Through a $1.2 billion contract, Google Cloud Platform and Amazon Web Services are used to provide Israeli government agencies with cloud computing services, including artificial intelligence and machine learning.
Melalui kontrak senilai $1,2 miliar, perusahaan teknologi Google (Google Cloud Platform) & Amazon (Amazon Web Services) dipilih untuk menyediakan layanan komputasi awan kepada badan-badan pemerintah Israel, termasuk kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin.
According to a Google spokesperson, the contract is for workloads related to "finance, healthcare, transportation, and education" and does not deal with highly sensitive or classified information.
Menurut juru bicara Google, kontrak tersebut ditujukan untuk beban kerja yang terkait dengan "keuangan, perawatan kesehatan, transportasi, dan pendidikan" dan tidak menangani informasi yang sangat sensitif atau rahasia.
Moreover, the tech companies are contractually forbidden from denying service to any particular entities of the Israeli government, including its military.
Selain itu, perusahaan teknologi secara kontrak dilarang menolak layanan kepada entitas tertentu milik pemerintah Israel.
Although Project Nimbus' specific mission has not yet been revealed, Google Cloud Platform's AI tools could give the Israeli military and security services the capability for facial detection, automated image categorization, object tracking & sentiment analysis – tools that have previously been used by U.S. Customs and Border Protection for border surveillance.
Meskipun misi khusus Proyek Nimbus belum diungkapkan, peralatan AI Google Cloud Platform dapat memberikan kemampuan kepada militer dan dinas keamanan Israel untuk deteksi wajah, kategorisasi gambar otomatis, pelacakan objek & analisis sentimen – peralatan yang sebelumnya telah digunakan oleh
Project Nimbus has four planned phases: the first is purchasing and constructing the cloud infrastructure, the second is crafting government policy for moving operations onto the cloud, the third is moving operations to the cloud, and the fourth is implementing and optimizing cloud operations.
Proyek Nimbus memiliki empat fase yang direncanakan: yang pertama adalah pembelian dan pembangunan infrastruktur cloud, yang kedua adalah penyusunan kebijakan pemerintah untuk memindahkan operasi ke cloud, yang ketiga adalah memindahkan operasi ke cloud, dan yang keempat adalah penerapan dan pengoptimalan operasi cloud.
A Google spokesperson said that all Google Cloud customers must abide by its terms of service which prohibit customers from using its services to violate people's legal rights or engage in violence, but internal documents from both Google and the Israeli government contradict this claim.
Juru bicara Google mengatakan bahwa semua pelanggan Google Cloud harus mematuhi persyaratan layanannya yang melarang pelanggan menggunakan layanannya untuk melanggar hak hukum orang lain atau melakukan kekerasan, tetapi dokumen internal dari Google dan pemerintah Israel bertentangan dengan klaim ini.
Circa 2022, the contract drew rebuke and condemnation from the companies' shareholders as well as their employees, over concerns that the project would lead to further abuses of Palestinians' human rights in the context of the ongoing occupation and the Israeli–Palestinian conflict.
Sejak tahun 2022, Kontrak tersebut menuai teguran dan kecaman dari para pemegang saham perusahaan serta karyawannya, atas kekhawatiran bahwa proyek tersebut akan mengarah pada pelanggaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia Palestina dalam konteks pendudukan yang sedang berlangsung dan konflik Israel-Palestina.
Specifically, they criticized how they believed the technology could increase surveillance of Palestinians, expand data collection practices, and assist in the expansion of Israeli settlements in the West Bank.
Secara khusus, mereka menyuarakan kekhawatiran atas bagaimana teknologi tersebut akan memungkinkan pengawasan lebih lanjut terhadap warga Palestina dan pengumpulan data yang tidak sah tentang mereka serta memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina.
Ariel Koren, who had worked as a marketing manager for Google's educational products and was an outspoken opponent of the project, was given the ultimatum of moving to São Paulo within 17 days or losing her job.
Ariel Koren, yang pernah bekerja sebagai manajer pemasaran untuk produk pendidikan Google dan merupakan penentang keras proyek tersebut, diberi ultimatum untuk pindah ke São Paulo dalam waktu 17 hari atau kehilangan pekerjaannya.
She filed retaliation complaints with Google's human resources department and the National Labor Relations Board (NLRB), which dismissed her case based on lack of evidence.
Dia mengajukan keluhan pembalasan kepada departemen sumber daya manusia Google dan Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB), yang menolak kasusnya berdasarkan kurangnya bukti.
In 2022, Jewish Voice for Peace and MPower Change launched a campaign called No Tech for Apartheid – also known as #NoTechForApartheid – opposing the project.
Pada tahun 2022, Jewish Voice for Peace dan MPower Change meluncurkan kampanye bernama No Tech For Apartheid – juga dikenal sebagai #NoTechForApartheid – yang menentang proyek tersebut.
More than 200 Google workers joined a protest group named after this campaign, who argue that the relative lack of oversight for the project mean it will likely be used for Israel's war against Hamas.
Lebih dari 200 pekerja Google bergabung dalam kelompok protes yang diberi nama berdasarkan kampanye ini, yang berpendapat bahwa kurangnya pengawasan terhadap proyek tersebut berarti proyek tersebut kemungkinan akan digunakan untuk tujuan kekerasan.
In March 2024, a Google Cloud software engineer was fired after a video of them shouting "I refuse to build technology that empowers genocide", in reference to Project Nimbus, at a company event went viral.
Pada bulan Maret 2024, Seorang Insinyur perangkat lunak Google Cloud dipecat setelah video dirinya meneriakkan "Saya menolak membangun teknologi yang mendukung genosida," mengacu pada Proyek Nimbus, di sebuah acara perusahaan menjadi viral.
In April, dozens of employees participated in sit-ins at Google's New York & Sunnyvale Headquarters to protest against Google supplying cloud computing software to the Israeli government.
Pada bulan April, puluhan karyawan berpartisipasi dalam aksi duduk di Kantor Pusat Google di New York & Sunnyvale untuk memprotes Google yang memasok perangkat lunak komputasi awan kepada pemerintah Israel.
Employees occupied the office of Google Cloud chief executive Thomas Kurian.
Para karyawan menduduki kantor kepala eksekutif Google Cloud, Thomas Kurian.
In April, former Google employees fired for protesting with #NoTechForApartheid, citing an article in +972 Magazine, expressed concerns over Israel's current use of AI-assisted targeting in the Gaza Strip: a program named "The Gospel" categorizes buildings as military bases, while programs called "Lavender" and "Where's Daddy" identify and falsely classify Palestinian civilians as "terrorists" and track their movements for target selection.
Di bulan April, mantan karyawan Google dipecat karena memprotes dengan #NoTechForApartheid, mengutip sebuah artikel di Majalah +972, menyatakan kekhawatiran atas penggunaan penargetan berbantuan AI oleh Israel di Jalur Gaza: sebuah program bernama “The Gospel” mengkategorikan bangunan sebagai pangkalan militer, sementara program bernama “Lavender” dan “
In December 2024, a New York Times article reported that Google lawyers were worried that "Google Cloud services could be used for, or linked to, the facilitation of human rights violations, including Israeli activity in the West Bank" at least as early as four months before the Nimbus contract was signed.
Pada bulan Desember, artikel New York Times melaporkan, bahwa pengacara Google khawatir bahwa "layanan Google Cloud dapat digunakan untuk, atau dikaitkan dengan, fasilitasi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk aktivitas Israel di Tepi Barat."