00764|Undang Republik I ndonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
00765|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
00766|Perubahan kedua atas UU RI No mor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
00767|Anak disesuaikan menjadi Undang-Undang Jounto Pasal 64 ayat 1 ke -1 KUHP
00768|menjadi Pasal 473 ayat 4 jo. Pasal 126 ayat 1 KUHP jo. UU Penyesuaian
00769|Pidana;
00770|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU
00771|Perlindungan Anak ternyata ditemukan bahwa ketentuan tersebut  hanya
00772|mengatur tentang cara tindak pidana tersebut di lakukan yaitu dengan  tipu
00773|muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak  melakukan
00774|persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sedangkan terhadap ancaman
00775|pidana yang dapat di ancamkan terhadap si pelaku diatur mengikuti ancaman
00776|pidana pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak;
00777|Menimbang, bahwa merujuk Pasal 622 ayat (6)  UU Penyesuaian
00778|Pidana, ketentuan  Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut telah
00779|disesuaikan dan pengacunya diganti dengan Pasal 473 ayat (4)  KUHP.
00780|Kemudian apabila dicermati lebih mendalam, modus operandi yang diatur dalam
00781|Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan  Anak sebagaimana dijelaskan sebelumnya
00782|tidak diatur dalam ketentuan  Pasal 473 ayat (4) KUHP yang mana rumusan
00783|perbuatan (feit) Pasal a quo  pada dasarnya hanya mengatur mengenai tindak
00784|pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  (Pasal 473
00785|ayat (1)) , persetubuhan dengan seseorang dalam keadaan pingsan/tidak
00786|berdaya (Pasal 473 ayat (2) huruf c), persetubuhan terhadap penyandang
00787|disabilitas (Pasal 473 ayat (2) huruf d) dan perbuatan memasukan alat kelamin
00788|atau bagian-bagian tertentu dari tubuh maupun benda lain ke bagian tubuhnya
00789|atau korban (Pasal 473 ayat (3)) yang tiap -tiap perbuatan tersebut dilakukan
00790|terhadap korban yang masih dal am kategori Anak, maka terhadap unsur actus
00791|reus terkhusus cara pelaku melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal
00792|81 ayat (2)  adalah masih berlaku namun ancaman pidananya mengikuti
00793|ancaman pidana pada Pasal 473 ayat (4)  yaitu pidana penjara paling singkat 3
00794|(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
00795|sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII;
00796|Menimbang, bahwa l ebih lanjut  mengingat dalam UU Penyesuaian
00797|Pidana pada Pasal I  yang mengatur bahw a ketentuan ancaman pidana
00798|minimum khusus dihapus dan memperhatikan Pasal II ayat (5) huruf a UU
00799|Penyesuaian Pidana yang pada pokoknya mengatur apabila terdapat  ancaman
00800|pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, ancaman pidana diubah
00801|
00802|menjadi kumulatif alternatif, sehingga terhadap ancaman minimum pada Pasal
00803|473 ayat (4) menjadi dihapuskan dan ancaman pidana penjara dan denda
00804|diancamkan secara kumulatif alternatif;
00805|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap unsur
00806|Pasal dan ancaman p idana yang didakwakan dan dituntutkan oleh Penuntut
00807|Umum kepada Anak, Majelis Hakim akan tetap menggunakan rumusan unsur
00808|perbuatan pada Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak sebagai pedoman
00809|dalam mengkualifisir tindak pidana dan terhadap ancaman pidananya  akan
00810|mengacu pada Pasal 473 Ayat (4) KUHP , sedangkan terhadap cara perbuatan
00811|sebagaimana ketentuan  Pasal 76D UU Perlindungan Anak yang dicantumkan
00812|pada dakwaan alternatif kesatu harus dikesampingkan oleh karena tidak
00813|koheren dengan uraian -uraian tindak pi dana pokok yang didakwakan pada
00814|Pasal 81 Ayat (2) UU a quo;
00815|Menimbang, bahwa  selanjutnya Majelis Hakim akan
00816|mempertimbangkan tentang dakwaan Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum
00817|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan
00818|fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim  memilih dakwaan alternatif
00819|kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang -undang Republik
00820|Indonesia Nomor  17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
00821|Pengganti Undang -Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
00822|Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
00823|Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah disesuaikan dalam Pasal 473 Ayat
00824|(4) KUHP jo Pasal 126 ayat 1 KUHP, yang unsur -unsurnya adalah sebagai
00825|berikut :
00826|1. Setiap orang;
00827|2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
00828|membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
00829|lain;
00830|3. Perbuatan berlanjut;
00831|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim
00832|mempertimbangkan sebagai berikut:
00833|Ad.1.    Setiap orang;
00834|Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang ” adalah siapa saja
00835|atau manusia yang menja di subjek hukum sebagai pendukung hak dan
00836|kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara
00837|hukum;
00838|
00839|Menimbang, bahwa bahwa dalam fakta yang terungkap dalam
00840|persidangan telah diajukan Anak yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani
00841|membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan serta
00842|terdapat kesesuaian dengan keterangan Anak Korban dan Para Saksi, sehingga
00843|dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan
00844|(error in persona). Dengan kata lain Anak yang diajukan ke persidangan adalah
00845|benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
00846|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran
00847|Nomor XXXX atas nama XXXX n, lahir di XXXX, XXXX, selanjutnya mengingat
00848|fakta hukum bahwa tempus dari perbuatan yang dilakukan Anak adalah
00849|pertama hari Kamis, tanggal 11 September 2025  dan kedua pada hari Senin,
00850|tanggal 15 September 2025 , dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan
00851|Anak ma sih berusia 17 (tujuh belas) tahun namun seiring berjalannya proses
00852|hukum yang dijalani oleh Anak sampai dengan persidangan , Anak telah berusia
00853|18 (delapan belas) tahun maka berdasarkan Pasal 20 Undang -undang Nomor
00854|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ya ng mengatur bahwa
00855|dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18
00856|(delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang
00857|bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,  tetapi belum
00858|mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak .
00859|Dengan demikian telah benar Anak sebagai subjek hukum (Anak yang
00860|berkonflik dengan Hukum) dihadapkan dalam perkara ini melalui sistem
00861|peradilan anak;
00862|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap ora ng” ini telah
00863|terpenuhi;
00864|Ad.2.   Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
00865|atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
00866|orang lain;
00867|Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan unsur kesalahan
00868|(pertanggungjawaban pidana) maka Majelis Hakim akan memper timbangkan
00869|kemudian setelah mempertimbangkan sub unsur perbuatan dalam rumusan
00870|unsur pasal ini;
00871|Menimbang, bahwa dalam unsur perbuatan dalam pasal ini mencakup
00872|sub unsur yang bersifat  alternatif yang berarti  jika salah satu sub unsur telah
00873|terpenuhi, maka secara yuridis unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;
00874|Menimbang, bahwa yang d imaksud dengan tipu muslihat adalah suatu
00875|perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal
00876|
00877|disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi  sehingga orang tersebut mau
00878|melakukan perbuatan sesuai yang dikehendaki pelaku;
00879|Menimbang, bahwa yang d imaksud dengan serangkaian kebohongan
00880|adalah kata -kata yang tersusun sedemikian rupa nampaknya seakan -akan
00881|benar sehingga orang tersebut mau melakukan perbuatan sesuai yang
00882|dikehendaki pelaku;
00883|Menimbang, bahwa yang d imaksud dengan membujuk adalah s uatu
00884|tindakan yang dilakukan pelaku untuk meyakinkan, menarik, atau
00885|mempengaruhi korban sehingga korban bersedia melakuk an atau membiarkan
00886|suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku, tanpa penggunaan kekerasan atau
00887|ancaman kekerasan secara langsung;
00888|Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan
00889|antara anggota kemaluan laki -laki dan perempuan yang biasa dijalanka n untuk
00890|mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyarakatkan anggota kemaluan laki -laki
00891|harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;
00892|Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang -
00893|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor
00894|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “ Seseorang yang belum
00895|berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam
00896|kandungan”;
00897|Menimbang, bahwa diketahui terhadap Anak Korban berdasarkan
00898|Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX, lahir di XXXX, XXXX,
00899|masih berusia 15 (lima belas)  tahun pada saat peristiwa persetubuhan terjadi
00900|pada Kamis, tanggal 11 September 2025  dan Senin, tanggal 15 September
00901|2025, maka sesuai dengan Pasal 1 angka  1 Undang -Undang Republik
00902|Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang
00903|Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka
00904|dalam konteks perkara ini, Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak
00905|Korban;
00906|Menimbang, bahwa dikarenakan Anak Korban telah dapat dikategorikan
00907|sebagai Anak Korban  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
00908|maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan
00909|yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban memenuhi unsur-unsur delik tindak
00910|pidana dalam perumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum;
00911|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam
00912|persidangan telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur
00913|sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh A nak kepada Anak Korban.
00914|
00915|Persetubuhan pertama terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025
00916|sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di
00917|Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Anak kemudian
00918|mendatangi rumah An ak Korban dan diarahkan masuk secara sembunyi -
00919|sembunyi melalui pintu teras samping guna menghindari pantauan kamera
00920|CCTV, hingga akhirnya Anak Korban mengajak Anak masuk ke dalam kamar
00921|dan mengunci pintu, bahwa saat berada di dalam kamar, Anak dan Anak
00922|Korban sempat mengobrol dan menonton aplikasi TikTok sambil rebahan,
00923|hingga kemudian Anak memeluk, mencium, mematikan lampu kamar, dan
00924|melepaskan seluruh pakaian Anak Korban maupun pakaian Anak sendiri, yang
00925|dilanjutkan dengan tindakan Anak menindih serta mem asukkan alat kelaminnya
00926|ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit
00927|setelah persetubuhan tersebut, keti ka Anak Korban merasa khawatir dan
00928|bertanya mengenai kemungkinan hamil, Anak berusaha menenangkan dan
00929|meyakinkan Anak Korban dengan berkata: “Gak bakal, gak mungkin hamil,
00930|terus kalau hamil aku bakal tanggung jawab”;
00931|Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Senin,
00932|tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 00.10 WIB, bertempat di Kamar
00933|Nomor 14 Penginapan Putra Lamandau, Jalan Jendral A. Yani, Kelurahan
00934|Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kal imantan
00935|Tengah. Kejadian ini bermula saat Anak Korban kabur dari rumah karena takut
00936|dimarahi orang tuanya  karena ketahuan memasukan Anak kedalam kamar,
00937|dimana hal tersebut diketahui oleh orang tua Anak Korban melalui CCTV yang
00938|terpasang dirumah Anak Korban . Selepas Anak Korban meninggalkan rumah,
00939|Anak Korban menuju ke Penginapan Putra Lamandau dan melakukan check in
00940|kamar No. 14 lantai 2 (dua) lalu Anak menyusul ke penginapan tersebut
00941|menggunakan sepeda motor Yamaha RX -King milik saksi Andri. Setelah
00942|sempat keluar mencari makan, keduanya kembali ke kamar penginapan dan
00943|saat terbangun dari tidur, Anak secara aktif mengajak Anak Korban dengan
00944|kalimat: “Ayo ngewe yuk, nanti dikeluarin di luar” yang kemudian disetujui oleh
00945|Anak Korban, kemudian menindih badan An ak Korban dan kembali melakukan
00946|persetubuhan dengan durasi sekitar 15 (lima belas) menit, dimana perbuatan
00947|serupa diulangi kembali oleh Anak  kepada Anak Korban untuk kedua kalinya
00948|dengan cara yang sama di kamar  No. 14 lantai 2 (dua)  Penginapan Putra
00949|Lamandau tersebut;
00950|Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor
00951|812/49/IX/RSUD/2025 tanggal 29 September 2025 yang dibuat dan
00952|
00953|ditandatangani oleh dr. Farida Manurung, M.H., Sp.FM., S.H., dokter yang
00954|memeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Gusti Abdul Gani, dengan
00955|hasil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas
00956|Anak K orban tersebut maka telah disimpulkan bahwa Anak Korban adalah
00957|seorang perempuan, umur lima belas tahun, wama kulit sawo matang, kesan
00958|gizi cukup. Terdapat cai ran kental sebagian memadat, berwarna putih susu,
00959|berbau amis pada bibir besar, bibir kecil, kelentit dan liang vagina. Selaput dara
00960|tidak intage (selaput dara tidak utuh) terdapat luka robek lama, terdapat tanda
00961|tanda persetubuhan lama;
00962|Menimbang, bahwa a danya janji untuk "akan bertanggung jawab" atau
00963|"akan menikahi" yang diucapkan oleh Anak merupakan bentuk nyata dari bujuk
00964|rayu. Janji tersebut telah memberikan rasa aman palsu dan melumpuhkan daya
00965|tolak Anak Korban, sehingga Anak Korban yang secara mental  masih labil
00966|merasa yakin untuk menyerahkan kesuciannya kepada Anak;
00967|Menimbang, bahwa meskipun di persidangan terungkap bahwa
00968|persetubuhan dilakukan tanpa kekerasan fisik dan atas dasar "suka sama
00969|suka", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam koridor perlindungan
00970|anak, persetujuan dari seorang anak tidak dapat membebaskan pelaku dari jerat
00971|pidana. Secara doktrinal, hukum mengenal konsep Statutory Rape. Konsep ini
00972|menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan oleh seorang anak adalah tidak
00973|sah secara huku m ( legally void ) karena anak dinilai belum memiliki kapasitas
00974|mental, kematangan emosional, serta kesadaran penuh untuk
00975|mempertimbangkan perbuatan secara matang ( mature judgement ) akan
00976|konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut;
00977|Menimbang, bahwa paradigma hukum bergeser dari melihat korban
00978|sebagai objek menuju perlindungan hak asasi yang utuh. Oleh karena itu,
00979|adanya rayuan, janji pertanggungjawaban, dan pemanfaatan status hubungan
00980|"pacaran" oleh Anak merupakan instrumen yang digunakan untuk memanipu lasi
00981|kehendak Anak Korban. Dalam kondisi ini, kehendak Anak Korban telah
00982|terdistorsi oleh bujuk rayu Anak, sehingga persetujuan yang diberikan adalah
00983|persetujuan yang cacat;
00984|Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kata -kata berupa janji
00985|tanggung jawab dan  pemanfaatan status hubungan pacaran tersebut  sehingga
00986|terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban,  Majelis Hakim menilai hal
00987|tersebut telah memenuhi rumusan sub unsur yaitu “membujuk Anak melakukan
00988|persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;
00989|
00990|Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengurai sub
00991|unsur perbuatan yang dilakukan oleh Anak selanjutnya Majelis Hakim akan
00992|mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rumusan unsur ini;
00993|Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan pada adanya
00994|unsur kesengajaan ( opzet, dolus ), dalam hukum pidana dikenal adanya tiga
00995|bentuk kesengajaan yaitu:
00996|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
00997|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian ( opzet met bewustheid van
00998|zekerheid of noodzakelijkheid);
00999|3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi ( opzet met
01000|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01001|Dalam rumusan pasal ini, unsur kesengajaan lebih dimaknai dengan sengaja
01002|sebagai maksud yang dapat diartikan bahwa adanya kesengajaan (dolus) dari
01003|pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan
01004|dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan
01005|mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan
01006|sengaja menghendaki perbuatan itu  dan di samping itu mengetahui atau
01007|menyadari tentang apa yang dilakukannya;
01008|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam
01009|persidangan perbuatan Anak yang secara aktif mengiri mkan pesan
01010|menanyakan keberadaan Anak Korban, meminjam sepeda motor milik orang
01011|lain untuk menjangkau lokasi Anak Korban, hingga memberikan narasi
01012|penenangan berupa janji tanggung jawab dan kalimat “ nanti dikeluarin di luar ”,
01013|menunjukkan bahwa Anak sedari awal memiliki niat dan maksud untuk
01014|menemui dan melakukan cara -cara agar Anak Korban tanpa ragu bersetubuh
01015|dengannya. Hal ini membuktikan bahwa persetubuhan tersebut bukanlah
01016|kejadian spontan tanpa kehendak, melainkan sebuah hasil dari serangkaian
01017|tindakan;
01018|Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk )
01019|ini juga dibuktikan dengan pengulangan perbuatan sebanyak 2 (dua) kali pada
01020|kesempatan yang berbeda. Pengulangan ini menunjukkan keberlanjutan niat
01021|dan kesadaran Anak terhadap perbuatannya, serta upayanya yang disengaja
01022|untuk kembali mencapai tujuannya , dengan demikian sub unsur “ dengan
01023|sengaja” telah terpenuhi;
01024|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas dengan
01025|demikian unsur  kedua dalam rumusan pasal ini yaitu  “dengan sengaja
01026|
01027|membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ” telah terpenuhi  menurut
01028|hukum;
01029|Ad.3.    Perbuatan berlanjut;
01030|Menimbang, bahwa “perbuatan berlanjut” yang dirumuskan dalam Pasal
01031|126 Ayat (1) KUHP merupakan beberapa per buatan yang harus dianggap satu
01032|perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada
01033|hubungan yang sangat erat;
01034|Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut tersebut terjadi apabila:
01035|1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pe laksanaan dari suatu
01036|kehendak yang terlarang;
01037|2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
01038|3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;
01039|Menimbang, bahwa pada perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta
01040|bahwa Anak melakukan perbuata n persetubuhan yang sama terhadap Anak
01041|Korban sebanyak 2 ( dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 11
01042|September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah
01043|Anak Korban di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kedua
01044|pada h ari Senin, tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 00.10 WIB,
01045|bertempat di Kamar Nomor 14 Penginapan Putra Lamandau, Jalan Jendral A.
01046|Yani, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi
01047|Kalimantan Tengahdimana kedua perbuatan persetubuhan tersebut merupakan
01048|pelaksanaan dari satu kehendak atau maksud yang terlarang yang sama  dan
01049|kejahatan sejenis yaitu kehendak Anak untuk melakukan persetubuhan dengan
01050|Anak Korban. Kehendak tunggal ini telah ada sebelum perbuatan pertama
01051|dilakukan dan terus berlanjut, mewujud dalam dua tindakan yang terpisah. Lebih
01052|lanjut, berdasarkan fakta persidangan, kedua perbuatan tersebut terjadi dalam
01053|kurun waktu yang relatif berdekatan tenggang waktu antara perbuatan pertama
01054|dan kedua tidak terlalu lama sehingga masih dalam rangkaian pelaksanaan satu
01055|kehendak yang sama;
01056|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
01057|berkesimpulan terhadap unsur “ perbuatan berlanjut” telah terpenuhi  menurut
01058|hukum;
01059|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian -uraian unsur perbuatan dalam
01060|pasal tersebut diatas maka dengan ini terhadap rumusan unsur tindak pidana
01061|yang didakwakan terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum;
01062|Menimbang, bahwa dengan mengingat Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6
01063|ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
01064|
01065|maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan
01066|Anak yang ternyata merupakan tindak pidana tersebut dapat
01067|dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Anak karena Anak memiliki