01180|4. 1 (satu) buah dokumen asli berupa IDN Paspor No. E7075101 an. Korban II;
01181|5. 1 (satu) lembar dokumen asli berupa tiket kepulangan pesawat Oman Air tujuan
01182|Damam menuju Muscat WY 0696 T anggal 25 Pebruari an. Korban II/Korban II
01183|MS;
01184|6. 1 (satu) lembar dokumen asli tiket kepulangan pesawat Oman Air tujuan Muscat
01185|menuju Jakarta WY 0849 T anggal 26 Pebruari an.Korban II/Korban II  MS;
01186|Hal. 20 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01187|
01188|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
01189|bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang
01190|diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
01191|- Bahwa berawal pada tanggal 23 Oktober 2024, Saksi Saksi I mendapatkan
01192|pengaduan dari Saksi III yang menerangkan jika anaknya yang bernama Korban
01193|II   dan seorang warga lainnya yang bernama Saksi Korban I   telah berangkat
01194|menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan ke Arab Saudi, kemudian Saksi
01195|III meminta bantuan agar Korban II   dan Saksi Korban I   dapat di pulangkan ke
01196|Indonesia;
01197|- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi I melakukan pengecekan terhadap nama Korban
01198|II   dan Saksi Korban I   namun nama Korban II   dan Saksi Korban I   tidak ada
01199|dalam data Pekerja Migran Indonesia;
01200|- Bahwa prosedur pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia keluar negeri
01201|awalnya Calon Pekerja Migran Indonesia harus menyiapkan dokumen berupa
01202|Kartu T anda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, Akta Kelahiran, Surat
01203|Ijin  dari  Suami/Orang  Tua  yang  diketahui/ditandatangani  oleh  pihak  desa
01204|setempat dan setelah itu permohonan dari Perusahaan Penempatan Pekerja
01205|Migran Indonesia (P3MI) dibawa ke Disdukcapil untuk diverifikasi terkait dokumen-
01206|dokumen tersebut dan setelah lolos hasil verifikasi dari Disdukcapil kemudian
01207|Disdukcapil  mengeluarkan  Surat  Validasi  Kependudukan  lalu  setelah  itu
01208|dokumen-dokumen tersebut dibawa ke Disnakertrans dan setelah dinyatakan
01209|lengkap lalu Disnakertans mengeluarkan Berita Acara Rekom ID dan Rekom
01210|Password dan selanjutnya dibawa ke Imigrasi untuk dibuatkan Paspor;
01211|- Bahwa Korban II   dan Saksi  Korban I   tidak pernah melakukan prosedur
01212|sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga keberangkatan Korban II   dan
01213|Saksi Korban I   tersebut unprosedural/illegal;
01214|- Bahwa  menurut  laporan  Saksi  III  jika  Korban  II   dan  Saksi  Korban  I
01215|diberangkatkan oleh T erdakwa sebagai sponsor;
01216|- Bahwa yang dinamakan sponsor atau Pekerja Lapangan adalah perantara yang
01217|merekrut calon T enaga Kerja Indonesia untuk bekerja diluar negeri;
01218|- Bahwa sponsor atau Pekerja Lapangan bisa bekerja sebagai individu/perorangan
01219|maupun bagian daripada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01220|(P3MI)  dan  Pekerja  Lapangan  harus  memiliki  surat  tugas  dari  Perusahaan
01221|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  sponsor  tersebut  harus
01222|mengikuti Bimbingan T eknis dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
01223|T enaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan mempunyai  ID Card dari Perusahaan
01224|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01225|Hal. 21 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01226|
01227|- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  apakah  T erdakwa  memiliki  Surat  Tugas  dari
01228|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  sebagai  Pekerja
01229|Lapangan;
01230|- Bahwa untuk pemberangkatan Korban II   dan Saksi Korban I   ke Arab Saudi
01231|sebagai T enaka Kerja yang diberangkatkan oleh T erdakwa tidak sesuai dengan
01232|prosedur/ilegal;
01233|- Bahwa Peraturan Menteri T enaga Kerja (Permenaker) Nomor 291 T ahun 2018
01234|tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
01235|Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dan
01236|Permenaker  Nomor  260  T ahun  2015  tentang  Penghentian  dan  Pelarangan
01237|Penempatan T enaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara
01238|kawasan  Timur  T engah  melarang  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  menjadi
01239|Pekerja Migran di Arab Saudi;
01240|- Bahwa bermula ketika bulan Januari 2024, T erdakwa bertemu dengan Saksi
01241|Korban I   Sumiati   dan menyampaikan jika Saksi Korban I   mempunyai
01242|keinginan untuk bekerja diluar negeri;
01243|- Bahwa saat itu T erdakwa mengarahkan agar Saksi Korban I   bekerja di Arab
01244|Saudi dan T erdakwa juga menjanjiikan kepada Saksi Korban I   akan langsung
01245|mendapatkan majikan jika berkerja di Arab Saudi;
01246|- Bahwa  Saksi  Korban  I    menyepakatinya  kemudian  T erdakwa  meminta
01247|persayaratan berupa fotocopy Kartu T anda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu
01248|Keluarga (KK) tanpa dilengkapi oleh dokumen lainnya sebagai persayaratan
01249|untuk bekerja diluar negeri;
01250|- Bahwa selain itu T erdakwa juga menawarkan kepada Korban II   untuk bekerja di
01251|luar negeri dan menjanjikan juga apabila Korban II   mau berangkat maka akan
01252|langsung mendapatkan majikan. Selanjutnya T erdakwa pun meminta persyaratan
01253|kepada Korban II   berupa fotocopy Kartu T anda Penduduk (KTP) dan fotocopy
01254|Kartu Keluarga (KK) tanpa dilengkapi oleh dokumen lainnya sebagai persayaratan
01255|untuk bekerja diluar negeri;
01256|- Bahwa selanjutnya sekira bulan Februari 2024 terdakwa mengantar Saksi Korban
01257|I   untuk melakukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dan
01258|sekalian untuk melakukan medical check up di Klinik Zam-Zam daerah Jakarta;
01259|- Bahwa T erdakwa juga yang mengantar Korban II   untuk melakukan  medical
01260|check up di salah satu klinik di daerah Cilamaya, Kabupaten Karawang dan
01261|kemudian T erdakwa pun membawa Korban II   ke Kantor Imigrasi Bogor untuk
01262|melakukan pembuatan paspor;
01263|Hal. 22 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01264|
01265|- Bahwa kemudian T erdakwa menyalurkan Korban II   dan Saksi Korban I   melalui
01266|Sdr. Abdulah untuk bisa bekerja di Arab Saudi;
01267|- Bahwa T erdakwa hanya menyerahkan persayaratan Saksi Korban I   dan Korban
01268|II    berupa  Kartu  T anda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK),  Surat
01269|Kesehatan dan Paspor kepada Sdr. Abdullah.
01270|- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Waktu Indonesia
01271|Barat (WIB) T erdakwa menyerahkan Korban II   dan Saksi Korban I   kepada Sdr.
01272|Abdulah untuk membawanya keluar wilayah Indonesia yakni ke Arab Saudi
01273|melalui Bandara Soekarno Hatta untuk dipekerjakan di Arab Saudi tanpa adanya
01274|perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
01275|- Bahwa sesampainya di Arab Saudi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2025 Saksi
01276|Korban I   dan Korban II   ditempatkan di Penampungan Sarikah Arko di Riyadh.
01277|Adapun Korban II   sama sekali tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan oleh
01278|terdakwa sebelumnya malahan Korban II   dipindahkan ke Penampungan Sarikah
01279|Arko di Damam sedangkan Saksi Korban I   hanya dipekerjakan selama 1 (satu)
01280|bulan sebagai asisten rumah tangga dan mendapatkan gaji sebesar 700 Riyal
01281|untuk 1 (satu) bulan.
01282|- Bahwa Korban II   maupun Saksi Korban I   selama di Penampungan Sarikah
01283|Arko Riyadh tidak diperbolehkan untuk keluar dari penampungan;
01284|- Bahwa maksud dan tujuan T erdakwa membawa Korban II   dan Saksi Korban I
01285|keluar wilayah Republik Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi adalah untuk
01286|mendapatkan  keuntungan  dimana  T erdakwa  telah  mendapatkan  keuntungan
01287|uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Abdullah;
01288|- Bahwa T erdakwa bersama dengan Sdr. Abdulah menempatkan Korban II   dan
01289|Saksi Korban I   untuk bekerja diluar negeri tanpa kelengkapan administrasi;
01290|- Bahwa  T erdakwa  tidak  bekerja  di  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang
01291|penyaluran tenaga kerja;
01292|- Bahwa T erdakwa tidak pernah melakukan Bimbingan T eknis sebagai pekerja
01293|lapangan terkait dengan perekrutan calon tenaga kerja dan T erdakwa juga tidak
01294|pernah memberikan pelatihan keterampilan kepada para calon pekerja migran
01295|termasuk terhadap Korban II   dan Saksi Korban I  ;
01296|- Bahwa T erdakwa tidak pernah mengurus kepulangan Korban II   dan Saksi
01297|Korban I   untuk kembali ke Indonesia;
01298|- Bahwa Saksi Korban I   pulang ke Indonesia pada tanggal 27 Desember 2024;
01299|- Bahwa Korban II   pulang ke Indonesia pada tanggal 23 Februari 2025;
01300|Hal. 23 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01301|
01302|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01303|apakah  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  T erdakwa  dapat  dinyatakan
01304|terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
01305|Menimbang, bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
01306|dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan
01307|fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga,
01308|Pasal  4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
01309|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
01310|Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01311|1. Setiap Orang;
01312|2. Yang Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik
01313|Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik
01314|Indonesia;
01315|3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan
01316|Perbuatan;
01317|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01318|mempertimbangkan sebagai berikut:
01319|Ad. 1. Unsur Setiap Orang;
01320|Menimbang, bahwa unsur  Setiap Orang yang dimaksud adalah orang
01321|perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan
01322|hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek
01323|tindak pidana adalah manusia / orang  (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek
01324|hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan
01325|setiap perbuatan yang dilakukannya;
01326|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  dihadapkan  T erdakwa  yang
01327|identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa
01328|dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang
01329|sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01330|Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat
01331|Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri T erdakwa, namun
01332|apakah T erdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat
01333|Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-
01334|unsur lain dalam dakwaan;
01335|Ad. 2. Unsur Yang Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara
01336|Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah
01337|Negara Republik Indonesia;
01338|Hal. 24 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01339|
01340|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah
01341|sebagaimana diatur di Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 T ahun
01342|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu tindakan
01343|perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
01344|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
01345|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
01346|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01347|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
01348|baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01349|atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
01350|Menimbang  bahwa  untuk  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana
01351|perdagangan orang, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 T ahun 2007 ada 3
01352|elemen utama yaitu:
01353|1)  Elemen  Proses,  kalau  tindakannya  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
01354|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, itu adalah
01355|bagian dari proses. Salah satu unsur saja terpenuhi tidak harus semua unsur
01356|terpenuhi, itu telah memenuhi elemen proses.
01357|- Perekrutan  adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,
01358|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya
01359|(Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007);
01360|- Pengangkutan menurut UU No. 22 T ahun 2009 pada Pasal 1 angka 3 yang
01361|menegaskan bahwa: “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
01362|dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu
01363|lintas jalan.”
01364|- Penampungan menurut KBBI adalah: proses, cara, perbuatan menampung;
01365|penadahan; penyambutan dalam hal ini berkaitan dengan TPPO baik secara
01366|langsung maupun tidak langsung.
01367|- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang
01368|dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 21
01369|tahun 2007).
01370|2)  Elemen  Cara,  yaitu  kalau  dalam  tindakan  itu  dilakukan  dengan  ancaman
01371|kekerasan  dan/atau  penggunaan  kekerasan  dan/atau  penculikan  dan/atau
01372|penyekapan dan/atau pemalsuan dan/atau penipuan dan/atau penyalahgunaan
01373|kekuasaan dan/atau penyalahgunaan posisi rentan dan/atau penjeratan utang
01374|dan/atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01375|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
01376|Hal. 25 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01377|
01378|- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa
01379|ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa
01380|menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau  mengekang
01381|kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 21
01382|tahun 2007).
01383|- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
01384|tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan
01385|bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan
01386|seseorang (Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007).
01387|- Pengertian penculikan tercantum dalam Pasal 328 KUHP yang berbunyi:
01388|“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat
01389|tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara
01390|melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau
01391|untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara,
01392|- diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas
01393|tahun.”
01394|- Penyekapan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas
01395|kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perarnpasan kemerdekaan yang
01396|demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.” (Pasal
01397|328 KUHP).
01398|- Pemalsuan “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang
01399|dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau
01400|yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
01401|memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
01402|benar· dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
01403|kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam
01404|tahun.” (Pasal 328 KUHP).
01405|- Penipuan “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri
01406|atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau
01407|keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan
01408|perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu
01409|barang,  membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang,  dihukum  karena
01410|penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” (Pasal
01411|378 KUHP).
01412|- Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan “Bahwa setiap orang dengan
01413|tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,
01414|menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
01415|Hal. 26 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01416|
01417|karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau
01418|perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
01419|pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun
01420|dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp
01421|1.000.000.000,00.” (Pasal 3 UU Nomor 31 T ahun 1999 jo UU Nomor 20 T ahun
01422|2001).
01423|- Penjeratan Utang “Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang
01424|dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya
01425|atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau
01426|jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.” (Pasal 1 angka 12 Undang-
01427|Undang Nomor 21 tahun 2007).
01428|- Memberi  Bayaran/Manfaat  menurut  bahasa,  memberi  bayaran/manfaat
01429|adalah menyerahkan sejumlah uang atau memberikan manfaat benda kepada
01430|orang lain dengan suatu ganti pembayaran
01431|3) Elemen Tujuan, mengeksploitasi orang tersebut baik di wilayah negara RI maupun
01432|di luar wilayah negara RI maupun yang mengakibatkan orang tereksploitasi.
01433|Bahwa  dalam  pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup
01434|dipenuhi satu unsur dari masing-masing elemen.
01435|Bahwa tindak pidana perdagangan orang itu sendiri adalah setiap tindakan atau
01436|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan
01437|dalam  UU  No.  21  T ahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01438|Perdagangan Orang.
01439|Menimnbang bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dijelaskan juga di
01440|dalam UU No. 21 T ahun 2007 yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01441|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran, kerja atau pelayanan
01442|paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01443|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01444|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01445|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01446|mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immaterial.
01447|Menimbang bahwa makna eksploitasi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1
01448|UU No. 21 T ahun 2007 mengandung 2 makna yaitu delik materil dan delik formil.
01449|Delik  formil  nya  adalah  untuk  tujuan  eksploitasi,  maka  meskipun  belum
01450|mengakibatkan seseorang tereksploitasi manakala sudah terpenuhi unsur-unsur nya
01451|maka masuk kategori tindak pidana perdagangan orang. T etapi juga berlaku delik
01452|materil  manakala  sudah  mengakibatkan  seseorang  tereksploitasi.  Jadi  yang
01453|Hal. 27 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01454|
01455|terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 T ahun 2007 ada 2 makna substantif,
01456|ada delik formil dan delik materil;
01457|Menimbang bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan membawa adalah
01458|: