Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Pengumuman ini ditanggapi dengan perasaan marah, yang diikuti dengan aksi demonstrasi oleh kelompok Salafi dan Hamas di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pada 25 Desember 2017, kelompok Salafi menembakkan sekitar 30 roket ke Israel dari Jalur Gaza, dengan hampir setengah di antaranya mendarat di Gaza. Dua roket di antaranya menyebabkan kerusakan kecil pada pemukiman dekat Ashkelon dan Sderot, dan Hamas menyatakan bahwa kelompok Salafi bertanggung jawab atas serangan ini. Empat orang tewas dalam bentrokan ini, termasuk dua anggota Hamas yang tewas dalam sebuah serangan udara oleh Israel pada 9 Desember di fasilitas militer Hamas sebagai tanggapan atas serangan roket dari Gaza. Dua pengunjuk rasa ditembak di dekat pagar perbatasan Gaza pada 8 Desember, sementara Pasukan Pertahanan Israel mengklaim mereka telah menembaki puluhan provokator kerusuhan, yang mana pengunjuk rasa terlibat dalam pembakaran ban dan pelemparan batu. Kedutaan besar Amerika Serikat di Turki, Yordania, Jerman dan Inggris mengeluarkan peringatan keamanan kepada wisatawan Amerika Serikat atau warga negara Amerika Serikat yang tinggal di negara-negara tersebut. Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan umum kepada warga negara Amerika Serikat di luar negeri mengenai kemungkinan akan kekerasan dalam unjuk rasa. Konsulat Amerika Serikat di Yerusalem telah membatasi perjalanan pegawai pemerintahan ke Kota Lama Yerusalem. Kedutaan besar Amerika Serikat telah melarang pegawai untuk meninggalkan ibu kota dan anak-anak dari pegawai kedutaan tersebut diminta untuk tidak bersekolah dan tetap mendiami rumah mereka. Pengumuman ini mendapat banyak kritik dari dunia internasional. Sebuah mosi yang mengutuk langkah tersebut diusulkan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun diveto Amerika Serikat setelah sebuah pemungutan suara yang hasilnya adalah 14 negara mendukung veto Amerika Serikat berbanding satu negara yang menolak. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengesahkan mosi mengutuk pengumuman Trump, dengan 128 negara menyatakan kesetujuan berbanding 9 negara menyatakan ketidaksetujuan, dengan 35 negara menyatakan abstain dan 21 negara menyatakan golput.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Pada 23 Februari 2018, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan kedutaan besar Amerika Serikat baru akan dibuka pada bulan Mei. Kedutaan Besar Amerika Serikat telah resmi dibuka pada 14 Mei 2018 di Yerusalem, bertepatan dengan 70 tahun Pembentukan Negara Israel. Lokasi kedutaan besar yang telah dipindahkan berada di bekas Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Arnona, Yerusalem Barat.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Setelah Israel didirikan pada 1949, Amerika Serikat mengakui negara baru itu, tetapi mempertimbangkan untuk membentuk pemerintahan internasional untuk Yerusalem, dengan status finalnya diselesaikan lewat negosiasi. Amerika Serikat menolak deklarasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 1949, menolak rencana Yordania untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara tersebut yang diumumkan pada 1950, dan aneksasi Yerusalem Timur oleh Israel setelah Perang Enam Hari pada 1967. Posisi pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa masa depan Yerusalem mesti menjadi subjek dalam penyelesaian negosiasi. Pemerintahan berikutnya mempertahankan posisi bahwa masa depan Yerusalem tak menjadi subjek tindakan sepihak yang dapat merugikan negosiasi seperti pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv menuju Yerusalem.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Dalam pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 1992, Bill Clinton berjanji bahwa pemerintahannya akan menyokong Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel dan mengkritik Presiden George H. W. Bush karena berulang kali menentang kedaulatan Israel atas persatuan Yerusalem. Namun, setelah menandatangani Kesepakatan Oslo pada 1993, pemerintah Clinton tak melanjutkan rencana mereka agar tak mengganggu negosiasi antara Israel dan Palestina. Pada 1995, Kongres mengesahkan Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem, yang menyatakan Yerusalem harus diakui sebagai ibu kota Israel. Undang-undang itu juga menyatakan bahwa kedutaan besar Amerika Serikat harus dipindahkan ke Yerusalem dalam jangka waktu lima tahun. Mendukung legislasi dipandang oleh beberapa pengamat sebagai pencerminan politik dalam negeri Amerika Serikat. Clinton menolak Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem dan menandatangani surat pernyataan pengabaian setiap enam bulan untuk menunda langkah tersebut.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Semasa kampanye pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2000, George W. Bush mengkritik Clinton karena tak meninggalkan kedutaan besar seperti yang pernah dijanjikan Clinton, dan menyebut Clinton berencana untuk memulai proses tersebut sendirian begitu Clinton terpilih. Namun, ketika George terpilih, George membatalkan janjinya. Pada 2008, calon presiden dari Partai Demokrat Barack Obama menyebut Yerusalem adalah ibu kota Israel. Pada 4 Juni 2008, Obama berkata kepada Komite Urusan Umum Israel Amerika (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC) dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya setelah dinominasikan oleh Partai Demokrat sehari sebelumnya bahwa Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel dan harus tetap tak terpecah-pecah. Namun, Obama hampir menarik kembali ucapannya, dan berkata bahwa itu akan sampai ke pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk merundingkan berbagai permasalahan ini, dan Yerusalem akan menjadi bagian dari negosiasi tersebut. Semasa pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2016, satu di antara janji kampanye Donald Trump adalah memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke yerusalem, yang dideskripsikan sebagai ibu kota abadi bangsa Yahudi. Pada 1 Juni 2017, Trump menandatangani surat pernyataan pengabaian pada Undang-undang Kedutaan Besar Israel yang menunda pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem selama enam bulan, seperti yang pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya sejak 1995. Gedung Putih menyatakan bahwa tindakan ini akan membantu mereka menegosiasikan kesepakatan antara Israel dan Palestina, dan bahwa tindakan yang pernah dijanjikan akan ditepati di lain waktu.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Pada 6 Desember 2017, Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara formal dan menyatakan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dalam pernyataannya Donald Trump tidak menyebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina di masa depan, tetapi dia mengatakan bahwa pengakuan Amerika Serikat tersebut tidak dapat memecahkan masalah sengketa atas perbatasan Yerusalem. Presiden Trump secara eksplisit menyatakan dukungannya untuk mempertahankan status quo tempat-tempat suci di Kota Lama Yerusalem. Setelah pengumuman ini diumumkan, Trump menandatangani surat pernyataan pengabaian yang menunda pemindahan selama sekurang-kurangnya enam bulan setelah penandatanganan surat.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Menanggapi pengumuman Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Turki, Yordania, Jerman dan Britania Raya menerbitkan peringatan keamanan kepada orang-orang Amerika Serikat yang melawat atau menetap di negara-negara tersebut. Amerika Serikat juga menerbitkan peringatan umum kepada orang-orang Amerika Serikat di luar negeri terkait kemungkinan demonstrasi disertai kekerasan. Konsulat Amerika Serikat di Yerusalem membatasi lawatan pejabat pemerintahan ke Kota Lama Yerusalem. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yordania melarang pegawai untuk meninggalkan ibu kota dan anak-anak dari pegawai kedutaan tersebut diminta untuk tidak bersekolah dan tetap mendiami rumah mereka.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Pada 8 Desember, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan Trump "tak menunjukkan status terakhir perihal Yerusalem" dan "sangat jelas bahwa status akhir, termasuk perbatasan, akan diserahkan kepada kedua belah pihak untuk dirundingkan dan diputuskan." Pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan segera mengenai cara Amerika Serikat berurusan dengan Yerusalem, termasuk kebijakan untuk tak memasukkan nama negara pada paspor penduduk yang lahir di Yerusalem.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Ketika ditanya mengenai apa yang diperbuat Amerika Serikat di Tembok Barat, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Heather Nauert mengatakan tidak mengambil posisi apapun pada batas keseluruhan, sembari mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Dari 11 mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, sembilan orang di antaranya mengkritisi perubahan kebijakan Trump, terkecuali Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel dari 1959 sampai 1961 Ogden R. Reid yang menganggap keputusan Trump merupakan keputusan yang tepat. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel dari 1997 sampai 1999 Edward S. Walker Jr. juga mendukung pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel: "Ini benar-benar sebuah pertanyaan dari apa yang disebut sebagai garis batas dan perbatasan untuk ditarik di sekitar Israel dan Palestina." Daniel C. Kurtzer mencatat pengucilan internasional Amerika Serikat dalam pernyataannya dan Richard H. Jones menyatakan keprihatinannya bawa memindahkan kedutaan besar akan memicu konflik yang lebih lanjut. Sejumlah mantan duta besar seperti Martin S. Indyk menyatakan bahwa mereka terbuka untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, asalkan Israel setuju untuk memperlambat pembangunan permukiman dan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Pendapat organisasi Kristen di Amerika Serikat terbelah mengenai ini: Dewan Gereja Nasional (National Council of Churches, NCC) yang mewakili 38 aliran yang berbeda menerbitkan pernyataan yang menyebut perubahan dalam kebijakan ini kemungkinan akan mempertajam konflik regional dan biaya hidup, sementara Liberty Counsel, organisasi Evangelis sayap kanan, menyokong keputusan ini. Langkah ini didukung oleh banyak organisasi dan pemimpin evangelis konservatif Amerika Serikat termasuk Pemimpin Kristen Amerika untuk Israel (American Christian Leaders for Israel), Jerry Falwell, dan Mike Huckabee. Johnnie Moore, satu di antara penasihat Evangelis Trump, mengatakan keputusan ini memenuhi janji kampanye Trump untuk basis pemilih dari kalangan Evangelis. Keputusan ini juga disambut oleh Rabbi Yechiel Eckstein, pendiri Persekutuan Kristen dan Yahudi Internasional (International Fellowship of Christians and Jews).
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Banyak organisasi Yahudi terkemuka di Amerika Serikat menyambut pengumuman ini, termasuk Konferensi Presiden Organisasi Yahudi Amerika Utama, yang terdiri dari 51 organisasi Yahudi nasional, begitu juga dengan sejumlah organisasi yang dinaunginya: Komite Urusan Umum Amerika-Israel (AIPAC), Federasi Yahudi Amerika Utara, Kongres Yahudi Amerika, Komite Yahudi Amerika, Organisasi Zionis Wanita Hadassah Amerika, Persatuan Ortodoks, dan Dewan Nasional Israel Muda. Gerakan konservatif Amerika Serikat, Israel dan cabangnya di seluruh dunia juga menyambut pengakuan ini. Persatuan Ortodoks, organisasi payung terbesar Amerika Serikat yang mewakili Yahudi Ortodoks berterima kasih kepada Trump atas permulaan proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Liga Anti-Fitnah menyebut pengauan ini penting dan lama tertunda, sembari terus menyatakan sokongan untuk solusi dua negara. AIPAC menyatakan sokongannya untuk Yerusalem yang tak terpecah-pecah, tetapi juga mengakatan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem tidak akan "berprasangka terhadap hasil dari proses perdamaian Israel-Palestina. Morton Klein, Kepala Organisasi Zionis Amerika Serikat, mengatakan bahwa Trump akhirnya mengakui dengan jelas. Pusat Simon Wiesenthal menyatakan pengumuman Trump akan membenarkan kesalahan historis. Pengumuman ini juga disambut oleh Koalisi Yahudi Partai Republik.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Gerakan Yahudi Reformasi menyebut pengumuman ini tidak diumumkan pada waktu yang tepat dan mengatakan pengumuman ini akan memperburuk konflik, tetapi juga mendeklarasikan bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi bangsa Yahudi dan Negara Israel dan bahwa mereka berbagi kepercayaan presiden bahwa pada saat yang tepat, Kedutaan Besar Amerika Serikat semestinya dipindahkan dari Tel Aviv menuju Yerusalem. Seperti Gerakan Yahudi Reformasi, Dewan Demokratik Yahudi Amerika Serikat menyatakan sokongannya atas Israel sebagai ibu kota yang tak terpecah-pecah, namun mengkritik Trump karena mengabaikan dukungan atas perdamaian yang penuh arti antara bangsa Palestina dan bangsa Israel. Kelompok kebijakan Timur Tengah sayap kiri J Street menyebut waktu pengumuman prematur dan memecah belah. J Street, Dana Israel Baru, dan organisasi Zionis progresif Ameinu menyatakan perhatian mereka bahwa pemindahan ini akan merusak upaya perdamaian Timur Tengah dan dapat berujung pada kekerasan.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Pada Desember 2017, lebih dari 130 cendekiawan di bidang kajian Yahudi dari seluruh Amerika Utara mengkritik keputusan pemerintahan Trump. Mereka menyerukan kepada pemerintahan Amerika Serikat untuk mengambil tindakan untuk mengurangi ketegangan dan "mengklarifikasi hak-hak Palestina yang sah demi masa depan Yerusalem." Menurut "Haaretz", banyak cendekiawan mengkritik pemerintahan trump dan pemerintah Israel saat ini.
Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat
Kelompok kepentingan sipil Islam di Amerika Serikat menolak perubahan kebijakan ini, termasuk Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) dan Dewan Urusan Umum Muslim (Muslim Public Affairs Council, MPAC). Pada 5 Desember, sekelompok orang dari kalangan muslim, lintas agama, dan kelompok hak asasi manusia menggelar demonstrasi di luar Gedung Putih.
Bendera kapal angkatan laut
Bendera kapal angkatan laut adalah bendera kapal yang digunakan oleh kapal-kapal angkatan laut dari berbagai negara untuk menunjukkan kebangsaan mereka. Bendera kapal ini bisa sama ataupun berbeda dari bendera kapal sipil atau bendera kapal negaranya sendiri.
Bendera kapal angkatan laut
Bendera kapal ini juga dapat dikenal sebagai bendera kapal perang. Versi besar dari bendera kapal angkatan laut yang dikibarkan pada tiang kapal perang sebelum masuk ke dalam pertempuran disebut bendera kapal pertempuran. Bendera kapal berbeda dengan "jack", yang dikibarkan di tiang jack di haluan kapal.
Bendera kapal angkatan laut
Sebagian besar negara hanya memiliki satu bendera nasional dan bendera kapal bagi segala keperluan. Di negara-negara lain, pembedaan dibuat antara bendera tanah dan sipil; bendera kapal negara dan angkatan laut. Misalnya bendera kapal Britania Raya yang rumit berbeda dari bendera yang digunakan di darat, Union Jack, dan memiliki versi yang berbeda, yaitu bendera kapal merah dan biru untuk penggunaan sipil dan negara selain bendera kapal angkatan laut (bendera kapal putih). Beberapa bendera kapal angkatan laut berbeda dati sisi bentuk dari bendera nasional seperti bendera-bendera kapal angkatan laut negara-negara Nordik yang memiliki 'lidah'.
Bendera kapal angkatan laut
Bendera kapal angkatan laut yang berbeda dengan bendera kapal sipil dan bendera nasional:
Energi terbarukan di Uni Eropa
Energi terbarukan di Uni Eropa Penguranggan penggunaan bahan bakar fosil dengan Energi terperbaharukan dilakukan Uni Eropa sebagai langkah awal mengurangi emisi gas rumah kaca. Uni Eropa telah membuat sendiri target energi terbarukan mereka, dimulai dari 10% oleh negara Malta sampai ke 49% oleh Swedia. Pada tanggal 17 Januari 2018, Parlemen Eropa melakukan pemungutan suara tentang perubahan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive atau RED). Pemungutan suara oleh Parlemen Eropa tidak berarti bahwa Uni Eropa telah mengadopsi sebuah keputusan yang bersifat final. Pemungutan suara merupakan salah satu langkah dalam prosedur legislatif yang kompleks. Parlemen Eropa telah menentukan bahwa minyak sawit berdampak besar terhadap emisi rumah kaca. Akan tetap diupayakan untuk mencapai kesepakatan yang bersifat non-diskriminatif terhadap berbagai jenis BBN, sebagaimana yang disusulkan oleh Komisi Eropa dan didukung oleh Dewan Menteri Uni Eropa.
Energi terbarukan di Uni Eropa
Pemungutan suara di Parlemen Eropa tidak merupakan sikap Uni Eropa yang final. Pasar Uni Eropa tetap terbuka terhadap minyak sawit sebagaimana terbukti dari peningkatan perdagangan bilateral kita sebesar lebih dari 30% pada tahun 2017.Apabila UE tidak melakukan perubahan dan menambah produksi energi alternatif – termasuk biofuel, salah satu pilihan yang sudah lama diabaikan UE – sekitar 95% minyak yang dikonsumsi pada tahun 2030 akan diperoleh dari sumber-sumber asing, menurut Badan Energi Internasional (IEA).
Energi terbarukan di Uni Eropa
Uni Eropa menyatakan setuju dengan kebijakan energi pada bulan Maret 2007. Rencana aksi energi Eropa mencakup komitmen untuk memasok 20% energi Eropa dari sumber yang terbarukan pada tahun 2020 (meliputi listrik, panas, dan kendaraan) dan pengurangan 20-30% emisi gas rumah kaca tergantung pada upaya-upaya internasional. Rencana aksi ini juga mewajibkan 10% target "biofuel" pada tahun 2020, mensyaratkan agrofuel dari 'sumber yang lestari' dan tersedianya "biofuel" generasi kedua. "Biofuel Directive" (peraturan mengenai "biofuel") yang dikeluarkan pada tahun 2003 akan di
Energi terbarukan di Uni Eropa
Eropa bisa terpacu untuk mencapai target 20-20-20 walaupun tidak ada sanksi karena dipicu oleh kenaikan suhu bumi dan perubahan iklim sehingga setiap negara berjuang keras untuk mengatasi hal tersebut dimana salah satunya adalah mengurangi emisi yang dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fossil.
Energi terbarukan di Uni Eropa
Ditambahkan juga bahwa target 27% untuk 2030 dibuat sebagai perjanjian yang tidak mengikat dan bahwa Belanda, Inggris dan Perancis bisa jadi meleset dari target negara mereka masing-masing.
Energi terbarukan di Uni Eropa
Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, kebijakan energi Belanda juga dipengaruhi oleh kebijakan bersama yang berlaku di antara negara-negara Uni Eropa yang terkenal dengan slogan EU 20-20-20 yaitu pengurangan 20% emisi rumah kaca, peningkatan efisiensi energi 20%, dan sumber energi 20% berasal dari energi terbarukan pada tahun 2020. Belanda sendiri saat ini memiliki target nasional penggunaan energi terbarukan sebesar 5-6% dimana target yang ingin dipenuhi adalah sebesar 14% pada tahun 2020 (awalnya 16%) dengan skenario optimis sebesar 12%
Energi terbarukan di Uni Eropa
Setelah Pertemuan Tingkat Tinggi, acara publik dengan semua tiga bagian dari Forum Industri Energi Bersih akan diselenggarakan selama Hari Industri Uni Eropa pada 22-23 Februari 2018. Ini juga akan berfungsi sebagai pegas untuk menegaskan kepemimpinan industri Uni Eropa di rendah teknologi energi karbon yang akan ditampilkan dalam Pertemuan Menteri Energi Bersih ke-9 dan pertemuan Inovasi Misi ke-3 di Malmö dan Kopenhagen pada minggu 22-25 Mei 2018.
En Annan
En Annan (), adalah sebuah film cerita seru Tamil India tahun 1970 garapan P. Neelakantan, yang dibintangi oleh M. G. Ramachandran dalam peran utama bersama dengan J. Jayalalitha, M. N. Nambiar, S. A. Ashokan, Cho Ramaswamy dan lain-lain.
En Annan
Film tersebut adalah sebuah remake dari film Telugu "Poola Rangadu" (24 November 1967) yang berdasarkan pada novel A. J. Cronin, "Beyond This Place".
Marlborough: His Life and Times
Marlborough: His Life and Times adalah sebuah karya biografi panegirik yang ditulis oleh Winston Churchill tentang John Churchill, 1st Duke of Marlborough. Churchill adalah keturunan dari tokoh tersebut.
Marlborough: His Life and Times
Buku tersebut meliputi empat volume, yang pertama terbit pada Oktober 1933 (557 halaman, 200,000 kata) dengan volume lanjutan pada 1934, 1936 dan 1938.
Deir Alla
Deir Alla (Deir 'Alla; bahasa Arab: دير علا) adalah situs dari kota  Timur Dekat kuno yang sekarang terletak di Kegubernuran Balqa, Jordan, dianggap sama dengan kota Pethor yang dicatat di dalam Alkitab.
Deir Alla
Kota ini adalah suatu kota perlindungan ("sanctuary") dan pusat pengerjaan logam, dikelilingi oleh tungku peleburan yang dibangun menempel bagian luar tembok kota, dan berturut-turut dibangun kembali, diketahui tarikhnya berdasarkan keramik sejak Zaman Perunggu Akhir, abad ke-16 SM sampai abad ke-5 SM, terakumulasi sebagai suatu bukit ("tell") yang berlandaskan suatu bukit rendah alamiah. Harapan identifikasi dengan situs Alkitab Sukkot tidak dikonfirmasi oleh tulisan apapun di situs ini. Namun, dalam Jerusalem Talmud Zeraim Shevi'it 9:2, Sukkot disebut sebagai Tar'ellah' sehingga mungkin kemudian berubah menjadi Deir Alla.
Deir Alla
Deir Alla adalah kota pertama Zaman Perunggu yang digali di Yordania. Harapan awal adalah untuk menyusun kronologi relatif berdasarkan tembikar Palestina dalam transisi antara Zaman Perunggu ke Zaman Besi, yang didasarkan pada stratigrafi teliti. Hal itu dimaksudkan menutup kesenjangan antara kronologi yang sudah disusun sebelumnya di Jericho dan Samaria.
Deir Alla
Sanctuary tertua di Deir Alla bertarikh Akhir Zaman Perunggu; dibangun kembali dengan damai pada interval-interval, lantai dinaikan setinggi akumulasi tell, dan altar batu persegi diperbarui, masing-masing yang baru ditempatkan di atas yang sebelumnya. Sanctuary terakhir lenyap dalam lalapan api; sisa-sisa guci Mesir yang menghitam memuat cartouche Ratu Tausret memberikan "terminus post quem" sekitar 1200 SM, suatu tanggal yang konsonan dengan kehancuran kota-kota lainnya pada abad ke-12 SM di Timur Dekat Kuno. Tidak seperti beberapa situs lainnya yang hancur, pemukiman di Deir Alla dilanjutkan setelah bencana, tanpa istirahat, ke Zaman Besi; diskontinuitas yang ada hanyalah dari segi budaya, dengan tembikar yang sangat berkembang dari tradisi yang terpisah setelah tarikh kehancuran.
Deir Alla
Pada 20 Agustus 2010, tercatat suhu sepanas 51.1 C, suhu tertinggi resmi terbaru dalam sejarah Yordania.
Deir Alla
Serangkaian penggalian tim dari Belanda yang disponsori oleh Netherlands Organisation for the Advancement of Pure Research dimulai pada tahun 1960, di bawah naungan departemen Teologi, Universitas Leiden. Penggalian ini berlangsung selama lima musim hingga tahun 1967. Hasil paling dramatis adalah penemuan pada tahun 1967, dinding prasasti bertulisan tinta yang berhubungan dengan nubuat Bileam yang sampai saat itu tidak diketahui keberadaannya, yang dengan demikian menjadi nabi Perjanjian Lama pertama yang dapat diidentifikasi dalam sebuah prasasti.
Deir Alla
Pada akhir kampanye tahun 1964 telah ditemukan 11 tablet tanah liat, 3 tertulis dalam tulisan abjad yang sampai sekarang tidak diketahui (mungkin alfabet Proto-Kanaan), 7 hanya berisi titik-titik, dan satu tidak ada tulisannya.
Deir Alla
Penggalian pada tahun 1967 mengungkapkan struktur berbilik banyak yang telah dihancurkan oleh gempa bumi, selama periode Persia situs ini. Pada sebuah dinding itu tertulis sebuah cerita yang berkaitan dengan visi pelihat para dewa "Balʿam putra Beʿor" (Bileam bin Beor), kemungkinan sama dengan Bileam bin Beor yang disebutkan dalam Kitab Bilangan 22-24 dan di bagian-bagian lain Alkitab. Bileam di Deir Alla ini terkait dengan "sesosok dewa yang bernama "Shgr", dewa dan dewi 'Shadday', dan dengan dewi Ashtar."
Deir Alla
"The Oxford Handbook of Biblical Studies" menggambarkannya sebagai "contoh tertua dari sebuah buku dalam bahasa Semit Barat yang ditulis dengan alfabet, dan bagian tertua dari sastra bahasa Aram." Inskripsi Deir Alla bertarikh ke sekitar 840-760 SM; dicat dengan tinta pada fragmen dinding yang diplester: 119 potongan plaster bertinta telah dipulihkan. Dinding dekat puncak tell itu dirobohkan juga oleh gempa bumi lain.
Deir Alla
Selain merupakan situs Inskripsi Deir Alla, Deir Alla juga adalah situs Pertempuran Fahl antara Kekhalifahan Islam dan Kekaisaran Bizantium. Ada beberapa makam Sahabah (pengikut Muhammad) di Deir Alla: