Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Menurut Thomas Sampson, pakar ekonomi dari "London School of Economics", "Para pemilih yang lebih tua dan kurang berpendidikan lebih cenderung memilih untuk 'keluar'... Sebagian besar pemilih kulit putih menginginkan untuk 'keluar', tetapi hanya 33 persen pemilih dari Asia dan 27 persen pemilih kulit hitam yang memilih untuk 'keluar'. Tidak ada perbedaan khusus secara gender dalam pemungutan suara ini, dengan 52 persen laki-laki dan perempuan memilih untuk 'keluar'. Hal yang menarik adalah, meskipun Brexit tidak pernah menerima banyak dukungan dari para pemimpin politik liberal atau sayap kiri, yang mana menjadikan Uni Eropa menerima dukungan dari seluruh spektrum politik ... Pemilih yang memilih untuk meninggalkan Uni Eropa sangat erat dengan mereka yang memegang keyakinan politik sosial konservatif, menentang kosmopolitanisme, dan merasa kehidupan di Britania Raya menjadi lebih buruk ketimbang lebih baik.". Studi Ekonometris menunjukkan; pertama, pendidikan dan umur adalah faktor demografis utama dalam memprediksi pola pemilih, kedua, tingkat kemampuan ekonomi yang rendah dari seorang individu atau suatu wilayah memiliki kecenderungan untuk lebih memilih 'keluar', ketiga, mereka yang mendukung untuk 'keluar' kebanyakan adalah mereka yang menunjukkan diri mereka sebagai penentang imigran, dan bukan mereka yang secara langsung bersinggungan dengan imigran dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada 11 Mei 2018, Komisi Pemilihan Britania Raya mengungkapkan hasil investigasi yang menuding "Leave.EU" telah menggunakan dana diatas batas maksimal yang telah ditentukan selama masa kampanye, yaitu sekitar £77.380 atau 10% dari ambang batas maksimal, dan memberi denda sebesar £70.000 kepada "Leave.EU". Komisi Pemilihan juga menuding "Leave.EU" memberikan laporan yang tidak akurat mengenai dana pinjaman yang diperolehnya, dan "Leave.EU" tidak dapat menunjukkan 97 nota pembayaran dengan nilai total £80.224. Direktur Keuangan Politik dan Regulasi dari Komisi Pemilihan mengatakan bahwa denda £70.000 yang dijatuhkan pada "Leave.EU" tidaklah sepadan dengan kerugian yang dihasilkan oleh pelanggaran "Leave.EU". Lebih lanjut dia mengatakan terdapat bukti kuat ketua kampanye "Leave.EU," Liz Bilney, melakukan aktivitas kriminal selama masa kampanye dan Komisi Pemilihan telah menyerahkan kasus ini pihak kepolisian. Pendiri "Leave.EU", Aaron Banks menyangkal temuan investigasi ini dan akan menentangnya di pengadilan.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Prosedur pengunduran diri dari Uni Eropa diatur dalam Artikel 50 dari Perjanjian tentang Uni Eropa. Berdasarkan prosedur dalam permohonan Artikel 50, negara anggota diharuskan memberi tahu Dewan Eropa dan akan diberikan periode waktu hingga dua tahun untuk menegosiasikan syarat dan ketentuan keluarnya negara tersebut, setelah itu segala perjanjian antara negara tersebut dan Uni Eropa akan berhenti berlaku.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Terjadi perdebatan mengenai apakah keputusan untuk permohonan digunakannya Artikel 50 adalah hak prerogatif pemerintah, seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Cameron, atau diperlukan persetujuan Parlemen untuk memohonnya. Hal ini membuat Mahkamah Agung Britania Raya harus menyidangkan perkara ini dalam sidang kasus untuk menentukan hal tersebut, sidang ini sendiri dikenal sebagai sidang kasus Miller. Mahkamah Agung Britania Raya akhirnya memutuskan pada Januari 2017 bahwa pemerintah membutuhkan persetujuan parlemen untuk meminta penggunaan Artikel 50. Pada 1 Februari 2017, Parlemen mengijinkan perdana menteri untuk memohon penggunaan Artikel 50, RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi Akta (Pemberitahuan Penarikan) Uni Eropa 2017, kendati mendapatkan perlawanan dari beberapa anggota parlemen yang mewakili konstituennya dalam menolak Brexit. Pada 28 maret 2017, Theresa May menandatangani surat yang memuat permintaan penggunaan Artikel 50, yang kemudian disampaikan oleh Tim Barrow, duta besar Britania Raya untuk Uni Eropa, kepada Presiden Dewan Eropa Donald Tusk pada hari berikutnya.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
John Olav Kerr ("Lord" Kerr), sebagai salah satu penulis Artikel 50 membenarkan anggapan yang berkembang mengenai apakah Britania Raya dapat menghentikan/mencabut proses penarikan diri dalam Artikel 50 secara sepihak, namun Komisi Eropa membantahnya. Komite Brexit Parlemen Eropa menyatakan bahwa penarikan Artikel 50 harus disetujui oleh semua anggota Uni Eropa, sehingga tidak dapat disalahgunakan sebagai alat untuk memeras ataupun untuk mengubah kesepakatan keanggotaan oleh Britania Raya.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Artikel 50, telah menyatakan secara eksplisit bahwa perjanjian Uni Eropa akan berhenti berlaku "sejak tanggal berlakunya perjanjian penarikan atau, jika gagal, dua tahun setelah" pemberitahuan penarikan, kecuali Dewan Uni Eropa dan negara yang mengajukan setuju untuk memperpanjang periode dua tahun tersebut.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Di pihak Uni Eropa, mensyaratkan bahwa "Perjanjian harus menetapkan tanggal penarikan, yang mana paling lambat adalah 30 Maret 2019 pukul 00:00 (waktu Brussels), kecuali Dewan Uni Eropa, dengan persetujuan Britania Raya, dengan suara bulat memutuskan untuk memperpanjang periode ini sesuai dengan Artikel 50 dari Perjanjian tentang Uni Eropa.". Sedangkan pihak Britania Raya, pada awalnya tidak menentukan tanggal didalam Akta (Penarikan) Uni Eropa, tetapi dalam perjalanannya tanggal penarikan ditambahkan pada tahap komite. Tanggal keluar ditetapkan menjadi 29 Maret 2019 pukul 23.00.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Negosiator Britania Raya dan Uni Eropa sepakat bahwa negosiasi awal akan dimulai pada Juni 2017 (segera setelah pemilihan presiden dan parlemen Perancis), negosiasi awal ini akan membahas isu-isu terpenting seperti isu hak tinggal bagi pendatang dari Uni Eropa. Sementara negosiasi dengan skala penuh, yang terutama terkait dengan perjanjian perdagangan, akan dimulai pada bulan Oktober 2017 (segera setelah pemilihan federal Jerman). Hari pertama negosiasi jatuh pada 19 Juni 2017.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada Juni 2016, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk, mengatakan "tidak akan ada pasar tunggal "a la carte"", kemudian berkeras bahwa apabila Britania Raya menginginkan untuk dapat tetap berada dalam Pasar Tunggal Eropa (ESM) maka Britania Raya harus menerima empat syarat utama dari Uni Eropa, yaitu kebebasan bergerak untuk barang, modal, jasa layanan, dan tenaga kerja. Tusk juga menambahkan, tidak akan ada negosiasi antara Uni Eropa dan Britania Raya sampai Britania Raya resmi memberikan permintaan penggunaan Artikel 50 kepada Uni Eropa. Pada bulan Oktober, Perdana Menteri Theresa May menekankan bahwa prioritasnya adalah untuk mengakhiri yurisdiksi undang-undang Uni Eropa di Britania raya dan juga kebebasan bergerak Uni Eropa, dan juga untuk tetap menjamin perusahaan Britania Raya dan Uni Eropa memiliki kebebasan maksimum untuk berdagang di Britania Raya dan Pasar Tunggal Eropa.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada bulan November 2016, Perdana Menteri May mengusulkan agar Britania Raya dan negara-negara Uni Eropa lainnya saling menjamin hak tinggal bagi 3,3 juta imigran Uni Eropa di Britania Raya dan 1,2 juta warga Britania Raya yang tinggal di wilayah Uni Eropa, hal ini dimaksudkan untuk mengamankan nasib warga tersebut agar tidak digunakan sebagai alat negosiasi selama perundingan Brexit berlangsung. Namun proposal May ini ditolak oleh Merkel dan Tusk meskipun mendapatkan persetujuan dari mayoritas negara anggota Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada bulan Januari 2017 Perdana Menteri May mempresentasikan 12 tujuan negosiasi Britania Raya dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengincar keanggotaan permanen dalam Pasar Tunggal Eropa. Perunding utama dari Parlemen Eropa, Guy Verhofstadt, membalas pernyataan tersebut dengan mengatakan "Britania Raya tidak akan dapat seenaknya sendiri memilih hal yang mereka suka dan menyisihkan hal yang mereka tidak suka dalam perundingan".
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Periode hukum untuk negosiasi antara Britania Raya dan Uni Eropa dimulai pada 29 Maret 2017, ketika Britania Raya secara resmi telah mengajukan surat pemberitahuan penarikan diri mereka. Dalam surat tersebut Britania Raya menyerukan bahwa terdapat "hubungan khusus dan mendalam" antara Britania Raya dan Uni Eropa, dan mengingatkan kembali bahwa kegagalan untuk mencapai kesepakatan diantara mereka dapat membuat hubungan perdagangan mereka diatur di bawah ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia, dan juga berakibat pada melemahnya kerjasama Britania Raya dalam perang melawan kejahatan dan terorisme. Surat tersebut juga menyarankan agar kedua belah pihak memprioritaskan hak-hak warga negara Uni Eropa di Britania Raya dan sebaliknya dalam kesepakatan awal, dan menyatakan bahwa Britania Raya tidak akan berusaha untuk tetap berada di dalam Pasar Tunggal Eropa. Sebaliknya, Britania Raya menginginkan adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Sebagai tanggapan, Merkel menyatakan dengan tegas bahwa Uni Eropa tidak akan membahas kerjasama dengan Britania Raya di masa depan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persyaratan mereka untuk meninggalkan Uni Eropa, dikutip dari "The Guardian" "Negosiasi harus pertama-tama mengklarifikasi bagaimana kita akan mengurai hubungan kita yang telah terlanjur saling terkait ini ... Hanya ketika pertanyaan ini telah terjawab -semoga segera setelah itu- kita dapat membicarakan hubungan kita di masa depan". Kemudian Guy Verhofstadt juga menyebut pernyataan Britania Raya berkaitan dengan keamanan dan terorisme dalam surat tersebut sebagai bentuk "pemerasan", dan dia beserta anggota Uni Eropa lainnya tidak akan menerima apabila Britania Raya menggunakan kekuatannya dalam militer dan juga intelijen untuk digunakan sebagai alat tawar. Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker juga menambahkan, keputusan Britania Raya untuk mundur dari Uni Eropa adalah "pilihan yang akan mereka sesali suatu saat nanti".
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada 29 April 2017, segera setelah putaran pertama pemilihan presiden Prancis, tiap kepala negara anggota Uni Eropa menerima panduan negosiasi yang disiapkan oleh Tusk. Pedoman tersebut memberi arahan bahwa Artikel 50 memungkinkan negosiasi dibagi dalam dua-fase, di mana fase pertama Britania Raya harus menyetujui komitmen keuangan dan pemberian 'tunjangan manfaat' seumur hidup bagi warga negara Uni Eropa yang berada di Britania Raya, dan kemudian setelah fase pertama tersebut negosiasi untuk membahas hubungan masa depan antara kedua belah pihak dapat dimulai. Pada tahap pertama, Uni Eropa akan menuntut Britania Raya membayar "tagihan perceraian", yang berdasarkan perkiraan awal senilai 60 miliar euro, namun bertambah seiring tuntutan keuangan tambahan dari Jerman, Perancis, dan Polandia, hingga menjadi 100 miliar euro, yang mana David Davis langsung memberikan pernyataan bahwa Britania Raya tidak akan membayar £100 miliar. Menurut laporan dari Komite Uni Eropa Parlemen Britania Raya yang diterbitkan pada 4 Maret 2017 menyatakan bahwa, jika tidak ditemukan kesepakatan pada akhir periode negosiasi, Britania Raya dapat menarik diri dari Uni Eropa tanpa pembayaran.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada 22 Mei 2017, Dewan Eropa memberikan lampu hijau kepada negosiatornya untuk memulai pembicaraan Brexit dan mengadopsi arahan perundingan yang telah diberikan sebelumnya. Hari pertama pembicaraan berlangsung pada 19 Juni, di mana Davis dan Barnier (ketua negosiator Uni Eropa) setuju untuk memprioritaskan isu hak tinggal bagi warga kedua belah pihak. Dalam hari pertama ini Davis tidak dapat memaksa Uni Eropa untuk mendiskusikan isu perbatasan Republik Irlandia dan perdagangan bebas lainnya karena Uni Eropa menuntut pembahasan isu tersebut harus terlebih dahulu menunggu penyelesaian isu "tagihan perceraian" yang mereka tuntut. Barnier, memberi pernyataan kepada media bahwa Britania Raya lah yang meminta untuk keluar dari Uni Eropa, maka Britania Raya harus paham dengan konsekuensinya, dan Britania Raya tidak dapat mendikte jalannya perundingan.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada tanggal 22 Juni 2017, Perdana Menteri May memberi penawaran bahwa dia akan menjamin hak warga negara Uni Eropa yang tinggal secara sah di Britania Raya, dan menawarkan kepada setiap warga negara Uni Eropa yang tinggal di Britania Raya selama lebih dari 5 tahun sampai batas waktu yang tidak ditentukan, antara Maret 2017 hingga Maret 2019, akan menikmati hak yang sama seperti warga negara Britania Raya pada umumnya, dengan syarat Uni Eropa memberikan penawaran yang sama kepada para ekspatriat Britania Raya yang tinggal di Uni Eropa. Perdana Menteri May memperinci proposalnya untuk isu hak tinggal pada 26 Juni, tetapi hal ini tetap tidak mampu menciptakan kesepakatan antara Britania Raya dan Uni Eropa hingga akhir Juni 2017. Negosiator dari Uni Eropa sendiri terus bersikeras agar Mahkamah Eropa tetap memiliki yurisdiksi di Britania Raya berkaitan dengan warga negara Uni Eropa yang tinggal disana, sesuai dengan tujuan dan arahan negosiasi yang diberikan kepada mereka.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada pertengahan Juli 2017, putaran kedua negosiasi dimulai, di putaran kedua ini terdapat beberapa isu besar yang dibahas dalam negosiasi, diantaranya mengenai isu perbatasan Republik Irlandia, dimana kedua belah pihak mengalami kemajuan, kemudian permintaan rincian "tagihan perceraian" yang diajukan oleh Uni Eropa oleh negosiator Britania Raya, lalu kritik dari negosiator Uni Eropa terhadap tawaran hak kewarganegaraan dari Britania Raya. David Davis sendiri dalam negosiasi ini enggan berkomitmen untuk menyetujui keseluruhan tagihan perceraian yang diminta oleh Uni Eropa, sedangkan Michel Barnier enggan untuk berkompromi atas permintaannya agar Mahkamah Eropa tetap memiliki yurisdiksi yang berkelanjutan atas hak-hak warga negara Uni Eropa yang tinggal di Britania Raya setelah Brexit, Britania Raya mengusulkan untuk membentuk badan internasional baru yang terdiri dari hakim dari Britania Raya dan Uni Eropa, namun usulan ini langsung ditolak oleh Barnier.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada Agustus 2017, pemerintah Britania Raya menerbitkan makalah pertama yang menjelaskan visi Britania Raya setelah Brexit, makalah ini membahas pengaturan perdagangan dan pabean. Pada tanggal 23 Agustus, Perdana Menteri May mengumumkan bahwa Britania Raya akan meninggalkan yurisdiksi Mahkamah Eropa ketika periode transisi Brexit berakhir, tetapi May tetap menjanjikan pengadilan Britania Raya dan Mahkamah Eropa tetap saling mengawasi satu sama lain sesudah Britania Raya resmi meninggalkan Uni Eropa. Jean-Claude Juncker mengkritisi makalah posisi Britania Raya ini dengan mengatakan bahwa makalah Britania Raya ini tidak ada yang memuaskan, dan menegaskan kembali bahwa Uni Eropa tidak akan memulai negosiasi mengenai masa depan hubungan perdagangan mereka apabila isu-isu sebelumnya tidak terlebih dahulu selesai.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Putaran ketiga negosiasi dimulai pada 28 Agustus 2017. Terdapat kemajuan pada isu perbatasan Irlandia dimana Britania Raya setuju untuk menjamin kebebasan bergerak bagi warga Uni Eropa di dalam Area Perjalanan Bersama (CTA) antara Irlandia dan Britania Raya. Namun di lain sisi, terjadi ketidaksepakatan atas penyelesaian keuangan oleh kedua belah pihak, dimana negosiator Britania Raya mengacu pada Kerangka Keuangan Multiannual (MFF) untuk periode 2014-2020, yang disepakati oleh negara-negara anggota dan parlemen Uni Eropa sebagai "alat perencanaan" untuk periode berikutnya. Britania Raya menganggap bahwa MFF menetapkan batas atas pengeluaran di berbagai area kebijakan yang luas dan pada praktiknya kemudian akan direvisi secara radikal selama proses pembentukan anggaran tahunan tiap negara, ketika kewajiban-kewajiban keuangan yang harus dianggarkan pada setiap negara tersebut muncul. Sedangkan, metodologi yang digunakan oleh Komisi Eropa untuk menghitung "tagihan perceraian" Brexit, adalah dengan membagi pengeluaran dalam MFF ke dalam porsi yang sebelumnya disetujui oleh masing-masing negara anggota. Metodologi perhitungan yang digunakan oleh Uni Eropa ini dinilai memberatkan Britania Raya karena membuat tagihan mereka membengkak.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada tanggal 5 September 2017, Davis memberi pernyataan bahwa "kemajuan konkrit" telah diraih selama perundingan di musim panas dalam berbagai isu, seperti diantaranya perlindungan terhadap hak-hak ekspatriat Britania Raya dan Uni Eropa untuk mengakses perawatan kesehatan dan juga isu mengenai isu masa depan perbatasan Irlandia, namun perbedaan kedua belah pihak mengenai "tagihan perceraian" masih belum tersolusikan, dia menuding bahwa Uni Eropa mencoba menekan Britania Raya dengan menggunakan jadwal negosiasi yang semakin sempit agar Britania Raya segera menyetujui permintaan "tagihan perceraian" mereka. Pada 9 September, Komisi Eropa menerbitkan beberapa makalah perundingan, termasuk salah satunya di mana Uni Eropa menyatakan bahwa solusi bagi perbatasan Irlandia paska Brexit merupakan tanggung jawab dari Britania Raya, dan makalah ini juga menjelaskan solusi "unik" yang digunakan untuk perbatasan Irlandia ini tidak akan selalu menjadi kerangka untuk hubungan pasca-Brexit bagi anggota Uni Eropa lainnya.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada 22 September 2017, Perdana Menteri May mengumumkan detail lebih lanjut mengenai proposal Brexit-nya, dimana dalam salah satu bagiannya menyebutkan Britania Raya menawarkan £20 miliar selama 2 tahun masa transisi dan dengan tetap menerima imigran dari Eropa. May juga menawarkan hubungan kerja sama keamanan baru dengan Uni Eropa, dimana May menyebutkan Uni Eropa akan menjadi "rekan dan teman terkuat" bagi Britania Raya, kemudian juga untuk terus melanjutkan kontribusi terhadap proyek-proyek yang sedang berlangsung dan saling menguntungkan seperti sains dan keamanan. Kemudian May juga mengungkapkan bahwa Britania Raya takkan menjadi penghalang bagi upaya Juncker untuk lebih menyatukan Uni Eropa. Barnier sendiri menanggapi proposal May dengan mengatakan bahwa proposal tersebut sangat konstruktif, namun perlu diterjemahkan lebih lanjut menjadi aksi dalam negosiasi agar dapat memberikan kemajuan yang berarti, Barnier juga mengungkapkan "untuk pertama kalinya dalam negosiasi Britania Raya mengajukan permintaan untuk tetap dapat mengakses pasar tunggal Eropa, maka apabila ke-27 pemimpin negara Uni Eropa setuju, maka permintaan ini dapat diperhitungkan oleh Uni Eropa. Senada dengan Barnier, Presiden perancis, Emanuel Macron menegaskan bahwa Uni Eropa takkan memulai negosiasi mengenai masa depan hubungan Britania Raya dan Uni Eropa apabila Britania Raya tidak menyelesaikan terlebih dahulu isu regulasi warga Uni Eropa, perbatasan Irlandia, dan "tagihan perceraian" yang sedang dinegosiasikan.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Putaran keempat negosiasi dimulai pada 25 September, putaran keempat ini diwarnai dengan ungkapan Davis yang menegaskan kembali bahwa Britania Raya akan menghormati komitmen yang dibuat selama keanggotaannya dalam Uni Eropa hanya apabila tercapai kesepakatan untuk memiliki hubungan baru yang khusus dan mendalam antara Britania Raya dan Uni Eropa setelah Britania Raya resmi keluar.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada pertemuan Dewan Eropa 19 sampai 20 Oktober 2017, ke-27 pemimpin negara Uni Eropa bertemu untuk membahas apakah mereka akan memulai negosiasi dagang dengan Britania Raya atau tidak. Namun bagaimanapun Davis telah menyerah untuk menekan Uni Eropa agar segera memberi keputusan karena pemilu federal Jerman yang diadakan pada 24 September, yang berarti pemerintahan Jerman tidak akan siap untuk memberikan keputusan pada Oktober, hal ini menunda keputusan Dewan Eropa hingga desember.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada 9 Oktober 2017, May mengumumkan kepada Parlemen bahwa Britania Raya dapat berdiri sendiri sebagai negara independen dalam pola perdagangannya dengan Uni Eropa apabila tidak tercapai kesepakatan antar Britania Raya dan Uni Eropa hingga mereka resmi keluar.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada Desember 2017, Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka siap untuk melanjutkan negosiasi ke fase selanjutnya, pembicaraan mengenai periode transisi setelah Maret 2019 akan dimulai pada awal tahun 2018, dan pembicaraan mengenai hubungan Britania Raya dan Uni Eropa di masa depan, termasuk perdagangan dan keamanan akan dimulai pada Maret 2018.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada 2 Maret 2018, sebelum konferensi Uni Eropa di Brussel, PM May memberikan pidato sehubungan dengan Brexit. May menegaskan kedua belah pihak harus dapat menerima kenyataan pahit yang akan mereka hadapi, dalam beberapa hal kedua belah pihak tidak akan dapat saling mengakses pasar seperti yang saat ini mereka nikmati, dan juga Britania Raya tidak bisa berharap untuk menikmati semua manfaat dan keuntungan dari Uni Eropa tanpa memenuhi semua kewajibannya.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada Maret 2018, dalam Konferensi Uni Eropa di Brussel, kedua belah pihak setuju untuk menerapkan periode transisi, yang akan dimulai sejak 29 Maret 2019 hingga 31 Desember 2020. Pada periode transisi ini para pendatang dari Uni Eropa ke Britania Raya ataupun sebaliknya akan tetap dapat menikmati haknya seperti sebelumnya, Britania Raya juga tetap dapat bernegosiasi, menyetujui, dan meratifikasi perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa selama masa transisi tersebut, kemudian selama periode transisi Britania Raya juga tetap dianggap sebagai bagian dari Uni Eropa dalam hal perjanjian perdagangan dengan negara diluar Uni Eropa, lalu Britania Raya masih akan tetap menjadi bagian dari Kebijakan Perikanan Bersama hingga 2020 dengan diberikan jaminan bahwa mereka tetap dapat menikmati bagian mereka dalam hal perikanan, dan terakhir, Irlandia Utara tetap akan tergabung dalam Pasar Tunggal Eropa dan Serikat Pabean apabila tidak diketemukan solusi bersama selama masa transisi ini untuk menghindari terciptanya perbatasan keras antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Negosiasi antara kedua belah pihak akan berlanjut pada 28-29 Juni 2018 di Brussel, agenda dari negosiasi ini untuk membahas isu perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara dan juga kerangka hubungan masa depan Britania Raya dengan Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada Oktober 2016, Theresa May menjanjikan akan meluncurkan "Akta Pencabutan Besar", yang akan mencabut Akta Komunitas Eropa 1972, dan mengembalikan kembali hukum Britania Raya yang sebelumnya berada dibawah hukum Uni Eropa dan bertujuan untuk memperlancar proses transisi dengan cara memastikan bahwa semua hukum tetap berlaku hingga benar-benar dicabut secara spesifik. Rancangan undang-undang ini akhirnya menjadi Akta (Penarikan) Uni Eropa, dan diajukan kepada Parlemen Britania Raya pada 13 Juli 2017. Pada 12 September 2017, akta ini disetujui di Parlemen dengan angka 326 berbanding 290 suara, namun akta ini belum akan berlaku sampai tanggal keluarnya Britania Raya.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Dalam laporan yang diterbitkan oleh lembaga independen "the Institute for Government" (Institut untuk Pemerintah) pada Maret 2017, Pemerintah Britania Raya perlu untuk menambahkan aturan dan legislasi baik primer maupun sekunder yang diperlukan untuk menjembatani jurang kebijakan dalam beberapa area sektor seperti, bea cukai, imigrasi, dan agrikultur, dimana masih terdapat banyak aturan yang akan menjadi tidak jelas seiring dengan dicabutnya aturan-aturan Uni Eropa. Dalam laporan tersebut disebutkan, setidaknya pemerintah Britania Raya perlu menerbitkan 15 aturan baru yang memerlukan prioritisasi dan pembatasan waktu pembahasan agar aturan tersebut segera diterbitkan.