In December 2003, the World Summit on the Information Society (WSIS) was convened under the auspice of the United Nations.
Pada Desember 2003, pertemuan World Summit on the Information Society (WSIS) diselenggarakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
We, the representatives of the peoples of the world, assembled in Geneva from 10–12 December 2003 for the first phase of the World Summit on the Information Society, declare our common desire and commitment to build a people-centred, inclusive and development-oriented Information Society, where everyone can create, access, utilize and share information and knowledge, enabling individuals, communities and peoples to achieve their full potential in promoting their sustainable development and improving their quality of life, premised on the purposes and principles of the Charter of the United Nations and respecting fully and upholding the Universal Declaration of Human Rights.
10–12 Desember 2003 untuk fase pertama World Summit on the Information Society, mendeklarasikan keinginan dan komitmen kami bersama untuk membangun Masyarakat Informasi yang berpusat pada manusia, inklusif, dan beriorientasi pembangunan, di mana semua orang dapat membentuk, mengakses, memanfaatkan, dan membagi informasi serta pengetahuan sehingga memungkinkan tiap individu, komunitas, dan masyarakat untuk dapat meraih potensi terbaiknya dalam meningkatkan perkembangkan dan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan, sebagaimana yang didasarkan dalam asas dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjunjung tinggi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. ... 3.
We reaffirm the universality, indivisibility, interdependence, and interrelation of all human rights and fundamental freedoms, including the right to development, as enshrined in the Vienna Declaration.
Kami menegaskan kembali prinsip universalitas, tidak terpisahkan, kebergantungan, dan keterikatan semua hak asasi manusia dan dasar kebebasan, termasuk hak atas pembangunan, sebagaimana yang diabadikan dalam Deklarasi Wina.
We also reaffirm that democracy, sustainable development, and respect for human rights and fundamental freedoms as well as good governance at all levels are interdependent and mutually reinforcing.
Kami juga menegaskan kembali bahwa demokrasi, perkembangan berkelanjutan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan dasar kebebasan, serta pemerintahan di semua tingkat
We further resolve to strengthen the rule of law in international in national affairs.
Kami juga secara lebih lanjut memperkuat hukum hubungan internasional dan nasional.
The WSIS Declaration of Principles makes specific reference to the importance of the right to freedom of expression in the "Information Society" in stating: 3.
Deklarasi Asas WSIS menjelaskan referensi spesifik mengenai pentingnya hak kebebasan berekspresi dalam "Masyarakat Informasi" sebagai berikut: 4.
We reaffirm, as an essential foundation of the Information Society, and as outlined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, that everyone has the right to freedom of opinion and expression; that this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
Kami menegaskan kembali, sebagai dasar penting dari Masyarakat Informasi, dan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa semua orang memiliki hak dalam mengutarakan pendapat dan ekspresinya; hak ini termasuk kebebasan untuk mempertahankan opini tanpa interferensi serta mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide melalui media apapun tanpa memperhatikan batas.
Communication is a fundamental social process, a basic human need, and the foundation of all social organizations.
Komunikasi merupakan dasar proses sosial, kebutuhan dasar manusia, dan dasar semua organisasi sosial.
It is central to the Information Society.
Hal ini merupakan pusat Masyarakat Informasi.
Everyone everywhere should have the opportunity to participate and no one should be excluded from the benefits the Information Society offers.
Semua orang di manapun harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan tidak seorangpun dapat dikecualikan dari manfaat Masyarakat Informasi.
50% strongly agreed, 29% somewhat agreed, 9% somewhat disagreed, 6% strongly disagreed, and 6% gave no opinion.
Sebanyak 50% suara menyatakan sangat setuju, 29% setuju, 9% tidak setuju, 6% sangat tidak setuju, dan 6% sisanya tidak memberikan pendapat apapun dalam pemungutan suara tersebut.
The report made 88 recommendations on the promotion and protection of the right to freedom of expression online, including several to secure access to the Internet for all.
Laporan tersebut memuat 88 rekomendasi untuk meningkatkan dan melindungi hak kebebasan berbicara di internet, beberapa di antaranya merupakan rekomendasi untuk memberikan akses internet yang aman untuk semua orang.
Other recommendations call on states to respect online anonymity, adopt privacy and data protection laws, and decriminalize defamation.
Beberapa rekomendasi juga menyarankan negara-negara untuk menghargai anonimitas daring, menjalankan hukum terkait privasi dan perlindungan data, serta melakukan dekriminalisasi pencelaan.
In July and August 2012 the Internet Society conducted online interviews of more than 10,000 Internet users in 20 countries.
Pada Juli dan Agustus 2012, Internet Society melakukan wawancara daring kepada lebih dari 10.000 pengguna internet di 20 negara.
In response to the statement "Access to the Internet should be considered a basic human right": 83% responded that they somewhat or strongly agreed 14% that they somewhat or strongly disagreed 3% that they didn't know.
Wawancara tersebut mempertanyakan pendapat partisipan terhadap pernyataan "Akses internet harus dianggap sebagai hak dasar manusia": Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut: 83% merespons bahwa mereka setuju atau sangat setuju 14% menganggap tidak setuju dan tidak setuju 3% tidak tahu.
In the Summer of 2016, the United Nations Human Rights Council released a non-binding resolution condemning intentional disruption of internet access by governments.
Pada musim panas tahun 2016, Komite Hak Asasi Manusia PBB merilis resolusi tidak terikat yang mengecam gangguan disengaja terhadap akses internet oleh pemerintah.
" Several countries have adopted laws that require the state to work to ensure that Internet access is broadly available, prevailing or preventing the state from unreasonably restricting an individual's access to information and the Internet: Costa Rica: A 30 July 2010 ruling by the Supreme Court of Costa Rica stated: "Without fear of equivocation, it can be said that these technologies [information technology and communication] have impacted the way humans communicate, facilitating the connection between people and institutions worldwide and eliminating barriers of space and time.
" Beberapa negara telah mengadopsi hukum yang mengatur jaminan pemerintah atas akses internet yang dapat dijangkau secara luas dan mencegah pemerintah melakukan pembatasan tak beralasan atas akses tiap individu kepada informasi di internet: Kosta Rika: Keputusan hakim Mahkamah Agung Kosta Rika pada 30
At this time, access to these technologies becomes a basic tool to facilitate the exercise of fundamental rights and democratic participation (e-democracy) and citizen control, education, freedom of thought and expression, access to information and public services online, the right to communicate with the government electronically and administrative transparency, among others.
Saat ini, akses terhadap teknologi seperti ini telah menjadi alat utama dalam memfasilitasi hak dasar dan partisipasi demokrasi (e-democracy), pengendalian warga negara, pendidikan, kebebasan berpikir dan berekspresi, akses informasi dan layanan publik secara daring, hak untuk berkomunikasi dengan pemerintah secara elektrik dan mendapatkan transparasi administratif, dan sebagainya.
This includes the fundamental right of access to these technologies, in particular, the right of access to the Internet or World Wide Web."
Hal ini merupakan alasan bahwa akses terhadap teknologi seperti ini, terutama internet dan World Wide Web, merupakan bagian dari hak dasar.
Article 5A of the Constitution of Greece states that all persons have a right to participate in the Information Society and that the state must facilitate the production, exchange, diffusion, and access to electronically transmitted information.
Pasal 5A dalam Konstitusi Yunani menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Masyarakat Informasi dan negara wajib memfasilitasi produksi, pertukaran, penyebaran, dan akses informasi secara elektronik.
India: In September 2019, Kerala High Court held that the right to have access to the internet is part of the fundamental Right to Education as well as the Right to Privacy under Article 21 of the Constitution.
Pada September 2019, Dewan Tinggi Kerala mulai menganggap bahwa hak untuk mendapatkan akses internet merupakan bagian dari hak atas pendidikan dan privasi di bawah Pasal 21 Konstitusi.
Spain: Starting in 2011, Telefónica, the former state monopoly that holds the country's "universal service" contract, has to guarantee to offer "reasonably" priced broadband of at least one megabit per second throughout Spain.
Spanyol: Mulai 2011, perusahaan Telefónica milik negara wajib menyediakan layanan pita lebar berkecepatan minimal satu megabit per detik ke seluruh wilayah Spanyol dengan harga yang wajar.
The right to Internet access is closely linked to the right of freedom of speech which can be seen to encompass freedom of expression as well.
Hak atas akses internet sering dikaitkan dengan hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi.
This has threatened governing regimes and lead to many censoring or cutting Internet services in times of crisis.
Internet dapat mengancam rezim pemerintahan yang berujung pada penyensoran dan pemblokiran akses internet saat masa krisis.
In contrast to this, censorship which has been initiated by the United States is focused more on the protection of intellectual property.
Di sisi lain, negara seperti Amerika Serikat lebih fokus menggunakan penyensoran untuk mengamankan hak cipta dan data pribadi.
The right to development is a third-generation right recognized by the UN General Assembly.
Hak atas pembangunan merupakan hak generasi ketiga yang diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
The increasing access to technology such as mobile phones has already proven to provide developing nations with further economic development opportunities.
Meningkatnya akses terhadap teknologi seperti ponsel telah terbukti dapat membantu negara berkembang dalam meningkatkan perkembangan ekonomi.
Increasing access to the Internet can, for example, improve low-income individuals' access to financial services such as savings accounts and enable online trading.
Meningkatkan akses internet dapat meningkatkan kualitas hidup tiap individu, contohnya internet dapat memberikan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap layanan finansial dan tabungan daring.
Internet access was also pivotal in the Occupy movement.
Akses internet juga menjadi faktor penyebaran informasi dan penggerak massa demonstrasi dalam Gerakan Occupy.
Panama has 214 "infoplazas" which are places of free Internet access.
Selain itu, Panama telah menyediakan tempat yang menyediakan akses internet gratis bernama "infoplazas".