00727|seorang  perempuan  34  (tiga  puluh  empat)  tahun,  tidak  ditemukan  adanya
00728|tanda-tanda trauma di badan baik di area wajah, leher, dada, tangan, kaki
00729|maupun di area alat kelamin korban;
00730|Menimbang bahwa  pada  hari Jumat,  tanggal 8 September 202 3 telah
00731|dilakukan pendampingan terhadap Saksi Korban, sebagaimana termuat dalam
00732|Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas
00733|
00734|Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual Nomor -
00735|tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Wendri Surya Pratama,
00736|M.Psi.,  Psikolog selaku  Psikolog  Klinis  Penanggung  Jawab  pada  Ikatan
00737|Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Bengkulu, dengan kesimpulan bahwa
00738|kondisi psikologis klien saat ini berasa dalam keadaan tidak stabil, ada indikasi
00739|trauma psikologis yang dialami klien yang membutuhkan kesegeraan dalam
00740|penanganan;
00741|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui
00742|Terdakwa telah  melakukan  aktivitas  yang  tidak  patut  dan  mengarah  pada
00743|seksualitas yang ditujukan terhadap bagian tubuh/badan dan alat kelamin Saksi
00744|Korban  dengan cara Terdakwa  masuk  ke  dalam  kamar  mandi rumah  Saksi
00745|Korban  pada  saat  Saksi  Korban  sedang  mandi,  lalu  Terdakwa  langsung
00746|memegang tangan kiri Saksi Korban, memeluk Saksi Korban dari belakang,
00747|mencium leher dan muka Saksi Korban, meremas payudara Saksi Korban serta
00748|memegang vagina/alat kelamin Saksi Korban dari luar kain yang Saksi Korban
00749|pakai, yang mana semua perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan maksud
00750|untuk  menyalurkan hasrat seksual Terdakwa kepada Saksi Korban ,  sehingga
00751|Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian  tersebut
00752|masuk dalam pengertian “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang
00753|ditujukan  terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan  organ  reproduksi”
00754|sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;
00755|Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka
00756|dengan terbuktinya sub unsur “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik
00757|yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi ”, maka
00758|terhadap  unsur  ke-2  dapat  dinyatakan  terbukti  terpenuhi  oleh  perbuatan
00759|Terdakwa;
00760|Ad. 3. Unsur dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya
00761|secara melawan hukum;
00762|Menimbang  bahwa  pengertian  “dengan  maksud  menempatkan
00763|seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum ” dapat diartikan
00764|sebagai  dengan  maksud  mengambil/merampas  kemerdekaan  seseorang,
00765|membuat seseorang tidak berdaya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan
00766|tanpa persetujuan atau diluar kehendak korban;
00767|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dipersidangan
00768|sebagaimana  uraian  pertimbangan  pada  unsur  ke-2  diatas  diketahui  bahwa
00769|perbuatan  Terdakwa  telah  membuat  seseorang  tidak  berdaya dengan  cara
00770|Terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam kamar mandi rumah Saksi Korban
00771|Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas
00772|
00773|pada saat Saksi Korban sedang mandi, lalu dalam posisi berhadapan Terdakwa
00774|langsung  memegang  tangan  kiri  Saksi  Korban,  dan  saat  Terdakwa  akan
00775|memeluk  Saksi  Korban  dari  depan,  Saksi  Korban  langsung  berbalik  badan
00776|sehingga  akhirnya  Terdakwa  memeluk  Saksi  Korban  dari  belakang  dan
00777|menyenderkan  Saksi Korban  ke dinding kamar mandi, setelah itu Terdakwa
00778|mencium leher  Saksi Korban  sebelah kiri dan kanan, mencium seluruh muka
00779|Saksi  Korban,  meremas  kedua  payudara  Saksi  Korban  dan  memegang
00780|vagina/alat  kelamin  Saksi  Korban  dari  luar  kain  yang  Saksi  Korban  pakai
00781|sehingga Saksi Korban berteriak memanggil Anak Saksi “tolong emak ni, tolong
00782|emak ni”, berulang kali, akan tetapi Anak Saksi tidak bangun-bangun, lalu Saksi
00783|Korban  berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul muka
00784|Terdakwa, namun  Saksi Korban  kalah tenaga dengan Terdakwa, yang mana
00785|keseluruhan  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dilakukan  tanpa  persetujuan  atau
00786|diluar  kehendak  Saksi  Korban,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  penolakan  yang
00787|dilakukan oleh Saksi  Korban dengan cara berbalik badan saat akan dipeluk
00788|Terdakwa  dan  berteriak  memanggil  Anak  Saksi  untuk  meminta  bantuan
00789|sehingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim
00790|berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian
00791|“dengan  maksud  menempatkan  seseorang  di  bawah  kekuasaannya  secara
00792|melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;
00793|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  diatas  maka
00794|unsur  ke-3,  yaitu  “dengan  maksud  menempatkan  seseorang  di  bawah
00795|kekuasaannya secara melawan hukum ” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan
00796|Terdakwa;
00797|Ad. 4. Unsur baik di dalam maupun di luar perkawinan;
00798|Menimbang  bahwa  uraian  unsur  ini  bersifat  alternatif  artinya  untuk
00799|menyatakan  bahwa  perbuatan  seseorang  telah  memenuhi  unsur  ke-4  ini
00800|tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah
00801|satu  sub  unsur  terpenuhi  maka  unsur  ini  dapat  dinyatakan  telah  terbukti
00802|terpenuhi;
00803|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-
00804|Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yang
00805|dimaksud  dengan  Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria
00806|dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk
00807|keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
00808|Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
00809|Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas
00810|
00811|masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat
00812|menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
00813|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  dipersidangan
00814|sebagaimana  uraian  pertimbangan  pada  unsur  ke-2  diatas  diketahui  bahwa
00815|Terdakwa merupakan adik ipar  Saksi Korban, yang mana pada saat kejadian
00816|Saksi  Korban  telah  terikat  perkawinan  dengan  seorang  pria,  yakni  Saksi  I
00817|sebagaimana  diperkuat  dengan  bukti  surat  berupa Kartu  Keluarga  Nomor  -
00818|tanggal 29 Juni 2020 yang tertulis bahwa antara kepala keluarga bernama Saksi
00819|I  dengan  Istri  Saksi  Korban  telah  memiliki  status  perkawinan  yakni  Kawin
00820|Tercatat, sedangkan Terdakwa telah terikat perkawinan dengan seorang wanita
00821|yang merupakan adik dari Saksi I, oleh karena itu dari fakta hukum tersebut
00822|dapat  diketahui  bahwa  antara  Terdakwa  dengan  Saksi  Korban  tidak  terikat
00823|dalam suatu hubungan perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal
00824|tersebut  masuk  dalam  pengertian “di  luar  perkawinan”  sebagaimana  yang
00825|dimaksud dalam sub unsur pasal ini;
00826|Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-4 ini bersifat alternatif, maka
00827|dengan terbuktinya sub unsur “di luar perkawinan ”, maka terhadap unsur ke-4
00828|dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
00829| Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  ke-2,  ke-3  dan  ke-4  telah
00830|terpenuhi  oleh  perbuatan  Terdakwa,  dimana  unsur-unsur  tersebut  menunjuk
00831|sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana a quo, maka terhadap
00832|unsur ke-1 yaitu “setiap orang” dinyatakan terbukti terpenuhi;
00833|Menimbang bahwa  oleh  karena  seluruh unsur  dari  Pasal  6  huruf  b
00834|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak
00835|Pidana Kekerasan Seksual  telah  terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah
00836|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan
00837|alternatif kesatu;
00838|Menimbang bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut
00839|Umum mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa
00840|dengan  pertimbangan  bahwa  kurang  tepat  jika  terhadap  Terdakwa  dijatuhi
00841|pidana berdasarkan ketentuan pada  Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum
00842|Pidana,  oleh  karena  berdasarkan  rangkaian  fakta  hukum  dipersidangan
00843|Terdakwa telah  melakukan  aktivitas  yang  tidak  patut  dan  mengarah  pada
00844|seksualitas yang ditujukan terhadap bagian tubuh/badan dan alat kelamin Saksi
00845|Korban  dengan  maksud  untuk  menyalurkan  hasrat  seksualnya,  yang  mana
00846|Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas
00847|
00848|rangkaian fakta hukum tersebut lebih terpenuhi secara spesifik dalam uraian
00849|unsur-unsur  Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
00850|Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  sehingga  sudah
00851|seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan  Pasal 6 huruf b Undang-
00852|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
00853|Kekerasan Seksual;
00854|Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63  Undang-
00855|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana
00856|Kekerasan  Seksual:  “Majelis  hakim  wajib  mempertimbangkan  Pemulihan
00857|Korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.
00858| Menimbang bahwa sebagai salah satu bentuk Pemulihan selama proses
00859|pemeriksaan dipersidangan, Saksi Korban telah mendapat pendampingan dari
00860|petugas UPTD PPA Kabupaten Seluma;
00861|Menimbang bahwa dalam proses persidangan telah diberitahukan salah
00862|satu  Hak  Korban  atas  Pemulihan  yakni  Restitusi,  yang  mana  atas
00863|pemberitahuan  tersebut  Saksi  Korban  menyatakan  tidak  mengajukan
00864|permohonan Restitusi atas perkara ini;
00865|  Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00866|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00867|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
00868|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
00869|dijatuhi pidana;
00870|Menimbang  bahwa  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  6  huruf b
00871|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
00872|Pidana Kekerasan Seksual: “Dipidana karena pelecehan seksual fisik, Setiap
00873|Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap
00874|tubuh,  keinginan  seksual,  dan/  atau  organ  reproduksi  dengan  maksud
00875|menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum,
00876|baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama
00877|12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00
00878|(tiga ratus juta rupiah)”;
00879|Menimbang bahwa berdasarkan angka 264 Lampiran II Undang-Undang
00880|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-
00881|undangan, disebutkan bahwa untuk menyatakan suatu Pasal bersifat kumulatif
00882|sekaligus alternatif digunakanlah frasa dan/atau;
00883|Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Tas
00884|
00885|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
00886|bersifat  kumulatif  alternatif, maka Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana
00887|penjara kepada Terdakwa;
00888|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00889|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00890|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00891|dijatuhkan;
00892|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00893|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00894|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00895|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00896|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00897|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain panjang ±
00898|2 (dua) meter bercorak motif batik warna coklat dan kuning yang telah disita dari
00899|Saksi Korban dan dalam persidangan terbukti milik Saksi Korban serta barang
00900|bukti berupa 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar dan 1
00901|(satu)  lembar  baju  kaos  lengan  pendek  warna  putih  yang  telah  disita  dari
00902|Terdakwa dan dalam persidangan terbukti milik Terdakwa, yang mana barang
00903|bukti tersebut merupakan kain penutup/pakaian yang digunakan Saksi Korban
00904|dan  Terdakwa  pada  saat  kejadian  dan  dikhawatirkan  akan  mempengaruhi
00905|trauma  psikologis  yang  dialami  Saksi  Korban,  maka  perlu  ditetapkan  agar
00906|barang bukti tersebut dimusnahkan;
00907|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00908|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00909|yang meringankan Terdakwa;
00910|Keadaan yang memberatkan:
00911|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi Saksi Korban;
00912|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan stigma negatif dari masyarakat
00913|sekitar terhadap Saksi Korban;
00914|Keadaan yang meringankan:
00915|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00916|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00917|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00918|Mengingat  Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00919|12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang
00920|Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
00921|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00922|
00923|MENGADILI:
00924|1. Menyatakan  Terdakwa  Haizun  Bin  Burkan tersebut  diatas,  terbukti
00925|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  pelecehan
00926|seksual fisik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
00927|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh karena itu  dengan pidana
00928|penjara selama 6 (enam) tahun;
00929|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00930|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00931|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00932|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00933|1. 1 (satu) lembar kain panjang ± 2 (dua) meter bercorak motif batik
00934|warna coklat dan kuning;
00935|2. 1 (satu) lembar celana levis batas lutut warna biru pudar;
00936|3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
00937|dimusnahkan;
00938|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00939|Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
00940|Demikianlah  diputuskan dalam  musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
00941|Negeri  Tais, pada hari  Rabu,  tanggal  17 Januari 2024,  oleh Andi Bungawali
00942|Anastasia, S.H. , sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting , S.H., M.H., dan
00943|Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin , S.H ., M.H.,  masing-masing sebagai
00944|Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
00945|Selasa,  tanggal  23 Januari 2024  oleh Hakim Ketua dengan didampingi  para
00946|Hakim  Anggota tersebut,  dibantu  oleh  Harya  Puteratama,  S.H.  Panitera
00947|Pengganti pada Pengadilan Negeri  Tais, serta dihadiri oleh  Reki Afrizal,  S.H.,
00948|Penuntut Umum dan Terdakwa;
00949|
00950|Rabu
00951|
00952|17 Januari 2024
00953|
00954|2024
00955|
00956|Negeri  Tais, pada hari  Rabu,  tanggal  17 Januari 2024,  oleh Andi Bungawali
00957|Anastasia, S.H. , sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting , S.H., M.H., dan
00958|Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin , S.H ., M.H.,  masing-masing sebagai
00959|Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
00960|
00961|Harya Puteratama, S.H.
00962|
00963|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
00964|ttd ttd
00965|Murniawati Priscilia Djaksa Andi Bungawali Anastasia, S.H.
00966|Djamaluddin, S.H., M.H.
00967|ttd
00968|
00969|Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.
00970|Panitera Pengganti,
00971|    ttd
00972|Harya Puteratama, S.H.