Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
SMA Negeri 2 Surabaya
Masa jabatan dia berakhir pada tahun 1997. Dan kemudian digantikan oleh Bu Tjinong Masloman, pada masa jabatan Kepala Sekolah ini dia membangun gedung tiga lantai. Untuk kelas baru dan Laboratorium, dia juga membenahi parkiran sepeda motor. Selama berdirinya SMA Negeri 2 baru kali ini Kepala Sekolah dijabat oleh seorang wanita, namun dia juga tidak kalah dengan kepala sekolah - kepala sekolah sebelumnya.Berbagai fasilitas dimiliki SMAN 2 Surabaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta ekstrakurikuler. Fasilitas tersebut antara lain:
SMA Negeri 2 Surabaya
SMA Negeri 2 memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya:Semua lulusan Smada Surabaya tergabung dalam Ikasmada (Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Surabaya).
SMA Negeri 1 Madiun
SMA Negeri (SMAN) 1 Madiun, merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. SMA Negeri (SMAN) 1 Madiun memiliki akreditasi A. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMAN 1 Madiun ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas X sampai Kelas XII. Didirikan pada tahun 1946.
SMA Negeri 1 Madiun
Pada tahun 2007, sekolah ini menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebelumnya dengan KBK.
SMA Negeri 1 Madiun
Berbagai fasilitas dimiliki SMAN 1 Madiun untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut antara lain:
SMA Negeri 1 Madiun
SMA Negeri 1 memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya,Setiap tahun SMA 1 Madiun memiliki kegiatan yang rutin diadakan tiap tahun, antara lain,
Max Arie Wotulo
Max Arie Wotulo () adalah seorang matematikawan dan pecatur Indonesia.
Max Arie Wotulo
Max mulai mengenal permainan catur pada 1946. Saat itu, kakaknya, A.H. Wotulo, pulang berlibur dari sekolahnya di Bandung. Ia membawakan hadiah untuk Max sebuah papan catur dan bidaknya. Sejak itu ia mulai mempelajari permainan itu dengan bantuan kakaknya dan buku-buku catur.
Max Arie Wotulo
Pada tahun 1959 ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Nasional, Jakarta, yang kemudian dilanjutkannya ke Institut Nuklir Boris Kidric pada tahun 1961-1962 melalui program beasiswa pemerintah Yugoslavia saat itu. Dari situ ia melanjutkan ke Universitas Beograd dan memperoleh gelar M.Sc. pada tahun 1964, lalu menyelesaikan program doktornya dalam ilmu matematika dari univeristas yang sama pada 1973.
Max Arie Wotulo
Disertasinya, dalam bahasa Yugoslavia, berjudul "Osnovi i primena neregularnih spektara nove vrste". Atau dalam bahasa Inggris: "The Fundamental and Aplications of New Kind of Irregular Spectra."
Max Arie Wotulo
Di negara ini pula Wotulo menemukan pasangan hidupnya, Biyana Mitrovic, seorang perempuan Yugoslavia lulusan Institut Pendidikan Keguruan, Jurusan Bahasa Prancis, di Beograd. Mereka dikaruniai seorang anak.
Max Arie Wotulo
Wotulo memegang gelar Master Internasional catur. Gelar ini diperolehnya dalam kejuaraan Zone X/ ASia Pasifik di Singapura pada 1970. Ia pernah mengikuti Olimpiade Catur mewakili Indonesia di Leipzig, Havana, Siegen, Skopje, dan Buenos Aires dari 1960 hingga 1978. Untuk itu Wotulo dianugerahi Sertifikat Emas FIDE, organisasi catur internasional.
Max Arie Wotulo
Sebagai seorang pecatur terkemuka, Wotulo juga menjabat sebagai Wasit Internasional dan anggota Komisi Ahli FIDE. Pada Kongres FIDE di Thessaloniki 1984, bersama Dr. Yuri Averbach (tokoh catur Uni Soviet) dan Toran (Spanyol), Wotulo dikukuhkan sebagai anggota Komisi Juri, yang bertugas mengawasi kerja para juri internasional.
Max Arie Wotulo
Kegiatan lain Wotulo adalah menjadi anggota Dewan Kurator ASMI, dosen tamu di Universitas Nanyang, Singapura dan Sekolah Tinggi Teologi Manado.
Max Arie Wotulo
Dengan latar belakang pendidikannya sebagai pakar atom, Wotulo menjabat sebagai ahli reaktor atom Batan.
Max Arie Wotulo
Selain catur, Wotulo juga menggemari permainan bridge dan sepak bola.
Air Haji, Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan
"Air Haji" adalah ibu kota Kecamatan Linggo sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, bersebelahan dengan Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Pancung Soal
Air Haji, Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan
Air Haji terkenal sebagai penghasil lokan, yang biasa dicampur dalam masakan Randang Pakihnya.
Air Haji, Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan
Air haji merupakan daerah pesisir di Sumatera barat dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah nelayan
Datuk Rajo Penghulu
"Datuk Rajo Penghulu" adalah gelar datuk bagi Suku Caniago terutama di wilayah Nagari Bayang. Dia termasuk dalam Penghulu Pucuk yang turun dari Koto Nan Tigo di darek yaitu Muaro Paneh, Kinari dan Koto Anau.
Datuk Rajo Penghulu
Datuk suku Caniago selain Dt. R. Penghulu adalah Datuk Bandaro Sati (Datuk Bendahar Sakti). Contoh Tokoh minang yang bergelar ini adalah H. Idrus Hakimy
Fellow of the Royal Society
Fellowship of the Royal Society (FRS, ForMemRS dan HonFRS) adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada individu yang dianggap telah membuat "kontribusi yang substansial untuk memajukan ilmu pengetahuan alam, termasuk juga dalam bidang matematika, ilmu teknik dan ilmu kedokteran". Penghargaan ini diberikan oleh Royal Society yang berbasis di Britania Raya.
Fellow of the Royal Society
Fellowship of the Royal Society adalah sebuah bentuk penghormatan terbesar kepada banyak ilmuwan terkemuka sepanjang sejarah, karena penghargan ini telah diberikan kepada di antaranya termasuk Isaac Newton (1672), Charles Darwin (1839), Michael Faraday (1824), Ernest Rutherford (1903), Srinivasa Ramanujan (1918), Albert Einstein (1921), Winston Churchill (1941), Subrahmanyan Chandrasekhar (1944), Dorothy Hodgkin (1947), Alan Turing (1951) dan Francis Crick (1959). Baru-baru ini, Fellowship of the Royal Society telah diberikan kepada Stephen Hawking (1974), Tim Hunt (1991), Elizabeth Blackburn (1992), Tim Berners-Lee (2001), Venkatraman Ramakrishnan (2003), Atta-ur Rahman (2006), Andre Geim (2007), James Dyson (2015), Ajay Kumar Sood (2015), Subhash Khot (2017), Elon Musk (2018) dan sekitar 8.000 orang lainnya secara total, termasuk lebih dari 280 penerima Nobel sejak 1900. Pada Oktober 2018, ada sekitar 1689 Fellows, Anggota Luar Negeri dan Kehormatan yang masih hidup, di mana lebih dari 60 orang di antaranya adalah juga sebagai penerima Nobel.
Fellow of the Royal Society
Menurut koran "The Guardian", Fellowship of the Royal Society dideskripsikan sebagai penghargaan yang "setara dengan penghargaan prestasi seumur hidup ("lifetime achievement") Oscar" beberapa lembaga merayakan pengumuman penerima penghargaan ini setiap tahun.
Usk
Usk (Wales: "Brynbuga") adalah sebuah kota kecil berpemandangan indah yang terletak di Monmouthshire, Wales, kurang lebih sejauh 10 mil arah tenggara dari Newport.
Administrasi publik
Administrasi Publik (Inggris:"Public Administration") atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.
Administrasi publik
Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; kepemerintahan daerah; dan "good governance".
Administrasi publik
Lokus adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi publik adalah: kepentingan publik (public interest) dan urusan publik (public affair).
Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi publik.
yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.
Administrasi publik
Ilmu Administrasi Negara lahir sejak Woodrow Wilson (1887), yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat pada 1913-1921, menulis sebuah artikel yang berjudul "“The Study of Administration”" yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu yang ditandai dengan meluasnya praktik "spoil system" (sistem perkoncoan) yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Studi Ilmu Politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut karena memang fokus kajian Ilmu Politik bukan pada bagaimana mengelola pemerintahan dengan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dirumuskan.
Menurut Wilson, Ilmuwan Politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibanding dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai Ilmu Administrasi tersebut. Ilmu yang oleh Wilson disebut ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam mengelola pemerintahan dan perlunya menerapkan "merit system" dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik. Agar pemerintahan dapat dikelola secara efektif dan efisien, Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis ―"the field of administration is the field of business".
Administrasi publik
Penjelasan ilmiah terhadap gagasan Wilson tersebut kemudian dilakukan oleh Frank J. Goodnow yang menulis buku yang berjudul: "Politics and Administration" pada tahun 1900. Buku Goodnow tersebut seringkali dirujuk oleh para
ilmuwan administrasi negara sebagai "proklamasi‟ secara resmi terhadap lahirnya Ilmu Administrasi Negara yang memisahkan diri dari induknya, yaitu Ilmu Politik. Era ini juga sering disebut sebagai era paradigma dikotomi politik-administrasi. Melalui paradigma ini, Ilmu Administrasi Negara mencoba mendefinisikan eksistensinya yang berbeda dengan Ilmu Politik dengan ontologi, epistimologi dan aksiologi yang berbeda. Beberapa tahun kemudian, sebuah buku yang secara sistematis menjelaskan apa sebenarnya Ilmu Administrasi Negara lahir dengan dipublikasikannya buku Leonard D. White yang berjudul "Introduction to the Study of Public Administration" pada 1926. Buku White yang mencoba merumuskan sosok Ilmu Administrasi tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai karya ilmuwan sebelumnya yang mencoba menyampaikan gagasan tentang
bagaimana suatu organisasi seharusnya dikelola secara efektif dan efisien, seperti Frederick Taylor (1912) dengan karyanya yang berjudul "Scientific Management", Henry Fayol (1916) dengan pemikirannya yang dituangkan dalam monograf yang
berjudul "General and Industrial Management", W.F. Willoughby (1918) dengan karyanya yang berjudul "The Movement for Budgetary Reform in the State", dan Max Weber (1946) dengan tulisannya yang berjudul "Bureaucracy".
Administrasi publik
Era berikutnya merupakan periode di mana para ilmuwan administrasi negara berusaha membangun "body of knowledge" ilmu ini dengan terbitnya berbagai artikel dan buku yang mencoba menggali apa yang mereka sebut sebagai prinsip-pinsip administrasi yang universal. Tonggak utama dari era ini tentu saja adalah munculnya artikel L. Gulick (1937) yang berjudul "Notes on the Theory of Organization" di mana dia merumuskan akronim yang terkenal dengan sebutan POSDCORDB ("Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting dan Budgeting"). Tidak dapat dimungkiri, upaya para ahli administrasi negara untuk mengembangkan body of knowledge ilmu administrasi negara sangat dipengaruhi oleh ilmu manajemen. Prinsip-prinsip administrasi sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan tersebut pada dasarnya merupakan
prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari administrasi bisnis yang menurut mereka dapat juga diterapkan di organisasi pemerintah.
Administrasi publik
Perkembangan pergulatan pemikiran ilmuwan administrasi negara diwarnai sebuah era pencarian jati diri Ilmu Administrasi Negara yang tidak pernah selesai. Kegamangan para ilmuwan administrasi negara dalam meninggalkan induknya, yaitu Ilmu Politik, untuk membangun eksistensinya secara mandiri bermula dari kegagalan mereka dalam merumuskan apa yang mereka sebut sebagai prinsip-prinsip administrasi sebagai pilar pokok Ilmu Administrasi Negara. Keruntuhan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi ditandai dengan terbitnya tulisan Paul Applebey (1945) yang berjudul "Government is Different". Dalam tulisannya tersebut Applebey berargumen bahwa institusi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi swasta sehingga prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari manajemen swasta tidak serta merta dapat diadopsi dalam institusi pemerintah. Karya Herbert Simon (1946) yang berjudul "The Proverbs of Administration" semakin memojokkan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi yang terbukti lemah dan banyak aksiomanya yang keliru. Kenyataan yang demikian membuat Ilmu Administrasi Negara mengalami "krisis identitas‟ dan mencoba menginduk kembali ke Ilmu Politik. Namun demikian, hal ini tidak berlangsung lama ketika ilmuwan administrasi negara mencoba menemukan kembali fokus dan lokus studi ini.
Administrasi publik
Kesadaran bahwa lingkungan pemerintahan dan bisnis cenderung mengembangkan nilai, tradisi dan kompleksitas yang berbeda mendorong perlunya merumuskan definisi yang jelas tentang prinsip-prinsip administrasi yang gagal dikembangkan oleh para ilmuwan terdahulu. Dwiyanto (2007) menjelaskan bahwa lembaga pemerintah mengembangkan nilai-nilai dan praktik yang berbeda
dengan yang berkembang di swasta (pasar) dan organisasi sukarela. Mekanisme pasar bekerja karena dorongan untuk mencari laba, sementara lembaga pemerintah bekerja untuk mengatur, melayani dan melindungi kepentingan publik. Karena karakteristik antara birokrasi pemerintah dan organisasi swasta sangat berbeda, maka para ilmuwan dan praktisi administrasi negara menyadari pentingnya mengembangkan teori dan pendekatan yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang mengembangkan teori-teori administrasi bisnis. Dengan kesadaran baru tersebut maka identitas Ilmu Administrasi Negara menjadi semakin jelas, yaitu ilmuwan administrasi negara lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah
sebagai tempat praktik (lokus).
Administrasi publik
Sejarah tentang perubahan Ilmu Administrasi Negara masih terus berulang. Upaya mendefinisikan diri Ilmu Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya ternyata tidak berlangsung lama. Dinamika lingkungan administrasi negara yang sangat tinggi kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang relevansi keberadaan Ilmu Administrasi
Negara sebagai administrasi pemerintahan. Gugatan tersebut terutama ditujukan pada lokus Ilmu Administrasi Negara yang dirasa tidak memadai lagi. Menurut Dwiyanto (2007) lembaga pemerintah dirasa terlalu sempit untuk menjadi lokus
Ilmu Administrasi Negara. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah. Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga non-pemerintah yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah saja. Di sisi yang lain, organisasi birokrasi juga tidak semata-mata memproduksi barang dan jasa publik, tetapi juga barang dan jasa privat. Pratikno (2007) juga memberikan konstatasi yang sama. Saat ini negara banyak menghadapi pesaing-pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama pelayanan publik, secara lebih efektif. Selain pelayanan publik, dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial, negara juga harus menegosiasikan kepentingannya dengan aktor-aktor yang lain, yaitu pelaku bisnis dan kalangan "civil society" (masyarakat sipil). Secara lebih tegas, Miftah Thoha (2007) bahkan mengatakan telah terjadi
perubahan paradigma “ dari orientasi manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi berorientasi ke pasar ("market").
Menurut Thoha, pasar di sini secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat ("public"). Fenomena menurunnya peran negara ini merupakan arus balik dari apa yang disebut Grindle sebagai "too much state", di mana negara pada pertengahan 1980-an terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada jeratan hutang luar
negeri, krisis fiskal, dan pemerintah yang terlalu sentralistis dan otoriter.
Dwiyanto (2007) menyebut setidaknya ada empat faktor yang menjadi sebab semakin menurunnya dominasi peran negara, yaitu:
Berbagai fenomena tersebut menimbulkan gugatan di antara para mahasiswa maupun ilmuwan Ilmu Administrasi Negara: Apakah masih relevan menjadikan pemerintah sebagai lokus studi Ilmu Administrasi Negara?
Administrasi publik
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kata "negara‟ dalam Ilmu Administrasi Negara menjadi terlalu sempit dan kurang relevan lagi untuk mewadahi dinamika Ilmu Administrasi Negara di awal abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis. Utomo (2007) menyebutkan bahwa dalam perkembangan konsep Ilmu Administrasi Negara telah terjadi pergeseran titik tekan dari negara yang semula diposisikan sebagai agen tunggal yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan publik menjadi hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat. Dengan demikian istilah "public administration" tidak tepat lagi
untuk diterjemahkan sebagai administrasi negara, melainkan lebih tepat jika diterjemahkan menjadi administrasi publik. Sebab, makna kata ‟publik‟ di sini jauh lebih luas daripada kata ‟negara‟ (Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu
Administrasi Negara UGM, 2007: x). Publik di sini menunjukkan keterlibatan institusi-institusi non-negara baik di sektor bisnis maupun "civil society" di dalam pengadministrasian pemerintahan.
Administrasi publik
Konsekuensi dari perubahan makna "public administration" sebagai administrasi publik di sini adalah terjadinya pergeseran lokus Ilmu Administrasi Negara dari yang sebelumnya berlokus pada birokrasi pemerintah menjadi berlokus pada organisasi publik, yaitu birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain.
Administrasi publik
Dengan adanya pergeseran makna ‟publik‟ sebagaimana dijelaskan di atas, maka ilmu administrasi publik telah menemukan lokusnya secara lebih jelas. Intinya, semua aktivitas yang terjadi pada birokrasi pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintah menjadi bidang perhatian ilmuwan administrasi publik. Apabila lokus ilmu administrasi publik menjadi semakin jelas, pertanyaan berikutnya adalah apa yang seharusnya menjadi fokus perhatian ilmuwan administrasi publik. Kegelisahan tersebut kemudian dijawab dengan munculnya studi kebijakan publik sebagai pokok perhatian ilmuwan
administrasi publik. Hal ini merupakan implikasi yang sangat logis karena kebijakan publik merupakan output utama dari pemerintah (Dwiyanto, 2007). Bagi pemerintah, kebijakan merupakan instrumen pokok yang dapat dipakai untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dalam upaya memecahkan berbagai persoalan publik "(public affairs)". Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan domestik yang bersifat: "distributive policy, protective
regulatory policy, competitive regulatory policy, dan redistributive policy (Ripley",
1985: 60).
Administrasi publik
Dwiyanto (2007) dengan mengutip pendapat Denhardt mengatakan bahwa tingginya minat ilmuwan administrasi publik untuk memusatkan perhatian pada studi kebijakan semakin meningkatkan keyakinan bahwa para administrator memiliki intensitas yang tinggi dalam proses perumusan kebijakan publik. Hal ini juga semakin menguatkan argumen bahwa ilmu administrasi publik memang tidak dapat dipisahkan dari induknya Ilmu Politik, sebab proses perumusan kebijakan itu sendiri tidak hanya dilakukan melalui tahapan yang bersifat teknokratis akan tetapi juga melampaui tahapan yang bersifat politis. Tahapan teknokratis dalam proses
perumusan kebijakan memiliki posisi sentral. Sebab, pada tahapan ini berbagai solusi cerdas sebagai upaya memecahkan persoalan masyarakat digodok agar dapat dirumuskan serangkaian alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh para
"policy maker" melalui proses politik. Pentingnya proses teknokratis dalam pembuatan kebijakan semakin membuat analisis kebijakan publik menjadi keahlian yang sangat vital yang dibutuhkan oleh para praktisi administrasi publik.
Administrasi publik
Berbagai tokoh seperti William N. Dunn (1981), Carl Patton dan David Sawicki (1983), Arnold J. Meltsner (1986), dan lain-lain telah menghasilkan berbagai buku penting sebagai acuan para ilmuwan dan praktisi administrasi publik dalam
melakukan kegiatan analisis kebijakan publik. Selain itu, kenyataan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan tidak selalu menjamin implementasinya akan berjalan mulus juga memicu munculnya studi implementasi kebijakan publik di dalam ilmu administrasi publik. Para ilmuwan seperti Jeffrey Pressman dan Aaron Wildavsky (1984), Merilee Grindle (1980), Malcolm Goggin et.al (1990) merupakan sebagian ilmuwan yang menjadi pelopor pengembangan studi implementasi dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik.
Administrasi publik
Dengan adanya perkembangan terakhir tersebut menjadikan Ilmu Administrasi Publik memiliki lokus dan fokus yang lebih jelas. Lokus studi ini adalah organisasi publik, sementara fokus perhatiannya adalah persoalan publik ("public affairs") dan bagaimana persoalan tersebut dipecahkan dengan instrumen kebijakan publik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kegelisahan ilmuwan administrasi publik tidak hanya berhenti sampai di sini. Buku Owen E. Hughes (1998) yang berjudul "Public Management and Administration" merupakan pemikiran yang memicu perlunya perubahan dalam mendefinisikan Ilmu Administrasi Publik.
Administrasi publik
Jika di masa-masa sebelumnya yang dipersoalkan adalah makna "public" pada "public administration" yang kemudian bergeser dari administrasi negara menjadi administrasi publik, Hughes memulai diskusi dengan menganjurkan untuk menggunakan istilah manajemen publik daripada administrasi publik. Pemikiran Hughes tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan paradigma Ilmu Administrasi Publik yang terjadi pada era 1990an yang mencoba memperbarui mekanisme pengelolaan birokrasi publik yang dikenal sangat hirarkis, lamban, dan tidak efisien dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang
diterapkan pada manajemen bisnis. Keluhan tentang tidak relevannya prinsip-prinsip birokrasi Weberian sudah sering disampaikan.
Administrasi publik
Apa yang disampaikan oleh Al Gore sebagaimana dikutip oleh Hughes (1998: 3) tentang buruknya sistem birokrasi yang bekerja atas dasar prinsip "Old Public Administration" barangkali mewakili pemimpin negara yang lain:
Administrasi publik
Merespon persoalan tersebut, beberapa pemikir kemudian mengajukan gagasan mereka, seperti: "managerialism (Pollit, 1993), new public management (Hood, 1991), market-based public administration (Lan, Zhioying & Rosenbloom, 1992), dan post-bureaucratic paradigm (Barzelay, 1992)". Namun yang paling fenomenal tentu saja pemikiran Osborne dan Gaebler (1992) tentang "entrepreneurial government" yang ditulis dalam buku mereka yang menjadi "best seller", yaitu "Reinventing Government". Gagasan mereka kemudian diadopsi secara luas di berbagai negara setelah pemerintahan Clinton-Gore di Amerika Serikat mengadopsinya secara sukses. Selain di Amerika, gagasan untuk mengembangkan paradigma public managerialism dalam disiplin Ilmu Administrasi Publik juga terjadi di Eropa, terutama di Inggris ketika tekanan terhadap keterbatasan anggaran bagi penyediaan layanan publik telah memaksa pemerintahan Margaret Thacher untuk menerapkan berbagai upaya guna lebih mengefisienkan pelayanan publik di Inggris. Rhodes (1991) menyerukan perlunya diterapkan semboyan “3Es” atau "economy, efficiency dan effectiveness" agar pelayanan publik di Inggris menjadi lebih efisien.