Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Komando Pasukan Khusus
Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah operasi penumpasan DI/TII, operasi militer PRRI/Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan G30S/PKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timor Timur, operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang-Thailand (Woyla), Operasi GPK di Aceh, operasi pembebasan sandera di Mapenduma, operasi pembebasan sandera perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti: Penyusupan ke pengungsi Vietnam di pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk di kordinasikan dengan pihak Amerika Serikat (CIA), penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli jarak jauh "(long range recce)" di perbatasan Papua nugini.
Komando Pasukan Khusus
Pada tanggal 16 April 1952, Kolonel A.E. Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi (Kesko TT). Ide pembentukan kesatuan komando ini berasal dari pengalamannya menumpas gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku. Saat itu A.E. Kawilarang bersama Letkol Slamet Riyadi (Brigjen Anumerta) merasa kesulitan menghadapi pasukan komando RMS. A.E. Kawilarang bercita-cita untuk mendirikan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat.
Komando Pasukan Khusus
Komandan pertama saat itu adalah Idjon Djanbi. Idjon Djanbi adalah mantan kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada, yang memiliki nama asli Kapten Rokus Bernardus Visser. Pada tanggal 9 Februari 1953, Kesko TT dialihkan dari Siliwangi dan langsung berada di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Komando Pasukan Khusus
Pada tanggal 18 Maret 1953 Mabes ABRI mengambil alih dari komando Siliwangi dan kemudian mengubah namanya menjadi Korps Komando Angkatan Darat (KKAD).
Komando Pasukan Khusus
Tanggal 25 Juli 1955 organisasi KKAD ditingkatkan menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang tetap dipimpin oleh Mochamad Idjon Djanbi.
Komando Pasukan Khusus
Tahun 1959 unsur-unsur tempur dipindahkan ke Cijantung, di timur Jakarta. Dan pada tahun 1959 itu pula Kepanjangan RPKAD diubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Saat itu organisasi militer itu telah dipimpin oleh Mayor Kaharuddin Nasution.
Komando Pasukan Khusus
Pada saat operasi penumpasan DI/TII, komandan pertama, Mayor Idjon Djanbi terluka, dan akhirnya digantikan oleh Mayor RE Djailani.
Komando Pasukan Khusus
Pada tanggal 12 Desember 1966, RPKAD berubah pula menjadi Pusat Pasukan Khusus AD (Puspassus AD). Nama Puspassus AD ini hanya bertahan selama lima tahun.
Sebenarnya hingga tahun 1963, RPKAD terdiri dari dua batalyon, yaitu batalyon 1 dan batalyon 2, kesemuanya bermarkas di Jakarta. Ketika, batalyon 1 dikerahkan ke Lumbis dan Long Bawan, saat konfrontasi dengan Malaysia, sedangkan batalyon 2 juga mengalami penderitaan juga di Kuching, Malaysia. Personel nyata RPKAD saat itu tak lebih dari 1 Batalyon, hal ini membuat komandan RPKAD saat itu, Letnan Kolonel Sarwo Edhie -karena kedekatannya pribadi dengan Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, meminta penambahan personel dari 2 batalyon Banteng di Jawa Tengah. Saat menumpas DI/TII di Jawa Tengah, Ahmad Yani membentuk operasi "Gerakan Banteng Negara" (GBN)yang sering disebut Batalyon Banteng Raiders. Ahmad Yani menyanggupi dan memberikan Batalyon 441"Banteng Raider III", Jatingaleh, Semarang dan Batalyon Lintas Udara 436 "Banteng Raider I", Magelang. Melalui rekrutmen dan seleksi latihan Raider di Bruno Purworejo dan latihan Komando di Batujajar maka Batalyon 441 "Banteng Raider III" ditahbiskan sebagai Batalyon 3 RPKAD (Tri Budhi Maha Sakti) di akhir tahun 1963. Menyusul kemudian Batalyon Lintas Udara 436 "Banteng Raider I", Magelang menjadi Batalyon 2 menggantikan batalyon 2 lama yang kekurangan tenaga di pertengahan 1965. Perbedaan yang mencolok adalah prajurit RPKAD pada Batalyon-1 dan 2 awal di Cijantung diambil dari seleksi anak-anak muda (sipil) sementara pada Batalyon-2 dan 3 seleksi prajurit RPKAD diambil dari prajurit "jadi" yang sudah mempunyai "jam terbang" dan pengalaman dalam operasi - operasi militer. Sedangkan Batalyon 454 "Banteng Raider II" tetap menjadi batalyon di bawah naungan Kodam Diponegoro. Batalyon ini kelak berpetualang di Jakarta dan terlibat tembak menembak dengan Batalyon 1 RPKAD di Hek. (Bekas markas Yon-3 RPKAD kini digunakan sebagai Yon Arhanudse 15, Semarang. Bekas markas Yon-2 RPKAD Magelang sekarang Rindam IV/Diponegoro. Batalyon-454 berubah menjadi Yonif-401/BR (Banteng Raiders ) kini Yonif Raider 400/Banteng Raider berkedudukan di Srondol, Semarang).
Komando Pasukan Khusus
Tanggal 17 Februari 1971, resimen tersebut kemudian diberi nama Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha).
Komando Pasukan Khusus
Dalam operasi di Timor Timur pasukan ini memainkan peran sejak awal. Mereka melakukan operasi khusus guna mendorong integrasi Timtim dengan Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan ini merupakan angkatan utama yang pertama ke Dili. Pasukan ini ditugaskan untuk mengamankan lapangan udara. Sementara Angkatan Laut dan Angkatan Udara mengamankan kota. Semenjak saat itu peran pasukan ini terus berlanjut dan membentuk sebagian dari kekuatan udara yang bergerak (mobile) untuk memburu tokoh Fretilin, Nicolau dos Reis Lobato pada Desember 1978.
Prestasi yang melambungkan nama Kopassandha adalah saat melakukan operasi pembebasan sandera yaitu para awak dan penumpang pesawat DC-9 Woyla Garuda Indonesian Airways yang dibajak oleh lima orang yang mengaku berasal dari kelompok ekstremis Islam "Komando Jihad" yang dipimpin Imran bin Muhammad Zein, 28 Maret 1981. Pesawat yang tengah menerbangi rute Palembang-Medan itu sempat didaratkan di Penang, Malaysia dan akhirnya mendarat di Bandara Don Mueang, Bangkok. Di bawah pimpinan Letkol Sintong Panjaitan, pasukan Kopassandha mampu membebaskan seluruh sandera dan menembak mati semua pelaku pembajakan. Korban yang jatuh dari operasi ini adalah Capa (anumerta) Achmad Kirang yang meninggal tertembak pembajak serta pilot Kapten Herman Rante yang juga ditembak oleh pembajak. Imran bin Muhammad Zein ditangkap dalam peristiwa tersebut dan dijatuhi hukuman mati.
Komando Pasukan Khusus
Pada tahun 1992 menangkap penerus Lobato, Xanana Gusmao, yang bersembunyi di Dili bersama pendukungnya.
Komando Pasukan Khusus
Dengan adanya reorganisasi di tubuh ABRI, sejak tanggal 26 Desember 1986, nama Kopassandha berubah menjadi Komando Pasukan Khusus yang lebih terkenal dengan nama Kopassus hingga kini.
Komando Pasukan Khusus
ABRI selanjutnya melakukan penataan kembali terhadap grup di kesatuan Kopassus. Sehingga wadah kesatuan dan pendidikan digabungkan menjadi Grup 1, Grup 2, Grup 3/Pusdik Pasuss, serta Detasemen 81.
Komando Pasukan Khusus
Sejak tanggal 25 Juni 1996 Kopasuss melakukan reorganisasi dan pengembangan grup dari tiga Grup menjadi lima Grup.
Komando Pasukan Khusus
Detasemen 81, unit anti teroris Kopassus, ditiadakan dan diintegrasikan ke grup-grup tadi.
Sebutan bagi pemimpin Kopassus juga ditingkatkan dari Komandan Kopassus yang berpangkat Brigjen menjadi Komandan Jendral ("Danjen") Kopassus yang berpangkat Mayjen bersamaan dengan reorganisasi ini.
Komando Pasukan Khusus
Struktur organisasi Kopassus berbeda dengan satuan infanteri pada umumnya. Meski dari segi korps, para anggota Kopassus pada umumnya berasal dari Korps Infanteri, namun sesuai dengan sifatnya yang khusus, maka Kopassus menciptakan strukturnya sendiri, yang berbeda dengan satuan infanteri lainnya.
Komando Pasukan Khusus
Kopassus sengaja untuk tidak terikat pada ukuran umum satuan infanteri, hal ini tampak pada satuan mereka yang disebut Grup. Penggunaan istilah Grup bertujuan agar satuan yang dimiliki mereka terhindar dari standar ukuran satuan infanteri pada umumnya (misalnya Brigade). Dengan satuan ini, Kopassus dapat fleksibel dalam menentukan jumlah personel, bisa lebih banyak dari ukuran brigade (sekitar 5000 personel), atau lebih sedikit.
Komando Pasukan Khusus
Secara garis besar satuan dalam Kopassus dibagi dalam lima Grup, yaitu:
Komando Pasukan Khusus
Kecuali Pusdikpassus, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, Grup-Grup lain memiliki fungsi operasional (tempur). Dengan demikian struktur Pusdikpassus berbeda dengan Grup-Grup lainnya. Masing-masing Grup (kecuali Pusdikpassus), dibagi lagi dalam batalyon, misalnya: Yon 11, 12, 13 dan 14 (dari Grup 1), serta Yon 21, 22 dan 23 (dari Grup 2).
Komando Pasukan Khusus
Karena Kopassus merupakan pasukan khusus, maka dalam melaksanakan operasi tempur, jumlah personel yang terlibat relatif sedikit, tidak sebanyak jumlah personel infanteri biasa, dengan kata lain tidak menggunakan ukuran konvensional mulai dari peleton hingga batalyon. Kopassus jarang sekali (mungkin tidak pernah) melakukan operasi dengan melibatkan kekuatan satu batalyon sekaligus.
Komando Pasukan Khusus
Karena berbeda dengan satuan pada umumnya, satuan di bawah batalyon bukan disebut kompi, tetapi detasemen, unit atau tim. Kopassus jarang melibatkan personel yang banyak dalam suatu operasi. Supaya tidak terikat dengan ukuran baku pada kompi atau peleton, maka Kopassus perlu memiliki sebutan tersendiri bagi satuannya, agar lebih fleksibel.Saat ini, Kopassus di pimpin oleh seorang Komandan Jenderal (Danjen) yang berpangkat Mayor Jenderal. Saat ini jabatan Danjen diduduki oleh Mayjen TNI Eko Margiyono.
Komando Pasukan Khusus
Nama besar dan citra yang disandang Kopassus sejak didirikannya menyebabkan banyaknya pihak yang menarik-narik Kopassus untuk masuk kedalam kegiatan bernuansa politis. Kopassus sejak dulu telah menjadi tempat persemaian perwira-perwira muda potensial, yang kelak mengisi pos-pos jabatan pimpinan TNI. Nama-nama seperti Benny Moerdani, Sintong Panjaitan, Yunus Yosfiah, Agum Gumelar, Hendropriyono, Prabowo Subianto, dan lain-lain, adalah perwira-perwira yang sudah dikenal publik, saat mereka masih berpangkat Kapten atau Mayor, berkat prestasi mereka di lapangan.
Komando Pasukan Khusus
Kopassus juga kerap dituding oleh LSM dan media Barat (dan sebagian terbukti, dan penyelesaiannya tidak jelas sampai hari ini) melakukan serangkaian pelanggaran HAM di Aceh, Papua, Timor Timur, dan Jakarta (lihat bagian Kasus penculikan aktivis reformasi). Masalah HAM inilah yang sempat membuat pasukan khusus Australia tidak lagi berlatih dengan Kopassus selama beberapa tahun, sebelum kembali diadakan pada saat ini.
Komando Pasukan Khusus
Pada tahun 1998, nama Kopassus sempat tercoreng berkaitan dengan aktivitas Tim Mawar yang dituding bertanggung jawab terhadap kegiatan penculikan dan penghilangan nyawa beberapa aktivis pro demokrasi. Nama Kopassus kembali tercoreng setelah Peristiwa Mei 1998, ketika banyak hasil penelitian tim pencari fakta independen menemukan adanya organisasi terstruktur rapi dalam militer yang dengan sengaja dan maksud tertentu menyulut kerusuhan massa di Jakarta dan Surakarta (kedua kota tersebut secara kebetulan adalah daerah basis/markas Kopassus, yaitu Cijantung-Jakarta dan Kandang Menjangan-Surakarta). Pada 2007 masalah Tim Mawar ini kembali mencuat ke permukaan melihat kenyataan bahwa 11 tentara yang terlibat (6 di antaranya dipecat pada 1999), ternyata tidak jadi dipecat tetapi tetap meniti karier, naik pangkat dan beberapa diketahui memegang posisi-posisi penting seperti Dandim dengan pangkat kolonel. Panglima TNI menyatakan hanya 1 dari 6 perwira tersebut yang benar-benar dipecat.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ABRI merupakan singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI dipimpin oleh seorang Panglima ABRI (Pangab) yang membawahi empat institusi yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Setelah Reformasi pada tahun 1998, MPR telah menetapkan pemisahan tugas antara Tentara dengan Polisi. Ketiga angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki fungsi untuk Pertahanan negara, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia menjadi institusi yang memiliki kedudukan di bawah Presiden Republik Indonesia yang memiliki fungsi untuk penegak hukum, ketertiban, dan keamanan negara.
Mayor Jenderal
Mayor Jenderal adalah pangkat perwira militer di golongan perwira tinggi satu tingkat di atas Brigadir Jenderal dan satu tingkat di bawah Letnan Jenderal. Istilah tersebut diambil dari pangkat Sersan Mayor Jenderal. Seorang Mayor Jenderal (Mayjen) termasuk dalam jajaran perwira tinggi, biasanya satu tingkat di atas Brigadir Jenderal, dan satu tingkat di bawah Letnan Jenderal.
Mayor Jenderal
Di beberapa negara yang tidak menggunakan pangkat Brigadir Jenderal (sebagian Eropa Timur dan Rusia), maka Mayor Jenderal merupakan pangkat terendah perwira tinggi ("Jenderal Bintang 1") diikuti oleh Letnan Jenderal (Bintang 2), Kolonel Jenderal (Bintang 3), dan Jenderal (Bintang 4).
Mayor Jenderal
Pangkat Mayor Jenderal digunakan sebagai pangkat perwira tinggi berbintang dua. Digunakan oleh TNI-AD dan Korps Marinir (TNI-AL).
Mayor Jenderal
Di TNI-AD, pangkat ini biasanya digunakan dalam jabatan Panglima Kodam, serta jenjang jabatan lainnya yang setara. Sedangkan di Korps Marinir, pangkat ini adalah pangkat tertinggi yang dapat diraih oleh anggota Korps Marinir, kecuali pangkat yang diberikan secara khusus seperti kepada Letnan Jenderal (Mar) Ali Sadikin. Hal ini tidak benar sepenuhnya, karena banyak prajurit Marinir yang juga mencapai pangkat bintang tiga (Letnan Jenderal KKO/Mar.), diantaranya Hartono, Kahpi Suriadiredja, Safzen Noerdin, Alfan Baharuddin).
Mayor Jenderal
Perwira tinggi berbintang dua di TNI-AL (selain Korps Marinir) digunakan pangkat Laksamana Muda dan di TNI-AU adalah Marsekal Muda.
Mayor Jenderal
Dalam sejarah TNI Angkatan Darat. banyak Pewira TNI Angkatan Darat yang diberi kehormatan untuk menggunakan pangkat ini. diantaranya adalah:
Brigadir Jenderal
Brigadir Jenderal (sering disingkat Brigjen) adalah pangkat perwira di golongan perwira tinggi yang terendah. Pangkat ini di atas pangkat Kolonel dan di bawah pangkat Mayor Jenderal.
Brigadir Jenderal
Di beberapa negara bekas Uni Soviet seperti Rusia, Ukraina, Belarus, Georgia, Kazakhstan, serta 2 negara komunis, Vietnam dan Korea Utara, menggunakan pangkat Mayor Jenderal (dengan bintang satu) sebagai pal (bintang empat).
Brigadir Jenderal
Penggunaan pangkat "brigadir jenderal" dapat dilacak ke asalnya dari militer di Eropa, di mana seorang Brigadir Jenderal (disederhanakan menjadi "Brigadir"), mengomandoi sebuah Brigade di lapangan. Pangkat ini menyebar ke seluruh dunia pada abad ke-18 oleh Amerika Serikat, serta Kerajaan Britania Raya.
Brigadir Jenderal
Di banyak angkatan laut, Brigadir Jenderal setaraf dengan pangkat Commodore, walaupun di beberapa negara digunakan pula pangkat Rear Admiral.
Brigadir Jenderal
Brigadir Jenderal adalah pangkat terendah perwira tinggi di TNI Angkatan Darat, selain itu "Brigadir Jenderal" dipakai pula oleh Korps Marinir, TNI Angkatan Laut. Penyandang pangkat ini mengenakan tanda pangkat dengan satu bintang. Pangkat ini setara dengan Laksamana Pertama di TNI Angkatan Laut (selain Korps Marinir) dan Marsekal Pertama di TNI Angkatan Udara.
Letnan Jenderal
Letnan Jenderal (sering disingkat Letjen) adalah pangkat perwira tinggi satu tingkat di bawah Jenderal dan satu tingkat di atas Mayor Jenderal. Istilah letnan jenderal berasal dari Abad pertengahan di mana pangkat Letnan Jenderal merupakan orang kedua yang memegang komando di lapangan tempur, ia biasanya berada di bawah Kapten Jenderal.
Letnan Jenderal
Letnan Jenderal biasanya adalah pangkat yang berada satu tingkat di bawah Jenderal, dan satu tingkat di atas Mayor Jenderal. Letnan lebih tinggi daripada mayor karena asal mula pangkat Mayor Jenderal berasal dari istilah Sersan Mayor Jenderal; Letnan lebih tinggi daripada Sersan Mayor.
Letnan Jenderal
Di beberapa negara Eropa Timur, seperti Rusia, pangkat Letnan Jenderal merupakan pangkat jenderal berbintang dua, sedangkan pangkat jenderal berbintang tiga adalah Kolonel Jenderal.
Letnan Jenderal
Pangkat Letnan Jenderal digunakan sebagai pangkat perwira tinggi berbintang tiga. Digunakan hanya oleh TNI AD, jabatan yang mensyaratkan pangkat ini di antaranya adalah Panglima Kostrad serta KSAD (Letjen senior).
Letnan Jenderal
Perwira tinggi berbintang tiga di TNI AL dinamakan Laksamana Madya (kecuali Korps Marinir tetap memakai sebutan Letnan Jenderal Marinir) dan di TNI AU adalah Marsekal Madya.
Letnan Jenderal
TNI Angkatan Darat
Letnan Jenderal
Berikut daftar perwira tinggi bintang tiga Korps Marinir
Wali kota
Wali Kota atau walikota merujuk kepada seorang politikus yang bertindak sebagai pemimpin dari sebuah kota.
Wali kota
Di Indonesia, Wali Kota adalah Kepala Daerah untuk daerah Kota atau Kota madya. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Pada dasarnya, Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Wali Kota melalui Pilkada. Wali kota merupakan jabatan politis, dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan mengenai kepala daerah dan wakil kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Wali kota
Seorang Wali Kota umumnya dibantu dan berpasangan dengan seorang Wakil Wali Kota. Wakil Wali kota juga merupakan jabatan politis, tetapi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non-Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali kota penentuan jumlah Wakil Wali kota (Wawali) berlaku ketentuan sebagai berikut:Dalam hal Wakil Wali Kota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Wali kota mengusulkan calon Wakil Wali kota kepada Mendagri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur. Setelah dilakukan verifikasi paling lama 4 (empat) hari kerja, Mendagri akan menyampaikan pengesahan pengangkatan Wakil Wali kota yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan Pasal PP No.102/2014 Pasal 9 Ayat (1,2), Pengangkatan Wakil Bupati dan Wakil Wali kota ditetapkan dengan Keputusan Mendagri.
Wali kota
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi;Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan, antara lain;dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”).
Ad hoc
Ad hoc adalah sebuah istilah dari bahasa Latin yang populer dipakai dalam bidang keorganisasian atau penelitian. Istilah ini memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja" atau sesuatu yang "diimprovisasi". Contoh: "Komisi "ad hoc" DPR".
Ad hoc
Ad hoc adalah menerangkan suatu panitia/organisasi yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Panitia ad hoc biasanya dibentuk untuk mempersiapkan pendirian suatu badan atau organisasi yang sangat memerlukan penanganan panitia khusus tadi. Mungkin juga panitia khusus ini dibentuk untuk segera menyelesaikan suatu masalah yang ada
dalam suatu organisasi atau suatu persidangan. Misalnya, sebelum terbentuknya ASEAN (1967), dibentuk panitia khusus yang tugasnya antara lain mempersiapkan
dan merencanakan suatu bentuk kerja sama antar negara di kawasan Asia Tenggara non- komunis dibidang ekonomi dan kebudayaan.
Ad hoc
Melalui persiapan dan rencana yang telah dikerjakan oleh panitia khusus (ad hoc committee) ini, terbentuklah ASEAN seperti sekarang ini. Di dalam ketatanegaraan RI, dikenal pula Panitia Ad Hoc MPR yang dibentuk oleh Badan Pekerja MPR (BP MPR); tugasnya membantu memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan Ketetapan-ketetapan MPR. Keanggotaan Panitia Ad Hoc MPR ini diusahakan sejauh mungkin mencerminkan fraksi-fraksi majelis agar kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada terwakili, sehingga MPR sebagai wakil rakyat tampak pula dalam panitia ini, meskipun susunannya tidak terikat oleh perimbangan
jumlah anggota fraksi dalam majelis. Selama ini dikenal dua Panitia Ad Hoc, yakni Panitia Ad Hoc I yang membahas rancangan Ketetapan tentang GBHN, dan Panitia Ad Hoc II yang membahas rancangan Ketetapan non GBHN. Namun demikian tidak berarti bahwa dengan pembentukan Panitia Ad Hoc ini, perbedaan atau pun
permasalahan yang berkaitan dengan Ketetapan MPR telah selesai.
Peribahasa Belanda
Ini adalah sebuah daftar ungkapan bahasa Belanda: peribahasa ("spreekwoord"), pepatah ("gezegde") dan ungkapan-ungkapan lainnya.
Peribahasa Belanda
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
----
Lihat pula:
Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Kepangkatan di Tentara Nasional Indonesia adalah susunan sebutan dan keselarasan jenjang pangkat militer dalam Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara mulai dari tingkat yang tertinggi (Perwira), Bintara, hingga yang terendah (Tamtama). Setiap prajurit diberikan pangkat sesuai dengan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan. Saya banga dengan TNI
Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Jenjang kepangkatan TNI dimulai saat masih bernama Tentara Keamanan Rakyat. Dari saat dibentuk hingga saat ini, jenjang kepangkatan TNI sudah mengalami beberapa kali perubahan nama pangkat dan jenjangnya.
Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Pengaturan pangkat dimulai sejak TNI masih bernama TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Berdasarkan Surat Perintah Kepala Markas Tertinggi TKR (MTTKR) tanggal 5 November 1945 yang ditandatangani oleh Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Markas Besar Umum, dikeluarkan sebuah maklumat yang mengatur dan menginstruksikan tentang seragam dan tanda-tanda Tentara Keamanan Rakyat. Karena suasana saat itu masih sangat kekurangan, MTTKR memerintahkan para komandan di Jawa dan Madura untuk memperlengkapi sendiri seragam-seragam untuk para prajurit. Dalam maklumat tersebut diperintahkan bahwa warna seragam tidak diharuskan sama, tetapi tanda pangkat kemiliteran diharuskan sama di seluruh barisan TKR.
Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Sejak dikeluarkannya maklumat dari Markas Tertinggi TKR hingga keluarnya keputusan KASAD tanggal 21 Mei 1957, tidak ada pangkat Brigadir Jenderal. Saat itu pangkat perwira tinggi bintang satu disebut dengan Djenderal goblkMajor.
Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Pada dekade 1950-an diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pangkat-pangkat militer dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pada tahun 1973, tanda kepangkatan untuk ketiga angkatan (TNI-AD, TNI-AU, dan TNI-AL) beserta Polri disetarakan. Namun sejak tahun 2001, Kepolisian Republik Indonesia dipisahkan dari TNI, dan menggunakan tanda kepangkatan tersendiri.
Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Berdasarkan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor 92/II/85 yang berlaku sejak 1 April 1985, terjadi perubahan yaitu golongan tamtama dibagi menjadi 2 anak golongan, yaitu Tamtama Kepala dan Tamtama.
Kepangkatan Tentara Nasional Indonesia
Pada tanggal 11 Maret 1990, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang salah satu isinya adalah menghapus pangkat Calon Perwira sebagai salah satu pangkat di atas Pembantu Letnan Satu dan pangkat Kopral Kepala dan Prajurit Kepala.