Jika bank tidak bisa membuat bukti potong dikarenakan nasabah atau pihak ketiga tidak memiliki npwp/nik yang valid, apakah bank akan dikenakan sangsi admistrasi dikarenakan tidak dapat melakukan pelaporan pajak? Apakah dengan kata lain bank hanya bisa melakukan transaksi dengan nasabah dan pihak ketiga yang mempunyai npwp/nik yang valid saja, mengingat kewajiban pelaporan pajak bank menjadi tidak dapat dipenuhi dikarenakan bank tidak dapat menerbitkan bukti potong?
Ya, karena kewajiban melakukan pemotongan ada pada pihak pemotong betul, hanya yang NPWP dan NIK Valid