Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Yakub
Dengan melalui jalan pasir dan Sahara yang luas dengan panas mataharinya yang terik dan angin panasnya yang membakar kulit, Yakub meneruskan perjalanan seorang diri, menuju ke Fadan A'ram dimana bapa saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Dan dalam salah satu tempat perhentiannya ia berhenti kerana sudah sangat letih, lalu tertidurlah Yakub dibawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniakan rezeki yang luas, penghidupan yang aman dan damai, keluarga dan anak cucu yang shalih dan berbakti serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya menoleh ke kanan dan ke kiri dan sedarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari sesuia dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang seolah-olah ia memperoleh tenaga baru dan bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak-saudaranya dari pihak ibunya.
Yakub
Tiba pada akhirnya, Yakub di depan pintu gerbang kota Fadan A'ram. Setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang ternak berkeliaran di atas ladang-ladang rumput, burung-burung berterbangan di udara yang cerah dan para penduduk kota hilir mundik mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, dia berhenti sebentar bertanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban barada. Laban seorang kaya-raya yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan perternakan yang terbesar di kota itu tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing seraya berkata kepada Yakub: "Kebetulan sekali, itulah dia anak perempuan Laban, Rahel, yang akan dapat membawa kamu ke rumah ayahnya".
Yakub
Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri seorang gadis yang cantik itu, lalu dengan suara yang terputus-putus seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, Yakub mengenalkan diri, bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Rifqah ibunya, saudara kandung dari ayah si gadis itu, Laban. Diterangkan lagi kepada Rahel, tujuannya datang ke Fadam A'raam dari Kan'aan. Mendengar kata-kata Yakub yang bertujuan hendak menemui ayahnya, Laban, dan untuk menyampaikan pesanan (Ishaq). Maka, dengan senang hati, sikap yang ramah, muka yang manis , Rahel (anak gadis Laban) mempersilakan Yakub mengikutinya balik ke rumah untuk menemui ayahnya ,Laban, iaitu bapa saudara Yakub.
Yakub
Setelah berjumpa, lalu berpeluk-pelukanlah dengan mesranya Laban dengan Yakub, tanda kegembiraan masing-masing. Pertemuan yang tidak disangka-sangka itu dan meneteskan airmata bagi kedua-dua mereka, mengalirlah air mata oleh rasa terharu dan sukcita. Laban bin Batu'il, menyediakan tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya itu, Yakub, yang tiada bezanya dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, dengan senang hatilah Yakub tinggal dirumah Laban seperti rumah sendiri.
Yakub
Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban , Yakub menyampaikan pesanan ayahnya (Ishaq), agar Ishaq dan Laban menjadi besan, dengan menikahkannya kepada salah seorang dari puteri-puterinya. Pesanan tersebut di terima oleh Laban, dia bersetuju akan menikahkan Yakub dengan salah seorang puterinya. Sebagai mas kawin, Yakub harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan penternakan bakal mentuanya selama tujuh tahun. Yakub setuju dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh Laban. Bekerjalah Yakub sebagai seorang pengurus perusahaan penternakan terbesar di kota Fadan A'raam itu.
Yakub
Tujuh tahun telah dilalui oleh Yakub sebagai pekerja dalam perusahaan penternakan Laban. Yakub menagih janji bapa saudaranya, untuk dijadikan sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada Ya'akub, agar menyunting puterinya yang bernama Layya sebagai isteri. Yakub hanya ingin Rahel adik Laiya, kerana Rahel lebih cantik dari Layya. Yakub menyatakan hasrat untuk menikah dengan Rahel, bukan Layya. Laban mengerti keinginan Ya'akub, namun hasrat itu ditolak kerana mengikut adat mereka, kakak harus dikahwinkan dahulu dari adiknya. Laban yang tidak mau mengecewakan hati Yakub, lalu memberi pendapat, agar menerima Layya sebagai isteri pertama. Untuk menikahi Rahel, syarat yang sama juga diberi kepada Yakub, sebelum Yakub dapat memiliki Rahel.
Yakub
Yakub yang sangat hormat kepada bapak saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga sendiri. Malah, Laban melayaninya dengan baik dan menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Lalu, Yakub tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima cadangan bapak saudaranya itu. Pernikahan dengan Layya dilaksanakan, dan perjanjian untuk menikahi Rahel ditandatangani.
Yakub
Begitu masa tujuh tahun kedua berakhir dinikahkanlah Yakub dengan Rahel gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya tatkala ia masuk kota Fadan A'raam. Dengan demikian Nabi Yakub beristerikan dua wanita bersaudara, kakak dan adik, hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu tidak terlarang. Akan tetapi, syariat ini diharamkan oleh Nabi Muhammad S.A.W.
Yakub
Laban memberi hadiah seorang budak untuk menjadi pembantu rumahtangga kepada setiap satu anak perempuannya, Layya dan Rahel. Dan dari kedua isterinya serta kedua budaknya itu Yakub dikurniai dua belas anak, di antaraya Yusuf dan Bunyamin dari Rahel.
Yakub
Kisah Yakub tidak terdapat dalam Al-Quran secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Yakub dalam hubungannya dengan Ibrahim, Yusuf dan nabi lainnya. Bahan kisah ini adalah bersumberkan dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku sejarah.
Nazaruddin Sjamsuddin
Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, MA () adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas memantau jalannya Pemilu di Indonesia untuk periode 2001-2005, dimana Komisi Pemilihan Umum di Indonesia untuk pertama kalinya melakukan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 di bawah pimpinan Nazaruddin Sjamsuddin. Ia mempunyai empat orang anak hasil perkawinannya dengan Nurnida Ishak.
Nazaruddin Sjamsuddin
Setelah menyelesaikan SD, SMP, dan SMA di Aceh, Nazaruddin memasuki Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat (Bagian IPK yang kini dikenal sebagai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Indonesia pada tahun 1963, dan meraih gelar sarjana ilmu politik pada tahun 1970. Tahun-tahun berikutnya ia habiskan di Universitas Monash, Melbourne, Australia, dan memperoleh gelar M.A. dan Ph. D. dalam ilmu politik.
Nazaruddin Sjamsuddin
Karier sebagai pengajar ilmu politik di UI ia rintis sejak 1968 ketika masih sebagai mahasiswa, dan dilanjutkan kembali sepulang kuliah di Australia dan terus mengabdi pada Universitas Indonesia hingga akhirnya diberi gelar Guru Besar dalam ilmu politik pada tahun 1993. Di luar Universitas Indonesia antara lain ia pernah menjadi wartawan dan kemudian Pemimpin Redaksi Indonesia Magazine, peneliti pada Lembaga Riset dan Kebudayaan Nasional (LIPI), dan anggota kelompok kerja pada perlbagai instansi pemerintahan. Pada tahun 1985 ia ikut mendirikan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan pernah menjabat sebagai ketua. Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan BP 7 Pusat, anggota MPR dan Badan Pekerja MPR, dan karier terakhirnya sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2001.
Nazaruddin Sjamsuddin
Di antara karya ilmiah yang telah dihasilkannya, selain sejumlah artikel yang terbit di dalam dan luar negeri, adalah buku PNI dan Kepolitikannya (1984), The Republican Revolt (1985), Integrasi Politik di Indonesia (1989), Pemberontakan Kaum Republik (1990), dan Dinamika Sistem Politik Indonesia (1993). Di antara buku yang disuntingnya terdapat Soekarno, Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktik (1988), Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia (1988, bersama Dr Alfian), dan Profil Budaya Politik Indonesia (1991, bersama Dr Alfian). Pada Maret 2010, Nazaruddin mengeluarkan buku otobiografinya yang berjudul Bukan Tanda Jasa, yang berisi pengalaman hidupnya terutama terkait masa-masa kepemimpinannya di Komisi Pemilihan Umum.
Nazaruddin Sjamsuddin
Meski Pemilihan Umum 2004 dinilai sukses di kalangan internasional, para anggotanya yang kebanyakan berasal dari kalangan akademisi, banyak terseret pada kasus korupsi, yang salah satunya menimpa Nazaruddin Sjamsuddin. Pada 20 Mei 2005, Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di KPU. Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ia dituntut hukuman penjara selama delapan tahun enam bulan, membayar denda sebesar Rp 450 juta, serta mengganti uang negara sebesar Rp 14,193 miliar. Pada 14 Desember 2005 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lalu menjatuhinya hukuman penjara selama tujuh tahun pada 14 Desember 2005. Ia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 300 juta dan membayar uang pengganti Rp 5,03 miliar secara tanggung renteng dengan Hamdani Amin, Kepala Biro Keuangan KPU karena dianggap merugikan negara dalam kasus pengadaan asuransi kecelakaan diri yang dibayarkan untuk para pekerja pemilu.
Nazaruddin Sjamsuddin
Pada 8 Februari 2006, para pengacara Nazaruddin melaporkan Majelis Hakim kepada Komisi Yudisial. Para pengacara tersebut mengatakan bahwa dalam memutus perkara, Majelis Hakim telah melanggar Kode Etik Perilaku Hakim. Antara lain disebutkan bahwa Majelis Hakim telah menyalahi ketentuan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) serta Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan KUHP. Laporan tersebut sampai kini (2011) tidak pernah mendapat tanggapan dari Komisi Yudisial. Nazaruddin bebas bersyarat pada Maret 2008.
Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum
KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.
Komisi Pemilihan Umum
KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.
Komisi Pemilihan Umum
Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.
Komisi Pemilihan Umum
Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.
Komisi Pemilihan Umum
Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Komisi Pemilihan Umum
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
Komisi Pemilihan Umum
Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.
Komisi Pemilihan Umum
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Komisi Pemilihan Umum
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Komisi Pemilihan Umum
Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.
Komisi Pemilihan Umum
Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Komisi Pemilihan Umum
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
Komisi Pemilihan Umum
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.
Komisi Pemilihan Umum
Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.
Komisi Pemilihan Umum
Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :
Komisi Pemilihan Umum
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:
Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.
Komisi Pemilihan Umum
Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.
Komisi Pemilihan Umum
Pada awal 2005, KPU digoyang dengan tuduhan korupsi yang diduga melibatkan beberapa anggotanya, termasuk ketua KPU periode tersebut, Nazaruddin Sjamsuddin.
Selanjutnya setelah 7 (tujuh) peringkat teratas anggota KPU terpilih, disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 9 Oktober 2007. Namun hanya 6 (enam) orang yang dilantik dan diangkat sumpahnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober 2007. Sedangkan pelantikan Prof. Dr. Ir. Syamsulbahri M.S. tertunda karena sempat terlibat persoalan hukum. Selanjutnya, Syamsulbahri dilantik terpisah pada 27 Maret 2008., setelah ia dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur..
Komisi Pemilihan Umum
Berikut ini merupakan daftar 7 anggota KPU yang telah dilantik bersama 5 anggota Bawaslu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis, 12 April 2012:
Nagoya
Lambang kota Nagoya mirip dengan aksara kanji untuk angka delapan. Lambang ini menyerupai gambar stempel "Maruhachi" yang pernah dipakai klan Owari Tokugawa (percabangan klan Tokugawa di Provinsi Owari).
Nagoya
Kota Nagoya terletak di Daratan rendah Nōbi, bagian barat daya Prefektur Aichi. Di bagian barat daya kota terdapat distrik Minato-ku yang merupakan kawasan industri dan Pelabuhan Nagoya. Di sebelah barat distrik Minato-ku terdapat sawah yang luas. Di selatan kota terdapat distrik Minami-ku yang merupakan kawasan industri, sedangkan bagian utara kota (distrik Mizuho-ku) merupakan pusat perbelanjaan.
Nagoya
Nagoya dibagi menjadi 16 distrik ("-ku"):Nagoya dilayani Bandar udara internasional Chūbu Centrair yang terletak di kota Tokoname. Bandar udara Nagoya (Bandar udara Komaki) yang terletak di kota Komaki dan Kasugai hanya melayani penerbangan domestik yang dioperasikan J-Air.
Nagoya
Stasiun Nagoya melayani Tōkaidō Shinkansen dan jaringan kereta api regional yang dioperasikan JR Tōkai, Meitetsu, dan Kintetsu. Nagoya juga memiliki jaringan angkutan cepat yaitu Nagoya Municipal Subway.
Nagoya
Yokohama mengikat hubungan kota kembar dengan:
Saitama
Saitama (さいたま市; -shi) adalah ibu kota dan kota terpadat di Prefektur Saitama di Jepang. Banyak dari warganya yang merupakan komuter ke Tokyo.
Saitama
Kota ini didirikan pada 1 Mei 2001 dan ditetapkan sebagai "kota besar" pada 1 April 2003.
Saitama
Pada 1 Maret 2005, Saitama mempunyai penduduk sebesar 1.180.966 jiwa. Luasnya adalah 217,49 km².
Denis Sassou-Nguesso
Denis Sassou-Nguesso () adalah seorang politikus Kongo yang telah menjadi Presiden Republik Kongo sejak tahun 1997, ia sebelumnya juga pernah menjadi Presiden dari tahun 1979 hingga 1992. Selama periode pertamanya sebagai Presiden, ia memimpin rezim partai tunggal, Partai Buruh Kongo (PCT) selama 12 tahun. Di bawah tekanan berat, ia memperkenalkan sistem multipartai pada tahun 1990 dan kemudian kekuasaan eksekutifnya dilucuti oleh Konferensi Nasional 1991, yang tersisa Presiden hanyalah kepala negara seremonial belaka. Dia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 1992 namun kalah, hanya menempati urutan ketiga.
Denis Sassou-Nguesso
Sassou-Nguesso adalah pemimpin oposisi selama lima tahun sebelum ia kembali berkuasa pada akhir perang saudara Juni-Oktober 1997, di mana pasukan pemberontak menggulingkan Presiden Pascal Lissouba. Setelah masa transisi, ia memenangkan pemilihan presiden 2002, yang tidak memiliki partisipasi oposisi yang berarti, ia kembali terpilih dalam keadaan yang kontroversial pada pemilihan presiden 2009.
Denis Sassou-Nguesso
Sassou Nguesso didukung oleh berbagai partai politik, yang paling penting di antaranya adalah PCT. Dia adalah Presiden dari Komite Sentral PCT.
Denis Sassou-Nguesso
Pada Juni 2007, Sassou-Nguesso, bersama dengan Presiden Gabon, Omar Bongo, sedang diselidiki oleh polisi Perancis karena klaim bahwa ia telah menggelapkan dana publik untuk memperoleh properti mewah di Perancis. Dia telah disebut dalam beberapa tahun terakhir selama penyelidikan kriminal pungutan liar ratusan juta euro oleh Elf Aquitaine, bekas perusahaan minyak milik negara Perancis.
Denis Sassou-Nguesso
Pada bulan Juli 2007, LSM Inggris, Global Witness menerbitkan dokumen yang menunjukkan bahwa putra presiden, Denis Christel Sassou Nguesso, mungkin telah menghabiskan uang ratusan ribu dolar yang mungkin berasal dari penjualan minyak negara itu untuk berbelanja di Paris dan Dubai. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2006 saja, Denis Christel, menghabiskan $ 35.000 untuk pembelian dari desainer seperti Louis Vuitton dan Roberto Cavalli. Upaya yang dilakukan oleh Schillings Solicitors untuk menekan informasi ini gagal dilaksanakan.
Higashihiroshima, Hiroshima
Higashihiroshima berdiri pada tanggal 20 April 1974 sebagai kota ke 12 di Prefektur Hiroshima. Kota ini merupakan hasil penggabungan dari 4 buah kota, yaitu Saijo, Hachihonmatsu, Shiwa, dan Takaya, yang termasuk di dalamnya Kamo-gun.
Higashihiroshima, Hiroshima
Pada saat itu, untuk mencapai tujuan "kota pendidikan dengan harmonisasi antara manusia dan alam," penambahan infrastruktur sosial dan industri telah dilakukan melalui dua proyek pembangunan, yaitu pembangunan Kota Pendidikan Kamo dan Hiroshima "Central Technopolis". Higashihiroshima memulai lagi sebuah tujuan yang lebih panjang untuk pembangunan pada 7 Februari 2005, dengan bergabungnya kota kecil Kurose, kota kecil Fukutomi, kota kecil Kouchi, dan kota kecil Akitsu.
Higashihiroshima, Hiroshima
Kota hasil penggabungan memiliki populasi sekitar 178.000 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 635 km. Kota ini adalah kota penting di bagian tengah dari Prefektur Hiroshima, dengan luas wilayah mencapai 7,5% dari luas wilayah seluruh prefektur.
Higashihiroshima, Hiroshima
Dengan perencanaan konstruksi kota yang baru, sebagai dasar renovasi kota, kesan sebagai kota metropolitan sedang dikembangkan dalam pembentukan "sebuah kota internasional untuk pendidikan dan penelitian yang sedang melebarkan sayapnya ke masa depan."
Higashihiroshima, Hiroshima
Higashihiroshima memiliki lambang berupa dua buah bentuk sayap burung yang juga berbentuk karakter "hi" pada huruf hiragana. Hal ini mengekspresikan harapan untuk kota pendidikan, dikelilingi oleh hijaunya alam, untuk penerbangan Higashihiroshima yang tak terbatas dan pembangunan.
Higashihiroshima, Hiroshima
"Dua ekor burung" tersebut juga pemersatu yang membawa penduduk kota saling memiliki hubungan yang dekat satu sama lain. Ujung yang tajam, yang mana posisinya menimbulkan kesan dada burung, merepresentasikan ujung pena yang merupakan simbol dari pelajar peneliti belajar di kota pendidikan Higashihiroshima.