00777|beberapa hal demi dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of
00778|the child ), dan hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan,
00779|namun  untuk  membentuk  ulang  Anak  agar  dapat  memperbaiki  dirinya  dari
00780|kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang
00781|baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani
00782|masa hukumannya;
00783|Menimbang bahwa dalam menerapkan sanksi hukuman terhadap Anak,
00784|Hakim Anak memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan
00785|
00786|oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Bengkulu
00787|yang pada pokoknya memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi
00788|anak dengan pertimbangan sebagai berikut:
00789|- Perkembangan Klien Anak sejak lahir sampai melakukan tindak pidana,
00790|kronologis tindak pidana klien anak dan pasal yang dikenakan ke klien anak
00791|dengan  ancaman  hukuman  dibawah  7  (tujuh)  tahun  penjara  sedangkan
00792|klien anak lebih cocok untuk dikembalikan ke orangtua;
00793|- Klien anak telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana dan
00794|telah menyesali perbuatannya;
00795|- Perbuatan klien tidak menimbulkan cidera serius pada korban;
00796|- Keluarga klien anak bersedia mendidik dan membina klien anak kembali;
00797|Menimbang bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-
00798|undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00799|menegaskan  Anak  dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan
00800|perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, kemudian menurut Pasal 81
00801|ayat  (5)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
00802|Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya
00803|digunakan sebagai upaya terakhir;
00804|Menimbang  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan
00805|berdasarkan asas pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik
00806|bagi  Anak,  penghargaan  terhadap  pendapat Anak, kelangsungan  hidup  dan
00807|tumbuh  kembang  Anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak,  proporsional
00808|perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  serta
00809|penghindaran pembalasan;
00810|Menimbang bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga
00811|harkat dan  martabat Anak, dimana  Anak  berhak mendapatkan  perlindungan
00812|khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu
00813|Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi
00814|pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan
00815|sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;
00816|Menimbang  bahwa  Pasal  79  ayat  (1)  Undang-undang  Republik
00817|Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00818|menentukan  pidana  pembatasan  kebebasan  diberlakukan  dalam  hal  Anak
00819|melakukan tindak pidana berat.  Selanjutnya Pasal 81 ayat (1) Undang-undang
00820|Republik Indonesia Nomor  11 tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana
00821|Anak menentukan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan
00822|perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Kemudian Pasal 81 ayat (5)
00823|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem
00824|
00825|Peradilan  Pidana  Anak  menegaskan  pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya
00826|digunakan sebagai upaya terakhir
00827|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini,  Hakim  mempertimbangkan
00828|kondisi yang melatarbelakangi Anak dalam  melakukan tindak pidana adalah
00829|dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga yang kurang
00830|memperhatikan tingkah laku Anak, Anak mudah tersulut emosi sehingga tidak
00831|berpikir  panjang  tentang  akibat  yang  akan  dialami  atas  perbuatan  yang
00832|dilakukannya memiliki konsekuensi hukum di kemudian hari, hal ini menurut
00833|Hakim menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang
00834|dilakukan  Anak  dimana  Anak  masih  bersekolah  dan  seharusnya
00835|mengembangkan bakat dan minatnya namun malah ikut dalam pertengkaran
00836|yang  dilakukan  oleh  orang  tua  Anak,  dimana  seharusnya  Anak  dapat
00837|meningkatkan  kecerdasan  kognitif  maupun  kecerdasan  emosi  Anak  dalam
00838|mengelola masalah dan pengambilan keputusan dalam bersikap;
00839|Menimbang bahwa Hakim berpendapat sifat, keadaan dan perbuatan
00840|Anak  menunjukkan  tingkat  keseriusan  yang  belum  dapat  dikategorikan
00841|membahayakan masyarakat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
00842|- Perbuatan  Anak  melakukan  tindak  pidana  dilatarbelakangi  oleh  rasa
00843|emosi  dikarenakan  melihat  Ibunya  sedang  cekcok  dengan  Korban  dan
00844|merasa harus membela orang tuanya kemudian membalasnya;
00845|- Emosi  Anak  yang  tidak  stabil  berdasarkan  hasil  peneltian
00846|kemasyarakatan;
00847|Menimbang  bahwa  dalam  hasil  penelitian  kemasyarakatan  diketahui
00848|bahwa  kondisi  orang  tua  anak  dinilai  masih  mampu  untuk  bisa  melakukan
00849|pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Anak,  bahwa  Anak  memerlukan
00850|pembinaan  dan  pembimbingan  di  luar  lembaga  secara  komprehensif  agar
00851|nantinya  Anak  diharapkan  sudah  dapat  berpikir  matang  dalam  setiap
00852|perbuatannya dan tidak terjerumus lagi dalam perbuatan tindak pidana;
00853|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Hakim
00854|sependapat  dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan  bahwa  pembinaan  dinilai
00855|tepat sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa proses yang dijalani
00856|oleh  Anak  selama  pemeriksaan  dari  tingkat  penyidikan  hingga  persidangan,
00857|sudah cukup menjadi pembelajaraan bagi Anak serta membuat Anak jera untuk
00858|tidak mengulangi perbuatan pidana. Selain itu, oleh karena berdasarkan fakta
00859|yang terungkap di persidangan bahwa korban sudah memaafkan tindakan anak
00860|sevagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Anak dan
00861|Korban dan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana yang
00862|baru pertama kali dilakukan oleh Anak, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak
00863|
00864|pantas  untuk  diberi  kesempatan  untuk  memperbaiki  dirinya  tanpa  harus
00865|menjalani  pidana  penjara.  Namun  demikian  terhadap  Anak  tetap  perlu
00866|dijatuhkan hukuman yang mendidik dan dapat menjaga agar Anak tidak akan
00867|mengulangi  perbuatan  pidana  lagi.  maka  dengan  mengacu  pada  asas
00868|restorative  justice  dan  asas  ultimum  remedium  yang  dianut dalam  Undang-
00869|undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim
00870|berpendapat masih ada hukuman selain pidana penjara yang pantas dan adil
00871|untuk dijatuhkan terhadap Anak yaitu pidana dengan syarat sebagaimana diatur
00872|dalam  Pasal  71  ayat (1)  huruf b angka 2 juncto  Pasal 73 juncto  Pasal 76
00873|Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00874|yang bentuk dan lamanya  pelayanan  masyarakat  dengan syarat  umum  dan
00875|syarat  khusus sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;
00876|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-undang
00877|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Pidana
00878|pelayanan masyarakat adalah bentuk pidana dengan maksud untuk mendidik
00879|Anak  dengan  meningkatkan  kepeduliannya  pada  kegiatan  kemasyarakatan
00880|yang positif, adapun dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun
00881|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  diatur   apabila  Anak  tidak
00882|memenuhi  seluruh  atau  sebagian  kewajiban  dalam  menjalankan  pidana
00883|pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dalam hal ini
00884|Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas)  dapat  mengusulkan  kepada  Hakim
00885|untuk  memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana
00886|pelayanan  masyarakat  yang  dikenakan  terhadapnya  dan  lamanya  pidana
00887|pelayanan masyarakat yang  akan dijalani oleh Anak tercantum  dalam  amar
00888|Putusan ini;
00889|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  73  ayat  (7)  dan  (8)  Undang-
00890|undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selama
00891|menjalani  masa  pidana  dengan  syarat,  Penuntut  Umum  melakukan
00892|pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar
00893|Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani
00894|pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud, Anak harus tetap mengikuti wajib
00895|belajar 9 (sembilan) tahun;
00896|Menimbang  bahwa  selain  uraian  pertimbangan  tersebut  Hakim  juga
00897|berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yaitu pidana dengan
00898|syarat adalah bentuk pidana yang paling layak dan setimpal dengan perbuatan
00899|Anak dan keadaan diri Anak, dimana diharapkan dengan dijatuhkannya pidana
00900|dengan syarat tersebut pelaksanaannya benar-benar  dapat  dipahami  dan
00901|dapat dilaksanakan  dengan  baik  oleh  Anak,  oleh  Jaksa selaku pelaksana
00902|
00903|Putusan  Pengadilan,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  selaku  pembimbing
00904|Anak agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
00905|Menimbang bahwa pidana  dengan  syarat  sebagaimana  diatur dalam
00906|Pasal  71  ayat  (1)  juncto  Pasal  73  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012
00907|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari sisi pelaksanaannya pada dasarnya
00908|memiliki karakteristik yang sama dengan pidana percobaan sebagaimana diatur
00909|dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu
00910|membatasi kegiatan Anak selama dalam masa pidana bersyarat itu agar Anak
00911|tidak  melakukan  suatu  tindak  pidana  apapun juga atau melanggar syarat
00912|yang telah ditentukan oleh Hakim, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan
00913|Anak dapat memperbaiki sikap dan serta laku perbuatannya, dengan harapan
00914|apabila  Anak  berhasil  melewati  masa  pidana  dengan  syarat tersebut,  maka
00915|pidana  penjara  yang  telah  dijatuhkan  kepadanya  sebelumnya  tidak  perlu
00916|dijalankan lagi;
00917|Menimbang bahwa  dalam penjelasan Pasal 76 UU SPPA disebutkan
00918|bahwa  yang  dimaksud  dengan  “pelayanan  masyarakat”  adalah  kegiatan
00919|membantu  pekerjaan  di  lembaga  pemerintah  atau  lembaga  kesejahteraan
00920|sosial.  Adapun  dalam  perkara  ini  Hakim  berpendapat  bentuk  kegiatan
00921|pelayanan masyarakat yang akan dijalankan oleh anak adalah kegiatan yang
00922|disesuaikan  dengan  keadaan  Anak  dan  lingkungan  masyarakat  sekitar
00923|lingkungan Anak sesuai dengan maksud pidana pelayanan masyarakat yakni
00924|mendidik  Anak  dengan  meningkatkan  kepeduliannya  pada  kegiatan
00925|kemasyarakatan yang positif.  Adapun kegiatan tersebut adalah kewajiban anak
00926|untuk  memberikan  pelayanan  kepada  Masjid/Mushola  di  lingkungan  tempat
00927|tinggal Anak dikarenakan Anak beragama Islam, selain itu Hakim berpendapat
00928|dengan  memposisikan  Masjid/Mushola  selain  sebagai  tempat  ibadah,  tetapi
00929|juga merupakan tempat pengajaran, pendidikan Islam dan pengembangan ilmu
00930|sehingga Anak diharapkan dapat menyesali perbuatannya dan menjadi pribadi
00931|yang  lebih  baik  serta  dapat  bermanfaat  bagi  keluarga,  masyarakat  sekitar
00932|lingkungan tempat tinggal Anak serta bagi bangsa dan Negara;
00933|Menimbang bahwa ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang
00934|Hukum  Pidana  tentang pidana percobaan  mengatur pidana  yang  dijatuhkan
00935|tidak  perlu  dijalani  kecuali  apabila  di  kemudian  hari  ada  putusan  yang
00936|menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan
00937|perbuatan yang dapat dipidana serta dengan memperhatikan ketentuan dalam
00938|Pasal 71 ayat (1) huruf b juncto Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun
00939|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00940|
00941|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  tidak  ditahan  dan  menurut
00942|pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
00943|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00944|untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa 1 (satu) jilbab warna hijau, 1 (satu)
00945|baju lengan  pendek warna hijau dengan motif warna  putih, 1  (satu)  celana
00946|training warna biru dan warna merah dengan tulisan urban di bagian depan, 1
00947|(satu) Celana Panjang warna coklat muda (Barang Bukti/Benda sitaan Disita
00948|dalam perkara an. Leni Marlina)  yang masih diperlukan sebagai barang bukti
00949|dalam perkara perkara an. Leni Marlina , maka dikembalikan kepada  Penuntut
00950|Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
00951|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak
00952|berdasarkan  ketentuan  Pasal  197  Ayat  (1)  huruf  f  KUHAP  maka  perlu
00953|dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00954|meringankan Anak;
00955|Keadaan  yang  memberatkan:
00956|- Perbuatan Anak membuat Korban mengalami lecet;
00957|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00958|Keadaan yang meringankan:
00959|- Anak  berterus-terang  dan  kooperatif  selama  persidangan  sehingga
00960|mempermudah jalannya persidangan;
00961|- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
00962|- Anak belum pernah dihukum;
00963|- Anak masih bersekolah;
00964|- Anak masih memiliki kesempatan meraih dan menata masa depan yang
00965|lebih baik;
00966|- Telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Anak, orang tua Anak dan
00967|Korban;
00968|Menimbang bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah
00969|secara  sah  dan  meyakinkan  serta  dijatuhi  pidana,  maka  sesuai  dengan
00970|ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak harus
00971|dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam
00972|amar putusan; 
00973|Mengingat  dan  memperhatikan  Pasal  170  Ayat  (1)  Kitab  Undang-
00974|undang  Hukum  Pidana  Jo  UU  RI  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
00975|Peradilan  Pidana  Anak,dan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
00976|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00977|bersangkutan; 
00978|
00979|MENGADILI:
00980|1. Menyatakan  Anak  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00981|melakukan  tindak  pidana  "dengan  terang-terangan  dan  tenaga  bersama
00982|
00983|melakukan  kekerasan  terhadap  orang"  sebagaimana  dalam  dakwaan
00984|tunggal Penuntut Umum;
00985|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00986|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu selama 6
00987|(enam) bulan;
00988|3. Memerintahkan  pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali  apabila di
00989|kemudian  hari  ada  putusan  Hakim  yang  menentukan  lain  disebabkan
00990|karena  Anak  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  masa  percobaan
00991|selama 1 (satu) tahun berakhir, ditambah syarat khusus berupa pelayanan
00992|masyarakat  membersihkan  Masjid/Mushola  Desa  Nanti  Agung  selama  3
00993|(tiga) bulan yang dilaksanakan 1 (satu) kali setiap minggu dengan rincian
00994|pelaksanaan selama 2 jam;
00995|4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan
00996|dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama Anak
00997|menjalani  masa  pidana  dengan  syarat  tersebut  agar  Anak  menepati
00998|persyaratan yang telah ditetapkan;
00999|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01000|- 1 (satu) jilbab warna hijau;
01001|- 1 (satu) baju lengan pendek warna hijau dengan motif warna putih;
01002|- 1  (satu)  celana  training  warna  biru  dan  warna  merah  dengan
01003|tulisan urban di bagian depan;
01004|- 1 (satu) Celana Panjang warna coklat muda;
01005|dipergunakan dalam Perkara Leni Marlina;
01006|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
01007|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01008|
01009|Senin
01010|
01011|15
01012|
01013|2025
01014|
01015|Demikianlah diputuskan pada hari  Senin, tanggal  15 November 2025
01016|oleh Andhrea Helena Dwisepta, S.H., sebagai Hakim  Anak  pada Pengadilan
01017|Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
01018|itu juga, dengan dibantu oleh Yuris Prawiratama, S,H., Panitera Pengganti pada
01019|Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Randy Fathurrahman. Mz, S.H.,
01020|Penuntut  Umum dan  Anak  didampingi  Penasihat  Hukum nya,  Pembimbing
01021|Kemasyarakatan dan Orang tua Anak; 
01022|
01023|Yuris Prawiratama, S,H.
01024|
01025|Panitera Pengganti, Hakim,
01026|Yuris Prawiratama, S,H. Andhrea Helena Dwisepta, S.H.