00472|- 3 (tiga) pcs lubricant pelumas kondom merk sutra warna merah;
00473|- 1 (satu) pcs kondom merk fiesta yang sudah terpakai;
00474|Dirampas untuk dimusnahkan;
00475|- 15 (lima belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
00476|- 1 (satu) unit handphone merk infinix HOT 30 I warna orange dengan nomor
00477|seluler:  089506799014,  nomor  imei  1  :  354616834568383  dan  imei  2  :
00478|354616834568391;
00479|Dirampas untuk negara;
00480|4. Menetapkan agar T erdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu
00481|rupiah);
00482|Setelah  mendengar  permohonan  T erdakwa  melalui  Penasihat  Hukum
00483|T erdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan
00484|menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;
00485|Setelah  mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum  terhadap  permohonan
00486|T erdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;
00487|Setelah  mendengar  tanggapan  T erdakwa  melalui  Penasihat  Hukumnya
00488|terhadap  tanggapan  Penuntut  Umum  yang  pada  pokoknya  tetap  pada
00489|permohonannya;
00490|Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kdi
00491|
00492|Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;
00493|1. 12 (dua belas) pcs kondom merk Sutra warna merah;
00494|2. 3 (tiga) pcs lubricant pelumas kondom merk Sutra warna merah;
00495|3. 1 (satu) pcs kondom merk Fiesta yang sudah terpakai;
00496|4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
00497|5. 1 (satu) unit  handphone merk infinix HOT 30 I warna orange dengan nomor
00498|seluler:  089506799014,  nomor  imei  1  :  354616834568383  dan  imei  2  :
00499|354616834568391;
00500|berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Kendari Nomor
00501|594/PenPid.B-SITA/2024/PN  Kdi  tanggal  8  November  2024,  sehingga  penyitaan
00502|terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan
00503|sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara T erdakwa, dan terhadap barang-
00504|barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan T erdakwa;
00505|
00506|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi  yang  saling
00507|bersesuaian, keterangan T erdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang
00508|diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;
00509|1. Bahwa awalnya T erdakwa yang berada di Makassar bertemu dengan T eman
00510|T erdakwa dan Saksi IV  dan membawa Saksi IV dan sepakat bertiga untuk
00511|mencari pekerjaan di Kendari, lalu pada tanggal 26 Oktober 2024, T erdakwa
00512|bersama T eman T erdakwa dan Saksi IV  dan Saksi IV datang di Kendari dan
00513|menginap  di  Hotel  Wixel,  selanjutnya  T eman  T erdakwa  dan  Saksi  IV   dan
00514|T erdakwa langsung mencarikan pelanggan bagi Saksi IV;
00515|2. Bahwa Tim Satgas Gakkum TPPO Dlt Reskrimum Polda Sultra mendapatkan
00516|informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perdagangan orang dengan
00517|menggunakan  aplikasi  MiChat,  sehingga  Tim  Satgas  Gakkum  TPPO  Dlt
00518|Reskrimum Polda Sultra melakukan rangkaian penyelidikan terhadap informasi
00519|tersebut dan tepatnya pada tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di
00520|Hotel Plaza Inn Kendari di kamar 311, Tim Satgas Gakkum TPPO Dlt Reskrimum
00521|Polda  Sultra  menemukan  Saksi  IV  sedang  menunggu  calon  pelanggan  dari
00522|konfirmasi T erdakwa yang mengoperasikan aplikasi MiChat dengan menggunakan
00523|foto Saksi IV dan pada saat itu T erdakwa tidak berada di dalam kamar namun
00524|berada di lobby hotel;
00525|3. Bahwa T erdakwa menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat dengan foto
00526|Saksi IV, dimana T erdakwa mencari pelanggan jasa prostitusi dengan membalas
00527|chat para calon pelanggan jasa prostitusi tersebut melalui akun MiChat Saksi IV
00528|dengan  nama  Celli.  Setelah  menemukan  calon  pelanggan,  T erdakwa  akan
00529|mengarahkan ke kamar yang telah ditempati oleh Saksi IV;
00530|4. Bahwa biaya jasa prostitusi yang diberikan oleh Saksi IV biasanya ditawarkan
00531|pada  harga  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dan  pada  saat  terjadinya
00532|penangkapan, biaya yang ditawarkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima
00533|ratus ribu rupiah) termasuk sewa tempat/kamar dan setiap kali mendapatkan
00534|pelanggan,  Saksi  IV  akan  memberikan  upah  kepada  T erdakwa  sejumlah
00535|Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
00536|5. Bahwa T erdakwa sejak tanggal 27 Oktober 2024 hingga tanggal 3 November 2024
00537|telah 4 (empat) kali mendapatkan pelanggan untuk Saksi IV melalui aplikasi
00538|MiChat dengan rincian sebagai berikut:
00539|a. T anggal 27 Oktober 2024 sebanyak 2 (dua) kali, bertempat di Hotel Wixel
00540|kamar 215 dan kamar 211 yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kecamatan
00541|Lahundape,  Kota  Kendari,  Saksi  IV  berkencan  dengan  pengguna  jasa
00542|prostitusi dengan tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
00543|Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kdi
00544|
00545|b. T anggal 29 Oktober 2024 sebanyak 3 (tiga) kali, bertempat di Hotel Wixel
00546|kamar 215 yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kecamatan Lahundape, Kota
00547|Kendari, Saksi IV berkencan dengan pengguna jasa prostitusi dengan tarif
00548|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu
00549|rupiah);
00550|c. T anggal 31 Oktober 2024 sebanyak 2 (dua) kali, bertempat di Hotel Wixel
00551|kamar 215 yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kecamatan Lahundape, Kota
00552|Kendari, Saksi IV berkencan dengan pengguna jasa prostitusi dengan tarif
00553|sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
00554|d. T anggal 3 November 2024 sebanyak 1 (satu) kali, bertempat di Hotel Plaza Inn
00555|kamar 311 Saksi IV berkencan dengan pengguna jasa prostitusi dengan tarif
00556|sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
00557|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
00558|
00559|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
00560|apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, T erdakwa dapat dinyatakan terbukti
00561|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00562|Menimbang bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00563|dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
00564|fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kesatu
00565|sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik
00566|Indonesia  Nomor  21  T ahun  2007  T entang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00567|Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00568|1. Setiap Orang;
00569|2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
00570|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00571|kekerasan,  penculikanm  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00572|kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00573|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
00574|atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara
00575|Republik Indonesia;
00576|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00577|mempertimbangkan sebagai berikut:
00578|Ad.1 Unsur Setiap Orang;
00579|Menimbang bahwa unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 Angka 4
00580|Undang-Undang Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00581|Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan
00582|tindak pidana perdagangan orang;
00583|Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kdi
00584|
00585|Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh
00586|Penuntut  Umum  yang  hubungannya  dalam  perkara  ini  adalah  orang  yang
00587|bernama  M  AQIL  FAUZAN  Bin  AZHAR  ZAINUDDIN  Alias  OCANG yang
00588|diajukan di persidangan sebagai T erdakwa yang sehat jasmani dan rohani dengan
00589|kebenaran identitasnya telah diakui oleh T erdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-
00590|Saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya
00591|secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas T erdakwa sebagaimana
00592|tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan,
00593|terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan
00594|Penuntut Umum kepada T erdakwa;
00595|Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan T erdakwa dapat
00596|menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap
00597|cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya
00598|memenuhin semua unsur dari pasal yang didakwakan;
00599|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  dan  fakta-fakta  hukum
00600|tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi
00601|menurut hukum;
00602|Ad.2 Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00603|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
00604|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
00605|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
00606|memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00607|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00608|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
00609|Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah
00610|satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi
00611|dan dianggap telah terbukti;
00612|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perekrutan  berdasarkan
00613|Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan
00614|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak,
00615|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
00616|komunitasnya. Pengangkutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
00617|perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan
00618|menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Penampungan menurut Kamus
00619|Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menampung. Pengiriman
00620|menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 21 T ahun 2007 tentang
00621|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan
00622|Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kdi
00623|
00624|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
00625|Pemindahan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  beralih  atau
00626|bertukar tempat. Penerimaan dalam delik ini berarti menerima atau menerima
00627|seseorang dengan cara-cara yang tidak sah, seperti dengan ancaman kekerasan,
00628|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00629|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian
00630|bayaran atau manfaat dengan tujuan perdagangan orang;
00631|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  Angka  12  Undang-Undang
00632|Nomor  21  T ahun  2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
00633|Orang  yang  dimaksud  dengan  ancaman  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan
00634|secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan
00635|tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa
00636|takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Penculikan menurut Kamus
00637|Besar  Bahasa  Indonsia  adalah  penyimpangan  yang  melanggar  hukum  dan
00638|pengurungan  seseorang  terhadap  kehendaknya.  Penyekapan  adalah  proses,
00639|cara, perbuatan menyekap. Pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu.
00640|Penipuan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
00641|melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun
00642|serangkaian kebohongan. Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan adalah
00643|situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima kecuali
00644|untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Pengertian penjeratan utang
00645|menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 21 T ahun 2007 tentang
00646|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  perbuatan
00647|menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa
00648|menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung
00649|jawabnya,  atau  jasa  pribadinya  sebagai  bentuk  pelunasan  utang.  Memberi
00650|bayaran berarti memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang
00651|telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran yang
00652|diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Adapun pengertian manfaat
00653|sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah guna atau faedah, laba atau
00654|untung;
00655|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor
00656|21  T ahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
00657|menerangkan yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau
00658|tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
00659|atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
00660|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan
00661|Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kdi
00662|
00663|hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
00664|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
00665|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
00666|Menimbang bahwa awalnya T erdakwa yang berada di Makassar bertemu
00667|dengan T eman T erdakwa dan Saksi IV  dan membawa Saksi IV dan sepakat
00668|bertiga untuk mencari pekerjaan di Kendari, lalu pada tanggal 26 Oktober 2024,
00669|T erdakwa bersama T eman T erdakwa dan Saksi IV  dan Saksi IV datang di Kendari
00670|dan menginap di Hotel Wixel, selanjutnya T eman T erdakwa dan Saksi IV  dan
00671|T erdakwa langsung mencarikan pelanggan bagi Saksi IV;
00672|Menimbang bahwa kemudian Tim Satgas Gakkum TPPO Dlt Reskrimum
00673|Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan
00674|perdagangan orang dengan menggunakan aplikasi MiChat, sehingga Tim Satgas
00675|Gakkum TPPO Dlt Reskrimum Polda Sultra melakukan rangkaian penyelidikan
00676|terhadap informasi tersebut dan tepatnya pada tanggal 2 November 2024 sekitar
00677|pukul 23.00 WITA di Hotel Plaza Inn Kendari di kamar 311, Tim Satgas Gakkum
00678|TPPO Dlt Reskrimum Polda Sultra menemukan Saksi IV sedang menunggu calon
00679|pelanggan  dari  konfirmasi  T erdakwa  yang  mengoperasikan  aplikasi  MiChat
00680|dengan menggunakan foto Saksi IV dan pada saat itu T erdakwa sedang berada di
00681|lobby hotel;
00682|Menimbang bahwa T erdakwa menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi
00683|MiChat dengan foto Saksi IV, dimana T erdakwa mencari pelanggan jasa prostitusi
00684|dengan membalas chat para calon pelanggan jasa prostitusi tersebut melalui akun
00685|MiChat Saksi  IV  dengan  nama  Celli. Setelah  menemukan  calon  pelanggan,
00686|T erdakwa akan mengarahkan ke kamar yang telah ditempati oleh Saksi IV;
00687|Menimbang bahwa biaya jasa prostitusi yang diberikan oleh Saksi IV
00688|biasanya ditawarkan pada harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat
00689|terjadinya penangkapan, biaya yang ditawarkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu
00690|juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  termasuk  sewa  tempat/kamar  dan  setiap  kali
00691|mendapatkan pelanggan, Saksi IV akan memberikan upah kepada T erdakwa
00692|sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
00693|Menimbang bahwa T erdakwa sejak tanggal 27 Oktober 2024 hingga
00694|tanggal 3 November 2024 telah 4 (empat) kali mendapatkan pelanggan untuk
00695|Saksi IV melalui aplikasi MiChat dengan rincian sebagai berikut:
00696|a. T anggal 27 Oktober 2024 sebanyak 2 (dua) kali, bertempat di Hotel Wixel
00697|kamar 215 dan kamar 211 yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kecamatan
00698|Lahundape,  Kota  Kendari,  Saksi  IV  berkencan  dengan  pengguna  jasa
00699|prostitusi dengan tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
00700|Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kdi
00701|
00702|b. T anggal 29 Oktober 2024 sebanyak 3 (tiga) kali, bertempat di Hotel Wixel
00703|kamar 215 yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kecamatan Lahundape, Kota
00704|Kendari, Saksi IV berkencan dengan pengguna jasa prostitusi dengan tarif
00705|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu
00706|rupiah);
00707|c. T anggal 31 Oktober 2024 sebanyak 2 (dua) kali, bertempat di Hotel Wixel
00708|kamar 215 yang beralamat di Jalan Edi Sabhara, Kecamatan Lahundape, Kota
00709|Kendari, Saksi IV berkencan dengan pengguna jasa prostitusi dengan tarif
00710|sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
00711|d. T anggal 3 November 2024 sebanyak 1 (satu) kali, bertempat di Hotel Plaza Inn
00712|kamar 311 Saksi IV berkencan dengan pengguna jasa prostitusi dengan tarif
00713|sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
00714|Menimbang bahwa awalnya T erdakwa yang berada di Makassar bertemu
00715|dengan T eman T erdakwa dan Saksi IV  dan membawa Saksi IV datang di Kendari
00716|dan menginap di Hotel Wixel, dan selanjutnya T eman T erdakwa dan Saksi IV  dan
00717|T erdakwa langsung mencarikan pelanggan jasa prostitusi bagi Saksi IV melalui
00718|aplikasi  MiChat.  Sebelum  ditangkap  oleh  Tim  Satgas  Gakkum  TPPO  Dlt
00719|Reskrimum  Polda  Sultra,  T erdakwa  telah  berhasil  mendapatkan  4  (empat)
00720|pelanggan untuk jasa prostitusi yang diberikan Saksi IV dan tiap pelanggan yang
00721|berhasil didapatkan oleh T erdakwa tersebut, T erdakwa mendapatkan upah dari
00722|Saksi IV. Perbuatan T erdakwa ini menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan
00723|merekrut seseorang untuk dieksploitasi dan mendapatkan manfaat dari perbuatan
00724|tersebut;
00725|Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum
00726|tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  “melakukan  perekrutan
00727|seseorang  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara
00728|Republik Indonesia” telah terpenuhi menurut hukum;
00729|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat
00730|(2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  T ahun  2007  T entang