Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Laiwoi
Pada tahun 1931 barulah putra “Sao – Sao” bernama “Tekaka” diangkat sebagai Raja ke-9 (Sembilan) dengan gelar ( SANGIA OLEO TEPULI TAMBO LOSAANO OLE), pada 1928 Raja Tekaka naik tahta sebagai pejabat dalam masa percobaan tetapi belum menjalankan pemerintahan, karena dia masih muda, dan sementara mengikuti pendidikan di HIS (sekolah belanda ), pada 1934 bertempat dimakam Raja Lakidende dilaksanakan prosesi adat penobatan Raja Van Laiwoi . Disamping dia telah berpendidikan, juga sangat taat menjalankan syariat islam, sehingga dia terkenal sebagai Bangsawan yang ramah,lagi pemurah terhadap rakyatnya sehingga bangsawan lain patuh dan cinta kepadanya. Raja Tekaka mengalami tiga masa pemerintahan peralihan, Yaitu masa penjajahan Belanda , masa kependudukan jepang dan masa kemerdekaan republik Indonesia.
Raja Tekaka dalam menjalankan pemerintahannya di bantu dengan Dua Orang Perangkat Kerajaan yaitu :
Laiwoi
Sejak tahun 1903 sampai dengan 1938 maka status Kerajaan Laiwoi adalah merupakan Pemerintahan langsung oleh seorang “Gazaghebber” Bangsa Belanda dan Raja van Laiwoi sebagai “Pangreh Praja Indonesiche”.
Dengan keluarnya Undang – Undang Otonomi baru yaitu Zelf Bestuur Regeling (Z.B.R.) 1938 dan Indonesiche Gemente Ordonantie yaitu Badan - Badan yang berpemerintahan sendiri atas dasar Peraturan Adat yang terdiri dari Swapraja, Desa, Subak yang susunannya diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda maka Kerajaan Laiwoi mengalami perubahan dari Pemerintahan langsung (Directe Gebieden) menjadi Swapraja.
Kemudian dari ke 15 (Lima Belas) District bawahan (Onder District) di tingkatkan menjadi 7 (Tujuh) District yang masing – masing di Kepalai oleh seorang Kepala District, dan tiap - tiap District di bagi lagi atas District bawahan (Onder District) yang susunannya adalah terdiri dari ke 15 (Lima Belas) District bawahan tadi :
Laiwoi
District Konawe di Kepalai oleh seorang Kepala District bergelar ”Anakia” (Bangsawan) berkedudukan di Wawotobi dengan 7 (Tujuh) Onder District masing – masing :
Laiwoi
1.Onder District Wawotobi oleh Kepala Onder District bergelar “"Sulewatang"”.
Laiwoi
2.Onder District Pondidaha oleh Kepala Onder District bergelar “"Pabitara"”.
Laiwoi
3.Onder District Uepay oleh Kepala Onder District bergelar “"Kapita Ana Molepo"”.
Laiwoi
4.Onder District Lambuya oleh Kepala Onder District bergelar “"Inowa"”.
Laiwoi
5.Onder District Tongauna oleh Kepala Onder District bergelar “"Ponggawa"”.
Laiwoi
6.Onder District Abuki oleh Kepala Onder District bergelar “"Bokeo"”.
Laiwoi
7.Onder District Latoma oleh Kepala Onder District bergelar “"Sabandara"”.
Laiwoi
District Ranomeeto di Kepalai oleh seorang Kepala District bergelar "Anakia Ranomeeto"(Bangsawan) berkedudukan di Ranomeeto dengan 5 (Lima) Onder District masing – masing :
Laiwoi
1.Onder District Sampara oleh Kepala Onder District bergelar “"Kapita"”
Laiwoi
3.Onder District Kendari oleh Kepala Onder District bergelar “"Sapati"”
Laiwoi
4.Onder District Abeli oleh Kepala Onder District bergelar “"Ponggawa"”
Laiwoi
District Wawonii di Kepalai oleh seorang Kepala District bergelar “"Laki"”.
Laiwoi
IV.DISTRICT PALANGGA
District Palangga di Kepalai oleh seorang Kepala District bergelar “"Anakia"”.
Laiwoi
District Andoolo di Kepalai oleh seorang Kepala District bergelar “"Anakia"”.
Laiwoi
District Lasolo di Kepalai oleh seorang Kepala District bergelar “"Anakia"”.
Laiwoi
District Wiwirano di Kepalai oleh seorang Kepala District dengan gelar “"Anakia"”, dan Onder District Asera sebagai District bawahannya.
Laiwoi
Pada tahun 1940 anggota Badan Swapraja dari tiga orang bertambah satu orang yaitu Ponggawa Laiwoi yang di jabat oleh “"Bunggasi"”.
Laiwoi
Susunan Badan Swaparaja Laiwoi adalah sebagai berikut :
Tahun 1938 sampai dengan 1940 :
Laiwoi
1.Mokole (Raja) oleh “"Tekaka"” sebagai Ketua
Laiwoi
2.Kapitan Laiwoi oleh “"Lasandara"” sebagai Anggota.
Laiwoi
3.Sapati Laiwoi oleh “"Mali"” sebagai Anggota.
Laiwoi
Kemudian pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1942 :
1.Mokole (Raja) oleh “"Tekaka"” sebagai Ketua
Laiwoi
3.Sapati Laiwoi oleh “"Bunggasi"” sebagai Anggota.
Laiwoi
Demikianlah susunan Swapraja Laiwoi hingga Jepang mendarat di Kendari pada tanggal 24 januari 1942
Dalam mas pendudukan Jepang, Sistem Pemerintahan yang berlangsung adalah sama halnya dengan Pemerintah Hindia Belanda, hanya perubahan nama. Kedudukan dipegang sebahagian oleh orang - orang Jepang dan sebahagian di serahkan kepada orang – orang Indonesia. sistem Swaparaja dilangsungkan terus seperti pada masa Penjajahan Belanda. Di mana Pejabat Pemerintahan digunakan untuk melaksanakan kepentingan Jepang sebagai mandur – mandur bangsa sendiri. Perubahan nama – nama ini adalah di sesuaikan dengan kondisi Jepang pada waktu itu antara lain :
Laiwoi
1.Raja diganti dengan "Sutjo"
Laiwoi
2.Anggota Swapraja diganti dengan "Wakil Sutjo"
Laiwoi
3.Kepala District diganti dengan "Guntjo"
Laiwoi
4.Kepala Onder Distict diganti dengan "Fuku Guntjo"
Laiwoi
Susunan Badan Swapraja Laiwoi pada masa pendudukan Jepang adalah sebagai berikut :
Laiwoi
Kepala – Kepala District di ke – 7 (Tujuh) District Kepala District diganti namanya dengan Guntjo. Sedangakan ke - 15 (lima belas) Kepala Onder District diganti namanya dengan Fuku Guntjo.
Ketika Jepang mulai merasakan kekalahannya melawan sekutu, maka Jepang segera membentuk Dewan Dewan (Parlemen) yang untuk Laiwoi mempunyai seorang anggota Parlemen (Sukaidjin) dan di tunjuk “Lasandara” sebagai Anggota “Sukaidjin” mewakili Laiwoi .
Laiwoi
Pada masa tahun 1945 Pemerintah Hindia Belanda Kembali ke Indonesia dengan Nama N.I.C.A (Nederlands Indische Civile Administratie).
Setelah Daerah Daerah di luar jawa dan Madura di bebaskanan oleh Tentara Sekutu (Australia) dari pendudukan Jepang, maka Pemerintahan di serahkan kembali kepada Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian mengangkat Komisaris – Komisaris Agung untuk Borneo dan Grote Oost diangkat Komisaris Agung dengan berdasarkan Ordonantie Indonesia sttatblad 1946 No. 17 di tugaskan untuk :
Laiwoi
Kemudian Ordonantie menurut Staatblad 1946 No. 27 yang memberikan wewenang kepada Swapraja – Swapraja untuk membentuk Badan Penasihat dan Pembuat Undang – Undang. Pendemokrasian Swapraja ini membuka kemingkinan bagi adanya Otonomi yang lebih luas bagi Swapraja – Swapraja untuk mengatur Wilayahnya sendiri.
Selanjutnya Tugas dari Komisaris Agung ini dilanjutkan oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur (N.I.T.) setelah terbentuknya berdasarkan Ordonantie Indonesia Staatblad 1946 No. 143 tanggal 24 Desember 1946 yaitu Regeling Van de Staat Oost Indonesia (Peraturan ntuk membentuk Indonesia Timur). Dalam melanjutkan Ordonantie Indonesia Staatblad 1946 No. 17 dan Staatblad 1946 No. 27 di atas, maka oleh Negara Indonesia Timur kepada Daerah Daerah yang diperintah langsung, diberi status Swapraja baru atau Neo Landschap. Selanjutnya Swapraja - Swapraja dan Neo Swapraja tersebut digerakkan untuk mengadakan penggabungan (Federasi) antara satu sama lain di mana penggabungan itu mempunyai status Provinsi yang Otonom. Didalam Negara Indonesia Timur terdapat 13 (Tiga Belas) Federasi Swapraja antara Lain :
Laiwoi
1.Federasi Daerah Bali
2.Federasi Daerah Lombok
3.Federasi Daerah Sumbawa
4.Federasi Daerah Flores
5.Federasi Daerah Sumba
6.Federasi Daerah Timor dan Pulau - Pulau
Laiwoi
Dari ke 13 (Tiga Belas) Federasi Swapraja Didalam Negara Indonesia Timur tersebut termasuk di dalamnya Sulawesi Selatan yang mempunyai 28 (Dua Puluh Delapan) Swapraja antara lain :
Laiwoi
2.Luwu
3.Gowa
4.Wadjo
Laiwoi
10.Balanipa
11.
Laiwoi
16.Enrekang
17.
18
19
Laiwoi
27.
28.Suppa
Laiwoi
Dengan adanya gabungan atau Federasi ini maka setiap Swapraja atau Neo Swapraja menyatakan untuk mengusahakan kepentingan mereka bersama, sedang urusan rumah tangga dari tiap - tiap Swapraja atau Neo Swapraja masing – masing di urus oleh Swapraja Swapraja tersebut secara sendiri sendiri.
Untuk mengurus kepentingan bersama maka dibentuklah Majelis Pelaksana yang terdiri dari 15 (Lima Belas) Anggota dan disebut “Hadat Tinggi”. Dalam hadat tinggi ini maka Swapraja Konawe di Wakili oleh “Lasandara” yaitu salah seorang anggota Dewan Swapraja Konawe.
Adapun susunan Dewan Swapraja Konawe yang disyahkan pada waktu itu adalah sebagai berikut :
Laiwoi
1.“"Tekaka"” (Mokole) sebagai Ketua
Laiwoi
2.“"Lasandara"” (Kapita Laiwoi ) sebagai Anggota
Laiwoi
3.Sapati “"Ronga"” sebagai Anggota
Laiwoi
4.“"Bunggasi"” (Ponggawa) sebagai Anggota
Laiwoi
5.“"Saranani"” (Sulemandara) sebagai Anggota
Laiwoi
Kelima orang inilah yang merupakan anggota angota Dewan Penasihat / Pembuat Undang – Undang dalam Swapraja Konawe.
Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (R.I.S.) pada tanggal 27 Desember 1949 maka federasi Celebes selatan memperoleh status Provinsi bagian dalam Negara bagian Indonesia Timur. Tetapi Republik Indonesia Serikat hanya terbentuk hanya dalam beberapa bulan, Kemudian di bubarkan dan diproklamirkan Negara kesatuan Indonesia.
Laiwoi
Kemudian di dalam tahun 1950 Swapraja menjelma menjadi Dewan Pemerintahan Daerah, di mana Susunan Dewan Pemerintahan Daerah Swapraja Konawe adalah sebagai berikut :
Laiwoi
1.Ketua Oleh “"Raja Tekaka"".
Laiwoi
2.Anggota I oleh “"Bunggasi"”.
Laiwoi
3.Anggota II oleh “"Surabaya"”.
Laiwoi
4.Anggota III oleh “"Alijah Polingai"”
Laiwoi
Sebelum di bubarkannya Negara Indonesia Timur, maka dikeluarkanlah Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang – Undang No. 44 / 1950
Kemudian Badan Badan Swapraja dalam bentuk Federasi tadi dihapuskan seluruhnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 30 Agustus 1951, lalu dibentuklah Daerah Daerah Otonom Kabupaten.
Laiwoi
Dengan keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 20 Oktober 1951 No. 618, maka Afdeling dan Onder Afdeling di seluruh Sulawesi di rubah menjadi Kabupaten dan Kewedanan di mana Kepala Pemerintahanya masing – masing disebut Bupati dan Kepala Pemerintahan Negeri (K.P.N.) dalam hubungan ini Kewedanan Kendari di jabat Oleh “Supu Yusuf” dan berkedudukan di Kendari sebagai Ibukota Kewedanan.
Laiwoi
Sejak saat Itu Kepala Kerajaan / Swapraja di nonaktifkan, dan pelaksanaannya di serahkan kepada Kepala District yang diangkat atas pilihan rakyat.
Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian di bentuk berdasarkan Perpu. No. 2/1964 pada tanggal 27 April 1964 lalu kemudian Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1961 No. UP/7/3/3/-390, maka diangkatlah “Drs. Abdullah Silondae” sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kendari, disusul dengan Pembentukan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Gotong Royong, yang selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1961 oleh Dewan Perwkilan Daerah Gotong Royong mengangkat anggota anggota Badan Pemerintah Harian, yang bertugas sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah. Anggota Anggota Badan Pemerintah Harian ini adalah :
Laiwoi
1.Anggota Badan Pemerintah Harian I oleh “"Abunawas"”.
Laiwoi
2.Anggota Badan Pemerintah Harian II oleh “"Andrey Djufri"”.
Laiwoi
3.Anggota Badan Pemerintah Harian III oleh “"Muh. Kasim Gama"”.
Laiwoi
Dengan terbentuknya Kabupaten Kendari, maka Wilayahnya dibagi atas 7 (Tujuh) Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara tanggal 19 Desember 1961 No. 2067/A/1961. Adapun Kecamatan tersebut ialah :
Laiwoi
1.Kecamatan Kendari
2.Kecamatan Wawotobi di mana Camatnya bernama Haeba.
Laiwoi
Kemudian pada tahun 1964 diadakan Penambahan Kecamatan dalam Kabupaten Kendari dari 7 (Tujuh) Kecamatan menjadi 12 (Dua Belas) Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Tenggara tanggal 7 Juli 1964 No. 7, masing masing :
Laiwoi
Atas desakan dan permintaan masyarakat agar Kecamatan Kendari di realisir menjadi 3(Tiga) Kecamatan, maka Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Kendari dengan Surat tertanggal 27 November 1965 No. 8/ KPTS/ 1965 di Usulkan kepada Pemerintah Pusat.
Adapun Ke – 3 (Tiga) Kecamatan tersebut yaitu masing – masing :
Liu Zhiyuan
Kaisar Gaozu dari Han (Akhir) ((後)漢高祖) (4 Maret 895–10 Maret 948), nama pribadi Liu Zhiyuan (劉知遠), yang kemudian diubah menjadi Liu Gao (劉暠), adalah pendiri Han Akhir beretnis Shatuo, dinasti keempat dari Lima Dinasti pada zaman Lima Dinasti dan Sepuluh Kerajaan dalam sejarah Tiongkok. Dinasti tersebut, jika Han Utara tidak dianggap bagian dari sejarahnya, juga merupakan salah satu negara berumur terpendek dalam sejarah Tiongkok, yang hanya berlangsung selama tiga tahun.
Liu Zhiyuan
Liu Zhiyuan adalah gubernur militer Bingzhou, sebuah wilayah di sekitaran Taiyuan, Shanxi pada masa sekarang
Sarayburnu
Sarayburnu (, yang artinya "Titik Istana"; dikenal dalam bahasa Inggris dengan sebutan Seraglio Point) adalah sebuah promontori yang memisahkan Tanduk Emas dan Laut Marmara di Istanbul, Turki. Wilayah tersebut merupakan tempat dimana Istana Topkapı dan Taman Gülhane Park berdiri. Sarayburnu masuk dalam wilayah bersejarah Istanbul, yang dimasukkan pada Daftar Warisan Dunia UNESCO pada 1985.
Sarayburnu
Pemukiman pertama di Sarayburnu bermula pada zaman Neolitikum, pada sekitar tahun 6600 SM. Pemukiman tersebut berlangsung sekitar satu milenium
Sejarah Istanbul
Sejarah Istanbul meliputi perkembangan dalam sejarah dari kota modern Istanbul.
Sejarah Istanbul
Pemukiman tersebut didirikan oleh suku-suku Thracia antara abad ke-13 dan ke-11 SM, yang awalnya dikenal dengan nama Lygos. Kota tersebut dikuasai oleh bangsa Yunani pada abad ke-7 SM. Kota tersebut jatuh ke tangan Republik Romawi pada tahun 196 Masehi, dan dikenal dengan nama Bizantium sampai tahun 330, ketika kota tersebut berganti nama menjadi Konstantinopel dan dijadikan ibukota baru Kekaisaran Romawi. Pada Abad Kuno Akhir, kota tersebut berkembang menjadi kota terbesar di hemisfer barat, dengan populasi memuncak pada jumlah hampir setengah sejuta orang. Konstantinopel menjadi ibukota Kekaisaran Romawi Timur, yang dikenal sebagai "Kekaisaran Bizantium". Kota tersebut pada akhirnya ditaklukan oleh Muslim pada 1453. Konstantinopel kemudian menjadi ibukota Kesultanan Utsmaniyah.
RoboCop 2
RoboCop 2 merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1990. Film yang disutradarai oleh Irvin Keshner ini pemainnya antara lain ialah Peter Weller, Dan O'Herlihy dan masih banyak lagi.
RoboCop 2
Film ini dirilis pada tanggal 22 Juni 1990 dan berdurasi 116 menit.
Kongres Pemuda Seluruh Indonesia
Kongres Pemuda Seluruh Indonesia adalah kongres yang diadakan di Alun-alun Utara Yogyakarta pada tanggal 10-11 November 1945 oleh badan-badan perjuangan pemuda dari berbagai wilayah di Indonesia, yang pada saat itu belum tergabung dalam Badan Keamanan Rakyat.
Kongres Pemuda Seluruh Indonesia
Sejumlah 332 utusan dari 30 organisasi pemuda menghadiri kongres ini. Bung Karno, Bung Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Sri Paku Alam VIII turut menyambut para utusan tersebut, dan selanjutnya Chairul Saleh dan Sukarni memimpin rapat selanjutnya.
Kongres Pemuda Seluruh Indonesia
Tidak lama setelah dibukanya rapat raksasa tersebut, para utusan dari Surabaya terpaksa segera pulang karena mendapat ultimatum untuk menyerahkan diri dari Mayjen Mansergh. Di Surabaya pada hari itu juga terjadi pertempuran sengit yang dikenal sebagai Peristiwa 10 November 1945.
Kongres Pemuda Seluruh Indonesia
Dalam kongres terjadi persaingan pengaruh antara kelompok Chairul Saleh dan kelompok Soemarsono (Pesindo), namun akhirnya tercapai kesepakatan untuk membentuk Badan Konges Pemuda Indonesia (BKPI). Baik BKR bentukan pemerintah maupun BKPI bentukan badan-badan perjuangan ini, kemudian berada di bawah koordinasi Biro Perjuangan dari Kementerian Pertahanan.
Kongres Pemuda Seluruh Indonesia
Keadaan badan-badan perjuangan pemuda di bawah BKPI dan Biro Perjuangan tersebut, berlangsung hingga dikeluarkannya Penetapan Presiden tanggal 7 Juni 1947, yang melebur keduanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Daftar negara penghasil komoditas agrikultural terbesar
Berikut ini merupakan daftar negara-negara produsen terbesar menurut jumlah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.
Daftar negara penghasil komoditas agrikultural terbesar
Peringkat didasarkan
Daftar negara penghasil komoditas agrikultural terbesar
China, India dan Amerika Serikat mendominasi daftar utama sebagai negara-negara terbesar penghasil berbagai komoditi.
Encyclopædia Britannica Online
Encyclopædia Britannica Online adalah situs web serta versi elektronik dari karya ensiklopedia tertua "Encyclopædia Britannica". Situs ini memiliki fitur harian dengan banyak pembaruan ("update") dan pranala dari sejumlah media internasional. Buku "Britannica" yang dirilis 2010 merupakan edisi cetakan ("print-out") paling baru dan perkembangannya saat ini lebih berpusat pada versi daring ("online"). Situs ini diluncurkan sejak awal 2007 dan mendapat pemasukan dari iklan pop-ads.
Encyclopædia Britannica Online
Suntingan ditampilkan hanya yang telah melalui seleksi dari redaktur profesional "Britannica" di bagian khusus pada laman artikel, terpisah dari artikel resmi dari redaktur.
F. Saud Tambatua
Mayor Jenderal TNI (Mar) Frederikus Saud Tambatua, "SE., M.Pd.," () adalah perwira tinggi TNI Angkatan Laut ia alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan-31 tahun 1986. Penugasan sebagai Dansatgas Konga 26A di Lebanon tahun 2008, Wadan Pasmar-1 tahun 2011, Wadan lantamal VII/Manado tahun 2013, Komandan Lantamal XI/Merauke, Koordos Seskoal, Staf Khusus Kasal, dan meraih bintang dua saat menjabat menjabat Pa Sahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI. dan saat ini ia menjabat Staf Khusus Kasal. sejumlah penghargaan dan satya lencana, yakni Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV, Dwidya Sistha I, Santi Dharma I, II, Dharma Nusa, serta tiga bintang jasa dari PBB yakni The United Nations Medal (UNPF), The United Nations Medal (UNIFIL), The United Nations Medal (UNMOP) karena sebelumnya juga pernah bertugas di Bosnia.
F. Saud Tambatua
Karier Saud, juga tidak lepas dari pendidikan yang ia tempuh, yakni Diksepspa Mar tahun 1989, Sussarpa Intel dan Latihan Para Dasar tahun 1991, Suspa Kontra Intel tahun 1993, Dilkapa II Kopur dan Suspa Intelstrat tahun 1994, Seskoal XXXVI tahun 1999, Latap Danyon Kormar tahun 2003, Susopsgab tahun 2005, Dikreg Sesko TNI XXXVII tahun 2010 dan Dikreg Lemhanas RI XLVIII tahun 2012.
Asrorun Ni’am Sholeh
Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA () adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2014-2017. Ia menjabat sebagai Ketua KPAI setelah pada periode sebelumnya menjabat Wakil Ketua KPAI periode 2011-2014. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia periode 2015-2020. Aktivis muda NU ini dikenal sebagai Ulama dan Akademisi. Ia tercatat sebagai Staf pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga mendapat amanah sebagai Katib Suriyah PBNU masa khidmat 2015-2020. Sekarang, ia menjabat sebagai Deputi Pengembangan Pemuda Kementrian Pemuda dan Olahraga.
Asrorun Ni’am Sholeh
Di samping sebagai akademisi, ia juga dikenal sebagai Mantan aktivis 1998 yang aktif di dunia pergerakan sejak zaman mahasiswa. Pada tahun 1998 hingga 1999 ia menjabat sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta yang menjadi bagian dari sejarah perubahan dan peralihan rezim kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Di saat rekan-rekan seangkatannya banyak aktif di dunia politik, Niam kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan pascasarjana, dan pada 1999 ia studi ke Al-Azhar Mesir.
Asrorun Ni’am Sholeh
Doktor bidang hukum Islam ini terpilih sebagai Ketua Komite Syariah WHFC (World Halal Food Council). Ia terpilih setelah mendapat dukungan dari kalangan muslim China. Acara pemilihan digelar di Melbourne, Australia pada 15-17 Mei 2015. Niam dalam pemilihan mengalahkan ‎calon incumbent, Dr Fahd Shalah al-Aridl, dari kementerian Kehakiman Saudi Arabia yang diusulkan oleh Halal International Association (HIA) Italia.
Niam diusulkan oleh delegasi China Islamic Assosiaton (CIA), melalui ketuanya, Profesor Thayyib Mukhtar Muto. Dalam pertemuan yang dihadiri 28 badan pangan halal dunia dari 20 negara itu diputuskan kepemimpinan komite syariah dipercayakan ke Asrorun Niam Sholeh, menggantikan incumbent. Pemilihan digelar voting.
Asrorun Ni’am Sholeh
Saat masih mahasiswa, ia bersama rekan-rekannya memprakarsai berdirinya forum kajian Lembaga Studi Agama dan Sosial (eLSAS), yang bergerak di bidang pengkajian dan penelitian yang bertujuan mengembangkan dan menggalakkan kreativitas berpikir generasi bangsa di bidang agama, sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Lembaga ini dirawat sampai kini dan ia menjabat sebagai direkturnya. Program utama eLSAS adalah meliputi; diskusi rutin, workshop, dan seminar nasional/internasional, penelitian, kajian dan analisis, penerbitan majalah, jurnal, buku, dan pendidikan.
Asrorun Ni’am Sholeh
Mantan Ketua PP IPNU ini bersama rekan-rekannya di eLSAS Foundation pada pertengahan 2005 memelopori pendirian lembaga pendidikan bagi anak-anak yang secara akademik potensial, dengan nama Al-Nahdlah Islamic Boarding School yang berlokasi di Depok. Lembaga pendidikan ini didedikasikan untuk memberikan kesempatan akses pendidikan bermutu bagi anak-anak di pedesaan. Hingga kini, Niam bertindak sebagai Direkturnya.
Sejak 2005 sampai dengan Februari 2010, suami dari Hj. Lia Zahiroh, SQ., MA. ini terlibat di dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan anak, dalam kapasitasnya sebagai Tenaga Ahli di Komisi X DPR RI, komisi yang membidangi masalah pendidikan, olahraga dan kepemudaan, kebudayaan dan pariwisata, serta perpustakaan. Pada kesempatan tersebut, ia terlibat langsung dengan menjadi Koordinator Tim Ahli untuk pengawasan pelaksanaan UU Sisdiknas, Koordinator Tim Ahli untuk penyusunan UU Perpustakaan, serta UU Perfilman. Salah satu hal nyata, dalam subtansi UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman muncul secara eksplisit norma tentang perlindungan hak-hak anak, khususnya Pasal 20 ayat (5) yang mengatur tentang perlindungan hukum untuk insan perfilman anak-anak di bawah umur yang harus memenuhi hak-hak anak, terutama perlindungan mengenai hak belajar dan hak bermain.
Asrorun Ni’am Sholeh
Sebagai akademisi ia melakukan diskusi terkait dengan perlindungan anak Indonesia, baik pada aspek regulasi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan juga aspek hukum. Ia pernah menjalin kerja sama dengan BKKBN untuk kampanye kesehatan reproduksi perempuan dalam rangka mencegah kelahiran anak cacat, penggunaan alat kontrasepsi yang aman untuk menghindari terjadinya baby booming yang berdampak pada lahirnya genarasi anak-anak yang lemah. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah melalui talk show radio. Kerja sama juga pernah terjalin dengan Lembaga Kajian Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU), Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak (MPKS) Departemen Kesehatan, Kementerian Agama RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Asrorun Ni’am Sholeh
Doktor di bidang hukum Islam ini sejak 2003 aktif sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai akademisi ia sering melakukan diskusi terkait perlindungan anak Indonesia, baik pada aspek pendidikan, kesehatan, agama, dan hukum. Di samping sebagai praktisi, Niam juga dikenal sebagai penulis produktif. Lebih dari dua puluh lima judul buku yang telah diterbitkan, mayoritas terkait dengan masalah hokum Islam, pendidikan dan perlindungan anak.
Asrorun Ni’am Sholeh
MTs Darul Muta'allimin sugihwaras patianrowo
Asrorun Ni’am Sholeh
MAN 1 JEMBER (MAN-PK)
Asrorun Ni’am Sholeh
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
Universitas Al Azhar Kairo, Mesir
LIPIA, Jakarta