01179|(P3MI)  dan  Pekerja  Lapangan  harus  memiliki  surat  tugas  dari  Perusahaan
01180|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  sponsor  tersebut  harus
01181|mengikuti Bimbingan T eknis dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
01182|T enaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan mempunyai  ID Card dari Perusahaan
01183|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01184|Hal. 21 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01185|
01186|- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  apakah  T erdakwa  memiliki  Surat  Tugas  dari
01187|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  sebagai  Pekerja
01188|Lapangan;
01189|- Bahwa untuk pemberangkatan Korban II   dan Saksi Korban I   ke Arab Saudi
01190|sebagai T enaka Kerja yang diberangkatkan oleh T erdakwa tidak sesuai dengan
01191|prosedur/ilegal;
01192|- Bahwa Peraturan Menteri T enaga Kerja (Permenaker) Nomor 291 T ahun 2018
01193|tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
01194|Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dan
01195|Permenaker  Nomor  260  T ahun  2015  tentang  Penghentian  dan  Pelarangan
01196|Penempatan T enaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara
01197|kawasan  Timur  T engah  melarang  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  menjadi
01198|Pekerja Migran di Arab Saudi;
01199|- Bahwa bermula ketika bulan Januari 2024, T erdakwa bertemu dengan Saksi
01200|Korban I   Sumiati   dan menyampaikan jika Saksi Korban I   mempunyai
01201|keinginan untuk bekerja diluar negeri;
01202|- Bahwa saat itu T erdakwa mengarahkan agar Saksi Korban I   bekerja di Arab
01203|Saudi dan T erdakwa juga menjanjiikan kepada Saksi Korban I   akan langsung
01204|mendapatkan majikan jika berkerja di Arab Saudi;
01205|- Bahwa  Saksi  Korban  I    menyepakatinya  kemudian  T erdakwa  meminta
01206|persayaratan berupa fotocopy Kartu T anda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu
01207|Keluarga (KK) tanpa dilengkapi oleh dokumen lainnya sebagai persayaratan
01208|untuk bekerja diluar negeri;
01209|- Bahwa selain itu T erdakwa juga menawarkan kepada Korban II   untuk bekerja di
01210|luar negeri dan menjanjikan juga apabila Korban II   mau berangkat maka akan
01211|langsung mendapatkan majikan. Selanjutnya T erdakwa pun meminta persyaratan
01212|kepada Korban II   berupa fotocopy Kartu T anda Penduduk (KTP) dan fotocopy
01213|Kartu Keluarga (KK) tanpa dilengkapi oleh dokumen lainnya sebagai persayaratan
01214|untuk bekerja diluar negeri;
01215|- Bahwa selanjutnya sekira bulan Februari 2024 terdakwa mengantar Saksi Korban
01216|I   untuk melakukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dan
01217|sekalian untuk melakukan medical check up di Klinik Zam-Zam daerah Jakarta;
01218|- Bahwa T erdakwa juga yang mengantar Korban II   untuk melakukan  medical
01219|check up di salah satu klinik di daerah Cilamaya, Kabupaten Karawang dan
01220|kemudian T erdakwa pun membawa Korban II   ke Kantor Imigrasi Bogor untuk
01221|melakukan pembuatan paspor;
01222|Hal. 22 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01223|
01224|- Bahwa kemudian T erdakwa menyalurkan Korban II   dan Saksi Korban I   melalui
01225|Sdr. Abdulah untuk bisa bekerja di Arab Saudi;
01226|- Bahwa T erdakwa hanya menyerahkan persayaratan Saksi Korban I   dan Korban
01227|II    berupa  Kartu  T anda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK),  Surat
01228|Kesehatan dan Paspor kepada Sdr. Abdullah.
01229|- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Waktu Indonesia
01230|Barat (WIB) T erdakwa menyerahkan Korban II   dan Saksi Korban I   kepada Sdr.
01231|Abdulah untuk membawanya keluar wilayah Indonesia yakni ke Arab Saudi
01232|melalui Bandara Soekarno Hatta untuk dipekerjakan di Arab Saudi tanpa adanya
01233|perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
01234|- Bahwa sesampainya di Arab Saudi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2025 Saksi
01235|Korban I   dan Korban II   ditempatkan di Penampungan Sarikah Arko di Riyadh.
01236|Adapun Korban II   sama sekali tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan oleh
01237|terdakwa sebelumnya malahan Korban II   dipindahkan ke Penampungan Sarikah
01238|Arko di Damam sedangkan Saksi Korban I   hanya dipekerjakan selama 1 (satu)
01239|bulan sebagai asisten rumah tangga dan mendapatkan gaji sebesar 700 Riyal
01240|untuk 1 (satu) bulan.
01241|- Bahwa Korban II   maupun Saksi Korban I   selama di Penampungan Sarikah
01242|Arko Riyadh tidak diperbolehkan untuk keluar dari penampungan;
01243|- Bahwa maksud dan tujuan T erdakwa membawa Korban II   dan Saksi Korban I
01244|keluar wilayah Republik Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi adalah untuk
01245|mendapatkan  keuntungan  dimana  T erdakwa  telah  mendapatkan  keuntungan
01246|uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Abdullah;
01247|- Bahwa T erdakwa bersama dengan Sdr. Abdulah menempatkan Korban II   dan
01248|Saksi Korban I   untuk bekerja diluar negeri tanpa kelengkapan administrasi;
01249|- Bahwa  T erdakwa  tidak  bekerja  di  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang
01250|penyaluran tenaga kerja;
01251|- Bahwa T erdakwa tidak pernah melakukan Bimbingan T eknis sebagai pekerja
01252|lapangan terkait dengan perekrutan calon tenaga kerja dan T erdakwa juga tidak
01253|pernah memberikan pelatihan keterampilan kepada para calon pekerja migran
01254|termasuk terhadap Korban II   dan Saksi Korban I  ;
01255|- Bahwa T erdakwa tidak pernah mengurus kepulangan Korban II   dan Saksi
01256|Korban I   untuk kembali ke Indonesia;
01257|- Bahwa Saksi Korban I   pulang ke Indonesia pada tanggal 27 Desember 2024;
01258|- Bahwa Korban II   pulang ke Indonesia pada tanggal 23 Februari 2025;
01259|Hal. 23 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01260|
01261|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01262|apakah  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  T erdakwa  dapat  dinyatakan
01263|terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
01264|Menimbang, bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
01265|dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan
01266|fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga,
01267|Pasal  4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
01268|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
01269|Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01270|1. Setiap Orang;
01271|2. Yang Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik
01272|Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik
01273|Indonesia;
01274|3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan
01275|Perbuatan;
01276|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01277|mempertimbangkan sebagai berikut:
01278|Ad. 1. Unsur Setiap Orang;
01279|Menimbang, bahwa unsur  Setiap Orang yang dimaksud adalah orang
01280|perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan
01281|hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek
01282|tindak pidana adalah manusia / orang  (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek
01283|hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan
01284|setiap perbuatan yang dilakukannya;
01285|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  dihadapkan  T erdakwa  yang
01286|identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa
01287|dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang
01288|sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01289|Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat
01290|Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri T erdakwa, namun
01291|apakah T erdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat
01292|Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-
01293|unsur lain dalam dakwaan;
01294|Ad. 2. Unsur Yang Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara
01295|Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah
01296|Negara Republik Indonesia;
01297|Hal. 24 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01298|
01299|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah
01300|sebagaimana diatur di Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 T ahun
01301|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu tindakan
01302|perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
01303|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
01304|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
01305|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01306|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
01307|baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01308|atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
01309|Menimbang  bahwa  untuk  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana
01310|perdagangan orang, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 T ahun 2007 ada 3
01311|elemen utama yaitu:
01312|1)  Elemen  Proses,  kalau  tindakannya  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
01313|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, itu adalah
01314|bagian dari proses. Salah satu unsur saja terpenuhi tidak harus semua unsur
01315|terpenuhi, itu telah memenuhi elemen proses.
01316|- Perekrutan  adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,
01317|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya
01318|(Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007);
01319|- Pengangkutan menurut UU No. 22 T ahun 2009 pada Pasal 1 angka 3 yang
01320|menegaskan bahwa: “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
01321|dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu
01322|lintas jalan.”
01323|- Penampungan menurut KBBI adalah: proses, cara, perbuatan menampung;
01324|penadahan; penyambutan dalam hal ini berkaitan dengan TPPO baik secara
01325|langsung maupun tidak langsung.
01326|- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang
01327|dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 21
01328|tahun 2007).
01329|2)  Elemen  Cara,  yaitu  kalau  dalam  tindakan  itu  dilakukan  dengan  ancaman
01330|kekerasan  dan/atau  penggunaan  kekerasan  dan/atau  penculikan  dan/atau
01331|penyekapan dan/atau pemalsuan dan/atau penipuan dan/atau penyalahgunaan
01332|kekuasaan dan/atau penyalahgunaan posisi rentan dan/atau penjeratan utang
01333|dan/atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01334|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
01335|Hal. 25 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01336|
01337|- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa
01338|ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa
01339|menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau  mengekang
01340|kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 21
01341|tahun 2007).
01342|- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
01343|tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan
01344|bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan
01345|seseorang (Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007).
01346|- Pengertian penculikan tercantum dalam Pasal 328 KUHP yang berbunyi:
01347|“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat
01348|tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara
01349|melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau
01350|untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara,
01351|- diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas
01352|tahun.”
01353|- Penyekapan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas
01354|kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perarnpasan kemerdekaan yang
01355|demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.” (Pasal
01356|328 KUHP).
01357|- Pemalsuan “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang
01358|dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau
01359|yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
01360|memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
01361|benar· dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
01362|kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam
01363|tahun.” (Pasal 328 KUHP).
01364|- Penipuan “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri
01365|atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau
01366|keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan
01367|perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu
01368|barang,  membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang,  dihukum  karena
01369|penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” (Pasal
01370|378 KUHP).
01371|- Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan “Bahwa setiap orang dengan
01372|tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,
01373|menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
01374|Hal. 26 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01375|
01376|karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau
01377|perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
01378|pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun
01379|dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp
01380|1.000.000.000,00.” (Pasal 3 UU Nomor 31 T ahun 1999 jo UU Nomor 20 T ahun
01381|2001).
01382|- Penjeratan Utang “Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang
01383|dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya
01384|atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau
01385|jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.” (Pasal 1 angka 12 Undang-
01386|Undang Nomor 21 tahun 2007).
01387|- Memberi  Bayaran/Manfaat  menurut  bahasa,  memberi  bayaran/manfaat
01388|adalah menyerahkan sejumlah uang atau memberikan manfaat benda kepada
01389|orang lain dengan suatu ganti pembayaran
01390|3) Elemen Tujuan, mengeksploitasi orang tersebut baik di wilayah negara RI maupun
01391|di luar wilayah negara RI maupun yang mengakibatkan orang tereksploitasi.
01392|Bahwa  dalam  pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup
01393|dipenuhi satu unsur dari masing-masing elemen.
01394|Bahwa tindak pidana perdagangan orang itu sendiri adalah setiap tindakan atau
01395|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan
01396|dalam  UU  No.  21  T ahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01397|Perdagangan Orang.
01398|Menimnbang bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dijelaskan juga di
01399|dalam UU No. 21 T ahun 2007 yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01400|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran, kerja atau pelayanan
01401|paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01402|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01403|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01404|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01405|mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immaterial.
01406|Menimbang bahwa makna eksploitasi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1
01407|UU No. 21 T ahun 2007 mengandung 2 makna yaitu delik materil dan delik formil.
01408|Delik  formil  nya  adalah  untuk  tujuan  eksploitasi,  maka  meskipun  belum
01409|mengakibatkan seseorang tereksploitasi manakala sudah terpenuhi unsur-unsur nya
01410|maka masuk kategori tindak pidana perdagangan orang. T etapi juga berlaku delik
01411|materil  manakala  sudah  mengakibatkan  seseorang  tereksploitasi.  Jadi  yang
01412|Hal. 27 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01413|
01414|terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 T ahun 2007 ada 2 makna substantif,
01415|ada delik formil dan delik materil;
01416|Menimbang bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan membawa adalah
01417|:
01418|1. memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari
01419|2. mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan;
01420|3. mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin;
01421|4. mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan;
01422|5. menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya);
01423|6. satu tempat ke tempat lain;
01424|Menimbang bahwa dalam konteks Undang-Undang TPPO, di luar wilayah
01425|Republik  Indonesia"  merujuk  pada  wilayah  negara  lain,  di  mana  tindakan
01426|perdagangan  orang  (rekrutmen,  pengangkutan,  pengiriman,  atau  penerimaan
01427|seseorang) yang melibatkan warga negara Indonesia atau terjadi dengan tujuan
01428|akhirnya ke luar negeri, atau sebaliknya, terjadi di luar Indonesia namun korbannya
01429|adalah Warga Negara Indonesia;
01430|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungan
01431|dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan
01432|keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan,
01433|diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini berawal pada tanggal 23 Oktober
01434|2024, Saksi Saksi I mendapatkan pengaduan dari Saksi III yang menerangkan jika
01435|anaknya yang bernama Korban II   dan seorang warga lainnya yang bernama Saksi
01436|Korban I   telah berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan ke Arab
01437|Saudi, kemudian Saksi III meminta bantuan agar Korban II   dan Saksi  Korban I
01438|dapat di pulangkan ke Indonesia, selanjutnya Saksi Saksi I melakukan pengecekan
01439|terhadap nama Korban II   dan Saksi Korban I   namun nama Korban II   dan Saksi
01440|Korban I   tidak ada dalam data Pekerja Migran Indonesia;
01441|Menimbang  bahwa  prosedur  pemberangkatan  calon  Pekerja  Migran
01442|Indonesia keluar negeri awalnya Calon Pekerja Migran Indonesia harus menyiapkan
01443|dokumen berupa Kartu T anda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, Akta
01444|Kelahiran, Surat Ijin dari Suami/Orang Tua yang diketahui/ditandatangani oleh pihak
01445|desa setempat dan setelah itu permohonan dari Perusahaan Penempatan Pekerja
01446|Migran Indonesia (P3MI) dibawa ke Disdukcapil untuk diverifikasi terkait dokumen-
01447|dokumen  tersebut  dan  setelah  lolos  hasil  verifikasi  dari  Disdukcapil  kemudian
01448|Disdukcapil mengeluarkan Surat Validasi Kependudukan lalu setelah itu dokumen-
01449|dokumen tersebut dibawa ke Disnakertrans dan setelah dinyatakan lengkap lalu
01450|Hal. 28 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01451|
01452|Disnakertans mengeluarkan Berita Acara Rekom ID dan Rekom  Password dan
01453|selanjutnya dibawa ke Imigrasi untuk dibuatkan Paspor;
01454|Menimbang bahwa Korban II   dan Saksi Korban I   tidak pernah melakukan
01455|prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga keberangkatan Korban II
01456|dan Saksi Korban I   tersebut unprosedural/illegal dan menurut laporan Saksi III jika
01457|Korban II   dan Saksi Korban I   diberangkatkan oleh T erdakwa sebagai sponsor;
01458|Menimbang bahwa yang dinamakan sponsor atau Pekerja Lapangan adalah