00946|kepada  Terdakwa  ada  diserahkan  kepada  Saksi  Korban  1  dan  Saksi
00947|Korban  2  masing-masing  sejumlah  Rp800.000,00  (delapan  ratus  ribu
00948|rupiah) dan Terdakwa mengambil bagian (fee) sejumlah Rp200.000,00 (dua
00949|ratus ribu rupiah), serta alasan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau
00950|bekerja pada warung milik Terdakwa adalah karena faktor ekonomi (Saksi
00951|Korban 1 dan Saksi Korban 2 membutuhkan uang) . Oleh karena hemat
00952|Majelis Hakim alasan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau/bersedia
00953|untuk  melakukan  praktik  hubungan  badan/hubungan  seks  ( praktik
00954|pelacuran/prostitusi)  pada  warung  milik  Terdakwa  adalah  kebutuhan
00955|ekonomi/membutuhkan uang dimana Terdakwa akan memberikan uang dari
00956|tamu/pelanggan  kepada  pelayan/karyawan  (ladies)  yang  melakukan
00957|hubungan badan/hubungan seks, maka Majelis Hakim menilai komponen
00958|“dengan memberi bayaran” pada sub unsur “dengan ancaman kekerasan,
00959|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00960|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00961|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00962|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain”  dari  unsur  ini  telah
00963|terpenuhi;
00964|- Oleh  karena  dalam  persidangan  telah  terbukti  mengenai  “perbuatan
00965|Terdakwa yang mempekerjakan pelayan/karyawan (ladies) terutama Saksi
00966|Korban 1 dan Saksi Korban 2 untuk juga menyediakan  praktik hubungan
00967|badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)  pada  warung  milik
00968|Terdakwa di Kabupaten Luwu Timur, yang menurut Majelis Hakim meskipun
00969|hal tersebut dilakukan  atas  persetujuan  dari  Saksi  Korban  1 dan Saksi
00970|Korban 2 sebagai korban tidak menghilangkan perbuatan Terdakwa dan
00971|tetap merupakan bentuk tindakan ekspolitasi terhadap orang lain berupa
00972|
00973|praktik  pelacuran/prostitusi”,  serta  dalam  persidangan  telah  terbukti
00974|mengenai “adanya bagian (fee) Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
00975|ribu  rupiah)  jika  pelayan/karyawan  ( ladies)  memberikan  layanan
00976|berhubungan  badan/berhubungan  seks  didalam  kamar  warung  yang
00977|diberikan Terdakwa kepada para pelayan/karyawan (ladies) untuk ditempati
00978|selama  bekerja  diwarung,  atau  sebesar  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu
00979|rupiah) jika  pelayan/karyawan ( ladies) memberikan  layanan berhubungan
00980|badan/berhubungan  seks  diluar  warung”,  maka  Majelis  Hakim  menilai
00981|perbuatan Terdakwa termasuk jenis tindakan eksploitasi terhadap orang lain
00982|yakni  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2,  sehingga  sub  unsur  “yang
00983|mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia”
00984|telah terpenuhi;
00985|- Rangkaian  fakta  hukum  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  diatas
00986|menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa ketika mempekerjakan
00987|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  untuk  dapat  menyediakan  praktik
00988|hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi),  tujuan
00989|Terdakwa  melakukan  hal  tersebut adalah  untuk  memperoleh  uang  agar
00990|dapat  menghidupi  diri  Terdakwa  sendiri  dan  keluarga  Terdakwa,  serta
00991|Terdakwa  tentunya  menyadari  kalau  praktik  pelacuran/prostitusi  adalah
00992|sesuatu  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  tercela
00993|berdasarkan norma kesopanan dan norma kesusilaan, sehingga Majelis
00994|Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sadar
00995|dan berkehendak, atau dengan kata terdapat unsur kesengajaan dalam diri
00996|Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut;
00997|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hemat
00998|Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi hal yang dimaksud dalam
00999|unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01000|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
01001|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01002|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
01003|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01004|memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan orang tereksploitasi di
01005|wilayah negara Republik Indonesia”;
01006|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana
01007|diuraikan  dan  dipertimbangkan  tersebut  maka  Majelis  Hakim  berpendapat
01008|perbuatan  Terdakwa  telah memenuhi seluruh unsur dalam  dakwaan  alternatif
01009|kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik
01010|
01011|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01012|Perdagangan Orang;
01013|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 2 ayat (2)
01014|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01015|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  terpenuhi,  maka
01016|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01017|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  dakwaan alternatif
01018|kesatu;
01019|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka
01020|Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya
01021|sebagaimana dimuat dalam amar putusan;
01022|Menimbang,  bahwa  Pasal  48  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01023|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01024|Orang mengatur  “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli
01025|warisnya  berhak  memperoleh  restitusi”,  akan  tetapi  selama  persidangan
01026|keberadaan  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  tidak  diketahui  sehingga
01027|keterangan  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  harus  dibacakan,  selama
01028|persidangan tidak pernah ada keluarga maupun ahli waris dari Saksi Korban 1
01029|dan Saksi Korban 2 yang hadir, serta pada saat penyidikan ternyata Saksi
01030|Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  ada  membuat  Surat  Pernyataan  Penolakan
01031|Restitusi yang dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Restitusi. Oleh karena
01032|itu tanpa adanya permohonan restitusi dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2,
01033|maka Majelis Hakim tidak dapat secara sepihak menentukan nilai restitusi yang
01034|harus dibayar oleh Terdakwa;
01035|Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
01036|Terdakwa  selain  mempertimbangkan  derajat  kesalahan,  dan  akibat  yang
01037|ditimbulkan,  juga  mempertimbangkan  penjatuhan  pidana  yang  tidak
01038|menimbulkan disparitas pemidanaan yang ekstrem;
01039|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  dari  Terdakwa  dan
01040|Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya  meminta  keringanan
01041|hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh
01042|Majelis Hakim untuk meringankan pidana Terdakwa, maka hal tersebut akan
01043|Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan
01044|dan  patut/layak  akan  dipertimbangkan  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap
01045|Terdakwa;
01046|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca tuntutan Penuntut
01047|Umum, Majelis Hakim memahami maksud dan tujuan tuntutan dari Penuntut
01048|
01049|Umum  adalah  untuk  menjaga  kepastian  hukum,  menegakkan  peraturan
01050|perundang-undangan yang berlaku, memberikan efek jera kepada Terdakwa
01051|dan memberikan efek deteren bagi masyarakat agar tidak mengulangi tindak
01052|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat
01053|lama pemidanaan pada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu
01054|berat  dan  tidak  sepadan  dengan  derajat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh
01055|Terdakwa;
01056|Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim  tuntutan  pidana  yang
01057|diajukan  oleh  Penuntut  Umum  menekankan  pada  konsep  pemidanaan
01058|berdasarkan teori absolut atau teori retributive dimana seorang terpidana harus
01059|diberikan nestapa (penderitaan) yang seberat-beratnya karena telah melakukan
01060|tindak pidana. Untuk saat ini konsep pemidanaan yang dianut di Indonesia
01061|secara  berangsur  sudah  mulai  beralih  ke  konsep  pemidanaan  berdasarkan
01062|pendekatan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice).  Pasal  1  angka  1
01063|Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili
01064|Perkara  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  mendefinisikan  “Keadilan
01065|Restoratif” adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang
01066|dilakukan  dengan  melibatkan  para  pihak  baik  korban,  keluarga  korban,
01067|terdakwa/anak,  keluarga  terdakwa/anak,  dan/atau  pihak  lain  yang  terkait,
01068|dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya
01069|pembalasan. K eberadaan  konsep  pemidanaan  yang  baru  menurut  Majelis
01070|Hakim tidak secara serta merta menghapuskan ataupun menggantikan konsep
01071|pemidanaan  yang  lama,  sehingga  tuntutan  Penuntut  Umum  yang
01072|mencerminkan teori absolut atau teori retributive bukanlah sesuatu yang keliru,
01073|hanya  saja  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  kepada  seorang
01074|Terdakwa haruslah dilakukan secara manusiawi, terukur, tidak mengakibatkan
01075|penderitaan yang berlebihan, serta  dapat memberikan kemanfaatan  hukum.
01076|Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  terhadap
01077|Terdakwa merupakan bentuk upaya negara untuk memanusiakan manusia dan
01078|memasyarakatkan  terpidana  agar  dapat  kembali  hidup  dalam  masyarakat
01079|sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;
01080|Menimbang,  bahwa  peralihan  konsep  pemidanaan  di  Indonesia
01081|tersebut dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang
01082|akan berlaku sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan lagi, tepatnya pada tahun 2026.
01083|Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
01084|Hukum Pidana mengatur pemidanaan bertujuan:
01085|
01086|a. mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
01087|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
01088|b. memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
01089|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
01090|c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
01091|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai
01092|dalam masyarakat; dan
01093|d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
01094|terpidana;
01095|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah
01096|diuraikan  diatas,  menurut  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  memang  telah
01097|terbukti mengenai:
01098|1. tujuan  Terdakwa  untuk  melakukan  tindak  pidana  bukan  untuk
01099|memperkaya  diri  sendiri,  melainkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup
01100|Terdakwa  dan  keluarga  Terdakwa. Menurut  Majelis  Hakim  hal  ini  dapat
01101|dilihat dari nilai bagian ( fee) yang diminta oleh Terdakwa dari Saksi Korban
01102|1 dan Saksi Korban 2, tidak pernah terbukti mengenai adanya tekanan,
01103|kekerasan ataupun paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi
01104|Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  agar  mau  melakukan  praktik
01105|pelacuran/prostitusi  pada  warung  milik  Terdakwa,  serta  tidak  terbukti
01106|mengenai  adanya  tindakan  aktif  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  seperti
01107|mempromosikan,  memasarkan,  menawarkan  ataupun  mencari
01108|tamu/pelanggan  yang  akan  menggunakan  layanan  praktik
01109|pelacuran/prostitusi yang tersedia pada warung milik Terdakwa;
01110|2. Terdakwa sebenarnya sadar dan menyadari kalau tindak pidana yang
01111|dilakukannya  merupakan  sesuatu  yang  melanggar  ketentuan  peraturan
01112|perundang-undangan  namun  Terdakwa  memilih  untuk  melakukan  tindak
01113|pidana demi memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
01114|3. Terdakwa menerima dan menampung  pelayan/karyawan ( ladies) yang
01115|bersedia  memberikan  layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik
01116|pelacuran/prostitusi)  kepada  tamu/pelanggan  pada  warung  Terdakwa
01117|dengan  cara  Terdakwa  menjelaskan  mengenai  peraturan  warung  dan
01118|bagian  (fee)  yang  Terdakwa  ambil.  Tindak  pidana  ini  bukan  dilakukan
01119|dengan  cara  paksaan,  bujuk  rayu  maupun  tipu  muslihat  oleh  Terdakwa
01120|kepada para korban, melainkan atas pengetahuan dan persetujuan dari
01121|Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 yang menjadi korban dalam perkara ini,
01122|dimana  pelayan/karyawan  ( ladies)  pada  warung  Terdakwa  selain
01123|
01124|mendampingi serta melayani tamu/pelanggan yang datang untuk minum
01125|minuman  beralkohol  jenis  bir  merek  Bintang,  juga  akan  memberikan
01126|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
01127|kepada tamu/pelanggan yang meminta;
01128|4. Alasan Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 mau bekerja pada warung
01129|milik  Terdakwa  adalah  karena  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2
01130|membutuhkan  uang  sedangkan  Terdakwa  dapat  memberikan
01131|kesempatan/kemudahan bagi Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 untuk
01132|memperoleh uang. Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban 1 dan
01133|Saksi Korban 2 tersebut sebenarnya mencerminkan adanya suatu simbiosis
01134|mutualisme  yang  menyimpang  secara  hukum  dan  moral  dimana  berkat
01135|adanya  warung  Terdakwa  yang  memberikan  kesempatan  bagi
01136|tamu/pelanggan meminta layanan hubungan badan/hubungan seks ( praktik
01137|pelacuran/prostitusi),  maka  Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  dapat
01138|memperoleh uang yang dibutuhkannya sedangkan Terdakwa sendiri akan
01139|memperoleh bagian (fee) dari layanan tersebut;
01140|5. Hal  tersebut  menunjukkan  mengenai  sikap  dan  latar  belakang  dari
01141|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  yang  mau  bekerja  sebagai
01142|pelayan/karyawan  (ladies)  pada  warung  milik  Terdakwa  dan  mau
01143|memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
01144|Walaupun telah terdapat persetujuan dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban
01145|2  dalam  terjadinya  tindak  pidana,  hal  tersebut  tidaklah  menghapuskan
01146|ataupun menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hal
01147|tersebut hanya dapat dipakai untuk menilai derajat kesalahan Terdakwa
01148|yang mana menurut Majelis Hakim tidak dapat disamakan dengan orang-
01149|orang yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap korban
01150|yang dipaksa, dibujuk, ditekan ataupun ditipu;
01151|6. Warung  milik  Terdakwa  tentunya  tidak  dapat  memberikan  layanan
01152|hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada
01153|tamu/pelanggan apabila  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 tidak mau
01154|bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa  setelah  mengetahui  jenis  layanan
01155|yang  diberikan  oleh  pelayan/karyawan  (ladies),  begitu  pula  sebaliknya,
01156|Saksi  Korban  1  dan  Saksi  Korban  2  tidak  mungkin  dapat  memberikan
01157|layanan  hubungan  badan/hubungan  seks  (praktik  pelacuran/prostitusi)
01158|kepada  tamu/pelanggan  apabila  warung  milik  Terdakwa  tidak
01159|memperbolehkan  layanan  tersebut. Hal  ini  menurut  Majelis  Hakim
01160|memperlihatkan  kalau  memang  terdapat  suatu  kesalahan  pada  diri
01161|
01162|Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun terjadinya tindak pidana
01163|tersebut tidak terlepas dari andil yang diberikan oleh Saksi Korban 1 dan
01164|Saksi Korban 2 yang memang bersedia untuk melakukan hal tersebut;
01165|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis
01166|Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang sesuai dengan tuntutan dari
01167|Penuntut Umum kurang memperhatikan derajat kesalahan yang ada dalam diri
01168|Terdakwa, sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa, serta hubungan antara
01169|Terdakwa dengan  Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 yang menjadi korban
01170|tindak  pidana dalam  perkara  ini. Menurut Majelis Hakim  penjatuhan  pidana
01171|kepada  Terdakwa  yang  sesuai  dengan  tuntutan  dari  Penuntut  Umum
01172|merupakan sesuatu yang tidak memperhatikan kalau sebenarnya kesalahan
01173|pada  diri  Terdakwa  hanyalah  “melakukan  penampungan  dan  penerimaan”
01174|orang-orang yang mau memberikan layanan  hubungan badan/hubungan seks
01175|(praktik  pelacuran/prostitusi)  kepada  orang  lain  dengan  imbalan  uang.  Hal
01176|tersebut menunjukkan kalau sebenarnya sejak awal para korban memiliki hak
01177|dan  kesempatan  untuk  tidak  bekerja  pada  warung  milik  Terdakwa,  namun
01178|karena para korban membutuhkan uang, maka para korban pun bersedia untuk
01179|melakukan hal tersebut tanpa adanya tekanan, paksaan, bujuk rayu maupun
01180|tipu muslihat dari Terdakwa. Oleh karena itu penghukuman terhadap Terdakwa
01181|dengan waktu yang lama seakan-akan menunjukkan kalau terjadinya tindak
01182|pidana sepenuhnya atas kesalahan Terdakwa, padahal terdapat faktor-faktor
01183|lain yang menyebabkan tindak pidana dapat terjadi;
01184|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim selain penjatuhan pidana
01185|penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun tidak memperhatikan
01186|derajat kesalahan yang ada dalam diri Terdakwa, sikap batin yang ada dalam
01187|diri Terdakwa, serta hubungan antara Terdakwa dengan  Saksi Korban 1 dan
01188|Saksi Korban 2 yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara ini, Majelis
01189|Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana  penjara  seperti  itu  juga  tidak
01190|memperhatikan keadaan Terdakwa sebagai seorang ibu yang harus merawat
01191|dan  membesarkan kedua  anaknya  yang masih  belum berusia 10  (sepuluh)
01192|tahun  dimana  sejak  Terdakwa  ditangkap  saat  ini  suami  Terdakwa  sudah
01193|meninggalkan Terdakwa dan tidak mau bertanggung jawab atas anak-anak.
01194|Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9
01195|(sembilan) tahun  hanya berfokus pada tujuan kepastian hukum (penegakan
01196|hukum)  dan  menitikberatkan  pemidanaan  pada  tujuan  pembalasan  (teori
01197|absolut atau teori  retributive) namun tidak dapat mencerminkan tujuan hakiki
01198|dari hukum itu sendiri yakni memberikan keadilan;
01199|
01200|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa memang telah
01201|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, akan
01202|tetapi  hal  tersebut  bukan  alasan  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  seberat-
01203|beratnya kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana penjara  selama 9 (sembilan)
01204|tahun  kepada  Terdakwa  hanya  akan  mengakibatkan  penderitaan  yang
01205|berlebihan bagi Terdakwa terutama anak-anak Terdakwa tanpa memperhatikan
01206|manfaat dari penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa. Oleh karena itu
01207|Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa haruslah
01208|memperhatikan  derajat  kesalahan  Terdakwa  dan  peran  Terdakwa  dalam
01209|terjadinya tindak pidana, dilakukan secara manusiawi, tujuan penjatuhan pidana
01210|yang  tidak  hanya  mengejar  tujuan  pembalasan  (teori  absolut  atau  teori
01211|retributive)  kepada  Terdakwa  yang  berlebihan,  akibat  penjatuhan  pidana
01212|terhadap  masa  depan  Terdakwa, serta  memperhatikan  kemanfaatan  hukum
01213|dan keadilan bagi Terdakwa yang tidak mengesampingkan kepastian hukum;
01214|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya putusan Hakim
01215|dapat  memberikan  kepastian  hukum,  kemanfaatan  hukum,  dan  keadilan