01331|paspor untuk berangkat bekerja ke Serbia yang mana dokumen tersebut merupakan
01332|persyaratan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke luar wilayah Indonesia
01333|berdasarkan pada Pasal 13 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
01334|Migran Indonesia;
01335|Menimbang,  bahwa  terpenuhinya  sub-unsur  “membawa  warga  negara
01336|Indonesia” adalah ketika Terdakwa sudah membelikan tiket dari Yogyakarta menuju
01337|Kuala Lumpur yang berada di Malaysia yaitu di luar wilayah Indonesia dan juga
01338|bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Parlan, Saksi Ahmad Ridho, Saksi Yusuf
01339|Susanto,  Saksi  Tri  Harjito  dan  Saksi  Agus  Prayitno  ditangkap  pada  saat  sudah
01340|berada di Bandara YIA dalam proses pemberangkatan menuju Malaysia;
01341|Menimbang, bahwa terpenuhinya sub-unsur “untuk dieksploitasi di wilayah di
01342|luar  wilayah  Republik  Indonesia”  dapat  dilihat  dari  Terdakwa  yang  berencana
01343|memberangkatkan Sdr. Parlan, Saksi Ahmad Ridho, Saksi Yusuf Susanto, Saksi Tri
01344|Harjito dan Saksi Agus Prayitno ke Serbia untuk bekerja di pabrik furniture dimana
01345|bentuk eksploitasi yang dapat terjadi meliputi tapi tidak terbatas pada memanfaatkan
01346|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
01347|baik materiil maupun immateriil;
01348|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim
01349|berpendapat  bahwa  unsur  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah
01350|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah di luar wilayah
01351|Republik Indonesia terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;
01352|
01353|Ad. 3 Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
01354|perdagangan orang
01355|Menimbang,  bahwa  unsur  dalam  perumusannya  oleh  pembuat  Undang-
01356|Undang  disusun  dalam  bentuk  alternatif/pilihan  yang  pada  dasarnya  merupakan
01357|pilihan  perbuatan  yang  dijadikan  sarana  untuk  melaksanakan  inti  delik  yakni
01358|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01359|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  diberikan  kebebasan
01360|untuk memilih dan mempertimbangkan sub unsur yang dianggap dapat dibuktikan
01361|berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti dan keterangan
01362|saksi, sehingga apabila salah satu dari pilihan unsur yang ada dapat dibuktikan,
01363|maka keseluruhan unsur dapat dinyatakan terbukti secara hukum;
01364|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  menjabarkan  apa  yang
01365|dimaksud dengan membantu dapat merujuk pada ketentuan pasal 56 Kitab Undang-
01366|Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni perbuatan sengaja memberikan bantuan pada
01367|waktu  kejahatan  dilakukan,  atau  perbuatan  sengaja  memberikan  kesempatan,
01368|sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
01369|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  menjabarkan  apa  yang  dimaksud
01370|dengan percobaan, sebagaimana merujuk pada ketentuan pada Pasal 53 (1) KUHP
01371|yakni  apabila  telah  ada  niat dari  adanya  permulaan  pelaksanaan dan  tidak
01372|selesainya  pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan  kehendaknya
01373|sendiri;
01374|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang
01375|diperoleh  dari  keterangan  para  saksi  dan  dihubungkan  dengan  keterangan  para
01376|Terdakwa,  bahwa  hari  Jum’at  tanggal  26  April  2024  sekitar  pukul  17.20  WIB  di
01377|bandara YIA, telah diamankan Terdakwa Muji Lestari Binti Barnawi, Saksi Ahmad
01378|Ridho, Saksi Parlan, Saksi Yusuf Susanto, Saksi Tri Harjito, dan Saksi Agus Prayitno
01379|karena akan pergi bekerja di Serbia tanpa sesuai dengan prosedur;
01380|Menimbang, bahwa pada mulanya para saksi ingin bekerja ke luar negeri
01381|kemudian para saksi menemui Terdakwa yang menawari pekerjaan di Serbia yakni di
01382|Pabrik  Furniture  dengan  gaji  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  -  Rp.
01383|20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
01384|Menimbang, bahwa para saksi telah melakukan pembayaran sejumlah uang
01385|yang dipersyaratkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
01386|o Saksi Ahmad Ridho membayar sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh
01387|lima juta rupiah);
01388|o Saksi Parlan membayar sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh
01389|lima juta rupiah)
01390|
01391|o Saksi Tri Harjito membayar sebesar  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh
01392|enam juta rupiah);
01393|o Saksi Yusuf Susanto membayar sebesar Rp 99.000.000,-  (sembilan
01394|puluh sembilan juta rupiah);
01395|o Saksi Agus Prayitno membayar sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh
01396|lima juta rupiah);
01397|Menimbang bahwa setelah Para Saksi melakukan pembayaran, Terdakwa dan
01398|para saksi kemudian berangkat dari Wonosobo menuju hotel Santika di Jogja dan
01399|menginap  selama  2  hari  yaitu  pada  tanggal  24  April  hingga  26  April  2024  dan
01400|kemudian akan berangkat menuju bandara YIA melalui Stasiun Tugu;
01401|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  membayar  semua  fasilitas  untuk  biaya
01402|pemberangkatan  ke  luar  negeri  termasuk  tiket  pesawat  dan  kamar  hotel,  dan
01403|sebelum berangkat ke bandara YIA, Terdakwa membagikan paspor dan tiket pergi
01404|dan pulang Malaysia-Jakarta, serta menjelaskan agar pada saat di bandara ketika
01405|ditanya oleh petugas tujuan ke Malaysia untuk tour, selain itu pada saat sampai di
01406|Bandara  Terdakwa  mengingatkan  untuk  menghapus  obrolan  whatsapp terkait
01407|keberangkatan ke Serbia untuk bekerja;
01408|Menimbang bahwa barang bukti  Boarding Pass  tujuan Malaysia milik para
01409|Saksi  dan  ada  pula  barang  bukti  booking  tiket  dari  Malaysia  ke  Jakarta  dibeli
01410|Terdakwa dengan tujuan mengelabui petugas pada saat di Bandara;
01411|Menimbang bahwa pada saat sampai di Bandara dan melakukan  check-in
01412|petugas merasa curiga sehingga pada akhirnya mengetahui keberangkatan ke luar
01413|negeri  adalah  untuk  bekerja  bukan  untuk  wisata  sehingga  kemudian  Saksi  dan
01414|Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kulonprogo;
01415|Menimbang,  bahwa  pada  saat  ditangkap  di  Bandara,  Terdakwa  dan  Para
01416|Saksi  hanya  membawa  tiket  dan  paspor  yang  tidak  memenuhi  kelengkapan
01417|dokumen persyaratan keberangkatan pekerja migran berdasarkan ketentuan dalam
01418|Pasal 5, Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran
01419|Indonesia  yakni  minimal  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  memiliki  kompetensi,
01420|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
01421|dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan yakni, surat keterangan status
01422|perkawinan  bagi  yang  telah  menikah  melampirkan  fotokopi  buku  nikah,  surat
01423|keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
01424|kepala  desa  atau  lurah,  sertifikat  kompetensi  kerja,  surat  keterangan  sehat
01425|berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan
01426|oleh  kantor imigrasi setempat, visa  kerja, perjanjian penempatan pekerja  migran
01427|indonesia dan perjanjian kerja;
01428|
01429|Menimbang,  bahwa  dari  uraian  fakta-fakta  di  atas,  Majelis  Hakim  menilai
01430|bahwa  sub  unsur  yang  tepat  untuk  dibuktikan  adalah  perbuatan  melakukan
01431|percobaan, sedangkan percobaan dibuktikan dengan terbuktinya 3 (tiga) unsur yakni
01432|niat,  permulaan  pelaksanaan dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu  bukan
01433|semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;
01434|Menimbang,  Majelis  Hakim  berpendapat,  terpenuhinya  unsur  niat  adalah
01435|ketika para saksi datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa menawarkan pekerjaan
01436|ke luar negeri kepada para saksi atas kehendaknya sendiri, dan Terdakwa lah yang
01437|menentukan negara tujuan yang akan didatangi para saksi;
01438|Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang merencanakan perjalanan ke
01439|negara  tujuan,  mulai  dari  meminta  para  saksi  untuk  melakukan  pembayaran
01440|sejumlah  uang,  berangkat  dari  Wonosobo  ke  Jogja,  membelikan  tiket,  hingga
01441|berangkat ke bandara NYIA sehingga telah terjadi sebuah permulaan pelaksanaan;
01442|Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada para saksi untuk mengelabui
01443|Petugas Imigrasi dengan mengatakan tujuan Terdakwa dan para saksi adalah pergi
01444|tour dan bukannya bekerja, namun dicegah oleh petugas imigrasi yang memeriksa
01445|dokumen dan mendapati bahwa perjalanan Terdakwa dan para saksi bukan untuk
01446|tour namun untuk bekerja di Serbia tanpa dokumen-dokumen yang diharuskan oleh
01447|ketentuan  Undang-Undang,  dengan  demikian  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu
01448|bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;
01449|Menimbang, oleh sebab unsur-unsur dalam perbuatan melakukan percobaan
01450|telah  terpenuhi,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  ketiga  yakni
01451|melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  telah
01452|terpenuhi;
01453|Menimbang, Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01454|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  telah
01455|terpenuhi,  maka  Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
01456|sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;
01457|Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya
01458|telah  pula  mencantumkan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh  Lembaga
01459|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi
01460|Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor Register 1671/P.BPP-LPSK/V/2024;
01461|Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik
01462|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01463|Perdagangan Orang menyebutkan setiap korban tindak pidana perdagangan orang
01464|atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;
01465|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan
01466|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01467|
01468|Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak
01469|Pidana  dijelaskan  bahwa  tindak  pidana  yang  dapat  dimohonkan  restitusi  adalah
01470|tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan
01471|orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain
01472|yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
01473|peraturan  perundang-undangan,  selanjutnya  dijelaskan  dalam  Pasal  4,  bentuk
01474|restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:
01475|1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
01476|2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat
01477|penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
01478|3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
01479|4. Kerugian  lain  yang  diderita  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
01480|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain
01481|yang berhubungan dengan proses hukum;
01482|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,
01483|perbuatan Terdakwa terhadap para korban telah menimbulkan kerugian yang nyata
01484|bagi para korban (calon pekerja) yaitu berupa kehilangan kekayaan serta kerugian-
01485|kerugian lain sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
01486|2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan
01487|Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,  sehingga  dengan  demikian  Majelis
01488|Hakim  berkesimpulan  bahwa  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  tersebut  sudah
01489|sepatutnya secara hukum permohonan restitusi a quo untuk dikabulkan;
01490|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tuntutan  restitusi  tersebut  telah
01491|diperhitungkan nilainya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan
01492|sesuai  dengan  nilai  kewajarannya,  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  jumlah
01493|nominal restitusi yang telah diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
01494|Korban  (LPSK)  tersebut, yaitu  senilai  keseluruhan  Rp450.000.000,- (empat ratus
01495|lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;
01496|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (13)  Peraturan  Mahkamah
01497|Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01498|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menyatakan
01499|bahwa  dalam  perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  terorisme,  putusan
01500|memuat  pula  lamanya  pidana  penjara  atau  kurungan  pengganti  sesuai  dengan
01501|ketentuan  Undang-Undang,  yakni  dalam  hal  harta  kekayaan  terdakwa  dan/atau
01502|Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah
01503|Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/atau Pihak Ketiga;
01504|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya
01505|secara  tertulis  yang  pada  dasarnya  menyatakan  bahwa  meminta  keringanan
01506|
01507|hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta
01508|berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selanjutnya akan dipertimbangan bersamaan
01509|dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
01510|Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa,
01511|Majelis juga menjatuhkan hukuman pidana denda kepada Terdakwa di dalam amar
01512|putusannya  dikarenakan  unsur  pasal  tersebut  bersifat  kumulatif,  Majelis  Hakim
01513|berpendapat  bahwa  adil  kiranya  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dapat
01514|dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar
01515|putusan ini; 
01516|          Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01517|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik
01518|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Terdakwa  mampu
01519|bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01520|Menimbang, bahwa  dalam  perkara ini terhadap  Terdakwa telah dikenakan
01521|penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
01522|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01523|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni
01524|1 (satu) buah paspor atas nama MUJI LESTARI nomor paspor: X1807827,1 (satu)
01525|buah paspor atas nama YUSUF SUSANTO nomor paspor: E459149, 1 (satu) buah
01526|paspor atas nama AHMAD RIDHO nomor paspor C7779162,1 (satu) buah paspor
01527|atas nama AGUS PRAYITNO nomor paspor 1 1045313, 1 (satu) buah paspor atas
01528|nama  PARLAN  nomor  paspor: E3687014, 1 (satu)  buah  paspor  atas  nama  TRI
01529|HARJITO nomor paspor: E3687013,1(satu) lembar bukti transfer M-Banking sebesar
01530|Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri penerima
01531|a.n. MUJI LESTARI no rekening 2390514533 Bank BCA, tanggal 16 Agustus 2023,1
01532|(satu) lembar print out screenshoot tiket penerbangan Kuala Lumpur- Jakarta dengan
01533|kode booking S9TC8Y untuk tanggal 30 April 2024 dengan maskapai Citilink atas
01534|nama  penumpang  PARLAN,  1  (satu)  lembar  kwitansi  pembayaran  sebesar  Rp.
01535|95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari TRI HARJITO dengan penerima
01536|MUJI LESTARI, tanggal 22 September 2023, 1 (satu) lembar print out screenshoot
01537|tiket  penerbangan  Kuala  Lumpur-  Jakarta  dengan  kode  booking  IEH3GJ  untuk
01538|tanggal  30  April  2024  dengan  maskapai  Citilink  atas  nama  penumpang  TRI
01539|HARJITO, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUS PRAYITNO sebesar Rp.
01540|15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan penerima MUJI LESTARI, tanggal 25
01541|Maret 2024, 1 (satu) lembar print out screenshoot tiket penerbangan Kuala Lumpur-
01542|Jakarta dengan kode booking ZLBLVX untuk tanggal 30 April 2024 dengan maskapai
01543|Citilink  atas  nama  penumpang  AGUS  PRAYITNO,  1  (satu)  lembar  kwitansi
01544|pembayaran dari AHMAD RIDHO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
01545|
01546|dengan penerima MUJI LESTARI tanggal 25 Maret 2024, 1 (satu) lembar print out
01547|screenshoot  tiket  penerbangan  Kuala  Lumpur  Jakarta  dengan  kode  booking
01548|HCQ7JP  untuk  tanggal  30  April  2024  dengan  maskapai  Citilink  atas  nama
01549|penumpang  AHMAD  RIDHO,  1  (satu)  lembar  surat  pernyataan  penerimaan
01550|pembayaran sebesar Rp. 144 000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), 1
01551|(satu)  lembar  bukti  transfer  M-Banking  sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta
01552|rupiah) dari Bank BRI penerima an. MUJI LESTARI no rekening 011201003376560
01553|Bank BRI, tanggal 9 Juni 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking sebesar Rp.
01554|2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bank BRI penerima an. MUJI LESTARI no rekening
01555|011201003376560  Bank  BRI  tanggal  1  Juli  2023, 1  (satu)  lembar  bukti  transfer
01556|sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Bank BCA penerima a.n. MUJI
01557|LESTARI no rekening 2390514533 Bank BCA, tanggal 17 Juli 2023, 1 (satu) lembar
01558|bukti transfer M-Banking sebesar Rp. 10.006.500,00 (sepuluh juta enam ribu lima
01559|ratus rupiah) dari Bank BRI penerima an. MUJI LESTARI no rekening 2390514533
01560|Bank  BCA,  tanggal  18  Oktober  2023,  1  (satu)  lembar  bukti  transfer  M-Banking
01561|sebesar Rp. 13.006 500,- (liga belas juta enam ribu lima ratus rupiah) dari Bank BRI
01562|penerima an. MUJI LESTARI no rekening 2390514533 Bank BCA, tanggal 26 Maret
01563|2024, 1 (satu) lembar print out screenshoot tiket penerbangan Kuala Lumpur- Jakarta
01564|dengan kode booking XHF3KT untuk tanggal 30 April 2024 dengan maskapai Citilink
01565|atas nama penumpang YUSUF SUSANTO, 1 (satu) unit handphone merk Iphone
01566|jenis 14 Pro Max warna deep purple dengan nomor seri LWX6MDP2X3 dan nomor
01567|model  MQ9T3PA/A  serta  nomar  IMEI  353843245788738  dan  IMEI2
01568|353843245858820, 6 (enam) lembar boarding pass Airasia tanggal 26 April 2024 dari
01569|Yogyakarta ke Kuala Lumpur atas nama sdr PARLAN, sdr. YUSUF SUSANTO, sdr
01570|AHMAD RIDHO, sdr. AGUS PRAYITNO, sdr. TRI HARJITO dan sdr. MUJI LESTARI,
01571|Majelis Hakim  sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana yang
01572|terurai dalam amar putusan ini;
01573|Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana Majelis Hakim berpendapat dan
01574|sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai masa pidana yang dilakukan
01575|oleh Terdakwa Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri ;