00481|Polisi  Nomor:  LP/A/18/V/2025/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA  KALBAR,
00482|tanggal 8 Mei 2025 yang dilaporkan oleh Saksi Salman Faris Al Wahid. 
00483|- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pekerjaan: 
00484|a. 1  Februari  2018  s/d  31  Juli  2022  bekerja  di  Balai  Pelayanan
00485|Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BP3TKI)
00486|Kalimantan Barat Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00487|sebagai  Pengelola  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  pada  P4TKI
00488|Entikong;
00489|b. 1  Agustus  s/d  1  Februari  2023  bekerja  di  UPT  BP2MI  Wilayah
00490|Kalimantan Barat, P4MI BP2MI Entikong sebagai Analis Tenaga Kerja;
00491|c. 1 Februari 2022 s/d 1 Februari 2023 bekerja di UPT BP2MI Wilayah
00492|Kalimantan  Barat,  P4MI  BP2MI  Entikong  sebagai  Analis  Tenaga  Kerja
00493|menjabat sebagai Koordinator BP2MI Entikong;
00494|d. 1 Maret 2024 s/d saat ini bekerja pada Balai Pelayanan Perlindungan
00495|Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat sebagai Ketua Tim
00496|Layanan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia;
00497|e. 2 Januari 2025 s/d saat ini bekerja pada Balai Pelayanan Perlindungan
00498|Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat sebagai Ketua Tim
00499|Kerja Layanan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia. 
00500|- Bahwa  Ahli memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang Perlindungan
00501|Pekerja Migran Indonesia, karena berkaitan dengan bidang pekerjaan saat
00502|sekarang ini yaitu bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Kantor
00503|BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kalimantan
00504|Barat;
00505|
00506|- Bahwa Ahli menerangkan pada saat ini tugas dan tanggung jawabnya
00507|melakukan   pelayanan  informasi  dan  kehumasan,  meliputi  perencanaan,
00508|pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit
00509|komunikasi  kehumasan  serta  pengembangan  pelayanan  informasi  dan
00510|kehumasan, kegiatan khususnya Pekerja Migran Indonesia. Ahli  menjabat
00511|sebagai Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama selaku Ketua Tim
00512|Kerja  Layanan  Perlindungan,  pemberdayaan, Rehabilitasi  dan  Reintegrasi
00513|Pekerja  Migran  Indonesia  di  BP3MI  Kalimantan  Barat.  B erdasarkan
00514|Keputusan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00515|(BP3M) Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Kerja
00516|Pada  Balai  Pelayanan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP3MI)
00517|Kalimantan  Barat  membentuk  Tim  Kerja  Layanan  Perlindungan,
00518|pemberdayaan,  Rehabilitasi  dan  Reintegrasi  Pekerja  Migran  Indonesia
00519|dengan daftar Uraian Tugas dan Tanggung Jawab: 
00520|a. Melaksanakan  pemulangan  Pekerja  Migran  Indonesia
00521|bermasalah/terkendala; 
00522|b. Melaksanakan Pelayanan Helpdesk pada embar kasi dan debar
00523|kasi di Bandara dan Pos Lintas Batas Negara;
00524|c. Melaksanakan pengelolaan rumah aman (shelter) bagi Pekerja
00525|Migran Indonesia;
00526|d. Melaksanakan pengolahan data layanan helpdesk dan rumah
00527|aman (shelter) bagi Pekerja Migran Indonesia;
00528|e. Melaksanakan pengawasan pelayanan jaminan sosial Pekerja
00529|Migran Indonesia;
00530|f. Melaksanakan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan
00531|pemenuhan  hak  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia/Pekerja  Migran
00532|Indonesia secara terpadu;
00533|g. Menyusun bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif
00534|bagi P3MI/ Perusahaan Pelaksana UKPS;
00535|h. Melaksanakan  pencegahan  dan  penangan  Calon  Pekerja
00536|Migran  Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  ditempatkan
00537|secara ilegal;
00538|i.Melaksanakan pengolahan data pengaduan, penyelesaian kasus dan
00539|pencegahan pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia;
00540|j.Melaksanakan pelayanan helpdesk pada emberkasi dan debarkasi di
00541|Bandara dan Pos Lintas Batas Negara;
00542|
00543|k. Menyusun  laporan  pelaksanaan  tugas  bulanan,  triwulan,
00544|semester dan tahunan; 
00545|l.Melaksanakan pemberdayaan sosial purna Pekerja Migran Indonesia
00546|dan Keluarganya;
00547|m. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi purna Pekerja Migran
00548|Indonesia dan Keluarganya; 
00549|n. Melaksanakan pengolahan data pemberdayaan Pekerja Migran
00550|Indonesia;
00551|o. Melaksanakan  fasilitasi  rehabilitasi  dan  reintegrasi  Pekerja
00552|Migran Indonesia;
00553|p. Melaksanakan  penugasan  kedinasan  lainnya  dari  Kepala
00554|BP3MI.
00555|- Bahwa terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja
00556|di luar  Negeri terdapat aturan hukum di Indonesia yang mengaturnya ya ng
00557|diantaranya; 
00558|a. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
00559|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
00560|b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2021  tentang
00561|Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 
00562|c. Peraturan  Menteri  Ketenaga  kerjaan  Nomor  9  Tahun  2019
00563|tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 
00564|d. Dll. 
00565|- Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang
00566|Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
00567|Migran  Indonesia  menerangkan  bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
00568|setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
00569|dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00570|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00571|No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia di Luar
00572|Negeri,  yang  dapat  melakukan  pengiriman  PMI  adalah  Pelaksana
00573|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas
00574|a. Badan, 
00575|b. Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia(  P3 MI);
00576|Dan 
00577|c. Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
00578|Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri.
00579|
00580|- Bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
00581|badan  usaha  berbadan  hukum  dan  atau  perseorangan  terbatas  yang
00582|memperoleh izin  tertulis  dari menteri  untuk  menyelenggarakan  Pelayanan
00583|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00584|- Bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut
00585|wajib memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
00586|Indonesia) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 
00587|- Bahwa Ahli menerangkan Syaratnya antara lain: 
00588|a. Memiliki  dokumen  perjanjian  kerja  sama  Penempatan  antara
00589|P3MI dengan Calon Pengguna (User);
00590|b. Memilki  permintaan  Nyata  yang  di  sebut  JOB  ORDER  dari
00591|pengguna;
00592|c. Draft  perjanjian  penempatan  (perjanjian  tertulis  antara  P3MI
00593|dengan CPMI);
00594|d. Draft perjanjian kerja (perjanjian tertulis antara CPMI dengan
00595|Pengguna/ User);
00596|e. Untuk  huruf  a,b,dan  harus  disahkan  oleh  perwakilan  RI  di
00597|Negara Tujuan Penempatan.
00598|- Bahwa  berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 51
00599|ayat (1) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perusahaan yang
00600|akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00601|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49  huruf  b  wajib  mendapatkan  izin
00602|tertulis  berupa  SIP3MI  dari  menteri,  selanjutnya  berdasarkan  Peraturan
00603|Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor  09  Tahun  2019  tentang  Tatacara
00604|Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 Pelaksanaan Penempatan
00605|Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan: 
00606|a. Sebelum Bekerja 
00607|b. Selama Bekerja 
00608|c. Setelah Bekerja 
00609|Pasal 7 Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a
00610|dilakukan melalui:
00611|a. Pemberian Informasi 
00612|b. Pendaftaran 
00613|c. Seleksi 
00614|d. Pemeriksaan Kesehatan dan Pisikologi 
00615|e. Penandatanganan Perjanjian Penempatan 
00616|f. Pendaftaran Kepeesertaan Jaminan Sosial 
00617|
00618|g. Pengursan Visa Kerja 
00619|h. OPP 
00620|i. Penandatanganan Perjanjian Kerja dan 
00621|j. Pemberangkatan 
00622|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  5  U ndang-Undang R epublik  Indonesia
00623|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
00624|bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri
00625|harus memenuhi persyaratan: 
00626|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; 
00627|b. Memiliki kompetensi; 
00628|c. Sehat jasmani dan rohani; 
00629|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
00630|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 
00631|Serta Pada pasal 12 ayat (1) Undang– Undang tersebut mengatakan bahwa
00632|Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan
00633|sebelum bekerja; 
00634|- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki P3MI (Perusahaan Penempatan
00635|Pekerja Migran Indonesia) adalah sebagai berikut menurut pasal 59 U ndang-
00636|Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017:
00637|a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
00638|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan
00639|Pekerja Migran Indonesia). 
00640|b. SIP2MI  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat
00641|dialihkan dan di pindahtangankan kepada pihak lain. 
00642|c. SIP2MI  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  harus
00643|mencantumkan negara tujuan penempatan. 
00644|d. Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana di maksud pada ayat
00645|(1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki
00646|dokumen:
00647|1. Perjanjian Kerja Sama Penempatan; 
00648|2. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja. 
00649|3. Rancangan Perjanjian Penempatan dan 
00650|4. Rancangan Perjanjian kerja. 
00651|- Bahwa  Pengiriman  ataupun  Penempatan   Pekerja  Migran  Indonesia
00652|tidak  dapat  dilaksanakan  secara  orang  perseorangan,  sebagaimana
00653|tercantum pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
00654|
00655|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “Orang perseorangan
00656|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”; 
00657|- Bahwa  Ahli  menerangkan  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh
00658|Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan telah melanggar Pasal 69 Undang-
00659|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
00660|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  berbunyi  “ Orang  perseorangan  dilarang
00661|melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” dengan penjelasan;
00662| Terdakwa tidak  memiliki  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  telah
00663|memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
00664|penempatan Pekerja Migran Indonesia. 
00665| Terdakwa turut serta memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia  atas nama
00666|Aldi  Mustajam  untuk  bekerja  sebagai  buruh  bangunan  atau  pekerja
00667|konstruksi dan Busrah Juddin bekerja sebagai Pramusaji ataupun penjaga
00668|kedai  pada  pemberi  kerja  perseorangan  di  Negara  Bagian  Serawak
00669|Malaysia  tanpa  melengkapi  syarat  dan  dokumen  yang  lengkap
00670|sebagaimana  diatur  dalam  pasal  13  Undang-undang  nomor  18  tahun
00671|2017;
00672| Perbuatan Terdakwa merupakan individu atau orang perseorangan yang
00673|memfasilitasi dan berusaha menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk
00674|bekerja  keluar negeri tanpa mengindahkan perlindungan administratif  dan
00675|perlindungan teknis yang meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen
00676|penempatan  dan  penetapan  kondisi  dan  syarat  kerja,  merupakan
00677|perbuatan  yang  termasuk  dalam  kegiatan  pelayanan  yang  diberikan
00678|kepada Calon PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sebelum bekerja atau
00679|Pra  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia/  Sebelum  bekerja,
00680|sebagaimana  penjelasan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00681|diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021
00682|tentang  Pelaksanaan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00683|berbunyi  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan
00684|pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00685|dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama
00686|bekerja, dan setelah bekerja;
00687|- Bahwa  Ahli  menerangkan  Menurut pendapat Ahli  perbuatan  yang
00688|dilakukan Terdakwa merupakan  orang  atau   perseorangan  tidak  sesuai
00689|dengan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  diatur  di
00690|dalam Undang-Undang R epublik  Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang
00691|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 69 “ orang perseorangan
00692|
00693|dilarang  melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia ”  dan
00694|berdasarkan  pada  pasal  81  UU  No  18  Tahun  2017  yakni  “ orang
00695|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia,
00696|sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  69  dipidana  penjara  paling  lama  10
00697|(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 ( Lima Belas
00698|Milyar Rupiah)”;
00699|- Bahwa  Ahli  menerangkan  y ang  dimaksud  dengan  unsur  “ Orang
00700|Perseorangan“ sebagaimana yang tertera di dalam unsur Pasal 69 U ndang-
00701|Undang R epublik  Indonesia Nomor  18  tahun  2017,  tertuang  di  dalam
00702|penjelasan  Pasal  69  UU  No  18  Tahun  2017  yang  berbunyi  “ Orang
00703|perseorangan” dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak
00704|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, orang
00705|yang  melaksanakan  penempatan  PMI  keluar  Negeri  tidak  melaui   P3MI
00706|(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
00707|- Bahwa  dengan  unsur  ”Dilarang  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja
00708|Migran  Indonesia ”  adalah  orang  perorang  tidak  diperbolehkan  untuk
00709|melakukan  perekrutan,  menampung,  membawa,  memberangkatkan,
00710|memfasilitasi,  untuk  kepentingan  bekerja  ke  luar  Negeri,  dan  jika  orang
00711|perseorangan tidak mengindahkan PP 59 Tahun 2021 maka perseorangan
00712|tersebut  melanggar  aturan   pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
00713|Indonesia;
00714|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran
00715|Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui  pelaksana
00716|penempatan. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar
00717|Negeri pada pemberi Kerja berbadan hukum. Segala risiko ketenagakerjaan,
00718|menjadi tanggung jawab sendiri.  Skema penempatan “ Perseorangan” berarti
00719|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  melamar  secara  langsung  ke
00720|lowongan kerja yang dibuka oleh pemberi kerja;
00721|- Bahwa  Ahli  menerangkan  Terdakwa tidak  memiliki  kewenangan
00722|menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri;
00723|- Bahwa  tindakan  Terdakwa  tidak  dibenarkan  yang  mana  tindakan
00724|tersebut melanggar Pasal 69 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00725|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pelanggaran terhadap pasal tersebut
00726|dapat  diberikan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  81  yang
00727|berbunyi  “Orang  perseorangan”  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00728|Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 dipidana dengan
00729|
00730|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
00731|Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah)”; 
00732|- Bahwa  kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja
00733|Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang tergolong pada
00734|kegiatan:
00735|a. Sebelum  bekerja  yaitu  proses  layanan  Perlindungan
00736|administratif dan Perlindungan teknis.
00737|b. Kegiatan  selama  bekerja  yaitu  layanan  Perlindungan  yang
00738|diberikan  oleh  perwakilan  Republik  Indonesia  kepada  pekerja  Migran
00739|Indonesia yang sedang melaksanakan kerja selama 1-2 tahun sesuai
00740|masa kontrak di Negara Penempatan.
00741|c. Kegiatan setelah bekerja yaitu proses akhir melalui rehebilitasi,
00742|reintegrasi  dan  pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
00743|Keluarganya.
00744|
00745|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00746|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00747|- Bahwa  Terdakwa  mengerti  dihadirkan  ke  persidangan  untuk
00748|memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
00749|Terdakwa tersebut;
00750|- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2025, karena diduga
00751|telah  melakukan  tindak  pidana  Orang  Perseorangan  melaksanakan
00752|penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang terjadi pada hari Kamis tanggal
00753|8 Mei 2025 sekira Pukul 13.00 WIB, yang bertempat di depan Kantor PT.
00754|Jagaaman Sarana yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 2
00755|(Arteri  Supadio),  Kelurahan  Sungai  Raya,  Kecamatan  Sungai  Raya,
00756|Kabupaten Kubu Raya;
00757|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  1  ( Orang)  penumpang  keluarga
00758|Terdakwa tersebut bernama sdra. Yansir (7316021502830002) yang mana
00759|merupakan  sepupu  Terdakwa  (Anak  Kandung  dari  tante  Terdakwa  yang
00760|bernama  Saudari  Mara’da)  yang  hanya  Terdakwa  ajak  untuk  menemani
00761|Terdakwa  saja  pada  saat  menjemput  penumpang  di  Bandara  Supadio
00762|Pontianak, sedangkan 2 ( Dua) orang penumpang  lainnya yang Terdakwa
00763|kenal hanya Sdri. Busrah (Sepupu Jauh Terdakwa) sedangkan untuk 1 orang
00764|laki-laki tersebut Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya akan
00765|tetapi dia adalah Suami dari Sdri Busrah;
00766|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  kedua  orang  penumpang  Terdakwa
00767|tersebut adalah pasangan Suami Istri, yang mempunyai hubungan keluarga
00768|
00769|dengan  Terdakwa  adalah  yang  perempuan  dengan  nama  saksi  Busrah
00770|(Sepupu Jauh Terdakwa); 
00771|- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya 2 ( Dua) orang Penumpang
00772|tersebut akan Terdakwa antarkan ke tempat tujuan mereka yaitu di Daerah
00773|Miri Malaysia melalui jalur Entikong, Kabupaten Sanggau; 
00774|- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ke 2 (Dua) orang penumpang tersebut
00775|berasal dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Barat;
00776|- Bahwa  Terdakwa  membawa  ke  2  (Dua)  orang  penumpang  tersebut
00777|menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan
00778|Nopol KB 1690 MJ;