Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Muhammad bin Tughjul Ikhsyid
Sesuai yang terjadi, al-Muttaqi didatangi oleh para emisaris Tuzun, yang menentang loyaliutasnya, untuk mebali ke Irak, hanya untuk merampas, membutakan dan melengserkan pada 12 Oktober dan digantikan oleh al-Mustakfi. Al-Mustakfi merekonfirmasikan kegubernuran al-Ikhshid, namun pada titik ini merupakan sebuah isyarat kosong. Menurut J. L. Bacharach, meskipun sejarawan abad ke-13 Ibnu Sa'id al-Maghribi melaporkan bahwa al-Ikhshid mengambil "bay'a" dan membacakan salat Jumat dalam nama khalifah baru, berdasarkan pada bukti numismatik yang tersedia, ia tampak menunda pengakuan al-Mustakfi dan dinasti Buyidnya-yang didirikan oleh penerus al-Muti (memerintah 946–974) selama beberapa bulan termasuk mereka dalam koinnya, dalam sebuah tindakan yang memecah belah dan pernyataan jelas kemerdekaan "de facto"-nya dari Baghdad. Kemerdekaan tersebut juga diketahui oleh pihak lainnya, catatan kontemporer "De Ceremoniis" menyatakan bahwa dalam seperpantauan pemerintah Bizantium, "Emir Mesir" mencantumkan segel emas pada empat "solidi", suatu hal yang sama seperti yang dilakukan khalifah di Baghdad.
Setelah ia bertemu dengan al-Muttaqi, al-Ikhshid kembali ke Mesir, meninggalkan lahan terbuka untuk ambisi Sayf al-Dawla. Pasukan Ikhshidid yang pergi ke Suriah relatif sadar, dan pemimpin Hamdaniyah, yang meraih dukungan dari Banu Kilab, memiliki sedikit kesulitan dalam menaklukan Aleppo pada 29 Oktober 944. Ia kemudian mulai meluaskan kekuasaannya atas provinsi-provinsi utara Suriah sampai Hims. Al-Ikhshid mengirim tentara di bawah duta Abu al-Misk Kafur dan Fatik melawan Hamdaniyah, namun dikalahkan di dekat Hamat dan menarik diri kembali ke Mesir, meninggalkan Damaskus dan Palestina di tangan Hamdaniyah. Al-Ikhshid kemudian memaksakan satu kampanye lagi pada April 945, namun pada saat yang sama, ia mengirim duta-duta kepada Sayf al-Dawla untuk mengadakan perjanjian tentang perbatasan dengan Ibnu Ra'iq: pangeran Hamdaniyah tetap mempertahankan utara Suriah, sementara al-Ikhshid membayarkannya upeti tahunan untuk wilayah Palestina dan Damaskus. Sayf al-Dawla menolak dan dikabarkan malah menyatakan bahwa ia akan menaklukan Mesir itu sendiri, namun al-Ikhshid ringan tangan: para agennya menjalin hubungan dengan beberapa pemimpin Hamdaniyah, dan ia memenangkan hati masyarakat Damaskus, yang menutup gerbang mereka dari Hamdaniyah dan membukanya untuk al-Ikhshid. Dua tentara tersebut bertemu di dekat Qinnasrin pada Mei, dimana Hamdaniyah kalah. Sayf al-Dawla kabur ke Raqqa, meninggalkan ibukotanya Aleppo ditaklukkan oleh al-Ikhshid.
Muhammad bin Tughjul Ikhsyid
Selain itu, pada bulan Oktober, kedua belah pihak mengadakan sebuah perjanjian dalam hal batas-batas proporsal Ikhshidid awal: al-Ikhshid mengetahui kontrol Hamdaniyah atas utara Suriah dan bahkan keputusan untuk mengirim upeti tahunan dalam pertukaran untuk pengakuan seluruh klaim Sayf al-Dawla atas Damaskus. Penguasa Hamdaniyah juga menikahi salah satu putri atau kemenakan al-Ikhshid. Bagi al-Ikhshid, wilayah Aleppo kurang penting ketimbang selatan Suriah dengan Damaskus, yang merupakan gerbang timur Mesir. Karena kawasan tersebut masih berada di bawah kekausaannya, ia lebih mengkehendaki keberadaan negara Hamdaniyah di utara. Penguasa Mesir tersebut menyadari bahwa ia akan sulit mendapatkan dan menguasai utara Suriah dan Silisia, yang secara tradisional lebih terpengaruh oleh Mesopotamia Hulu dan Irak. Dengan meniadakan klaim-klaimnya atas provinsi-provinsi jauh tersebut, tak hanya akan membut Mesir menghabis-habiskan tenaga tentara besar disana, namun emirat Hamdaniyah juga akan memenuhi peran negara penyangga melawan serangan-serangan dari Irak maupun Kekaisaran Bizantium. Meskipun demikian, sepanjang masa pemerintahan al-Ikhshid, dan para penerusnya, hubungan dengan Bizantium sangat bersahabat, karena kurangnya perbatasan umum dan pertikaian umum terhadap Fatimiyah membuat dua negara tersebut tak bertikai. Disamping Sayf al-Dawla berupaya maju lagi ke selatan Suriah tak lama setelah al-Ikhshid wafat, perbatasan disetujui pada 945, dan bahkan memperjelas kedudukan kedua dinasti tersebut, membentuk pembagian batas antara utara Suriah yang dipengaruhi Mesopotamia dan bagian selatan negara tersebut yang dikuasai Mesir sampai Mamluk merebut seluruh kawasan tersebut pada 1260.
Muhammad bin Tughjul Ikhsyid
Pada pertengahan musim semi 946, al-Ikhshid mengirimkan utusan-utusan ke Bizantium untuk pertukaran tahanan lagi (yang akhirnya berhasil dilakukan di bawah bantuan Sayf al-Dawla pada Oktober). Kaisar Konstantinus VII (memerintah antara 913–959) mengirimkan duta besar yang dipimpin John Mystikos sebagai respon, lalu tiba di Damaskus pada 11 Juli. Pada 24 Juli 946, al-Ikhshid wafat di Damaskus. Suksesi putranya, Unujur, berlangsung damai dan tidak diperselisihkan, sebab pengaruh dari kekuasaan komando tertinggi yang penuh telenta, Kafur. Adalah satu dari sekian banyak budak kulit hitam Afrika yang direkrut oleh al-Ikhshid, Kafur bertahan sebagai Perdana Menteri dan penguasa bayangan Mesir sepanjang 22 tahun berikutnya, berkuasa atas namanya sendiri pada 966 hingga ia wafat dua tahun kemudian. Setelah kewafatannya, pada tahun 969, Fatimiyah menduduki dan menaklukkan Mesir, memulai era baru dalam " country's history".
Muhammad bin Tughjul Ikhsyid
Para sejarawan abad pertengahan mencatatkan banyaknya kesejajaran antara al-Ikhshid dan para pendahulunya dari Thuliniyah, khususnya Khumarawayh. Ibn Sa'id bahkan melaporkan bahwa menurut para astrolog Mesir, dua pria telah masuk Mesir pada hari yang sama pada tahun tersebut dan dengan bintang yang sama dalam rasi bintang yang sama. Namun, terdapat perbedaan mencolok: al-Ikhshid tidak se-"flamboyan" (Hugh Kennedy) dibandingkan Tuluniyah, Sikap berhati-hati dan menahan diri Al-Ikhshid dalam sudut pandang kebijakan asingnya juga berseberangan dengan tokoh-tokoh yang semasa dengannya dan para penguasa Mesir lainnya baik para pendahulu maupun pengikutnya, memberinya cap sebagai pemilik reputasi sangat hati-hati, yang seringkali disalahartikan sebagai penakut oleh orang-orang yang semasa dengannya. Ia juga dianggap kurang berjaya dibandingkan dengan pendahulunya Ibnu Tulun. Tak seperti Ibnu Tulun, yang membangun ibukota baru di dan sebuah masjid terkenal, al-Ikhshid bukanpula pelindung para seniman dan penyair maupun pendiri utama. Menurut sejarawan , ia disebut oleh para pembuat kronik abad pertengahan sebagai "seorang pria yang sentitif dan tamak, namun memiliki pemikiran tajam dan cenderung serakah", tetapi dengan kegemaran kepada barang-barang mewah yang diimpor dari timur, khususnya parfum. Kecintaannya terhadap barang-barang mewah dari timur kemudian diikuti oleh kalangan kelas atas Fustat serta mempengaruhi gaya dan mode produk Mesir secara temurun lokal yang mulai menirunya.
ISO 22000
ISO 22000 merupakan sebuah standar yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization yang berhubungan dengan keamanan pangan. Pada dasarnya, standar ini merupakan standar turunan dari ISO 9000.
ISO 22000
Keamanan pangan berkaitan dengan adanya bahaya yang dibawa oleh makanan pada saat konsumsi. Oleh karena risiko keamanan pangan dapat timbul pada tingkatan apapun di-industri pangan, pengendalian yang sesuai sangatlah penting untuk diterapkan. Oleh karenanya, beragam upaya dari berbagai pihak dalam industri pangan sangatlah diharapkan.
ISO 22000
Standar internasional ISO 22000 menjelaskan syarat-syarat sistem manajemen keamanan pangan yang menyertakan elemen berikut:Ulasan kritis akan elemen-elemen tersebut telah dilakukan oleh banyak ilmuwan . Komunikasi antar jaringan pengusaha pangan untuk memastikan bahwa risiko keamanan pangan diidentifikasi dan dikendalikan dengan cukup pada setiap jaringan pangan sangatlah penting. Hal ini menekankan komunikasi antar organisasi baik ke tingkatan pimpinan maupun bawahan. Komunikasi dengan pelanggan dan pemasok mengenai pengenalan risiko dan pemantauan pengendalian akan sangat membantu dalam penyampaian penjelasan atas kebutuhan-kebutuhan dari para pelanggan dan pemasok.
ISO 22000
Pengenalan akan peran dan posisi organisasi dalam jaringan pangan sangatlah penting guna menjamin komunikasi interaktif yang efektif diseluruh jaringan untuk menghasilkan produk pangan yang aman kepada pelanggan akhir.
ISO 22000
Sistem keamanan pangan yang paling efektif adalah penerapan, penyelenggaraan dan pembaharuan di dalam kerangka suatu sistem manajemen yang tersturktur dan diterapkan kedalam seluruh aktivitas manajemen suatu organisasi. Hal ini memberikan keuntungan maksimal untuku suatu organisasi dan pihak-pihak yang tertarik. ISO 22000 telah diselaraskan dengan ISO 9001 dalam rangka mempererat keselarasan kedua standar tersebut.
ISO 22000
ISO 22000 dapat diterapkan secara terpisah dari standar sistem manajemen lain atau digabungkan dengan keberadaan sistem manajemen yang sudah ada.
ISO 22000
ISO 22000 memasukan prinsip sistem "Hazard Analysis and Critical Control Point" (HACCP) dan langkah-langkah penerapan yang dikembangkan oleh "Codex Alimentarius Commission" (Komisi Buku Pangan). Yang artinya persyaratan-persyaran yang dapat diperiksa, menggabungkan perencanaan HACCP dengan program-program terdahulu. Analisa bahaya merupakan kunci akan sistem manajement keamanan pangan, oleh karena pelaksanaan analisa bahaya membantu pengaturan penerapan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menciptakan ragam tolak-ukur yang efektif. ISO 22000 mengharuskan semua risiko yang dimungkinkan terjadi pada jaringan pangan, termasuk bahaya yang disebabkan oleh proses dan fasilitas yang digunakan, teridentifikasi dan terukur. Dengan demikian menyediakan sarana untuk penentuan dan dokumentasi atas alasan mengapa beberapa risiko yang teridentifikasi harus dikendalikan oleh organisasi tertentu dan tidak untuk organisasi lain.
ISO 22000
Pada saat analisa bahaya, organisasi menentukan strategi yang akan digunakan untuk memastikan pengendalian bahaya dengan menggabungkan program-program terdahulu dan rencana HACCP.
ISO 22000
ISO sedangkan mengembangkan standar-standar tampbahan yang berhubungan dengan ISO 22000. Standar-standar ini akan dikenal sebagai bagian dari rumpun ISO 22000. Untuk sekarang ini, standar-standar berikut menjadi bagian dari rumpun standar ISO 22000:
ISO 22000
ISO 22000 — Sistem manajement keamanan pangan – Syarat-syarat untuk organisasi dalam jaringan pangan.
ISO 22000
ISO 22001 — Panduan atas penerapan ISO 9001:2000 untuk industri pangan dan minuman (menggantikan: ISO 15161:2001).
ISO 22000
ISO/TS 22002 — Program prasyarat akan keamanan pangan-Bagian 1 : Pembuatan pangan
ISO 22000
ISO/TS 22003 — Sistem manajemen keamanan pangan untuk bidang usaha yang menyediakan pelayanan audit dan sertifikasi bagi sistem manajement keamanan pangan.
ISO 22000
ISO/TS 22004 — Sistem manajemen keamanan pangan - Panduan akan penerapan ISO 22000:2005.
ISO 22000
ISO 22005 — Kemampuan pemeriksaan dalam jaringan pangan - Prinsip umum dan syarat-syarat dasar untuk desain dan implementasi sistem.
ISO 22000
ISO 22006 — Sistem manajemen mutu - Panduan atas penerapan ISO 9002:2000 untuk produksi tanaman.
ISO 22000
ISO 22000 juga digunakan dalam Sertifikasi Sistem Keamanan Pangan ("Food Safety Systems Certification (FSSC)") skema FS22000. FS22000 merupakan sebuah skeman yang disetujui untuk Inisiatif Global akan Keamanan Pangan ("Global Food Safety Initiative (GFSI").
ISO 22000
Dalam perbandingan dengan ISO 9001, standar ini merupakan sebuah panduan dengan orientasi prosedural dibanding dengan standar berbasis prinsipal. Selain itu, ISO 22000 adalah sebuah sistem manajemen risiko untuk industri-tertentu yang ditujukan kepada usaha pengolahan dan pemasaran pangan manapun, yang dapat digabungkan dengan sistem manajemen mutu dalam ISO 9001. Rincian kesamaan dan perbedaan dari kedua standar ini dapat ditemukan dimanapun .
Sackler Library
Sackler Library ("Perpustakaan Sackler") menyimpan sebagian besar karya-karya , , dan arkeologi yang dimiliki University of Oxford, Inggris.
Sackler Library
Perpustakaan ini selesai dibangun pada tahun 2001 dan dibuka tanggal 24 September tahun yang sama, menggantikan perpustakaan lama di Ashmolean Museum. Beralamatkan di 1 , di belakang Ashmolean. Didirikan dengan sumbangan seorang multimilyuner Dr. .
Sackler Library
Didesain oleh arsitek Robert Adam bersama Paul Hanvey dari ADAM Architecture, merupakan bangunan unik, karena blok pusatnya berbentuk melingkar. Cocok untuk tujuan klasiknya, karena dinding luarnya dihiasi dengan "mock-Classical frieze"; juga, menurut pembuatnya, pintu masuknya didasarkan pada "" , yang pertama-tama diekskavasi oleh Charles Robert Cockerell, orang yang mendesain Ashmolean Museum.
Sackler Library
Koleksinya meliputi koleksi dari empat perpustakaan yang lebih tua, yaitu "Ashmolean library, Classics Lending Library, Eastern Art Library", dan "History of Art Library". Area-area subyek utamanya:, sebuah fragmen naskah Yunani dari abad ke-3 berisi sebuah syair tentang "Labours of Heracles", merupakan salah satu koleksi perpustakaan, bersama-sama lebih dari 100.000 fragmen yang ditemui Oxyrhynchus. Lihat pula Papirus Oxyrhynchus.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (disingkat Ditjen GTK) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kemudian dibantu oleh unit unit pelaksana teknis yaitu Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (disingkat PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (disingkat LPPKS), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (disingkat LPPPTK-KPTK). Berikut adalah daftar dan alamat LPPPTK KPTK, LPPKS dan PPPPTK seluruh Indonesia:
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Sebelumnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat bernama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri atas:
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (disingkat Ditjen Dikdasmen) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan (disingkat Ditjenbud) adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
"Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen" adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh suatu himpunan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap kesenian dan kebudayaan. Lembaga ini mendapat pengakuan dan memperoleh subsidi dari Pemerintah VOC dan Pemerintah Hindia Belanda. "Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen" didirikan pada tanggal 24 April 1778 dan memiliki tujuan sebagaimana yang dinyatakan dalam "Statuten" Pasal "2," “Memajukan pengetahuan-pengetahuan kebudayaan, sejauh hal-hal ini berkepentingan bagi pengenalan kebudayaan di Kepulauan Indonesia dan kepulauan sekitarnya”.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Untuk mencapai tujuan tersebut maka "Genootschap" melakukan pemeliharaan museum termasuk perpustakaan; mengusahakan majalah-majalah dan melakukan pengumpulan penulisan-penulisan dari "Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen," mengadakan penelitian dan memberikan penerangan-penerangan bagi Pemerintah Hindia Belanda.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
"Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen" berubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia, lalu kemudian berubah menjadi Museum Pusat dan berubah lagi menjadi Museum Nasional.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
"Bataviaasch Kunstkring" atau Lingkarseni Batavia sudah ada sejak tahun 1902 dan mengalami kemunduran, lalu kemudian terbentuk kembali pada tanggal 7 Juli 1914 dengan pendirian Ikatan Musik dan Sandiwara. Tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk memajukan kesenian hias, sei rupa, seni musik dan seni drama di Batavia.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan konser kesenian rakyat, mengadakan pameran-pameran karya seni hias dan rupa, menyelenggarakan ceramah tentang kesusastraan dan seni tari.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Lembaga ini masih terus berjalan sampai masa Pergerakan Nasional sejak awal abad ke-20.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pendirian museum, menghimpun koleksi benda-benda purbakala, keramik, naskah-naskah kuno, numismatik, dan berbagai benda lainnya merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian "Genootschap". Salah satu pendiri "Genootschap," J.C.M. Rademacher menyumbangkan sebuah rumah di Kalibesar di Kota Lama Batavia dan menyumbangkan sejumlah peralatan ilmu alam, batu-batuan, hasil pertambangan, alat-alat musik dan buku-buku untuk dijadikan museum.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada masa Pemerintah Kolonial Inggris (1811-1816) "Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen" berganti nama menjadi "Literary Society." Letnan Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles menjadi direksi di lembaga tersebut.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Setelah tahun 1816 ketika Pemerintah Kolonial Belanda kembali menggantikan pemerintahan Inggris, perhatian terhadap kebudayaan semakin meningkat. Nama "Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen" dikembalikan seperti semula.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada masa setelah Perang Dunia I Pemerintah Belanda menaruh perhatian terhadap pendirian museum di beberapa daerah di samping yang sudah berdiri di Batavia. Museum-museum yang didirika pada masa sebelum dan sejak masa Pergerakan Nasional diantaranya, Museum Radyo Pustaka di Solo (1894), Museum Zoologi Bogor (1894), Museum Zoologi Bukittinggi (1894), Museum Mojokerto (1912), Museum Rumoh Aceh (1915), Museum Trowulan (1920), Museum Geologi Bandung (1929), Museum Bali (1932), Museum Rumah Adat Banjuang di Bukittinggi (1933), Museum Sonobudoyo di Yogyakarta (1935), dam Museum Simalungun (1938).
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pemerintah Hindia Belanda melalui Surat Keputusan Pemerintah tanggal 14 Juni 1913 No. 62 membentuk sebuah organisasi permanen yang bernama "Oudheidkundige Dienst" (Dinas Purbakala). Tugas Dinas Purbakala ini tak lain mengadakan inventarisasi dan pengawasan terhadap peninggalan purbakala di Hindia Belanda, merencanakan dan melaksanakan upaya-upaya pemeliharan dan perlindungan, mengadakan penggambaran dan pengukuran dan melakukan penelitian.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
"Javaansche Instituut" berdiri pada tanggal 4 Agustus 1919 oleh sebuah himpunan yang yang mendapat persetujuan Pemerintah. Tujuan pendirian "Javaansche Instituut" ialah untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan pribumi yang dalam arti luas untuk memajukan kebudayaan Jawa, Madura dan Bali. Dalam perjalanannnya "Javaansche Instituut" bubar tanggal 4 Agustus 1948.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Selain lembaga-lembaga kebudayaan tersebut, terdapat pula lembaga-lembaga lainnya seperti "Vereenigingen" (Perhimpunan-Perhimpunan), "Volkslectuur" (Balai Pustaka, Lembaga-lembaga Pendidikan dan terjadi pula Kongres Kebudayaan yang dimulai tahun 1918 hingga tahun selanjutnya. Kongres tersebut mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kebudayaan.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Lembaga-lembaga Kebudayaan yang didirikan masa Kolonial dan masih diteruskan pada masa Pergerakan Nasional antara lain:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada masa pendudukan Jepang, dibuatlah sebuah Lembaga Kebudayaan bernama Keimin Bunka Shidoso yang didirikan pada tanggal 1 April 1943 yang bertujuan untuk mengawasi kehidupan dan kreativitas para seniman.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada masa awal kemerdekaan priode 1945–1967, kebudayaan belum menjadi prioritas utama pemerintahan kala itu. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya kementerian yang menaungi kebudayaan secara eksplisit maupun inplisit. Namun demikian kebudayaan dimasukkan ke dalam Kementerian Pengajaran. Adapun yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran pada kabinet pertama adalah Ki Hajar Dewantara.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Unsur kebudayaan dimasukkan ke dalam instansi pemerintahan pada masa kabinet Syahrir III. Pada masa itu, Menteri Pengajaran dijabat oleh Mr. Suwandi dengan Menteri Muda Pengajaran Ir. Gunarso. Pada masa ini dibentuk lembaga yang menjadi cikal bakal masuknya kebudayaan ke dalam pemerintahan, yaitu Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hajar Dewantara. Dasar Pembentukan dari lembaga ini adalah keputusan Rapat Badan KNIP pada 27 Desember 1945. Hal ini membuktikan bahwa untuk membangun masyarakat dan memperkokoh suatu negara dibutuhkan dukungan dari kualitas manusai di dalamnya.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Nama kebudayaan pertama kali dimasukkan ke dalam instansi pemeritahan secara resmi pada masa Kabinet Moh. Hatta. Nama kementerian Pengajaran diperluas menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan atau disingkat Kementerian PP dan K dengan M. Ali sebagai menteri. Pada 13 Juli 1949, dibentuk tiga jawatan baru di bawah Kementerian PP dan K, yaitu Jawatan Inspeksi Pengajaran, Jawatan Pendidikan Masyarakat, dan Jawatan Kebudayaan.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Adapun struktur organisasi di bawah Jawatan Kebudayaan terdiri atas:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Dengan tugas, yaitu:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Pada masa Kabinet Ampera I, susunan kabinet mengalami perubahan yang mendasar, yaitu perubahan dari status departemen yang dipimpin oleh seorang Deputi Menteri menjadi sebuah departemen yang dipimpin oleh seoran Menteri. Nomenklatur Kementerian PP dan K berubah menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan hasil penyatuan dari Departemen Pendidikan Dasar, Departemen Perguruan Tinggi, Departemen Olahraga dan Departemen Kebudayaan. Sarino Mangunpranoto menjabat sebaga menterinya.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Dalam Departemen baru tersebut untuk pertama kali dibentuk lembaga baru yang disebut dengan ‘Direktorat Jenderal’ yang salah satunya adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada saat itu yang ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan adalah Indrosoegondho. Indrosoegondho menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan pertama samai dengan 1 Juni 1968.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Selanjutnya pada masa Kabinet Ampera II nama departemen masih tidak berubah nama dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Sanusi Hardjadinata.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden, Kabinet Ampera II diganti menjadi Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Dalam susunan Kabinet tersebut, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap ada dan yang menjabat sebagai menteri adalah Mashuri, SH. Pada masa ini yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan adalah Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dan yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Abas Alibasjah.