01019|ini juga dibuktikan dengan pengulangan perbuatan sebanyak 2 (dua) kali pada
01020|kesempatan yang berbeda. Pengulangan ini menunjukkan keberlanjutan niat
01021|dan kesadaran Anak terhadap perbuatannya, serta upayanya yang disengaja
01022|untuk kembali mencapai tujuannya , dengan demikian sub unsur “ dengan
01023|sengaja” telah terpenuhi;
01024|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas dengan
01025|demikian unsur  kedua dalam rumusan pasal ini yaitu  “dengan sengaja
01026|
01027|membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ” telah terpenuhi  menurut
01028|hukum;
01029|Ad.3.    Perbuatan berlanjut;
01030|Menimbang, bahwa “perbuatan berlanjut” yang dirumuskan dalam Pasal
01031|126 Ayat (1) KUHP merupakan beberapa per buatan yang harus dianggap satu
01032|perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada
01033|hubungan yang sangat erat;
01034|Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut tersebut terjadi apabila:
01035|1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pe laksanaan dari suatu
01036|kehendak yang terlarang;
01037|2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
01038|3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;
01039|Menimbang, bahwa pada perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta
01040|bahwa Anak melakukan perbuata n persetubuhan yang sama terhadap Anak
01041|Korban sebanyak 2 ( dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 11
01042|September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah
01043|Anak Korban di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kedua
01044|pada h ari Senin, tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 00.10 WIB,
01045|bertempat di Kamar Nomor 14 Penginapan Putra Lamandau, Jalan Jendral A.
01046|Yani, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi
01047|Kalimantan Tengahdimana kedua perbuatan persetubuhan tersebut merupakan
01048|pelaksanaan dari satu kehendak atau maksud yang terlarang yang sama  dan
01049|kejahatan sejenis yaitu kehendak Anak untuk melakukan persetubuhan dengan
01050|Anak Korban. Kehendak tunggal ini telah ada sebelum perbuatan pertama
01051|dilakukan dan terus berlanjut, mewujud dalam dua tindakan yang terpisah. Lebih
01052|lanjut, berdasarkan fakta persidangan, kedua perbuatan tersebut terjadi dalam
01053|kurun waktu yang relatif berdekatan tenggang waktu antara perbuatan pertama
01054|dan kedua tidak terlalu lama sehingga masih dalam rangkaian pelaksanaan satu
01055|kehendak yang sama;
01056|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
01057|berkesimpulan terhadap unsur “ perbuatan berlanjut” telah terpenuhi  menurut
01058|hukum;
01059|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian -uraian unsur perbuatan dalam
01060|pasal tersebut diatas maka dengan ini terhadap rumusan unsur tindak pidana
01061|yang didakwakan terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum;
01062|Menimbang, bahwa dengan mengingat Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6
01063|ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
01064|
01065|maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan
01066|Anak yang ternyata merupakan tindak pidana tersebut dapat
01067|dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Anak karena Anak memiliki
01068|kesalahan ketika melakukan tindak pidana tersebut ataukah tidak;
01069|Menimbang, bahwa karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak
01070|menemukan hal -hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana,
01071|baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan  Majelis Hakim
01072|menilai bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang mampu
01073|bertanggung ja wab, sehingga harus dinyatakan bersalah melakukan tindak
01074|pidana;
01075|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)
01076|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
01077|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 ta hun
01078|2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun
01079|2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang -Undang sebagaimana telah
01080|disesuaikan dalam  Pasal 473 Ayat (4)  KUHP jo Pasal 126 ayat 1 KUHP
01081|telah terpenuhi dan Anak mampu bertanggung jawab maka Anak haruslah
01082|dinyatakan telah terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01083|tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya
01084|secara berlanjut ” sebagaimana didakwaka n dalam dakwaan alternatif kesatu
01085|Penuntut Umum;
01086|Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum yang menyatakan
01087|perbuatan tersebut sebagai dampak dari ketidakdewasaan usia ( victim of
01088|immaturity) dan didasari atas suka sama suka, Majelis Hakim berpendapat
01089|bahwa dalam perkara dengan korban anak, batasan mengenai "suka
01090|sama suka" tidak dapat dijadikan penghapus sifat melawan hukum dalam
01091|sebuah tindak pidana . Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam
01092|doktrin Statutory Rape , persetujuan dari seorang anak secara hukum
01093|adalah cacat ( legally void ) karena anak dianggap belum memiliki
01094|kapasitas untuk memberikan keputusan yang sah. Oleh karenanya,
01095|ketiadaan paksaan f isik tidak serta merta menghapuskan sifat melawan
01096|hukum dari perbuatan Anak yang telah melanggar integritas jasmani Anak
01097|Korban;
01098|Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak sependapat dengan
01099|penggunaan dalil "suka sama suka" sebagai dasar peniadaan sifa t melawan
01100|hukum tindak pidana, Majelis Hakim menaruh perhatian serius terhadap kondisi
01101|personal Anak sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum.
01102|
01103|Bahwa fakta Anak berasal dari keluarga yang tidak utuh ( broken home), harus
01104|bekerja mandiri sebagai bur uh kebun di usia dini, serta kurangnya pengawasan
01105|dari orang tua yang bekerja jauh, merupakan faktor sosiologis yang turut
01106|membentuk perilaku Anak. Hal ini menunjukkan bahwa Anak juga merupakan
01107|produk dari lingkungan yang kurang mendukung tumbuh kembangnya  secara
01108|ideal;
01109|Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut pula mengamati kejujuran Anak,
01110|upaya Anak untuk membujuk Anak Korban saat orang tua Anak
01111|Korban mencarinya dan  selama persidangan serta adanya upaya perdamaian
01112|yang telah diterima oleh keluarga Anak Korb an. Sikap kooperatif
01113|dan penyesalan Anak merupakan indikasi adanya keinginan untuk
01114|memperbaiki diri, yang dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak
01115|(SPPA), hal tersebut harus dipandang sebagai modal  penting dalam proses
01116|rehabilitasi;
01117|Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip ultimum remedium , pidana
01118|penjara bagi anak memang harus dijadikan upaya terakhir. Tujuan utama
01119|dari peradilan anak bukanlah pembalasan ( retributive), melainkan pemulihan
01120|(restorative) dan kepentingan terbaik bagi anak ( the best inte rest of the
01121|child). Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa penjatuhan
01122|sanksi hukum haruslah bersifat edukatif dan mampu memberikan ruang
01123|bagi Anak untuk menata masa depannya tanpa harus kehilangan hak -hak
01124|dasarnya;
01125|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
01126|akan memperti mbangkan sanksi yang paling tepat bagi Anak, yang tidak
01127|hanya memberikan efek jera namun juga menja min pengawasan
01128|dan pembinaan yang lebih baik daripada yang didapatkan Anak sebelumnya,
01129|guna memastikan Anak tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan
01130|datang;
01131|Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula permohonan
01132|dari Paman Anak selaku penda mping di persidangan yang menyatakan
01133|kesanggupannya untuk membina dan mengawasi Anak secara lebih intensif, di
01134|mana komitmen tersebut adalah hal yang  sangat penting mengingat latar
01135|belakang Anak yang kurang mendapatkan arahan akibat kondisi keluarga,
01136|sehingga adanya jaminan bimbingan dari pihak keluarga tersebut menjadi
01137|pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan sanksi yang paling tepat
01138|guna menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
01139|
01140|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang
01141|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Yang
01142|Berkonflik Dengan Hukum dapat dijatuhi pidana atau hanya dapat dikenai
01143|tindakan apabila Anak belum berusia 14 (empat belas) tahun;
01144|Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam identitas
01145|dakwaan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak, lahir di
01146|XXXX, XXXX, sehingga Anak sudah berumur usia 18 (delapan belas) tahun,
01147|sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak dapat dijatuhi
01148|pidana;
01149|Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 Undang -Undang Nomor 11 tahun
01150|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pokok bagi Anak terdiri
01151|atas pidana peringatan, pidana  dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan
01152|dalam lembaga dan penjara;
01153|Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk
01154|dijatuhkan/dikenakan kepada Anak  serta merujuk pada ketentuan Pasal 60
01155|ayat (3) Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ma jelis Hakim
01156|wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
01157|Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;
01158|Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar Laporan Hasil
01159|Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas Lit/SPN/16/IX/ 2025, tanggal
01160|29 September 2025  yang pada pokoknya memberi rekomendasi agar dalam
01161|persidangan klien Anak dijatuhi pidana berupa “Pidana Penjara” sesuai Undang-
01162|undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf e , Majelis Hakim
01163|mempertimbangkan sebagai berikut;
01164|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak, Majelis
01165|Hakim tidak lagi berpijak pada nalar pembalasan ( lex stali onis), melainkan
01166|berpedoman pada paradigma hukum pidana nasional yang baru sebagaimana
01167|diamanatkan dalam KUHP Nasional, yang mengedepankan keadilan restoratif,
01168|rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial;
01169|Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 54 ayat (1) yang memberikan
01170|pedoman bahwa pemidanaan wajib memperhatikan faktor -faktor seperti bentuk
01171|kesalahan, motif, sikap batin, serta pengaruh pidana terhadap masa depan
01172|pelaku dan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP N asional yang secara eksplisit
01173|memberikan mandat bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan
01174|jika terdakwa adalah Anak,  Majelis Hakim meyakini bahwa pidana penjara
01175|sedapat mungkin tidak dijatuhkan kepada Anak. Pidana penjara sebagai jalan
01176|
01177|terakhir yang hanya boleh ditempuh apabila seluruh pintu pembinaan tidak
01178|dimungkinkan;
01179|Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin yang diajarkan dalam
01180|berbagai pelatihan tentang sistem peradilan pidana anak , Anak bukanlah
01181|seorang pelaku murni, melainkan sosok yang peri lakunya sangat dipengaruhi
01182|oleh konvergensi berbagai faktor eksternal yang tidak menguntungkan,
01183|dalam perkara ini, mulai dari rapuhnya struktur keluarga akibat kondisi broken
01184|home, minimnya pengawasan orang dewasa, tuntutan ekonomi, hingga paparan
01185|pada pe rgaulan yang tidak terkendali . F aktor-faktor sosiologis ini secara
01186|akumulatif telah mendistorsi perkembangan moral dan pengambilan keputusan
01187|Anak;
01188|Menimbang, bahwa memang benar tindak pidana yang dilakuk an Anak
01189|merupakan perbuatan serius yang melanggar norma perlindungan Anak Korban
01190|yang digariskan pembentuk undang -undang, namun dalam persidangan
01191|Majelis Hakim melihat secara komprehensif dari berbagai aspek terhadap
01192|Anak dan Anak Korban , di mana keduanya telah menunjukkan penyesalan
01193|yang mendalam, bersikap jujur, dan telah ada perdamaian dengan keluarga
01194|Anak Korban yang mencerminkan terwujudnya keadilan restoratif;
01195|Menimbang, bahwa penempatan Anak di dalam lembaga pembinaan
01196|khusus anak  dan mengingat apa bila melewati usia 18 (tahun) Anak harus
01197|menjalani sisa masa pidananya di lembaga permasyarakatan, meskipun bersifat
01198|pembinaan, acapkali menutup akses  Anak terhadap lingkungan sosial yang
01199|sehat di masa depan. Stigma negatif sebagai "mantan narapidana" di u sia yang
01200|muda akan menjadi beban psikologis yang berat, yang justru berpotensi
01201|mendorong Anak untuk masuk kembali ke dalam lingkaran kriminalitas akibat
01202|penolakan dari masyarakat;
01203|Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP
01204|Nasional yang m engutamakan pemulihan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
01205|untuk menghindarkan Anak dari stigma penjara adalah langkah preventif untuk
01206|menyelamatkan masa depan Anak. Mengingat Anak saat ini bekerja sebagai
01207|buruh panen kelapa sawit untuk menopang hidupnya secar a mandiri, maka
01208|pemberian sanksi yang bersifat pembinaan di luar pidana penjara akan lebih
01209|menjamin keberlanjutan fungsi sosial Anak;
01210|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis
01211|Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest
01212|of the child ) serta keadilan bagi Anak Korban akan lebih terwujud apabila
01213|Anak diberikan kesempatan untuk dibina dan dibimbing dalam suatu lembaga;
01214|
01215|Menimbang, bahwa selain daripada adanya komitmen dari pihak Paman
01216|selaku keluarga  untuk membimbing Anak dikemudian hari , Majelis Hakim
01217|berpendapat bahwa tujuan hukum untuk merehabilitasi Anak akan jauh lebih
01218|efektif dicapai melalui pemberian sanksi pidana pokok yaitu pembinaan dalam
01219|lembaga berupa kewaj iban mengikuti program pembinaan yang
01220|diselenggarakan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial . Hal ini
01221|dipandang lebih memenuhi rasa keadilan  dan kepentingan terbaik bagi
01222|Anak, maupun bagi masa depan Anak itu sendiri, sehingga dengan
01223|pertimbangan terse but Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi
01224|pidana penjara sebagaimana diusulkan Pembimbing Kemasyarakatan dan
01225|Penuntut Umum;
01226|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terkait
01227|pelaksanaan pemidanaan penjara yang dijatuhkan serta memperh atikan kondisi
01228|ketersediaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial , maka Majelis
01229|Hakim dengan memperhatikan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
01230|Nomor 298/HUK/2025 tentang Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan
01231|Sosial dan Rumah Perlindungan Sos ial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial
01232|Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memilih untuk menempatkan agar
01233|Anak dibina dalam Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita, Jalan Rajawali
01234|Nomor 10 Palangka Raya;
01235|Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat tuntutan selain menuntut
01236|agar Anak dijatuhi pidana penjara, Penuntut Umum juga menuntut agar Anak
01237|dijatuhi pidana pokok berupa pelatihan kerja sebagai pengganti denda
01238|oleh karena dalam Pasal yang didakwakan mengand ung ancaman
01239|pidana penjara dan denda secara kumulatif  alternatif. Bahwa s ebagaimana
01240|diuraikan dalam pertimbangan tentang uraian pasal yang didakwakan
01241|sebelumnya, yang mana  ancaman minimum  pidana penjara  pada Pasal 473
01242|ayat (4) menjadi dihapuskan dan ancam an pidana penjara dan
01243|denda diancamkan secara kumulatif alternatif , mengingat bahwa pidana yang
01244|dipilih oleh Majelis Hakim adalah pidana pembinaan dalam lembaga, maka
01245|Majelis Hakim berpendapat bahwa  penjatuhan pidana pelatihan kerja yang
01246|dijatuhkan secara kumulatif tidak lah efektif sebab pelatihan kerja
01247|semestinya merupakan salah satu komponen pembinaan yang menjadi bagian
01248|tidak terpisahkan pada program pembinaan dalam lembaga, oleh karenanya
01249|Majelis Hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana pelatihan kerja
01250|sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;
01251|
01252|Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta -fakta yang terungkap di
01253|persidangan dan dengan melihat kondisi Anak, Majelis Hakim berpendapat
01254|lamanya pidana pembinaan dalam lembaga yang diberikan sudah tepat dan adil
01255|sebagaimana amar putusan dibawah ini;
01256|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak tidak dilakukan
01257|penangkapan dan penahanan dan menurut Majelis Hakim tidak ada alasan
01258|untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01259|Menimbang, bahwa oleh karena  Majelis Hakim diatas telah
01260|mempertimbangkan penempatan Anak dalam menjalani masa pemidanaannya,
01261|maka perlu memerintahkan Anak untuk menjalani masa pidananya
01262|berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh
01263|Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita, Jalan Rajawali Nomor 10 Palangka
01264|Raya;
01265|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01266|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01267|- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Type: RX -K135cc, Jenis:
01268|Sepeda Motor Solo, dengan Nomor Rangka: MH33KA0144K682548, Nomor
01269|Mesin: 3KA-656470, Warna: Biru Hitam, Tanpa Nomor Polisi;
01270|- 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor: 17145806.H, Merk: Yamaha, Type:
01271|RX-K135cc, Jenis: Sepeda Motor Solo, dengan Nomor Rangka:
01272|MH33KA0144K682548, Nomor Mesin: 3KA -656470, Warna: Biru Hitam,
01273|Nomor Polisi: B 6290 NBB;
01274|Merupakan barang bukti yang telah diperiksa terbukti merupakan milik dari
01275|Saksi Andri  yang dipinjam Anak untuk menemui Anak Korban
01276|tanpa sepengetahuannya dan bukan merupakan barang yang dilarang,
01277|maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Andri bin Mustopa;
01278|- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y28 dengan nomor Imei1:
01279|869281072404516, Imei2: 869281072404508 warna merah muda;
01280|Merupakan barang bukti yang disita dari Anak  yang berhubungan langsung
01281|dengan perbuatan aktif tindak pidana yang dilakukan  dan memiliki nila i
01282|ekonomis, oleh karena nya beralasan agar terhadap barang bukti tersebut
01283|dirampas untuk negara;
01284|- 1 (satu) unit handphone merek REALME dengan imei 1: 861936075614415,
01285|imei 2: 861936075614407, warna Biru;
01286|Merupakan barang bukti yang disita dari Anak Korban, maka sudah sepatutnya
01287|dikembalikan kepada Anak Korban;
01288|
01289|- 1 (satu) helai hoodie lengan panjang warna Hitam;
01290|- 1 (satu) helai baju rajut warna krem coklat lengan panjang;
01291|- 1 (satu) helai celana scuba warna hitam;
01292|- 1 (satu) helai BH warna merah muda;
01293|- 1 (satu) helai celana dalam warna maroon;
01294|- 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot 4 GB;
01295|Merupakan barang  bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana
01296|yang dilakukan, dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma  pada Anak
01297|Korban, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
01298|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01299|perlu dipertimban gkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01300|meringankan Anak;
01301|Keadaan yang memberatkan:
01302|- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
01303|Keadaan yang meringankan:
01304|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
01305|mengulanginya lagi;
01306|- Orang tua Anak Korban dan Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
01307|- Anak belum pernah dihukum;
01308|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  dan Anak tidak
01309|memohon tentang pembebasan pemb ebanan biaya perkara  maka haruslah
01310|dibebani pula terhadap Anak untuk membayar biaya perkara;
01311|Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang -undang Republik Indonesia
01312|Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
01313|Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 t entang Perubahan Kedua Atas Undang -
01314|Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang -
01315|Undang sebagaimana telah disesuaikan dalam  Pasal 473 Ayat (4)  KUHP jo
01316|Pasal 126 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01317|Peradilan Pidana Anak dan Undang -Undang Nomor  20 Tahun 2025 tentang
01318|Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana  serta peraturan perundang -
01319|undangan lain yang bersangkutan;
01320|
01321|M E N G A D I L I :
01322|1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01323|tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya
01324|secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01325|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana
01326|pembinaan dalam lembaga berupa kewajiban mengikuti program
01327|
01328|pembinaan yang diselenggarakan oleh  Lembaga Penyelenggara
01329|Kesejahteraan Sosial pada Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita di
01330|Palangkaraya Kalimantan Tengah selama 24 (dua puluh empat) bulan;
01331|3. Menetapkan barang bukti berupa:
01332|- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk: Yamaha, Type: RX -K135cc,