01445|mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut
01446|
01447|dapat disimpulkan  dari sifat perbuatan  yang dilakukan  oleh  Terdakwa, yang
01448|dalam  hal  ini  kehendak  tersebut  adalah  ditujukan  untuk  melakukan  tipu
01449|muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak;
01450|Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
01451|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
01452|Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
01453|Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak
01454|sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016
01455|Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
01456|Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
01457|2002, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu
01458|muslihat,  serangkaian  kebohongan  dan  membujuk  anak,  namun  para  ahli
01459|hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan
01460|tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;
01461|Menimbang  bahwa  menurut  Drs.  P.  A.  F.  Lamintang,  S.H.,  yang
01462|dimaksud  dengan  “tipu  muslihat”  adalah  perbuatan-perbuatan  yang
01463|menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain,
01464|bahwa  pada  orang  yang  digerakkan  itu  timbul  kesan  yang  sesuai  dengan
01465|kebenaran  yang  sah  dan  benar;  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan
01466|“serangkaian  kebohongan”  adalah  susunan  kata-kata  yang  terjalin  demikian
01467|rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang
01468|lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain
01469|atau yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;
01470|Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “membujuk”
01471|berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, adalah  berusaha  meyakinkan
01472|seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan
01473|sebagainya) atau merayu;
01474|Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor
01475|35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002
01476|Tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang
01477|yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
01478|kandungan;
01479|Menimbang bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading), yang
01480|dimaksud  dengan  “persetubuhan”  adalah  suatu  hubungan  kelamin  antara
01481|seorang pria dan seorang  wanita, hubungan  kelamin mana pada  umumnya
01482|dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;
01483|
01484|Menimbang  bahwa  perbuatan  yang  dilarang  dalam  unsur  ini  adalah
01485|bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan
01486|atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekuensinya Majelis Hakim dapat
01487|memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang
01488|tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,
01489|dan apabila salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi,
01490|Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang
01491|yang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang,
01492|maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;
01493|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Anak Korban
01494|berdasarkan  bukti  Surat  berupa  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  xxxx-LT-
01495|xxxxxxxx-xxxx tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh H. Nifto Anin,
01496|S.Sos,  M.Si  selaku  Pejabat  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pelalawan
01497|menerangkan  bahwa Anak  Korban lahir  pada  tanggal  02  Januari  2012  di
01498|Pelalawan, sehingga Anak Korban  pada saat kejadian yaitu  pada  hari Kamis
01499|tanggal 19 Maret 2026 masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga Anak
01500|Korban termasuk dalam kategori Anak. Kemudian berdasarkan Undang-Undang
01501|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Anak Korban
01502|selanjutnya disebut Anak Korban;
01503|Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak yang
01504|diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa  Anak telah
01505|melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban pada hari
01506|Kamis tanggal 19 Maret 2026 sekira jam 00.30 WIB di belakang masjid Kab.
01507|Pelalawan;
01508|Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan acara awalnya
01509|pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026 sekira jam 23.30 WIB Anak mengirim
01510|chat kepada Anak melalui Instagram untuk mengajak Anak bertemu jalan-jalan
01511|di seputaran Kota. Anak Korban menerima ajakan Anak dan meminta di jemput
01512|di Jalan Kab. Pelalawan. Kemudian Anak membawa Anak Korban ke daerah
01513|perkantoran Kab. Pelalawan dan setelah sampai disana, Anak memberhentikan
01514|sepeda  motor  dan  berbincang-bincang.  Selanjutnya  Anak  melanjutkan
01515|perjalanan dengan berkeliling di seputaran perkantoran bhakti praja dan setelah
01516|melewati jalan yang sepi, Anak memberhentikan kembali sepeda motornya dan
01517|langsung membalikkan badan yang berhadap-hadapan dengan anak korban
01518|yang kemudian Anak memeluk Anak Korban sambil mengajak Anak Korban
01519|untuk berhubungan badan. Pada saat itu Anak Korban menolak dengan cara
01520|mendorong  badan  Anak  dengan  mengatakan  tidak  mau  karena  takut  rusak
01521|
01522|keperawanan dan takut hamil. Kemudian Anak menjawab jika tidak akan hamil
01523|karena  sperma  akan  dibuang  diluar  kemaluan  Anak  Korban,  dan  seusai
01524|melakukan hubungan badan Anak Korban akan diantar pulang, namun Anak
01525|Korban tetap menolak. Karena Anak sudah tidak dapat menahan nafsu, Anak
01526|Pelaku turun dari motor dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban
01527|hingga lutut dan melepaskan pakaian Anak hingga telanjang, lalu menyuruh
01528|Anak Korban duduk menyamping diatas motor. Selanjutnya Anak mencium bibir
01529|Anak Korban dan menaikkan baju serta BH yang kemudian payudara anak
01530|korban diremas dan dijilat secara bergantian. Kemudian Anak mengangkangkan
01531|kedua kaki Anak Korban sambil memeluk untuk menahan badan Anak Korban di
01532|atas  sepeda  motor  supaya  tidak  terjatuh  dan  Anak  memasukkan  batang
01533|kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak Korban
01534|dengan menggoyangkan hingga beberapa menit hingga mengeluarkan cairan
01535|sperma  di  tanah. Kemudian  Anak mengantar  Anak  Korban  pulang  kerumah
01536|Anak Korban. Sesampai di rumah Anak Korban ditanyai oleh Ibu Anak Korban
01537|darimana saja. awalnya Anak Korban tidak mengakui karena takut kena marah,
01538|setelah  orang  tua  Anak  Korban  berjanji  tidak  akan  marah,  Anak  Korban
01539|menceritakan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Kemudian orang
01540|tua Anak Korban melaporkan ke Kepolisian;
01541|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas,
01542|menunjukkan  perbuatan  yang  Anak  lakukan  tersebut  didasari  oleh  suatu
01543|kehendak atau sikap batin dalam dirinya  dimana ketika  Anak memeluk Anak
01544|Korban sambil mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan. Pada saat itu
01545|Anak  Korban  menolak  dengan  cara  mendorong  badan  Anak  dengan
01546|mengatakan  tidak  mau  karena  takut  rusak  keperawanan  dan  takut  hamil.
01547|Kemudian Anak menjawab jika tidak akan hamil karena sperma akan dibuang
01548|diluar kemaluan Anak Korban, dan seusai melakukan hubungan badan Anak
01549|Korban  akan  diantar  pulang.  Berdasar  hal  tersebut  Majelis  Hakim
01550|berkesimpulan Anak melakukan perbuatannya tersebut dilakukannya “ dengan
01551|sengaja” agar perbuatannya tercapai, dan perbuatan Anak tersebut termasuk
01552|pula dalam pengertian “ membujuk”, karena dengan perkataan-perkataan yang
01553|Anak ucapkan tersebut telah memikat hati/ meyakinkan Anak korban, sehingga
01554|pada akhirnya Anak korban mau diajak oleh Anak untuk berhubungan badan
01555|layaknya suami istri;
01556|Menimbang bahwa perbuatan  Anak mencium bibir Anak Korban dan
01557|menaikkan baju serta BH yang kemudian payudara anak korban diremas dan
01558|dijilat secara bergantian. Kemudian Anak mengangkangkan kedua kaki Anak
01559|
01560|Korban sambil memeluk untuk menahan badan Anak Korban di atas sepeda
01561|motor supaya tidak terjatuh dan Anak memasukkan batang kemaluannya yang
01562|sudah  mengeras  ke  dalam  lubang  kemaluan  Anak  Korban  dengan
01563|menggoyangkan hingga beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma di
01564|tanah. Berdasarkan perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi
01565|suatu hubungan kelamin antara Anak dengan  Anak korban  dimana hubungan
01566|kelamin  tersebut pada umumnya dapat menimbulkan  akibat kehamilan, dan
01567|perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  diri  Anak  sendiri.  Sehingga  perbuatan
01568|tersebut  adalah  perbuatan  “ persetubuhan”  yang dilakukan  oleh  diri  Anak
01569|sendiri;
01570|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  cukup  beralasan  bagi  Majelis
01571|Hakim  untuk  menyatakan  unsur  “Dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,
01572|serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan
01573|dengannya atau dengan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;
01574|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 81 ayat (2)
01575|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
01576|Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016
01577|tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
01578|tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  Jo  Undang-Undang
01579|Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01580|2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  telah  terpenuhi  sehingga  berdasarkan
01581|Undang-Undang dan keyakinan   Majelis   Hakim, Anak telah terbukti secara
01582|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
01583|alternatif pertama;
01584|Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut
01585|Umum  yang  menuntut  anak  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01586|diatur dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia
01587|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-
01588|Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dikarenakan Hakim
01589|menilai bahwa unsur Pasal 473 ayat (2) huruf b mengenai persetubuhan dengan
01590|anak tetap merujuk ke Pasal 473 ayat (1) yang menyebutkan ” Setiap Orang
01591|yang  dengan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan  memaksa  seseorang
01592|bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana
01593|penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun”,  terhadap  hal  ini  Hakim  menilai
01594|bahwa  perbuatan  anak  lebih  tepat  memenuhi  unsur  dari  Pasal  81  ayat  (2)
01595|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
01596|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
01597|
01598|Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01599|Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  Jo  Undang-Undang  Nomor  1
01600|Tahun  2023  tentang  KUHPidana  Jo  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
01601|tentang Penyesuaian Pidana karena perbuatan persetubuhan dilakukan anak
01602|dengan  membujuk  anak  korban  sebagaimanya  telah  Hakim  uraikan  dalam
01603|unsur perbuatan dalam putusan ini;
01604|Menimbang bahwa bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
01605|permohonan  dari  Anak  dan/atau  Advokatnya,  yang  pada  pokoknya  agar
01606|memberikan hukuman  yang  seringan-ringannya karena Anak selama  proses
01607|persidangan bersikap kooperatif dan sopan, Anak menyesali perbuatannya dan
01608|berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak masih muda, masih dapat
01609|dibina  dan  masih  panjang  kesempatan  untuk  memperbaiki  diri  kedepannya,
01610|Anak  belum  pernah  dihukum.  Terhadap  permohonan  tersebut  akan  menjadi
01611|bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada
01612|prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan
01613|Anak Pelaku, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan
01614|tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus
01615|dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri
01616|sebagai alat  korektif,  introspektif,  edukatif dan  kontempelatif  bagi  diri  Anak
01617|Pelaku  yang  harus  merefleksikan  tujuan pembinaan  dan  pengajaran  bagi
01618|diri  Anak Pelaku,  yang  pada  gilirannya Anak Pelaku  bisa  merenungi  apa
01619|yang   telah   diperbuatnya  dan  dari  sana  diharapkan   pula   akan   timbul
01620|perasaan  jera  pada  diri  Anak Pelaku,  yang pada  gilirannya  bisa  mencegah
01621|orang  lain  pula  agar  tidak  melakukan kesalahan serupa;
01622|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
01623|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01624|pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf, serta  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
01625|maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01626|Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (1)
01627|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem
01628|Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil
01629|Penelitian Kemasyarakatan No. Register  Litmas: xxxx/AN/III/2026/Lit. Sidang
01630|tanggal 26 Maret 2026 yang dibuat oleh  Pembimbing Kemasyarakatan Muda
01631|bernama Sukma Apyanda dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:
01632|Kesimpulan
01633|
01634|1. Klien dilahirkan sekitar 16 tahun yang lalu di Ujung Batu. Klien dilahirkan
01635|dalam proses persalinan secara normal. Klien merupakan anak Ke-4 (empat)
01636|dari 5 (lima) bersaudara;
01637|2. Tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan terjadi dikarenakan pergaulan
01638|yang  kurang  diawasi  oleh  orangtuanya  dan  keluarga.  Klien  yang  kurang
01639|memiliki  analisa  yang  baik  dan  melihat  adanya  kesempatan  sehingga
01640|melakukan perbuatan tersebut;
01641|3. Klien  menanggapi  bahwa  apa  yang  dituduhkan  kepadanya  adalah  benar
01642|melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo dan
01643|Pasal  76D  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang  penetapan
01644|peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-Undang  Nomor  01  tahun  2016
01645|tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002
01646|tentang perlindungan anak;
01647|4. Orang tua Klien dalam hal ini bersedia mendampingi dan membimbing klien
01648|agar menjadi lebih baik kedepannya;
01649|5. Klien anak baru pertama kali berhadapan dengan hukum dan klien berjanji
01650|untuk  berubah  kearah  yang  lebih  baik  serta  tidak  akan  mengulangi
01651|melakukan perbuatan pidana;
01652|Rekomendasi
01653|Sesuai analisis dan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang
01654|Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP)  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I
01655|Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, kami selaku Pembimbing
01656|Kemasyarakatan  merekomendasikan  Klien  an.  Anak apabila  Klien  terbukti
01657|bersalah Klien dapat diberikan “Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Abiseka
01658|(Pekanbaru)“  di  sesuai  dengan  pasal  71  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang
01659|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap
01660|memperhatikan  pendidikan  dan  perilaku  anak  selama  menjalani  pembinaan
01661|agar kedepan kehidupan anak menjadi lebih baik;
01662|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang
01663|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan “dalam hal
01664|tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas)
01665|Tahun  dan  diajukan  ke  sidang  pengadilan  setelah  anak  yang  bersangkutan
01666|melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur
01667|21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak ;
01668|Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 20 tersebut
01669|diatas, maka pemeriksaan dipersidangan terhadap anak pelaku dalam perkara
01670|a quo, dilakukan dengan persidangan anak, begitu juga dalam hal memberikan
01671|
01672|pidana ataupun tindakan apabila anak pelaku dinyatakan bersalah melakukan
01673|tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap anak pelaku mengacu
01674|pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
01675|Peradilan Pidana Anak;
01676|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  69  ayat  (1)  dalam
01677|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01678|disebutkan  “Anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan
01679|berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”. Sedangkan dalam ayat (2)
01680|disebutkan  “anak  yang  belum  berusia  14  (empat belas)  tahun  hanya  dapat
01681|dikenai tindakan” ;
01682|Menimbang bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor
01683|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i,
01684|beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undang-undang tersebut antara
01685|lain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan
01686|tumbuh  kembang  anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  anak,  perampasan
01687|kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ;
01688|Menimbang  bahwa  anak  Pelaku  dalam  persidangan  menyampaikan
01689|menyesali  perbuatannya,  maka  berdasarkan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh
01690|Anak pelaku, maka Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan
01691|terhadap anak pelaku apakah diberikan pidana atau tindakan;
01692|Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) dan
01693|(2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01694|Anak, disebutkan pidana yang diberikan kepada anak terdiri dari :
01695|1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari atas:
01696|a. Pidana Peringatan;
01697|b. Pidana dengan syarat;
01698|1. Pembinaan diluar lembaga;
01699|2. Pelayanan masyarakat;
01700|3. Pengawasan ;
01701|c. Pelatihan kerja ;
01702|d. Pembinaan dalam lembaga; dan
01703|e. Penjara ;
01704|2. Pidana Tambahan terdiri atas:
01705|a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
01706|b. Pemenuhan kewajiban adat;
01707|Menimbang bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok
01708|berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana
01709|
01710|ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
01711|Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan  “Pidana  penjara  terhadap
01712|Anak  hanya  digunakan sebagai upaya terakhir”;
01713|Menimbang  bahwa  dalam  Pasal  70  ayat  (1)  KUHP  2023  disebutkan
01714|bahwa  dengan  tetap  mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud
01715|dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak
01716|dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
01717|a. terdakwa adalah Anak;
01718|b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
01719|c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
01720|d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
01721|e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
01722|f. terdakwa  tidak  menyadari  bahwa  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  akan