Maskrio/nya-ir-miracl-id-preprocessed huggingface dataset:
Prancis Vichy
Tidak ada bangsa lain yang diserang sesering dan sekeras Inggris dalam propaganda Vichy. Dalam pidato radio Pétain, Inggris selalu digambarkan sebagai "Lainnya", sebuah negara yang merupakan antitesis lengkap dari segala hal baik di Perancis "Albion yang penuh darah" dan "musuh abadi" Perancis yang kejam yang tidak kenal batas. Jeanne d'Arc yang bertempur melawan Inggris dijadikan simbol Perancis sebagian karena alasan itu.Tema utama Vichy Anglofobia adalah "keegoisan" Inggris dalam menggunakan dan meninggalkan Perancis setelah memicu perang, "pengkhianatan" Inggris dan rencana Inggris untuk mengambil alih koloni Perancis. Tiga contoh yang digunakan untuk menggambarkan tema-tema ini adalah Evakuasi Dunkerque pada bulan Mei 1940, serangan Angkatan Laut Kekaisaran di Mers-el-Kébir pada armada Mediterania Perancis yang menewaskan lebih dari 1.300 pelaut Perancis pada bulan Juli 1940, dan kegagalan Anglo-Perancis Bebas untuk merebut Dakar pada bulan September 1940. Khas propaganda anti-Inggris Vichy adalah pamflet yang didistribusikan besar-besaran yang diterbitkan pada bulan Agustus 1940 dan ditulis oleh "Anglofobia profesional" Henri Béraud berjudul "Faut-il réduire l'Angleterre en esclavage?" ("Haruskah Inggris Dikurangi menjadi Perbudakan?"); pertanyaan dalam judul itu hanyalah retorika. Selain itu, Vichy mencampurkan Anglofobia dengan rasisme dan antisemitism untuk menggambarkan Inggris sebagai "ras campuran" yang bekerja secara rasis untuk kaum kapitalis Yahudi, berbeda dengan orang-orang "ras murni" di benua Eropa yang membangun "Orde Baru". Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Béraud dengan Laksamana Darlan yang diterbitkan di surat kabar "Gringoire" pada tahun 1941, Darlan dikutip mengatakan bahwa jika "Orde Baru" gagal di Eropa itu berarti "... di sini di Perancis, kembalinya kekuasaan orang Yahudi dan Freemason tunduk pada kebijakan Anglo-Saxon".
Prancis Vichy
Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939, setelah serangan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September. Setelah Perang Palsu selama delapan bulan, Jerman meluncurkan ofensif mereka di barat pada tanggal 10 Mei 1940. Dalam beberapa hari, menjadi jelas bahwa pasukan militer Perancis kewalahan dan bahwa keruntuhan militer sudah dekat. Para pemimpin pemerintah dan militer, sangat terkejut oleh débâcle, memperdebatkan bagaimana melanjutkannya. Banyak pejabat, termasuk Perdana Menteri Paul Reynaud, ingin memindahkan pemerintah ke wilayah Perancis di Afrika Utara, dan melanjutkan perang dengan Angkatan Laut Perancis dan sumber daya kolonial. Yang lain, terutama Wakil Perdana Menteri Philippe Pétain dan Panglima Tertinggi, Jenderal Maxime Weygand, menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah tetap di Perancis dan berbagi kemalangan rakyatnya. Pandangan yang terakhir menyerukan penghentian permusuhan segera.
Prancis Vichy
Sementara perdebatan ini berlanjut, pemerintah terpaksa pindah beberapa kali, untuk menghindari penangkapan dengan memajukan pasukan Jerman, akhirnya mencapai Bordeaux. Komunikasi buruk dan ribuan pengungsi sipil menyumbat jalan. Dalam kondisi kacau ini, pendukung gencatan senjata di atas angin. Kabinet menyetujui proposal untuk mencari persyaratan gencatan senjata dari Jerman, dengan pemahaman bahwa, jika Jerman menetapkan persyaratan yang tidak jujur atau terlalu keras, Perancis akan mempertahankan opsi untuk terus berjuang. Jenderal Charles Huntziger, yang memimpin delegasi gencatan senjata Perancis, diberitahu untuk menghentikan perundingan jika Jerman menuntut pendudukan semua metropolitan Perancis, armada Perancis, atau salah satu dari wilayah luar negeri Perancis. Akan tetapi Jerman tidak.
Prancis Vichy
Perdana Menteri Paul Reynaud lebih suka melanjutkan perang; Namun, ia segera dikalahkan oleh mereka yang menganjurkan gencatan senjata. Menghadapi situasi yang tidak dapat dipertahankan, Reynaud mengundurkan diri dan, atas rekomendasinya, Presiden Albert Lebrun menunjuk Pétain yang berusia 84 tahun sebagai penggantinya pada tanggal 16 Juni 1940. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1940. Perjanjian terpisah Kesepakatan Perancis dicapai dengan Italia, yang telah memasuki perang melawan Perancis pada tanggal 10 Juni, jauh setelah hasil pertempuran telah diputuskan.
Prancis Vichy
Adolf Hitler memiliki sejumlah alasan untuk menyetujui gencatan senjata. Dia ingin memastikan bahwa Perancis tidak terus berperang dari Afrika Utara, dan dia ingin memastikan bahwa Angkatan Laut Perancis dikeluarkan dari perang. Selain itu, meninggalkan pemerintah Perancis di tempat akan meringankan Jerman dari beban yang cukup besar dalam mengelola wilayah Perancis, terutama ketika Hitler mengalihkan perhatiannya ke Inggris – yang tidak menyerah dan berjuang melawan Jerman. Akhirnya, karena Jerman kekurangan angkatan laut yang cukup untuk menduduki wilayah luar negeri Perancis, satu-satunya jalan praktis Hitler untuk menyangkal Inggris penggunaan wilayah itu adalah untuk mempertahankan status Perancis sebagai negara yang mandiri dan netral secara de jure sementara juga mengirim pesan ke Inggris bahwa mereka sendirian, dengan Perancis muncul untuk beralih pihak dan Amerika Serikat tetap netral. Namun, spionase Nazi terhadap Perancis setelah kekalahannya meningkat pesat, terutama di Perancis selatan.
Prancis Vichy
Gencatan senjata membagi Perancis menjadi zona-zona yang diduduki dan tidak dihuni: Perancis utara dan barat, termasuk seluruh pantai Atlantik, ditempati oleh Jerman, dan sisa dua perlima negara berada di bawah kendali pemerintah Perancis dengan ibukota di Vichy di bawah Pétain. Seolah-olah, pemerintah Perancis mengelola seluruh wilayah.
Prancis Vichy
Jerman mengambil dua juta tentara Perancis sebagai tawanan perang dan mengirim mereka ke kamp-kamp di Jerman. Sekitar sepertiga telah dibebaskan dengan berbagai syarat pada tahun 1944. Dari sisanya, para perwira dan NCO (kopral dan sersan) disimpan di kamp-kamp tetapi dibebaskan dari kerja paksa. Para prajurit pertama-tama dikirim ke kamp-kamp "Stalag" untuk diproses dan kemudian mulai bekerja. Sekitar setengah dari mereka bekerja di pertanian Jerman, di mana jatah makanan memadai dan kendalinya ringan. Yang lain bekerja di pabrik atau tambang, di mana kondisinya jauh lebih keras.
Prancis Vichy
Jerman secara langsung menduduki Perancis utara. Perancis harus membayar biaya untuk pasukan pendudukan Jerman yang berkekuatan 300.000 orang, sebesar 20 juta Reichsmark per hari, dibayar dengan tarif buatan dua puluh Franc ke Reichsmark. Ini adalah 50 kali biaya sebenarnya dari garnisun pendudukan. Pemerintah Perancis juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah warga Perancis melarikan diri ke pengasingan.
Prancis Vichy
Artikel IV Gencatan Senjata memungkinkan pasukan kecil Perancis—Pasukan Gencatan Senjata ("Armée de l'Armistice")—ditempatkan di zona yang tidak dihuni, dan untuk ketentuan militer Imperium kolonial Perancis di luar negeri. Fungsi pasukan ini adalah untuk menjaga ketertiban internal dan untuk mempertahankan wilayah Perancis dari serangan Sekutu. Pasukan Perancis harus tetap berada di bawah arahan keseluruhan angkatan bersenjata Jerman.
Prancis Vichy
Kekuatan tepat dari Pasukan Metropolitan Perancis Vichy ditetapkan pada 3.768 perwira, 15.072 perwira yang tidak ditugaskan, dan 75.360 orang. Semua anggota harus menjadi sukarelawan. Selain tentara, ukuran "Gendarmerie" ditetapkan pada 60.000 pria ditambah pasukan anti-pesawat 10.000 orang. Meskipun masuknya tentara terlatih dari pasukan kolonial (dikurangi ukurannya sesuai dengan Gencatan Senjata) ada kekurangan relawan. Akibatnya, 30.000 orang dari kelas tahun 1939 dipertahankan untuk mengisi kuota. Pada awal tahun 1942 wajib militer ini dibebaskan, tetapi masih ada cukup banyak orang. Kekurangan ini tetap sampai pembubaran, meskipun Vichy meminta Jerman untuk bentuk wajib militer reguler.
Prancis Vichy
Tentara Metropolitan Perancis Vichy kehilangan tank dan kendaraan lapis baja lainnya, dan sangat kekurangan transportasi bermotor, masalah khusus untuk unit kavaleri. Poster-poster rekrutmen yang bertahan menekankan peluang untuk kegiatan atletik, termasuk menunggang kuda, yang mencerminkan penekanan umum yang diberikan oleh pemerintah Vichy pada kebajikan pedesaan dan kegiatan di luar ruangan, dan realitas pelayanan dalam kekuatan militer kecil dan terbelakang secara teknologi. Fitur-fitur tradisional yang menjadi ciri khas Pasukan Perancis pra-1940, seperti Kepi dan kap berat (kancing-kancing besar) digantikan oleh Baret dan seragam sederhana.
Prancis Vichy
Otoritas Vichy tidak mengerahkan Pasukan Gencatan Senjata terhadap kelompok-kelompok perlawanan yang aktif di selatan Perancis, menyimpan peran ini ke "Milice" (milisi) Vichy, pasukan paramiliter yang dibentuk pada tanggal 30 Januari 1943 oleh pemerintah Vichy untuk memerangi Perlawanan; sehingga anggota tentara biasa dapat membelot ke Maquis setelah pendudukan Jerman di Perancis selatan dan pembubaran Pasukan Gencatan Senjata pada bulan November 1942. Sebaliknya, Milice terus berkolaborasi dan anggotanya menjadi sasaran pembalasan setelah Pembebasan.
Prancis Vichy
Kekuatan kolonial Perancis Vichy dikurangi sesuai dengan ketentuan Gencatan Senjata; namun, di wilayah Mediterania saja, Vichy memiliki hampir 150.000 orang di bawah lengan. Ada sekitar 55.000 di Maroko Perancis, 50,000 di Aljazair, dan hampir 40,000 di Tentara Syam ("Armée du Levant"), di Lebanon dan Suriah. Pasukan kolonial diizinkan untuk menyimpan beberapa kendaraan lapis baja, meskipun ini sebagian besar tank "vintage" Perang Dunia I (Renault FT).
Prancis Vichy
Gencatan senjata mengharuskan Perancis menyerahkan warga negara Jerman mana pun di negara itu atas permintaan Jerman. Perancis menganggap ini sebagai istilah "tidak terhormat" karena akan mengharuskan Perancis untuk menyerahkan orang-orang yang telah memasuki Perancis mencari perlindungan dari Jerman. Upaya untuk menegosiasikan masalah dengan Jerman terbukti tidak berhasil, dan Perancis memutuskan untuk tidak menekan masalah tersebut sampai menolak Gencatan Senjata.
Prancis Vichy
Pada tanggal 10 Juli 1940, Parlemen dan pemerintah berkumpul di kota spa Vichy yang tenang, ibukota sementara mereka di Perancis tengah. (Lyon, kota terbesar kedua Perancis, akan menjadi pilihan yang lebih logis tetapi Walikota Édouard Herriot terlalu dikaitkan dengan Republik Ketiga. Marseilles bereputasi sebagai "Chicago" Perancis yang berbahaya. Toulouse terlalu jauh dan bereputasi sayap kiri. Vichy terletak di pusat kota dan memiliki banyak hotel untuk digunakan para menteri.) Pierre Laval dan Raphaël Alibert memulai kampanye mereka untuk meyakinkan para Senator dan Deputi yang berkumpul untuk memilih kekuatan penuh untuk Pétain. Mereka menggunakan segala cara yang tersedia, jabatan menteri yang menjanjikan bagi beberapa orang sambil mengancam dan mengintimidasi orang lain. Mereka dibantu oleh tidak adanya tokoh-tokoh populer dan karismatik yang mungkin menentang mereka, seperti Georges Mandel dan Édouard Daladier, kemudian naik kapal "Massilia" dalam perjalanan mereka ke Afrika Utara dan diasingkan. Pada tanggal 10 Juli, Majelis Nasional, yang terdiri dari Senat dan Kamar Deputi, memberikan suara dengan suara 569 menjadi 80, dengan 20 abstensi sukarela, untuk memberikan kekuasaan penuh dan luar biasa kepada Marsekal Pétain. Dengan suara yang sama, mereka juga memberinya wewenang untuk menulis konstitusi baru. Dengan UU No. 2 pada hari berikutnya, Pétain mendefinisikan kekuatannya sendiri, dan membatalkan hukum Republik Ketiga yang bertentangan dengan mereka. (Tindakan ini kemudian dibatalkan pada bulan Agustus 1944.)
Prancis Vichy
Sebagian besar legislator percaya bahwa demokrasi akan terus berlanjut, meskipun dengan konstitusi baru. Meskipun Pierre Laval mengatakan pada tanggal 6 Juli bahwa "demokrasi parlementer telah kehilangan perang; demokrasi harus menghilang, menyerahkan tempatnya pada rezim otoriter, hierarkis, nasional dan sosial", mayoritas dipercaya di Pétain. Léon Blum, yang memberikan suara tidak, menulis tiga bulan kemudian bahwa "tujuan jelas Laval adalah untuk memotong semua akar yang mengikat Perancis ke masa republiken dan revolusionernya. 'Revolusi nasionalnya menjadi kontra-revolusi yang menghilangkan semua kemajuan dan hak manusia dimenangkan dalam seratus lima puluh tahun terakhir". Minoritas dari kebanyakan Radikal dan Sosialis yang menentang Laval dikenal sebagai Vichy 80. Deputi dan senator yang memilih untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Pétain dikutuk secara individual setelah pembebasan.
Prancis Vichy
Mayoritas sejarawan Perancis dan semua pemerintah Perancis pascaperang berpendapat bahwa pemungutan suara oleh Majelis Nasional ini ilegal. Tiga argumen utama dikemukakan:
Prancis Vichy
Namun Julian T. Jackson menulis, "Karena itu, tampaknya tidak ada keraguan, bahwa pada awalnya Vichy legal dan sah." Dia menyatakan bahwa jika legitimasi datang dari dukungan rakyat, popularitas besar Pétain di Perancis hingga 1942 membuat pemerintahnya sah; jika legitimasi berasal dari pengakuan diplomatik, lebih dari 40 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok mengakui pemerintah Vichy. Menurut Jackson, Perancis Bebas de Gaulle mengakui kelemahan kasusnya terhadap legalitas Vichy dengan mengutip beberapa tanggal (16 Juni, 23 Juni dan 10 Juli) sebagai permulaan pemerintahan tidak sah Vichy, menyiratkan bahwa setidaknya untuk beberapa periode waktu, Vichy belum sah. Negara mengakui pemerintah Vichy meskipun upaya de Gaulle di London untuk mencegah mereka; hanya pendudukan Jerman di seluruh Perancis pada bulan November 1942 yang mengakhiri pengakuan diplomatik. Partisan Vichy menunjukkan bahwa pemberian kekuasaan pemerintahan dipilih oleh dua kamar Republik Ketiga (Senat dan Kamar Deputi), sesuai dengan hukum.
Prancis Vichy
Argumen tentang pencabutan prosedur hukum didasarkan pada tidak adanya dan abstensi non-sukarela dari 176 perwakilan rakyat – 27 di dewan "Massilia", dan tambahan 92 deputi dan 57 senator, beberapa di antaranya berada di Vichy, tetapi tidak hadir untuk pemungutan suara. Secara total, parlemen terdiri dari 846 anggota, 544 Deputi dan 302 Senator. Satu Senator dan 26 Deputi berada di Massilia. Satu Senator tidak memilih; 8 Senator dan 12 Deputi secara sukarela abstain; 57 Senator dan 92 Deputi tanpa sadar abstain. Jadi, dari total 544 Deputi, hanya 414 yang memilih; dan dari total 302 Senator, hanya 235 yang memilih. Dari jumlah tersebut, 357 Deputi memilih mendukung Pétain dan 57 menentang, sementara 212 Senator memilih Pétain, dan 23 menentang. Dengan demikian, Pétain disetujui oleh 65% dari semua Deputi dan 70% dari semua Senator. Meskipun Pétain dapat menyatakan legalitas untuk dirinya sendiri - terutama dibandingkan dengan kepemimpinan Charles de Gaulle yang pada dasarnya ditunjuk sendiri - keadaan yang meragukan dalam pemilihan itu menjelaskan mengapa mayoritas sejarawan Perancis tidak menganggap Vichy sebagai kelanjutan yang lengkap dari negara Perancis.
Prancis Vichy
Teks yang dipilih oleh Kongres menyatakan :
Prancis Vichy
Majelis Nasional memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah Republik, di bawah wewenang dan tanda tangan Marsekal Pétain, untuk efek mengumumkan dengan satu atau beberapa tindakan konstitusi baru dari negara Perancis. Konstitusi ini harus menjamin hak-hak buruh, keluarga dan tanah air. Ini akan diratifikasi oleh negara dan diterapkan oleh majelis yang telah dibuatnya.
Prancis Vichy
Undang-undang Konstitusi pada tanggal 11 dan 12 Juli 1940 menjamin Pétain seluruh kekuatan (legislatif, yudikatif, administrasi, eksekutif - dan diplomatik) dan gelar "kepala negara Perancis" ("chef de l'État français"), seperti serta hak untuk mencalonkan penggantinya. Pada tanggal 12 Juli Pétain menunjuk Laval sebagai Wakil Presiden dan penggantinya, dan menunjuk Fernand de Brinon sebagai wakil Komando Tinggi Jerman di Paris. Pétain tetap menjadi kepala rezim Vichy hingga 20 Agustus 1944. Moto nasional Perancis, "Liberté, égalité, fraternité" (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan), digantikan oleh "Travail, Famille, Patrie" (Pekerjaan, Keluarga, Tanah Air); tercatat pada saat itu bahwa TFP juga mendukung hukuman pidana ""travaux forcés à perpetuité"" ("kerja paksa untuk selamanya"). Reynaud ditangkap pada bulan September 1940 oleh pemerintah Vichy dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1941 sebelum pembukaan Pengadilan Riom.
Prancis Vichy
Pétain pada dasarnya bersifat reaksioner, meskipun statusnya sebagai pahlawan Republik Ketiga selama Perang Dunia I. Hampir segera setelah dia diberikan kekuasaan penuh, Pétain mulai menyalahkan demokrasi Republik Ketiga dan korupsi endemik atas kekalahan memalukan Perancis oleh Jerman. Oleh karena itu, pemerintahannya segera mulai mengambil karakteristik otoriter. Kebebasan dan jaminan demokratik segera ditangguhkan. Kejahatan "tindak pidana opini" ("délit d'opinion") didirikan kembali, dengan efektif mencabut kebebasan berpikir dan berbicara; kritik sering ditangkap. Badan pilihan digantikan oleh yang dinominasi. "Munisipalitas" dan komisi departemen dengan demikian ditempatkan di bawah wewenang administrasi dan prefektur (dinominasikan oleh dan tergantung pada kekuatan eksekutif). Pada bulan Januari 1941 Konsili Nasional ("Conseil National"), terdiri dari tokoh-tokoh dari pedesaan dan provinsi, dilembagakan dalam kondisi yang sama. Terlepas dari peran pemerintahan Pétain yang jelas dan otoriter, ia tidak secara resmi melembagakan negara satu-partai, ia mempertahankan Triwarna dan simbol-simbol lain dari negara Republik Prancis, dan tidak seperti banyak kaum kanan jauh, ia bukan anti-Dreyfus. Pétain mengeluarkan kaum fasis dari jabatannya di pemerintahannya, dan pada umumnya kabinetnya terdiri dari "orang 6 Februari" (yaitu anggota "pemerintah Persatuan Nasional" yang dibentuk setelah Krisis 6 Februari 1934 diikuti oleh Skandal Stavisky) atau politisi yang prospek kariernya telah diblokir oleh kemenangan "Front populaire" pada tahun 1936.
Prancis Vichy
Perancis Vichy diakui oleh sebagian besar Axis dan kekuatan netral, termasuk A.S. dan Uni Soviet. Selama perang, Vichy Perancis melakukan tindakan militer terhadap serbuan bersenjata dari Axis dan para pejuang Sekutu, sebuah contoh netralitas bersenjata. Tindakan paling penting seperti itu adalah penenggelaman armada Perancis di Toulon pada tanggal 27 November 1942, mencegah penangkapannya oleh Axis. Amerika Serikat memberikan pengakuan diplomatik penuh Vichy, mengirim Laksamana William D. Leahy ke Perancis sebagai duta besar Amerika. Presiden Franklin Delano Roosevelt dan Sekretaris Negara Cordell Hull berharap untuk menggunakan pengaruh Amerika untuk mendorong elemen-elemen dalam pemerintahan Vichy menentang kolaborasi militer dengan Jerman. Amerika juga berharap untuk mendorong Vichy untuk menolak tuntutan perang Jerman, seperti pangkalan udara di Suriah yang dimandatkan Perancis atau untuk memindahkan pasokan perang melalui wilayah Perancis di Afrika Utara. Posisi penting Amerika adalah bahwa Perancis seharusnya tidak mengambil tindakan yang tidak secara eksplisit diminta oleh persyaratan Gencatan Senjata yang dapat mempengaruhi upaya Sekutu dalam perang.
Prancis Vichy
Posisi Amerika Serikat terhadap Perancis Vichy dan de Gaulle sangat ragu-ragu dan tidak konsisten. Presiden Roosevelt tidak menyukai Charles de Gaulle, yang dia anggap sebagai "diktator magang". Robert Murphy, perwakilan Roosevelt di Afrika Utara, mulai mempersiapkan pendaratan di Afrika Utara pada bulan Desember 1940 (setahun sebelum AS memasuki perang). Amerika Serikat pertama kali mencoba mendukung Jenderal Maxime Weygand, delegasi umum Vichy untuk Afrika hingga Desember 1941. Pilihan pertama ini gagal, mereka berpaling ke Henri Giraud sesaat sebelum pendaratan di Afrika Utara pada 8 November 1942. Akhirnya, setelah giliran Jean Louis Xavier Francois Darlan menuju Pasukan Kemerdekaan - Darlan telah menjadi presiden Konsili Vichy dari bulan Februari 1941 hingga April 1942 - mereka memainkannya melawan de Gaulle.
Prancis Vichy
Jenderal Amerika Serikat, Mark W. Clark dari komando gabungan Sekutu membuat Laksamana Darlan menandatangani pada tanggal 22 November 1942 sebuah perjanjian yang menempatkan "Afrika Utara sebagai disposisi Amerika" dan menjadikan Perancis sebuah "negara vasal". Washington kemudian membayangkan, antara 1941 dan 1942, status protektorat untuk Prancis, yang akan diserahkan setelah Pembebasan kepada Pemerintah Militer Sekutu untuk Wilayah Pendudukan (AMGOT) seperti Jerman. Setelah pembunuhan Darlan pada tanggal 24 Desember 1942, Washington berbalik lagi ke arah Henri Giraud, yang telah mendukung Maurice Couve de Murville, yang memiliki tanggung jawab keuangan di Vichy, dan Lemaigre-Dubreuil, seorang mantan anggota "La Cagoule" dan pengusaha, serta Alfred Pose, direktur jenderal "Banque nationale pour le commerce et l'industrie" (Bank Nasional Perdagangan dan Industri).
Prancis Vichy
Uni Soviet mempertahankan hubungan diplomatik penuh dengan pemerintah Vichy hingga tanggal 30 Juni 1941. Ini terputus setelah Vichy menyatakan dukungan untuk Operasi Barbarossa, serangan Jerman ke Uni Soviet. Karena permintaan Inggris dan kepekaan penduduk Kanada Perancis, Kanada mempertahankan hubungan diplomatik penuh dengan rezim Vichy sampai awal bulan November 1942 dan Operasi Anton – pendudukan penuh Perancis Vichy oleh Nazi.
Prancis Vichy
Inggris khawatir bahwa armada laut Perancis dapat berakhir di tangan Jerman dan digunakan melawan pasukan angkatan lautnya sendiri, yang sangat vital untuk menjaga pengiriman dan komunikasi Atlantik Utara. Di bawah gencatan senjata, Perancis telah diizinkan untuk mempertahankan Angkatan Laut Perancis, "Marine Nationale", di bawah kondisi yang ketat. Vichy berjanji bahwa armada tidak akan pernah jatuh ke tangan Jerman, tetapi menolak untuk mengirim armada di luar jangkauan Jerman dengan mengirimkannya ke Inggris atau ke wilayah yang jauh dari kekaisaran Perancis seperti Hindia Barat. Ini tidak memuaskan Winston Churchill, yang memerintahkan kapal-kapal Perancis di pelabuhan-pelabuhan Inggris untuk direbut oleh Angkatan Laut Kerajaan. Tak lama setelah Gencatan Senjata (22 Juni 1940), Inggris melakukan penghancuran armada Perancis di Mers-el-Kebir, menewaskan 1.297 personil militer Perancis, dan Vichy memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris. Skuadron Perancis di Iskandariyah, di bawah Laksamana René-Émile Godfroy, dengan efektif diinternir sampai tahun 1943 setelah kesepakatan dicapai dengan Laksamana Andrew Browne Cunningham, komandan Armada Mediterania Inggris. Setelah insiden Mers el Kebir, Inggris mengakui Perancis Bebas sebagai pemerintah Perancis yang sah.
Prancis Vichy
Swiss dan negara-negara netral lainnya mempertahankan hubungan diplomatik dengan rezim Vichy sampai pembebasan Perancis pada tahun 1944 ketika Philippe Pétain mengundurkan diri dan dideportasi ke Jerman untuk menciptakan pemerintahan paksa di pengasingan.
Prancis Vichy
Pada bulan Juni 1940, kejatuhan Perancis membuat pertahanan Perancis di Indochina lemah. Pemerintahan kolonial yang terisolasi dipisahkan dari bantuan luar dan persediaan luar. Setelah negosiasi dengan Jepang, Perancis mengizinkan Jepang untuk mendirikan pangkalan militer di Indocina. Tingkah laku yang tampaknya patuh ini meyakinkan Mayor Jenderal Plaek Pibulsonggram, Perdana Menteri Kerajaan Thailand, bahwa Vichy Perancis tidak akan dengan serius menentang kampanye militer Thailand untuk memulihkan bagian-bagian Kamboja dan Laos yang telah diambil dari Thailand oleh Perancis awal abad ke-20. Pada bulan Oktober 1940, pasukan militer Thailand menyerang melintasi perbatasan dengan Indochina dan meluncurkan Perang Perancis-Thailand. Meskipun Perancis mendapatkan kemenangan penting angkatan laut atas Thais, Jepang memaksa Perancis untuk menerima mediasi Jepang dari perjanjian damai yang mengembalikan wilayah yang disengketakan ke kendali Thailand. Perancis dibiarkan di tempat untuk mengelola koloni Indochina sampai tanggal 9 Maret 1945, ketika Jepang mengadakan "coup d'état" di Indochina Perancis dan mengambil kendali, membangun koloni mereka sendiri, Kekaisaran Vietnam, sebagai negara boneka ganda.