02047|dijelaskan mengenai jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun, namun Saksi
02048|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tidak pernah menandatangani perjanjian
02049|atau kontrak kerja apapun  sehingga Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi
02050|Sahiri berangkat dengan tujuan untuk bekerja di Malay sia tanpa adanya
02051|perjanjian penempatan dan perjanjian kerja terlebih dahulu;
02052|Menimbang, bahwa keberangkatan Saksi Firdaus, Saksi Arba, Saksi
02053|Sahiri diketahui tidak melalui suatu perusahan tertentu, melainkan difasilitasi
02054|oleh Terdakwa, Saksi Sofa, dan Sdr.  Agus yang mana dalam hal ini baik
02055|Terdakwa maupun Sdr. Agus bukan merupakan bagian dari BP2MI/Badan
02056|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja
02057|Migran Indonesia (P3MI), atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran
02058|Indonesia untuk kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, sementara itu
02059|menurut Saksi Sofa dirinya memiliki kompetensi di perusahaan lain untuk
02060|memberangkatkan perempuan, akan tetapi dalam hal ini Saksi Sofa bukan
02061|bertindak dalam kewenangannya ter sebut, melainkan perbuatan Terdakwa,
02062|Saksi Sofa, dan Sdr. Agus dilakukan sebagai perorangan yang dalam hal ini
02063|dilarang untuk melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri , sehingga
02064|baik Terdakwa, Saksi Sofa, maupun Sdr. Agus tidak memiliki kompetensi dalam
02065|menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri;
02066|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam proses
02067|keberangkatannya untuk bekerja ke Malaysia , Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
02068|Saksi Sahiri belum memenuhi persyaratan pekerja migran sebagaimana d iatur
02069|dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pe rlindungan Pekerja
02070|Migran Indonesia  sehingga sesungguhnya baik Saksi Firdaus, Saksi Arba
02071|ataupun Saksi Sahiri  belum dapat menjadi tenaga kerja di Malaysia,
02072|selanjutnya Terdakwa, Saksi Sofa, dan Sdr. A gus yang memfasilitasi
02073|keberangkatan tersebut juga bukanlah merupakan pihak yang berwenang untuk
02074|memberangkatkan atau menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri , oleh
02075|
02076|karenanya keberangkatan  Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke
02077|Malaysia tersebut termasuk dalam penempatan unprosedur atau illegal;
02078|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
02079|21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada atau tidaknya
02080|persetujuan dari korban bukanlah hal yang menjadi titik utama dalam
02081|menentukan telah terjadinya ekploitasi terhadap korban karena dengan atau
02082|tanpa persetuju an dari korban sepanjang telah terjadinya perbuatan yang
02083|dimaksud dalam ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan telah terjadinya
02084|eksploitasi yang mana hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-
02085|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
02086|mengatur mengenai persetujuan korban perdagangan orang tidak
02087|menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang artinya
02088|terhadap perbuatan yang dilakukan dengan persetujuan korban sekali pun masih
02089|dapat dilakukan penuntutan;
02090|Menimbang, bahwa mengenai izin kerja tidak dimiliki oleh Saksi
02091|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri, awalnya ketiganya sudah mengetahui
02092|akan pergi dengan menggunakan izin kunjungan, namun Saksi Firdaus, Saksi
02093|Arba, dan Saksi Sahiri diberitahukan bahw a proses keberangkatannya tetap
02094|bersifat legal karena seluruhnya akan diurus saat di Malaysia yang mana
02095|sebelum mengurus paspor tersebut Saksi Sofa memberitahukan kepada Saksi
02096|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri agar menyampaikan tujuannya pergi ke
02097|Malaysia untuk jalan -jalan kepada pihak imigrasi dengan alasan agar proses
02098|pembuatan paspornya lebih cepat, selanjutnya Saksi Sofa dan Terdakwa
02099|menyampaikan hanya akan memberangkatkan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
02100|Saksi Sahiri saja, sedangkan izin kerja nantin ya akan dibuatkan oleh pihak
02101|yang ada di Malaysia dan akan dikeluarkan setelah 4 (empat) bulan, namun
02102|saat waktu tersebut lewat pun izin kerja tersebut tidak juga ada dan saat
02103|ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Sofa mengenai permasalahan tersebut
02104|keduanya hanya menyampaikan untuk bersabar dan mengikuti prosedur yang
02105|dijalankan oleh pihak yang ada di Malaysia;
02106|Menimbang, bahwa selain itu setahu Terdakwa, Sdr. Agus sudah
02107|menyampaikan kepada Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri mengenai
02108|keberangkatan yang dilakukan secara mandiri tanpa melalui perusahaan
02109|namun dengan jaminan keselamatan, lalu sebelum keber angkatan Saksi
02110|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri sempat mendiskusikannya dengan
02111|Terdakwa dan Saksi Sofa dan menyatakan tidak keberatan dengan keadaan
02112|tersebut;
02113|
02114|Menimbang, bahwa  meskipun proses keberangkatan tersebut telah
02115|dilakukan dengan persetujuan S aksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri,
02116|namun persetujuan tersebut didasari dengan adanya  perkataan mengenai
02117|prosedur yang dijalankan secara legal dan  janji mengenai izin kerja yang akan
02118|diterbitkan saat tiba di Malaysia sehingga keyakinan pun dari diri Saksi Firdaus,
02119|Saksi Arba, dan Saksi Sahiri;
02120|Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh
02121|Ahli di persidangan, tidak seperti yang dikatakan dan dijanjikan kepada Saksi
02122|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tersebut, seharusnya  izin kerja tersebut
02123|sudah dimiliki oleh tenaga kerja luar negeri sebelum keberangkatan yang
02124|artinya tidak mungkin keberangkatan yang legal dilakukan tanpa adanya izin
02125|kerja, selanjutnya mengenai izin kerja ini pada akhirnya sampai dengan Saksi
02126|Firdaus, Saksi Arba, d an Saksi Sahiri kembali ke Indonesia pun belum juga
02127|diterbitkan, olehnya karenanya dalam proses tersebut terdapat perkataan
02128|bohong atau tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sofa;
02129|Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa
02130|dan Saksi Sofa mengakui tidak mengetahui secara pasti mengenai
02131|prosedurnya secara jelas karena Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri
02132|sendiri yang berdiskusi dengan Sdr. Agus, akan tetapi baik Terdakwa maupun
02133|Saksi Sofa mengetahui mengenai pr oses keberangkatan yang bersifat mandiri
02134|(yang diketahui sebagai perbuatan yang dilarang), terlebih Saksi Sofa yang
02135|mengaku pernah memberangkatkan orang ke luar negeri pun malah menyuruh
02136|Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri untuk mengatakan kebohongan
02137|mengenai tujuan keberangkatannya ke luar negeri saat pembuatan paspor
02138|dengan alasan untuk mempermudah prosesnya;
02139|Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Sofa tidak memiliki
02140|niat jahat untuk menjerumuskan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke
02141|dalam hal yang buruk, namun Terdakwa dan Saksi Sofa telah secara sadar
02142|memfasilitasi Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri menjadi tenaga kerja
02143|ke luar negeri melalui prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
02144|undangan yang berlaku yang mana perbuatannya tersebut bukan semata -mata
02145|dilakukan untuk membantu Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri dengan
02146|tanpa pamrih, melainkan memang dilakukan atas dasar adanya iming -iming
02147|upah yang akan diberikan oleh Sdr. Agus apabila berhasil menemu kan orang
02148|yang akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri;
02149|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 kata “ dengan maksud ”
02150|sebelum frasa “ untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia ”
02151|
02152|menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil,
02153|yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya
02154|unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan
02155|akibat;
02156|Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perbuatan Terdakwa dan
02157|Saksi Sofa t elah memenuhi unsur perbuatan yang dirumuskan, namun
02158|nyatanya eksploitasi yang dialami oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi
02159|Sahiri juga telah menimbulkan dampak terhadap Saksi Firdaus, Saksi Arba,
02160|dan Saksi Sahiri sendiri yang salah satunya adalah per asaan was -was yang
02161|dirasakan oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri karena bekerja di
02162|Malaysia tanpa izin kerja;
02163|Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, berkaitan dengan proses
02164|kepulangan pekerja migran dalam hal terjadi pengunduran diri dari p ekerja
02165|migran yang berangkat secara legal, maka tiket untuk pulang dibebankan
02166|kepada orang yang bersangkutan dengan jumlah denda yang masih dapat
02167|dinegosiasi, sedangkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)
02168|maka tiket untuk pulang akan dibayarka n oleh perusahaan sampai ke bandara
02169|yang paling dekat dengan rumah orang yang bersangkutan yang mana dalam
02170|hal ini meskipun Saksi Firdaus dan Saksi Arba mengalami pemutusan
02171|hubungan kerja sebagaimana yang diterangkan saat di persidangan, namun
02172|akibat dari tidak adanya izin kerja yang dimiliki oleh Saksi Firdaus dan Saksi
02173|Arba maka proses kepulangannya pun menjadi tidak terjamin dan mengalami
02174|kesulitan;
02175|Menimbang, bahwa sementara itu akibat yang dialami oleh Saksi Sahiri
02176|bahkan lebih buruk lagi yang  mana akibat tidak adanya izin kerja Saksi Sahiri
02177|sempat ditahan oleh pihak yang berwenang di Malaysia dan menjalani proses
02178|persidangan hingga Saksi Sahiri dibawa ke penampungan sebelum pada
02179|akhirnya Saksi Sahiri dipulangkan atau dideportasi ke Indonesia;
02180|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di
02181|atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membawa  Saksi
02182|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke Malaysia untuk dimanfaatkan
02183|tenaganya dengan prosedur yang melawan hukum dengan tuju an untuk
02184|memperoleh keuntungan bagi dirinya;
02185|Menimbang, bahwa dengan demikian  Majelis Hakim berkeyakinan
02186|terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini  baik secara tekstual/redaksional
02187|maupun kontekstual/substansialnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa
02188|secara keseluruhan;
02189|
02190|Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta
02191|melakukan;
02192|Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP menyebutkan bahwa
02193|”seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang
02194|melakukan, yang menyuruh melakukan  dan yang turut serta melakukan ” yang
02195|mana kualitas seseorang sebagai pelaku tindak pidana bersifat alternatif
02196|sehingga apabila memenuhi salah satu unsur sudah dianggap terbukti;
02197|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pleger (orang yang
02198|melakukan) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan
02199|segala anisir atau elemen dari peristiwa pidana, doenpleger (orang yang
02200|menyuruh melakukan) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang
02201|menyuruh dan orang yang disuru h sehingga bukan orang itu sendiri yang
02202|melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain , medepleger
02203|(orang yang turut melakukan) berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang
02204|melakukan dan orang yang turut bersama -sama melakukan, dalam tu rut
02205|melakukan harus ada kerja sama secara sadar, para pelaku harus semuanya
02206|melakukan perbuatan pelaksanaan;
02207|Menimbang, bahwa dalam hal dikatakan sebagai ”turut serta
02208|melakukan” tindak pidana terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu
02209|kerja sama ya ng disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu
02210|kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama -sama
02211|melaksanakan kehendak itu;
02212|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
02213|persidangan, yang diperoleh dari persesuai an alat bukti berupa keterangan
02214|saksi, Terdakwa, dan bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti
02215|maupun seluruh berkas perkara  dalam perkara ini  maka diketahui  Terdakwa,
02216|Saksi Sofa, dan Sdr. Agus telah bersama-sama membawa Saksi Firdaus, Saksi
02217|Arba, dan Saksi Sahiri ke Malaysia untuk dimanfaatkan tenaganya dengan
02218|prosedur yang melawan hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
02219|bagi dirinya;
02220|Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Agus menawari Terdakwa untuk
02221|mencari orang yang akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri
02222|dengan iming -iming berupa upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
02223|selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sofa untuk melakukan hal
02224|tersebut dengan iming -iming berupa upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
02225|rupiah) sehingga akhirnya kerja sama antar ketiganya pun terjalin dengan Sdr.
02226|Sofa berperan mencari orang yang akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja
02227|
02228|ke luar negeri dan meneruskannya kepada Terdakwa, selain itu Saksi Sofa dan
02229|Terdakwa juga membantu untuk mengurus  dokumen yang dipersyaratkan oleh
02230|Sdr. Agus seperti paspor dan surat keterangan kesehatan, selanjutnya
02231|Terdakwa dan Saksi Sofa mengantarkan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi
02232|Sahiri ke tempat Sdr. Agus di Tangerang, sedangkan Sdr. Agus mengurus
02233|segala keperluan pemberangkatan dari Tangerang hingga tiba ke Malaysia;
02234|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di
02235|atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah turut serta membawa Saksi
02236|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke Malaysia untuk dimanfaatkan
02237|tenaganya dengan prosedur yang melawan hukum dengan tujuan untuk
02238|memperoleh keuntungan bagi dirinya;
02239|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke -3 (ketiga) ini juga telah
02240|terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
02241|Menimbang, bahwa namun sebelum dinyatakan s emua unsur dari
02242|Pasal 4 Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
02243|Perdagangan Orang  jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang -Undang Hukum
02244|Pidana (KUHP) telah terpenuhi da n Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah
02245|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu
02246|Penuntut Umum , Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan
02247|mengenai pledoi atau nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
02248|Terdakwa;
02249|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
02250|mempertimbangkan mengenai pledoi atau nota pembelaan Terdakwa dan
02251|Penasihat Hukum Terdakwa yang sebagaimana telah diuraikan pada bagian
02252|sebelumnya;
02253|Menimbang, bahwa  setelah memperhatikan mengenai uraian dalam
02254|pledoi atau pembelaannya tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa
02255|pada pokoknya  menyampaikan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh
02256|Terdakwa hanya terbatas pada kualifikasi “ turut melakukan ” yang mana
02257|perbuatan tersebut dilakukan oleh Terd akwa semata -mata untuk membantu
02258|keinginan pa ra korban, selain itu Terdakwa saat ini sedang mengalami sakit
02259|yang berpengaruh pada penglihatan matanya atau berdampak pada kebutaan
02260|sehingga nantinya Terdakwa akan mengandalkan penghidupan dari
02261|keluarga/orang t ua, oleh karenanya Terdakwa dan Penasihat Hukum mohon
02262|agar Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;
02263|Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau pembelaan Terdakwa dan
02264|Penasihat Hukumnya mengenai perbuatan Terdakwa yang dikualifikasikan
02265|
02266|sebagai “turut melakukan ” telah dipertimbangkan seluruhnya dalam
02267|pertimbangan mengenai pemenuhan unsur  dan telah dinyatakan terpenuhi ,
02268|oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim;
02269|Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau pembelaan Terdakwa dan
02270|Penasihat Hukumnya yang lingkupnya mengenai permohonan akan
02271|dipertimbangkan setelah mempertimbangkan mengenai aspek penjatuhan
02272|pidana yang dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dengan pula
02273|memperhatikan hal -hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta
02274|keseluruhan uraian fakta dan kualitas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini
02275|yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;
02276|Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal -hal lain yang tidak
02277|berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena tidak memiliki relevansi terhadap
02278|perkara a quo , maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap hal -hal tersebut
02279|juga tidak berasalan hukum untuk dapat dikabulkan;
02280|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur Pasal 4 Undang-Undang
02281|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang  jo Pasal 55
02282|ayat (1) ke -1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP)  telah terpenuhi,
02283|maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
02284|melakukan tindak pidana sebagaima na didakwakan dalam dakwaan  kesatu
02285|Penuntut Umum;
02286|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
02287|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat
02288|alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf
02289|maupun alasan p embenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa
02290|mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
02291|Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat
02292|subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin
02293|sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan
02294|pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentua n Pasal 44 ayat (1), Pasal
02295|48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang -Undang Hukum
02296|Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak
02297|menemukan fakta yang menunjukkan keadaan -keadaan sebagaimana
02298|ketentuan pasal -pasal ini, sehin gga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa
02299|dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;
02300|Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat
02301|objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau
02302|pelaku, hal tersebut  sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1),
02303|
02304|Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP),
02305|dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta -fakta
02306|atau hal -hal yang membuktikan adanya keadaan -keadaan yan g dikehendaki
02307|sebagaimana dimaksud ketentuan pasal -pasal tersebut, sehingga Majelis
02308|Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk
02309|kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;
02310|Menimbang, bahwa oleh karena dalam persida ngan Majelis Hakim
02311|tidak menemukan hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
02312|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh
02313|karenanya Terdakwa tersebut harus lah mempertanggungjawabkan
02314|perbuatannya;
02315|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab,
02316|maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat
02317|(1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;
02318|Menimbang, bahwa di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung
02319|sedang terjadi fenomena masyarakat di wil ayah lampung beramai -ramai untuk
02320|bekerja di luar negeri, dengan harapan untuk memperbaiki kondisi
02321|kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Fenomena ini terbukti dengan
02322|dinobatkannya Provinsi Lampung sebagai salah satu wilayah pengirim tenaga
02323|kerja migran ter banyak dari Indonesia. Fenomena ini disertai pula dengan
02324|pertumbuhan/perkembangan mengenai upaya atau modus yang dilakukan oleh
02325|para pelaku kejahatan di bidang perdagangan orang, yang mana mereka
02326|merekrut orang -orang yang ada di berbagai wilayah Lampung un tuk
02327|mencarikan tenaga kerja-tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri
02328|dengan berbagai iming -iming, janji, maupun tipuan. Harus diakui pula
02329|terbatasnya lapangan pekerjaan dan minimnya penertiban serta sosialisasi dari
02330|pihak yang terkait mengenai prosedur-prosedur yang benar sebelum menjadi
02331|pekerja migran membuat para calon pekerja migran dengan mudah terhasut
02332|dan terbujuk dengan janji ataupun tipuan para pelaku TPPO ini maupun kaki
02333|tangannya. Pengadilan melalui Majelis Hakim memandang memang perlu
02334|penertiban dan penanggulangan terhadap adanya fenomena yang
02335|dimanfaatkan para pelaku TPPO ini, yang mana diharapkan agar terwujud
02336|suatu ketertiban dan keamanan bagi masyarakat khususnya para calon pekerja
02337|migran berikutnya, yang mana tidak dapat dipungkir i bahwa telepas pekerja
02338|migran itu berangkat dengan cara legal atau illegal pekerja migran tersebut
02339|tetap merupakan penyumbang devisa bagi negara, jadi sudah sepantasnya
02340|Negara melalui Pengadilan memberikan perlindungan hukum dan rasa simpati
02341|
02342|terhadap hal-hal yang dialami oleh para korban dalam perkara a quo. Bahwa
02343|ancaman pidana yang diancamkan pada perbuatan Terdakwa ini adalah pidana
02344|penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun,
02345|serta pidana denda paling sedikit Rp120.000. 000,00 (seratus dua puluh juta
02346|rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),
02347|memperhatikan acaman pidana tersebut Majelis Hakim dengan mencermati