Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Saptaresi
Menurut kitab "Purana" yang disusun setelah "Weda", umur alam semesta terbagi menjadi beberapa jangka waktu sangat lama yang disebut "Kalpa". Kalpa yang sedang berlangsung sekarang bernama "Swetawaraha-kalpa", yang terbagi menjadi 14 satuan waktu yang disebut "Manwantara". Pada setiap Manwantara, umat manusia diturunkan oleh seorang Manu. Menurut kitab "Purana", Manu yang menjadi leluhur manusia pada Manwantara sekarang ini adalah Waiwaswata Manu, dan dia hidup pada zaman Satyayuga. Pada setiap Manwantara, tidak hanya Manu yang berganti, namun juga saptaresi. Informasi tentang 14 manwantara dapat ditemukan dalam beberapa kitab "Purana", namun informasi yang didapat dari suatu Purana seringkali berbeda bila dibandingkan dengan Purana lainnya. Di bawah ini disajikan informasi mengenai setiap manwantara, dan dihimpun dari kitab "Markandeyapurana", "Naradapurana", "Kurmapurana", dan "Matsyapurana".
Tarkul
Tarkul atau terakol, terkul dan tarkul adalah salah satu senjata yang terkenal di kalangan pelaut, pedagang dan bajak laut Nusantara. Tarkul pada awalnya menggunakan teknologi 'wheel lock' (kancing roda) yang mana kemajuan teknologi ini memungkinkan ia membakar bubuk bedil secara otomatis tanpa membutuhkan "fuze". Terakol berbentuk seperti pistol dan sejatinya merupakan perubahan bentuk dari pemuras yang dikecilkan. Terakol digunakan dalam perang raja, datu dan sultan-sultan di Filipina melawan Spanyol, dan juga oleh tentara Brunei menentang raja Brooke.
Tarkul
Terakol juga digunakan di Patani dan Malaka. Dalam Perang Naning juga senjata ini digunakan. Sekitar tahun 1530, terakol telah menjadi maju dengan penggunaan teknologi "flintlock" (kancing batu api) dan sejak itu ia lebih dikenali sebagai pistol di Barat.
Ynys Gored Goch
Ynys Gored Goch, kadang disebut Ynys Gorad Goch, adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Selat Menai di antara Gwymnedd dan Anglesey di Wales Utara. Pulau ini terletak di antara Jembatna Gantung Menai dan Jembatan Britannia.
Ynys Gored Goch
Di pulau ini terdapat sebuah rumah dan tempat pemrosesan ikan. Pulau ini merupakan pulau pribadi dan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan kapal.
Ynys Gored Goch
Dokumen pertama yang terkait dengan pulau ini berasal dari tahun 1590 yang menyebut pulau ini sebagai kepemilikan Keuskupan Bangor.
Federalisasi Uni Eropa
Federalisasi Uni Eropa merupakan proses institusional di mana Uni Eropa (UE) diubah dari bentuk konfederasi (suatu kesatuan negara-negara berdaulat) menuju suatu federasi (suatu negara federal tunggal dengan sebuah pemerintahan yang terpusat, terdiri dari sejumlah negara federasi yang semi-otonom). Terdapat diskusi yang sedang berlangsung mengenai sejauh mana Uni Eropa telah menjadi federasi selama beberapa dekade, dan yang lebih penting, pada tingkat apa Uni Eropa harus terus berkembang menuju negara federalis.
Federalisasi Uni Eropa
Sejak tahun 1950-an, integrasi Eropa telah melihat perkembangan sistem pemerintahan supranasional, karena lembaga-lembaganya bergerak lebih jauh dari konsep intergovernmentalisme sederhana dan lebih ke arah sistem federal. Namun, dengan Perjanjian Maastricht pada tahun 1992, unsur-unsur antar pemerintah baru telah diperkenalkan bersama dengan sistem yang lebih federal, sehingga lebih sulit untuk mendefinisikan Uni Eropa (UE). Uni Eropa, yang beroperasi melalui sistem gabungan antar-pemerintah dan supranasionalisme, tidak secara resmi merupakan federasi - meskipun berbagai pengamat akademis menganggapnya sebagai memiliki karakteristik sistem federal.
Federalisasi Uni Eropa
Gerakan Pan-Eropa memperoleh momentum dari tahun 1920 dengan pembentukan Uni Paneropa, berdasarkan manifesto Richard Coudenhove-Kalergi tahun 1923 bertajuk "Paneuropa", yang mempresentasikan gagasan tentang Negara Eropa yang bersatu. Gerakan ini, dipimpin oleh Coudenhove-Kalergi dan selanjutnya oleh Otto von Habsburg, adalah gerakan unifikasi Eropa tertua. Ide-idenya mempengaruhi Aristide Briand, yang memberikan pidato mendukung Uni Eropa di Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 September 1929, dan pada tahun 1930, yang menulis "Memorandum tentang Organisasi Rezim Uni Federal Eropa" untuk Pemerintah Perancis.
Federalisasi Uni Eropa
Pada akhir Perang Dunia II, iklim politik lebih menyukai kesatuan di Eropa Barat, yang dilihat oleh publik sebagai pelarian dari bentuk ekstrim nasionalisme yang telah menghancurkan benua tersebut.
Federalisasi Uni Eropa
Salah satu proposal yang praktis dan sukses pertama untuk kerjasama Eropa hadir pada tahun 1951 dengan Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa. Sejak saat itu, Komunitas Eropa berangsur-angsur berevolusi menjadi Uni di mana berbagai bidang kebijakan di mana negara-negara anggotanya berharap agar mendapatkan manfaat dari kerja sama ini.
Federalisasi Uni Eropa
Proses penggabungan kekuatan secara intergovernmentalisasi, menyelaraskan kebijakan nasional dan menciptakan serta menegakkan lembaga supranasional, disebut integrasi Eropa. Selain tujuan samar untuk "persatuan yang semakin erat" pada Deklarasi Resmi Uni Eropa tahun 1983, Uni (yang berarti pemerintah anggotanya) tersebut tidak memiliki kebijakan terbaru untuk menciptakan negara federal.
Federalisasi Uni Eropa
Perdebatan tentang persatuan Eropa kerap tidak jelas mengenai batas-batas 'Eropa'. Kata 'Eropa' secara luas digunakan sebagai sinonim untuk Uni Eropa, meskipun sebagian besar wilayah geografis benua Eropa tidak berada di Uni Eropa, dan beberapa Uni Eropa berada di luar Eropa (misalnya Guyana Perancis). Sebagian besar orang Eropa, bagaimanapun, tinggal di Uni Eropa.
Federalisasi Uni Eropa
Uni Eropa tidak secara hukum ("de jure") merupakan suatu federasi, walaupun berbagai akademisi berpendapat bahwa Uni Eropa mengandung beberapa karakteristik federal.
Federalisasi Uni Eropa
Profesor R. Daniel Kelemen dari Universitas Rutgers menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana berbagai cendekiawan melakukan pendekatan terhadap isu ini:
Federalisasi Uni Eropa
Tidak terbebani oleh prasangka bahwa Uni Eropa adalah " sui generis " dan tak tertandingi, pakar federalis sekarang secara teratur memperlakukan UE sebagai kasus dalam studi perbandingan mereka (Friedman-Goldstein, 2001; Fillippov, Ordeshook, Shevtsova, 2004; Roden, 2005; Bednar, 2006). Untuk keperluan analisis ini, UE memiliki atribut minimal yang diperlukan dari sistem federal dan yang terpenting Uni Eropa terbagi dengan banyak ketegangan yang sama yang menimpa sistem federal.
Menurut Joseph H. H. Weiler, "Eropa telah memetakan merek federalisme konstitusionalnya sendiri". Jean-Michel Josselin dan Alain Marciano melihat Pengadilan Eropa sebagai kekuatan utama di balik pembangunan tatanan hukum federal di Uni Eropa dengan Josselin menyatakan bahwa "pergeseran penuh dari konfederasi ke federasi akan diperlukan untuk secara lugas menggantikan prinsip negara-negara anggota vis-à-vis Uni oleh masyarakat Eropa. ...Sebagai akibatnya, baik fitur konfederasi dan federasi hidup berdampingan dalam lanskap peradilan."
Federalisasi Uni Eropa
Menurut Thomas Risse dan Tanja A. Börzel, "Uni Eropa tidak memiliki dua ciri penting dari sebuah federasi. Pertama, Negara-negara Anggota tetap menjadi 'tuan' dari perjanjian-perjanjian [yang ada], yaitu, mereka memiliki kekuatan eksklusif untuk mengamandemen atau mengubah perjanjian konstitutif Uni Eropa. Kedua, Uni Eropa tidak memiliki kapasitas 'pajak dan pengeluaran' yang nyata, dengan kata lain, tidak ada federalisme fiskal."
Federalisasi Uni Eropa
Akademisi lain berpendapat bahwa UE tidak mungkin berevolusi menjadi negara federal yang bersatu. Kelemen (bersama dengan Andy Tarrant) telah mengambil pandangan ini sendiri, dengan alasan bahwa batasan yang ditempatkan pada kapasitas birokrasi lembaga-lembaga Eropa – seperti ukuran Komisi Eropa yang relatif kecil – membentuk penghalang bagi terciptanya negara federal Eropa. Dalam kata-kata mereka: "oposisi politik yang luas terhadap pembentukan apa pun yang mendekati birokrasi eksekutif besar dan terpadu di Brussels telah lama mengakhiri harapan, bagi segelintir orang yang memendamnya, untuk menciptakan negara super Eropa." Beberapa poin umum dalam konteks ini adalah bahwa anggaran Eropa sangat kecil dan tidak banyak membiayai kegiatan ekonomi Uni Eropa; bahwa setiap negara anggota Uni Eropa memiliki hubungan luar negerinya sendiri dan memiliki militernya sendiri jika memang menginginkannya; bahwa seringkali negara-negara anggota Uni Eropa memutuskan untuk tidak menyetujui perjanjian yang mereka lawan; dan bahwa negara-negara anggota masih mempertahankan kedaulatan atas sejumlah besar daerah yang mungkin diharapkan untuk dipindahkan pada otoritas federal di bawah sistem federal. Satu fakta penting adalah bahwa perjanjian harus disetujui oleh semua negara anggota bahkan jika perjanjian tertentu memiliki dukungan di antara sebagian besar populasi Uni Eropa. Negara-negara anggota mungkin juga menginginkan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa suatu perjanjian tertentu tidak akan mempengaruhi posisi suatu negara pada isu-isu tertentu.
Federalisasi Uni Eropa
Penggunaan kata 'federal' itu sendiri menimbulkan sejumlah ketidaksepahaman. Valéry Giscard d'Estaing berbeda pendapat dengan Britania Raya terhadap masuknya kata "federal" dalam Konsitusi Eropa, dan karenanya mengganti kata tersebut dengan "Komunitas".
Federalisasi Uni Eropa
Mantan Presiden Parlemen Eropa, Martin Schulz menyerukan perjanjian Eropa baru untuk menyetujui rencana federalis ketika mengomentari euroskeptisisme dalam kongres Partai Sosial Demokratik Jerman pada Desember 2017. Schulz menginginkan tercapainya Uni Eropa Serikat pada 2025. Sementara itu, anggota parlemen Britania Raya yang juga politisi Partai Konservatif Daniel Kawczynski mendesak Britania Raya agar melawan Jerman untuk mencegah "Uni Eropa Serikat" pasca Brexit. Viktor Orbán, Perdana Menteri Hongaria meminta Uni Eropa untuk melepaskan "mimpi buruk" menjadi Uni Eropa Serikat, mengambil usul para pemimpin Uni Eropa yang ingin memperdalam integrasi ekonomi dan politik di antara anggota-anggotanya.
Délvidék
Délvidék (dalam bahasa Hongaria berarti "wilayah selatan"; ) adalah istilah yang mengacu kepada wilayah yang pernah menjadi bagian selatan Kerajaan Hongaria. Pada masa modern, istilah ini mengacu kepada kawasan Vojvodina di Serbia.
Délvidék
Pada abad pertengahan, istilah "Délvidék" mengacu kepada wilayah Verőce, Pozsega, Szerém, Bács, Torontál, Temes, Keve, serta Banat Macsó, Ózora, Só, dan Szörény.
Délvidék
Pada abad ke-18 dan ke-19, "Délvidék" hanya mengacu kepada wilayah Bácska dan Banat. Setelah pembubaran Austria-Hongaria pada tahun 1918, wilayah Délvidék hanya terbatas pada bekas wilayah Kerajaan Hongaria yang diserahkan kepada Yugoslavia. Selama Perang Dunia II, wilayah Yugoslavia yang diduduki dan dicaplok oleh Hongaria (Bačka, Baranja, Međimurje, dan Prekmurje) dalam sumber-sumber Hongaria disebut ""az anyaországhoz visszatért délvidéki területek"" ("wilayah selatan yang dikembalikan ke tanah air"). Wilayah Banat sendiri tidak lagi dianggap sebagai bagian dari wilayah tersebut.
Daftar juara NBA
National Basketball Association (NBA) (sebelumnya Basketball Association of America (BAA) dari tahun 1946 hingga tahun 1949) Final adalah seri kejuaraan NBA dan akhir dari "postseason" (periode setelah musim reguler NBA). Semua final telah memainkan format 7 terbaik dan pertandingan antara pemenang wilayah timur dan wilayah barat (dahulu Divisi sebelum 1970). Kecuali pada tahun 1950 yang mana juara Divisi Timur berhadapan pemenang antara juara Divisi Barat dan Tengah.
Sebelum tahun 1949, playoff ditetapkan tiga tahap turnamen di mana dua pemenang semifinal bertemu satu sama lain dalam final. Tim pemenang seri menerima Trofi Kejuaraan Larry O'Brian. Format kandang dan Tandang dalam NBA Final adalah sebuah format 2–2–1–1–1 (tim dengan catatan musim reguler lebih baik bermain di Kandang mereka di pertandingan 1, 2, 5 dan 7) selama 1947-1948, 1950-1952, 1957-1970, 1972-1974, 1976-1977, 1979-1984, 2014-sekarang. Final seri itu sebelumnya dalam format 2-3-2 (tim dengan catatan musim reguler lebih baik memainkan partai kandang mereka di game 1, 2, 6 dan 7) selama 1949, 1953-1955 dan 1985-2013, dalam format 1-1-1-1-1-1-1 selama 1956 dan 1971 dan dalam format 1-2-2-1-1 selama 1975 dan 1978.
Daftar juara NBA
Divisi Wilayah Timur memimpin atas Divisi Wilayah Barat Barat dalam Final seri (38-33). Divisi Tengah yang ditutup memenangi 1 kejuaraan. Boston Celtics dan Minneapolis / Los Angeles Lakers sendiri memiliki hampir setengah dari trofi, setelah memenangkan gabungan 33 dari 71 kejuaraan.
Daftar juara NBA
Angka kurung dalam tabel merupakan penampilan final NBA pada tanggal final NBA, dan digunakan sebagai berikut:
Daftar juara NBA
Kolom tim pemenang dan tim kalah menunjukkan beberapa kali tim tersebut telah tampil dalam final NBA serta masing-masing-masing tim NBA final rekor hingga saat ini.
Fyodor Petrov
Fyodor Fyodorovich Petrov (F.F. Petrov / ) adalah seorang perancang artileri asal Uni Soviet dan beberapa diantaranya memiliki kaliber yang sama dengan rata-rata kaliber yang digunakan kapal penjelajah ringan, 152mm.
Fyodor Petrov
Lahir 19 Maret 1902, Petrov merpakan pemimpin di beberapa Pabrik Artileri. Pabrik-pabrik tersebut membuat meriam artileri berat dan meriam tank, dari 152mm ML-20, 122mm D-2-5T, 122mm A-19, 107mm M-60, 85mm D-5T, dan masih banyak lagi.
Hak LGBT di Uni Eropa
Hak LGBT di Uni Eropa dilindungi dalam perjanjian dan hukum Uni Eropa (UE). Aktivitas seksual sesama jenis adalah legal di semua negara Uni Eropa dan diskriminasi dalam pekerjaan telah dilarang sejak tahun 2000. Namun negara-negara Uni Eropa memiliki hukum yang berbeda ketika menyangkut perlindungan yang lebih besar, seperti perkawinan sipil sesama jenis, pernikahan sesama jenis dan adopsi oleh pasangan sesama jenis.
Hak LGBT di Uni Eropa
Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa membuat ketentuan and untuk memerangi diskriminasi atas dasar orientasi seksual. Ketentuan-ketentuan ini diberlakukan oleh Perjanjian Amsterdam pada tahun 1999.
Hak LGBT di Uni Eropa
Lebih jauh, dari Piagam Hak Asasi menegaskan bahwa "setiap diskriminasi berdasarkan landasan apa pun seperti [...] orientasi seksual harus dilarang." Piagam ini disetujui pada tahun 2000 dan secara hukum mengikat pada tahun 2009.
Hak LGBT di Uni Eropa
Mengikuti dimasukkannya ketentuan di atas pada Perjanjian Amsterdam, "arahan membangun kerangka kerja umum untuk perlakuan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan" diberlakukan pada tahun 2000. Arahan kerangka kerja ini memaksa semua negara Uni Eropa untuk mengadopsi, dalam waktu tiga tahun, undang-undang anti-diskriminasi dalam pekerjaan. Peraturan tersebut harus memasukkan ketentuan untuk melindungi orang dari diskriminasi atas dasar orientasi seksual.
Hak LGBT di Uni Eropa
Dalam prakteknya, arahan ini melindungi warga Uni Eropa dari penolakan pekerjaan, atau dari pemecatan, akibat orientasi seksual mereka. Arahan ini juga melindungi mereka dari pelecehan yang dilakukan oleh rekan kerja mereka karena orientasi seksual. Arahan ini tidak mencakup penolakan layanan medis atau perawatan, penolakan diberikannya kamar "double" di hotel, perlindungan dari intimidasi di sekolah dan penolakan skema jaminan sosial (misalnya pensiun para korban dan bantuan keuangan kepada pengasuh). Namun, perlindungan di bawah undang-undang UE dalam situasi ini diberikan atas dasar ras atau gender.
Hak LGBT di Uni Eropa
Undang-undang anti-diskriminasi Eropa yang diusulkan akan melarang diskriminasi di bidang perlindungan sosial, keuntungan sosial, pendidikan dan akses pada pasokan barang, atas dasar keyakinan agama, disabilitas, usia, dan orientasi seksual. Namun arahan tersebut terhenti di Dewan, meskipun terdapat dukungan yang kuat dari Parlemen Eropa.
Hak LGBT di Uni Eropa
Hukum Uni Eropa saat ini mengambil pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu transgender. Meskipun Parlemen Eropa mengadopsi resolusi pada hak-hak transseksual sedini 1989, identitas transgender tidak dimasukkan ke dalam pendanaan Uni Eropa dan tidak disebutkan dalam undang-undang yang menetapkan Institut Eropa untuk Kesetaraan Gender (EIGE) sebagai orientasi seksual. Namun, hukum perkara dari Pengadilan Eropa memberikan perlindungan dengan menafsirkan diskriminasi atas dasar 'seks' untuk juga merujuk pada orang-orang yang telah melakukan 'pergantian jenis kelamin'. Dengan demikian semua hukum diskriminasi seks Uni Eropa berlaku pula bagi transgender. Pada tahun 2002, arahan kesamaan perlakuan tahun 1976 direvisi untuk memasukkan diskriminasi berdasarkan identitas gender, untuk mencerminkan kasus hukum pada arahan tersebut.
Hak LGBT di Uni Eropa
Antara tahun 2001 hingga 2006, "Program Aksi Komunitas untuk Memerangi Diskriminasi" melibatkan pengeluaran sebesar €100 juta untuk memerangi diskriminasi di sejumlah bidang, termasuk orientasi seksual.
Hak LGBT di Uni Eropa
Pada tahun 2009 Komisi Eropa telah bertindak untuk meredam undang-undang di Lituania yang termasuk bahasa homofobik dan juga bertujuan untuk mendukung pawai kebanggaan di sejumlah negara dan lainnya di bawah ancaman pelarangan.
Hak LGBT di Uni Eropa
Pada Juni 2010, Dewan Uni Eropa mengadopsi perangkat yang tidak mengikat untuk mempromosikan hak asasi manusia LGBT.
Hak LGBT di Uni Eropa
Pada Juni 2013, Dewan memperbaruinya untuk mengikat Panduan LGBTI yang menginstruksikan para diplomat Uni Eropa di seluruh dunia untuk membela hak asasi manusia kaum LGBTI.
Hak LGBT di Uni Eropa
Orang-orang yang secara terbuka menyatakan dirinya gay diizinkan untuk mengikuti dinas militer di semua negara anggota kecuali Siprus, Namun hal ini bertentangan dengan hukum di Eropa dan jarang ditegakkan.
Hak LGBT di Uni Eropa
Sejak Desember 2016, Malta menjadi negara pertama dan satu-satunya di Uni Eropa - serta di Eropa - yang melarang terapi pergantian jenis kelamin.
Hak LGBT di Uni Eropa
Di bawah ini adalah bagian dari responden per negara yang setuju dengan pernyataan berikut dalam Eurobarometer Khusus 2015 mengenai diskriminasi. Kolom terakhir adalah perubahan dari Eurobarometer 2006 di mana responden disajikan pernyataan yang sedikit berbeda "pernikahan Homoseksual harus diizinkan di seluruh Eropa".
Dinas Luar Negeri Eropa
Dinas Luar Negeri Eropa (, disingkat ) adalah lembaga independen Uni Eropa (UE) yang menangani hubungan diplomatik UE dengan negara-negara di luar UE. ' diresmikan pada tahun 2011 dan bertugas membantu Perwakilan Tinggi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan luar negeri dan kebijakan keamanan UE. ' berkedudukan di Brussel dan memiliki 140 Delegasi dan Kantor UE di seluruh dunia. ' bekerja sama dengan kementerian luar negeri dan pertahanan negara-negara anggota maupun lembaga UE lainnya seperti Komisi Eropa, Dewan dan Parlemen. Selain itu ' juga memiliki hubungan kerja dengan PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya.
Dinas Luar Negeri Eropa
Ketika Eropa semakin menjadi pemain ekonomi besar di dunia, keinginan mereka untuk dapat "berbicara dengan satu suara" dan menyelaraskan posisi kebijakan luar negeri nasional negara anggotanya mulai tumbuh. Selama tahun 1970-an, proses bertahap menuju kerja sama yang lebih politis akhirnya mulai terbentuk. Dengan KTT Den Haag tahun 1969 serta pertemuan Luksemburg yang mengadopsi laporan Davignon tahun 1970, fondasi yang membentuk Kerja Sama Politik Eropa (') mulai diletakkan. Harmonisasi kebijakan luar negeri negara anggota UE dalam bentuk ' dikembangkan di luar kerangka Perjanjian dan diarahkan sepenuhnya dari ibu kota nasional. Pertukaran informasi dan formulasi deklarasi bersama dalam kerangka " dikoordinasikan oleh Kepresidenan bergilir dengan peran kunci ada pada kementerian luar negeri nasional. Menyusul Laporan Davignon, pada tahun 1973 para Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota Komunitas Eropa mengadopsi laporan kedua Davignon perihal kerja sama politik yang menyoroti perlunya Eropa untuk membangun dirinya sebagai entitas yang berbeda di arena dunia, terutama dalam perundingan internasional, untuk mengenali posisi bersama dalam isu-isu internasional dan mempertimbangkan dampaknya terhadap politik internasional.
Dinas Luar Negeri Eropa
Pengukuhan kerjasama Eropa dalam kebijakan luar negeri secara resmi terjadi pada bulan Februari 1986 dengan adopsi Undang-Undang Eropa Tunggal ('). Menurut Pasal 30 ', negara-negara penandatangan melaksanakan pemberian informasi dan berkonsultasi mengenai setiap isu kebijakan luar negeri yang menjadi kepentingan bersama untuk memastikan bahwa pengaruh gabungan mereka digunakan seefektif mungkin dengan mengoordinasikan pemusatan posisi mereka dan pelaksanaan tindakan bersama.
Dinas Luar Negeri Eropa
Setelah krisis sandera Iran dan invasi Soviet ke Afghanistan, negara-negara Anggota menyadari bahwa kerangka ' yang ada tidak diperlengkapi untuk menangani krisis internasional secara memadai. Kurangnya tanggapan Eropa terhadap Krisis Teluk 1990-1991 juga mengungkap kekurangan dalam kerangka ' ini.
Dinas Luar Negeri Eropa
Pilar kedua dalam Perjanjian Maastricht (ditandatangani 7 Februari 1992) menggantikan kerangka ' dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (') dan untuk pertama kalinya memasukkan kebijakan keamanan dan pertahanan. Sehubungan dengan ', kepresidenan bergilir Dewan ditugaskan mewakili UE dan posisinya sedangkan Komisi tetap bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Komisi Eropa. Menurut Pasal J.1 ', UE dan negara-negara anggota harus menetapkan dan menerapkan ' yang mencakup semua bidang kebijakan luar negeri, tujuan keamanannya adalah: untuk menjaga nilai-nilai bersama, kepentingan mendasar dan kemandirian UE, untuk memperkuat keamanan UE dan negara-negara anggotanya dalam segala bentuk, menjaga perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB, Perjanjian Helsinki dan tujuan ', mempromosikan kerjasama internasional, pengembangan dan penguatan demokrasi dan supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.
Dinas Luar Negeri Eropa
Uni Eropa tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia namun harapan-harapan politik yang telah dikembangkan tidak pernah terpenuhi. Beberapa negara anggota, seperti Jerman dan Belgia adalah pendukung kuat "kebijakan luar negeri yang benar-benar padu" dan mendorong UE yang lebih terintegrasi. Beberapa negara anggota lainnya, terutama Inggris dan Perancis, kurang tertarik dengan pendekatan yang diusulkan untuk kebijakan luar negeri tersebut. Perbedaan pandangan ini menjadi isu sentral dalam perkembangan desain kebijakan luar negeri UE, dan hal ini mengarah pada pembentukan struktur pilar. Melalui pilar ' antar-pemerintah, UE berharap akan memperkuat suaranya di panggung mancanegara tanpa harus ke tingkat integrasi seperti dalam pilar Komunitas. Namun, karena sifat antar pemerintahnya, instrumen ' tidak mampu menggantikan kebijakan nasional dan melakukan tindakan bersama seperti instrumen pilar pertama. Sehingga " belum cukup untuk menghadapi tantangan dan krisis di panggung dunia.
Dinas Luar Negeri Eropa
Perjanjian Amsterdam membawa beberapa perubahan bertujuan untuk mencapai kebijakan luar negeri Eropa yang lebih koheren dan ' yang lebih efektif. Perjanjian Amsterdam membentuk unit kebijakan luar negeri di Sekretariat Dewan, yaitu '. Perjanjian ini memberikan peran Perwakilan Tinggi untuk ' kepada Sekretaris Jenderal Dewan. Tanggung jawab baru Sekretaris Jenderal ada dua aspek, yaitu membantu Dewan dalam urusan ', dan bertindak atas nama Dewan dalam melakukan dialog politik dengan pihak ketiga (atas permintaan Presidensi). Untuk pertama kalinya, "" dipangku oleh figur yang sama secara permanen, memberikan “wajah” bagi kebijakan luar negeri UE. Peran ini diberikan kepada Sekretaris Jenderal dengan harapan mengatasi kurangnya kontinuitas dalam representasi internasional UE karena kepresidenan bergilir di Dewan.
Dinas Luar Negeri Eropa
Berkembangnya peran manajemen krisis UE lebih lanjut mengarah pada perluasan Sekretariat dengan badan-badan baru seperti Staf Militer UE ("EUMS"), ', dan bahkan unit intelijen kecil yang dikenal sebagai ' (""). Bersamaan dengan itu Komisi Eropa mencoba untuk melengkapi fungsi informasi dan analisisnya dengan menugaskan Delegasi Komisi di luar negeri untuk aktif dalam melaporkan tentang situasi di lapangan. Dengan Perjanjian Amsterdam, prinsip pengumpulan dan pemrosesan informasi independen di tingkat UE menjadi lumrah dan semakin dilihat sebagai kebutuhan untuk pengembangan kebijakan luar negeri Eropa yang efektif.