01238|Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01239|
01240|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  tersebut,  Hakim
01241|berpendapat bahwa unsur  “Setiap Orang” telah terpenuhi dan tepat apabila Anak
01242|diadili dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;
01243|Ad.2. Unsur “persetubuhan terhadap Anak”;
01244|Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat sub unsur yaitu sub unsur
01245|persetubuhan dan sub unsur Anak sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01246|satu persatu sub unsur tersebut untuk terpenuhinya unsur tersebut;
01247|Menimbang bahwa definisi Anak menurut Pasal 150 Undang-Undang Nomor
01248|1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang yang
01249|belum berumur 18 (delapan belas) tahun, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4
01250|Undang-Undang  Nomor  11  T ahun  2012  tentang  sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01251|(SPPA), Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak
01252|Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami
01253|penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak
01254|pidana;
01255|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi  di  persidangan,
01256|Anak Korbanmasih bersekolah di sekolah dasar Kelas 2 dan dihubungkan dengan
01257|Akta Kelahiran Anak KorbanNomor: - yang menerangkan lahir di Bahaur pada tanggal
01258|19 (Sembilan belas) bulan September tahun 2017, sehingga diketahui bahwa usia
01259|Anak Korbanpada saat peristiwa berlangsung pada tanggal 22 Januari tahun 2026
01260|yaitu masih berusia 8 (delapan) tahun;
01261|Menimbang bahwa Anak Korbanberdasarkan pengamatan Majelis Hakim, alat
01262|bukti surat, keterangan Saksi dan T erdakwa berjenis kelamin Perempuan sehingga
01263|Majelis Hakim memedomani sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
01264|T ahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
01265|Hukum dalam putusan ini;
01266|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Anak Korban adalah
01267|anak sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
01268|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Moeljatno
01269|adalah persetubuhan sebagai perhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan
01270|yang  terjadi  dengan  memasukkan  alat  kelamin  laki-laki  ke  dalam  alat  kelamin
01271|perempuan;
01272|Menimbang bahwa sedangkan menurut Lamintang persetubuhan yakni suatu
01273|perbuatan seseorang yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
01274|sehingga berhasil memaksa orang lain untuk bersetubuh;
01275|Menimbang bahwa dalam Pasal 473 ayat (3) KUHP terdapat perluasan
01276|makna perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu dengan
01277|Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01278|
01279|cara memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukan alat
01280|kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, dan memasukkan bagian
01281|tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus
01282|orang lain;
01283|Menimbang bahwa persetubuhan dan perkosaan adalah perbuatan yang
01284|sama  sebagaimana  menurut  Moeljatno  dan  Lamintang  yaitu  memasukkan  alat
01285|kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan untuk bersetubuh dan diperluas
01286|sebagaimana Pasal 473 ayat (3) KUHP;
01287|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan  diketahui
01288|kejadian pada sore hari tanggal 22 Januari 2026 di Pondok yang terletak di Kabupaten
01289|Pulang  Pisau saat Anak  sedang  membersihkan halaman Pondok, melihat Anak
01290|Korbansedang bermain di halaman, Anak mendekati Anak korban dan menggandeng
01291|tangannya untuk dituntun menuju ke kamar kecil atau wc, sesampainya disana, Anak
01292|melepaskan celana luar dan celana dalam Anak Korban lalu Anak memasukkan alat
01293|kelamin  Anak  ke  dalam  alat  kelamin  Anak  Korban,  setelah  menggerakkan  alat
01294|kelaminnya kurang lebih tidak sampai 5 (lima) menit, Anak mengeluarkan air mani di
01295|lantai  kamar  mandi  wc  yang  selanjutnya  pada  malam  harinya,  Anak  kembali
01296|melakukan  hal  yang  sama  terhadap  Anak  Korban  yaitu  dengan  cara  kembali
01297|mengulangi perbuatannya dengan cara mengajak Anak Korban ke dalam kamar
01298|mandi dan membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat
01299|kelamin Anak korban dan menggerakkannya maju mundur dan mengeluarkan air
01300|maninya didalam alat kelamin Anak korban, setelah itu memakaikan kembali celana
01301|Anak korban;
01302|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  Anak  telah
01303|memasukkan  alat  kelamin  Anak  ke  dalam  alat  kelamin  Anak  Korbandan
01304|menggerakkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan
01305|air mani yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang kesemuanya terjadi pada tanggal
01306|22 Januari 2026 yang mengakibatkan alat kelamin anak korban luka sehingga merasa
01307|sakit dan mengeluarkan cairan putih kecoklatan, hal ini bersesuain dengan Surat Hasil
01308|Visum et Repertum Nomor - tanggal 16 Februari 2026 atas nama Anak Korban yang
01309|ditandatangani  oleh  Ricka  Brillianty  Zaluchu  sebagai  dokter  Rumah  Sakit
01310|Palangkaraya Polda Kalimantan T engah dengan hasil  pemeriksaan dalam pada
01311|selaput dara, ditemukan robekan lama, bentuk tidak teratur dengan arah jam satu,
01312|dua, lima dan sepuluh;
01313|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Anak telah memasukkan alat
01314|kelaminnya kedalam alat kelamin korban yang mana termasuk dalam kualifikasi
01315|melakukan persetubuhan;
01316|Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01317|
01318|Menimbang  bahwa  atas  perbuatan  Anak  yang  telah  memasukkan  alat
01319|kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang masih berusia 8 (delapan) tahun,
01320|Majelis Hakim berpendapat unsur “persetubuhan terhadap anak”, telah terpenuhi;
01321|Ad.3. Unsur “Persetubuhan terhadap penyandang disabilitas mental dan/ atau
01322|disabilitas  intelektual  dengan  memberi  atau  menjanjikan  uang  atau
01323|Barang,  wibawa  yang  timbul  dari  hubungan  keadaan,  atau  dengan
01324|penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan
01325|dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui”;
01326|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8
01327|T ahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap
01328|orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
01329|jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
01330|hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
01331|negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan
01332|Mahkamah Agung Nomor 2 T ahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi
01333|Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan, Penyandang
01334|Disabilitas  Berhadapan  dengan  Hukum  di  Pengadilan  yang  selanjutnya  disebut
01335|dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan
01336|fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
01337|berinteraksi  dengan lingkungan dapat mengalami  hambatan dan kesulitan  untuk
01338|berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
01339|kesamaan hak sebagai terdakwa, korban, saksi, terpidana, pemohon, termohon,
01340|penggugat, tergugat, atau para pihak lainnya;
01341|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan disabilitas intelektual berdasarkan
01342|Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 T ahun 2016 tentang
01343|Penyandang Disabilitas adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di
01344|bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom
01345|sedangkan yang dimaksud dengan disabilitas mental berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
01346|huruf c Undang-Undang Nomor 8 T ahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah
01347|terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial di antaranya
01348|skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan  disabilitas
01349|perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya
01350|autis dan hiperaktif;
01351|Menimbang bahwa sebagaimana uraian pembuktian unsur sebelumnya, Anak
01352|telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korbanyang masih berusia 8 (delapan)
01353|tahun, Anak korban juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi terutama untuk
01354|memahami  percakapan  sebagaimana  dalam  pemeriksaan  anak  korban  di
01355|Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01356|
01357|persidangan,  keterangan  saksi-saksi  yang  diperkuat  dengan  adanya  Hasil
01358|Pemeriksaan Psikologi Anak Korban Nomor. - yang ditandatangani oleh Psikolog
01359|pemeriksa yaitu Rensi, M.Psi.,Psikolog, dengan kesimpulan pada pokoknya Anak
01360|Korbanmerupakan anak dengan kemampuan berpikir sangat terbatas untuk anak
01361|seusianya  (disabilitas  intelektual)  berupa  mikrosefalus  yang  menyebabkan
01362|perkembangan mental korban tidak sempurna dan tidak mampu memahami secara
01363|utuh perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya;
01364|Menimbang bahwa dengan menghubungkan fakta di persidangan dan definisi
01365|dari  disabilitas  mental  dan  disabilitas  intelektual,  Anak  Korban  termasuk  dalam
01366|kualifikasi disabilitas intelektual;
01367|Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Anak
01368|telah menempuh satu setengah tahun pendidikan pesantren yang dikelola Ayah Anak
01369|Korban yang terletak tidak jauh dari tempat tinggal anak korban dan Anak sudah
01370|sering bertemu serta berkomunikasi dengan Anak Korban bahkan sering membelikan
01371|jajan/makanan kecil terhadap Anak Korban;
01372|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  telah  terjadi
01373|komunikasi yang rutin antara T erdakwa dan Anak Korban sehingga Majelis Hakim
01374|menilai bahwa melalui interaksi yang sudah berlangsung selama satu setengah tahun
01375|tersebut Anak tentu telah menyadari dan mengetahui ketidakmampuan Anak Korban
01376|dalam merespons konteks pembicaraan, keterbatasan kosakata, serta respons yang
01377|cenderung lambat atau tidak logis sebagaimana anak seusianya;
01378|Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan, Anak dalam
01379|melakukan  persetubuhan  terhadap  Anak  Korban  sempat  mengatakan  jika  Anak
01380|Korban mengatakannya kepada orang lain maka maka Anak tidak akan memberikan
01381|jajan/makanan lagi kepada Anak Korban;
01382|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, kondisi
01383|Anak  Korban  sebagai  penyandang  disabilitas  intelektual  bukan  sekadar  sebagai
01384|keterangan medis, melainkan sebagai fakta yang menentukan derajat kemampuan
01385|Anak  Korban  dalam  mengolah  informasi,  memahami  ancaman,  dan  mengambil
01386|keputusan. Dalam kondisi ini, Anak Korban memiliki keterbatasan kognitif sehingga
01387|secara objektif menciptakan ketimpangan relasi yang akut antara Anak yang memiliki
01388|kematangan mental dengan Anak Korban yang rentan;
01389|Menimbang bahwa oleh karena seringnya Anak memberikan jajan/makanan
01390|terhadap Anak Korbandihubungkan dengan kondisi Anak Korbansebagai Penyandang
01391|Disabilitas Intelektual, Anak Korban kehilangan kemampuan  untuk menolak  (the
01392|power to refuse). Anak Korban tidak memiliki kapasitas mental untuk memproses
01393|konsekuensi logis dari perbuatan T erdakwa atau untuk melakukan perlawanan (baik
01394|Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01395|
01396|secara  fisik  maupun  verbal)  sebagaimana  anak-anak  atau  orang  dewasa  pada
01397|umumnya. Ketakutan  akan  kehilangan  akses  terhadap  'jajan'  bagi  Anak  Korban
01398|adalah sebuah ancaman nyata yang memicu ketakutan dan kekhawatiran pada Anak
01399|Korban;
01400|Menimbang bahwa Anak Korbanberdasarkan pengamatan Majelis Hakim, alat
01401|bukti surat, keterangan Saksi dan Anak merupakan seorang penyandang disabilitas
01402|intelektual  sehingga  Majelis  Hakim  mempedomani  sebagaimana  Peraturan
01403|Mahkamah Agung Nomor 2 T ahun 2025 T entang Pedoman Mengadili Perkara Bagi
01404|Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan dalam putusan
01405|ini;
01406|Menimbang bahwa dengan demikian Anak telah melakukan persetubuhan
01407|dengan Anak Korban dan mengatakan jika anak korban mengatakan hal tersebut
01408|pada orang lain, Anak tidak akan membelikan jajan lagi padahal diketahuinya anak
01409|korban adalah penyandang disabilitas, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis
01410|Hakim  berpendapat  bahwa  Anak  telah  melakukan  persetubuhan  terhadap  Anak
01411|korban  yang  merupakan  seorang  penyandang  disabilitas  intelektual  dengan
01412|penyesatan untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang
01413|keadaan disabilitas itu diketahui telah terpenuhi;
01414|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 473 Ayat (2) huruf b
01415|dan d Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01416|Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
01417|meyakinkan melakukan tindak pidana  “Persetubuhan terhadap Anak penyandang
01418|disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan
01419|uang  atau  Barang,  wibawa  yang  timbul  dari  hubungan  keadaan,  atau  dengan
01420|penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya,
01421|padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui”  sebagaimana didakwakan dalam
01422|Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
01423|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, tidaklah cukup
01424|dengan  hanya  terbuktinya  perbuatan  yang  melawan  hukum  secara  objektif
01425|(wederrechterlijkheid), namun harus pula berlandaskan dengan asas hukum  Geen
01426|Straf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) dengan pembuktian adanya
01427|kesalahan pada diri Anak secara subjektif;
01428|Menimbang  bahwa  dalam  konteks hukum  pidana  teori  kesalahan  pada
01429|dasarnya berfokus pada dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan
01430|(culpa) dengan syarat dan klasifikasi sebagai berikut;
01431|1. Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en
01432|wetens) suatu perbuatan dan akibatnya.  Artinya, pelaku sadar akan tindakan
01433|Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01434|
01435|yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul.  Kesengajaan dibagi menjadi
01436|beberapa bentuk, antara lain:
01437|- Sengaja sebagai maksud (dolus directus): Pelaku secara langsung
01438|menghendaki akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya;
01439|- Sengaja  dengan  kesadaran  akan  kepastian  (dolus  indirectus/
01440|zekerheidsbewustzijn): Pelaku tidak  menghendaki akibat lain, tetapi  sadar
01441|bahwa  akibat  lain  tersebut  pasti  akan  terjadi  sebagai  konsekuensi  dari
01442|perbuatannya;
01443|- Sengaja  dengan  kesadaran  akan  kemungkinan  (dolus  eventualis):
01444|Pelaku  menyadari  adanya  kemungkinan  terjadinya  akibat  lain  yang  tidak
01445|diinginkan, namun tetap melanjutkan perbuatannya dengan menanggung risiko
01446|tersebut;
01447|2. Kealpaan  terjadi  ketika  pelaku  tidak  berhati-hati  atau  kurang  saksama,
01448|sehingga menyebabkan terjadinya suatu akibat yang tidak diinginkan, padahal
01449|seharusnya  ia  dapat  menduga  akibat dari  perbuatannya  tersebut. Kealpaan
01450|dibagi menjadi:
01451|- Kealpaan berat (grove schuld/culpa lata);
01452|- Kealpaan ringan (lichte schuld/culpa levis);
01453|Menimbang  bahwa  dalam  konteks  perkara  a  quo, tindakan  Anak  telah
01454|memenuhi  kriteria  kesengajaan  dengan  kesadaran  sebagai  maksud,  dimana
01455|T erdakwa  menginginkan  perbuatan  tersebut,  dibuktikan  dengan  dilakukannya
01456|persetubuhan tersebut dengan adanya ancaman dan dilakukan beberapa kali juga
01457|dari niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korbanadalah niat  yang timbul dari dirinya
01458|sendiri dan melakukan segala upaya untuk mencapai kehendaknya. Dalam T eori
01459|Pengetahuan (Weten), Anak telah dinilai menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya
01460|adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-Undang  namun  Anak  tetap
01461|melakukannnya;
01462|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur "kesalahan" telah terpenuhi
01463|yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara Anak
01464|dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pemaaf
01465|maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak bersalah dan harus dijatuhi pidana;
01466|Menimbang bahwa sebelumnya Anak telah dinyatakan bersalah melakukan
01467|tindak  pidana  “Persetubuhan  terhadap  Anak  penyandang  disabilitas  intelektual
01468|dengan memberi atau menjanjikan barang, padahal tentang keadaan disabilitas itu
01469|diketahui”. Namun demikian, untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, Majelis Hakim
01470|merasa perlu untuk mempertimbangkan secara berimbang mengenai dampak yang
01471|dialami oleh Anak Korban serta pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
01472|Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01473|
01474|(The  Principle  of  The  Best  Interest  for  the  child)  terhadap  Anak  sebagaimana
01475|digariskan menurut Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak dan telah diratifikasi menurut
01476|Keputusan Presiden Nomor 36 T ahun 1990;
01477|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Majelis
01478|Hakim akan mempertimbangkan tuntutan  Penuntut Umum, hasil Laporan Sosial
01479|Advokasi/Pendampingan  terhadap  Anak  Korban, pembelaan  Advokat  Anak  serta
01480|rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;
01481|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Laporan  Sosial  Advokasi/Pendampingan
01482|terhadap Anak Korban, keterangan Saksi Saksi 1yang merupakan Ibu Kandung Anak
01483|Korban bahwa pada pokoknya akibat perbuatan Anak telah menimbulkan rasa takut
01484|dan rasa sakit pada Anak Korban sehingga harus menjalani pengobatan;
01485|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
01486|dampak yang dialami oleh Anak Korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh
01487|Anak berdasarkan Laporan Sosial Advokasi/Pendampingan terhadap Anak Korban
01488|tanggal  18  Februari  2026   yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  Sosial,
01489|Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau Herman Wibowo, S.IP .,
01490|M,.A.P dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Evy Herawati, S.E., M.E. dengan
01491|kesimpulan:
01492|a. Dari hasil assessment terlihat kondisi klien anak cukup baik
01493|b. Motivasi dan perhatian dari pihak keluarga sangat diharapkan dapat
01494|terus diberikan kepada klien anak agar rasa percaya dirinya cepat pulih serta
01495|memberikan pengetahuan tentang perlindungan diri dan mencegah kekerasan
01496|sejak dini.
01497|c.Klien anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan meraih ciat citanya
01498|d. Kejadian ini  bukan merupakan kehendak klien anak bahkan klien anak
01499|tidak menginginkan hal ini terjadi
01500|e. Orangtua maupun klien anak ingin pelaku di hukum sesuai dengan
01501|peraturan dan perundangan yang berlaku;
01502|Menimbang bahwa untuk mendukung permohonan keringanan yang diajukan
01503|oleh Anak, Advokat telah melampirkan Laporan Psikologi Anak yang pada pokoknya
01504|menyatakan bahwa Anak tidak memiliki kematangan emosi, kontrol diri, sehingga
01505|kurang mampu mempertimbangkan resiko atas perilaku yang dilakukannya;
01506|Menimbang bahwa terhadap  Laporan Psikologi Anak  dengan kesimpulan :
01507|Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  terhadap  klien  diperoleh
01508|simpulan bahwa klien tidak memiliki hambatan secara kognitif secara umum klien
01509|mengalami perasaan tertekan dan perasaan cemas baik dari pengalaman masa lalum
01510|maupun yang saat ini ia hadapi. Klien cukup baik Dalam beradaptasi namun kurang
01511|Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01512|
01513|mampu membangun hubungan social (bergaul). Pemikirannya yang kurang matang
01514|menyebabkan  klien  mudah  dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang  berada  di  luar
01515|kesadarannya  dan  kurang  mampu  mengontrol  diri  terutama  dalam  hal  hasrat
01516|sehingga kurang mampu mempertimbangkan resiko apa yang mungkin terjadi dari
01517|perilaku yang ia lakukan;
01518|Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Advokat Anak,
01519|dalam Permohonan terkait pengakuan 23 kali melakukan persetubuhan dalam fakta di