00975|berusia empat belas tahun ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada 
00976|selaput dara di arah jam dua, sembilan, sebelas, dan dua belas, dan robekan 
00977|lama sampai dasar pada selaput dara di arah jam empat dan enam akibat 
00978|kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama; 
00979|
00980|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, 
00981|meskipun dari pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa anak korban juga 
00982|mau melakukan hubungan seksual dengan laki -laki yang ditawarkan oleh 
00983|Terdakwa karena anak korban yang awalnya meminta untuk dicarikan 
00984|pelanggan dikarenakan anak korban membutuhkan uang , namun tidak 
00985|mengesampingkan fakta bahwa Terdakwa lah yang menerima pesanan 
00986|pelanggan laki-laki dan kemudian menawarkan anak korban terhadap laki -laki 
00987|tersebut, yang mana atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan 
00988|keuntungan yaitu berupa komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu 
00989|rupiah) dan juga mendapatkan uang sewa kamar dari pelanggan laki -laki yang 
00990|memesan kepada Terdakwa atas kamar yang digunakan oleh anak korban 
00991|untuk melayani tamu laki -laki, sehingga dalam hal ini Terdakwa mendapatkan 
00992|keuntungan secara materiil atas hal tersebut, dengan demikian perbuatan 
00993|Terdakwa termasuk dalam perbuatan melakukan eksploitasi secara ekonomi 
00994|dan seksual; 
00995|Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-
00996|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 
00997|diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua 
00998|dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 , yang dimaksud dengan anak 
00999|adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
01000|anak yang masih dalam kandungan; 
01001|Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Ia 
01002|mengetahui anak korban masih bersekolah di tingkat Sekolah Menengah 
01003|Pertama/SMP dan berdasarkan  Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
01004|XXX27/CLT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
01005|Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 13 Desember 2010 yang 
01006|menerangkan bahwa Anak korban  lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 5 
01007|Februari 2010 anak kesatu dari suami dan isteri , dengan demikian, pada saat 
01008|terjadi perbuatan tersebut usia Anak Korban masih 1 4 (empat belas) tahun, 
01009|belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dikategorikan anak; 
01010|Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melakukan eksploitasi 
01011|secara ekonomi dan seksual terhadap anak telah terpenuhi; 
01012|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 88 Jo pasal 
01013|76I Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU 
01014|No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  telah terpenuhi, maka 
01015|Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 
01016|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; 
01017|
01018|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
01019|menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 
01020|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/  atau alasan pemaaf, serta 
01021|Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa  harus dinyatakan 
01022|bersalah dan dijatuhi pidana; 
01023|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti 
01024|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi 
01025|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana 
01026|denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan; 
01027|Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal yang dijatuhkan 
01028|terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan 
01029|Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) 
01030|Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
01031|Pidana Perdagangan Orang  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 
01032|alternatif pertama dengan pertimbangan sebagai berikut; 
01033|Menimbang, bahwa  berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan 
01034|diketahui bahwa seorang perempuan bernama Anak korban  yang menjadi  
01035|korban dalam perkara a quo masih berusia 14 (empat belas) tahun saat tindak 
01036|pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, yang mana berarti korban masih 
01037|termasuk dalam kategori anak saat tindak pidana tersebut terjadi, yang dalam 
01038|hal ini kejahatan yang dilakukan terhadap anak (anak sebagai korban) telah 
01039|diatur dalam undang -undang tersendiri  yaitu Undang-Undang Nomor 23 
01040|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang -Undang 
01041|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 
01042|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang -Undang Nomor 17 tahun 
01043|2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang 
01044|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 
01045|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang -Undang, yang 
01046|mana salah satu tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ialah 
01047|untuk melindungi anak yang kedudukannya sebagai generasi penerus bangsa 
01048|memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan wajib mendapatkan 
01049|perlindungan dari negara , sehingga dengan demikian berdasarkan 
01050|pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim 
01051|berpendapat bahwa Pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa 
01052|ialah Pasal 88 Jo Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
01053|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
01054|
01055|Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang seluruh 
01056|unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; 
01057|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada 
01058|pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah 
01059|menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, maka terhadap 
01060|lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim 
01061|berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa harus juga 
01062|dilihat sebagai langkah yang komprehensif untuk mengantisipasi kejahatan 
01063|yang sama di kemudian hari baik untuk diri Terdakwa sendiri maupun 
01064|masyarakat pada umumnya , oleh karena itu Majelis Hakim memandang 
01065|bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana 
01066|yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini telah setimpal dengan 
01067|perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang mencerminkan rasa 
01068|keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat; 
01069|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata -mata bukan 
01070|merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak 
01071|nyaman terhadap pelaku  melainkan  bertujuan  untuk  mendidik  dan  
01072|membina   agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga 
01073|diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. 
01074|Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan 
01075|sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan 
01076|kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik; 
01077|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71D ayat (1) UU RI Nomor 35 
01078|Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 
01079|tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa terhadap anak yang dieksploitasi 
01080|secara ekonomi dan/atau seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa 
01081|hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, terhadap 
01082|hal tersebut Majelis Hakim di dalam persidangan telah menyampaikan hak 
01083|restitusi yang dimiliki oleh anak korban kepada anak korban dan juga kepada 
01084|Keluarga anak korban, namun oleh karena sampai dengan tuntutan dibacakan 
01085|baik anak korban maupun keluarga anak korban tidak mengajukan 
01086|permohonan restitusi maka dengan demikian dalam perkara a quo Majelis 
01087|Hakim tidak dapat mempertimbangkan ataupun menetapkan besaran restitusi 
01088|terhadap anak korban maupun keluarganya; 
01089|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah 
01090|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan 
01091|
01092|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruh nya dari pidana yang 
01093|dijatuhkan;  
01094|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan 
01095|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar 
01096|Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
01097|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di 
01098|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01099| Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk 
01100|Xiomi dengan slikon bergambar boneka berwarna pink  yang telah 
01101|dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan 
01102|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan  serta mempunyai nilai ekonomis , 
01103|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; 
01104|            Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 5 (lima) lembar uang 
01105|pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)  yang merupakan hasil dari  
01106|kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar 
01107|barang bukti tersebut dirampas untuk negara;  
01108|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas berwarna silver 
01109|dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan motif kucing yang telah 
01110|disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa 
01111|Menimbang, bahwa untuk me njatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, 
01112|maka perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan  yang memberatkan dan 
01113|yang meringankan Terdakwa; 
01114|Keadaan  yang  memberatkan: 
01115|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha 
01116|pemberantasan praktik prostitusi  
01117|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 
01118|rangka memberikan perlindungan terhadap anak; 
01119|Keadaan yang meringankan: 
01120|- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi 
01121|perbuatannya; 
01122|- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan 
01123|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka 
01124|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;  
01125|Mengingat, Pasal 88 Jo pasal 76I Undang–Undang RI Nomor 35 tahun 
01126|2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
01127|Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
01128|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
01129|
01130|MENGADILI: 
01131|1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan 
01132|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan eksploitasi 
01133|secara ekonomi dan seksual terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan 
01134|alternatif kedua; 
01135|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
01136|penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah 
01137|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana 
01138|denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 
01139|(tiga) bulan; 
01140|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
01141|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01142|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
01143|5. Menetapkan barang bukti berupa: 
01144|- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi dengan slikon bergambar boneka 
01145|berwarna pink; 
01146|- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 
01147|Dirampas untuk negara; 
01148|- 1 (satu) tas berwarna silver; 
01149|- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan motif kucing; 
01150|Dikembalikan kepada Terdakwa; 
01151|6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 
01152|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 
01153|
01154|Kamis
01155|
01156|13
01157|
01158|2025
01159|
01160|Negeri Kuala Tungkal, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 , oleh, Ira 
01161|Octapiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yeni Chrustine Debora, S.H., dan Dewi 
01162|Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam 
01163|
01164|Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri 
01165|Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta 
01166|
01167|Hakim Anggota, Hakim Ketua, 
01168|
01169|    DTO                                                                 DTO 
01170|      Yeni Chrustine Debora, S.H.                      Ira Octapiani, S.H. 
01171|
01172|              DTO 
01173|    Dewi Aisyah, S.H. 
01174|
01175|Panitera Pengganti, 
01176|
01177|DTO 
01178|Handri Saputra, S.H.