00917|tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa berdalih hanya
00918|memparaf dan tandatangan akan tetapi tidak membacanya;
00919|Menimbang bahwa bantahan Terdakwa tidak dapat dipercaya karena
00920|seharusnya Terdakwa membaca terlebih dahulu sebelum membubuhkan paraf
00921|dan  tandatangan,  sehingga  Majelis  Hakim  lebih  meyakini  bahwa  Terdakwa
00922|sudah  melakukan  hubungan  badan  dengan  Saksi  Korban,  yang  mana
00923|keyakinan tersebut didukung oleh pekerjaan Saksi Korban melakukan BO, dan
00924|Majelis Hakim juga yakin bahwa selama di hotel Purwodadi, Terdakwa juga
00925|dapat diyakini telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, karena
00926|Terdakwa dan Saksi Korban melakukan  check-in untuk 1 (satu) kamar, yakni
00927|kamar  4102  pada  Hotel  dan  foto  tempat  kejadian  pada  berkas  penyidik
00928|memperlihatkan hanya terdapat 1 (satu) kasur dalam kamar 4102, sehingga
00929|berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pid/1983, Majelis
00930|Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
00931|
00932|Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi
00933|Korban, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “ maksud
00934|untuk mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan organ tubuh seksual
00935|dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya dan
00936|dengan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;
00937|Menimbang bahwa oleh karena s emua unsur dari  Pasal 12 Undang-
00938|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
00939|Kekerasan Seksual, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak
00940|pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
00941|Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan
00942|yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  yang  mana  Penuntut  Umum  memilih
00943|dakwaan  alternatif  pertama,  yakni  perbuatan  Terdakwa  melanggar  Pasal  2
00944|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00945|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang  mengatur  bahwa
00946|“Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
00947|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
00948|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
00949|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang
00950|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00951|orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
00952|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana
00953|penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
00954|pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
00955|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Meski sekilas
00956|dibaca terhadap pasal tersebut, terkesan seolah cukup memenuhi salah satu
00957|dari  unsur  pasal  untuk  menilai  seseorang  melakukan  tindak  pidana
00958|perdagangan orang, namun dalam perkara tindak pidana perdagangan orang,
00959|suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang
00960|apabila memenuhi tiga unsur atau komponen utama dari tindak pidana tersebut
00961|di antaranya meliputi komponen proses/aktivitas, cara, dan tujuan. Komponen
00962|tersebut tidak hanya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00963|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00964|melainkan  juga  tertuang  dalam  Protokol  Palermo,  sebagaimana  disebutkan
00965|dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
00966|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
00967|Menimbang  bahwa  Protokol  Palermo  adalah  instrumen  internasional
00968|pertama  yang  memberikan  definisi  perdagangan  orang  secara  tegas  dan
00969|Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
00970|
00971|mengikat  secara  hukum.  Definisi  tersebut  diadopsi  oleh  Majelis  Umum
00972|Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada
00973|tanggal  25  Desember  2003.  Pasal  3a  Protokol  Palermo  mendefinisikan
00974|perdagangan  orang  sebagai  “pengerahan,  pengangkutan,  pemindahan,
00975|penyembunyian  atau  penerimaan  orang  dengan  menggunakan  berbagai
00976|ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk  lain  dari  kekerasan, penculikan,
00977|penipuan,  muslihat,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  atau
00978|pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan
00979|ijin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
00980|Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi prostitusi pada orang lain atau bentuk-
00981|bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
00982|atau  praktik-praktik  yang  mirip  dengan  perbudakan,  kerja  paksa  atau
00983|pengambilan organ tubuh”;
00984|Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
00985|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang
00986|merupakan  undang-undang  perwujudan  komitmen  Indonesia  untuk
00987|melaksanakan Protokol Palermo mengatur bahwa “Perdagangan Orang adalah
00988|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
00989|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00990|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00991|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00992|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
00993|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun  antar
00994|negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
00995|Menimbang  bahwa  apabila  diuraikan  satu  per  satu  (breakdown)
00996|komponen  proses/aktivitas  dalam  Pasal  2  undang-undang  tersebut  meliputi
00997|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
00998|penerimaan  seseorang,  komponen  cara  meliputi  dengan  ancaman
00999|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01000|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan
01001|utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh
01002|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain sedangkan
01003|komponen tujuan meliputi  untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di
01004|wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Apabila  salah  satu  unsur  dalam
01005|komponen proses/aktivitas, cara, dan tujuan tidak dipenuhi maka seluruh unsur
01006|Pasal 2 undang-undang tersebut tidak bisa diberlakukan;
01007|Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01008|
01009|Menimbang  bahwa  komponen  proses/aktivitas  didefinisikan  sebagai
01010|tindakan bagaimana tindak pidana perdagangan orang dilakukan. Contoh dari
01011|proses/aktivitas adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan
01012|atau penerimaan orang. Perekrutan berupa tindakan mengajak, mengumpulkan,
01013|membawa, memisahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 Undang-
01014|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01015|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang).  Pengiriman  berupa  tindakan
01016|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain
01017|(Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01018|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Jika salah satu
01019|tindakan-tindakan  tersebut  terpenuhi,  maka  dapat  dianggap  unsur
01020|proses/aktivitas telah terpenuhi. Selanjutnya berkenaan dengan komponen cara
01021|adalah mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan.
01022|Contoh  dari  komponen  cara  adalah  ancaman  atau  paksaan,  kekerasan,
01023|penculikan, penipuan, tipu  muslihat, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01024|rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk
01025|mendapatkan  persetujuan  dari  orang  yang  memiliki  kendali atas  orang  lain.
01026|Adapun yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara
01027|melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh,
01028|baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut
01029|atau  mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang  (Pasal  1  angka  12  Undang-
01030|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01031|Tindak Pidana Perdagangan Orang), kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan
01032|melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
01033|psikis  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  nyawa,  badan,  atau  menimbulkan
01034|terampasnya  kemerdekaan  seseorang  (Pasal  1  angka  11  Undang-Undang
01035|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01036|Pidana  Perdagangan  Orang)  sedangkan  penjeratan  utang  didefinisikan
01037|sebagai perbuatan  menempatkan  orang  dalam  status  atau  keadaan
01038|menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-
01039|orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk
01040|pelunasan utang (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01041|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
01042|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan
01043|oleh Terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim melihat tidak ada
01044|komponen  proses/aktivitas  maupun  cara  yang  terpenuhi,  sehingga  dalam
01045|Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01046|
01047|pemilihan dakwaan alternatif yang dibuktikan Majelis Hakim langsung memilih
01048|alternatif kedua dan ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah
01049|dinyatakan terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua
01050|sebagaimana diuraikan di atas;
01051|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01052|persidangan,  Majelis  Hakim  berpendapat  ada  pasal  yang  lebih  tepat  untuk
01053|diberlakukan terhadap tindak pidana dalam perkara ini, yakni Pasal 45 Ayat (1)
01054|jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
01055|tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01056|2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pokoknya mengatur
01057|bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyiarkan,
01058|mempertunjukkan,  mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan/atau  membuat
01059|dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang
01060|memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  untuk  diketahui  umum
01061|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana
01062|penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak
01063|Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Berdasarkan  fakta  hukum  yang
01064|terungkap  di  persidangan  dan  setelah  mencermati  berkas  perkara,  Saksi
01065|Korban justru menjadi pelaku utama dalam menyiarkan, mempertunjukkan atau
01066|membuat dapat diaksesnya informasi  elektronik yang memiliki  muatan  yang
01067|melanggar kesusilaan dimana perbuatan tersebut dibuktikan dengan adanya
01068|perbuatan menawarkan diri untuk melakukan BO melalui aplikasi Michat melalui
01069|handphone milik Terdakwa dan milik Saksi Korban, bahkan dalam komunikasi
01070|tersebut terjadi proses tawar-menawar jasa seks yang dilakukan oleh Saksi
01071|Korban  hingga  hubungan  badan  dilakukan  di  Hotel,  sehingga  jelas  bahwa
01072|dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan tamu-tamu untuk pekerjaan BO
01073|yang dilakukan oleh Saksi Korban melalui aplikasi Michat telah menunjukkan
01074|pelanggaran terhadap pasal terkait, sehingga pasal yang lebih tepat digunakan
01075|terhadap perkara ini adalah Pasal 45 ayat (1)  jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-
01076|Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
01077|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
01078|dan Transaksi Elektronik;
01079|Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pidana dari Penuntut
01080|Umum,  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan  lamanya t untutan  pidana
01081|terhadap  Terdakwa dan  mengenai  masalah  pemidanaan,  Majelis  Hakim
01082|berpendapat  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  dimaksudkan  untuk
01083|pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi
01084|Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01085|
01086|atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan
01087|sekaligus bersifat represif , yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di
01088|kemudian  hari,  namun  di  sisi  lain perlu  juga  dipertimbangkan  kepentingan
01089|Terdakwa  agar  yang  bersangkutan  setelah  kembali  ke  masyarakat  dapat
01090|menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik
01091|dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas
01092|menjalani  hukumannya  dengan  lebih  baik  tanpa  harus  mengulangi  lagi
01093|kesalahan yang sama;
01094|Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila
01095|dalam  penjatuhan  pidana  tersebut  selain  harus  memberikan  efek  jera  bagi
01096|Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa
01097|maupun anggota masyarakat yang lain ( deterrence), juga harus menjadi suatu
01098|instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu
01099|sendiri  (reformatif).  Selain  itu,  penjatuhan  pidana  melalui  putusan  ini  juga
01100|sepatutnya  menjadi  sebuah  instrumen  untuk  menyampaikan  pesan  moral
01101|kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti
01102|jika tidak dijiwai oleh moralitas (quid leges sine moribus), oleh karena itu Majelis
01103|Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dan
01104|pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan
01105|dalam amar putusan di bawah ini;
01106|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01107|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01108|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01109|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01110|dijatuhi pidana;
01111|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01112|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01113|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01114|dijatuhkan;
01115|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01116|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01117|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01118|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01119|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01120|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01121|- 5 (lima) buah kondom Sutra;
01122|- 4 (empat) buah Lubricant;
01123|Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01124|
01125|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
01126|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
01127|bukti tersebut dimusnahkan;
01128|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01129|- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y03 warna hijau;
01130|- 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro warna Hijau Cristal;
01131|- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
01132|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil
01133|dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar
01134|barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01135|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01136|- 1 (satu) buah print out BIL Hotel;
01137|yang  telah  dipergunakan  berkaitan  langsung  dengan  tindak  pidana  yang
01138|dilakukan namun tidak ada urgensi untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak
01139|dipergunakan lagi, sehingga terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas
01140|perkara;
01141|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01142|- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa;
01143|yang meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang
01144|bukti tersebut merupakan kartu tanda pengenal Terdakwa yang menunjukkan
01145|identitas  pribadinya,  sehingga  terhadap  barang  bukti  tersebut  lebih  tepat
01146|dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
01147|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01148|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01149|yang meringankan Terdakwa;
01150|Keadaan yang memberatkan:
01151|- Terdakwa memberikan keterangan yang berubah-ubah;
01152|- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan;
01153|Keadaan yang meringankan:
01154|- Ada peran orang lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana;
01155|- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan
01156|mengulangi lagi;
01157|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01158|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01159|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01160|Memperhatikan  Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01161|12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang
01162|Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01163|
01164|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01165|undangan lain yang bersangkutan;
01166|
01167|MENGADILI:
01168|1. Menyatakan  Terdakwa tersebut  di atas,  terbukti  secara  sah  dan
01169|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “kekerasan seksual dalam
01170|bentuk  eksploitasi  seksual”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif
01171|kedua;
01172|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana
01173|penjara selama 2 (dua) tahun;
01174|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01175|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01176|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01177|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01178|- 5 (lima) buah kondom Sutra;
01179|- 4 (empat) buah Lubricant;
01180|Dimusnahkan;
01181|- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y03 warna hijau;
01182|- 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro warna Hijau Cristal;
01183|- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
01184|Dirampas untuk negara;
01185|- 1 (satu) buah print out BIL Hotel;
01186|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
01187|- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa;
01188|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01189|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
01190|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01191|Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim
01192|Pengadilan Neger i Purwodadi , pada hari  Kamis, tanggal  10 April 2025 , oleh
01193|Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.,  sebagai Hakim Ketua,  Abraham Amrullah,
01194|S.H.,  M.Hum.,  dan Rifin  Nurhakim,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim
01195|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  Senin,
01196|tanggal  14  April  2025,  oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para Hakim