01254|sah secara huku m ( legally void ) karena anak dinilai belum memiliki kapasitas
01255|mental, kematangan emosional, serta kesadaran penuh untuk
01256|mempertimbangkan perbuatan secara matang ( mature judgement ) akan
01257|konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut;
01258|Menimbang, bahwa paradigma hukum bergeser dari melihat korban
01259|sebagai objek menuju perlindungan hak asasi yang utuh. Oleh karena itu,
01260|adanya rayuan, janji pertanggungjawaban, dan pemanfaatan status hubungan
01261|"pacaran" oleh Anak merupakan instrumen yang digunakan untuk memanipu lasi
01262|kehendak Anak Korban. Dalam kondisi ini, kehendak Anak Korban telah
01263|terdistorsi oleh bujuk rayu Anak, sehingga persetujuan yang diberikan adalah
01264|persetujuan yang cacat;
01265|Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kata -kata berupa janji
01266|tanggung jawab dan  pemanfaatan status hubungan pacaran tersebut  sehingga
01267|terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban,  Majelis Hakim menilai hal
01268|tersebut telah memenuhi rumusan sub unsur yaitu “membujuk Anak melakukan
01269|persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;
01270|
01271|Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengurai sub
01272|unsur perbuatan yang dilakukan oleh Anak selanjutnya Majelis Hakim akan
01273|mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rumusan unsur ini;
01274|Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan pada adanya
01275|unsur kesengajaan ( opzet, dolus ), dalam hukum pidana dikenal adanya tiga
01276|bentuk kesengajaan yaitu:
01277|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01278|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian ( opzet met bewustheid van
01279|zekerheid of noodzakelijkheid);
01280|3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi ( opzet met
01281|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01282|Dalam rumusan pasal ini, unsur kesengajaan lebih dimaknai dengan sengaja
01283|sebagai maksud yang dapat diartikan bahwa adanya kesengajaan (dolus) dari
01284|pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan
01285|dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan
01286|mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan
01287|sengaja menghendaki perbuatan itu  dan di samping itu mengetahui atau
01288|menyadari tentang apa yang dilakukannya;
01289|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam
01290|persidangan perbuatan Anak yang secara aktif mengiri mkan pesan
01291|menanyakan keberadaan Anak Korban, meminjam sepeda motor milik orang
01292|lain untuk menjangkau lokasi Anak Korban, hingga memberikan narasi
01293|penenangan berupa janji tanggung jawab dan kalimat “ nanti dikeluarin di luar ”,
01294|menunjukkan bahwa Anak sedari awal memiliki niat dan maksud untuk
01295|menemui dan melakukan cara -cara agar Anak Korban tanpa ragu bersetubuh
01296|dengannya. Hal ini membuktikan bahwa persetubuhan tersebut bukanlah
01297|kejadian spontan tanpa kehendak, melainkan sebuah hasil dari serangkaian
01298|tindakan;
01299|Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk )
01300|ini juga dibuktikan dengan pengulangan perbuatan sebanyak 2 (dua) kali pada
01301|kesempatan yang berbeda. Pengulangan ini menunjukkan keberlanjutan niat
01302|dan kesadaran Anak terhadap perbuatannya, serta upayanya yang disengaja
01303|untuk kembali mencapai tujuannya , dengan demikian sub unsur “ dengan
01304|sengaja” telah terpenuhi;
01305|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas dengan
01306|demikian unsur  kedua dalam rumusan pasal ini yaitu  “dengan sengaja
01307|
01308|membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ” telah terpenuhi  menurut
01309|hukum;
01310|Ad.3.    Perbuatan berlanjut;
01311|Menimbang, bahwa “perbuatan berlanjut” yang dirumuskan dalam Pasal
01312|126 Ayat (1) KUHP merupakan beberapa per buatan yang harus dianggap satu
01313|perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada
01314|hubungan yang sangat erat;
01315|Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut tersebut terjadi apabila:
01316|1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pe laksanaan dari suatu
01317|kehendak yang terlarang;
01318|2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
01319|3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;
01320|Menimbang, bahwa pada perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta
01321|bahwa Anak melakukan perbuata n persetubuhan yang sama terhadap Anak
01322|Korban sebanyak 2 ( dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 11
01323|September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah
01324|Anak Korban di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kedua
01325|pada h ari Senin, tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 00.10 WIB,
01326|bertempat di Kamar Nomor 14 Penginapan Putra Lamandau, Jalan Jendral A.
01327|Yani, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi
01328|Kalimantan Tengahdimana kedua perbuatan persetubuhan tersebut merupakan
01329|pelaksanaan dari satu kehendak atau maksud yang terlarang yang sama  dan
01330|kejahatan sejenis yaitu kehendak Anak untuk melakukan persetubuhan dengan
01331|Anak Korban. Kehendak tunggal ini telah ada sebelum perbuatan pertama
01332|dilakukan dan terus berlanjut, mewujud dalam dua tindakan yang terpisah. Lebih
01333|lanjut, berdasarkan fakta persidangan, kedua perbuatan tersebut terjadi dalam
01334|kurun waktu yang relatif berdekatan tenggang waktu antara perbuatan pertama
01335|dan kedua tidak terlalu lama sehingga masih dalam rangkaian pelaksanaan satu
01336|kehendak yang sama;
01337|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
01338|berkesimpulan terhadap unsur “ perbuatan berlanjut” telah terpenuhi  menurut
01339|hukum;
01340|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian -uraian unsur perbuatan dalam
01341|pasal tersebut diatas maka dengan ini terhadap rumusan unsur tindak pidana
01342|yang didakwakan terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum;
01343|Menimbang, bahwa dengan mengingat Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6
01344|ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
01345|
01346|maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan
01347|Anak yang ternyata merupakan tindak pidana tersebut dapat
01348|dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Anak karena Anak memiliki
01349|kesalahan ketika melakukan tindak pidana tersebut ataukah tidak;
01350|Menimbang, bahwa karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak
01351|menemukan hal -hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana,
01352|baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan  Majelis Hakim
01353|menilai bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang mampu
01354|bertanggung ja wab, sehingga harus dinyatakan bersalah melakukan tindak
01355|pidana;
01356|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)
01357|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
01358|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 ta hun
01359|2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun
01360|2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang -Undang sebagaimana telah
01361|disesuaikan dalam  Pasal 473 Ayat (4)  KUHP jo Pasal 126 ayat 1 KUHP
01362|telah terpenuhi dan Anak mampu bertanggung jawab maka Anak haruslah
01363|dinyatakan telah terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01364|tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya
01365|secara berlanjut ” sebagaimana didakwaka n dalam dakwaan alternatif kesatu
01366|Penuntut Umum;
01367|Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum yang menyatakan
01368|perbuatan tersebut sebagai dampak dari ketidakdewasaan usia ( victim of
01369|immaturity) dan didasari atas suka sama suka, Majelis Hakim berpendapat
01370|bahwa dalam perkara dengan korban anak, batasan mengenai "suka
01371|sama suka" tidak dapat dijadikan penghapus sifat melawan hukum dalam
01372|sebuah tindak pidana . Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam
01373|doktrin Statutory Rape , persetujuan dari seorang anak secara hukum
01374|adalah cacat ( legally void ) karena anak dianggap belum memiliki
01375|kapasitas untuk memberikan keputusan yang sah. Oleh karenanya,
01376|ketiadaan paksaan f isik tidak serta merta menghapuskan sifat melawan
01377|hukum dari perbuatan Anak yang telah melanggar integritas jasmani Anak
01378|Korban;
01379|Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak sependapat dengan
01380|penggunaan dalil "suka sama suka" sebagai dasar peniadaan sifa t melawan
01381|hukum tindak pidana, Majelis Hakim menaruh perhatian serius terhadap kondisi
01382|personal Anak sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum.
01383|
01384|Bahwa fakta Anak berasal dari keluarga yang tidak utuh ( broken home), harus
01385|bekerja mandiri sebagai bur uh kebun di usia dini, serta kurangnya pengawasan
01386|dari orang tua yang bekerja jauh, merupakan faktor sosiologis yang turut
01387|membentuk perilaku Anak. Hal ini menunjukkan bahwa Anak juga merupakan
01388|produk dari lingkungan yang kurang mendukung tumbuh kembangnya  secara
01389|ideal;
01390|Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut pula mengamati kejujuran Anak,
01391|upaya Anak untuk membujuk Anak Korban saat orang tua Anak
01392|Korban mencarinya dan  selama persidangan serta adanya upaya perdamaian
01393|yang telah diterima oleh keluarga Anak Korb an. Sikap kooperatif
01394|dan penyesalan Anak merupakan indikasi adanya keinginan untuk
01395|memperbaiki diri, yang dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak
01396|(SPPA), hal tersebut harus dipandang sebagai modal  penting dalam proses
01397|rehabilitasi;
01398|Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip ultimum remedium , pidana
01399|penjara bagi anak memang harus dijadikan upaya terakhir. Tujuan utama
01400|dari peradilan anak bukanlah pembalasan ( retributive), melainkan pemulihan
01401|(restorative) dan kepentingan terbaik bagi anak ( the best inte rest of the
01402|child). Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa penjatuhan
01403|sanksi hukum haruslah bersifat edukatif dan mampu memberikan ruang
01404|bagi Anak untuk menata masa depannya tanpa harus kehilangan hak -hak
01405|dasarnya;
01406|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
01407|akan memperti mbangkan sanksi yang paling tepat bagi Anak, yang tidak
01408|hanya memberikan efek jera namun juga menja min pengawasan
01409|dan pembinaan yang lebih baik daripada yang didapatkan Anak sebelumnya,
01410|guna memastikan Anak tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan
01411|datang;
01412|Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula permohonan
01413|dari Paman Anak selaku penda mping di persidangan yang menyatakan
01414|kesanggupannya untuk membina dan mengawasi Anak secara lebih intensif, di
01415|mana komitmen tersebut adalah hal yang  sangat penting mengingat latar
01416|belakang Anak yang kurang mendapatkan arahan akibat kondisi keluarga,
01417|sehingga adanya jaminan bimbingan dari pihak keluarga tersebut menjadi
01418|pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan sanksi yang paling tepat
01419|guna menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
01420|
01421|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang
01422|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Yang
01423|Berkonflik Dengan Hukum dapat dijatuhi pidana atau hanya dapat dikenai
01424|tindakan apabila Anak belum berusia 14 (empat belas) tahun;
01425|Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam identitas
01426|dakwaan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak, lahir di
01427|XXXX, XXXX, sehingga Anak sudah berumur usia 18 (delapan belas) tahun,
01428|sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak dapat dijatuhi
01429|pidana;
01430|Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 Undang -Undang Nomor 11 tahun
01431|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pokok bagi Anak terdiri
01432|atas pidana peringatan, pidana  dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan
01433|dalam lembaga dan penjara;
01434|Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk
01435|dijatuhkan/dikenakan kepada Anak  serta merujuk pada ketentuan Pasal 60
01436|ayat (3) Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ma jelis Hakim
01437|wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
01438|Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;
01439|Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar Laporan Hasil
01440|Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas Lit/SPN/16/IX/ 2025, tanggal
01441|29 September 2025  yang pada pokoknya memberi rekomendasi agar dalam
01442|persidangan klien Anak dijatuhi pidana berupa “Pidana Penjara” sesuai Undang-
01443|undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf e , Majelis Hakim
01444|mempertimbangkan sebagai berikut;
01445|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak, Majelis
01446|Hakim tidak lagi berpijak pada nalar pembalasan ( lex stali onis), melainkan
01447|berpedoman pada paradigma hukum pidana nasional yang baru sebagaimana
01448|diamanatkan dalam KUHP Nasional, yang mengedepankan keadilan restoratif,
01449|rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial;
01450|Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 54 ayat (1) yang memberikan
01451|pedoman bahwa pemidanaan wajib memperhatikan faktor -faktor seperti bentuk
01452|kesalahan, motif, sikap batin, serta pengaruh pidana terhadap masa depan
01453|pelaku dan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP N asional yang secara eksplisit
01454|memberikan mandat bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan
01455|jika terdakwa adalah Anak,  Majelis Hakim meyakini bahwa pidana penjara
01456|sedapat mungkin tidak dijatuhkan kepada Anak. Pidana penjara sebagai jalan
01457|
01458|terakhir yang hanya boleh ditempuh apabila seluruh pintu pembinaan tidak
01459|dimungkinkan;
01460|Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin yang diajarkan dalam
01461|berbagai pelatihan tentang sistem peradilan pidana anak , Anak bukanlah
01462|seorang pelaku murni, melainkan sosok yang peri lakunya sangat dipengaruhi
01463|oleh konvergensi berbagai faktor eksternal yang tidak menguntungkan,
01464|dalam perkara ini, mulai dari rapuhnya struktur keluarga akibat kondisi broken
01465|home, minimnya pengawasan orang dewasa, tuntutan ekonomi, hingga paparan
01466|pada pe rgaulan yang tidak terkendali . F aktor-faktor sosiologis ini secara
01467|akumulatif telah mendistorsi perkembangan moral dan pengambilan keputusan
01468|Anak;
01469|Menimbang, bahwa memang benar tindak pidana yang dilakuk an Anak
01470|merupakan perbuatan serius yang melanggar norma perlindungan Anak Korban
01471|yang digariskan pembentuk undang -undang, namun dalam persidangan
01472|Majelis Hakim melihat secara komprehensif dari berbagai aspek terhadap
01473|Anak dan Anak Korban , di mana keduanya telah menunjukkan penyesalan
01474|yang mendalam, bersikap jujur, dan telah ada perdamaian dengan keluarga
01475|Anak Korban yang mencerminkan terwujudnya keadilan restoratif;
01476|Menimbang, bahwa penempatan Anak di dalam lembaga pembinaan
01477|khusus anak  dan mengingat apa bila melewati usia 18 (tahun) Anak harus
01478|menjalani sisa masa pidananya di lembaga permasyarakatan, meskipun bersifat
01479|pembinaan, acapkali menutup akses  Anak terhadap lingkungan sosial yang
01480|sehat di masa depan. Stigma negatif sebagai "mantan narapidana" di u sia yang
01481|muda akan menjadi beban psikologis yang berat, yang justru berpotensi
01482|mendorong Anak untuk masuk kembali ke dalam lingkaran kriminalitas akibat
01483|penolakan dari masyarakat;
01484|Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP
01485|Nasional yang m engutamakan pemulihan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
01486|untuk menghindarkan Anak dari stigma penjara adalah langkah preventif untuk
01487|menyelamatkan masa depan Anak. Mengingat Anak saat ini bekerja sebagai
01488|buruh panen kelapa sawit untuk menopang hidupnya secar a mandiri, maka
01489|pemberian sanksi yang bersifat pembinaan di luar pidana penjara akan lebih
01490|menjamin keberlanjutan fungsi sosial Anak;
01491|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis
01492|Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest
01493|of the child ) serta keadilan bagi Anak Korban akan lebih terwujud apabila
01494|Anak diberikan kesempatan untuk dibina dan dibimbing dalam suatu lembaga;
01495|
01496|Menimbang, bahwa selain daripada adanya komitmen dari pihak Paman
01497|selaku keluarga  untuk membimbing Anak dikemudian hari , Majelis Hakim
01498|berpendapat bahwa tujuan hukum untuk merehabilitasi Anak akan jauh lebih
01499|efektif dicapai melalui pemberian sanksi pidana pokok yaitu pembinaan dalam
01500|lembaga berupa kewaj iban mengikuti program pembinaan yang
01501|diselenggarakan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial . Hal ini
01502|dipandang lebih memenuhi rasa keadilan  dan kepentingan terbaik bagi
01503|Anak, maupun bagi masa depan Anak itu sendiri, sehingga dengan
01504|pertimbangan terse but Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi
01505|pidana penjara sebagaimana diusulkan Pembimbing Kemasyarakatan dan
01506|Penuntut Umum;
01507|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terkait
01508|pelaksanaan pemidanaan penjara yang dijatuhkan serta memperh atikan kondisi
01509|ketersediaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial , maka Majelis
01510|Hakim dengan memperhatikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
01511|Nomor 298/HUK/2025 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan
01512|Sosial dan Rumah Perlindungan Sos ial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial
01513|Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memilih untuk menempatkan agar
01514|Anak dibina dalam Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita, Jalan Rajawali
01515|Nomor 10 Palangka Raya;
01516|Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat tuntutan selain menuntut
01517|agar Anak dijatuhi pidana penjara, Penuntut Umum juga menuntut agar Anak
01518|dijatuhi pidana pokok berupa pelatihan kerja sebagai pengganti denda
01519|oleh karena dalam Pasal yang didakwakan mengand ung ancaman
01520|pidana penjara dan denda secara kumulatif  alternatif. Bahwa s ebagaimana
01521|diuraikan dalam pertimbangan tentang uraian pasal yang didakwakan
01522|sebelumnya, yang mana  ancaman minimum  pidana penjara  pada Pasal 473
01523|ayat (4) menjadi dihapuskan dan ancam an pidana penjara dan
01524|denda diancamkan secara kumulatif alternatif , mengingat bahwa pidana yang
01525|dipilih oleh Majelis Hakim adalah pidana pembinaan dalam lembaga, maka
01526|Majelis Hakim berpendapat bahwa  penjatuhan pidana pelatihan kerja yang
01527|dijatuhkan secara kumulatif tidak lah efektif sebab pelatihan kerja
01528|semestinya merupakan salah satu komponen pembinaan yang menjadi bagian
01529|tidak terpisahkan pada program pembinaan dalam lembaga, oleh karenanya
01530|Majelis Hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana pelatihan kerja
01531|sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;
01532|
01533|Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta -fakta yang terungkap di
01534|persidangan dan dengan melihat kondisi Anak, Majelis Hakim berpendapat
01535|lamanya pidana pembinaan dalam lembaga yang diberikan sudah tepat dan adil
01536|sebagaimana amar putusan dibawah ini;
01537|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak tidak dilakukan
01538|penangkapan dan penahanan dan menurut Majelis Hakim tidak ada alasan
01539|untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01540|Menimbang, bahwa oleh karena  Majelis Hakim diatas telah
01541|mempertimbangkan penempatan Anak dalam menjalani masa pemidanaannya,
01542|maka perlu memerintahkan Anak untuk menjalani masa pidananya
01543|berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh
01544|Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita, Jalan Rajawali Nomor 10 Palangka
01545|Raya;
01546|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01547|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01548|- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Type: RX -K135cc, Jenis:
01549|Sepeda Motor Solo, dengan Nomor Rangka: MH33KA0144K682548, Nomor
01550|Mesin: 3KA-656470, Warna: Biru Hitam, Tanpa Nomor Polisi;
01551|- 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor: 17145806.H, Merk: Yamaha, Type:
01552|RX-K135cc, Jenis: Sepeda Motor Solo, dengan Nomor Rangka:
01553|MH33KA0144K682548, Nomor Mesin: 3KA -656470, Warna: Biru Hitam,
01554|Nomor Polisi: B 6290 NBB;
01555|Merupakan barang bukti yang telah diperiksa terbukti merupakan milik dari
01556|Saksi Andri  yang dipinjam Anak untuk menemui Anak Korban
01557|tanpa sepengetahuannya dan bukan merupakan barang yang dilarang,
01558|maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Andri bin Mustopa;
01559|- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y28 dengan nomor Imei1:
01560|869281072404516, Imei2: 869281072404508 warna merah muda;
01561|Merupakan barang bukti yang disita dari Anak  yang berhubungan langsung
01562|dengan perbuatan aktif tindak pidana yang dilakukan  dan memiliki nila i
01563|ekonomis, oleh karena nya beralasan agar terhadap barang bukti tersebut
01564|dirampas untuk negara;
01565|- 1 (satu) unit handphone merek REALME dengan imei 1: 861936075614415,
01566|imei 2: 861936075614407, warna Biru;
01567|Merupakan barang bukti yang disita dari Anak Korban, maka sudah sepatutnya