Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Majelis Perwakilan Irak
Pada tahun 2003, Saddam Hussein secara paksa dihapus dari kekuasaan oleh Amerika Serikat, Inggris dan sekutunya selama Perang Irak. Pada bulan Maret 2004, sebuah dewan yang didirikan oleh Otoritas Sementara Koalisi menandatangani sebuah konstitusi sementara yang disebut untuk pemilihan transisi Nasional Majelis selambat-lambatnya akhir bulan januari 2005. Majelis ini akan rancangan permanen konstitusi yang kemudian akan diserahkan untuk persetujuan oleh rakyat Irak dalam sebuah referendum.
Majelis Perwakilan Irak
Pemilihan untuk Majelis Nasional transisi (al-Jam`iyya al-Wataniyya) diselenggarakan pada 30 Januari 2005. Aliansi Irak Bersatu memenangkan 140 kursi dengan 48% suara. Sebanyak 85 anggota merupakan perempuan.
Majelis Perwakilan Irak
Pembicaraan Aliansi Irak Bersatu dan partai lain untuk membentuk pemerintahan koalisi dimulai segera setelah pemilu. Majelis mengadakan rapat pertama pada 16 Maret 2005. Setelah negosiasi berminggu-minggu antara partai politik utama, pada 4 April 2005, Arab Sunni Hajim al-Hassani terpilih sebagai ketua parlemen; seorang Syiah Hussain Shahristani dan Kurdi Aref Taifour terpilih sebagai wakil. Majelis memilih Jalal Talabani sebagai ketua Dewan Kepresidenan pada 6 April dan menyetujui penunjukkan Ibrahim al-Jaafari dan kabinetnya pada tanggal 28 April.
Majelis Perwakilan Irak
Sesuai dengan konstitusi yang disahkan 15 Oktober 2005, kewenangan legislatif diberikan kepada dua lembaga, Majelis Perwakilan dan Majelis Persatuan.
Majelis Perwakilan Irak
Majelis Perwakilan beranggotakan 325 orang yang dipilih setiap empat tahun, dengan dua masa sidang setiap tahunnya. Majelis ini mengesahkan undang-undang federal, mengawasi kerja eksekutif, meratifikasi perjanjian, dan menyetujui penunjukkan pejabat tertentu. Mereka memilih presiden republik, yang memilih perdana menteri dari koalisi mayoritas di Majelis. (Pada masa awal, tiga anggota Dewan Kepresidenan dipilih oleh Majelis Perwakilan untuk menjalankan tugas kepresidenan.)
Majelis Perwakilan Irak
Pemilihan untuk anggota Majelis Perwakilan diselenggarakan pada 15 Desember 2005. Majelis pertama kali rapat pada 16 Maret 2006, tepat setahun setelah rapat perdana majelis transisi.
Majelis Perwakilan Irak
Majelis Perwakilan Irak mempunyai nama yang sama dengan di negara Arab lainnya (مجلس النواب, "Majlis an-Nuwwab") seperti majelis rendah di Bahrain, Maroko, Yordania, dan Yaman, dan lembaga unikameral di Lebanon dan Tunisia. Namun dalam bahasa Inggris, terjemahan resmi dapat berbeda.
Majelis Perwakilan Irak
Majelis Persatuan, atau Majelis Federasi ("Majlis al-Ittihad"), terdiri dari perwakilan wilayah di Irak. Keanggotaan dan tanggung jawabnya tidak dinyatakan langsung di konstitusi dan akan ditentukan oleh Majelis Perwakilan.
Majelis Perwakilan Irak
Pada 12 April 2007, Muhammad Awad, anggota partai politik Dewan Dialog Nasional Irak dan 22 terluka, pada Pemboman Gedung Parlemen Irak 2007.
Majelis Perwakilan Irak
Sekelompok anggota parlemen Sunni memboikot parlemen karena Mahmoud al-Mashhadani disingkirkan sebagai ketua parlemen Juni 2007, akibat beberapa tindakan kontroversial. Mereka akhirnya kembali bergabung ke parlemen di bulan Juli setelah al-Mashhadani kembali diangkat sebagai ketua dengan kesepakatan ia akan mengundurkan diri setelah beberapa sidang. Anggota parlemen Syiah juga kembali dari boikot pada Juli setelah memperoleh hasil penyelidikan pemboman sebuah masjid Syiah. Parlemen ditekan oleh Amerika Serikat untuk mengesahkan undang-undang yang berhubungan dengan anggota Partai Ba'ath, distribusi pendapatan minyak, otonomi daerah, dan reformasi konstitusi, pada September 2007.
Majelis Perwakilan Irak
Gedung Parlemen diserbu oleh demonstran pada April 2016; para demonstran juga menyerang gedung-gedung di sekitar kompleks parlemen.
Azwar AN
Azwar AN () adalah seorang aktor dan sutradara berkebangsaan Indonesia.
Azwar AN
Azwar memulai karier di dunia teater pada tahun 1954. Pada tahun 1960, bersama teater Raden Intan, Azwar telah menghasilkan sejumlah pertunjukkan yang sebagian digelar di Tanjung Karang, Lampung, berjudul antara lain "Pemetik Lada", "Ayahku Pulang", dan "Terima Kasih, Pujaanku". Kemudian Azwar hijrah ke Yogyakarta dan memulai karier yang lebih luas di sana. Dimulai dari "Drama Tuan Kondektur" bersama Teater Ikasdrafi, disusul "Mr. X", "Jebakan Maut", "Pantomim", dan "Lawan Catur" bersama Teater Sriwijaya. Kemudian bersama Teater Antasari dalam "Alam Roh Kalimantan". Bersama Teater PWI Yogyakarta, Azwar mementaskan "Badai Asmara" dan "Nao Tungga Magek Jabang".
Azwar AN
Azwar memulai pengalamannya sebagai sutradara dengan bergabung dengan Bengkel Teater WS Rendra pada tahun 1969 dan menghasilkan karya-karya antara lain "Oedipus Rex", "Hamlet", "Machbet", "Qasidah Al Barzanji", "Modom-modom", "Menunggu Godod", dan "Dunia Azwar".
Azwar AN
Tahun 1972, Azwar hengkang dari Bengkel Teater dan mendirikan Teater Alam, dan sukses menggelar beberapa pementasan seperti "Di Atas Langit Ada Langit", "Si Bakhil", "Ketika Bumi Tak Beredar", dan lain-lain. Sempat pula mereka ke Malaysia mewakili Indonesia dalam Kuala Lumpur Art Festival 2.
Azwar AN
Azwar terjun ke dunia film pada 1974 sebagai aktor maupun sutradara.
Konvensi untuk Perluasan Wilayah Hong Kong
Konvensi antara Britania Raya dan Tiongkok, Mengenai Perluasan Wilayah Hong Kong, umumnya dikenal sebagai Konvensi untuk Perluasan Wilayah Hong Kong atau Konvensi Peking Kedua, adalah sebuah perjanjian sewa dan perjanjian tidak setara yang ditandatangani antara Qing Tiongkok dan Britania Raya pada tahun 1898. Salinan orisinal dari konvensi ini sekarang disimpan di Museum Nasional Istana di Taiwan.
Konvensi untuk Perluasan Wilayah Hong Kong
Setelah kekalahan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang Pertama (1894-1895), Inggris mengambil keuntungan dari perebutan kekuasaan negara Eropa lainnya untuk membagi negara dan memaksakan perjanjian di tengah pemerintah Tiongkok yang melemah.
Konvensi untuk Perluasan Wilayah Hong Kong
Konvensi ini ditandatangani pada tanggal 9 Juni 1898 di Beijing (Peking). Kontrak tersebut ditandatangani untuk memberikan yurisdiksi penuh Inggris atas lahan yang baru diperoleh yang diperlukan untuk memastikan pertahanan militer yang tepat dari koloni Inggris di sekitar pulau. Beberapa proposal awal untuk penggunaan lahan pada tahun 1894 termasuk ruang pemakaman, sebuah lapangan latihan bagi pasukan Inggris serta tanah untuk pembangunan. Dari perspektif Inggris keprihatinan atas keamanan dan pertahanan teritorial memberikan dorongan besar bagi perjanjian tersebut.
Konvensi untuk Perluasan Wilayah Hong Kong
Di bawah konvensi ini, wilayah utara dari yang sekarang bernama "Boundary Street" dan selatan dari Sungai Shenzhen, dan pulau-pulau di sekitarnya, kemudian dikenal sebagai "New Territories" disewakan kepada Inggris selama 99 tahun tanpa biaya sewa, berakhir pada tanggal 30 Juni 1997, dan menjadi bagian dari koloni mahkota Hong Kong. Kota Bertembok Kowloon dikecualikan dan tetap di bawah kontrol oleh Qing Tiongkok. Wilayah yang disewakan kepada Inggris awalnya diperintah oleh Kabupaten Xin'an, Provinsi Guangdong. Claude MacDonald, wakil Inggris pada waktu konvensi, mengambil sebuah perjanjian sewa selama 99 tahun karena dia berpikir hal tersebut "boleh dikatakan sama dengan selamanya."
Konvensi untuk Perluasan Wilayah Hong Kong
Beberapa tanah di bawah konvensi ini tetap berupa pedesaan dan merupakan rumah bagi hampir semua lahan pertanian Hong Kong yang tersisa. Namun, karena distrik kota telah menjadi semakin ramai, pemerintah telah mengembangkan daerah perkotaan sejak tahun 1950-an. Khususnya, daerah yang paling dekat dengan Kowloon telah menjadi terintegrasi dalam distrik Kowloon dan tidak lagi secara administratif tercakup dalam "New Territories". Dikarenakan pertumbuhan penduduk yang terus-menerus dan kepadatan penduduk di pusat kota, kota satelit "New Territories" tumbuh semakin penting ke arah dimana mayoritas kecil penduduk tinggal di sana sekarang.
John Chiang (politikus California)
John Chiang (; ) adalah seorang politikus Amerika dan anggota Partai Demokrat yang menjabat sebagai Bendahara Negara Bagian California sejak 5 Januari 2015. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kontroler Negara Bagian California dari 2007 sampai 2015 dan pada Badan Kesetaraan California dari 1997 sampai 2007.
John Chiang (politikus California)
Pada 17 Mei 2016, Chiang mengumumkan kampanyenya untuk Gubernur California dalam pemilihan 2018.
Karakul (topi)
Topi Karakul (atau Qaraqul) (Pashto/Persia: قراقلی) adalah sebuah topi yang terbuat dari rambut domba Qaraqul atau seringkali dari rambut lembu foetus. Topi triangular tersebut merupakan bagian dari pakaian adat orang asli Kabul yang telah dikenakan oleh beberapa generasi pria di Afghanistan. Rambut yang digunakan untuk membuatnya disebut sebagai "Astrakhan", "broadtail", "qaraqulcha", atau "lembu Persia". Qaraqul artinya rambut hitam dalam bahasa Turkic, mirip dengan jenis topi yang umum di kalangan orang Turkic. Topi tersebut berpucuk, dan terasa datar saat dipakaikan di kepala.
Karakul (topi)
Topi qaraqul biasanya dikenakan oleh pria di Asia Tengah dan Asia Selatan. Qaraqul dikenakan oleh mantan raja Afghanistan, Amanullah Khan pada 1919. Karakul, yang telah menjadi kekhasan bagi seluruh pria perkotaan berpendidikan sejak permulaan abad ke-20, telah menjadi mode di Afghanistan.
Partai Liberal (Britania Raya)
Partai Liberal adalah sebuah partai politik liberal yang menjadi salah satu dari dua partai utama di Britania Raya pada abad ke-19 dan ke-20.
Partai Liberal (Britania Raya)
Partai tersebut berkembang dari aliansi Whigs dan perdagangan bebas Peelite dan Radikal pada 1850an. Pada akhir abad kesembilan belas, partai tersebut membentuk empat pemerintahan di bawah William Gladstone.
Partai Liberal (Britania Raya)
(2011), 39-54. online
Zona Hijau (Bagdad)
Zona Hijau (Bahasa Arab: , "al-minṭaqah al-ḫaḍrā") adalah julukan yang diberikan untuk Zona Internasional Bagdad. Zona ini seluas di distrik Karkh, Bagdad, Irak. Zona ini merupakan pusat pemerintahan dari Pemerintahan Koalisi Sementara selama pendudukan Irak setelah invasi yang dipimpin Amerika tahun 2003 dan tetap menjadi pusat dari organisasi internasional di Bagdad. Nama resminya ketika masa Pemerintahan Sementara Irak adalah "Zona Internasional", namun "Zona Hijau" tetap menjadu istilah yang umum digunakan. Berbeda dengan "Zona Merah" yang berada di luar Zona Hijau, yang merupakan wilayah tak terlindungi tanpa pos militer. Kedua istilah ini berasal dari sebutan militer.
Zona Hijau (Bagdad)
Zona Hijau dulunya merupakan zona yang dilindungi di pusat ibu kota Irak yang menjadi markas dari pemerintahan Irak. Zona ini merupakan pusat administratif Partai Ba'ath. Zona ini awalnya tidak dirancang untuk menjadi tempat tinggal pejabat pemerintaha, namun pada akhirnya zona ini menjadi lokasi dari sejumlah pangkalan militer, kantor pemerintah, kementerian, istana kepresidenan yang dihuni oleh Saddam Hussein dan keluarganya. Gedung yang terbesar adalah Istana Republik yang merupakan tempat Saddam Hussein menjalankan pemerintahan.
Zona Hijau (Bagdad)
Zona ini direbut oleh pasukan militer Amerika Serikat pada April 2003 ketika pertempuran besar selama upaya pendudukan Bagdad. Selama itu, Saddam dan banyak pejabat tinggi dievakuasi dari zona tersebut untuk mengantisipasi pemboman udara oleh pasukan AS. Sebagian besar penduduk yang tersisa melarikan diri karena pasukan AS menutup ibu kota Irak dan takut ditangkap oleh pasukan Koalisi. Beberapa penduduk asli yang tidak melarikan diri tetap tinggal di daerah tersebut namun banyak juga yang menjadi penghuni liar yang disebut "Apartemen 215".
Zona Hijau (Bagdad)
Serangan udara Koalisi pada pertempuran membuat sebagian besar bangunan di pusat kota Bagdad ditelantarkan. Pemerintahan Koalisi Sementara yang datang setelah invasi memutuskan bahwa zona hijau ideal untuk digunakan sebagai markas. Jay Garner, kepala tim rekonstruksi, mendirikan markasnya di bekas Istana Republik; gedung lain digunakan oleh pejabat pemerintah dan kontraktor swasta. Akhirnya sekitar lima ribu pejabat dan kontraktor sipil menetap di daerah tersebut.
Zona Hijau (Bagdad)
Bangunan yang ditinggalkan tidak hanya menarik perhatian pasukan Koalisi, tetapi juga untuk tunawisma Irak. Orang-orang tersebut bukanlah yang kehilangan rumah karena konflik, tetapi sebagian besar merupakan masyarakat miskin perkotaan yang tunawisma sejak awal atau hidup di daerah kumuh sebelum perang dan menganggap pindah ke rumah terlantar di zona tersebut sebagai peningkatan standar hidup mereka. Mereka merasa karena mereka bukanlah Ba'athis, mereka punya hak yang sama untuk menempati rumah sama seperti Pemerintah Koalisi. Terdapat sekitar lima ribu warga Irak yang tinggal di Zona Hijau.
Zona Hijau (Bagdad)
Gerbang masuk Zona Hijau dikendalikan oleh pasukan Amerika yang terdiri dari beberapa pos-pos pemeriksaan. Mereka biasanya satu batalion tentara. Selain itu, satu batalion tentara koalisi dari Republik Georgia juga berjaga di pos pemeriksaan.
Zona Hijau (Bagdad)
Zona Hijau dikelilingi seluruhnya oleh beton tinggi dan pagar kawat berduri dengan akses masuk hanya melalui beberapa titik tertentu, semua dikendalikan oleh pasukan Koalisi. Dengan tingkat keamanan ini, Zona Hijau menjadi wilayah paling aman di Baghdad, dan terkadang dijuluki sebagai "gelembung". Sisi selatan dan timur dari zona ini dilindungi oleh Sungai Tigris – satu-satunya pintu masuk ke Zona Hijau dari sisi ini adalah Jembatan Arbataash Tamuz (14 Juli) (dinamai dengan tanggal rezim Saddam yang berkuasa.)
Zona Hijau (Bagdad)
Zona Hijau sering dibombardir oleh pemberontak dengan mortir dan roket, meskipun serangan ini hanya sedikit menyebabkan korban. Pada Oktober 2004 zona ini terkena serangan bunuh diri, yang menghancurkan bazaar dan Kafe Zona Hijau. Pada 12 April 2007, sebuah bom meledak di kantin Parlemen Irak, menewaskan Muhammad Awad (anggota Front Dialog Nasional Sunni) dan melukai 22 orang, termasuk wakil presiden. Zona Hijau dibombardir dengan roket dan mortir hampir setiap hari dari Paskah tahun 2008 sampai 5 Mei 2008, menyebabkan banyak korban sipil dan militer; Seperti yang dinyatakan USA Today Article 
"Persentase tertinggi dari roket dan mortir yang ditembakan berasal dari Kota Sadr.
Zona Hijau (Bagdad)
Sejak penyerahan kekuasaan kepada Irak, banyak fasilitas di Zona Hijau yang dijadikan kantor pemerintah baru Irak. Zona ini masih menjadi markas perusahaan militer swasta, dan kedutaan besar AS, Inggris, Australia dan Mesir. Kedutaan Besar AS terletak di bagian selatan dari Zona Hijau yang menghadap ke Sungai Tigris.
Zona Hijau (Bagdad)
Pada 1 Januari 2009, kontrol penuh dari Zona Internasional (atau "Zona Hijau") diserahkan kepada pasukan keamanan Irak.
Zona Hijau (Bagdad)
Pada 4 Oktober 2015, zona ini dibuka untuk umum dengan batasan-batasan tertentu.
Perjanjian Persahabatan Inggris-Jepang
Hubungan antara Inggris dengan Jepang bermula pada tahun 1600 pada masa awal Keshogunan Tokugawa dengan kedatangan William Adams, seorang pelaut dari daerah Gillingham, Kent, sebagai penasihat Tokugawa Ieyasu. Adams memfasilitasi pendirian pos perdagangan Inggris di Hirado pada tahun 1613, dipimpin oleh seorang kapten bernama John Saris yang telah memperoleh izin Segel Merah sebagai "izin bebas untuk menetap, melakukan pembelian, penjualan, dan barter" di Jepang. Akan tetapi, selama sepuluh tahun aktivitas kongsi sejak 1613 hingga 1623, selain dari kapal pertama "Clove" pada tahun 1613, hanya tiga kapal Inggris lain yang membawa muatan dari London ke Jepang. Inggris keluar pada tahun 1623 tanpa meminta izin dari pihak Jepang dan pada tahun 1639, keshogunan pun mengumumkan kebijakan menutup Jepang dari pengaruh luar. Hubungan perdagangan asing hanya dapat dilakukan dengan Belanda dan China hanya di Nagasaki di bawah monopoli ketat dari pemerintah.
Kebijakan menutup diri ini mengalami perlawanan beberapa kali dari Inggris, terutama pada tahun 1673 ketika kapal "Returner" yang mendatangi Pelabuhan Nagasaki mendapatkan penolakan untuk memperbarui hubungan perdaganan serta pada tahun 1808 ketika kapal tempur Britania Raya memasuki Nagasaki di masa Perang Napoleon untuk menyerang kapal Belanda dan mengancam untuk menghancurkan kota jika kapal tidak menerima suplai.
Perjanjian Persahabatan Inggris-Jepang
Pada awal abad ke-19, kebijakan isolasi terus diiringi dengan penolakan. Raja William II dari Belanda pada tahun 1844 mengirimkan sebuah surat yang menekan Jepang agar mengakhiri kebijakannya tersebut sebelum ada paksaan keras dari luar. Perwira Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1852 bersama beberapa kapal tempur diutus oleh Presiden Millard Fillmore untuk memaksa dibukanya pelabuhan-pelabuhan di Jepang untuk perdagangan Amerika Serikat, menggunakan "gunboat diplomacy" bila perlu. Terdapat perbedaan pendapat di dalam pihak Jepang sendiri mengenai bagaimana merespon kejadian tersebut yang dinilai mengancam kedaulatan ekonomi dan politik negara. Perry kemudian mengancam untuk berlayar langsung ke Edo, ibu kota negara, dan bila perlu menghanguskannya hingga rata dengan tanah. Ia akhirnya diizinkan untuk berlabuh di Kurihama pada 14 Juli 1852 untuk mengirimkan suratnya. Kedatangan Perry akhirnya berujung pada Konvensi Kanagawa, yang ditandatangani pada 31 Maret 1854, yang membuka Pelabuhan Shimoda dan Hakodate untuk kapal-kapal AS, menjamin keamanan kaum ekspatriat AS, dan didirikannya konsulat Amerika Serikat di Jepang.
Perjanjian Persahabatan Inggris-Jepang
Laksamana Rusia Yevfimy Putyatin pada awal Agustus 1853 tiba di Nagasaki bersama armadanya yang berjumlah empat kapal, satu bulan setelah Perry tiba di Uraga, dalam upaya untuk membuka Jepang. Pada saat itu, Rusia berada dalam Perang Krimea dengan Britania Raya di kubu lawan. Khawatir terhadap peluang pemrioritasan Rusia di Japan, Laksamana Muda Angkatan Laut Kerajaan Sir James Stirling, pemimpin dari Formasi Hindia Timur dan China AL Britania Raya, memimpin armada kapal tempur Britania Raya menuju Nagasaki pada 7 September 1854. Kapal yang dipimpinnya adalah fregat dengan iringan fregat uap dan "sloop-of-war" dan .
Perjanjian Persahabatan Inggris-Jepang
Stirling sebetulnya tidak diberi wewenang untuk merundingkan sebuah perjanjian. Penandatanganan konvensi pun dilakukan akibat adanya miskomunikasi. Pada awalnya, Stirling memiliki dua tujuan: untuk menyari dan menyerang armada Rusia sekalipun jika ia berada di wilayah perairan Jepang serta untuk mengkonfirmasikan netralitas Jepang di Perang Krimea. Ia juga membawa salinan pernyataan perang Britania Raya terhadap Rusia, bertanda tangan Ratu Victoria. Keshogunan Tokugawa yang memiliki rasa waspada kepada Britania Raya setelah Perang Opium, ditambah dengan perundingan Amerika Serikat, berasumsi bahwa Britania Raya berada di Nagasaki untuk permintaan yang sama. Stirling membawa penerjemahnya sendiri yaitu Yamamoto Otokichi, seorang ekspatirat Jepang berpendidikan rendah, dan dibantu oleh Jan Hendrik Donker Curtius, pejabat senior di Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda di Nagasaki. Pihak Jepang sementara itu memiliki Nishi Kichibei, seorang penerjemah bahasa Belanda yang dikenal kerap mengubah nada atau isi dari kalimat yang ia terjemahkan .
Perjanjian Persahabatan Inggris-Jepang
Secara spesifik, Sterling ingin mengkonfirmasi bahwa pelabuhan-pelabuhan Jepang akan terus menolak kapal-kapal Rusia, paling tidak selama perang berlangsung, sekalipun hal tersebut berarti bahwa kapal Britania Raya yang rusak juga akan ditolak untuk diperbaiki di Jepang. Dengan asumsi bahwa Stirling berada di Nagasaki atas alasan yang sama dengan Perry, di dalam diskusi pejabat keshogunan di Edo, Jepang berkesimpulan bahwa pembetukan sebuah perjanjian dengan Britania Raya tidak hanya tidak bisa dihindari, namun juga bahwa Britania Raya dapat menjadi negara yang mampu melampaui kekuatan Rusia yang kini memiliki rencana terhadap Kepulauan Kuril. Atas hal itu kemudian Sterling diterima oleh "Nagasaki bugyō", Mizuno Tadanori, yang sebelumnya telah diutus oleh pihak keshogunan ke Nagasaki untuk berunding dengan Perry serta memiliki pengetahuan tentang perjanjian yang telah ditandatangani bersama Amerika Serikat. Anggapan awal Mizuno terhadap Britania Raya diwarnai dengan kesalahan penerjamahan Nishi. Setelah tiga sesi perundingan (4, 9, dan 14 Oktober), garis besar perjanjian akhirnya selesai ditulis untuk kemudian ditandatangani oleh Mizuno dan "metsuke" Nagai Naoyuki.
Perjanjian Persahabatan Inggris-Jepang
Perjanjian ini memiliki tujuh pasal:
Pada pasal VI, ratifikasi diprediksi akan dilakukan oleh Yang Mulia Ratu Britania Raya dan “Yang Mulia Kaisar Jepang” selambat-lambatnya dua belas bulan. Pada saat itu, Shogun Tokugawa Iesada merupakan pemimpin Jepang secara de facto. Kaisar tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan orang asing. Sterling merundingkan perjanjian bersama perwakilan shogun meskipun kemudian Kaisar Kōmei mendukung isi perjanjian walaupun tidak dengan serta-merta.
Perjanjian Persahabatan Inggris-Jepang
Jepang dalam waktu pendek mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut yang tidak memberikan hal-hal baru yang berbeda dengan perjanjian Amerika Serikat dan juga paling tidak dapat melindunginya dari konfrontasi militer. Akan tetapi, bagi pihak Britania Raya, Sterling mendapat kritik bahwa perjanjian tersebut tidak menyebabkan pembuatan hubungan perdagangan resmi dengan Japan, serta hal-hal mengenai ekstrateritorialitas bagi warga asing disinggung dengan rancu. Selain itu, bagian akhir dari perjanjian tersebut dianggap dapat mencegah diadakannya perundingan lain. Satu-satunta kesempatan yang tersedia bagi Britania Raya adalah janjinya untuk menghadiahkan kapal uap kepada Kaisar Jepang.
Perjanjian Persahabatan Inggris-Jepang
Lord Elgin diutus oleh Ratu Victoria ke Jepang pada tahun 1858 untuk merundingkan perjanjian perdagangan, menggunakan pengiriman kapal yang dijanjikan sebelumnya sebagai alasan landasan untuk memulai perundingan. Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan Inggris-Jepang tahun 1858 kemudian dihasilkan yang memungkinkan pengurusan izin asing, ekstrateritorialitas bagi ekspatriat, dan pajak impor minimal untuk barang luar negeri. Jepang kini berada dalam "sistem perjanjian tidak setara" yang menjadi ciri hubungan antara negara barat dan negara Asia di masa itu. Perjanjian Persahabatan Inggris-Jepang diikuti oleh perjanjian serupa antara Jepang dan Rusia yaitu Perjanjian Shimoda pada 7 Februari 1855).
Tanaman Adam Eva
Tanaman Adam Eva adalah tanaman berdaun tunggal memeluk batang yang disebut juga tanaman Adam Hawa. Tanaman ini memiliki nama lokal nanas kerang atau sosongkokan. Panjang daunya dapat mencapai 30cm dengan lebar 3-6 cm. Tanaman ini memiliki buah berbentuk kapsul yang mengandung 2-3 biji yang berkerut (bentuk biji tanaman Adam Eva). Bunga tanaman ini majemuk yang berbentuk menyerupai kapal ataupun kerang.
Tanaman Adam Eva
Tanaman Adam Eva ("Rhoeo discolor") merupakan tanaman yang memiliki tingkat adaptasi yang baik pada berbagai kondisi lingkungan. Tanaman ini mengandung anti oksidan yang berguna sebagai obat kanker dan penyakit degeneratif.
Konvensi Chuenpi
Konvensi Chuenpi (juga dieja Chuanbi) adalah sebuah perjanjian antara Inggris Berkuasa Penuh Charles Elliot dan Komisioner Kekaisaran Tiongkok Qishan pada masa Perang Opium Pertama antara Britania Raya dan Dinasti Qing dari Tiongkok. Perjanjian ini disusun pada tahun 1841, namun tidak secara resmi diratifikasi karena penolakan oleh pemerintah Inggris dan Tiongkok. Merasa syarat-syaratnya yang tidak dapat diterima, kedua pemerintah memberhentikan masing-masing Elliot dan Qishan, dari posisi mereka. Menteri Luar Negeri Inggris, Lord Palmerston menyatakan bahwa Elliot memperoleh terlalu sedikit sedangkan Kaisar Daoguang percaya Qishan kebobolan terlalu banyak. Palmerston menunjuk Henry Pottinger untuk menggantikan Elliot, dan kaisar menunjuk Yishan untuk menggantikan Qishan, dengan bantuan Lungwan dan Yang Fang.