00491|motor milik Anak Korban sehingga Anak Korban memberikan Anak untuk
00492|mengendarai sepeda motor milik Anak Korban;
00493|                                                   Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00494|
00495|3. Bahwa pada saat dalam perjalanan Anak mengatakan kepada Anak Korban
00496|“remot ho?” (remot dimana?), Lalu Anak Korban Mengatakan “lam keh”
00497|(dalam saku Anak Korban), Anak Mengatakan “so geut ka jok remot ngen
00498|kupoh mate keuh” (siapa bagus kamu kasih remot atau saya pukul mati
00499|kamu),  Setelah  Itu  Anak  Korban  mengambil  kunci  remot  sepeda  motor
00500|didalam saku celana Anak Korban lalu meletakkannya di jok depan sepeda
00501|motor. Selanjutnya Anak menurunkan Anak Korban di Kabupaten Bireuen;
00502|4. Bahwa keadaan disekitar pada saat kejadian tersebut yaitu tidak ada orang
00503|dan sepi waktunya masih dalam keadaan sore hari tepatnya di jalan umum
00504|Kabupaten Bireuen;
00505|5. Bahwa Kemudian Anak pergi membawa sepeda motor Anak Korban tanpa
00506|seizin Anak Korban ke Kabupaten Pidie;
00507|6. Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor Anak Korban adalah untuk
00508|digunakan  sendiri  oleh  anak  untuk  keperluan  pribadi  Anak  dikarenakan
00509|Anak tidak memiliki sepeda motor;
00510|7. Bahwa Anak ketika mengancam Anak Korban tidak menggunakan alat atau
00511|benda lainnya;
00512|8. Bahwa  Sepeda  Motor  yang  diambil  oleh  Anak  telah  kembali  dimana
00513|ditemukan  oleh  Saksi  Saksi  II  di  wilayah  Kabupaten  Pidie  namun  saat
00514|ditemukan kondisi motor sudah hancur;
00515|9. Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak
00516|Korban  mengalami  trauma  secara  psikologis  dan  Saksi  I  mengalami
00517|kerugian  sebesar  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  untuk  memperbaiki
00518|sepeda motor yang diambil oleh Anak;
00519|10. Bahwa  Anak  Korban  telah  telah  memaafkan  Anak  tetapi  tidak  mau
00520|melakukan perdamaian dengan Anak;
00521|11. Bahwa  Anak  belum  pernah  dipidana  karena  tindak  pidana  apapun
00522|sebelumnya;
00523|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00524|apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan
00525|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00526|Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00527|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
00528|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00529|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 479 ayat (1) Undang-Undang
00530|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang
00531|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00532|                                                   Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00533|
00534|1. Setiap orang;
00535|2. Melakukan pencurian;
00536|3. Didahului,  disertai,  atau  diikuti  dengan  Kekerasan  atau  Ancaman
00537|Kekerasan terhadap  orang, dengan maksud untuk  mempersiapkan atau
00538|mempermudah  pencurian  atau  dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk
00539|memungkinkan  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  untuk  tetap  menguasai
00540|barang yang dicurinya;
00541|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00542|unsur-unsur tersebut sebagai berikut di bawah ini;
00543|Ad.1. Setiap Orang;
00544|Menimbang bahwa yang dimaksud unsur  setiap orang  yaitu siapa saja
00545|yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang
00546|mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
00547|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  145  Undang-Undang  Republik
00548|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00549|menyatakan Setiap Orang adalah perseorangan, termasuk korporasi;
00550|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  setiap orang  adalah  siapa
00551|saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu
00552|pribadi kodrati maupun badan hukum  yang diduga melakukan tindak pidana
00553|sebagaimana  dakwaan Penuntut Umum  dan tujuan dimuatnya  unsur  setiap
00554|orang  di  dalam  pasal  ini  juga  tidak  lain  untuk  menghindari  dari  kesalahan
00555|tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);
00556|Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan
00557|seorang Anak, yang mana identitas selengkapnya pada aw al putusan dan surat
00558|dakwaan  Penuntut  Umum,  dimana  identitas  Anak  tersebut  dibenarkan  oleh
00559|Anak sendiri dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi;
00560|Menimbang bahwa di persidangan Anak dapat menanggapi pertanyaan-
00561|pertanyaan yang diajukan kepada Anak, selama persidangan Anak selalu dalam
00562|keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung
00563|jawab atas perbuatannya;
00564|Menimbang bahwa selanjutnya, apakah Anak bersalah melakukan tindak
00565|pidana yang dilakukan maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal
00566|dakwaan Penuntut Umum;
00567|Menimbang  bahwa berdasarkan  uraian tersebut diatas  Majelis  Hakim
00568|berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;
00569|Ad.2. Melakukan pencurian;
00570|                                                   Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00571|
00572|Menimbang bahwa unsur pencurian dari Pasal 479 ayat (1)  Undang-
00573|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-
00574|Undang Hukum Pidana  ini merupakan bentuk khusus dari rumusan Pasal 476
00575|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
00576|Undang-Undang  Hukum  Pidana  sebagai  bentuk  umum  delik  pencurian,
00577|sehingga unsur pencurian pada Pasal 479 ayat (1)  Undang-Undang Republik
00578|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00579|ini adalah unsur Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
00580|2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
00581|Menimbang  Unsur  Pasal  476  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00582|Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang
00583|merupakan  unsur  pembentuk  Pasal  479  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
00584|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00585|tersebut adalah Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian
00586|atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
00587|hukum, dipidana karena pencurian;
00588|Menimbang  bahwa  unsur  setiap  orang  sebagaimana  telah  Majelis
00589|Hakim  uraikan  diatas  sehingga  Majelis  Hakim  tidak  akan  lagi  mengulang
00590|mengenai pertimbangan unsur setiap orang;
00591|Menimbang  bahwa  ‘mengambil’  yang  merupakan  terjemahan  dari
00592|eenig,  yang  menurut  Lamintang  dan  Djisman  Samosir  haruslah  ditafsirkan
00593|sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda dibawah kekuasaannya
00594|secara nyata dan mutlak atau het brengen van eenig goed onder zijn absolute
00595|en feiteliijke heerschappij  (PAF Lamintang dan C Djisman Samosir, Delik-Delik
00596|Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang
00597|Timbul Dari Hak Milik, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan III 2011, Halaman 62);
00598|Menimbang  bahwa  pengambilan  yang  diperlukan  untuk  pencurian
00599|adalah pengambilan ( bigen mahtig) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa
00600|persetujuan  yang  menguasai  barang,  sedangkan  pengertian  “ mengambil”
00601|adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke
00602|tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari
00603|penguasaan pemiliknya;
00604|Menimbang bahwa ‘suatu barang’ sangat erat kaitannya dengan harta
00605|kekayaan  sehingga  berdasarkan  Pasal  159  Undang-Undang  Republik
00606|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00607|memberikan pengertian harta kekayaan adalah benda bergerak atau benda
00608|tidak
00609|                                                   Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00610|
00611|bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai
00612|ekonomi;
00613|Menimbang bahwa menyangkut makna sebagian atau seluruhnya milik
00614|orang lain yaitu barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian,
00615|sedangkan arti kepunyaan yaitu seseorang yang mempunyai hak milik dapat
00616|berbuat  apa  saja  terhadap  benda  tersebut  seperti  menggunakan,  menjual,
00617|menggadaikan bahkan merusaknya. Pengertian seluruhnya atau sebagian milik
00618|orang lain juga tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara
00619|pasti,  melainkan  cukup  jika  pelaku  menyadari  bahwa  yang  diambilnya  itu
00620|(seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;
00621|Menimbang  bahwa  dengan  maksud  di  sini  adalah  adanya  niat  dari
00622|pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin
00623|dalam perbuatan yang dilakukannya;
00624|Menimbang bahwa unsur dengan maksud telah berkembang menjadi 3
00625|(tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (opzet als oogmerk),
00626|sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid van zakerheid of
00627|noodzakelijkheid) dan  sengaja  dengan  kemungkinan  (opzet  met
00628|mogelijkheidsbewustzijn).  Sengaja  sebagai  kepastian  terjadi  apabila  akibat
00629|yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan
00630|kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki
00631|tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja
00632|dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin
00633|dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;
00634|Menimbang bahwa unsur untuk dimiliki merupakan terjemahan dari toe
00635|te eigenen yang menurut MvT berarti het zich als heer en meester beschikken
00636|atau  menguasai  sesuatu  benda  seolah-olah  ia  pemilik  dari  benda  tersebut.
00637|Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 W 8355, Arrest Hoge Raad tanggal 24
00638|Februari 1913 NJ 1913 halaman 669 W 9469, dan Arrest Hoge Raad tanggal 20
00639|Juni 1944 NJ 1944 Nomor 589, pada pokoknya mengartikan  toe te eigenen
00640|adalah  penguasaan  secara  sepihak  atas  suatu  benda  seolah-olah  ia
00641|pemiliknya,  bertentangan  dengan  sifat  dari  hak  dengan  mana  benda  itu  di
00642|bawah kekuasaannya. Jadi cukuplah bagi pelaku menguasai barang orang lain
00643|seolah-olah seperti miliknya sendiri;
00644|Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan unsur melawan hukum
00645|yaitu tanpa hak sendiri  (zonder eigen recht) , bertentangan dengan hak orang
00646|lain (tegen eens anders recht) , bertentangan dengan hukum objektif (tegen het
00647|objectief recht)  (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif
00648|                                                   Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00649|
00650|Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Pada konteks
00651|Pasal 476  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
00652|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  unsur  melawan  hukumnya  berkaitan
00653|dengan perbuatan ‘mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang
00654|lain  dengan  maksud  untuk  memilikinya’ sebagai  perbuatan  tanpa  hak  dan
00655|bertentangan dengan hak orang lain untuk menguasai barang milik orang lain
00656|seolah-olah seperti miliknya sendiri;
00657|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu
00658|yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan Anak yang
00659|membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy. type F1C02N46L0
00660|A/T.  warna  putih.  tahun  2023.  nomor  polisi  BL  4285  LBT.  nomor  rangka
00661|MH1JM0418PK215677 dan nomor mesin JM04E1215703 beserta kunci kontak
00662|milik  Anak  Korban,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum
00663|tergambar  dari  perbuatan  Anak  yang  membawa  sepeda  motor  tersebut  ke
00664|Kabupaten Pidie tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan dari Anak
00665|Korban selaku pemilik yang berhak atas sepeda motor tersebut  karena Anak
00666|secara  sadar  mengetahui  bahwa  barang  yang  diambilnya  tersebut  adalah
00667|bukan merupakan kepunyaannya;
00668|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim
00669|berkeyakinan  menurut  hukum  bahwa  unsur  “ melakukan  pencurian ”  telah
00670|terpenuhi;
00671|Ad.3.  Didahului,  disertai,  atau  diikuti  dengan  Kekerasan  atau  Ancaman
00672|Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau
00673|mempermudah  pencurian  atau  dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk
00674|memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai
00675|barang yang dicurinya;
00676|Menimbang  bahwa  unsur  “didahului,  disertai,  atau  diikuti  dengan
00677|Kekerasan atau  Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk
00678|mempersiapkan  atau  mempermudah  pencurian  atau  dalam  hal  tertangkap
00679|tangan,  untuk  memungkinkan  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  untuk  tetap
00680|menguasai barang yang dicurinya ” bersifat  alternatif yang berarti cukup satu
00681|terbukti saja diantaranya maka unsur ini telah terpenuhi;
00682|Menimbang bahwa pengertian kekerasan menurut Pasal 156  Undang-
00683|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-
00684|Undang  Hukum  Pidana  adalah  setiap  perbuatan  dengan  atau  tanpa
00685|menggunakan  kekuatan  fisik  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  badan  atau
00686|nyawa,  mengakibatkan  penderitaan  fisik,  seksual,  atau  psikologis,  dan
00687|                                                   Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00688|
00689|merampas  kemerdekaan,  termasuk  menjadikan  orang  pingsan  atau  tidak
00690|berdaya;
00691|Menimbang sedangkan ancaman kekerasan menurut Pasal 157 Undang-
00692|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-
00693|Undang  Hukum  Pidana  adalah  setiap  perbuatan  berupa  ucapan,  tulisan,
00694|gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan
00695|sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan
00696|rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan;
00697|Menimbang bahwa dalam relasinya dengan pencurian pasal 479 ayat (1)
00698|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
00699|Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan
00700|tersebut ditujukan kepada orang baik hal itu dilakukan mendahului, menyertai
00701|atau  mengikuti  pencurian  dengan  maksud  untuk  mempersiapkan  atau
00702|mempermudah  pencurian,  atau  dalam  hal  tertangkap  tangan,  untuk
00703|memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk untuk tetap menguasai
00704|barang yang dicuri;
00705|Menimbang bahwa Anak dalam melakukan pencurian dengan didahului
00706|ancaman  kekerasan  berupa  ucapan  terhadap  Anak  Korban  berupa  akan
00707|memukul mati Anak Korban jika tidak memberikan kunci remot sepeda motor
00708|kepada  Anak  sehingga  ancama  kekerasan  beruapa  ucapan  tersebut
00709|menyebabkan Anak Korban menjadi takut dan memberikan kunci remot sepeda
00710|motor kepada Anak serta Anak membawa kabur Sepeda Motor tersebut secara
00711|paksa tanpa izin dan tanpa hak dari Anak Korban;
00712|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  36  Undang-Undang  Republik
00713|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00714|menyatakan  Setiap  Orang  hanya  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas
00715|Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaaan;
00716|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap
00717|dipersidangan  dimana,  Majelis  Hakim  menilai  maksud  dan  tujuan  Anak
00718|mengambil sepeda motor milik Anak Korban  dengan tanpa hak atau tanpa izin
00719|dari Anak Korban selaku pemilik sah atau pemilik sebenarnya dan perbuatan
00720|Anak  dalam  mengambil  sepeda  motor  tersebut  didahului  dengan  ancaman
00721|kekerasan terhadap Anak Korban agar Anak Korban  menjadi takut dan  Anak
00722|dapat menguasai sepeda motor tersebut untuk  digunakan sendiri oleh anak
00723|untuk keperluan pribadi Anak dikarenakan Anak tidak memiliki sepeda motor;
00724|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diatas  maka  Anak
00725|haruslah  dianggap  mengetahui  bahwa  aktifitas  tersebut  merupakan  aktifitas
00726|                                                   Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00727|
00728|yang berkaitan dengan sesuatu hal yang tidak halal dan/atau tidak sah dan/atau
00729|bertentangan  dengan  hukum,  sehingga  atas  hal  demikian  tersebut  Anak
00730|haruslah dipandang mengetahui dan menginsyafi perbuatannya;
00731|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim
00732|berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “ didahului dengan menggunakan
00733|ancaman  kekerasan  terhadap  orang  dengan  maksud  untuk  mempermudah
00734|pencurian” telah terpenuhi;
00735|Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  Pasal  479  ayat  (1)
00736|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00737|Pidana,  maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00738|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00739|dakwaan alternatif kedua dan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
00740|Menimbang bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang pada
00741|pokok menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00742|melakukan tindak pidana melanggar Pasal 479 ayat (1) Undang-Undang Nomor
00743|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana dengan  amar
00744|tuntutan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (tujuh) tahun penjara di LPKA
00745|Banda  Aceh  dikurangi  waktu  selama  Anak  ditangkap  dan  berada  dalam
00746|tahanan;
00747|Menimbang bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas
00748|yang  mana  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  tuntutan  pidana  Penuntut
00749|Umum, sebatas pada telah terbuktinya Anak melakukan tindak pidana,  akan
00750|tetapi tidak sepakat dengan lamanya pidananya penjara yang harus dijatuhkan
00751|karena Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur tingkat kesalahan
00752|yang telah dilakukan dan tujuan Anak melakukan tindak pidana serta akibat dari
00753|tindak  pidana yang  di  derita oleh korban, sehingga  dengan memperhatikan
00754|rekomendasi  dari  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  oleh  Balai
00755|Pemasyarakatan (Bapas) maka Majelis Hakim memandang Putusan yang akan
00756|dijatuhkan  telah  memenuhi  rasa  keadilan  (gerechtigkeit) karena  telah
00757|didasarkan  pada  besar  kecilnya  kesalahan  dan  tujuan  tindak  pidana  yang
00758|dilakukan oleh Anak;
00759|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  Anak  yang  pada  pokoknya
00760|meminta  dijatuhi  hukuman  yang  seringan-ringannya  karena  Anak  menyesali
00761|perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka  akan Majelis
00762|Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pemidanaan dan hal
00763|yang memberatkan serta meringankan bagi Anak;
00764|                                                   Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bir
00765|
00766|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00767|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
00768|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
00769|bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan