Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Invasi Teluk Babi
Rencana semula adalah mendaratkan brigade pelarian (Brigade 2506) di daerah sekitar kota kolonial tua Trinidad, Kuba, yang terletak di provinsi tengah Sancti Spiritus sekitar 400 km barat daya Havana di kaki pegunungan Escambray. Pemilihan lokasi Trinidad memberikan sejumlah pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh brigade pelarian itu dan yang akan menguntungkan mereka pada waktu penyerbuan. Penduduk Trinidad umumnya menentang Castro dan pegunungan yang terjal di luar kota itu memberikan daerah operasi dan kesana pasukan penyerbu dapat mengundurkan diri dan melakukan perang gerilya apabila pendaratan itu gagal. Sepanjang tahun 1960, pasukan Brigade 2506 yang terus bertambah itu berlatih di lokasi-lokasi di seluruh Florida selatan dan di Guatemala untuk melakukan pendaratan pantai dan kemungkinan pengunduran diri ke gunung.
Invasi Teluk Babi
Namun, atas perintah Kennedy, misi itu diubah sehingga pendaratan Brigade 2506 dilakukan di dua titik di Provinsi Matanzas, 202 km tenggara Havana di ujung timur jazirah Zapata di Bahia de Cochinos (Teluk Babi). Pendaratan itu akan dilakukan di pantai Girón dan Larga. Pemerintah Castro telah diperingatkan oleh agen-agen senior KGB Osvaldo Sánchez Cabrera dan "Aragon," yang masing-masing meninggal dengan menyedihkan sebelum dan sesudah penyerbuan itu (Welch dan Blight, hlm. 113). Pemerintah AS sadar bahwa kemungkinan akan terjadi banyak korban.
Invasi Teluk Babi
Pagi hari 15 April 1961, tiga penerbangan pesawat pengebom ringan Douglas B-26B Invader dengan tanda Fuerza Aerea Revolucionaria (FAR - Angkatan Udara Revolusioner) pada pesawatnya, mengebom dan menembaki landasan-landasan udara Kuba di San Antonio de Los Baños, Bandara Internasional Antonio Maceo, dan landasan udara di Ciudad Libertad. Operasi Puma, kode yang diberikan untuk serangan udara terhadap Angkatan Udara Revolusioner Kuba itu, merencanakan serangan udara selama 48 jam di seluruh pulau tersebut untuk menghancurkan secara efektif kekuatan udara Kuba, memberikan jaminan kepada Brigade 2506 keunggulan udara terhadap pulau tersebut sebelum pendaratan yang sesungguhnya di Teluk Babi. Namun hal ini gagal, karena serangan udara itu tidak berlangsung terus-menerus seperti yang direncanakan semula, karena dibatasi oleh keputusan-keputusan pada tingkat tertinggi pemerintahan AS, dan Castro telah mengetahui terlebih dulu mengenai invasi ini dan telah menyingkirkan pesawat-pesawatnya hingga tidak bisa dihancurkan. Dari pesawat-pesawat Brigade 2506 yang dikirim pada pagi 15 April itu, salah satunya ditugasi untuk memberikan kisah heroik CIA dalam invasi tersebut. Pesawat B-26B dua penumpang yang dimodifikasi sedikit yang digunakan untuk misi ini dikemudikan oleh Captain Mario Zuniga. Sebelum berangkat, penutup mesin dari salah satu dari kedua mesinnya diangkat oleh petugas pemeliharaan, ditembak, lalu dipasang kembali untuk memberikan kesan bahwa pesawat itu telah ditembaki dari darat pada saat penerbangannya. Captain Zuniga berangkat dari sebuah pangkalan pembuangan di Nikaragua dalam sebuah misi penerbangan rendah solo yang akan membawanya ke atas provinsi paling barat, Pinar del Rio, Kuba, and kemudian ke timur laut menuju Key West, Florida. Begitu berada di atas pulau Kuba, Captain Zuniga terbang curam meninggi menjauhi gelombang Selat Florida ke suatu ketinggian di mana ia akan terdeteksi oleh instalasi radar AS berada di utara Kuba. Pada suatu ketinggian dan jarak yang aman di sebelah utara pulau itu, Captain Zuniga menghiasi mesin dengan lubang-lubang peluru hasil penembakan terlebih dulu pada penutup mesinnya, lalu mengirimkan pesan SIS dan meminta izin untuk segera mendarat di Stasiun Udara Angkatan Laut Boca Chica beberapa kilometer di sebelah timur laut dari Key West, Florida.
Invasi Teluk Babi
Pada saat pesan Captain Zuniga disampaikan kepada dunia pada tengah pagi tanggal 15 itu, tinggal satu pesawat pengebom Douglas dari Brigade itu yang belum kembali ke atas laut Karibia pada suatu bagian penerbangan selama 3 1/2 jam ke pangkalan mereka untuk kembali dipersenjatai dan mengisi bahan bakar. Namun, pada saat pendaratan, para awak penerbang itu menemukan pesan kawat dari Washington yang memerintahkan mereka untuk menunda tanpa batas semua operas pertempuran lebih lanjut terhadap Kuba.
Invasi Teluk Babi
Pada 17 April, sekitar 1.500 orang pelarian Kuba yang dilengkapi dengan persenjataan Amerika mendarat di pantai selatan Kuba di Teluk Babi. Mereka berharap akan mendapatkan dukungan dari penduduk setempat, dan bermaksud melintasi pulau itu ke Havana. CIA mengasumsikan bahwa invasi itu akan menimbulkan pemberontakan rakyat melawan Castro. Namun, operasi itu telah dinantikan oleh Castro, dan dalam mengantisipasi serangan itu, pemerintah menangkapi sejumlah besar orang Kuba anti Castro. Meskipun pasukan-pasukan Castro yang berada di lapangan itu sendiri menyerah, segera menjadi jelas setelah beberapa kontak senjata dengan pasukan-pasukan tambahan Castro bahwa para pelarian itu tidak akan mendapatkan dukungan efektif di lapangan penyerbuan dan kemungkinan akan kalah. Kennedy memutuskan untuk tidak memberikan dukungan udara AS kepada invasi yang gagal itu (meskipun empat penerbang AS konon terbunuh atau tertangkap di Kuba pada waktu invasi) karena ia menentang intervensi terbuka dan kenyataannya tak suatupun kecuali pasukan-pasukan darat AS yang dapat menyelamatkan operasi itu. Kennedy pun membatalkan sejumlah "sortie" pengeboman (hanya dua yang terjadi) pada Angkatan Udara Kuba yang diberikan perintah untuk tidak terbang, yang mungkin sudah akan melumpuhkan Angkatan Udara Kuba dan memberikan keunggulan udara kepada para penyerang. Marinir AS tidak dikirim, meskipun ada kapal-kapal pendukung di lepas pantai yang siap untuk mendarat begitu mendapat perintah. Pada saat pertempuran berakhir pada 19 April, 114 orang pelarian Kuba meninggal dan sisanya tertangkap.
Invasi Teluk Babi
Ke-1189 pasukan pelarian Kuba itu dengan cepat diadili dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena pengkhianatan. Setelah perundingan selama 20 bulan dengan AS, Kuba melepaskan para tawanan itu dengan imbalan bantuan makanan dan obat-obatan senilai $53 juta.
Invasi Teluk Babi
Invasi Teluk Babi yang gagal ini sangat memalukan pemerintahan Kennedy, dan membuat Castro kuatir tentang kemungkinan intervensi AS pada masa depan di Kuba. Akibat kegagalan ini, Direktur CIA Allen Dulles, Wakil Direktur CIA Charles Cabell, dan Wakil Direktur Operasi Richard Bissell dipaksa mengundurkan diri. Ketiga orang ini bertanggung jawab atas perencanaan operasi di CIA. Namun, pemerintah AS tetap melanjutkan operasi-operasi rahasia yang tidak kompeten di Kuba, dan belakangan melakukan Proyek Kuba untuk "menolong Kuba menggulingkan rezim Komunis itu." Ketegangan kemudian memuncak kembali dalam Krisis Misil Kuba tahun 1962.
Invasi Teluk Babi
CIA menulis sebuah laporan internal yang terinci yang menuduh bahwa kegagalan itu terletak semata-mata pada ketidakkompetenan internal. Sejumlah kekeliruan fatal oleh CIA dan analis Amerika lainnya ikut menyebabkan kegagalannya:
Invasi Teluk Babi
Banyak pemimpin militer cukup yakin bahwa invasi itu akan gagal namun mereka mengira bahwa Kennedy akan mengirimkan Marinir untuk menyelamatkan para pelarian itu. Namun, Kennedy tidak menginginkan perang besar-besaran dan meninggalkan para pasukan pelarian.
Invasi Teluk Babi
Sebuah artikel "Washington Post", "Soviets Knew Date of Cuba Attack" (Soviet tahu tanggal penyerangan Kuba) (April 29, 2000), menunjukkan bahwa CIA memiliki informasi yang menunjukkan bahwa Uni Soviet mengetahui invasi yang akan dilakukan dan tidak memberitahukannya kepada Kennedy. Radio Moskow malah menyiarkan siaran berbahasa Inggris pada 13 April 1961 yang meramalkan invasi "dalam sebuah rencana yang ditelurkan oleh CIA" dengan menggunakan "kriminal-kriminal" bayaran dalam tempo seminggu. Invasi itu terjadi empat hari kemudian.
Invasi Teluk Babi
Invasi ini seringkali dikritik karena menjadikan Castro bahkan lebih populer, menambahkan sentimen-sentimen nasionalistik terhadap dukungan bagi kebijakan-kebijakan ekonominya. Setelah pengeboman B-26 yang pertama, Castro mengumumkan revolusi "Marxis-Leninis". Setelah invasi itu, ia mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan Uni Soviet, sebagian untuk mendapatkan perlindungan, yang merintis jalan bagi Krisis Misil Kuba satu setengah tahun kemudian.
Invasi Teluk Babi
Setiap tahun masih dilakukan latihan bahaya penyerangan tahunan di seluruh Kuba pada 'Dia de la Defensa' (hari pertahanan) untuk mempersiapkan seluruh penduduk terhadap invasi.
Invasi Teluk Babi
Istilah "Teluk Babi" juga digunakan oleh Presiden Richard Nixon sebagai acuan rahasia terhadap pembunuhan Kennedy dalam percakapan Gedung Putih yang terekam dalam pita-pita rekaman Watergate.
Invasi Teluk Babi
Perlawanan terhadap Castro berlanjut di wilayah umum sekurang-kurangnya sampai 1965 dalam tindakan-tindakan yang disebut pemerintah Kuba sebagai Perang melawan para bandit.
Daerah istimewa
Konsep dasar daerah istimewa adalah konsep-konsep yang muncul dalam persidangan pendiri bangsa dalam BPUPKI dan PPKI, UUD 1945 asli, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan UUD 1945 setelah amendemen.
Daerah istimewa
Perdebatan mengenai apa itu daerah istimewa sebenarnya diawali dari voting bentuk negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Keadaan tersebut berlanjut dalam diskusi para bapak pendiri bangsa mengenai bentuk negara. Akhirnya dicari jalan tengah untuk kedudukan daerah yang berstatus "zelfbesturende landschappen" dalam lingkungan negara Indonesia dengan memunculkan ide daerah istimewa.
Daerah istimewa
Namun dalam sidang BPUPKI ada penyamaan antara "zelfbesturende landschappen" dan "volksgemeenschappen". Dengan demikian tidak hanya kesultanan maupun kerajaan, namun juga daerah mempunyai susunan asli, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya yang dapat ditetapkan sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara menghormati dan memperhatikan susunan asli daerah tersebut. Namun belum ada bentuk jelas bagaimana daerah istimewa tersebut.
Daerah istimewa
Dalam sidang PPKI konsepnya tidak jauh berbeda. "Zelfbesturende landschappen" ditegaskan hanya sebagai daerah bukan sebagai negara. Kesitimewaannyapun dikaitkan dengan susunan asli dari daerah tersebut. Demikian pula susunan asli "zelfstandige gemeenschappen/Inheemsche Rechtsgemeenschappen" seperti negeri di Minangkabau dihormati susunan aslinya. Panitia kecil yang dibentuk PPKI tidak memajukan usul apapun mengenai daerah istimewa. PPKI memutuskan kedudukan daerah istimewa ("Kooti" – bahasa waktu itu) untuk sementara ditetapkan tidak ada perubahan dan penyelesaian selanjutnya diserahkan pada presiden. Di luar sidang PPKI, Presiden Indonesia menetapkan empat piagam kedudukan untuk empat penguasa Jawa.
Daerah istimewa
Daerah istimewa dalam UUD 1945 asli diatur dalam bab VII pasal 18 mengenai pemerintahan daerah. Tidak banyak yang diberikan keterangan dalam pasal tersebut selain persyaratan “hak asal usul” dan istilah “daerah yang bersifat istimewa”. Jika ditilik dari peristilahan maka daerah istimewa pada waktu itu dekat dengan istilah daerah otonomi khusus saat ini. Hanya saja pemberian otonomi khusus tersebut diberikan untuk daerah-daerah yang berstatus "“zelfbesturende landschappen" dan "volksgemeenschappen”" pada zaman Hindia Belanda. Sayang tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai daerah-daerah mana saja yang berstatus khusus tersebut.
Daerah istimewa
Istilah daerah istimewa hanya muncul sekali dalam konstitusi RIS. Itupun hanya menyangkut satu daerah yang berstatus sebagai “Satuan Kenegaraan Yang Tegak Sendiri”. Dalam konstitusi ini muncul istilah Daerah Swapraja sebagai ganti istilah "Zelfbesturende landschappen". Ada empat pasal yang mengatur daerah swapraja pada konstitusi tersebut, mulai dari pasal 64-67. Dalam konstitusi tersebut ditegaskan Negara mengakui semua swapraja yang ada. Kedudukan swapraja sangat kuat. Pengaturan daerah swapraja diserahkan pada daerah bagian yang memiliki daerah swapraja tersebut dengan perjanjian politik, bukan dengan Undang-undang daerah bagian. Pengurangan maupun penghapusan wilayah atau kekuasaan daerah swapraja memerlukan kuasa Undang-undang Federal RIS. Semua pejabat Indonesia yang bertugas di daerah swapraja diganti oleh pejabat daerah swapraja yang bersangkutan. Segala perselisihan yang terjadi antara daerah bagian dan daerah swapraja diputus oleh Mahkamah Agung Federal.
Daerah istimewa
Sama seperti Konstitusi RIS, dalam UUD Sementara hanya muncul istilah daerah swapraja. Namun pengaturannya yang berbeda dengan Konstitusi RIS. Dalam UUD ini daerah swapraja diatur dalam pasal 132-133. Kedudukan daerah swapraja diatur dengan Undang-undang, dengan pengertian keinginan daerah swapraja akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Pemerintahan di daerah swapraja harus berdasarkan otonomi, permusyawaratan, dan perwakilan rakyat dalam kerangka negara kesatuan. Daerah swapraja dapat dihapus atas perintah Undang-undang. Perselisihan yang terjadi antara pemerintah mengenai undang-undang yang mengatur daerah swapraja dan peraturan pelaksanaannya diadili oleh pengadilan perdata. Semua pejabat daerah bagian RIS diganti dengan pejabat Indonesia.
Daerah istimewa
Pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua UUD, pasal 18 asli diamendemen menjadi pasal 18, 18A, dan 18B. Pengaturan daerah istimewa ditempatkan dalam pasal 18B ayat (1). Istilah yang digunakan juga berbeda menjadi “satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa”. Pengaturannya didasarkan pada undang-undang, tanpa merinci syarat suatu daerah istimewa. Selain itu dalam pasal ini dibedakan antara “satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa” dan “satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus”.
Daerah istimewa
Konsep pelaksanaan daerah istimewa adalah konsep-konsep yang muncul dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah secara umum sebagai pelaksanaan pasal (atau pasal-pasal) mengenai pemerintahan daerah dalam konstitusi. Konsep ini disusun secara kronologis, meliputi UU 22/1948 (UUD 1945 asli), UU 1/1957 (UUD Sementara 1950), UU 18/1965, UU 5/1974, UU 22/1999 (ketiganya UUD 1945 asli), dan UU 32/2004 (UUD 1945 amendemen).
Daerah istimewa
Undang-undang yang mengatur daerah istimewa pertama kali adalah UU 22/1948 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, syarat utama daerah istimewa adalah daerah yang telah memiliki pemerintahan sendiri sebelum adanya Republik Indonesia ("zelfbestuur"). Sedangkan bentuk keistimewaannya adalah terletak pada kepala daerahnya. Kepala daerah istimewa merupakan penguasa monarki. Selain itu dalam daerah istimewa yang terdiri atas gabungan dua "zelfbestuur" diangkat wakil kepala daerah. Selain itu daerah istimewa memiliki tingkatan daerah istimewa setingkat provinsi, setingkat kabupaten, dan setingkat desa .
Daerah istimewa
Undang-undang 1/1957 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah merupakan undang-undang yang disusun sebagai pelaksanaan pasal 131 dan 132 UUD Sementara 1950. Dalam undang-undang ini, syarat utama daerah istimewa adalah daerah yang berkedudukan sebagai daerah swapraja dan dengan mengingat pentingnya posisi daerah tersebut dalam kepentingan nasional dan perkembangan masyarakat. Keistimewaannya tetap berada pada kepala daerahnya. Selain itu dapat pula diangkat wakil kepala daerah. Penetapan daerah swapraja menjadi daerah istimewa sebenarnya pemberian bentuk baru kepada swapraja tersebut sekaligus merupakan penghapusan pemerintahan swapraja itu.
Daerah istimewa
Berbeda dengan dua undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, Undang-undang 18/1965 mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah, merupakan titik balik bagi daerah istimewa. Semua daerah swaparaja yang masih ada dihapus. Hanya Aceh dan Yogyakarta yang diakui sebagai daerah istimewa, itupun hanya sampai waktu tertentu. Daerah istimewa tidak diatur dalam bab khusus namun hanya ditempatkan pada aturan peralihan. Pemerintah mendesain untuk menghapuskan daerah istimewa secara pelan namun pasti. Dengan demikian akhirnya semua daerah di Indonesia sama kedudukannya dan hanya ada satu daerah khusus, Jakarta.
Daerah istimewa
Kebijakan pemerintah Orde Baru meneruskan kebijakan dari Orde lama, bahkan lebih sistematis untuk menghapus daerah istimewa. Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebutkan secara tegas dalam aturan peralihan Undang-undang 5/1974. Nama Aceh sebagai daerah istimewa tidak satupun disebut dalam undang-undang tersebut. Alih-alih DKI Jakarta diberi jaminan untuk diatur dengan undang-undang tersendiri.
Daerah istimewa
Walaupun reformasi mulai berjalan namun kedudukan daerah istimewa semakin miris. Penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah diberlakukan sama, tidak terkecuali Aceh dan Yogyakarta. Jaminan keistimewaan hanya diletakkan pada penjelasan sehingga kedudukannya tidak sekuat jaminan di dalam pasal-pasal. Hanya DKI Jakarta yang diberi kekhususan sebagai Ibukota Negara. Selain itu Provinsi Timor Timur juga akan diberi otonomi khusus sebagai opsi untuk mencegah separatisme di daerah bekas koloni Portugis itu. Di sisi lain muncul konsep baru bahwa yang dimaksud daerah istimewa adalah desa, bukan "zelfbestuur".
Daerah istimewa
Pasca perubahan UUD 1945, daerah istimewa tidak sendiri lagi dengan adanya daerah khusus. Walaupun demikian, daerah istimewa hanya diterjemahkan sebagai Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana undang-undang pemerintahan daerah semenjak 1965, undang-undang ini pun daerah istimewa hanya diatur dalam bab xiv ketentuan lain-lain pasal 225-227. Undang-undang ini mensyaratkan daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Semua ketentuan dalam undang-undang ini, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, berlaku juga bagi daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus. Dari semua daerah istimewa dan daerah khusus hanya Aceh, DKI Jakarta, dan Papua yang memiliki UU tersendiri. Sementara itu Yogyakarta yang tidak diatur dengan UU tersendiri, harus tunduk pada semua pengaturan undang-undang ini. Dari kenyataan ini keistimewaan Yogyakarta hanya tinggal nama.
Daerah istimewa
Konsep teknis daerah istimewa adalah konsep-konsep yang muncul dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah istimewa kasecara khusus sebagai pelaksanaan pasal (atau pasal-pasal) mengenai pemerintahan daerah dalam konstitusi dan dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Konsep teknis ini meliputi UU 44/1999 dan UU 11/2006l untuk Aceh, serta UU 13/2012 untuk DIY.
Daerah istimewa
UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan undang-undang pertama yang khusus mengatur Aceh. Undang-undang ini termasuk undang-undang pendek, sebab hanya terdiri dari 13 pasal.
Daerah istimewa
Dalam undang-undang ini keistimewaan [Aceh] didefinisikan sebagai kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Keistimewaan [Aceh] merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.
Daerah istimewa
Adapun penyelenggaraan keistimewaan meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Daerah istimewa
UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan perpaduan harmonis antara UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Undang undang ini termasuk undang-undang yang panjang sebab memiliki 273 pasal. Dalam UU ini, tidak ada definisi baru mengenai keistimewaan Aceh. Namun langsung kepada urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu keistimewaan Aceh juga dinikmati oleh Kabupaten dan Kota di lingkungan Aceh.
Daerah istimewa
UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan undang-undang pengakuan kembali keistimewaan Yogyakarta, setelah 47 tahun keistimewaan Yogyakarta mati segan hidup tak mau. Undang undang ini termasuk undang-undang yang menengah, berisi 51 pasal dan termasuk salah satu undang-undang yang terlama pembahasannya (2007-2012). Versi resmi dari pemerintah meliputi versi 2007 (Depdagri-JIP UGM) dan versi 2010.
Daerah istimewa
Keistimewaan Yogyakarta didefinisikan sebagai keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Daerah istimewa
Sebagaimana DKI Jakarta, kewenangan istimewa DIY terletak pada level provinsi. Kewenangan istimewa DIY meliputi: (a). tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b). kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c). kebudayaan; (d). pertanahan; dan (e). tata ruang. DIY diberikan kewenangan untuk mengatur urusan keistimewaan dengan Perdais (Peraturan Daerah Istimewa).
Daerah istimewa
Daerah-daerah istimewa di Indonesia adalah daerah maupun entitas hukum yang memiliki status istimewa di wilayah Indonesia, baik karena hak asal-usulnya maupun sejarahnya, baik yang dibentuk maupun hanya sekadar diakui, baik oleh Negara Indonesia maupun oleh Pemerintah Kolonial Belanda.
Daerah istimewa
Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Aceh menerima status istimewa pada 1959, tiga tahun setelah pembentukan kembali pada 1956, dan sepuluh tahun sejak pembentukan pertama 1949. Status istimewa diberikan kepada Aceh dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Namun pelaksanaan keistimewaan tidak berjalan dengan semestinya dan hanya sebagai formalitas belaka.
Daerah istimewa
Pasca penerbitan UU 44/1999 keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, meliputi: ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan adat meliputi Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat Aceh (misal Majelis Adat Aceh, Imeum mukim, dan Syahbanda).
Daerah istimewa
Keistimewaan di bidang pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam serta menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah. Keistimewaan di bidang peran ulama meliputi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.