Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Norodom Sihanouk
Pada hari tersebut, Sihanouk berada di Moskwa menemui menteri luar negeri Soviet Alexei Kosygin, yang mematahkan berita tentang dirinya. Dari Moskwa, Sihanouk terbang ke Beijing, dimana ia disambut oleh Zhou. Zhou meminta Perdana Menteri Vietnam Utara, Pham Van Dong untuk terbang dari Hanoi ke Beijing dan bertemu dengan Sihanouk. Zhou dan Dong meminta Sihanouk untuk menentang Lon Nol dan memberikannya dukungan keuangan dan militer. Pada 23Maret 1970, Sihanouk mengumumkan pembentukan gerakan pemberontakannya, Front Persatuan Nasional Kamboja (FUNK). Ia mengajak masyarakat Kamboja untuk bergabung dengannya dan dan bertarung melawan pemerintahan Lon Nol. Pasukan Khmer Merah menyiarkan pesan Sihanouk ke seluruh belahan negara Kamboja, yang mengakibatkan unjuk rasa yang menyebabkan tindakan brutal dari pasukan Lon Nol. Beberapa hari kemudian, pada 5Mei 1970, Sihanouk mengumumkan pembentukan pemerintah dalam pengasingan yang dikenal sebagai Pemerintahan Kerajaan Uni Nasional Kamboja (GRUNK), yang membuat negara-negara Komunis yang meliputi Tiongkok, Vietnam Utara, dan Korea Utara untuk memutuskan hubungan dengan rezim Lon Nol. Di Phnom Penh, sebuah pengadilan militer diadakan pada 2Juli 1970, dimana Sihanouk didakwa melakukan pengkhianatan dan korupsi pada masa ia menjabat sebagai Kepala Negara. Setelah pengadilan selama tiga hari, para hakim menerima kedua dakwaan Sihanouk dan menyatakan hukuman mati pada 5Juli 1970.
Norodom Sihanouk
Antara 1970 dan 1975, Sihanouk bermukim di rumah-rumah tamu negara di Beijing dan Pyongyang, yang masing-masing merupakan ibukota pemerintahan Tiongkok dan Korea Utara. Pada Februari 1973, Sihanouk berkunjung ke Hanoi, dimana ia memulai perjalanan panjang dengan Khieu Samphan dan pemimpin Khmer Merah lainnya. Konvoi dilakukan di sepanjang jalur Ho Chi Minh dan mencapai perbatasan Kamboja di Provinsi Stung Treng pada bulan berikutnya. Dari sana, mereka menjelajahi provinsi Stung Treng, Preah Vihear, dan Siem Reap. Sepanjang perjalanannya, Sihanouk menyaksikan pesawat-pesawat Amerika membombardir dalam Operasi Freedom Deal. Di Siem Reap, Sihanouk mengunjungi candi Angkor Wat, Banteay Srei, dan Bayon. Pada Agustus 1973, Sirik Matak menulis sebuah surat terbuka yang meminta Sihanouk untuk mengakhiri Perang Saudara Kamboja dan menyatakan kemungkinan kepulangannya ke negara tersebut. Saat surat tersebut diterima Sihanouk, ia menolak dengan tegas permintaan-permintaan Sirik Matak.
Norodom Sihanouk
Setelah Republik Khmer jatuh ke tangan Khmer Merah pada 17 April 1975, sebuah rezim baru di bawah naungannya, Kamboja Demokratik, dibentuk. Sihanouk dilantik sebagai Kepala Negara-nya, sebuah posisi seremonial. Pada September 1975, Sihanouk kembali ke Kamboja untuk melarung abu ibunya, sebelum kembali ke luar negeri untuk melobi pengakuan diplomatik Kamboja Demokratik. Ia kembali pada 31Desember 1975 dan memimpin sebuah pertemuan untuk membentuk konstitusi Kamboja Demokratik. Pada Februari 1976, Khieu Samphan melakukan sebuah kunjungan ke seluruh belahan negara Kamboja. Sihanouk kaget melihat penggunaan buruh paksa dan pelucutan penduduk yang dilakukan oleh pemerintahan Khmer Merah, yang dikenal sebagai Angkar. Setelah kunjungan tersebut, Sihanouk memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Negara. Angkar awalnya disangkal sebagai alasan pengunduran dirinya, meskipun mereka kemudian mengakuinya pada pertengahan April 1976, yang memuncak pada 2April 1976.
Norodom Sihanouk
Dari masa itu, Sihanouk ditahan di bawah penahanan rumah di istana kerajaan. Pada September 1978, ia dipindahkan ke apartemen lainnya di subperkotaan Phnom Penh, dimana ia tinggal sampai akhir tahun. Sepanjang penahanannya, Sihanouk gagal membuat beberapa permintaan kepada Angkar untuk pergi ke luar negeri. Pada Hari Tahun Baru 1979, Sihanouk pergi dari Phnom Penh ke Sisophon, dimana ia singgah selama tiga hari sampai 5Januari, saat ia kembali ke Phnom Penh. Sihanouk bertemu dengan Pol Pot, yang mengeluarkan rencana Angkar untuk menghantar kembali pasukan Vietnam, yang sejak itu menginvasi bagian timur Kamboja pada Desember 1978. Pada 6Januari 1979, Sihanouk terbang dari Phnom Penh ke Beijing, dimana ia disambut oleh penerus Zhou Enlai, Deng Xiaoping. Tiga hari kemudian, Sihanouk terbang dari Beijing ke New York untuk mendatangi Dewan Keamanan PBB, dimana ia menyatakan bahwa Khmer Merah bertanggung jawab atas terjadinya genosida Kamboja serta pendudukan Vietnam di Kamboja. Sihanouk kemudian meminta suaka kepada Tiongkok setelah dua kali gagal meminta suaka kepada AS dan Perancis.
Norodom Sihanouk
Setelah rezim Khmer Merah lengser, sebuah pemerintahan Kamboja yang didukung oleh Vietnam, Republik Rakyat Kamboja (RRK), didirikan. Pemimpin Tiongkok, Deng Xiaoping, menjadi tak senang dengan pengaruh Vietnam pada pemerintah RRK. Deng mengusulkan kepada Sihanouk agar ia bekerja sama dengan Khmer Merah untuk melengserkan pemerintahan RRK, namun disangkal, karena ia menentang kebijakan genosida yang diterapkan oleh Khmer Merah saat mereka berkuasa. Pada Maret 1981, Sihanouk mendirikan sebuah gerakan pemerontakan FUNCINPEC yang terbagi dalam sebuah pasukan pemerontak kecil yang dikenal sebagai Armée Nationale Sihanoukiste (ANS). Ia memilih In Tam, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Khmer, sebagai ketua komandan ANS. ANS membutuhkan bantuan militer dari Tiongkok, dan Deng mengambil kesempatan untuk meminta Sihanouk bekerja sama dengan Khmer Merah. Sihanouk menyetujuinya, dan memulai perbincangan pada Maret 1981 dengan Khmer Merah dan Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer (FPNRK) yang dipimpin Son Sann pada sebuah gerakan pemberontakan anti-RRK yang bersatu.
Norodom Sihanouk
Setelah beberapa putaran negosiasi yang dimediasikan oleh Deng dan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew, FUNCINPEC, KPNLF, dan Khmer Merah sepakat untuk membentuk Koalisi Pemerintahan Kamboja Demokratik (KPKD) pada Juni 1982. KPKD dikepalai oleh Sihanouk, dan digunakan sebagai pemerintahan dalam pengasingan. Sebagai ketua KPKD, Sihanouk gagal bernegosiasi, pada lima tahun berikutnya, dengan pemerintah Tiongkok untuk membuat sebuah pemukiman politik untuk mengakhiri pendudukan Vietnam di Kamboja. Pada masa tersebut, Sihanouk melantik dua putranya, Norodom Chakrapong dan Norodom Ranariddh, untuk memimpin ANS. Chakrapong dilantik sebagai deputi ketua staf untuk ANS pada Maret 1985, sementara Ranariddh memegang dua jabatan sekaligus yakni ketua komandan dan ketua staf ANS pada Januari 1986, menggantikan Tam. Pada Desember 1987, Perdana Menteri pemerintahan RRK, Hun Sen, pertama kali bertemu dengan Sihanouk untuk membicarakan akhir Perang Kamboja-Vietnam. Pada bulan Juli, menteri luar negeri Indonesia pada waktu itu, Ali Alatas, mengadakan putaran pembicaraan pertama antara empat faksi Kamboja yang berperang yang terdiri dari FUNCINPEC, Khmer Merah, KPNLF, dan pemerintah RRK terkait masa depan Kamboja. Dua putaran pertemuan berikutnya diadakan di Februari dan Mei 1989; karena seluruh acara tersebut diadakan di Istana Bogor, sekitaran Jakarta, acara tersebut dikenal sebagai Jakarta Informal Meetings (JIM).
Norodom Sihanouk
Pada Juli 1989, Ali Alatas bergabung dengan menteri luar negeri Perancis Roland Dumas dalam pembukaan Konferensi Perdamaian Paris, dimana diskusi ditujukan terkait rencana penarikan pasukan Vietnam dan rencana pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Kamboja pada masa mendatang. Pada bulan berikutnya, Sihanouk mengundurkan diri dari jabatan sebagai presiden FUNCINPEC namun masih berada di partia tersebut sebagai anggota biasa. Pada September 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pendirian Dewan Nasional Tertinggi Kamboja (DNTK), sebuah badan administratif yang bertugas untuk mengurusi pengakuan kedaulatan Kamboja untuk sementara waktu sampai pemilihan yang didukung PBB diadakan. Pembentukan DNTK kemudian diratifikasikan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 668. Pada Juli 1991, Sihanouk meninggalkan FUNCINPEC dan terpilih sebagai ketua DNTK.
Norodom Sihanouk
Pada 23 Oktober 1991, Sihanouk memimpin FUNCINPEC, Khmer Merah, KPNLF, dan RRK dalam penandatanganan Perjanjian Perdamaian Perancis. Perjanjian tersebut mengakui DNTK sebagai "perwakilan sah dari kedaulatan Kamboja" dan membuat Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja (OTPBBK) untuk menjabat sebagai pemerintah transisi antara 1992 dan 1993. Sehingga, OTPBBK memberikan mandat kepada pasukan penjaga perdamaian di Kamboja untuk menaungi gencatan senjara dari empat faksi Kamboja yang berperang dan mengadakan pemilihan nasional pada 1993. Sihanouk kemudian kembali ke Phnom Penh pada 14November 1991. Bersama dengan Hun Sen, Sihanouk menaiki sebuah limousine atas terbuka dari Bandar Udara Pochentong di seluruh jalan menuju istana kerajaan, menyapa para penduduk kota yang berada di pinggiran jalan yang menyambut kepulangannya. Pemerintahan OTPBBK dibentuk pada Februari 1992, namun menangguhkan operasi penjaga perdamaiannya karena Khmer Merah menolak untuk bekerjasama dalam gencatan senjata. Sebagai tanggapannya, Sihanouk meminta OTPBBK untuk menendang Khmer Merah dari proses penjagaan perdamaian sebanyak dua kali, pada Juli dan September 1992. Pada masa tersebut, Sihanouk menjalani sebagian besar waktunya dengan tinggal di Siem Reap dan biasanya melakukan perjalanan menggunakan helikopter untuk memantau persiapan pemilihan dalam pangkalan pemberontak KPNLF, FUNCINPEC, dan Khmer Merah.
Norodom Sihanouk
Sihanouk pergi pada November 1992 untuk mendatpakn perawatan medis di Beijing, dimana ia menetap selama enam bulan berikutnya sampai ia pulang ke Kamboja pada Mei 1993, pada malam pemilihan. Saat di Beijing, Sihanouk mengusulkan pemerintahan sistem presidensial untuk Kamboja kepada sekretaris-jenderal PBB saat itu Boutros Boutros-Ghali, namun ditolak setelah mendapatkan pertentangan dari Khmer Merah. Saat pemilihan umum diadakan, FUNCINPEC, yang dikepalai oleh putra Sihanouk Norodom Ranariddh, meraih kemenangan, sementara Partai Rakyat Kamboja (PRK) yang dikepalai oleh Hun Sen menempati urutan kedua. PRK tak senang dengan hasil pemilihannya, dan pada 3Juni 1993 Hun Sen dan Chea Sim memanggil Sihanouk untuk memimpin pemerintah. Sihanouk mengiyakannya, dan mengumumkan pembentukan Pemerintahan Nasional Provisional yang dikepalainya, dengan Hun Sen dan Ranariddh sebagai deputinya. Ranariddh dikagetkan dengan pengumuman Sihanouk, karena ia tidak diberitahu tentang rencana ayahnya, dan bergabung dengan Australia, Tiongkok, Britania Raya, dan Amerika Serikat untuk menentang rencana tersebut. Pada hari berikutnya, Sihanouk mengeluarkan pengumumannya melalui penyiaran radio nasional.
Norodom Sihanouk
Pada 14 Juni 1993, Sihanouk diangkat kembali menjadi kepala negara dalam sesi majelis konstituen yang dikepalai oleh Ranariddh, yang mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kudeta 1970 yang menggulingkan Sihanouk sebagai tindakan "ilegal". Sebagai Kepala Negara, Sihanouk mengganti nama militer Kamboja dengan nama yang dipakai pra-1970, Pasukan Bersenjata Kerajaan Kamboja. Mereka juga menyeluarkan perintah untuk meresmikan penggantian nama negara tersebut dari Negara Kamboja menjadi disingkat "Kamboja", mengangkat kembali Nokor Reach sebagai Lagu Kebangsaan Kamboja dengan beberapa modifikasi kecil pada bagian liriknya, dan rancangan bendera Kamboja pra-1970. Pada masa yang sama, Sihanouk melantik Ranariddh dan Hun Sen menjadi perdana menteri, dengan kekuasaan yang setara. Aransemen tersebut, yang merupakan provisional, diratifikasikan oleh Majelis Konstituen pada 2Juli 1993. Pada 30Agustus 1993 Ranariddh dan Hun Sen bertemu dengan Sihanouk dan mengusulkan dua rancangan konstitusi, yang satu mempertahankan monarki konstitusional yang dikepalai oleh seorang raja, dan yang lainnya sebagai sebuah republik yang dipimpin oleh seorang kepala negara. Sihanouk memilih rancangan yang mempertahankan Kamboja sebagai monarki konstitusional, yang diratifikasi oleh majelis konstituen pada 21September 1993.
Norodom Sihanouk
Konstitusi baru dikeluarkan pada 24 September 1993, dan Sihanouk diangkat kembali menjadi Raja Kamboja. Sebuah pemerintahan koalisi permanen dibentuk antara FUNCINPEC, PKRK dan sebuah partai politik ketiga, Partai Demokratik Liberal Buddhis (PDLB). Sehingga, Sihanouk menjadikan Ranariddh dan Hun Sen masing-masing sebagai Perdana Menteri Pertama dan Kedua. Tak lama setelah itu, Sihanouk pergi ke Beijing, dimana ia menjalani beberapa bulan untuk pengobatan kanker. Pada April 1994, Sihanouk kembali, dan bulan berikutnya memeanggil pemerintah untuk mengadakan pemilihan barusehingga Hhmer mereka bekerja sama dalam pemerintahan. Ranariddh dan Hun Sen menolak usulan tersebut, namun Sihanouk menyetujuinya, dan merencanakan lebih lanjut pemerintahan persatuan nadional yang terdiri dari FUNCINPEC, PRK, dan Khmer Merah yang dikepalainya. Lagi-lagi, kedua perdana menteir mopenolk proposal Sihanouk, dengan menyatakan bahwa tindakan Khmer Merah pada masa lalu membuat proposal tidak realistis. Sihanouk berbalik, dan mengeluarkan rasa tak senang terhadap Hun Sen dan Ranariddh telah menghiraukannya. Seperti kata Norodom Sirivudh dan Julio Jeldres, yang masing-masing adalah adik tirinya dan biografet resminya, peristiwa tersebut menandakan bahwa kemampuan monarki untuk mengendalikan urusan nasional tidaklah mulus, setidaknya dengan para perdana menteri.
Norodom Sihanouk
Pada Juli 1994, salah satu putranya, Norodom Chakrapong, memimpin sebuah upaya kudeta gagal untuk menggulingkan pemerintah. Setelah upaya kudeta tersebut, Chakrapong mengungsi di sebuah hotel di Phnom Penh, namun pasukan pemerintah menemukan persembunyiannya dan mengepung hotel tersebut. Chakrapong meminta Sihanouk, yang bernegosiasi dengan para perwakilan pemerintah untuk mengijinkannya mengasingkan diri ke Malaysia. Pada bulan November, Sirivudh dituduh berencana membunuh Hun Sen dan ditahan. Sihanouk menangguhkan kasus Sirivudh ke markas besar kementerian dalam negeri, dengan menyatakan bahwa rencana pembunuhan rahasia tersebut akan berlanjut bila ia mendekam di penjara. Setelah Sirivudh dipindahkan ke tempat yang lebih aman, Sihanouk menyatakan kepada Hun Sen bahwa Sirivudh telah diasingkan ke Perancis bersama dengan keluarganya, Kemudian, Hun Sen menerima pernyataannya.
Norodom Sihanouk
Hubungan antara dua perdana menteri, Ranariddh dan Hun Sen, meretak dari Maret 1996, ketika Ranariddh menuduh PRK menghalangi proses pembagian jabatan pemerintahan tingkat rendah kepada para anggota FUNCINPEC. Ranariddh mengancam bakal membubarkan pemerintahan koalisi dan mengadakan pemilihan-pemilihan nasional pada tahun yang sama jika permintaannya tidak diwujudkan, yang mempersulit Hun Sen dan para pejabat PRK lainya. Pada bulan berikutnya, Sihanouk memimpin sebuah pertemuan antara beberapa anggota keluarga kerajaan dan pejabat FUNCINPEC senior di Paris. Sihanouk berupaya untuk meredam ketegangan antara FUNCINPEC dan PRK dengan jaminan agar FUNCINPEC tidak akan meninggalkan pemerintahan koalisi dan tak ada perencanaan unsur-unsur balas dendam untuk melengserkan Hun Sen atau PRK. Pada Maret 1997, Sihanouk mengeluarkan keinginannya untuk turun tahta, dengan mengklaim bahwa meningkatnya sentimen anti-loyalis pada masyarakat mengancam keberadaan monarki. Sebagai tanggapannya, Hun Sen memperingati Sihanouk bahwa ia akan mengeluarkan amendemen konstitusional untuk melarang para anggota keluarga kerajaan ikut campur dalam politik jika ia menaati sarannya. Seperti yang Widyono katakan, Sihanouk masih populer dalam pemilihan Kamboja, dan Hun Sen takut bila ia turun tahta dan masuk politik, ia akan memenangkan pemilihan-pemilihan manapun pada masa mendatang, di samping percekcokan politik dengan PRK.
Norodom Sihanouk
Pada Juli 1997, pertikaian memuncak di Phnom Penh antara pasukan infanteri yang secara terpisah bersekutu dengan PRK dan FUNCINPEC, yang berujung pada pelengseran Ranariddh setelah pasukan FUNCINPEC dikalahkan. Sihanouk tidak menganggap Hun Sen mendalangi pertikaian tersebut, namun tetap menyebut pelengseran Ranariddh sebagai sebuah "kudeta", sebuah istilah yang digunakan para anggota FUNCINPEC. Saat Majelis Nasional memilih Ung Huot sebagai Perdana Menteri Pertama untuk menggantikan Ranariddh pada 6Agustus 1997, Sihanouk menyatakan bahwa pelengseran Ranariddh adalah ilegal dan mengeluarkan kembali tawarannya untuk turun tahta, sebuah rancana yang tidak dimateralisasikan. Pada September 1998, Sihanouk mengadakan perbincangan politik di Siem Reap setelah FUNCINPEC dan Partai Sam Rainsy (PSR) mengadakan unjuk rasa melawan pemerintahan yang dipimpin PRK karena melakukan ketidakadilan pada pemilihan umum 1998. Perbincangan tersebut menjadi berantakan pada akhir bulan setelah Hun Sen kabur dari upaya pembunuhan, yang membuatnya menuduh Sam Rainsy sebagai dalangnya. Dua bulan kemudian, pada November 1998, Sihanouk mengadakan perbincangan politik kedua antara PRK dan FUNCINPEC dimana sebuah perjanjian dibuat untuk pemerintahan koalisi lainnya antara PRK dan FUNCINPEC.
Norodom Sihanouk
Sihanouk mengeluarkan sebuah buletin bulanan dimana ia menulis komentar-komentar tentang masalah-masalah politik dan menampilkan foto-foto lama Kamboja pada 1950an dan 1960an. pada 1997, sebuah karakter yang dikenal dengan nama "Ruom Rith" pertama kali muncul dalam buletin bulanannya, yang mengekspresikan komentar-komentar kritikan terhadap Hun Sen dan pemerintahannya. Hun Sen menjadi geram terhadap kritikan-kritikan Ruom Rith, dan setidaknya dua kali pada 1998 dan 2003 meminta Sihanouk untuk berhenti mempublikasikan komentar-komentarnya. Menurut Ranariddh, Ruom Rith merupakan sebuah istilah yang menampilkan rasa egois dari Sihanouk, sebuah klaim yang kemudian dibantah. Pada Juli 2002, Sihanouk mengeluarkan perhatian terhadap absennya provisi-provisi konstitusional yang mendetail atas organisasi tersebut dan memfungsikan dewan tahta Kamboja. Saat Hun Sen menolak tindakan Sihanouk, yang kemudian disusul pada September 2002 dengan ancaman turun tahta, sehingga para anggota dewan tahta melakukan konvensi dan memiliki seorang penguasa monarki baru.
Norodom Sihanouk
Pada Juli 2003, pemilihan umum diadakan kembali, dan dimenangkan PRK. Namun, mereka gagal mendapatkan dua per tiga kursi parlemen, seperti yang diminta oleh konstitusi untuk membentuk sebuah pemerintahan baru. Dua partai runner-up dari pemilihan tersebut, FUNCINPEC dan PSR, mencegah PRK untuk melakukannya. Sehingga, pada Agustus 2003, mereka membawakan pengaduan ke Dewan Konstitusional atas dakwaan pemilihan tak adil. Setelah pengaduan mereka ditolak, FUNCINPEC dan PSR mengancam akan memboikot acara penyumpahan para anggota parlementer. Sihanouk meminta kedua partai tersebut untuk menahan keputusan mereka, dengan menyatakan bahwa ia juga tidak akan memimpin acara tersebut jika mereka tidak tidak memasalahkan keinginan-keinginannya. Kedua partai tersebut kemudian menarik ancaman mereka, dan acara penyumpahan diadakan pada Oktober 2003, dengan dihadiri Sihanouk. PRK, FUNCINPEC, dan PSR mengadakan pembicaraan tambahan pada 2004 untuk mengakhiri kebuntuan politik, namun gagal. Pada masa yang sama, Sihanouk memproposalkan sebuah pemerintahan persatuan yang sama-sama dipimpin oleh para politikus dari seluruh tiga partai politik tersebut, sebuah keputusan yang ditolak Hun Sen dan Ranariddh.
Norodom Sihanouk
Pada 6 Juli 2004 dalam sebuah surat terbuka, Sihanouk mengumumkan rencananya untuk turun tahta. Pada masa yang sama, ia mengkritik Hun Sen dan Ranariddh karena menghiraukan sarannya tentang bagaimana menyelesaikan kebuntuan politik pada tahun lampau. Sementara itu, Hun Sen dan Ranariddh telah bersepakat untuk memperkenalkan sebuah amendemen konstitusional yang disediakan untuk sebuah sistem pemungutan suara terbuka, mengajak para anggota parlementer untuk memiliki menteri-menteri kabinet dan presiden Majelis Nasional dengan tangan terbuka. Sihanouk menolak sistem pemungutan suara terbuka, dan menyuruh Presiden Senat Chea Sim untuk tidak menandatangani amendemen tersebut. Ketika Chea Sim menerima nasihat Sihanouk, ia pergi dari negara tersebut tak lama sebelum Majelis Nasional mengeluarkan suara terhadap amendemen tersebut pada 15Juli. Pada 17Juli 2004, PRK dan FUNCINPEC sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi, meninggalkan PSR sebagai partai oposisi. Pada 6Oktober 2004, Sihanouk menulis sebuah surat panggilan untuk dewan tahta agar menentukan dan memilih seorang pengganti. Senat dan Majelis Nasional mengadakan pertemuan darurat untuk membuat hukum yang memperbolehkan penurunan tahta penguasa monarki. Pada 14Oktober 2004, dewan tahta memutuskan untuk memilih Norodom Sihamoni sebagai penerus Sihanouk. Sihamoni dimahkotai sebagai Raja Kamboja pada 29Oktober 2004.
Norodom Sihanouk
Pada Maret 2005, Sihanouk menuduh Thailand, Laos, dan Vietnam mencaplok wilayah Kamboja, melalui demarkasi perbatasan unilateral telah dilakukan tanpa kehadiran Kamboja. Dua bulan kemudian, Sihanouk membentuk Dewan Nasional Tertinggi Urusan Perbatasan (DNTUP), yang ia kepalai, untuk menangani masalah tersebut. Sementara SRP dan Chea Sim menyatakan dukungan terhadap Sihanouk untuk pembentukan PNTUP, Hun Sen memutuskan untuk membentuk sebuah badan terpisah, Otoritas Nasional Urusan Perbatasan (ONUP), untuk menangani masalah perbatasan, dengan DNTUP hanya menjabat sebagai badan penasehat. Setelah Hun Sen menandatangani sebuah traktat perbatasan dengan Vietnam pada Oktober 2005, Sihanouk membubarkan DNTUP. Pada Agustus 2007, Komite Aksi Kamboja untuk Keadilan dan Kesetaraan, sebuah organisasi non-pemerintah hak asasi manusia yang berbasis di AS, meminta imunitas negara Sihanouk untuk ditingkatkan, sehingga memperbolehkannya untuk mengurusi Dewan Luar Biasa dalam Pengadilan Kamboja (DLBPK). Sihanouk menanggapi permintaan tersebut dengan mengundang pejabat urusan masyarakat DLBPK, Peter Foster, pada sebuah sesi diskusi tentang pengalaman pribadinya pada masa rezim Khmer Merah. Hun Sen dan FUNCINPEC mengkritik permintaan tersebut, dengan menuduh organisasi tersebut tidak sopan. DLBPK kemudian menolak undangan Sihanouk.
Norodom Sihanouk
Pada tahun berikutnya, hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja menjadi keruh karena perebutan klaim awal wilayah di sekitaran Candi Preah Vihear. Sihanouk mengeluarkan sebuah pembelaan pada Juli 2008 yang menyatakan bahwa candi tersebut berarsitektur Khmer dan Mahkamah Internasional menyatakan kekuasaan Kamboja atas candi tersebut pada 1962. Pada Agustus 2009, Sihanouk menyatakan bahwa ia akan berhenti memposting pesan-pesan pada situs web pribadinya karena ia terlalu tua, yang membuatnya kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas pribadinya. Antara 2009 dan 2011, Sihanouk menjalani sebagian besar waktunya di Beijing untuk perawatan medis. Ia tampil di depan publik untuk terakhir kalinya di Phnom Penh pada hari ulang tahunnya yang ke-89 dan peringatan Perjanjian Damai Paris ke-20 pada 30Oktober 2011. Setelah itu, Sihanouk menyatakan keputusannya untuk menetap di Kamboja, namun kembali ke Beijing pada Januari 2012 untuk pengobatan medis lanjutan atas nasihat dokter-dokter Tiongkok-nya.
Norodom Sihanouk
Pada Januari 2012, Sihanouk mengeluarkan sebuah surat untuk menyatakan keinginannya agar dikremasi setelah ia meninggal, dan abunya dimasukkan dalam guci emas. Beberapa bulan kemudian, pada September 2012, Sihanouk berkata bahwa ia tak akan kembali ke Kamboja dari Beijing pada hari ulang tahunnya yang ke-90, dengan alasan kelelahan. Pada 15Oktober 2012, Sihanouk meninggal akibat serangan jantung pada pukul 1:20am, waktu Phnom Penh. Saat berita tersiar, Sihamoni, Hun Sen, dan para pejabat pemerintah lainnya terbang ke Beijing untuk menjenguknya untuk terakhir kalinya. Pemerintah Kamboja mengumumkan masa berkabung resmi selama tujuh hari antara 17Oktober dan 24Oktober 2012, dan bendera-bendera negara diperintahkan untuk dikibarkan sepertiga tiang. Dua hari kemudian, jenazah Sihanouk dibawa dari Beijing menggunakan penerbangan Air China, dan sekitar 1.2juta orang berbaris di jalanan dari bandar udara sampai istana kerajaan untuk menyaksikan datangnya peti mati Sihanouk.