03465|tersebut seyogyanya dapat dilakukan, namun tidak dilakukan, maka disinilah
03466|maksud  itu  terjadi  sebagai  suatu  kesengajaan,  maka  dalam  diri  Terdakwa
03467|terdapat  bahwa  Terdakwa menghendaki  ( willen) melakukan  perbuatan
03468|memegang bahu kanan dan kiri korban  dan juga  Terdakwa mengerti  (wetens)
03469|bahwa  menyentuh bagian  tubuh  dari wanita muslim  merupakan  bagian dari
03470|mengganggu keimanan seseorang wanita muslim termasuk korban;
03471|Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan degradasi kesengajaan maka
03472|dalam hal ini terdapat  kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan
03473|(opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn) pada diri Terdakwa, sejauh
03474|ini  perbuatannya  tersebut  tidak  dibenarkan  didasarkan pengetahuan  atau
03475|kesadaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat yang dalam memegang tubuh
03476|Halaman 117 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03477|
03478|wanita tanpa izin terlebih memegang bagian tubuh wanita muslim . Dalam hal ini
03479|akibat-akibat lainnya disadari akan terjadi sebagai suatu yang tidak dibenarkan;
03480|Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhir, dengan demikian dari apa
03481|yang telah diuraikan sebagai bentuk pertimbangan Majelis berpendapat bahwa
03482|unsur dengan maksud  merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan
03483|seksualitas dan kesusilaannya telah terpenuhi;
03484|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua unsur  dari  Pasal  6  huruf  a
03485|Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
03486|Seksual t elah terpenuhi,  maka  Terdakwa haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
03487|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  sebagaimana  didakwakan  dalam
03488|dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
03489|Menimbang,  bahwa  untuk  mencapai  suatu  obyektifitas  dan
03490|keseimbangan  dalam  mengadili  perkara  pidana  maka  perlu  kiranya  Majelis
03491|mempertimbangkan pembelaan  (pledoi) dari  Terdakwa dan  Penasihat Hukum
03492|Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah :
03493|Pembelaan Terdakwa :
03494|Terdakwa  menyatakan  benar-benar  tidak  melakukan  perbuatan  yang
03495|didakwakan  dan  saya  benar-benar  tidak  ada  keinginan  atau  maksud
03496|merendahkan martabat orang lain dengan perbuatan yang saya lakukan;
03497|Menimbang, bahwa  terkait pembelaan  yang  diajukan  oleh  Terdakwa,
03498|karena menyangkut hal-hal perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa,
03499|maka  atas  hal  tersebut  menurut  pertimbangan  Majelis  Hakim  telah
03500|dipertimbangkan  pada  pembuktian  unsur-unsur  dakwaan,  maka  atas  hal
03501|tersebut Majelis Hakim tidak akan pertimbangkan lebih lanjut;
03502|Pembelaan Peasihat Hukum Terdakwa;
03503|1. Selain itu, tuntutan jaksa dalam surat tuntutannya di lembar ke-21 pada poin
03504|1. Unsur “setiap orang” telah dengan tegas menyatakan bahwa “Terdakwa
03505|yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah
03506|dibacakan dalam surat dakwaan”. Dalam surat dakwaannya tertanggal 2 Mei
03507|2024 telah jelas bahwa yang menjadi Terdakwa dalam surtat dakwaan jaksa
03508|penuntut  adalah  Terdakwa  yang  beragama  Kristen  dengan  identitas
03509|sebagaimana  tersebut  dalam  surat  dakwaan,  akan  tetapi  tuntutan  jaksa
03510|penuntut dalam surat tuntutannya ternyata yang menjadi Terdakwa adalah
03511|Terdakwa beragama Islam.
03512|2. Bahwa dalam sidang pengadilan, ahli yang bernama Desti Fatmasari, SPsi,
03513|MPsi,  Psikolog  (psikolog  yang  melakukan  pemeriksaan  psikologi  di  UPT
03514|Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  GuSaksi  VIdul)  telah
03515|Halaman 118 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03516|
03517|menerangkan dibawah sumpah bahwa “untuk menentukan kondisi sikologis
03518|sesesorang secara klinis akibat perbuatan pidana bukan ranah ahli”, yang
03519|artinya  adalah  bahwa  ahli  ini  tidak  dapat  menentukan  subyek  yang
03520|diperiksanya mengalami gejala psikologis akibat tindak pidana melainkan
03521|hanya gejala psikologis berdasarkan faktor faktor yang bersifat umum dan
03522|yang terjadi dalam satu minggu setelah kejadian
03523|3. Oleh  karena  terhadap  barang  bukti  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan
03524|syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan syarat
03525|materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE
03526|dan Pasal 1 angka 7  Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009  barang
03527|bukti tersebut di atas bukan merupakan alat bukti yang sah.
03528|4. Adanya perbedaan keterangan  dari  Terdakwa  yang  menerangkan  bahwa
03529|“ketika  saya  sudah  disamping  meja  inge  berdiri  didepan  saya  dan  inge
03530|sudah didepan pintu kemudian karena inge posisi duluan menghalangi saya
03531|kemudian  saya  pegang  bahunya  dari  belakang,  saya  pegang  bahunya
03532|dengan kedua tangan, maksud saya megang bahunya karena saya juga
03533|mau  keluar  dari  ruangan  itu”  dengan  keterangan  Saksi  korban  yang
03534|menerangkan “saat saksi mau keluar ruang IGD tiba-tiba Terdakwa memeluk
03535|saksi dari belakang” dan keterangan Saksi korban yang menerangkan “saksi
03536|tidak  menjerit/berteriak”  “tidak  mengalami  luka  memar  atau  lecet  pada
03537|bagian  tubuh  saksi  Inge”  harus  dibuktikan  kebenaran  faktanya  sesuai
03538|ketentuan,  yakni  apakah  benar  Terdakwa  memeluk  Saksi  korban  dari
03539|belakang ataukah apakah hanya memegang bahu secara spontan karena
03540|terhalang Inge Yasmin di pintu yang sama? 
03541|5. Bahwa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Klinis  UPT  Perlindungan
03542|Perempuan  dan  Anak  Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul  Nomor
03543|463/221/XII/2023  tanggal  08  November  2023  DAN  hasil  pemeriksaan
03544|psikologi yang dilakukan di Lembaga Rifka Annisa sebagaimana tertuang
03545|dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa tanggal 29 Januari
03546|2023 Nomor 01/07/L/I/2024 adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti
03547|yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Analisa Bukti di atas.
03548|Satu  dan  lain  hal  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Klinis  UPT PPA
03549|GuSaksi  VIdul  dan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Rifka  Annisa
03550|ternyata bukan disebabkan karena kejadian/peristiwa dipeluk dari belakang
03551|sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut, akan tetapi karena memang
03552|kondisi adanya gangguan kesehatan psikis yang sedang dialami saksi Saksi
03553|korban sebelum kejadian.
03554|Halaman 119 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03555|
03556|6. Bahwa  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  bagian  Analisa  Bukti  bahwa
03557|pemeriksaan  tes  lie  detector  dengan  poligraf  telah  melanggar  ketentuan
03558|pasal 13 Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009. Dan mendasarkan
03559|pada fakta hukum tersebut di atas serta mengingat adanya teori pembuktian
03560|bewijsvoering, maka menurut hukum, alat bukti berupa Hasil Pemeriksaan
03561|Laboratoris  Kriminalistik  Poligraf  Bidang  Laboratorium  Forensik  Polda
03562|Jawatengah No. Lab: 99/FDF/2024 tanggal 23 Januari 2024 merupakan alat
03563|bukti  yang  diperoleh  secara  tidak  sah,  sehingga  oleh  karenanya  tidak
03564|mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.
03565|7. Selama pemeriksaan perkara dengan Terdakwa baik jaksa maupun hakim
03566|yang  menangani  perkara  ternyata  tidak  menunjukkan  adanya  bukti  dan
03567|dokumen terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat
03568|(1) huruf a UUTPKS tentang  dimilikinya integritas dan kompetensi tentang
03569|Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban, dan
03570|dokumen yang  menunjukkan telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan
03571|perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
03572|Menimbang,  bahwa  atas  point-point  pembelaan  yang  diajukan  oleh
03573|Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan satu persatu pada
03574|tiap pointnya sebagai berikut:
03575|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  pembelaan  point  kesatu  dalam
03576|pembelaan Penasihat hukum yang pada intinya terdapat perbedaan identitas
03577|pada dakwaan Penuntut Umum dan identitas pada Tuntutan pidana Penuntut
03578|Umum  khususnya  terkait  dengan  agama  dari  Terdakwa,  yang  mana  dalam
03579|dakwaan  tertulis  beragama  Kristen,  sedangkan  dalam  tuntutan  identitas
03580|Terdakwa  tertulis  beragama  islam,  sehingga  kemudian  bahwa  orang  yang
03581|dihadapkan dalam persidangan ini menjadi tidak jelas dan apakah kemudian
03582|dakwaan menjadi batal demi hukum;
03583|Menimbang,  bahwa  didalam  pemeriksaan  perkara  pidana  peran  dari
03584|surat dakwaan sangatlah penting, dan sifatnya menentukan, surat dakwaan itu
03585|sendiri  memiliki  arti  penting  terhadap  pihak-pihak  yang  berperkara  di
03586|persidangan perkara pidana, bagi Penuntut Umum surat dakwaan adalah modal
03587|awal didalam merumuskan perbuatan seseorang yang didakwa atas perbuatan
03588|pidananya  (straftbaarfeit),  yang  selanjutnya  atas  dakwaan  tersebut
03589|dipergunakan  untuk  memformulasikan  suatu  surat  tuntutan  (requisitor).
03590|Selanjutnya untuk Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sendiri sebagai dasar
03591|untuk  mengajukan  keberatan  bahwa  apakah  benar  perbuatannya  adalah
03592|perbuatan  pidana  (straftbaarfeit) dengan  rangkaian  perbuatannya ,  yang
03593|Halaman 120 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03594|
03595|dituangkan didalam surat dakwaan itu sendiri, dan selanjutnya menjadi dasar
03596|pembelaan  bagi  Terdakwa  atas  dakwaan  tersebut.  Kemudian  untuk  Majelis
03597|Hakim  yang  mengadili  perkara  pidana,  seberapa  pentingnya  arti  dari  surat
03598|dakwaan, untuk itu mari kita kembali kepada landasan normatifnya, didalam
03599|pasal 182 ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, yang secara teks otoritatif menyebutkan
03600|sebagai berikut ;
03601|(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil
03602|keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa,
03603|saksi,  penasihat  hukum,  penuntut  umum  dan  hadirin  meninggalkan
03604|ruangan sidang.;
03605|(4)   Musyawarah  tersebut  pada  ayat  (3)  harus  didasarkan  atas  surat
03606|dakwaan dan  segala  sesuatu  yang  terbukti  dalam  pemeriksaan di
03607|sidang.;
03608|Menimbang, bahwa atas redaksional pasal 182 ayat (3) dan Ayat (4)
03609|KUHAP, dapat dikaji peran surat dakwaan bagi Majelis Hakim yang  mengadili
03610|perkara  pidana  adalah  sebagai  dasar  musyawarah  dan  selanjutnya
03611|musyawarah  tersebut  akan  diformulasikan  menjadi  suatu  putusan  pidana
03612|apakah  putusan  itu  terbukti  (verordeling),  Bebas  (vriijprak),  ataupun  lepas
03613|(onslag van alle rechtvervolging);
03614|Menimbang,  bahwa  Pengadilan  sebagai  pemegang  kekuasaan
03615|kehakiman  yang  menjalankan  fungsinya  dalam  pemberian  rasa  keadilan
03616|sebagai  suatu  nilai  (value) kepada  siapapun  yang  merasa  keadilannya
03617|terabaikan;
03618|Menimbang,  bahwa  Hakim  dalam  putusannya  mempertimbangkan
03619|segala  aspek  keadilan,  yang  meliputi  1.  keadilan  yang  berdasarkan  hukum
03620|(legal justice)  yang terdiri atas keadilan prosedural (penerapan KUHAP pada
03621|mestinya  /Due  Proses  of  Law)  dan  keadilan  substantif  (penerapan  hukum
03622|pidana  materiil  berdasarkan  kaedah-kaedah  hukum  yang  tepat),  2. keadilan
03623|yang  berdasarkan  kehidupan  sosial  (social  Justice),  serta  3.  keadilan  yang
03624|berlandaskan moral (morality Justice);
03625|Menimbang, bahwa didalam memberikan keadilan yang berdasarkan
03626|hukum  (legal justice),  tentunya keadilan prosedural (penerapan KUHAP pada
03627|mestinya /Due Proses of Law ) haruslah menjadi pintu utama dalam pemberian
03628|keadilan sebelum mengacu pada keadilan substantif yaitu penerapan hukum
03629|pidana materiil berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang tepat;
03630|Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa yang
03631|didasarkan pada identitas di surat dakwaan, Terdakwa membenarkan identitas
03632|Halaman 121 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03633|
03634|tersebut dan dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya keberatan
03635|yang  diajukan  oleh  Terdakwa  ataupun  Penasihat  Hukum  Terdakwa  atas
03636|kesalahan  materiil  maupun  formil  dari  surat  dakwaan  itu  sendiri,  dan  tanpa
03637|adanya keberatanpun Majelis wajib menilai syarat formil dan materiil dari surat
03638|dakwaan Penuntut Umum, dan dari hasil penilaian yuridis yang dilakukan tidak
03639|ditemukan suatu keadaan hukum yang dapat membatalkan dari surat dakwaan
03640|Penuntut Umum,  sehingga  selanjutnya  Terdakwa  dapat diadili  dengan  surat
03641|dakwaan  yang  menurut  penilain  Majelis  Hakim  tidak  terdapat  cacat  secara
03642|formal maupun materiil, kemudian apabila dalam surat tuntutan Penuntut Umum
03643|terdapat  perbedaan  identitas  Terdakwa,  apakah  kemudian  berdampak  pada
03644|dakwan  batal  demi  hukum,  atau  ternyata  orang  yang  didudukkan  sebagai
03645|Terdakwa tidak berhak dituntut pidana? Dalam hal ini ada tertib acara yang
03646|harus dipedomi, bahwa kesalahan identitas dalam tuntutan pidana tidak pernah
03647|norma memberikan batasan bahwa akan berakibat pada batalnya suatu surat
03648|dakwaan ataupun kesalahan orang yang didudukan sebagai Terdakwa, kejadian
03649|ini tidaklah lain sebagai suatu kesalahan pengetikan (clerical error) yang masih
03650|dapat ditoleransi, sungguh suatu hal yang tidak bijaksana apabila kesalahan
03651|pengetikan yang masih dapat ditoleransi dalam tuntutan pidana akan berdapak
03652|pada gugurnya proses hukum yang telah berjalan begitu berliku, sehingga dari
03653|pertimbangan yang telah diuraikan dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat
03654|dengan pembelaan point kesatu dari Penasihat Hukum Terdakwa;
03655|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03656|kedua dari Penasihat Hukum bahwa ahli yang bernama Desti Fatmasari, SPsi,
03657|MPsi,  Psikolog  (psikolog  yang  melakukan  pemeriksaan  psikologi  di  UPT
03658|Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  GuSaksi  VIdul)  telah
03659|menerangkan dibawah sumpah bahwa “untuk menentukan kondisi psikologis
03660|sesesorang secara klinis akibat perbuatan pidana bukan ranah ahli”. Ahli yang
03661|dihadirkan dalam persidangan dapat diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa
03662|atau  Penasihat  Hukumnya  ataupun  dihadirkan  atas  kehendak  dari  Majelis
03663|Hakim, suatu keterangan ahli dalam persidangan diharapkan dapat memberikan
03664|suatu  hal  yang  terang  dalam  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  hal  yang
03665|disampikan semuanya berdasarkan keahliannya masing-masing, terkait dengan
03666|ahli  Desti  Fatmasari,  SPsi,  MPsi,  Psikolog,  yang  telah  didengarkan
03667|keterangannya  dipersidangan  tentunya  telah  diterangkan  bukan  menyangkut
03668|keadaan  korban,  melainkan  keahlian  berdasarkan  pengetahuan  dari  ahli  itu
03669|sendiri,  dalam  persidangan  tidak  pernah  tersentuh  berkenaan  dengan
03670|pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli kepada korban dalam persidangan, dan
03671|Halaman 122 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03672|
03673|dalam hal ini rumusan tentang keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli
03674|nyatakan di sidang pengadilan (vide.pasal 186 KUHAP), maka dengan demikian
03675|keterangan ahli Desti Fatmasari, SPsi, MPsi, Psikolog dipadang sah menurut
03676|hukum  sebagai  alat  bukti,  namun  apakah  kemudian  keterangan  ahli  Desti
03677|Fatmasari,  SPsi,  MPsi,  Psikolog  akan  menjadi  pedoman  baku  dalam
03678|pertimbangan  Majelis  Hakim,  tentunya  tidak  demikan.  Majelis  Hakim  hanya
03679|akan membentuk keyakinannya dari minimal 2 (dua) alat bukti yang disajikan
03680|ataupun  alat  bukti  lain  yang  dikehendaki  Majelis  Hakim  untuk  dihadirkan
03681|dipersidangan  untuk  menguatkan  keyakinannya  apakah  Terdakwa  yang  ada
03682|dihadapannya sebagai orang yang bersalah atau tidak dan mampu atau tidak
03683|untuk dimintai pertangungjawaban pidana,  sehingga dari pertimbangan yang
03684|telah diuraikan dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan
03685|point kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa;
03686|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03687|ketiga dari Penasihat Hukum  terhadap barang bukti tersebut tidak memenuhi
03688|ketentuan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan
03689|syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU
03690|ITE dan Pasal 1 angka 7  Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009  barang
03691|bukti  tersebut  di  atas  bukan  merupakan  alat  bukti  yang  sah,  barang  bukti
03692|khususnya: 
03693|- 2 (Dua) lembar printout capture pesan whatsapp dari nomor 08121584468
03694|milik TERDAKWA kepada nomor 083867733990 milik SAKSI KORBAN;
03695|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 081326852256 milik
03696|SAKSI  A  DE  CHARGE  Ikepada  nomor  083867733990  milik  SAKSI
03697|KORBAN;
03698|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 089675777277 milik
03699|SAKSI II kepada nomor 0813268522556 milik SAKSI A DE CHARGE I; 
03700|- 1 (Satu) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
03701|08121584468 milik TERDAKWA kepada nomor 083867733990 milik SAKSI
03702|KORBAN;
03703|- 4 (Empat) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
03704|083867733990 milik SAKSI KORBAN kepada nomor 089675777277 milik
03705|SAKSI II; 
03706|Menimbang,  bahwa  undang-undang  TPKS  menurut  pertimbangan
03707|Majelis memberikan kerancuan dalam memberikan arti alat bukti dan barang
03708|bukti, dalam hal ini nampak pada pasal 24 ayat (1) “Alat bukti yang sah dalam
03709|pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas, huruf c menyebutkan
03710|Halaman 123 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03711|
03712|“barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil
03713|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dan/  atau  benda  atau  barang  yang
03714|berhubungan dengan tindak pidana tersebut.”  Dari ketentuan pasal tersebut
03715|seakan-akan  tidak  memberikan  pembeda  antara  kedudukan  alat  bukti  dan
03716|barang bukti, sehingga “barang bukti adalah alat bukti dan alat bukti adalah
03717|termasuk barang bukti”, kerancuan norma inilah akhirnya sulit diterapkan dalam
03718|praktik oleh aparat penegak hukum. Lepas dari esensi kerancuan tersebut dan
03719|kembali  kepada  pokok  permasalahan  yang  diutarakan  apakah  barang  bukti
03720|Printout  capture  whatsapp sebagai  alat  bukti  yang  sah,  oleh  karena  dalam
03721|undang-undang TPKS bahwa barang bukti adalah termasuk juga barang bukti,
03722|maka barang bukti  Printout capture whatsapp  dapat ditafsirkan sebagai alat
03723|bukti, oleh karena barang bukti  Printout capture whatsapp , adalah alat bukti