00734|
00735|melawan Hukum, adalah rumah  Saksi  Torkis Hutabarat yang berada di Desa
00736|Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
00737|Menimbang bahwa berdasarkan fakta  persidangan  telah terbukti cara
00738|anak  masuk  kedalam  rumah  Saksi  Torkis  Hutabarat  yang  berada  di  Desa
00739|Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan cara
00740|dengan cara  mencongkel  dan  merusak  triplek  kamar mandi  menggunakan 1
00741|(satu)  batang  besi  bengkok  dengan  panjang  74  cm  (tujuh  puluh  empat
00742|centimeter);
00743|Menimbang bahwa perbuatan  mencongkel dan merusak triplek kamar
00744|mandi menggunakan 1 (satu) batang besi bengkok dengan panjang 74 cm (tujuh
00745|puluh  empat  centimeter)  tersebut,  menurut  Hakim  adalah  perbuatan
00746|membongkar dikarenakan  triplek kamar mandi  tersebut menjadi terlepas  dari
00747|dinding kamar mandi;
00748|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  Hakim
00749|berpendapat  anak  telah  melakukan  perbuatan  membongkar  untuk  memasuki
00750|rumah Saksi Torkis Hutabarat yang berada di Desa Lumban Garaga Kecamatan
00751|Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, yang mana rumah tersebut merupakan
00752|tempat Anak  melakukan perbuatan  mengambil barang sesuatu berupa barang
00753|bukti 1 (satu) buah jam merk CASIO warna silver dan barang bukti 1 (satu) buah
00754|jam  tangan  merk  VIRAL  warna  hitam  milik  Saksi  Torkis  Hutabarat  dengan
00755|maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  Hukum.  Dengan  demikian  Hakim
00756|berpendapat  unsur  dengan  Dengan  cara  merusak,  membongkar,  memotong,
00757|memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu,
00758|atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak
00759|Pidana atau sampai pada Barang yang diambil, telah terpenuhi dan telah terbukti
00760|secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;
00761|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 477 ayat (1) huruf f KUHP
00762|jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00763|Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah
00764|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00765|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
00766|Menimbang bahwa Pasal 36 KUHP Nasional  mengatur  “Setiap Orang
00767|hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan
00768|dengan sengaja atau karena kealpaan”;
00769|Menimbang bahwa sebelumnya Hakim telah menyimpulkan Anak terbukti
00770|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kesatu
00771|Penuntut Umum. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36
00772|Hal. 23 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00773|
00774|KUHP Nasional tersebut, Hakim berpendapat bahwa agar Anak dapat dimintai
00775|pertanggungjawaban  pidana,  Tindak  yang  dilakukan  Anak  harus  terbukti
00776|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan;
00777|Menimbang  bahwa  Hakim  akan  terlebih  dahulu  mempertimbangkan
00778|apakah Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah dilakukan dengan sengaja atau
00779|tidak;
00780|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
00781|dengan sengaja/kesengajaan yaitu:
00782|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
00783|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van
00784|zekerheid of noodzakelijkheid);
00785|3. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  (opzet  met
00786|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
00787|Menimbang bahwa Hakim berpendapat  bentuk kesengajaan yang paling
00788|tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah  Sengaja  sebagai
00789|maksud (opzet als oogmerk);
00790|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja sebagai maksud
00791|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
00792|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
00793|untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku
00794|benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang  dilarang
00795|oleh hukum tersebut;
00796|Menimbang bahwa sebelumnya Hakim telah menyatakan unsur “dengan
00797|maksud untuk dimiliki” dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP telah terpenuhi
00798|dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
00799|Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” tersebut pada
00800|hakikatnya mengandung adanya kehendak yang terarah dan tujuan tertentu dari
00801|pelaku  untuk  menjadikan  barang  yang  diambil  seolah-olah  sebagai  miliknya
00802|sendiri, sehingga unsur tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbuatan
00803|mengambil, tetapi juga adanya maksud batin (innerlijke bedoeling) yang secara
00804|sadar ditujukan pada akibat yang dikehendaki;
00805|Menimbang  bahwa  dengan  terbuktinya  unsur  tersebut,  maka  secara
00806|hukum telah nyata bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan bentuk kesengajaan
00807|sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu suatu bentuk kesengajaan di mana
00808|pelaku  sejak  semula  memang  menghendaki  dan  menargetkan  akibat  dari
00809|perbuatannya;
00810|Hal. 24 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00811|
00812|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, sejak awal Anak telah memiliki
00813|niat dan  tujuan untuk melakukan  perbuatan  sebagaimana  didakwakan  dalam
00814|dakwaan  alternatif  kesatu,  sehingga  perbuatannya  bukanlah  terjadi  karena
00815|kelalaian ataupun sekadar kemungkinan yang disadari, melainkan benar-benar
00816|merupakan perbuatan yang dikehendaki dan ditujukan untuk mencapai tujuan
00817|tertentu, sehingga Hakim berpendapat unsur kesengajaan dalam bentuk  opzet
00818|als oogmerk telah terpenuhi dalam diri Anak;
00819|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
00820|Hakim berpendapat bahwa Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah dilakukan
00821|dengan sengaja, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal 36 KUHP
00822|Nasional, Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat dimintai pertanggungjawaban
00823|Pidana;
00824|Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya
00825|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik  dalam
00826|alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf  sehingga  Anak  dapat
00827|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00828|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
00829|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00830|Menimbang bahwa setelah Hakim membaca Nota pembelaan/pledoinya
00831|Penasehat  Hukum  Anak  dan  Permohonan  Anak  secara  cermat  dan
00832|komprehensif, maka Hakim berpendapat pada pokoknya Penasehat Hukum Anak
00833|dan Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:
00834|1. Anak Belum pernah dihukum;
00835|2. Anak  jujur  dalam  memberikan  keterangan, sehingga  tidak  mempersulit
00836|jalannya persidangan;
00837|3. Anak menyesali perbuatannya;
00838|4. Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
00839|Menimbang  bahwa  terhadap  Nota  pembelaan/pledoinya  Penasehat
00840|Hukum  Anak  dan  Permohonan  Anak,  Hakim  akan  mempertimbangkan  hal
00841|tersebut pada saat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada
00842|Anak;
00843|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
00844|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
00845|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
00846|Restoratif;
00847|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
00848|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
00849|Hal. 25 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00850|
00851|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
00852|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
00853|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
00854|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
00855|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
00856|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
00857|persidangan Hakim telah menganjurkan dan menyarankan kepada Saksi  Torkis
00858|Hutabarat  agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara ini
00859|diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan  kalau  dimungkinkan  ada  kesepakatan
00860|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Saksi  Torkis Hutabarat, akan tetapi
00861|sampai  sebelum  perkara  ini  diputus  tidak  ditemukan  adanya  kesepakatan
00862|perdamaian  Anak,  Orangtua  Anak,  Saksi  Torkis  Hutabarat,  Sehingga  Hakim
00863|berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak
00864|dapat berpedoman kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang
00865|diamanatkan oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang
00866|Sistem Peradilan Pidana Anak;
00867|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
00868|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
00869|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
00870|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
00871|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
00872|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
00873|Kemasyarakatan;
00874|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
00875|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
00876|Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Agar Anak dijatuhkan
00877|pidana  Pelayanan  Masyarakat  dan  Pelatihan  Kerja  di  Balai  Pemasyarakatan
00878|Sibolgaa atau di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
00879|Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi yang
00880|disampaikan  oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dengan pertimbangan sebagai
00881|berikut:
00882|- Bahwa  Anak  sudah  pernah  melakukan  pencurian  yaitu  mencuri
00883|Handphone milik teman  sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023;
00884|- Bahwa Anak tidak bersekolah lagi;
00885|- Bahwa  anak  tidak  didampingi  oleh  Orangtua  maupun  keluarganya  di
00886|persidangan, bahwa dengan tidak hadir dan tidak adanya pendampingan dari
00887|orang tua maupun keluarga, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan
00888|Hal. 26 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00889|
00890|dukungan  sosial  terhadap  Anak,  sehingga  dikhawatirkan  pelaksanaan
00891|pelatihan  kerja  tidak  akan  berjalan  efektif  serta  tidak  mencapai  tujuan
00892|pembinaan dan perbaikan perilaku Anak;
00893|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
00894|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
00895|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
00896|remedium).
00897|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
00898|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
00899|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
00900|membahayakan masyarakat;
00901|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
00902|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
00903|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
00904|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim berpendapat
00905|walaupun  penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir,
00906|namun terhadap Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana penjara di
00907|LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Hakim sehingga Hakim berpendapat
00908|Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA adalah
00909|sebagai berikut:
00910|- Perbuatan Anak telah membahayakan Masyarakat, Hakim berpendapat
00911|demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak melakukan
00912|pencurian lagi;
00913|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
00914|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
00915|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
00916|pendidikan Formal;
00917|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
00918|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
00919|serta bertanggung jawab;
00920|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
00921|terhadap anak, Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai dengan
00922|tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat
00923|korektif, preventif dan edukatif. Selain itu Hakim juga telah memperhatikan sifat
00924|yang  baik  dan  jahat  dari  anak  dan  bukan  semata-mata  untuk  memberikan
00925|pembalasan kepada anak atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta Hakim
00926|juga sudah memperhatikan hal yang terbaik untuk masa depan anak.
00927|Hal. 27 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00928|
00929|Menimbang,  bahwa  Hakim  memandang  bahwa  hukuman  yang  akan
00930|dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan,
00931|kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  serta  setimpal  dengan  perbuatan  Anak
00932|tersebut;
00933|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Hakim  jatuhkan  terhadap
00934|anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap  perbuatan
00935|anak,  Namun  Hakim  berpendapat  bahwa  hukuman  pidana  Penjara  tersebut
00936|bertujuan agar Anak betul-betul menyadari dan merenungi kesalahan nya, dan
00937|dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
00938|Menimbang  bahwa  hukuman  penjara  di  LPKA menurut  Hakim  telah
00939|sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA Anak
00940|tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
00941|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
00942|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
00943|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
00944|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
00945|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
00946|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
00947|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
00948|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
00949|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
00950|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
00951|sebagai generasi penerus bangsa;
00952|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
00953|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
00954|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
00955|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
00956|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
00957|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
00958|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
00959|masyarakat,  dengan  membebankan  kewajiban  pembinaan  bagi  institusi  yang
00960|menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri
00961|terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan
00962|lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  bagi  institusi  pemerintah  agar
00963|diperhatikan;
00964|Hal. 28 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00965|
00966|Menimbang bahwa terhadap  Anak  telah  dikenakan penangkapan  dan
00967|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
00968|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00969|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
00970|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
00971|tahanan;
00972|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00973|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00974|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam merk CASIO
00975|warna  silver  dan  1  (satu)  buah  jam  tangan  merk  VIRAL  warna  hitam,
00976|berdasarkan fakta persidangan adalah milik  Saksi  Torkis Hutabarat, sehingga
00977|Hakim  berpendapat  bahwa  barang  bukti  tersebut  tidak  bertentangan  dengan
00978|hukum jika dikembalikan kepada Saksi Torkis Hutabarat;
00979|Menimbang bahwa barang bukti berupa  1 (satu) buah tas merk POLO
00980|GIVES warna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah  barang bukti yang
00981|berkaitan langsung dengan tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak, sehingga
00982|Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
00983|Menimbang bahwa barang bukti berupa  1 (satu) batang besi bengkok
00984|dengan  panjang  74  cm  (tujuh  puluh  empat  centimeter),  berdasarkan  fakta
00985|persidangan adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak Pidana
00986|yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat barang bukti tersebut
00987|perlu ditetapkan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
00988|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00989|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00990|meringankan Anak;
00991|Keadaan  yang  memberatkan:
00992|- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi Saksi Torkis Hutabarat
00993|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
00994|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak dan Saksi  Torkis
00995|Hutabarat;
00996|Keadaan yang meringankan:
00997|- Anak belum pernah dihukum;
00998|- Anak masih bersekolah;
00999|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
01000|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01001|
01002|                MENGADILI:
01003|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01004|bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan cara membongkar untuk
01005|Masuk ke tempat melakukan tindak  pidana”  sebagaimana  dalam  dakwaan
01006|alternatif kesatu;
01007|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara
01008|selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
01009|Medan;
01010|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01011|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01012|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01013|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
01014|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
01015|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
01016|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01017|- 1 (satu) buah jam merk CASIO warna silver;
01018|- 1 (satu) buah jam tangan merk VIRAL warna hitam;
01019|Dikembalikan kepada Saksi Torkis Hutabarat;
01020|- 1 (satu) buah tas merk POLO GIVES warna hitam;
01021|Dimusnahkan;
01022|- 1 (satu) batang besi bengkok dengan panjang 74 cm (tujuh puluh empat
01023|centimeter);
01024|dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
01025|7. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01026|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01027|
01028|jumat