01961|bukti surat, keterangan Saksi dan T erdakwa berjenis kelamin Perempuan sehingga
01962|Majelis Hakim memedomani sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
01963|T ahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
01964|Hukum dalam putusan ini;
01965|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Anak Korban adalah
01966|anak sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
01967|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Moeljatno
01968|adalah persetubuhan sebagai perhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan
01969|yang  terjadi  dengan  memasukkan  alat  kelamin  laki-laki  ke  dalam  alat  kelamin
01970|perempuan;
01971|Menimbang bahwa sedangkan menurut Lamintang persetubuhan yakni suatu
01972|perbuatan seseorang yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
01973|sehingga berhasil memaksa orang lain untuk bersetubuh;
01974|Menimbang bahwa dalam Pasal 473 ayat (3) KUHP terdapat perluasan
01975|makna perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu dengan
01976|Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01977|
01978|cara memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukan alat
01979|kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, dan memasukkan bagian
01980|tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus
01981|orang lain;
01982|Menimbang bahwa persetubuhan dan perkosaan adalah perbuatan yang
01983|sama  sebagaimana  menurut  Moeljatno  dan  Lamintang  yaitu  memasukkan  alat
01984|kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan untuk bersetubuh dan diperluas
01985|sebagaimana Pasal 473 ayat (3) KUHP;
01986|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan  diketahui
01987|kejadian pada sore hari tanggal 22 Januari 2026 di Pondok yang terletak di Kabupaten
01988|Pulang  Pisau saat Anak  sedang  membersihkan halaman Pondok, melihat Anak
01989|Korbansedang bermain di halaman, Anak mendekati Anak korban dan menggandeng
01990|tangannya untuk dituntun menuju ke kamar kecil atau wc, sesampainya disana, Anak
01991|melepaskan celana luar dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat
01992|kelamin  Anak  ke  dalam  alat  kelamin  Anak  Korban,  setelah  menggerakkan  alat
01993|kelaminnya kurang lebih tidak sampai 5 (lima) menit, Anak mengeluarkan air mani di
01994|lantai  kamar  mandi  wc  yang  selanjutnya  pada  malam  harinya,  Anak  kembali
01995|melakukan  hal  yang  sama  terhadap  Anak  Korban  yaitu  dengan  cara  kembali
01996|mengulangi perbuatannya dengan cara mengajak Anak Korban ke dalam kamar
01997|mandi dan membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat
01998|kelamin Anak korban dan menggerakkannya maju mundur dan mengeluarkan air
01999|maninya didalam alat kelamin Anak korban, setelah itu memakaikan kembali celana
02000|Anak korban;
02001|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  Anak  telah
02002|memasukkan  alat  kelamin  Anak  ke  dalam  alat  kelamin  Anak  Korbandan
02003|menggerakkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan
02004|air mani yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya terjadi pada tanggal
02005|22 Januari 2026 yang mengakibatkan alat kelamin anak korban luka sehingga merasa
02006|sakit dan mengeluarkan cairan putih kecoklatan, hal ini bersesuain dengan Surat Hasil
02007|Visum et Repertum Nomor - tanggal 16 Februari 2026 atas nama Anak Korban yang
02008|ditandatangani  oleh  Ricka  Brillianty  Zaluchu  sebagai  dokter  Rumah  Sakit
02009|Palangkaraya Polda Kalimantan T engah dengan hasil  pemeriksaan dalam pada
02010|selaput dara, ditemukan robekan lama, bentuk tidak teratur dengan arah jam satu,
02011|dua, lima dan sepuluh;
02012|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Anak telah memasukkan alat
02013|kelaminnya kedalam alat kelamin korban yang mana termasuk dalam kualifikasi
02014|melakukan persetubuhan;
02015|Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02016|
02017|Menimbang  bahwa  atas  perbuatan  Anak  yang  telah  memasukkan  alat
02018|kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun,
02019|Majelis Hakim berpendapat unsur “persetubuhan terhadap anak”, telah terpenuhi;
02020|Ad.3. Unsur “Persetubuhan terhadap penyandang disabilitas mental dan/ atau
02021|disabilitas  intelektual  dengan  memberi  atau  menjanjikan  uang  atau
02022|Barang,  wibawa  yang  timbul  dari  hubungan  keadaan,  atau  dengan
02023|penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan
02024|dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui”;
02025|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8
02026|T ahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap
02027|orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
02028|jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
02029|hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
02030|negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan
02031|Mahkamah Agung Nomor 2 T ahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi
02032|Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan, Penyandang
02033|Disabilitas  Berhadapan  dengan  Hukum  di  Pengadilan  yang  selanjutnya  disebut
02034|dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
02035|fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
02036|berinteraksi  dengan lingkungan dapat mengalami  hambatan dan kesulitan  untuk
02037|berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
02038|kesamaan hak sebagai terdakwa, korban, saksi, terpidana, pemohon, termohon,
02039|penggugat, tergugat, atau para pihak lainnya;
02040|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan disabilitas intelektual berdasarkan
02041|Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 T ahun 2016 tentang
02042|Penyandang Disabilitas adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di
02043|bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom
02044|sedangkan yang dimaksud dengan disabilitas mental berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
02045|huruf c Undang-Undang Nomor 8 T ahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah
02046|terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya
02047|skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan  disabilitas
02048|perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya
02049|autis dan hiperaktif;
02050|Menimbang bahwa sebagaimana uraian pembuktian unsur sebelumnya, Anak
02051|telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korbanyang masih berusia 8 (delapan)
02052|tahun, Anak korban juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi terutama untuk
02053|memahami  percakapan  sebagaimana  dalam  pemeriksaan  anak  korban  di
02054|Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02055|
02056|persidangan,  keterangan  saksi-saksi  yang  diperkuat  dengan  adanya  Hasil
02057|Pemeriksaan Psikologi Anak Korban Nomor. - yang ditandatangani oleh Psikolog
02058|pemeriksa yaitu Rensi, M.Psi.,Psikolog, dengan kesimpulan pada pokoknya Anak
02059|Korbanmerupakan anak dengan kemampuan berpikir sangat terbatas untuk anak
02060|seusianya  (disabilitas  intelektual)  berupa  mikrosefalus  yang  menyebabkan
02061|perkembangan mental korban tidak sempurna dan tidak mampu memahami secara
02062|utuh perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya;
02063|Menimbang bahwa dengan menghubungkan fakta di persidangan dan definisi
02064|dari  disabilitas  mental  dan  disabilitas  intelektual,  Anak  Korban  termasuk  dalam
02065|kualifikasi disabilitas intelektual;
02066|Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Anak
02067|telah menempuh satu setengah tahun pendidikan pesantren yang dikelola Ayah Anak
02068|Korban yang terletak tidak jauh dari tempat tinggal anak korban dan Anak sudah
02069|sering bertemu serta berkomunikasi dengan Anak Korban bahkan sering membelikan
02070|jajan/makanan kecil terhadap Anak Korban;
02071|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  telah  terjadi
02072|komunikasi yang rutin antara T erdakwa dan Anak Korban sehingga Majelis Hakim
02073|menilai bahwa melalui interaksi yang sudah berlangsung selama satu setengah tahun
02074|tersebut Anak tentu telah menyadari dan mengetahui ketidakmampuan Anak Korban
02075|dalam merespons konteks pembicaraan, keterbatasan kosakata, serta respons yang
02076|cenderung lambat atau tidak logis sebagaimana anak seusianya;
02077|Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan, Anak dalam
02078|melakukan  persetubuhan  terhadap  Anak  Korban  sempat  mengatakan  jika  Anak
02079|Korban mengatakannya kepada orang lain maka maka Anak tidak akan memberikan
02080|jajan/makanan lagi kepada Anak Korban;
02081|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, kondisi
02082|Anak  Korban  sebagai  penyandang  disabilitas  intelektual  bukan  sekadar  sebagai
02083|keterangan medis, melainkan sebagai fakta yang menentukan derajat kemampuan
02084|Anak  Korban  dalam  mengolah  informasi,  memahami  ancaman,  dan  mengambil
02085|keputusan. Dalam kondisi ini, Anak Korban memiliki keterbatasan kognitif sehingga
02086|secara objektif menciptakan ketimpangan relasi yang akut antara Anak yang memiliki
02087|kematangan mental dengan Anak Korban yang rentan;
02088|Menimbang bahwa oleh karena seringnya Anak memberikan jajan/makanan
02089|terhadap Anak Korbandihubungkan dengan kondisi Anak Korbansebagai Penyandang
02090|Disabilitas Intelektual, Anak Korban kehilangan kemampuan  untuk menolak  (the
02091|power to refuse). Anak Korban tidak memiliki kapasitas mental untuk memproses
02092|konsekuensi logis dari perbuatan T erdakwa atau untuk melakukan perlawanan (baik
02093|Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02094|
02095|secara  fisik  maupun  verbal)  sebagaimana  anak-anak  atau  orang  dewasa  pada
02096|umumnya. Ketakutan  akan  kehilangan  akses  terhadap  'jajan'  bagi  Anak  Korban
02097|adalah sebuah ancaman nyata yang memicu ketakutan dan kekhawatiran pada Anak
02098|Korban;
02099|Menimbang bahwa Anak Korbanberdasarkan pengamatan Majelis Hakim, alat
02100|bukti surat, keterangan Saksi dan Anak merupakan seorang penyandang disabilitas
02101|intelektual  sehingga  Majelis  Hakim  mempedomani  sebagaimana  Peraturan
02102|Mahkamah Agung Nomor 2 T ahun 2025 T entang Pedoman Mengadili Perkara Bagi
02103|Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan dalam putusan
02104|ini;
02105|Menimbang bahwa dengan demikian Anak telah melakukan persetubuhan
02106|dengan Anak Korban dan mengatakan jika anak korban mengatakan hal tersebut
02107|pada orang lain, Anak tidak akan membelikan jajan lagi padahal diketahuinya anak
02108|korban adalah penyandang disabilitas, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis
02109|Hakim  berpendapat  bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  terhadap  Anak
02110|korban  yang  merupakan  seorang  penyandang  disabilitas  intelektual  dengan
02111|penyesatan untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang
02112|keadaan disabilitas itu diketahui telah terpenuhi;
02113|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 473 Ayat (2) huruf b
02114|dan d Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
02115|Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02116|meyakinkan melakukan tindak pidana  “Persetubuhan terhadap Anak penyandang
02117|disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan
02118|uang  atau  Barang,  wibawa  yang  timbul  dari  hubungan  keadaan,  atau  dengan
02119|penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya,
02120|padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui”  sebagaimana didakwakan dalam
02121|Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
02122|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, tidaklah cukup
02123|dengan  hanya  terbuktinya  perbuatan  yang  melawan  hukum  secara  objektif
02124|(wederrechterlijkheid), namun harus pula berlandaskan dengan asas hukum  Geen
02125|Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) dengan pembuktian adanya
02126|kesalahan pada diri Anak secara subjektif;
02127|Menimbang  bahwa  dalam  konteks hukum  pidana  teori  kesalahan  pada
02128|dasarnya berfokus pada dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan
02129|(culpa) dengan syarat dan klasifikasi sebagai berikut;
02130|1. Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en
02131|wetens) suatu perbuatan dan akibatnya.  Artinya, pelaku sadar akan tindakan
02132|Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02133|
02134|yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul.  Kesengajaan dibagi menjadi
02135|beberapa bentuk, antara lain:
02136|- Sengaja sebagai maksud (dolus directus): Pelaku secara langsung
02137|menghendaki akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya;
02138|- Sengaja  dengan  kesadaran  akan  kepastian  (dolus  indirectus/
02139|zekerheidsbewustzijn): Pelaku tidak  menghendaki akibat lain, tetapi  sadar
02140|bahwa  akibat  lain  tersebut  pasti  akan  terjadi  sebagai  konsekuensi  dari
02141|perbuatannya;
02142|- Sengaja  dengan  kesadaran  akan  kemungkinan  (dolus  eventualis):
02143|Pelaku  menyadari  adanya  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  yang  tidak
02144|diinginkan, namun tetap melanjutkan perbuatannya dengan menanggung risiko
02145|tersebut;
02146|2. Kealpaan  terjadi  ketika  pelaku  tidak  berhati-hati  atau  kurang  saksama,
02147|sehingga menyebabkan terjadinya suatu akibat yang tidak diinginkan, padahal
02148|seharusnya  ia  dapat  menduga  akibat dari  perbuatannya  tersebut. Kealpaan
02149|dibagi menjadi:
02150|- Kealpaan berat (grove schuld/culpa lata);
02151|- Kealpaan ringan (lichte schuld/culpa levis);
02152|Menimbang  bahwa  dalam  konteks  perkara  a  quo, tindakan  Anak  telah
02153|memenuhi  kriteria  kesengajaan  dengan  kesadaran  sebagai  maksud,  dimana
02154|T erdakwa  menginginkan  perbuatan  tersebut,  dibuktikan  dengan  dilakukannya
02155|persetubuhan tersebut dengan adanya ancaman dan dilakukan beberapa kali juga
02156|dari niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korbanadalah niat  yang timbul dari dirinya
02157|sendiri dan melakukan segala upaya untuk mencapai kehendaknya. Dalam T eori
02158|Pengetahuan (Weten), Anak telah dinilai menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya
02159|adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang  namun  Anak  tetap
02160|melakukannnya;
02161|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur "kesalahan" telah terpenuhi
02162|yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara Anak
02163|dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pemaaf
02164|maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak bersalah dan harus dijatuhi pidana;
02165|Menimbang bahwa sebelumnya Anak telah dinyatakan bersalah melakukan
02166|tindak  pidana  “Persetubuhan  terhadap  Anak  penyandang  disabilitas  intelektual
02167|dengan memberi atau menjanjikan barang, padahal tentang keadaan disabilitas itu
02168|diketahui”. Namun demikian, untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, Majelis Hakim
02169|merasa perlu untuk mempertimbangkan secara berimbang mengenai dampak yang
02170|dialami oleh Anak Korban serta pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
02171|Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02172|
02173|(The  Principle  of  The  Best  Interest  for  the  child)  terhadap  Anak  sebagaimana
02174|digariskan menurut Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak dan telah diratifikasi menurut
02175|Keputusan Presiden Nomor 36 T ahun 1990;
02176|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Majelis
02177|Hakim akan mempertimbangkan tuntutan  Penuntut Umum, hasil Laporan Sosial
02178|Advokasi/Pendampingan  terhadap  Anak  Korban, pembelaan  Advokat  Anak  serta
02179|rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;
02180|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Laporan  Sosial  Advokasi/Pendampingan
02181|terhadap Anak Korban, keterangan Saksi Saksi 1yang merupakan Ibu Kandung Anak
02182|Korban bahwa pada pokoknya akibat perbuatan Anak telah menimbulkan rasa takut
02183|dan rasa sakit pada Anak Korban sehingga harus menjalani pengobatan;
02184|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
02185|dampak yang dialami oleh Anak Korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh
02186|Anak berdasarkan Laporan Sosial Advokasi/Pendampingan terhadap Anak Korban
02187|tanggal  18  Februari  2026   yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  Sosial,
02188|Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau Herman Wibowo, S.IP .,
02189|M,.A.P dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Evy Herawati, S.E., M.E. dengan
02190|kesimpulan:
02191|a. Dari hasil assessment terlihat kondisi klien anak cukup baik
02192|b. Motivasi dan perhatian dari pihak keluarga sangat diharapkan dapat
02193|terus diberikan kepada klien anak agar rasa percaya dirinya cepat pulih serta
02194|memberikan pengetahuan tentang perlindungan diri dan mencegah kekerasan
02195|sejak dini.
02196|c.Klien anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan meraih ciat citanya
02197|d. Kejadian ini  bukan merupakan kehendak klien anak bahkan klien anak
02198|tidak menginginkan hal ini terjadi
02199|e. Orangtua maupun klien anak ingin pelaku di hukum sesuai dengan
02200|peraturan dan perundangan yang berlaku;
02201|Menimbang bahwa untuk mendukung permohonan keringanan yang diajukan
02202|oleh Anak, Advokat telah melampirkan Laporan Psikologi Anak yang pada pokoknya
02203|menyatakan bahwa Anak tidak memiliki kematangan emosi, kontrol diri, sehingga
02204|kurang mampu mempertimbangkan resiko atas perilaku yang dilakukannya;
02205|Menimbang bahwa terhadap  Laporan Psikologi Anak  dengan kesimpulan :
02206|Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  terhadap  klien  diperoleh
02207|simpulan bahwa klien tidak memiliki hambatan secara kognitif secara umum klien
02208|mengalami perasaan tertekan dan perasaan cemas baik dari pengalaman masa lalum
02209|maupun yang saat ini ia hadapi. Klien cukup baik Dalam beradaptasi namun kurang
02210|Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
02211|
02212|mampu membangun hubungan social (bergaul). Pemikirannya yang kurang matang
02213|menyebabkan  klien  mudah  dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang  berada  di  luar
02214|kesadarannya  dan  kurang  mampu  mengontrol  diri  terutama  dalam  hal  hasrat
02215|sehingga kurang mampu mempertimbangkan resiko apa yang mungkin terjadi dari
02216|perilaku yang ia lakukan;
02217|Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Advokat Anak,
02218|dalam Permohonan terkait pengakuan 23 kali melakukan persetubuhan dalam fakta di
02219|persidangan  tidak  terbukti  sebagai  mana  yang  telah  dipertimbangkan  dalam
02220|pertimbangan Hakim  a quo, maka terhadapnya tidak perlu dipertimbangkan lebih
02221|lanjut  dan  haruslah  dikesampingkan,  sedangkan  terkait  penjatuhan  pidana  yang
02222|seringan-ringannya  dengan  mengutamakan  Pembinaan  dan  Keberlanjutan
02223|Pendidikan dengan menerapkan penerapan tindakan sesuai dengan Undang-Undang
02224|Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan menetapkan masa pendidikan T erhadap
02225|Anak  tetap  dapat  dilanjutkan,  akan  dipertimbangkan  bersamaan  dengan
02226|pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Anak;
02227|Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak
02228|yang  pada pokoknya  menyampaikan  permohonan  keringanan hukuman, berjanji
02229|bahwa akan mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh dan rencana selanjutnya
02230|Anak akan sekolah di Palangka Raya dalam pengawasan Kakaknya;
02231|Menimbang bahwa dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut
02232|Anak  dengan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  T ahun  dan  Denda  sebesar
02233|Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan penjara,
02234|sedangkan Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Laporannya  merekomendasikan
02235|agar Anak diberi "Pidana Penjara yang seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan
02236|Khusus Anak (LPKA)”,
02237|Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta diatas Majelis berpendapat
02238|penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka
02239|Raya  merupakan  pilihan  yang  terbaik  buat  anak  dengan  lamanya  pidana  akan
02240|ditentukan dalam amar putusan ini;
02241|Menimbang  bahwa  sebelum  menentukan  lamanya  pidana  penjara  yang
02242|pantas dijatuhkan terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan