Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Yano Kenzo
Yano Kenzo () adalah seorang birokrat Jepang yang mengabdi untuk kepolisian dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Ia menjabat sebagai Gubernur Prefektur Toyama dari 1938 hingga 1941. Sebelumnya, ia sempat menduduki beberapa jabatan di Prefektur Kyoto, Chiba, Aomori, dan Okayama.
Yano Kenzo
Sebagai birokrat, karier Yano terentang sejak 1921. Pada 1 Agustus 1942, ia ditugaskan sebagai Gubernur Sumatera Barat, yang ketika itu diduduki oleh Jepang. Namun, karena sikapnya yang menentang kebijakan Jepang di daerah pendudukan, ia memilih mengundurkan diri pada akhir Maret 1944 sekaligus mengakhiri kariernya sebagai birokrat.
Yano Kenzo
Yano Kanzo berasal dari keluarga Osaka, putra ketiga dari Yabou Risaburo. Setelah menamatkan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Kansai pada 1919, ia bekerja di Taiheiyo Cement. Pada Oktober 1920, ia lulus Ujian Pegawai Sipil. Pada 1921, ia ditempatkan sebagai pegawai di Biro Sosial, Kementerian Dalam Negeri Jepang. Setelah itu, ia berpindah-pindah menduduki beberapa jabatan birokrasi dan kepolisian di Prefektur Kyoto, Chiba, Aomori, dan Okayama.
Yano Kenzo
Pada April 1938, ia diangkat sebagai Gubernur Prefektur Toyama. Namun, ia mengundurkan diri pada Januari 1941.
Yano Kenzo
Pada 1 Agustus 1942, Yano ditunjuk oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang sebagai Gubernur Sumatera Barat, ketika daerah itu berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat Divisi ke-25. Ia menjadi satu-satunya pemimpin sipil yang ada di daerah pendudukan Jepang di Indonesia (daerah lainnya dipimpin oleh panglima militer setempat). Yano menjabat sebagai gubernur hingga tanggal 1 April 1944. Melalui kebudayaan, Yano Kenzo melakukan pendekatan terhadap penduduk Minangkabau. Ia bersimpati pada aspirasi rakyat untuk merdeka dan menentang kebijakan pemerintah pendudukan yang tidak sesuai dengan pandangannya. Akan tetapi, karena perbedaan sikapnya, ia mengundurkan diri pada akhir Maret 1944.
Yano Kenzo
Salah satu peninggalan Yano saat menjabat adalah Kerukunan Minangkabau ("Gui Gan"), badan yang diinisiasi untuk mengkonsolidasi kekuatan para elite Minangkabau. Anggotanya berasal dari setiap distrik dan subdistrik, terdiri dari kepala nagari, kepala adat, para ulama, pemuda, dan kelompok terpelajar. Mereka mengadakan pertemuan secara teratur dan bertindak sebagai dewan penasihat informal bagi gubernur. Sejarawan Gusti Asnan mencatat Kerukunan Minangkabau merupakan bentuk awal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang kelak dibentuk oleh pemerintahan pendudukan di setiap "shu" atau provinsi Indonesia.
Yano Kenzo
Setelah tidak menjabat gubernur dan kembali ke negara asalnya, Yano bekerja sebagai auditor untuk perusahaan Nagata Seiki. Ia menuliskan pandangannya saat menjadi gubernur dalam sebuah artikel pada 1967.
Wet Hot American Summer
Wet Hot American Summer adalah film komedi satirikal Amerika tahun 2001 yang disutradarai oleh David Wain dari skenario yang ditulis oleh Wain dan Michael Showalter. Film ini menggunakan pemeran ansambel, termasuk Janeane Garofalo, David Hyde Pierce, Molly Shannon, Paul Rudd, Christopher Meloni, Michael Showalter (dan berbagai anggota lain dari kelompok komedi sketsa MTV "The State"), Elizabeth Banks, Ken Marino, Michael Ian Black, Bradley Cooper, Amy Poehler, Zak Orth, dan A. D. Miles. Film ini berlangsung selama sehari terakhir di perkemahan musim panas fiksi pada tahun 1981, dan memparodikan komedi seks yang ditujukan untuk pemirsa remaja pada era itu.
Wet Hot American Summer
Film ini merupakan kegagalan kritis dan komersial, tetapi sejak itu telah mengembangkan kultus, karena banyak dari para pemerannya telah berpindah ke pekerjaan berprofil tinggi. Netflix menghidupkan kembali waralaba dengan merilis yang diperankan sebagian besar pemeran asli film, pada 31 Juli 2015; dan , di set sepuluh tahun setelah film aslinya, pada 4 Agustus 2017.
Hukum penistaan agama
Hukum penistaan agama adalah hukum yang melarang penistaan agama, yaitu sikap tidak sopan atau penghinaan terhadap tokoh-tokoh suci, kelompok agama, benda suci, adat, atau kepercayaan. Hukum penistaan agama adalah "salah satu hukum ujaran kebencian tertua yang masih bertahan sampai sekarang". Menurut Pew Research Center, sekitar seperempat negara di dunia (26%) memiliki hukum atau kebijakan anti-penistaan agama per 2014.
Hukum penistaan agama
Di beberapa negara, hukum penistaan agama dipakai untuk melindungi agama mayoritas, sedangkan di negara-negara lain, hukum ini dipakai untuk menjamin perlindungan terhadap agama minoritas.
Hukum penistaan agama
Selain larangan penistaan agama atau pencemaran nama baik agama, hukum penistaan agama mencakup semua hukum yang memberi ganti rugi untuk pihak-pihak yang tersinggung. Hukum penistaan agama biasanya melarang permusuhan terhadap agama dan kelompok agama, pencorengan agama dan pemeluknya, perendahan agama dan pemeluknya, menyinggung rasa ketaatan beragama, atau sikap melawan agama. Di sejumlah negara, hukum penistaan agama meliputi hukum ujaran kebencian yang melebihi larangan ujaran kebencian dan kekerasan. Beberapa hukum penistaan agama seperti yang ada di Denmark tidak memidanakan "ujaran berbentuk kritik," tetapi memidanakan "ujaran berbentuk hinaan."
Hukum penistaan agama
Meski tidak menekankan hukum penistaan agama secara eksplisit, Pasal 20 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional mewajibkan setiap negara mengesahkan undang-undang yang menolak "setiap gerakan yang mengusung kebencian bangsa, ras, atau agama yang bisa memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan."
Hukum penistaan agama
Di sejumlah negara Kristen, hukum penistaan agama melarang ujaran kasar dan keji tentang Kristen dan kadang-kadang agama lain beserta pemeluknya karena "berpotensi menggerus perdamaian".
Hukum penistaan agama
Di sejumlah negara yang menetapkan Islam sebagai agama negara, hukum syariat Islam adalah hukum utama dan berdampak terhadap seluruh undang-undang nasional. Penistaan agama dalam Islam adalah ujaran atau tindakan tidak beriman terhadap Allah, Muhammad, atau semua hal yang dianggap suci dalam Islam. Kitab suci Islam, Qur'an, melarang penistaan agama, tetapi tidak menyebutkan hukumannya. Hadits, sumber hukum syariat yang lain, menyarankan beberapa hukuman untuk penistaan agama.
Hukum penistaan agama
Sebagai negara Islam, Afganistan melarang penistaan agama sesuai hukum syariat. Penistaan agama diancam hukuman denda atau/dan hukuman gantung.
Hukum penistaan agama
Penistaan agama adalah pelanggaran hukum umum di Afrika Selatan yang didefinisikan sebagai "tindakan tidak sah, sengaja, dan terbuka melawan Tuhan." Sejumlah pengamat hukum berpendapat bahwa ilegalitas penistaan agama menjadi tidak konstitusional sejak Undang-Undang Hak Asasi diadopsi tahun 1994. Undang-undang ini memperkuat hak bebas berekspresi. Larangan penistaan agama juga dinilai tidak konstitusional karena pemidanaannya hanya berlaku untuk penistaan terhadap Kristen. Jadi, larangan tersebut diskriminatif atas dasar agama.
Hukum penistaan agama
Pemidanaan penistaan agama jarang terjadi sejak awal abad ke-20 sampai-sampai penulis masa itu menduga hukum penistaan agama tidak berlaku lagi karena tidak dipakai. Namun, pada tahun 1934, seorang redaktur surat kabar diadili atas penistaan agama karena menerbitkan cerita seorang biarawati yang bermimpi berhubungan seks dengan Yesus, dan vonisnya dikukuhkan oleh Pengadilan Banding. Tahun 1962, Harold Rubin diadili karena melukis Yesus telanjang di salib disertai ayat-ayat Alkitab terbalik, tetapi ia dinyatakan tidak bersalah. Tahun 1968, redaktur "Varsity" diadili karena menerbitkan laporan simposium bertopik "Is God Dead?" yang mengutip pernyataan bahwa "Kita perlu melupakan Tuhan sepenuhnya" dan "[Tuhan] mulai terasa menjengkelkan". Ia dinyatakan bersalah, tetapi hukumannya berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran, lalu dibebaskan.
Hukum penistaan agama
Undang-Undang Kesetaraan 2000 melarang ujaran kebencian yang didefinisikan sebagai "perkataan yang didasarkan pada satu atau beberapa alasan terlarang terhadap siapapun yang bisa ditafsirkan sebagai niatan untuk: (a) melukai; (b) merusak atau memancing kerusakan; (c) mengangkat atau menyebarkan kebencian." "Alasan terlarang" mencakup agama sehingga beberapa ujaran penistaan tergolong ujaran kebencian. Pelarangan ujaran kebencian bukan pelarangan pidana dan hanya diganjar hukuman sipil.
Hukum penistaan agama
Meski 99% penduduk Aljazair adalah Muslim Sunni, undang-undang dasarnya menyatakan Islam sebagai agama negara, Aljazair menggunakan hukum positif alih-alih syariat untuk melarang penistaan agama Islam. Penistaan agama diancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda.
Hukum penistaan agama
Pemidanaan penistaan agama di Amerika Serikat melanggar Konstitusi Amerika Serikat dan tidak ada hukum penistaan agama di tingkat federal. Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat (diadopsi tahun 1791) berisi: "Kongres tidak berhak membuat hukum apapun yang menghormati agama ataupun mengekang kebebasan mempraktikkan agama; atau mengganggu kebebasan berbicara, atau kebebasan pers . . . ."
Hukum penistaan agama
Sebelum memenangi perang kemerdekaan dari Imperium Britania pada akhir abad ke-18, sejumlah koloni Britania di Amerika Utara seperti Provinsi Teluk Massachusetts memiliki hukum penistaan agama. Amendemen Pertama tahun 1791 langsung menghapus semua hukum penistaan agama di republik Amerika Serikat yang baru berdiri ini.
Hukum penistaan agama
Karena Amendemen Pertama melindungi kebebasan berbicara dan praktik agama dari campur tangan pemerintah federal serta putusan Mahkamah Agung yang memperluas cakupan perlindungan dari campur tangan pemerintah negara bagian, pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara bagiannya tidak boleh menindak ujaran penistaan atau penghinaan agama dan tidak boleh mengizinkan gugatan sipil atas dasar penistaan agama. Dalam sidang "Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson", Mahkamah Agung A.S. memutuskan pada tahun 1952 bahwa New York tidak berhak memberlakukan undang-undang penyensoran terhadap pembuat film yang film-filmnya mengandung adegan "penistaan agama". Hakim Clark berpendapat bahwa: "Dari sudut pandang kebebasan berbicara dan pers, negara bagian tidak berhak melindungi agama apapun atau semua agama dari pandangan-pandangan yang tidak disukainya yang sekiranya mencegah terlontarnya pandangan tersebut. Pemerintah negara ini tidak mengurus serangan nyata atau tidak nyata terhadap doktrin agama tertentu, baik dalam bentuk cetak, pidato, atau film."
Hukum penistaan agama
Amerika Serikat dan beberapa wilayah hukum negara bagian menjatuhkan hukuman yang lebih keras untuk kejahatan terhadap seseorang atas dasar agama atau afiliasi lain. Misalnya, Ayat 3A1.1 Panduan Vonis Amerika Serikat 2009 menyatakan bahwa, "Apabila pencari fakta di pengadilan atau, dalam hal pengakuan bersalah atau nolo contendere, sidang penjatuhan hukuman memutuskan tanpa sedikit pun keraguan bahwa terdakwa dengan sengaja memilih korban atau properti sebagai sasaran pelanggaran atas dasar ras, warna kulit, agama, kebangsaan, etnisitas, jenis kelamin, disabilitas, atau orientasi seksual sesungguhnya atau terduga," pengadilan harus menaikkan batas hukumannya.
Hukum penistaan agama
Islam adalah agama negara Arab Saudi. Kerajaan menganut Islam Sunni. Perundangan negara ini merupakan gabungan syariat, titah raja, dan fatwa dari Dewan Ulama Senior. Penistaan agama diganjar denda hingga hukuman mati.
Hukum penistaan agama
Sebagai koloni Britania tahun 1780-an, Australia mewarisi hukum umum Inggris, termasuk Undang-Undang Penistaan Agama 1697. Hukum kolonial pertama adalah Undang-Undang Fitnah Penistaan Agama dan Penghasutan 1827 di New South Wales (dibatalkan tahun 1898) dan undang-undang yang disahkan Gubernur Arthur Phillip di Van Diemen's Land pada tahun itu yang mengatur penerbitan dan melarang 'fitnah penistaan agama dan penghasutan' untuk menjaga ketertiban masyarakat.
Hukum penistaan agama
Pemidanaan penistaan agama oleh pemerintah terakhir dilakukan di negara bagian Victoria tahun 1919.
Hukum penistaan agama
Australia menghapus dan membatalkan semua hukum penistaan agama di tingkat federal melalui Undang-Undang Hukum Pidana 1995, tetapi beberapa negara bagian dan teritori masih mempertahankan hukum penistaan agama. Negara bagian, teritori, dan Persemakmuran Australia tidak menyeragamkan penindakan penistaan agama. Penistaan agama adalah tindak pidana di sejumlah wilayah hukum, termasuk New South Wales (Pasal 49 Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1974 (NSW)), Victoria dan Australia Selatan. Situasi hukum penistaan agama di Wilayah Ibu Kota Australia, Australia Barat, dan Queensland masih belum jelas.
Hukum penistaan agama
Di Austria, penistaan agama diatur dalam Pasal 188 KUHP tentang Permusuhan Terhadap Ajaran Agama.
Hukum penistaan agama
Bangladesh melarang penistaan agama melalui sebuah pasal dalam KUHP-nya yang melarang "melukai sentimen beragama" serta perundangan dan kebijakan lain yang menyerang kebebasan berbicara.
Pada April 2013, Perdana Menteri Sheikh Hasina menolak tuntutan hukum baru dari kelompok-kelompok Islamis radikal, khususnya Hefajat-e Islam, yang menuntut hukuman mati untuk orang-orang yang terlibat penistaan agama. Ia menggambarkan Bangladesh sebagai "demokrasi sekuler, tempat setiap agama berhak dipraktikkan secara bebas dan adil", dan bahwa "apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melukai sentimen penganut agama apapun atau tokoh-tokohnya, ada hukum khusus yang mengatur soal itu".
Hukum penistaan agama
Seiring disahkannya KUHP Belanda tahun 1881, berlaku tahun 1886, Belanda memiliki hukum penistaan agama pertama. Menteri Hukum berpendapat bahwa, meski Tuhan mampu melindungi haknya sendiri, pemerintah Belanda perlu 'melindungi hak masyarakat'.
Hukum penistaan agama
Pada tahun 1932, sebuah RUU diusulkan untuk memperkuat hukum tahun 1886. Parlemen terbelah antara partai religius dan non-religius dan juga antara beberapa partai religius dalam hal apakah RUU ini bertujuan melindungi Tuhan atau agama atau umat beragama. RUU ini disahkan tanggal 1 Juni 1932 dengan 9 suara mendukung versus 44 suara menolak di DPR, 28 versus 18 di Senat, dan diadopsi tanggal 4 November 1932.
Hukum penistaan agama
Pasal 147 menjatuhkan hukuman (penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda kategori kedua (i.e. sebanyak-banyaknya €3.800)) kepada siapapun yang secara terbuka, lisan atau cetak atau gambar, menyinggung perasaan beragama melalui penistaan agama. Selain itu, Pasal 429bis melarang pemasangan materi yang menista agama di tempat-tempat yang dapat dilihat dari jalan umum. Hukum ini muncul pada tahun 1930-an setelah Partai Komunis meminta Natal dihapus dari hari libur resmi. Pemidanaan penistaan agama terakhir yang berhasil terjadi pada awal 1960-an ketika sebuah surat kabar pelajar didenda 100 guilder karena menyinggung Perjanjian Baru. Hukum penistaan agama melengkapi hukum tentang diskriminasi ras dan memancing kekerasan.
Hukum penistaan agama
Tahun 1966, Dinas Penuntutan Umum menuntut penulis Gerard Reve atas Pasal 147. Dalam novelnya, "Nader tot U" (""Semakin Dekat Dengan-Mu""), Reve menggambarkan hubungan seks narator dengan Tuhan yang berwujud keledai. Pengadilan negeri memvonis Reve, tetapi ia naik banding. Pada April 1968, pengadilan banding membatalkan putusan tersebut. Putusan ini mematikan hukum penistaan agama Belanda.
Hukum penistaan agama
Bulan November 2008, Menteri Kehakiman Ernst Hirsch Ballin menyampaikan keinginan pemerintahan koalisinya untuk menghapus Pasal 147. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan memperkuat peraturan melawan diskriminasi untuk mencegah segala penghinaan terhadap kelompok masyarakat apapun. Pada Mei 2009, pemerintah memutuskan membiarkan hukum ini. Keputusan ini muncul usai pengadilan tinggi memutuskan seorang pria yang memasang poster bertuliskan "hentikan tumor bernama Islam" tidak bersalah atas penghinaan terhadap sekelompok masyarakat atas dasar agama. Keputusan untuk membiarkan hukum penistaan agama didorong oleh jaminan dukungan SGP yang berhaluan Kristen ortodoks untuk pemerintahan minoritas di Senat. Usai pemilu 2012, pemerintahan koalisi yang baru terbentuk dan mayoritas parlemen berjanji mendukung RUU yang menghapus hukum penistaan agama.
Hukum penistaan agama
Pada November 2012, parlemen memutuskan membatalkan hukum penistaan agama. Putusan ini bisa sah apabila didukung VVD, tetapi kelompok fundamentalis Kristen SGP menentangnya. Menurut SGP, keputusan untuk menghapus larangan penistaan agama adalah "hilangnya patokan moral yang menyakitkan dan gejala krisis spiritual".
Hukum penistaan agama
Pada 1 Februari 2014, hukum penistaan agama secara resmi dihapus.
Hukum penistaan agama
Pasal 208 KUHP menyatakan bahwa "memusuhi tindakan atau benda suci secara terbuka" adalah tindak pidana yang diancam kurungan penjara selama satu bulan sampai satu tahun atau denda.
Hukum penistaan agama
Hukum penistaan agama sejak dulu dipertahankan dengan alasan: "hukum [penistaan agama] diperlukan untuk menegakkan hukum nasional yang didasarkan pada ajaran Kristen. Karena itu, menyasar Kristen berarti menyasar dasar negara Inggris."
Hukum penistaan agama
Upaya pemidanaan terakhir menggunakan hukum ini terjadi pada tahun 2007 ketika kelompok evangelis Christian Voice meminta pemidanaan tertutup terhadap BBC karena menyiarkan acara "" (yang menampilkan adegan Yesus berbaju bayi dan mengaku "agak gay"). Permintaan ini ditolak oleh Pengadilan Magistrat City of Westminster. Christian Voice naik banding supaya putusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, tetapi ditolak. Pengadilan memutuskan bahwa pelanggaran penistaan agama hukum umum tidak berlaku untuk drama panggung (Pasal 2(4) Undang-Undang Teater 1968) dan siaran (Pasal 6 Undang-Undang Penyiaran 1990).
Hukum penistaan agama
Pemidanaan penistaan agama (sekaligus pemidanaan tertutup) terakhir yang berhasil adalah "Whitehouse v. Lemon" tahun 1977. Denis Lemon, redaktur "Gay News", dinyatakan bersalah. Surat kabar pimpinannya menerbitkan puisi karya James Kirkup, "The Love that Dares to Speak its Name", yang dituduh memusuhi Kristus dan kehidupannya. Lemon didenda £500 dan diberi hukuman tertunda berupa kurungan penjara sembilan bulan. Hakim mengaku keputusan memenjarakan Lemon perlu pertimbangan mendalam. Tahun 2002, pembacaan puisi yang sama di hadapan umum dilakukan di tangga gereja St Martin-in-the-Fields di Trafalgar Square, tetapi tidak dipidanakan.
Hukum penistaan agama
Tahun 1696, pengadilan Skotlandia menjatuhkan hukuman mati kepada Thomas Aikenhead karena menistakan agama. Pemidanaan penistaan agama di Skotlandia terakhir terjadi pada 1843.
Hukum penistaan agama
Orang terakhir di Britania Raya yang dipenjara karena menistakan agama adalah John William Gott pada 9 Desember 1921. Ia sebelumnya tiga kali divonis bersalah atas penistaan agama karena menerbitkan dua selebaran yang mengolok-olok kisah Yesus memasuki Yerusalem (Matius 21:2–7), membandingkan Yesus dengan badut sirkus. Ia dihukum kerja paksa selama sembilan bulan.
Hukum penistaan agama
Pada tahun 1985, Komisi Hukum menerbitkan laporan berjudul "Criminal Law: Offences against Religious and Public Worship" yang menyimpulkan abhwa pelanggaran penistaan agama dan pencemaran nama baik agama berdasarkan hukum umum harus dihapus tanpa pengganti. Tanggal 5 Maret 2008, parlemen mengesahkan sebuah amendemen untuk Undang-Undang Hukum Pidana dan Imigrasi 2008 yang menghapus pelanggaran penistaan agama dan pencemaran nama baik agama berdasarkan hukum umum di Inggris dan Wales. UU ini ditandatangani Ratu pada 8 Mei 2008 dan pasal tersebut berlaku pada 8 Juli 2008.
Hukum penistaan agama
Penistaan agama masih bisa dipidanakan menggunakan hukum umum di Skotlandia (terakhir kali dipakai tahun 1843) dan Irlandia Utara.
Hukum penistaan agama
Film "Visions of Ecstasy" (1989) adalah satu-satunya film yang pernah dilarang di Britania Raya karena menistakan agama. Usai penghapusan hukum penistaan agama di Inggris dan Wales tahun 2008, BBFC memberi rating 18+ dan merilis ulang film ini pada tahun 2012.
Hukum penistaan agama
Di Denmark, Paragraf 140 KUHP mengatur penistaan agama. Sejak 1866, hukum ini hanya berhasil dipakai dua kali, tahun 1938 dan 1946. Hukum ini dipakai lagi pada tahun 1971, tetapi terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Tahun 2017, seorang pria dituduh menistakan agama setelah menyebarkan video dirinya membakar Quran di media sosial dengan keterangan "Yes to freedom - no to Islam". Paragraf ujaran kebencian (266b) lebih sering digunakan. Tahun 2012, sebuah survei menunjukkan bahwa 66% penduduk Denmark masih mendukung hukum penistaan agama yang melarang "pencemoohan agama dan keyakinan sah di Denmark". Sebelum 2017, penghapusan klausul penistaan agama diusulkan beberapa kali oleh anggota parlemen, tetapi gagal mendapatkan suara mayoritas. Hukum ini dibatalkan pada 2 Juni 2017 beberapa hari sebelum tuduhan tahun 2017 disidangkan. Meski celaan terbuka terhadap agama tidak lagi dilarang, ujaran dan tindakan yang mengancam atau merendahkan kelompok tertentu karena kepercayaan mereka tetap bisa dipidanakan.
Hukum penistaan agama
"Kejahatan terhadap ibadah agama" dicantumkan dalam pasal empat Revisi KUHP Filipina. Menurut Pasal 132 dan 133, "mengganggu ibadah agama" dan "menyinggung perasaan beragama" bisa dipidanakan. "Mengganggu ibadah agama" berarti "mencegah atau mengganggu upacara atau manifestasi agama apapun", sedangkan "menyinggung perasaan beragama" berarti "melakukan tindakan yang sangat menyinggung perasaan umat beragama" di sebuah tempat ibadah atau saat ritual agama apapun.
Hukum penistaan agama
Hukumannya adalah kurungan penjara empat bulan sehari sampai enam bulan. Kasus yang melibatkan kekerasan atau ancaman bisa dikenai kurungan penjara enam tahun.
Hukum penistaan agama
Di Finlandia, Ayat 10 Bab 17 KUHP mengatur penistaan agama. Pasal ini berjudul "Pelanggaran kesucian agama", tetapi undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan "penistaan Tuhan secara terbuka". Upaya penghapusan pasal ini pada tahun 1914, 1917, 1965, 1970, dan 1998 tidak membuahkan hasil.
Hukum penistaan agama
Penulis Hannu Salama dijerat pasal penistaan agama atas novelnya yang berjudul "Juhannustanssit" (1964). Tahun 1969, Harro Koskinen dihukum denda atas karya-karyanya, termasuk lukisan "Pig Messiah" yang menggambarkan babi disalib; karya-karyanya kemudian dipamerkan di museum. Jussi Halla-aho, kelak anggota Parlemen Finlandia, didenda karena menghubungkan pedofilia dan Islam dalam artikel blognya tahun 2008.
Hukum penistaan agama
Ayat 295A KUHP India digunakan dalam kasus penistaan agama Kristen, Islam, dan Hindu.
Hukum penistaan agama
Ayat 295A yang diperkenalkan pada zaman kolonisasi Britania Raya yang dibuat oleh pemerintahan Kristen saat itu sangat luas dan belum dihapus. Ayat ini mengandung hukum penistaan agama. Ayat ini diperkenalkan tahun 1927 untuk mencegah ujaran kebencian yang menghina atau berupaya menghina agama atau kepercayaan masyarakat manapun dengan sengaja dan berniat jahat untuk memancing kemarahan mereka, tetapi tujuan utama hukum ini adalah mempertahankan "ketertiban umum dalam masyarakat multiagama yang sensitif terhadap agama."
Hal penting yang membedakan KUHP India dan hukum umum Inggris adalah terdakwa harus memiliki "kesengajaan dan niat jahat untuk memancing amarah kaum beragama" dalam KUHP India, sedangkan hukum umum Inggris tidak mengatur hal itu. Ayat 295A telah digunakan berkali-kali untuk mencegah diskusi bebas dan jujur tentang isu agama dan masih menjadi ancaman kebebasan berekspresi. Ayat ini juga ada di KUHP Pakistan dan Myanmar dan dijadikan hukum penistaan agama. Masyarakat India beberapa kali menuntut penghapusan aturan zaman kolonial yang regresif ini.
Hukum penistaan agama
Di India, banyak orang yang ditangkap sesuai hukum tersebut, antara lain Kamlesh Tiwari, Tarak Biswas, dan Sanal Edamaruku. Banyak buku yang dilarang karena isinya menista agama.
Hukum penistaan agama
Pasal 156(a) KUHP Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran Pasal 156(a) dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.
Hukum penistaan agama
Sebagi teokrasi Islam, Iran mewarisi hukum penistaan agama dari hukum syariat. Hukum penistaan agama melengkapi hukum tentang kritik terhadap pemerintah dan penerbitan material yang melenceng dari standar Islami.