00251|untuk bersetubuh karena Anak berjanji akan bertanggung jawab jika Anak
00252|Korban hamil;
00253|- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
00254|lagi perbuatannya;
00255|
00256|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
00257|apakah berdasarkan fakta  hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah
00258|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00259|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
00260|apakah berdasarkan fakta  hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah
00261|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00262|Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00263|dakwaan  tunggal  Pasal 81 ayat (2)  Undang-Undang Republik Indonesia
00264|Nomor  17  T ahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
00265|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016 tentang Perubahan
00266|Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  tentang
00267|Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang, yang  unsur-unsurnya
00268|sebagai berikut:
00269|1. Setiap Orang ;
00270|2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
00271|membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
00272|orang lain;
00273|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00274|mempertimbangkan sebagai berikut:
00275|Ad1. Setiap Orang
00276|Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang didalam hukum pidana
00277|adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek
00278|hukum  serta  mampu  bertanggung  jawab  dikarenakan  mempunyai  hak-hak
00279|subyektif  dan  kewenangan  hukum.  Kewenangan  Hukum  adalah  kecakapan
00280|untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;
00281|Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Anak adalah
00282|Anak  (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Anak dalam
00283|
00284|keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  yang  artinya  bahwa  Anak  mampu
00285|bertanggung-jawab  dan  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  di
00286|depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang
00287|dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;
00288|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  dipersidangan,
00289|bahwa  pelaku  dalam  perkara  ini  adalah  Anak  sesuai  dengan  nama  dan
00290|identitasnya dalam surat dakwaan;
00291|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis
00292|Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;
00293|Ad.2. Dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian
00294|kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan melakukan persetubuhan
00295|dengannya atau dengan orang lain;
00296|Menimbang,  bahwa   Untuk  membuktikan  adanya  kesengajaan  dapat
00297|ditempuh dengan 2 (dua) jalan, yaitu dengan membuktikan adanya hubungan
00298|kausal  dalam  batin  Terdakwa,  antara  motif  (keinginan)  dengan  tujuan,  atau
00299|pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan
00300|beserta akibat dari keadaan yang menyertainya”;
00301|Menimbang, bahwa inti dari opzet atau kesengajaan itu adalah  willens
00302|(menghendaki)  dan  wetens (mengetahui),  artinya  agar  seseorang  itu  dapat
00303|disebut telah memenuhi unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang
00304|berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan–
00305|tindakan tersebut, sedang terhadap unsur–unsur objektif yang berupa keadaan-
00306|keadaan, Terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;
00307|Menimbang,  bahwa  unsur  “melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian
00308|kebohongan, atau membujuk” tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa dengan
00309|terpenuhinya  salah  satu  faktor  unsur  tersebut,  maka  terpenuhi  pula  unsur
00310|“melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan  tipu
00311|muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;
00312|Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
00313|Republik  Indonesia  Nomor  17  T ahun  2016  tentang  Penetapan
00314|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016
00315|tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002
00316|tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang yang  dimaksud
00317|dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
00318|termasuk Anak yang masih dalam kandungan;
00319|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Penjelasan  Umum  Undang-Undang
00320|Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
00321|
00322|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
00323|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00324|Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa  Anak adalah bagian yang
00325|tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan
00326|sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung  jawab  dalam
00327|keberlangsungan bangsa dan negara,setiap Anak perlu mendapat kesempatan
00328|yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,
00329|mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk
00330|mewujudkan  kesejahteraan  Anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap
00331|pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
00332|Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan alat bukti yang sah
00333|yang menjadi korban adalah  Anak Korban  berdasarkan alat bukti yang sah
00334|dipersidangan lahir pada tanggal 22 April 2011, sehingga usianya adalah 14
00335|tahun dan masih dikategorikan berusia Anak;
00336|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  persetubuhan  adalah
00337|peraduan antara anggota/alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa
00338|dijalankan  untuk  mendapatkan  Anak,  anggota/alat  kemaluan  harus  masuk
00339|kedalam anggota/alat kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani,
00340|sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);
00341|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  dipersidangan
00342|diperoleh fakta hukum bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban dan Anak
00343|sudah mengenal Anak Korban sudah selama 3 (tiga) tahun yang mana Anak
00344|mengenal Anak Korban tersebut dari tahun 2023;
00345|Menimbang,  bahwa  dari  bulan  Juni  2025  sampai  terakhir  Anak
00346|bersetubuh dengan Anak Korban pada bulan November 2025 yang mana Anak
00347|bersetubuh  dengan  Anak  Korban  sebanyak  2  kali  dalam  seminggu  setiap
00348|bertemu dengannya;
00349|Menimbang,  bahwa  kejadian  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  Anak
00350|terhadap Anak Korban terjadi di rumah orang tua Anak yang beralamat di Kota
00351|Pangkalpinang;
00352|Menimbang,  bahwa  hubungan  seksual  Anak  dengan  Anak  Korban
00353|pertama terjadi sekitar pertengahan Mei 2025 di rumah Anak , meskipun Anak
00354|Korban sempat menolak ajakan masuk kamar, Anak Korban akhirnya menuruti
00355|Anak untuk bersetubuh karena Anak berjanji akan bertanggung jawab jika Anak
00356|Korban hamil;
00357|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  hukum  tersebut  diatas  Majelis
00358|berkesimpulan bahwa perbuatan  Anak yang mengajak Anak Korban masuk ke
00359|
00360|dalam kamar tersebut kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan
00361|hubungan badan seperti suami istri adalah perbuatan yang disengaja oleh Anak
00362|, karena Anak menghendaki untuk menyetubuhi Anak Korban tersebut;
00363|Menimbang,  bahwa  kesengajaan  yang  dilakukan  Anak  diulangi  lagi
00364|sehingga terjadi beberapa kali persetubuhan;
00365|Menimbang,  bahwa  perkataan  Anak  yang  berkata  “nanti  kalau  Anak
00366|Korban hamil, Anak akan menikahi Anak Korban” menurut Hakim adalah bentuk
00367|dari bujukan sehingga Anak Korban menuruti keinginan Anak ;
00368|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis
00369|Hakim berkeyakinan unsur secara dengan sengaja membujuk Anak  melakukan
00370|persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi;
00371|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 81 ayat (2)
00372|Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  17  T ahun 2016  tentang
00373|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
00374|T ahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
00375|T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah
00376|terpenuhi,  maka  Anak  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
00377|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
00378|Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum menuntut Anak
00379|dikenai pidana penjara pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Kelas
00380|I Pangkalpinang di kurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara
00381|dan Mengikuti Program Pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Industri Propinsi
00382|Kep.Bangka Belitung di Jl. Air Itam kota Pangkalpinang selama  6 (enam) bulan ,
00383|sedangkan  dalam  permohonannya,  Penasihat  Hukum  Anak  dan  Anak
00384|menginginkan supaya Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya;
00385|Menimbang,  bahwa  terhadap  hal  tersebut  Hakim  berpendapat  bahwa
00386|Anak  haruslah  dikenai  pidana  bukan  tindakan,  namun  pidana  penjara
00387|merupakan alternatif terakhir yang harus dijatuhkan kepada Anak, begitu juga
00388|dengan jika Anak dijatuhi pidana percobaan maka tidak ada efek jera bagi Anak
00389|selain daripada Anak dikhawatirkan tidak dapat berkembang secara sosial di
00390|masyarakat;
00391|Menimbang, bahwa terdapat alternatif pidana lainnya yang dapat dijatuhi
00392|kepada Anak selain pidana penjara yaitu pidana peringatan, pidana dengan
00393|syarat pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga;
00394|Menimbang, bahwa namun demikian selama persidangan berlangsung,
00395|terdapat fakta bahwa Anak merekam perbuatan persetubuhan dengan  Anak
00396|Korban, Anak juga melakukan perbuatannya tersebut telah dilakukan berulang
00397|
00398|kali sehingga Anak lebih tepat dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di
00399|bawah ini;
00400|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya
00401|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00402|alasan  pembenar dan/atau alasan  pemaaf, serta  Anak  mampu  bertanggung
00403|jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00404|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
00405|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
00406|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
00407|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00408|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
00409|berada dalam tahanan;
00410|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00411|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00412|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00413|1. 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink muda;
00414|2. 1 (satu) Helai bra berwarna abu abu;
00415|3. 1 (satu) Helai switer lengan panjang berwarna pink muda;
00416|Adalah milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;
00417|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00418|1. 1 (satu) Unit HP Redmi 8A berwarna biru gelap;
00419|2. 1 (satu) Helai celana panjang berwarna hitam
00420|Adalah milik Anak maka dikembalikan kepada Anak;
00421|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
00422|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00423|yang meringankan Anak;
00424|Keadaan  yang  memberatkan:
00425|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
00426|- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma kepada korban
00427|Keadaan yang meringankan:
00428|- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
00429|- Anak masih  berusia  muda  yang  dimungkinkan  untuk  memperbaiki
00430|tingkah lakunya dimasa yang akan datang
00431|- Anak belum pernah dihukum;
00432|Menimbang, bahwa oleh karena  Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
00433|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00434|
00435|Mengingat,  Pasal 81 ayat (2)  Undang-Undang Republik Indonesia
00436|Nomor  17  T ahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
00437|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2016 tentang Perubahan
00438|Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  T ahun  2002  tentang
00439|Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang , Undang-undang Nomor 11
00440|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Undang-undang  Nomor 8
00441|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58
00442|Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan
00443|Terhadap Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00444|
00445|MENGADILI:
00446|1. Menyatakan Anak  tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00447|bersalah melakukan tindak pidana  dengan sengaja  membujuk Anak untuk
00448|melakukan  persetubuhan  dengannya sebagaimana  dakwaan  Tunggal
00449|Penuntut Umum;
00450|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana penjara
00451|selama  5  (lima)  bulan  dan  mengikuti  Program  Pelatihan  kerja  di  Balai
00452|Latihan  Kerja  Industri  Propinsi  Kep.Bangka  Belitung  di  Jl.  Air  Itam  kota
00453|Pangkalpinang selama 3 (tiga) bulan.
00454|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
00455|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00456|4. Menetapkan Anak tetap ditahan
00457|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00458|1. 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink muda;
00459|2. 1 (satu) Helai bra berwarna abu abu;
00460|3. 1 (satu) Helai switer lengan panjang berwarna pink muda;
00461|Dikembalikan kepada Anak Korban;
00462|1. 1 (satu) Unit HP Redmi 8A berwarna biru gelap;
00463|2. 1 (satu) Helai celana panjang berwarna hitam
00464|Dikembalikan kepada Anak ;
00465|6. Membebankan  kepada  Anak membayar  biaya  perkara  se jumlah
00466|Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
00467|
00468|Selasa
00469|
00470|23 Desember
00471|
00472|2025
00473|
00474|Rizal  Firmansyah,S.H.,M.H.,  sebagai  Hakim Pengadilan  Anak  pada
00475|Pengadilan Negeri Pangkalpinang
00476|
00477|Yusbet Hariri,S.H.
00478|
00479|Panitera Pengganti, Hakim,
00480|Yusbet Hariri,S.H.              Rizal Firmansyah, S.H., M.H.