Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Universitas Papua
Dalam pengembangannya sejak tahun 2012 - 2015 UNIPA mengalami perkembangan sangat pesat. Selain telah mengalami perubahan dari nomenklatur lama dengan OTK Universitas Papua menjadi nomenklatur baru dengan OTK Universitas Papua, UNIPA telah berhasil mendirikan 7 Fakultas baru. Dengan demikian saat ini UNIPA memiliki 13 fakultas dan 1 Program Pasca Sarjana yang bearada pada 3 kampus utama UNIPA yaitu:
Universitas Papua
Kampus I UNIPA, Amban, Manokwari
Universitas Papua
Kampus II UNIPA, Aimas, Sorong
Universitas Papua
Kampus II UNIPA Sorong di Aimas (Diresmikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 10 Mei 2014)
Universitas Papua
Kampus III UNIPA Waisai, Raja Ampat
Universitas Papua
Kampus III UNIPA Raja Ampat di Waisai (Lokakarya pengembangannya telah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2014 di Waisai) Saat ini pengembangan dan pembangunan Kampus III Raja Ampat di Waisai sedang berlangsung.
Universitas Negeri Gorontalo
Universitas Negeri Gorontalo, disingkat UNG, adalah perguruan tinggi negeri di Gorontalo, Indonesia, yang berdiri pada 1 September 1963. Mulanya Universitas ini diberi nama "Junior College", dan menjadi bagian dari FKIP UNSULUTENG. Tahun 1964 statusnya berubah menjadi Cabang FKIP IKIP Yogyakarta Cabang Manado, tahun 1965 bergabung dengan IKIP Manado Cabang Gorontalo.
Universitas Negeri Gorontalo
Tahun 1982 lembaga ini menjadi salah satu Fakultas dari Universitas Sam Ratulangi Manado dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsrat Manado di Gorontalo. Lembaga ini resmi berdiri sendiri berdasarkan Keppres RI Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993, dengan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo.
Universitas Negeri Gorontalo
Tahun 2001 berdasarkan Keppres RI Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001 status lembaga ini ditingkatkan menjadi IKIP Negeri Gorontalo dengan 5 Fakultas dan 25 Program Studi. Dan akhirnya, pada tanggal 23 Juni 2004 Presiden Megawati meresmikan menjadi Universitas Negeri Gorontalo dengan Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004, tanggal 23 Juni 2004.
Universitas Negeri Gorontalo
Universitas Negeri Gorontalo membuka pintu selebar-lebarnya bagi segala upaya pengembangan martabat manusia melalui riset-riset. Paradigma piramida terbalik yang didorong oleh Rektor Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sangat mengutamakan program-program yang bisa lebih mendorong jurusan/prodi untuk bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif.
Universitas Negeri Gorontalo
Berdasarkan hasil akreditasi institusi oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi tahun 2018, mengukuhkan Universitas Negeri Gorontalo masuk sebagai jajaran Perguruan Tinggi terbaik dengan perolehan akreditasi A. Pada tahun 2017, menempatkan Universitas Negeri Gorontalo pada peringkat 50 berdasarkan peringkat 100 besar Perguruan Tinggi Indonesia Non Politeknik oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Republik Indonesia. Selain itu berdasarkan data Peringkat Universitas di Dunia versi Webometrics tahun 2018, menempatkan Universitas Negeri Gorontalo pada peringkat 154 (Asia Tenggara) dan 42 (Indonesia).
Universitas Negeri Gorontalo
Secara rinci nama pejabat pimpinan sejak tahun 1963 – sampai sekarang sbb :
Universitas Negeri Gorontalo
Universitas Negeri Gorontalo memiliki 10 fakultas, yaitu:
Universitas Negeri Gorontalo
Berikut daftar jurusan dan program studi yang ada di Universitas Negeri Gorontalo:
Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo
Universitas Negeri Manado
Universitas Negeri Manado, disingkat Unima adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Sulawesi Utara dan tepatnya berada di bukit Tonsaru Tataaran Tondano, Indonesia. Universitas ini berdiri pada 22 September 1955.dan saat ini dipimpin Rektor
Prof. DR.Ir.JULIETA P Runtuwene,MS.DEA.Mantan Rektor Unima yang diganti Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH.M.Hum.
Universitas Negeri Manado
UNIMA berasal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) - satu dari empat PTPG yang didirikan pertama di Indonesia yaitu PTPG Batusangkar, PTPG Malang, PTPG Bandung, PTPG Tondano, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2450/KB/1955 tanggal 22 September 1955.PTPG Tondano yang otonom kemudian dijadikan FKIP Universitas Hasanuddin di Makassar. Alsa Timporok
Universitas Negeri Manado
Karena masalah keamanan di tengah perjuangan keadilan (masa Permesta-PRRI),oleh May (TNI) Bert Supit penguasa militer pd 17 Agustus 1958 mengumpul dan mengajak civitas akademika yg tak turut masuk ke pedalaman, hijrah ke Manado, menjadi inti berdirinya Perguruan Tinggi Manado (PTM). PTM didirikan sejumlah guru besar dan tokoh sipil militer di Manado. Sekretariat kampus menempati kompleks bekas Universitas Permesta yg didirikan penguasa militer dan sejumlah cendekiawan. Dalam Aula Universitas Permesta, PYM Presiden RI Sukarno, pd September 1957 memberikan kuliah umum. Dalam PTM civitas akademika FKIP Unhas Tondano berkembang bersama sejumlah embryo Fakultas-Fakultas dalam sebuah Universitas.
Universitas Negeri Manado
Menjelang penyelesaian damai dengan Permesta-PRRI, Pemerintah memenuhi tuntutan Permesta (Piagam Kinilow Juli 1957) supaya setiap provinsi ada Universitas Negeri yang Otonom, maka lahirlah Umiversitas Sulawesi Utara Tengah (Unsulutteng) sejalan dgn segera dimekarkannya Provinsi Sulawesi menjadi provinsi Sulawesi Utara/Tengah (Sulutteng) dan Sulawesi Selatan Tenggara. Rektor-rektor berturut-turut Drs R.A.B.Massie, Losung,SH kemudian dr F.H.Palilingan. Belum dikenal Pembantu-pembantu rektor selain Sekretaris Universitas yang dijabat bekas mahasiswa PTPG ex pejuang Permesta Drs Josef Maximillian.Sinolungan (alumnus IKIP Manado). Dia Prof Drs, Dr J.M.Sinolungan, MA,PhD pencipta logo UNSRAT,kelak menjadi kep bagian Psikologi Fakultas Kedokteran. Waktu UNSRAT dimulai, banyak staf Akademik IKIP Manado menjadi dekan dan staf akademik UNSRAT antara lain di Fatek Drs Timbuleng, Fak Sospol P.N.Kapoyos, FHPM Prof Mr G.M.A.Ingkiriwang, drs W.Pallar, Fekon Drs Mewengkang dan banyak lainnya lagi.
Provinsi Sulutteng dimekarkan menjadi dua yaitu provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Saat itu Unsulutteng dibagi menjadi Universitas Sulawesi Utara (Unisut) di Manado dan Universitas Tadulako di Palu, sedang FKIP dalam Unsulutteng dijadikan IKIP Yogyakarta Cabang Manado. Dalam masa singkat sebagai pejabat rektor Pangdam XIII Brigjen Soenandar Pryosudarmo, atas nama Pemerintah menghibahkan tanah negara di Kleak untuk Unisut, IKIP Manado, dan STO. Rektor berikut Drs W.F.J.B.Tooy (alumnus UI). Selanutnya bekas Dekan PTPG Tondano Prof Mr G.M.A.Ingkiriwang (alumnus Leiden,Belanda), yang sudah kembali sesuai penyelesaian damai Pemerintah/TNI dengan Permesta, diangkat menjadi Rektor UNSRAT sekaligus Rektor IKIP Negeri Manado. Saat kampus pindah dari Sario ke Kleak, IKIP Manado sudah berdiri sendiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 38 tanggal, 8 Maret 1965 juncto Keppres Nomor 275 Tahun 1965 tanggal 14 September 1965. Rektor-rektor berikutnya, E.H.Hampp, MA alumnus PT AS, diikuti Prof Drs E.A.Worang alumnus IKIP Bandung.
Universitas Negeri Manado
Pada tahun 1982 dipilih aklamasi Senat dua kandidat rektor. Prof Dr Adolf Sinolungan,SH alumnus IKIP/UNSRAT/SPS IKIP Bandung. Dia alumnus pertama IKIP Manado dengan Keputusan Presiden RI diangkat menjadi rektor (1982-1986; 1986-1990). Sambil melanjutkan Pembangunan Kampus di Manado, rektor Sinolungan menggagas, berjuang dan menyusun Rencana Induk Pembangunan (Master Plan) Kampus baru di Tondano didukung staf akhli Biro Konsultasi Pembangunan dengan partisipasi pengusaha H.N.(Ventje) Sumual bersama staf akhli bironya dari UGM.
Universitas Negeri Manado
Kegiatan akademik dan administratif dimulai pada tahun 1985 di kampus baru yang kini menjadi kampus Universitas Negeri Manado (UNIMA). Rektor Sinolungan atas nama Pemerintah/Mendiknas menghibahkan atau menyerahkan kampus IKIP Manado kpd Rektor UNSRAT Prof Ir W.J. Waworuntu, setahu Dirjen Dikti Prof DR Dody Tisnaamidjaya. Kemudian berturut-turut rektor IKIP Manado Prof DR Max Wullur, MSi (1990- 1994) alumnus FKIP/Unpad, IPB; Prof DR Jan Turang (1995-1999) alumnus IKIP Manado/SPS IKIP Bandung.
Universitas Negeri Manado
Pada 13 September 2000, IKIP Manado dikonversi menjadi Universitas Negeri Manado berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Yahya Muhaimin pada 14 Oktober 2000. Rektor masa itu adalah Prof DR H.L.L.Lombok, SH,MSi sebagai Rektor IKIP Manado terakhir dan Rektor pertama Universitas Negeri Manado.
Universitas Negeri Manado
Berdasarkan Keppres RI Nomor 127 Tahun 2000, Universitas Negeri Manado (UNIMA) memiliki fungsi ganda, yaitu selain menciptakan tenaga ahli dan tenaga profesional di bidang kependidikan, juga menciptakan tenaga ahli dan tenaga profesional di bidang non-kependidikan
Universitas Negeri Manado
Universitas Negeri Manado saat ini memiliki 7 fakultas, yaitu:
Universitas Malikussaleh
Universitas Malikussaleh (disingkat UNIMAL) adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri di pantai Timur-Utara Aceh yang kampus utamanya sekarang berada di Reuleuet, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia. Rektor Universitas Malikussaleh saat ini adalah Dr. H.Herman Fithra, ST., MT., IPM. Kampus Unimal terdapat beberapa kampus yaitu kampus utama berlokasi di Jl. Medan - Banda Aceh, Cot Tengku Nie, Reuleuet, Kab. Aceh Utara, dan kampus lain berada di 3 lokasi yaitu Bukit Indah, Cunda dan Lancang Garam.
Universitas Malikussaleh
Universitas Malikussaleh didirikan dengan mengambil nama besar Raja Kerajaan Samudera Pasai pertama, yang dilandasi pada semangat estafet kepemimpinan dan pembangunan yang telah diletakkannya melalui sifat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya Sultan Malikussaleh. Kerajaan Islam Samudera Pasai" "dalam sejarah tercatat sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadi cikal bakal pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara, merupakan pusat Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan ternama yang mewariskan semangat pejuang bagi generasi penerusnya dalam mengembangkan agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang telah menghasilkan Syech (Guru Besar) dan ilmuan lainnya. Sehingga kecemerlangan pemikiran mereka pada saat itu telah memberi dampak besar pada Era Kemakmuran dan Kejayaan ("Welfare State") “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur" suatu Negeri Indah, Adil, dan Makmur yang Diridhai Allah SWT.
Universitas Malikussaleh
Sultan Malikussaleh bukan saja telah mampu meletakkan dasar yang kokoh pada masanya, bahkan "fundament" yang pernah ia tegakkan telah mewarnai watak dan "spirit" bangsa ini hingga sekarang. Meskipun di daerah Aceh Kerajaan Samudera Pasai telah lenyap dan Sultan Malikussaleh juga telah wafat, namun semangat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya masih tetap terukir di sanubari dan menjadi pendorong perjuangan bangsa ini. Latar belakang sejarah yang dijiwai oleh semangat itulah yang menjadi tumpuan harapan bagi generasi penerus yang dihasilkan oleh Universitas Malikussaleh. Didukung oleh sumber daya alam yang maha kaya, Universitas Malikussaleh diharapkan mampu memberdayakan sumber daya manusia daerah Aceh Utara khususnya dan Aceh pada umumnya.
Universitas Malikussaleh
Sebagai cikal bakal Universitas Malikussaleh bermula dari menjelmanya Akademi Ilmu Agama jurusan Syariah yang didirikan dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor : 01/TH/1969 tanggal 12 Juni 1969, pada masa Bupati Drs. Tgk. Abdul Wahab Dahlawy. Selanjutnya tanggal 15 September 1970 dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Aceh Utara Nomor : 01/TH/1970 Akademi Ilmu Agama (AIA) dilengkapi pula dengan jurusan Ilmu Politik. Dengan Akta Notaris Nomor : 15 tanggal 17 Juli 1971 dibentuk pula Yayasan Perguruan Tinggi Islam (YPTI) sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Akademi Ilmu Agama. Kemudian dengan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nomor : 001/YPTI/1971 tanggal 1 Agustus 1971, Akademi Ilmu Agama diubah namanya menjadi Perguruan Tinggi Islam dengan jurusan Akademi Syariah, jurusan Akademi Ilmu Politik, jurusan Akademi Tarbiyah, serta jurusan Dayah Tinggi/Pesantren Luhur. Perguruan Tinggi Islam ini mengalami perubahan nama lagi menjadi Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh (disingkat dengan sebutan PERTIM), melalui Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam tanggal 24 Mei 1972. Tahun 1980 menjadi Yayasan Universitas Malikussaleh dengan singkatan UNIMA.
Universitas Malikussaleh
Dalam sejarahnya yang panjang dan melalui proses yang rumit pula, akhirnya tanggal 18 Juli 1984 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0607/0/1984 Sekolah Tinggi Administrasi Negara memperoleh Status Terdaftar. Sedangkan Sekolah Teknik mendapat giliran status terdaftar pada tanggal 24 Agustus 1984, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0392/0/1984. Selanjutnya pada tahun 1986 didirikan pula Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Malikussaleh
Dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0584/0/1989 tanggal 11 September 1989 kembali Universitas Malikussaleh berintegrasi dalam Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hanya saja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) tidak memiliki status terdaftar, tahun 1990 FKIP ditutup.
Universitas Malikussaleh
Universitas Malikussaleh hingga tahun 2001, didukung oleh 5 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, serta Program Kesekretariatan. Kecuali Program Kesekretariatan yang D III, 11 program studi lainnya merupakan Strata 1 yaitu Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Manajemen Perusahaan, Ilmu Hukum, serta Agronomi.
Universitas Malikussaleh
Kondisi politik di Aceh yang ditandai oleh konflik berkepanjangan telah menimbulkan dampak yang serius dan mendalam terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh, berupa kehilangan harkat dan martabat, degradasi nilai-nilai sosial yang semakin memprihatinkan dan semakin menjauhkan dari suasana Masyarakat Madani ("Civil Society"). Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa upaya penyelesaian yang kongkrit dan komprehensif, maka dapat menimbulkan ancaman terjadinya disintegrasi bangsa.
Universitas Malikussaleh
Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat yang berkesinambungan dalam suasana masyarakat Madani, diperlukan adanya usaha untuk melahirkan sebuah Universitas Negeri kedua setelah Universitas Syiah Kuala yang merupakan dambaan masyarakat Samudera Pasai khususnya dan masyarakat Aceh umumnya. Upaya ini merupakan bagian dari proses penyelesaian konflik Aceh yang menyeluruh sebagai suatu kebijakan strategis politik, mengingat wilayah Samudera Pasai yang terdiri dari Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara yang sebahagian wilayahnya merupakan daerah pusat konflik paling bergolak. serta paling intensif menentang pemerintah pusat sebagai akibat dari ketidakadilan dan kekeliruan kebijakan Pemerintah Pusat pada masa lalu. Disamping itu, di wilayah tersebut juga memiliki deposit sumber daya alam yang maha kaya yang dapat diolah bagi kemakmuran masyarakat.
Universitas Malikussaleh
Menteri Pendidikan Nasional dengan keputusannya Nomor : 216/P/2000 tanggal 16 November 2000 membentuk Tim Persiapan Perubahan Status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), selanjutnya disingkat Tim Persiapan. Tim Persiapan bertugas mempersiapkan pelaksanaan pendirian Universitas Negeri Malikussaleh Lhokseumawe secara bertahap sampai terpenuhinya seluruh persyaratan pendirian menjadi universitas negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Universitas Malikussaleh
Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 004/D/T/2001 Tanggal 2 Januari 2001 kepada Rektor Universitas Malikussaleh mengenai surat Dirjen Pendidikan Tinggi kepada Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 3458/D/T/2000 Tanggal 2 Oktober 2000 tentang kesiapan Universitas Malikussaleh menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendapat disposisi Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 6015/TUM/2000 Tanggal 21 Desember 2000.
Universitas Malikussaleh
Dirjen Pendidikan Tinggi dengan surat Nomor : 1252/D/T/2001 Tanggal 24 April 2001 mempertanyakan kepastian status Universitas Malikussaleh apakah milik masyarakat Aceh Utara dan dibiayai dengan APBD atau milik pemerintah dan dibiayai dengan APBN. Sekiranya tetap diproses penegeriannya maka Peraturan Daerah Nomor : 26 Tahun 1999 otomatis akan gugur setelah terbitnya Keputusan Presiden tentang Penetapan Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri.
Universitas Malikussaleh
Menjawab surat Dirjen Pendidikan Tinggi mengenai status pemrosesan Penegerian Universitas Malikussaleh, maka Rektor Universitas Malikussaleh dengan surat Nomor : 540/UNIMA/H/2001 Tanggal 28 April 2001, menjelaskan bahwa program penegerian Universitas Malikussaleh adalah suatu aspirasi dan permintaan masyarakat Aceh Utara khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya, yang menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermaksud bahwa dengan modal dasar dari milik masyarakat Aceh Utara dapat diupayakan pengembangannya oleh pemerintah pusat untuk penegeriannya, serta menyerahkan sepenuhnya menjadi milik pemerintah pusat setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden R.I.
Universitas Malikussaleh
Berkenaan dengan penetapan status Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Pendidikan Tinggi mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor : 1620/D/T/2001 Tanggal 8 Mei 2001. Dengan pertimbangan antara lain, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 216/P/2000 tentang Pembentukan Tim Persiapan Penegerian Universitas Malikussaleh tertanggal 16 Nopember 2001 merupakan dasar yang kuat untuk proses penetapan status tersebut di atas. Dalam Keputusan Menteri tersebut di atas, terkandung maksud bahwa persiapan penegerian dilaksanakan secara bertahap sampai terpenuhinya seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dirjen Pendidikan Tinggi telah melakukan pembinaan untuk persiapan tersebut antara lain mengalokasikan anggaran pembangunan.
Universitas Malikussaleh
Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor : 264/MPN/2001 Tanggal 14 Mei 2001 yang ditujukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, menyampaikan usulan penetapan status Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri melalui surat Keputusan Presiden. Dasar pertimbangannya antara lain adalah ; Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 216/P/2000 tanggal 16 Nopember 2000 tentang Pembentukan Tim Persiapan Penegerian Universitas Malikussaleh. Departemen Pendidikan Nasional telah mulai melakukan pembinaan untuk persiapan tersebut melalui pengalokasian anggaran pembangunan untuk peningkatan kualitas pembelajaran mulai tahun anggaran 2001. Secara menyeluruh persyaratan akademik yang dimiliki Universitas Malikussaleh telah mendekati persyaratan sebuah perguruan tinggi negeri, sedangkan kekurangan yang ada (seperti peningkatan status program studi) dapat diatasi secara bertahap mulai tahun anggaran 2002. Secara administratif, masih diperlukan beberapa proses untuk penetapan status negeri yaitu ; 1) pengalihan asset dari Yayasan Pendidikan Malikussaleh kepada Pemerintah Pusat dan 2) pengalihan status pegawai swasta menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Universitas Malikussaleh
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor : 170/M.PAN/7/2001 Tanggal 4 Juli 2001 kepada Menteri Pendidikan Nasional menyarankan, penetapan Universitas Malikussaleh menjadi Perguruan Tinggi Negeri seyogyanya dilakukan persiapan pendirian terlebih dahulu yang penetapannya diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya pendirian Universitas Malikussaleh akan diproses penetapannya melalui Keputusan Presiden setelah langkah/tahapan persiapan dimantapkan dengan memperhatikan skala prioritas dan kondisi keuangan negara serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
Universitas Malikussaleh
Rektor Universitas Malikussaleh melalui surat Nomor : 367/UNIMA.H/2001 Tanggal 6 Juli 2001 mengharapkan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar pendirian Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri dapat diusulkan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden untuk penetapan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pendiriannya. Demikian pula diikuti dengan surat Nomor : 368/UNIMA.H/2001 Tanggal 7 Juli 2001 yang ditujukan langsung kepada Presiden R.I untuk penetapannya.
Universitas Malikussaleh
Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor : 71100/MPN/2001 Tanggal 18 Juli 2001 mengajukan permohonan kepada Presiden R.I untuk penetapan Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri. Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas, berpendapat bahwa Universitas Malikussaleh telah memenuhi persyaratan untuk menjadi perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Berkenaan dengan hal di atas dan khususnya memperhatikan aspirasi masyarakat Aceh, dimohon kepada Presiden untuk dapat menerbitkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri.
Universitas Malikussaleh
Rektor Universitas Malikusaleh menyampaikan surat dengan Nomor : 371/UNIMA.H/2001 Tanggal 30 Juli 2001 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan menyampaikan Aspirasi Rakyat Aceh untuk menetapkan Universitas Malikussaleh yang berkedudukan di Lhokseumawe, Aceh Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pendiriannya.
Universitas Malikussaleh
Puncak dari upaya yang maksimal untuk meningkatkan status Universitas Malikussaleh yakni ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95 Tahun 2001, tanggal 1 Agustus 2001 mengenai Penegerian Universitas Malikusssaleh. Dengan dinegerikannya Universitas Malikussaleh berarti di Aceh yang berpenduduk sekitar 5,2 juta jiwa tersebut sudah memiliki 4 universitas negeri, yakni Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh dan Universitas Malikussaleh (Unimal) di Lhokseumawe, Aceh Utara, Universitas Teuku Umar di Meulaboh dan Universitas Samudra di Kota Langsa serta 3 Perguruan Tinggi Agama Islam UIN Ar-Raniry di Darussalam Banda Aceh , IAIN Malikussaleh di Kota Lhokseumawe, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
Universitas Malikussaleh
Akhirnya, dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pada hari Sabtu Tanggal 8 September 2001 di Lhokseumawe, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri meresmikan Pendirian Universitas Malikussaleh sebagai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Masyarakat Aceh, semoga Allah SWT meridhai upaya kita bersama dalam mencerdaskan bangsa. Saat ini Universitas Malikussaleh memiliki singkatan nama Unimal.
Universitas Malikussaleh
Kelembagaan di UNIMAL terdiri atas beberapa unsur, yaitu unsur pimpinan, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administratif, unsur tenaga pengajar, unsur mahasiswa dan unsur penunjang (seperti perpustakaan, laboratorium, dll.). Unsur pimpinan terdiri atas pimpinan tingkat universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, lembaga, direktorat, biro, jurusan, program studi dan UPT.