00506|ke dalam salah satu rumah warga dan keluar dengan membawa 1 (satu)
00507|bilah parang panjang bergagang karet warna hitam dengan panjang 1,5
00508|meter,  lalu  Anak I  Anak  I  menyerahkan  1  (satu)  bilah  parang  panjang
00509|bergagang karet warna hitam dengan panjang 1,5 meter kepada  Anak  II
00510|Anak II dengan maksud untuk berjaga-jaga bila ada warga yang menyerang
00511|karena sudah ramai warga berkumpul di pinggir jalan, karena melihat Anak
00512|I Anak I dan Anak II Anak II membawa parang saksi Saksi II pergi melarikan
00513|diri;
00514|Menimbang, bahwa Para Anak menguasai senjata tajam tersebut
00515|bukan  untuk  mengancam  namun  karena  perasaan  takut  yang  datang
00516|secara tiba-iba menghantui Para Anak dan dalam peristiwa tersebut tidak
00517|terdapat adanya korban;
00518|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur  ketiga tersebut telah
00519|terpenuhi pula oleh perbuatan Para Anak;
00520|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur  dari Pasal 307 ayat
00521|(1) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
00522|Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00523|
00524|Pidana Anak telah terpenuhi , maka Para  Anak haruslah dinyatakan telah
00525|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
00526|sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
00527|Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak
00528|terbukti  adanya  faktor-faktor  yang  menghapuskan  kesalahan  Para  Anak
00529|yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula
00530|terdapat  faktor-faktor  yang  menghapus  sifat  melawan  hukum  perbuatan
00531|Para  Anak ,  sehingga  Para  Anak  harus  bertanggung  jawab  atas
00532|perbuatannya atau Para Anak harus dijatuhi pidana;
00533|Menimbang,  bahwa  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus
00534|memuat  Irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  KeTuhanan  Yang  Maha
00535|Esa”  dan  dihubungkan  pula  dengan  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan
00536|Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun
00537|2009 tentang Mahkamah Agung yang menganut Azas Peradilan Bebas,
00538|maka dalam ketentuan-ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum,
00539|dimana  undang-undang  menunjukkan  kepada  Hakim  dalam  mengambil
00540|keputusan haruslah berpegang pada Azas Kepatutan (Billijkheid) dan rasa
00541|keadilan  (Gerechtigheid),  sebagai  pembenar  pada  itikad  baik  dan  itikad
00542|buruk;
00543|Menimbang, bahwa  dalam  melaksanakan  azas  kebebasan  guna
00544|menjatuhkan  putusan  yang  tetap,  Hakim  wajib  melakukan  interpretasi,
00545|penghalusan  hukum  dan  konstruksi  hukum  dengan  sebaik-baiknya,
00546|seorang Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal,
00547|merasakan  dan  mampu  menyelami  perasaan  hukum  dan  rasa  keadilan
00548|yang hidup dalam masyarakat;
00549|Menimbang,  bahwa  dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan,
00550|integritas moral dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, menurut  Prof.
00551|Paul  Scholten “bahwa  keputusan  Hakim  bukan  saja  berdasarkan  pada
00552|suatu  ketentuan  yuridis  (legalitas)  semata,  akan  tetapi  juga  suatu
00553|keputusan berdasarkan hati nurani”, jadi kesemuanya itu menunjuk kepada
00554|pendapat  bahwa  keputusan  Hakim  bukanlah  semata-mata  soal  teknis
00555|formalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan
00556|kesusilaan dan keadilan;
00557|Menimbang,  bahwa  agar  Hakim  tidak  kehilangan  eksistensinya,
00558|maka Hakim harus dibebaskan dari pengaruh tekanan kelompok (pressure
00559|group),  baik  yang  datang  dari  pemerintah  (eksekutif) maupun  pembuat
00560|undang-undang  (legislatif) serta  pihak  luar  lainnya  yang  memaksakan
00561|
00562|kehendaknya.  Hakim  dapat  membebaskan  dirinya  dari  pengaruh  yang
00563|datang dari luar apabila keputusannya tidak mendasarkan pada ketaatan
00564|hukum  positif  saja,  akan  tetapi  mencari  jalan  keluarnya  dengan
00565|mendasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  rasa  keadilan  yang
00566|dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang
00567|disebut dengan “adil menurut perasaan keadilan Hakim itu sendiri” pada
00568|saat  memutuskan  terhadap  kasus  yang  dihadapinya  secara  kongkrit,
00569|sehingga eksistensi dirinya tidaklah hanyut dan tenggelam dalam paksaan
00570|pihak lain diluar dirinya;
00571|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan  Penasihat Hukum Para
00572|Anak,  Hakim tidak mempertimbangkan lagi secara khusus karena semua
00573|unsur dari perbuatan Para Anak telah terpenuhi dan  terbukti;
00574|Menimbang,  bahwa  terhadap  Laporan  /  Hasil  Penelitian
00575|Kemasyarakatan,  dengan rekomendasi  agar Para  Anak diberikan pidana
00576|pelayanan  masyarakat  berdasarkan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang
00577|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ,  dengan
00578|pertimbangan  bahwa  orangtua  Para  Anak  masih  mampu  dan  bersedia
00579|mendidik, membimbing dan mengawasi Anak;
00580|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  pendapat
00581|orangtua Para Anak, bahwa orangtua ada kesanggupan agar Para Anak
00582|kembali bersama keluarga untuk tetap membimbing, mendidik dan menjaga
00583|Para Anak;
00584|Menimbang,  bahwa  terhadap  perilaku  menyimpang  Para  Anak
00585|tersebut  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Para  Anak  tersebut
00586|merupakan akibat Para Anak kurang mendapat didikan dan bimbingan dari
00587|orang tua sehingga Para Anak masih memerlukan didikan dan bimbingan,
00588|arahan  yang  tepat  sehingga  dapat  mengembalikan  hak-hak  Para  Anak
00589|yang masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi
00590|manusia yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya
00591|untuk kemudian tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan akhirnya
00592|dapat  menjadi  pribadi  yang  mandiri  dan  terampil  yang  kelak  dapat
00593|berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat sesuai dengan UU No. 4
00594|tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak khususnya terdapat dalam Pasal 6
00595|ayat (1) dan (2);
00596|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia
00597|Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak ,  penyelenggaraan
00598|perlindungan  anak  berazaskan  Pancasila  dan  berlandaskan  UUD  1945
00599|
00600|serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi non diskriminasi,
00601|perlindungan  dari  kekerasan,  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  hak
00602|untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan
00603|terhadap pendapat Anak;
00604|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan azas kepentingan yang
00605|terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan yang menyangkut
00606|Anak yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga negara
00607|lainnya harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh
00608|kembang Anak, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak haruslah menjadi
00609|pertimbangan utama, oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan pidana
00610|bagi Anak yang berhadapan dengan hukum berkewajiban dan bertanggung
00611|jawab  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  Anak  dan  memberikan
00612|perlindungan  khusus  kepada  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum
00613|tersebut diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar;
00614|Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan  tersebut  Hakim  tidak
00615|sependapat  dengan  lamanya  tuntutan  pidana  Penuntut Umum  terhadap
00616|Para Anak tersebut sehingga terhadap lamanya pidana terhadap Para Anak
00617|yang adil adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan
00618|ini; 
00619|Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di
00620|atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Para Anak dibawah ini oleh
00621|Hakim  dipandang  telah  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  yaitu  bukan
00622|sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan
00623|menyadarkan  Para  Anak  akan  perbuatan  salahnya,  disamping  itu  agar
00624|dapat  pula  dijadikan  pelajaran  bagi  orang  lain  bahkan  seluruh  anggota
00625|masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan
00626|oleh Para Anak tersebut ;
00627|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah
00628|dikenakan penangkapan  dan penahanan yang sah, maka  terhadap masa
00629|penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Para  Anak  akan
00630|dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
00631|Menimbang, bahwa  oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan
00632|terhadap Para Anak sama dengan yang telah dijalani, maka diperintahkan
00633|agar Para Anak segera  dikeluarkan  dari  dalam tahanan segera  setelah
00634|putusan ini diucapkan;
00635|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti  akan dipertimbangkan
00636|sebagai berikut: 1 (satu) bilah parang panjang bergagang karet warna hitam
00637|
00638|dengan panjang 1,5 meter, oleh karena barang bukti tersebut digunakan
00639|oleh Para Anak dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti
00640|tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
00641|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana  kepada  Para
00642|Anak perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan
00643|dan keadaan yang meringankan; 
00644|Keadaan yang memberatkan:
00645|- Perbuatan Para Anak adalah menjadi contoh buruk bagi generasi
00646|muda bangsa Indonesia dan meresahkan masyarakat;
00647|Keadaan yang meringankan:
00648|- Para  Anak  berjanji  ingin  memperbaiki  diri  agar  dapat  menggapai
00649|masa depannya lebih baik dan mandiri;
00650|Menimbang,  bahwa  karena  Para  Anak  telah  terbukti  menurut
00651|hukum dan dinyatakan bersalah  serta dijatuhi  pidana, maka kepadanya
00652|harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini; 
00653|Menimbang  bahwa  setelah  memperhatikan  keadaan  yang
00654|memberatkan  dan  yang  meringankan  pidana  terhadap  Para  Anak dan
00655|pedoman pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1)
00656|KUHP 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan
00657|kepada  Para Anak sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di
00658|bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;
00659|Memperhatikan, Pasal 307 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (1) huruf b UU
00660|RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11
00661|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dan  Undang-Undang
00662|Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
00663|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00664|
00665|MENGADILI:
00666|1. Menyatakan Anak I Anak I dan Anak II Anak II tersebut di atas,  telah
00667|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
00668|“Sebagai  pembantu  tindak  pidana  dengan  sengaja  memberi  bantuan
00669|tanpa  hak  membawa  penikam  atau  penusuk ”  sebagaimana  dalam
00670|dakwaan tunggal;
00671|2. Menjatuhkan pidana terhadap  Para Anak oleh  karena  itu dengan
00672|pidana penjara masing-masing selama  1 (satu) bulan dan 6 (enam) hari
00673|pada LPKA Kelas I A Medan;
00674|3. Memerintahkan Para Anak segera dikeluarkan dari tahanan setelah
00675|putusan ini diucapkan;
00676|
00677|4. Menetapkan barang bukti berupa:
00678|- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang karet warna hitam
00679|dengan panjang 1,5 meter;
00680|Dirampas untuk dimusnahkan;
00681|5. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara
00682|masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00683|
00684|Selasa
00685|
00686|12
00687|
00688|2026
00689|
00690|Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, oleh
00691|Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.,  sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan
00692|
00693|itu juga dengan dibantu oleh  Via Ramalia, S.H., M.H.,  Panitera Pengganti
00694|
00695|         Panitera Pengganti,  Hakim,
00696|        Via Ramalia, S.H., M.H.               Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.