00912|dan  tandatangan,  sehingga  Majelis  Hakim  lebih  meyakini  bahwa  Terdakwa
00913|sudah  melakukan  hubungan  badan  dengan  Saksi  Korban,  yang  mana
00914|keyakinan tersebut didukung oleh pekerjaan Saksi Korban melakukan BO, dan
00915|Majelis Hakim juga yakin bahwa selama di hotel Purwodadi, Terdakwa juga
00916|dapat diyakini telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban, karena
00917|Terdakwa dan Saksi Korban melakukan  check-in untuk 1 (satu) kamar, yakni
00918|kamar  4102  pada  Hotel  dan  foto  tempat  kejadian  pada  berkas  penyidik
00919|memperlihatkan hanya terdapat 1 (satu) kasur dalam kamar 4102, sehingga
00920|berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pid/1983, Majelis
00921|Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
00922|
00923|Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi
00924|Korban, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “ maksud
00925|untuk mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan organ tubuh seksual
00926|dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya dan
00927|dengan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;
00928|Menimbang bahwa oleh karena s emua unsur dari  Pasal 12 Undang-
00929|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
00930|Kekerasan Seksual, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak
00931|pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
00932|Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan
00933|yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  yang  mana  Penuntut  Umum  memilih
00934|dakwaan  alternatif  pertama,  yakni  perbuatan  Terdakwa  melanggar  Pasal  2
00935|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00936|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang  mengatur  bahwa
00937|“Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
00938|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
00939|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
00940|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang
00941|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00942|orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
00943|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana
00944|penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
00945|pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
00946|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Meski sekilas
00947|dibaca terhadap pasal tersebut, terkesan seolah cukup memenuhi salah satu
00948|dari  unsur  pasal  untuk  menilai  seseorang  melakukan  tindak  pidana
00949|perdagangan orang, namun dalam perkara tindak pidana perdagangan orang,
00950|suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang
00951|apabila memenuhi tiga unsur atau komponen utama dari tindak pidana tersebut
00952|di antaranya meliputi komponen proses/aktivitas, cara, dan tujuan. Komponen
00953|tersebut tidak hanya termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00954|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00955|melainkan  juga  tertuang  dalam  Protokol  Palermo,  sebagaimana  disebutkan
00956|dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
00957|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
00958|Menimbang  bahwa  Protokol  Palermo  adalah  instrumen  internasional
00959|pertama  yang  memberikan  definisi  perdagangan  orang  secara  tegas  dan
00960|Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
00961|
00962|mengikat  secara  hukum.  Definisi  tersebut  diadopsi  oleh  Majelis  Umum
00963|Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2000 dan mulai berlaku pada
00964|tanggal  25  Desember  2003.  Pasal  3a  Protokol  Palermo  mendefinisikan
00965|perdagangan  orang  sebagai  “pengerahan,  pengangkutan,  pemindahan,
00966|penyembunyian  atau  penerimaan  orang  dengan  menggunakan  berbagai
00967|ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk  lain  dari  kekerasan, penculikan,
00968|penipuan,  muslihat,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  atau
00969|pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan
00970|ijin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
00971|Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi prostitusi pada orang lain atau bentuk-
00972|bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
00973|atau  praktik-praktik  yang  mirip  dengan  perbudakan,  kerja  paksa  atau
00974|pengambilan organ tubuh”;
00975|Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
00976|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang
00977|merupakan  undang-undang  perwujudan  komitmen  Indonesia  untuk
00978|melaksanakan Protokol Palermo mengatur bahwa “Perdagangan Orang adalah
00979|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
00980|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00981|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00982|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00983|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
00984|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun  antar
00985|negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
00986|Menimbang  bahwa  apabila  diuraikan  satu  per  satu  (breakdown)
00987|komponen  proses/aktivitas  dalam  Pasal  2  undang-undang  tersebut  meliputi
00988|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
00989|penerimaan  seseorang,  komponen  cara  meliputi  dengan  ancaman
00990|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
00991|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan
00992|utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh
00993|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain sedangkan
00994|komponen tujuan meliputi  untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di
00995|wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Apabila  salah  satu  unsur  dalam
00996|komponen proses/aktivitas, cara, dan tujuan tidak dipenuhi maka seluruh unsur
00997|Pasal 2 undang-undang tersebut tidak bisa diberlakukan;
00998|Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
00999|
01000|Menimbang  bahwa  komponen  proses/aktivitas  didefinisikan  sebagai
01001|tindakan bagaimana tindak pidana perdagangan orang dilakukan. Contoh dari
01002|proses/aktivitas adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan
01003|atau penerimaan orang. Perekrutan berupa tindakan mengajak, mengumpulkan,
01004|membawa, memisahkan seseorang dari keluarganya (Pasal 1 angka 9 Undang-
01005|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01006|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang).  Pengiriman  berupa  tindakan
01007|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain
01008|(Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01009|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Jika salah satu
01010|tindakan-tindakan  tersebut  terpenuhi,  maka  dapat  dianggap  unsur
01011|proses/aktivitas telah terpenuhi. Selanjutnya berkenaan dengan komponen cara
01012|adalah mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan.
01013|Contoh  dari  komponen  cara  adalah  ancaman  atau  paksaan,  kekerasan,
01014|penculikan, penipuan, tipu  muslihat, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01015|rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk
01016|mendapatkan  persetujuan  dari  orang  yang  memiliki  kendali atas  orang  lain.
01017|Adapun yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara
01018|melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh,
01019|baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut
01020|atau  mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang  (Pasal  1  angka  12  Undang-
01021|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01022|Tindak Pidana Perdagangan Orang), kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan
01023|melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
01024|psikis  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  nyawa,  badan,  atau  menimbulkan
01025|terampasnya  kemerdekaan  seseorang  (Pasal  1  angka  11  Undang-Undang
01026|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01027|Pidana  Perdagangan  Orang)  sedangkan  penjeratan  utang  didefinisikan
01028|sebagai perbuatan  menempatkan  orang  dalam  status  atau  keadaan
01029|menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-
01030|orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk
01031|pelunasan utang (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01032|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
01033|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan
01034|oleh Terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim melihat tidak ada
01035|komponen  proses/aktivitas  maupun  cara  yang  terpenuhi,  sehingga  dalam
01036|Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01037|
01038|pemilihan dakwaan alternatif yang dibuktikan Majelis Hakim langsung memilih
01039|alternatif kedua dan ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah
01040|dinyatakan terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua
01041|sebagaimana diuraikan di atas;
01042|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01043|persidangan,  Majelis  Hakim  berpendapat  ada  pasal  yang  lebih  tepat  untuk
01044|diberlakukan terhadap tindak pidana dalam perkara ini, yakni Pasal 45 Ayat (1)
01045|jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
01046|tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01047|2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada pokoknya mengatur
01048|bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyiarkan,
01049|mempertunjukkan,  mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan/atau  membuat
01050|dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang
01051|memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  untuk  diketahui  umum
01052|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana
01053|penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak
01054|Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Berdasarkan  fakta  hukum  yang
01055|terungkap  di  persidangan  dan  setelah  mencermati  berkas  perkara,  Saksi
01056|Korban justru menjadi pelaku utama dalam menyiarkan, mempertunjukkan atau
01057|membuat dapat diaksesnya informasi  elektronik yang memiliki  muatan  yang
01058|melanggar kesusilaan dimana perbuatan tersebut dibuktikan dengan adanya
01059|perbuatan menawarkan diri untuk melakukan BO melalui aplikasi Michat melalui
01060|handphone milik Terdakwa dan milik Saksi Korban, bahkan dalam komunikasi
01061|tersebut terjadi proses tawar-menawar jasa seks yang dilakukan oleh Saksi
01062|Korban  hingga  hubungan  badan  dilakukan  di  Hotel,  sehingga  jelas  bahwa
01063|dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan tamu-tamu untuk pekerjaan BO
01064|yang dilakukan oleh Saksi Korban melalui aplikasi Michat telah menunjukkan
01065|pelanggaran terhadap pasal terkait, sehingga pasal yang lebih tepat digunakan
01066|terhadap perkara ini adalah Pasal 45 ayat (1)  jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-
01067|Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
01068|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
01069|dan Transaksi Elektronik;
01070|Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan pidana dari Penuntut
01071|Umum,  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan  lamanya t untutan  pidana
01072|terhadap  Terdakwa dan  mengenai  masalah  pemidanaan,  Majelis  Hakim
01073|berpendapat  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  dimaksudkan  untuk
01074|pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi
01075|Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01076|
01077|atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan
01078|sekaligus bersifat represif , yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di
01079|kemudian  hari,  namun  di  sisi  lain perlu  juga  dipertimbangkan  kepentingan
01080|Terdakwa  agar  yang  bersangkutan  setelah  kembali  ke  masyarakat  dapat
01081|menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik
01082|dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas
01083|menjalani  hukumannya  dengan  lebih  baik  tanpa  harus  mengulangi  lagi
01084|kesalahan yang sama;
01085|Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila
01086|dalam  penjatuhan  pidana  tersebut  selain  harus  memberikan  efek  jera  bagi
01087|Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa
01088|maupun anggota masyarakat yang lain ( deterrence), juga harus menjadi suatu
01089|instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu
01090|sendiri  (reformatif).  Selain  itu,  penjatuhan  pidana  melalui  putusan  ini  juga
01091|sepatutnya  menjadi  sebuah  instrumen  untuk  menyampaikan  pesan  moral
01092|kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti
01093|jika tidak dijiwai oleh moralitas (quid leges sine moribus), oleh karena itu Majelis
01094|Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dan
01095|pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan
01096|dalam amar putusan di bawah ini;
01097|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01098|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01099|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01100|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01101|dijatuhi pidana;
01102|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01103|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01104|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01105|dijatuhkan;
01106|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01107|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01108|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01109|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01110|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01111|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01112|- 5 (lima) buah kondom Sutra;
01113|- 4 (empat) buah Lubricant;
01114|Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01115|
01116|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
01117|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
01118|bukti tersebut dimusnahkan;
01119|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01120|- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y03 warna hijau;
01121|- 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro warna Hijau Cristal;
01122|- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
01123|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil
01124|dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar
01125|barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01126|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01127|- 1 (satu) buah print out BIL Hotel;
01128|yang  telah  dipergunakan  berkaitan  langsung  dengan  tindak  pidana  yang
01129|dilakukan namun tidak ada urgensi untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak
01130|dipergunakan lagi, sehingga terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas
01131|perkara;
01132|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01133|- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa;
01134|yang meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang
01135|bukti tersebut merupakan kartu tanda pengenal Terdakwa yang menunjukkan
01136|identitas  pribadinya,  sehingga  terhadap  barang  bukti  tersebut  lebih  tepat
01137|dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
01138|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01139|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01140|yang meringankan Terdakwa;
01141|Keadaan yang memberatkan:
01142|- Terdakwa memberikan keterangan yang berubah-ubah;
01143|- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan;
01144|Keadaan yang meringankan:
01145|- Ada peran orang lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana;
01146|- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan
01147|mengulangi lagi;
01148|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01149|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01150|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01151|Memperhatikan  Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01152|12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang
01153|Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Pwd
01154|
01155|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01156|undangan lain yang bersangkutan;
01157|
01158|MENGADILI:
01159|1. Menyatakan  Terdakwa tersebut  di atas,  terbukti  secara  sah  dan
01160|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “kekerasan seksual dalam
01161|bentuk  eksploitasi  seksual”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif
01162|kedua;
01163|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana
01164|penjara selama 2 (dua) tahun;
01165|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01166|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01167|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01168|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01169|- 5 (lima) buah kondom Sutra;
01170|- 4 (empat) buah Lubricant;
01171|Dimusnahkan;
01172|- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y03 warna hijau;
01173|- 1 (satu) buah HP merk Realme 5 Pro warna Hijau Cristal;
01174|- Uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
01175|Dirampas untuk negara;
01176|- 1 (satu) buah print out BIL Hotel;
01177|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
01178|- 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa;
01179|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01180|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
01181|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01182|
01183|Kamis,
01184|
01185|10 April 2025
01186|
01187|2025
01188|
01189|Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.,  sebagai Hakim Ketua,  Abraham Amrullah,
01190|S.H.,  M.Hum.,  dan Rifin  Nurhakim,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim
01191|
01192|Budi Novarini, S.H.
01193|
01194|ttd.
01195|Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.
01196|ttd.
01197|Rifin Nurhakim, S.H.
01198|ttd.
01199|Horas El Cairo Purba, S.H., M.H.
01200|Panitera Pengganti,
01201|ttd.