00708|ke Wisma Gunung Lembo diamankan kemudian Terdakwa ditangkap pada
00709|warung milik Terdakwa;
00710|- Bahwa Terdakwa adalah pemilik warung yang bergerak diusaha warung
00711|makan dan minum;
00712|- Bahwa  pada  warung  milik  Terdakwa  tersebut,  Terdakwa  memiliki  6
00713|(enam) orang karyawan, yang diantaranya termasuk Saksi 3, Saksi Korban
00714|1 dan Saksi Korban 2;
00715|- Bahwa Saksi 3, Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 bertugas untuk
00716|mendampingi serta melayani tamu/pelanggan yang datang untuk minum
00717|minuman beralkohol jenis bir merek Bintang;
00718|- Bahwa  pada  saat  melakukan  perekrutan  karyawan,  calon  karyawan
00719|datang  dengan  menyerahkan  identitas  berupa  KTP  agar  Terdakwa
00720|mengetahui usia dari calon karyawan;
00721|- Bahwa selain melayani tamu/pelanggan pada saat minum di warung,
00722|pelayan/karyawan  (ladies) juga  dapat  melayani  tamu  di  kamar  maupun
00723|menemani tamu ke luar warung;
00724|- Bahwa  layanan  didalam  kamar  dan  diluar  warung  yang  Terdakwa
00725|maksud adalah layanan berhubungan badan/berhubungan seks;
00726|- Bahwa  jika  pelayan/karyawan  (ladies)  melayani  tamu/pelanggan  di
00727|dalam kamar yang ada di warung, maka pelayan/karyawan ( ladies) wajib
00728|membayar kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
00729|dan  apabila  pelayan/karyawan  (ladies)  melayani  tamu/pelanggan  di  luar
00730|warung,  maka  wajib  membayar  sebesar  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu
00731|rupiah);
00732|- Bahwa  ketentuan  membayar  sebesar  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu
00733|rupiah)  untuk  melayani  tamu/pelanggan  di  kamar  warung  dan
00734|Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk melayani tamu/pelanggan diluar
00735|warung  merupakan  aturan  yang  sudah  Terdakwa  sampaikan  kepada
00736|seluruh pelayan/karyawan ( ladies) sejak awal bekerja dan aturan tersebut
00737|wajib dipatuhi oleh semua pelayan/karyawan (ladies);
00738|- Bahwa  tujuan  Terdakwa  membuat  aturan  tersebut  adalah  agar
00739|pelayan/karyawan  ( ladies)  tidak  keluar  sembarangan  dari  warung,
00740|mengingat  Terdakwa  merasa  bertanggung  jawab  atas  para
00741|pelayan/karyawan (ladies) selama bekerja di warung;
00742|- Bahwa seluruh karyawan tinggal di warung milik Terdakwa, di mana
00743|Terdakwa ada menyediakan kamar sebagai tempat tinggal mereka;
00744|
00745|- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memperoleh bagian (fee) sebesar
00746|Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  dari  masing-masing  kedua
00747|pelayan/karyawan  (ladies)  (Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2),  serta
00748|Terdakwa ada menerima uang tambahan/tips sebesar Rp200.000,00 (dua
00749|ratus ribu rupiah) dari tamu/pelanggan yang ternyata merupakan  anggota
00750|Satreskrim  Polres  Luwu  Timur  yang  melakukan  penyamaran  sebagai
00751|tamu/pelanggan (undercover), sehingga total uang yang diterima Terdakwa
00752|pada saat itu adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
00753|- Bahwa alasan Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau bekerja pada
00754|warung milik Terdakwa adalah karena faktor ekonomi (Saksi Korban 1 dan
00755|Saksi Korban 2 membutuhkan uang);
00756|- Bahwa Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
00757|mengulangi perbuatannya lagi;
00758|- Bahwa  Terdakwa  memiliki  2  (dua)  orang  anak  yang  masing-masing
00759|berumur 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) tahun yang saat ini harus ditanggung
00760|oleh Terdakwa karena sejak Terdakwa ditangkap karena masalah ini, suami
00761|Terdakwa  langsung  kabur  (tidak  mau  bertanggung  jawab)  dan
00762|meninggalkan Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
00763|- Bahwa alasan Terdakwa membuka usaha bukan untuk memperkaya diri
00764|sendiri tetapi hanya untuk mencari uang demi menghidupi diri Terdakwa
00765|sendiri dan keluarga Terdakwa;
00766|
00767|Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
00768|persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini
00769|dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;
00770|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00771|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00772|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00773|kepadanya;
00774|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00775|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00776|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00777|alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
00778|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
00779|Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
00780|1. Unsur “Setiap orang”;
00781|2. Unsur  “yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
00782|pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
00783|
00784|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
00785|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
00786|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan
00787|dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan
00788|orang tereksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia”;
00789|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00790|mempertimbangkan sebagai berikut:
00791|Ad. 1 Unsur “Setiap orang”;
00792|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
00793|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00794|Orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau
00795|korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Berdasarkan
00796|Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00797|Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan Orang  yang  dimaksud dengan
00798|“Korporasi” adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik
00799|merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini “Setiap
00800|orang”  yang  dimaksud  adalah  Terdakwa  sebagai  subjek  hukum  baik  orang
00801|perorangan ( natuurlijke persoon )  ataupun badan hukum  (recht persoon )  yang
00802|diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu
00803|perbuatan pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;
00804|Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan
00805|subjek hukum orang perorangan yaitu Terdakwa Nabila alias Bila alias Ibu Afid
00806|dalam keadaan bebas oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan
00807|suatu tindak pidana. Pada persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan
00808|identitasnya  dan  setelah  dicocokkan  ternyata  bersesuaian  dengan  identitas
00809|dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa
00810|yang dihadapkan di persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud
00811|oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan tidak terjadi salah orang
00812|(error in persona);
00813|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur  “Setiap orang ”
00814|telah terpenuhi, namun karena unsur “ Setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri
00815|atau masih digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan
00816|yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur
00817|selanjutnya;
00818|Ad. 2 Unsur  “yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
00819|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan
00820|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
00821|
00822|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
00823|penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
00824|memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas
00825|orang lain, yang mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara
00826|Republik Indonesia”;
00827|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang
00828|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00829|Orang  yang  dimaksud  dengan  “Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang”  adalah
00830|setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
00831|pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;
00832|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang
00833|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00834|Orang yang dimaksud dengan “Eksploitasi” adalah tindakan dengan atau tanpa
00835|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
00836|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00837|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
00838|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
00839|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
00840|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
00841|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  8  Undang-Undang
00842|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00843|Orang  yang  dimaksud  dengan  “Eksploitasi  Seksual”  adalah  segala  bentuk
00844|pemanfaatan  organ  tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk
00845|mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
00846|pelacuran dan percabulan;
00847|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang
00848|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00849|Orang  yang  dimaksud  dengan  “Perekrutan”  adalah  tindakan  yang  meliputi
00850|mengajak,  mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari
00851|keluarga atau komunitasnya;
00852|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang
00853|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00854|Orang yang dimaksud dengan “Pengiriman” adalah tindakan memberangkatkan
00855|atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
00856|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
00857|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00858|Orang yang dimaksud dengan  “Kekerasan” adalah setiap perbuatan secara
00859|
00860|melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
00861|psikis  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  nyawa,  badan,  atau  menimbulkan
00862|terampasnya kemerdekaan seseorang;
00863|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
00864|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00865|Orang yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan
00866|secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan
00867|tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa
00868|takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
00869|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
00870|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00871|Orang  yang  dimaksud  dengan  “Penjeratan  Utang”  adalah  perbuatan
00872|menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa
00873|menjaminkan  dirinya  atau  keluarganya  atau  orang-orang  yang  menjadi
00874|tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;
00875|Menimbang, bahwa pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
00876|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  diatur
00877|“Persetujuan  korban  perdagangan  orang  tidak  menghilangkan  penuntutan
00878|tindak pidana perdagangan orang”;
00879|Menimbang,  bahwa  untuk  mempermudah  Majelis  Hakim  untuk
00880|menguraikan unsur ini maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 3
00881|(tiga) sub unsur, yaitu sub unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
00882|penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang”,  sub
00883|unsur  “dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00884|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
00885|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
00886|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”,
00887|dan sub unsur “yang mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara
00888|Republik Indonesia”;
00889|Menimbang,  bahwa  sub  unsur  “yang  melakukan  perekrutan,
00890|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
00891|seseorang”,  dan  sub  unsur  “dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00892|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00893|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00894|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
00895|atas  orang  lain”,  dari  unsur  ini  memiliki  komponen  yang  bersifat  alternatif
00896|sehingga  sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen dari masing-
00897|
00898|masing sub unsur  telah terbukti /terpenuhi, maka  terbuktilah/terpenuhilah apa
00899|yang dimaksud oleh masing-masing sub unsur tersebut;
00900|Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana
00901|telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
00902|- Oleh karena  dalam  persidangan  telah terbukti mengenai  sejak  awal
00903|ketika Saksi Korban 1, dan Saksi Korban 2 mendatangi Terdakwa sebagai
00904|calon  karyawan  sampai  akan  dipekerjakan  sebagai  pelayan/karyawan
00905|(ladies),  Terdakwa  telah  menjelaskan  mengenai  tugas  sebagai
00906|pelayan/karyawan ( ladies) yang bertugas untuk  melayani tamu/pelanggan
00907|yang datang untuk minum minuman beralkohol jenis bir merek Bintang,
00908|serta  memberikan    layanan  berhubungan  badan/berhubungan  seks  
00909|didalam maupun diluar warung bagi tamu/pelanggan yang datang, dimana
00910|Terdakwa mendapatkan bagian (fee) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu
00911|rupiah) jika  pelayan/karyawan ( ladies) memberikan  layanan berhubungan
00912|badan/berhubungan seks didalam kamar warung yang diberikan Terdakwa
00913|kepada  para  pelayan/karyawan  (ladies)  untuk  ditempati  selama  bekerja
00914|diwarung,  atau  sebesar  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  jika
00915|pelayan/karyawan  ( ladies)  memberikan  layanan  berhubungan
00916|badan/berhubungan seks diluar warung, serta alasan Saksi Korban 1 dan
00917|Saksi Korban 2 mau bekerja pada warung milik Terdakwa adalah karena
00918|faktor ekonomi (Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 membutuhkan uang),
00919|maka  Majelis  Hakim  menilai  sejak  awal  baik  Terdakwa  maupun  Saksi
00920|Korban 1 dan Saksi Korban 2 sudah mengetahui dan menyadari salah satu
00921|bentuk layanan yang diberikan pada warung milik Terdakwa adalah praktik
00922|pelacuran/prostitusi.  Dengan  kata  lain,  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa
00923|mempekerjakan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 pada warung milik
00924|Terdakwa  adalah  untuk  menyediakan  tempat  bagi  orang-orang  yang
00925|bersedia  dan  dapat  dipergunakan  untuk  melakukan  transaksi  hubungan
00926|badan/hubungan seks, serta Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 sejak awal
00927|datang bekerja ke tempat Terdakwa agar dapat mencari uang dengan cara
00928|melakukan transaksi hubungan badan/hubungan seks yang diperbolehkan
00929|pada  warung  milik  Terdakwa,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat
00930|komponen  “yang  melakukan  penampungan  seseorang”  dan  “yang
00931|melakukan penerimaan seseorang” yang dimaksud pada sub unsur “yang
00932|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00933|pemindahan, atau penerimaan seseorang” dari unsur ini telah terpenuhi;
00934|
00935|- Dalam  persidangan  telah  terbukti  mengenai  peran  Terdakwa  dalam
00936|warung  tersebut  adalah  untuk  bertindak  sebagai  seorang
00937|penghubung/muncikari yang mempertemukan tamu/pelanggan yang datang
00938|ke warung milik Terdakwa dengan pelayan/karyawan ( ladies) pada warung
00939|Terdakwa  untuk  dipilih  dan  melakukan  hubungan  badan/hubungan  seks
00940|dimana Terdakwa menerima uang dari tamu/pelanggan tersebut kemudian
00941|menyerahkan uang tersebut kepada pelayan/karyawan ( ladies) yang dipilih
00942|untuk melakukan hubungan badan/hubungan seks setelah dipotong bagian
00943|(fee) untuk Terdakwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ternyata
00944|terbukti uang yang diserahkan oleh anggota Satreskrim Polres Luwu Timur
00945|yang  melakukan  penyamaran  sebagai  tamu/pelanggan  ( undercover)
00946|kepada  Terdakwa  ada  diserahkan  kepada  Saksi  Korban  1  dan  Saksi
00947|Korban  2  masing-masing  sejumlah  Rp800.000,00  (delapan  ratus  ribu
00948|rupiah) dan Terdakwa mengambil bagian (fee) sejumlah Rp200.000,00 (dua
00949|ratus ribu rupiah), serta alasan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau
00950|bekerja pada warung milik Terdakwa adalah karena faktor ekonomi (Saksi
00951|Korban 1 dan Saksi Korban 2 membutuhkan uang) . Oleh karena hemat
00952|Majelis Hakim alasan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau/bersedia
00953|untuk  melakukan  praktik  hubungan  badan/hubungan  seks  ( praktik
00954|pelacuran/prostitusi)  pada  warung  milik  Terdakwa  adalah  kebutuhan
00955|ekonomi/membutuhkan uang dimana Terdakwa akan memberikan uang dari
00956|tamu/pelanggan  kepada  pelayan/karyawan  (ladies)  yang  melakukan
00957|hubungan badan/hubungan seks, maka Majelis Hakim menilai komponen
00958|“dengan memberi bayaran” pada sub unsur “dengan ancaman kekerasan,
00959|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00960|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00961|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00962|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain”  dari  unsur  ini  telah
00963|terpenuhi;
00964|- Oleh  karena  dalam  persidangan  telah  terbukti  mengenai  “perbuatan
00965|Terdakwa yang mempekerjakan pelayan/karyawan (ladies) terutama Saksi
00966|Korban 1 dan Saksi Korban 2 untuk juga menyediakan  praktik hubungan
00967|badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)  pada  warung  milik
00968|Terdakwa di Kabupaten Luwu Timur, yang menurut Majelis Hakim meskipun
00969|hal tersebut dilakukan  atas  persetujuan  dari  Saksi  Korban  1 dan Saksi
00970|Korban 2 sebagai korban tidak menghilangkan perbuatan Terdakwa dan
00971|tetap merupakan bentuk tindakan ekspolitasi terhadap orang lain berupa
00972|
00973|praktik  pelacuran/prostitusi”,  serta  dalam  persidangan  telah  terbukti
00974|mengenai “adanya bagian (fee) Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
00975|ribu  rupiah)  jika  pelayan/karyawan  ( ladies)  memberikan  layanan
00976|berhubungan  badan/berhubungan  seks  didalam  kamar  warung  yang
00977|diberikan Terdakwa kepada para pelayan/karyawan (ladies) untuk ditempati
00978|selama  bekerja  diwarung,  atau  sebesar  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu
00979|rupiah) jika  pelayan/karyawan ( ladies) memberikan  layanan berhubungan
00980|badan/berhubungan  seks  diluar  warung”,  maka  Majelis  Hakim  menilai
00981|perbuatan Terdakwa termasuk jenis tindakan eksploitasi terhadap orang lain
00982|yakni  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2,  sehingga  sub  unsur  “yang
00983|mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia”
00984|telah terpenuhi;