Model: ShoAnn/indobert-base-p1-legalqa-retriever
Author: ShoAnn
Pipeline: sentence-similarity
Library: sentence-transformers
Tags: sentence-transformers, tensorboard, safetensors, bert, sentence-similarity, feature-extraction, generated_from_trainer, dataset_size:7037, loss:TripletLoss, dataset:ShoAnn/indo_legalqa_triplets, arxiv:1908.10084, arxiv:1703.07737, base_model:indobenchmark/indobert-base-p1, base_model:finetune:indobenchmark/indobert-base-p1, text-embeddings-inference, endpoints_compatible, region:us
Base models (finetune): id: indobenchmark/indobert-base-p1
Card metadata: tags: sentence-transformers, sentence-similarity, feature-extraction, generated_from_trainer, dataset_size:7037, loss:TripletLoss
base_model: indobenchmark/indobert-base-p1
widget: source_sentence: Apakah meminta-minta sumbangan di jalanan itu diperbolehkan? Sering kita jumpai banyak masyarakat yang meminta sumbangan, misalnya untuk pembangunan masjid atau perbaikan jalan di lingkungan tersebut, apakah bisa?
sentences: (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25. ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) dan ayat, (3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]', ayat (3), dan ayat, (4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat, (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4) kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f.  menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i.  memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan  keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia. (41 badan usaha bandar udara  yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan pasal 242 diuban' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan  keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197. . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f.  melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i.  menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.  melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r.  menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t.  memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan  organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no 132686a, (1) berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang sangat mendesak, menteri dapat menunjuk sesuatu organisasi untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan., PENGGOLONGAN BAHAN KIMIA I. BAHAN KIMIA DAFTAR-1: A. BAHAN KIMIA BERACUN : CAS Number No. HS 1 O-Alkyl (<C10, termasuk cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr atau i-Pr)-phosphonofluoridates contoh: Sarin : O-Isopropyl methylphosphonofluoridate Soman : O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate , source_sentence: Belum lama, salah satu terdakwa kasus korupsi inisial SYL telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman 10 tahun penjara. Sebagai masyarakat awam, saya skeptis hukuman 10 tahun itu akan akan genap dijalani 10 tahun karena pasti dipotong berbagai jenis remisi. Pertanyaan saya, apakah remisi bisa dicabut khusus untuk kasus korupsi?
sentences: Yang dimaksud dengan tanpa terkecuali adalah berlaku sama bagi Narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan., (1) setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana  karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak  kategori ii., (2) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas  pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan., (3) terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam pasal 25 , pasal 26 , dan pasal 30 ., (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25. ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) dan ayat, (3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]', ayat (3), dan ayat, (4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat, (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4) kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f.  menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i.  memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan  keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia. (41 badan usaha bandar udara  yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan pasal 242 diuban' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan  keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197. . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f.  melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i.  menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.  melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r.  menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t.  memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan  organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no 132686a, source_sentence: Saya seorang web developer dan baru-baru ini ada tawaran dari klien untuk bekerjasama, yaitu men-develop website judi online/judol. Secara hukum, apakah orang yang men-develop sistem website judi online juga terlibat? Jika ya, apa jerat hukum membuat website judi online? Sejauh ini, saya belum menyetujui tawaran dalam perjanjian kerja sama tersebut.
sentences: (1)  tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan  selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum., (2)  tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh  penuntut umum., Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia., (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25. ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) dan ayat, (3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]', ayat (3), dan ayat, (4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat, (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4) kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f.  menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i.  memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan  keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia. (41 badan usaha bandar udara  yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan pasal 242 diuban' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan  keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197. . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f.  melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i.  menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.  melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r.  menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t.  memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan  organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no 132686a, source_sentence: Belum lama, salah satu terdakwa kasus korupsi inisial SYL telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman 10 tahun penjara. Sebagai masyarakat awam, saya skeptis hukuman 10 tahun itu akan akan genap dijalani 10 tahun karena pasti dipotong berbagai jenis remisi. Pertanyaan saya, apakah remisi bisa dicabut khusus untuk kasus korupsi?
sentences: (1) selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 , narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., (2) persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program pembinaan; dan c. telah menunjukkan penurllnan tingkat risiko., (3) selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. sk no 143391 a, (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l- b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25. ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ... preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat. 30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) dan ayat, (3) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]', ayat (3), dan ayat, (4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat, (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660 a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl. (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4) kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya. 38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah. 45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya; b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f.  menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik indones -441 - i.  memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus. 58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat. 62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64. ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan  keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1) pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia. (41 badan usaha bandar udara  yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70. ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 72. ketent.tan pasal 242 diuban' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242 ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247 ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan  keamanan penerbangan pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74. ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas: a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl; b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl; dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78. ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan. (3) unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no 132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85. ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389 setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah. 88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0 (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0 (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/ atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00 (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun 2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor 18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas. . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106 (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_ ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197. . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17 (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a 5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya; 6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin; f.  melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h. menyelenggarakan rekam medis; i.  menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.  melaksanakan sistem rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya; r.  menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t.  memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan  organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no 132686a, Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial)., source_sentence: Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan suatu penipuan?
sentences: (1)  a.  saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang  menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua  sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa  atau penasihat hukum;  b.  yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang  menjadi saksi;  c.  dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang  memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan  perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat  hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau  sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib  mendengar keterangan saksi tersebut., (2)  hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama  lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,  kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah  ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi  dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan  sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau  isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja  dengannya., (3)  sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau  janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan  keterangan yang  sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya., (1)  setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan  yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana  dimaksud dalam pasal 106  ayat (4) huruf a atau marka  jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106  ayat (4)  huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2  (dua) bulan atau denda paling banyak rp500.000,00  (lima ratus ribu rupiah)., (2)  setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan yang melanggar  aturan perintah atau larangan  yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas  sebagaimana dimaksud dalam pasal 106  ayat (4) huruf c  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)  bulan atau denda paling banyak rp500.000,00 (lima  ratus ribu rupiah)., (3)  setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas  sebagaimana dimaksud dalam pasal 106  ayat, (4) huruf d  atau  tata  cara  berhenti  dan  parkir  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 106  ayat (4) huruf e dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau  denda paling banyak rp250.000,00 (dua ratus lima  puluh ribu rupiah).     (3) setiap . . .  (4)  setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan  atau  hak  utama  bagi  kendaraan  bermotor  yang  menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar  sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 , pasal 106  ayat  (4) huruf f, atau pasal 134  dipidana dengan pidana  kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling  banyak rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu  rupiah)., (5)  setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling  tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam  pasal 106  ayat (4) huruf g atau pasal 115  huruf a  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)  bulan atau denda paling banyak rp500.000,00 (lima  ratus ribu rupiah)., Dalam buku "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan" karya Abdul R. Saliman (2005:47), dijelaskan beberapa kondisi yang menyebabkan debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi.  Penjelasan tersebut merinci situasi-situasi di mana debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap gagal memenuhi kewajiban perjanjiannya atau hanya dapat memenuhi kewajiban tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan.  Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum bisnis, termasuk definisi dan implikasi wanprestasi dalam konteks perjanjian bisnis.  Penulis memaparkan  konsekuensi hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi, serta  hak-hak yang dimiliki oleh kreditur dalam menghadapi situasi tersebut.
datasets: ShoAnn/indo_legalqa_triplets
pipeline_tag: sentence-similarity
library_name: sentence-transformers
Likes: 0 | All-time downloads: 131
Created: 2025-02-23 05:35:48