Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pemerintahan Azarov terus melanjutkan langkah-langkah dalam hal integrasi dengan Uni Eropa. Selama bulan Mei dan Juni 2010, Perdana Menteri Mykola Azarov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Kostyantyn Gryshchenko menyatakan bahwa integrasi ke Uni Eropa tetap menjadi prioritas kebijakan dalam dan luar negeri Ukraina.
Kebijakan dari Pemerintahan Azarov tidak menghapuskan rencana integrasi dengan Uni Eropa, pada 12 Mei 2010, Komisioner Uni Eropa untuk Perluasan mengatakan.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
"Sebuah rencana aksi untuk Ukraina ke arah pembentukan kebijakan bebas visa untuk perjalanan beberapa hari" Dewan Eropa dan Ukraina telah menyetujui pada 22 November 2010. Langkah ini memerlukan perbaikan pada sektor kontrol perbatasan Ukraina, migrasi, dan kebijakan suaka.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Perjanjian Asosiasi Uni Eropa ("Association Agreement, "AA) diinisiasi pada 30 Maret 2012 di Brussel; namun, hingga bulan November 2012, 27 negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa belum menandatangani perjanjian tersebut. Perlakuan dan hukuman terhadap mantan Perdana Menteri Ukraina Yulia Tymoshenko oleh pemerintah (yang dianggap oleh para pemimpin Uni Eropa terdapat kepentingan politis) memperburuk hubungan antara Uni Eropa dan Ukraina. Uni Eropa dan beberapa negara anggota, terutama Jerman, menekan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dan Pemerintahan Azarov untuk menangguhkan penahanan Tymoshenko dengan alasan kesehatannya yang menurun. Beberapa pertemuan dengan Yanukovich dibatalkan oleh pemimpin Uni Eropa, termasuk Presiden Jerman, Joachim Gauck.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Atas permintaan politisi oposisi di Ukraina, Pejabat Uni Eropa memboikot UEFA Euro 2012 di Ukraina. Pemimpin Uni Eropa mengusulkan perjanjian asosiasi, dan , tidak akan diratifikasi, kecuali Ukraina menuntaskan masalah "Penurunan demokrasi dan "rule of law"", termasuk vonis Tymoshenko dan di 2011 dan 2012.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Uni Eropa Urusan Luar Negeri pada 10 Desember 2012 menyatakan "memastikan komitmen untuk menandatangani perjanjian asosiasi dan Perjanjian Perdagangan Bebas yang Mendalam dan Komprehensif, segera setelah pihak berwenang Ukraina menunjukkan upaya yang kuat sebagai bukti perbaikan di tiga sektor yang telah disebutkan, pada waktu KTT Kemitraan Wilayah Timur di Vilnius pada bulan November 2013". Tiga sektor tersebut: "reformasi konstitusional, peradilan, dan pemilihan umum (sejalan dengan standar internasional)".
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Kostiantyn Yelisieiev, Duta Besar Ukraina untuk Uni Eropa, menanggapi hal itu di Februari 2013 dengan menolak persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa agar mau menandatangani AA. Namun, pada tanggal 22 Februari 2013 sebuah resolusi disetujui oleh 315 dari 349 anggota Verkhovna Rada yang menyatakan bahwa "dalam kewenangannya" parlemen akan memastikan bahwa 10 Desember 2012, rekomendasu Dewan Uni Eropa Urusan Luar Negeri akan dilaksanakan. Pada KTT ke-16 Uni Eropa-Ukraina tanggall 25 Februari 2013, Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy menegaskan pernyataan Dewan Uni Eropa Urusan Luar Negeri dengan menyerukan agar "upaya untuk memperbaiki ke tiga sektor tersebut harus menunjukkan hasil– paling lambat Mei tahun ini (2013)".
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada hari yang sama, Presiden Yanukovych menyatakan Ukraina akan "melakukan yang terbaik" agar dapat memenuhi persyaratan yang diberikan Uni Eropa. Pada waktu itu, Presiden Yanukovych juga bernegosiasi dengan Rusia untuk "menemukan model yang tepat" untuk kerjasama dengan Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan, dan Rusia. Tetapi pada tanggal 25 Februari 2013 Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso menjelaskan "suatu negara tidak bisa secara bersamaan berada dalam serikat pabean lain dan berada di dalam zona perdagangan bebas di Uni Eropa".
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Di bulan Maret 2013, , Komisioner Uni Eropa untuk Perluasan Wilayah, memberitahukan Parlemen Eropa bahwa walaupun Pemerintah Ukraina telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa, tetapi dengan beberapa kejadian seperti pencabutan mandat pengacara Tymoshenko sebagai anggota Verkhovna Rada bisa menunda penandatanganan perjanjian. Namun, keesokan harinya Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan rasa optimis jika perjanjian tersebut akan ditandatangani di bulan November.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada tanggal 7 April 2013, Presiden Yanukovych mengeluarkan perintah untuk membebaskan Lutsenko dari penjara dan Menteri selama Pemerintahan Tymoshenko kedua .
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada tanggal 3 September 2013 (di sidang pembukaan Verkhovna Rada setelah masa reses musim panas) Presiden Yanukovych mendesak parlemen untuk mengesahkan peraturan agar Ukraina dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Uni Eropa dan dapat menandatangani Perjanjian Asosiasi di bulan November 2013.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada 18 September, kabinet Ukrainian menyetujui penuh draf perjanjian asosiasi.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada 25 September 2013, Ketua Verkhovna Rada menyatakan keyakinannya bila parlemen akan menyetujui semua hukum yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa untuk Perjanjian Asosiasi, kecuali Partai Komunis Ukraina[nb 4], "Verkhovna Rada telah bersatu untuk legislasi ini".
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada tanggal 20 November 2013 Komisioner Uni Eropa untuk Perluasan WIlayah Fuele menyatakan ia yakin Verkhovna Rada akan mempertimbangkan dan mengesahkan sisa peraturan yang diperlukan untuk penandatanganan perjanjian asosiasi, yang direncanakan untuk ditandatangani 29 November 2013.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada tanggal 21 November 2013, Verkhovna Rada gagal meloloskan lebih dari enam mosi yang akan mengizinkan mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko untuk menerima perawatan medis di luar negeri, hal yang menjadi tuntutan Uni Eropa untuk penandatanganan perjanjian asosiasi. Di minggu yang sama Tymoshenko menyatakan jika ia siap meminta Uni Eropa untuk mencabut tuntutan untuk pembebasannya jika Presiden Viktor Yanukovych akan menandatangani perjanjian asosiasi. DI hari yang sama, Pemerintah Ukraina memutuskan menunda persiapan untuk penandatanganan perjanjian asosiasi; sebaliknya pemerintah mengusulkan pembentukan komisi perdagangan tiga pihak antara Ukraina, Uni Eropa dan Rusia, yang akan menyelesaikan masalah perdagangan antarpihak. Perdana Menteri Mykola Azarov mengeluarkan perintah penangguhan tersebut untuk "menjamin keamanan nasional dari Ukraina" dan dengan pertimbangan perdagangan dengan Rusia (dan negara CIS lainnya) akan terganggu jika perjanjian ditandatangani pada 28-29 November puncak di Vilnius.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Penangguhan penandatanganan perjanjian asosiasi mengakibatkan gelombang protes yang pada akhirnya menggulingkan Viktor Yanukovych dan pemerintahannya.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada tanggal 2 Desember 2013 Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso setuju untuk bertemu dengan delegasi dari Ukraina untuk mendiskusikan hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa, tetapi menyatakan tidak akan ada renegosiasi mengenai Perjanjian Asosiasi Perjanjian. Pada hari yang sama, Wakil Perdana Menteri Ukraina mengumumkan Ukraina berencana untuk menandatangani "roadmap" dengan Uni Eropa. Ukraina dan Uni Eropa memulai "persiapan teknis untuk dialog antara Ukraina dan Uni Eropa mengenai beberapa aspek implementasi Perjanjian Asosiasi" pada 5 Desember 2013. Namun pada 15 Desember, Fuele mengatakan bahwa pemerintah Ukraina akan menunda pembicaraan lebih lanjut.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada tanggal 17 Desember, Ukraina menandatangani perjanjian dengan Rusia. Isi perjanjian tersebut antara lain Rusia akan membeli Eurobonds Ukraina senilai $15 miliar dan harga gas alam Rusia yang akan diimpor oleh Ukraina akan lebih murah, meskipun Putin menyatakan bahwa "hari ini kita sama sekali tidak membahas isu Ukraina yang akan bergabung dengan Serikat Pabean [Belarus, Kazakhstan, dan Rusia]".[nb 5] Tiga hari kemudian, pejabat tinggi Uni Eropa mengatakan Uni Eropa masih siap untuk menandatangani Perjanjian Asosiasi "segera setelah Ukraina juga telah siap untuk hal itu", selain itu juga mengatakan perjanjian tersebut juga menguntungkan bagi Rusia, serta mengatakan Uni Eropa "benar-benar tidak peduli akan fakta mengenai Ukraina telah menandatangani perjanjian dengan Rusia". Pada tanggal 23 Desember 2013, ajudan kepresidenan Rusia Yuri Ushakov menyatakan "tidak ada kontradiksi" antara perjanjian asoisasi Ukraina-Uni Eropa dan status Ukraina sebagai pengamat di Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan, dan Rusia, dan Uni Ekonomi Eurasia.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Tanggal 20 Desember 2013 Ketua Verkhovna Rada mengatakan tidak tertutup kemungkinan penandatanganan Perjanjian Asosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa tanpa perlu membuat zona perdagangan bebas ("Free Trade Area"). Pada 24 Desember 2013 Menteri Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa "saat ini" upaya dari kementeriannya "dan lembaga pemerintah lainnya' difokuskan pada negosiasi lebih lanjut dengan Uni Eropa untuk mengkondisikan Ukraina agar dapat mengimplementasikan perjanjian asosiasi." Ia pun menambahkan bila "Ukraina akan melanjutkan negosiasi mengenai perjanjian ini setelah libur natal" dan mengatakan isi teks dari Perjanjian Asosiasi tidak akan berubah, tetapi Ukraina berniat untuk fokus pada isu terkait dengan implementasinya.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada tanggal 15 Januari 2014 Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov memberikan waktu dua minggu untuk antarlembaga pemerintah (kementerian dan lembaga-lembaga lain) membuat rencana "terhadap kondisi implementasi Perjanjian Assosiasi" untuk negosiasi dengan Uni Eropa.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Viktor Yanukovych beserta Pemerintahan Azarov dimakzulkan dari jabatannya oleh parlemen setelah revolusi Ukraina 2014 di Februari 2014. Pelengseran Yanukovych membuat Ukraina jatuh pada Krisis Krimea 2014 and the konflik pro-Rusia di Ukraina 2014. Di bulan Maret 2014 Uni Eropa mengecam Aneksasi Krimea oleh Rusia dan pelanggaran terhadap kedaulatan dan wilayah Ukraina dengan tindakan agresi oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Uni Eropa juga membekukan "anggaran negara yang disalahgunakan" dan membekukan aset serta menutup pintu masuk ke Uni Eropa terhadap warga Rusia dan Ukraina yang dianggap bersalah dalam kekacauan di Ukraina. Bagian politik dari Perjanjian Asosiasi ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2014 oleh Perdana Menteri yang baru Arseniy Yatsenyuk. Bea ekspor Ukraina ke Uni Eropa untuk sementara dihapuskan di bulan April 2014. Bantuan keuangan juga dijanjikan untuk Ukraina. Ukraina diberikan bantuan keuangan makro yang berupa utang sebesar 1 Miliar Euro di bulan Mei 2014. Uni Eropa dan Ukraina menandatangan bagian ekonomi dari Perjanjian Asosiasi pada 27 Juni 2014. Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy mendeskripsikan penandatanganan tersebut sebagai "hari yang baik untuk Eropa". Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyebut hal itu "menegaskan Ukraina untuk memilih menjadi anggota dari Uni Eropa", dan juga dideskripsikan sebagai "langkah pertama tapi yang paling menentukan" untuk memperoleh keanggotaan Uni Eropa. Poroshenko juga menetapkan tahun 2020 sebagai waktu pengajuan keanggotaan Uni Eropa. Seperti yang dilaporkan oleh Voice of America pada 27 Juni, "Ketentuan perjanjian Uni Eropa yang dibutuhkan oleh Georgia, Moldova dan Ukraina untuk masuk sebagai anggota tidak terdapat di perjanjian perdagangan bebas dengan Kremlin." Pada tanggal 16 September 2014 Verkhovna Rada menyetujui draf aturan terhadap ratifikasi Perjanjian Assosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa, yang ditandatangani pada hari yang sama oleh Presiden Petro Poroshenko. KTT ke-17 UE-Ukraina diselenggarakan pada tanggal 27 April 2015 di Kiev. Selama KTT Kemitraan Wilayah Timur di Riga Ma 2015, UE menyetujui utang €1,8 miliar ke Ukraina. Pada tanggal 1 Januari 2016, Zona Perdagangan Bebas yang Mendalam dan Komprehensif antara Ukraina dan UE telah mengikat seluruh pihak. Di April 2016, Perjanjian Asosiasi telah diratifikasi oleh Ukraina dan seluruh negara anggota UE kecuali Belanda, yang telah mengadakan referendum mengenai persetujuan dari perjanjian. Setelah perjanjian tersebut ditolak pada referendum, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan bahwa ratifikasi akan ditunda selama negosiasi dengan pihak lain agar dapat menentukan titik kompromi.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Dialog politik antara Uni Eropa dan Ukraina dimulai pada tahun 1994 ketika Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama ("Partnership and Cooperation Agreement" "PCA") ditandatangani. Dokumen hanya terfokus pada isu ekonomi dan sosial seperti perlunya peningkatan tata pemerintahan dan menjamin kebebasan pers dan hak-hak sipil. Dasar diskusi politik yang tertulis di perjanjian ini sederhana: hanya pertemuan tahunan antara Troika Uni Eropa (Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa, dan Presiden Parlemen Eropa) dan Pemerintah Ukraina dan beberapa konsultasi antarmenteri. Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tersebut mengikat seluruh pihak pada tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2008. Tidak ada satupun pertemuan tingkat tinggi yang membawa perubahan besar dalam hal mendapat keanggotaan Uni Eropa. Tokoh-tokoh tersebut hanya fokus pada transisi sistem ekonomi dan catatan hak asasi manusia serta tentang isu-isu terkait PLTN Chernobyl dan usaha penyelesaiannya.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
sumber: laman resmi ENP
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Sebuah "Kerjasama Rencana Aksi Uni Eropa–Ukraina" disahkan oleh Dewan Eropa pada 21 Februari 2005. Kerjasama tersebut didasarkan pada Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tahun 1994, dan menyediakan kerangka komprehensif untuk bekerjasama dengan Ukraina di seluruh sektor dari reformasi.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Kemitraan Wilayah Timur adalah forum yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan politik dan perdagangan terhadap enam negara bekas Soviet – Ukraina, Belarus, Moldova, Azerbaijan, Armenia dan Georgia dengan Uni Eropa. Draf EaP menyatakan untuk: "Berbagi nilai-nilai termasuk demokrasi, "rule of law", dan menghormati hak asasi manusia, serta prinsip ekonomi pasar, pembangunan berkelanjutan dan tata pemerintahan yang baik." Kemitraan ini memberikan dasar untuk Perjanjian Asosiasi yang baru antara Uni Eropa dan para mitra yang telah menunjukkan kemajuan yang cukup terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang disebutkan.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Namun, Kiev menunjukkan rasa pesimis tentang "nilai tambahan" dari inisiatif ini. Memang, Ukraina dan Uni Eropa telah memulai negosiasi untuk perjanjian politik dan perdagangan bebas yang baru ("Association dan Free-Trade Agreements"). Dan juga terdapat kemajuan dalam liberalisasi kebijakan visa, meskipun terjadi masalah terhadap pemberian visa dari negara anggota Uni Eropa terhadap warga Ukraina.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Itulah mengapa Ukraina mempunyai pandangan spesifik mengenai proyek Kemitraan Wilayah Timur. Menurut pemerintah Ukraina, hal itu harus sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri Ukraina, seperti integrasi dengan Uni Eropa. Namun, dokumen Kemitraan Wilayah Timur (Deklarasi Dewan Eropa Mei 2009) tidak mengonfirmasi prioritas tersebut seperti integrasi politik dan ekonomi atau menghapus visa.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Ukraina telah menyatakan rasa antusiasme tentang proyek ini. Wakil Perdana Menteri Ukraina mengatakan proyek ini adalah cara untuk memodernisasi negara dan menyambut kebijakan ini karena menggunakan instrumen yang sama secara 'de facto' untuk menjadi negara kandidat anggota Uni Eropa.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Di bawah Kemitraan Wilayah Timur, Polandia dan Ukraina telah mencapai perjanjian baru untuk menggantikan visa dengan izin tinggal yang disederhanakan yang memungkinkan untuk warha Ukraina tinggal di wilayah yang berjarak 30 km dari perbatasan. 1,5 juta akan diuntungkan dari perjanjian ini yang mengikat seluruh pihak pada 1 Juli 2009.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Perjanjian Asosiasi (AA) antara Ukraina dan Uni Eropa dirundingkan dari tahun 2009-2011, dan akan menggantikan PCA. AA bertujuan untuk membentuk asosiasi politik dan integrasi ekonomi, termasuk "zona perdagangan bebas yang mendalam dan komprehensif", dan berjalan beriringan dengan perundingan untuk kebijakan bebas visa.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada tanggal 16 Juni 2009, instrumen baru disahkan – "Agenda Asosiasi Uni Eropa-Ukraina". Pertemuan Uni Eropa-Ukraina yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2011, dengan agenda penandatanganan Perjanjian, dibatalkan karena penahanan dari mantan perdana menteri Yulia Tymoshenko. Akhir dari perundingan telah mengumumkan, tapi teks perjanjian itu tidak akan ditandatangani oleh para pemimpin negara Uni Eropa yang akan menunggu sampai pemilihan parlemen Ukraina Oktober 2012 sebagai pengujian demokrasi dan "rule of law" di Ukraina. AA diinisiasi tidak lama kemudian, pada 30 Maret 2012. Sebelum perjanjian ini mengikat seluruh pihak, perjanjian ini harus diratifikasi oleh Verkhovna Rada, Parlemen Eropa, dan masing-masing negara anggota Uni Eropa. Namun, para pemimpin Uni Eropa mengusulkan jika perjanjian tidak akan diratifikasi, kecuali Ukraina menyelesaikan masalah "penurunan nilai-nilai demokrasi dan "rule of law"", termasuk pemenjaraan dari Yulia Tymoshenko dan pada tahun 2011 dan 2012. DI bulan November 2012, Komisioner Uni Eropa menyatakan bahwa AA, dan DCFTA, bisa ditandatangani di bulan November 2013 jika masalah-masalah tersebut telah diselesaikan.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Namun, di bulan Februari 2013 Fule memperingatkan Ukraina jika perjanjian dapat dibatalkan bila reformasi yang diperlukan tidak segera dilakukan. Ia juga menyatakan keanggotaan Ukraina dalam Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan dan Rusia akan bertentangan dengan perjanjian dengan Uni Eropa.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Walaupun negosiasi mengenai perjanjian perdagangan bebas yang mendalam dan komprehensif antara Ukraina dan Uni Eropa dimulai pada tahun 1999, Negosiasi resmi antara pemerintah Ukraina dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa baru dilakukan pada 18 Februari 2008 . Per Mei 2011, tersisa tiga masalah yang harus diselesaikan dalam perjanjian perdagangan bebas: kuota ekspor gandum Ukraina, akses ke layanan pasar Uni Eropa. dan wilayah Ukraina yang menghasilkan komoditas tertentu. Terlepas dari permasalahan tersebut, sebenarnya kesepakatan sudah siap. Walaupun terdapat beberapa permasalahan seperti yang telah disebutkan, Ukraina siap untuk menandatangani perjanjian tersebut. Meskipun Ukraina menginginkan kesempatan yang lebih besar untuk bergabung UE dan akses pasar ke UE, Ukraina memiliki potensi yang lebih besar daripada kandidat lainnya. Perundingan perjanjian yang telah difinalisasi dimulai pada 19 Juli 2012. Proses ratifikasi DCFTA, sama seperti AA, telah terhenti karena kekhawatiran Uni Eropa mengenai "rule of law" di Ukraina. Termasuk reformasi peradilan, serta perubahan hukum pemilihan.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Menurut penasihat Presiden Rusia , jika Ukraina memilih perjanjian Uni Eropa, Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan, dan Rusia akan menarik diri dari perjanjian perdagangan bebas dengan Ukraina. Namun, pada tanggal 21 November 2013 pemerintah Ukraina memutuskan untuk menangguhkan persiapan penandatanganan perjanjian[nb 10] yang dijadwalkan akan ditandatangani pada 28-29 November 2013 ketika KTT Uni Eropa di Vilnius, yang pada akhirnya tidak ditandatangani.[nb 11] keputusan untuk menangguhkan penandatanganan perjanjian asosiasi menyebabkan revolusi Ukraina 2014.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Sanksi Uni Eropa untuk Rusia terkait dengan intervensi militer di Ukraina Timur diperpanjang sampai Juli 2016. Pada tanggal 1 Januari 2016, DCFTA mengikat seluruh pihak.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Pada tanggal 22 November 2010, Dewan Eropa dan Ukraina mengumumkan "sebuah rencana aksi untuk Ukraina menuju pembentukan kebijakan bebas visa untuk perjalanan singkat". rencana aksi ini menjelaskan perbaikan besar terhadap kontrol perbatasan Ukraina, migrasi, dan kebijakan suaka. Perundingan untuk "2007 Visa Facilitation agreement", yang menambah individu yang berhak untuk mendapat prosedur pembuatan visa yang disederhanakan yang mencakup mahasiswa dan perwakilan LSM, sudah difinalisasi pada bulan Desember 2011, dan "Visa Facilitation Agreement" diratifikasi oleh Verkhovna Rada pada 22 Maret 2013. Pada tanggal 18 April 2013 di Parlemen Eropa telah meratifikasi perjanjian tersebut, dan Dewan Eropa meresmikan perjanjian tersebut pada 13 Mei 2013. Pada bulan Desember 2011, mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych berharap negosiasi untuk perjalanan bebas visa menyeluruh akan selesai di akhir 2014. Komisi Eropa menyatakan di bulan November 2013 bahwa Ukraina harus memperkuat hukum anti-diskriminasi sebelum kebijakan bebas visa ini diberlakukan. Verkhovna Rada mengesahkan empat rancangan hukum yang dibutuhkan untuk transisi ke tahap kedua dari Rencana Aksi Pembebasan Visa pada Mei 2014 (termasuk rancangan penguatan hukum anti-diskriminasi). Ketika berpidato di depan anggota Parlemen sebelum pemungutan suara untuk rancangan hukum ini, Ketua Verkhovna Rada dan Presiden ad interim Oleksandr Turchynov memprediksi bahwa "kebijakan bebas visa akan dilaksanakan di akhir tahun ini". Namun, Ukraina harus mengesahkan rancangan hukum untuk menyelesaikan enam kondisi[nb 12] yang dibutuhkan untuk menerapkan Rencana Aksi Pembebasan Visa sebelum 15 Desember 2015. Pada tanggal itu Uni Eropa akan memutuskan apakah negara Ukraina berhak mendapatkan kebijakan bebas visa bebas di 2016. Pada bulan Desember 2015, Komisi mengeluarkan laporan kemajuan yang menyatakan bahwa Ukraina memenuhi segara persyaratan agar warganya berhak melakukan perjalanan bebas visa ke "Schengen area". Komisi Eropa secara resmi mengusulkan Ukraina akan diberikan hak perjalanan bebas visa pada bulan April 2016. Hal ini kemudian ditunda oleh Uni Eropa.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Ukraina dan semua negara anggota Uni Eropa telah menandatangani "Energy Charter Treaty" (ECT), perjanjian yang telah dinegosiasikan setelah deklarasi politik "Piagam Energi "1991 mengenai prinsip untuk energi internasional termasuk perdagangan, transit, dan investasi. ECT ditandatangani pada bulan Desember 1994 dan mengikat seluruh pihak pada bulan April 1998. Ukraina dan semua negara anggota Uni Eropa juga telah menandatangain Amendemen Perdagangan 1998 yang mencerminkan perubahan dari GATT ke WTO.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Setelah mengikat seluruh pihak, Ukraina memperoleh status Pengamat dalam Perjanjian yang membentuk "Energy Community" (yang juga disebut "Masyarakat Energi Eropa"), sebuah komunitas yang didirikan antara Uni Eropa dan sejumlah negara dunia ketiga dalam rangka untuk memperluas pasar internal energi UE ke Eropa Selatan dan Timur. Perjanjian untuk membangun" Energy Community" ditandatangani di Athena, Yunani, pada tanggal 25 Oktober 2005, dan mengikat seluruh pihak pada 1 Juli 2006. Ukraina segera menyampaikan ketertarikan untuk menjadi anggota penuh. Komisi Eropa memulai negosiasi resmi tahap pertama dengan Ukraina di akhir tahun 2008. Setelah tahap ketiga, negosiasi mengenai hal teknis dengan Ukraina dimulai pada tahun 2009. Ukraina menandatangani Aksesi Protokol "Energy Community" pada 24 September 2010, diratifikasi pada 15 Desember 2010 dan secara resmi bergabung dengan "Energy Community" pada 1 Februari 2011.
Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Selama tahun 1990-an, Jerman, Belanda, dan Italia tetap merupakan mitra perdagangan utama Ukraina.
Menurut Eurostat, antara tahun 2000-2007 perdagangan barang antara Uni Eropa dengan Ukraina meningkat tiga kali lipat: jumlah ekspor meningkat dari 5,5 miliar Euro menjadi 22,4 miliar, sementara impor meningkat dari 4,8 miliar Euro menjadi 12.4 miliar. Namun, peningkatan jumlah ini tidak membuat Ukraina menjadi salah satu mitra perdagangan utama Uni Eropa. Pada tahun 2007, perdagangan dengan Ukraina hanya 2% dari keseluruhan ekspor Uni Eropa dan hanya 1% dari keseluruhan impor Uni Eropa atau berada di peringkat 16 dari keseluruhan mitra dagang Uni Eropa.