02049|dijelaskan mengenai jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun, namun Saksi
02050|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tidak pernah menandatangani perjanjian
02051|atau kontrak kerja apapun  sehingga Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi
02052|Sahiri berangkat dengan tujuan untuk bekerja di Malay sia tanpa adanya
02053|perjanjian penempatan dan perjanjian kerja terlebih dahulu;
02054|Menimbang, bahwa keberangkatan Saksi Firdaus, Saksi Arba, Saksi
02055|Sahiri diketahui tidak melalui suatu perusahan tertentu, melainkan difasilitasi
02056|oleh Terdakwa, Saksi Sofa, dan Sdr.  Agus yang mana dalam hal ini baik
02057|Terdakwa maupun Sdr. Agus bukan merupakan bagian dari BP2MI/Badan
02058|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja
02059|Migran Indonesia (P3MI), atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran
02060|Indonesia untuk kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, sementara itu
02061|menurut Saksi Sofa dirinya memiliki kompetensi di perusahaan lain untuk
02062|memberangkatkan perempuan, akan tetapi dalam hal ini Saksi Sofa bukan
02063|bertindak dalam kewenangannya ter sebut, melainkan perbuatan Terdakwa,
02064|Saksi Sofa, dan Sdr. Agus dilakukan sebagai perorangan yang dalam hal ini
02065|dilarang untuk melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri , sehingga
02066|baik Terdakwa, Saksi Sofa, maupun Sdr. Agus tidak memiliki kompetensi dalam
02067|menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri;
02068|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam proses
02069|keberangkatannya untuk bekerja ke Malaysia , Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
02070|Saksi Sahiri belum memenuhi persyaratan pekerja migran sebagaimana d iatur
02071|dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pe rlindungan Pekerja
02072|Migran Indonesia  sehingga sesungguhnya baik Saksi Firdaus, Saksi Arba
02073|ataupun Saksi Sahiri  belum dapat menjadi tenaga kerja di Malaysia,
02074|selanjutnya Terdakwa, Saksi Sofa, dan Sdr. A gus yang memfasilitasi
02075|keberangkatan tersebut juga bukanlah merupakan pihak yang berwenang untuk
02076|memberangkatkan atau menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri , oleh
02077|
02078|karenanya keberangkatan  Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke
02079|Malaysia tersebut termasuk dalam penempatan unprosedur atau illegal;
02080|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
02081|21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada atau tidaknya
02082|persetujuan dari korban bukanlah hal yang menjadi titik utama dalam
02083|menentukan telah terjadinya ekploitasi terhadap korban karena dengan atau
02084|tanpa persetuju an dari korban sepanjang telah terjadinya perbuatan yang
02085|dimaksud dalam ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan telah terjadinya
02086|eksploitasi yang mana hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-
02087|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
02088|mengatur mengenai persetujuan korban perdagangan orang tidak
02089|menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang artinya
02090|terhadap perbuatan yang dilakukan dengan persetujuan korban sekali pun masih
02091|dapat dilakukan penuntutan;
02092|Menimbang, bahwa mengenai izin kerja tidak dimiliki oleh Saksi
02093|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri, awalnya ketiganya sudah mengetahui
02094|akan pergi dengan menggunakan izin kunjungan, namun Saksi Firdaus, Saksi
02095|Arba, dan Saksi Sahiri diberitahukan bahw a proses keberangkatannya tetap
02096|bersifat legal karena seluruhnya akan diurus saat di Malaysia yang mana
02097|sebelum mengurus paspor tersebut Saksi Sofa memberitahukan kepada Saksi
02098|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri agar menyampaikan tujuannya pergi ke
02099|Malaysia untuk jalan -jalan kepada pihak imigrasi dengan alasan agar proses
02100|pembuatan paspornya lebih cepat, selanjutnya Saksi Sofa dan Terdakwa
02101|menyampaikan hanya akan memberangkatkan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
02102|Saksi Sahiri saja, sedangkan izin kerja nantin ya akan dibuatkan oleh pihak
02103|yang ada di Malaysia dan akan dikeluarkan setelah 4 (empat) bulan, namun
02104|saat waktu tersebut lewat pun izin kerja tersebut tidak juga ada dan saat
02105|ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Sofa mengenai permasalahan tersebut
02106|keduanya hanya menyampaikan untuk bersabar dan mengikuti prosedur yang
02107|dijalankan oleh pihak yang ada di Malaysia;
02108|Menimbang, bahwa selain itu setahu Terdakwa, Sdr. Agus sudah
02109|menyampaikan kepada Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri mengenai
02110|keberangkatan yang dilakukan secara mandiri tanpa melalui perusahaan
02111|namun dengan jaminan keselamatan, lalu sebelum keber angkatan Saksi
02112|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri sempat mendiskusikannya dengan
02113|Terdakwa dan Saksi Sofa dan menyatakan tidak keberatan dengan keadaan
02114|tersebut;
02115|
02116|Menimbang, bahwa  meskipun proses keberangkatan tersebut telah
02117|dilakukan dengan persetujuan S aksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri,
02118|namun persetujuan tersebut didasari dengan adanya  perkataan mengenai
02119|prosedur yang dijalankan secara legal dan  janji mengenai izin kerja yang akan
02120|diterbitkan saat tiba di Malaysia sehingga keyakinan pun dari diri Saksi Firdaus,
02121|Saksi Arba, dan Saksi Sahiri;
02122|Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh
02123|Ahli di persidangan, tidak seperti yang dikatakan dan dijanjikan kepada Saksi
02124|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tersebut, seharusnya  izin kerja tersebut
02125|sudah dimiliki oleh tenaga kerja luar negeri sebelum keberangkatan yang
02126|artinya tidak mungkin keberangkatan yang legal dilakukan tanpa adanya izin
02127|kerja, selanjutnya mengenai izin kerja ini pada akhirnya sampai dengan Saksi
02128|Firdaus, Saksi Arba, d an Saksi Sahiri kembali ke Indonesia pun belum juga
02129|diterbitkan, olehnya karenanya dalam proses tersebut terdapat perkataan
02130|bohong atau tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sofa;
02131|Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa
02132|dan Saksi Sofa mengakui tidak mengetahui secara pasti mengenai
02133|prosedurnya secara jelas karena Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri
02134|sendiri yang berdiskusi dengan Sdr. Agus, akan tetapi baik Terdakwa maupun
02135|Saksi Sofa mengetahui mengenai pr oses keberangkatan yang bersifat mandiri
02136|(yang diketahui sebagai perbuatan yang dilarang), terlebih Saksi Sofa yang
02137|mengaku pernah memberangkatkan orang ke luar negeri pun malah menyuruh
02138|Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri untuk mengatakan kebohongan
02139|mengenai tujuan keberangkatannya ke luar negeri saat pembuatan paspor
02140|dengan alasan untuk mempermudah prosesnya;
02141|Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Sofa tidak memiliki
02142|niat jahat untuk menjerumuskan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke
02143|dalam hal yang buruk, namun Terdakwa dan Saksi Sofa telah secara sadar
02144|memfasilitasi Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri menjadi tenaga kerja
02145|ke luar negeri melalui prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
02146|undangan yang berlaku yang mana perbuatannya tersebut bukan semata -mata
02147|dilakukan untuk membantu Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri dengan
02148|tanpa pamrih, melainkan memang dilakukan atas dasar adanya iming -iming
02149|upah yang akan diberikan oleh Sdr. Agus apabila berhasil menemu kan orang
02150|yang akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri;
02151|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 kata “ dengan maksud ”
02152|sebelum frasa “ untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia ”
02153|
02154|menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil,
02155|yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya
02156|unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan
02157|akibat;
02158|Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perbuatan Terdakwa dan
02159|Saksi Sofa t elah memenuhi unsur perbuatan yang dirumuskan, namun
02160|nyatanya eksploitasi yang dialami oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi
02161|Sahiri juga telah menimbulkan dampak terhadap Saksi Firdaus, Saksi Arba,
02162|dan Saksi Sahiri sendiri yang salah satunya adalah per asaan was -was yang
02163|dirasakan oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri karena bekerja di
02164|Malaysia tanpa izin kerja;
02165|Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, berkaitan dengan proses
02166|kepulangan pekerja migran dalam hal terjadi pengunduran diri dari p ekerja
02167|migran yang berangkat secara legal, maka tiket untuk pulang dibebankan
02168|kepada orang yang bersangkutan dengan jumlah denda yang masih dapat
02169|dinegosiasi, sedangkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)
02170|maka tiket untuk pulang akan dibayarka n oleh perusahaan sampai ke bandara
02171|yang paling dekat dengan rumah orang yang bersangkutan yang mana dalam
02172|hal ini meskipun Saksi Firdaus dan Saksi Arba mengalami pemutusan
02173|hubungan kerja sebagaimana yang diterangkan saat di persidangan, namun
02174|akibat dari tidak adanya izin kerja yang dimiliki oleh Saksi Firdaus dan Saksi
02175|Arba maka proses kepulangannya pun menjadi tidak terjamin dan mengalami
02176|kesulitan;
02177|Menimbang, bahwa sementara itu akibat yang dialami oleh Saksi Sahiri
02178|bahkan lebih buruk lagi yang  mana akibat tidak adanya izin kerja Saksi Sahiri
02179|sempat ditahan oleh pihak yang berwenang di Malaysia dan menjalani proses
02180|persidangan hingga Saksi Sahiri dibawa ke penampungan sebelum pada
02181|akhirnya Saksi Sahiri dipulangkan atau dideportasi ke Indonesia;
02182|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di
02183|atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membawa  Saksi
02184|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke Malaysia untuk dimanfaatkan
02185|tenaganya dengan prosedur yang melawan hukum dengan tuju an untuk
02186|memperoleh keuntungan bagi dirinya;
02187|Menimbang, bahwa dengan demikian  Majelis Hakim berkeyakinan
02188|terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini  baik secara tekstual/redaksional
02189|maupun kontekstual/substansialnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa
02190|secara keseluruhan;
02191|
02192|Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
02193|melakukan;
02194|Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP menyebutkan bahwa
02195|”seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang
02196|melakukan, yang menyuruh melakukan  dan yang turut serta melakukan ” yang
02197|mana kualitas seseorang sebagai pelaku tindak pidana bersifat alternatif
02198|sehingga apabila memenuhi salah satu unsur sudah dianggap terbukti;
02199|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pleger (orang yang
02200|melakukan) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan
02201|segala anisir atau elemen dari peristiwa pidana, doenpleger (orang yang
02202|menyuruh melakukan) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang
02203|menyuruh dan orang yang disuru h sehingga bukan orang itu sendiri yang
02204|melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain , medepleger
02205|(orang yang turut melakukan) berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang
02206|melakukan dan orang yang turut bersama -sama melakukan, dalam tu rut
02207|melakukan harus ada kerja sama secara sadar, para pelaku harus semuanya
02208|melakukan perbuatan pelaksanaan;
02209|Menimbang, bahwa dalam hal dikatakan sebagai ”turut serta
02210|melakukan” tindak pidana terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu
02211|kerja sama ya ng disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu
02212|kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama -sama
02213|melaksanakan kehendak itu;
02214|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
02215|persidangan, yang diperoleh dari persesuai an alat bukti berupa keterangan
02216|saksi, Terdakwa, dan bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti
02217|maupun seluruh berkas perkara  dalam perkara ini  maka diketahui  Terdakwa,
02218|Saksi Sofa, dan Sdr. Agus telah bersama-sama membawa Saksi Firdaus, Saksi
02219|Arba, dan Saksi Sahiri ke Malaysia untuk dimanfaatkan tenaganya dengan
02220|prosedur yang melawan hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
02221|bagi dirinya;
02222|Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Agus menawari Terdakwa untuk
02223|mencari orang yang akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri
02224|dengan iming -iming berupa upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
02225|selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sofa untuk melakukan hal
02226|tersebut dengan iming -iming berupa upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
02227|rupiah) sehingga akhirnya kerja sama antar ketiganya pun terjalin dengan Sdr.
02228|Sofa berperan mencari orang yang akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja
02229|
02230|ke luar negeri dan meneruskannya kepada Terdakwa, selain itu Saksi Sofa dan
02231|Terdakwa juga membantu untuk mengurus  dokumen yang dipersyaratkan oleh
02232|Sdr. Agus seperti paspor dan surat keterangan kesehatan, selanjutnya
02233|Terdakwa dan Saksi Sofa mengantarkan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi
02234|Sahiri ke tempat Sdr. Agus di Tangerang, sedangkan Sdr. Agus mengurus
02235|segala keperluan pemberangkatan dari Tangerang hingga tiba ke Malaysia;
02236|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di
02237|atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah turut serta membawa Saksi
02238|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke Malaysia untuk dimanfaatkan
02239|tenaganya dengan prosedur yang melawan hukum dengan tujuan untuk
02240|memperoleh keuntungan bagi dirinya;
02241|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke -3 (ketiga) ini juga telah
02242|terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
02243|Menimbang, bahwa namun sebelum dinyatakan s emua unsur dari
02244|Pasal 4 Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
02245|Perdagangan Orang  jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang -Undang Hukum
02246|Pidana (KUHP) telah terpenuhi da n Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah
02247|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu
02248|Penuntut Umum , Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan
02249|mengenai pledoi atau nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
02250|Terdakwa;
02251|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
02252|mempertimbangkan mengenai pledoi atau nota pembelaan Terdakwa dan
02253|Penasihat Hukum Terdakwa yang sebagaimana telah diuraikan pada bagian
02254|sebelumnya;
02255|Menimbang, bahwa  setelah memperhatikan mengenai uraian dalam
02256|pledoi atau pembelaannya tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa
02257|pada pokoknya  menyampaikan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh
02258|Terdakwa hanya terbatas pada kualifikasi “ turut melakukan ” yang mana
02259|perbuatan tersebut dilakukan oleh Terd akwa semata -mata untuk membantu
02260|keinginan pa ra korban, selain itu Terdakwa saat ini sedang mengalami sakit
02261|yang berpengaruh pada penglihatan matanya atau berdampak pada kebutaan
02262|sehingga nantinya Terdakwa akan mengandalkan penghidupan dari
02263|keluarga/orang t ua, oleh karenanya Terdakwa dan Penasihat Hukum mohon
02264|agar Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;
02265|Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau pembelaan Terdakwa dan
02266|Penasihat Hukumnya mengenai perbuatan Terdakwa yang dikualifikasikan
02267|
02268|sebagai “turut melakukan ” telah dipertimbangkan seluruhnya dalam
02269|pertimbangan mengenai pemenuhan unsur  dan telah dinyatakan terpenuhi ,
02270|oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim;
02271|Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau pembelaan Terdakwa dan
02272|Penasihat Hukumnya yang lingkupnya mengenai permohonan akan
02273|dipertimbangkan setelah mempertimbangkan mengenai aspek penjatuhan
02274|pidana yang dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dengan pula
02275|memperhatikan hal -hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta
02276|keseluruhan uraian fakta dan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini
02277|yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;
02278|Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal -hal lain yang tidak
02279|berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena tidak memiliki relevansi terhadap
02280|perkara a quo , maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap hal -hal tersebut
02281|juga tidak berasalan hukum untuk dapat dikabulkan;
02282|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur Pasal 4 Undang-Undang
02283|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang  jo Pasal 55
02284|ayat (1) ke -1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP)  telah terpenuhi,
02285|maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
02286|melakukan tindak pidana sebagaima na didakwakan dalam dakwaan  kesatu
02287|Penuntut Umum;
02288|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
02289|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat
02290|alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf
02291|maupun alasan p embenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa
02292|mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
02293|Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat
02294|subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin
02295|sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan
02296|pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentua n Pasal 44 ayat (1), Pasal
02297|48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang -Undang Hukum
02298|Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak
02299|menemukan fakta yang menunjukkan keadaan -keadaan sebagaimana
02300|ketentuan pasal -pasal ini, sehin gga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa
02301|dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;
02302|Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat
02303|objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau
02304|pelaku, hal tersebut  sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1),
02305|
02306|Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP),
02307|dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta -fakta
02308|atau hal -hal yang membuktikan adanya keadaan -keadaan yan g dikehendaki
02309|sebagaimana dimaksud ketentuan pasal -pasal tersebut, sehingga Majelis
02310|Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk
02311|kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;
02312|Menimbang, bahwa oleh karena dalam persida ngan Majelis Hakim
02313|tidak menemukan hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
02314|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh
02315|karenanya Terdakwa tersebut harus lah mempertanggungjawabkan
02316|perbuatannya;
02317|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab,
02318|maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat
02319|(1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;
02320|Menimbang, bahwa di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung
02321|sedang terjadi fenomena masyarakat di wil ayah lampung beramai -ramai untuk
02322|bekerja di luar negeri, dengan harapan untuk memperbaiki kondisi
02323|kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Fenomena ini terbukti dengan
02324|dinobatkannya Provinsi Lampung sebagai salah satu wilayah pengirim tenaga
02325|kerja migran ter banyak dari Indonesia. Fenomena ini disertai pula dengan
02326|pertumbuhan/perkembangan mengenai upaya atau modus yang dilakukan oleh
02327|para pelaku kejahatan di bidang perdagangan orang, yang mana mereka
02328|merekrut orang -orang yang ada di berbagai wilayah Lampung un tuk
02329|mencarikan tenaga kerja-tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri
02330|dengan berbagai iming -iming, janji, maupun tipuan. Harus diakui pula
02331|terbatasnya lapangan pekerjaan dan minimnya penertiban serta sosialisasi dari
02332|pihak yang terkait mengenai prosedur-prosedur yang benar sebelum menjadi
02333|pekerja migran membuat para calon pekerja migran dengan mudah terhasut
02334|dan terbujuk dengan janji ataupun tipuan para pelaku TPPO ini maupun kaki
02335|tangannya. Pengadilan melalui Majelis Hakim memandang memang perlu
02336|penertiban dan penanggulangan terhadap adanya fenomena yang
02337|dimanfaatkan para pelaku TPPO ini, yang mana diharapkan agar terwujud
02338|suatu ketertiban dan keamanan bagi masyarakat khususnya para calon pekerja
02339|migran berikutnya, yang mana tidak dapat dipungkir i bahwa telepas pekerja
02340|migran itu berangkat dengan cara legal atau illegal pekerja migran tersebut
02341|tetap merupakan penyumbang devisa bagi negara, jadi sudah sepantasnya
02342|Negara melalui Pengadilan memberikan perlindungan hukum dan rasa simpati
02343|
02344|terhadap hal-hal yang dialami oleh para korban dalam perkara a quo. Bahwa
02345|ancaman pidana yang diancamkan pada perbuatan Terdakwa ini adalah pidana
02346|penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun,
02347|serta pidana denda paling sedikit Rp120.000. 000,00 (seratus dua puluh juta
02348|rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),
02349|memperhatikan acaman pidana tersebut Majelis Hakim dengan mencermati