE dan merupakan pemegang gelar pertama dan Juara Wanita NXT di divisi pengembangan WWE, NXT. Dia adalah satu-satunya orang yang telah memegang kedua gelar secara bersamaan, dan hingga bulan Juli 2016, masa berkuasanya selama 308 hari adalah yang terlama sepanjang sejarah gelar tersebut.
Paige (pegulat)
Pada 2005, di usia 13 tahun, Bevis melakukan debutnya di World Association of Wrestling, sebuah promotor yang dijalankan oleh keluarganya, dengan nama panggung Britani Knight. Dia kemudian memegang berbagai gelar di sirkuit independen di seluruh Eropa. Pada 2011, dia menandatangani kontrak dengan WWE dan mulai bertanding di divisi pengembangan WWE, dan kemudian melakukan debut di acara utama WWE pada April 2014. Di pertandingan debutnya di acara utama, dia memenangkan Divas Championship, menjadi juara termuda sepanjang sejarah gelar tersebut di usia 21 tahun.
Leung Siu-lung
Leung Siu-lung, kelahiran pada 1948 di Hong Kong, adalah seorang aktor yang muncul dalam beberapa film seni bela diri Hong Kong. Ia sering tampil dengan sebutan "Bruce Leung", "Bruce Liang", "Bruce Leong", atau "Bruce Leung Siu-lung", dan umumnya dikelompokkan sebagai pemeran pengganti Bruce Lee setelah kematian Lee dalam subgenre yang dikenal sebagai Bruceploitasi. Leung belajar seni bela diri dari ayahnya di opera Kanton. Juru utamanya adalah Karate Goju ryu, ia juga merupakan praktisioner Wing Chun.
Leung Siu-lung
Sepanjang 1970an dan 1980an, ia muncul dalam sejumlah besar film seni bela diri. Sebagian besar penonton Barat familiar dengan "The Tattoo Connection" karya Jim Kelly (dimana ia tak hanya bermain peran, tetapi juga mengkoreografikan aksi-aksinya) dan "Magnificent Bodyguards" karya Jackie Chan, yang merupakan film Hong Kong pertama yang dibuat dalam format 3D. Ia juga dikenal karena memerankan Bruce Lee dalam film klasik Bruceploitasi terkenal, "The Dragon Lives Again".
Leung Siu-lung
Selain itu, Leung tampil dalam kendaraan bintangnya sendiri, yang meliputi "My Kung-Fu 12 Kicks", "", dan "Black Belt Karate".
Leung Siu-lung
Leung pensiun dari akting setelah "Ghost Hospital" pada 1988. Namun, pada 2004, ia kembali ke layar lebar dengan berperan sebagai The Beast dalam film "Kung Fu Hustle" karya Stephen Chow (yang, secara tak sengaja, menjadi peran jahat pertamanya). Pada 2007, ia muncul sebagai diri sendiri dalam dokumenter Italia "Dragonland" yang disutradarai oleh Lorenzo De Luca. Sebuah wawancara dibuat pada malam hari dengan latar belakang film "Shamo".
Leung Siu-lung
Sumber:
Subsistem Windows untuk Linux
Subsistem Windows untuk Linux (, WSL) merupakan lapisan kompatibilitas untuk menjalankan biner Linux yang dapat dijalankan (dalam bentuk ELF) secara alami di Windows 10. Microsoft dan Canonical bekerja sama untuk mengaktifkan paket Ubuntu Trusty Tahr yang dapat diunduh dan diekstrak ke komputer lokal, dan untuk perangkat dan utilitas yang terkandung dalam paket tersebut untuk berjalan alami di atas subsistem ini. Subsistem ini menyediakan antarmuka kernel Linux yang cocok yang dikembangkan oleh Microsoft (tanpa mengandung kode Linux), dengan biner mode pengguna dari Ubuntu yang berjalan di atasnya.
Subsistem Windows untuk Linux
Subsistem ini tidak dapat menjalankan semua perangkat lunak Linux seperti antarmuka pengguna grafis. Walau demikian, itu memungkinkan pengguna untuk mengurangi hal tersebut dengan menjalankan aplikasi X Window System grafis dengan X server luar.
Subsistem Windows untuk Linux
Subsistem Windows untuk Linux berasal dari Proyek Astoria, yang mengizinkan aplikasi Android berjalan di Windows 10 Mobile. Subsistem ini tersedia dalam Windows 10 Insider Preview "build" 14316.
Yuen Qiu
Yuen Qiu (Tionghoa: 元秋) (lahir Cheung Cheun-Nam, 1948) adalah seorang aktris dan artis bela diri Tiongkok. Ia adalah seorang pakar keterampilan seni bela diri Tionghoa dan opera Beijing, dan berlatih di bawah bimbingan masternya, Yu Jim-yuen, seperti halnya Jackie Chan dan Sammo Hung Kam-Bo di Sekolah Opera Peking.
Yuen Qiu
Yuen Qiu bekerja sebagai pemeran pengganti dan penampil klub malam dari akhir 1960an sampai awal 1970an. Ia memainkan peran kecil dalam produksi internasional, "The Man with the Golden Gun" (1974), memerankan seorang pelajar yang menyelamatkan Roger Moore yang berperan sebagai James Bond. Seperti halnya beberapa pemeran pengganti wanita dan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa tersebut, ia menikah pada 1974 di usia 24 tahun.
Yuen Qiu
Setelah meninggalkan industri film Hong Kong selama sekitar 20 tahun, ia berperan dalam "Kung Fu Hustle". Ia adalah satu-satunya anggota wanita junior dari Akademi Drama Tiongkok yang diaudisi namun langsung menghadap ke sutradara.
Yuen Qiu
Yuen juga tampil dalam sebuah film yang berjudul "Kung Fu Mahjong", dengan Yuen Wah.
Yuen Qiu
Pada 31 Maret 2005, Yuen ditangkap bersama dengan 10 wanita lainnya karena berjudi ilegal.
Jon M. Chu
Jonathan Murray Chu (; ) merupakan seorang sutradara, produser dan penulis naskah Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai sutradara film "" (2008), "Step Up 3D" (2010), "" (2011), "" (2013), "Jem and the Holograms" (2015), "Now You See Me 2" (2016) dan "Crazy Rich Asians" (2018).
Jon M. Chu
Jon M. Chu lahir di Palo Alto, California, dan besar di Los Altos. Ibunya, Ruth Chu, lahir di Taiwan dan ayahnya, Lawrence Chu, lahir di Sichuan. Lawrence Chu merupakan seorang koki terkenal dan orang tuanya memiliki usaha restoran Chef Chu's, sebuah restoran terkenal di Los Altos. Ia menempuh pendidikan di Pinewood School dari taman kanak-kanak hingga kelas 12. Ia menikah dengan kekasih lamanya, desainer grafis Kristin Hodge, di Napa Valley pada tanggal 27 Juli 2018 dan memiliki seorang anak perempuan.
Darren Young
Frederick "Fred" Douglas Rosser III (lahir 2 November 1983), lebih dikenal dengan nama panggung Darren Young, adalah seorang pegulat profesional Amerika yang bergabung dengan WWE dan tampil di merek "Raw". Dia adalah mantan Juara Tag Tim WWE satu kali.
Darren Young
Sebelum menandatangani kontrak bersama WWE, Rosser bertanding di promotor independen timur laut dan Mid-Atlantik termasuk Chaotic Wrestling, East Coast Wrestling Association, Independent Wrestling Federation dan National Wrestling Alliance.
G.I. Joe: Retaliation
G.I. Joe: Retaliation adalah film laga fiksi ilmiah militer Amerika Serikat tahun 2013 yang disutradarai oleh Jon M. Chu yang kisahnya berdasarkan pada mainan, komik dan media waralaba G.I. Joe dari Hasbro. Film ini ditulis oleh Rhett Reese dan Paul Wernick, dan merupakan sekuel dari film tahun 2009, ".
G.I. Joe: Retaliation
"Retaliation" menampilkan kembali beberapa aktor seperti Byung-hun Lee, Ray Park, Jonathan Pryce, Arnold Vosloo, dan Channing Tatum yang memerankan kembali peran mereka seperti pada film pertama. Luke Bracey mengambil alih peran Cobra Commander, menggantikan Joseph Gordon-Levitt. Dwayne Johnson, D. J. Cotrona, Adrianne Palicki, Ray Stevenson, dan Bruce Willis melengkapi deretan pemain utama film ini.