01553|Terdakwa minta sebagai jaminan atas suruhan dari Istiana tersebut dan Surat
01554|AJB milik Saksi Korban Windriyani ada di Terdakwa;
01555|Menimbang  bahwa benar pada saat Terdakwa merekrut Saksi Korban
01556|Windriyani untuk proses berangkat ke Negara China dimana Terdakwa meminta
01557|surat AJB dengan alasan atas perintah dari Istianah yang direkrut tidak kabur
01558|dan  tidak  mengundurkan  diri  secara  sepihak  pada  saat  mengikuti  proses
01559|pemberangkatan ke Negara China dan menyelesaikan potongan biaya proses
01560|tersebut  maka  jaminan  surat  AJB  akan  dikembalikan  kepada  Saksi  Korban
01561|Windriyani maupun keluarganya;
01562|Menimbang bahwa benar Saksi Korban Windriyani akan dipekerjakan
01563|sebagai pembantu rumah tangga di Negara Kota Beijing China akan tetapi saat
01564|itu Saksi Korban Windriyani Tidak melakukan medical cek up;
01565|Menimbang bahwa benar apabila Saksi Korban Windriyani telah bekerja
01566|di  Negara  China  maka  Istianah  akan  memberikan  Terdakwa  uang  sebesar
01567|Rp2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  Perjanjian  dari  awal
01568|apabila  Saksi  Korban  Windriyani  bekerja  di  China  gajinya  akan  dipotong
01569|sebanyak 5.000 Yuan ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tiap bulannya
01570|selama 6 bulan ketika Saksi Korban Windriyani sudah bekerja di Negara China
01571|tersebut;
01572|Menimbang, dengan demikian maka Unsur ini telah terbukti secara sah
01573|dan meyakinkan menurut hukum;
01574|Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01575|
01576|Ad.4. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak
01577|memperoleh restitusi.
01578|Menimbang bahwa oleh sebagaimana kaidah Pasal 182 ayat (3), dan 4
01579|KUHAP, maka Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada
01580|Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
01581|Menimbang bahwa unsur keempat ini merupakan kaidah hukum yang
01582|mengatur keadaan causa akibat adanya perbuatan materil oleh subjek hukum
01583|pelaku;
01584|Menimbang bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang
01585|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01586|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
01587|ahli warisnya;
01588|Menimbang  bahwa  Kaidah  Pasal  48  Undang-undang  RI  Nomor  21
01589|Tahun  2007  tentang   Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,
01590|mengatur bahwa Restitusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti
01591|kerugian  atas: a. kehilangan kekayaan  atau penghasilan; b. penderitaan; c.
01592|biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian
01593|lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang; yang diberikan
01594|dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara
01595|tindak pidana perdagangan orang;
01596|Menimbang  bahwa  unsur  keempat  ini  disusun  dengan  konstruksi
01597|alternatif yaitu hak memperoleh restitusi kepada Setiap korban tindak pidana
01598|perdagangan orang atau hak memperoleh restitusi kepada ahli waris korban
01599|tindak pidana perdagangan orang;
01600|Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa Setiap
01601|korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  in  casu  dikualifikasikan  kepada
01602|subjek hukum saksi Windriyani Als Yani Binti Tarmudi;
01603|Menimbang bahwa  in casu  berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan
01604|Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : R- 1083/5.1.HSHP /LPSK /02/
01605|2025 tanggal 26 Februari 2025 telah mengeluarkan surat tentang penghitungan
01606|besar  biaya  yang  diderita  korban  pada  pokoknya  adalah  sejumlah
01607|Rp109.280.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
01608|rupiah);
01609|Menimbang  bahwa  Surat  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban
01610|Republik  Indonesia  Nomor:  R-  1083/5.1.HSHP  /LPSK  /02/  2025  tanggal
01611|26 Februari 2025 dalam rinciannya penghitungan Restitusi memuat penderitaan
01612|Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01613|
01614|kerugian  bagi  korban  terhadap  penguasaan  1  (satu)  bendel  Akta  Jual  Beli
01615|nomor : 784 / 2019 atas nama WINDRIYANI milik korban;
01616|Menimbang bahwa in casu 1 (satu) bendel Akta Jual Beli nomor : 784 /
01617|2019 atas nama WINDRIYANI  telah disita, sehingga penguasaannya tidak lagi
01618|berada  pada  Terdakwa  maupun  pihak  lainnya,  sehingga  Majelis  Hakim
01619|berpendapat besaran restitusi bagi diri Terdakwa sebagaimana Surat Lembaga
01620|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  R-
01621|1083/5.1.HSHP  /LPSK  /02/  2025  tanggal  26  Februari  2025  sejumlah
01622|Rp109.280.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
01623|rupiah), beralasan hukum untuk dikurangkan dengan besaran nilai  Akta Jual
01624|Beli nomor : 784 / 2019 atas nama WINDRIYANI sejumlah Rp88.000.000,00
01625|(Delapan puluh delapan juta Rupiah);
01626|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  hak  Restitusi  korban  adalah
01627|sejumlah Rp21.280.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu
01628|rupiah);
01629|Dengan  demikian  unsur  “Setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan
01630|orang berhak memperoleh restitusi telah terpenuhi”;
01631|Menimbang bahwa dari uraian uraian pertimbangan tersebut diatas maka
01632|semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
01633|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
01634|KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01635|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01636|Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
01637|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum yang
01638|bersifat alternatif ini  telah terbukti , maka  sebagaimana bentuk dakwaan yang
01639|bersifat alternatif, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;
01640|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
01641|hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai
01642|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  maka  Terdakwa  harus
01643|mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01644|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab
01645|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01646|Menimbang  bahwa  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Republik
01647|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01648|Perdagangan Orang, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam
01649|undang-undang  ini  ditentukan  pula  adanya  denda  sejumlah  uang,  sehingga
01650|karena  Terdakwa  telah  terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang
01651|Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01652|
01653|didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini
01654|diwajibkan  pula  untuk  membayar  denda  tersebut,  yang  jumlah  serta
01655|ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini, sesuai
01656|dengan ketentuan dalam pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01657|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01658|apabila  denda  tidak  dapat dibayar  oleh  Terdakwa  maka  terhadap  Terdakwa
01659|dijatuhi kurungan pengganti denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;
01660|Menimbang  bahwa  sebagaimana  kaidah  Pasal  50  Undang-Undang
01661|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01662|Pidana Perdagangan Orang, mengatur pada Ayat:
01663|(1) Dalam  hal  pelaksanaan  pemberian  restitusi  kepada  pihak  korban  tidak
01664|dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
01665|Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut
01666|kepada pengadilan;
01667|(2) Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memberikan  surat
01668|peringatan  secara  tertulis  kepada  pemberi  restitusi,  untuk  segera
01669|memenuhi  kewajiban  memberikan  restitusi  kepada  korban  atau  ahli
01670|warisnya;
01671|(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
01672|dilaksanakan  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari,  pengadilan
01673|memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana
01674|dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
01675|(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana
01676|kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun;
01677|Menimbang, b ahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum telah memuat
01678|pengajuan Restitusi akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi
01679|WINDRIYANI  Als  YANI  Binti  TARMUDI  dirugikan ,  sehingga  meminta
01680|perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (LPSK),  yang
01681|mana  berdasarkan  penilaian  Restitusi  oleh  LPSK  berdasarkan  Surat
01682|Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
01683|Nomor : R- 1083/5.1.HSKR/LPSK/02/2025 tanggal 26 Februari 2025  tersebut,
01684|maka  penilaian restitusi  tersebut adalah  sebesar Rp.  21.280.000,- (dua puluh
01685|satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dari nilai total
01686|Restitusi sebesar Rp. 109.280.000,- (seratus sembilan juta dua ratus delapan
01687|puluh ribu rupiah rupiah) berdasarkan Surat Lembaga Perliindungan Saksi dan
01688|Korban Republik Indonesia Nomor : R- 1083/5.1.HSHP/LPSK/02/2025 tanggal
01689|26 Februari 2025 dengan dikurangkan nilai perhitungan Ganti Kerugian Lainnya
01690|Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01691|
01692|yang berupa Akta Jual Beli (AJB) dengan nominal sebesar Rp. 88.000.000,-
01693|(delapan puluh delapan juta rupiah);
01694|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  tersebut  setelah  Majelis
01695|Hakim  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan
01696|dihubungan  dengan  Pasal  48  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01697|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01698|Orang dan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
01699|Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang
01700|Perlindungan Terdakwa dan Korban, menurut Majelis Hakim Saksi WINDRIYANI
01701|Als YANI Binti TARMUDI adalah berhak untuk mendapatkan  Restitusi karena
01702|telah mengalami kerugian materiil dan/atau immateriil yang disebabkan akibat
01703|dari perbuatan Terdakwa, sehingga karena itu Permohonan Restitusi tersebut
01704|layak dan patut untuk dikabulkan;
01705|Menimbang  bahwa  in  casu  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukum
01706|Terdakwa  didalam  Nota  Pembelaannya  secara  tertulis  menyatakan  bahwa
01707|Terdakwa tidak mampu membayar biaya Restitusi kepada korban, maka Majelis
01708|Hakim berpendapat bahwa setelah penerapan proses regulasi pasca putusan
01709|berkekuatan hukum tetap, sementara Terdakwa berada tetap dalam keadaan
01710|tidak  mampu  membayar,  maka  cukup  beralasan  hukum  terhadap  Terdakwa
01711|dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan didalam
01712|amar putusan ini;
01713|Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam
01714|Nota Pembelaannya memuat pula permohonan untuk keringanan hukuman atas
01715|diri Terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan tentang berat
01716|ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berpendapat sudah
01717|sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dinilai proporsional akibat penderitaan
01718|yang dialami Saksi WINDRIYANI Als YANI Binti TARMUDI maupun terhadap
01719|perasaan hati masyarakat dengan didasarkan kepada asas keadilan hukum,
01720|asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum;
01721|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  atas  diri  Terdakwa  tidaklah
01722|semata  mata  bersifat pembalasan, akan  tetapi  dimaksudkan  agar  Terdakwa
01723|dapat  memperbaiki  sikap  perilaku  dan  perbuatan  kelak  setelah  menjalani
01724|hukuman yang dijatuhkan kepadanya;
01725|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01726|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01727|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP
01728|atas nama WINDRIYANI dengan nomor : 3212134211910007, 1 (satu) lembar
01729|Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01730|
01731|fotocopy  Kartu  Keluarga  atas  nama  kepala  keluarga  WINDRIYANI  dengan
01732|nomor : 3212132112230001, 1 (satu) lembar surat keterangan sehat dari Klinik
01733|Pratama Zhafirah Medica atas nama WINDRIYANI dengan nomor : 240202381,
01734|2 (dua) lembar tiket pesawat maskapai Air Asia dengan nomor (AK 419, AK
01735|524), 1 (satu) lembar tiket pesawat maskapai Vietjet Air.com dengan nomor :
01736|F8SU5D, 1 (satu) lembar tiket pesawat maskapai VIAGS dengan nomor : NX
01737|985, 1 (satu) lembar foto tiket pesawat maskapai Shanghai Airlines nomor :
01738|MU722, 2 (dua) lembar tiket pesawat AIR MACAU dengan nomor (NX 101, NX
01739|910), 4 (empat) lembar Itinerary dari Trip.com Group IATA, 1 (satu) lembar surat
01740|perjanjian kerja atas nama WINDRIYANI, 1 (satu) lembar Payment Receipt Air
01741|Asia.Com dengan Booking Number : B8UY6G atas nama WINDRIYANI, 1 (satu)
01742|lembar  Departure  Card  For  Temporary  Entry  Foreigners  atas  nama
01743|WINDRIYANI, 3 (tiga) lembar surat dari Imigration Departement Hongkong atas
01744|nama  WINDRIYAN,  1  (satu)  lembar  kertas  dengan  nomor  :  13585736600,
01745|sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana barang bukti
01746|tersebut telah terlampir dalam berkas perkara;
01747|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku paspor atas
01748|nama WINDRIYANI dengan nomor : E5127880, 1 (satu) bendel Akta Jual Beli
01749|nomor : 784 / 2019 atas nama WINDRIYANI yang telah disita dari Saksi Korban
01750|Windriyani Als Yani Binti Tarmudi, maka dikembalikan kepada Saksi Korban
01751|Windriyani Als Yani Binti Tarmudi;
01752|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama
01753|ERNAYATI dengan nomor : 3212136004800001 yang telah disita dari Terdakwa
01754|Ernayati Als Erna Binti Taryono, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ernayati
01755|Als Erna Binti Taryono;
01756|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek
01757|Infinix warna hijau toska yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan
01758|serta  mempunyai  nilai  ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti
01759|tersebut dirampas untuk negara;
01760|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01761|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01762|yang meringankan Terdakwa;
01763|Keadaan  yang  memberatkan:
01764|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam
01765|upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01766|- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban  Windriyani Als Yani
01767|Binti Tarmudi mengalami kerugian materiil dan immaterial;
01768|Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01769|
01770|Keadaan yang meringankan:
01771|- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
01772|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01773|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
01774|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01775|Mengingat  Pasal 4  Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01776|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  Jo. Pasal
01777|55 ayat (1) ke-1 KUHP  dan Undang Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang
01778|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang  undangan  lain  yang
01779|bersangkutan;
01780|
01781|MENGADILI:
01782|1. Menyatakan Terdakwa Ernayati Als Erna Binti Taryono  tersebut diatas,
01783|telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
01784|pidana  “Turut  serta  Melakukan  Perbuatan  Membawa  Warga  Negara
01785|Indonesia Keluar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia untuk  dieksploitasi
01786|Diluar Wilayah Negara Republik Indonesia”,  sebagaimana dalam dakwaan
01787|Alternatif Pertama;
01788|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
01789|pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda
01790|sejumlah  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dengan
01791|ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
01792|kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01793|3. Mengabulkan permohonan Restitusi dari Saksi Korban WINDRIYANI
01794|Als  YANI  Binti  TARMUDI  untuk  menerima  biaya  Restitusi  sebesar
01795|Rp21.280.000,00 (Dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)
01796|dari  Terdakwa  Ernayati  Als  Erna  Binti  Taryono ,  sebagaimana  Surat
01797|Rekomendasi  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik
01798|Indonesia  (LPSK),  Nomor  :  R-1083/5.1.HSKR/LPSK/02/2025  tanggal  26
01799|Februari 2025 yang dikurangkan dari nilai perhitungan ganti kerugian lainnya
01800|berupa Akta Jual Beli (AJB) sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan
01801|juta rupiah), yang harus dibayar Terdakwa dalam waktu 14 (empat belas) hari
01802|terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang
01803|apabila  Terdakwa  tidak  mampu  membayar  Restitusi  tersebut,  maka
01804|Pengadilan  Negeri  memerintahkan  Penuntut  Umum  untuk  menyita  harta
01805|kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi
01806|pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta
01807|Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01808|
01809|benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga)
01810|bulan;
01811|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan yang  telah dijalani
01812|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01813|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01814|6. Menetapkan barang bukti berupa :
01815|6.1. 1  (Satu)  lembar  fotocopy  KTP  atas  nama  Windriyani