01192|1. Menyatakan  T erdakwa  DWI  CHANDRA Bin  MOHDAR  terbukti
01193|secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta
01194|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran“,  sebagaimana  diatur  dan
01195|diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang – Undang Republik
01196|Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01197|Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
01198|2. Menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa oleh karena itu dengan
01199|pidana  penjara  selama  8  (delapan)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp.
01200|500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan
01201|dikurangi  masa  penangkapan  dan  atau  penahanan  yang  telah  dijalani,
01202|dengan perintah agar T erdakwa tetap ditahan;
01203|3. Menyatakan barang bukti berupa:
01204| 1 (satu) unit handphone Iphone 7 + 128 Gb warna hitam;
01205|
01206|Dirampas untuk dimusnahkan
01207| 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi : 1782 MI warna
01208|merah metalik;
01209|Dikembalikan pada yang berhak yaitu Saksi Ruslan Yulanda.
01210|4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000
01211|(lima ribu rupiah);
01212|Setelah mendengar pembelaan T erdakwa dan Penasihat Hukum T erdakwa
01213|yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya
01214|dengan alasan T erdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
01215|mengulangi  lagi,  T erdakwa  sopan  dan  tidak  berbelit-belit  dalam  memberikan
01216|keterangan serta T erdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
01217|Setelah  mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum  terhadap  pembelaan
01218|T erdakwa dan Penasihat Hukum T erdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap
01219|pada Tuntutannya;
01220|Setelah mendengar Tanggapan T erdakwa dan Penasihat Hukum T erdakwa
01221|terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
01222|Pembelaannya;
01223|
01224|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti  sebagai
01225|berikut:
01226|1. 1 (satu) unit handphone Iphone 7 + 128 Gb warna hitam;
01227|2. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi : 1782 MI warna
01228|merah metalik;
01229|
01230|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
01231|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
01232|
01233|- Bahwa,  anggota  Subdit  IV  Ditreskrimum  Polda  Kalbar  yang
01234|diantaranya adalah Saksi Sy. Boy Awalludin dan Saksi Muhammad Yudha
01235|telah mengamankan T erdakwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024
01236|sekira  pukul  15.00  WIB  di  sekitaran  Untan  Pontianak  T enggara  karena
01237|melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui perusahaan
01238|penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi;
01239|- Bahwa,  cara  T erdakwa  melakukan  penempatan  pekerja  migran
01240|Indonesia  tersebut adalah  dengan  mengantarakan  calon  pekerja  migran
01241|tersebut ke Penginapan Saka yang berada di Aruk Kabupaten Sambas lalu
01242|diberangkatkan ke negara Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dokumen
01243|atau persyaratan yang harus dimiliki oleh calon pekerja migran Indonesia
01244|untuk bekerja ke luar negeri;
01245|- Bahwa,  kronologi  kejadiannya  yakni  awalnya  pada  hari  Jumat
01246|tanggal  22  November  2024  sekira  pukul  10.00  WIB,  Saudari  Fransisca
01247|menelepon T erdakwa tetapi tidak T erdakwa angkat, kemudian sekira pukul
01248|12.00 WIB Saudari Fransisca kembali menelepon dan T erdakwa mengangkat
01249|telepon  tersebut  kemudian  Saudari  Fransisca  meminta  T erdakwa  untuk
01250|menjemput 3 (tiga) orang dan mengantarkannya ke Aruk Sambas, setelah itu
01251|pada sekira pukul 13.30 WIB T erdakwa ditelepon oleh Saksi Ruslan Yulanda
01252|alias Alan melalui whatsapp yang memberitahukan bahwa akan mengantar 1
01253|(satu) orang penumpang dari Saudari Fransisca dan disepakati 1 (satu) orang
01254|Penumpang tersebut diantar ke sekitaran Untan dengan harga pengantaran
01255|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga T erdakwa langsung menuju ke
01256|sekitaran Untan untuk menunggu Ruslan Yulanda alias Alan namun Saksi
01257|Ruslan Yulanda alias Alan tidak kunjung datang sampai akhirnya T erdakwa
01258|diamankan ke Polda Kalimantan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
01259|- Bahwa, T erdakwa sudah 2 (dua) kali membawa penumpang dari
01260|Saudari  Fransisca,  yang  pertama  kali  pada  pada  pertengahan  bulan
01261|November 2024 sebanyak 2 (dua) orang dan yang kedua pada hari Jumat
01262|tanggal 22 November 2024 sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saudari Maria Lipat
01263|Hada alias Ria;
01264|- Bahwa, T erdakwa mengetahui jika Saudari Maria Lipat Hada alias
01265|Ria tersebut akan pergi bekerja ke luar negeri yakni ke Malaysia dan pada
01266|saat  berkomunikasi  dengan  Saudari  Fransisca  T erdakwa  sempat
01267|mengirimkan  link atau tautan berita melalui  whatsapp yang isinya tentang
01268|operasi  kepolisian  untuk  pengamanan  pekerja  migran  ilegal,  namun
01269|T erdakwa tetap bersedia untuk mengantar Saudari Maria Lipat Hada alias Ria
01270|
01271|ke  penginapan  di  Aruk  karena  Saudari  Fransisca  mengatakan  akan
01272|bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan T erdakwa;
01273|- Bahwa, upah yang T erdakwa terima dari Saudari Fransisca adalah
01274|sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang yang ditransfer ke
01275|rekening T erdakwa;
01276|
01277|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim akan  mempertimbangkan
01278|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, T erdakwa dapat dinyatakan
01279|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01280|Menimbang, bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
01281|dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
01282|fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kedua
01283|sebagaimana diatur dalam Pasal  81 jo. Pasal 69 Undang – Undang Republik
01284|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo.
01285|Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01286|1. Orang perseorangan;
01287|2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
01288|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
01289|3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
01290|serta melakukan perbuatan;
01291|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01292|mempertimbangkan sebagai berikut:
01293|Ad.1. Orang perseorangan;
01294|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan
01295|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang
01296|secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk persoon dan
01297|bukan merupakan badan hukum atau recht person;
01298|Menimbang, bahwa orang perseorangan yaitu sebagai subyek hukum yang
01299|didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah
01300|menghadapkan T erdakwa yang bernama Dwi Chandra bin Mohdar, yang berdasarkan
01301|keterangan saksi-saksi serta keterangan T erdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa
01302|orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar T erdakwa, orang yang
01303|dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas T erdakwa sebagaimana
01304|tersebut dalam surat dakwaan;
01305|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
01306|Republik Indonesia Nomor  18 T ahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01307|
01308|Indonesia, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu
01309|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01310|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
01311|unsur  orang  perseorangan  telah  terpenuhi  namun  untuk  menentukan  apakah
01312|T erdakwa  merupakan  pelaku  tindak  pidana  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01313|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
01314|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
01315|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
01316|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
01317|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
01318|berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01319|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
01320|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
01321|Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun
01322|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  bahwa  “Orang
01323|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, artinya
01324|perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan
01325|hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri merupakan
01326|perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
01327|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
01328|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01329|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
01330|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
01331|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01332|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
01333|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01334|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
01335|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
01336|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial,
01337|memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01338|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
01339|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01340|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
01341|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
01342|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
01343|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
01344|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01345|
01346|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
01347|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
01348|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  anggota  Subdit  IV
01349|Ditreskrimum Polda Kalbar yang diantaranya adalah Saksi Sy. Boy Awalludin dan
01350|Saksi Muhammad Yudha telah mengamankan T erdakwa pada hari Jumat tanggal 22
01351|November 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sekitaran Untan Pontianak T enggara
01352|karena melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui perusahaan
01353|penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi;
01354|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara T erdakwa melakukan
01355|penempatan pekerja migran Indonesia tersebut adalah dengan mengantarakan calon
01356|pekerja  migran  tersebut  ke  Penginapan  Saka  yang  berada  di  Aruk  Kabupaten
01357|Sambas lalu diberangkatkan ke negara Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi
01358|dokumen atau persyaratan yang harus dimiliki oleh calon pekerja migran Indonesia
01359|untuk bekerja ke luar negeri;
01360|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya yakni
01361|awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saudari
01362|Fransisca menelepon T erdakwa tetapi tidak T erdakwa angkat, kemudian sekira pukul
01363|12.00 WIB Saudari Fransisca kembali menelepon dan T erdakwa mengangkat telepon
01364|tersebut kemudian Saudari Fransisca meminta T erdakwa untuk menjemput 3 (tiga)
01365|orang dan mengantarkannya ke Aruk Sambas, setelah itu pada sekira pukul 13.30
01366|WIB T erdakwa ditelepon oleh Saksi Ruslan Yulanda alias Alan melalui whatsapp yang
01367|memberitahukan bahwa akan mengantar  1 (satu) orang penumpang dari Saudari
01368|Fransisca dan disepakati 1 (satu) orang Penumpang tersebut diantar ke sekitaran
01369|Untan  dengan  harga  pengantaran  Rp100.000,00  (seratus  ribu  rupiah) sehingga
01370|T erdakwa langsung menuju ke sekitaran Untan untuk menunggu Ruslan Yulanda alias
01371|Alan namun Saksi Ruslan Yulanda alias Alan tidak kunjung datang sampai akhirnya
01372|T erdakwa diamankan ke Polda Kalimantan Barat untuk dimintai keterangan lebih
01373|lanjut;
01374|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum T erdakwa sudah 2 (dua) kali
01375|membawa  penumpang  dari  Saudari  Fransisca,  yang  pertama  kali  pada  pada
01376|pertengahan bulan November 2024 sebanyak 2 (dua) orang dan yang kedua pada
01377|hari Jumat tanggal 22 November 2024 sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saudari Maria
01378|Lipat Hada alias Ria;
01379|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum T erdakwa mengetahui jika
01380|Saudari Maria Lipat Hada alias Ria tersebut akan pergi bekerja ke luar negeri yakni ke
01381|Malaysia dan pada saat berkomunikasi dengan Saudari Fransisca T erdakwa sempat
01382|mengirimkan  link atau tautan berita melalui  whatsapp yang isinya tentang operasi
01383|
01384|kepolisian untuk pengamanan pekerja migran ilegal, namun T erdakwa tetap bersedia
01385|untuk mengantar Saudari Maria Lipat Hada alias Ria ke penginapan di Aruk karena
01386|Saudari  Fransisca  mengatakan  akan  bertanggung  jawab  apabila  terjadi  sesuatu
01387|dengan T erdakwa;
01388|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum  upah yang T erdakwa terima
01389|dari Saudari Fransisca adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per
01390|orang yang ditransfer ke rekening T erdakwa;
01391|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  diatas,  perbuatan
01392|T erdakwa membantu Saudari Fransisca berkaitan dengan pengiriman Calon Pekerja
01393|Migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia yang mana T erdakwa berperan mengantar para
01394|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Penginapan Saka yang ada di perbatasan
01395|Aruk, Sambas sebelum akhirnya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut
01396|diberangkatkan ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja dan menerima upah diluar
01397|wilayah Republik Indonesia yang berarti Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang
01398|akan diantar oleh T erdakwa ke perbatasan Aruk, Sambas merupakan Pekerja Migran
01399|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18
01400|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
01401|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
01402|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
01403|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Badan,
01404|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Perusahaan  yang
01405|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  Perusahaan  sendiri
01406|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
01407|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
01408|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
01409|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan ini
01410|antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
01411|pekerja  migran  Indonesia,  maka  perbuatan  T erdakwa  telah  memenuhi  unsur
01412|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
01413|Pasal 69;
01414|Ad.3. Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta
01415|melakukan perbuatan;
01416|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah orang
01417|yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
01418|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah
01419|dalam hal pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang
01420|disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi
01421|
01422|dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia
01423|dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan
01424|orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan
01425|atas perbuatannya;
01426|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" adalah
01427|melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus
01428|ada  dua  orang,  yakni  yang  melakukan  dan  yang  turut  melakukan  dan  dalam
01429|tindakannya  keduanya  harus  melakukan  perbuatan  pelaksanaan,  jadi  keduanya
01430|melakukan anasir tindak pidana itu;
01431|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana  telah
01432|diuraikan secara lengkap pada unsur sebelumnya maka Majelis Hakim berkesimpulan
01433|bahwa T erdakwa dalam perkara ini berperan membantu  Saudari Fransiska untuk
01434|mengantar  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  Penginapan  Saka  di
01435|perbatasan  Aruk,  Sambas  yang  mana  atas  peran  T erdakwa  tersebut  T erdakwa
01436|mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Saudari
01437|Fransisca  menjanjikan  akan  bertanggung  jawab  apabila  terjadi  sesuatu  pada
01438|T erdakwa;
01439|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka
01440|Majelis  Hakim menilai  bahwa  seluruh  rangkaian  perbuatan  T erdakwa  bersama
01441|dengan Saudari Fransisca tersebut adalah perbuatan yang pada akhirnya bertujuan
01442|untuk mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia untuk bekerja
01443|dan menerima upah di Malaysia;
01444|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis
01445|Hakim berkesimpulan unsur turut serta melakukan perbuatan itu dalam hal ini telah
01446|terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
01447|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU
01448|RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55
01449|ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka T erdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
01450|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01451|dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01452|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01453|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01454|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
01455|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01456|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab, maka
01457|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01458|
01459|Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  pemidanaan  bukanlah  sebagai
01460|pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan
01461|seseorang,  namun  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  T erdakwa  bertujuan  untuk
01462|mendidik  dan  memperbaiki  agar  T erdakwa  menjadi  manusia  yang  lebih  baik
01463|dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan
01464|yang berlaku, mencegah T erdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari
01465|dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh T erdakwa, dan
01466|disamping  itu  pemidanaan  bertujuan  pula  untuk  memberikan  perlindungan  dan
01467|menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir
01468|dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan T erdakwa kembali agar