00095|samping kepala Anak Korban dengan sambil di pegang dengan keras oleh Anak. Setelah itu Anak membuka celananya sehingga alat kelamin Anak terlihat kemudian Anak menggesekan kelaminnya ke perut Anak Korban; Menimbang, bahwa selanjutnya Anak  menghisap payudara sebelah kiri milik Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit namun Anak Korban terus mendorong kepala Anak agar tidak menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Anak mengangkat rok Anak Korban sampai dengan paha dan membuka kancingnya kemudian mengelus paha kanan Anak Korban dan Anak Korban langsung berusaha menurunkan rok Anak Korban namun Anak kembali menghisap payudara Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Anak  berbaring di sebelah kiri Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri mengancingkan rok dan menurunkan manset serta memakai baju Anak Korban kembali. Setelah itu Anak membukakan pintu rumahnya dan Anak Korban pun langsung keluar dari rumah tersebut dalam keadaan menangis dan setelah keluar dari rumah Anak, Anak Korban melihat Saksi 1 lalu menceritakan kejadian yang Anak Korban alami; Menimbang, bahwa Anak mengetahui hal-hal yang bersifat asusila saat Anak menonton konten di media sosial yang berbau pornografi sehingga Anak ketika melihat Anak Korban menjadi nafsu; Menimbang, bahwa Anak berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX XXXXXX XXXX yang ditandatangani oleh H. Hairuddin Bakri, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, Anak ANAK Lahir di Pinrang pada tanggal XX XXXXXX XXXX; Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sulit tidur mulai dari awal setelah kejadian sampai saat datanng ke Poli. Akhir-akhir ini Anak Korban takut bila melihat Anak masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala. Menurut Saksi 2, Anak Korban malas masuk sekolah, sulit konsentrasi dan sering merasa tidak enak perasaan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban diatas adalah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh Anak, perbuatan Anak tersebut kemudian bukanlah perbuatan yang dianggap wajar 
00096|
00097|dan patut oleh hukum dan adat istiadat setempat, yang dalam budaya umum disebut sebagai perbuatan yang “cabul”; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak” telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto. Pasal 622 ayat (6) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal; Menimbang, bahwa sekalipun anak telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, namun asas mono-dualistik yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana untuk mengukur apakah seseorang yang sekalipun telah terbukti bersalah atas melakukan suatu tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan mampu atau layak dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut baik didasarkan pada alasan Pembenar yang menghapuskan unsur tindak pidana, ataupun alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan dari perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan satu pun alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghindarkan anak dari pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga atas perbuatannya Anak haruslah memenuhi pertanggungjawaban pidananya; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada anak maka Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal demi dan untuk kepentingan anak, mengingat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat demi dan untuk kepentingan Anak serta hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan lagi namun untuk membentuk ulang anak agar dapat memperbaiki dirinya dari kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukumannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya berbunyi “sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada para Orang Tua Anak Pelaku untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak” dan atas hal tersebut Ibu dari Anak dan pendamping menyampaikan bahwa Anak adalah Anak 
00098|
00099|yang baik dan diharapkan agar kedepannya Anak tidak mengulangi perbuatan tersebut dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, rajin belajar serta berbakti pada orang tua; Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak terkait keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan secara bersamaan dibawah ini; Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakan yang di tulis oleh Bapas; Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak atas nama ANAK, Nomor: I.A/PPNR281025025 tertanggal 29 Oktober 2025 ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Meirdedes, S.H., terdapat uraian mengenai Anak serta dilengkapi dengan Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut yaitu merekomendasikan Klien Anak atas nama ANAK diberikan tindakan berupa “Perawatan di LPKS” dalam hal ini di Sentra Wirajaya Makassar, Jl. A. P. Pettarani, KM. 04 Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dengan tujuan utama perawatan di LPKS ini adalah untuk melindungi hak Anak, memastikan pembinaan, dan membantu mereka kembali menjadi bagian masyarakat; Menimbang, terkait jenis penghukuman maupun strafmaat atau besaran hukuman yang akan Hakim berikan kepada Anak dalam amar putusan, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Bapas untuk menjatuhkan hukuman berupa Tindakan Perawatan di LPKS kepada anak sebagaimana disampaikan dalam laporan penelitian kemasyarakatan; Menimbang, bahwa Pencabulan adalah delik yang tergolong delik kesusilaan, yakni dapat dikatakan sebagai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dan karenanya juga dikatakan sebagai pelanggaran hukum, dalam kondisi ini, Hakim meyakini bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal atau das recht ist das ethische minimum sedangkan hukum pidana beranjak dari suatu batas etik minimum dan  oleh sebab itu untuk membedakan mana nilai dan norma yang baik dan buruk yang harus Anak jadikan dasar dalam kehidupan dimasyarakat, Anak perlu mendapatkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan anak diharapakan selalu berpedoman pada prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang; 
00100|
00101|Menimbang, bahwa sekalipun Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki menjauhkan anak dari Penjara, namun Hakim berpandangan dengan memperhatikan juga pada kondisi Anak Korban serta perbuatan Anak sebagaimana yang terungkap di persidangan maka, Hakim berpendapat seharusnya Anak dapat berfikir akan mana yang seharusnya boleh dan yang tidak boleh dilakukan serta akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut; Menimbang, bahwa tidak luput pula disisi lain lembaga pemasyarakatan dewasa ini bukan lagi merupakan tempat untuk menghukum seseorang dan bersifat pembalasan namun merupakan tempat seseorang menemukan kembali dirinya, memperbaiki diri, menginsyafi serta menyadari kesalahan dalam hatinya setelah perbuatan yang ia lakukan, serta untuk memperoleh bekal agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, sehingga cukup beralasan apabila terhadap Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam hal ini LPKA Kelas II Maros yang lamanya akan dituangkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”, sehingga ancaman pidana yang berada di dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak diberlakukan ½ (satu perdua) terhadap Anak; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak tidak ditahan, dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:  - 1 (satu) lembar baju batik sekolah berwarna merah kombinasi putih dengan merek fajar sport; - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah; - 1 (satu) lembar baju polos lengan panjang (manset) berwarna merah; - 1 (satu) lembar miniset bra berwarna hitam dengan tulisan REEBOK; Yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan tidak memiliki nilai ekonomis, dan Anak Korban tidak lagi berkeinginan untuk melihat barang bukti tersebut lagi, sehingga patut untuk dirampas guna dimusnahkan; 
00102|
00103|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan  yang  memberatkan: - Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat; - Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami sulit tidur, Anak Korban takut bila melihat Anak masih berkeliaran di sekitar rumahnya, kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ; Keadaan yang meringankan: - Anak belum pernah dihukum sebelumnya; - Anak menyesali perbuatannya; - Anak masih ingin melanjutkan Pendidikannya (mengikuti Paket B); Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Anak melalui walinya;   Mengingat, Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Pasal 622 ayat (6) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto. Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Anak, Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Melakukan Perbuatan Cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak " sebagaimana Dakwaan Tunggal;  2. Menjatuhkan Pidana Kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;  3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar baju batik sekolah berwarna merah kombinasi putih dengan merek fajar sport; - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah; 
00104|
00105|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan  yang  memberatkan: - Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat; - Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami sulit tidur, Anak Korban takut bila melihat Anak masih berkeliaran di sekitar rumahnya, kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ; Keadaan yang meringankan: - Anak belum pernah dihukum sebelumnya; - Anak menyesali perbuatannya; - Anak masih ingin melanjutkan Pendidikannya (mengikuti Paket B); Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Anak melalui walinya;   Mengingat, Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Pasal 622 ayat (6) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto. Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Anak, Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Melakukan Perbuatan Cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak " sebagaimana Dakwaan Tunggal;  2. Menjatuhkan Pidana Kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;  3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar baju batik sekolah berwarna merah kombinasi putih dengan merek fajar sport; - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah; 
00106|
00107|- 1 (satu) lembar baju polos lengan panjang (manset) berwarna merah; - 1 (satu) lembar miniset bra berwarna hitam dengan tulisan REEBOK; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebankan kepada Orang tua/Wali Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);    Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, oleh Lisa Miralda Namara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Rizky Atswari Bhakti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Walinya.       Panitera Pengganti,                   Hakim,       TTD            TTD          H. Hasbullah Kalla, S.H.    Lisa Miralda Namara, S.H.  
00108|
00109|Selasa
00110|
00111|21
00112|
00113|2026
00114|
00115|Lisa Miralda Namara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang
00116|
00117|H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang
00118|
00119|- 1 (satu) lembar baju polos lengan panjang (manset) berwarna merah; - 1 (satu) lembar miniset bra berwarna hitam dengan tulisan REEBOK; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebankan kepada Orang tua/Wali Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);    Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, oleh Lisa Miralda Namara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Rizky Atswari Bhakti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Walinya.       Panitera Pengganti,                   Hakim,       TTD            TTD          H. Hasbullah Kalla, S.H.    Lisa Miralda Namara, S.H.