00690|menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;
00691|Menimbang,  bahwa  terhadap  Pembelaan/Pledoi  secara  tertulis  dari
00692|Penasehat Hukum Terdakwa  yang pada pokoknya menyatakan:
00693|1. Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk
00694|seluruhnya;
00695|2. Memberi penguarangan dan keringanan hukuman yang seadil-adilnya
00696|dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
00697|3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00698|dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim
00699|tidak sepedapat dengan Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh
00700|karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;
00701|Menimbang,  bahwa  doktrin  hukum  pidana  mengajarkan,  hukum  pidana
00702|merupakan ultimum remedium, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil,
00703|maka hukum pidana in casu pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal
00704|itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;
00705|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditangkap dan/atau ditahan maka
00706|sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
00707|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  masa  penangkapan  dan/atau
00708|penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari
00709|pidana yang dijatuhkan;
00710|
00711|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  penahanan  terhadap  Terdakwa  masih
00712|diperlukan  dan  tidak  terdapat  alasan-alasan  untuk  mengeluarkan  Terdakwa  dari
00713|tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada
00714|dalam tahanan;
00715|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  dan  berpedoman
00716|pada  Pasal 193  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Kitab Undang-
00717|Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00718|pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang
00719|Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana
00720|kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;
00721|Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan  maka
00722|berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun
00723|1981 Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan
00724|keadaan-keadaan  yang  dapat  dijadikan  untuk  menentukan  berat  ringannya
00725|hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;
00726|Keadaan yang memberatkan :
00727| Perbuatan  Terdakwa meresahkan orang lain khususnya masyarakat
00728|disekitar tempat kejadian;
00729| Perbuatan  Terdakwa  mengakibatkan  saksi  korban  Phung  Julina
00730|mengalami trauma atas kejadian tersbeut;
00731|Keadaan yang meringankan :
00732| Terdakwa  bersikap  sopan  dan  mengakui  terus  terang  atas
00733|perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
00734| Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
00735| Terdakwa belum pernah dihukum;
00736|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang
00737|memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan
00738|memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas
00739|denda dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan
00740|edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau
00741|siapa  pun  agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  sama,  maka  putusan  yang
00742|dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;
00743|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah
00744|Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada
00745|
00746|suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti
00747|tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan
00748|bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;
00749|Menimbang,  bahwa  maksud  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  pada
00750|dasarnya  bukanlah  bertujuan  agar  Terdakwa  mengulangi  kesalahan  yang  telah
00751|dilakukannya,  namun  hakekat  dari  suatu  pemidanaan  lebih  kepada  upaya
00752|pembinaan  agar  Terdakwa  dapat  memperbaiki  kesalahannya  dan  tidak  akan
00753|mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi
00754|pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;
00755|       Memperhatikan  Pasal-Pasal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
00756|Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya
00757|Pasal 286 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang
00758|berhubungan dengan perkara ini ;
00759|
00760|M E N G A D I L I
00761|1. Menyatakan  Terdakwa  Xx  dengan  identitas  tersebut  diatas,  telah  terbukti
00762|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan
00763|persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya pada saat perempuan itu
00764|dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya” ;
00765|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap T erdakwa  Xx  dengan pidana
00766|penjara selama 4 (Empat) Tahun ;
00767|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00768|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
00769|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
00770|5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
00771|Rp2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;
00772|
00773|Rabu
00774|
00775|25
00776|
00777|2023
00778|
00779|Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh
00780|kami xx.  sebagai Hakim Ketua Majelis, xx  dan xx. masing-masing sebagai Hakim
00781|
00782|para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh xx.  selaku Panitera Pengganti
00783|
00784|              Hakim - Hakim Anggota,                    Hakim Ketua,
00785|
00786|xx                              xx
00787|        xx
00788|Panitera Pengganti,
00789| xx