Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Prefektur (Jepang)
Secara historis, selama periode Edo, keshogunan Tokugawa mendirikan di sekitar sembilan kota terbesar di Jepang, dan 302 di tempat lain. Ketika pemerintah Meiji mulai membuat sistem prefektur pada tahun 1868, sembilan zona yang dikuasai bugyō diubah menjadi , sedangkan zona kotapraja dan zona selain "fu" diubah menjadi . Kemudian, pada tahun 1871, pemerintah menetapkan Tokyo, Osaka, dan Kyoto sebagai "fu", dan menurunkan "fu" lainnya ke status "ken". Pada tahun 1943, Tokyo diubah menjadi "to", jenis prefektur semu baru.
Prefektur (Jepang)
Terlepas dari perbedaan terminologi, ada sedikit perbedaan fungsional antara keempat jenis pemerintah daerah. Pemerintah daerah terkadang secara kolektif disebut sebagai dalam bahasa Jepang, yang merupakan kombinasi sederhana dari empat karakter.
Prefektur (Jepang)
Prefektur Osaka dan Kyoto disebut sebagai . Karakter Kanji ini merujuk pada zona perkotaan inti dari kepentingan nasional. Sebelum Perang Dunia II, undang-undang yang berbeda berlaku untuk "fu" dan "ken", tetapi perbedaan ini dihapuskan setelah perang, dan dua jenis prefektur sekarang secara fungsional sama.
Prefektur (Jepang)
Empat puluh tiga dari 47 prefektur disebut sebagai . Karakter Kanji ini berarti provinsi dan biasa digunakan untuk merujuk pada kabupaten di Cina, Taiwan, Indonesia, dan Vietnam.
Prefektur (Jepang)
Hokkaido disebut sebagai atau sirkuit. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk ke wilayah Jepang yang terdiri dari beberapa provinsi (mis. Wilayah pantai timur Tōkaidō, dan wilayah pantai barat Saikaido). Karakter ini secara historis pernah dipakai di Cina. (Di Korea, penggunaan historis ini masih digunakan sampai sekarang dan dipakai selama periode pemerintahan Jepang).
Prefektur (Jepang)
Hokkaido, satu-satunya "dō" yang tersisa hari ini, bukan salah satu dari tujuh "dō" yang asli (dikenal sebagai Ezo di era pra-modern). Nama saat ini diyakini berasal dari Matsuura Takeshiro, seorang penjelajah Jepang awal dari pulau itu. Karena Hokkaido tidak cocok dengan klasifikasi "dō" yang ada, sebuah "dō" baru dibuat untuk menutupinya.
Prefektur (Jepang)
Pemerintah Meiji awalnya mengklasifikasikan Hokkaido sebagai , dan kemudian membagi pulau itu menjadi tiga prefektur (Sapporo, Hakodate, dan Nemuro). Ketiganya dikonsolidasikan ke dalam satu pada tahun 1886, di tingkat prefektur tetapi lebih teratur di sepanjang garis wilayah. Pada tahun 1947, kegubernuran dibubarkan, dan Hokkaido menjadi prefektur seutuhnya. Akhiran "-ken" tidak pernah ditambahkan ke dalam namanya, sehingga akhiran "-dō" dianggap sama artinya dengan "prefektur".
Prefektur (Jepang)
Ketika Hokkaido didirikan, transportasi di pulau itu masih terbelakang, sehingga prefektur terbagi menjadi beberapa yang dapat memenuhi tugas administrasi dari pemerintah prefektur dan menjaga kontrol ketat atas pulau yang sedang berkembang. Subprefektur ini masih ada sampai sekarang, walaupun mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada yang mereka miliki sebelum dan selama Perang Dunia II. Mereka sekarang ada terutama untuk menangani dokumen dan fungsi birokrasi lainnya.
Prefektur (Jepang)
"Prefektur Hokkaido" secara teknis adalah istilah yang berlebihan karena "dō" itu sendiri menunjukkan prefektur, meskipun kadang-kadang digunakan untuk membedakan pemerintah dari pulau itu sendiri. Pemerintah prefektur menyebut dirinya "Pemerintah Hokkaido" daripada "Pemerintah Prefektur Hokkaido".
Prefektur (Jepang)
Tokyo disebut sebagai , seringkali diterjemahkan sebagai "metropolitan." Pemerintah Jepang menerjemahkan "Tōkyō-to" sebagai "Metropolitan Tokyo" di hampir setiap keadaan dan pemerintahnya secara resmi disebut "Pemerintah Metropolitan Tokyo".
Prefektur (Jepang)
Mengikuti kapitulasi Keshogunan Edo pada tahun 1868, "Tōkyō-fu" (sebuah prefektur perkotaan seperti Kyoto dan Osaka) didirikan dan mencakup daerah bekas kota Edo di bawah Fuhanken sanchisei. Setelah penghapusan sistem han dalam gelombang pertama penggabungan prefektur pada tahun 1871/1872, beberapa daerah di sekitarnya (bagian dari prefektur Urawa, Kosuge, Shinagawa dan Hikone) digabungkan ke Tokyo, dan di bawah sistem "distrik besar dan distrik kecil" ("daiku-shōku"), Tokyo dibagi lagi menjadi sebelas distrik besar yang dibagi lagi menjadi 103 distrik kecil, enam dari distrik besar (97 distrik kecil) meliputi daerah bekas kota Edo. Ketika distrik ritsuryō kuno diaktifkan kembali sebagai unit administratif pada tahun 1878, Tokyo dibagi lagi menjadi 15 distrik [kota] "(-ku)" dan enam distrik [pedesaan] ("-gun"; sembilan setelah transfer Tama dari Kanagawa pada 1893, delapan setelah penggabungan Tama Timur dan Toshima Selatan ke Toyotama pada 1896). Seperti halnya di daerah lain, distrik-distrik kemudian dibagi lagi menjadi unit kota / kota kecil ("-chō / -machi") dan unit desa / kecamatan ("-mura / -son"). Daerah yang belum tergabung dalam kelompok pulau Izu (sebelumnya bagian dari Shizuoka) dan Ogasawara (sebelumnya secara langsung dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri) juga menjadi bagian dari Tokyo pada abad ke-19. Ketika sistem kota dan distrik yang menaungi kota kecil dan kecamatan diperkenalkan oleh UU Pemerintah Daerah buatan Yamagata-Mosse dan penggabungan Meiji Raya 1889 semakin bertambah, 15 "-ku" menjadi distrik kota (selanjutnya disebut DK) Kota Tokyo, satu-satunya kota mandiri milik Tokyo ("-shi"), enam distrik pedesaan Tokyo dikonsolidasikan di 85 kota dan desa. Pada tahun 1893, ketiga distrik Tama dan 91 kota serta desa mereka menjadi bagian dari Tokyo. Karena pinggiran kota Tokyo tumbuh pesat pada awal abad ke-20, banyak kota dan desa di Tokyo digabungkan atau dipromosikan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1932, lima distrik lengkap dengan 82 kota dan desa mereka digabungkan ke Kota Tokyo dan dibagi dalam 20 DK baru. Juga, pada tahun 1940, ada dua kota lagi di Tokyo: Kota Hachiōji dan Kota Tachikawa.
Prefektur (Jepang)
Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan, "Tōkyō-fu" menjadi "Tōkyō-to", dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur "(dengan kata lain, otoritas "Metropolitan")". Tujuan reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggil "chiji", melainkan "chōkan" (~"kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaidō). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II – misalnya, semua walikota di negara itu diangkat menjadi seperti di era Meiji – dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.
Prefektur (Jepang)
Setelah perang, Jepang terpaksa mendesentralisasi Tokyo lagi, mengikuti istilah umum demokratisasi yang diuraikan dalam Deklarasi Potsdam. Banyak karakteristik khusus pemerintah Tokyo menghilang selama masa ini, dan DK-DK itu mengambil status kota yang semakin meningkat dalam beberapa dasawarsa setelah penyerahan diri. Secara administratif, distrik kota khusus (selanjutnya disebut DKK) hari ini hampir tidak dapat dibedakan dari kota lain.
Prefektur (Jepang)
Reformasi pascaperang juga mengubah peta Tokyo secara signifikan: Pada tahun 1947, 35 distrik kota ditata ulang menjadi 23 distrik kota khusus, karena banyak warganya yang meninggal selama perang, meninggalkan kota, atau ditransmigrasikan dan tidak kembali. Dalam reformasi pendudukan, distrik kota khusus, masing-masing dengan majelis terpilih ("kugikai") dan walikota ("kuchō") mereka sendiri, dimaksudkan agar setara dengan kota-kota lain bahkan jika beberapa pembatasan masih diterapkan. (Sebagai contoh, selama pendudukan ada sebuah badan kepolisian kota khusus untuk 23 DKK / bekas Kota Tokyo, namun komisi keselamatan publik DKK tidak disebutkan oleh pemerintah DKK, tetapi oleh pemerintah seluruh "Metropolis". Pada tahun 1954, pasukan polisi kota independen dihapuskan secara umum di seluruh negeri, dan polisi Prefektur / "Metropolitan" Tokyo lagi-lagi bertanggung jawab atas seluruh prefektur / "Metropolis" dan seperti semua pasukan polisi prefektur yang dikendalikan oleh komisi keselamatan publik prefektur / "Metropolitan" yang anggotanya ditunjuk oleh gubernur dan majelis prefektur / "Metropolitan"). Tetapi, sebagai bagian dari "jalan memutar" pada 1950-an beberapa dari hak-hak baru ini dihapus, langkah yang paling jelas adalah penolakan walikota yang dipilih secara langsung. Beberapa pembatasan ini dihapus lagi selama beberapa dekade. Tetapi baru pada tahun 2000 DKK diakui sepenuhnya sebagai entitas tingkat kota.
Prefektur (Jepang)
Terpisah dari langkah-langkah ini, karena pertumbuhan kota Tokyo kembali meningkat selama keajaiban ekonomi pascaperang dan sebagian besar bagian pulau utama Tokyo "Metropolis" menjadi bagian inti dari wilayah metropolitan Tokyo, banyak kota lain di Tokyo telah mentransfer beberapa dari otoritas mereka kepada pemerintah Metropolitan. Misalnya, Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo yang hanya bertanggung jawab atas 23 DKK hingga tahun 1960 sampai sekarang telah mengambil alih departemen pemadam kebakaran kota di hampir semua Tokyo. Struktur pemerintahan bersama untuk seluruh area metropolitan Tokyo (dan tidak hanya pinggiran barat dari DKK yang merupakan bagian dari prefektur Tokyo / "Metropolis ") sebagaimana dianjurkan oleh beberapa politisi seperti mantan gubernur Kanagawa Shigefumi Matsuzawa belum didirikan (lihat juga Dōshūsei). Forum kerja sama lintas-prefektur yang ada antara pemerintah daerah di daerah metropolitan Tokyo adalah asosiasi gubernur regional Kantō "(Kantō chihō chijikai)" dan "Pertemuan Shutoken" (secara formal "konferensi kepala eksekutif sembilan prefektur dan kota", "9 to-ken-shi shunō kaigi"). Tapi, ini bukan entitas publik lokal di bawah undang-undang otonomi daerah dan fungsi pemerintah nasional atau lokal tidak dapat secara langsung dialihkan kepada mereka, tidak seperti "Asosiasi Pemerintah Kansai" "(Kansai kōiki-rengō)" yang telah didirikan oleh beberapa pemerintah prefektur di wilayah Kansai.
Prefektur (Jepang)
Ada beberapa perbedaan dalam terminologi antara Tokyo dan prefektur lainnya: departemen polisi dan pemadam kebakaran lebih sering dipanggil ketimbang . Tetapi satu-satunya perbedaan fungsional antara Tōkyō-to dan prefektur lainnya adalah bahwa Tokyo mengelola distrik kota dan juga kota. Saat ini, karena distrik kota khusus memiliki tingkat kemandirian yang hampir sama dengan kota-kota Jepang, perbedaan administrasi antara Tokyo dan prefektur lainnya cukup kecil.
Prefektur (Jepang)
Di Osaka, beberapa politisi terkemuka yang dipimpin oleh Tōru Hashimoto, Wali Kota Osaka saat itu dan mantan gubernur Prefektur Osaka, mengusulkan rencana Kota Metropolitan Osaka, di mana Kota Osaka dan mungkin kota-kota tetangga lainnya, akan digantikan oleh distrik kota khusus yang mirip dengan Tokyo. Rencana itu kalah tipis dalam sebuah referendum di tahun 2015.
Prefektur (Jepang)
Ada beberapa cara untuk mengelompokkan dan mengurutkan prefektur-prefektur ini.
Prefektur (Jepang)
Prefektur di Jepang sering dikelompokkan menjadi delapan wilayah ("Chihō"). Wilayah-wilayah tersebut tidak ditentukan secara hukum, tidak memiliki pejabat terpilih, dan juga tidak berbadan hukum. Pengelompokkan prefektur berdasarkan wilayah geografis disusun secara tradisional. Pengelompokkan tersebut tersirat dalam kode ISO Jepang. Dari utara ke selatan (penomoran dengan urutan ), pengelompokkan prefektur dan wilayah di Jepang sebagai berikut:
Prefektur (Jepang)
Lihat untuk semua perubahan kala itu.
Distrik (Jepang)
Distrik berstatus di bawah prefektur dan di atas kota kecil dan desa serta setara dengan kota.
Distrik (Jepang)
Distrik awalnya disebut "kōri" dan memiliki sejarah tersendiri di Jepang. Meskipun "Nihon Shoki" menyatakan bahwa distrik didirikan selama Reformasi Taika, "kōri" aslinya ditulis . Hingga kemudian Kode Taihō mengubahnya menjadi (meniru pembagian wilayah di Cina). Di bawah Kode Taihō, status distrik dibawah dan di atas desa ( atau "sato").
Distrik (Jepang)
Ketika kekuatan pemerintah pusat melemah (dan dalam beberapa periode dihidupkan kembali) selama berabad-abad, provinsi dan distrik, meskipun tidak pernah secara resmi dihapuskan dan masih terhubung dengan posisi administratif yang diberikan oleh pengadilan Kekaisaran (atau siapa pun yang mengendalikannya), sebagian besar kehilangan relevansinya sebagai unit administratif dan digantikan oleh hierarki kepemilikan feodal. Pada periode Edo, subdivisi utama adalah kota shogun, yang diperintah oleh administrator kota "(machi-bugyō)", domain shogun ("bakuryō", biasanya dimaksudkan untuk memasukkan kepemilikan yang lebih kecil dari Hatamoto, dll.), kepemilikan besar ("han"/domain), dan ada juga sejumlah wilayah kecil seperti kepemilikan spiritual (kuil); sementara wilayah shogun terdiri dari wilayah yang luas dan bersebelahan, domain umumnya terdiri dari hanya satu kastil dan kota kastil, biasanya merupakan wilayah di daerah sekitarnya, tetapi di luar itu kadang-kadang serangkaian ekslave dan kantong yang terputus, dalam beberapa kasus didistribusikan di beberapa distrik di beberapa provinsi. Untuk alasan ini saja, mereka tidak praktis sebagai unit geografis, dan di samping itu, feodalisme periode Edo terikat pada pendapatan nominal suatu wilayah, bukan wilayah itu sendiri, sehingga shogun dapat dan melakukan redistribusi wilayah antar domain, perbatasan mereka umumnya tunduk untuk berubah, bahkan jika di beberapa tempat kepemilikan tetap tidak berubah selama berabad-abad. Provinsi dan distrik tetap menjadi kerangka referensi geografis terpenting sepanjang abad pertengahan dan awal modern hingga masa restorasi dan seterusnya – pada awalnya, prefektur diciptakan secara berurutan dengan pembagian feodal era shogun dan perbatasannya terus bergeser melalui merger, pemisahan, dan transfer teritorial sampai mereka mencapai sebagian besar negara mereka saat ini di tahun 1890-an.
Distrik (Jepang)
Kota "(-shi)", sejak tahun 1889 selalu menjadi milik langsung ke prefektur dan independen dari distrik. Sebelum 1878, distrik telah membagi seluruh negara dengan hanya beberapa pengecualian (Edo / Tokyo sebagai ibukota shogun dan beberapa kelompok pulau). Pada tahun 1878, distrik-distrik diaktifkan kembali sebagai unit administratif, tetapi kota-kota besar dipisahkan dari distrik-distrik. Semua prefektur ("-fu" dan "-ken" saat itu) – kecuali beberapa pulau terpencil – dibagi ke dalam distrik pedesaan ("-gun") distrik perkotaan ("-ku"), rintisan awal dari "shi". Secara geografis, distrik-distrik pedesaan terutama didasarkan pada distrik-distrik kuno, tetapi di banyak tempat distrik-distrik tersebut digabung, dipisah-pisah atau diganti namanya, di beberapa daerah, perbatasan prefektur melewati distrik-distrik kuno dan distrik-distrik diorganisir ulang untuk menyamai; distrik perkotaan benar-benar dipisahkan dari distrik pedesaan, kebanyakan dari mereka mencakup satu kota pada umumnya, tetapi kota terbesar dan paling penting, periode Edo "tiga ibukota" Edo / Tokyo, Kyoto, Osaka terdiri dari beberapa distrik perkotaan. (Ini hanya merujuk pada wilayah kota yang tidak diorganisasikan sebagai unit administrasi tunggal sebelum 1889, bukan prefektur Tokyo, Kyoto dan Osaka yang pada awalnya dibuat pada tahun 1868 sebagai penerus administrasi kota shogun, tetapi segera diperluas ke shogun sekitarnya domain pedesaan dan kepemilikan feodal dan pada tahun 1878 juga terdapat distrik pedesaan dan dalam kasus Osaka, satu distrik / kota urban lainnya dari tahun 1881.)
Distrik (Jepang)
Administrasi distrik dibentuk pada tahun 1878, tetapi majelis distrik hanya dibentuk pada tahun 1890 dengan diperkenalkannya kode distrik ("gunsei") sebagai bagian dari reformasi pemerintah daerah yang dipengaruhi Prusia pada tahun 1888-90. Dari tahun 1890-an, pemerintah distrik dijalankan oleh dewan eksekutif kolektif ("gun-sanjikai", 郡参事会), dipimpin oleh bupati yang ditunjuk ("gunchō") dan terdiri dari 3 anggota tambahan yang dipilih oleh majelis distrik dan satu ditunjuk oleh gubernur prefektur – mirip dengan kota (shi-sanjikai, dipimpin oleh walikota) dan prefektur (fu- / ken-sanjikai, dipimpin oleh gubernur).
Distrik (Jepang)
Pada tahun 1921, Hara Takashi, perdana menteri non-oligarki pertama (meskipun sebenarnya dari keluarga samurai domain Morioka sendiri, tetapi dalam karier sebagai politisi biasa di DPR) berhasil mendapatkan penghapusan lama dicari dari distrik – tidak seperti majelis kota dan prefektur yang telah menjadi platform awal untuk Gerakan Kebebasan dan Hak Rakyat sebelum Diet Kekaisaran didirikan dan menjadi basis kekuatan partai, pemerintah distrik dianggap sebagai kubu pengikut Yamagata Aritomo yang anti-liberal dan tradisi Kementerian Dalam Negeri sentralis-birokrasi. Majelis dan pemerintah distrik dihapuskan beberapa tahun kemudian.
Distrik (Jepang)
Pada hari ini, kota-kota dan desa-desa juga termasuk langsung ke prefektur; distrik tidak lagi memiliki administrasi atau majelis sejak 1920-an, dan karena itu juga tidak ada otoritas administratif – meskipun ada pengaktifan kembali de facto singkat distrik selama Perang Pasifik dalam bentuk kantor cabang prefektur (disebut "chihō jimusho", 地方事務所, "kantor / biro lokal") yang umumnya memiliki satu distrik di wilayah hukumnya. Namun, untuk tujuan geografis dan statistik, distrik terus digunakan dan diperbarui untuk merger kota atau perubahan status: jika kota atau desa (di seluruh negeri:> 15.000 pada tahun 1889, <1.000 hari ini) digabungkan menjadi atau dipromosikan ke kota [menurut definisi: tidak tergantung distrik] (di seluruh negeri: 39 tahun 1889, 791 tahun 2017), wilayah itu tidak lagi dihitung sebagai bagian dari distrik. Dengan cara ini, banyak distrik telah punah, dan banyak dari mereka yang masih ada hanya berisi segelintir atau sering hanya satu kota yang tersisa karena banyak kota dan desa saat ini juga jauh lebih besar daripada di era Meiji. Distrik-distrik tersebut digunakan terutama dalam "sistem pengalamatan Jepang" dan untuk mengidentifikasi area geografis yang relevan dan koleksi kota dan desa terdekat.
Distrik (Jepang)
Banyak terjadi ambiguitas. Hal ini disebabkan karena nama-nama distrik mengambil nama-nama dari provinsi zaman dahulu. Hal ini ditambah dengan kebijakan prefektur 2008 yang menarik batas distrik serupa dengan perbatasan provinsi-provinsi zaman dahulu.
Distrik (Jepang)
Prefektur Hokkaidō lahir jauh setelah sistem provinsi "ritsuryō" berlaku, dan berjarak hanya beberapa tahun dengan penerapan sistem prefektur terbaru, sehingga terdapat 11 provinsi termasuk beberapa distrik yang bernama serupa:
Buni (pohon)
Buni ("Antidesma bunius" (L.) Spreng.) adalah pohon penghasil buah yang dapat dimakan. Buah buni kecil-kecil berwarna merah, dan tersusun dalam satu tangkai panjang, menyerupai rantai (ranti).
Nama epitheton "bunius" berasal dari ilmuwan Jerman-Belanda Georg Eberhard Rumphius yang tinggal 45 tahun di Ambon.
Buni (pohon)
Buni termasuk tumbuhan yang sudah jarang dijumpai di pekarangan.
Buni (pohon)
Buahnya dapat dimakan sebagai buah meja, dibuat selai, atau difermentasi menjadi minuman alkohol di Filipina dan Jawa.
Buni (pohon)
Nama-nama lainnya: Boni, huni (Sunda), wuni (Jawa), bignai (Filipina).
Pulau Maud
Pulau Maud, nama asli "Te Hoiere" dalam bahasa Māori, adalah pulau terbesar kedua di Selat Marlborough pada ujung bagian utara pulau Selatan, Selandia Baru, dengan luas 320 ha.
Pulau Maud
Pulau Maud adalah cadangan alam penting yang digunakan para ilmuan dan pecinta alam. Pengunjung harus menggunakan surat izin khusus yang dikeluarkan oleh Departemen Konservasi Selandia Baru. Untuk menghormati usaha pecinta alam Don Merton, Kakapo dilepaskan ke pulau bebas predator pada tahun 1974 namun sekarang seluruh Kakapo dilepaskan di pulau lain seperti Pulau Codfish atau Pulau Anchor. Takahe juga di sana tahun 1985. Spesies langka lain adalah Kodok Pulau Maud ("Leiopelma pakeka"), dan Kodok Hamilton ("Leiopelma hamiltoni") pada tahun 1998.
Pulau Chalky
Pulau Chalky adalah pulau seluas 514 ha di barat daya Selandia Baru, dan merupakan bagian Taman Nasional Fiordland. Pulau ini memiliki pintu masuk dari Gerbang Chalky, di ujung barat daya Pulau Selatan, sepuluh kilometer barat laut Titik Puysegur, 15 kilometer tenggara Pantai Barat, dan 140 kilometer barat Invercargill.
Pulau Chalky
Pulau ini pertama dipetakan oleh Kapten James Cook pada tahun 1773, dan merupakan tempat singgah pemburu anjing laut di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19.
Pulau Chalky
Seluruh predator telah disingkirkan dari pulau ini oleh Departemen Konservasi Selandia Baru, dan sekarang digunakan sebagai cagar alam burung. Pulau ini adalah salah satu dari empat tempat perlindungan bayan yang tidak dapat terbang yaitu kakapo.
Algoritme Strassen
Algoritme Strassen dalam matematika, khususnya aljabar linear adalah sebuah algoritme yang dinamakan oleh Volker Strassen yang merupakan sebuah algoritme yang digunakan untuk perkalian matriks yang secara asimtot lebih cepat daripada algoritme perkalian matriks standar dan sangat berguna dalam penggunaanya untuk matriks yang berukuran besar.
Algoritme Strassen
Volker Strassen mempublikasikan algoritme Strassen tahun 1969. Meskipun algoritme ini hanya sedikit lebih cepat daripada algoritme standar untuk perkalian matriks, dialah yang pertama menjelaskan bahwa eliminasi Gauss adalah tidak optimal. Dalam tulisannya, dia memulai penelitian untuk melengkapi algoritme-algoritme yang lebih cepat seperti algoritme Winograd dari Shmuel Winograd pada 1980, dan yang lebih kompleks algoritme Coppersmith-Winograd dipublikasikan pada 1987.
Algoritme Strassen
Misalkan "A", "B" dua matriks persegi pada ring "R". Kita ingin menghitung produk matriks "C" sebagai
Algoritme Strassen
Jika matriks "A", "B" bukan bertipe 2 x 2 kita isi baris-baris dan kolom-kolom yang kosong dengan nol.
Algoritme Strassen
Kita partisi "A", "B" dan "C" kedalam matriks blok yang berukuran sama.
Algoritme Strassen
dengan
Algoritme Strassen
lalu
Algoritme Strassen
Dengan konstruksi ini kita tidak mengurangi jumlah dari perkalian-perkalian. Kita masih memerlukan 8 perkalian-perkalian untuk menghitung matriks-matriks "C" , dengan jumlah perkalian yang sama kita perlukan ketika menggunakan matriks perkalian standar.
Algoritme Strassen
Sekarang sampai pada bagian terpenting. Kita tetapkan matriks baru
Algoritme Strassen
Yang kemudian digunakan untuk mengekspresikan "C" dalam bentuk "M". Karena kita telah mendefenisikan "M" kita bisa mengeliminasi satu perkalian matriks dan mengurangi jumlah perkalian-perkalian menjadi 7 (satu perkalian matriks untuk tiap "M") dan ekspresi "C" sebagai
Algoritme Strassen
Kita iterasikan bagian diatas ke-n kali proses sampai submatriks-submatriks menjadi angka-angka.
Algoritme Strassen
Algoritme Strassen pada penerapannya mengubah metode standar dari perkalian matriks agar submatriks-submatriks yang cukup kecil menjadi lebih efisien. Fakta-fakta agar algoritme Strassen lebih efisien bergantung pada implementasi khusus dan hardware.
Algoritme Strassen
Perkalian matriks standar melakukan
perkalian-perkalian dari elemen-elemen dalam ring "R". Kita anggap penjumlahan-penjumlahan diperlukan karena bergantung pada "R", yang bisa jauh lebih cepat daripada perkalian-perkalian dalam implementasi pada komputer terutama jika ukuran dari entri matriks melebihi ukuran kata dari mesin.
Algoritme Strassen
Dengan algoritme Strassen kita bisa mengurangi jumlah perkalian-perkalian
Algoritme Strassen
Pengurangan dalam jumlah perkalian bagaimanapun akan sampai saat pilihan dari sedikit pengurangan kestabilan numerik.
Algoritme Strassen
function c = strass(a,b)
Catatan: program diatas hanya untuk matriks berukuran 1x1, 2x2, 4x4. Untuk matriks yang berukuran lebih besar, masih diperlukan penyempurnaan. Agar programnya bisa berjalan.
Hino Motors
Hino Motors, Ltd. (日野自動車, "Hino Jidōsha", ) atau populer dengan nama Hino adalah perusahaan multinasional yang memproduksi mesin diesel, truk, dan bus. Sejak 1973, perusahaan ini menjadi produsen truk medium dan truk heavy-duty di Jepang. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1942 ini berkantor pusat di Hino, Tokyo. Hino merupakan divisi dari Toyota Motor Corporation.