01475|digariskan menurut Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak dan telah diratifikasi menurut
01476|Keputusan Presiden Nomor 36 T ahun 1990;
01477|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Majelis
01478|Hakim akan mempertimbangkan tuntutan  Penuntut Umum, hasil Laporan Sosial
01479|Advokasi/Pendampingan  terhadap  Anak  Korban, pembelaan  Advokat  Anak  serta
01480|rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;
01481|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Laporan  Sosial  Advokasi/Pendampingan
01482|terhadap Anak Korban, keterangan Saksi Saksi 1yang merupakan Ibu Kandung Anak
01483|Korban bahwa pada pokoknya akibat perbuatan Anak telah menimbulkan rasa takut
01484|dan rasa sakit pada Anak Korban sehingga harus menjalani pengobatan;
01485|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
01486|dampak yang dialami oleh Anak Korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh
01487|Anak berdasarkan Laporan Sosial Advokasi/Pendampingan terhadap Anak Korban
01488|tanggal  18  Februari  2026   yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  Sosial,
01489|Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau Herman Wibowo, S.IP .,
01490|M,.A.P dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Evy Herawati, S.E., M.E. dengan
01491|kesimpulan:
01492|a. Dari hasil assessment terlihat kondisi klien anak cukup baik
01493|b. Motivasi dan perhatian dari pihak keluarga sangat diharapkan dapat
01494|terus diberikan kepada klien anak agar rasa percaya dirinya cepat pulih serta
01495|memberikan pengetahuan tentang perlindungan diri dan mencegah kekerasan
01496|sejak dini.
01497|c.Klien anak masih ingin melanjutkan pendidikannya dan meraih ciat citanya
01498|d. Kejadian ini  bukan merupakan kehendak klien anak bahkan klien anak
01499|tidak menginginkan hal ini terjadi
01500|e. Orangtua maupun klien anak ingin pelaku di hukum sesuai dengan
01501|peraturan dan perundangan yang berlaku;
01502|Menimbang bahwa untuk mendukung permohonan keringanan yang diajukan
01503|oleh Anak, Advokat telah melampirkan Laporan Psikologi Anak yang pada pokoknya
01504|menyatakan bahwa Anak tidak memiliki kematangan emosi, kontrol diri, sehingga
01505|kurang mampu mempertimbangkan resiko atas perilaku yang dilakukannya;
01506|Menimbang bahwa terhadap  Laporan Psikologi Anak  dengan kesimpulan :
01507|Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  yang  telah  dilakukan  terhadap  klien  diperoleh
01508|simpulan bahwa klien tidak memiliki hambatan secara kognitif secara umum klien
01509|mengalami perasaan tertekan dan perasaan cemas baik dari pengalaman masa lalum
01510|maupun yang saat ini ia hadapi. Klien cukup baik Dalam beradaptasi namun kurang
01511|Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01512|
01513|mampu membangun hubungan social (bergaul). Pemikirannya yang kurang matang
01514|menyebabkan  klien  mudah  dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang  berada  di  luar
01515|kesadarannya  dan  kurang  mampu  mengontrol  diri  terutama  dalam  hal  hasrat
01516|sehingga kurang mampu mempertimbangkan resiko apa yang mungkin terjadi dari
01517|perilaku yang ia lakukan;
01518|Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Advokat Anak,
01519|dalam Permohonan terkait pengakuan 23 kali melakukan persetubuhan dalam fakta di
01520|persidangan  tidak  terbukti  sebagai  mana  yang  telah  dipertimbangkan  dalam
01521|pertimbangan Hakim  a quo, maka terhadapnya tidak perlu dipertimbangkan lebih
01522|lanjut  dan  haruslah  dikesampingkan,  sedangkan  terkait  penjatuhan  pidana  yang
01523|seringan-ringannya  dengan  mengutamakan  Pembinaan  dan  Keberlanjutan
01524|Pendidikan dengan menerapkan penerapan tindakan sesuai dengan Undang-Undang
01525|Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan menetapkan masa pendidikan T erhadap
01526|Anak  tetap  dapat  dilanjutkan,  akan  dipertimbangkan  bersamaan  dengan
01527|pertimbangan penjatuhan pidana terhadap Anak;
01528|Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak
01529|yang  pada pokoknya  menyampaikan  permohonan  keringanan hukuman, berjanji
01530|bahwa akan mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh dan rencana selanjutnya
01531|Anak akan sekolah di Palangka Raya dalam pengawasan Kakaknya;
01532|Menimbang bahwa dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut
01533|Anak  dengan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  T ahun  dan  Denda  sebesar
01534|Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan penjara,
01535|sedangkan Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Laporannya  merekomendasikan
01536|agar Anak diberi "Pidana Penjara yang seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan
01537|Khusus Anak (LPKA)”,
01538|Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta diatas Majelis berpendapat
01539|penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangka
01540|Raya  merupakan  pilihan  yang  terbaik  buat  anak  dengan  lamanya  pidana  akan
01541|ditentukan dalam amar putusan ini;
01542|Menimbang  bahwa  sebelum  menentukan  lamanya  pidana  penjara  yang
01543|pantas dijatuhkan terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan
01544|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  tunggal
01545|Penuntut  Umum,  Majelis  Hakim  akan  berpedoman  pada  pedoman  pemidanaan
01546|sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP yang mana telah disebutkan macam-
01547|macam pertimbangan yang wajib dipertimbangkan Majelis Hakim yang berbentuk
01548|alternatif-kumulatif,  artinya  Majelis  Hakim  dapat mempertimbangkan  seluruh  atau
01549|sebagian pertimbangan yang termuat dalam pasal  a quo, oleh karenanya Majelis
01550|Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01551|
01552|Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dari sikap batin T erdakwa
01553|dan pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana dengan
01554|pertimbangan sebagai berikut:
01555|    Menimbang bahwa dalam menilai pengaruh pidana terhadap masa depan
01556|pelaku Tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat, pelaku yang masih berstatus anak
01557|memiliki  masa  depan  yang  panjang  dan  masih  terbuka  kesempatan  untuk
01558|memperbaiki diri dan dalam fakta persidangan diketahui bahwa Anak menyampaikan
01559|memiliki minat yang besar terhadap bidang otomotif.   T erhadap hal tersebut maka
01560|Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan tidak semata-mata
01561|dimaksudkan  sebagai  pembalasan,  melainkan  harus  memperhatikan  aspek
01562|pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi sehingga Majelis Hakim akan menjatuhjan
01563|pidana yang proporsional, memperhatikan usia, kondisi psikologis, serta lingkungan
01564|sosial Anak, agar tidak memutus masa depan Anak secara permanen;
01565|    Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01566|mengenai Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban, Majelis
01567|Hakim berpendapat bahwa  perbuatan  Anak  telah  menimbulkan  penderitaan fisik
01568|maupun psikis bagi korban yang masih berusia anak juga. Keluarga korban juga
01569|mengalami tekanan psikologis, rasa malu, dan beban sosial akibat perbuatan pelaku.
01570|Dampak tersebut berpotensi memengaruhi tumbuh kembang korban, hubungan sosial
01571|korban, serta kepercayaan diri korban di masa depan. Oleh karena itu, pemidanaan
01572|terhadap pelaku harus pula memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban,
01573|termasuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Majelis Hakim menilai
01574|pentingnya keseimbangan antara kepentingan pembinaan pelaku dan perlindungan
01575|hak-hak korban;
01576|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  analisis  diatas,  Majelis  Hakim
01577|berpandangan  bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Anak  haruslah
01578|mencerminkan sistem pemidanaan yang modern, yang mengedepankan harapan
01579|baru, kesempatan berefleksi dan mengembalikan Anak kepada fase tumbuh kembang
01580|yang  seharusnya,  bukan  justru  menjadikannya  semata-mata  sebagai  bentuk
01581|penghukuman dan pembalasan;
01582|Menimbang bahwa adapun mengenai tempat dimana Anak akan menjalani
01583|pidananya, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
01584|T ahun 2012, dimana terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di
01585|Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
01586|Menimbang bahwa saat ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang
01587|Pisau  tidak  terdapat  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  dan  Lembaga
01588|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat berada di Kota Palangka Raya serta
01589|Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01590|
01591|mempertimbangkan bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa terdapat keluarga
01592|Anak yakni Kakak dari Anak di Kota Palangka Raya, maka patut ditetapkan agar Anak
01593|menjalani pidananya di LPKA Kelas II Palangka Raya;
01594|Menimbang  bahwa  masa  pemidanaan  yang  akan  dijalani  oleh  Anak
01595|sepatutnya dijalankan secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
01596|sistem pemidanaan bagi Anak dimana pelaksanaan pidana terhadap Anak harus pula
01597|memperhatikan adanya hak Anak untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun
01598|keagamaan yang dapat membantu Anak dalam meningkatkan intelektualitas dan
01599|spiritual keagamaan yang dapat digunakan oleh Anak untuk memperbaiki dirinya;
01600|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya selain menjatuhkan
01601|pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus
01602|Juta Rupiah) subsider 3 (Tiga) bulan kurungan penjara;
01603|Menimbang bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
01604|tindak  pidana  persetubuhan  terhadap  anak  penyandang  disabilitas  sebagaimana
01605|Pasal 473 ayat (2) hurf b dan d selanjutnya berdasarkan Pasal 473 ayat (4) Undang-
01606|Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
01607|pada pokoknya menyatakan dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada
01608|ayat (1), ayal (21 huruf c, ayat (21 hunrf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak,
01609|dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
01610|belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori
01611|VI;
01612|Menimbang berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 T ahun
01613|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pada pokoknya bahwa Apabila
01614|dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana
01615|denda diganti dengan pelatihan kerja;
01616|Menimbang  bahwa  mengenai  alternatif  tindakan  "Pelatihan  Kerja"
01617|sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c UU SPPA, Majelis Hakim
01618|berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak tepat untuk dijatuhkan dalam perkara ini.
01619|Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan Anak saat ini bukan sekadar pelatihan
01620|keterampilan teknis, melainkan perlunya intervensi pembinaan yang komprehensif,
01621|terstruktur, dan terpantau dalam lingkungan yang tertutup (terkontrol);
01622|Menimbang  bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim memandang bahwa
01623|bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah upaya yang
01624|paling memadai dan efektif dalam kondisi ini. Pembinaan di LPKA akan memberikan
01625|lingkungan  yang  kondusif  bagi  Anak  untuk  mendapatkan  bimbingan  mental,
01626|pendidikan karakter, pengawasan melekat, pendidikan formal yang dapat ditempuh
01627|melalui Paket C dan banyak pelatihan keterampilan yang tidak bisa didapatkan melalui
01628|Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01629|
01630|pidana denda maupun tindakan pelatihan kerja, pertimbangan ini selaras dengan
01631|prinsip  the best  interest  of  the  child (kepentingan  terbaik  bagi  anak),  di  mana
01632|penempatan  di  LPKA dimaksudkan  agar  Anak  mendapatkan  akses  pendidikan,
01633|bimbingan keagamaan, dan pembinaan sosial secara berkesinambungan sebagai
01634|bekal reintegrasi ke masyarakat setelah masa pembinaan selesai;
01635|Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  kualitas
01636|perbuatan, latar belakang, dan dampak bagi Anak kedepannya, maka Majelis Hakim
01637|tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang
01638|harus dijatuhkan kepada Anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan
01639|pidana yang dipandang patut dan adil bagi Anak yang selengkapnya sebagaimana
01640|tercantum dalam amar putusan ini;
01641|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak telah  dikenakan
01642|penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
01643|dari pidana yang dijatuhkan;
01644|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak
01645|dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam
01646|tahanan;
01647|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01648|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna merah muda bergambar
01649|bola  mata  dan hidung;
01650|- 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah muda bergambar bola mata dan
01651|hidung;
01652|- 1 (Satu) lembar celana pendek warna merah;
01653|barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korbanpada saat
01654|Anak melakukan persetubuhan dengannya dan dikhawatirkan akan menimbulkan
01655|trauma bagi Anak Korbanserta sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam
01656|perkara ini dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti
01657|tersebut dimusnahkan;
01658|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu
01659|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
01660|Anak;
01661|Keadaan  yang  memberatkan:
01662|- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;
01663|- Perbuatan Anak melukai fisik dan psikis Anak Korban dan keluarganya;
01664|- Anak Korban adalah penyandang disabilitas;
01665|Keadaan yang meringankan:
01666|- Anak menyesali perbuatannya;
01667|Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01668|
01669|- Anak  berjanji  akan  berefleksi,  memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi
01670|kesalahannya di masa lalu;
01671|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
01672|pula untuk membayar biaya perkara;
01673|Memperhatikan Pasal 473 Ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 1
01674|tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor
01675|11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor
01676|20 T ahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
01677|T ahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
01678|Hukum,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  T ahun  2025  T entang  Pedoman
01679|Mengadili  Perkara  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Berhadapan  Dengan  Hukum  Di
01680|Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01681|MENGADILI:
01682|1. Menyatakan  Anak  tersebut  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01683|bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  “persetubuhan  terhadap  Anak
01684|penyandang  disabilitas intelektual” sebagaimana  dakwaan tunggal  penuntut
01685|umum;
01686|2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan
01687|Pidana  Penjara  selama  3  (tiga)  T ahun  dan  6  (enam)  Bulan  di  Lembaga
01688|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
01689|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Anak
01690|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01691|4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
01692|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01693|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna merah muda
01694|bergambar bola  mata  dan hidung;
01695|- 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah muda bergambar bola
01696|mata dan  hidung;
01697|- 1 (Satu) lembar celana pendek warna merah;
01698|Dirampas untuk dimusnahkan;
01699|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
01700|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01701|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak  pada
01702|Pengadilan  Negeri  Pulang Pisau  pada  hari  Kamis,  tanggal 21 Mei 2026, oleh
01703|Kurnia Fitrianingsih, S.H., selaku Hakim Ketua, Anisa Yustikaningtiyas, S.H., M.Kn.,
01704|dan Cok Istri Bhagawanthi Pemayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
01705|yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Mei
01706|Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01707|
01708|2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
01709|oleh Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Abdi Chrystian T arigan,
01710|S.H., Penuntut Umum dan  Anak didampingi Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan,
01711|orangtua Anak.
01712|Hakim Anggota, Hakim Ketua
01713|Anisa Yustikaningtiyas, S.H., M.Kn Kurnia Fitrianingsih, S.H.
01714|Cok Istri Bhagawanthi Pemayun, S.H.
01715|Panitera Pengganti
01716|Noripansyah, S.H.
01717|Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01718|
01719|Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang
01720|pada pokoknya sebagai berikut:
01721|- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena melakukan persetubuhan
01722|dengan Anak Korban pada sore hari tanggal 22 Januari 2026 di toilet rumah
01723|bekas orang tua Anak Korban yang masih dalam lingkungan pesantren sebanyak
01724|2 (dua) kali;
01725|- Bahwa saat dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di
01726|Kepolisian Resor Pulang Pisau, Anak didampingi oleh ayah dan penasihat hukum;
01727|- Bahwa  pada  saat  proses  memberikan  keterangan  tersebut  Anak  tidak
01728|diintimidasi dan BAP ditandatangani oleh Anak, orang tua dan penasihat hukum;
01729|- Bahwa dalam BAP tersebut, yang menerangkan Anak menyetubuhi anak
01730|sebanyak 9 kali pada bulan September 2025, 6 kali pada bulan Oktober 2025, 2
01731|Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Pps
01732|
01733|kali pada bulan November 2025, 4 kali pada bulan Desember 2025 dan 2 kali
01734|pada bulan Januari 2026 itu tidak benar; yang benar hanya 2 kali di Bulan Januari
01735|2026;
01736|- Bahwa keterangan di BAP dalam berkas tersebut merupakan karangan dari
01737|Anak sendiri sehingga yang benar hanya 2 kali di bulan Januari 2026;
01738|- Bahwa orang tua Anak juga mendengarkan keterangan yang disampaikan
01739|dalam BAP tersebut;
01740|- Bahwa pada bulan Januari 2026 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis
01741|tanggal 22 Januari 2026 pukul 16.00  di Pondok yang terletak di Kabupaten
01742|Pulang  Pisau  saat  Anak  sedang  membersihkan  halaman  melihat  Anak
01743|Korbansedang keluar rumah, oleh Anak, tangan Anak Korbandigandeng oleh
01744|Anak dan dituntun oleh Anak menuju ke kamar kecil atau wc, setelah sampai wc,
01745|Anak melepaskan celana luar dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya
01746|Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korbandan
01747|menggerakkannya maju mundur, setelah itu Anak menggosokan alat kelaminnya
01748|kurang lebih tidak sampai 5 menit sampai keluar air mani Anak yang selanjutnya
01749|air mani tersebut dikeluarkan di lantai kamar mandi wc
01750|- Bahwa Anak Korban sudah sering bermain dengan para santri di pesantren;
01751|- Bahwa Anak bilang agar Anak Korban tidak memberitahu orang lain dan
01752|mengancam tidak akan memberikan jajanan lagi;
01753|- Bahwa Anak mengakui perbuatannya merupakan perbuatan yang salah dan
01754|tidak dapat dibenarkan;
01755|- Bahwa Anak terdorong melakukan pelecehan seksual tersebut dikarenakan
01756|Anak pernah menonton film porno;
01757|- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah benar
01758|pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan;
01759|- Bahwa karangan dalam BAP Anak sampaikan pertama kali pada pemeriksaan
01760|di Kepolisian Sektor Kahayan Kuala agar Anak diberikan jam tidur;
01761|- Bahwa  Anak  sempat  ditahan  di  Polsek  Kahayan  Kuala  selama  2  hari,