00985|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
00986|d. Saat mendapat pembinaan di LPKA diharapkan klien anak mendapatkan 
00987|pembinaan keagamaan dan keterampilan yang dapat menunjang kemandirian 
00988|klien; 
00989|e. Dengan diberikannya putusan sesuai rekomendasi di atas diharapkan agar klien 
00990|dapat menyadari perbuatannya dan berubah ke arah yang lebih baik; 
00991|Menimbang bahwa selanjutnya setelah uraian pertimbangan tersebut Hakim 
00992|mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan 
00993|pada perbuatan Anak; 
00994|Menimbang dengan mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang 
00995|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara 
00996|terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, Pasal 81 Ayat (1) Undang-
00997|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi 
00998|pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan dan perbuatan Anak akan 
00999|membahayakan masyarakat, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
01000|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana pembatasan kebebasan 
01001|diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang 
01002|disertai dengan kekerasan,  
01003|Menimbang selanjutnya dalam hal Hakim menjatuhkan pidana penjara pada 
01004|perbuatan Anak yang ancaman pidananya menganut sistem kumulatif maka perlu 
01005|mengingat ancaman pidana Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 
01006|17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
01007|
01008|Halaman 25 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo 
01009|
01010|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
01011|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang 
01012|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
01013|2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan secara kumulatif yakni pidana penjara 
01014|paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
01015|banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang dewasa, sedangkan bagi 
01016|anak berlaku ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
01017|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pidana pembatasan kebebasan yang 
01018|dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/ 2 (satu perdua) dari maksimum pidana 
01019|penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa dan selanjutnya ketentuan Pasal 
01020|81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
01021|Anak yakni Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu 
01022|perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, serta ketentuan 
01023|Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
01024|Pidana Anak yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa 
01025|penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja; 
01026|Menimbang bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
01027|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa minimum khusus 
01028|pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, selanjutnya setelah memerhatikan fakta-
01029|fakta hukum, Hakim mempertimbangkan bahwa  meskipun perbuatan Anak 
01030|merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan, namun pada dasarnya perbuatan 
01031|Anak dilakukan dengan persetujuan bebas Anak Korban, dilakukan ketika Anak dan 
01032|Anak Korban masih berusia remaja, sehingga dapat dikatakan merupakan suatu 
01033|wujud kenakalan remaja (juvenile delinquency), selanjutnya perbuatan Anak tidak 
01034|mengandung unsur kekerasan fisik, serta perbuatan Anak tidak mem bahayakan 
01035|masyarakat luas yang menyebabkan Anak dapat dijatuhi pidana penjara, serta tidak 
01036|juga termasuk kriteria Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 
01037|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana pembatasan 
01038|kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak 
01039|pidana yang disertai dengan kekerasan;  
01040|Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan substansi dalam Beijing Rules atau 
01041|United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
01042|dalam poin 17.1 huruf b dan c yang menyatakan bahwa “ (b) Restrictions on the 
01043|personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and 
01044|shall be limited to the possible minimum. (c)  Deprivation of personal liberty of the 
01045|juvenile shall not be imposed unless the juvenile is adjudicatated of a serious act 
01046|involving violence against another person or of persistence in committing other serious 
01047|
01048|Halaman 26 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo 
01049|
01050|offences and unless there is no other appropriate response.” Atau dalam terjemahan 
01051|bebasnya dinyatakan bahwa “(b) Pembatasan terhadap kebebasan pribadi Anak 
01052|harus dikenakan hanya setelah melalui pertimbangan yang teliti dan harus dibatasi 
01053|pada kemungkinan yang paling minimum. (c) Pencabutan kebebasan pribadi tidak 
01054|harus dikenakan kecuali jika Anak itu diadili karena perbuatan serius yang melibatkan 
01055|kekerasan terhadap orang lain atau terus menerus melakukan kejahatan serius 
01056|lainnya dan kecuali kalau tidak ada tanggapan tepat lainnya.”; 
01057|Menimbang selanjutnya terhadap perbuatan Anak telah terjadi kesepakatan 
01058|tertulis antara Anak dengan keluarga Anak Korban sebelum persidangan yang pada 
01059|pokoknya menanggung biaya sekolah Anak Korban sampai lulus, dan saat ini Anak 
01060|Korban telah lulus SMA, sehingga dengan demikian Hakim melihat kesepakatan 
01061|tersebut telah dipenuhi keluarga Anak dan akan dipertimbangkan sebagai hal yang 
01062|meringankan Anak yang saat ini masih duduk di bangku kelas 3 SMA; 
01063|Menimbang selanjutnya bahwa terkait dengan masa depan Anak dan Anak 
01064|Korban, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan orang tua Anak di 
01065|persidangan dan pendapat Anak Korban dalam penjatuhan pidana terhadap Anak 
01066|dalam perkara ini; 
01067|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim 
01068|memandang patut dan layak apabila Anak dijatuhi pidana pengawasan yang lamanya 
01069|telah ditetapkan dalam amar putusan;  
01070|Menimbang bahwa Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 
01071|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
01072|memuat ketentuan bahwa pidana pengawasan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling 
01073|lama 2 (dua) tahun, selanjutnya Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
01074|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa dalam hal 
01075|Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak 
01076|ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing 
01077|Kemasyarakatan; 
01078|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pengawasa n yang 
01079|bukan merupakan pidana penjara maupun pidana pembatasan kebebasan, maka 
01080|Anak dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan; 
01081|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 
01082|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
01083|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  
01084|1) 1 (satu) lembar blus warna hitam lengan panjang;  
01085|2) 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna coklat;  
01086|3) 1 (satu) lembar celana panjang hitam wanita;  
01087|
01088|Halaman 27 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo 
01089|
01090|4) 1 (satu) buah BH warna krem; 
01091|5) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu polos; 
01092|Yang dikenakan Anak Korban pada saat terjadinya perbuatan pertama, dan  
01093|6) 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna abu-abu tua; 
01094|Yang dikenakan Anak pada saat terjadinya perbuatan pertama dan tidak lagi 
01095|diperlukan dalam pembuktian dan dapat memicu kenangan tidak baik bagi Anak dan 
01096|Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk 
01097|dimusnahkan; 
01098|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka 
01099|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
01100|meringankan Anak; 
01101|Keadaan  yang  memberatkan: 
01102|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan moral kesusilaan yang 
01103|berlaku di masyarakat; 
01104|- Perbuatan Anak dapat berisiko terhadap kesehatan reproduksi Anak Korban; 
01105|Keadaan yang meringankan: 
01106|- Anak menyatakan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali 
01107|perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali; 
01108|- Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak; 
01109|- Anak masih bersekolah; 
01110|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka seharusnya Anak 
01111|dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun demikian Hakim berpendapat 
01112|dengan diundangkannya Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
01113|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "apabila dalam hukum 
01114|materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti 
01115|dengan pelatihan kerja" adalah dilatarbelakangi bahwa pemerintah memiliki pemikiran 
01116|bahwa Anak tentunya belum memiliki pemasukan at au penghasilan uang sendiri 
01117|sehingga tidak dapat dikenai pidana denda terhadap Anak karena Anak tidak memiliki 
01118|uang sendiri untuk membayar pidana denda. Oleh karena itu, berdasarkan 
01119|pertimbangan tersebut Hakim menyatakan biaya perkara dalam perkara ini 
01120|dibebankan kepada negara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; 
01121|Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 
01122|Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
01123|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
01124|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang 
01125|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
01126|2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
01127|
01128|Halaman 28 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo 
01129|
01130|Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
01131|Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta 
01132|
01133|MENGADILI: 
01134|1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
01135|pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” 
01136|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 
01137|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan 
01138|selama 2 (dua) tahun di rumah Anak dengan syarat Anak tidak melakukan tindak 
01139|pidana lagi dengan ketentuan apabila syarat tersebut dilanggar maka Anak 
01140|menjalankan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan); 
01141|3. Memerintahkan Penuntut Umum agar melakukan pengawasan terhadap Anak 
01142|selama Anak menjalani pidana pengawasan; 
01143|4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan agar melakukan pembimbingan 
01144|terhadap Anak selama Anak menjalani pidana pengawasan; 
01145|5. Memerintahkan agar Anak segera dibebaskan dari tahanan  segera setelah 
01146|putusan ini diucapkan; 
01147|6. Menetapkan barang bukti berupa: 
01148|1) 1 (satu) lembar blus warna hitam lengan panjang;  
01149|2) 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna coklat;  
01150|3) 1 (satu) lembar celana panjang hitam wanita;  
01151|4) 1 (satu) buah BH warna krem; 
01152|5) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu polos; 
01153|6) 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna abu-abu tua; 
01154|Dirampas untuk dimusnahkan; 
01155|7. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah 
01156|Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 
01157|
01158|Selasa
01159|
01160|09 Desember
01161|
01162|2025
01163|
01164|Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2025, oleh 
01165|Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan 
01166|
01167|Yohan Mahmud, S.H., M.H.
01168|
01169|Panitera Pengganti, 
01170|
01171|Ttd. 
01172|Yohan Mahmud, S.H., M.H. 
01173|Hakim, 
01174|
01175|Ttd. 
01176|Rahmat Indera Satrya, S.H.