00731|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 
00732|Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
00733|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan 
00734|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan 
00735|alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang -Undang 
00736|Nomor 21 Tahun 2007 tent ang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
00737|Orang Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai 
00738|berikut :  
00739|1. Unsur Setiap Orang;  
00740|2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut se rta 
00741|melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
00742|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
00743|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
00744|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
00745|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 
00746|walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
00747|kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di 
00748|wilayah negara Republik Indonesia; 
00749|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim 
00750|mempertimbangkan sebagai berikut:  
00751|Ad.1. Unsur Setiap Orang;  
00752|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ’setiap orang’ yaitu siapa saja 
00753|sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan 
00754|
00755|Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti 
00756|
00757|yang didakwakan kepadanya. Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak 
00758|menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di 
00759|persidangan;  
00760|Menimbang, dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 2 (dua) 
00761|orang Terdakwa yang bernama Terdakwa Muhammad Nazib Islahudin Bin 
00762|Muhammad Sahlan dan Terdakwa Syamsuri Bin Salih (alm) dengan identitas 
00763|sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa, 
00764|serta identitas yang dibacakan dalam persidangan adalah benar identitas Para 
00765|Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah 
00766|Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi error in persona dalam dakwaan;  
00767|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis 
00768|Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang" telah terpenuhi; 
00769|Ad.2. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta 
00770|melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
00771|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
00772|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
00773|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
00774|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 
00775|walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
00776|kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut 
00777|di wilayah negara Republik Indonesia; 
00778|Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri da ri beberapa elemen yaitu 
00779|melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 
00780|atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
00781|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
00782|posisi re ntan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat  yang 
00783|berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu 
00784|dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah 
00785|terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah 
00786|pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
00787|Menimbang, yang dimaksud dengan penerimaan Perekrutan adalah 
00788|tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan 
00789|seseorang dari keluarga atau komunitasnya; 
00790|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi di wilayah negara 
00791|Republik Indonesia adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
00792|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
00793|perbudakan atau praktik serup a perbudakan, penindasan, pemerasan, 
00794|
00795|Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti 
00796|
00797|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum 
00798|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
00799|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 
00800|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial, yang dilakukan di 
00801|wilayah negara Republik Indonesia; 
00802|Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan 
00803|pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kamar lantai 
00804|4 Hotel 21 Pati t urut Jalan Kyai Saleh No 30 RT.07/RW.02 Desa Kaborongan 
00805|Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati; 
00806|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yan g terungkap dalam 
00807|persidangan, diketahui bahwa awalnya Anak  bertemu dengan Para Terdakwa di 
00808|Hotel Kencana, sekitar bulan Juli 2024, karena waktu itu, Anak  bekerja di Hotel 
00809|Kencana dan setelah Anak  sudah tidak bekerja di Hotel Kencana, kemudian Anak  
00810|dihubungi Para Terdakwa untuk mencarikan pekerjaan; 
00811|Menimbang, bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Anak  oleh Par a 
00812|Terdakwa adalah sebagai Open BO/melayani laki-laki di Hotel 21, dimana Para 
00813|Terdakwa berperan sebagai penyalur atau menjadi Joki/Adminnya  yaitu yang 
00814|berinteraksi dengan para pelanggan dan menawarkan Anak  kepada pelanggan 
00815|adalah Para Terdakwa adapun target yang diberikan oleh Para Terdakwa dalam 1 
00816|(satu) hari ialah melayani sekitar 7 (tujuh) orang dari pagi sampai malam; 
00817|Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) bulan, Anak  mendapatkan gaji 
00818|sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari pekerjaannya tersebut, sedangkan 
00819|apabila Anak  dapat melampaui target, maka Para Terdakwa akan memberikan 
00820|tambahan, dimana setiap laki -laki yang memesan Open BO akan memberikan 
00821|uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dari uang Rp500.000,00 
00822|(lima ratus ribu rupiah) i tu Anak  setorkan kepada Para Terdakwa kemudian 
00823|dipotong sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 
00824|Menimbang, bahwa Terdakwa I menjadi joki atau admin Michat sejak 
00825|bulan Juli Tahun 2023 dengan akun bernama Agustina sedangkan Terdakwa II 
00826|menjadi joki at au admin Michat sejak bulan Oktober Tahun 2024 dengan akun 
00827|bernama Nabila Viona; 
00828|Menimbang, bahwa setelah menerima pesanan dari pemesan, lalu 
00829|menyepakati harga dan kemudian pelanggan tersebut datang ke Hotel 21 Pati. 
00830|Selanjutnya Para Terdakwa memberitahuka n kepada anak korban  melalui 
00831|Whatsapp yang mana Para Terdakwa menentukan harga open BO tersebut 
00832|dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 
00833|(lima ratus ribu rupiah); 
00834|
00835|Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti 
00836|
00837|Menimbang, bahwa  Terdakwa I mendapatkan keuntungan sekitar 
00838|Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) perbulannya, sedangkan Bahwa Terdakwa II 
00839|mendapatkan keuntungan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari Anak  
00840|untuk setiap pemesanan; 
00841|Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” ( deelneming), sebagaimana 
00842|dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas 
00843|tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, 
00844|menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;  
00845|Menimbang, bahw a maksud dari unsur ini adalah mereka yang 
00846|melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, 
00847|halam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri 
00848|atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari 
00849|akan perbuatannya serta akibat -akibat yang akan timbul dari perbuatannya 
00850|merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan 
00851|akibat yang dikehendakinya;  
00852|Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pelaku/pleger) 
00853|adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan 
00854|oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan 
00855|pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang 
00856|yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh 
00857|(pleger), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan 
00858|tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat 
00859|saja, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta mel akukan (medepleger) 
00860|artinya bersama -sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang 
00861|melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang 
00862|turut melakukan (medepleger) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya 
00863|kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus 
00864|melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari 
00865|ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika 
00866|kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah 
00867|terjadi; 
00868|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam 
00869|persidangan, diketahui bahwa masing -masing Terdakwa (Terdakwa I dan 
00870|Terdakwa II) telah secara insaf bekerja sama be rdasarkan perannya masing -
00871|masing untuk memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi Anak , dimana 
00872|Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi joki atau admin akun Michat yang digunakan 
00873|untuk berkomunikasi dengan pelanggan, menyepakati harga, menentukan tempat 
00874|
00875|Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti 
00876|
00877|yang hendak digunakan, sampai menyediakan alat kontrasepsi bagi pelanggan. 
00878|Dari perbuatannya tersebut, masing-masing Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa 
00879|II) telah memperoleh keuntungan sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka 
00880|keuntungan tersebut sulit untuk dicapai; 
00881|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut, 
00882|Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur turut serta melakukan penerimaan 
00883|seseorang dengan  memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 
00884|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
00885|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah 
00886|terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 
00887|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) 
00888|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
00889|Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka 
00890|Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
00891|melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana didakwakan dalam 
00892|dakwaan alternatif pertama;  
00893|Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada alasan pembenar 
00894|maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, 
00895|Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; 
00896|Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menekankan bahwa prinsip yang 
00897|dianut Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
00898|Tindak Pidana Perdagangan Orang, menekankan bahwa persetujuan maupun 
00899|kesepakatan yang diberikan oleh korban tidaklah dapa t menghapuskan tindak 
00900|pidana, sehingga meskipun perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah 
00901|didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan dengan Anak , namun hal tersebut 
00902|tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, yang dapat 
00903|melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya 
00904|tersebut; 
00905|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah 
00906|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan 
00907|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
00908|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan 
00909|terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar 
00910|Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
00911|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
00912|tuntutan Penuntut Umum mengenai pembayaran biaya restitusi kepada Anak  
00913|
00914|Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti 
00915|
00916|yang diajukan bersamaan dengan surat tuntutan yang dibacakan pada saat 
00917|persidangan;  
00918|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya telah pula 
00919|menyampaikan Permohonan Restusi dan surat Keputusan Lembaga Perlindungan 
00920|Saksi dan Korban Nomor A.0104.R/KEP/SMP -LPSK/III Tahun 2025 tanggal 17 
00921|Maret 2025 tentang Penilaian ganti rugi terhadap Pemohon yang Bernama  yang 
00922|diterbitkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba n yang pada pokoknya 
00923|memberikan penilaian dan pelaporan terhadap nilai kerugian yang dialami oleh 
00924|Anak , yaitu sejumlah Rp14.145.000,00 (empat belas juta seratus empat puluh 
00925|lima ribu rupiah);  
00926|Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan jumlah kerugian dan 
00927|restitusi yang harus dikenakan terhadap Para Terdakwa serta apakah 
00928|permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim 
00929|merasa perlu untuk terlebih dahulu memberikan uraian mengenai pengertian 
00930|Restitusi;  
00931|Menimbang, bahwa menurut Pasal 7A Ayat (1) Undang -Undang Nomor 
00932|31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
00933|tentang Perlindungan Saksi dan Korban menguraikan bahwa Korban tindak pidana 
00934|berhak untuk memperoleh restitusi berupa:  
00935|a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;  
00936|b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung 
00937|sebagai akibat tindak pidana; dan/atau  
00938|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.  
00939|Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
00940|1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian 
00941|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Kor ban Tindak Pidana, bentuk restitusi 
00942|terhadap korban dapat berbentuk:  
00943|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;  
00944|b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat 
00945|penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;  
00946|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau  
00947|d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk 
00948|biaya transpartasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan 
00949|dengan proses hukum.  
00950|Menimbang, bahwa pengertian restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 
00951|1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
00952|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana restitusi adalah 
00953|
00954|Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti 
00955|
00956|pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan 
00957|pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau 
00958|immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;  
00959|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah 
00960|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan 
00961|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dalam Pasal 
00962|1 yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada 
00963|korban atau keluarganya oleh Pelaku tindak pidana atau Pihak ketiga;  
00964|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-
00965|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 ten tang Pemberantasan 
00966|Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan bahwa setiap korban tindak 
00967|pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. 
00968|Selanjutnya dalam Pasal 48 Ayat (2) menguraikan bahwa restitusi sebagaimana 
00969|dimaksud pada Ayat (1) berupa ganti kerugian atas:  
00970|a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;  
00971|b. Penderitaan;  
00972|c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau;  
00973|d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;  
00974|Menimbang bahwa s elanjutnya hakim akan mempertimbangkan jumlah 
00975|kerugian dan restitusi yang harus dikenakan terhadap Para Terdakwa serta 
00976|apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;  
00977|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 0077/P.BPP-
00978|LPSK/I/2025, kerugian materil yang dialami oleh Anak  terdiri dari pendapatan 
00979|orang tua  sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) , Biaya 
00980|pemeriksaan psikologis bagi Anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus 
00981|ribu rupiah), Biaya pemeriksaan medis atas penyakit sifilis yang dialami oleh Anak 
00982|sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) , Pembelian tiket bus selama 
00983|Anak bekerja untuk Para Terdakwa sebesa r  Rp2.480.000,00 (dua juta empat 
00984|ratus delapan puluh ribu rupiah), biaya proses menjalani hukum sebesar 
00985|Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan proyeksi pendapatan yang dapat diperoleh 
00986|oleh Anak selama 2 bulan, yaitu Bulan September dan Bulan Oktober 2024 
00987|sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian 
00988|yang dialami oleh Anak sebesar Rp14.145.000,00 (empat belas juta seratus empat 
00989|puluh lima ribu rupiah) , sehingga Para Terdakwa berkewajiban untuk 
00990|membayarkan biaya restitusi tersebut secara tanggung renteng; 
00991|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menguraikan 
00992|perihal apabila Para Terdakwa tidak melaksanakan pemberian restitusi sesuai 
00993|
00994|Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2025/PN Pti 
00995|
00996|dengan yang diamanatkan dalam Pasal 50 Undang -Undang Republik Indonesia 
00997|Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
00998|Orang;  
00999|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) diuraikan bahwa 
01000|dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi 
01001|sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (6), 
01002|korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. 
01003|Selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan sebagaimana 
01004|dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada 
01005|pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada 
01006|korban atau ahli warisnya. Kemudian dalam Pasal 50 Ayat (3) diuraikan bahwa 
01007|dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak 
01008|dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas)  hari, pengadilan memerintahkan 
01009|penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta 
01010|tersebut untuk pembayaran restitusi; 
01011|Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat 
01012|bahwa Para Terdakwa memiliki waktu selama 14 (empat  belas) hari semenjak 
01013|putusan memperoleh hukum tetap. Namun apabila hal tersebut tetap tidak 
01014|dilaksanakan, Pengadilan Negeri Pati sebagai Pengadilan tingkat pertama yang 
01015|memeriksa perkara ini memberikan surat peringatan tertulis kepada Para 
01016|Terdakwa selaku  pemberi restitusi agar segera memenuhi kewajiban. Lalu 
01017|kemudian apabila surat peringatan tersebut tetap tidak diindahkan oleh Para