01641|Rekom  adalah  agar  proses  pemberangkatan  lebih  cepat  karena  jika
01642|melalui Disnaker akan memakan waktu lama;
01643|- Bahwa  Saksi  Aril  Wibisono  berperan  sebagai  perekrut  dan
01644|mengantar  serta  memastikan  Medical  Check  Up Saksi  Korban  Nur
01645|Anggraeni  selesai  dan  dapat  digunakan  untuk  keberangkatan  ke
01646|Malaysia;
01647|- Bahwa Saksi Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono
01648|mengantar  dan  memastikan  Medical  Check  Up Saksi  Korban  Nur
01649|Anggraeni  selesai  dan  dapat  digunakan  untuk  keberangkatan  ke
01650|Malaysia  dan  juga  ikut  menerima  uang  yang  diberikan  Saksi  Siti
01651|Komsiyatin;
01652|- Bahwa Saksi Siti Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan
01653|Agensi  yang  berada  di  Malaysia  dan  mengkoordinir  semua  proses
01654|sehingga Saksi Korban Nur Anggraeni bisa berangkat ke Malaysia;
01655|- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengantarkan ke Kantor
01656|Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Saksi Korban Nur Anggraeni sampai
01657|selesai dan mengantar Saksi Korban Nur Anggraeni ke Juanda Surabaya
01658|sehingga Saksi  Korban  Nur  Anggraeni bisa berangkat ke Batam  dan
01659|seterusnya ke Malaysia;
01660|- Bahwa  Terdakwa,  Saksi  Siti  Komsiyatin,  Saksi  Aril  Wibisono  dan
01661|Saksi Yayuk Puji Rahayu tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV
01662|serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01663|Indonesia (SIP3MI);
01664|- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
01665|- Bahwa  Terdakwa  merasa  bersalah,  menyesali  perbuatannya  dan
01666|berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
01667|- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang
01668|diperlihatkan di persidangan;
01669|
01670|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti
01671|sebagai berikut:
01672|1. 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  A37F  warna  hitam  dengan
01673|nomor IMEI 1: 65261030013314 dan IMEI 2: 865261030013306;
01674|Barang  bukti  tersebut  telah  disita  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang
01675|berlaku  dan  Terdakwa  maupun  saksi  –  saksi  telah  membenarkannya
01676|sehingga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  barang  bukti  yang  sah  dalam
01677|perkara ini;
01678|
01679|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi ,
01680|keterangah Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti
01681|yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai
01682|berikut:
01683|- Bahwa benar,  Terdakwa  bersama  Saksi Siti Komsiyatin,  Saksi Aril
01684|Wibisono dan Saksi  Yayuk Puji Rahayu , telah memberangkatkan Saksi
01685|Korban  Nur  Anggraeni  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke
01686|Malaysia;
01687|- Bahwa benar, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saksi Korban
01688|Nur Anggraeni untuk dapat bekerja ke Malaysia diantaranya berupa KK
01689|asli, fotokopi Akta dan KTP asli;
01690|- Bahwa benar, Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban
01691|Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia
01692|akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
01693|sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur
01694|Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk gaji per
01695|bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai
01696|1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta
01697|lima ratus ribu rupiah);
01698|- Bahwa  benar,  pada  tanggal  13  Maret  2023,  Saksi  Korban  Nur
01699|Anggraeni bersama Saksi Siswanto diantar oleh Saksi Yayuk Puji Rahayu
01700|dan Saksi Aril Wibisono ke Laboratorium Klinik Ultra Medica Tulungagung
01701|untuk Medical Check Up;
01702|- Bahwa benar, pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB
01703|Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Saksi Siti Komsiyatin yang
01704|berada di Jl. Sambas No. 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan
01705|maksud  untuk  membuat  paspor  dan  kemudian  Saksi  Siti  Komsiyatin
01706|mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk
01707|membuat paspor;
01708|- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB
01709|Saksi Korban Nur Anggraeni dan Saksi Siswanto datang ke rumah Saksi
01710|Siti Komsiyatin yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh
01711|Terdakwa  berangkat  ke  Bandara  Juanda  Surabaya  kemudian  Saksi
01712|Korban Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat
01713|lalu turun di Bandara Batam, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur
01714|Anggraeni  dijemput oleh  seseorang  yang  tidak  dikenal, lalu  diantar  ke
01715|Pelabuhan  Batam  dan  orang  tersebut  menyuruh  Saksi  Korban  Nur
01716|Anggraeni naik Kapal Feri;
01717|Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
01718|
01719|- Bahwa benar, di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di
01720|rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit
01721|Pucung  BP  22  No.  77  Malaysia  selama  6  (enam)  bulan  dan  tidak
01722|mendapatkan gaji dari majikan;
01723|- Bahwa benar, sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban
01724|Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
01725|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01726|berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan paspor oleh Saksi Korban
01727|Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;
01728|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01729|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dikategorikan  sebagai  Pekerja  Migran
01730|Indonesia  (PMI)  Non-Prosedural  (berangkat  ke  Malaysia  secara  ilegal)
01731|karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan  menggunakan
01732|Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
01733|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  yang
01734|berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,  pengiriman,
01735|pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01736|adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01737|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  prosedur
01738|pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01739|(P3MI)  merupakan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi,
01740|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01741|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
01742|melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja
01743|Migran Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01744|Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01745|Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01746|dalam  proses  administrasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  serta  memfasilitasi
01747|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri,
01748|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
01749|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja
01750|Migran  Indonesia  (CPMI)  terlebih  dahulu  mendaftar  di  Aplikasi  “Siap
01751|Kerja”,  memilih  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01752|(P3MI),  mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika
01753|menikah),  sertifikat  kompetensi,  surat  izin  keluarga,  BPJS  /  KIS,  dan
01754|setelah  diverifikasi  oleh  Disnaker,  dibuat  perjanjian  penempatan,
01755|dilanjutkan  TTE  oleh  Disnaker,  pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra
01756|Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan
01757|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  perjanjian  dengan
01758|Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
01759|
01760|pengguna  dan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  oleh  Perusahaan
01761|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01762|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang
01763|perseorangan  tidak  dapat  menjadi  sponsor  Perusahaan  Penempatan
01764|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran
01765|Indonesia  (CPMI)  dan  yang  diperbolehkan  hanya  karyawan  dari
01766|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
01767|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang
01768|yang  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan
01769|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan
01770|perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran
01771|Indonesia  (PMI)  karena  kewenangan  sepenuhnya  berada  pada
01772|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01773|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang
01774|yang  bukan karyawan  atau tidak  memiliki  surat penunjukan resmi dari
01775|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  tidak
01776|diperbolehkan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar
01777|negeri,  karena  kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  Perusahaan
01778|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01779|- Bahwa benar, dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan
01780|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01781|tersebut, Saksi Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar
01782|serta  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01783|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia,
01784|Saksi Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan
01785|memastikan  Medical Check Up  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01786|selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia dan juga
01787|ikut  menerima  uang  yang  diberikan  Saksi  Siti  Komsiyatin,  Saksi  Siti
01788|Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada di
01789|Malaysia  dan  mengkoordinir  semua  proses  sehingga  Calon  Pekerja
01790|Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Malaysia,  Terdakwa
01791|berperan  sebagai  orang  yang  mengantarkan  Calon  Pekerja  Migran
01792|Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon
01793|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon
01794|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon
01795|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Batam  dan
01796|seterusnya ke Malaysia;
01797|- Bahwa benar, Terdakwa, Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Aril Wibisono
01798|dan Saksi Yayuk Puji Rahayu tidak memiliki badan hukum seperti PT atau
01799|Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
01800|
01801|CV  serta  tidak  memiliki  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01802|Migran Indonesia (SIP3MI);
01803|
01804|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01805|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
01806|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01807|kepadanya;
01808|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01809|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:
01810|1. Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang – Undang Republik
01811|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01812|Perdagangan Orang; atau
01813|2. Kedua Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01814|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
01815|Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP; 
01816|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
01817|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
01818|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kedua
01819|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
01820|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01821|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP , yang unsur – unsurnya adalah
01822|sebagai berikut:
01823|1. Orang perseorangan;
01824|2. Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
01825|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01826|Migran Indonesia;
01827|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
01828|mempertimbangkan sebagai berikut:
01829|Ad. 1. Orang perseorangan;
01830|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Undang – Undang
01831|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01832|Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah
01833|orang perseorangan atau korporasi;
01834|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian orang perseorangan di
01835|atas,  dihubungkan  dengan  teori  tentang  subjek  hukum  "orang"  dalam
01836|lapangan  ilmu  hukum  pidana,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  yang
01837|dimaksud  dengan  "orang  perseorangan"  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai
01838|orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  Perlindungan
01839|Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung
01840|jawaban pidana;
01841|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Majelis
01842|Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke
01843|Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
01844|
01845|persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi –
01846|saksi,  maka  yang  dimaksud  dengan  unsur  "orang  perseorangan"  dalam
01847|perkara  a quo  menunjuk kepada diri Terdakwa Budiono sendiri dan bukan
01848|orang  lain, dengan  demikian  unsur  "orang  perseorangan"  telah  terpenuhi
01849|dalam diri Terdakwa;
01850|Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
01851|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan
01852|Pekerja Migran Indonesia;
01853|Menimbang,  bahwa  unsur  ”Mereka  yang  melakukan,  menyuruh
01854|melakukan  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan”  ini  bersifat  alternatif,
01855|apabila  salah  satu  unsur  telah  terbukti  maka  unsur  lainnya  tidak  perlu
01856|dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan,
01857|tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutnya Pelaku  (pleger) di
01858|dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun)
01859|disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain –
01860|lain  orang  mungkin  ada  pembantu  –  pembantunya  atau  mungkin  ada
01861|penganjur  –  penganjurnya  ( uitlokkers,  penyusun)  atau  mungkin  orang  –
01862|orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) adalah orang yang secara
01863|materiil dan  persoonlijk nyata  – nyata  melakukan perbuatan yang  secara
01864|sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;
01865|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  "Kitab
01866|Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap
01867|Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996, Hal. 73, disini sedikitnya ada
01868|dua orang yang menyuruh  (doen plegen)  dan yang disuruh  (pleger), jadi
01869|bukan  orang  itu  sendiri  yang  menyuruh  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia
01870|menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai
01871|orang  yang  melakukan  sendiri  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh
01872|orang  lain.  Yang  disuruh  (pleger) itu  harus  hanya  merupakan  suatu  alat
01873|(instrumen) saja. Turut serta melakukan perbuatan  (medepleger) dalam arti
01874|kata  bersama –  sama melakukan, sedikitnya  harus  ada  dua  orang  yang
01875|melakukan  (pleger) dan  orang  yang  turut  serta  melakukan  (medepleger)
01876|peristiwa  pidana  itu.  Kedua  orang  itu  diminta  melakukan  perbuatan
01877|pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
01878|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang
01879|berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –
01880|Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang
01881|dimaksud dengan "orang yang turut melakukan"  (medepleger) dalam Pasal
01882|55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama –
01883|Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
01884|
01885|sama melakukan". Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
01886|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa
01887|pidana.  Disini  bahwa  kedua  orang  itu  semuanya  melakukan  perbuatan
01888|pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana
01889|itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau
01890|perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang
01891|yang menolong itu tidak masuk  "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai
01892|"membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;
01893|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
01894|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
01895|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
01896|Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau
01897|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
01898|Indonesia dan Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja
01899|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan
01900|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
01901|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang  –  Undang
01902|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pekerja
01903|Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
01904|terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01905|Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01906|kepentingan perusahaan sendiri;
01907|Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01908|Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01909|menyatakan  bahwa  "Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01910|penempatan Pekerja Migran Indonesia";
01911|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di
01912|persidangan,  diketahui  bahwa  pada  sekira  bulan  Desember  2022,  Saksi
01913|Korban Nur Anggraeni ingin mencari pekerjaan ke luar negeri, selanjutnya