Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Ueli Maurer
Ulrich "Ueli" Maurer (lahir 1 Desember 1950 di Wetzikon) adalah seorang anggota Dewan Federal Swiss. Pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Federal Pertahanan, Perlindungan Sipil, dan Olahraga (Menteri Pertahanan) Swiss, Maurer kini menjabat sebagai Kepala Departemen Federal Keuangan (Menteri Keuangan) Swiss sejak 1 Januari 2016.
Ueli Maurer
Sebagai pemimpin Partai Rakyat Swiss sayap kanan, ia dipilih oleh Majelis Federal Swiss untuk menggantikan anggota Dewan Federal Samuel Schmid dalam Pemilihan Umum Dewan Federal Swiss tanggal 10 Desember 2008 dan mulai aktif sejak 1 Januari 2009.
Ueli Maurer
Maurer menjabat sebagai Wakil Presiden Konfederasi Swiss pada tahun 2012, sebagai Presiden Konfederasi Swiss pada tahun 2013, dan terpilih kembali sebagai anggota Dewan Federal dalam Pemilihan Umum Dewan Federal Swiss tanggal 8 Desember 2015.
Ueli Maurer
Maurer tumbuh sebagai putra dari seorang petani miskin di Zürcher Oberland. Setelah bekerja magang, Maurer menerima ijazah akuntan federal. Ia menjadi direktur Asosiasi Petani Zürich sejak tahun 1994 hingga 2008 dan presiden Asosiasi Petani Sayur Swiss dan Asosiasi Permesinan Petani ("Maschinenring") hingga pemilihannya untuk kursi Dewan Federal.
Ueli Maurer
Saat ini ia tinggal di Hinwil dalam Kanton Zürich. Maurer menikah dan memiliki enam orang anak. Ia pernah bertugas dalam Angkatan Darat Swiss dengan pangkat mayor, yang memimpin suatu batalyon infanteri sepeda.
Ueli Maurer
Sejak 1978 hingga 1986, Maurer adalah anggota pemerintah munisipal Hinwil. Ia terpilih sebagai anggota parlemen wilayah Zürich tahun 1983 dan menjadi pemimpinnya pada tahun 1991. Dalam tahun yang sama, ia kalah dalam pemilihan pemerintah wilayah melawan Moritz Leuenberger karena lawannya itu merendahkan kampanyenya dan menghina dirinya sebagai penggemar naif orang kuat partai Christoph Blocher. Dalam pemilihan nasional tahun itu pula, Maurer terpilih sebagai anggota Dewan Nasional.
Ueli Maurer
Tahun 1996, atas perintah Blocher, Maurer terpilih sebagai presiden Partai Rakyat Swiss. Mulanya tidak dianggap serius dan diparodikan oleh pelawak TV Viktor Giacobbo sebagai penjilat Blocher yang mempermalukan diri sendiri yang begitu mengesankan, sehingga anak-anaknya sering menangis saat pulang dari sekolah karena diejek. Tetapi, ternyata hal itu malah menggandakan basis pemilih partainya, memperkuat posisinya di bagian Swiss yang berbahasa Perancis, dan menjadi partai politik terkuat di negara itu. Semua keberhasilan itu sebagian besar tidak lepas dari kepemimpinan Maurer, yang secara mengherankan mampu menutup kekurangannya dalam karisma dengan kerja keras, penerapan disiplin partai yang keras, giat menjanjikan isu-isu populer (seperti menentang integrasi Eropa, orang asing, dan cara politik yang benar), serta kecenderungan untuk merebut sorotan media, terlihat dari pernyataannya yang sering dikutip: "Selama saya bicara tentang negro, kamera tetap menyoroti saya ".
Ueli Maurer
Sebagai presiden Partai Rakyat, Maurer adalah kekuatan utama di belakang kampanye-kampanye partai yang agresif dan berhasil populer yang menggambarkan gejolak arus politik Swiss dan kekhawatiran pengamat asing, dengan menandatangani poster-poster kartun yang menyerang sayap kiri, orang asing, dan hal-hal yang tak diinginkan lainnya. Melanggar etiket politik Swiss, ia tidak malu untuk menyerang langsung pribadi teman politik. Meskipun demikian, Maurer mampu menjaga pesona publiknya berbeda dengan cara pandang kolega-koleganya di Parlemen terhadapnya. Dalam Dewan Nasional, ketinggian pribadinya semakin meningkat, bahkan lawan-lawan politiknya menghargai integritas pribadi, cara bertindak, dan penguasaannya terhadap isu-isu politik.
Meskipun bintang Maurer dan partainya semakin bersinar, hubungan antara Maurer dan mentornya sejak lama Blocher lambat laun mulai menjadi dingin. Di depan publik keduanya tetap terlihat berteman erat. Blocher, yang dulunya menerapkan kepemimpinan otoriter sebagai tokoh pemimpin partai yang tidak terbantahkan, tidak setuju Maurer mempertanyakan beberapa pendekatan strategisnya dan mulai meningkatkan kekuasaannya pada para pengikut lingkar dalam Maurer dan sekretariat partai. Pada Oktober 2007, setelah Partai Rakyat memperoleh kemenangan terbesarnya dalam pemilihan umum sepanjang sejarah, Maurer mundur sebagai presiden partai dan diganti oleh orang yang tidak sesuai dengan keinginannya, yaitu Toni Brunner, seorang kepercayaan dekat Blocher pada 1 Maret 2008.
Ueli Maurer
Tanggal 27 November 2008, kelompok parlementer partai secara bulat menominasikan Maurer dan Blocher sebagai kandidat sebagai kandidat pengganti Schmid untuk kursi anggota Dewan Federal. Karena Blocher, yang dikeluarkan dari Dewan Federal tahun 2007 dianggap tidak berpeluang dipilih oleh seluruh partai lain, "Neue Zürcher Zeitung" dan media Swiss lainnya menyebut Maurer sebagai kandidat terdepan bahkan sebelum pencalonannya. Tanggal 10 Desember 2008 Maurer terpilih sebagai anggota Dewan Federal pada putaran ketiga pemungutan suara.
Ueli Maurer
Maurer terpilih sebagai Wakil Presiden Konfederasi pada tahun 2012 mendampingi Presiden Eveline Widmer-Schlumpf. Pada tanggal 5 Desember 2012, ia terpilih sebagai Presiden Konfederasi untuk tahun 2013.
Ueli Maurer
Maurer terpilih kembali sebagai anggota Dewan Federal pada 8 Desember 2015 dan pada 11 Desember 2015 ia terpilih menjadi Kepala Departemen Federal Keuangan dan Guy Parmelin, rekan satu partainya yang baru terpilih, menggantikan posisinya sebagai Kepala Departemen Federal Pertahanan, Perlindungan Sipil, dan Olahraga.
Ueli Maurer
Sebagai Menteri Keuangan, Maurer menghadiri KTT G20 di Hamburg tahun 2017, sehingga ia menjadi aggota Dewan Federal pertama yang menghadiri KTT G20.
Pengajaran berbayar
Pengajaran berbayar adalah bayaran yang dikenakan oleh lembaga pendidikan untuk pengajaran dan jasa lainnya. Disamping badan negeri (dijalankan oleh pemerintah dan badan negeri lain), badan swasta yang menjalankan pengajaran berbayar adalah sumber pendapatan terbesar untuk lembaga pendidikan di beberapa negara. Di kebanyakan negara, khususnya negara-negara di Skandinavia dan Benua Eropa, tak ada atau hanya ada pengajaran berbayar nominal untuk seluruh bentuk pendidikan, termasuk universitas dan perguruan tinggi lainnya.
Pengajaran berbayar
Beberapa metode yang dipakai untuk pengajaran berbayar meliputi:
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Masyarakat Hukum Adat Rongi atau disingkat menjadi MHA Rongi adalah sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan hukum adat dan memiliki ikatan kuat pada asal-usul leluhur di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai kelompok masyarakat yang digolongkan Masyarakat Hukum Adat (MHA), hak-hak mereka juga dilindungi oleh konstitusi, terutama terkait pemanfaatan dan penggunaan lahan.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
MHA Rongi bermukim di Desa Sandang Pangan yang kini telah dimekarkan menjadi Desa Hendea pada tahun 2010. Sebelumnya, wilayah administratif Desa Sandang Pangan terdiri dari dua golongan "papara", yaitu golongan "papara" dari "kadie" Rongi dan "kadie" Hendea. Setelah dimekarkan menjadi Desa Hendea, "kadie" Hendea secara otomatis menghuni Desa Hendea dan "kadie" Rongi menempati Desa Sandang Pangan. "Kadie" Rongi merupakan saudara tertua dari rumpun Lapandewa yang terdiri dari Rongi, Sempa-Sempa, Kaongkeongkea, Tambunalako, dan Kaindea. Semua turunan dari rumpun Lapandewa itu juga dikenal sebagai bagian dari etnis "Ciacia". Kelompok etnis tersebut, sebagaimana namanya, menggunakan bahasa "Ciacia" yang ditulis dengan huruf Hangeul, Korea.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Dalam hal demografi, jumlah MHA Rongi yang mendiami Desa Sandang Pangan sebanyak 1.905 jiwa yang terdiri dari 797 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.108 jiwa berjenis kelamin perempuan. Menurut survei penduduk tahun 2014, jumlah tersebut dibagi ke dalam 184 kepala keluarga dan 397 kepala rumah tangga. Secara umum, mereka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Beberapa di antara mereka juga bekerja paruh waktu sebagai pemecah batu aspal milik PT Metrix Elcipta yang merupakan perusahaan pertambangan aspal di Buton. Perlu diketahui, potensi pertambangan aspal di Buton sangat tinggi: produksinya bahkan mencapai 78.633 ton pada tahun 2007 untuk kegiatan eksploitasi.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rongi memegang aturan-aturan adat tertentu dalam menguasai atau memanfaatkan tanah dan Sumber Daya Alam yang ada di desa mereka. Dalam hal mengatur tanah untuk permukiman, mereka membaginya menjadi dua bagian, yaitu tanah dalam benteng Rongi dan tanah di luar benteng Rongi. Permukiman yang berada di dalam benteng harus dijaga sebagaimana bentuk aslinya, siapa pun tidak diperbolehkan membuat bangunan permanen atau remanen dengan menggunakan semen atau beton. Sementara di luar benteng, anggota MHA Rongi diperkenankan membangun rumah dengan tetap memperhatikan etika-etika sosial seperti tidak menghalangi akses jalan orang lain dan menghalangi pencahayaan matahari untuk masuk ke rumah orang yang ada di sebelahnya. Mereka juga memperhatikan betul pemanfaatan tanah untuk bidang pertanian. MHA Rongi tidak menghendaki anggotanya mengelola lahan pertanian secara sendiri-sendiri, mereka harus melakukannya secara kolektif. Keberadaan "Parabela" amat menentukan komoditas pertanian apa yang hendak ditanam oleh MHA Rongi. Sebagai misal, "Parabela" menentukan bahwa musim ini mereka harus menanam jagung. Seluruh anggota MHA Rongi dengan demikian harus menanami lahan pertanian mereka dengan tanaman jagung, tidak boleh ada yang menanaminya dengan komoditas yang berbeda. Lain halnya dengan tanah untuk perkebunan, MHA Rongi diperkenankan untuk menanami kebunnya dengan tanaman apa pun yang mereka kehendaki tanpa harus meminta izin kepada "Parabela." Sementara itu, keberadaan hutan adat (hutan "kaombo") juga dianggap sangat keramat bagi MHA Rongi. Hutan adat tersebut berada di sepanjang Daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki fungsi untuk menahan erosi. Mereka percaya bahwa ada di antara mereka yang menebang pohon di sekitar hutan "kaombo", maka mereka akan tertimpa "bala" (nasib sial) hingga menyebabkannya meninggal dunia. Menurut mereka, hutan "kaombo" dijaga oleh leluhur mereka.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Di samping aturan-aturan tersebut, MHA Rongi juga memiliki aturan adat tersendiri dalam hal pemanfaatan lahan oleh pihak di luar komunitas mereka. Mereka umumnya terbuka terkait pemberian kuasa pemanfaatan lahan, baik kepada pemerintah, swasta (perusahaan), dan masyarakat biasa. Namun demikian, "Parabela" yang merupakan pemimpin adat akan selalu memusyawarahkannya terlebih dahulu dengan seluruh perangkat adat terkait pemberian kuasa tersebut. Terkait hal-hal spesifik dalam penggunaan lahan yang ada, MHA Rongi juga mempertimbangkan untung-rugi bagi komunitas mereka, serta pemanfaatan lahan yang dirasa tidak bertentangan dengan kearifan lokal mereka.melihat dari isi makalah ini tidak sesuai dengan kenyataan awal keberadaan lapandewa kaindea itu siapa
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rongi merupakan keturunan dari rumpun besar Lapandewa. Rumpun itu dikenal sebagai penduduk pertama yang membangun struktur sosial Kerajaan Wolio, cikal
Masyarakat Hukum Adat Rongi
bakal berdirinya Kesultanan Buton. Dalam upaya penaklukan wilayah, Kerajaan Wolio selalu mengedepankan diplomasi daripada kekerasan fisik. Menurut penuturan perangkat adat Rongi, pada tahun 1275, Kerajaan Wolio mengirimkan seorang utusan bernama "Dungkucangia" yang meminta rumpun Lapandewa untuk bergabung dengan Kerajaan Wolio. Rumpun Lapandewa menyepakati tawaran tersebut dengan syarat mereka tetap dapat menjalankan hukum adat sebagaimana biasanya serta diberikan wewenang penuh untuk memilih pemimpin dari dalam kelompok mereka sendiri. Disetujuinya kesepakatan tersebut ditandai dengan penyerahan meriam naga oleh "Dungkucangin" kepada pemimpin rumpun Lapandewa saat itu, yaitu "La" "Bukuturende".
Masyarakat Hukum Adat Rongi
"La Bukuturende" juga dikenal sebagai orang pertama yang lahir dari rumpun Lapandewa, sementara Rongi disebut sebagai saudara tertua dari rumpun tersebut. Apabila ditarik ke belakang, Rongi bukan satu-satunya kelompok masyarakat dari rumpun Lapandewa. Ada keempat kelompok lain yang juga dikategorikan ke dalam rumpun itu, yaitu "Sempa-Sempa, Kaongkeongkea, Tambunalako", dan "Kaindea". Seluruh kelompok tersebut merupakan bagian dari etnis Ciacia.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Awalnya, masyarakat Rongi hidup membaur bersama anggota rumpun Lapandewa lainnya di sebuah perkampungan tua bernama "Kabilangkao". Perkampungan itu terletak di "kadie" Sempa-Sempa yang sekarang bernama Desa Sempa-Sempa. Akibat terlalu padatnya penduduk yang menghuni perkampungan itu, anggota rumpun Lapandewa kemudian membuka perkampungan baru yang kemudian terbagi menjadi lima "kadie" sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Setelah terjadi berbagai dinamika sosial, saat ini MHA Rongi bermukim di Desa Sandang Pangan yang di dalamnya dihuni oleh MHA Rongi dan "kadie" Hendea. Setelah dimekarkan menjadi Desa Hendea pada tahun 2010, "kadie" Hendea secara otomatis menghuni desa tersebut, sedangkan Desa Sandang Pangan secara khusus dihuni oleh MHA Rongi.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Jumlah warga MHA Rongi yang mendiami Desa Sandang Pangan menurut survei penduduk tahun 2014 sebanyak 1.905 jiwa yang terdiri dari 797 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 926 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jumlah itu juga mencakup 184 kepala keluarga dan 397 kepala rumah tangga. Kelompok MHA Rongi adalah penghuni tunggal Desa Sandang Pangan yang sebelum tahun 2010 dihuni pula oleh "Kadie" Hendea. Setelah adanya program pemekaran wilayah, "Kadie" Hendea berpindah ke Desa Hendea dan Desa Sandang Pangan secara khusus ditempati oleh MHA Rongi.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Uniknya, MHA Rongi mempergunakan Bahasa Ciacia sebagai alat komunikasi sehari-harinya. Bahasa tersebut dituliskan dalam huruf Hangeul khas Korea sehingga banyak memperoleh perhatian dari dunia.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Sebagian besar MHA Rongi bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Sebagaimana nama “Rongi” yang mereka sandang, memberikan arti bahwa Rongi bermakna sebagai “orang yang memikul bakul” yang juga diartikan sebagai masyarakat petani. Komoditas pertanian yang umum ditanam oleh mereka adalah padi dan jagung. MHA Rongi menganggap komoditas pertanian yang mereka hasilkan dilarang keras untuk diperjualbelikan, terlebih lagi kepada orang-orang di luar komunitas mereka. Bahan makanan pokok tersebut mereka simpan di langit-langit rumah sebagai cadangan makanan sehari-hari. Namun demikian, seiring berkembangnya zaman, MHA Rongi tidak bisa lagi mengandalkan hidup dari sistem ekonomi subsisten semacam itu. Mereka tentu membutuhkan uang untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya-biaya lain yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Untuk memperolehnya, mereka juga melakukan aktivitas berkebun. Komoditas dari hasil perkebunan dapat mereka jual kepada siapa pun, baik di dalam komunitas maupun di luar kelompok MHA Rongi. Pekerjaan berkebun dan bertani itu kini juga banyak melibatkan kaum perempuan Rongi, meskipun sebenarnya dalam aturan hukum adat Rongi, perempuan hanya boleh mengurusi masalah domestik (rumah tangga). Perubahan itu muncul karena beberapa lelaki Rongi kini juga bekerja di luar bidang pertanian dan perkebunan, yaitu bekerja paruh waktu sebagai pemecah batu aspal di PT Metrix Elcipta dengan status pekerja tidak tetap. Dalam perkembangannya, anggota MHA Rongi juga banyak yang kini berprofesi sebagai pedagang, pergi merantau ke Kota Baubau, Ambon, Makassar, hingga ke Malaysia. Selain itu, beberapa anggota MHA Rongi juga ada yang mencari pendapatan sebagai guru, baik guru Sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama yang ada di Desa Sandang Pangan. Sedangkan, bagi mereka yang melanjutkan pendidikan tinggi ke Kota Baubau dan Kota Kendari, akan pulang kembali ke Desa Sandang Pangan ketika Hari Raya Idul Fitri dan pesta panen ("sampua galampa") tiba. Dengan kata lain, sebagian besar anggota MHA Rongi mencari mata pencaharian sebagai petani dan pengebun, sementara sisanya adalah sebagai guru, pedagang, dan buruh tidak tetap.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Keberadaan Kesultanan Buton yang pada abad ke-15 menerima Islam sebagai agama resminya juga turut memengaruhi MHA Rongi. Hampir seluruh penduduk Rongi kini memeluk agama Islam. Mula-mula, Kesultanan Buton mengutus seorang guru agama Islam ke setiap "kadie", termasuk "Kadie" Rongi, untuk mengajarkan ilmu agama Islam. Sang guru agama Islam juga menunjuk salah satu orang sebagai perwakilan di setiap "kadie" untuk melanjutkan pengajaran agama Islam tersebut. Mereka bahkan diharuskan untuk rutin berkunjung ke pemerintahan dalam rangka memperdalam ilmu agama Islam. Hal itu membawa konsekuensi logis bagi kehidupan sosial MHA Rongi, yaitu munculnya jabatan "khatib" yang memiliki tugas di bidang agama Islam. Para khatib tersebut kebanyakan akan diangkat menjadi "Moji" atau wakil kepala adat.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Namun demikian, meskipun telah memeluk agama Islam, bukan berarti MHA Rongi meninggalkan sepenuhnya tradisi leluhurnya. Mereka masih menaruh kepercayaan-kepercayaan lokal seperti kembalinya roh orang yang telah meninggal kepada diri anggota keluarga atau sanak saudaranya. Mereka juga percaya bahwa Leluhur adalah sosok yang amat dihormati, sehingga mereka selalu mengadakan upacara adat khusus untuk mengenang leluhur rumpun mereka (Lapandewa) yang diadakan di kampung lama MHA Rongi.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Selain itu, beberapa upacara adat yang hingga kini masih mereka lakukan adalah "sampua galampa" yang merupakan upacara terbesar adat Rongi. Dalam upacara tersebut, seluruh anggota MHA Rongi, termasuk yang sedang pergi merantau, akan pulang sejenak ke Desa Sandang Pangan. Dalam upacara tersebut, pemimpin adat akan menyumpahi para perusak alam, pejabat yang tidak amanah, menyumpahi orang-orang yang berniat jahat kepada Rongi, sekaligus mendoakan keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Rongi. Mereka juga biasanya mengadakan upacara khusus dalam rangka pelepasan tanah atau pemberian hak pakai tanah kepada pihak-pihak di luar MHA Rongi, seperti pemerintah dan perusahaan.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Garis keturunan dalam struktur sosial MHA Rongi ditarik dari garis ibu atau perempuan (matrilineal). Para perempuan dalam adat Rongi juga dilarang untuk menikah dengan kelompok dari luar komunitas mereka, karena derajat orang di luar MHA Rongi dianggap lebih rendah. Hal itu menyebabkan mobilitas perempuan Rongi amat rendah, karena hanya menikah dengan laki-laki dari kampung yang sama. Berbeda dengan laki-laki Rongi, mereka diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan yang derajatnya dianggap lebih rendah atau lebih tinggi daripada mereka. Namun demikian, MHA Rongi tetap tidak menghendaki pernikahan sedarah dengan sepupu, dua pupu, maupun tiga pupu. Mereka lebih menyukai pernikahan empat pupu.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Pada umumnya, perempuan memiliki kedudukan yang istimewa dalam struktur sosial MHA Rongi. Namun, perempuan Rongi tidak memiliki kuasa untuk terpilih menjadi perangkat adat ("Parabela"). Hanya kelompok laki-laki dari komunitas Rongi yang dapat dipilih menjadi "Parabela" sekaligus kepala keluarga. Namun demikian, ketika laki-laki Rongi akan menjadi "Parabela", ia harus mengantongi izin dari istrinya. Apabila istrinya tidak mengizinkan, ia tidak akan dikukuhkan menjadi "Parabela." Termasuk apabila sang istri meninggal, maka laki-laki Rongi harus melepaskan jabatannya sebagai "Parabela." Begitu pun apabila lelaki Rongi tidak memiliki istri, maka ia tidak memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi "Parabela". Di samping itu, meskipun menjadi kepala keluarga, hak waris atas tanah dan harta benda lain selama perkawinan menjadi hak milik istri. Hak milik suami hanyalah keris dan benda pusaka. Perempuan memiliki hak penuh atas tanah pertanian, tanah pemukiman, dan tanah perkebunan mereka. Begitu pun ketika mereka akan melakukan transaksi jual-beli komoditas perkebunan, istri yang berkuasa untuk menentukan harga, sementara suami yang akan mencarikan calon pembeli. Kedudukan perempuan dalam struktur sosial masyarakat Rongi menyimpan filosofis tersendiri. MHA Rongi tidak memaksakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan Rongi secara sama rata, melainkan membaginya berdasarkan fungsi-fungsi yang memang sudah semestinya.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Sesuai dengan hasil penelitian yang telah adat, batas-batas wilayah adat Rongi adalah sebagai berikut:
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Terebentuknya batas-batas wilayah adat MHA Rongi tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1940-an membantu Kesultanan Buton untuk melakukan pemetaan mengenai batas-batas antara "kadie" di wilayah bekas kekuasaan Kesultanan Buton itu. Peta mengenai batas wilayah adat Rongi tersebut kini disimpan di Museum Kebudayaan Wolio di Kota Baubau. Sementara itu, dalam penentuan batas-batas wilayah adat, "Parabela" dari setiap "kadie" pada waktu itu melakukan kesepakatan dan mengucapkan sumpah di depan Raja Buton. Peristiwa tersebut menjadi tanda bagi disepakatinya batas-batas wilayah adat MHA Rongi dan masing-masing "kadie" tidak diperkenankan untuk melanggar kesepakatan tersebut.
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Dalam perkembangannya, terjadi konflik antara penduduk yang tinggal di Desa Sandang Pangan (tempat tinggal MHA Rongi) dengan penduduk yang tinggal di Desa Hendea. Konflik tersebut berkaitan dengan perbedaan batas wilayah adat yang disepakati oleh "Parabela" puluhan tahun yang lalu dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya Undang-Undang otonomi daerah No. 22 Tahun 1999. Menurut versi pemerintah, batas wilayah Desa Sandang Pangan adalah sebagai berikut:
Masyarakat Hukum Adat Rongi
"Parabela" adalah sebutan untuk pemimpin atau ketua dari perangkat adat Rongi yang disebut dengan "Sara Kadie Rongi." Perangkat adat tersebut secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu "Sara Adati" dan "Sara Hukumu." Pembagian "Sara Adati" dan "Sara Hukumu" didasari oleh kepentingan duniawi dan spiritual. Urusan ada yang berhubungan dengan duniawi seperti masalah tanah dan sumber daya alam akan diurus oleh perangkat adat "Sara Adati". Sementara itu, "Sara Hukumu" akan lebih banyak mendampingi "Parabela" mengurus persoalan spiritual MHA Rongi, seperti ibadah dan ritual-ritual tertentu. Pemilihan kedua perangkat adat tersebut dilakukan sendiri oleh "Parabela" dengan meminta pertimbangan dari tetua adat, termasuk "Kayaro" yang merupakan mantan "Parabela."
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Seoarang "Parabela" yang menjadi pemimpin MHA Rongi haruslah memenuhi kriteria tertentu kriteria utama menjadi "Parabela" haruslah memiliki garis keturunan dan mewarisi darah dari "Parabela" sebelumnya. Namun demikian, seorang anak atau keturunan dari "Parabela" tidak secara otomatis dapat memegang jabatan sebagai "Parabela" sebab "Parabela" tersebut akan dipilih langsung oleh MHA Rongi. Seorang "Parabela" juga harus memahami hukum adat Rongi secara substansial. Selain itu, seorang calon Parabela juga harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti "amembali" (sakti), "atomaeka" (wibawa), "aumane" (berani), "akoadati" (beradat), "atoamsiaka" (disegani), "atobungkale" (terbuka), dan "akosabara" (kesabaran). Apabila calon "Parabela" telah memenuhi syarat-syarat tersebut, pemilihan mereka akan melalui persetujuan tetua adat terlebih dahulu, terutama "Kayaro" yang merupakan mantan "Parabela".
Masyarakat Hukum Adat Rongi
Di samping itu, seorang "Parabela" hanya boleh seorang laki-laki. Namun demikian, sebelum mencalonkan diri menjadi "Parabela", mereka harus memiliki istri terlebih dahulu. Seseorang yang belum memiliki istri tidak diperbolehkan menjadi "Parabela". Begitu pula bagi "Parabela" yang istrinya meninggal, ia harus rela melepas jabatannya sebagai "Parabela". Hal itu jelas menunjukkan posisi perempuan sangat penting untuk menentukan lelaki Rongi berpeluang menjadi "Parabela" atau tidak. Sebab, ketua hendak dikukuhkan menjadi "Parabela", ia harus memperoleh restu dari istrinya terlebih dahulu. Hal itu bagi MHA Rongi sangat penting mengingat mereka tidak mungkin memilih pemimpin adat yang sebelumnya belum berpengalaman dalam memimpin keluarga.