Holokaus
Sepanjang tahun 1930-an, hak-hak hukum, ekonomi dan sosial orang-orang Yahudi terus dibatasi. Jika secara hukum seseorang diidentifikasi sebagai Yahudi, maka Nazi akan menganggap keturunannya juga Yahudi. Bahkan keturunannya yang sudah berpindah agama dari Yahudi setelah tanggal 18 Januari 1871 (pendirian Kekaisaran Jerman) juga dianggap sebagai Yahudi. Sejarawan Israel Saul Friedländer menyatakan bahwa "Nazi mengakui ke-Jerman-an orang-orang berdasarkan kemurnian darah dan dari keasliannya di tanah Jerman yang suci." Pada tanggal 1 April 1933, terjadi pemboikotan terhadap bisnis warga Yahudi, yang menjadi kampanye antisemitisme Nazi pertama. Aksi ini pada awalnya direncanakan akan berlangsung selama seminggu, namun kemudian dibatalkan setelah satu hari karena kurangnya dukungan rakyat. Pada tahun 1933, serangkaian undang-undang disahkan. Undang-undang ini antara lain berisikan "paragraf Arya", yang mengecualikan orang-orang Yahudi dari sektor-sektor penting negara. Hukum ini selanjutnya dikenal dengan Hukum untuk Pemulihan Layanan Sipil Profesional, yang merupakan hukum antisemit pertama yang disahkan dalam masa Reich Ketiga. Hukum-hukum selanjutnya mulai bermunculan satu persatu; Hukum Dokter; dan Hukum pertanian, yang melarang orang Yahudi untuk memiliki peternakan atau ikut serta dalam sektor pertanian. Pengacara-pengacara Yahudi dipecat. Di Dresden, pengacara Yahudi diseret keluar dari kantornya dan dipukuli. Atas desakan dari Presiden Hindenburg, Hitler menambahkan pengecualian yang mengizinkan para Pegawai Negeri Sipil veteran Perang Dunia I, atau yang ayah dan putranya pernah melayani Jerman dalam perang, untuk tetap menempati jabatannya. Namun Hitler mencabut pengecualian ini pada tahun 1937. Orang-orang Yahudi dikeluarkan dari sekolah-sekolah dan universitas (Undang-Undang untuk Mencegah Kesesakan di Sekolah), dari Asosiasi Jurnalis, dan dari jabatan pemilik atau editor surat kabar.
Pada bulan Juli 1933, Undang-Undang untuk Pencegahan Penyakit yang mewajibkan penderitanya untuk disterilisasi disahkan. Akibatnya, lebih dari 400.000 penderita cacat mental dan fisik dikirim ke kamp-kamp konsentrasi untuk "dibersihkan". Pada tahun 1935, Hitler memperkenalkan Hukum Nuremberg, yang menyatakan bahwa: Yahudi dilarang menikah atau berhubungan seks dengan "bangsa Arya" (Hukum untuk Melindungi Darah dan Kehormatan Jerman). Yahudi Jerman dilucuti kewarganegaraannya dan semua hak-hak sipil mereka dicabut. Hitler menggunakan istilah "Hukum Darah" untuk menggambarkan "upaya hukum guna memecahkan masalah Yahudi, dan jika masih mengalami kegagalan, maka akan ditransfer pada solusi akhir dari Bagian Sosialis Nasional." Hitler mengatakan bahwa jika "masalah Yahudi" ini tidak dapat terselesaikan dengan undang-undang, maka "selanjutnya harus diserahkan secara hukum kepada Partai Sosialis Nasional untuk dilakukan solusi akhir." Solusi akhir atau ""Endlösung"" ini menjadi standar eufemisme Nazi untuk menyebut tindakan pemusnahan orang-orang Yahudi. Pada bulan Januari 1939, Hitler mengatakan dalam sebuah pidato publik: "Jika Yahudi yang berada di dalam ataupun di luar Eropa sekali lagi berhasil menjerumuskan negara ke dalam perang dunia, maka konsekuensinya para Yahudi harus dimusnahkan dari Eropa." Kutipan dari pidato ini digunakan untuk menyimpulkan film propaganda Nazi tahun 1940 berjudul The Eternal Jew ("Der ewige Jude"), yang bertujuan untuk memberikan alasan dan pembenaran untuk memusnahkan orang-orang Yahudi dari Eropa.