Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Center for International Forestry Research
Strategi CIFOR yang pertama dibentuk tahun 1996, yang memberikan landasan dan arahan penelitian inovatif yang memberi dampak signifikan terhadap pemahaman dan praktik pengelolaan hutan di seluruh kawasan tropis. Hutan dunia dan cara pandang terhadapnya telah berubah secara dramatis sejak CIFOR didirikan.
Center for International Forestry Research
Dari semua perubahan tersebut yang terpenting adalah hutan saat ini menjadi poros perdebatan global tentang perubahan Iklim. CIFOR mengindentifikasi bahwa hampir 20% dari emisi karbon global disebabkan oleh deforestasi, dan mengendalikan hilangnya hutan sangat penting dan merupakan cara hemat biaya dalam mengatasi pemanasan global.
Center for International Forestry Research
Namun, ada faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Contohnya, promosi bahan bakar nabati oleh pemerintah sebagai upaya mengatasi pemanasan global yang justru mendorong terjadinya penggundulan hutan di beberapa wilayah.
Center for International Forestry Research
Sebagai respons terhadap terhadap masalah ini dan tantangan lainnya, CIFOR membuat strategi baru untuk menghadapi era baru. Strategi ini dibuat melalui konsultasi luas dengan staf dan para mitra, termasuk para donor, pembuat kebijakan, peneliti, pemimpin masyarakat dan organisasi-organisasi non pemerintah. Strategi yang telah disetujui oleh dewan pengarah CIFOR pada Bulan Mei 2008 ini akan menjadi pedoman kerja CIFOR selama 10 tahun sampai tahun 2018.
Center for International Forestry Research
Penelitian CIFOR berfokus pada 6 domain yang merefleksikan pengelolaan hutan lintas sektor:
Center for International Forestry Research
Perubahan penggunaan lahan akibat deforestasi adalah sumber emisi karbon yang signifikan kontributor terjadinya pemanasan global, serta melepaskan karbon dioksida dalam jumlah lebih besar daripada emisi keseluruhan dari sektor transportasi yang lapar bahan bakar. Emisi dari deforestasi di Brazil dan Indonesia setara dengan jumlah komitmen pengurangan emisi gabungan dari seluruh negara-negara Annex 1 para periode pertama komitmen Protokol Kyoto. Menemukan cara-cara memelihara pool karbon terrestrial dan mengurangi emisi karbon dari perubahan penggunaan lahan akan menjadi elemen kunci dalam negosiasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada masa datang.
Center for International Forestry Research
Tujuan dari penelitian di area ini adalah memastikan bahwa rezim perubahan Iklim internasional setelah tahun 2012 dan skema REDD di tingkat nasional menjadi efisien, berkeadilan dan memberikan banyak manfaat bagi komunitas-komunitas di negara-negara berkembang yang terkena dampak. Dalam kurun waktu 4 tahun, riset CIFOR diharapkan telah dapat mendukung informasi bagi negosiasi-negosiasi menuju rezim REDD global dan memengaruhi kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi REDD di tingkat nasional di paling sedikit 5 negara.
Center for International Forestry Research
Tema penelitianPerubahan Iklim telah membawa efek yang dramatis terhadap hutan, sumber daya alam dan penghidupan masyarakat. Selama abad yang lalu, suhu bumi telah meningkat kira-kira 0.7 derajat celcius. Jika kita tidak mengambil tindakan untuk mengatasi masalah perubahan Iklim, suhu dapat meningkat jauh lebih cepat lagi, antara 1.4 – 5.8 derajat celcius selama 100 tahun ke depan. Masyarakat miskin di negara-negara berkembang khususnya terpapar pada efek dari perubahan Iklim, karena mereka umumnya tinggal dan bekerja pada wilayah rawan—wilayah rawan banjir, tepi gunung, delta-delta sungai—di mana bencana alam paling sering terjadi.
Center for International Forestry Research
Tantangan terbesar meliputi pengurangan kerentanan di sektor-sektor yang paling sensitif terhadap variabilitas Iklim—termasuk hutan, energi dan sumber daya air—dan kegiatan pembangunan pada masa datang yang akan “tahan terhadap perubahan Iklim”. Sebagian besar negara-negara telah mendefinisikan rencana-rencana atau proyek-proyek adaptasi, tetapi hanya sedikit yang mempertimbangkan hutan dalam adaptasi. Hutan perlu dimasukkan dalam kebijakan adaptasi perubahan Iklim karena 2 alasan: pertama, karena kerentanannya; dan kedua, karena perannya dalam mengurangi kerentanan masyarakat akan kehilangan akibat perubahan Iklim.
Center for International Forestry Research
CIFOR memiliki tujuan ganda untuk memastikan kebijakan dan praktik kehutanan dapat memenuhi kebutuhan perlindungan penghidupan berbasis hutan dari efek merugikan perubahan Iklim dan memastikan bahwa strategi adaptasi memasukkan pengelolaan hutan yang lebih baik. Dalam kurun 5 tahun, penelitian CIFOR diharapkan dapat menjadi dasar informasi dalam proses adopsi oleh UNFCCC akan serangkaian metode teruji untuk mengevaluasi kerentanan terkait hutan, dan kriteria pengelolaan adaptif dari hutan, dan akan dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan adaptasi terkait hutan paling sedikit di 5 negara.
Center for International Forestry Research
Tema penelitianKegiatan-kegiatan berbasis hutan menyediakan sekitar 30 juta lapangan pekerjaan informal di negara-negara berkembang, sekaligus 13 sampai 35 persen lapangan pekerjaan non-pertanian dan peternakan di pedesaan. Namun masih banyak dari 240 juta atau lebih penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah berhutan hidup dalam kemiskinan. Namun yang mengejutkan adalah ternyata hanya sedikit sekali tersedia pengetahuan empiris untuk menjawab pertanyaan dasar namun sangat relevan tentang kaitan antara kehutanan dan kemiskinan.
Center for International Forestry Research
Paling sedikit seperempat dari lahan berhutan di negara-negara berkembang masih dikendalikan oleh komunitas, dan proporsi tersebut cenderung meningkat. Pasar-pasar domestik untuk produk hutan juga meluas, dan seharusnya menciptakan peluang ekonomi baru bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Informasi lebih baik tentang kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan usaha-usaha skala kecil dan komunitas. CIFOR bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara hutan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam kurun 5 tahun, CIFOR berharap telah dapat memengaruhi cara dimasukkannya masalah kehutanan skala kecil dan kehutanan berbasis masyarakat dapat dimasukkan dalam strategi-strategi pengentasan kemiskinan di paling sedikit 5 negara.
Center for International Forestry Research
Tema penelitianUpaya-upaya konservasi terutama berkonsentrasi untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah-wilayah yang dilindungi, namun pada kenyataannya, sebagian besar keanekaragaman hayati dunia justru tinggal di bentang wilayah yang terfragmentasi di luar wilayah yang dilindungi. Hal ini seringkali disebabkan oleh berbagai penggunaan lahan. Memadukan cara penggunaan lahan lestari dan konservasi di bentang wilayah tropis membutuhkan pengakuan bahwa ada perimbangan yang saling terkait antar keduanya. Semakin banyak yang berminat untuk menyasar langsung ke produk-produk jasa hutan melalui skema imbal jasa lingkungan (payments for environmental services (PES). Melalui PES, kompensasi digunakan sebagai alat untuk menyelaraskan perimbangan yang sulit antara keinginan dari para pemilik lahan dan pengguna jasa.
Center for International Forestry Research
CIFOR bertujuan untuk mengarahkan kebijakan dan praktik-praktik menuju pendekatan konservasi dan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Dalam kurun 7 tahun, kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik dari paling sedikit dua organisasi konservasi internasional dan lembaga donor, dan paling sedikit lima pemerintah nasional, akan mulai merefleksikan hasil-hasil penelitian CIFOR.
Center for International Forestry Research
Tema penelitianMeningkatnya perdagangan produk-produk hutan dan investasi pada industri berbasis hutan memiliki potensi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Negara-negara berkembang mengekspor produk-produk kayu senilai lebih dari US$23 miliar dolar setiap tahunnya, namun di banyak tempat hanya sedikit sekali keuntungan yang didapat oleh pengusaha skala kecil dan masyarakat di sekitar hutan. Praktik-praktik perdagangan yang tidak adil, pasar yang menyimpang, korupsi dan tata kelola yang lemah semuanya telah merusak kontribusi hutan bagi peningkatan penghidupan lokal.
Center for International Forestry Research
Pada tahun-tahun mendatang, sejumlah tren global—termasuk permintaan China akan produk-produk kayu, pergeseran geografis produksi kayu industri ke luar Asia, meningkatnya investasi dalam penanaman pohon industri dan meningkatnya permintaan terhadap bahan bakar nabati—akan memberikan dampak yang penting bagi hutan dan masyarakat yang bergantung padanya. Agar dapat mengelola lebih baik dampak dari perdagangan dan investasi global pada hutan, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya membutuhkan penelitian agar dapat menyusun skenario yang memperjelas implikasi dari tren-tren sekarang dan pada masa datang terhadap hutan dan penghidupan berbasis hutan.
Center for International Forestry Research
CIFOR bertujuan untuk mengkatalisasi pergeseran yang penting dalam standar investasi global di beberapa bidang seperti kajian risiko, pemantauan dan penyampaian informasi. Dalam kurun 5 tahun, penelitian CIFOR diharapkan dapat memengaruhi proses pembuatan keputusan di sedikitnya tiga negara untuk mengelola secara lebih efektif dampak dari perdagangan dan investasi terhadap hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan.
Center for International Forestry Research
Tema penelitianKarena nantinya sampai 80% hutan perkebunan permanen di banyak wilayah tropis akan terdiri dari hutan produksi, maka sejumlah besar masyarakat yang tinggal di dalam atau di dekat hutan akan cenderung terkena dampak dari cara pengelolaan hutan produksi tersebut. Selama dua dekade yang yang lalu, masyarakat global telah mencari cara pendekatan jangka panjang untuk mempromosikan pengelolaan hutan secara lestari. Upaya-upaya ini telah berdampak pada makin luasnya hutan alam yang dialokasikan bagi produksi kayu dengan pengelolaan lestari. Namun, keberlanjutan tetap menjadi tujuan yang sulit dicapai di banyak negara di mana prinsip dasar pengelolaan hutan belum benar-benar berubah dalam beberapa dekade lalu.
Center for International Forestry Research
Sebagian besar model pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang ada hanya layak untuk konsesi besar. Model tersebut dirancang bagi perusahaan besar yang mengeksploitasi hutan primer yang belum ditebang, bukan untuk perusahaan skala menengah atau kecil yang mengelola hutan sekunder atau telah ditebangi. Dibutuhkan penelitian untuk meninjau ulang paradigma yang ada tentang pengelolaan hutan produksi tropis dan memfasilitasi pembuatan peraturan pengelolaan baru yang berkeadilan dan lebih ramah lingkungan.
Center for International Forestry Research
CIFOR bertujuan untuk mendorong pergeseran paradigm tentang bagaimana seharusnya hutan produksi dikelola, dan oleh siapa. Dalam kurun 10 tahun, penelitian CIFOR akan telah berkontribusi terhadap peningkatan signifikan wilayah hutan produksi yang dikelola untuk menghasilkan barang dan jasa selain kayu di paling sedikit 5 negara. Di tingkat global, keputusan investasi, standar dan panduan dari donor kunci dan lembaga-lembaga kehutanan akan semakin merefleksikan pergeseran paradigma ini.
Center for International Forestry Research
Tema penelitianHasil-hasil penelitian dapat diakses masyarakat ilmiah internasional dan para pembuat kebijakan lewat publikasi di berbagai jurnal internasional, ringkasan kebijakan dan materi pelatihan, Sebagai tambahan, CIFOR juga mendiseminasikan hasil-hasilnya di berbagai jurnal, ringkasan kebijakan, CD-ROM dan panduan di luar bahasa Inggris.
Center for International Forestry Research
"Artikel utama: Forest Day"
Center for International Forestry Research
Forest Day adalah salah satu acara global terdepan di dunia sebagai sarana berkumpul dan bertukar pendapat bagi siapa pun yang berminat terhadap isu hutan dan perubahan Iklim. Forest Day diselenggarakan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) mewakili Kemitraan Kolaboratif tentang Hutan (Collaborative Partnership on Forests (CPF)). Biasanya acara ini diselnggarakan bersamaan dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change).
Center for International Forestry Research
Lebih dari 1100 orang, termasuk 214 negosiator resmi perubahan Iklim dan 65 perwakilan media dari 82 negara menghadiri Forest Day 5 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2011, bersamaan dengan Konferensi Multipihak (Conference of Parties (COP)) 17 di Durban, Afrika Selatan. Forest Day sebelumnya telah diselenggarakan di Bali (Indonesia) tahun 2007, Poznan (Polandia) tahun 2008, Kopenhagen (Denmark) tahun 2009, dan Kankun (Meksiko) tahun 2010.
Center for International Forestry Research
Sebagai bagian dari dicanangkannya tahun 2011 sebagai ‘Tahun Kehutanan Internasional’ (International Year of Forest), CIFOR telah menyelenggarakan konferensi ‘Hutan Indonesia’ pada tanggal 27 September 2011 di Hotel Shang-rila, Jakarta. Konferensi dihadiri oleh sekitar 1000 peserta mewakili sektor pemerintah, bisnis, masyarakat sipil dan donor internasional untuk mendiskusikan masa depan hutan Indonesia yang merupakan hutan tropis ketiga terbesar di dunia.
Center for International Forestry Research
Pada kesempatan itu, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berkenan membuka acara konferensi dan menyampaikan komitmennya untuk mendedikasikan 3 tahun terakhir dalam masa kepemimpinannya untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Link ke dokumen pidato Presiden.
Center for International Forestry Research
Salah bentuk komitmen CIFOR dalam mendukung Indonesia dalam bidang REDD+ adalah dengan pengembangan sarana pertukaran informasi dan pembelajaran REDD+ adalah berupa pengembangan situs website tentang REDD+ dalam Bahasa Indonesia.
Center for International Forestry Research
Situs web ini dikembangkan bersama dengan FORDA (Forestry Research and Development Agency), Kementerian Kehutanan dan telah diluncurkan secara resmi oleh Menteri Kehutanan, Bapak Zulkifli Hasan, pada acara pembukaan IndoGreen Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan pada tanggal 14 April 2011.
Lembaga Penelitian Padi Internasional
Institut Penelitian Padi Internasional (bahasa Inggris: "International Rice Research Institute") disingkat IRRI adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang berpusat di Los Baños, Laguna, Filipina. Institut ini memiliki kantor perwakilan di sepuluh negara. Tujuan utama IRRI adalah untuk mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani beras, konsumen serta lingkungannya. IRRI adalah salah satu dari 15 pusat penelitian di seluruh dunia bagian dari "Consultative Group on International Agricultural Research" (CGIAR).
Lembaga Penelitian Padi Internasional
IRRI didirikan pada 1960 dan memulai kegiatannya pada 1962. IRRI dikenal karena kontribusinya atas gerakan "Revolusi Hijau" di Asia pada akhir 1960-an dan 1970-an.
Daftar Perdana Menteri Latvia
Perdana Menteri Latvia adalah jabatan yang paling berkuasa dalam pemerintahan Latvia. Seorang kandidat perdana menteri dicalonkan oleh presiden Latvia, dan harus dapat memperoleh dukungan mayoritas parlemen.
Daftar Perdana Menteri Latvia
Daftar di bawah ini adalah daftar semua perdana menteri Latvia baik sebelum kemerdekaan (1918 - 1940) dan sesudah kemerdekaan (1990-sekarang). Dari 1990 sampai 6 Juli 1993, jabatan tersebut bernama Ketua Dewan Menteri, tetapi secara umum dianggap memiliki peran yang sama dengan perdana menteri.
Khamtai Siphandon
Jenderal Khamtai Siphandon () adalah mantan Presiden Laos. Ia menjabat pada periode 24 Februari 1998-8 Juni 2006, saat menggantikan Choummaly Sayasone.
Khamtai Siphandon
Khamtai menjabat sekretaris jenderal atau ketua partai komunis Partai Rakyat Revolusioner Lao, satu-satunya partai resmi di negaranya sejak 24 November 1992 hingga 21 Maret 2006 .
Khamtai Siphandon
Dulu ia adalah pemimpin militer pemberontak Pathet Lao. Pada saat pengambilahannya atas pemerintah Laos pada 1975, ia menjadi Menteri Pertahanan, komandan pasukan, dan Wakil Perdana Menteri. Pada pembentukan pemerintahan republik pada 1991, ia menjadi perdana menteri, menggantikan pemimpin partai Kaysone Phomvihane, yang menjadi presiden. Jenderal Khamtai Siphandon menjadi pemimpin partai setelah kematian Kaysone, dan kemudian menggantikan Nouhak Phoumsavanh sebagai presiden.
Kategori konservasi IUCN
Kategori konservasi IUCN dikeluarkan IUCN untuk membantu dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies-spesies yang terancam kepunahan. Kategori konservasi IUCN telah mengalami beberapa kali revisi:Suatu takson dinyatakan Punah apabila tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir sudah mati. Takson diasumsikan punah ketika survai secara terus menerus pada habitat yang diketahui pada rentang waktu tertentu gagal untuk menemukan satu individu. Survai dilakukan sesuai dengan siklus kehidupan dari spesies yang dipelajari.
Kategori konservasi IUCN
Sebuah takson dinyatakan punah di alam liar ketika taxon tersebut diketahui hanya bisa ditemui di penangkaran tertentu.
Kategori konservasi IUCN
Sebuah takson dinyatakan Kritis atau sangat terancam akan kepunahan apabila memenuhi salah satu kriteria A sampai E untuk sangat terancam punah (bagian V) sehingga dianggap sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.
Kategori konservasi IUCN
Sebuah takson dinyatakan genting ketika dinyatakan memenuhi salah satu kriteria A sampai E untuk keadaan genting (bagian V), sehingga dianggap sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.
Kategori konservasi IUCN
Sebuah takson dinyatakan Rentan ketika data-data mengindikasikan kesesuaian dengan salah satu kriteria A sampai E untuk Rentan atau Rawan (bagian V), sehingga dianggap sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.
Kategori konservasi IUCN
Sebuah takson dinyatakan mendekati terancam punah apabila dalam evaluasi tidak memenuhi kategori Kritis, Genting, atau Rentan pada saat ini tetapi mendekati kualifikasi atau dinilai akan memenuhi kategori terancam punah dalam waktu dekat.
Kategori konservasi IUCN
Sebuah takson dinyatakan berisiko rendah ketika dievaluasi, tidak memenuhi kriteria Kritis ("Critically Endangered"; EN), Genting ("Endangered"; EN), Rentan ("Vulnerable"; VU), atau Mendekati Terancam Punah ("Near Threatened"; NT).
Kategori konservasi IUCN
Sebuah takson dinyatakan "informasi kurang" ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan risiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi.
Kategori konservasi IUCN
Sebuah takson dinyatakan "tidak dievaluasi" ketika tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas.
Pajak pertambahan nilai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.Merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut "Value Added Tax" (VAT) atau "Goods and Services Tax" (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.
Pajak pertambahan nilai
Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.
Pajak pertambahan nilai
Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen untuk penyerahan dalam negeri dan 0 persen untuk ekspor.
Pajak pertambahan nilai
Dasar hukum dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Penyebutan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dengan nama Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
Pajak pertambahan nilai
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku 1 April 1985 adalah Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1994 (berlaku 1 Januari 1995), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (berlaku 1 Januari 2001), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (berlaku 1 Januari 2010).Dasar Pengenaan Pajak dalam Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang yang ditetapkan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
Pajak pertambahan nilai
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
Pajak pertambahan nilai
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Pajak pertambahan nilai
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
Pajak pertambahan nilai
Nilai Lain misalnya atas kegiatan membangun sendiri yang terutang PPN = 20 persen dari biaya yang dikeluarkan.
Pajak pertambahan nilai
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan yaitu Undang-Undang Nnmor 10 tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Pajak pertambahan nilai
Objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya (UU 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010) adalah :
Pajak pertambahan nilai
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
Pajak pertambahan nilai
b. impor Barang Kena Pajak;
Pajak pertambahan nilai
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
Pajak pertambahan nilai
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
Pajak pertambahan nilai
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
Pajak pertambahan nilai
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
Pajak pertambahan nilai
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
Pajak pertambahan nilai
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Pajak pertambahan nilai
Objek Pajak Pertambahan Nilai yang lain diatur dalam pasal 16 C dan Pasal 16 D UU PPN 1984 dan perubahannya yaitu
Pajak pertambahan nilai
Indonesia menganut metode pengurangan secara tidak langsung ("indirect subtraction method)" menggunakan mekanisme pengkreditan dengan faktur pajak (i"nvoice method") sehingga keberadaan faktur pajak sangat penting dalam membuktikan adanya transaksi yang terutang pajak pertambahan nilai.