01419|pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun
01420|dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp
01421|1.000.000.000,00.” (Pasal 3 UU Nomor 31 T ahun 1999 jo UU Nomor 20 T ahun
01422|2001).
01423|- Penjeratan Utang “Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang
01424|dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya
01425|atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau
01426|jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.” (Pasal 1 angka 12 Undang-
01427|Undang Nomor 21 tahun 2007).
01428|- Memberi  Bayaran/Manfaat  menurut  bahasa,  memberi  bayaran/manfaat
01429|adalah menyerahkan sejumlah uang atau memberikan manfaat benda kepada
01430|orang lain dengan suatu ganti pembayaran
01431|3) Elemen Tujuan, mengeksploitasi orang tersebut baik di wilayah negara RI maupun
01432|di luar wilayah negara RI maupun yang mengakibatkan orang tereksploitasi.
01433|Bahwa  dalam  pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup
01434|dipenuhi satu unsur dari masing-masing elemen.
01435|Bahwa tindak pidana perdagangan orang itu sendiri adalah setiap tindakan atau
01436|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan
01437|dalam  UU  No.  21  T ahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01438|Perdagangan Orang.
01439|Menimnbang bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dijelaskan juga di
01440|dalam UU No. 21 T ahun 2007 yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01441|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran, kerja atau pelayanan
01442|paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01443|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01444|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01445|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01446|mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immaterial.
01447|Menimbang bahwa makna eksploitasi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1
01448|UU No. 21 T ahun 2007 mengandung 2 makna yaitu delik materil dan delik formil.
01449|Delik  formil  nya  adalah  untuk  tujuan  eksploitasi,  maka  meskipun  belum
01450|mengakibatkan seseorang tereksploitasi manakala sudah terpenuhi unsur-unsur nya
01451|maka masuk kategori tindak pidana perdagangan orang. T etapi juga berlaku delik
01452|materil  manakala  sudah  mengakibatkan  seseorang  tereksploitasi.  Jadi  yang
01453|Hal. 27 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01454|
01455|terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 T ahun 2007 ada 2 makna substantif,
01456|ada delik formil dan delik materil;
01457|Menimbang bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan membawa adalah
01458|:
01459|1. memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari
01460|2. mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan;
01461|3. mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin;
01462|4. mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan;
01463|5. menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya);
01464|6. satu tempat ke tempat lain;
01465|Menimbang bahwa dalam konteks Undang-Undang TPPO, di luar wilayah
01466|Republik  Indonesia"  merujuk  pada  wilayah  negara  lain,  di  mana  tindakan
01467|perdagangan  orang  (rekrutmen,  pengangkutan,  pengiriman,  atau  penerimaan
01468|seseorang) yang melibatkan warga negara Indonesia atau terjadi dengan tujuan
01469|akhirnya ke luar negeri, atau sebaliknya, terjadi di luar Indonesia namun korbannya
01470|adalah Warga Negara Indonesia;
01471|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungan
01472|dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan
01473|keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan,
01474|diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini berawal pada tanggal 23 Oktober
01475|2024, Saksi Saksi I mendapatkan pengaduan dari Saksi III yang menerangkan jika
01476|anaknya yang bernama Korban II   dan seorang warga lainnya yang bernama Saksi
01477|Korban I   telah berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan ke Arab
01478|Saudi, kemudian Saksi III meminta bantuan agar Korban II   dan Saksi  Korban I
01479|dapat di pulangkan ke Indonesia, selanjutnya Saksi Saksi I melakukan pengecekan
01480|terhadap nama Korban II   dan Saksi Korban I   namun nama Korban II   dan Saksi
01481|Korban I   tidak ada dalam data Pekerja Migran Indonesia;
01482|Menimbang  bahwa  prosedur  pemberangkatan  calon  Pekerja  Migran
01483|Indonesia keluar negeri awalnya Calon Pekerja Migran Indonesia harus menyiapkan
01484|dokumen berupa Kartu T anda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, Akta
01485|Kelahiran, Surat Ijin dari Suami/Orang Tua yang diketahui/ditandatangani oleh pihak
01486|desa setempat dan setelah itu permohonan dari Perusahaan Penempatan Pekerja
01487|Migran Indonesia (P3MI) dibawa ke Disdukcapil untuk diverifikasi terkait dokumen-
01488|dokumen  tersebut  dan  setelah  lolos  hasil  verifikasi  dari  Disdukcapil  kemudian
01489|Disdukcapil mengeluarkan Surat Validasi Kependudukan lalu setelah itu dokumen-
01490|dokumen tersebut dibawa ke Disnakertrans dan setelah dinyatakan lengkap lalu
01491|Hal. 28 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01492|
01493|Disnakertans mengeluarkan Berita Acara Rekom ID dan Rekom  Password dan
01494|selanjutnya dibawa ke Imigrasi untuk dibuatkan Paspor;
01495|Menimbang bahwa Korban II   dan Saksi Korban I   tidak pernah melakukan
01496|prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga keberangkatan Korban II
01497|dan Saksi Korban I   tersebut unprosedural/illegal dan menurut laporan Saksi III jika
01498|Korban II   dan Saksi Korban I   diberangkatkan oleh T erdakwa sebagai sponsor;
01499|Menimbang bahwa yang dinamakan sponsor atau Pekerja Lapangan adalah
01500|perantara yang merekrut calon T enaga Kerja Indonesia untuk bekerja diluar negeri
01501|dan  sponsor  atau  Pekerja  Lapangan  bisa  bekerja  sebagai  individu/perorangan
01502|maupun bagian daripada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01503|dan Pekerja Lapangan harus memiliki surat tugas dari Perusahaan Penempatan
01504|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan sponsor tersebut harus mengikuti Bimbingan
01505|T eknis dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan T enaga Kerja Indonesia
01506|(BNP2TKI) dan mempunyai ID Card dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01507|Indonesia (P3MI);
01508|Menimbang  bahwa Peraturan Menteri T enaga Kerja (Permenaker) Nomor
01509|291 T ahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan
01510|Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu
01511|Kanal dan Permenaker Nomor 260 T ahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan
01512|Penempatan  T enaga  Kerja  Indonesia  pada  pengguna  perseorangan  di  negara
01513|kawasan Timur T engah melarang Pekerja Migran Indonesia untuk menjadi Pekerja
01514|Migran di Arab Saudi;
01515|Menimbang bahwa bermula ketika bulan Januari 2024, T erdakwa bertemu
01516|dengan  Saksi  Korban  I    Sumiati    dan  menyampaikan  jika  Saksi  Korban  I
01517|mempunyai  keinginan  untuk  bekerja  diluar  negeri  dan  saat  itu  T erdakwa
01518|mengarahkan agar Saksi Korban I   bekerja di Arab Saudi dan T erdakwa juga
01519|menjanjiikan kepada Saksi Korban I   akan langsung mendapatkan majikan jika
01520|berkerja di Arab Saudi lalu Saksi Korban I   menyepakatinya kemudian T erdakwa
01521|meminta persayaratan berupa fotocopy Kartu T anda Penduduk (KTP) dan fotocopy
01522|Kartu Keluarga (KK) tanpa dilengkapi oleh dokumen lainnya sebagai persayaratan
01523|untuk bekerja diluar negeri dan selain itu T erdakwa juga menawarkan kepada Korban
01524|II   untuk bekerja di luar negeri dan menjanjikan juga apabila Korban II   mau
01525|berangkat maka akan langsung mendapatkan majikan. Selanjutnya T erdakwa pun
01526|meminta persyaratan kepada Korban II   berupa  fotocopy Kartu T anda Penduduk
01527|(KTP) dan  fotocopy Kartu Keluarga (KK) tanpa dilengkapi oleh dokumen lainnya
01528|sebagai  persayaratan  untuk  bekerja  diluar  negeri  lalu  selanjutnya  sekira  bulan
01529|Februari 2024 terdakwa mengantar Saksi Korban I   untuk melakukan pembuatan
01530|Hal. 29 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01531|
01532|paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dan sekalian untuk melakukan medical check
01533|up di Klinik Zam-Zam daerah Jakarta dan T erdakwa juga yang mengantar Korban II
01534|untuk  melakukan  medical  check  up di  salah  satu  klinik  di  daerah  Cilamaya,
01535|Kabupaten Karawang dan kemudian T erdakwa pun membawa Korban II   ke Kantor
01536|Imigrasi  Bogor  untuk  melakukan  pembuatan  paspor,  kemudian  T erdakwa
01537|menyalurkan Korban II   dan Saksi Korban I   melalui Sdr. Abdulah untuk bisa bekerja
01538|di Arab Saudi, T erdakwa hanya menyerahkan persayaratan Saksi Korban I   dan
01539|Korban II   berupa Kartu T anda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Surat
01540|Kesehatan dan Paspor kepada Sdr. Abdullah lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni
01541|2024 sekitar pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) T erdakwa menyerahkan
01542|Korban II   dan Saksi Korban I   kepada Sdr. Abdulah untuk membawanya keluar
01543|wilayah  Indonesia  yakni  ke Arab Saudi  melalui Bandara  Soekarno Hatta  untuk
01544|dipekerjakan  di Arab  Saudi  tanpa  adanya perjanjian  kerja  yang  sesuai  dengan
01545|ketentuan perundang-undangan dan sesampainya di Arab Saudi pada hari Minggu
01546|tanggal 16 Juni 2025 Saksi Korban I   dan Korban II   ditempatkan di Penampungan
01547|Sarikah Arko di Riyadh. Adapun Korban II   sama sekali tidak dipekerjakan seperti
01548|yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya malahan Korban II   dipindahkan ke
01549|Penampungan  Sarikah  Arko  di  Damam  sedangkan  Saksi  Korban  I    hanya
01550|dipekerjakan selama 1 (satu) bulan sebagai asisten rumah tangga dan mendapatkan
01551|gaji sebesar 700 Riyal untuk 1 (satu) bulan dan Korban II   maupun Saksi Korban I
01552|selama di Penampungan Sarikah Arko Riyadh tidak diperbolehkan untuk keluar dari
01553|penampungan;
01554|Menimbang bahwa maksud dan tujuan T erdakwa membawa Korban II   dan
01555|Saksi Korban I   keluar wilayah Republik Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi
01556|adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan  dimana  T erdakwa  telah  mendapatkan
01557|keuntungan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Abdullah dan
01558|T erdakwa bersama dengan Sdr. Abdulah menempatkan Korban II   dan Saksi Korban
01559|I   untuk bekerja diluar negeri tanpa kelengkapan administrasi;
01560|Menimbang bahwa T erdakwa tidak bekerja di Perusahaan yang bergerak di
01561|bidang penyaluran tenaga kerja dan T erdakwa tidak pernah melakukan Bimbingan
01562|T eknis sebagai pekerja lapangan terkait dengan perekrutan calon tenaga kerja dan
01563|T erdakwa juga tidak pernah memberikan pelatihan keterampilan kepada para calon
01564|pekerja migran termasuk terhadap Korban II   dan Saksi Korban I  , T erdakwa juga
01565|tidak pernah mengurus kepulangan Korban II   dan Saksi Korban I   untuk kembali ke
01566|Indonesia;
01567|Menimbang bahwa Saksi Korban I   pulang ke Indonesia pada tanggal 27
01568|Desember 2024 dan Korban II   pulang ke Indonesia pada tanggal 23 Februari 2025;
01569|Hal. 30 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01570|
01571|Menimbang bahwa terkait dengan pelaku di dalam negeri yang berperan
01572|dalam proses, dan cara sementara eksploitasi terjadi di negara tujuan maka pelaku di
01573|dalam negeri tersebut dapat dipidana tindak pidana perdagangan orang karena
01574|dalam konteks tindak pidana perdagangan orang maka harus berpatokan pada
01575|korban,  apakah  korban  telah  mengalami  proses,  cara  dan  tujuan  atau  rentan
01576|terhadap eksploitasi. Ada pelaku yang didalam negeri hanya berperan dalam proses
01577|dan cara maka dapat dipidana tindak pidana perdagangan orang sepanjang dapat
01578|dibuktikan di luar negeri korban tereksploitasi dilihat dari tidak adanya visa kerja, tidak
01579|ada penampungan, terlunta-lunta, tidak ada pekerjaan yang jelas, atau di luar negeri
01580|tidak menerima gaji yang sesuai, mengalami penyekapan maka hal tersebut dapat
01581|dikatakan korban telah mengalami eksploitasi.
01582|Menimbang bahwa unsur membawa Warga Negara Indonesia dalam pasal 4
01583|tidak selalu diartikan pelaku ikut serta bersama dengan korban, tafsirnya adalah
01584|korban  diberangkatkan  oleh  pelaku  ke  luar  negeri, pelaku  sebagai  orang  yang
01585|memberangkatkan ikut atau tidak adalah tidak penting, dan persetujuan korban untuk
01586|diberangkatkan  ke  luar  negeri  tidak  menghilangkan  penuntutan  tindak  pidana
01587|perdagangan orang sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU TPPO dan cara supaya
01588|korban untuk mau dibawa misalnya dengan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
01589|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga
01590|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut
01591|sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO.
01592|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dengan
01593|adanya perbuatan-perbuatan T erdakwa yang bekerjasama dengan Sdr. Abdullah
01594|yang telah mengirimkan Korban II   dan Saksi Korban I   untuk bekerja di Arab Saudi
01595|sebagai pembantu rumah tangga sekalipun atas persetujuan dan keinginan Korban II
01596|dan Saksi Korban I   tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang
01597|dilakukan oleh T erdakwa selain itu dari keterangan saksi-saksi makin memperjelas
01598|bahwa perbuatan T erdakwa yang telah mengirimkan Korban II   dan Saksi Korban I
01599|ke luar negeri untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa disertai pelatihan
01600|kerja  dan  bekerja  ke  negara-negara  yang  berdasarkan  Keputusan  Menteri
01601|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian
01602|dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di
01603|kawasan negara-negara Timur T engah pada sektor perumahan termasuk Asisten
01604|Rumah T angga sehingga pengiriman tenaga kerja Indonesia ke daerah Arab Saudi
01605|termasuk dilarang dan Kepmenaker tersebut belum dicabut sampai saat ini sehingga
01606|Korban II   dan Saksi Korban I   yang telah dikirim oleh T erdakwa rentan mengalami
01607|eksploitasi;
01608|Hal. 31 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01609|
01610|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang
01611|Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
01612|Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
01613|telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01614|Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta
01615|Melakukan Perbuatan;
01616|Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan
01617|kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk
01618|mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh
01619|lakukan  (doenplegen) dan  sebagai  orang  yang  turut  melakukan  (medepleger).
01620|Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur
01621|Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para T erdakwa, Majelis akan
01622|menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (dader /
01623|pleger),  orang  yang  menyuruh  lakukan  (doen  plegen),  dan  orang  yang  turut
01624|melakukan (medeplegen). Pelaku ( dader/pleger), adalah orang yang melakukan
01625|tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan
01626|atau  suatu  ketidaksengajaan  seperti  yang  disyaratkan  Undang-undang  telah
01627|menimbulkan  suatu  akibat  yang  tidak  dikehendaki  undang-undang  atau  telah
01628|melakukan tindakan yang terlarang. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang
01629|diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan;
01630|Menimbang,  bahwa  pengertian  orang  yang  menyuruh  lakukan  (doen
01631|plegen), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga
01632|dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (doen plegen)
01633|dan orang yang disuruh melakukan  (pleger). Adapun pengertian orang yang turut
01634|melakukan (medeplegen) adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu
01635|tindak  pidana  yang  mana  unsur-unsur  tindak  pidana  itu  telah  terpenuhi  secara
01636|sempurna;
01637|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  berdasarkan  fakta  hukum  di
01638|persidangan diketahui jika T erdakwa menyalurkan Korban II   dan Saksi Korban I
01639|melalui  Sdr.  Abdulah  untuk  bisa  bekerja  di  Arab  Saudi  dan  T erdakwa  hanya
01640|menyerahkan persayaratan Saksi Korban I   dan Korban II   berupa Kartu T anda
01641|Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Surat Kesehatan dan Paspor kepada Sdr.
01642|Abdullah lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Waktu
01643|Indonesia Barat (WIB) T erdakwa menyerahkan Korban II   dan Saksi Korban I
01644|kepada Sdr. Abdulah untuk membawanya keluar wilayah Indonesia yakni ke Arab
01645|Saudi melalui Bandara Soekarno Hatta untuk dipekerjakan di Arab Saudi tanpa
01646|adanya perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
01647|Hal. 32 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01648|
01649|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Orang
01650|Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan
01651|telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01652|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 4 Undang-Undang
01653|Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01654|Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01655|telah terpenuhi, maka T erdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
01656|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
01657|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01658|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik
01659|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  T erdakwa  mampu
01660|bertanggung jawab, maka T erdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01661|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
01662|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01663|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01664|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
01665|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
01666|berada dalam tahanan;
01667|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01668|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01669|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dokumen asli berupa
01670|IDN Paspor No. E6956837 an. Korban I, 1 (satu) lembar dokumen asli berupa tiket
01671|kepulangan pesawat Oman Air tujuan Damam menuju Muscat WY 0696 T anggal 26
01672|Desember an. Korban I, 1 (satu) lembar dokumen asli tiket kepulangan pesawat
01673|Oman Air tujuan Muscat menuju Jakarta WY 0849 T anggal 27 Desember an.Korban I,
01674|yang telah disita dari Saksi Korban I   maka dikembalikan kepada Saksi Korban I  ;
01675|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dokumen asli berupa
01676|IDN Paspor No. E7075101 an. Korban II, 1 (satu) lembar dokumen asli berupa tiket
01677|kepulangan pesawat Oman Air tujuan Damam menuju Muscat WY 0696 T anggal 25
01678|Pebruari  an.  Korban  II/Korban  II  MS  dan  1  (satu)  lembar  dokumen  asli  tiket
01679|kepulangan pesawat Oman Air tujuan Muscat menuju Jakarta WY 0849 T anggal 26
01680|Pebruari  an.Korban  II/Korban II  MS, yang telah disita dari Korban  II   maka
01681|dikembalikan kepada Korban II  ;
01682|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
01683|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
01684|meringankan T erdakwa;