01549|lupa  bulan  Juli  2024  Terdakwa  minta  persyaratan  dan  mengirim  video
01550|perkenalan diri dan sekaligus mengrimkan foto Pasport Saksi Korban Windriyani
01551|lalu  setelah  Saksi  Korban  Windriyani  mengirimkan  persyaratan  kepada
01552|Terdakwa, Terdakwa bilang kepada Saksi Korban Windriyani “Yaudah nunggu
01553|kabar dari Sabrina”;
01554|Menimbang bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan September
01555|2024 Terdakwa mengabarkan Saksi Korban Windriyani bahwa Job sudah ada
01556|dan visa sudah turun siap untuk berangkat, setelah 10 hari kemudian Terdakwa
01557|dikabarkan oleh Istianah bahwa visa yang akan digunakan oleh Saksi Korban
01558|Windriyani  adalah  Visa  Trip  /  Wisata.  Selanjutnya  Terdakwa  bilang  kepada
01559|Istianah “Kalau kamu ada uang yaudah berangkatin saja” karena kalau pakai
01560|visa itu kan mahal” lalu Istianah “ Yaudah kamu sana ngomong dulu sama
01561|Windriyani,  bilang  “mau  gak”,  kemudian  Terdakwa  menelpon  Saksi  Korban
01562|Windriyani  apakah  mau  menggunakan  visa  trip/Wisata  dengan  biaya
01563|Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban Windriyani bilang “
01564|Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01565|
01566|Yawis ora apa-apa Yu’, Priben carane, sing penting kita bisa terbang kanggo
01567|bawa hutang” lalu Terdakwa melaporkan kepada Istianah;
01568|Menimbang bahwa benar Pada saat Terdakwa merekrut Saksi Korban
01569|Windriyani  Terdakwa  tidak  memiliki  surat  tugas  sebagai  sponsor,  namun
01570|Sebelumnya  Terdakwa  sudah  pernah  memberangkatkan  Darinih  teman  dari
01571|Saksi Korban Windriyani;
01572|Menimbang  bahwa  benar  Setelah  dari  Terdakwa  lalu  Istianah  akan
01573|memberangkatkan Saksi Korban Windriyani langsung ke Negara China oleh
01574|orang suruhan Istianah kemudian langsung diantarkan kepada majikan yang
01575|sudah  ada  dan  Terdakwa  tidak  mengetahui  pemberangkatan  Saksi  Korban
01576|Windriyani  menggunakan  pesawat  apa,  namun  pemberangkatannya  melalui
01577|Bandara kertajati majalengka;
01578|Menimbang  bahwa  benar  Saksi  Korban  Windriyani  masih  memiliki
01579|passport Ready yang dibuat pada saat Saksi Korban Windriyani berangkat ke
01580|Negara Taiwan sebagai TKW;
01581|Menimbang  bahwa  benar  Ada  Surat  Akta  Jual  beli  Rumah  yang
01582|Terdakwa minta sebagai jaminan atas suruhan dari Istiana tersebut dan Surat
01583|AJB milik Saksi Korban Windriyani ada di Terdakwa;
01584|Menimbang  bahwa benar pada saat Terdakwa merekrut Saksi Korban
01585|Windriyani untuk proses berangkat ke Negara China dimana Terdakwa meminta
01586|surat AJB dengan alasan atas perintah dari Istianah yang direkrut tidak kabur
01587|dan  tidak  mengundurkan  diri  secara  sepihak  pada  saat  mengikuti  proses
01588|pemberangkatan ke Negara China dan menyelesaikan potongan biaya proses
01589|tersebut  maka  jaminan  surat  AJB  akan  dikembalikan  kepada  Saksi  Korban
01590|Windriyani maupun keluarganya;
01591|Menimbang bahwa benar Saksi Korban Windriyani akan dipekerjakan
01592|sebagai pembantu rumah tangga di Negara Kota Beijing China akan tetapi saat
01593|itu Saksi Korban Windriyani Tidak melakukan medical cek up;
01594|Menimbang bahwa benar apabila Saksi Korban Windriyani telah bekerja
01595|di  Negara  China  maka  Istianah  akan  memberikan  Terdakwa  uang  sebesar
01596|Rp2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dan  Perjanjian  dari  awal
01597|apabila  Saksi  Korban  Windriyani  bekerja  di  China  gajinya  akan  dipotong
01598|sebanyak 5.000 Yuan ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di tiap bulannya
01599|selama 6 bulan ketika Saksi Korban Windriyani sudah bekerja di Negara China
01600|tersebut;
01601|Menimbang, dengan demikian maka Unsur ini telah terbukti secara sah
01602|dan meyakinkan menurut hukum;
01603|Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01604|
01605|Ad.4. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak
01606|memperoleh restitusi.
01607|Menimbang bahwa oleh sebagaimana kaidah Pasal 182 ayat (3), dan 4
01608|KUHAP, maka Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada
01609|Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
01610|Menimbang bahwa unsur keempat ini merupakan kaidah hukum yang
01611|mengatur keadaan causa akibat adanya perbuatan materil oleh subjek hukum
01612|pelaku;
01613|Menimbang bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang
01614|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01615|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
01616|ahli warisnya;
01617|Menimbang  bahwa  Kaidah  Pasal  48  Undang-undang  RI  Nomor  21
01618|Tahun  2007  tentang   Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,
01619|mengatur bahwa Restitusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti
01620|kerugian  atas: a. kehilangan kekayaan  atau penghasilan; b. penderitaan; c.
01621|biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian
01622|lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang; yang diberikan
01623|dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara
01624|tindak pidana perdagangan orang;
01625|Menimbang  bahwa  unsur  keempat  ini  disusun  dengan  konstruksi
01626|alternatif yaitu hak memperoleh restitusi kepada Setiap korban tindak pidana
01627|perdagangan orang atau hak memperoleh restitusi kepada ahli waris korban
01628|tindak pidana perdagangan orang;
01629|Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa Setiap
01630|korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  in  casu  dikualifikasikan  kepada
01631|subjek hukum saksi Windriyani Als Yani Binti Tarmudi;
01632|Menimbang bahwa  in casu  berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan
01633|Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor : R- 1083/5.1.HSHP /LPSK /02/
01634|2025 tanggal 26 Februari 2025 telah mengeluarkan surat tentang penghitungan
01635|besar  biaya  yang  diderita  korban  pada  pokoknya  adalah  sejumlah
01636|Rp109.280.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
01637|rupiah);
01638|Menimbang  bahwa  Surat  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban
01639|Republik  Indonesia  Nomor:  R-  1083/5.1.HSHP  /LPSK  /02/  2025  tanggal
01640|26 Februari 2025 dalam rinciannya penghitungan Restitusi memuat penderitaan
01641|Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01642|
01643|kerugian  bagi  korban  terhadap  penguasaan  1  (satu)  bendel  Akta  Jual  Beli
01644|nomor : 784 / 2019 atas nama WINDRIYANI milik korban;
01645|Menimbang bahwa in casu 1 (satu) bendel Akta Jual Beli nomor : 784 /
01646|2019 atas nama WINDRIYANI  telah disita, sehingga penguasaannya tidak lagi
01647|berada  pada  Terdakwa  maupun  pihak  lainnya,  sehingga  Majelis  Hakim
01648|berpendapat besaran restitusi bagi diri Terdakwa sebagaimana Surat Lembaga
01649|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  R-
01650|1083/5.1.HSHP  /LPSK  /02/  2025  tanggal  26  Februari  2025  sejumlah
01651|Rp109.280.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah
01652|rupiah), beralasan hukum untuk dikurangkan dengan besaran nilai  Akta Jual
01653|Beli nomor : 784 / 2019 atas nama WINDRIYANI sejumlah Rp88.000.000,00
01654|(Delapan puluh delapan juta Rupiah);
01655|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  hak  Restitusi  korban  adalah
01656|sejumlah Rp21.280.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu
01657|rupiah);
01658|Dengan  demikian  unsur  “Setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan
01659|orang berhak memperoleh restitusi telah terpenuhi”;
01660|Menimbang bahwa dari uraian uraian pertimbangan tersebut diatas maka
01661|semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
01662|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
01663|KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01664|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01665|Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
01666|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum yang
01667|bersifat alternatif ini  telah terbukti , maka  sebagaimana bentuk dakwaan yang
01668|bersifat alternatif, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;
01669|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
01670|hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai
01671|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  maka  Terdakwa  harus
01672|mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01673|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab
01674|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01675|Menimbang  bahwa  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Republik
01676|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01677|Perdagangan Orang, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam
01678|undang-undang  ini  ditentukan  pula  adanya  denda  sejumlah  uang,  sehingga
01679|karena  Terdakwa  telah  terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang
01680|Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01681|
01682|didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini
01683|diwajibkan  pula  untuk  membayar  denda  tersebut,  yang  jumlah  serta
01684|ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini, sesuai
01685|dengan ketentuan dalam pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01686|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01687|apabila  denda  tidak  dapat dibayar  oleh  Terdakwa  maka  terhadap  Terdakwa
01688|dijatuhi kurungan pengganti denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;
01689|Menimbang  bahwa  sebagaimana  kaidah  Pasal  50  Undang-Undang
01690|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01691|Pidana Perdagangan Orang, mengatur pada Ayat:
01692|(1) Dalam  hal  pelaksanaan  pemberian  restitusi  kepada  pihak  korban  tidak
01693|dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
01694|Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut
01695|kepada pengadilan;
01696|(2) Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memberikan  surat
01697|peringatan  secara  tertulis  kepada  pemberi  restitusi,  untuk  segera
01698|memenuhi  kewajiban  memberikan  restitusi  kepada  korban  atau  ahli
01699|warisnya;
01700|(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
01701|dilaksanakan  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari,  pengadilan
01702|memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana
01703|dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi;
01704|(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana
01705|kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun;
01706|Menimbang, b ahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum telah memuat
01707|pengajuan Restitusi akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi
01708|WINDRIYANI  Als  YANI  Binti  TARMUDI  dirugikan ,  sehingga  meminta
01709|perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (LPSK),  yang
01710|mana  berdasarkan  penilaian  Restitusi  oleh  LPSK  berdasarkan  Surat
01711|Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
01712|Nomor : R- 1083/5.1.HSKR/LPSK/02/2025 tanggal 26 Februari 2025  tersebut,
01713|maka  penilaian restitusi  tersebut adalah  sebesar Rp.  21.280.000,- (dua puluh
01714|satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dari nilai total
01715|Restitusi sebesar Rp. 109.280.000,- (seratus sembilan juta dua ratus delapan
01716|puluh ribu rupiah rupiah) berdasarkan Surat Lembaga Perliindungan Saksi dan
01717|Korban Republik Indonesia Nomor : R- 1083/5.1.HSHP/LPSK/02/2025 tanggal
01718|26 Februari 2025 dengan dikurangkan nilai perhitungan Ganti Kerugian Lainnya
01719|Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01720|
01721|yang berupa Akta Jual Beli (AJB) dengan nominal sebesar Rp. 88.000.000,-
01722|(delapan puluh delapan juta rupiah);
01723|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  tersebut  setelah  Majelis
01724|Hakim  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan
01725|dihubungan  dengan  Pasal  48  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01726|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01727|Orang dan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
01728|Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang
01729|Perlindungan Terdakwa dan Korban, menurut Majelis Hakim Saksi WINDRIYANI
01730|Als YANI Binti TARMUDI adalah berhak untuk mendapatkan  Restitusi karena
01731|telah mengalami kerugian materiil dan/atau immateriil yang disebabkan akibat
01732|dari perbuatan Terdakwa, sehingga karena itu Permohonan Restitusi tersebut
01733|layak dan patut untuk dikabulkan;
01734|Menimbang  bahwa  in  casu  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukum
01735|Terdakwa  didalam  Nota  Pembelaannya  secara  tertulis  menyatakan  bahwa
01736|Terdakwa tidak mampu membayar biaya Restitusi kepada korban, maka Majelis
01737|Hakim berpendapat bahwa setelah penerapan proses regulasi pasca putusan
01738|berkekuatan hukum tetap, sementara Terdakwa berada tetap dalam keadaan
01739|tidak  mampu  membayar,  maka  cukup  beralasan  hukum  terhadap  Terdakwa
01740|dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan didalam
01741|amar putusan ini;
01742|Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam
01743|Nota Pembelaannya memuat pula permohonan untuk keringanan hukuman atas
01744|diri Terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan tentang berat
01745|ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berpendapat sudah
01746|sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dinilai proporsional akibat penderitaan
01747|yang dialami Saksi WINDRIYANI Als YANI Binti TARMUDI maupun terhadap
01748|perasaan hati masyarakat dengan didasarkan kepada asas keadilan hukum,
01749|asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum;
01750|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  atas  diri  Terdakwa  tidaklah
01751|semata  mata  bersifat pembalasan, akan  tetapi  dimaksudkan  agar  Terdakwa
01752|dapat  memperbaiki  sikap  perilaku  dan  perbuatan  kelak  setelah  menjalani
01753|hukuman yang dijatuhkan kepadanya;
01754|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01755|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01756|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP
01757|atas nama WINDRIYANI dengan nomor : 3212134211910007, 1 (satu) lembar
01758|Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01759|
01760|fotocopy  Kartu  Keluarga  atas  nama  kepala  keluarga  WINDRIYANI  dengan
01761|nomor : 3212132112230001, 1 (satu) lembar surat keterangan sehat dari Klinik
01762|Pratama Zhafirah Medica atas nama WINDRIYANI dengan nomor : 240202381,
01763|2 (dua) lembar tiket pesawat maskapai Air Asia dengan nomor (AK 419, AK
01764|524), 1 (satu) lembar tiket pesawat maskapai Vietjet Air.com dengan nomor :
01765|F8SU5D, 1 (satu) lembar tiket pesawat maskapai VIAGS dengan nomor : NX
01766|985, 1 (satu) lembar foto tiket pesawat maskapai Shanghai Airlines nomor :
01767|MU722, 2 (dua) lembar tiket pesawat AIR MACAU dengan nomor (NX 101, NX
01768|910), 4 (empat) lembar Itinerary dari Trip.com Group IATA, 1 (satu) lembar surat
01769|perjanjian kerja atas nama WINDRIYANI, 1 (satu) lembar Payment Receipt Air
01770|Asia.Com dengan Booking Number : B8UY6G atas nama WINDRIYANI, 1 (satu)
01771|lembar  Departure  Card  For  Temporary  Entry  Foreigners  atas  nama
01772|WINDRIYANI, 3 (tiga) lembar surat dari Imigration Departement Hongkong atas
01773|nama  WINDRIYAN,  1  (satu)  lembar  kertas  dengan  nomor  :  13585736600,
01774|sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana barang bukti
01775|tersebut telah terlampir dalam berkas perkara;
01776|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku paspor atas
01777|nama WINDRIYANI dengan nomor : E5127880, 1 (satu) bendel Akta Jual Beli
01778|nomor : 784 / 2019 atas nama WINDRIYANI yang telah disita dari Saksi Korban
01779|Windriyani Als Yani Binti Tarmudi, maka dikembalikan kepada Saksi Korban
01780|Windriyani Als Yani Binti Tarmudi;
01781|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama
01782|ERNAYATI dengan nomor : 3212136004800001 yang telah disita dari Terdakwa
01783|Ernayati Als Erna Binti Taryono, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ernayati
01784|Als Erna Binti Taryono;
01785|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek
01786|Infinix warna hijau toska yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan
01787|serta  mempunyai  nilai  ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti
01788|tersebut dirampas untuk negara;
01789|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01790|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01791|yang meringankan Terdakwa;
01792|Keadaan  yang  memberatkan:
01793|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam
01794|upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01795|- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban  Windriyani Als Yani
01796|Binti Tarmudi mengalami kerugian materiil dan immaterial;
01797|Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Idm
01798|
01799|Keadaan yang meringankan:
01800|- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
01801|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01802|
01803|MENGADILI:
01804|1. Menyatakan Terdakwa Ernayati Als Erna Binti Taryono  tersebut diatas,
01805|telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
01806|pidana  “Turut  serta  Melakukan  Perbuatan  Membawa  Warga  Negara
01807|Indonesia Keluar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia untuk  dieksploitasi
01808|Diluar Wilayah Negara Republik Indonesia”,  sebagaimana dalam dakwaan
01809|Alternatif Pertama;
01810|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
01811|pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda
01812|sejumlah  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dengan