00738|berpendirian bahwa dalam surat dakwaannya telah dicantumkan frasa “pada Bulan
00739|Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya T ahun 2023”, dalam hal ini Majelis Hakim
00740|berpendapat  bahwa  berdasarkan  Pasal  143  KUHAP  dan  Pasal  156  KUHAP ,
00741|dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dan terhadap keberatan
00742|atas  dakwaan  tersebut  adalah  merupakan  ranah  nota  keberatan/eksepsi,  oleh
00743|karenanya  dalil  Penasihat  Hukum  T erdakwa  tidak  beralasan  hukum  dan  harus
00744|dikesampingkan;
00745|Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum T erdakwa yang terkait
00746|keterangan saksi korban yang subjektif dan saksi-saksi  de auditu  yang dihadirkan
00747|oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum berpendirian bahwa dengan didukung oleh
00748|
00749|alat bukti selain daripada keterangan saksi korban yakni antara hasil visum, laporan
00750|psikologis dan keterangan T erdakwa ada kesesuaian sehingga dikatakan alat bukti
00751|petunjuk, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6
00752|dan Pasal 25 ayat 1 dan 3 UU No. 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
00753|Seksual, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain sepanjang keterangan itu
00754|berhubungan dengan tindak pidana tersebut, maka keterangannya dapat digunakan
00755|sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun
00756|petunjuk, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum T erdakwa tidak beralasan hukum
00757|dan harus dikesampingkan;
00758|Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum T erdakwa selain dan
00759|selebihnya yang masuk dalam ranah pembuktian dalam pokok perkara, dimana telah
00760|terbukti perbuatan yang dilakukan oleh T erdakwa sebagaimana dalam pertimbangan-
00761|pertimbangan unsur tersebut diatas, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum T erdakwa
00762|tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan sehingga berdasarkan uraian
00763|pertimbangan-pertimbangan ini, maka terhadap petitum nomor 1 dan 2 dalam nota
00764|pembelaan Penasihat Hukum T erdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum-
00765|petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;
00766|Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dalam nota pembelaan yang
00767|menyatakan membebaskan T erdakwa dari segala jerat hukum, Majelis Hakim dalam
00768|perkara ini berpedoman pada asas  actus non facit reum nisi mens sit rea  yang
00769|senafas dengan asas  geen straf zonder schuld, yang artinya pertanggungjawaban
00770|pidana tidak hanya karena perbuatannya saja namun juga kesalahannya;
00771|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kesalahan  dalam
00772|pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:
00773|- Melakukan Tindak Pidana;
00774|- Mampu bertanggung jawab;
00775|- Dengan kesengajaan atau kealpaan;
00776|- Tidak ada alasan pemaaf;
00777|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  melakukan  Tindak  Pidana
00778|adalah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh T erdakwa
00779|dalam perkara ini sudah ada atau belum ada aturannya, dalam hal ini merupakan
00780|perwujudan asas legalitas;
00781|Menimbang, bahwa T erdakwa dapat dinyatakan sebagai seseorang yang
00782|mampu bertanggung jawab karena T erdakwa mampu menentukan niat, kehendak,
00783|rencana atas perbuatan yang dilakukannya, mengetahui atau menginsafi bahwa
00784|perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat dan mengetahui atau
00785|
00786|menginsafi arti, makna, hakikat dari perbuatannya bahwa perbuatannya baik atau
00787|buruk;
00788|Menimbang,  bahwa  dengan  kesengajaan  berdasarkan  teori  kehendak,
00789|T erdakwa dapat dikatakan melakukan kesengajaan, karena T erdakwa mengetahui
00790|apa  yang  diperbuatnya  dan  siap  menanggung  segala  akibat  dari  perbuatannya
00791|tersebut. Dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan, yang
00792|mana menurut MvT , tindakan dengan sengaja selalu  willens dan  wetens, hal ini
00793|menunjukkan  bahwa  kesengajaan  selalu  dipergunakan  secara  netral  dan  tidak
00794|bernuansa  sehingga  yang  dibutuhkan  adalah  T erdakwa  mengerti,  mengetahui,
00795|memahami dan menyadari atas perbuatannya;
00796|Menimbang, bahwa terkait alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
00797|T erdakwa telah diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang pertumbuhan akal sehat yang
00798|tidak sempurna atau sakit jiwa, Pasal 49 ayat 2 KUHP tentang pembelaan terpaksa
00799|dan Pasal 51 ayat 2 KUHP tentang perintah jabatan yang mana T erdakwa tidak
00800|memenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut;
00801|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan-pertimbangan
00802|tersebut diatas dan dihubungkan dengan perbuatan T erdakwa yang telah terbukti dan
00803|memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada T erdakwa, maka Majelis Hakim
00804|berpendapat  bahwa  T erdakwa  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang
00805|didakwakan kepadanya, oleh karenanya petitum nomor 3 dalam nota pembelaan
00806|Penasihat Hukum T erdakwa yang menyatakan membebaskan T erdakwa dari segala
00807|jerat hukum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;
00808|Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 dan 5 perihal rehabilitasi
00809|nama  baik  dan  biaya  perkara,  oleh  karena  T erdakwa  dinyatakan  bersalah
00810|sebagaimana  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat
00811|petitum nomor 4 dan 5 tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;
00812|Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat
00813|Hukum T erdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan tersebut dan
00814|dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal
00815|yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
00816|pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus  mempertanggung
00817|jawabkan perbuatannya;
00818|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00819|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00820|Menimbang, bahwa disamping T erdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi
00821|pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan
00822|
00823|ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara
00824|yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;
00825|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  T erdakwa telah dikenakan
00826|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00827|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00828|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00829|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00830|berada dalam tahanan;
00831|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00832|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00833|Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kaos warna hitam, 1 (satu)
00834|potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) potong
00835|celana dalam warna abu-abu yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan
00836|kepada saksi korban;
00837| Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00838|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00839|meringankan T erdakwa;
00840|Keadaan yang memberatkan:
00841|- Perbuatan T erdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban;
00842|- T erdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
00843|Keadaan yang meringankan:
00844|- T erdakwa menyesali perbuatannya;
00845|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00846|Menimbang, bahwa oleh karena  T erdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
00847|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00848|Memperhatikan, Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 T ahun 2022 tentang Tindak
00849|Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang  Nomor 8 T ahun  1981 tentang
00850|Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00851|
00852|MENGADILI:
00853|1. Menyatakan  T erdakwa  terbukti secara sah dan meyakinkan
00854|bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
00855|terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan  organ  reproduksi  dengan  maksud
00856|merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan
00857|kesusilaannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
00858|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu
00859|dengan  pidana  penjara  selama 2(dua)  T ahun  dan  pidana  denda  sejumlah
00860|
00861|Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda
00862|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
00863|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
00864|dijalani T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00865|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
00866|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00867|- 1 (satu) kaos warna hitam;
00868|- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
00869|- 1 (satu) potong BH warna hitam;
00870|- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
00871|Dikembalikan kepada saksi I ;
00872|6. Membebankan kepada T erdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
00873|(lima ribu rupiah);
00874|
00875|Kamis
00876|
00877|26 Oktober 2023
00878|
00879|2023
00880|
00881|Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh
00882|kami, Ketua Majelis sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II
00883|masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
00884|
00885|didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada
00886|
00887|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00888|Hakim Anggota I Ketua Majelis
00889|Hakim Anggota II
00890|Panitera Pengganti,
00891|Panitera Pengganti