01174|orang-orang yang mau memberikan layanan  hubungan badan/hubungan seks
01175|(praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada  orang  lain  dengan  imbalan  uang.  Hal
01176|tersebut menunjukkan kalau sebenarnya sejak awal para korban memiliki hak
01177|dan  kesempatan  untuk  tidak  bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa,  namun
01178|karena para korban membutuhkan uang, maka para korban pun bersedia untuk
01179|melakukan hal tersebut tanpa adanya tekanan, paksaan, bujuk rayu maupun
01180|tipu muslihat dari Terdakwa. Oleh karena itu penghukuman terhadap Terdakwa
01181|dengan waktu yang lama seakan-akan menunjukkan kalau terjadinya tindak
01182|pidana sepenuhnya atas kesalahan Terdakwa, padahal terdapat faktor-faktor
01183|lain yang menyebabkan tindak pidana dapat terjadi;
01184|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selain penjatuhan pidana
01185|penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun tidak memperhatikan
01186|derajat kesalahan yang ada dalam diri Terdakwa, sikap batin yang ada dalam
01187|diri Terdakwa, serta hubungan antara Terdakwa dengan  Saksi Korban 1 dan
01188|Saksi Korban 2 yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara ini, Majelis
01189|Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  penjara  seperti  itu  juga  tidak
01190|memperhatikan keadaan Terdakwa sebagai seorang ibu yang harus merawat
01191|dan  membesarkan kedua  anaknya  yang masih  belum berusia 10  (sepuluh)
01192|tahun  dimana  sejak  Terdakwa  ditangkap  saat  ini  suami  Terdakwa  sudah
01193|meninggalkan Terdakwa dan tidak mau bertanggung jawab atas anak-anak.
01194|Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9
01195|(sembilan) tahun  hanya berfokus pada tujuan kepastian hukum (penegakan
01196|hukum)  dan  menitikberatkan  pemidanaan  pada  tujuan  pembalasan  (teori
01197|absolut atau teori  retributive) namun tidak dapat mencerminkan tujuan hakiki
01198|dari hukum itu sendiri yakni memberikan keadilan;
01199|
01200|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa memang telah
01201|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, akan
01202|tetapi  hal  tersebut  bukan  alasan  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  seberat-
01203|beratnya kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana penjara  selama 9 (sembilan)
01204|tahun  kepada  Terdakwa  hanya  akan  mengakibatkan  penderitaan  yang
01205|berlebihan bagi Terdakwa terutama anak-anak Terdakwa tanpa memperhatikan
01206|manfaat dari penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa. Oleh karena itu
01207|Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa haruslah
01208|memperhatikan  derajat  kesalahan  Terdakwa  dan  peran  Terdakwa  dalam
01209|terjadinya tindak pidana, dilakukan secara manusiawi, tujuan penjatuhan pidana
01210|yang  tidak  hanya  mengejar  tujuan  pembalasan  (teori  absolut  atau  teori
01211|retributive)  kepada  Terdakwa  yang  berlebihan,  akibat  penjatuhan  pidana
01212|terhadap  masa  depan  Terdakwa, serta  memperhatikan  kemanfaatan  hukum
01213|dan keadilan bagi Terdakwa yang tidak mengesampingkan kepastian hukum;
01214|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya putusan Hakim
01215|dapat  memberikan  kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum,  dan  keadilan
01216|hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa
01217|dalam  perkara  ini,  Majelis  Hakim  akan  memperhatikan  derajat  kesalahan
01218|Terdakwa, sikap batin Terdakwa, sikap batin Saksi Korban 1 dan Saksi Korban
01219|2 sehingga mau bekerja pada warung milik Terdakwa , tidak adanya kekerasan,
01220|ancaman kekerasan, paksaan, bujuk rayu maupun tipu muslihat yang dilakukan
01221|oleh Terdakwa terhadap para korban, serta tidak ada upaya Terdakwa untuk
01222|secara  aktif  mempromosikan,  memasarkan,  menawarkan  ataupun  mencari
01223|tamu/pelanggan yang akan menggunakan layanan  praktik  pelacuran/prostitusi
01224|yang tersedia pada warung milik Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim
01225|selain mencerminkan  kepastian hukum, juga dapat memberikan kemanfaatan
01226|hukum, dan keadilan hukum;
01227|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, menurut
01228|hemat  Majelis  Hakim  penjatuhan  pidana  penjara  yang  paling  tepat  bagi
01229|Terdakwa adalah pidana penjara yang sesuai dengan ancaman pidana penjara
01230|minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
01231|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01232|Pidana Perdagangan Orang;
01233|Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan  Pasal 2 ayat (2) Undang-
01234|Undang  Republik Indonesia  Nomor 21 Tahun 2007  tentang Pemberantasan
01235|Tindak Pidana Perdagangan Orang , selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya
01236|
01237|juga  dikenakan  Pidana  Denda,  maka  Pidana  Denda  yang  akan  dijatuhkan
01238|terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;
01239|Menimbang,  bahwa  Pasal  25  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01240|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01241|Orang mengatur “Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka
01242|terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun ”,
01243|sehingga apabila Pidana Denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap
01244|Terdakwa  dalam  amar  putusan  tersebut tidak  dibayar  maka  diganti  dengan
01245|Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01246|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01247|dikenakan  penangkapan dan  penahanan yang sah, maka  berdasarkan Pasal
01248|22  ayat  (4)  KUHAP,  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus
01249|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01250|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  penahanan  terhadap  Terdakwa
01251|dilandasi alasan yang cukup, maka  berdasarkan Pasal 193  ayat (2) huruf (b)
01252|KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan  agar  Terdakwa  tetap berada dalam
01253|tahanan;
01254|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01255|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01256|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap
01257|barang bukti berupa:
01258|1. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01259|2. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01260|3. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
01261|oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana
01262|disebutkan  diatas  merupakan  barang  bukti  yang  berkaitan  dengan  tindak
01263|pidana  (yang  melakukan penampungan dan  penerimaan  seseorang  dengan
01264|memberi bayaran yang mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara
01265|Republik  Indonesia),  serta  masih  memiliki  nilai  ekonomis,  maka  terhadap
01266|barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut menurut Majelis
01267|Hakim  harus  dirampas  untuk  negara  sebagaimana  ditentukan  dalam  amar
01268|putusan dibawah ini;
01269|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f)
01270|KUHAP  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Terdakwa  maka  perlu
01271|dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada
01272|pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;
01273|Keadaan yang memberatkan:
01274|
01275|- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat para korban
01276|sebagai seorang perempuan walaupun dilakukan atas dasar persetujuan
01277|dari para korban;
01278|Keadaan yang meringankan: 
01279|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01280|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
01281|perbuatannya;
01282|- Terdakwa bersikap jujur, mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit
01283|dalam memberikan keterangan;
01284|- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggung jawab
01285|Terdakwa karena saat ini suami Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa
01286|dan anak-anak Terdakwa;
01287|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  222  ayat  (1)  KUHAP,  oleh
01288|karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka  Terdakwa  harus  dibebankan  untuk
01289|membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
01290|ini; 
01291|Memperhatikan, Pasal 193  ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) Undang-
01292|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2)
01293|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01294|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-
01295|undangan lain yang bersangkutan;
01296|
01297|MENGADILI:
01298|1. Menyatakan  Terdakwa  Nabila  alias  Bila  alias  Ibu  Afid telah  terbukti
01299|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “yang
01300|melakukan  penampungan dan  penerimaan seseorang  dengan  memberi
01301|bayaran  yang  mengakibatkan  orang  tereksploitasi  di  wilayah  negara
01302|Republik  Indonesia”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu
01303|Penuntut Umum;
01304|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01305|penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00
01306|(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar
01307|maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01308|3. Menetapkan masa  penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani
01309|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01310|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01311|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01312|
01313|(1) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu
01314|rupiah);
01315|(2) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu
01316|rupiah);
01317|(3) 6  (enam)  lembar  uang  pecahan  Rp100.000,00  (seratus  ribu
01318|rupiah);
01319|Dirampas untuk negara;
01320|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01321|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01322|
01323|Selasa
01324|
01325|8
01326|
01327|2025
01328|
01329|Hokky,  S.H.,  sebagai  Hakim  Ketua, Satrio  Pradana  Devanto  S.H., Ardy  Dwi
01330|Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
01331|
01332|Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  Andi
01333|Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri
01334|
01335|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
01336|Satrio Pradana Devanto, S.H. Hokky, S.H.
01337|Ardy Dwi Cahyono, S.H.