Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada 2016 dan 2017, Pemerintah Britania Raya menerbitkan beberapa laporan yang terkait dengan Brexit, diantaranya:Britania raya telah bergabung kedalam Euratom sejak tahun 1973, dimana salah satu fungsi dari Euratom adalah untuk mengimplementasikan pengamanan terhadap bahan nuklir di seluruh negara-negara anggotanya. Dengan mundurnya Britania Raya dari Euratom, maka diperlukan undang-undang dan aturan baru untuk membuat regulasi dan juga mengimplementasikan aturan internasional dalam hala pengamanan bahan nuklir. Akta Perlindungan Nuklir 2017-19, yang berkaitan dengan pengunduran diri dari Euratom diajukan ke Parlemen pada Oktober 2017 dan mulai tahapan laporan pada Januari 2018.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Menanggapi pertanyaan terkait keterlibatan Parlemen untuk melakukan pemungutan suara terhadap hasil akhir negosiasi dengan Uni Eropa, Perdana Menteri May menyatakan bahwa prioritasnya adalah untuk segera mewujudkan keinginan rakyat Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa, dan Parlemen akan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan negosiasi dalam prosesnya, namun May juga mengesankan bawa dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Parlemen untuk melakukan pemungutan suara terhadap hasil akhir negosiasi nantinya.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Isu imigrasi dianggap sebagai alasan kedua terkuat yang melatarbelakangi keinginan rakyat Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa. KPMG, lembaga auditor kenamaan dunia melakukan survei terhadap 2000 pekerja asal Eropa yang mencari nafkah di Britania Raya, dengan hasil 55% dari mereka yang bergelar doktor dan 49% dari mereka yang bergelar master mengatakan akan pergi dari Britania Raya atau sedang mempertimbangkannya dengan aktif.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Ekonom Giuseppe Forte dan Jonathan Portes dari "Kings's College" London, dalam makalahnya pada tahun 2017, menyatakan bahwa meskipun arus migrasi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti makro ekonomi dan lainnya, Brexit dan berakhirnya kebijakan kebebasan bergerak akan menghasilkan penurunan tajam dalam hal imigrasi dari negara-negara Area Ekonomi Eropa ke Britania Raya. Portes juga menyatakan pada tahun 2016, "Spektrum opsi kebijakan imigrasi bagi Britania Raya pasca Brexit masih tetap akan luas ... Namun, apabila dilihat dengan akal sehat hampir semua hasil akhir kebijakan tersebut hanya akan berujung pada peningkatan beban regulasi terhadap bisnis, pengurangan arus tenaga kerja baik mereka yang terampil maupun yang tidak terampil, dan peningkatan jumlah tenaga kerja ilegal. Pertanyaan kunci bagi para pembuat kebijakan adalah bagaimana meminimalkan dampak negatif sementara pada saat yang sama menangani tuntutan politik domestik untuk meningkatkan kontrol dalam negeri dengan tetap menjaga hubungan dengan Uni Eropa agar tidak tercipta prasangka buruk terhadap aspek-aspek kunci lainnya dalam negosiasi.​​".
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Brexit juga akan sangat berpengaruh pada sektor kesehatan Britania Raya, dikutip dari New York Times, "Akan sangat sulit dan memakan banyak biaya bagi Pelayanan Kesehatan Nasional (NHS)-yang telah menderita kekurangan banyak staff, kedepannya untuk merekrut perawat, dokter, dan tenaga medis dari Eropa".
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Angka resmi pada Maret 2017 menunjukkan bahwa jumlah imigrasi dari Uni Eropa ke Britania Raya masih tetap melebihi jumlah emigrasi, namun jumlah perbedaan antara imigrasi dan emigrasi tersebut turun jatuh ke titik terendahnya selama tiga tahun. Sebagai contoh, jumlah perawat Uni Eropa yang mendaftar ke NHS turun hingga 96%, dari 1.304 pada Juli 2016 menjadi hanya 46 orang pada April 2017. Hingga saat ini NHS kekurangan sekitar 30.000 perawat di Britania Raya.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Hampir semua ekonom dunia beranggapan bahwa keputusan Britania Raya untuk meninggalkan Uni Eropa akan memberi dampak buruk bagi perekonomian mereka baik dalam jangka menengah maupun panjang. Survei yang dilakukan terhadap para ekonom dunia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Brexit akan berimbas pada penurunan tingkat pendapatan per-kapita Britania Raya. Survei pada literatur mengenai Brexit tahun 2017 juga menunjukkan hal yang senada; "Brexit akan membuat Britania Raya lebih miskin dikarenakan munculnya hambatan-hambatan baru terhadap perdagangan, investasi luar negeri, dan juga imigrasi. Penelitian yang dilakukan pada 2017 berdasarkan pada data ekonomi 2010 menunjukkan bahwasanya "Hampir seluruh daerah Britania Raya lebih rentan terhadap Brexit apabila dibandingkan dengan daerah-daerah di negara lain. Wilayah Republik Irlandia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena perdagangan mereka yang telah terintegrasi dengan Britania Raya sejak lama, namun tingkat kerentanan Republik Irlandia ini sama tingkatannya dengan kerentanan yang dimiliki oleh daerah dengan tingkat kerentanan terendah Britania Raya, seperti London dan bagian utara Skotlandia. Sementara itu, Jerman juga merupakan negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi diantara negara-negara Uni Eropa, dengan tingkat yang rata-rata hanya setengah sampai sepertiga dari kerentanan di Britania Raya. Terdapat alasan geografis ekonomi yang logis apabila melihat tingkat kerentanan di Eropa, dimana Eropa barat dan utara adalah daerah yang paling rentan terhadap Brexit, sedangkan daerah selatan dan timur Eropa hampir tidak terpengaruh sama sekali, setidaknya dalam hal hubungan perdagangan... Secara keseluruhan, Britania Raya jauh lebih rentan terhadap risiko Brexit dibandingkan dengan Uni Eropa.".
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Kebanyakan pakar ekonom, termasuk Kementerian Keuangan Britania Raya, menegaskan bahwa keberadaan Britania Raya di Uni Eropa selama inimemberi efek positif terhadap perdagangan dan maka dengan keluarnya Britania Raya hal itu berarti akan ada efek buruk yang dirasakan pada sektor perdagangan. Berdasarkan pernyataan dari kelompok ekonom Universitas Cambridge, apabila skenario "Hard Brexit" terjadi, maka hanya akan ada sepertiga saja jumlah ekspor Britania Raya yang bebas tarif, kemudian seperempat dari ekspor Britania Raya akan dikenai tarif dan halangan tinggi, dan sisanya akan dikenai tarif ekspor antara 1-10%. Namun bagaimanapun, terdapat ketidakpastian mengenai seberapa besar efek kerugian yang akan diterima Britania Raya, dengan angka perkiraan beragam mulai dari 1 hingga 10 persen dari pendapatan per-kapita Britania Raya.". Angka kerugian ini tergantung pada hasil negosiasi, apakah Britania Raya akan tetap berada pada Pasar Tunggal Eropa, atau membuat kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa, atau hubungan perdagangan keduanya hanya akan diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia yang mana akan sangat merugikan Britania Raya.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada Oktober 2017, Pemerintah Britania Raya dalam hal ini DExEU menerbitkan laporan mengenai dampak ekonomi dari Brexit terhadap 58 industri di Britania Raya, namun DExEU tidak menerangkan secara detail mengenai dampak tersebut. Partai Buruh menuntut adanya akses kebebasan informasi terhadap laporan tersebut, namun DExEU menolak dan mengatakan bahwa untuk memberikan data laporan tersebut kepada khalayak umum dapat menciderai legitimasi proses perancangan kebijakan, dan mereka menginginkan untuk memberikan ruang aman kepada para pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan-kebijakan terkait Brexit. Pada 1 November 2017, Partai Buruh kemudian mengajukan mosi "humble address" kepada Parlemen, meminta agar laporan tersebut dirilis, dan mosi ini disetujui. Pimpinan Parlemen Andrea Leadsom mengatakan bahwa akan terdapat sedikit penundaan untuk menunggu menteri terkait memutuskan bagaimana mekanisme perilisan laporan tersebut tanpa menimbulkan prasangka buruk terhadap negosiasi Brexit.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Setelah referendum, "the Institute of Fiscal Studies" (Institut Ilmu Fiskal) menerbitkan laporan yang didanai oleh Dewan Riset Ekonomi dan Sosial, isi laporan tersebut memperingatkan pemerintah Britania Raya bahwa Britania Raya dapat mengalami kerugian sampai £70 miliar dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi apabila Britania Raya tidak dapat mempertahankan keanggotaannya dalam Pasar Tunggal Eropa, dan kesepakatan baru apapun tetap tidak akan dapat membuat perbedaan apabila mereka kehilangan tempat dalam Pasar Tunggal Eropa tersebut. Berdasarkan artikel dari John Armour, Professor Hukum dan Keuangan Universitas Oxford, "Skenario '"Soft Brexit"' dimana Britania Raya tetap keluar dari Uni Eropa namun tetap tergabung dalam Pasar Tunggal Eropa, merupakan opsi dengan risiko terkecil untuk (distrik pusat bisnis di London) dibandingkan dengan opsi lainnya, karena hal ini akan membuat perusahaan-perusahaan jasa finansial tetap melanjutkan bisnisnya dengan aturan hak paspor yang sama. Dibawah Hard Brexit"'... perusahaan-perusahaan Britania Raya akan merasakan penambahan biaya yang signifikan untuk mengekspor ke Uni Eropa.". Lebih lanjut, John Armour juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan jasa finansial tersebut sebagian besar merupakan perusahaan anak perusahaan dari Amerika Serikat, dimana apabila ""Hard Brexit"" terjadi, maka tidak ada lagi keuntungan yang akan didapat perusahaan-perusahaan ini untuk berbisnis melalui Britania Raya karena perusahaan-perusahaan ini dapat bersaing secara efektif dari New York sama seperti dari London.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ekonom Eropa, Benjamin Born, Gernot Müller, Moritz Schularick, Petr Sedláček, memperlihatkan bahwa sampai kuartal ketiga 2017, kerugian ekonomi yang dialami Britania Raya telah mencapai 1,3% dari GDP Britania Raya. Kerugian kumulatif diperkirakan mencapai 20 miliar pounds, dan akan tumbuh hingga 60 miliar pounds pada akhir 2018. Analisa dari "Financial Times," hingga Desember 2017 efek dari referendum Brexit telah mengurangi pendapatan Britania Raya antara 0,6% sampai 1,3%, yang berarti senilai 350 juta pounds per minggu. Ekonom dari Universitas California, Berkeley, Barry Eichengreen, mengatakan bahwa ketidakpastian yang disebabkan oleh Brexit membuat konsumen dan khalayak umum kehilang kepercayaan diri terhadap pasar dan mengurangi pengeluaran mereka hingga mencapai titik terendah dalam 4 tahun terakhir. Pada November 2017, dilaporkan bahwa bank-bank Eropa telah mengurangi aset mereka yang berhubungan dengan Britania Raya hingga 17%, atau senilai €350 miliar dalam 12 bulan setelah referendum Brexit, dan tren diperkirakan akan terus meningkat hingga Maret 2019, tanggal resmi Brexit.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Prakiraan ekonomi makro jangka pendek yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Inggris dan bank-bank lain terbukti terlalu pesimistis, dampak Brexit dalam jangka setahun setelah referendum terbukti tidak separah apa yang diperkirakan oleh kabanyakan institusi finansial. Penilaian yang diberikan terbukti terlalu melebih-lebihkan asumsi bahwa hasil referendum akan menghasilkan ketidakpastian yang parah dalam pasar finansial dan bisnis. Pada 5 Januari 2017, Andy Haldane, Kepala Ekonom dan Direktur Eksekutif Analisa Moneter dan Statistik Bank Sentral Inggris, mengakui bahwa prediksi yang dikeluarkan pihaknya (Bank Sentral Inggris) mengenai akan adanya penurunan ekonomi yang drastis setelah referendum memang tidak akurat dan mereka justru mencatat adanya kinerja pasar yang kuat setelah referendum, meskipun beberapa pihak mengemukakan adanya kenaikan harga yang terus melonjak melebihi kecepatan kenaikan pendapatan. Haldane juga menambahkan bahwa prakiraan yang dibuatnya hanya akan tidak akurat dalam penilaian jangka pendek, dan untuk dampak jangka panjang, Bank Sentral Inggris masih menduga kuat bahwa Brexit akan berisiko membahayakan pertumbuhan ekonomi Britania Raya. Simon Wren-Lewis, ekonom dari Universitas Oxford mengatakan, "prakiraan ekonomi makro jangka pendek sangat tidak dapat dijadikan pegangan, dan tidak seperti apa yang dilakukan bank, memperkirakan sesuatu yang tidak pasti seperti itu adalah hal yang tidak akan dilakukan oleh kalangan akademisi ekonomi.". Barry Eichengreen menuliskan bahwa di masa lalu para ekonom memiliki peluang sukses yang kecil dalam memberi perkiraan kapan dan kenapa ketidakpastian muncul, dan tidak ada yang tahu seberapa besar dampak dari ketidakpastian tersebut. Jonathan Portes juga mengatakan bahwa prakiraan jangka pendek sangatlah tidak dapat diandalkan ketepatannya, dan dia juga menganalogikan prakiraan ekonomi jangka pendek sebagai prakiraan cuaca, dan prakiraan ekonomi jangka panjang sebagai prakiraan iklim, dengan mengatakan bahwa metodologi untuk memperkirakan efek jangka panjang telah mapan dan kuat, sehingga prakiraan jangka panjang lebih dapat dijadikan sebagai pegangan. Thomas Sampson menambahkan bahwa sangat sulit untuk memprediksikan dampak jangka pendek dari proses transisi Brexit, namun penilaian jangka panjang mengenai apa yang terjadi setelah Brexit lebih dapat diandalkan. Berdasar dari "Financial Times", para ekonom setuju bahwa dampak jangka pendek dari Brexit masih samar dan tidak dapat dipastikan.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Brexit mengharuskan beberapa agensi Uni Eropa yang ditempatkan di Britania Raya untuk berpindah tempat, beberapa diantaranya adalah Agensi Medis Eropa dan Otoritas Perbankan Eropa. Keduanya memiliki pegawai hingga 1000 orang dan akan di relokasi ke Amsterdam dan Paris. Uni Eropa juga sedang mempertimbangkan untuk memindahkan pusat kliring dari perdagangan dengan denominasi euro ke wilayah yurisdiksi Eropa, yang saat ini masih berpusat di London.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Referendum Britania Raya untuk meninggalkan Uni Eropa pada Juni telah menyebabkan kekhawatiran besar di kalangan pendidikan tinggi. Universitas Britania Raya (UUK), Grup Russell, kelompok MillionPlus, dan kelompok pendidikan tinggi lainnya sedari awal telah memnetapkan pilihan untuk tetap tergabung dalam Uni Eropa. Hal ini dikarenakan pendidikan tinggi merupakan salah satu sektor eksportir utama Britania Raya. Laporan dari UUK pada tahun 2015, memperkirakan bahwa sektor ini berkontribusi sebesar £ 10.71 milyar dari pendapatan ekspor pada tahun 2011, atau sekitar 10 persen dari total ekspor jasa layanan di Britania Raya. Lebih jauh lagi, ekspor jasa ini merupakan aset strategis untuk ekonomi, dengan kegiatan penelitian yang sangat penting terhadap inovasi. Pendidikan tinggi juga seringkali menjadi penyedia lapangan pekerjaan utama dalam skala lokal di mana mereka berada. Dalam laporan UUK yang sama, UUK mengklaim bahwa, pendidikan tinggi di Britania Raya menghasilkan £73 miliar pada 2011-12, atau 2,8 persen dari PDB, dan pendidikan tinggi menyumbang 2,7 persen dari lapangan pekerjaan di negara itu. Dengan demikian, ketika UUK mendesak pemerintah untuk mengembangkan kebijakan untuk 'mendukung universitas' agar tetap dapat berkembang pasca Brexit, merupakan kepentingan nasional dan bukan hanya kepentingan sektoral.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Britania Raya sendiri merupakan anggota dari Area Riset Eropa, dan sangat mungkin Britania Raya menginginkan untuk melanjutkan keanggotaannya tersebut. Britania Raya saat ini menerima lebih banyak pendanaan riset dari Uni Eropa daripada Britania Raya menyumbang atau berkontribusi kepada riset di Uni Eropa, dengan institusi pendidikan universitas menerima 10% dari sumber pendanaan riset mereka dari Uni Eropa. Menurut penelitian Ken Mayhew, Professor Edukasi dan Performa Ekonomi Universitas Oxford, pada tahun 2016, Brexit dapat memberikan ancaman pada pendidikan tinggi di Britania Raya, beberapa diantaranya adalah hilangnya pendanaan penelitian dari Uni Eropa, berkurangnya jumlah siswa dari negara-negara Uni Eropa, kemudian hilangnya kemampuan sektor ini untuk mempekerjakan pekerja akademis dari negara-negara Uni Eropa, dan terakhir Brexit akan berdampak pada kemampuan siswa-siswa Britania Raya untuk melanjutkan studi di negara-negara Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Seperti yang telah dinyatakan oleh pemerintah Skotlandia sebelum referendum, Menteri Pertama Skotlandia mengumumkan bahwa pemerintah merencanakan untuk mengadakan referendum kemerdekaan berdasar hasil pemungutan suara sebelumnya yang menyatakan bahwa Skotlandia akan tetap tergabung dalam Uni Eropa sedangkan Inggris dan Wales memilih untuk keluar. Pada Maret 2017, pemimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP), dan Menteri Pertama Nicola Sturgeon meminta referendum kemerdekaan Skotlandia kedua pada 2018 atau 2019 sebelum Britania Raya secara formal meninggalkan Uni Eropa. Perdana Menteri Britania Raya dengan segera menolak permintaan waktu referendum tersebut, tanpa menolak referendum itu sendiri. Referendum Skotlandia telah disetujui oleh Parlemen Skotlandia pada 28 Maret 2017.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada 21 Maret 2018, Parlemen Skotlandia meresmikan Akta Kelanjutan Skotlandia. Akta ini dikeluarkan karena lambatnya negosiasi antara Parlemen Skotlandia dan Pemerintah Britania Raya mengenai pada siapa kekuasaan dalam kebijakan devolusi harus diberikan setelah Britania Raya resmi keluar dari Uni Eropa nantinya. Akta ini memberikan hak kekuasaan pada Parlemen Skotlandia dan mengurangi kekuasaan eksekutif pada saat keluarnya Britania Raya nanti.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Dikutip dari "Financial Times", dengan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa akan menjadikan Britania Raya tidak lagi terlibat dalam 759 perjanjian internasional, yang mana tersebar pada 168 negara non Uni Eropa, dan meliputi perjanjian-perjanjian dalam hal perdagangan nuklir, barang, transportasi, dan kerjasama di bidang-bidang seperti jasa keuangan. Perjanjian-perjanjian ini termasuk dalam perjanjian multilateral berdasarkan konsensus, dimana Britania Raya harus mendekati kembali 132 pihak yang terpisah yang terkait didalamnya. Angka ini belum termasuk (sekitar) 110 perjanjian dalam Organisasi Perdagangan Dunia ataupun Perserikatan Bangsa Bangsa, dan juga "perjanjian-perjanjian sempit/kecil" yang lain, begitu pula kesepakatan sempit tentang lingkungan, kesehatan, penelitian, dan sains yang mana perlu dilakukan negosiasi ulang untuk kesemuanya. Beberapa perjanjian bilateral tambahan, yang berada diluar kerangka Uni Eropa, dapat juga direvisi karena perjanjian tersebut mengacu pada undang-undang Uni Eropa. Beberapa perjanjian sangatlah penting sehingga tidak terpikirkan apabila Britania Raya terlepas dari perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian juga terdapat perjanjian layanan udara yang memungkinkan pesawat Britania Raya mendarat di Amerika, Kanada atau Israel, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir, yang mana kedua sektor ini akan dibahas diluar pembicaraan perdagangan dan harus ditangani secara terpisah.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Hubungan Britania Raya dengan negara anggota Uni Eropa paska Brexit dapat berubah menjadi beberapa bentuk, dalam makalah penelitian yang dihadirkan ke Parlemen Britania Raya di Juli 2013, terdapat beberapa alternatif keanggotaan yang akan memberikan akses pada Britania Raya ke pasar internal Uni Eropa. Salah satunya adalah tetap bergabung pada Area Ekonomi Eropa, kemudian menegosiasikan perjanjian bilateral yang sangat detail seperti layaknya Swiss, atau keluar dari Uni Eropa tanpa ikut bergabung dalam Area Ekonomi Eropa sama sekali dan hanya berdagang dengan Uni Eropa lewat aturan Organisasi Perdagangan Dunia. Besar kemungkinan akan terdapat perjanjian sementara saat Britania Raya keluar dari Uni Eropa, hingga sampai saat perjanjian hubungan yang sebenarnya berlaku. Perjanjian sementara ini akhirnya berlaku setelah pada Maret 2018, pemerintah Britania Raya dan Uni Eropa setuju untuk menerapakan masa transisi sementara terhitung mulai dari tanggal resmi keluarnya Britania Raya, hingga 31 Desember 2020.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Masih terdapat ketidakjelasan mengenai dampak Brexit terhadap perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara (Britania Raya), khususnya dampak ekonomi terhadap masyarakat di pulau tersebut apabila "perbatasan keras" (perbatasan fisik dengan pos perlintasan antar negara yang dijaga dan dikontrol oleh aparat dan juga terdapat infrastruktur bea cukai) diterapkan. Sampai saat ini kedua belah negara masih merupakan anggota dari Uni Eropa, dengan begitu keduanya masih tergabung dalam Serikat Pabean dan Pasar Tunggal Eropa, sehingga terdapat kebebasan bergerak untuk semua warga Uni Eropa didalam Area Perjalanan Bersama dan tidak terdapat bea cukai ataupun kontrol imigrasi di perbatasan kedua belah negara. Pada dasarnya, sejak Perjanjian Jumat Baik tahun 1998 (perjanjian internasional antara Britania Raya dan Republik Irlandia yang termasuk didalamnya perjanjian mengenai Irlandia Utara), perbatasan diantara kedua belah pihak diatur untuk memberi kebebasan bergerak dan ekonomi bagi penduduk di pulau tersebut, sehingga tampak seperti tidak terdapat perbatasan diantara keduanya. Namun nantinya setelah Brexit, perbatasan antara kedua pihak akan menjadi perbatasan darat antara negara anggota Uni Eropa dan negara non Uni Eropa, bukan lagi sekedar perbatasan antara Britania Raya dan Republik Irlandia. Hal ini memungkinkan adanya bentuk perbatasan fisik dengan pos perlintasan yang diatur oleh aparat, keimigrasian, dan bea cukai. Britania Raya dan Uni Eropa setuju bahwa "perbatasan keras" merupakan hal yang tidak mereka inginkan bersama, dan berisiko membahayakan Perjanjian Jumat Baik antara kedua belah negara. Pada Okteber 2016, Pemerintah Britania Raya mengusulkan rencana untuk menerapkan kontrol imigrasi Britania Raya di pelabuhan dan bandara Republik Irlandia, hal ini dimaksudkan untuk mengontrol warga Uni Eropa yang bepergian kesana, dan juga agar memudahkan mereka karena tidak akan lagi diperlukan adanya cek paspor di perbatasan Republik Irlandia, dan Irlandia Utara. Namun rencana ini secara resmi ditolak oleh pihak Republik Irlandia pada 23 Maret 2017. Menyusul hasil dari referendum Brexit, terdapat usulan untuk menyatukan kembali Republik Irlandia dan Irlandia Utara lewat referendum, usulan ini datang dari pimpinan Partai Sinn Féin, Martin McGuinness, dan pada April 2017, Dewan Eropa setuju apabila reunifikasi ini berhasil, Irlandia Utara akan bergabung kembali dengan Uni Eropa.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pada Maret 2018, Britania Raya dan Uni Eropa setuju untuk tetap memasukkan Irlandia Utara dalam Pasar Tunggal Eropa dan Serikat Pabean selama periode transisi hinggga Desember 2018, hal ini dimaksudkan agar tidak tercipta perbatasan keras diantara kedua wilayah. Pemerintah Britania Raya dan Uni Eropa akan bertemu kembali untuk membahas perbatasan Irlandia ini pada Juni 2018 di konferensi Dewan Eropa di Brussel.
Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa
Pimpinan dewan daerah Hauts-de-France, Xavier Bertrand mengatakan pada 2016, "Apabila Britania Raya meninggalkan Uni Eropa, maka perbatasan akan berpindah dari Calais ke Dover. Kita tidak akan terus menjaga perbatasan apabila Britania Raya meninggalkan Uni Eropa,". Pernyataan ini merujuk perjanjian Le Touquet pada 2003 yang mengatur "juxtaposed control" di perbatasan kedua negara, dimana aturan ini membuat pengecekan imigrasi tidak dilakukan di negara tujuan, namun dilakukan di negara asal. Perjanjian Le Touquet sendiri bukan merupakan perjanjian yang diatur dalam Uni Eropa, sehingga mendapat tekanan dari banyak kalangan "euroscpetic" yang tidak setuju apabila perbatasan dikembalikan ke Dover.