Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Kabupaten Banggai Kepulauan
Banggai Kepulauan terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau-pulau berukuran sedang dan kecil sejumlah 121, lima diantaranya berukuran sedang, sisanya kecil-kecil bahkan ada yang berwujud batu karang, mencuat ke permukaan. Laut yang mengelilinginya merajut tebaran pulau itu menjadi satu gugusan yang disebut Banggai Kepulauan. Luas hamparan laut di wilayah ini lima kali lipat dibandingkan dengan luas daratannya.
Kabupaten Banggai Kepulauan
Sebagai wilayah kepulauan, laut menjadi sektor utama yang selalu dan harus digeluti. Pasalnya, di sanalah terdapat potensi dan kekayaan alam yang pantas diolah dan diusahakan sebagai penopang kehidupan penduduk Bangkep. Laut yang bagi banyak orang terkesan menakutkan bagi kabupaten ini merupakan harapan. Dari sektor kelautan tahun 2002 ditangkap 11.487 ton ikan. Jika dirupiahkan, nilainya Rp 31,6 miliar. Ini belum transaksi atau tangkapan yang tidak tercatat.
Kabupaten Banggai Kepulauan
Kontribusi perikanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Bangkep tahun 2002 tercatat Rp 33,3 miliar, atau sekitar 6,8 persen dari total kegiatan ekonomi Rp 491,4 miliar. Perkebunan menyumbang 19,4 persen dan tanaman bahan pangan 18,5 persen. Sektor pertanian khususnya perkebunan juga sangat berpotensi, Andalan perkebunan wilayah ini adalah kelapa, cengkeh, kakao, dan jambu mete, serta buah-buahan seperti langsat, durian dan manggis.
Dengan wilayah gografis kepulauan dan laut yang luas, Wilayah Bangkep kaya akan keindahan laut, pantai, dan pulau-pulau kecil yang memesona. Ini tentunya memiliki potensi untuk pengembangan wisata bahari.
Kabupaten Banggai Kepulauan
Untuk mencapai Bangkep dapat menggunakan berbagai jenis transportasi. Untuk perjalanan Ke Banggai Kepulauan ada tiga alternatif yang bisa dipilih, pertama rute : Jakarta-Makasar-Luwuk, kedua rute : Jakarta-Palu-Luwuk, ketiga : Jakarta-Makassar-Kendari-Banggai-Bitung. Rute kedua akan memakan waktu lebih lama dari rute yang pertama. Namun jika ingin lebih cepat dapat melalui rute ketiga dengan KM Sinabung. Karena rute kedua berangkat dari Bandara Cengkareng Jakarta ke Bandara Mutiara Palu tanpa transit, kemudian dari Palu menuju ibukota Kabupaten Banggai Luwuk ditempuh melalui jalan darat (Bus/dengan kendaraan carteran). Memakan waktu kurang lebih 16 jam karena jarak Palu - Luwuk sekitar 350 km. Dari Luwuk ke Pulau Peling, Salakan dengan KMP Lemuru kurang lebih ditempuh 3-4 jam perjalanan. Dari Luwuk ke Pulau Banggai, Banggai dengan KMP Cakalang kurang lebih 6-8 jam perjalanan sedangkan menggunakan "kapal kayu" waktu tempuh antara 8-12 jam. Sedangkan rute ketiga dari Tanjung Priok, Jakarta seminggu sekali pada hari jumat menyinggahi Banggai di Pulau Banggai.
Kabupaten Buol
Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Buol. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.507 km² dan berpenduduk sebanyak 132.352 jiwa (2015).
Kabupaten Buol
Secara geografis, Kabupaten Buol terletak pada 0°35' - 1°20' Lintang Utara dan 120°00' - 122°09' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.507 km², memanjang dari barat ke timur di bagian utara Pulau Sulawesi. Topografi wilayahnya terdiri dari pantai, dataran rendah, perbukitan hingga bergunung-gunung dengan ketinggian mencapai 2.400 meter diatas permukaan air laut terutama bagian selatan.
Kabupaten Buol
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:Jumlah penduduk Pada Tahun 2008 mencapai 117.028 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 25.011, kepadatan rata-rata 3,73 jiwa per km dan laju pertumbuhan 2,35%. Penduduk menurut jenis kelamin adalah laki-laki 56.780 jiwa sedangkan perempuan 52.673 jiwa.
Kabupaten Buol
Jumlah penduduk miskin sebanyak 33,72% atau sebanyak 36.909 jiwa (8.115 rumah tangga) dari total 25.011 Kepala Keluarga.
Kabupaten Buol
Prasarana jalan di Kabupaten Buol sampai dengan tahun 2004 baru mencapai 492.745 km dengan rincian sebagai berikut:
Kabupaten Buol
Transportasi udara di Kabupaten Buol baru dapat disinggahi oleh pesawat dengan kapasitas penumpang 12 orang dengan penerbangan seminggu sekali di Bandar Udara Buol. Transportasi udara terdekat ada dua pilihan, yaitu 390 km ke arah timur terdapat Bandara Jalaluddin Gorontalo dengan penerbangan 3 kali sehari ke Jakarta dan 570 km ke arah barat terdapat Bandara Mutiara Palu. Umumnya masyarakat Buol memilih ke Jalaluddin yang lebih dekat dengan kondisi jalan yang sangat bagus.
Kabupaten Buol
Kapasitas daya tampung pelabuhan di Kabupaten Buol khususnya pelabuhan Lokodidi belum dapat disinggahi oleh kapal-kapal Pelni.Pelabuhan yang disinggahi kapal Pelni terdekat adalah Tolitoli 154 km di sebelah barat Buol. Sedangkan pelabuhan samudera untuk keperluan ekspor terletak 330 km ke arah timur, yakni Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo.
Kabupaten Buol
Jangkauan jaringan telepon saat ini di Kabupaten Buol masih sangat terbatas, hanya terdapat pada wilayah perkantoran.
Kabupaten Buol
Jaringan Listrik di Kabupaten Buol sejak bulan Juni tahun 2010 telah beroperasi 24 jam.
Potensi lahan untuk budidaya perikanan darat Kabupaten Buol menunjukkan belum dimanfaatkannya sumber daya yang tersedia secara optimal. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan kepemilikan sarana produksi terbatas. Sedangkan rendahnya produktifitas berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki petani tambak/kolam dapat diuraikan sebagai berikut:
Kabupaten Buol
Perairan laut di wilayah Kabupaten Buol pada dasarnya adalah Laut Sulawesi yang mencapai sekitar 40.320 km² yang terbentang disepanjang garis pantai yang mempunyai panjang sekitar ± 234.634 km wilayah perairan tersebut memiliki potensi untuk berkembangnya berbagai jenis ikan seperti tuna, cakalang/tongkol, karapu, napoleon serta berbagai jenis ikan lainnya.
Kabupaten Buol
Beberapa potensi tambang yang terdapat di perut bumi Kabupaten Buol dapat dikemukakan sebagai berikut:
Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali (), adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kota Bungku. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 3037,04 km² dan berpenduduk sebanyak 113.132 jiwa pada tahun 2016. Morowali adalah kabupaten terluas ke-10, terpadat ke-9, dan memiliki populasi terbanyak ke-12 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan dan 133 desa/kelurahan. Morowali berbatasan dengan Morowali Utara di bagian barat laut, Sulawesi Selatan di bagian barat dan barat daya, serta Sulawesi Tenggara di bagian timur laut.
Kabupaten Morowali
Mata pencaharian terbesar penduduk kabupaten ini adalah petani. Secara geografis, Kabupaten Morowali terletak di 0131 12 - 0346 48 LS dan antara 12102 24- 12315 36 BT.
Kabupaten Morowali
Nama "Morowali" berasal dari bahasa Suku Wana yang berarti "gemuruh".
Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999. Kabupaten Morowali merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten Morowali dan satu kota yang ada di propinsi Sulawesi Tengah. Sejarah perjuangan untuk melahirkan Kabupaten Morowali sudah lama tumbuh dan menggelora di hati masyarakat. Aspirasi tersebut terus berkembang yang kemudian sampai pada tingkat lahirnya kemampuan politik dari wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD dengan dicetuskannya Resolusi DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah nomor : 1/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada Pemerintah Pusat agar Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) daerah otonom tingkat II, yaitu 2 (dua) Kotamadya dan 9 Kabupaten, salah satu diantaranya adlah Kabupaten Morowali (waktu itu masih disebut Mori Bungku).
Kabupaten Morowali
Sejarah perjuangan panjang ini ternyata tak pernah mengenal akhir, sehingga begitu masa reformasi, peralihan orde baru ke masa reformasi saat ini, di mana kebebasan demokrasi lebih digaungkan sebagai konsep pemerintahan, dengan kemudian diterapkannya konsep pemerintahan desentralisasi, yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah ditingkat Kabupaten, dimana Kabupaten diberi porsi yang lebih besar lagi untuk mengatur daerahnya sendiri. Maka semakin luaslah potensi bagi terbentuknya daerah Kabupaten baru. Oleh karena itu moment ini direspon oleh masyarakat seluruh lapisan di daerah Morowali untuk memperjuangkan kembali aspiral lamanya, yakni pembentukan Kabupaten Poso. Dan akhirnya perjuangan dan aspirasi masyarakat daerah ini berhasil, yakni dengan keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat untuk membentuk daerah Morowali, berdiri sebagai Kabupaten sendiri, yang diberi nama Kabupaten Morowali, berdasarkan hasil pemikiran dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat.
Kabupaten Morowali
Keputusan Pemerintah Pusat untuk membentuk Kabupaten Morowali ini kemudian dituangkan ke dalam UU RI Nomor 51 Tahun 1999. Setelah terbentuknya Kabupaten Morowali, langkah selanjutnya mempersiapkan perangkat wakil rakyat di DPRD dan pemilihan Bupati, Saat ini bupati terpilih pertama yang memimpin secara definitif Kabupaten Morowali adalah Andi Muhammad Abubakar dan Datlin Tamalagi sebagai wakil bupati definitif pertama dan Drs. H. Chaerudin Zen sebagai Sekertaris Kabupaten Morowali.
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Parigi. Kabupaten Parigi Moutong melingkupi sebagian besar dari daerah pantai timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini.
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231 km² dan berpenduduk sebanyak 373.346 jiwa (2006), dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 190.092 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 183.254 jiwa. Bupati yang menjabat saat ini adalah H. Samsurizal Tombolotutu.
Kabupaten Parigi Moutong
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai sejak Tahun 1963 oleh sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Momentum penting pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1965 dengan terbentuknya Yayasan pembangunan wilayah Pantai Timur dengan Akta Notaris Nomor 33 Tahun 1965. Yayasan ini merupakan lembaga pengumpul sekaligus yang mendanai pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Pendiri Ada tiga fase yang manandai lahirnya pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Fase pertama dilaksanakannya rapat oleh partai-partai politik dan seluruh komponen masyarakat Parigi Moutong yang berlangsung di lapangan Toraranga Parigi tahun 1963. Fase kedua, lahirnya memorandum DPRD Kabupaten Donggala tahun 1999 dan fase ketiga. Fase ketga yakni pada hari Minggu tanggal 1 Juli 1999 delegasi pembentukan Kabupaten Parigi Moutong berturut-turut mengadakan audiensi baik dengan Bupati Donggala maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang diterima oleh Sekretaris Provinsi Drs. H. Samijono.
Kabupaten Parigi Moutong
Pada tanggal 11 Maret 2002 dilaksanakan rapat Paripurna pembahasan pembentukan 19 Kabupaten dan tiga Kota di Indonesia, salah satunya yang dibahas dalam rapat Paripurna tersebut adalah pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Puncaknya pada tanggal 10 April 2002 DPR RI mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185. Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2002, Gubernur Sulawesi Tengah Prof. Drs. H Aminudin Ponulele MS melantik Drs H Longki Djanggola, MSi sebagai pejabat Bupati Parigi Moutong di Parigi, ibukota Kabupaten Parigi Moutong.
Kabupaten Parigi Moutong
Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Parigi Moutong memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, dan Provinsi Gorontalo, Selatan - Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Barat - Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Timur -serta Teluk Tomini.
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Parigi Moutong terbagi menjadi 20 kecamatan, yaitu:
Kabupaten Tojo Una-Una
Kabupaten Tojo Una-una adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ampana. Semula kabupaten ini masuk dalam wilayah Kabupaten Poso namun berdasar pada UU No. 32 Tahun 2003 Kabupaten ini berdiri sendiri. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.726 km² dan berpenduduk sebanyak 99.866 jiwa (2000).
Kabupaten Tojo Una-Una
Kabupaten Tojo Una–una terletak pada kordinat 0º 06’ 56” Lintang Selatan sampai 02º 01’41” Lintang Selatan dan 121º 05’ 25” Bujur Timur sampai 123º 06’ 17” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
Topografi wilayah Kabupaten Tojo Una–una umumnya pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan agak landai. Ketinggian wilayah umumnya berada di atas 500 meter dari permukaan laut.
Kemiringan lereng Kabupaten Tojo Una–una dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
Kabupaten Tojo Una-Una
Kabupaten Tojo Una–una dipengaruhi oleh dua musim yang tetap, yakni Musim Barat dan Musim Timur dengan iklim tropis, curah hujan berkisar 1.200-4.100 mm/tahun dan temperaturnya berkisar 17–33 °C, sedangkan kelembaban udara antara 74% - 82% dan kecepatan angin berkisar 3-6 knot. Sungai–sungai besar yang mengalir sepanjang tahun di wilayah Kabupaten Tojo Una–una antara lain Sungai Balingara di perbatasan Kabupaten Tojo Una–una dengan Kabupaten Banggai dan Sungai Malei di perbatasan Kabupaten Tojo Una–una dengan Kabupaten Poso.
Kabupaten Tojo Una-Una
Kabupaten Tojo Una-una mempunyai 12 kecamatan yang terdapat di daratan dan kepulauan, yaitu:
Kabupaten Tolitoli
Kabupaten Tolitoli atau Toli-Toli adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tolitoli. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.079,6 km² dan berpenduduk sebanyak 225.875 Jiwa (2015). Kabupaten Tolitoli sebelumnya bernama Kabupaten Buol Toli-Toli, namun pada tahun 2000 berdasarkan UU No. 51 Tahun 1999, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tolitoli sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Buol sebagai kabupaten hasil pemekaran.
Kabupaten Tolitoli
Nama Toli-toli berasal dari kata "Totolu" yang berarti Tiga. Maksudnya suku bangsa Toli-toli berasal dari tiga manusia kahyangan yang menjelma ke bumi masing-masing melalui Olisan Bulan (Bumbu Emas), Bumbung Lanjat (Puncak Pohon Langsat), dan Ue Saka (Sejenis Rotan). Jelmaan Olisan Bulan dikenal sebagai "Tau Dei Baolan" atau Tamadika Baolan yang menjelma melalui Ue Saka dikenal sebagai Tau Dei Galang atau Tamadika Dei Galang sedangkan seorang putri yang menjelma sebagai Bumbung Lanjat dikenal sebagai "Tau Dei Bumbung Lanjat" atau Boki Bulan. Kemudian "Totolu" berubah menjadi Tontoli sebagaimana tertulis dalam Langge-Contract Tahun 1858 yang di tandatangani pihak Belanda antara Dirk Francois dan Raja Bantilan Safiuddin. Tahun 1918 berubah menjadi Toli-toli seperti dalam penulisan Korte Verklaring yang ditandatangani Raja Mohammad Ali dengan pemerintah Belanda yang berpusat di Nalu.
Kabupaten Tolitoli
Kabupaten Tolitoli berada di utara Pulau Sulawesi dan memiliki ketinggian wilayah antara 0-2500 Mdpl. Wilayah utara merupakan pesisir pantai Laut Sulawesi dan sebagian kecil disebelah barat adalah pesisir pantai Selat Makassar dengan beberapa pulau. Sementara sepanjang batas selatan berupa rangkaian pegunungan bagian dari Pegunungan Bosagong yang memanjang dari barat ke timur. Beberapa puncaknya adalah Gunung Tinombala, Gunung Lante, Gunung Tongkou, Gunung Malino, dll. Terdapat juga Pegunungan Bukii Dako disebelah barat-utara Kabupaten Tolitoli dengan puncaknya Gunung Dako yang sekaligus sebagai Cagar Alam Gunung Dako. Kabupaten Tolitoli memiliki banyak sungai. Sungai utama di Kabupaten Toli-toli diantaranya adalah Sungai Talau, Sungai Tambun, Sungai Kalangkangan, Sungai Salumpaga, Sungai Banagan, dan Sungai Bampaun.
Kabupaten Tolitoli
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:Jumlah penduduk Kabupaten Tolitoli pada tahun 2015 sebanyak 225.875 Jiwa (Laki-laki 115.205 Jiwa dan Perempuan 110.670 Jiwa). Kecamatan paling banyak dan padat penduduknya berada di Kecamatan Baolan yang mencapai 68.875 Jiwa dengan kepadatan 267 Jiwa/ km² sedangkan penduduk terjarang berada di Kecamatan Dako Pamean yaitu 5.180 Jiwa. Berikut rincian jumlah penduduk di Kabupaten Tolitoli:
Kabupaten Tolitoli
"Toli-Toli juga memiliki rencana untuk membangun stasiun televisi bersiaran nasional dan lokal Indonesia, seperti:"
"Tolitoli juga memiliki rencana untuk membangun stasiun radio daerah Indonesia, seperti:"
Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah
Jabar Al-Ahmad Al-Jabar Al Sabah atau Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah atau Amir Sheik Jabir al-Ahmad Al Sabah atau Amir Jaber al-Ahmad al-Jabir Al Sabah () adalah emir Kuwait dari 31 Desember 1977 hingga meninggal dunia pada 15 Januari 2006.
Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah
Pendidikannya dijalani di sekolah privat dan guru pribadi istana. Jabir menjadi Kepala Keamanan Umum di ladang minyak al-Ahmadi tahun 1949. Akhir tahun 1950, ia berurusan dengan perusahaan-perusahaan minyak di berbagai kapasitas. Tahun 1959, ia menjadi Kepala Departemen Keuangan.
Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah
Kemerdekaan Kuwait atau dalam bahasa Arabnya "Dawlat al Kuwayt" pada 19 Juni 1961 dari Britania Raya semakin mengokohkan kariernya. Pada tahun 1962, ia menjadi Menteri Keuangan dan Pewaris Nyata dari tahun 1966. Periode 1965-1978, ia sebagai Perdana Menteri Kuwait. Dia menggantikan sepupunya bernama Sabah al-Salim al-Sabah sebagai Emir Kuwait sejak Desember 1977.
Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah
Setelah Revolusi Islam di Iran dan demonstrasi di antara warga Syiah di Kuwait pada tahun 1979, Jabir lebih membatasi pada kebebasan pers. Setelah mengikuti perkembangan Majelis Nasional untuk mengubah (1981) dan tidak mencapai kata sepakat atas hak-hak menanyakan kemampuan menteri sehingga majelis dibubarkan pada tahun 1986, Jabir tampil sebagai pemimpin yang menentukan.
Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah
Peraturan Jabir atas kejadian-kejadian dramatis banyak sekali, seperti perseteruan internal melalui demokratisasi masyarakat dan kebebasan pers, ekonomi yang tidak stabil, muncul demonstrasi sampai pada upaya pembunuhan terhadap diri sang Jabir. Tetapi, yang paling dramatis adalah serangan Irak tahun 1990. Jabir keluar dari kepemimpinan kenegaraan pada periode 2 Agustus 1990-4 Maret 1991 (lihat Alaa Hussein Ali). Ia diasingkan di Perang Teluk. Kepemimpinannya digantikan oleh Gubernur Irak Ali Hassan al-Majid sebagai Kepala Negara sementara.
Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah
Selama invasi Irak, dia mengungsi ke Arab Saudi dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan. Setelah Irak mundur pada Maret 1991, Jabir kembali ke Kuwait. Selama pengasingannya, ia memperoleh dukungan pemimpin oposisi untuk kembali pada perjanjiannya mengembalikan Majelis Nasional. Ini dilakukan pada tahun 1992.
Amir Jabir al-Ahmad al-Jabir Al Sabah
Hak memberikan suara untuk wanita yang dilakukannya dimantapkan oleh keputusan parlemen (Majelis al ummah) pada 16 Mei 2005. Parlemen menyetujui amendemen Pasal I Undang-undang Pemilu Tahun 1962, dengan memberi hak penuh bagi kaum wanita untuk mencalonkan dan memberi suara. Langkah ini dinilai merupakan reformasi politik yang sangat signifikan. Amendemen undang-undang tersebut mendapat dukungan 35 suara. Sedang, 23 suara parlemen menolak dan satu suara menyatakan abstain. Sebelumnya, pasal I Undang-undang 1962 hanya memberi hak suara dan pencalonan dalam pemilihan umum terhadap lelaki.
Muhammad VI dari Maroko
Raja Muhammad VI () (bahasa Arab: الملك محمد السادس للمغرب) atau dikenal dengan Raja Muhammad bin al-Hassan adalah Raja Maroko saat ini. Ia dinobatkan sebagai raja pada tahun 1999.
Muhammad VI dari Maroko
Raja Muhammad VI adalah Muhammad bin Hassan II dari Maroko bin Muhammad bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Abdurrahman bin Hisyam bin Muhammad bin Abdul Khatib bin Ismail bin Maula Syarif, lahir di Rabat (Maroko pada 21 Agustus 1963 sebagai anak kedua pasangan Raja Hassan II dan Lalla Latifa Hammou dari sebuah keluarga Berber yang penting. Sebelum tampil sebagai raja, ia menyandang gelar Pangeran Mahkota. Ia menerima gelar mahkota kerajaan pada 23 Juli 1999 setelah sang ayah wafat. Raja muda ini segera dikenal sebagai generasi modern yang memimpin kerajaan konstitusional. Raja Muhammad VI mencetuskan kantor Perdana Menteri Moroko.
Tak lama setelah naik tahta, Raja Muhammad VI berpidato mengenai kondisi negara di televisi dan berjanji menghapuskan dan menangani korupsi serta menciptakan pekerjaan dan meningkatkan penanganan hak asasi manusia. Muhammad VI secara umum ditentang oleh gerakan Islam konservatif. Dukungannya untuk pluralisme politik telah membangkitkan kemarahan beberapa kaum fundamentalis.
Muhammad VI dari Maroko
Seri Baginda Raja Muhammad VI memiliki seorang saudara lelaki bernama Pangeran Moulay Rachid dan tiga saudara perempuan masing-masing; Puteri Lalla Meryem, Puteri Lalla Asma, dan Puteri Lalla Hasna. Raja Mohammed VI menikah dengan Salma Benani (Puteri Lalla Salma) yang seorang insinyur komputer dari Fez di Rabat pada 21 Maret 2002. Puteri Lalla Salma langsung diberikan gelar Puteri setelah menjadi istri raja. Keluarga kerajaan ini memiliki seorang anak yaitu Pangeran Mahkota Maulay Hassan yang lahir pada 8 Mei 2003.
Jan Peter Balkenende
Dr. Jan Peter Balkenende atau resminya Jan Pieter Balkenende () adalah Perdana Menteri Belanda sejak 22 Juli 2002 hingga 14 Oktober 2010.
Jan Peter Balkenende
Balkenende memulai kariernya sebagai staf institut penelitian dari Partai "Christen Democratisch Appel" (CDA) dan sebagai anggota Dewan Kota di Amstelveen. Ia kemudian menjadi profesor khusus dalam "Pemikiran Sosial Kristen" di Vrije Universiteit di Amsterdam. Ia pertama kali masuk "Tweede Kamer" (Majelis Rendah) Parlemen Belanda pada 19 Mei 1998, sementara CDA menjadi oposisi. Ia menjadi juru bicara keuangan CDA dan juga terlibat dalam urusan sosial, keadilan, dan urusan dalam negeri. Dalam perannya ini, ia menyarankan pengurangan hutang nasional dan keuangan publik yang sehat.
Jan Peter Balkenende
Ia adalah Ketua CDA terpilih untuk bidang Parlemen pada 1 Oktober 2001 yang menggantikan Jaap de Hoop Scheffer. Pada 3 November 2001, ia diangkat menjadi "lijsttrekker" (urutan pertama dalam daftar calon) untuk CDA pada pemilihan parlementer (Mei 2002). Pemilihan ini menjadi historis ketika Pim Fortuyn, seorang calon dari sayap kanan, ditembak mati dan kampanye pemilihan dihentikan. Hasil pemilihan ini memulihkan posisi CDA sebelumnya sebagai partai politik terbesar di Parlemen Belanda.
Jan Peter Balkenende
Pada 4 Juli 2002, Ratu Beatrix meminta Balkenende untuk membentuk pemerintahan baru, sehubungan dengan mundurnya Perdana Menteri Wim Kok. Kabinet ini dikenal sebagai Balkenende I. Pemerintahan ini (termasuk Partai LPF, partai Pim Fortuyn yang terbunuh) jatuh hanya setelah 86 hari berkuasa karena pertikaian internal LPF yang mengguncangkan pemerintahan. Setelah pemilihan lebih awal pada tahun 2003, Balkenende membentuk kabinet keduanya, Balkenende II, dengan kaum liberal VVD dan liberal progresif D66.
Jan Peter Balkenende
Kembali ke koalisi tengah-kanan. Kebijakan Balkenende dipusatkan pada sekitar pembaruan pelayanan publik Belanda, pengurangan kejahatan, kebijakan imigrasi yang keras, dan pengurangan belanja publik yang besar. Langkah-langkah tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat dan hasil buruk dalam pengumpulan jajak pendapat untuk partai CDA. Sekalipun demikian, partainya tetap merupakan delegasi Belanda terbesar di Parlemen Eropa setelah Pemilihan Eropa, mengalahkan dugaan umum bahwa partainya akan kalah besar di kursi Parlemen. Pada 1 Juli 2004 ia mendapat giliran menjabat presiden Uni Eropa.
Jan Peter Balkenende
Pada 30 Juni 2006, ia mengajukan pembaruan kabinet kepada Ratu Beatrix setelah berhasil membentuk koalisi pemerintahan dengan mayoritas luas di Parlemen Belanda. Ia kemudian memimpin kabinet baru yang mulai aktif pada 7 Juli 2006 (Lihat: Kabinet Ketiga Balkenende).
Jan Peter Balkenende
Balkenende tinggal bersama istrinya, Bianca Hoogendijk, dan anak perempuannya, Amelie, di Capelle aan den IJssel. Ia menyewa sebuah apartemen di Den Haag yang menimbulkan kehebohan politik karena biayanya 9.000 euro sebulan, sementara rumah jabatannya sebagai perdana menteri, Catshuis, direnovasi. Hanya beberapa bulan setelah Balkenende memegang jabatan, lantai pertama Catshuis terbakar, sehingga kembali harus direnovasi.