04123|moral dan hak-hak hukum Terdakwa. Posisi objektif ini dapat saja dikedepankan
04124|lagi apabila dalam proses pembelaan itu, ia merasa visinya sebagai profesional
04125|tidak  lagi  sejalan  dengan  Terdakwa.  Dalam  hal  demikian,  ia  wajib  untuk
04126|mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Terdakwa. Melalui kesadaran posisi
04127|berdiri  ini,  jelas  tidak  perlu  terdengar  sindiran  yang  meragukan  keluhuran
04128|(officium nobile ) profesi advokat dengan menyatakan advokat itu senantiasa
04129|“maju tak gentar membela yang bayar”. Yang seharusnya adalah “maju tak
04130|gentar  membela  kehormatan  profesi”.  Untuk  posisi  berdiri  Terdakwa,  tentu
04131|sudah dapat diduga, bahwa kasus yang menimpa dirinya akan dijalaninya sejak
04132|awal sampai akhir dalam posisi yang subjektif. Sekalipun penilaian dan posisi
04133|berdiri Terdakwa selalu subjektif, ia memiliki posisi tawar yang paling rendah
04134|dalam peradilan  pidana. Penguatan  posisi  tawar  ini  disodorkan  oleh  hukum
04135|acara, antara lain dengan bantuan hukum melalui jasa profesi advokat. Selain
04136|itu, mekanisme pembuktian juga memperlihatkan penguatan posisi tawar tadi.
04137|Misalnya, dalam proses penyodoran alat-alat bukti selama persidangan, giliran
04138|terakhir harus jatuh pada Terdakwa. Itulah sebabnya pembacaan pembelaan
04139|Halaman 134 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04140|
04141|Terdakwa (pledooi) harus dijadwalkan lebih belakangan daripada pembacaan
04142|tuntutan  pemidanaan  (vide  pasal  182  ayat  (1)  huruf  b.   Filosofi  ini  tetap
04143|dipegang  di  pengadilan  manapun  karena  secara  psikologis,  giliran  lebih
04144|belakangan  akan  memberi  keuntungan  psikologis  di  hadapan  penilai  yang
04145|menentukan keseluruhan proses peradilan itu. Siapa yang dimaksud dengan
04146|penilai yang paling menentukan dalam peradilan? Dia adalah figur hakim. Hakim
04147|memiliki penilaian yang objektif, berangkat dari posisi berdiri yang objektif pula.
04148|Oleh  sebab  itu,  asas  yang  menyatakan  adanya  praduga  tidak  bersalah
04149|(presumption of innocence) paling tepat dialamatkan ke figur ini, kendati secara
04150|hukum  memang  semua  komponen  yang  terlibat di  dalam  proses  peradilan,
04151|bahkan termasuk masyarakat awam yang ada di luar persidangan pun, wajib
04152|menghormati asas ini. Logikanya sederhana: tidak akan ada keadilan jika kita
04153|“menghukum” orang lain sebelum ia melewati semua  due process of law  yang
04154|layak  dijalaninya.  Dengan  filosofi  “ Een  objectieve  beoordeling  van  een
04155|objectieve  positie” itu  pula  akhirnya  kita  dapat  menerima  jika  dalam  hal  ini
04156|Majelis  Hakim  memiliki  kemerdekaan  (independensi)  dalam  mengambil
04157|keputusannya;
04158|Menimbang, bahwa ada yang menjadi landasan Majelis dalam mengajak
04159|para  pihak  untuk  merenungkan  setiap  posisi  dalam  suatu  proses  peradilan
04160|pidana,  karena  tentunya  setiap  cara  pandang  akan  memberikan  gambaran
04161|kesimpulan  atau  suatu  kongklusi  yang  berbeda-beda,  begitupula  dalam  hal
04162|keterangan  ahli  dalam  persidangan  ini  Majelis  tidak  banyak  menerapkan
04163|keterangan  ahli  dalam  pembuktian  kasus  ini,  tanpa  mengenyampingkan
04164|keilmuan dari Para Ahli yang dihadirkan, namun lebih kepada terlalu tingginya
04165|untuk menyandingkan keilmuan Para Ahli hanya untuk sekedar menterjemahkan
04166|pada kasus yang ada saat ini;
04167|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta
04168|kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
04169|dan Pidana Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan
04170|ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan
04171|pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  Terdakwa  tidak  membayar
04172|denda  maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk
04173|menutupi  denda  tersebut  dan  dalam  hal  Terdakwa  tidak  mempunyai  harta
04174|benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana
04175|kurungan selama 2 (dua) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana
04176|(sentencing atau  straftoemeting),  yang  kira-kira  sepadan  dijatuhkan  kepada
04177|Terdakwa  yang  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  apakah
04178|Halaman 135 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04179|
04180|permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang
04181|terlalu berat  dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan
04182|tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya
04183|selain  dari  aspek  yuridis  yang  telah  dikemukakan  diatas,  yaitu  aspek
04184|kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek  edukatif;
04185|Menimbang,  bahwa  berdasakan  aspek  kejiwaan/psikologis  Terdakwa
04186|dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan
04187|kejiwaan,  seperti  tanda-tanda  sosiopatik,  gejala  schizophrenic,  atau  depresi
04188|mental;
04189|Menimbang, bahwa dari aspek kriminolagi, menurut Sutherland, bahwa
04190|kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme, Ekonomi dan Politik,
04191|(Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur
04192|oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129) Tingkah
04193|laku  jahat  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  merupakan  tingkah  laku  karena
04194|pengaruh individualisme atau suatu keadaan pribadi yang menginginkan adanya
04195|tindak  pidana  tersebut,  sehingga  mendorong  Terdakwa  melakukan  tindakan
04196|pidana;
04197|Menimbang,  bahwa  melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang
04198|ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat
04199|seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya  adalah sebagai bagian
04200|perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum positif , maupun kaedah
04201|agama, maka untuk itu Perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib
04202|dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana,  maka  berdasarkan  teori
04203|pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan
04204|pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif
04205|(tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak
04206|ganda,  dimana  pemidanaan  mengandung  karakter  pembalasan  sejauh
04207|pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang
04208|salah. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso,
04209|1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :
04210|1. Tujuan  terpenting  pidana  adalah  memberantas  kejahatan  sebagai  suatu
04211|gejala masyarakat;
04212|2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan
04213|hasil studi antropologi dan sosiologis;
04214|3. Pidana  ialah  suatu  dari  yang  paling  efektif  yang  dapat  digunakan
04215|pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya
04216|Halaman 136 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04217|
04218|sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi
04219|harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya;
04220|Dari  pandangan  diatas  menunjukkan  bahwa  teori  ini  mensyaratkan  agar
04221|pemidanaan  itu  selain  memberikan  penderitaan  jasmani  juga  psikologi  dan
04222|terpenting  adalah  memberikan  pemidanaan  dan  pendidikan baik  kepada
04223|Terdakwa, lingkungan keluarga Terdawa, lingkungan korban serta masyarakat
04224|secara  luas.  Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  dari
04225|pemidanaan,  yaitu  dikehendakinya  suatu  perbaikan-perbaikan  dalam  diri
04226|manusia kedepannya dalam individu maupun kelompok sosial, sehingga Majelis
04227|Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada
04228|Terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar
04229|putusan ini;
04230|Menimbang,  bahwa  secara  harfiah  dan  filosofis  hukum  dibuat  dan
04231|diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup
04232|sendiri  maupun  berkelompok  berharap  akan  kesejahteraan  ataupun
04233|kenyamanan,  apabila  kenyamanan  tersebut  terganggu,  maka  tujuan
04234|menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami
04235|dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan
04236|seseorang  atau  sekelompok  orang,  melainkan  mencapai  tujuan  yang  lebih
04237|mulia, yaitu “keadilan” ;
04238|Menimbang, bahwa  “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan
04239|menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya
04240|sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare
04241|Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011,
04242|hal 148,)  begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah
04243|dengan  menghadiahi  suatu  keadilan,  nilai  keadilan  tidak  ada  habisnya  dan
04244|manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;
04245|Menimbang,  bahwa  “putusan-putusan  hakim  tidak  hanya  didasarkan
04246|pada tradisi  yang berjalan, melainkan sewaktu-waktu bisa melompat. Berpikir
04247|dan bertindak melompat adalah membuat tradisi baru dan keluar dari yang
04248|lama.  Hakim  disini  tidak  melakukan  serial  thinking,  melainkan  berpikir
04249|trasformatif” (Santjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang
04250|Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95);
04251|Menimbang,  bahwa  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh
04252|Terdakwa dipandang telah memenuhi seluruh rumusan unsur pasal 6 huruf a
04253|Undang-undang TPKS yang dalam ancaman pidana memuat pidana penjara
04254|dan/atau  denda,  sedangkankan  ketidakmampun  membayar  denda  tidak
04255|Halaman 137 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04256|
04257|dijelaskan  tentang  mekanisme  perampasan  asset,  maka  apabila
04258|ketidakmampuan membayar denda akan diganti dengan ketentuan pasal 30
04259|ayat (2) KUHP;
04260|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
04261|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
04262|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
04263|mempertanggung jawabkan perbuatannya;
04264|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
04265|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
04266|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
04267|dikenakan penahanan  yang  sah,  maka  masa penahanan  tersebut  harus
04268|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
04269|Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
04270|terhadap Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
04271|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
04272|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
04273|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
04274|barang bukti berupa :
04275|- 1 (Satu) potong baju lengan panjang warna hijau sage;
04276|- 1 (Satu) potong celana panjang warna hijau sage; 
04277|- 1 (Satu) potong kerudung warna coklat; 
04278|- 1 (Satu) potong baju lurik jawa warna hijau; 
04279|- 1 (Satu) potong celana panjang formal warna hitam; 
04280|Adalah barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan korban
04281|pada saat peristiwa pidana terjadi, guna menghindari rasa trauma dari korban
04282|dan menghindarkan masa-masa kelam dari Terdakwa, untuk itu berdasarkan
04283|kebijaksaan Majelis Hakim agar barang buti tersebut Dimusnahkan atau dirusak
04284|sehingga tidak dapat digunakan lagi; 
04285|Selanjutnya barang bukti berupa:
04286|- 2  (Dua)  lembar  printout  capture  pesan  whatsapp  dari  nomor
04287|08121584468  milik  TERDAKWA  kepada  nomor  083867733990  milik
04288|SAKSI KORBAN;
04289|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 081326852256
04290|milik SAKSI A DE CHARGE Ikepada nomor 083867733990 milik SAKSI
04291|KORBAN;
04292|Halaman 138 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04293|
04294|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 089675777277
04295|milik  SAKSI  II  kepada  nomor  0813268522556  milik  SAKSI  A  DE
04296|CHARGE I; 
04297|- 1 (Satu) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
04298|08121584468  milik  TERDAKWA  kepada  nomor  083867733990  milik
04299|SAKSI KORBAN;
04300|- 4  (Empat)  lembar  printout  capture  berisi  percakapan  whatsapp  dari
04301|nomor  083867733990  milik  SAKSI  KORBAN  kepada  nomor
04302|089675777277 milik SAKSI II; 
04303|Atas barang bukti tersebut guna melengkapi berkas perkara dan dipandang
04304|tidak membebani dalam lampiran berkas dan dipandang tidak dibutuhkan
04305|kembali oleh pihak-pihak terkait maka untuk itu atas barang bukti tersebut
04306|terlampir dalam berkas perkara;
04307|Selanjutnya barang bukti berupa:
04308|- 1 (Satu) unit HP merk OPPO Reno 7 warna kuning, nomor IMEI 1 :
04309|860891052560191, IMEI 2 : 860891052560183, beserta sim card dengan
04310|nomor : 08121584468; 
04311|Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan atas barang bukti tersebut
04312|hanya  digunakan  saat  perkara  pidana  telah  sempurna  terjadi  dan  bukan
04313|sebagai  barang  yang  digunakan  melakukan  tindak  pidana,  maka  atas  hal
04314|tersebut  terhadap  barang  bukti  tersebut  selaykanya  menurut  hukum
04315|dikembalikan kepada Terdakwa; 
04316|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa
04317|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
04318|yang meringankan Terdakwa;
04319|Keadaan  yang  memberatkan:
04320|- Perbuatan Terdakwa mengganggu lingkungan kerja Terdakwa atas peristiwa
04321|pidana yang terjadi;
04322|- Perbuatan Terdakwa mengganggu keimanan beragama dari korban;
04323|- Perbuatan Terdakwa masih membawa dampak trauma terhadap korban;
04324|Keadaan yang meringankan:
04325|- Terdakwa sopan dan menghormati persidangan;
04326|- Terdakwa  dan  keluarga  Terdakwa  telah  berupaya  untuk  menyelesaikan
04327|permasalahan ini melalui upaya-upaya kekeluargaan;
04328|- Terdakwa  belum  pernah  dihukum  atas  suatu  putusan  yang  telah
04329|berkekuatan hukum tetap
04330|Halaman 139 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04331|
04332|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka
04333|haruslah  dibebani  pula  untuk  membayar  biaya  perkara  (SKMA tanggal  19
04334|Oktober  1981  Nomor  KMA/155/X/1981  dan  angka  27  Lampiran  Keputusan
04335|Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);
04336|Memperhatikan, pasal-pasal dari  Undang Undang Republik Indonesia
04337|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik
04338|Indonesia  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-
04339|undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.
04340|Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang
04341|Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , pasal 6 huruf
04342|a  Undang Undang Republik Indonesia Nomor  12 Tahun  2022 tentang  Tindak
04343|Pidana  Kekerasan  Seksual,  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
04344|bersangkutan;
04345|
04346|M E N G A D I L I
04347|1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
04348|bersalah melakukan  tindak  pidana  melakukan perbuatan seksual secara
04349|fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat
04350|dan  martabat  seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan  kesusilaannya
04351|sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
04352|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
04353|penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp16.000.000,00 (enam
04354|belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka
04355|diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
04356|3. Menetapkan masa  penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
04357|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
04358|4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
04359|5. Menetapkan barang bukti berupa;
04360|- 1 (Satu) potong baju lengan panjang warna hijau sage;
04361|- 1 (Satu) potong celana panjang warna hijau sage; 
04362|- 1 (Satu) potong kerudung warna coklat; 
04363|- 1 (Satu) potong baju lurik jawa warna hijau; 
04364|- 1 (Satu) potong celana panjang formal warna hitam; 
04365|Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; 
04366|- 2  (Dua)  lembar  printout  capture  pesan  whatsapp  dari  nomor
04367|08121584468  milik  TERDAKWA  kepada  nomor  083867733990  milik
04368|SAKSI KORBAN;
04369|Halaman 140 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04370|
04371|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 081326852256
04372|milik SAKSI A DE CHARGE Ikepada nomor 083867733990 milik SAKSI
04373|KORBAN;
04374|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 089675777277
04375|milik  SAKSI  II  kepada  nomor  0813268522556  milik  SAKSI  A  DE
04376|CHARGE I; 
04377|- 1 (Satu) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
04378|08121584468  milik  TERDAKWA  kepada  nomor  083867733990  milik
04379|SAKSI KORBAN;
04380|- 4  (Empat)  lembar  printout  capture  berisi  percakapan  whatsapp  dari
04381|nomor  083867733990  milik  SAKSI  KORBAN  kepada  nomor
04382|089675777277 milik SAKSI II; 
04383|Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
04384|- 1 (Satu) unit HP merk OPPO Reno 7 warna kuning, nomor IMEI 1 :
04385|860891052560191, IMEI 2 : 860891052560183, beserta sim card dengan
04386|nomor : 08121584468; 
04387|Dikembalikan kepada Terdakwa; 
04388|6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah