Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kekaisaran Brasil
Pasal 2 Konstitusi Brasil mendefinisikan peran Kaisar dan "Assembleia Geral" (Majelis Umum atau Parlemen yang pada tahun 1824 terdiri dari 50 senator dan 102 deputi umum) sebagai perwakilan bangsa. Konstitusi memberikan status dan wewenang kepada Majelis, serta menetapkan cabang-cabang legislatif, penengah, eksekutif, dan yudisial sebagai "delegasi bangsa" dengan pemisahan kekuasaan di antara mereka.
Kekaisaran Brasil
Konstitusi memberikan hak prerogatif dan wewenang kepada badan legislatif yang membuatnya memainkan peran penting dalam berjalannya pemerintahan (dan bukan sekadar "tukang stempel"). Berdasarkan Pasal 13 Konstitusi, Majelis Umum dapat menetapkan, mencabut, menginterpretasi, dan menangguhkan hukum. Majelis legislatif juga memiliki wewenang untuk menyetujui pengeluaran negara dan pemungutan pajak setiap tahun, sementara pinjaman dan utang harus disepakati dan diawasi oleh Majelis. Tanggung jawab lain yang diemban oleh Majelis mencakup penetapan besarnya angkatan bersenjata, pembuatan jabatan baru dalam pemerintahan, dan pengawasan kesejahteraan nasional. Selain itu, Majelis berperan dalam memastikan apakah pemerintahan sejalan dengan Konstitusi, dan untuk itu Majelis memiliki berbagai wewenang untuk memeriksa dan memperdebatkan kebijakan dan tindakan pemerintah . Terkait dengan kebijakan luar negeri, Pasal 102 Konstitusi menyatakan bahwa pernyataan perang, perjanjian, dan hubungan internasional harus dikonsultasikan dengan Majelis Umum. Anggota legislatif dapat menggunakan pasal-pasal tersebut untuk menghadang keputusan pemerintahan, mempengaruhi pengangkatan, dan membuat pemerintahan meninjau ulang suatu kebijakan.
Kekaisaran Brasil
Dalam sesi-sesinya yang diadakan setiap tahun selama empat bulan, Majelis melakukan perdebatan publik. Sesi-sesi dilaporkan kepada umum dan menjadi forum nasional yang menampung aspirasi-aspirasi rakyat Brasil. Sesi juga menjadi wadah untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan dan tempat untuk memberikan keluhan. Anggota legislatif tidak dapat ditangkap akibat pernyataan yang dibuat dalam sesi. Hanya bilik dalam Majelis mereka sendiri yang dapat memerintahkan penangkapan seorang anggota selama masa jabatannya. Dengan tidak adanya tanggung jawab terhadap pernyataan yang dibuat dalam sesi, anggota legislatif dapat mengusulkan reformasi besar-besaran, menganjurkan gagasan yang ideal, dan mengutuk tingkah laku pemerintah tanpa ancaman penangkapan.
Kekaisaran Brasil
Kaisar adalah kepala cabang penengah dan eksekutif; walaupun ia dibantu oleh dewan negara untuk cabang penengah dan dewan menteri untuk cabang eksekutif, keputusan akhir ada di tangan kaisar. Ia ditugaskan untuk memastikan kemerdekaan dan stabilitas nasional. Pasal 101 Konstitusi hanya memberikan sedikit cara kepada kaisar untuk memaksakan kehendaknya terhadap Majelis Umum. Cara utamanya adalah penggunaan hak untuk membubarkan atau memperpanjang sesi legislatif. Wewenang kaisar untuk mengangkat senator tidak memberi pengaruh yang berarti karena jabatan senator diemban seumur hidup, sehingga begitu diangkat senator bebas dari tekanan apapun. Sementara itu, apabila kaisar membubarkan Bilik Deputi, pemilihan anggota bilik baru harus diadakan dengan segera. Wewenang ini ampuh bila digunakan sebagai ancaman. Namun, wewenang tersebut tidak dapat digunakan berkali-kali, dan apabila digunakan tidak akan menguntungkan kaisar.
Kekaisaran Brasil
Pada masa kekuasaan Pedro I, Bilik Deputi tidak pernah dibubarkan dan sesi-sesi legislatif tidak pernah diperpanjang atau ditunda. Di bawah kepemimpinan Pedro II, Bilik Deputi hanya dibubarkan atas permintaan Presiden Dewan Menteri (Perdana Menteri). Bilik pernah dibubarkan sebanyak sebelas kali, dengan sepuluh di antaranya dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Negara (yang sebenarnya tidak diharuskan oleh Konstitusi). Terdapat keseimbangan kekuasaan antara Majelis Umum dengan cabang eksekutif di bawah kepemimpinan Kaisar. Dewan legislatif tidak dapat berjalan sendiri dan kaisar tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap Majelis. Sistem ini berjalan dengan mulus hanya jika Majelis dan Kaisar saling bekerjasama untuk kepentingan nasional.
Kekaisaran Brasil
Terdapat nuansa baru dalam pemerintahan Brasil setelah jabatan "Presiden Dewan Menteri" didirikan pada tahun 1847-walaupun jabatan ini secara "de facto" sudah ada semenjak tahun 1843. Presiden Dewan Menteri memperoleh jabatannya berkat partainya dan Kaisar, dan keduanya kadang-kadang saling berkonflik. Tokoh abolisionis Brasil pada abad ke-19 Joaquim Nabuco menyatakan bahwa "Presiden Dewan di Brasil bukan Kanselir Rusia, makhluk penguasa, ataupun Perdana Menteri yang ada hanya karena dipercayai oleh Dewan Rakyat: [bagi Presiden Dewan], delegasi dari Kaisar sama pentingnya dengan delegasi dari Bilik, dan untuk dapat menjalankan fungsinya dengan aman ia harus menangani perubahan sikap parlemen yang tiba-tiba dan ambisi-ambisi dalam parlemen, serta menjaga sokongan dan kehendak baik dari kaisar."
Kekaisaran Brasil
Setelah diberlakukan pada tahun 1824, konstitusi kekaisaran mendirikan "Conselho Geral de Província" (Dewan Umum Provinsial), dewan legislatif untuk provinsi-provinsi di Brasil. Dewan ini terdiri dari 21 atau 13 anggota terpilih (tergantung jumlah penduduk suatu provinsi). Semua "resolusi" (undang-undang) yang dibuat oleh dewan harus disetujui oleh Majelis Umum tanpa hak banding. Dewan Provinsial juga tidak berwenang untuk meningkatkan pemasukan, dan anggaran mereka harus diperdebatkan dan diratifikasi oleh Majelis Umum. Provinsi-provinsi tidak memiliki otonomi dan sepenuhnya tunduk kepada pemerintah pusat.
Kekaisaran Brasil
Dengan diberlakukannya amendemen konstitusi pada tahun 1834 yang disebut "Ato Adicional", Dewan Umum Provinsial digantikan oleh "Assembleias Legislativas Provinciais" (Majelis Legislatif Provinsial). Majelis yang baru ini memiliki lebih banyak otonomi. Majelis Provinsial terdiri dari 36, 28 atau 20 anggota terpilih (tergantung jumlah penduduk suatu provinsi). Pemilihan anggota majelis mengikuti prosedur pemilihan perwakilan di Bilik Deputi nasional.
Kekaisaran Brasil
Tanggung jawab Majelis Provinsial meliputi penetapan anggaran provinsial dan munisipal beserta pemungutan pajak yang diperlukan untuk menopang anggaran tersebut; penyediaan pendidikan dasar dan menengah (pendidikan menengah ke atas merupakan tanggung jawab pemerintah nasional); pengawasan dan pengendalian pengeluaran provinsial dan munisipal; serta penegakan hukum dan pemeliharaan anggota polisi. Majelis mengendalikan pembuatan dan penghapusan jabatan pegawai negeri provinsial dan munisipal beserta penentuan gajinya. Pengangkatan, penangguhan dan pemecatan pegawai negeri merupakan hak presiden (gubernur) provinsi, tetapi bagaimana dan dalam situasi apa hak prerogatif tersebut dapat digunakan ditentukan oleh Majelis. Penyitaan properti pribadi untuk kepentingan provinsial atau munisipal (dengan pemberian ganti rugi moneter) juga merupakan hak Majelis. Nyatanya, Majelis Provinsial dapat menetapkan peraturan daerah apapun tanpa harus diratifikasi Parlemen selama perda tersebut tidak melanggar konstitusi. Namun, provinsi tidak diperbolehkan membuat peraturan daerah mengenai urusan pidana, prosedur pidana, hak dan kewajiban perdata, angkatan bersenjata, anggaran nasional, atau urusan yang terkait dengan kepentingan nasional (seperti hubungan luar negeri).
Kekaisaran Brasil
Presiden-presiden provinsi diangkat oleh pemerintah nasional dan secara teoretis bertugas memerintah provinsi. Nyatanya, kekuasaan mereka bervariasi di setiap provinsi berdasarkan pengaruh dan karakter pribadi mereka. Pemerintah nasional ingin memastikan kesetiaan mereka, sehingga presiden-presiden biasanya dikirim ke provinsi yang tidak memiliki ikatan politik, keluarga, atau hubungan lainnya dengan orang tersebut. Agar mereka tidak dapat membangun kepentingan atau dukungan lokal yang kuat, masa jabatan presiden dibatasi selama beberapa bulan saja. Presiden biasanya menghabiskan banyak waktu di luar provinsi mereka (biasanya berkelana ke provinsi asal mereka atau ibukota kekaisaran), sehingga gubernur "de facto" sebenarnya adalah wakil presiden, yang dipilih oleh Majelis Provinsial dan biasanya berlatar belakang politikus lokal. Presiden tidak memiliki wewenang untuk mengurangi otonomi lokal, dan ia lebih seperti agen pemerintah pusat yang fungsinya adalah untuk menyampaikan kepentingan nasional kepada kepala politikus provinsial. Presiden dapat digunakan oleh pemerintah nasional untuk mempengaruhi atau bahkan mencurangi pemilihan umum, walaupun presiden perlu bergantung kepada politikus lokal dan provinsial yang berasal dari partai politiknya agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Akibatnya, terdapat hubungan yang kompleks antar mereka yang didasarkan pada balas jasa, kepentingan pribadi, tujuan partai, negosiasi, dan manuver politik lainnya.
Kekaisaran Brasil
"Câmara municipal" (dewan kota) adalah badan pemerintahan di kota-kota yang sudah ada di Brasil semenjak masa kolonial pada abad ke-16. Dewan ini terdiri dari "vereadores" (anggota dewan), dan jumlahnya tergantung besarnya suatu kota. Tidak seperti Dewan Umum Provinsial, konstitusi memberikan banyak otonomi kepada dewan kota. Namun, ketika Majelis Provinsial menggantikan Dewan Umum Provinsial pada tahun 1834, banyak wewenang dewan kota (seperti penetapan anggaran kota, pengawasan pengeluaran, penciptaan lapangan kerja, dan pengangkatan pegawai negeri) diserahkan kepada pemerintah provinsial. Selain itu, peraturan yang ditetapkan oleh dewan kota harus diratifikasi oleh Majelis Provinsial (tapi tidak oleh parlemen). Meskipun "Ato Adicional" 1834 memberikan lebih banyak otonomi kepada provinsi-provinsi, amendemen tersebut menyerahkan otonomi kota kepada pemerintah provinsial. Di kota tidak ada jawaban wali kota, dan kota-kota diperintah oleh dewan kota bersama dengan presidennya (yang merupakan anggota dewan yang memperoleh paling banyak suara saat pemilihan umum).
Kekaisaran Brasil
Hingga tahun 1881, pemilih diwajibkan memilih dan pemilihan berlangsung dalam dua tahap. Dalam tahap pertama, pemilih memilih elektor yang kemudian memilih sejumlah calon senator. Kaisar kemudian akan memilih senator baru (anggota senat, majelis tinggi di Majelis Umum) dari daftar tiga calon yang telah memperoleh suara paling banyak. Elektor juga memilih anggota Bilik Deputi (majelis rendah), anggota Majelis Provinsial dan anggota dewan kota tanpa melibatkan Kaisar. Semua laki-laki yang berusia di atas 25 tahun dengan pendapatan tahunan paling tidak Rs 100$000 (atau 100.000 "réis"; pada tahun 1824 sama dengan 98 dollar Amerika Serikat.) memiliki hak untuk memilih dalam tahap pertama. Batas usia untuk memilih diturunkan menjadi 21 tahun untuk laki-laki yang sudah menikah. Sementara itu, elektor harus memiliki pendapatan tahunan paling tidak Rs 200$000.
Kekaisaran Brasil
Sistem Brasil cukup demokratik pada masa ketika pemilihan tidak langsung merupakan cara pemilihan yang umum di negara-negara demokrasi. Persyaratan pendapatan minimal di Britania jauh lebih tinggi daripada di Brasil, bahkan setelah diberlakukannya Undang-Undang Reformasi 1832 di Britania Raya. Pada masa itu dua negara yang tidak memiliki persyaratan pendapatan minimal adalah Perancis dan Swiss yang telah memberlakukan hak pilih universal pada tahun 1848. Kemungkinan pada masa itu kebanyakan negara-negara Eropa tidak memiliki kebijakan yang seliberal Brasil. Persyaratan pendapatan minimal di Brasil sangat rendah sehingga setiap laki-laki dewasa yang berpenghasilan memiliki hak untuk memilih. Sebagai gambaran, pegawai negeri dengan gaji terendah pada tahun 1876 adalah pesuruh yang digaji Rs 600$000 setiap tahunnya.
Kekaisaran Brasil
Sebagian besar pemilih di Brasil memiliki pendapatan yang rendah. Sebagai contoh, di kota Formiga di Minas Gerais pada tahun 1876, 70% elektorat merupakan orang miskin, sementara di Irajá (provinsi Rio de Janeiro) orang miskin mencakup 87% elektorat. Mantan budak tidak boleh memilih, tetapi anak dan cucu mereka boleh, dan begitu pula mereka yang buta huruf (hanya sedikit negara yang memperbolehkannya pada masa itu). Pada tahun 1872, 10,8% penduduk Brasil ikut memilih dalam pemilu (13% populasi non-budak). Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi di Britania Raya pada tahun 1870 tercatat sebesar 7% dari total populasi; di Italia tingkat partisipasi tercatat sebesar 2%; di Portugal 9%; dan di Belanda 2,5%. Pada tahun 1832 (yang merupakan tahun reformasi elektoral Britania), hanya 3% warga Britania yang ikut memilih dalam pemilu. Reformasi elektoral pada tahun 1867 dan 1884 menambah tingkat partisipasi elektoral di Britania menjadi 15%.
Kekaisaran Brasil
Meskipun kecurangan sering terjadi, hal ini tidak diabaikan oleh Kaisar, politikus dan pengamat pada masa itu. Masalah ini dianggap sebagai masalah besar dan berbagai upaya dilancarkan untuk menanggulanginya. Berbagai undang-undang (termasuk reformasi elektoral tahun 1855, 1875 dan 1881) ditetapkan untuk memberantas kecurangan. Reformasi pada tahun 1881 membawa perubahan besar: reformasi ini menghapuskan sistem elektoral dua tahap, memperkenalkan pemilihan langsung, serta memperbolehkan mantan budak dan orang-orang non-Katolik untuk memilih. Namun, penduduk yang buta huruf tidak lagi diperbolehkan untuk memilih. Tingkat partisipasi menurun dari 13% menjadi 0,8% pada tahun 1886. Pada tahun 1889, sekitar 15% populasi Brasil dapat membaca dan menulis, sehingga penghapusan hak pilih orang buta huruf tidak menjelaskan penurunan drastis ini. Penghapusan kewajiban untuk memilih dan apatisme di antara pemilih kemungkinan adalah faktor-faktor penting yang menyebabkan penurunan tingkat partisipasi elektoral di Brasil.
Kekaisaran Brasil
Berdasarkan Pasal 102 dan 148 Konstitusi Brasil, angkatan bersenjata berada di bawah komando Kaisar sebagai panglima tertinggi. Ia dibantu oleh Menteri Perang dan Angkatan Laut untuk urusan yang menyangkut angkatan darat dan angkatan laut—walaupun pada praktiknya Presiden Dewan Menteri biasanya mengawasi kedua cabang tersebut. Menteri Perang dan Angkatan Laut biasanya berlatar belakang sipil (dengan beberapa pengecualian).
Kekaisaran Brasil
Militer diorganisasi seperti angkatan bersenjata Britania dan Amerika Serikat pada masa itu: angkatan bersenjata yang kecil dapat membesar dengan cepat pada masa darurat dari pasukan milisi cadangan (di Brasil: Garda Nasional). Garis pertahanan terdepan Brasil adalah angkatan laut yang besar dan kuat untuk melindungi negara dari serangan asing. Berdasarkan kebijakan, militer harus tetap patuh kepada pemerintah sipil dan menghindari campur tangan dalam pengambilan keputusan politik.
Kekaisaran Brasil
Anggota militer diperbolehkan menjadi pejabat pada saat masih aktif bertugas. Namun, mereka tidak mewakili angkatan darat atau laut dan harus melayani kepentingan kota atau provinsi yang telah memilih mereka. Pedro I memilih sembilan perwira militer sebagai senator dan mengangkat lima perwira sebagai anggota dewan negara. Pada masa perwalian, dua perwira dijadikan anggota senat, sementara tidak ada yang menjadi anggota dewan negara karena badan tersebut tidak aktif pada masa tersebut. Pedro II memilih empat perwira sebagai senator pada tahun 1840-an, dua perwira pada tahun 1850-an, dan tiga lainnya pada sisa akhir masa kekuasaannya. Ia juga mengangkat tujuh perwira sebagai kanselir negara pada tahun 1840-an dan 1850-an, dan tiga lainnya setelah itu.
Kekaisaran Brasil
Angkatan bersenjata Brasil didirikan setelah kemerdekaan. Angkatan bersenjata ini pada awalnya terdiri dari perwira-perwira kelahiran Brasil dan Portugal dan pasukan yang tetap loyal kepada pemerintah di Rio de Janeiro selama perang untuk melepaskan diri dari Portugal. Angkatan bersenjata berperan penting dalam kemenangan kekaisaran dalam beberapa konflik internasional, seperti perang kemerdekaan (1822–1824), Perang Cisplatina (1825–1828), Perang Platina (1851–1852), Perang Uruguay (1864–1865) dan Perang Paraguay (1864–1870). Mereka juga berperan penting dalam memadamkan pemberontakan-pemberontakan seperti pemberontakan Konfederasi Khatulistiwa (1824) pada masa Pedro I serta Perang Farrapos (1835–1845), Cabanagem (1835–1840), dan Balaiada (1838–1841) pada masa Pedro II.
Kekaisaran Brasil
Angkatan laut Brasil terus menerus diperbaharui dengan mengikuti perkembangan terbaru dalam peperangan laut. Angkatan laut Brasil mulai menggunakan navigasi uap pada tahun 1830-an, kapal lapis besi ("ironclad") pada tahun 1860-an, dan torpedo pada tahun 1880-an. Pada tahun 1889, Brasil memiliki angkatan laut terkuat kelima atau keenam di dunia dan kapal perang terkuat di belahan barat. Namun, angkatan darat pada masa damai menghadapi berbagai masalah. Meskipun memiliki perwira yang berpengalaman, satuan-satuannya tidak menerima gaji, persenjataan, dan pelatihan yang cukup, dan pasukan tidak cukup tersebar di wilayah kekaisaran yang luas.
Kekaisaran Brasil
Pertikaian yang diakibatkan oleh tidak cukupnya perhatian pemerintah kepada angkatan bersenjata dapat diredam dengan munculnya perwira-perwira baru pada tahun 1820-an. Perwira-perwira tersebut setia kepada monarki, meyakini bahwa militer perlu berada di bawah kendali sipil, dan membenci caudillisme (kediktatoran Hispanik-Amerika) yang mereka lawan. Namun, pada awal tahun 1880-an, generasi ini (seperti komandan Adipati Caxias, Conde Porto Alegre, dan Marquês Erval) sudah meninggal, pensiun, atau tidak lagi memberi komando.
Kekaisaran Brasil
Ketidakpuasan mulai muncul pada tahun 1880-an, dan beberapa perwira menunjukkan sifat yang membangkang. Kaisar dan para politikus tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki militer atau memenuhi permintaan mereka. Penyebaran ideologi positivisme di antara perwira-perwira muda membuat masalah semakin rumit, karena positivisme menentang monarki dengan keyakinan bahwa republik diktatorial akan membawa perubahan. Koalisi yang dibentuk oleh pemberontak di angkatan bersenjata dan kaum positivis secara langsung mengakibatkan kudeta republikan pada 15 November 1889. Batalion dan resimen yang setia kepada kekaisaran dan sepakat dengan gagasan-gagasan pemimpin lama mencoba mengembalikan sistem monarki, tetapi upaya mereka sia-sia dan pendukung kekaisaran dihukum mati, ditangkap, atau dipaksa pensiun.
Kekaisaran Brasil
Setelah memperoleh kemerdekaan dari Portugal, fokus utama kebijakan luar negeri Brasil adalah memperoleh pengakuan internasional. Negara pertama yang mengakui kedaulatan Brasil adalah Amerika Serikat pada Mei 1825. Negara-negara lain juga membuka hubungan diplomatik dengan Brasil dalam beberapa tahun berikutnya. Portugal mengakui kemerdekaan Brasil pada Agustus 1825. Prioritas pemerintah Brasil selanjutnya adalah menetapkan garis perbatasan dengan membuat perjanjian dengan negara-negara tetangganya. Upaya untuk memastikan batas negara dipersulit oleh fakta bahwa antara tahun 1777 hingga 1801 Portugal dan Spanyol telah membatalkan perjanjian-perjanjian yang menetapkan batas koloni mereka di Amerika. Meskipun begitu, Kekaisaran Brasil berhasil menandatangani beberapa perjanjian bilateral dengan tetangga-tetangganya, seperti Uruguay (tahun 1851), Peru (tahun 1851 dan 1874), Republik Granada Baru tahun (belakangan menjadi Kolombia, tahun 1853), Venezuela (tahun 1859), Bolivia (tahun 1867) dan Paraguay (tahun 1872). Pada tahun 1889, sebagian besar perbatasan Brasil telah ditetapkan. Isu-isu yang tersisa - seperti pembelian wilayah Acre dari Bolivia yang akan membuat wilayah Brasil tampak seperti sekarang — baru diselesaikan setelah negara ini menjadi republik.
Kekaisaran Brasil
Beberapa konflik berlangsung antara Kekaisaran Brasil dengan tetangga-tetangganya. Brasil tidak pernah mengalami konflik serius dengan tetangga-tetangganya di utara dan barat akibat keberadaan hutan hujan Amazon yang sulit ditembus. Namun, di selatan, sengketa yang diwarisi dari masa penjajahan Portugal terkait dengan kendali atas sungai dan dataran yang membentuk garis perbatasan masih berlanjut. Akibat ketiadaan perbatasan yang disepakati oleh kedua belah pihak di wilayah tersebut, berbagai konflik internasional meletus, dari Perang Cisplatina hingga Perang Paraguay.
Kekaisaran Brasil
Duta Besar Amerika Serikat untuk Brasil James Watson Webb pada tahun 1867 menyatakan bahwa "setelah kita sendiri, Brasil adalah kekuatan besar di benua Amerika". Kebangkitan Brasil mulai disadari paling awal pada tahun 1844 oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John C. Calhoun: "setelah Amerika Serikat, Brasil adalah negara Amerika yang paling kaya, besar dan paling mapan." Pada awal tahun 1870-an, reputasi internasional Kekaisaran Brasil telah meningkat, dan negara ini termasuk negara terpandang di dunia internasional hingga kejatuhannya pada tahun 1889. Diplomat Amerika Serikat di ibukota Brasil pada tahun 1880-an yang bernama Christopher Columbus Andrews menyebut Brasil sebagai "kekaisaran yang penting" dalam memoirnya. Pada tahun 1871, Brasil diminta menengahi sengketa antara Amerika Serikat dan Britania yang dikenal dengan nama Klaim Alabama. Pada tahun 1880, Kekaisaran Brasil menjadi penengah Amerika Serikat dan Perancis terkait kerugian yang dialami oleh warga Amerika Serikat selama intervensi Perancis di Meksiko. Pada tahun 1884, Brasil diminta menengahi sengketa antara Chili dengan beberapa negara lain (Perancis, Italia, Britania, Jerman, Belgia, Austria-Hongaria, dan Swiss) terkait kerugian yang ditimbulkan oleh Perang Pasifik.
Kekaisaran Brasil
Pemerintah Brasil pada akhirnya merasa cukup percaya diri untuk menegosiasikan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat 1889, yang merupakan perjanjian dagang pertama yang dibuat oleh Kekaisaran Brasil semenjak ditandatanganinya perjanjian dagang dengan Britania yang eksploitatif dan amat merugikan Brasil pada tahun 1826 (dibatalkan tahun 1844). Sejarawan Amerika Serikat Steven C. Topik menyatakan bahwa "upaya [Pedro II] untuk membuat perjanjian dagang dengan Amerika Serikat merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk meningkatkan kedaulatan dan otonomi nasional." Tidak seperti saat ditandatanganinya perjanjian sebelumnya dengan Britania, Kekaisaran Brasil berada pada posisi yang memampukannya untuk meminta pasal yang lebih menguntungkan, karena negosiasi berlangsung pada saat Brasil menikmati kesejahteraan domestik dan martabat internasional.
Kekaisaran Brasil
Mata uang Brasil dari masa pendirian kekaisaran hingga tahun 1942 adalah "real" (jamak: "réis", dalam bahasa Portugis modern "reais") dan berasal dari real Portugal. Mata uang ini biasanya disebut "milréis" (Indonesia: seribu réis) dan cara penulisannya adalah 1$000. Seribu "milréis" (1:000$000)—atau satu juta "réis"—dikenal dengan sebutan "conto de réis". Satu "conto de réis" dilambangkan oleh simbol "Rs" yang ditulis sebelum nilainya dan oleh lambang dollar yang ditulis sebelum jumlah yang lebih rendah dari 1.000 "réis". Maka dari itu, 350 "réis" ditulis "Rs 350"; 1.712 "réis" ditulis "Rs 1$712"; dan 1.020.800 "réis" ditulis "Rs 1:020$800". Titik digunakan sebagai pemisah antara juta, miliar, triliun, dll (misalnya, 1 miliar "réis" ditulis "Rs 1.000:000$000"). Titik dua berfungsi untuk memisahkan jutaan dari ribuan, dan lambang $ dimasukkan di antara ribuan dan ratusan (999 atau lebih rendah).
Kekaisaran Brasil
Perdagangan internasional Brasil bernilai Rs 79.000:000$000 antara tahun 1834 hingga 1839. Nilainya terus meningkat hingga mencapai angka Rs 472.000:000$000 antara tahun 1886 hingga 1887: rata-rata pertumbuhan tahunannya adalah 3,88% semenjak tahun 1839. Nilai absolut ekspor Brasil pada tahun 1850 merupakan yang tertinggi di Amerika Latin dan tiga kali lebih tinggi dari Argentina yang menempati posisi keempat. Ekspor dan pertumbuhan ekonomi Brasil tetap berada di posisi atas hingga jatuhnya monarki. Pertumbuhan ekonomi Brasil (terutama setelah tahun 1850) cukup baik bila dibandingkan dengan Amerika Serikat negara-negara Eropa. Pendapatan pajak nasional mencapai Rs 11.795:000$000 pada tahun 1831 dan meningkat menjadi Rs 160.840:000$000 pada tahun 1889. Pada tahun 1858, pendapatan pajak nasional Brasil merupakan yang tertinggi kedelapan di dunia. Meskipun mengalami pertumbuhan, terdapat kesenjangan ekonomi yang amat lebar. Namun, sebagai perbandingan, menurut sejarawan Steven C. Topik di Amerika Serikat "pada tahun 1890, 80 persen populasi hidup di ambang batas kebutuhan dasar, sementara 20 persen mengendalikan seluruh kekayaan."