Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Gerakan Jogja Independent
Setelah mendeklarasikan diri sebagai sebuah gerakan politik independen, Gerakan Joint merumuskan sebuah visi misi yang digunakan untuk menentukan kriteria pemimpin yang hendak dipilih sekaligus kriteria anggota yang akan bergabung dengan Gerakan Joint.
Gerakan Jogja Independent
Visi Gerakan Joint adalah terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai pusat dan wahana pembelajaran bagi pengembangan nilai-nilai dan peradaban dan keberlanjutan Indonesia.
Gerakan Jogja Independent
Sementara itu, misi Gerakan Joint adalah:
Untuk mewujudkan visi dan misi itu, Gerakan Joint menganggap momentum pemilihan wali kota Yogyakarta adalah saat yang tepat. Perlu digarisbawahi bahwa Gerakan Joint berbeda dengan gerakan politik lain seperti Teman Ahok yang secara khusus mendeklarasikan dirinya mendukunga Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur. Gerakan Joint lebih terbuka kepada siapa pun untuk menduduki posisi strategis, selama mereka sesuai dengan visi, misi dan prinsip-prinsip Joint.
Gerakan Jogja Independent
Selain merumuskan visi dan misi tersebut, Gerakan Joint juga merumuskan beberapa prinsip kepemimpinan dan agenda kerja kepemimpinan yang harus dimiliki oleh calon yang hendak diusung, baik sebelum maupun setelah berhasil terpilih sebagai pemangku kepentingan di Yogyakarta. Prinsip kepemimpinan Gerakan Joint adalah berani visioner, berani jujur dan terbuka, berani melawan korupsi, berani memihak kepentingan rakyat, berani kreatif dan berbudaya. Sementara itu, agenda kerja kepemimpinan Joint meliputi kepemimpinan etis, tata ruang dan lingkungan, perempuan dan kesehatan masyarakat, keuangan publik dan perbaikan birokrasi, pendidikan yang membebaskan, antikorupsi dan penegakkan hukum, seni dan politik seni, serta hubungan luar negeri dan politik perkotaan.
Gerakan Jogja Independent
Prinsip dan agenda kepemimpinan yang dirumuskan oleh Gerakan Joint akan menjadi pedoman dan pegangan bagi mereka untuk menyeleksi calon yang hendak disaring. Selain itu, mereka juga telah membentuk tim konvensi sendiri untuk bertugas menyeleksi nama-nama yang layak untuk dijadikan kandidat calon walikota yang akan diusung oleh Joint. Tim komite konvensi tersebut terdiri dari lima orang yang memiliki latar belakang profesi berbeda-beda, mulai dari Busyro Muqoddas yang merupakan seorang praktisi hukum, Bambang Eka Cahya Widodo yang merupakan akademisi sekaligus ahli pemilu, Herry Zudianto yang merupakan mantan Walikota Yogyakarta, Yustina Neni yang merupakan seorang seniman, serta Suparman Marzuki yang merupakan praktisi hukum sebagaimana Busyro Muqoddas. Tim komite konvensi tersebut kemudian mencari anggota tim lainnya yang dapat bergabung secara sukarela untuk menjadi tim seleksi. Mereka yang bergabung akan bertugas untuk menganalisis karakter kepemimpinan beserta visi dan misi para kandidat. Terbentuklah ke-9 tim seleksi yang seluruhnya juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka adalah Busyro Muqoddas sebagai ketua tim, Suparman Marzuki seorang spesialis di bidang hukum, Zainal Arifin Mochtar seorang spesialis bidang korupsi, Bobi Setiawan seorang spesialis bidang tata ruang dan lingkungan, Budi Wahyuni seornag spesialis bidang perempuan dan kesehatan, Achmad Nurmandi dan Herry Zudianto seorang pakar bidang anggaran publik dan perbaikan birokrasi, ST Sunardi seorang pakar bidang hubungan luar negeri, politik perkotaan, seni dan politik seni, Robby Kusumahara seorang pakar bidang usaha, dan Edi Suadi Hamis seorang pakar bidang ekonomi.
Gerakan Jogja Independent
Sebelum maju ke tahap seleksi yang dilakukan oleh ke-9 tim penyeleksi tersebut, para calon kandidat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan menyerahkan syarat administrasi sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum, seperti "curriculum vitae", visi dan misi, Kartu Tanda Penduduk, dan kesediaan untuk mengikuti proses kandidasi dalam Gerakan Joint. Gerakan ini tidak hanya membuka diri pada seluruh lapisan masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi calon walikota, melainka juga kepada masyarakat yang bersedia untuk mendukung calon-calon Gerakan Joint melalui perekrutan terbuka.
Gerakan Jogja Independent
Dalam rangka menyukseskan gerakannya, Joint mengoptimalkan fungsi media sosial untuk menjaring dukungan publik. Beberapa kalangan bahkan ikut mendukung Joint secara finansial melalu pemberian donasi dan lain sebagainya. Hal itu menjadi penting karena Gerakan Joint memiliki mekanisme pendanaan yang berbeda dengan partai politik. Di dalam gerakannya, Joint tidak memberlakukan iuran bulanan ataupun cara-cara transaksional lain. Hal itu rupanya cukup ampuh untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Gerakan Joint. Kelemahannya, mekanisme seperti itu menjadikan gerakan ini kurang berkelanjutan karena tidaka da timbal balik yang jelas yang bisa diberikan kepada masyarakat, selain harapan akan perbaikan di berbagai lini setelah calon walikota usungan Joint terpilih.
Gerakan Jogja Independent
Lebih jauh lagi, apabila digambarkan dengan jelas, di dalam struktur Gerakan Joint terdapat berbagai aktor yang menjalankan fungsinya masing-masing. Aktor-aktor tersebut terdiri dari tim inisiator yang merupakan 7 orang pertama penggagas Gerakan Joint; tim seleksi yang terdiri dari 5 orang komite konvensi dan 9 anggota tim seleksi; serta kandidat atau calon Wali kota dan para relawan yang merupakan tim sukses serta masyarakat umum. Dari kelompok aktor-aktor tersebut, dapat diklasifisikan bahwa tim inisiator dan tim seleksi adalah sekelompok orang yang dipilih melalui perekrutan tertutup atau "close recruitment". Mereka terpilih karena hasil diskusi atau "rembug" mengenai keresahan yang sama-sama mereka alami serta kapasitas dan kualitas mereka menyoal bidang-bidang terkait. Sementara itu, aktor yang tergolong dalam kandidat dan relawan terpilih melalui proses perekrutan terbuka atau "open recruitment". Gerakan Joint sangat terbuka dengan berbagai lapisan masyarakat untuk bergabung ke dalam kelompok tersebut.
Gerakan Jogja Independent
Masyarakat Yogyakarta secara umum dapat dikatakan "melek" politik. Hal itu dapat dilihat dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di Yogyakarta menunjukan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2014, partisipasi pemilih pada pemilihan presiden mencapai angka 77,15 persen yang notabene naik dibandingkan pemilu legislatif tahun 2014 yang hanya sekitar 75 persen. Di samping tingginya angka partisipasi politik, masyarakat Yogyakarta juga masih sangat terikat dengan keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta dominannya kekuatan Muhammadiyah dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat. Berbagai macam partai politik dan kandidat politiknya tentu, memiliki strategi tertentu dalam rangka memenangkan hati masyarakat.
Gerakan Jogja Independent
Sebagai misal, data penelitian Daliyoto (2013) menyebutkan bahwa setiap partai politik di Yogyakarta telah memiliki basis masa di setiap kecamatan. Dalam artian, partai politik itu sudah memetakan akan mendominasi wilayah mana di Yogyakarta. Sebagai contoh, Kecamatan Mantrijeron, Pakualaman, Tegalrejo, Gondokusuman didominasi oleh Partai Demokrat; Kecamatan Kraton, Gondomanan, dan Kotagede didominasi oleh Partai Amanat Nasional; kecamatan Mergangsan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; sementara Kecematan Ngampilan, Danurejan didominasi oleh Partai Keadilan Sejahtera.
Gerakan Jogja Independent
Dengan demikian, wilayah-wilayah tersebut menunjukan bahwa pengaruh partai politik masih sangat kuat di dalamnya. Meskipun masyarakat juga menyadari bahwa keberadaan partai politik di sana tidak mampu menunjukan fungsinya setelah pemilukada atau pemilu berakhir. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Gerakan Joint yang memiliki idealism non-partisan dan menolak adanya kontrak politik. Sementara itu, hampir seluruh kecamatan yang ada di Yogyakarta telah dikuasai oleh partai politik yang dapat dipastikan di dalamnya terdapat kontrak politik antara kandidat yang akan diusung dengan tim sukses dan partai politik pendukungnya. Sebagai contoh adalah calon Wali Kota Yogyakarta 2017. Calon nomor urut satu yaitu Imam Priyono dan Achmad Fadli memperoleh dukungan dari partai koalisi, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem. Sementara itu, calon nomor urut dua, yaitu Hariyadi Suyuti dan Heroe Poerwadi memperoleh dukungan dari beberapa partai politik seperti Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.
Gerakan Jogja Independent
Pada tahun 2016, Gerakan Joint memilih Garin Nugroho dan Rommy Haryanto sebagai kandidat Walikota da Wakil Walikota Yogyakartatahun 2017. Tugas para tim seleksi setelah terpilih kandidat tersebut tidak berhenti sampai di situ. Mereka harus menjadi tim pengarah untuk merumuskan berbagai strategi penyuksesan calon tersebut menjadi Walikota dan Walikota Yogyakarta. Hal-hal yang perlu dipikirkan adalah mencakup strategi pengumpulan dana, strategi promosi dan kampanye, serta strategi mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Perlu digarisbawahi bahwa jumlah KTP minimal yang harus dikumpulkan Gerakan Joint untuk menyukseskan calonnya maju menjadi Walikota dan Wakil Walikota tidak sedikit.
Gerakan Jogja Independent
Dalam penerapannya, mereka kemudian membuat kampanye dengan jargon “Satu KTP untuk Perubahan”. Mereka saling bekerja sama untuk merealisasikan jargon tersebut dengan beberapa macam metode, seperti telepon, berkeliling, hingga melakukan undangan kepada kelompok-kelompok kecil. Hal itu dinilai sebagai startegi mereka untuk “jemput bola”. Selain startegi tersebut, mereka juga melakukan metode sedekah KTP melalui website mereka. Melalui metode-metode tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pemberian dukungan kepada kandidat yang diusung Joint dalam memenangkan kontestasi politik.
Gerakan Jogja Independent
Dalam perkembangannya, proses pengumpulan KTP untuk Gerakan Joint juga mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan utamanya adalah berkaitan dengan penurunan jumlah relawan mereka. Kebanyakan relawan Joint merupakan mahasiswa aktif. Lambat laun, aktivitas mereka dalam mendukung Joint menjadi menurun karena beberapa faktor, seperti banyaknya tugas kuliah, Kuliah Kerja Nyata (KKN), ujian semester, dan lain sebagainya. Pada saat itu, terdapat pula calon kandidat Joint yang berasal dari dunia kemahasiswaan, yaitu Emmy Yuniarti Rusadi dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sebelum proses pencalonan, banyak kalangan mahasiswa yang mendukung dia dan secara tidak langsung turut mendukung Gerakan Joint. Namun demikian, setelah ia dinyatakan tidak lolos dan dikalahkan oleh pasangan Garin Nugroho dan Rommy Haryanto, seketika dukungan dari kelompok mahasiswa terhadap Gerakan Joint menjadi sangat berkurang.
Gerakan Jogja Independent
Di tengah pasang surut dukungan tersebut, Gerakan Joint masih terus berjuang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah mereka rancang. Meskipun demikian, pada akhir periode pengumpulan KTP, Gerakan Joint hanya mampu mengumpulkan 4.027 KTP yang membuatnya tidak mampu mengusung calonnya, yaitu Garin Nugroho dan Rommy Haryanto, maju dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta 2017. Kemudian, kandidat calon walikota Yogyakarta yang bertarung hanya ada dua pasang, yang keduanya berasal dari partai politik. Hal itu menunjukkan bahwa Gerakan Joint belum berhasil merealisasikan visi dan misinya. Bahkan calon pasangan walikota yang melaju pun keduanya berasal dari partai politik.
Gerakan Jogja Independent
Menurut penelitian Rizka (2017), kegagalan Joint dalam pemilihan walikota menunjukan beberapa sebab. Sebab tersebut yang menjadi asal muasal tidak tercukupinya jumlah KTP minimal yang harus dikumpulkan oleh Joint. Pertama, jumlah relawan Joint masih kurang, bahkan cenderung dianggap terlalu sedikit. Pendanaan yang dimiliki juga jauh dari kata cukup. Sebagaimana diketahui, Joint harus mengumpulkan KTP lebih dari 26.000 untuk memastikan calonnya, yaitu Garin dan Rommy, dapat mengikuti ajang pemilihan walikota. Sementara itu, Gerakan Joint hanya memiliki 15 orang relawan dengan target atau beban kerja yang cukup berat. Hal itu diakui menjadi penyebab semakin sedikitnya jumlah relawan yang bekerja dengan Gerakan Joint. Para relawan tersebut tidak memperoleh tunjangan transportasi dan akomodasi. Penyebabnya tentu saja faktor pendanaan mereka yang tidak berkelanjutan. Menurut penelitian yang sama juga disebutkan bahwa tim inisiator dan tim penyeleksi di Gerakan Joint juga kurang melibatkan para relawan dalam pengambilan keputusan. Mereka kerap kali mengambil keputusan sendiri dan terkesan memisahkan antara relawan dan tim. Hal ini menimbulkan kurangnya ikatan emosional di antara mereka.
Gerakan Jogja Independent
Selain itu, penelitian Rizka (2017) juga menyebutkan bahwa faktor masyarakat yang kurang memiliki edukasi politik yang baik juga dinilai menjadi penyebabnya. Masyarakat masih menganggap bahwa politik tidaklah jauh dari uang. Masyarakat terlihat berani meminta uang secara terang-terangan kepada relawan Gerakan Joint yang sedang turun lapangan. Bahkan, ada juga masyarakat yang tidak mau tatap muka secara langsung dengan tim. Beberapa dari anggota masyarakat bahkan secara terang-terangan menutup pintunya ketika relawan atau tim Joint ingin mendatangi rumahnya. Selain kurangnya edukasi politik masyarakat, hal itu juga dapat dinikmati sebagai bentuk ketidakdekatan masyarakat dengan Joint serta kandidat yang hendak diusung oleh mereka. Bahkan, ketika Gerakan Joint melakukan peresmian posko, masyarakat sekitar juga tidak dilibatkan. Hal itu merupakan indikator bahwa Gerakan Joint belum cukup dekat dengan masyarakat.
Gerakan Jogja Independent
Sebagaimana penjelasan di awal, Gerakan Joint membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung, baik mencalonkan dirinya sebagai calon Wali kota maupun relawan. Tak terkecuali pemuda, beberapa diantara mereka juga banyak yang bergabung dan mendukung gerakan ini pada awalnya. Menurut beberapa penelitian, para pemuda meyakini bahwa Gerakan Joint adalah sesuatu yang unik dalam rangka merespon situasi pembangunan wilayah di Kota Yogyakarta. Joint juga mereka anggap menawarkan suatu alternatif baru dalam berpolitik dan dianggap mampu menawarkan sistem kaderisasi yang lebih baik daripada partai politik.
Gerakan Jogja Independent
Beberapa anak-anak muda juga beranggapan bahwa Gerakan Joint merupakan saran untuk memperbaiki perpolitikan lokal di Yogyakarta yang juga didasari oleh keinginannya memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda. Anaak muda dianggap sebagai masa yang dapat dididik tanpa menggunakan atau berorientasi pada uang, melainkan mengedepankan loyalitas.
Gerakan Jogja Independent
Beberapa anak muda yang bergabung ke dalam Gerakan Joint sebagai misal adalah teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan alumni Asia Pacific Urban Youth Forum, Yogyakarta Youth Meeting, dan Actual Smile English Club, dan lain-lain. Namun demikian, beberapa anak muda tersebut juga mengalami sedikit kekecewaan mengingat tidak koherennya konsep awal Gerakan Joint dengan impmentasi program yang mereka lakukan. Geraan Joint bertekad menjadi gerakan yang menggalang partisipasi publik secara demokratis. Segala lapisan masyarakat diperkenankan untuk berpartisipasi, baik menjadi calon kandidiat maupun menjadi relawan. Namun demikian, mereka menilai bahwa pemilihan calon Gerakan Joint untuk melaju menjadi calon Walikota dan Walikota Yogyakarta terkesan tidak terlalu Demokrasi. Panitia seleksi tetap memiliki kekuatan dominan untuk menentukan calonnya. Dalam arti kata, keputusan yang mereka ambil tidak sepenuhnya berada di bawah keputusan peserta konvensi.
Orang Romansh
Orang Romansh (juga dieja Romansch, Rumantsch, atau Romanche, bahasa Romansh: , "rumàntsch", atau ) adalah suatu kelompok masyarakat dan etnis di Swiss, yang merupakan penutur asli bahasa Romansh. Mereka umumnya multilingual, juga penutur bahasa Jerman (baik standar maupun dialek Jerman Swiss) dan terkadang juga bahasa Italia, yang kesemuanya adalah bahasa resmi di kanton Graubünden, di mana mereka umumnya bertempat tinggal.
Orang Romansh
Jumlah mereka mencapai sekitar 1% dari populasi Swiss, dan 15% dari populasi Graubünden.
Orang Romansh
Orang Romansh mulai mengkampanyekan dominasi bahasa Jerman atas mereka sejak masa Perang Dunia I. Pada tahun 1937 pemerintah Swiss mengakui bahasa Romansh untuk pertama kalinya sebagai salah satu dari empat bahasa nasional Swiss, meskipun penggunaannya hanya di dalam kanton tersebut dan bukan di tingkat federal.
Orang Romansh
Orang Romansh tampaknya cukup merasa puas dengan status ini sampai dengan tahun 1980-an, yaitu ketika muncunya perdebatan mengenai bentuk hubungan Swiss dengan wilayah benua Eropa lainnya dan mulai terbentuknya konsep Uni Eropa. Orang Romansh sangat mendukung keanggotaan Swiss dalam Uni Eropa, namun referendum untuk pergabungan tersebut kalah tipis pada tahun 1992 karena mayoritas yang keturunan Jerman. Swiss tetap menjadi negara yang terpisah, di mana orang Romansh menjadi bagian terpisah pula di dalamnya, meskipun terus terjadi peningkatan kedaulatan dan pengakuan di tingkat federal hingga titik di mana bahasa Romansh sekarang dianggap sebagai salah satu bahasa resmi federal dari Konfederasi Swiss.
Orang Romansh
Kepemimpinan Romansh di tingkat nasional Swiss secara tegas menyatakan dukungan agar Swiss bergabung dengan Uni Eropa, dalam bentuk sikap pro-Eropa dan bukan sikap anti Konfederasi Swiss. Mereka secara terbuka mengakui bahwa Konfederasi, meskipun didominasi oleh Jerman Swiss dan kontingen besar Perancis Swiss dan Italia Swiss, telah melindungi populasi kecil minoritas Romansh selama hampir 200 tahun, dan tidak pernah terlibat dalam program-program untuk menghapus identitas atau bahasa mereka, atau memaksa mereka untuk pindah demi mengakomodasi kelompok etnis lainnya, sebagaimana yang biasa terjadi pada berbagai etnis minoritas lainnya di seluruh Eropa. Meskipun ada beberapa hambatan, namun sejarah hubungan antara orang Romansh dan etnis-etnis lainnya di Swiss tampaknya telah terjalin dan tetap berlanjut secara beradab dan terhormat.
Dewan Pusat Belarusia
Dewan Pusat Belarusia atau Rada Pusat Belarusia (; ) adalah sebuah badan perwakilan Belarusia dengan fungsi pemerintahan yang terbatas pada masa Perang Dunia II di Republik Sosialis Soviet Byelorusia yang diduduki Nazi. Dewan ini dibentuk oleh Jerman Nazi di bawah "Reichskommissariat Ostland" pada tahun 1943–1944, menyusul permintaan oleh kolaborator politisi Belarusia yang berharap bisa mewujudkan negara Belarusia merdeka dengan dukungan Jerman Nazi.
Dewan Pusat Belarusia
Segera setelah serangan 1941 terhadap posisi Soviet dalam Operasi Barbarossa, persekusi massal terhadai orang Yahudi oleh unit depan "SS" dari "Einsatzkommando" dimulai, di bawah komando "Gruppenführer" Arthur Nebe. Orang-orang Yahudi dibantai dan ghetto terbentuk di belasan kota dengan partisipasi para kolaborator Belarusia yang diberi berbagai pernan penting. Kepolisian Bantu Belarusia dibentuk dan dikerahkan untuk operasi pembunuhan terutama pada Februari-Maret 1942.
Dewan Pusat Belarusia
Setelah penaklukan cepat Jerman, distrik "Generalbezirk Weißruthenien" di RKO dibentuk yang mencakup bagian barat dan pusat Republik Sosialis Soviet Byelorusia dalam perbatasannya tahun 1941 (yang mencakup kota-kota Hlybokaye, Vileyka, Navahrudak, dan wilayah-wilayah lainnya yang sebelumnya dicaplok oleh USSR dari Polandia). Pada tahun 1942, otoritas sipil Jerman diperluas ke Minsk, Slutsk, dan Barysaw. Daerah tersebut akan dijadikan bagian dari proyek Nazi Lebensraum ("ruang hidup"), di mana mereka yang dianggap non-Arya akan dimusnahkan atau diusir untuk memberi jalan bagi para kolonis Jerman, sementara penduduk lokal yang tersisa akan menjadi sasaran Jermanisasi paksa. Semua upaya oleh perwakilan Belarusia untuk meminta pemerintahan sendiri bagi Belarusia yang diduduki menyebabkan represi Jerman terhadap mereka yang menyuarakan permintaan tersebut.
"Generalreichskommissar" Wilhelm Kube ditunjuk sebagai administrator Jerman di wilayah tersebut. Dia memerintahkan pusat komandonya didirikan di Minsk dengan sebuah "Kommissar" kedua di Baranovichi. Pada September 1943, Kube dibunuh oleh wanita simpanan Belarusia-nya, yang menanam sebuah bom di tempat tidurnya yang dipaksakan oleh agen Soviet yang tahu di mana anaknya berada.
Dewan Pusat Belarusia
Untuk menghidupkan kembali pasukan baru bagi garis depan dalam "Reichskommissariat Ostland" dan untuk merangsang dukungan dari penduduk dan elite Belarusia, Jenderal Reinhard Gehlen menyarankan kepada Komando Tinggi Jerman bahwa beberapa konsesi diberikan kepada para kolaborator Belarusia dalam bentuk sebuah negara boneka.
Giudicati
Giudicati (; atau "logu" atau "rennu") adalah negara-negara merdeka yang berkuasa di Pulau Sardinia antara abad ke-9 dan abad ke-15. Negara-negara ini memiliki kedaulatan "summa potestas" dan masing-masing dikepalai oleh seorang raja yang bergelar "judike" ("hakim" dalam bahasa Sardinia).
Giudicati
Setelah sesaat diduduki oleh Vandal (456-534), mulai tahun 535 hingga abad ke-8 Sardinia merupakan sebuah provinsi di Kekaisaran Bizantium. Mulai tahun 705, dengan penyebaran Islam, bajak-bajak laut dari Afrika Utara mulai menyerang Sardinia namun tidak mengalami pertentangan serius dari tentara Bizantium. Pada tahun 815, diplomat-diplomat Sardinia meminta bantuan militer dari Kaisar Romawi Suci Ludwig yang Saleh.
Giudicati
Pada tahun 807, 810-812, dan 821-822, orang Arab dari Spanyol dan Afrika Utara berupaya untuk menginvasi pulau ini namun Sardinia dapat bertahan dari serangan-serangan tersebut. Petahanan Sardinia dinilai sangat efektif hingga dalam sebuah surat tahun 851, Paus Leo IV meminta bantuan kepada "Iudex Provinciae" (hakim provinsi) di Sardinia, yang berpusat di Caralis, untuk mempertahankan Roma. Semenjak jatuhnya Eksarkatus Afrika di Kartago pada abad ke-8, terutama setelah Penaklukan Islam terhadap Sisilia tahun 827, Sardinia terputus dari Bizantium sehingga mau tidak mau kemerdekaan secara ekonomi dan militer diusahakan.
Giudicati
Keterbatasan sumber sejarah membuat kapan pemerintahan Bizantium mulai berganti menjadi pemerintahan lokal di Sardinia sulit untuk ditentukan. "Iudex Provinciae" (kemungkinan adalah praeses atau gubernur) Caralis diyakini pada suatu titik menguasai Sardinia secara penuh. Ia kemudian menunjuk "lociservator" (letnan) untuk menjaga titik-titik strategis di wilayah pesisir yang lalu secara bertahap seiring waktu lepas dari Caralis. Inilah yang mungkin melatari terbentuknya "giudicati".
Giudicati
Sumber pasti yang paling awal menyebutkan keberadaan empat "giudicati" adalah epistola yang dikirim oleh Paus Gregorius VII pada tanggal 14 Oktober 1073 kepada hakim-hakim Sardinia. Empat giudicati pada Abad Pertengahan tersebut adalah Giudicato Cagliari yang berpusat di Santa Igia, Giudicato Arborea yang berpusat di Oristano, Giudicato Gallura yang berpusat di Civita, dan Giudicato Logudoro yang berpusat di Porto Torres lalu pindah ke Ardara dan kemudian ke Sassari.
Setiap guidicato memiliki batas daerah dan pasukan pertahanannya sendiri untuk melindungi kepentingan politik dan perdagangan mereka. Selain itu, keempat negara ini juga punya hukum, pemerintahan, dan lambang sendiri-sendiri.
Betty Davis
Betty Davis (terlahir sebagai Betty Mabry, 26 Juli 1945) adalah seorang penyanyi funk dan soul Amerika Serikat. Dia dikenal sebagai salah satu penyanyi paling berpengaruh dari era funk dan seorang penampil yang terkenal dengan pertunjukan langsungnya yang mengesankan.
Betty Davis
Lahir pada tahun 1945, Betty Mabry besar di Durham, North Carolina, dan di luar Pittsburgh. Di peternakan neneknya di Reidsville, North Carolina, ia mendengarkan B.B. King, Jimmy Reed, dan Elmore James dan musisi blues lainnya. Salah satu lagu pertama yang dia tulis, pada usia dua belas tahun, berjudul "I’m Going to Bake That Cake of Love."