Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dirintis sejak masa kepemimpinan Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum mulai membuahkan hasil di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Komisi Yudisial memiliki amunisi baru dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Kelahiran Undang – Undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagiKomisi Yudisial, antara lain : melakukan seleksi pengangkatan hakim adhoc diMahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraanhakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjagakehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapanbekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilanpaksa terhadap saksi.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Disahkannya undang-undang tersebut merupakankonkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisialsebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi checks and balancesdi bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakimanyang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyatIndonesia.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Namun, kembali terjadi permohonan uji materiil terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB)Ketua Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kemudian pada 9 Februari 2012, majelis hakim di Mahkamah Agung, yang diketuai oleh Paulus Effendie Lotulung, memutuskan perkara Nomor: 36 P/HUM/2011 bahwa mengabulkan permohonan dan poin-poinpenerapan dalam pasal 8 dan 10dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Artinya butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perudang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Kemudian untuk lebih menjalin komunikasi yang lebih intens dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mulai membentuk Tim Penghubung yang berfungsi sebagai jembatan mencapai titik temu dan mencairkan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Gagasan adanya Tim Penghubung ini berawal dari pertemuan pimpinan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung pada awal Desember 2011. Tim Penghubung dilandasi semangat kerja mendekatkan dan menyamakan pandangan dan penafsiran tugas kedua lembaga.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Setelah melewati proses dan koordinasi panjang, lahirlah empat Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial Periode Desember 2010 – Juni 2013 Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada 27 September 2012. Keempat Peraturan Bersama tersebut berisi tentang Seleksi Pengangkatan Hakim, Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Di tengah upaya melakukan reformasi penegakan hukum di Indonesia, terjadi peristiwa kelam yang menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan, yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak pada Rabu, 2 Oktober 2013 silam.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Peristiwa ini seakan menguatkan agar hakim konstitusi diawasi sebuah lembaga permanen yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi. Sayangnya, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, belum ada satu lembaga atau komisi pun yang berwenang mengawasi hakim konstitusi. Awalnya, Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengawasi hakim konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam rangka penyelamatan wibawa MK. Perpu Nomor 01 Tahun 2013 tersebut mengamanatkan dua kewenangan baru Komisi Yudisial (KY), yaitu membentuk panel ahli untuk melakukan rekrutmen hakim MK dan memfasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan MK. Kemudian DPR mengesahkan Perppu MK itu menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang Undang tertanggal19 Desember 2013.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Namun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 diuji materi oleh gabungan advokat dan konsultan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang melakukanuji materi UU Nomor 4 Tahun 2014 dengan perkara nomor 1-2/PUU-XII/2014. Dalam sidang pembacaan putusan yang dilakukan delapan hakim konstitusi di ruang sidang MK yang diketuai oleh Hamdan Zoelva pada 13 Februari 2014sore terungkap, majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon yang dicantumkan dalam pengajuan uji materi undang-undang tersebut.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Berdasarkan uji materi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 beserta seluruh lampirannya bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang tersebut juga diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 berlaku kembali sebagai landasan hukum. Sehingga, terhadap pembentukan MKHK dan Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi menjadi tidak berlaku.Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah :
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sementara menurut A. Ahsin Thohari dalam bukunya "Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)", di bebarapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal sebagai berikut:
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sedangkan tujuan pembentukan Komisi Yudisial menurut A. Ahsin Thohari adalah :
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Paruh Waktu I
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Anggota Komisi Yudisial Paruh kedua Periode 2010-2015 (Juli 2013 - Desember 2015)
Anggota Komisi Yudisial Paruh Pertama Periode 2010-2015 (Januari 2010 - Juli 2013)
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, disingkat dengan ATVSI, adalah organisasi yang menghimpun stasiun-stasiun televisi swasta di Indonesia. ATVSI merupakan organisasi independen yang dibentuk untuk memajukan industri televisi swasta Indonesia yang berfungsi secara aktif memajukan, menampung, menyalurkan kepentingan dan keinginan bersama dalam mengembangkan etika perilaku, tanggung jawab profesional dan pelayanan bagi anggotanya demi kepentingan masyarakat.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Cikal bakal ATVSI dimulai pada era orde baru dimana 5 stasiun televisi swasta yang ada saat itu yaitu RCTI, SCTV, Indosiar, ANteve dan TPI sepakat membentuk Forum Komunikasi Televisi (FKTV) sebagai wadah berkomunikasi dan berkoordinasi untuk kepentingan bersama sebagai sebuah industri. Kelahiran FKTV di bidani oleh Dewi Fajar (Direktur TPI), Harry Kuntoro (Direktur Utama RCTI), Soeastomo Soepardji (Direktur Indosiar), Anton Nangoy (Direktur Utama ANteve), dan Agus Mulyanto (Direktur Utama SCTV).
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Sebagai langkah awal FKTV membuat kelompok kerja (pokja) di bidang program, keuangan, pemasaran dan penjualan, dan teknik. Pokja ini melakukan pertemuan rutin guna membahas persoalan dan mencari solusi atas persoalan yang ada, serta bertukar pikiran untuk pengembangan industri televisi di masa depan. Pada saat itu juga sedang berlangsung pembuatan Rancangan Undang Undang Penyiaran (RUUP) yang baru untuk menggantikan UU Penyiaran nomor 24 tahun 1997. Karena itulah selain membentuk pokja-pokja tadi, FKTV juga membentuk Tim 13 yang khusus menangani RUUP yang sedang di proses di DPR RI. Tim ini dinamakan Tim 13 karena beranggotakan 13 orang perwakilan dari anggota FKTV yaitu Gilang Iskandar dan Moko Pamungkas dari ANteve; Riza Primadi, Harianto, dan Edward Koemoro dari SCTV; Indria Purnama dan Asaf Antariksa dari Indosiar; Sandi Juhanda, Helmi Johannes dan Murjadi Ichsan dari RCTI; Erlan Hidayat, Dwi Roosdiyanto dan Haris Jauhari dari TPI. Sebagai Ketua Tim 13 yang pertama adalah Riza Primadi kemudian setelah itu yang kedua adalah Gilang Iskandar.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Tim 13 ini yang membuat draft RUUP versi FKTV dan melakukan berbagai upaya terkait penyusunan RUUP seperti seminar, "workshop", "focus group discussion", lobi, pertemuan dengan para pemangku kepentingan industri penyiaran terutama DPR RI baik Komisi 1 maupun fraksi-fraksi. Tim 13 juga bertemu dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Agum Gumelar sebagai Menteri yang ditunjuk Presiden sebagai wakil pemerintah untuk pembahasan RUUP dengan DPR, dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Istana Merdeka. Bahkan Presiden Gus Dur berkenan membuka Seminar RUU Penyiaran FKTV di Hotel Peninsula Slipi, Jakarta. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran diwarnai dengan pro-kontra berkaitan dengan lembaga pengawas (BP3N). Di lain pihak dengan dihapusnya Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, membuat substansi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran tidak lagi sesuai. Oleh sebab itu pada tahun 2002 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Setelah berjalan, para anggota merasakan bahwa ikatan hubungan antar stasiun televisi swasta tidak cukup hanya melalui sebuah forum komunikasi seperti FKTV, tapi perlu diwadahi dalam sebuat asosiasi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang memperjelas tujuan organisasi, memperjelas hak dan kewajiban anggota. Namun momentum saat itu belum tepat karena pembentukan asosiasi televisi swasta belum disetujui oleh Menteri Penerangan pada saat itu belum setuju dan beberapa waktu kemudian meletus gerakan reformasi yang membawa perubahan politik di tanah air.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Pasca reformasi, setelah melalui beberapa kali rapat maka dimatangkan pembentukan asosiasi. Dan pada tanggal 4 Agustus 2000 terbentuklah Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI) oleh para perwakilan dari 5 stasiun pendiri yaitu RCTI, SCTV, Indosiar, ANteve dan TPI. Para pendiri menuangkan kesepakatan dalam sebuah risalah rapat yang ditandatangani seluruh peserta yang hadir yang memuat antara lain bahwa akan di buat AD/ART dan dibentuk organisasi kepengurusan ATVSI seperti Ketua dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan risalah rapat ini kemudian dibuatlah Akta oleh Notaris Risbeth, SH No. 26, tanggal 30 Januari 2001. Dengan demikian ATVSI sudah sah secara hukum. Untuk pertama kali terpilih sebagai Ketua adalah Anton Nangoy dari ANteve dan Sekretaris Jenderal Soeastomo Soepardji dari Indosiar untuk masa jabatan 2000-2003. Dan sebagai staf ATVSI yang pertama adalah Wida Wahyu Widyawati.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Seiring berjalannya waktu maka keanggotaan ATVSI bertambah sehingga saat ini terdiri dari 10 stasiun televisi swasta nasional yaitu RCTI, SCTV, Indosiar, antv (dahulu ANteve), MNCTV (dahulu TPI), MetroTV, Trans TV, Trans7 (dulu TV7), GTV (dahulu Global TV) dan tvOne (dahulu Lativi).
Sebagai pengurus kedua periode 2003-2006 dan 2006-2010 adalah Karni Ilyas dari SCTV sebagai Ketua Umum dan Zsa Zsa Yusharyahya dari Metro TV sebagai Sekretaris Jenderal. Sedangkan untuk periode 2006-2010 sebagai Sekretaris Jenderal adalah Nurhadi Poerwosaputro. Pada Periode Ketua Karni Ilyas dilakukan beberapa perubahan yaitu istilah Ketua menjadi Ketua Umum dan nama Asosiasi Televisi Siaran Indonesia dirubah menjadi Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Untuk kepengurusan, selain ketua ketua komisi juga dilengkapi dengan Ketua Harian ("Executive Director") yaitu Uni Lubis dari ANTV dan Sekretaris Eksekutif ("Executive Secretary") Gilang Iskandar dari RCTI.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Erick Thohir dari tvOne terpilih sebagai Ketua Umum ATVSI periode 2010-2013 dan periode berikutnya yaitu 2013-2015, atau Ketua Umum yang ketiga. Dalam Rapat Umum Anggota ATVSI tanggal 10 November 2010 yang lalu, Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum dengan Sekretaris Jenderal yaitu Warnedy (Trans TV).
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Pada masa kepemimpinannya, Erick Thohir memprioritaskan tiga program yaitu: pertama, meningkatkan konten ATVSI terkait informasi publik sehingga dapat lebih memberikan inspirasi kepada masyarakat; kedua, meningkatkan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka menyerap lebih banyak masukan dari masyarakat; ketiga, mempersiapkan masyarakat pertelevisian memasuki era multimedia dan integrasi. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas isi siaran anggota ATVSI serta agar dapat memberikan nilai-nilai positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, Erick Thohir meningkatkan hubungan kerja sama ATVSI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendengarkan saran-saran dan kritikan publik mengenai televisi. Dan untuk menghadapi arus besar konsolidasi dari berbagai pelaku industri media yang akan terjadi, ATVSI juga memikirkan konvergensi media yang akan dibutuhkan oleh media televisi, daring, cetak, ataupun radio.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Selama ini ATVSI telah aktif menjadi penghubung yang efektif dengan para pemangku kepentingan ("stakeholder") terkait dengan kegiatan anggota.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Untuk periode 2015–2018, Ketua Umum ATVSI adalah Ishadi S.K. dari Trans TV dengan Wakilnya Drs. Imam Soedjarwo M.Si. dari Indosiar, Sjafril Nasution dari RCTI dan Sekretaris Jenderal Suryopratomo dari MetroTV serta Neil R. Tobing dari Group Viva. Pemilihan dilakukan pada Rapat Umum Luar Biasa Anggota ATVSI tanggal 4 Juni 2015 di Hotel Ritz-Carlton Kuningan Jakarta.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Beberapa program kerja pengurus ATVSI periode ini antara lain: Mempersiapkan diri untuk memasuki era digital yang sekarang sudah merupakan keharusan. Menjadikan ATVSI sebagai sebuah lembaga yang dikenal dan dekat dengan masyarakatnya melalui berbagai macam kegiatan seperti pendidikan, sosial, dan bekerja sama secara aktif dengan Lembaga International baik sesama organisasi penyiaran maupun Lembaga Internasional seperti Asosiasi Jurnalis Internasional, Asosiasi Produser Televisi Internasional dan lain-lain untuk meningkatkan kompetensi para praktisi penyiaran agar dapat bersaing di kancah regional dan global.
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Berikut ini adalah daftar televisi swasta yang menjadi anggota ATVSI:
Ibnu Hajar Al 'Asqalani
Ibnu Hajar al-'Asqalani (773 H/1372 M – 852 H/1449 M) adalah seorang ahli hadits dari mazhab Syafi'i yang terkemuka. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, namun lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Ashkelon, Palestina. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Fathul Bari ("Kemenangan Sang Pencipta"), yang merupakan penjelasan dari kitab shahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Shahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat.
Ibnu Hajar Al 'Asqalani
Semangat dalam menggali ilmu ditunjukkannya dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tetapi dengan melakukan rihlah (perjalanan) ke banyak negeri. Negeri-negeri yang pernah disinggahi dan tinggal disana, di antaranya:
Perjalanan ini dilakukan oleh al-Hafizh untuk menimba ilmu, dan mengambil ilmu langsung dari ulama-ulama besar. Sehingga dikenal Ibnu Hajar memiliki banyak guru yang besar dan masyhur.
Ibnu Hajar Al 'Asqalani
Al-Hafizh Ibnu Hajar mulai menulis pada usia 23 tahun, dan terus berlanjut sampai mendekati ajalnya. Karya-karya dia banyak diterima umat islam dan tersebar luas, semenjak dia masih hidup. Para raja dan Amir biasa saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab Ibnu hajar. Menurut murid utamanya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya dia mencapai lebih dari 270 kitab. Kebanyakan karyanya berkaitan dengan pembahasan hadits, secara riwayat dan "dirayat". Di antarakarya tulis Ibnu Hajar tersebut:
Durmagati
Dalam wiracarita Mahabharata, Durmagati adalah seorang tokoh Korawa yang barangkali merupakan yang paling kocak apabila sedang dimainkan/dibawakan sifatnya oleh dalang.
Durmagati
Durmagati mempunyai badan yang lebih pendek dan gemuk dari kebanyakan saudara-saudaranya. Dengan ciri khas lehernya yang sangat pendek dan kepala seperti tertekan ke bawah sehingga wajahnya menengadah ke atas.
Durmagati
Bicaranya "bindheng" (seperti orang pilek, tidak jelas) dan kata-katanya justru selalu menyudutkan Sengkuni yang selalu memengaruhi Kurawa untuk memusnahkan Pandawa. Jadi sebenarnya ia tahu bahwa pihak Kurawa bersalah karena hasutan-hasutan licik Sengkuni. Namun semua kata-katanya diucapkan dengan gayanya yang kocak sehingga tidak dianggap serius oleh Sengkuni.
Filsafat ilmu
Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu berusaha untuk dapat menjelaskan masalah-masalah seperti: apa dan bagaimana suatu konsep dan pernyataan dapat disebut sebagai ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan alam melalui teknologi; cara menentukan validitas dari sebuah informasi; formulasi dan penggunaan metode ilmiah; macam-macam penalaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan kesimpulan; serta implikasi metode dan model ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri.
Filsafat ilmu
Ilmu berusaha menjelaskan tentang apa dan bagaimana alam sebenarnya dan bagaimana teori ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Untuk tujuan ini, ilmu menggunakan bukti dari eksperimen, deduksi logis serta pemikiran rasional untuk mengamati alam dan individual di dalam suatu masyarakat.
Filsafat ilmu
Salah satu konsep mendasar tentang filsafat ilmu adalah empirisme, atau ketergantungan pada bukti. Empirisme adalah cara pandang bahwa ilmu pengetahuan diturunkan dari pengalaman yang kita alami selama hidup kita. Di sini, pernyataan ilmiah berarti harus berdasarkan dari pengamatan atau pengalaman. Hipotesis ilmiah dikembangkan dan diuji dengan metode empiris, melalui berbagai pengamatan dan eksperimentasi. Setelah pengamatan dan eksperimentasi ini dapat selalu diulang dan mendapatkan hasil yang konsisten, hasil ini dapat dianggap sebagai bukti yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam.
Filsafat ilmu
Salah satu cara yang digunakan untuk membedakan antara ilmu dan bukan ilmu adalah konsep falsifiabilitas. Konsep ini digagas oleh Karl Popper pada tahun 1919–20 dan kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1960-an. Prinsip dasar dari konsep ini adalah, sebuah pernyataan ilmiah harus memiliki metode yang jelas yang dapat digunakan untuk membantah atau menguji teori tersebut. Misalkan dengan mendefinisikan kejadian atau fenomena apa yang tidak mungkin terjadi jika pernyataan ilmiah tersebut memang benar.
Desember 2004
29 - Bank Indonesia mengeluarkan pecahan 20 ribu dan 100 ribu baru. Info lengkap ada di situs Bank Indonesia 
27 - Setelah bermalam di Lhokseumawe, Aceh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lalu meninjau Banda Aceh. Wapres Jusuf Kalla menyaksikan mayat-mayat yang bergelimpangan mengenaskan di Banda Aceh.
26 - Gempa bumi terhebat dalam waktu 40 tahun (dan sebagai akibatnya, gelombang tsunami) di Asia Tenggara dan Asia Selatan menewaskan sedikitnya 20.000 jiwa ("155.000 per 5 Januari 2005"). Di Indonesia terutama provinsi Nanggroe Aceh Darusalam jatuh korban paling banyak. Sedikitnya ada 4.400 ("94.000 per 5 Januari 2005") korban jiwa di Indonesia.
24 - Eurocopter Super Puma milik TNI AU mengalami musibah. Helikopter tersebut menabrak Bukit Perahu yang terletak di Desa Suran Gede, Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya, lima awak dan penumpang langsung tewas di tempat kejadian. Kecelakaan diperkirakan terjadi akibat cuaca buruk.
21 - Helikopter Bell 205 nomor registrasi HU-416 milik TNI AD mengalami musibah. Helikopter tersebut jatuh menabrak tebing di kawasan Sungai Siriwo, Kampung Okobado, Distrik Siriwo, Kab. Nabire, Papua. Akibatnya, lima awak dan penumpang tewas. Kecelakaan tersebut terjadi pada saat angin kencang.
Desember 2004
21 - Bank Persyarikatan Indonesia oleh BI diubah statusnya menjadi Bank dalam Pengawasan Khusus (SSU) setelah rasio kecukupan modalnya jatuh di bawah 8%.
20 - Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilanda kegelapan setelah delapan tower PLN bertegangan tinggi dirobohkan orang-orang tak dikenal.
Desember 2004
20 - Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum partai Golkar menggantikan Akbar Tanjung.
19 - Pertamina secara serentak menaikkan harga Elpiji, Pertamax, dan Pertamax Plus. Kenaikan harga ini telah mulai diberlakukan hari ini (19 Desember 2004) pukul 00:00 WIB.