Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Gerobak
Di Indonesia, gerobak dapat ditarik oleh sapi, dan dikenal dengan nama pedati atau "cikar". Sapi yang menarik gerobak tersebut disebut dengan "sapi pajikaran".
Pada zaman Hindia Belanda, gerobak sapi dikenali dengan nama ""oxencar"", sedangkan orang yang mengendarai gerobak sapi dikenal dengan nama "bajingan". Gerobak sapi umum digunakan oleh penduduk setempat untuk mengangkut hasil pertanian dari satu daerah ke daerah lain.
KRI Karang Tekok (982)
KRI Karang Tekok (982) merupakan kapal angkut pasukan di jajaran TNI AL yang merupakan bekas kapal angkutan sipil.
KRI Karang Tekok (982)
Sebelumnya KRI Karang Tekok adalah Kapal Fery Cepat Mahakam , sebuah kapal fery penumpang yang dioperasikan oleh PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferri (Persero). Pada 15 September 2005 Departemen Perhubungan menghibahkan lima kapal senilai Rp 491 miliar kepada Departemen Pertahanan melalui TNI AL. Kelima kapal tersebut terdiri dari KFC Serayu, KFC Mahakam, KFC Ambulu, KFC Cisadane dan KFC Barito. Alasan penghibahan ini adalah kalahnya kapal-kapal ini bersaing dengan angkutan udara yang semakin murah dan jauh lebih cepat. Kapal perang eks feri ini tidak ditempatkan di garis depan bila ada perang. Kapal ini dimasukkan dalam Satuan Kapal Bantu (Satban) dengan tugas mendukung pergerakan pasukan dan peralatan militer yang akan melaksanakan tugas di suatu wilayah. Karena fungsinya juga sebagai kapal angkut peralatan militer , maka kapasitas penumpang kapal ini dikurangi untuk memberi tempat bagi peralatan militer yang akan diangkut. KFC Ambulu diubah menjadi KRI Karang Pilang (981) , KFC Mahakam diubah menjadi KRI Karang Tekok (982) , KFC Serayu menjadi KRI Karang Banteng (983) , KFC Cisadane menjadi KRI Karang Galang (984) , dan KFC Barito menjadi KRI Karang Unarang (985)
Blacksburg
Blacksburg secara ekonomi dan demografi didominasi oleh keberadaan Institut Politeknik dan Universitas Negeri Virginia (dikenal dengan sebutan "Virginia Tech"), yakni perguruan tinggi terbesar di Virginia.
Blacksburg
Blacksburg terletak pada koordinat 37°13'48" LU, 80°25'4" BB.
Blacksburg
Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, kota ini memiliki luas wilayah 50,2 km². Blacksburg terletak pada ketinggian 634 meter di atas permukaan laut.
Blacksburg
Bangunan tertinggi di Blacksburg adalah Slusher Tower, sebuah bangunan tempat tinggal 12tingkat yang berada pada kampus Virginia Tech.
Blacksburg
Virginia Tech Corporate Research Park merupakan kantor sejumlah perusahaan termasuk VTLS, Honeywell Corporation, Virginia College of Osteopathic Medicine, dan National Weather Service yang mengelola kawasan Virginia Barat Daya.
Dobby
Dobby adalah tokoh fiksi dalam seri "Harry Potter" karya J. K. Rowling.
Dobby
Tetapi, sayangnya di Harry Potter and The Deathly Hallows, ia mati karena dibunuh karena pisau yang dilemparkan Bellatrix Lestrange menembus tubuh Dobby. Dobby pun dimakamkan di rumah Bill dan Fleur di Shell Cottage. Karena Dobby membantu Harry dan Ron keluar dari penjara bank Gringgots saat mereka ingin menghancurkan Horcrux Voldemort yang berada di lemari besi milik Bellatrix sementara Hermione diinterogasi oleh bellatrix Lastrange.
KRI Karang Banteng (983)
KRI Karang Banteng (983) merupakan kapal angkut pasukan di jajaran TNI AL yang merupakan bekas kapal angkutan sipil.
KRI Karang Banteng (983)
Sebelumnya KRI Karang Banteng (983) adalah Kapal Fery Cepat Serayu , sebuah kapal fery penumpang yang dioperasikan oleh PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferri (Persero). Pada 15 September 2005 Departemen Perhubungan menghibahkan lima kapal senilai Rp 491 miliar kepada Departemen Pertahanan melalui TNI AL. Kelima kapal tersebut terdiri dari KFC Serayu, KFC Mahakam, KFC Ambulu, KFC Cisadane dan KFC Barito. Alasan penghibahan ini adalah kalahnya kapal-kapal ini bersaing dengan angkutan udara yang semakin murah dan jauh lebih cepat. Kapal perang eks feri ini tidak ditempatkan di garis depan bila ada perang. Kapal ini dimasukkan dalam Satuan Kapal Bantu (Satban) dengan tugas mendukung pergerakan pasukan dan peralatan militer yang akan melaksanakan tugas di suatu wilayah. Karena fungsinya juga sebagai kapal angkut peralatan militer , maka kapasitas penumpang kapal ini dikurangi untuk memberi tempat bagi peralatan militer yang akan diangkut. KFC Ambulu diubah menjadi KRI Karang Pilang (981) , KFC Mahakam diubah menjadi KRI Karang Tekok (982) , KFC Serayu menjadi KRI Karang Banteng (983) , KFC Cisadane menjadi KRI Karang Galang (984) , dan KFC Barito menjadi KRI Karang Unarang (985)
KRI Karang Galang (984)
KRI Karang Galang (984) merupakan kapal angkut pasukan di jajaran TNI AL yang merupakan bekas kapal angkutan sipil.
KRI Karang Galang (984)
Sebelumnya KRI Karang Galang (984) adalah Kapal Fery Cepat Cisadane , sebuah kapal fery penumpang yang dioperasikan oleh PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferri (Persero). Pada 15 September 2005 Departemen Perhubungan menghibahkan lima kapal senilai Rp 491 miliar kepada Departemen Pertahanan melalui TNI AL. Kelima kapal tersebut terdiri dari KFC Serayu, KFC Mahakam, KFC Ambulu, KFC Cisadane dan KFC Barito. Alasan penghibahan ini adalah kalahnya kapal-kapal ini bersaing dengan angkutan udara yang semakin murah dan jauh lebih cepat. Kapal perang eks feri ini tidak ditempatkan di garis depan bila ada perang. Kapal ini dimasukkan dalam Satuan Kapal Bantu (Satban) dengan tugas mendukung pergerakan pasukan dan peralatan militer yang akan melaksanakan tugas di suatu wilayah. Karena fungsinya juga sebagai kapal angkut peralatan militer , maka kapasitas penumpang kapal ini dikurangi untuk memberi tempat bagi peralatan militer yang akan diangkut. KFC Ambulu diubah menjadi KRI Karang Pilang (981) , KFC Mahakam diubah menjadi KRI Karang Tekok (982) , KFC Serayu menjadi KRI Karang Banteng (983) , KFC Cisadane menjadi KRI Karang Galang (984) , dan KFC Barito menjadi KRI Karang Unarang (985)
KRI Karang Pilang (981)
KRI Karang Pilang (981) merupakan kapal angkut pasukan di jajaran TNI AL yang merupakan bekas kapal angkutan sipil.
KRI Karang Pilang (981)
Sebelumnya KRI Karang Pilang (981) adalah Kapal Fery Cepat Ambulu , sebuah kapal fery penumpang yang dioperasikan oleh PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferri (Persero). Pada 15 September 2005 Departemen Perhubungan menghibahkan lima kapal senilai Rp 491 miliar kepada Departemen Pertahanan melalui TNI AL. Kelima kapal tersebut terdiri dari KFC Serayu, KFC Mahakam, KFC Ambulu, KFC Cisadane dan KFC Barito. Alasan penghibahan ini adalah kalahnya kapal-kapal ini bersaing dengan angkutan udara yang semakin murah dan jauh lebih cepat. Kapal perang eks feri ini tidak ditempatkan di garis depan bila ada perang. Kapal ini dimasukkan dalam Satuan Kapal Bantu (Satban) dengan tugas mendukung pergerakan pasukan dan peralatan militer yang akan melaksanakan tugas di suatu wilayah. Karena fungsinya juga sebagai kapal angkut peralatan militer , maka kapasitas penumpang kapal ini dikurangi untuk memberi tempat bagi peralatan militer yang akan diangkut. KFC Ambulu diubah menjadi KRI Karang Pilang (981) , KFC Mahakam diubah menjadi KRI Karang Tekok (982) , KFC Serayu menjadi KRI Karang Banteng (983) , KFC Cisadane menjadi KRI Karang Galang (984) , dan KFC Barito menjadi KRI Karang Unarang (985)
Komputer zombi
Zombie, dalam sebuah serangan penolakan layanan secara terdistribusi ("denial-of-service attacks") adalah sistem-sistem yang telah disusupi oleh program DDoS Trojan untuk melancarkan serangan DDoS terhadap sebuah host di jaringan. Dengan menggunakan banyak komputer, maka kemungkinan sebuah host akan lumpuh semakin besar. Disebut juga sebagai Drone atau Slave.
Komputer zombi
Komputer zombie, umumnya host-host yang terkoneksi ke internet tetapi tidak memiliki konfigurasi keamanan yang baik. Seorang penyerang dapat menembus sistem-sistem tersebut dengan menggunakan perangkat lunak yang disebut sebagai DDoS Trojan, Zombie agent atau "DDoS Agent". Perangkat lunak tersebut diinstalasikan ke dalam sistem dalam kondisi ""sleeping"", dan menunggu hingga penyerang memberikan aba-aba untuk melakukan penyerangan terhadap sebuah host.
By THHCT
Aida Vitayala Sjafri Hubeis
Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafri Hubeis () adalah pakar Gender Indonesia. Ia aktif sebagai Dosen di IPB, dan melakukan berbagai penelitian di bidang Gender dan Pertanian. Ia adalah Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Periode 2005-2010.
Aida Vitayala Sjafri Hubeis
Karyanya antara lain:
Claude Fenner
Tan Sri Sir Claude Fenner (lahir 6 Januari 1916) merupakan Kepala Kepolisian Kerajaan Malaysia yang pertama dan bertugas mulai 18 September 1958 hingga 28 Februari 1966.
Claude Fenner
Dilahirkan di London, Inggris Raya, Claude Fenner berdinas dengan Administrasi Militer Britania "(British Military Administration)" dengan pangkat Letnan Kolonel, dan dikirim untuk menumpasi Tentara Anti Jepang Rakyat Malaya "(Malayan People's Anti Japanese Army)" Partai Komunis Malaya pada tahun 1945. Ia menjadi Kepala Kepolisian Negeri di Johor pada tahun 1955 dan "dipinjamkan" ke Kantor Perdana Menteri sebagai Pemangku Wakil Sekretaris Keamanan dan Intelegen pada 1958.
Bank BPD DIY
Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau disingkat Bank BPD DIY, adalah sebuah bank BUMD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY didirikan pada tanggal 15 Desember 1961, berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian.
Bank BPD DIY
Landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, "junctis" Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bank BPD DIY
Sejak Januari 2007 Bank BPD DIY telah membuka unit perbankan Syariah. Hingga saat ini Bank BPD DIY setidaknya telah memiliki 175 tempat pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 1 kantor pusat, 7 kantor cabang, 15 kantor cabang pembantu, 73 kantor kas, 22 kantor payment point, 6 armada kas mobil dan 55 lokasi mesin ATM serta 4 kantor layanan syariah.
Bank BPD DIY
Tahun 1961, tujuh belas tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi ekonomi negara ini masih jauh dari angan-angan. Laju inflasi yang tinggi mewarnai perekonomian Indonesia. Keingan pemerintah membuat bangsa Indonesia sejahtera diwujudkan dalam konsep ekonomi terpimpin. Dengan konsep ini, segenap unsur masyarakat, termasuk di dalamnya kalangan perbankan diminta untuk turut berperan dalam mencapai tujuan revolusi. Di kalangan perbankan dimunculkan doktrin Bank Tunggal dan Bank Tunggal. Maksud pendirian bank tunggal ialah agar kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat dijalankan secara efisien, efektif, dan terpimpin.
Bank BPD DIY
Kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa itu tidak banyak berbeda dengan kondisi Indonesia pada umumnya. Kesulitan keuangan untuk pembangunan negara menuntut adanya peran masyarakat untuk penyediaan dana. Kondisi ini sangat disadari oleh Pemerintah Provinsi DIY, sehingga dengan mengacu pada Keputusan Menteri nomor 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit maka digagaslah pembentukan sebuah bank untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bank BPD DIY
Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi DIY nomor 11/K/DPRD/1961 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Daerah Provinsi DIY, diputuskan untuk mendirikan Bank Pembangunan Daerah, serta persetujuan DPRD no. 12/K/DPRD/1961 tentang memberi kuasa kepada Kepala Daerah Provinsi DIY untuk mengusahakan modal sebesar Rp. 2.5000.000,- guna mendirikan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY). Kemudian dibuatlah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD DIY di hadapan Notaris R.M. Wiranto. Bank BPD DIY lahir dengan Akta Notaris nomor 11 tanggal 15 Desember 1961. Para pihak yang menghadap ke notaris saat pendirian bank ialah Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku dan dalam kapasitas Gubernur DIY dan Sri Paduka Pakualam VIII selaku Wakil Gubernur DIY.
Bank BPD DIY
Untuk beroperasi, Bank BPD DIY memperoleh izin usaha dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor BUM 9/1/27/II Tanggal 5 Maret 1962. Izin inin dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1955 sebagaimana disebutkan di atas. Pada awal pendiriannya, Bank BPD DIY telah berbadan hukum perseoroan terbatas (PT). Kondisi ini tentu saja sejalan dengan masa itu, yakni belum ditetapkannya UU nomor 13/1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
Bank BPD DIY
Pada saat didirikan, modal dasar PT. Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang terdiri dari 500 lembar saham prioritas dengan nilai Rp. 10.000,- dan 1.500 lembar saham biasa dengan nilai Rp. 10.000,-. Ketika didirikan telah ditanam 400 lembar saham prioritas dan 1 lembar saham biasa, dengan jumlah uang sebanyak Rp. 4.010.000,-. Dari jumlah tersebut telah dibayar tunai sebesar 62,5% atau sejumlah Rp. 2.506.250,- (dua juta lima ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Jumlah inilah yang menjadi modal awal operasional Bank BPD DIY.
Bank BPD DIY
Setahun sejak didirikan, Bank BPD DIY berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar Rp. 5 juta (uang lama). Hingga akhir tahun 1965 telah dihimpun dana sebesar Rp. 27,988 juta (uang lama) serta mampu menyalurkan kredit hingga Rp. 127,160 juta (uang lama). Rasio antara kredit terhadap dana masyarakat mencapai 470%. Selain dana maysarakat yang dihimpun, Bank BPD DIY juga memperoleh dana dari Bank Indonesia sebesar Rp. 39,9 juta. Laba yang diraih pada tahun 1965 mencapai Rp. 7,825 juta (uang lama). Modal bank pada saat itu telah mencapai Rp. 20 juta.
Bank BPD DIY
Tanggal 13 Desember 1965, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden no. 27/1965. Kebijakan ini antara lain menetapkan penerbitan alat pembayaran yang sah yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, serta perbandingannilai antara uang rupiah lama dengan uang rupiah baru diterbitkan dengan rasio "satu uang rupiah baru setara dengan seribu uang rupiah lama". Selama beberapa saat terjadi peredaran dua mata uang, sehingga pemerintah mewajibkan semua instansi swasta untuk menggunakan mata uang baru. Meskipun nilai mata uang baru 1000 kali uang rupiah lama, tidak berarti harga-harga menjadi satu perseribunya. Kebijakan ini menyebabkan inflasi yang sangat tinggi dan menimbulkan beban bari pemerintah.
Bank BPD DIY
Kebijakan itu tentu saja sangat memengaruhi kondisi keuangan Bank BPD DIY yang saat itu baru berusia empat tahun. Modal disetor yang pada tahun 1964 telah mencapai 20 juta rupiah, pada tahun 1966 disesuaikan dengan nilai rupiah baru sehingga modal disetor bank hanya menjadi 20 ribu rupiah.
Bank BPD DIY
Posisi akhir tahun 1966, dana yang dihimpun Bank BPD DIY mencapai Rp. 66 ribu dengan penyaluran kredit sebesar Rp. 186 ribu. Penghimpunan dana dan penyaluran kredit ini terus tumbuh. Pada akhir tahun 1975, dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 717,247 juta dan penyaluran kredit mencapai Rp. 571,905 juta. Laba yang diraih mencapai Rp. 25,675 juta.
Bank BPD DIY
Dengan keluarnya Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka pendirian Bank Pembangunan Daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Aturan mengenai perbankan juga mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Karena itu pada tahun 1976 ditetapkan Peraturan Daerah Pronsi DIY nomor 3 tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan ini melahirkan Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY atau Bank BPD DIY sebagai sebuah Perusahaan Daerah.
Bank BPD DIY
Dalam pertauran daerah tersebut diatur bahwa Bank BPD DIY adalah milik pemerintah daerah tingkat I. Pernyataan ini tidak berarti pemerintah daerah tingkat II tidak dapat menyetorkan modalnya. Sebagaimana tercantum pada ketentuan tentang modal, ditetapkan bahwa modal dasar bank sebesar Rp. 500.000.000,- yang terdiri dari penyertaan pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah daerah tingkat II.
Bank BPD DIY
Sampai dengan awal 1980-an, industri perbankan tidak begitu dinamis. Hampir semua kegiatan operasional bank ditetapkan secara ketat oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Akibat dari ketatnya regulasi ini, jumlah bank tidak mengalami perubahan selama bertahun-tahun, demikian juga dengan produk dan layanan perbankan. Upaya untuk melakukan persaingan yang sehat juga hampir tidak ada. Tata cara transaksi perbankan bahkan masih dilakukan dengan cara 'tradisional'.
Bank BPD DIY
Tahun 1983 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan dengan menghapus pagu kredit dan subsidi bunga. Persaingan antar bank diserahkan pada mekanisme pasar dan masing-masing bank diberi kebebasan untuk menentukan tingkat bunga, baik kredit maupun penghimpunan dana. Kebijakan ini mulai membangkitkan iklim kompetisi dalam industri perbankan.
Bank BPD DIY
Tahun 1985, sejalan dengan perubahan tersebut Bank BPD DIY berupaya mengantisipasi kondisi pasar yang berubah. Langkah strategis yang dilakukan ialah mengubah dasar pendirian bank yang semula berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 1976 diubah dan diterbitkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 1985. Dalam peraturan daerah yang baru ini modal dasar bank ditetapkan sebesar Rp. 5 miliar. Ketentuan mengenai status kepemilikan bank yang semula ditegaskan sebagai badan usaha milik pemerintah daerah tingkat I, ditiadakan.
Bank BPD DIY
Tahun 1986 Bank BPD DIY untuk pertama kalinya melebarkan jaringan pelayanannya hingga ke wilayah kabupaten di Provinsi DIY, yaitu dengan membuka Kantor Cabang Wates, Kulonprogo dan Kantor Cabang Wonosari, Gunung Kidul.
Bank BPD DIY
Tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi lanjutan pada bidang moneter dan perbankan yang dikenal dengan Paket 27 Oktober 1988. Deregulasi ini memberikan banyak kemudahan bagi pendirian bank baru maupun jaringan pelayanan baru. Kebijakan ini semakin meningkatkan persaingan dalam industri perbankan. Menanggapi kondisi terkini pada saat itu, Bank BPD DIY melebarkan kembali jaringan pelayanannya untuk menjangkau wilayah-wilayah lain di Provinsi DIY, yaitu dengan membuka Kantor Cabang Bantul. Dilanjutkan pada tahun 1990 membuka Kantor Cabang Pembantu Senopati dan Sleman.
Bank BPD DIY
Hingga akhir 1988, Bank BPD DIY berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 20,410 miliar dan menyalurkan kredit sebesar Rp. 9,192 miliar. Laba mencapai Rp. 872,090 juta. Sampai dengan periode ini, dana giro masih mendominasi penghimpunan dana Bank BPD DIY. Hal ini sangat wajar karena salah satu peran Bank BPD DIY ialah sebagai pemegang kas daerah.
Bank BPD DIY
Untuk mengantisipasi persaingan yang semakin tajam, mulai tahun 1989 Bank BPD DIY mulai mengembangkan sistem pengolahan data yang berbasis komputer. Tahun 1990 Kantor Cabang telah terkoneksi secara on-line dalam jaringan komputer. Persaingan juga menuntut adanya sumber daya manusia berkualitas tinggi. Pola rekrutmen pegawai mulai diubah dengan seleksi ketat dan pelatihan dasar-dasar perbankan yang memadai.
Bank BPD DIY
Tahun 1992 pemerintah menerbitkan UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai pengganti UU nomor 7 tahun 1967. Atas terbitnya Undang-undang tersebut, bank perlu menyesuaikan dasar pendiriannya. Maka diterbitkanlah Peraturan Daerah nomor 2 tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah ini secara jelas mencantumkan operasional bank yang harus menggunakan "prinsip kehati-hatian".
Bank BPD DIY
Kebijakan deregulasi perbankan yang sebelumnya dianggap sebagai solusi bagi pembangunan ekonomi mulai menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Pesatnya pertumbuhan industri menyebabkan banyak bank mengabaikan "prinsip kehati-hatian". Banyak pula bank yang didirikan oleh suatu kelompok usaha yang memang diarahkan untuk memberikan pembiayaan kepada kelompok usaha tersebut. Kondisi ini menyebabkan perubahan drastis industri perbankan. Tahun 1997 kondisi tersebit semakin diperparah dengan adanya krisis ekonomi.
Bank BPD DIY
Tahun 1998, karena tingginya tingkat bunga, Bank BPD DIY sempat menghentikan pemberian kredit kepada nasabah. Namun, dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, krisis ekonomi justru berpengaruh positif terhadap bank. Pada tahun 1998 terjadi kenaikan aset yang didorong oleh penghimpunan dana masyarakat yang sangat signifikan. Pertumbuhan yang relatif tinggi semasa krisi ekonomi ini menunjukan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank BPD DIY, sebagai bank daerah yang dikelola dengan benar. Bank BPD DIY bukan hanya tidak masuk dalam kategori bank yang perlu direkapitulasi, tetapi bahkan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bank BPD DIY bahkan melakukan pembukaan jaringan layanan baru dan penambahan tenaga kerja.
Bank BPD DIY
Saat kondisi ekonomi mulai membaik, keberadaan Bank BPD DIY semakin dikenal masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan itu, Bank BPD DIY melakukan berbagai inovasi produk dan jasa bank. Tahun 2000 Bank BPD DIY membuka 12 Kantor Kas baru dan tahun 2001 membuka 14 Kantor Kas baru.
Bank BPD DIY
.Tahun 2002, Bank BPD DIY menerbitkan kartu ATM (Automatic teller machine). Kartu ATM ini tergabung dalam jaringan ATM Bersama. Saat ini jaringan ATM Bersama bahkan telah terkoneksi dengan Malaysian Electrics Payment System (MEPS) sehingga memudahkan nasabah dalam menggunakan ATM saat di luar negeri. Tahun 2003, Bank BPD DIY ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS BPIH).
Bank BPD DIY
Hingga akhir tahun 2007, dana yang dihimpun Bank BPD DIY mencapai
Rp. 2,59 trilyun. Pada periode ini penghimpunan dana dari dana giro hanya memberi kontribusi sebesar Rp. 1,001 trilyun, lebih sedikit dibanding tabungan masyarakat yang mencapai Rp. 1,138 trilyun. Posisi kredit tahun 2007 mencapai Rp. 1.392 trilyun dan 99,45% di antaranya merupakan kredit kepada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Laba tahun 2007 mencapai lebih dari Rp. 74 miliar. Meningkatnya laba ini berdampak positif bagi pemerintah daerah karena Bank BPD DIY merupakan badan usaha milik pemerintah yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapat daerah.
Bank BPD DIY
Pada tahun 2007, dalam upaya mensikapi perubahan sosiokultural masyarakat Indonesia, maka Bank BPD DIY membentuk Unit Usaha Syariah dengan satu Kantor Cabang Syariah. Pembukaan Unit Usaha Syariah ini makin memperluas produk dan jasa Bank BPD DIY.
Bank BPD DIY
Pemegang saham Bank BPD DIY adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 4 Tahun 2005, modal dasar Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp. 250,000 miliar. Dari modal dasar tersebut sampai dengan akhir tahun 2009 telah disetor sejumlah Rp. 224,795 miliar dengan perincian sebagai berikut :Perbankan Prinsip Konvensional
Bank BPD DIY
Perbankan Prinsip Syariah
Bank BPD DIY
Hingga saat ini, nasabah Bank BPD DIY dapat memanfaatkan jaringan mesin ATM Bank BPD DIY yang setidaknya berada di 55 lokasi. Selain itu, nasabah Bank BPD DIY juga dapat memanfaatkan mesin ATM yang tergabung di dalam jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.
Mohammed Hanif Omar
Tun Mohammed Hanif Omar (lahir 16 Januari 1939) merupakan Kepala Kepolisian Malaysia yang keempat dan juga Kepala Kepolisian yang paling lama berdinas di Malaysia yaitu selama 20 tahun. Ia menggantikan Tan Sri Abdul Rahman Hashim yang telah wafat karena dibunuh komunis.
Mohammed Hanif Omar
Lahir di Teluk Intan, Perak, Haniff Omar menjadi Kepala Kepolisian Negeri Melaka pada 7 September 1970, dan Kepala Kepolisian Negeri Selangor pada 6 Desember 1971. Pada 1 Februari 1973, Hanif dilantik menjadi Deputi Kepala Kepolisian Malaysia.
Rahim Noor
Tan Sri Abdul Rahim Mohd. Noor (lahir 6 Juni 1943) adalah Kepala Kepolisian Malaysia yang kelima dan menjabat dari 16 Januari 1994 hingga 7 Januari 1999.