Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini, mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kedaluwarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah jangka waktu yang terbatas, dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya". Untuk memfasilitasi review ini, dan akhirnya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing, dan menciptakan gambaran keseluruhan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara, dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB menyatakan, dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode waktu untuk mengamati beberapa isu atau masalah kepentingan internasional. Menggunakan simbolisme PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, berbagai hari, dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai, dan bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin, dan menentukan sumbangan untuk setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri, dan rendahnya pendapatan per kapita.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat "langit-langit", pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat 'lantai') ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 miliar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama).
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian, dan keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia. Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal dari dana biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Tiongkok, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Program PBB khusus yang tidak termasuk dalam anggaran rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan. Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tidak mencukupi. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah, dan anggota.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktik ini tidak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka, dan beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan. Ada juga sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya, dan birokrasi yang tidak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai "kesempatan sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui " perundingan besar-besaran ("grand bargain")" global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan, dan untuk membuatnya lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah pada abad ke-21. "Dokumen Hasil KTT Dunia" menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara berkembang dari konflik; sebuah Dewan Hak Asasi Manusia, dan dana demokrasi; sebuah penghukuman yang jelas, dan tidak ambigu tentang terorisme "dalam segala bentuk dan manifestasi"; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara, dengan bantuan dari masyarakat internasional, memiliki "tanggung jawab untuk melindungi" populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk bertindak "kolektif" dan "dengan tepat waktu dan tegas" untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara "secara nyata gagal" dalam memenuhi tanggung jawabnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup, dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan, dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru, dan kebijakan perlindungan "whistleblower". Bekerja sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk menghindari penipuan, dan korupsi. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan. Tidak semua negara anggota menyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa Memang, hambatan yang diidentifikasi - pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing - merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan internasional, 'Ditayangkan sebagai Satu' pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan ""UN Women"" atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan pada abad ke-21. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ... (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. ", karena struktur restriktif administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk "mengamati", laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan, dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, berbagai studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga, dan mengambil banyak waktu, tenaga, dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu. Sebuah penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida, dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional - kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
Daftar tokoh menurut negara
Daftar ini merupakan daftar-daftar tokoh dunia menurut negara masing-masing:
Daftar tokoh menurut negara
« Kembali ke atas
Daftar tokoh menurut negara
« Kembali ke atas« Kembali ke atas
Kartasura, Sukoharjo
Kartasura (bahasa Jawa: Hanacaraka, ) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kartasura dikatakan sebagai kota satelit bagi Surakarta atau Solo, dan sebuah perkembangan perkotaan bagi Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana halnya dengan Solobaru yang juga merupakan sebuah area pusat modern yang dikembangkan di kabupaten Sukoharjo. Di kota ini terdapat persimpangan jalan negara Surabaya-Solo-Yogyakarta dan Solo-Semarang.
Kartasura, Sukoharjo
Tahun 1600(J) Adipati Trunojoyo dibantu Kraeng Galengsong memberontak pemerintah Mataram yang beribukota di Plered. Sunan Amangkurat I melarikan diri bersama keluarganya. Setelah pasukan Trunojoyo memenangkan pertempuran, mereka segera meninggalkan Plered dan membangun kekuatan baru di Kabupaten Kediri. Adipati Trunojoyo memproklamasikan diri sebagai raja yang berkuasa atas seluruh tanah Jawa.
Kartasura, Sukoharjo
Sementara itu Sunan Amangkurat I beserta keluarga dan para pengikutnya sudah berada di desa Ajibarang Kabupaten Banyumas. Dalam kondisi yang serba sulit, Sunan Amangkurat I jatuh sakit hingga akhirnya dia wafat. Sesuai permintaannya sebelum meninggal, jenazah Sunan Amangkurat I dimakamkan di desa Tegalarum Kabupaten Tegal.
Kartasura, Sukoharjo
Pangeran Adipati Anom (putra Sunan Amangkurat I) menyatakan diri sebagai raja baru menggantikan ayahandanya, dia bergelar Susuhunan Amangkurat II. Seluruh kekuatan yang masih setia segera dikumpulkan dan dipusatkan di kota Tegal, mereka bersepakat merebut kembali kekuasaan tanah Jawa yang sekarang berada dalam genggaman Adipati Trunojoyo. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Sunan Amangkurat II minta bantuan kekuatan tempur kepada kompeni Belanda di Batavia (Jakarta).
Kartasura, Sukoharjo
Tahun 1601(J) Sunan Amamangkurat II mengerahkan pasukan tempur yang sangat besar untuk menyerang Adipati Trunojoyo di Kabupaten Kediri. Pasukan Kediri kewalahan menghadapi prajurit Mataram yang dibantu serdadu kompeni dengan persenjaataan modern. Setelah melalui pertempuran dahsyat, Adipati Trunojoyo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kekuasaan Mataram berhasil ditegakkan kembali oleh Sunan Amangkurat II.
Kartasura, Sukoharjo
Usai menumpas pemberontakan Trunojoyo, Sunan Amangkurat II menarik pasukannya menuju Kabupaten Semarang, kemudian dia memberi perintah kepada Pangeran Nrangkusumo agar membuka hutan Wanakerta dan dibangun menjadi kawasan permukiman. Dalam kurun waktu dua tahun hutan Wanakerta sudah berubah menjadi sebuah kota yang besar.
Kartasura, Sukoharjo
Pada hari Rebo Pon, tanggal 27 Ruwah, tahun Alip 1603(J), bertepatan dengan tanggal 11 September 1680(M), Sunan Amangkurat II secara resmi menempati ibukota kerajaan yang baru. Sejak saat itu nama Wanakerta diganti dengan nama Kartasura Adiningrat. Dengan demikian sekarang ini (tahun 2010) Kartasura sudah berusia 330 tahun.
Kartasura, Sukoharjo
Merupakan suatu kota kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo, kecamatan ini secara ekonomi menjadi salah satu perkotaan yang mandiri, seperti halya Solo Baru. Kartasura lokasinya berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Sedangkan untuk menuju ibukota kabupatennya sendiri, warga Kartasura umumnya harus menembus wilayah Surakarta.
Kartasura, Sukoharjo
Dengan kondisi lokasinya itu, dulu pernah ada wacana tentang penggabungan Kartasura dengan Kota Surakarta, tetapi keinginan itu selalu ditolak pemerintah kabupaten setempat. Bahkan pernah ada keinginan warga Kartasura untuk membentuk wilayah kotamadya atau administrasi kota sendiri (kota administratif). Jika Kartasura membentuk kota sendiri maka luasnya kurang lebih sama dengan Kota Salatiga dan jumlah penduduknya sekitar 120.000 jiwa.
Kartasura, Sukoharjo
Di Kartasura terdapat kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), kampus V Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS), Pondok Pesantren Modern Assalam dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Terdapat beberapa tempat perbelanjaan swalayan, yaitu Goro-Assalam dan Carrefour (kini Transmart, 2017), Toserba Mitra, Laris, dan aneka toserba lainnya, yang sebagian besar terletak berdekatan dengan Pasar Kartasura. Di sebelah barat wilayah ini terdapat pabrik tekstil besar yaitu Tyfountex, yang ditujukan untuk menyuplai pasar ekspor.
Kartasura, Sukoharjo
Di Kartasura, terdapat sarana transportasi tradisional becak, minibus angkutan kota (angkuta), bus kota yang memiliki jalur Kartasura-Terminal Tirtonadi Solo, Kartasura-Sukoharjo, Kartasura-Solo Palur, bus antarkota, dan juga taksi dari beberapa perusahaan penyedia layanan taksi lokal Wahyu Taksi. Sedangkan delman biasa didapati di sekitar Pasar Kartasura, menjadi transportasi favorit bagi para petani maupun pedagang untuk mengangkut beragam komoditasnya dari dan ke pasar.
Kartasura, Sukoharjo
Salah satu kuliner Khas Kartasura adalah Ayam & Bebek Goreng Pak H. Slamet / Pak Ndut, serta Ayam & Bebek Goreng Bu Hj. Tum.
Perjanjian Giyanti
Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III, dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Kelompok Pangeran Sambernyawa tidak ikut dalam perjanjian ini. Demi keuntungan pribadi, Pangeran Mangkubumi memutar haluan dengan menyeberang dari kelompok pemberontak ke kelompok pemegang legitimasi kekuasaan untuk memerangi pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 tersebut secara "de facto" dan "de jure" menandai berakhirnya Kesultanan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama "Giyanti" diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Giyanti (ejaan Belanda) yang sekarang terletak di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah.
Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Wilayah di sebelah timur Sungai Opak (yang melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris takhta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Adapun wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan.
Perjanjian Giyanti
Menurut dokumen register harian N. Hartingh, Gubernur VOC untuk Jawa Utara, pada tanggal 10 September 1754 ia berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru terlaksana pada tanggal 22 September 1754. Pada hari berikutnya, diadakan perundingan tertutup yang hanya dihadiri oleh beberapa orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Natakusuma dan Tumenggung Ronggo. Hartingh sendiri didampingi oleh Breton, Kapten C. Donkel, dan sekretarisnya, W. Fockens. Adapun yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani.
Perjanjian Giyanti
Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram, Hartingh menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kesultanan. Mangkubumi menyatakan bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Hartingh pun menawarkan Mataram sebelah timur yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan bisa berjalan lancar. Hartingh kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar sunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai olehnya. Mangkubumi keberatan melepas gelar sunan karena rakyat telah mengakuinya sebagai sunan sejak lima tahun sebelumnya. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan yang Dipertuan atas Kesultanan Mataram ketika Pakubuwana II wafat di daerah Kabanaran, bersamaan saat VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwana III.
Perjanjian Giyanti
Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada tanggal 23 September 1754 akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar sultan dan mendapatkan setengah bagian kesultanan. Daerah pantai utara Jawa atau "daerah pesisiran" yang telah diserahkan pada VOC tetap dikuasai oleh VOC dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut akan diberikan kepada Mangkubumi. Selain itu, Mangkubumi juga akan memperoleh setengah pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan kepada Pakubuwana III. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC, Mossel, mengenai persetujuannya tehadap hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara, N. Hartingh, dan Pangeran Mangkubumi.
Perjanjian Giyanti
Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22-23 September 1754 dan surat persetujuan Pakubuwana III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatanganilah "Perjanjian di Giyanti".
Perjanjian Giyanti
Poin-poin perjanjian tersebut seperti yang dikemukakan oleh Soedarisman Poerwokoesoemo adalah sebagai berikut.
Perjanjian Giyanti
Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwana Senapati ing Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah di atas separo dari Kesultanan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada pewarisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro.
Perjanjian Giyanti
Akan senantiasa diusahakan adanya kerja sama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan.
Perjanjian Giyanti
Sebelum Pepatih Dalem ("Rijks-Bestuurder") dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur. Pepatih Dalem adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur.
Perjanjian Giyanti
Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Pepatih Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC.
Perjanjian Giyanti
Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang memihak VOC dalam peperangan.
Perjanjian Giyanti
Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwana II kepada VOC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 real tiap tahunnya.
Perjanjian Giyanti
Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwana III sewaktu-waktu jika diperlukan.
Perjanjian Giyanti
Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu kepada VOC.