Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Stasiun MRT Khatib
Tanggal 19 September 2010 pada hari yang sama dengan gangguan kereta di JEMP, seorang penumpang berkebangsaan Birma usia 30-an mabuk dan jatuh ke rel ketika tersenggol oleh penumpang lain pada jam 00:45. Korban mengalami banyak patah tulang dan kaki kiri tertabrak kereta yang masuk stasiun. Akibatnya 4 kereta yang mengarah ke selatan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Korban dinyatakan meninggal pada jam 01:38 di Rumah Sakit Khoo Teck Puat yang berlokasi dekat stasiun.
Appalachia
Enam provinsi fisiografis Appalachia:
Appalachia
Topik lain:
Reklamasi daratan
Reklamasi daratan, biasanya disebut reklamasi, adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill..
Reklamasi daratan
Menurut Undang-Undang, definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau "drainase. Reklamasi dapat juga" didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu.
Reklamasi daratan
Reklamasi daratan umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata dan kawasan niaga.
Reklamasi daratan
Perluasan Lahan
Reklamasi daratan
Bagi negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, reklamasi dapat digunakan untuk mengatasi kendala keterbatasan lahan, yang nantinya dapat dimanfaatkan menjadi lahan pemukiman yang baru. Manfaat reklamasi pantai di sini adalah tanah diperoleh tanpa melakukan penggusuran penduduk.
Reklamasi daratan
Memperbaiki Kondisi Lahan
Reklamasi daratan
Manfaat reklamasi selanjutnya adalah menjadikan kawasan berair atau lahan tambang yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata.
Reklamasi daratan
Selain kedua keuntungan diatas, reklamasi yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dapat menghasilkan berbagai manfaat positif, seperti:
Reklamasi daratan
Seperti aktivitas pada umumnya, pro dan kontra juga terjadi pada pelaksanaan reklamasi. Sebelum reklamasi dilakukan, ada beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan:Tanpa persiapan yang matang, daerah reklamasi rawan terkena dampak negatif, seperti:
Namun dengan penanganan yang tepat, dampak negatif reklamasi pantai umumnya tidak bersifat permanen atau bahkan mungkin tidak akan terjadi.
Reklamasi daratan
Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi ("high water level"). Sistem timbunan dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) Hydraulic-fill: Tanggul dibuat terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pengurugan, atau (2) Blanket-fill: Tanah diurug terlebih dahulu, kemudian baru tanggul dibangun/dibuat dalam galian pada tepi..
Reklamasi daratan
Reklamasi dilakukan dengan cara mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada di dalam tanggul kedap air untuk dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi. Lahan polder dibagi menjadi berpetak-petak, dengan parit-parit untuk mengalirkan air menuju parit utama, yang kemudian dipompa ke dareah yang lebih tinggi dan dibuang ke laut. Bangunan tanggul dibuat di sekeliling lahan polder untuk melindungi lahan polder tersebut agar air tidak masuk ke daerah tersebut. Metode ini dapat digunakan dengan menggunakan backhoe dredger dan cutter suction dredger..
Reklamasi daratan
Reklamasi ini merupakan gabungan sistem "polder" dan sistem timbunan, yaitu setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan muka air laut tidak besar..
Reklamasi daratan
Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya tetapi elevasi muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut..
Reklamasi daratan
Asal bahan material yang akan digunakan untuk menimbun areal reklamasi dapat diperoleh dari (atau tempat) sebagai berikut:Kota yang paling berani mengadakan proses reklamasi adalah Dubai, Uni Emirat Arab. Reklamasi Dubai yang pertama adalah Palm Jumeirah. Pulau buatan berbentuk pohon palem ini memiliki luas 572.1 ha. Lahan yang dibuat terpisah dari pesisir, dengan bentuk yang dibuat cantik.
Reklamasi daratan
Di balik pembangunan reklamasi, pemerintah Dubai sadar bahwa lambat laun tambang minyaknya akan mengering, sehingga bisnis pariwisata dunia menjadi sorotannya saat ini. Dubai tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka dari itu ia berani melakukan reklamasi daratan untuk menarik turis asing. Pulau ini menjadi pusat hiburan kelas atas dengan fasilitas yang eksklusif. Setelah Palm Jumeirah, proyek reklamasi Dubai yang masih dalam penggarapan adalah Palm Jebel Ali, Palm Deira, dan The World.
Reklamasi daratan
Reklamasi Dubai ini dilaksanakan oleh perusahaan pengembang nasional Dubai, Nakheel Properties. Kegiatan pengurukan dilakukan Perusahaan Belanda bernama Van Oord Dredging, salah satu ahli reklamasi di dunia
Reklamasi daratan
Proyek reklamasi dunia lain yang terkenal adalah Pulau Sentosa. Pulau ini dulunya dikenal sebagai Pulau Blakang Mati yang kemudian digabungkan dengan pulau-pulau kecil sekitarnya. Pulau Sentosa seluas 500 hektar ini menjadi pusat wisata yang menawarkan berbagai macam fasilitas hiburan seperti hotel, taman, villa, dan arena permainan. Beberapa tempat wisata terkenal yang terdapat di pulau ini adalah Madame Tussauds, Underwater World, Dolphin Lagoon, Animal & Bird Encounters, Sentosa Adventure Park, dan Universal Studio Singapura.
Reklamasi daratan
Awalnya wilayah ini hanyalah pulau terpencil di Hongkong dan sepi penghuni. Lewat reklamasi di sebelah utara, timur dan timur laut Hongkong seluas 14 hektar, Tung Chung kini berubah wajah menjadi kota baru dengan magnet utamanya bandara international Hongkong dan wisata belanja. Area Tung Chung saat ini menjadi salah satu destinasi wisata utama di Hongkong. Citygate Outlets adalah magnet utama selain bandara international. Berada di jantung kota baru ini yang dihubungkan oleh MTR Tung Chung dan terminal bus, sehingga membuat Tung Chung menjadi mudah dikunjungi. Dikembangkan seluas 46,000 m2, pusat belanja ini menawarkan berbagai, hiburan, gerai makanan yang tersebar di lima lantai.
Reklamasi daratan
Reklamasi Belanda merupakan salah contoh reklamasi sukses dunia yang mendorong Indonesia untuk melakukan reklamasi serupa. Nama proyek disebut-sebut menjadi inspirasi “Port of Jakarta”. Port of Rotterdam memang merupakan salah satu proyek reklamasi sukses di dunia. Pelabuhan hasil reklamasi proyek Maaksvlakte 1 telah mencapai kapasitas maksimum, maka dibuka proyek Maasvlakte 2 yang menghasilkan pelabuhan baru yang sudah diberdayakan untuk kepentingan komersial sejak tahun 2013. Saat ini, Port of Rotterdam menjadi pelabuhan terbesar di benua Eropa dengan angka "throughput" per tahun sebesar 465 juta ton.
Reklamasi daratan
Di Indonesia, reklamasi untuk membentuk daratan yang dilakukan dari garis pantai disebut dengan reklamasi pantai, dan diatur melalui Peraturan menteri Pekerjaan Umum No. 40 tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Beberapa pihak juga menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai dasar hukum reklamasi, namun Permen KP tersebut hanya berisi pelimpahan wewenang pengelolaan dari menteri ke kepala daerah yang telah diatur butir-butirnya dan tidak mencakup pembuatan satuan kerja pengelolaan yang baru selain yang telah disebutkan.
Reklamasi daratan
Dalam Permen PU No. 40 tahun 2007, syarat untuk mengajukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yaitu:
Reklamasi daratan
Sedangkan tahap-tahap pelaksanaannya yaitu:
Reklamasi daratan
AMDAL yang belum dipublikasikan kepada umum, didiskusikan secara terbuka, dan disahkan oleh kementerian lingkungan tidak bisa menjadi syarat untuk mengajukan RDTR reklamasi.
Reklamasi daratan
Perusahaan pengembang reklamasi Benoa adalah PT Tirta Wahana Bali Indonesia. Tipe reklamasi ini adalah reklamasi darat dengan anggaran Rp. 30 Triliun. Alasan dicanangkannya reklamasi Benoa adalah kerusakan alam yang terjadi di kawasan ini.
Beberapa tujuan reklamasi Benoa akan dimanfaatkan untuk kawasan nelayan dan pertokoan tepi laut, kawasan hunian dan hotel "mangrove eco chalet," kawasan olahraga air dan "waterfront," kawasan taman "botanical," Pulau Pudut, kawasan kultur dan pura dan kawasan pusat belanja.
Reklamasi daratan
Status terkini dari perkembangan proyek reklamasi Teluk Benoa berada dalam tahap izin lingkungan yang diperoleh dari dokumen analisis dampak lingkungan atau disebut AMDAL, yang dikaji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejak awal tahun 2016, terdapat banyak kabar soal pengumuman hasil kajian AMDAL oleh Kementerian Lingkungan Hidup, akan tetapi sampai sekarang belum terdapat kepastian kelanjutan proyek reklamasi Teluk Benoa..
Reklamasi daratan
Pada tahun 1995, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52 mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keppres tersebut mengatur bahwa gubernur DKI Jakarta adalah pihak berwenang untuk reklamasi. Lampiran Keppres menunjukkan gambar di mana reklamasi tidak berupa pulau-pulau terpisah dari garis pantai utara melainkan perluasan Pantura. Namun, karena krisis moneter menimpa Indonesia pada tahun 1997, maka proses pembangunan ditunda.
Reklamasi daratan
Pada tahun 1999, DPRD dan Pemda DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso mengeluarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang 2010 dimana reklamasi masuk ke rencana tata ruang dan berubah dari rencana 1995. Tujuan reklamasi disebutkan untuk perdagangan dan jasa internasional, perumahan dan pelabuhan wisata. Perda RTRW mengatakan reklamasi seluas kurang lebih 2.700 hektar dan diperuntukkan bagi perumahan.
Reklamasi daratan
Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup, saat itu dipimpin Menteri Nabiel Makarim, menerbitkan Keputusan Menteri No. 14 yang menyatakan bahwa proyek reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta tidak layak dilaksanakan. Kementerian mengatakan bahwa reklamasi akan meningkatkan risiko banjir terutama di kawasan utara, merusak ekosistem laut, dan menyebabkan penghasilan nelayan menurun. Proyek juga akan membutuhkan sekitar 330 juta meter kubik pasir (untuk wilayah seluas 2.700 hektar), dan akan mengganggu PLTU Muara Karang di Jakarta Utara. Pada tahun 2003, enam kontraktor menggugat keputusan tersebut ke PTUN. Enam perusahaan tersebut adalah: PT Bakti Era Mulia, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, Pelindo II, PT Pembangunan Jaya Ancol and PT Jakarta Propertindo.
Reklamasi daratan
Terlepas dari proses pengadilan yang sedang berjalan, pada tahun 2007 Gubernur Sutiyoso menerbitkan izin prinsip untuk Pulau 2A yang kemudian menjadi Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group pada 19 Juli dalam Surat Gubernur Nomor 1571/-1.711. Mahkamah Agung memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam kasus gugatan enam kontraktor terhadap keputusan menteri yang menyatakan reklamasi tidak layak pada tingkat kasasi. Sebelumnya kementerian kalah di dua pengadilan di bawahnya. Namun pada tahun 2011 dalam persidangan Peninjauan Kembali kasus Kementerian Lingkungan Hidup vs enam kontraktor, Mahkamah Agung memenangkan enam kontraktor.
Reklamasi daratan
Dalam perkembangannya, reklamasi yang tadinya ditujukan untuk Pantai Utara Jakarta menurut Keputusan Presiden No.52/1995, berubah dengan seiring ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Presiden No. 54 tentang rencana tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pasal 70 menyatakan bahwa Keppres No. 52/1995 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di bawah Perpres 2008 tersebut. Namun Pasal 72 menyatakan Keppres No. 52/1995 sepanjang berkaitan dengan aspek tata ruang tidak lagi berlaku. Kedua pasal ini menjadi sumber perdebatan mengenai Keppres No. 52/1995 yang dijadikan dasar hukum utama reklamasi Teluk Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta.
Reklamasi daratan
Kawasan pantai utara Jakarta direncanakan untuk melalui proses reklamasi darat. Lahan yang akan direklamasi mencakup 17 pulau. Dua perusahaan pengembang yang sudah mendapatkan izin pada era kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo adalah PT Muara Wisesa Samudera yang merupakan anak perusahaan dari Agung Padomoro Group, dan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group,
Reklamasi daratan
Tujuan pembangunan setiap pulau memiliki fungsi berbeda, beberapa di antaranya yaitu:
Hingga saat ini reklamasi di Jakarta masih menuai pro kontra dari Pemprov Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di kementerian itu, Sudirman Saad mengatakan izin reklamasi itu bukan merupakan kewenangan kepala daerah, namun oleh Kementerian Kelautan. Reklamasi yang akan dilakukan pada 17 pulau belum pernah ada izin dari Kementerian
Reklamasi daratan
Pada Kamis (31/3/2016) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, M. Sanusi usai menerima uang dengan nilai total Rp 1.140.000.000. Uang suap itu diduga terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.
Reklamasi daratan
Akibat dari penangkapan ini, pada 18 April 2016, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan pemberhentian sementara atau moratorium reklamasi Pantai Utara Jakarta. Seluruh pihak sepakat bahwa reklamasi tidak salah, namun terdapat tumpang tindih peraturan yang perlu dibereskan.
Reklamasi daratan
Tipe reklamasi yang dijalankan di daerah ini adalah reklamasi darat (pesisir). Pemanfaatan lahan reklamasi pantai atau penimbunan laut terjadi di pesisir kota Makassar mulai gencar dilakukan sejak awal tahun 2000-an. Namun berjalan lambat karena adanya pro kontra reklamasi. Pemkot Makassar juga membuat "master plan" rencana reklamasi kawasan strategis bisnis global terpadu Makassar yang pada akhirnya direspon oleh Pemprov dengan membuat rencana pembangunan Centre Point of Indonesia (CPI). Koordinasi Advokasi Kopel Indonesia, Musaddaq dikutip media menyebutkan, proyek CPI tanpa perencanaan di RPJMD 2008-2013.
Reklamasi daratan
Anggaran yang digunakan bukan dari APBN, namun menggunakan APBD. Proyek tersebut belum direstui pemerintah pusat, karena tidak melalui mekanisme persetujuan legislaitf karena menimbun laut seluas 1.466,10 hektar. Sampai saat ini pro kontra reklamasi ini pun masih terjadi.
Reklamasi daratan
Pro-kontra reklamasi di berbagai daerah memicu pakar dari berbagai bidang untuk angkat bicara. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, misalnya. Ia menegaskan bahwa proyek reklamasi harus memiliki AMDAL yang memenuhi standar. Apabila tidak terpenuhi, izin pembangunan akan dicabut atau ditahan. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, juga mengeluarkan pernyataan serupa yang mengedepankan AMDAL yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. AMDAL memang menjadi syarat terpenting sebelum reklamasi dilanjutkan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengingatkan pengembang untuk menggarap serius AMDAL yang mencakup kajian potensi degradasi lingkungan dan rencana lingkungan terintegrasi, serta memperhatikan kepentingan dari segala pihak yang terdampak.
Reklamasi daratan
Penolakan yang terdengar di beberapa lokasi proyek reklamasi seperti Jakarta dan Bali umumnya berasal dari pihak-pihak terdampak yang merasa reklamasi kurang bermanfaat bagi diri mereka. Padahal apabila dilihat dalam jangka panjang, reklamasi mengandung beberapa manfaat positif yang dapat dirasakan oleh masyaraakt sekitar proyek. Dalam bidang ekonomi, misalnya. Reklamasi hampir dipastikan akan membuka lapangan kerja baru dan membuka kesempatan investasi yang semakin besar. Terbukanya lahan usaha baru di berbagai bidang, terutama pariwisata, juga akan meningkatkan pendapatan per kapita dan menggenjot daya beli masyarakat yang berdampat baik pada laju ekonomi bangsa. Pakar lain dari bidang ketahanan negara juga menyebutkan bahwa reklamasi dalam skala besar seperti Jakarta dapat menjaga kedaulatan bangsa dan menghindari konflik batas maritim dengan negara tetangga seperti Singapura.
Reklamasi daratan
Perlu disadari bahwa reklamasi memiliki untung-ruginya sendiri. Namun beberapa politikus mengingatkan rakyat dan pemerintah untuk mempertimbangkan baik kepentingan akar budaya maupun kepentingan komersil secara seimbang atau bahkan memanfaatkan polemik ini untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu
Lembah Hudson
Lembah Hudson merujuk pada lembah Sungai Hudson dan permukiman sekitarnya di negara bagian New York, Amerika Serikat, darii utara Westchester County ke utara hingga kota Albany dan Troy. Secara historis kawasan ini merupakan permukiman Eropa di Amerika Serikat timur laut dan tempat pertempuran strategis pada peperangan era kolonial, sekarang terdiri dari pinggiran kota wilayah metropolitan New York City di ujung selatan dan berubah menjadi teritori pedesaan, termasuk "eksurb" di utara.
Lembah Hudson
Lembah Hudsoon terbagi menjadi tiga wilayah: Lower, Middle dan Upper. Berikut adalah daftar county di Lembah Hudson menurut wilayahnya.
SMP Negeri 2 Lumajang
SMP Negeri 2 Lumajang merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lumajang. SMP Negeri 2 Lumajang diresmikan pada hari Minggu, tanggal 1 April 1979. Sekolah ini beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 49, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
SMP Negeri 2 Lumajang
Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Lumajang ini antara lain: Pramuka Gugus Depan "Budi Oetomo" 07123 - 07124, Pencak Organisasi / PO, Seni Tari, Taekwondo, Drum Band "Irama Mahardika", Olahraga, seperti Bola Basket, Musik.
Westchester County, New York
Westchester County adalah sebuah county yang terletak di negara bagian New York, Amerika Serikat. Westchester mencakup wilayah seluas dan memiliki populasi sekitar 950.000 jiwa yang menetap di 45 munisipalitas. County ini dinamai sesuai kota Chester di Inggris, dan ibu kota county ini adalah White Plains.
Westchester County, New York
County ini dikelilingi New York City dan Long Island Sound di selatan, Putnam County di utara, Connecticut di timur, Rockland County di barat. Westchester menjadi wilayah pinggiran kota berskala besar yang dibangun pertama di dunia. Perannya sebagai kota pinggiran berasal dari pengembangan kelas menengah atas di seluruh permukiman pada akhir abad ke-19 dan pertumbuhan penduduk yang cepat adalah hasil dari pengembangan tersebut.
Singapore Airlines Penerbangan 006
Singapore Airlines Penerbangan 006 adalah penerbangan terjadwal dari Bandara Changi Singapura ke Los Angeles International Airport dengan pemberhentian di Chiang Kai-Shek Airport (sekarang Bandara Internasional Taoyuan Taiwan) di Taiwan, Republik Tiongkok. Pada 31 Oktober 2000, pukul 15:17 UTC, 23:17 waktu Taipei, sebuah pesawat Boeing 747-412 mencoba lepas landas dari landasan pacu yang salah di Taipei selama topan, menghancurkan pesawat dan menewaskan 83 dari 179 penumpang. SQ006 adalah kecelakaan fatal pertama dari pesawat Singapore Airlines, sebelumnya kecelakaan fatal satu-satunya yang melibatkan SIA adalah kecelakaan SilkAir Penerbangan 185, yang dioperasikan oleh anak perusahaan SIA, SilkAir.
Singapore Airlines Penerbangan 006
Pada 31 Oktober 2000 pukul 15:00 UTC, atau pukul 23:00 waktu Taipei, sebuah pesawat Boeing 747-400 dengan registrasi 9V-SPK milik Singapore Airlines bergerak menuju Runway 05L Bandara Chiang Kai-Shek, Taiwan. Pesawat tersebut diterima Singapore Airlines pada 21 Januari 1997. Pemeriksaan terakhir pesawat tersebut dilakukan pada 16 September 2000 dengan hasil tidak ada cacat dan kerusakan.
Pada saat itu, terjadi badai yang diakibatkan topan Xangsane. Banyak pesawat dari Asia melakukan take off pada cuaca yang buruk ini, termasuk penerbangan SQ006 ini. Parahnya, Bandara Chiang Kai-Shek tidak memiliki radar tanah yang memantau pesawat di darat pada saat cuaca buruk. Pada pukul 23:15 waktu Taipei, Runway 05L sudah dibersihkan dari semua pesawat dan SQ006 diizinkan tinggal landas. Pada 23:16 waktu Taipei, pesawat tersebut memasuki Runway yang salah, yaitu Runway 05R yang sudah ditutup. Di Runway 05R, terdapat buldoser, evalator, eskavator, dan alat konstruksi lainnya yang sudah terparkir di Runway tersebut. Pesawat pun melakukan take off di runway tersebut. Sekitar 41 detik kemudian, pesawat menabrak eskavator dan menabrak bagian sayap dan mematahkan kedua sayap dari pesawat. Hidungnya menabrak buldoser yang sedang terparkir. Pesawat langsung meluncur deras menggerus bagian bawah pesawat dan tangki bahan bakarnya meledak sebelum berhenti dan bagian tengah pesawat terbelah menjadi dua tepat di sambungan sayap. Api langsung membakar pesawat dengan cepat. Pada 23:17 pemadam kebakaran sampai di lokasi kecelakaan dan langsung memadamkan api. Pukul 00:00 tengah malam api sudah padam. Para petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan mengevakuasi penumpang karena topan yang semakin kencang. Dari 159 penumpang, 79 penumpang tewas dan 80 penumpang selamat. Dari 20 awak penerbangan, tiga awak kokpit selamat dan 4 dari 17 awak kabin tewas. Sehingga jika ditotal 83 tewas dan 96 selamat dari kecelakaan ini.
Penyelidikan kecelakaan itu dilakukan oleh Dewan Keselamatan Penerbangan Taiwan (ASC). Dalam laporan bagian "Temuan Terkait Kemungkinan Penyebab," yang rinci menemukan faktor-faktor yang memainkan peran utama dalam kecelakaan, dinyatakan bahwa awak pesawat tidak meninjau rute taksi yang telah ditentukan, walaupun memiliki semua grafik yang relevan, dan sebagai akibat tidak tahu pesawat memasuki landasan pacu yang salah. Setelah memasuki landasan pacu yang salah, awak pesawat telah mengabaikan untuk memeriksa layar paravisual (PVD) dan layar penerbangan utama (PFD), yang akan menunjukkan bahwa pesawat itu berbaris di landasan pacu yang salah. Menurut ASC, kesalahan-kesalahan ini, ditambah dengan kedatangan topan dan kondisi cuaca buruk, menyebabkan awak pesawat kehilangan kesadaran situasional dan mereka tetap untuk mencoba lepas landas dari landasan pacu yang salah.