03123|
03124|- Bahwa TPPO yang terjadi dewasa ini tidak hanya untuk eksploitasi phisik
03125|sebagai pekerja domestik atau publik (asisten Rumah Tangga atau buruh
03126|perkebunan),  tetapi  marak  juga  bentuk  eksploitasi  seksual  lainnya  yang
03127|mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya  kerja  paksa  atau  pelayanan
03128|paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, bahkan penjualan organ
03129|tubuh;
03130|- Bahwa pada umumnya Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan
03131|perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan
03132|orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang
03133|tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan
03134|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,
03135|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau  memberi
03136|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  korban
03137|dan/atau orang yang memegang kendali atas korban;
03138|- Bahwa bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kerja paksa atau pelayanan
03139|paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau
03140|pelayanan paksa (termasuk penjualan organ tubuh) adalah kondisi kerja yang
03141|timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang
03142|yakin bahwa jika korban tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka korban
03143|atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik
03144|maupun psikis.
03145|- Merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO  Pengertian dan
03146|Ruang Lingkup TPPO adalah sebagaimana di atur dalam:
03147|- Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 :
03148|- Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
03149|- Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
03150|penampungan,   pengiriman,   pemindahan,   atau   penerimaan
03151|seseorang  dengan ancaman  kekerasan,    penggunaan kekerasan,
03152|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
03153|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
03154|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
03155|orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
03156|dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar   negara,   untuk   tujuan
03157|eksploitasi   atau   mengakibatkan   orang   tereksploitasi. 
03158|- Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
03159|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana
03160|yang  ditentukan dalam Undang-Undang ini.
03161|
03162|- Korban  adalah   seseorang   yang   mengalami   penderitaan   psikis,
03163|mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan
03164|tindak  pidana perdagangan orang. 
03165|- Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  yang
03166|melakukan tindak pidana perdagangan orang. 
03167|- Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)
03168|tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
03169|- Korporasi   adalah   kumpulan   orang   dan/atau   kekayaan   yang
03170|terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan
03171|hukum. 
03172|- Eksploitasi  adalah   tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
03173|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
03174|paksa, perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
03175|pemerasan,  pemanfaatan  fisik,    seksual,  organ  reproduksi,  atau
03176|secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ
03177|dan/atau  jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
03178|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
03179|maupun immateriil. 
03180|- Eksploitasi  Seksual  adalah  segala  bentuk  pemanfaatan  organ  tubuh
03181|seksual   atau   organ   tubuh   lain   dari   korban   untuk   mendapatkan
03182|keuntungan,   termasuk   tetapi   tidak   terbatas   pada   semua
03183|kegiatan   pelacuran dan percabulan.
03184|- Perekrutan   adalah   tindakan   yang   meliputi   mengajak,
03185|mengumpulkan,  membawa,     atau     memisahkan     seseorang     dari
03186|keluarga atau   komunitasnya.
03187|- Pengiriman  adalah  tindakan  memberangkatkan  atau     melabuhkan
03188|seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
03189|- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
03190|atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
03191|menimbulkan  bahaya      bagi      nyawa,      badan,      atau
03192|menimbulkan     terampasnya kemerdekaan seseorang.
03193|- Ancaman  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  secara  melawan
03194|hukum  berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh,
03195|baik dengan atau  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan
03196|rasa  takut  atau  mengekang kebebasan hakiki seseorang. 
03197|- Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan
03198|kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan
03199|
03200|hukum  tetap   atas  kerugian  materiil   dan/atau   immateriil   yang
03201|diderita  korban  atau  ahli  warisnya.
03202|- Rehabilitasi   adalah   pemulihan   dari   gangguan   terhadap   kondisi
03203|fisik,   psikis,  dan  sosial  agar  dapat  melaksanakan  perannya
03204|kembali  secara  wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
03205|- Penjeratan  Utang  adalah  perbuatan  menempatkan  orang  dalam
03206|status  atau  keadaan   menjaminkan  atau  terpaksa  menjaminkan
03207|dirinya  atau  keluarganya  atau  orang-orang  yang  menjadi  tanggung
03208|jawabnya,  atau  jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
03209|- Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur :
03210|(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
03211|penampungan,  pengiriman,    pemindahan,  atau   penerimaan
03212|seseorang   dengan     ancaman     kekerasan,    penggunaan
03213|kekerasan,     penculikan,  penyekapan,   pemalsuan,   penipuan,
03214|penyalahgunaan   kekuasaan   atau   posisi   rentan,   penjeratan
03215|utang   atau   memberi   bayaran   atau   manfaat   walaupun
03216|memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
03217|atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di
03218|wilayah  negara   Republik   Indonesia,   dipidana   dengan   pidana
03219|penjara   paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima
03220|belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp120.000.000,00
03221|(seratus   dua   puluh   juta   rupiah)   dan  paling  banyak
03222|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
03223|(2)  Jika   perbuatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
03224|mengakibatkan   orang   tereksploitasi,  maka  pelaku   dipidana
03225|dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
03226|- Bahwa  merujuk  pada  kronologis  kasus  di  atas,  PATUT DIDUGA telah
03227|terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa perekrutan, penerimaan
03228|orang atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan
03229|cara  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  korban/para  Terapish
03230|setuju.
03231|- Bahwa bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kondisi kerja yang timbul
03232|melalui cara, rencana, atau pola dimana para terapish/korban diharuskan
03233|melakukan  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  susila  (tidak
03234|menggunakan pakaian/telanjang merupakan perbuatan yang tidak susila =
03235|a susila yang bertentangan nilai dan norma sebagaimana di atur dalam
03236|
03237|Pasal 296 KUHP) dan/atau Tindak Pidana Pornografi sebagaimana di atur
03238|dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008;
03239|- Bahwa menurut pengetahuan dan wawasan Ilmu Hukum yang ahli ketahui
03240|dan  kuasai,  pihak  yang  PATUT  DIDUGA  dapat  dimintai
03241|pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo
03242|Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008
03243|Jo Pasal 29 dan/Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 adalah Sdr. PRAKASH
03244|MADHAVAN, Sdr. RUDI dan Sdr.DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA.
03245|- Bahwa  PATUT  DIDUGA Sdr.  PRAKASH  MADHAVAN,  Sdr.  RUDI  dan
03246|Sdr.DEWA  NYOMAN  ADITYA  PRATAMA  secara  bersama-sama  telah
03247|melakukan  perekrutan,  penerimaan  dan  memberikan  bayaran  atas
03248|manfaat yang mereka terima, selain itu Sdr. PRAKASH MADHAVAN, Sdr.
03249|RUDI dan Sdr.DEWA NYOMAN ADITYA PRATAMA secara bersama-sama
03250|PATUT  DIDUGA  menawarkan,  memperjualbelikan,  atau  menyediakan
03251|pornografi, serta menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan
03252|yang  mengesankan  ketelanjangan,   menyajikan  secara  eksplisit  alat
03253|kelamin,  mengeksploitasi  atau  memamerkan  aktivitas  seksual,
03254|menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung
03255|layanan seksual, sebagaimana di atur dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun
03256|2008,  maka  PATUT  DIDUGA  perbuatannya  dapat  dimintai
03257|pertanggungjawaban pidana dan  karena dilakukan secara bersama-sama
03258|atau  lebih  dari  1  (satu)  orang,  sehingga  merujuk  pada  ajaran  Hukum
03259|Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  oleh  lebih  dari  orang
03260|berhubungan  dengan  ajaran  Penyertaan  (Deelneming  (Bhs  Belanda)
03261|sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
03262|(KUHP).
03263|-  Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
03264|(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
03265|Ke 1- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut
03266|serta melakukan perbuatan;
03267|Ke 2- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu
03268|dengan  menyalahgunakan  kekuasaan  atau  martabat,  dengan
03269|kekerasan,  ancaman,  penyesatan,  atau  dengan  memberi
03270|kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang
03271|lain agar melakukan perbuatan.
03272|(2)Terhadap  penganjur,  hanya  perbuatan  yang  sengaja  dianjurkan
03273|sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.
03274|
03275|- Pembagian Bentuk/Golongan Pelaku Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP:
03276|- Menurut   Satochid  Kartanegara,  Penyertaan  atau  Deelneming  adalah
03277|apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu
03278|orang. Menurut doktrin tersebut, deelneming berdasarkan sifatnya terdiri
03279|atas:
03280|- Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap
03281|peserta dihargai sendiri-sendiri.
03282|- Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari
03283|peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.
03284|- Lebih lanjut, klasifikasi Pelaku Penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55
03285|KUHP adalah sebagai berikut: 
03286|- Pelaku (Plegen, Dader) :
03287|Dalam  arti  sempit,  pelaku  adalah  mereka  yang  melakukan  tindak
03288|pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku
03289|Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mereka yang melakukan perbuatan,
03290|mereka  yang  menyuruh  melakukan,  mereka  yang  turut  serta
03291|melakukan dan yang menganjurkan.
03292|- Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader) :
03293|Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak
03294|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
03295|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak
03296|akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai
03297|pelakunya.
03298|- Turut  Serta  Melakukan  (Medeplegen,  Mede  Dader):
03299|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu
03300|tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta,
03301|antara lain:
03302|- Ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada
03303|kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil
03304|berupa tindak pidana.
03305|- Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak
03306|pidana.
03307|- Penganjur (Uitlokker) :
03308|Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1)
03309|angka 2 KUHP.
03310|Merujuk  pada  kronologis  kasus  di  atas, maka  orang  yang  PATUT
03311|DIDUGA melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Kasus
03312|
03313|di atas adalah : Sdr. PRAKASH MADHAVAN; Sdr. I DEWA NYOMAN
03314|ADITYA  PRATAMA  dan  Sdr.  RUDI  secara  bersama-sama
03315|menyediadakan  layanan  massage/pijat  khusus  untuk  laki-laki,
03316|sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP juga PATUT DIDUGA
03317|telah melakukan perekrutan, penerimaan memanfaatkan posisi rentan
03318|dengan   tujuan  untuk  mencari  keuntungan   materiil  (eksploitasi)
03319|sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007.
03320|Bahwa  merujuk  pada  Pasal  4  UU  No.  44  Tahun  2008,  PATUT
03321|DIDUGA Sdr.  PRAKASH MADHAVAN, Sdr. RUDI  dan Sdr. DEWA
03322|NYOMAN  ADITYA  PRATAMA   melakukan  Tindak  Pidana
03323|Perdagangan  Orang  dan  atau  mempermudah  perbuatan  cabul
03324|dengan cara pelaku membuat usaha yang bernama Elegantz Men
03325|Spa  &  Sauna  Bali  yang  bergerak  dibidang   penyedia  layanan
03326|massage/pijet khusus para pria, menyediakan tempat untuk sauna
03327|(mandi uap) jazuci (menyediakan mandi  kolam air hangat) mini gym
03328|dan  café  dengan  cara  menawarkan,  memperjualbelikan,  atau
03329|menyediakan  pornografi,  serta  menyajikan  secara  eksplisit
03330|ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan,
03331|menyajikan  secara  eksplisit  alat  kelamin,  mengeksploitasi  atau
03332|memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan, baik
03333|langsung maupun tidak langsung layanan seksual, sebagaimana di
03334|atur dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008.
03335|Atas Dasar DUGAAN tersebut di atas, maka terhadap Sdr. PRAKASH
03336|MADHAVAN;  Sdr.  I  DEWA NYOMAN  ADITYA PRATAMA dan  Sdr.
03337|RUDI  PATUT  DIDUGA  dan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban
03338|pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo
03339|Pasal 296 KUHP Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 29 Jo
03340|Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 55 KUHP.  
03341|- Bahwa menurut Pengetahuan dan wawasan Ilmu Hukum yang ahli ketahui
03342|dan kuasai, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Literatur
03343|Ilmu Hukum di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun
03344|2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (UU PTPPO).
03345|- Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 21 Tahun 2007  yang dimaksud dengan
03346|Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
03347|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang
03348|dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
03349|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
03350|
03351|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
03352|sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
03353|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
03354|antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
03355|tereksploitasi.
03356|- Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 21 Tahun 2007   disebutkan
03357|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  atau  serangkaian
03358|tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan
03359|dalam undang-undang ini. 
03360|- Sedangkan  perbuatan  larangan  untuk  melakukan  Tindak  Pidana
03361|Perdagangan Orang di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.
03362|- Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 mengatur:
03363|(1)Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
03364|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
03365|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
03366|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
03367|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
03368|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
03369|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
03370|mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik
03371|Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
03372|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
03373|paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
03374|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
03375|(2)Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
03376|mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan
03377|pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
03378|- Menurut  pengetahuan  dan  wawasan  ilmu  hukum  yang  saya  ketahui
03379|dengan merujuk pada  penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
03380|Tahun 2007 adalah : bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
03381|merupakan Delik Formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang
03382|cukup  dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan,  atau  delik  yang
03383|dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan
03384|diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Selain itu TPPO dapat
03385|dilakukan oleh orang perseorangan, berkelompok (lebih dari satu orang)
03386|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
03387|
03388|- Bahwa menurut Ilmu pengetahuan Hukum yang saya ketahui dan kuasai,
03389|unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari 3
03390|(tiga)  elemen  utama  yang  masing-masing  terdiri  dari  beberapa  unsur
03391|adalah sebagai berikut:
03392|ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN/PROSES/MOVEMENT), terdiri dari : 
03393|(a) Perekrutan;
03394|(b) Pengangkutan;  
03395|(c) Penampungan; 
03396|(d) Pengiriman;  
03397|(e) Pemindahan, atau;  
03398|(f) Penerimaan seseorang.
03399|ELEMEN UTAMA II : CARA (MEANS), terdiri dari :
03400|(a) Ancaman kekerasan;
03401|(b) Penggunaan kekerasan;
03402|(c) Penculikan;
03403|(d) Penyekapan;
03404|(e) Pemalsuan;
03405|(f)  Penipuan;
03406|(g) Penyalahgunaan kekuasaan, atau  
03407|(h) Penyalahgunaan posisi rentan;
03408|(i) Penjeratan utang, atau 
03409|(j) Memberi bayaran atau manfaat;