The Stop Online Piracy Act (SOPA) was a proposed United States congressional bill to expand the ability of U.S. law enforcement to combat online copyright infringement and online trafficking in counterfeit goods.
Stop Online Piracy Act (SOPA) (Undang-Undang Penghentian Pembajakan Daring), juga dikenal dengan House Bill 3261 (Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Rakyat nomor 3261) atau H.R. 3261, adalah sebuah rancangan undang-undang yang dikemukakan di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 26 Oktober 2011 oleh
Proponents of the legislation said it would protect the intellectual-property market and corresponding industry, jobs, and revenue, and was necessary to bolster enforcement of copyright laws, especially against foreign-owned and operated websites.
Para pendukung mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini akan melindungi pasar kekayaan intelektual serta industri, pekerjaan, dan pendapatan yang bersangkutan, dan undang-undang ini diperlukan untuk meningkatkan penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap situs asing.
The House Judiciary Committee will postpone consideration of the legislation until there is wider agreement on a solution."
Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Amerika Serikat akan menunda pertimbangan atas undang-undang ini sampai ada kesepakatan yang lebih luas pada satu solusi.
Presented to the House Judiciary Committee, it builds on the similar PRO-IP Act of 2008 and the corresponding Senate bill, the PROTECT IP Act (PIPA).
Rancangan undang-undang yang disampaikan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan ini didasarkan pada PRO-IP Act (Undang-Undang PRO-IP) tahun 2008 yang serupa dan rancangan undang-undang dari Senat yang berhubungan, PROTECT IP Act (PIPA) (Undang-Undang PROTECT IP).
The bill would criminalize unauthorized streaming of copyrighted content if they knowingly misrepresent the activity of the site, with a maximum penalty of five years in prison for ten such infringements within six months.
Rancangan undang-undang ini menyatakan bahwa streaming konten berhak cipta tanpa izin adalah suatu tindakan kriminal, dan dapat dikenakan hukuman maksimal lima tahun penjara jika melakukan pelanggaran tersebut sepuluh kali dalam waktu enam bulan.
They state it protects the intellectual-property market and corresponding industry, jobs and revenue, and is necessary to bolster enforcement of copyright laws, especially against foreign websites.
Para pendukung mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini akan melindungi pasar kekayaan intelektual serta industri, pekerjaan, dan pendapatan yang bersangkutan, dan undang-undang ini diperlukan untuk meningkatkan penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap situs asing.
They cite examples such as Google's $500 million settlement with the Department of Justice for its role in a scheme to target U.S. consumers with ads to illegally import prescription drugs from Canadian pharmacies.
Mereka mengutip contoh-contoh seperti kesepakatan senilai $ 500.000.000 yang Google berikan kepada Departemen Kehakiman karena Google berperan dalam skema menargetkan konsumen Amerika Serikat dengan iklan resep obat-obatan dari Canadian pharmacies yang diimpor secara ilegal.
Opponents stated that it violated the First Amendment, is Internet censorship, would cripple the Internet, and would threaten whistle-blowing and other free speech actions.
" Para penentang mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini akan melanggar Konstitusi Amerika Serikat Amendemen Pertama, bahwa penyensoran Internet, akan melumpuhkan Internet, dan akan mengancam tindakan seseorang yang menyebarluaskan tindakan pemerintah yang salah dan juga kebebasan berpendapat secara umum.
On TIME's Techland blog, Jerry Brito wrote, "Imagine if the U.K. created a blacklist of American newspapers that its courts found violated celebrities' privacy?
Dalam blog Techland TIME, Jerry Brito menulis, "Bayangkan jika Britania Raya membuat daftar hitam surat kabar Amerika yang ditemukan telah melanggar privasi selebriti?
Or what if France blocked American sites it believed contained hate speech?"
Atau bagaimana jika Prancis memblokir situs Amerika yang diyakini berisi kebencian?"
Similarly, the Center for Democracy and Technology warned, "If SOPA and PIPA are enacted, the US government must be prepared for other governments to follow suit, in service to whatever social policies they believe are important—whether restricting hate speech, insults to public officials, or political dissent.
telah memperingatkan bahwa "Jika SOPA dan PIPA disahkan, pemerintah Amerika Serikat harus menyiapkan pemerintah lain agar mengikuti aturan ini, dalam hal kebijakan sosial yang mereka yakini penting—apakah perlu membatasi pidato kebencian, penghinaan kepada pejabat publik, atau politik perbedaan pendapat.
" Laurence H. Tribe, a Harvard University professor of constitutional law, released an open letter on the web stating that SOPA would "undermine the openness and free exchange of information at the heart of the Internet.
" Laurence H. Tribe, seorang profesor hukum konstitusional di Universitas Harvard, mengeluarkan sebuah surat terbuka di internet dan menyatakan bahwa SOPA akan “merusak keterbukaan dan pertukaran informasi secara bebas yang ada di dalam jantung dari Internet.
And it would violate the First Amendment".
Dan hal ini akan melanggar Amendemen Pertama (dalam Konstitusi Amerika Serikat).”
Of special concern was the web browser Firefox, which has an optional extension, MAFIAAFire Redirector, that redirects users to a new location for domains that were seized by the U.S. government.
Perhatian khusus untuk peramban web Firefox, yang memiliki ekstensi opsional, MAFIAAFire Redirector, yang mengalihkan pengguna ke lokasi baru dari domain yang sudah disita oleh pemerintah Amerika Serikat.
In May 2011, Mozilla refused a request by the United States Department of Homeland Security to remove MAFIAAFire from its website, questioning whether the software had ever been declared illegal.
Pada bulan Mei 2011, Mozilla menolak permintaan dari Department Keamanan Tanah Air Amerika Serikat untuk menghapus MAFIAAFire dari websitenya, mempertanyakan apakah perangkat lunak tersebut pernah dinyatakan ilegal.
For when copyright law is made and enforced privately, it is hard for the public to know the shape that the law takes and harder still to complain about its operation.
Karena ketika hukum hak cipta dibuat dan ditegakkan secara pribadi, sulit bagi publik untuk mengetahui perwujudan yang diambil hukum tersebut dan lebih sulit lagi bagi publik untuk mengeluhkan tentang pengoperasian hukum tersebut".
" The Stop Online Piracy Act was introduced by Representative Lamar Smith (R-TX) and was initially co-sponsored by Howard Berman (D-CA), Marsha Blackburn (R-TN), Mary Bono Mack (R-CA), Steve Chabot (R-OH), John Conyers (D-MI), Ted Deutch (D-FL), Elton Gallegly (R-CA), Bob Goodlatte (R-VA), Timothy Griffin (R-AR), Dennis A. Ross (R-FL), Adam Schiff (D-CA) and Lee Terry (R-NE).
Stop Online Piracy Act dikemukakan oleh Lamar Smith (R-TX) dan awalnya disponsori oleh Howard Berman (D-CA), Marsha Blackburn (R-TN), Mary Bono Mack (R-CA), Steve Chabot (R-OH), John Conyers (D-MI), Ted Deutch (D-FL), Elton Gallegly (R-CA), Bob Goodlatte (R-VA), Timothy Griffin (R-AR), Dennis A. Ross (R-FL), Adam Schiff (D-CA) dan Lee Terry (R-NE).
As of January 16, 2012, there were 31 sponsors.
Pada 16 Januari 2012, ada 31 orang sponsor.
" On January 14, 2012, the Obama administration responded to a petition against the bill, stating that while it would not support legislation with provisions that could lead to Internet censorship, squelching of innovation, or reduced Internet security, it encouraged "all sides to work together to pass sound legislation this year that provides prosecutors and rights holders new legal tools to combat online piracy originating beyond U.S. borders while staying true to the principles outlined above in this response."
Pada tanggal 14 Januari 2012, pemerintahan Obama menanggapi sebuah petisi terhadap rancangan undang-undang tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung perundang-undangan dengan ketentuan yang dapat menyebabkan penyensoran internet, pencegahan inovasi, atau keamanan Internet yang berkurang, tetapi mendorong agar "semua pihak untuk bekerja sama untuk meloloskan suara untuk peraturan tahun ini yang akan memberikan sebuah peralatan hukum legal yang baru kepada jaksa dan pemegang hak alat-alat untuk memerangi pembajakan daring yang berasal dari luar perbatasan Amerika Serikat, sementara tetap tunduk terhadap prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di bagian atas tanggapan ini.
" House Minority Leader Nancy Pelosi (D-CA) expressed opposition to the bill, as well as Representatives Darrell Issa (R-CA) and presidential candidate Ron Paul (R-TX), who joined nine Democrats to sign a letter to other House members warning that the bill would cause "an explosion of innovation-killing lawsuits and litigation".
Pemimpin Minoritas DPR Nancy Pelosi (D-CA) menyatakan oposisi terhadap rancangan undang-undang tersebut, begitu juga dengan Wakil Rakyat Darrell Issa (R-CA) dan calon presiden Ron Paul (R-TX), yang mengumpulkan sembilan orang Demokrat untuk menandatangani surat yang ditujukan kepada anggota DPR lainnya berisi peringatan bahwa rancangan undang-undang itu akan menyebabkan "ledakan tuntutan hukum dan litigasi yang membunuh inovasi."
Issa and Lofgren announced plans for legislation offering "a copyright enforcement process modeled after the U.S. International Trade Commission's (ITC) patent infringement investigations".
Issa dan Lofgren mengumumkan rencana untuk menawarkan "sebuah proses penegakan hak cipta yang mengikuti model investigasi pelanggaran paten dari Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (ITC)."
Private individuals petitioned the Foreign and Commonwealth Office, asking for the British government to condemn the bill.
" Individu swasta mengeluarkan petisi kepada Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran, meminta pemerintah Inggris untuk mengutuk rancangan undang-undang tersebut.