00970|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00971|dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Juncto Pasal 69
00972|Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00973|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
00974|Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
00975|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
00976|Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00977|1. Orang perseorangan;
00978|2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
00979|dimaksud dalam Pasal 69; 
00980|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00981|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00982|Ad.1. Orang perseorangan;
00983|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00984|Republik Indonesia Nomor  18 T ahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
00985|Indonesia, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu
00986|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00987|
00988|Menimbang, bahwa orang perseorang juga dapat diartikan sebagai  siapa
00989|saja  yang  menjadi  subjek  hukum  yang  kepadanya  dapat  dimintai
00990|pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;
00991|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  juga  dimaksudkan  untuk  mengetahui
00992|tentang  siapakah  yang  dijadikan  sebagai  “Terdakwa”  dalam  surat  dakwaan
00993|Penuntut  Umum,  hal  ini  untuk  menghindari  “ error  in  persona ”  dalam
00994|menentukan pelaku tindak pidana;
00995|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
00996|persidangan bahwa Terdakwa yang bernama  Faisal Bin (alm) Rusak  sebagai
00997|orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak
00998|pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat
00999|dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP,
01000|dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab
01001|dan  mendengar  setiap  pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya  sehingga
01002|Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan
01003|perbuatannya;
01004|Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan
01005|tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim,
01006|baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut
01007|dinyatakan  terpenuhi.  Dengan  demikian  sepanjang  mengenai  subjek  hukum
01008|Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti
01009|secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 
01010|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01011|berpendapat unsur “orang perseorangan” ini telah terpenuhi;
01012|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01013|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
01014|Menimban,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang-
01015|undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
01016|Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6
01017|Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
01018|undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menerangkan bahwa Pekerja
01019|Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah
01020|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
01021|Indonesia. Lebih  lanjut, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Pekerja Migran
01022|Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja
01023|keluar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan; 
01024|
01025|Menimbang,  bahwa  P asal  49  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01026|Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01027|sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023
01028|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
01029|Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Pelaksana Penempatan
01030|Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri terdiri atas:
01031|1. Badan;
01032|2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); atau 
01033|3. Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  Untuk
01034|Kepentingan Perusahaan Sendiri.
01035|Menimbang, bahwa untuk Pekerja Migran Indonesia Perseorangan  diatur
01036|dalam Pasal 63  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 18  tahun  2017
01037|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah
01038|dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
01039|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01040|Kerja, yang berbunyi sebagai berikut:
01041|(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar
01042|negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
01043|(2) Segala  risiko  ketenagakerjaan  yang  dialami  oleh  Pekerja
01044|Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri;
01045|(3) Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  sebagaimana
01046|dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  melapor  pada  instansi  yang
01047|menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan
01048|Perwakilan Republik Indonesia;
01049|(4) Ketentuan  Iebih  lanjut  mengenai  Pekerja  Migran  Indonesia
01050|Perseorangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan
01051|Peraturan Menteri.
01052|Menimbang,  bahwa  Pasal  69  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01053|Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01054|sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023
01055|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
01056|Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja menegaskan  bahwa  orang  perseorangan
01057|dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01058|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat
01059|disimpulkan bahwa Pekerja Migran Indonesia untuk dapat bekerja di luar Negeri
01060|dapat melalui Pelaksana Penempata Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
01061|dimaksud dalam Pasal 49 atau tanpa melalui Pelaksana Penempatan Pekerja
01062|
01063|Migran  Indonesia  (Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan)  sebagaimana
01064|dimaksud  dalam  Pasal  63.  Sedangkan,  orang  perseorangan  dilarang
01065|melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud
01066|dalam Pasal 69  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 18  tahun  2017
01067|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah
01068|dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
01069|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01070|Kerja;
01071|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  terungkap  fakta  Terdakwa
01072|ditangkap  pada tanggal 9 Mei 2025, karena diduga  telah melakukan tindak
01073|pidana  Orang  Perseorangan  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01074|Indonesia, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira Pukul 13.00
01075|WIB, yang bertempat di depan Kantor PT. Jagaaman Sarana yang beralamat di
01076|Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 2 (Arteri Supadio), Kelurahan Sungai Raya,
01077|Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Yang mana Terdakwa sedang
01078|mengantar  2 ( Dua) orang  Penumpang  yang bernama Busrah Juddin dan Aldi
01079|Mustajam  ke  tempat  tujuannya  yaitu  di  Daerah  Miri  Malaysia  melalui  jalur
01080|Entikong, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk
01081|Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1690 MJ;
01082|Menimbang, bahwa  2 ( Dua) orang  Penumpang  yang bernama Busrah
01083|Juddin dan Aldi Mustajam yang diantarkan oleh Terdakwa ke tempat tujuannya
01084|yaitu di Daerah Miri Malaysia melalui jalur Entikong  tujuannya adalah  untuk
01085|bekerja  sebagai  tukang  bagunan  dan  berjualan  di  daerah  Miri  Sarawak
01086|Malaysia;
01087|Menimbang,  bahwa  harga  Terdakwa  mengantarkan  penumpang  dari
01088|Pontianak sampai ke Miri Malaysia tersebut senilai 700 RM/ Orangnya, dengan
01089|rincian 300 RM untuk pribadi Terdakwa sedangkan 400 RM untuk mengurus
01090|Cop Paspor di Border Entikong (sudah dengan pengurusan di border Malaysia) .
01091|Selain itu, dari uang tersebut juga masih dipotong dengan uang bensin, uang
01092|makan  dan  lain-lain.  Sehingga,  ke untungan be rsih  Terdakwa  dapat  apabila
01093|mengantarkan  ke-2  (Kedua)  orang  penumpang  tersebut  adalah  sebesar
01094|Rp1.000.000,00  ( Satu  Juta  Rupiah) jika  dirupiahkan  dalam  mata  uang
01095|Indonesia. Dan  yang membayar ongkos atau biayan untuk  mengantarkan  2
01096|(Dua)  orang  Penumpang  yang  bernama  Busrah  Juddin  dan  Aldi  Mustajam
01097|tersebut adalah penumpang yang bersangkutan;
01098|Menimbang,  bahwa  alasan  sehingga  penumpang  tersebut  bisa
01099|menghubungi atau mempunyai nomor Terdakwa karena salah satu penumpang
01100|
01101|yang bernama Busrah Juddin yang kebetulan adalah Istrinya penumpang yang
01102|bernama  Aldi Mustajam  tersebut, mempunyai  Abang yang mana  Abangnya
01103|tersebut  menikah  dengan  Kakak  Kandung  Terdakwa  yang  bernama  Sdri.
01104|Rabania;
01105|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  pertama  kali  bertemu  ataupun  kenal
01106|dengan Sdri. Busrah adalah pada saat di Malaysia yang mana pada saat itu
01107|Terdakwa masih bekerja di Bintulu, Malaysia di suatu kebun sawit, pada saat itu
01108|pekerjaan  Terdakwa  adalah  membawa  alat  Exavator  dengan  tujuan  untuk
01109|membuka lahan atau kebun kemudian pekerjaan Sdri. Busrah pada saat itu di
01110|Miri, Malaysia adalah menjual cendol. Untuk percakapan pada saat pertama kali
01111|Terdakwa  bertemu  dengan  Sdri.  Busrah  di  Malaysia  adalah  Terdakwa  ada
01112|membahas  bahwa  Terdakwa  dan  dirinya  masih  ada  hubungan  keluarga
01113|kemudian apabila ingin pulang atau masuk kembali ke Malaysia bisa hubungi
01114|Terdakwa. Terdakwa kurang lebih 6 (Enam) kali Terdakwa telah mengantarkan
01115|CPMI  ke  arah  Miri,  Bintulu  dan  Khucing  untuk  pekerjaan  dan  sabagai  apa
01116|Terdakwa tidak mengetahuinya yang jelas seingat Terdakwa mereka bilang mau
01117|kerja saja; 
01118|Menimbang,  bahwa  untuk  dapat  masuk  ke  Malaysia  Terdakwa
01119|menggunakan calo, untuk Calo yang Terdakwa pakai sembarangan orang saja
01120|karena   terdapat  banyak  Calo  untuk  mempermudah  mendapatkan  cop  di
01121|Paspor;
01122|Menimbang, bahwa  Terdakwa adalah  orang perseorangan yang tidak
01123|memiliki Perusahaan atau bukan merupakan Penyalur Pekerja Migran resmi
01124|yang  terdaftar  yang  telah  mengarahkan,  mengkoordinir  dan  mengangkut  2
01125|(Dua) orang CPMI untuk bekerja ke Malaysia, serta ke 2 ( Dua) CPMI tersebut
01126|tidak memiliki dokumen yang lengkap/persyaratan yang dimiliki oleh para CPMI
01127|tersebut untuk melaksanakan/bekerja ke Luar Negeri;
01128|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
01129|menurut  Majelis  Hakim  unsur  “yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01130|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69” ini telah terpenuhi,
01131|karena Terdakwa dalam menempatkan 2 (Dua) orang Pekerja Migran Indonesia
01132|yang  bernama  Busrah  Juddin  dan  Aldi  Mustajam  tidak  melalui  Pelaksana
01133|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  ketentuan  P asal  49
01134|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01135|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
01136|Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
01137|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01138|
01139|Kerja. Terdakwa juga bukan merupakan Pemberi Kerja Berbadan Hukum yang
01140|dapat  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  sebagaiman
01141|ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017
01142|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah
01143|dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
01144|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01145|Kerja.  Serta  Terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  menggunakan
01146|Calo dengan menambil upah  senilai 700 R inggit Malaysia/ Orangnya,  dengan
01147|rincian 300 R inggit  Malaysia untuk pribadi Terdakwa sedangkan 400 R inggit
01148|Malaysia untuk mengurus Cop Paspor di Border Entikong yang sudah termasuk
01149|dengan pengurusan di Border Malaysia;
01150|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01151|Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi;
01152|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Juncto
01153|Pasal 69 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01154|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
01155|Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
01156|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01157|Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01158|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01159|dakwaan tunggal; 
01160|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Terdakwa  atau  Penasihat
01161|Hukum  Terdakwa  yang  menyatakan  bahwa  Terdakwa  mohon  keringanan
01162|hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa
01163|merupakan tulang punngung keluarga , dan Terdakwa belum pernah dihukum .
01164|Hal  tersebut  akan  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  pula  dalam
01165|menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;
01166|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak
01167|ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik
01168|alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf,  maka  Majelis  yakin  kesalahan
01169|tersebut dapat dipertangungjawabkan kepada diri Terdakwa;
01170|Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di
01171|Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang
01172|Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tidak  dimaksudkan  sebagai
01173|tindakan  balas  dendam  melainkan  sebagai  upaya  pendidikan  atau
01174|pengayoman, agar di  satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya
01175|
01176|dikemudian hari, dan di  lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai
01177|meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif)
01178|maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam
01179|masyarakat;
01180|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01181|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22
01182|ayat  (4)  KUHAP  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus
01183|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01184|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi
01185|pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal
01186|193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa
01187|tetap berada dalam tahanan;
01188|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01189|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01190|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek
01191|Samsung  Galaxy  A24  warna  Hitam  (black)  milik  terdakwa Faisal  Bin  (Alm)
01192|Rusak  yang disita dari  terdakwa Faisal Bin (Alm) Rusak , yang mana barang
01193|bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan  serta mempunyai
01194|nilai  ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut dirampas
01195|untuk negara;
01196|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 2 (dua) lembar boarding pass
01197|pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6233 tanggal 8 Mei 2025
01198|tujuan Sultan Hasanuddin-Balikpapan atas nama Busrah Binti Juddin dan Aldi
01199|Mustajam dan 2 (dua) lembar boardingpass pesawat Batik Air dengan nomor
01200|penerbangan ID 6317 tanggal 8 Mei 2025 tujuan Balikpapan-Pontianak yang
01201|telah disita dari  Sdri. Busrah Binti Juddin, yang mana barang bukti tersebut
01202|masih diperlukan dalam lampiran berkas perkara, maka perlu ditetapkan barang
01203|bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;
01204|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  mobil  merek
01205|Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1690 MJ beserta 1 (satu)
01206|buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Salbiah  yang telah disita
01207|dari dari terdakwa Faisal Bin (Alm) Rusak, dan dipersidangan telah terungkap
01208|fakta bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol
01209|KB 1690 MJ yang digunakan oleh  Terdakwa  untuk membawa penumpang ke
01210|Malaysia adalah milik saksi  Salbiah  dimana  Mobil tersebut dalam STNK atas
01211|nama saksi Salbiah yang mana Mobil tersebut saksi  Salbiah beli dengan kredit
01212|pada bulan Oktober 2022 dengan leasing PT. Mandiri Tunas Finance dengan
01213|
01214|uang muka Rp16.000.000,00 ( Enam  Belas  Juta  Rupiah) dan kredit selama 5
01215|(Lima)  Tahun  dengan  angsuran  perbulan  Rp  5.262.000,00 ( Lima  Juta  Dua
01216|Ratus  Enam  Puluh  Dua  Ribu  Rupiah, sehingga menurut  Majelis Hakim perlu
01217|ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang
01218|yaitu saksi Salbiah; 
01219|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) Lembar Foto Copy
01220|Paspor dengan Nomor Paspor : E0226838 atas nama FAISAL, 1 (satu) Lembar
01221|Foto  Copy  Paspor  dengan  Nomor  Paspor  :  C8800765  atas  nama  ALDI
01222|MUSTAJAM dan 1 (satu) Lembar Foto Copy Paspor dengan Nomor Paspor :
01223|C9908955 atas nama BUSRAH JUDDIN  yang tersebut dalam lampiran perkara
01224|ini dan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim
01225|menyatakan  barang  bukti  tesebut  terlampir  dalam  berkas  perkara.  Namun,
01226|barang bukti tersebut tidak pernah dilakukan dan diajukan penyitaan, baik izin
01227|penyitaan maupun persetujuan penyitaan sebagaimana dalam lampiran berkas
01228|perkara,  maka  menurut  Majelis  Hakim  barang  bukti  tersebut  tidak  perlu
01229|dipertimbangkan lebih lanjut; 
01230|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan
01231|dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan
01232|untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan
01233|ini;
01234|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01235|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01236|yang meringankan Terdakwa;
01237|Keadaan yang memberatkan: