Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Pesta Malam Han Xizai
Ketika lukisan ini berada di tang Zhang, ia memperlihatkannya kepada seorang kolektor bernama Pang Yuanji dan seniman kaligrafi bernama Ye Gongchuo. Keduanya ikut memberi kolofon kepada lukisan, melanjutkan tradisi seperti para kolektor-kolektor sebelumnya. Pang memperlakukan lukisan itu layaknya karya seni kuno dan langka, karena sebelumnya hanya dimiliki oleh kaisar dan lingkungan sekitarnya, namun sekarang telah berada di tangannya. Kolofonnya merefleksikan perubahan konteks sosial dalam mengoleksi barang seni pada abad ke-20. Stempel Zhang dan kolofon oleh Pang dan Ye merupakan penambahan yang terakhir untuk lukisan itu sebelum Zhang menjualnya kepada pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1952. Lukisan itu kemudian menjadi koleksi Museum Istana di Beijing.
Pesta Malam Han Xizai
Deskripsi tentang "The Night Banquet" (Pesta Malam), buku karya De-nin Lee
Melania Trump
Melania Trump (nama lahir Melanija Knavs , 26 April 1970; Germanisasi: Melania Knauss) adalah mantan model Slovenia-Amerika dan Ibu Negara Amerika Serikat. Ia menikah dengan pebisnis dan Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump.
Melania Trump
Ia lahir di Slovenia dan menjadi pemukim permanen Amerika Serikat pada tahun 2001 dan warga negara tahun 2006. Ia merupakan Ibu Negara kelahiran luar negeri kedua setelah Louisa Adams tahun 1825.
Melania Trump
Melanija Knavs lahir di Novo Mesto di sebelah tenggara Republik Sosialis Slovenia, bagian dari Yugoslavia, pada tanggal 26 April 1970. Ia merupakan putri dari Amalija (née Ulčnik) dan Viktor Knavs, pengelola gerai mobil dan motor milik pemerintah. Bapaknya berasal dari kota Radeče. Ibunya berasal dari desa Raka dan pernah bekerja sebagai pemola pakaian di pabrik baju anak "Jutranjka" di Sevnica. Setelah menjadi model, ia mengganti marganya yang berdialek Slavik, Knavs, menjadi marga yang berdialek Jerman, Knauss.
Melania Trump
Ia dibesarkan di apartemen sederhana di Sevnica, Lembah Sava Hilir, Slovenia. Ia memiliki seorang adik, Ines, dan kakak tiri, Denis, yang belum pernah ditemuinya dari hubungan bapaknya dengan istri sebelumnya. Meski keluarga Melania berlatar belakang Katolik Roma, bapaknya tidak ingin ia menerima sakramen Baptisme dan Komuni Suci karena sudah memegang prinsip ateisme Marxis-Leninis; keputusan ini ditentang oleh para kerabatnya. Melania kelak menikah di Episcopal Church of Bethesda-by-the-Sea dan menerima Komuni Suci pada Misa Tengah Malam saat perayaan Natal.
Melania Trump
Saat masih remaja, keluarganya pindah ke rumah dua lantai di Sevnica. Saat menginjak bangku SMA, ia tinggal di apartemen di Ljubljana. Melanija bersekolah di Sekolah Desain dan Fotografi Sekunder di Ljubljana, dan kuliah di Universitas Ljubljana selama satu tahun, lalu keluar.
Ia fasih berbicara dalam enam bahasa: Bahasa Serbia-Kroasia, Inggris, Perancis, Italia, Jerman, dan Slovenia.
Melania Trump
Ia memulai karier modelnya pada usia 5 tahun dan menjadi bintang iklan pada usia 16 tahun. Saat itu ia berpose untuk fotografer busana Slovenia, Stane Jerko. Pada usia 18 tahun, ia direkrut oleh agen model di Milan, Italia. Ia menjadi finalis kontes "Look of the Year" "Jana Magazine" tahun 1992 di Ljubljana; tiga pemenang utamanya mendapat kontrak model internasional.
Setelah kuliah di Universitas Ljubljana selama satu tahun, Melania menjadi model busana di Milan dan Paris. Ia pindah ke New York City pada tahun 1996; kontrak dan visanya diurus oleh pebisnis asal Italia, Paolo Zampolli. Lewat pengacaranya, Melania mengatakan bahwa ia datang ke Amerika Serikat dengan visa pelancong bisnis pada Agustus 1996. Ia mendapatkan visa H-1B pada bulan Oktober 1996. Setelah itu, ia secara rutin pulang ke Slovenia untuk mendapatkan empat visa kerja satu tahun karena saat itu warga Slovenia hanya bisa mendapatkan visa satu tahun di Amerika Serikat. Bulan November 2016, Associated Press melaporkan bahwa ia dibayar $20.056 untuk 10 kontrak modelnya di Amerika Serikat pada tahun 1996 sebelum mendapat izin resmi untuk bekerja di negara itu. Menanggapi berita tersebut, pengacaranya menyatakan bahwa dokumen yang diperoleh AP "belum diverifikasi, [dan] tidak sesuai dengan catatan kami, termasuk stempel paspor yang bersangkutan."
Melania Trump
Setelah pindah ke Amerika Serikat, ia tampil di sampul majalah "Harper's Bazaar" (Bulgaria), "Ocean Drive", "In Style Weddings", "New York Magazine", "Avenue", "Allure", "Vanity Fair" (Italia), "Vogue" (setelah menikahi Donald Trump), dan "GQ" (Britania Raya). Ia tampil sebagai model bikini di majalah "Sports Illustrated Swimsuit Issue" pada tahun 2000. Ia pernah terikat kontrak dengan Irene Marie Management Group dan Trump Model Management milik DOnald Trump.
Melania Trump
Dengan mendaftar sebagai model yang "sangat terampil", Melania mendapatkan kartu hijau dan menjadi penduduk permanen sah pada tahun 2001 dan warga negara Amerika Serikat tahun 2006.
Melania Trump
Pada November 2015, saat ditanyai soal kampanye presiden suaminya, Melania menjawab: "Saya mendukungnya karena saya tahu yang akan ia lakukan dan dapat ia lakukan untuk negaranya. Ia cinta rakyat Amerika Serikat dan ia ingin menolong mereka." Melania memainkan peran kecil dalam kampanye suaminya, tidak seperti pasangan calon presiden lainnya.
Pada Juli 2016, situs web resmi Melania dialihkan ke Trump.com. Di Twitter, ia menyatakan bahwa situsnya sudah kedaluwarsa dan "tidak mencerminkan kepentingan bisnis dan profesinya saat ini." Perubahan ini terjadi setelah media secara luas melaporkan bahwa situs tersebut mencantumkan dengan keliru selama lebih dari 10 tahun bahwa Melania memiliki gelar sarjana arsitektur dan desain dari Universitas Ljubljana. Biografinya dalam program resmi Konvensi Nasional Republik 2016 juga salah mencantumkan bahwa ia memiliki gelar sarjana di Slovenia.
Melania Trump
Pada tanggal 18 Juli 2016, Melania berpidato pada hari pertama Konvensi Nasional Republik 2016. Pidato tersebut mengandung paragraf yang identik dengan paragraf dalam pidato Michelle Obama pada Konvensi Nasional Demokrat 2008. Ketika ditanyai soal pidatonya, Melania mengatakan bahwa ia menulis pidatonya sendiri "hampir tanpa bantuan". Dua hari kemudian, penulis staf kampanye Trump Meredith McIver mengaku bertanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahan tersebut.
Melania Trump
Pada tanggal 1 September 2016, Melania melayangkan tuntutan hukum pencemaran nama baik terhadap tabloid asal Britania Raya, "Daily Mail", dan narablog politik asal Maryland, Webster Tarpley, karena menuduh bahwa Melania pernah bekerja sebagai gadis panggilan di sebuah klub laki-laki di Italia pada tahun 1990-an. Tarpley dan "Daily Mail" menerbitkan ralat dan permintaan maaf.
Melania Trump
Melania menjadi Ibu Negara Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari 2017. Ia merupakan perempuan kelahiran luar negeri kedua yang memegang jabatan ini (setelah Louisa Adams, istri John Quincy Adams, yang lahir tahun 1775 di London). Melania adalah Ibu Negara pertama yang melakukan imigrasi ke Amerika Serikat.
Melania Trump
Dengan tinggi 1,8 meter, ia juga merupakan salah satu Ibu Negara tertinggi selain Michelle Obama dan Eleanor Roosevelt.
Melania Trump
Saat diwawancarai "The New York Times" pada tahun 1999 perihal tugasnya apabila Donald Trump menjadi presiden, Melania menjawab: "Saya akan bersikap sangat tradisional seperti Betty Ford atau Jackie Kennedy." Tahun 2016, ia mengatakan kepada CNN bahwa fokus utamanya sebagai Ibu Negara adalah membantu perempuan dan anak-anak. Ia juga akan melawan perisakan siber, khususnya di kalangan anak-anak, karena ia sendiri berhenti menggunakan media sosial atas alasan penuh dengan "sentimen negatif".
Melania Trump
Lima hari sebelum pemilu, ia mengatakan kepada pendukung Trump di Pennsylvania: "Kebudayaan kita semakin kejam dan kasar, terutama kepada anak-anak dan remaja. Mengejek, merisak, atau menyerang anak perempuan atau laki-laki berusia 12 tahun bukan perilaku yang pantas. Keterlaluan sekali apabila perilaku seperti ini terjadi di taman bermain mereka. Tindakan tersebut jelas tidak dapat diterima apabila dilakukan oleh seorang anonim yang bersembunyi di Internet." Mengenai perbedaan pendapatnya dengan pola komunikasi suaminya di Twitter semasa kampanye, Melania menjawab bahwa ia selalu menegurnya, tetapi "pada akhirnya ia selalu melakukan hal yang ia inginkan."
Melania Trump
Melania akan tinggal di Trump Tower bersama putranya, Barron, sampai akhir semester sekolah.
Monoclea
Monoclea adalah genus dari lumut hati yang terdiri dari dua spesies. Merupakan satu-satunya genus dalam familia Monocleaceae dan juga satu-satunya familia dalam ordo Marchantiales. Spesies dari genus ini dapat ditemukan di Selandia Baru, Amerika tengah dan selatan serta Karibia.
Monoclea
Pengklasifikasian pada akhir abad dua puluh dianggap sebagai ordo tersendiri, Monocleales, tapi studi molekuler kemudian menunjukkan bahwa Monoclea berkaitan erat dengan genus lumut hati "Dumortiera".
Kebijakan Satu Peta Nasional
Kebijakan Satu Peta Nasional atau lebih sering disebut One Map Policy adalah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal informasi geospasial. Kebijakan ini pertama kali dijalankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 dan masih berlanjut sampai saat ini dimasa Presiden Joko Widodo saat ini (2016). Koordinator utama kebijakan ini yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial sebagai Ketua Pelaksana.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Kebijakan Satu Peta, muncul pertama kali sejak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada Rapat Kabinet 23 Desember 2010. ketika Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menunjukkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono peta tutupan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan yang berbeda dimana hal tersebut yang mendorong Presiden SBY memerintahkan penyusunan satu peta "Saya ingin hanya satu peta saja sebagai satu-satunya referensi nasional!". Selain itu karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dibangun tidak merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar (Peta Rupabumi). Bisa dipastikan selama Informasi Geospasial Tematik tidak merujuk pada Peta Dasar yang dibangun oleh instansi yang berkompeten dan berkewenangan dalam hal ini Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) maka Informasi Geospasial Tematik yang dibangun tersebut akan menimbulkan kesimpangsiuran. Adanya perbedaan tersebut akan mempengaruhi penentuan keputusan berbagai kebijakan strategis nasional. Kebijakan One Map Policy hadir sebagai aturan yang mengharuskan adanya penyatuan informasi geospasial. Sehingga tumpang - tindih seperti yang telah terjadi tersebut, tidak terulang dan kebijakan yang diambil pemerintah dapat tepat sasaran.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Selain daripada itu di dalam kenyataan penyelenggaraan informasi geospasial terdapat beberapa kenyataan bahwa (1) banyak peta yang dibuat oleh berbagai K/L dengan spesifikasi sesuai kebutuhan masing-masing, (2) kebutuhan yang berbeda menyebabkan perbedaan spesifikasi informasi peta tematik yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi, dan (3) masih diperlukan mekanisme untuk menyatukan keberagaman menuju kesatuan informasi geospasial dasar dan tematik nasional.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menerbitkan Instruksi Presiden no. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Melalui Inpres ini, Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional diinstruksikan melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerjasama dengan Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan selia upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Lahirnya Inpres nomor 10 tahun 2011 (diperbaharui menjadi Inpres no 6 tahun 2013) tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut merupakan implementasi dari rencana aksi OMP. Produk utama Inpres tersebut adalah Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang direvisi setiap 6 bulan oleh tim OMP. PIPIB merupakan hasil tumpangsusun informasi hutan primer dan lindung, ijin pemanfaatan hutan, sebaran lahan gambut, dan informasi tentang hak guna usaha.
Kebijakan Satu Peta Nasional
"One Map Policy" adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. BIG sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar yaitu Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar yang menjadi acuan untuk menjamin keterpaduan informasi nasional. BIG mengintegrasikan berbagai peta yang dimiliki sejumlah instansi pemerintah ke dalam satu peta dasar ("One Map").
Kebijakan Satu Peta Nasional
Konsep One Map Policy adalah untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif , dengan demikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang mana ditetapkan oleh satu lembaga dalam hal ini BIG untuk ditetapkan sebagai one reference, one standard, one database, dan one geoportal.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Kepala BIG mengatakan bahwa ""One Map Policy"" diyakini akan dapat mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien termasuk di dalamnya pengawasan dan pengelolaan lingkungan. Deforestasi yang tidak terkendali salah satunya adalah karena tidak tersedianya peta atau informasi geospasial yang terintegrasi pada setiap kementerian dan lembaga, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pemberian ijin usaha. Permasalahan ini sangat terkait dengan pemetaan tataruang daerah. Keterbatasan ketersediaan informasi geospasial dan sumberdaya manusia yang memahami informasi geospasial dan analisis keruangan menjadi salah satu penyebab utama dari rendahnya kualitas penataan ruang.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Kebijakan Open Map Policy juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola hutan yang baik ("good forest governance"), informasi geospasial untuk MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), mengkoordinasikan proyek-proyek MP3EI serta mendukung disaster management (penanganan bencana).
Kebijakan Satu Peta Nasional
Menurut Kepala BIG, saat ini telah diselesaikan Peta Dasar skala kecil yaitu skala 1:250.000 untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan untuk skala besar yaitu skala 1:25.000 baru diselesaikan wilayah Sulawesi Selatan. “Saat ini sedang dikerjakan untuk wilayah Sumatera, Kalimantan Tengah, Sulut, Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontalo, dan Papua. Adapun Pulau Jawa sudah terpetakan lebih dahulu pada skala 1:25.000 meskipun masih perlu diupdate,” kata Asep Karsidi sembari menyampaikan, kemungkinan peta dengan skala 1:25.000 itu baru bisa dituntaskan pada tahun 2015 mendatang. Diakui Kepala BIG, secara operasional peta dengan skala 1:250.000 belum memadai untuk menggambarkan objek di lapangan pada tingkat kabupaten/kota, sehingga kemungkinan terjadinya deviasi di lapangan akan sangat besar. “Untuk tujuan operasional di tingkat kabupaten/kota, IHT kawasan hutan harus dibangun pada skala yang lebih besar (minimal skala 1 : 50.000),” tuturnya.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Dalam rangka melaksanakan aksi gerakan menuju Satu Peta Indonesia 2013, maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Informasi Geospasial Tematik, yang terdiri dari 12 (dua belas) Sub Pokja.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Tahun itu, BIG meluncurkan IGT Pesisir dan Laut. One map yang telah disepakati menunjukkan luas mangrove di Pulau Jawa adalah 36.088 ha dimana 60% (21.944 ha) berada di Provinsi Jawa Timur. Lahan seluas 93.280 ha diketahui berpotensi untuk rehabilitasi mangrove di Jawa. Mangrove di Jawa memiliki fungsi ekologis sebagai peredam gelombang dan penahan intrusi air laut. Sedang one map terumbu karang menunjukkan luas terumbu karang Indonesia adalah 2,5 juta ha. Sebanyak 34% luas terumbu karang di Indonesia berada di perairan Sulawesi yang merupakan jantung dari segitiga terumbu karang (Coral Triangle Area). Keberadaan one map untuk wilayah pesisir dan laut adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI bagi pengelolaan pulau kecil terluar dan implementasi blue economy pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, diluncurkan buku populer Pemetaan Mangrove (Sumatera), Pemetaan Lahan Garam (Bali, NTB, NTT dan Sulsel), dan Pemetaan Karakteristik Perairan Dangkal (Gorontalo dan Sulteng). Salah satu hasil penting adalah luas mangrove di Sumatera sebesar 548.268 Ha, dimana mangrove terluas berada di provinsi Riau. Penyajian deskripsi peta dalam bentuk buku populer dapat dijadikan rujukan bagi pengambil keputusan untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut dalam mendukung kebijakan pemerintah seperti swasembada garam, penurunan emisi karbon, dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Kementerian Lingkungn Hidup bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) meluncurkan peta dan deskripsi ekoregion 1: 500.000 di Jakarta, Selasa, 4 Mei 2013. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Saat ini sudah disusun peta dan deskripsi ekoregion pulau, kepulauan dan laut yang merupakan satu kesatuan dengan skala 1:500.000 mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Bali, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku serta dikelilingi 18 ekoregion laut. Namun KLH masih menyusun peta ekoregion hingga skala lebih rinci yakni 1:50.000.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Pemerintah daerah diingatkan agar menggunakan informasi geospasial dasar dalam pembuatan peta tematik untuk menghindari tumpang tindih menyangkut batas wilayah dan lahan. Kebijakan one map one policy mengamanatkan semua informasi geospasial bersumber pada peta BIG. Adapun peta bersumber pada informasi geospasial. Misalnya saja garis pantai dan pembuatan perizinan harus mengambil acuan dari geospasial dasar bukan dari sumber lain. Dalam rakorda yang dihadiri 600 peserta dari 33 provinsi tersebut hadir pula Menteri Riset dan Teknologi (menristek) Gusti Muhammad Hatta. Menurut Menristek, dalam pematangan pemanfaatan informasi geospasial dasar dibutuhkan sumber daya manusia (tenaga ahli), standarisasi pengamanan data dan standar pemanfaatan teknologi. "Tidak semua provinsi punya jurusan geografi untuk membangunnya, perlu memanfaatkan sumber yang terbatas. Daerah yang punya studi geografi membantu kabupaten-kabupaten yang perlu dibantu," ujarnya.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Tahun 2014, untuk memberikan kemudahan dalam berbagipakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah, diterbitkanlah Perpres 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang menggantikan Perpres 85 2007
Kebijakan Satu Peta Nasional
Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah saat ini wajib merujuk informasi geospasial dasar (IGD) yang dibuat Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai acuan pembuatan peta tematik. Kepala BIG Asep Karsidi mengatakan, IGD tidak hanya berisi peta dasar tetapi ada jaring kontrol geodesi seperti yang diundangkan melalui UU No 4/2011 tentang IGD. Setelah melewati masa transisi tiga tahun, setiap stakeholder atau pemangku kepentingan jika ingin membangun informasi geospasial tematik (IGT) kini harus merujuk IGD BIG dengan standar nasional. "Peta dasar skala 1:250.000 sudah bisa diakses melalui Ina geoportal. Hal ini sesuai dengan kebijakan one map policy," katanya di sela-sela Puncak Pekan Geospasial Nasional 2014, di Kantor BIG Cibinong, Bogor, Senin (21/4). Asep menambahkan jika ketentuan UU ini diabaikan ada sanksi berupa sanksi administratif, kurungan penjara tiga tahun, dan denda Rp 250 juta.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Diakhir 2014, Badan Informasi Geospasial (BIG) meluncurkan Satu Peta Tematik Nasional, yang terdiri dari Peta Tematik Penutup Lahan Nasional, Mangrove Nasional, Habitat Lamun Nasional dan Karakteristik Laut Nasional. Peluncuran Satu Peta yang meliputi empat tema diantaranya Satu Peta Penutup Lahan Nasional untuk menyusun kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional. IG penutup lahan mempresentasikan kondisi biofisik suatu wilayah atau ruang. K/L yang terlibat dalam penyusunan ini diantaranya Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta BIG. Untuk sektor kelautan, One Map IGT diwakili dengan Satu Peta Mangrove Nasional, Padang Lamun Nasional dan Karakteristik Laut Nasional. K/L yang terlibat diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, LAPAN, TNI-AL, BPPT dan BPS.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Satu Peta untuk Penutupan Lahan Nasional dengan skala kecil (skala 1:250.000 km) dan menengah (skala 1:50.000 km) sebagai referensi utama merupakan hasil kelompok kerja nasional IGT pada Sub Kerja Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup Lahan, dan Status Lahan. Informasi penutup lahan merepresentasikan kondisi biofisik suatu wilayah atau ruang dalam berbagai nomenklatur nama dan skala sesuai dengan kebijakan dan peruntukan masing-masing sektor. Rekapitulasi nasional atas perhitungan hasil integrasi IGT Penutup Lahan Nasional didominasi oleh penutup lahan hutan, meliputi kelas hutan lahan rendah, hutan lahan tinggi, hutan rawa gambut serta hutan tanaman. Luas keseluruhan pada semua kelas hutan mencapai 105.025.216 hektare (ha) atau setara dengan 55.5 persen dari luas wilayah nasional yang dihitung. Sedangkan luas penutup lahan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunanan seluas 45.967.769 ha. Penutup lahan sawah atau dipadankan dengan kelas Tanaman Semusim Lahan Basah mempunyai luas 8.132.642 ha.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Sedangkan untuk sektor kelautan yang diwakili dengan satu peta mangrove, padang lamun, dan karakteristik laut nasional. Pemetaan dikerjakan secara paralel dalam sub tim mangrove, lamun, dan karakteristik perairan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, LAPAN, TNI AL, BPPT, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya BIG, ia mengatakan sudah meluncurkan Satu Peta tematik Mangrove Jawa, Terumbu Karang Nasional, dan 21 pulau-pulau kecil terluar.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Tahun 2016, diluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi VIII oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian diantaranya yaitu percepatan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, menurut Darmin Nasution, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019. Karena itu Menko Perekonomian meyakini, kebijakan satu peta ini akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh Indonesia.
Kebijakan Satu Peta Nasional
Kebijakan satu peta ini didukung oleh Pemerintah melalui Kelompok Kerja Nasional IGT dengan meluncurkan Satu Peta Informasi Geospasial Tematik. Satu Peta tersebut meliputi 6 tema Informasi Geospasial Tematik, yaitu:
Piala Sultan Haji Ahmad Shah
Piala Sultan Haji Ahmad Shah adalah piala yang mempertemukan Juara liga malaysia dan piala FA Malaysia.