Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Aquarius Musikindo
Daftar Artis Mancanegara[sunting | sunting sumber]
Avenged Sevenfold
Bruno Mars
Collective Soul
Dashboard Confessional
Green Day
Cody Simpson
My Chemical Romance
Michelle Branch
Rudimental
Gotye
Flo Rida
Linkin Park
Michael Learns To Rock
Skrillex
Skillet
Christina Perri
Fun (grup musik)
Paul Potts
Ed Sheeran
Emeli Sande
Red Hot Chili Peppers
Frank Sinatra
The Black Keys
Joshua Redman
Wiz Khalifa
B.o.B
Cee Lo Green
Michael Bublé
Eric Clapton
Jason Derulo
Jason Mraz
Paramore
Twenty One Pilots
Kim Simin
Kim Simin (Hangul: 김시민, Hanzi: 金時敏, 1554-1592) adalah seorang jenderal dan patriot Korea pada masa Dinasti Joseon. Ia terkenal akan kepahlawanannya dalam perjuangannya yang heroik mempertahankan Kastil Jinju dari serbuan Jepang ketika Toyotomi Hideyoshi menginvasi Korea yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Tujuh Tahun atau Perang Imjin.
Kim Simin
Kim dilahirkan di Provinsi Chungcheong pada tahun 1554, ayahnya adalah Kim Chunggap (김충갑). Ia adalah keturunan generasi ke-12 dari jenderal terkenal semasa Dinasti Goryeo, Kim Banggyeong (김방경).
Kim Simin
Tahun 1578, ia lulus ujian pemerintah untuk masuk militer dan diberi jabatan sebagai pelatih pasukan. Ia mendapati bahwa kondisi persenjataan maupun mental prajurit Joseon pada waktu itu dalam kondisi yang tidak layak dan ia merasa tidak puas dengan metode pelatihan yang ada. Karenanya, ia menghadap menteri perang untuk menyampaikan mengenai masalah ini, ia mengingatkan bahwa negara akan terjerumus dalam bahaya besar bila terjadi krisis mendadak dengan tentara yang tidak layak seperti sekarang ini. Namun sarannya tidak diindahkan oleh menteri perang dengan alasan saat itu adalah masa damai dan tidak akan ada krisis seperti itu, militer yang kuat hanya akan membuat rakyat menjadi takut.
Kim Simin
Walau ditolak, Kim masih berkali-kali mengajukan proposal untuk membentuk tentara yang tangguh, namun berkali-kali pula mendapat penolakan. Karena merasa pendapatnya tidak pernah didengar, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari militer. Di depan sang menteri perang, ia melepaskan seragam militernya, setelah mengembalikannya pada sang menteri, ia meninggalkan ruang pertemuan. Tahun 1583, Nitangae, salah satu kepala suku Jurchen (Manchu) memberontak terhadap pemerintah Joseon di Hoeryeong, Kim kembali masuk tentara di bawah komando jenderal Jeong Eonsin. Sebagai wakil komandan, ia memberi kontribusi besar dalam menumpas pemberontakan suku Jurchen.
Kim Simin
Tahun 1591, ia diangkat sebagai pejabat militer di Kastil Jinju. Setelah meninggalnya I Gyeong, jenderal penjaga kastil itu dan meletusnya Perang Imjin pada tahun berikutnya, Kim menjadi komandan penjaga kastil itu. Ia memerintahkan pembuatan 170 meriam ukuran besar dan kecil untuk memperkuat pertahanan kastil itu.
Kim Simin
Dalam perang, ia mengalahkan pasukan Jepang di Sacheon dan Goseong, serta menangkap seorang komandan mereka di Jinhae. Atas jasa-jasanya itu, ia diangkat sebagai komandan tertinggi pasukan Gyeongsang Timur. Setelah menerima jabatan itu, sekali lagi ia berjasa mengalahkan Jepang di Geumsan.
Kim Simin
Ukita Hideie dan Hosokawa Tadaoki dari pihak Jepang sepakat untuk mencaplok Kastil Jinju dengan pertimbangan jatuhnya kastil itu akan membuka jalan ke Provinsi Jeolla dan mereka dapat menyerbu pasukan gerilyawan pimpinan Gwak Jae-u yang bersembunyi di sekitar wilayah itu. Ukita juga bermaksud merebut kembali Changwon, sebuah benteng kecil yang menuju ke Kastil Jinju. Untuk itu, Jepang mempersiapkan 200.000 pasukannya untuk merebut Changwon dan Kastil Jinju.
Kim Simin
Setelah berhasil menduduki Changwon, pasukan Jepang mengarah ke Kastil Jinju. Mereka berharap kembali memperoleh kemenangan dengan mudah disana. Namun jenderal Kim menantang mereka dan dengan gigih ia bertahan bersama 3800 orang yang terdiri atas prajurit dan rakyat. Situasi sangat genting karena jumlah mereka kalah jauh dengan penyerangnya. Tak lama sebelumnya Kim baru saja memperlengkapi pasukannya dengan sekitar 170 pucuk senapan arquebus, setara dengan jumlah yang dimiliki Jepang. Ia juga telah melatih mereka menggunakan senjata itu dan yakin akan kesanggupannya mempertahankan kastil itu.
Kim Simin
Pasukan Jepang menyerbu kastil itu, mereka memakai tangga untuk memanjat tembok, menara-menara penyerang dikerahkan untuk menduduki tempat yang tinggi. Pihak Korea membalas serangan itu dengan tembakan meriam, panah dan senapan. Hosokawa mencoba strategi lain dengan menggunakan pasukan senapannya untuk melindungi pasukan yang memanjat tembok. Strategi ini tidak berhasil karena pasukan Korea mengabaikan hujan peluru, mereka lebih fokus menghancurkan tangga-tangga Jepang dengan batu maupun kapak. Pasukan Jepang menderita kerusakan besar ketika pasukan Korea menembakkan peluru ke arah pasukan mereka yang memanjat.
Kim Simin
Pada hari ketiga pertempuran, Kim gugur setelah sebuah peluru mengenai dahinya. Pasukan Jepang terus menyerang dengan sengit pasukan Korea yang baru kehilangan komandannya itu., mereka mempergencar serangan untuk menjatuhkan moral pasukan Korea. Namun sisa pasukan Kim terus bertahan, upaya Jepang untuk menaiki tembok masih belum membuahkan hasil sekalipun dengan bantuan pasukan senapan. Situasi di kastil semakin kritis sejak gugurnya Kim ditambah lagi amunisi makin lama makin menipis.
Kim Simin
Untunglah, pasukan milisi pimpinan Gwak Jae-u tiba pada suatu malam dengan 3000an gerilyawannya. Namun bagaimanapun jumlah mereka belum cukup untuk menandingi pasukan lawan. Maka Gwak memerintahkan anak buahnya untuk mengalihkan perhatian musuh dengan membunyikan terompet dan membuat suara-suara gaduh. Pasukan Jepang mengira musuhnya mendapat bala bantuan besar sehingga tidak berani untuk mengambil risiko, mereka memutuskan untuk mundur dan membubarkan kepungan terhadap Kastil Jinju. Mundurnya pasukan Jepang membangkitkan semangat pasukan Korea, moral mereka untuk mengusir pasukan asing semakin membara.
Kim Simin
Tahun 1604, setelah berakhirnya perang dengan Jepang, Kim secara anumerta mendapat gelar "Sangnakgun" (상락군; 上洛君) dan nama kehormatan "Chungmu" (충무; 忠武) bersama dengan laksamana Yi Sunsin, pahlawan besar Korea lainnya.
Bank kustodian
Bank kustodian atau disingkat kustodian adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Bank kustodian ini akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan dari asset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti misalnya rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing apabila diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya.
Bank kustodian
Biasa juga disebut dengan bank kustodian "'global", apabila bank kustodian tersebut mengelola aset yang berasal dari berbagai penjuru dunia dengan beragam yurisdiksi melalui berbagai cabangnya di berbagai penjuru dunia. Aset yang tersebar demikian biasanya dimiliki oleh dana pensiun.
Bank kustodian
Bank kustodian yang berhubungan dengan American Depositary Receipts (ADRs), disebut sebagai "bank kustodian lokal" yaitu suatu bank koresponden di luar Amerika yang menjadi penyimpan saham-saham perusahaan lokal yang mana saham-saham tersebut diwakili oleh ADRs yang diperdagangkan di bursa Amerika.
Bank kustodian
Bank kustodian di Indonesia adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagai kustodian.
Bank kustodian
Daftar bank kustodian di Indonesia berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia adalah sebagai berikut :
Tenaga Kerja Indonesia
Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, uganda dan somalia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI. seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskilled yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).
Tenaga Kerja Indonesia
TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 triliun rupiah (2006) , tetapi dalam kenyataannya, TKI menjadi ajang pungli bagi para pejabat dan agen terkait. Bahkan di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disediakan terminal tersendiri (terminal III) yang terpisah dari terminal penumpang umum. Pemisahan ini beralasan untuk melindungi TKI tetapi juga menyuburkan pungli, termasuk pungutan liar yang resmi seperti punutan Rp.25.000,- berdasarkan Surat Menakertrans No 437.HK.33.2003, bagi TKI yang pulang melalui Terminal III wajib membayar uang jasa pelayanan Rp25.000. (saat ini pungutan ini sudah dilarang)
Tenaga Kerja Indonesia
Pada 9 Maret 2007 kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dialihkan menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Sebelumnya seluruh kegiatan operasional di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Depnakertrans.
Tenaga Kerja Indonesia
Meski dapat menerima gaji yang besar dari hasil kerja, namun tidak jarang TKI (terutama TKW) terlibat di dalam kasus. Entah karena pemotongan gaji, perlakuan yang kejam, atau pelecehan dan pemerkosaan dari majikannya. TKI kerap kali tidak tahan akan perlakuan yang diterimanya, bahkan terkadang ada yang berusaha kabur, atau membunuh majikannya. Beberapa kasus yang melibatkan TKI:
Tenaga Kerja Indonesia
Ceriyati adalah seorang TKW di Malaysia yang mencoba kabur dari apartemen majikannya. Ceriyati berusaha turun dari lantai 15 apartemen majikannya karena tidak tahan terhadap siksaan yang dilakukan kepadanya. Dalam usahanya untuk turun Ceriyati menggunakan tali yang dibuatnya sendiri dari rangkaian kain. Usahanya untuk turun kurang berhasil karena dia berhenti pada lantai 6 dan akhirnya harus ditolong petugas Pemadam Kebakaran setempat. Tetapi kisahnya dan juga gambarnya (terjebak di lantai 6 gedung bertingkat) menjadi headline surat kabar Indonesia serta Malaysia, dan segera menyadarkan pemerintah kedua negara adanya pengaturan yang salah dalam pengelolaan TKI.
Tenaga Kerja Indonesia
Ruyati adalah seorang TKW asal Bekasi, Jawa Barat di Arab Saudi yang membunuh majikannya. Dia berusaha membunuh ibu majikannya yang bernama Khairiyah Hamid yang berusia 64 tahun karena merasa tidak tahan dengan kekejamannya. Pembunuhan itu dilakukan dengan cara membacok kepala korban beberapa kali dengan pisau jagal dan kemudian dilanjutkan dengan menusuk leher korban dengan pisau dapur. Lalu, Ruyati melaporkannya ke KJRI di Jeddah.
Tenaga Kerja Indonesia
Pada 18 Juni 2011, Ruyati tewas dihukum pancung di Arab Saudi akibat perbuatannya itu. Keluarganya tetap meminta jenazah Ruyati untuk dipulangkan dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Bahkan, pihak keluarga bertekad akan mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dapat memulangkan jenazah. Sementara itu, suasana di rumah duka terus didatangi para pelayat dari kerabat dan warga sekitar. Mereka prihatin dengan peristiwa yang dialami Ruyati.
Tenaga Kerja Indonesia
Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur, belum bisa memastikan pemulangan jenazah Ruyati ke Tanah Air. Ia mengemukakan itu menjawab pertanyaan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Jakarta, Kamis (23/6). Terkait keyakinan pemulangan jenazah Ruyati, berdasarkan sejarah selama ini korban pemancungan tidak ada yang pernah bisa kembali ke tanah airnya. Meski demikian, pihaknya terus melakukan upaya agar jenazah Ruyati, TKI yang dijatuhi hukuman pancung di Arab Saudi, bisa dikembalikan ke Tanah Air dan diserahkan kepada keluarga.
Tenaga Kerja Indonesia
Seorang TKW asal Subang, Jawa Barat di Arab Saudi yang membunuh majikannya. Dia terancam hukuman mati karena membunuh. Hukuman ini dapat diperingan dengan membayar diyat atau tebusan senilai Rp4,7 miliar. Rupanya, Darsem belum sepenuhnya bebas dari hukuman secara maksimal meski telah membayar tebusan.
Tenaga Kerja Indonesia
"Uang itu hanya untuk membebaskan Darsem dari hukum pancung," kata Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur saat melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi I Bidang Luar Negeri di Jakarta, Kamis 23 Juni 2011.
Tenaga Kerja Indonesia
Menurut Gatot, setelah uang tebusan itu dibayarkan, pemerintah Arab Saudi akan menanyakan kepada keluarga korban dan masyarakat. "Apakah terganggu dengan pembunuhan yang dilakukannya," urai Gatot.
Tenaga Kerja Indonesia
Jika keluarga dan masyarakat menyatakan terganggu dengan perbuatan Darsem, maka Darsem terancam hukuman 6 atau 10 tahun penjara. Saat ini Darsem sedang memasuki sidang umum.
Tenaga Kerja Indonesia
Para warga negara Indonesia yang ingin memperoleh pelayanan keimigrasian dimana kebanyakan dari mereka adalah TKI yang bekerja di Malaysia, dibebani tarif pungutan liar. Modusnya adalah terbitnya SK/Surat Keputusan ganda, untuk SK pungutan tinggi ditunjukan sewaktu memungut biaya, sedangkan SK pungutan rendah digunakan sewaktu menyetor uang pungutan kepada negara. Pungli ini berawal dari PPATK yang mencium aliran dana tidak wajar dari para pegawai negeri di Konjen Penang pada Oktober 2005, dikemudian hari terungkap, pungutan serupa juga terjadi di KBRI Kuala Lumpur. Pungli ini menyeret para pejabat ke meja hijau, termasuk mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hadi A Wayarabi,Erick Hikmat Setiawan (kepala KJRI Penang) dan M Khusnul Yakin Payapo (Kepala Subbidang Imigrasi Konjen RIPenang).
Erick Hikmat Setiawan divonis 20 bulan penjara.
Tenaga Kerja Indonesia
Hampir semua TKI atau buruh migran Indonesia mengalami potongan gaji secara ilegal. Potongan ini disebutkan sebagai biaya penempatan dan "bea jasa" yang diklaim oleh PJTKI dari para TKI yang dikirimkannya. Besarnya potongan bervariasi, mulai dari tiga bulan sampai tujuh, bahkan ada yang sampai sembilan bulan gaji. Tidak sedikit TKI yang terpaksa menyerahkan seluruh gajinya dan harus bekerja tanpa gaji selama berbulan-bulan. Praktik ini memunculkan kesan bahwa TKI adalah bentuk perbudakan yang paling aktual di Indonesia.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Sekarang BNP2TKI diketuai oleh Nusron Wahid yang dilantik pada 27 November 2014.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Tugas pokok BNP2TKI adalah:
Keanggotaan BNP2TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname telantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Adapun dasar pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa adalah rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa. Gelombang pertama pengiriman TKI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan Kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh ini singgah di negeri Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Jumlah TKI gelombang pertama sebanyak 94 orang terdiri 61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Kegiatan pengiriman TKI ke Suriname yang sudah berjalan sejak 1890 sampai 1939 mencapai 32.986 orang, dengan menggunakan 77 kapal laut.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Selanjutnya dapat dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang perorang, kekerabatan, dan bersifat tradisonal.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Negara tujuan utamanya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang berdasarkan hubungan agama (haji) serta lintas batas antarnegara.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Untuk Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurusi orang naik haji/umroh atau oleh orang Indonesia yang sudah lama tinggal atau menetap di Arab Saudi.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Adapun warganegara Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagian besar datang begitu saja ke wilayah Malaysia tanpa membawa surat dokumen apa pun, karena memang sejak dahulu telah terjadi lintas batas tradisional antara dua negara tersebut. Hanya pada masa konfrontasi kedua negara di era Orde Lama kegiatan pelintas batas asal Indonesia menurun, namun masih tetap ada.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta).
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Program AKAN ditangani oleh pejabat kepala seksi setingkat eselon IV dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna).
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Program/Seksi AKAN membentuk Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten. Kegiatan yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Selanjutnya pada 1986 terjadi penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta).
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 1986 ini Seksi AKAN berubah menjadi "Pusat AKAN" yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Di daerah pada tingkat provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh "Balai AKAN."
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di bawah Direktorat Jenderal Binapenta. Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Dalam upaya meningkatan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI).
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 2004 lahir Undang-undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program Government to Government (G to G) atau antarpemerintah ke Korea Selatan melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Pada 2007 awal ditunjuk Moh Jumhur hidayat sebagai Kepala BNP2TKI melalui Keppres No 02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI.