01000|Anak menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua)
01001|Merk Yamaha RX -King warna biru hitam milik Saksi Andri yang dipinjam
01002|oleh Anak;
01003|12. Bahwa benar Anak mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya, serta
01004|telah ada upaya permintaan maaf dari keluarga Anak kepada keluarga Anak
01005|
01006|Korban di persidangan  yang mana kel uarga Anak Korban serta Anak
01007|Korban memaafkan perbuatan Anak;
01008|13. Bahwa pada saat perbuatan persetubuhan  terjadi, Anak juga merupakan
01009|anak di bawah umur yakni berumur 17 tahun, dimana Anak memiliki latar
01010|belakang putus sekolah sejak kelas 4 (empat) SD dan saat ini bekerja
01011|sebagai buruh panen kelapa sawit untuk menghidupi diri sendiri
01012|dikarenakan orang tua yang telah berpisah;
01013|
01014|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  akan
01015|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas,
01016|Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01017|kepadanya;
01018|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
01019|dakwaan yang berbentuk alternatif dalam yaitu:
01020|1. Kesatu
01021|Pasal 76D Undang -Undang Nomor 35 Ta hun 2014 tentang Perubahan Atas
01022|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal
01023|81 Ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
01024|Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
01025|1 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua atas Undang -Undang Republik
01026|Indonesia No mor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
01027|Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
01028|atau
01029|2. Kedua
01030|Pasal 15 Ayat (1) huruf g jo.Pasal 6 huruf a Undang -Undang Nomor 12
01031|Tahun 2022 tentang te ntang Kekerasaan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1)
01032|KUHP;
01033|Menimbang, bahwa mengingat dengan telah diberlakukannya Undang -
01034|Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP) jo
01035|Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (selanjutnya
01036|disebut UU Penyesuaian Pidana), maka sebelum mengurai unsur tindak pidana
01037|atas perbuatan yang didakwakan kepada Anak, Majelis Hakim merasa perlu
01038|untuk menguraikan terlebih dahulu terkait pasal yang didakwakan dan dituntut
01039|oleh Penuntut Umum terhadap Anak;
01040|Menimbang, bahwa diketahui bahwa  terhadap rumusan unsur
01041|perbuatan dalam delik pidana yang didakwakan serta yang dituntut oleh
01042|Penuntut Umum , Penuntut Umum memilih dakwaan alternatif kesatu dimana
01043|dalam surat tuntutan disesuaikan  dari yang semula Pasal 81 Ayat (2) Undang -
01044|
01045|Undang Republik I ndonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
01046|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
01047|Perubahan kedua atas UU RI No mor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
01048|Anak disesuaikan menjadi Undang-Undang Jounto Pasal 64 ayat 1 ke -1 KUHP
01049|menjadi Pasal 473 ayat 4 jo. Pasal 126 ayat 1 KUHP jo. UU Penyesuaian
01050|Pidana;
01051|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU
01052|Perlindungan Anak ternyata ditemukan bahwa ketentuan tersebut  hanya
01053|mengatur tentang cara tindak pidana tersebut di lakukan yaitu dengan  tipu
01054|muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak  melakukan
01055|persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sedangkan terhadap ancaman
01056|pidana yang dapat di ancamkan terhadap si pelaku diatur mengikuti ancaman
01057|pidana pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak;
01058|Menimbang, bahwa merujuk Pasal 622 ayat (6)  UU Penyesuaian
01059|Pidana, ketentuan  Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut telah
01060|disesuaikan dan pengacunya diganti dengan Pasal 473 ayat (4)  KUHP.
01061|Kemudian apabila dicermati lebih mendalam, modus operandi yang diatur dalam
01062|Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan  Anak sebagaimana dijelaskan sebelumnya
01063|tidak diatur dalam ketentuan  Pasal 473 ayat (4) KUHP yang mana rumusan
01064|perbuatan (feit) Pasal a quo  pada dasarnya hanya mengatur mengenai tindak
01065|pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  (Pasal 473
01066|ayat (1)) , persetubuhan dengan seseorang dalam keadaan pingsan/tidak
01067|berdaya (Pasal 473 ayat (2) huruf c), persetubuhan terhadap penyandang
01068|disabilitas (Pasal 473 ayat (2) huruf d) dan perbuatan memasukan alat kelamin
01069|atau bagian-bagian tertentu dari tubuh maupun benda lain ke bagian tubuhnya
01070|atau korban (Pasal 473 ayat (3)) yang tiap -tiap perbuatan tersebut dilakukan
01071|terhadap korban yang masih dal am kategori Anak, maka terhadap unsur actus
01072|reus terkhusus cara pelaku melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal
01073|81 ayat (2)  adalah masih berlaku namun ancaman pidananya mengikuti
01074|ancaman pidana pada Pasal 473 ayat (4)  yaitu pidana penjara paling singkat 3
01075|(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01076|sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII;
01077|Menimbang, bahwa l ebih lanjut  mengingat dalam UU Penyesuaian
01078|Pidana pada Pasal I  yang mengatur bahw a ketentuan ancaman pidana
01079|minimum khusus dihapus dan memperhatikan Pasal II ayat (5) huruf a UU
01080|Penyesuaian Pidana yang pada pokoknya mengatur apabila terdapat  ancaman
01081|pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, ancaman pidana diubah
01082|
01083|menjadi kumulatif alternatif, sehingga terhadap ancaman minimum pada Pasal
01084|473 ayat (4) menjadi dihapuskan dan ancaman pidana penjara dan denda
01085|diancamkan secara kumulatif alternatif;
01086|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap unsur
01087|Pasal dan ancaman p idana yang didakwakan dan dituntutkan oleh Penuntut
01088|Umum kepada Anak, Majelis Hakim akan tetap menggunakan rumusan unsur
01089|perbuatan pada Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak sebagai pedoman
01090|dalam mengkualifisir tindak pidana dan terhadap ancaman pidananya  akan
01091|mengacu pada Pasal 473 Ayat (4) KUHP , sedangkan terhadap cara perbuatan
01092|sebagaimana ketentuan  Pasal 76D UU Perlindungan Anak yang dicantumkan
01093|pada dakwaan alternatif kesatu harus dikesampingkan oleh karena tidak
01094|koheren dengan uraian -uraian tindak pi dana pokok yang didakwakan pada
01095|Pasal 81 Ayat (2) UU a quo;
01096|Menimbang, bahwa  selanjutnya Majelis Hakim akan
01097|mempertimbangkan tentang dakwaan Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum
01098|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan
01099|fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim  memilih dakwaan alternatif
01100|kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang -undang Republik
01101|Indonesia Nomor  17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
01102|Pengganti Undang -Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
01103|Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
01104|Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah disesuaikan dalam Pasal 473 Ayat
01105|(4) KUHP jo Pasal 126 ayat 1 KUHP, yang unsur -unsurnya adalah sebagai
01106|berikut :
01107|1. Setiap orang;
01108|2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
01109|membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
01110|lain;
01111|3. Perbuatan berlanjut;
01112|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim
01113|mempertimbangkan sebagai berikut:
01114|Ad.1.    Setiap orang;
01115|Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang ” adalah siapa saja
01116|atau manusia yang menja di subjek hukum sebagai pendukung hak dan
01117|kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara
01118|hukum;
01119|
01120|Menimbang, bahwa bahwa dalam fakta yang terungkap dalam
01121|persidangan telah diajukan Anak yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani
01122|membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan serta
01123|terdapat kesesuaian dengan keterangan Anak Korban dan Para Saksi, sehingga
01124|dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan
01125|(error in persona). Dengan kata lain Anak yang diajukan ke persidangan adalah
01126|benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
01127|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran
01128|Nomor XXXX atas nama XXXX n, lahir di XXXX, XXXX, selanjutnya mengingat
01129|fakta hukum bahwa tempus dari perbuatan yang dilakukan Anak adalah
01130|pertama hari Kamis, tanggal 11 September 2025  dan kedua pada hari Senin,
01131|tanggal 15 September 2025 , dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan
01132|Anak ma sih berusia 17 (tujuh belas) tahun namun seiring berjalannya proses
01133|hukum yang dijalani oleh Anak sampai dengan persidangan , Anak telah berusia
01134|18 (delapan belas) tahun maka berdasarkan Pasal 20 Undang -undang Nomor
01135|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ya ng mengatur bahwa
01136|dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18
01137|(delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang
01138|bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,  tetapi belum
01139|mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak .
01140|Dengan demikian telah benar Anak sebagai subjek hukum (Anak yang
01141|berkonflik dengan Hukum) dihadapkan dalam perkara ini melalui sistem
01142|peradilan anak;
01143|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap ora ng” ini telah
01144|terpenuhi;
01145|Ad.2.   Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
01146|atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
01147|orang lain;
01148|Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan unsur kesalahan
01149|(pertanggungjawaban pidana) maka Majelis Hakim akan memper timbangkan
01150|kemudian setelah mempertimbangkan sub unsur perbuatan dalam rumusan
01151|unsur pasal ini;
01152|Menimbang, bahwa dalam unsur perbuatan dalam pasal ini mencakup
01153|sub unsur yang bersifat  alternatif yang berarti  jika salah satu sub unsur telah
01154|terpenuhi, maka secara yuridis unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;
01155|Menimbang, bahwa yang d imaksud dengan tipu muslihat adalah suatu
01156|perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal
01157|
01158|disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi  sehingga orang tersebut mau
01159|melakukan perbuatan sesuai yang dikehendaki pelaku;
01160|Menimbang, bahwa yang d imaksud dengan serangkaian kebohongan
01161|adalah kata -kata yang tersusun sedemikian rupa nampaknya seakan -akan
01162|benar sehingga orang tersebut mau melakukan perbuatan sesuai yang
01163|dikehendaki pelaku;
01164|Menimbang, bahwa yang d imaksud dengan membujuk adalah s uatu
01165|tindakan yang dilakukan pelaku untuk meyakinkan, menarik, atau
01166|mempengaruhi korban sehingga korban bersedia melakuk an atau membiarkan
01167|suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku, tanpa penggunaan kekerasan atau
01168|ancaman kekerasan secara langsung;
01169|Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan
01170|antara anggota kemaluan laki -laki dan perempuan yang biasa dijalanka n untuk
01171|mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyarakatkan anggota kemaluan laki -laki
01172|harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;
01173|Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang -
01174|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor
01175|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “ Seseorang yang belum
01176|berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam
01177|kandungan”;
01178|Menimbang, bahwa diketahui terhadap Anak Korban berdasarkan
01179|Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX, lahir di XXXX, XXXX,
01180|masih berusia 15 (lima belas)  tahun pada saat peristiwa persetubuhan terjadi
01181|pada Kamis, tanggal 11 September 2025  dan Senin, tanggal 15 September
01182|2025, maka sesuai dengan Pasal 1 angka  1 Undang -Undang Republik
01183|Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang
01184|Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka
01185|dalam konteks perkara ini, Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak
01186|Korban;
01187|Menimbang, bahwa dikarenakan Anak Korban telah dapat dikategorikan
01188|sebagai Anak Korban  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
01189|maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan
01190|yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban memenuhi unsur-unsur delik tindak
01191|pidana dalam perumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum;
01192|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam
01193|persidangan telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur
01194|sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh A nak kepada Anak Korban.
01195|
01196|Persetubuhan pertama terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025
01197|sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di
01198|Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Anak kemudian
01199|mendatangi rumah An ak Korban dan diarahkan masuk secara sembunyi -
01200|sembunyi melalui pintu teras samping guna menghindari pantauan kamera
01201|CCTV, hingga akhirnya Anak Korban mengajak Anak masuk ke dalam kamar
01202|dan mengunci pintu, bahwa saat berada di dalam kamar, Anak dan Anak
01203|Korban sempat mengobrol dan menonton aplikasi TikTok sambil rebahan,
01204|hingga kemudian Anak memeluk, mencium, mematikan lampu kamar, dan
01205|melepaskan seluruh pakaian Anak Korban maupun pakaian Anak sendiri, yang
01206|dilanjutkan dengan tindakan Anak menindih serta mem asukkan alat kelaminnya
01207|ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit
01208|setelah persetubuhan tersebut, keti ka Anak Korban merasa khawatir dan
01209|bertanya mengenai kemungkinan hamil, Anak berusaha menenangkan dan
01210|meyakinkan Anak Korban dengan berkata: “Gak bakal, gak mungkin hamil,
01211|terus kalau hamil aku bakal tanggung jawab”;
01212|Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Senin,
01213|tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 00.10 WIB, bertempat di Kamar
01214|Nomor 14 Penginapan Putra Lamandau, Jalan Jendral A. Yani, Kelurahan
01215|Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kal imantan
01216|Tengah. Kejadian ini bermula saat Anak Korban kabur dari rumah karena takut
01217|dimarahi orang tuanya  karena ketahuan memasukan Anak kedalam kamar,
01218|dimana hal tersebut diketahui oleh orang tua Anak Korban melalui CCTV yang
01219|terpasang dirumah Anak Korban . Selepas Anak Korban meninggalkan rumah,
01220|Anak Korban menuju ke Penginapan Putra Lamandau dan melakukan check in
01221|kamar No. 14 lantai 2 (dua) lalu Anak menyusul ke penginapan tersebut
01222|menggunakan sepeda motor Yamaha RX -King milik saksi Andri. Setelah
01223|sempat keluar mencari makan, keduanya kembali ke kamar penginapan dan
01224|saat terbangun dari tidur, Anak secara aktif mengajak Anak Korban dengan
01225|kalimat: “Ayo ngewe yuk, nanti dikeluarin di luar” yang kemudian disetujui oleh
01226|Anak Korban, kemudian menindih badan An ak Korban dan kembali melakukan
01227|persetubuhan dengan durasi sekitar 15 (lima belas) menit, dimana perbuatan
01228|serupa diulangi kembali oleh Anak  kepada Anak Korban untuk kedua kalinya
01229|dengan cara yang sama di kamar  No. 14 lantai 2 (dua)  Penginapan Putra
01230|Lamandau tersebut;
01231|Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor
01232|812/49/IX/RSUD/2025 tanggal 29 September 2025 yang dibuat dan
01233|
01234|ditandatangani oleh dr. Farida Manurung, M.H., Sp.FM., S.H., dokter yang
01235|memeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Gusti Abdul Gani, dengan
01236|hasil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas
01237|Anak K orban tersebut maka telah disimpulkan bahwa Anak Korban adalah
01238|seorang perempuan, umur lima belas tahun, wama kulit sawo matang, kesan
01239|gizi cukup. Terdapat cai ran kental sebagian memadat, berwarna putih susu,
01240|berbau amis pada bibir besar, bibir kecil, kelentit dan liang vagina. Selaput dara
01241|tidak intage (selaput dara tidak utuh) terdapat luka robek lama, terdapat tanda
01242|tanda persetubuhan lama;
01243|Menimbang, bahwa a danya janji untuk "akan bertanggung jawab" atau
01244|"akan menikahi" yang diucapkan oleh Anak merupakan bentuk nyata dari bujuk
01245|rayu. Janji tersebut telah memberikan rasa aman palsu dan melumpuhkan daya
01246|tolak Anak Korban, sehingga Anak Korban yang secara mental  masih labil
01247|merasa yakin untuk menyerahkan kesuciannya kepada Anak;
01248|Menimbang, bahwa meskipun di persidangan terungkap bahwa
01249|persetubuhan dilakukan tanpa kekerasan fisik dan atas dasar "suka sama
01250|suka", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam koridor perlindungan
01251|anak, persetujuan dari seorang anak tidak dapat membebaskan pelaku dari jerat
01252|pidana. Secara doktrinal, hukum mengenal konsep Statutory Rape. Konsep ini
01253|menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan oleh seorang anak adalah tidak
01254|sah secara huku m ( legally void ) karena anak dinilai belum memiliki kapasitas
01255|mental, kematangan emosional, serta kesadaran penuh untuk
01256|mempertimbangkan perbuatan secara matang ( mature judgement ) akan
01257|konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut;
01258|Menimbang, bahwa paradigma hukum bergeser dari melihat korban
01259|sebagai objek menuju perlindungan hak asasi yang utuh. Oleh karena itu,
01260|adanya rayuan, janji pertanggungjawaban, dan pemanfaatan status hubungan
01261|"pacaran" oleh Anak merupakan instrumen yang digunakan untuk memanipu lasi
01262|kehendak Anak Korban. Dalam kondisi ini, kehendak Anak Korban telah
01263|terdistorsi oleh bujuk rayu Anak, sehingga persetujuan yang diberikan adalah
01264|persetujuan yang cacat;
01265|Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kata -kata berupa janji
01266|tanggung jawab dan  pemanfaatan status hubungan pacaran tersebut  sehingga
01267|terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban,  Majelis Hakim menilai hal
01268|tersebut telah memenuhi rumusan sub unsur yaitu “membujuk Anak melakukan
01269|persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;
01270|
01271|Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengurai sub
01272|unsur perbuatan yang dilakukan oleh Anak selanjutnya Majelis Hakim akan
01273|mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rumusan unsur ini;
01274|Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan pada adanya
01275|unsur kesengajaan ( opzet, dolus ), dalam hukum pidana dikenal adanya tiga
01276|bentuk kesengajaan yaitu:
01277|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
01278|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian ( opzet met bewustheid van
01279|zekerheid of noodzakelijkheid);
01280|3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi ( opzet met
01281|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
01282|Dalam rumusan pasal ini, unsur kesengajaan lebih dimaknai dengan sengaja
01283|sebagai maksud yang dapat diartikan bahwa adanya kesengajaan (dolus) dari
01284|pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan
01285|dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan
01286|mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan
01287|sengaja menghendaki perbuatan itu  dan di samping itu mengetahui atau
01288|menyadari tentang apa yang dilakukannya;
01289|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam
01290|persidangan perbuatan Anak yang secara aktif mengiri mkan pesan
01291|menanyakan keberadaan Anak Korban, meminjam sepeda motor milik orang
01292|lain untuk menjangkau lokasi Anak Korban, hingga memberikan narasi
01293|penenangan berupa janji tanggung jawab dan kalimat “ nanti dikeluarin di luar ”,
01294|menunjukkan bahwa Anak sedari awal memiliki niat dan maksud untuk
01295|menemui dan melakukan cara -cara agar Anak Korban tanpa ragu bersetubuh
01296|dengannya. Hal ini membuktikan bahwa persetubuhan tersebut bukanlah
01297|kejadian spontan tanpa kehendak, melainkan sebuah hasil dari serangkaian
01298|tindakan;
01299|Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk )
01300|ini juga dibuktikan dengan pengulangan perbuatan sebanyak 2 (dua) kali pada
01301|kesempatan yang berbeda. Pengulangan ini menunjukkan keberlanjutan niat
01302|dan kesadaran Anak terhadap perbuatannya, serta upayanya yang disengaja