00491|seizin Anak Korban ke Kabupaten Pidie;
00492|6. Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor Anak Korban adalah untuk
00493|digunakan  sendiri  oleh  anak  untuk  keperluan  pribadi  Anak  dikarenakan
00494|Anak tidak memiliki sepeda motor;
00495|7. Bahwa Anak ketika mengancam Anak Korban tidak menggunakan alat atau
00496|benda lainnya;
00497|8. Bahwa  Sepeda  Motor  yang  diambil  oleh  Anak  telah  kembali  dimana
00498|ditemukan  oleh  Saksi  Saksi  II  di  wilayah  Kabupaten  Pidie  namun  saat
00499|ditemukan kondisi motor sudah hancur;
00500|9. Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak
00501|Korban  mengalami  trauma  secara  psikologis  dan  Saksi  I  mengalami
00502|kerugian  sebesar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  untuk  memperbaiki
00503|sepeda motor yang diambil oleh Anak;
00504|10. Bahwa  Anak  Korban  telah  telah  memaafkan  Anak  tetapi  tidak  mau
00505|melakukan perdamaian dengan Anak;
00506|11. Bahwa  Anak  belum  pernah  dipidana  karena  tindak  pidana  apapun
00507|sebelumnya;
00508|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00509|apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan
00510|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00511|Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00512|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
00513|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00514|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 479 ayat (1) Undang-Undang
00515|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang
00516|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00517|                                                   Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00518|
00519|1. Setiap orang;
00520|2. Melakukan pencurian;
00521|3. Didahului,  disertai,  atau  diikuti  dengan  Kekerasan  atau  Ancaman
00522|Kekerasan terhadap  orang, dengan maksud untuk  mempersiapkan atau
00523|mempermudah  pencurian  atau  dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk
00524|memungkinkan  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  untuk  tetap  menguasai
00525|barang yang dicurinya;
00526|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00527|unsur-unsur tersebut sebagai berikut di bawah ini;
00528|Ad.1. Setiap Orang;
00529|Menimbang bahwa yang dimaksud unsur  setiap orang  yaitu siapa saja
00530|yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang
00531|mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
00532|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  145  Undang-Undang  Republik
00533|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00534|menyatakan Setiap Orang adalah perseorangan, termasuk korporasi;
00535|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  setiap orang  adalah  siapa
00536|saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu
00537|pribadi kodrati maupun badan hukum  yang diduga melakukan tindak pidana
00538|sebagaimana  dakwaan Penuntut Umum  dan tujuan dimuatnya  unsur  setiap
00539|orang  di  dalam  pasal  ini  juga  tidak  lain  untuk  menghindari  dari  kesalahan
00540|tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);
00541|Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan
00542|seorang Anak, yang mana identitas selengkapnya pada aw al putusan dan surat
00543|dakwaan  Penuntut  Umum,  dimana  identitas  Anak  tersebut  dibenarkan  oleh
00544|Anak sendiri dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi;
00545|Menimbang bahwa di persidangan Anak dapat menanggapi pertanyaan-
00546|pertanyaan yang diajukan kepada Anak, selama persidangan Anak selalu dalam
00547|keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung
00548|jawab atas perbuatannya;
00549|Menimbang bahwa selanjutnya, apakah Anak bersalah melakukan tindak
00550|pidana yang dilakukan maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal
00551|dakwaan Penuntut Umum;
00552|Menimbang  bahwa berdasarkan  uraian tersebut diatas  Majelis  Hakim
00553|berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;
00554|Ad.2. Melakukan pencurian;
00555|                                                   Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00556|
00557|Menimbang bahwa unsur pencurian dari Pasal 479 ayat (1)  Undang-
00558|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-
00559|Undang Hukum Pidana  ini merupakan bentuk khusus dari rumusan Pasal 476
00560|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
00561|Undang-Undang  Hukum  Pidana  sebagai  bentuk  umum  delik  pencurian,
00562|sehingga unsur pencurian pada Pasal 479 ayat (1)  Undang-Undang Republik
00563|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00564|ini adalah unsur Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
00565|2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00566|Menimbang  Unsur  Pasal  476  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00567|Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang
00568|merupakan  unsur  pembentuk  Pasal  479  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
00569|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00570|tersebut adalah Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian
00571|atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
00572|hukum, dipidana karena pencurian;
00573|Menimbang  bahwa  unsur  setiap  orang  sebagaimana  telah  Majelis
00574|Hakim  uraikan  diatas  sehingga  Majelis  Hakim  tidak  akan  lagi  mengulang
00575|mengenai pertimbangan unsur setiap orang;
00576|Menimbang  bahwa  ‘mengambil’  yang  merupakan  terjemahan  dari
00577|eenig,  yang  menurut  Lamintang  dan  Djisman  Samosir  haruslah  ditafsirkan
00578|sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya
00579|secara nyata dan mutlak atau het brengen van eenig goed onder zijn absolute
00580|en feiteliijke heerschappij  (PAF Lamintang dan C Djisman Samosir, Delik-Delik
00581|Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang
00582|Timbul Dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan III 2011, Halaman 62);
00583|Menimbang  bahwa  pengambilan  yang  diperlukan  untuk  pencurian
00584|adalah pengambilan ( bigen mahtig) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa
00585|persetujuan  yang  menguasai  barang,  sedangkan  pengertian  “ mengambil”
00586|adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke
00587|tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari
00588|penguasaan pemiliknya;
00589|Menimbang bahwa ‘suatu barang’ sangat erat kaitannya dengan harta
00590|kekayaan  sehingga  berdasarkan  Pasal  159  Undang-Undang  Republik
00591|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00592|memberikan pengertian harta kekayaan adalah benda bergerak atau benda
00593|tidak
00594|                                                   Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00595|
00596|bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai
00597|ekonomi;
00598|Menimbang bahwa menyangkut makna sebagian atau seluruhnya milik
00599|orang lain yaitu barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian,
00600|sedangkan arti kepunyaan yaitu seseorang yang mempunyai hak milik dapat
00601|berbuat  apa  saja  terhadap  benda  tersebut  seperti  menggunakan,  menjual,
00602|menggadaikan bahkan merusaknya. Pengertian seluruhnya atau sebagian milik
00603|orang lain juga tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara
00604|pasti,  melainkan  cukup  jika  pelaku  menyadari  bahwa  yang  diambilnya  itu
00605|(seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;
00606|Menimbang  bahwa  dengan  maksud  di  sini  adalah  adanya  niat  dari
00607|pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin
00608|dalam perbuatan yang dilakukannya;
00609|Menimbang bahwa unsur dengan maksud telah berkembang menjadi 3
00610|(tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (opzet als oogmerk),
00611|sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid van zakerheid of
00612|noodzakelijkheid) dan  sengaja  dengan  kemungkinan  (opzet  met
00613|mogelijkheidsbewustzijn).  Sengaja  sebagai  kepastian  terjadi  apabila  akibat
00614|yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan
00615|kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki
00616|tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja
00617|dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin
00618|dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;
00619|Menimbang bahwa unsur untuk dimiliki merupakan terjemahan dari toe
00620|te eigenen yang menurut MvT berarti het zich als heer en meester beschikken
00621|atau  menguasai  sesuatu  benda  seolah-olah  ia  pemilik  dari  benda  tersebut.
00622|Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 W 8355, Arrest Hoge Raad tanggal 24
00623|Februari 1913 NJ 1913 halaman 669 W 9469, dan Arrest Hoge Raad tanggal 20
00624|Juni 1944 NJ 1944 Nomor 589, pada pokoknya mengartikan  toe te eigenen
00625|adalah  penguasaan  secara  sepihak  atas  suatu  benda  seolah-olah  ia
00626|pemiliknya,  bertentangan  dengan  sifat  dari  hak  dengan  mana  benda  itu  di
00627|bawah kekuasaannya. Jadi cukuplah bagi pelaku menguasai barang orang lain
00628|seolah-olah seperti miliknya sendiri;
00629|Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan unsur melawan hukum
00630|yaitu tanpa hak sendiri  (zonder eigen recht) , bertentangan dengan hak orang
00631|lain (tegen eens anders recht) , bertentangan dengan hukum objektif (tegen het
00632|objectief recht)  (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif
00633|                                                   Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00634|
00635|Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Pada konteks
00636|Pasal 476  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
00637|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  unsur  melawan  hukumnya  berkaitan
00638|dengan perbuatan ‘mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang
00639|lain  dengan  maksud  untuk  memilikinya’ sebagai  perbuatan  tanpa  hak  dan
00640|bertentangan dengan hak orang lain untuk menguasai barang milik orang lain
00641|seolah-olah seperti miliknya sendiri;
00642|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu
00643|yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan Anak yang
00644|membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy. type F1C02N46L0
00645|A/T.  warna  putih.  tahun  2023.  nomor  polisi  BL  4285  LBT.  nomor  rangka
00646|MH1JM0418PK215677 dan nomor mesin JM04E1215703 beserta kunci kontak
00647|milik  Anak  Korban,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum
00648|tergambar  dari  perbuatan  Anak  yang  membawa  sepeda  motor  tersebut  ke
00649|Kabupaten Pidie tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan dari Anak
00650|Korban selaku pemilik yang berhak atas sepeda motor tersebut  karena Anak
00651|secara  sadar  mengetahui  bahwa  barang  yang  diambilnya  tersebut  adalah
00652|bukan merupakan kepunyaannya;
00653|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim
00654|berkeyakinan  menurut  hukum  bahwa  unsur  “ melakukan  pencurian ”  telah
00655|terpenuhi;
00656|Ad.3.  Didahului,  disertai,  atau  diikuti  dengan  Kekerasan  atau  Ancaman
00657|Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau
00658|mempermudah  pencurian  atau  dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk
00659|memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai
00660|barang yang dicurinya;
00661|Menimbang  bahwa  unsur  “didahului,  disertai,  atau  diikuti  dengan
00662|Kekerasan atau  Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk
00663|mempersiapkan  atau  mempermudah  pencurian  atau  dalam  hal  tertangkap
00664|tangan,  untuk  memungkinkan  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  untuk  tetap
00665|menguasai barang yang dicurinya ” bersifat  alternatif yang berarti cukup satu
00666|terbukti saja diantaranya maka unsur ini telah terpenuhi;
00667|Menimbang bahwa pengertian kekerasan menurut Pasal 156  Undang-
00668|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-
00669|Undang  Hukum  Pidana  adalah  setiap  perbuatan  dengan  atau  tanpa
00670|menggunakan  kekuatan  fisik  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  badan  atau
00671|nyawa,  mengakibatkan  penderitaan  fisik,  seksual,  atau  psikologis,  dan
00672|                                                   Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00673|
00674|merampas  kemerdekaan,  termasuk  menjadikan  orang  pingsan  atau  tidak
00675|berdaya;
00676|Menimbang sedangkan ancaman kekerasan menurut Pasal 157 Undang-
00677|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-
00678|Undang  Hukum  Pidana  adalah  setiap  perbuatan  berupa  ucapan,  tulisan,
00679|gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan
00680|sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan
00681|rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan;
00682|Menimbang bahwa dalam relasinya dengan pencurian pasal 479 ayat (1)
00683|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
00684|Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan
00685|tersebut ditujukan kepada orang baik hal itu dilakukan mendahului, menyertai
00686|atau  mengikuti  pencurian  dengan  maksud  untuk  mempersiapkan  atau
00687|mempermudah  pencurian,  atau  dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk
00688|memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk untuk tetap menguasai
00689|barang yang dicuri;
00690|Menimbang bahwa Anak dalam melakukan pencurian dengan didahului
00691|ancaman  kekerasan  berupa  ucapan  terhadap  Anak  Korban  berupa  akan
00692|memukul mati Anak Korban jika tidak memberikan kunci remot sepeda motor
00693|kepada  Anak  sehingga  ancama  kekerasan  beruapa  ucapan  tersebut
00694|menyebabkan Anak Korban menjadi takut dan memberikan kunci remot sepeda
00695|motor kepada Anak serta Anak membawa kabur Sepeda Motor tersebut secara
00696|paksa tanpa izin dan tanpa hak dari Anak Korban;
00697|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  36  Undang-Undang  Republik
00698|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00699|menyatakan  Setiap  Orang  hanya  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas
00700|Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaaan;
00701|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap
00702|dipersidangan  dimana,  Majelis  Hakim  menilai  maksud  dan  tujuan  Anak
00703|mengambil sepeda motor milik Anak Korban  dengan tanpa hak atau tanpa izin
00704|dari Anak Korban selaku pemilik sah atau pemilik sebenarnya dan perbuatan
00705|Anak  dalam  mengambil  sepeda  motor  tersebut  didahului  dengan  ancaman
00706|kekerasan terhadap Anak Korban agar Anak Korban  menjadi takut dan  Anak
00707|dapat menguasai sepeda motor tersebut untuk  digunakan sendiri oleh anak
00708|untuk keperluan pribadi Anak dikarenakan Anak tidak memiliki sepeda motor;
00709|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diatas  maka  Anak
00710|haruslah  dianggap  mengetahui  bahwa  aktifitas  tersebut  merupakan  aktifitas
00711|                                                   Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00712|
00713|yang berkaitan dengan sesuatu hal yang tidak halal dan/atau tidak sah dan/atau
00714|bertentangan  dengan  hukum,  sehingga  atas  hal  demikian  tersebut  Anak
00715|haruslah dipandang mengetahui dan menginsyafi perbuatannya;
00716|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim
00717|berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “ didahului dengan menggunakan
00718|ancaman  kekerasan  terhadap  orang  dengan  maksud  untuk  mempermudah
00719|pencurian” telah terpenuhi;
00720|Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  Pasal  479  ayat  (1)
00721|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00722|Pidana,  maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00723|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00724|dakwaan alternatif kedua dan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
00725|Menimbang bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang pada
00726|pokok menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00727|melakukan tindak pidana melanggar Pasal 479 ayat (1) Undang-Undang Nomor
00728|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana dengan  amar
00729|tuntutan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (tujuh) tahun penjara di LPKA
00730|Banda  Aceh  dikurangi  waktu  selama  Anak  ditangkap  dan  berada  dalam
00731|tahanan;
00732|Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas
00733|yang  mana  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  tuntutan  pidana  Penuntut
00734|Umum, sebatas pada telah terbuktinya Anak melakukan tindak pidana,  akan
00735|tetapi tidak sepakat dengan lamanya pidananya penjara yang harus dijatuhkan
00736|karena Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur tingkat kesalahan
00737|yang telah dilakukan dan tujuan Anak melakukan tindak pidana serta akibat dari
00738|tindak  pidana yang  di  derita oleh korban, sehingga  dengan memperhatikan
00739|rekomendasi  dari  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  oleh  Balai
00740|Pemasyarakatan (Bapas) maka Majelis Hakim memandang Putusan yang akan
00741|dijatuhkan  telah  memenuhi  rasa  keadilan  (gerechtigkeit) karena  telah
00742|didasarkan  pada  besar  kecilnya  kesalahan  dan  tujuan  tindak  pidana  yang
00743|dilakukan oleh Anak;
00744|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  Anak  yang  pada  pokoknya
00745|meminta  dijatuhi  hukuman  yang  seringan-ringannya  karena  Anak  menyesali
00746|perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka  akan Majelis
00747|Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pemidanaan dan hal
00748|yang memberatkan serta meringankan bagi Anak;
00749|                                                   Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00750|
00751|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00752|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
00753|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
00754|bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan
00755|menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
00756|alternatif kedua;
00757|Menimbang bahwa dalam pejatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan
00758|mengenai rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh
00759|Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana
00760|pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  di  Banda  Aceh
00761|dengan  alasan  pada  pokoknya  dikarenakan  Tindak  pidana  Anak  telah
00762|meresahkan masyarakat dalam lingkungannya;
00763|Menimbang  bahwa  atas  rekomendasi  dari  Petugas  Penelitian
00764|Kemasyarakatan  (Litmas)  dengan  memperhatikan  fakta  dalam  perkara  ini,
00765|maka pada  dasarnya  Hakim  sependapat  bahwa  dalam  penjatuhan  pidana
00766|kepada Anak dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di
00767|Banda  Aceh  karena  ditempat  tersebut  Anak  akan  mendapatkan  pembinaan
00768|yang lebih efektif, terstruktur dan terukur, namun demikian untuk penjatuhan
00769|pidananya, Hakim mempertimbangan sebagai berikut: