00137| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum Hakim berpendapat meskipun Anak mengetahui bahwa perbuatan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban merupakan perbuatan yang tidak pantas,  Anak Korban mau diajak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak melakukannya dengan cara Anak berkomunikasi atau bersikap kepada Anak korban terkait hubungan yang terjadi Anak dengan cara sering merayu dan meyakinkan Anak korban dengan kata-kata manis, serta menyampaikan bahwa ia akan bertanggung jawab atas hubungan Anak dengan Anak korban;  Menimbang, bahwa dengan demikian adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu menyetubuhi anak korban dilakukan dengan sadar dan mengetahui akibatnya sehingga perbuatan menyetubuhi Anak korban telah dengan sengaja dilakukan, maka menurut Hakim melakukan persetubuhan terhadap Anak korban atas dasar karena hubungan sebagai pacar tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan itu bahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anakpun tidak mengenal adanya toleransi terhadap itu dikarenakan Anak dianggap sebagai insan yang masih belum cakap untuk berpikir dan mengambil tindakan sebagaimana orang dewasa yang selanjutnya perbuatan dengan sengaja demikian dalam teori pidana Hakim berkesimpulan sengaja sebagai niat ;  Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan dari fakta hukum dipersidangan dengan pengertian unsur pasal diatas Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum ;  Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, 
00138|
00139|Halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbp 
00140| Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti  maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;  Menimbang bahwa di persidangan Advokat Anak telah menyampaikan pembelaan atas tuntutan Penuntut Umum, bahwa pembelaan Advokat Anak menyebutkan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan Tuntutan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.UU No. 1 Tahun 2006 tentang Penyesuain Pidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, karena yang diuraikan adalah: 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang bersetubuh dengannya dipidana melakukan perkosaan termasuk persetubuhan dengan anak, oleh karenanya Hakim telah sesuai menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dan telah terbukti pada perbuatan Anak;  Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Anak dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di Lapas Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan melaksanakan Pelatihan Kerja di PSAR (Pelayanan Sosial Anak dan Remaja) Dinas Sosial Propinsi Sumatera Uara di Tanjung Morawa selama 3 (tiga) bulan;  Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan Pasal 60 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan "Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;  Menimbang, bahwa sesuai Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan kelas I Medan No.register I.C/95/2026,  merekomendasikan agar klien diberikan pidana berupa Penjara di LPKA Medan sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf e UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA;  Menimbang, bahwa sesuai dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan 
00141|
00142|Halaman 38 dari 41 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbp 
00143|Pembantu Tindak Pidana;  Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu telah terbukti pada perbuatan Anak, dan tuntutan Penuntut Umum menuntut Anak pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan, maka Hakim dengan mendasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan bahwa Anak selama ini diasuh dengan kasih sayang kedua orang tuanya namun sejak pada tahun 2022 sudah ditinggalkan oleh ibunya sehingga yang membesarkan Anak adalah bapaknya, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban sejak bulan Juni tahun 2024 sampai Maret tahun 2026, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Anak bukanlah semua kesalahan ditimpakan kepada Anak dan Anak korban, melainkan tidak adanya pengawasan dari orang tua dan anggota keluarga lainnya baik dari keluarga Anak sendiri dan Anak korban, Anak diketahui telah putus sekolah sampai SMP karena bapak Anak tidak mampu secara ekonomi dalam melanjutkan sekolah Anak, sehingga Anak selama ini membantu bapaknya bekerja di bengkel, dan Anak korban yang masih dibawah umur sudah bekerja di warung menjadi kesempatan bagi Anak korban untuk dapat keluar rumah seolah-olah tujuannya baik bagi keluarga untuk medapatkan tambahan uang jajan bagi Anak korban, melainkan cara Anak korban untuk dapat keluar rumah, oleh karena Anak melakukan perbuatannya juga dilatarbelakangi kurangnya pengawasan dari orang tua Anak sepeninggal ibu kandung Anak maka apabila Anak dijatuhi pidana pengawasan dan dikembalikan kepada orang tua Anak bukanlah membuat Anak dapat memperbaiki perilakunya, maka Hakim akan tetap menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum kepada Anak yang bertujuan agar dikemudian hari setelah Anak tumbuh sebagai pemuda tidak lagi melakukan perbuatan yang sama atau tindak pidana lain, sehingga pidana penjara dimaksud dapat memberikan pelajaran atau efek jera yang semuanya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, walaupun pidana penjara adalah upaya terakhir namun sepanjang Anak di dalam Lapas Anak dapat memanfaatkan setiap pembinaan di LAPAS Anak untuk membentuk kehidupan Anak dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana Anak diharapkan tumbuh menjadi pemuda yang baik;  Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonfilk dengan hukum, perempuan sebagai 
00144|
00145|Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbp 
00146|korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak, oleh karenanya dari sisi Anak korban tidak ada pemulihan keadaan karena sepanjang persidangan tidak ada diajukan restitusi atau kompensasi;  Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;    Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dalam Pasa 71 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 yang akan ditentukan dalam amar putusan;  Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;    Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;     Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Plat Nomor BK 1632 AFS berwarna putih adalah milik dari sepupu Anak yang telah disita dari orang tua Anak korban maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui orang tua Anak;  Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Keadaan yang memberatkan:   - Perbuatan Anak telah bertentangan dengan ajaran agama dan norma  kesusilaan; - Anak korban dikeluarkan dari sekolahnya; - Anak korban merasa malu; 
00147|
00148|Halaman 40 dari 41 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbp 
00149|Keadaan yang meringankan:   -  Anak berlaku sopan selama dalam persidangan; - Anak mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit; -  Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; - Anak belum pernah dihukum;   Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;   	Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;     MENGADILI:  1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut di atas; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tanjung Gusta Kelas I Medan selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Perlindungan Anak Medan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan kerja di Dinas Kesejahteraan dan Sosial UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.  Menetapkan Anak tetap ditahan; 
00150|
00151|Keadaan yang meringankan:   -  Anak berlaku sopan selama dalam persidangan; - Anak mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit; -  Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; - Anak belum pernah dihukum;   Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;   	Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;     MENGADILI:  1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut di atas; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tanjung Gusta Kelas I Medan selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Perlindungan Anak Medan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan kerja di Dinas Kesejahteraan dan Sosial UPT Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.  Menetapkan Anak tetap ditahan; 
00152|
00153|Halaman 41 dari 41 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2026/PN Lbp 
00154|5. Menetapkan barang bukti berupa:   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Plat Nomor   BK 1632 AFS berwarna putih    Dikembalikan kepada yang berhak melalui orang tua Anak; 6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).  Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ulfa Hafiza Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri   oleh T. Fitiri Hanifa, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Advokat Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak.   Panitera Pengganti    Hakim Anak  Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.  Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.  
00155|
00156|Senin
00157|
00158|4
00159|
00160|2026
00161|
00162|5. Menetapkan barang bukti berupa:   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Plat Nomor   BK 1632 AFS berwarna putih    Dikembalikan kepada yang berhak melalui orang tua Anak; 6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).  Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ulfa Hafiza Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri   oleh T. Fitiri Hanifa, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Advokat Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak.   Panitera Pengganti    Hakim Anak  Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.  Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.  
00163|
00164|Ulfa Hafiza Lubis, S.H., M.H.
00165|
00166|5. Menetapkan barang bukti berupa:   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Plat Nomor   BK 1632 AFS berwarna putih    Dikembalikan kepada yang berhak melalui orang tua Anak; 6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).  Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ulfa Hafiza Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri   oleh T. Fitiri Hanifa, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Advokat Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak.   Panitera Pengganti    Hakim Anak  Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.  Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.