Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Sejarah hukum Uni Eropa
Perjanjian Nice digunakan oleh negara-negara anggota dalam mempersiapkan perluasan Uni Eropa di masa depan. Perjanjian-perjanjian tersebut direvisi dengan empat cara utama; selain itu, ukuran dan komposisi Komisi Eropa diubah, serta jumlah suara setiap anggota negara bagian di Dewan Eropa disesuaikan dan suara mayoritas yang memenuhi syarat diperluas ke area kebijakan. Perjanjian Nice ditandatangani di Nice pada 26 Februari 2001, dan mengubah Perjanjian Uni Eropa yang membentuk Komunitas Eropa (TEC). Selama konferensi tersebut beberapa keputusan bersejarah bagi Uni Eropa dibuat berdasarkan aksesi demokrasi Eropa Tengah dan Eropa Timur ke dalam Komunitas. Jumlah negara anggota Uni Eropa meningkat untuk pertama kalinya dengan bergabungnya 12 negara anggota baru (Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Republik Ceko, Siprus, Slovenia, dan Slowakia (tidak termasuk bagian Bulgaria, Rumania, dan Turki).
Sejarah hukum Uni Eropa
Menurut ketentuan Perjanjian, Komisi Eropa akan terdiri dari sejumlah komisaris yang sesuai dengan jumlah negara anggota Komunitas. Perjanjian tersebut memperkuat posisi Presiden Komisi Eropa dan mereformasi sistem peradilan Komunitas Eropa. Perjanjian ini secara resmi disajikan pada 30 Januari 2001 di Brussels.
Sejarah hukum Uni Eropa
Menurut Perjanjian Lisboa, Uni Eropa berfungsi hingga kini berdasarkan dua dokumen dasar, yaitu Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Komunitas Eropa (TEC), yang diubah oleh Konferensi Internasional pada 29 Oktober 2004, di mana draf Konstitusi Eropa diterima. Perjanjian ini menghapus sistem organisasi Tiga Pilar Uni Eropa, yang mempertahankan keterpisahan tertentu di dalam Komunitas, yang terkait dengan fungsi sebelumnya pada Pilar Kedua dan Ketiga. Implementasi ketentuan Perjanjian Lisboa menghasilkan pembagian kompetensi Komunitas menjadi tiga bidang:Perjanjian Lisboa mengubah Perjanjian Uni Eropa (TEU atau Perjanjian Maastricht) dan Perjanjian Komunitas Eropa (TEC). 'Perjanjian Komunitas Eropa' (TEC) berganti nama menjadi 'Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa' (TFEU). Selain itu, Perjanjian Lisboa disebut juga sebagai Perjanjian Reformasi, yang diputuskan selama KTT Uni Eropa di Lisboa pada 18-19 Oktober 2007. Setiap negara anggota Uni Eropa dapat menuntut pengulangan suara tertentu sesuai dengan sistem Nice.
Sejarah hukum Uni Eropa
Konsekuensinya, kata 'konstitusi' tidak digunakan dalam dokumen ini, pasal-pasal yang berbicara tentang bendera, lagu kebangsaan dan semboyan Uni Eropa dihapus, penggunaan terminologi akta hukum khusus untuk undang-undang nasional ditolak (tetapi suatu akta, yang sebelumnya dikenal 'Regulasi' dan 'Direktif' dipertahankan). Pada perjanjian ini diputuskan bahwa mulai tahun 2014 Komisi Eropa terdiri dari 2/3 perwakilan dari negara anggota Komunitas dan masing-masing negara menominasikan komisaris dalam sistem rotasi. Pada awal 2006, perkara perjanjian baru Uni Eropa dilanjutkan. Perjanjian Lisboa memperkenalkan struktur organisasi Uni Eropa yang seragam dan memberikan kepribadian hukum kepada Komunitas. Salah satu perubahan terpenting yang diperkenalkan oleh Perjanjian Lisboa adalah sistem pemilihan di Dewan Uni Eropa. Selain itu, dokumen tersebut memungkinkan negara anggota mengundurkan diri dari Keanggotaan Uni Eropa, serta hak inisiatif legislatif tidak langsung bagi warga negara anggota Uni Eropa. Perjanjian Lisboa menunjuk Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan memimpin Dinas Luar Negeri Eropa.
Sejarah hukum Uni Eropa
Badan hukum yang berasal dari prinsip dan tujuan perjanjian dikenal sebagai hukum sekunder. Adapun hukum-hukum sekunder ini terdiri dari Regulasi, Direktif, keputusan, rekomendasi, dan opini. Regulasi berlaku secara otomatis, bersifat mengikat dan seragam di seluruh negara Uni Eropa, tanpa perlu diubah menjadi undang-undang nasional. Sementara, Direktif mengharuskan negara-negara anggota Uni Eropa mencapai hasil tertentu, tetapi negara-negara tersebut bebas memilih cara melakukannya. Negara-negara tersebut juga harus mengadopsi undang-undang transposisi oleh otoritas nasional kepada Komisi Eropa supaya mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Direktif dengan tenggat waktu yang ditetapkan ketika Direktif diambil (umumnya 2 tahun). Ketika suatu negara tidak mengubah suatu Direktif, maka Komisi dapat memulai proses pelanggaran.
Sejarah hukum Uni Eropa
Keputusan dapat mengikat dan berlaku di satu atau lebih negara Uni Eropa, perusahaan, atau individu. Namun, keputusan tidak perlu diubah menjadi hukum nasional. Sementara, Rekomendasi memungkinkan lembaga-lembaga Uni Eropa membuat pandangan mereka diketahui, dan menyarankan suatu garis akta tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun kepada yang ditujukan. Namun, rekomendasi tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karenanya tidak memberikan pengaruh langsung. Sementara opini adalah instrumen yang memungkinkan lembaga-lembaga Uni Eropa membuat pernyataan, tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun pada subjek opini. Suatu pendapat tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karenanya tidak memberikan pengaruh langsung.
Karakter hukum Komisi Eropa ditetapkan dalam dua putusan preseden oleh Mahkamah Eropa pada tahun 1963 dan 1964.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pada perkara perselisihan hukum ini, perusahaan angkutan Belanda "Van Gend en Loos" mengajukan gugatan terhadap pihak pabean Belanda karena memaksakan bea masuk atas produk kimia dari Jerman yang lebih tinggi dibandingkan bea masuk impor sebelumnya. Perusahaan menganggap hal ini sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian EEC Pasal 12 (sekarang Perjanjian EC Pasal 25), yang melarang pengenalan bea masuk baru atau peningkatan dalam tugas kebiasaan antara negara-negara anggota. Pengadilan di Belanda kemudian menangguhkan proses, serta merujuk masalah ini ke Mahkamah Eropa sebagai klarifikasi mengenai ruang lingkup dan implikasi hukum atas Pasal Perjanjian EC tersebut. Mahkamah Eropa menggunakan perkara ini sebagai kesempatan dalam menetapkan sejumlah temuan yang bersifat mendasar tentang sifat hukum Komisi Eropa.
Sejarah hukum Uni Eropa
Setahun kemudian, perkara "Costa v ENEL" memberi kesempatan pada Mahkamah Eropa dalam menetapkan posisinya secara lebih terperinci. Fakta-fakta atas perkara ini berada pada tahun 1962, yaitu ketika Italia menasionalisasi produksi dan distribusi listrik, serta mengalihkan aset usaha kelistrikan ke Dewan Listrik Nasional (ENEL). Sebagai pemegang saham Edison Volt; yaitu salah satu perusahaan yang dinasionalisasi, Bapak Costa mempertimbangkan bahwa ia telah kehilangan dividennya, sehingga menolak membayar tagihan listrik untuk ITL 1 926. Di dalam persidangan sebelum pengadilan arbitrase di Milan, salah satu argumen yang diajukan oleh Bapak Costayang membenarkan akta-aktanyaadalah bahwa nasionalisasi melanggar sejumlah ketentuan Perjanjian EC. Supaya dapat menguji pengajuan Bapak Costa terhadap pembelaannya, pengadilan tersebut meminta Mahkamah Eropa supaya menafsirkan berbagai aspek Perjanjian EC. Unsur-unsur yang secara bersama-sama menandai sifat khusus hukum Komisi Eropa adalah:Komisi Eropa merupakan entitas otonom dengan hak kedaulatannya sendiri, yaitu suatu tatanan hukum yang independen atas negara-negara anggota. Oleh sebab itu, baik negara anggota, maupun warga negaranya harus tunduk pada bidang kompetensi Komisi Eropa.
Hukum administratif umumnya dipahami sebagai cabang hukum publik yang mengatur administrasi yang terkait dengan negara atau pemerintah. Meskipun definisi antara hukum konstitusi dengan administratif, serta perbedaan di antara keduanya cenderung arbitrer, dan tumpang tindih, hukum administratif pada umumnya mengatur operasi hukum publik. Prinsip dasar hukum administratif Eropa berasal dari traktat-traktat yang disusun oleh Mahkamah Eropa (ECJ). Peran penting hukum administratif terletak pada penetapan aturan operasi proses administratif, yaitu kerangka kerja sekunder, di mana suatu administrasi beroperasi. Sistem pengujian yudisial yang dikembangkan saat ini menjadi norma dengan fungsi menetapkan legalitas akta-akta administratif, dan perlindungan hak-hak pihak swasta.
Sejarah hukum Uni Eropa
Prinsip-prinsip umum hukum administratif berasal dari hukum konstitusional atau hukum administratif, dengan aturan proses yang telah dikenal, misalnya, telah lama menjadi bagian dari hukum administratif itu sendiri, yang tumpang tindih dengan hak-hak pertahanan dalam prosedur pidana. Dalam undang-undang Uni Eropa, prinsip-prinsip baru dirumuskan seperti hak 'akses ke pengadilan' dan 'peradilan yang efektif' muncul sebagai hak konstitusional. Sebagai alternatif, prinsip-prinsip umum dapat berasal dalam administrasi publik, yang dipinjam dari prinsip-prinsip 'tata pemerintahan yang baik' seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yang diadopsi bagi Uni Eropa oleh Komisi Eropa pada tahun 2001. Meskipun dijelaskan dalam Perjanjian-perjanjian sebagai administrasi Eropa (TEC Pasal 211), Komisi Eropa merupakan badan pengatur otonom yang bukan hanya pusat administrasi negara bangsa. Komisi Eropa memiliki kekuatan formal memulai legislasi, meskipun kini, Perjanjian Lisboa membentuk keputusan bersama bagi Dewan dan Parlemen sebagai 'prosedur legislatif umum' bagi Uni Eropa (TFEU, Pasal 289 dan 29); Komisi tetap merupakan peserta yang sangat berpengaruh dalam prosedur pembuatan hukum, dan mendapat kekuatan dari legislasi yang didelegasikan (Pasal 290).
Sejarah hukum Uni Eropa
Dua peristiwa penting yang menandai pembukaan tahapan baru hukum administratif Uni Eropa diantaranya yaitu Perjanjian Maastricht 1992; di mana Uni Eropa secara resmi memperluas ruang lingkupnya ke bidang-bidang Peradilan dan Urusan Dalam Negeri, dan jatuhnya Komisi Santer pada tahun 1999, yang berpengaruh pada perubahan peran dan posisi Komisi. Komunitas Eropa pada mulanya merupakan sistem dua tingkat. Cara tradisional untuk menganalisis administrasi adalah dalam bentuk triadik, yaitu administrasi langsung, seperti pada hukum kompetisi EC; administrasi tidak langsung, di mana pelaksanaan kebijakan Uni Eropa 'diunduh' ke dalam sistem administratif nasional; dan administrasi kooperatif atau administrasi bersama, di mana kedua tingkatan bekerja bersama. Namun, sistem pemerintahan Uni Eropa berubah secara radikal, di mana Komisi Eropa lebih merupakan 'koordinator jaringan' daripada sebuah administrasi publik klasik yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan.
Sejarah hukum Uni Eropa
Setelah Perjanjian Lisboa ditandatangani, hukum administratif Uni Eropa menghadapi beberapa tantangan lebih lanjut, diantaranya: perluasan aturan hukum dan prinsip legalitas ke bidang peradilan, urusan dalam negeri, dan imigrasi; yang memerlukan peningkatan perhatian atas hak-hak asasi manusia; hilangnya fungsi pemerintahan ke agen dan jaringan; dan proses globalisasi yang semakin menekan Uni Eropa, sehingga menantang otonomi pertahanannya.
Pengaruh langsung hukum Eropa diabadikan oleh Mahkamah Eropa dalam keputusan terhadap perkara "Van Gend en Loos" pada 5 Februari 1963. Di dalam keputusan tersebut, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa hukum Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara Uni Eropa, tetapi juga hak bagi individu. Oleh karenanya, individu dapat mengambil keuntungan atas hak-hak ini, dan secara langsung dapat memohonkan akta-akta Eropa sebelum pengadilan nasional dan pengadilan Eropa. Namun, negara-negara Uni Eropa tidak perlu mengadopsi akta Eropa yang berkaitan ke dalam sistem hukum internalnya. Prinsip pengaruh langsung memastikan aplikasi dan efektivitas hukum Eropa di negara-negara Uni Eropa. Mahkamah Hukum Uni Eropa (CJEU) mendefinisikan beberapa ketentuan supaya tindakan hukum Eropa dapat diterapkan. Pengaruh langsung hanya berhubungan antara individu dan negara Uni Eropa, atau diperluas pada hubungan antar individu yang berhubungan dengan tindakan Eropa tertentu, yang bergantung pada beberapa kondisi.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pada perkara "Van Gend en Loos", Mahkamah Eropa (ECJ) mengandalkan metode interpretasi yang bertujuan, yang tidak hanya mengandalkan kata-kata dari Perjanjian, tetapi juga pada semangat dan tujuan dari Komunitas. Dalam keputusan tersebut, ECJ menyatakan bahwa 'Komunitas merupakan tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu, serta pada negara anggota yang berpartisipasi, tanpa perlu menerapkan undang-undang. Pengadilan selanjutnya menyimpulkan bahwa pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut. Dengan kata lain, ECJ menetapkan bahwa hukum EC memiliki pengaruh langsung, yang dapat dilihat sebagai konsep dengan dua arah, yaitu hukum Komunitas tidak hanya menyediakan negara anggota hak dan kewajiban, tetapi juga individu; dan hak-hak dan kewajiban seperti itu dapat ditegakkan oleh individu sebelum pengadilan nasional mereka. Berdasarkan keputusan iniyang ditentang oleh sejumlah negara anggota, termasuk Belanda dan Belgiadapat disimpulkan bahwa Pengadilan dimotivasi oleh pemastian integrasi, efektivitas dan keseragaman hukum Komunitas. Aspek-aspek hukum Komunitas menjadikan sistem hukum Uni Eropa sebagai sistem hukum "sui generis", yang bukan merupakan hukum nasional atau federal, tetapi sebuah sistem yang mencerminkan hubungan yang sangat spesifik antara hukum nasional dan hukum yang dikembangkan di bawah Perjanjian Pendirian yang bersifat khusus bagi Uni Eropa, di mana sistem hukum ini membebaskan diri dari hukum yang dikembangkan oleh perjanjian internasional lainnya dalam tiga hal penting yang meliputi pengaruh langsung, penerapan langsung, dan supremasi hukum Komunitas.
Sejarah hukum Uni Eropa
Selain itu, terdapat dua aspek pengaruh langsung, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal. Pengaruh langsung vertikal adalah konsekuensi dalam hubungan antara individu dan negara. Aspek ini berarti bahwa individu dapat meminta ketetapan Eropa dalam hubungannya dengan Negara. Pengaruh langsung horizontal bersifat konsekuensial dalam hubungan antar individu. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat meminta ketetapan Eropa dalam kaitannya dengan individu lain. Berdasarkan jenis akta yang bersangkutan, Pengadilan menerima pengaruh langsung secara penuh (pengaruh langsung horizontal dan pengaruh langsung vertikal) atau pengaruh langsung parsial (yang terbatas pada pengaruh langsung vertikal).
Asalkan kriteria tertentu terpenuhi, hukum Komunitas memiliki pengaruh langsung, dengan memberikan individu hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh pengadilan nasional. Hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan negara anggota supaya menunjuk pengadilan nasional mana yang tepat dalam mendengar tindakan yang didasarkan pada hukum Komunitas, serta prosedur yang harus diikuti. Sebagaimana dinyatakan oleh ECJ dalam perkara "Comet BV v roduktschap voor Siergewassen" menunjukkan bahwa penegakan hak hukum EC di pengadilan nasional harus sesuai dengan sistem nasional yang sudah ada bagi penegakan hukum nasional.
Sejarah hukum Uni Eropa
Sebagai pengakuan atas kebutuhan Komunitas dalam memastikan penegakan hukum EC yang tepat, sambil tetap menghormati otonomi negara-negara anggota; ECJ menetapkan sejumlah pedoman yang harus dipertimbangkan pengadilan nasional, diantaranya:
Sejarah hukum Uni Eropa
Mahkamah Eropa sangat berhati-hati memastikan bahwa pemulihan yang tepat tersedia berkaitan dengan pelanggaran aturan hukum Komunitas. Dalam perkara "Rewe-Zentralfinanz v Landschwirtschaftskammer", Pengadilan menjelaskan bahwa meskipun seorang individu memungkinkan membawa tindakan langsung berdasarkan undang-undang EC sebelum pengadilan nasional, 'hal tersebut tidak dimaksudkan menciptakan solusi baru di pengadilan nasional yang memastikan ketaatan hukum Komunitas'. Akibatnya, solusi yang tersedia untuk pelanggaran yang sama atas hukum nasional harus tersedia bagi pelanggaran hukum Komisi Eropa. Namun, hal ini memenuhi syarat pada pedoman yang ditetapkan dalam keputusan ECJ. Penyediaan pemulihan tidak boleh membeda-bedakan dan harus tersedia 'pada kondisi yang sama seperti yang akan berlaku jika hal tersebut merupakan masalah pengamatan hukum nasional'. Selain itu, pemylihan ang disediakan di bawah hukum nasional haruslah efektif.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pada perkara Von Colson, Mahkamah Eropa menjelaskan bahwa Perjanjian EC Pasal 10 (kemudian Pasal 5) menyediakan negara anggota, dan karenanya pengadilan nasional mereka, berkewajiban memfasilitasi pencapaian tujuan Komunitas. Akibatnya, negara-negara anggota dan pengadilan nasional harus memastikan bahwa penyelesaian yang tersedia atas pelanggaran hukum EC harus 'efektif', di mana hukum domestik dari setiap negara anggota menunjuk pengadilan yang memiliki yurisdiksi dan ketentuan prosedural, yang mengatur tindakan pada hukum yang dimaksudkan, untuk memastikan perlindungan hak-hak; dan subjek-subjek berasal dari pengaruh langsung atas hukum Komunitas yang memiliki 'efek jera', serta bersifat proporsional. Pengadilan mengembangkan prinsip ini pada perkara "Johnston v Chief Constable of the RUC", dengan menekankan perlunya memastikan perlindungan peradilan yang efektif bagi mereka yang menderita sebagai akibat dari pelanggaran hukum Komunitas. Selain itu, terdapat juga dalam perkara "Marshall v Southampton and South West Hampshire AHA" bahwa ECJ mengambil prinsip efektivitas; yang selangkah lebih maju dengan memberikan tidak hanya pemulihannya, yang harus sebanding dengan yang tersedia bagi pelanggaran hukum nasional yang serupa (perkara Comet dan Rewe-Zentralfinanz), tetapi, jika tidak ada efek yang tersedia di bawah hukum nasional, pengadilan nasional harus memperbaiki apa yang tersedia atau merancang pemubahan ru yang sesuai.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pada perkara Francovich, ECJ menetapkan bahwa ketika suatu negara anggota gagal menerapkan tujuan Direktif dengan benar, kerusakan-kerusakan yang tersedia dari negara supaya mengkompensasi mereka yang menderita kerugian sebagai akibat pelanggaran negara. Hal ini memastikan bahwa negara-negara anggota tidak dapat mengandalkan, atau mengambil manfaat atas kesalahan mereka sendiri dan bahwa pemulihan untuk melakukan hal tersebut adalah seragam di seluruh Komunitas.
Sejarah hukum Uni Eropa
Prosedur putusan awal, di mana pengadilan nasional dan tribunal merujuk
pertanyaan hukum Komunitas ke Pengadilan. Melalui prosedur ini perselisihan di tingkat nasional; di mana individu menegaskan hak Komunitas terhadap negara-negara anggota mereka bahwa Pengadilan menetapkan dan mengembangkan konsep-konsep dasar seperti supremasi, pengaruh langsung dan tanggung jawab negara. Sifat alamiah prosedur menunjukkan bahwa pertanyaan sulit mengenai penafsiran yang benar (termasuk pengaruh langsung) dan oleh karenanya penerapan hukum Komunitas (Pasal-pasal Perjanjian, Regulasi, Direktif, dan Keputusan) diangkat tidak hanya secara langsung di hadapan Pengadilan, tetapi juga di pengadilan nasional dan pengadilan negara anggota dalam perkara-perkara 'dimensi Komunitas'.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pengadilan Komunitas diberdayakan supaya memberikan keputusan awal berdasarkan Perjanjian EA Pasal 150, Perjanjian EC Pasal 68 dan 234, dan Perjanjian EU Pasal 35(1). Berdasarkan prosedur pendahuluan, pengadilan nasional dan tribunal dalam beberapa perkara, dapat merujuk pertanyaan tentang penafsiran hukum Komunitas, atau keabsahan langkah-langkah Komunitas (atau langkah-langkah yang diadopsi berdasarkan Perjanjian Uni Eropa Judul VI) kepada CFI.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pengadilan nasional tidak diserahkan sepenuhnya ke perangkat mereka sendiri ketika menerapkan undang-undang EC dan mempertimbangkan prosedur yang dikenal sebagai 'rujukan awal' (Pasal 234 EC), yang memberikan hubungan berharga antara Mahkamah Eropa (ECJ) dengan pengadilan domestik. Meskipun pengadilan domestik biasanya digunakan untuk menegakkan hak hukum EC, tetapi terdapat tindakan tertentu yang hanya diketahui oleh ECJ (atau CFI). Hal ini termasuk 'proses pelanggaran' terhadap negara-negara anggota yang telah gagal memenuhi kewajiban Komunitas mereka (Pasal 226-28 EC) dan 'pengujian yudisial' atas tindakan dan kelalaian lembaga-lembaga Komunitas (termasuk Perjanjian EC Pasal 230–33 EC). Perjanjian EC Pasal 234 menyediakan yurisdiksi bagi ECJ dalam memberikan putusan awal tentang penafisran Perjanjian dan juga pada penafsiran, serta keabsahan legislasi sekunder, ketika diminta oleh pengadilan nasional.
Sejarah hukum Uni Eropa
Tujuan Pasal 234 EC adalah memastikan penafsiran yang seragam, dan menerapkan hukum Komunitas. Prinsip pengaruh langsung secara kuat menetapkan pengadilan nasional sebagai penegak hukum EC, hal ini karena apabila penafsiran diserahkan kepada pengadilan negara-negara anggota, maka keseragaman penafsiran tidak dapat dipastikan, mengingat bahwa sistem hukum yang berbeda menggunakan metode penafsiran yang berbeda pula (misalnya di Britania Raya, metode penafsiran harfiah lebih disukai. Hal ini berlawanan dengan negara anggota lainnya, yang menggunakan pendekatan yang lebih purposif.). ECJ tidak harus mengikuti putusan sebelumnya sendiri. Namun, dalam kenyataannya ia melakukannya untuk memastikan konsistensi. Pengadilan nasional yang melakukan rujukan akan terikat oleh putusan ECJ dan berkewajiban menerapkan putusan yang diperoleh untuk perkara sebelumnya. Meskipun putusan biasanya bersifat retrospektif, ECJ dapat membatasi efek temporal atas putusan tersebut (seperti dalam perkara "Barber v Guardian Royal Exchange", di mana Pengadilan menyatakan bahwa putusan tersebut hanya efektif sejak tanggal penilaiannya).
Sejarah hukum Uni Eropa
Pasal 234 EC menyatakan bahwa 'pengadilan negara anggota' dapat merujuk suatu perkara ke ECJ. ECJ menerima rujukan dari berbagai pengadilan, termasuk panel arbitrase, petugas asuransi dan pengadilan administratif (rujukan di dalam "Van Gend" yang datang dari Pengadilan Administratif Belanda). Bagaimanapun, pertimbangan hukum perkara menunjukkan bahwa ECJ tidak memiliki yurisdiksi menerima referensi dari badan yang terletak seluruhnya atau sebagiannya di luar sistem hukum negara anggota.
Sejarah hukum Uni Eropa
Dalam perkara Nordsee, misalnya, permintaan putusan dibuat oleh pengadilan arbitrase yang telah ditetapkan oleh kontrak, di mana referensi tersebut ditolak. Sebaliknya, dalam perkara Broekmeulen, ECJ menganggap bahwa badan Belanda yang dikenal sebagai Komite Permohonan Pemulihan Umum merupakan badan yang tepat, karena badan tersebut dioperasikan dengan persetujuan dan kerja sama otoritas publik dan keputusan yang disampaikan yang diakui sebagai final.
Sejarah hukum Uni Eropa
Pengadilan Komunitas jarang menolak memberikan keputusan awal. Namun, hal ini dapat terjadi ketika tidak ada perselisihan antara beberapa pihak dengan proses nasional, ketika pertanyaan yang diajukan tidak memiliki relevansi dengan sengketa utama, atau ketika pengadilan yang merujuk tidak memberikan latar belakang fakta dan hukum yang cukup dalam rujukannya. Perjanjian EC Pasal 234 membedakan pengadilan-pengadilan yang memiliki wewenang merujuk ("discretionary referral") dengan mereka yang wajib untuk dirujuk ('rujukan wajib' atau "mandatory referral"). Terakhir merupakan pengadilan-pengadilan dari manadalam sistem nasional mereka yang tidak memiliki banding yang terletak pada perkara instan ke pengadilan yang lebih tinggi. Teradapat tiga kondisi di mana ECJ secara khusus menyatakan bahwa pengadilan nasional mungkin tidak perlu membuat rujukan. Rujukan tentang keabsahan langkah-langkah Komunitas harus selalu dilakukan jika dinyatakan tidak sah. Hanya pengadilan Komunitas yang memiliki yurisdiksi membuat pernyataan semacam itu. Pengadilan nasional diberdayakan untuk menyatakan tindakan Komunitas adalah sah, tetapi tidak memiliki yurisdiksi untuk menyatakan tindakan Komunitas tidak sah.