Public works are a broad category of infrastructure projects, financed and procured by a government body for recreational, employment, and health and safety uses in the greater community.
Pekerjaan umum adalah berbagai macam proyek infrastruktur yang didanai dan dibangun oleh pemerintah, untuk meningkatkan ekonomi, kesehatan, maupun keamanan masyarakat.
They include public buildings (municipal buildings, schools, and hospitals), transport infrastructure (roads, railroads, bridges, pipelines, canals, ports, and airports), public spaces (public squares, parks, and beaches), public services (water supply and treatment, sewage treatment, electrical grid, and dams), environmental protection (drinking water protection, soil erosion reduction, wildlife habitat preservation, preservation and restoration of forests and wetlands) and other, usually long-term, physical assets and facilities.
Pekerjaan umum meliputi pembangunan fasilitas umum (kantor pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit), infrastruktur transportasi (jalan, rel, jembatan, jalur pipa, terusan, pelabuhan, bandara), ruang publik (alun-alun, taman, pantai), layanan umum (penyediaan dan pengolahan air, pengolahan limbah, sistem kelistrikan, bendungan), dan lain-lain, yang biasanya berupa aset dan bangunan fisik yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
The Roman emperor Nero encouraged the construction of various infrastructure projects during widespread deflation.
Contohnya, Kaisar Roma, Nero mendorong pembangunan berbagai macam infrastruktur selama terjadinya deflasi.
Public works is a multi-dimensional concept in economics and politics, touching on multiple arenas including: recreation (parks, beaches, trails), aesthetics (trees, green space), economy (goods and people movement, energy), law (police and courts), and neighborhood (community centers, social services buildings).
Pekerjaan umum adalah sebuah konsep multi-dimensi pada ekonomi dan politik, karena menyentuh berbagai macam sektor, antara lain rekreasi (taman, pantai), estetika (pohon, ruang terbuka hijau), ekonomi (pergerakan barang dan orang, energi), hukum (polisi dan pengadilan), serta lingkungan (pusat kegiatan masyarakat, fasilitas umum).
Municipal infrastructure, urban infrastructure, and rural development usually represent the same concept but imply either large cities or developing nations' concerns respectively.
Pengembangan infrastruktur perkotaan dan pembangunan pedesaan biasanya membawa konsep yang sama, namun dengan tujuan yang berbeda.
Furthermore, the term public works has recently been expanded to include digital public infrastructure projects.
Lebih lanjut, frasa pekerjaan umum kini telah berkembang ke proyek infrastruktur digital.
For example, in the United States, the first nationwide digital public works project is an effort to create an open source software platform for e-voting (created and managed by the Open Source Digital Voting Foundation).
Seperti di Amerika Serikat dimana proyek pekerjaan umum digital pertama dilakukan untuk menciptakan platform perangkat lunak terbuka untuk dapat melakukan pemilihan umum secara daring (dibuat dan dikelola oleh Open Source Digital Voting Foundation).
Reflecting increased concern with sustainability, urban ecology and quality of life, efforts to move towards sustainable municipal infrastructure are common in developed nations, especially in the European Union and Canada (where the FCM InfraGuide provides an officially mandated best practice exchange to move municipalities in that direction).
Sebagai bentuk perhatian terhadap keberlanjutan, ekologi perkotaan, dan kualitas hidup, berbagai upaya pun telah dilakukan untuk membangun infrastruktur berkelanjutan, terutama di negara maju, seperti di Uni Eropa dan Kanada (di mana FCM InfraGuide menetapkan praktik terbaik untuk mengarahkan pembangunan daerah).
Investing in public works projects in order to stimulate the general economy has been a popular policy measure since the economic crisis of the 1930s.
Berinvestasi pada proyek pekerjaan umum sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah lama menjadi kebijakan yang dijalankan oleh banyak pemerintah di seluruh dunia, terutama sejak krisis ekonomi pada dekade 1930-an.
While it is argued that capital investment in public works can be used to reduce unemployment, opponents of internal improvement programs argue that such projects should be undertaken by the private sector, not the public sector, because public works projects are often inefficient and costly to taxpayers.
Walaupun investasi pada pekerjaan umum memang dapat mengurangi pengangguran, banyak juga pihak yang berpendapat bahwa proyek pekerjaan umum seharusnya dikerjakan oleh sektor swasta, bukan sektor publik, karena pekerjaan umum biasanya tidak efisien dan merugikan pembayar pajak.
However, in the private sector, entrepreneurs bear their own losses and so private-sector firms are generally unwilling to undertake projects that could result in losses or would not develop a revenue stream.
Walaupun begitu, pada sektor swasta, pengusaha tidak mau merugi, sehingga perusahaan swasta biasanya tidak mau mengerjakan proyek yang tidak menghasilkan dampak ekonomi langsung bagi perusahaan.
According to research conducted at the Aalborg University, 86% of public works projects end up with cost overruns.
Berdasarkan riset yang dilakukan di Universitas Aalborg, 86% proyek pekerjaan umum berakhir dengan biaya membengkak.