02202|oleh Anak, Advokat telah melampirkan Laporan Psikologi Anak yang pada pokoknya
02203|menyatakan bahwa Anak tidak memiliki kematangan emosi, kontrol diri, sehingga
02204|kurang mampu mempertimbangkan resiko atas perilaku yang dilakukannya;
02205|Menimbang bahwa terhadap  Laporan Psikologi Anak  dengan kesimpulan :
02206|Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  terhadap  klien  diperoleh
02207|simpulan bahwa klien tidak memiliki hambatan secara kognitif secara umum klien
02208|mengalami perasaan tertekan dan perasaan cemas baik dari pengalaman masa lalum
02209|maupun yang saat ini ia hadapi. Klien cukup baik Dalam beradaptasi namun kurang
02210|Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02211|
02212|mampu membangun hubungan social (bergaul). Pemikirannya yang kurang matang
02213|menyebabkan  klien  mudah  dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang  berada  di  luar
02214|kesadarannya  dan  kurang  mampu  mengontrol  diri  terutama  dalam  hal  hasrat
02215|sehingga kurang mampu mempertimbangkan resiko apa yang mungkin terjadi dari
02216|perilaku yang ia lakukan;
02217|Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Advokat Anak,
02218|dalam Permohonan terkait pengakuan 23 kali melakukan persetubuhan dalam fakta di
02219|persidangan  tidak  terbukti  sebagai  mana  yang  telah  dipertimbangkan  dalam
02220|pertimbangan Hakim  a quo, maka terhadapnya tidak perlu dipertimbangkan lebih
02221|lanjut  dan  haruslah  dikesampingkan,  sedangkan  terkait  penjatuhan  pidana  yang
02222|seringan-ringannya  dengan  mengutamakan  Pembinaan  dan  Keberlanjutan
02223|Pendidikan dengan menerapkan penerapan tindakan sesuai dengan Undang-Undang
02224|Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan menetapkan masa pendidikan T erhadap
02225|Anak  tetap  dapat  dilanjutkan,  akan  dipertimbangkan  bersamaan  dengan
02226|pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Anak;
02227|Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak
02228|yang  pada pokoknya  menyampaikan  permohonan  keringanan hukuman, berjanji
02229|bahwa akan mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh dan rencana selanjutnya
02230|Anak akan sekolah di Palangka Raya dalam pengawasan Kakaknya;
02231|Menimbang bahwa dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut
02232|Anak  dengan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  T ahun  dan  Denda  sebesar
02233|Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan penjara,
02234|sedangkan Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Laporannya  merekomendasikan
02235|agar Anak diberi "Pidana Penjara yang seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan
02236|Khusus Anak (LPKA)”,
02237|Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta diatas Majelis berpendapat
02238|penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka
02239|Raya  merupakan  pilihan  yang  terbaik  buat  anak  dengan  lamanya  pidana  akan
02240|ditentukan dalam amar putusan ini;
02241|Menimbang  bahwa  sebelum  menentukan  lamanya  pidana  penjara  yang
02242|pantas dijatuhkan terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan
02243|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  tunggal
02244|Penuntut  Umum,  Majelis  Hakim  akan  berpedoman  pada  pedoman  pemidanaan
02245|sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP yang mana telah disebutkan macam-
02246|macam pertimbangan yang wajib dipertimbangkan Majelis Hakim yang berbentuk
02247|alternatif-kumulatif,  artinya  Majelis  Hakim  dapat mempertimbangkan  seluruh  atau
02248|sebagian pertimbangan yang termuat dalam pasal  a quo, oleh karenanya Majelis
02249|Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02250|
02251|Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dari sikap batin T erdakwa
02252|dan pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana dengan
02253|pertimbangan sebagai berikut:
02254|    Menimbang bahwa dalam menilai pengaruh pidana terhadap masa depan
02255|pelaku Tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat, pelaku yang masih berstatus anak
02256|memiliki  masa  depan  yang  panjang  dan  masih  terbuka  kesempatan  untuk
02257|memperbaiki diri dan dalam fakta persidangan diketahui bahwa Anak menyampaikan
02258|memiliki minat yang besar terhadap bidang otomotif.   T erhadap hal tersebut maka
02259|Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan tidak semata-mata
02260|dimaksudkan  sebagai  pembalasan,  melainkan  harus  memperhatikan  aspek
02261|pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi sehingga Majelis Hakim akan menjatuhjan
02262|pidana yang proporsional, memperhatikan usia, kondisi psikologis, serta lingkungan
02263|sosial Anak, agar tidak memutus masa depan Anak secara permanen;
02264|    Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02265|mengenai Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban, Majelis
02266|Hakim berpendapat bahwa  perbuatan  Anak  telah  menimbulkan  penderitaan fisik
02267|maupun psikis bagi korban yang masih berusia anak juga. Keluarga korban juga
02268|mengalami tekanan psikologis, rasa malu, dan beban sosial akibat perbuatan pelaku.
02269|Dampak tersebut berpotensi memengaruhi tumbuh kembang korban, hubungan sosial
02270|korban, serta kepercayaan diri korban di masa depan. Oleh karena itu, pemidanaan
02271|terhadap pelaku harus pula memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban,
02272|termasuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Majelis Hakim menilai
02273|pentingnya keseimbangan antara kepentingan pembinaan pelaku dan perlindungan
02274|hak-hak korban;
02275|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  analisis  diatas,  Majelis  Hakim
02276|berpandangan  bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Anak  haruslah
02277|mencerminkan sistem pemidanaan yang modern, yang mengedepankan harapan
02278|baru, kesempatan berefleksi dan mengembalikan Anak kepada fase tumbuh kembang
02279|yang  seharusnya,  bukan  justru  menjadikannya  semata-mata  sebagai  bentuk
02280|penghukuman dan pembalasan;
02281|Menimbang bahwa adapun mengenai tempat dimana Anak akan menjalani
02282|pidananya, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
02283|T ahun 2012, dimana terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di
02284|Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
02285|Menimbang bahwa saat ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang
02286|Pisau  tidak  terdapat  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  dan  Lembaga
02287|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat berada di Kota Palangka Raya serta
02288|Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02289|
02290|mempertimbangkan bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa terdapat keluarga
02291|Anak yakni Kakak dari Anak di Kota Palangka Raya, maka patut ditetapkan agar Anak
02292|menjalani pidananya di LPKA Kelas II Palangka Raya;
02293|Menimbang  bahwa  masa  pemidanaan  yang  akan  dijalani  oleh  Anak
02294|sepatutnya dijalankan secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
02295|sistem pemidanaan bagi Anak dimana pelaksanaan pidana terhadap Anak harus pula
02296|memperhatikan adanya hak Anak untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun
02297|keagamaan yang dapat membantu Anak dalam meningkatkan intelektualitas dan
02298|spiritual keagamaan yang dapat digunakan oleh Anak untuk memperbaiki dirinya;
02299|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya selain menjatuhkan
02300|pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus
02301|Juta Rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan penjara;
02302|Menimbang bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
02303|tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  penyandang  disabilitas  sebagaimana
02304|Pasal 473 ayat (2) hurf b dan d selanjutnya berdasarkan Pasal 473 ayat (4) Undang-
02305|Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
02306|pada pokoknya menyatakan dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
02307|ayat (1), ayal (21 huruf c, ayat (21 hunrf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak,
02308|dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
02309|belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori
02310|VI;
02311|Menimbang berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 T ahun
02312|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pada pokoknya bahwa Apabila
02313|dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana
02314|denda diganti dengan pelatihan kerja;
02315|Menimbang  bahwa  mengenai  alternatif  tindakan  "Pelatihan  Kerja"
02316|sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c UU SPPA, Majelis Hakim
02317|berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak tepat untuk dijatuhkan dalam perkara ini.
02318|Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan Anak saat ini bukan sekadar pelatihan
02319|keterampilan teknis, melainkan perlunya intervensi pembinaan yang komprehensif,
02320|terstruktur, dan terpantau dalam lingkungan yang tertutup (terkontrol);
02321|Menimbang  bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim memandang bahwa
02322|bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah upaya yang
02323|paling memadai dan efektif dalam kondisi ini. Pembinaan di LPKA akan memberikan
02324|lingkungan  yang  kondusif  bagi  Anak  untuk  mendapatkan  bimbingan  mental,
02325|pendidikan karakter, pengawasan melekat, pendidikan formal yang dapat ditempuh
02326|melalui Paket C dan banyak pelatihan keterampilan yang tidak bisa didapatkan melalui
02327|Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02328|
02329|pidana denda maupun tindakan pelatihan kerja, pertimbangan ini selaras dengan
02330|prinsip  the best  interest  of  the  child (kepentingan  terbaik  bagi  anak),  di  mana
02331|penempatan  di  LPKA dimaksudkan  agar  Anak  mendapatkan  akses  pendidikan,
02332|bimbingan keagamaan, dan pembinaan sosial secara berkesinambungan sebagai
02333|bekal reintegrasi ke masyarakat setelah masa pembinaan selesai;
02334|Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  kualitas
02335|perbuatan, latar belakang, dan dampak bagi Anak kedepannya, maka Majelis Hakim
02336|tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang
02337|harus dijatuhkan kepada Anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan
02338|pidana yang dipandang patut dan adil bagi Anak yang selengkapnya sebagaimana
02339|tercantum dalam amar putusan ini;
02340|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak telah  dikenakan
02341|penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
02342|dari pidana yang dijatuhkan;
02343|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak
02344|dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam
02345|tahanan;
02346|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02347|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna merah muda bergambar
02348|bola  mata  dan hidung;
02349|- 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah muda bergambar bola mata dan
02350|hidung;
02351|- 1 (Satu) lembar celana pendek warna merah;
02352|barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korbanpada saat
02353|Anak melakukan persetubuhan dengannya dan dikhawatirkan akan menimbulkan
02354|trauma bagi Anak Korbanserta sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam
02355|perkara ini dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti
02356|tersebut dimusnahkan;
02357|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu
02358|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
02359|Anak;
02360|Keadaan  yang  memberatkan:
02361|- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;
02362|- Perbuatan Anak melukai fisik dan psikis Anak Korban dan keluarganya;
02363|- Anak Korban adalah penyandang disabilitas;
02364|Keadaan yang meringankan:
02365|- Anak menyesali perbuatannya;
02366|Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02367|
02368|- Anak  berjanji  akan  berefleksi,  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi
02369|kesalahannya di masa lalu;
02370|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
02371|pula untuk membayar biaya perkara;
02372|Memperhatikan Pasal 473 Ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 1
02373|tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor
02374|11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor
02375|20 T ahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
02376|T ahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
02377|Hukum,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  T ahun  2025  T entang  Pedoman
02378|Mengadili  Perkara  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Berhadapan  Dengan  Hukum  Di
02379|Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02380|
02381|MENGADILI:
02382|1. Menyatakan  Anak  tersebut  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02383|bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  “persetubuhan  terhadap  Anak
02384|penyandang  disabilitas intelektual” sebagaimana  dakwaan tunggal  penuntut
02385|umum;
02386|2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan
02387|Pidana  Penjara  selama  3  (tiga)  T ahun  dan  6  (enam)  Bulan  di  Lembaga
02388|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
02389|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Anak
02390|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02391|4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
02392|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02393|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna merah muda
02394|bergambar bola  mata  dan hidung;
02395|- 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah muda bergambar bola
02396|mata dan  hidung;
02397|- 1 (Satu) lembar celana pendek warna merah;
02398|Dirampas untuk dimusnahkan;
02399|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
02400|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02401|
02402|Kamis
02403|
02404|21 Mei 2026
02405|
02406|2026
02407|
02408|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak  pada
02409|Pengadilan  Negeri  Pulang Pisau  pada  hari  Kamis,  tanggal 21 Mei 2026, oleh
02410|Kurnia Fitrianingsih, S.H., selaku Hakim Ketua, Anisa Yustikaningtiyas, S.H., M.Kn.,
02411|dan Cok Istri Bhagawanthi Pemayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
02412|
02413|Noripansyah, S.H.
02414|
02415|Hakim Anggota, Hakim Ketua
02416|Anisa Yustikaningtiyas, S.H., M.Kn Kurnia Fitrianingsih, S.H.
02417|Cok Istri Bhagawanthi Pemayun, S.H.
02418|Panitera Pengganti
02419|Noripansyah, S.H.