Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Pada jenjang S1 program studi Fisika terdapat program sarjana kelas reguler, kelas ekstensi dan kelas paralel. Pada jenjang S2 (magister) dan S3 (doktor) terdapat program studi Fisika dan program studi Ilmu Material. Sarana pendidikannya di antara lain laboratorium dasar yang terdiri dari Laboratorium Fisika Dasar, Laboratorium Fisika Lanjutan dan Laboratorium Fisika Modern.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Jenjang strata satu (Sarjana Kimia) di UI terdapat kelas reguler, ekstensi dan paralel. Jenjang strata dua (Magister Ilmu Kimia), dan jenjang strata tiga (Doktor Ilmu Kimia). Sarana di antara lain adalah perpustakaan dan fasilitas Laboraturium Kimia Dasar, Kimia Analitik, Kimia Fisik, Kimia Anorganik, Kimia Organik, dan Biokimia.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Biologi FMIPA-UI merupakan pusat pendidikan dan penelitian konservasi keanekaragaman hayati dan didirikan dengan tujuan untuk meningkatan sumberdaya manusia yang mampu bersain di bidang ini. Sarana-sarananya di antara lain adalah Laboraturium Biologi Laut, Bio Perkembangan, Ekologi, Genetika, Fisiologi, Mikrobiologi, Paleontologi, hingga Taksonomi.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Pada jenjang S1 program studi Biologi terdapat program Sarjana Reguler; Jenjang S2 terdapat Program Magister Biologi dan Magister Kelautan; Jenjang S3 terdapat Program Doktor Biologi.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Pendidikan geografi disampaikan melalui pendekatan regional dan topikal. Bidang Fakultas dengan pendekatan di atas dapat ditinjau dari segi geografi fisik maupun dari geografi manusia dengan inti terdiri dari empat topik yakni kependudukan, geomorfologi, klimatologi, kartografi, dimana geografi fisik menjadi keutamaan dalam pendidikan di jurusan geografi. Meskipun geografi fisik mendapat penekanan utama, jurusan tetap mendorong pengembangan geografi sosial maupun geografi regional penelitiannya maupun pengembangan kurikulumnya.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Saat ini pada program studi Geografi terdapat: Jenjang S1 Program sarjana reguler, serta Jenjang magister (S2)
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 537/E/O/2014 yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Program Sarjana Pada Universitas Indonesia, maka mulai Tahun Akademik 2015/2016, UI membuka Program Studi S1 Geologi dan S1 Geofisika di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia
Program Studi dalam Geosains terdapat : Jenjang S1 Program Studi Geologi dan S1 Program Studi Geofisika.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau dikenal dengan FH UI merupakan fakultas yang masuk ke dalam kelompok Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Indonesia. Saat ini, FH UI dipimpin oleh [[Topo Santoso|Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL. M.,Ph.D. menyelenggarakan program pendidikan pada tingkat [[Sarjana]] ([[S1]]), Profesi, [[Magister]] ([[S2]]), dan [[Doktor]] ([[S3]]). FH UI adalah sekolah hukum yang pertama di Indonesia.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
[[Berkas:COLLECTIE TROPENMUSEUM Opening van de Rechtshogeschool op 28 oktober 1924 te Batavia. De aankomst van Z.E. de G.G.Mr. D.Fock met gasten bij het defilé van den optocht TMnr 60012569.jpg|jmpl|300px|Pembukaan "Rechtshogeschool" tanggal 28 Oktober 1924 di Batavia]]
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah [[Hindia Belanda]] pada tahun [[1909]] dengan nama Rechtsschool. Sekolah ini ditempatkan di Batavia, sebagai realisasi permintaan [[Achmad Djajadinigrat|P.A. Achmad Djajadiningrat]], Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten. Sekolah ini pada mulanya terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian Hukum. Sekolah Hukum ini kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama Rechtshogeschool atau "Faculteit der Rechtsgeleerdheid", yang dibuka pada tanggal [[28 Oktober]] [[1924]] oleh [[D.Fockt|Gubernur Jendral D. Fockt]] di balai sidang Museum van het Bataviasche Vennootschap van Kunsten en Wetenschappen di Jalan Medan Merdeka Barat, [[Jakarta]]. Seorang Guru Besar Belanda kenamaan, [[Paul Scholten|Prof. Mr. Paul Scholten]] ditunjuk untuk memimpin Rechtshogeschool tersebut. Dengan dibukanya Sekolah Tinggi Hukum ini, maka pada tanggal [[18 Mei]] [[1928]] Sekolah Hukum ditutup.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kedua nama tersebut di atas dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi pada waktu itu, yaitu Hooger Onderwijs-Ordonnantie (S.1924 No. 456, diubah antara lain oleh S. 1926 No. 338 dan No. 502, S. 1927 No. 395, S. 1926 No. 348, S. 1929 No. 222, S. 1932 No. 14, S. 1933 No. 345, S. 1934 No. 529).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Menurut peraturan tersebut di atas, mata kuliah yang diberikan pada Rechtshogeschool adalah (pasal 9): Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik. Dengan keputusan Gubernur Jenderal keduapuluh empat mata kuliah tersebut di atas masih dapat ditambah untuk menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Lama pendidikan di Rechtshogeschool adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat ("candidaatsexamen"), dan tahap kedua dengan ujian doktoral ("doctoraal-examen"). Pada tahun yang terakhir, yang dikenal sebagai ujian doktoral bagian ketiga terdapat pemecahan dalam empat jurusan ("richtingen") yang dapat dipilih mahasiswa, yaitu: Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologi-Ekonomi. Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar Meester in de Rechten (pasal 10). Gelar ini memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi: (a) advokat dan pengacara serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya, dan (b) pegawai pemerintah serta dalam bidang pendidikan (pasal 20). Peraturan pendidikan Rechtshogeschool telah dikeluarkan dalam S. 1924 No. 457 yang telah ditambah dan diubah terakhir oleh S. 1936 No. 106 dan 438.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pada masa pendudukan [[Jepang]] ([[1942]]-[[1945]]) Rechtshogeschool ditutup dan baru dibuka kembali pada tahun [[1946]] dengan nama Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen sebagai bagian dari [[Nood-Universiteit van Nederlandsch Indie|Nood-Universiteit van Indonesië]] (dibuka [[21 Januari]] [[1946]]). Lembaga pendidikan tinggi ini didirikan oleh pemerintahan [[:en:Netherlands' Indies Civil Administration|Netherlands Indies Civil Administration]] ([[NICA]]).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pemerintah [[Republik Indonesia]] telah mendirikan lembaga pendidikan tingginya sendiri lima bulan sebelum itu dengan nama Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia yaitu pada tanggal [[19 Agustus]] [[1945]]. Lembaga ini pada mulanya terdiri atas empat fakultas, yaitu Kedokteran, Farmasi, Hukum dan Sastra. Meskipun sebagian dari kegiatan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia ini dialihkan ke luar Jakarta (ke daerah R.I. yang berpusat di Yogyakarta) tetapi sebagian besar kegiatan masih berada di [[Jakarta]] di bawah pimpinan antara lain: [[Sarwono Prawirohardjo|Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo]], [[Sutomo Tjokronegoro|Prof. dr. Sutomo Tjokronegoro]], [[Slamet Iman Santoso|Prof. dr. Slamet Iman Santoso]] dan [[Sudirman Kartohadiprodjo|Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo]].
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Dengan adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal [[27 Desember]] [[1949]], maka pada tanggal [[30 Januari]] [[1950]] telah dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, yang memberi kewenangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi pembinaan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pada tanggal [[2 Februari]] [[1950]] terjadilah perundingan antara pihak Republik Indonesia (diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah) dengan pihak Belanda bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba No. 6 Jakarta. Perundingan ini tidak berjalan dengan semestinya dan berakhir dengan kekacauan. Akan tetapi pada hari itulah juga lahir suatu lembaga pendidikan baru, yang bernama Universiteit Indonesia (kemudian menjadi [[Universitas Indonesia]]).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Universitas Indonesia merupakan penggabungan dari Universiteit van Indonesië dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penggabungan dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen dengan Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, dengan nama Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (dengan Dekan: Prof. Mr. Djokosoetono dan Panitera: Prof. Mr. Dr. Hazairin).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kurikulum dan sistem pendidikan yang berlaku di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada dasarnya mengambil dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. Perubahan terjadi pada tahun [[1969]] dengan dilakukannya penyesuaian kepada keputusan-keputusan Konferensi Dinas Antara Fakultas Hukum Pembina se-Indonesia ([[Yogyakarta]], 29-31 Agustus 1968) dan kemudian penyesuaian dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0198/U/1972, tanggal [[30 Desember]] [[1972]], tentang kurikulum minimal. Namun demikian, pola kurikulum maupun sistem pendidikan tidak berbeda jauh dengan pola lama Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, kecuali adanya penambahan mata kuliah, diintroduksikannya sistem studi terpimpin dan pembagian tahun kuliah dalam semester.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Perubahan yang cukup mendasar dilandaskan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/U/1979, tanggal [[8 Juni]] [[1979]] tentang Sistem Kredit Semester (peraturan tahun [[1972]] dan [[1979]] ini telah diubah lagi dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 26 Juni 1982, yaitu No. 0211/U/1982 dan No.0212/U/1982). Berdasarkan peraturan-peraturan terakhir inilah telah dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 121/SK/D/FH/7/82, tanggal [[31 Juli]] [[1982]]. Perlu pula diperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 30/DJ/KEP/1983, tanggal [[27 April]] [[1983]] tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum yang telah dijabarkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 210/SK/D/ FH/7/1986.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Perubahan dalam organisasi fakultas terjadi pada tahun [[1959]] dengan dibukanya Jurusan Publisistik. Pada tahun [[1960]], Fakultas Hukum membuka pula pendidikan dengan kuliah sore yang dikenal dengan nama Bagian Extension Course atau Fakultas Hukum Bagian Sore yang lebih diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah bekerja. Pembukaan Bagian Extension ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Prof. Mr. Djokosoetono No. 4/915/Ib/61/K tanggal 1 Agustus 1961. (Berdasarkan SK Dekan No. 92/I/4/1994 tanggal [[30 April]] [[1994]] sekarang program tersebut dinamakan Program Ekstensi Fakultas Hukum UI).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Sebagaimana dikemukakan di atas, sejak Februari [[1950]] nama Fakultas diganti menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 42, ter-tanggal [[6 Mei]] [[1968]], maka Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (dikenal pula dengan singkatan FH & IPK) dipecah menjadi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (mulai [[1 Februari]] [[1968]] dan selesai sepenuhnya pada [[1 April]] [[1969]]), kemudian dikenal dengan nama Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan sekarang [[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia|Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik]].
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Suatu bagian pendidikan yang sudah sejak semula berada di Fakultas adalah pendidikan notariat (lebih dikenal dengan nama Jurusan Notariat). Pendidikan ini telah ada sejak penggabungan tahun [[1950]] (pada masa Universiteit van Indonesië pendidikan ini dipimpin oleh Prof. Mr. Slamet, dan pada masa [[Universitas Indonesia]] pimpinan awal dipegang oleh [[Tan Eng Kiam|Prof. Mr. Tan Eng Kiam]] dan Prof. Mr. R. Soedja). Sejak tahun [[1965]], dengan dihapusnya ujian negara untuk tingkat I dan tingkat II pendidikan notariat, maka pendidikan ini secara resmi bersifat universiter dan disebut sebagai Jurusan Notariat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan lama pendidikan dua tahun. Sekarang jurusan ini dikenal sebagai Program Spesialis Notariat dan Pertanahan.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pada tahun [[1979]] Fakultas Hukum mulai merencanakan pembukaan suatu program pendidikan pascasarjana (Stratum-2) guna memberikan pendidikan spesialisasi dan persiapan penulisan disertasi kepada lulusan fakultas hukum. Untuk itu telah dibentuk Panitia Kerja Persiapan Pembentukan/Penyusunan Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diketuai oleh [[Mardjono Reksodiputro|Mardjono Reksodiputro, S.H., MA]]. Menurut SK Dekan No. 49 tahun [[1979]] ([[20 Oktober]] [[1979]]) tugas panitia harus selesai dalam waktu enam bulan. Karena tugas ini belum selesai pada waktu tersebut, maka diadakanlah perubahan personalia dan perpanjangan jangka waktu dengan SK Dekan No. 52 dan No. 63 tahun [[1980]] dengan ketua yang sama. Tugas Panitia dapat diselesaikan pada tanggal [[16 Januari]] [[1981]] dengan menyarankan kurikulum, dosen serta pembagian dalam tiga program studi. Tugas persiapan selanjutnya dilakukan oleh suatu panitia baru yang diketuai oleh [[Koesnadi Hardjasoemantri|Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H]]. dengan SK Dekan No. 82 tahun 1981 ([[19 Januari]] [[1981]]), yang selanjutnya memimpim program ini selaku Koordinator Bidang Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana UI (sekarang: [[Program Pascasarjana Universitas Indonesia]]), sedangkan untuk pendidikan dengan jenjang [[S3]] (Stratum-3) terdapat Program Doktor Ilmu Hukum yang lahir semenjak terbitnya Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 061/SK/R/UI/1983 tertanggal [[19 Juli]] [[1983]] tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Universitas Indonesia. Program Doktor ini merupakan bagian dari Program Pascasarjana FH UI, yang penyelenggaraannya didasarkan pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 82/SK/D/FH/1/81 tanggal [[19 Januari]] [[1981]]. Semula penyelenggaraan Program ini berada di bawah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, kemudian berdasarkan SK Rektor UI Nomor 313/SK/R/U/1999, tentang Kedudukan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Setelah Berlaku PP.No.60 Tahun 1999 maka pengelolaannya berada di bawah Fakultas Hukum.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Dalam rangka perluasan akses pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia, sehingga juga dapat menerima lulusan SLTA di luar jalur reguler atau untuk mereka yang berencana berkuliah di siang/sore hari dibukalah Program Paralel. Program Ekstensi yang pernah ada namun sudah ditutup, sementara itu, hanya menerima mahasiswa yang sudah bekerja dan telah 3 (tiga) tahun lulus SLTA. Pada prinsipnya Program Paralel sama dengan Program Reguler baik kurikulum, beban studi, masa studi dan fasilitas; yang berbeda hanya waktu perkuliahan dan pembayaran Biaya Operasional Pendidikan dan Uang Pangkal. Program Paralel diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0090/SK/R/UI/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Kelas Paralel Universitas Indonesia tanggal [[9 Februari]] [[2010]]. Program Paralel dibuka sejak [[2010]] sebagai pengganti Program Ekstensi yang telah ditutup. Program ini terutama memberi kesempatan bagi lulusan SLTA, meski tidak menutup kemungkinan menerima pekerja/profesional.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Pada tahun 2010, FH UI membuka Program Sarjana Kelas Khusus Internasional untuk memenuhi tantangan tersebut dengan menyiapkan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang tangguh dalam dunia hukum bisnis yang bersifat internasional. Program KKI merupakan "single degree program" yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti program "student-exchange" ataupun "study-abroad" pada beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang merupakan mitra Universitas Indonesia. Adapun beberapa perguruan tinggi mitra Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut adalah [[Universitas Utrecht]], [[Universitas Groningen]], [[Universitas Erasmus]], [[Universitas Leiden]], [[Universitas Nasional Singapura]], dan [[Universitas Teknologi Sydney]]. Dalam rangka memperluas jaringan secara global, program ini juga membuka kemungkinan bagi mahasiswa asing yang berasal dari berbagai penjuru dunia untuk mengikutinya baik sebagai mahasiswa penuh maupun sebagai mahasiswa dengan status "student-exchange".
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program KKI mulai diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak Tahun Akademik 2010-2011 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0424/SK/R/UI/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Kelas Khusus Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Berikut daftar dekan FH UI dari masa ke masa:
Program pendidikan yang ditawarkan oleh FH UI terdiri dari program [[Sarjana]] ([[S1]]), [[Magister]] ([[S2]]), dan [[Doktor]] ([[S3]]).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Sarjana FH UI mendidik dan melatih mahasiswa untuk menjadi Sarjana Hukum (SH) dengan kualifikasi sebagai berikut:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program pendidikan Sarjana Hukum yang ditawarkan oleh FH UI adalah kelas reguler, kelas paralel, dan kelas internasional. Mahasiswa dapat mengarahkan minat mereka dengan berkonsentrasi pada bidang-bidang hukum tertentu melalui pilihan mata kuliah-mata kuliahnya seperti hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara dan admnistrasi negara, hukum internasional, serta kajian hukum, masyarakat dan pembangunan. Setelah menyelesaikan studi kesarjanaan ini, lulusannya akan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program ini merupakan pendidikan tingkat sarjana untuk bidang hukum sebagai tingkat pertama dari jenjang perguruan tinggi. Persyaratan untuk masuk pada program pendidikan ini ialah lulusan SMA/MA/SMK/sederajat yang masih menempuh pendidikan pada kelas XII atau dengan batasan kelulusan 2 tahun terakhir. Untuk dinyatakan diterima, calon mahasiswa harus dinyatakan lolos seleksi pada jalur penerimaan yang ditetapkan oleh [[Universitas Indonesia]].
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kelas Paralel atau nama resminya adalah Subprogram Sarjana Paralel, dalam sejarahnya dimulai dengan dibukanya bagian "extension course" pada [[1960]], yang diperuntukkan bagi profesional yang ingin meningkatkan kualitas keilmuannya. Oleh karena itu, perkuliahan diselenggarakan pada sore hari, dimulai pada pukul 17.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pada mulanya, perkuliahan diselenggarakan di kampus Salemba, kemudian pindah ke kampus Rawamangun dan terakhir Kampus Depok. Program ini sempat ditutup pada [[1988]], namun kemudian dibuka kembali pada [[1994]] dan namanya berubah menjadi Program Ekstensi. Pada [[2010]], program ini ditutup karena peminatnya semakin sedikit.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Dengan ditutupnya Program Ekstensi, kini FH UI memiliki Program Sarjana Paralel yang dibuka pada tahun [[2010]] sebagai penggantinya. Program Paralel diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0090/SK/R/UI/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Kelas Paralel Universitas Indonesia tanggal [[9 Februari]] [[2010]]. Program ini terutama memberi kesempatan bagi lulusan SLTA, meski tidak menutup kemungkinan menerima kaum pekerja/profesional.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Tidak seperti Program Ekstensi, yang hanya menerima mahasiswa yang sudah bekerja dan telah 3 (tiga) tahun lulus SLTA, Program Paralel juga dapat menerima lulusan SLTA. Pada prinsipnya Program Paralel sama dengan Program Reguler baik kurikulum, beban studi, masa studi dan fasilitas; yang berbeda hanya waktu perkuliahan dan pembayaran Biaya Operasional Pendidikan dan Uang Pangkal.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Perkuliahan untuk Program Paralel diselenggarakan pada hari Senin sampai Jum’at pukul 14.00-21.00 WIB. Lulusan Program Sarjana Paralel setara dengan Program Sarjana Reguler karena dididik dengan kurikulum yang sama. Kelas Paralel dirancang untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak dapat menghadiri kelas pagi. Kelas Reguler biasanya dimulai pada 08.00 di pagi hari, Kelas Paralel dimulai pada 14.00 pada siang hari.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program pendidikan Sarjana Hukum Kelas Khusus Internasional adalah program pendidikan sarjana hukum yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Program ini merupakan kelas internasional dengan gelar tunggal ("single degree") dengan bahasa pengantar kuliah adalah bahasa Inggris. Mahasiswa program ini dapat melakukan kegiatan pertukaran pelajar pada universitas mitra FH UI selama periode tertentu. Beberapa universitas mitra seperti [[Universitas Utrecht]], [[Universitas Groningen]], [[Universitas Erasmus]], [[Universitas Rotterdam]], dan [[Universitas Leiden]] merupakan universitas mitra FH UI di Belanda. Selain itu, [[Universitas Nasional Singapura]] dan [[Universitas Teknologi Sidney]], [[Australia]] juga merupakan universitas mitra FH UI di negara lain. Walaupun demikian, Program Sarjana Hukum Kelas Khusus Internasional FH UI merujuk kepada ilmu hukum yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemahiran berbahasa Indonesia juga merupakan salah satu prasyarat untuk mempelajari hukum yang ada di Indodnesia yang menggunakan Bahasa Indonesia; termasuk simulasi peradilan semu.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Magister Ilmu Hukum adalah jenjang lanjutan strata-2 bagi lulusan sarjana hukum. Magister Ilmu Hukum FH UI menawarkan beberapa peminatan diantaranya:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Magister Kenotariatan bertujuan untuk melatih dan mendidik mahasiswa menjadi Magister Kenotariatan (M.Kn) yang memiliki kecakapan dalam keterampilan dan pengetahuan hukum terutama yang berkaitan dengan bidang kenotariatan dan pertanahan/hukum agraria, yang diperlukan dalam profesi/jabatan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), di samping cakap dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan dalam profesi hukum lainnya seperti konsultan hukum, advokat, bagian hukum di perusahaan dan sebagainya.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Doktor Ilmu Hukum memiliki 4 (empat) bidang kekhususan, yaitu:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kegiatan kemahasiswaan di FH UI merupakan wadah organisasi yang bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IKM FH UI).
Selain BO dan BSO, FH UI juga memiliki owadah untuk menyalurkan aspirasi dan aktivitas akademik yang sifatnya pengembangan keilmuan dan kreativitas mahasiswa diantarnya: