03905|Halaman 128 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03906|
03907|tersebut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 pada pasal 13
03908|ayat  (1)  Pemeriksaan  barang  bukti  Polygraph  (deteksi  kebohongan)
03909|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memenuhi persyaratan formal,
03910|sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau
03911|kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
03912|saksi/tersangka  atau  laporan  kemajuan;  dan  d.  surat  persetujuan  untuk
03913|diperiksa dari saksi/tersangka, bila saksi/tersangka didampingi oleh penasihat
03914|hukum maka surat persetujuan diketahui oleh penasihat hukumnya. ayat (2)
03915|Pemeriksaan  barang  bukti  Polygraph  (deteksi  kebohongan)  sebagaimana
03916|dimaksud  dalam  Pasal  12,  wajib  memenuhi  persyaratan  teknis sebagai
03917|berikut:  a.  tersedianya  ruang  pemeriksaan  yang  bebas  dari  kebisingan;  b.
03918|tersedianya  tenaga  listrik  untuk  penerangan  dan  3  buah  stop  kontak  untuk
03919|peralatan; c. tersedianya meja dan kursi yang stabil/tidak goyang; d. kondisi
03920|terperiksa harus: 1. sudah dewasa menurut ketentuan Undang-Undang; 2. sehat
03921|jasmani dan rohani; 3. apabila terperiksa perempuan, tidak dalam kondisi hamil
03922|atau menstruasi; dan 4. kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan; e.
03923|untuk memastikan kondisi kesehatan terperiksa, dapat dilengkapi dengan: 1.
03924|riwayat kesehatan saksi/tersangka; dan 2. laporan hasil pemeriksaan psikologi;
03925|f.  untuk  pendalaman  kasus:  1.  penyidik  harus  selalu  berkoordinasi  dengan
03926|pemeriksa; dan 2. apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa
03927|Polygraph dapat mendatangi TKP. Dari norma tersebut ada frasa “wajib” maka
03928|perintah  hukumnya  bersifat  memaksa,  apabila  perbuatan  yang  diwajibkan
03929|tersebut tidak dilaksanakan maka terdapat kecacatan dari produk tersebut;
03930|Menimbang,  bahwa  setelah  mengkaji  perihal  proses  Pemeriksaan
03931|Laboratoris Kriminalistik Poligraf yang dilakukan pada diri Terdakwa terdapat
03932|kekurangan  pada  persayaratan  formal  khusus  pada  point  d.  yakni  surat
03933|persetujuan  untuk  diperiksa  dari  saksi/tersangka,  bila  saksi/tersangka
03934|didampingi  oleh  penasihat  hukum  maka  surat  persetujuan  diketahui  oleh
03935|penasihat  hukumnya,  diketahui  pula  dalam  proses  penyidikan  tersebut
03936|Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Sugiyanto, S.H., dan Budi
03937|Prasetya S.H.I., M.S.I, maka dengan demikian dalam surat persetujuan wajib
03938|diketahui Penasihat Hukum dari Terdakwa, namun dalam lembar persetujuan
03939|tidak tercantum persetujuan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya terkait
03940|persayaratan Teknis tidak ditemukannya ketentuan point 4. kondisi terperiksa
03941|tidak  dalam  keadaan  tertekan;  e.  untuk  memastikan  kondisi  kesehatan
03942|terperiksa, dapat dilengkapi dengan: 1. riwayat kesehatan saksi/tersangka; dan
03943|2.  laporan  hasil  pemeriksaan  psikologi,  bahwa  dalam  berkas  pemeriksaan
03944|Halaman 129 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03945|
03946|kriminalistik Poligraf tidak ditemukannnya Riwayat Kesehatan Terdakwa laporan
03947|pemeriksaan  psikologi  dari  Terdakwa,  dari  uraian  yang  telah  dipaparkan
03948|berkenaan  pembelaan  Pensihat  Hukum  Terdakwa  pada  point  keenam
03949|ini,ternyata  ditemukan  suatu  keadaan  bahwa  terdapat  syarat  formal  dan
03950|persyaratan teknis yang belum terpenuhi, yakni terkait lembar persetujuan yang
03951|tidak  tercantum  diketahui  oleh  Penasihat Hukum  Terdakwa, serta  kewajiban
03952|mencantumkan  kesehatan  dan  kondisi  Psikologis  dari  Terdakwa  untuk
03953|mengindikasikan  Terdakwa  tertekan  atau  tidak,  oleh  karena  itu  hasil
03954|Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poligraf tersebut cacat dan dipandang
03955|tidak memilki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat, sehingga dalam hal
03956|ini Majelis Hakim sependapat dengan pandangan penasihat Hukum Terdakwa;
03957|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembelaan Penasihat
03958|Hukum  Terdakwa  pada  point  ketujuh  perihal  Selama  pemeriksaan  perkara
03959|dengan Terdakwa baik jaksa maupun hakim yang menangani perkara ternyata
03960|tidak  menunjukkan  adanya  bukti  dan  dokumen  terpenuhinya  persyaratan
03961|sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf a UUTPKS tentang  dimilikinya
03962|integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak
03963|asasi manusia dan Korban, dan  dokumen yang  menunjukkan telah mengikuti
03964|pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  Atas
03965|hal tersebut Majelis memberikan  pertimbangannnya, bahwa dalam pasal  21
03966|TPKS memberikan redaksi ayat (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang
03967|menangani  perkara  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  harus memenuhi
03968|persyaratan: a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara
03969|yang  berperspektif  hak  asasi  manusia  dan  Korban;  dan  b.  telah  mengikuti
03970|pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2)
03971|Dalam  hal  belum  terdapat  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  yang
03972|memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak
03973|Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim
03974|yang  berpengalaman  dalam  menangani  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual
03975|berdasarkan  keputusan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  (3)
03976|Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) ditetapkan dengan ketentuan
03977|sebagai berikut: a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
03978|atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk;  b.  penuntut  umum  oleh  Jaksa  Agung  atau
03979|pejabat lain yang ditunjuk; dan c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau
03980|pejabat lain yang ditunjuk. Dari norma yang digariskan tersebut terdapat suatu
03981|frasa kata “harus” kata harus itu sendiri memiliki makna yang sama sebagai kata
03982|“wajib”, maka dengan demikian hal tersebut harus dipenuhi secara mutlak;
03983|Halaman 130 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03984|
03985|Menimbang, bahwa setiap peraturan wajib diselengarakan demi suatu
03986|tujuan  hukum  yang  berkeadilan,  berkepastian  dan  memberi  manfaat  luas
03987|kepada pencari keadilan maupun masyarakat, namun demikian tidak semua
03988|bangunan  norma  dapat  berjalan  dengan  baik  pada  penerapannya  dengan
03989|pengertian lain tidak seiramanya antara das sollen dan das sein , suatu hukum
03990|yang diterapkan secara kaku maka akan menimbulkan suatu keadilan yang
03991|kaku;
03992|Menimbang, bahwa menurut Alexander Mackenzie Stuart  seorang yuris
03993|(ahli hukum) asal Britania Raya dalam pandangannya  ada beberapa teori atau
03994|pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan
03995|dalam  suatu  perkara,  yaitu  sebagai  berikut:  a.  Teori  keseimbangan Yang
03996|dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat syarat yang
03997|ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau
03998|berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang
03999|berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan Terdakwa. b. Teori pendekatan
04000|seni  dan  intuisi Penjatuhan  putusan  oleh  hakim  merupakan  diskresi  atau
04001|kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim
04002|menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  pidana  yang  wajar  bagi  setiap  pelaku
04003|tindak  pidana,  hakim  akan  melihat  keadaan  pihak  Terdakwa  atau  penuntut
04004|umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam
04005|penjatuhan  putusan,  lebih  ditentukan  oleh  insting  atau  intuisi  dari  pada
04006|pengetahuan dari hakim, c. Teori pendekatan keilmuan Titik tolak dari teori ini
04007|adalah  pemikiran  bahwa  proses  penjatuhan  pidana  harus  dilakukan  secara
04008|sistematik  dan  penuh  kehati-hatian  khususnya  dalam  kaitannya  dengan
04009|putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan
04010|hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam
04011|memutus suatu perkara, hakim tidak boleh sematamata atas dasar intuisi atau
04012|instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan
04013|juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus
04014|diputuskannya,  d. Teori Pendekatan Pengalaman  Pengalaman dari seorang
04015|hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-
04016|perkara yang dihadapinya  sehari-hari, dengan pengalaman  yang  dimilikinya,
04017|seorang  hakim  dapat  mengetahui  bagaimana  dampak  dari  putusan  yang
04018|dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban
04019|maupun  masyarakat,  e.  Teori  Ratio  Decidendi Teori  ini  didasarkan  pada
04020|landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang
04021|berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang  disengketakan,  kemudian  mencari
04022|Halaman 131 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04023|
04024|peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  pokok  perkara  yang
04025|disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  penjatuhan  putusan,  serta
04026|pertimbangan  hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi  yang  jelas  untuk
04027|menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara
04028|dan f. Teori kebijaksanaan Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti dari
04029|beberapa tulisannnya, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan
04030|hakim  dalam  perkara  di  pengadilan  anak.  Aspek  ini  menekankan  bahwa
04031|pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk
04032|membimbing,  membina,  mendidik  dan  melindungi  anak,  agar  kelak  dapat
04033|menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya;
04034|Menimbang,  bahwa  dalam  penentuan  hukum  yang  dipandang  tidak
04035|berkeadilan maka Hakim dapat menerapkan “doktrin contra legem”, yakni dalam
04036|penemuan hukum oleh hakim ditujukan untuk menegakkan keadilan dengan
04037|menyimpangi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  karena
04038|pengaturan di dalamnya mencerminkan keadilan, landasan pikir dan penerapan
04039|asas contra legem  oleh hakim hanya dilakukan ketika peraturan perundang-
04040|undangan  tidak  memberikan  pengaturan  yang  berkeadilan  yaitu  tidak
04041|memberikan  perlindungan  kepentingan  masyarakat  secara  proporsional,
04042|sebagaimana amanah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang diberikan
04043|kepada hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan
04044|hukum dan keadilan, bentuk penerapan  asas contra legem  dalam penemuan
04045|hukum oleh hakim adalah putusan hakim yang secara substansial menyimpangi
04046|ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  hakim  mengkonstruksikan
04047|norma hukum berdasarkan keadilan sebagai asas hukum yang dituangkan di
04048|dalam putusannya;
04049|Menimbang, bahwa  selanjutnya  dalam  memberikan  analisa  terhadap
04050|kepentingan hukum dari pasal 21 Undang-Undang TPKS tidak semata-mata
04051|tertumpu pada kekakuan dalam mengimplementasikan, melainkan membangun
04052|keadilan  yang  dinamis,  jika  diterjemahkan  secara  kaku  bahwa  Penyidik,
04053|penuntut umum, dan hakim harus memiliki kualifikasi sebagai Aparat Penegak
04054|Hukum dengan ketentuan ketentuan dan syarat tercantum, sedangkan proses
04055|penanganan  suatu  kasus  TPKS  membutuhkan  keadilan  yang  prosporsianal
04056|pada setiap daerah yang tidak memungkinkan semua Penyidik, penuntut umum,
04057|dan hakim memiliki suatu kualifikasi akan suatu kompetensi, dan selanjutnya
04058|apakah kemudian keadaan yang demikian akhirnya dicampakkan akibat kurang
04059|adilnya  suatu  norma  ?,  maka  disinilah  hakim  wajib  menghadirkan  nilai-nilai
04060|keadilan,  jika  secara  proporsianal  bahwa  pasal  21  Undang-undang  TPKS
04061|Halaman 132 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04062|
04063|seyogyanya memberikan keadilan dalam semua insan Penegak hukum, maka
04064|dalam hal ini ada Penegak Hukum yang dikorbankan dalam pemberian keadilan
04065|tersebut, pasal 21 Undang-undang TPKS hanya mewajibkan Penyidik, penuntut
04066|umum,  dan  hakim  untuk  memilki  kompetensi,  sedangkan  Advokat  sebagai
04067|Penegak Hukum (vide. Pasal 5 ayat (1) Undnag-Undang 18 Tahun 2003 tentang
04068|Advokat)  yang  diharapkan  juga  dapat  memberikan  kontribusi  membangun
04069|sendi-sendi hukum kebangsaan seolah-olah diabaikan kepentingannya untuk
04070|memiliki kompetensi tersebut, maka dengan demikian dengan dikaitkan pada
04071|teori keseimbangan, dan asas contra lagem, Majelis Hakim mengenyampingkan
04072|esensi-esensi kekakuan pasal 21 TPKS demi kepentingan keadilan Terdakwa
04073|atas  kepastian  hukum  atas  hal  yang  didakwakan  kepadanya,  keadilan  bagi
04074|korban yang tidak hanya menjadi korban bagi suatu peristiwa pidana, melainkan
04075|menjadi korban dari proses suatu capaian keadilan, serta tujuan hukum untuk
04076|mampu memberikan kesejahteraan, dan tentunya memberikan keadilan yang
04077|proporsianal kepada Advokat sebagai Penegak Hukum, dari uraian yang telah
04078|dipaparkan  diatas  pada  kesimpulannya  Majelis  tidak  sependapat  dengan
04079|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
04080|Menimbang, bahwa dalam kasus ini tentunya terdapat cara pandang
04081|yang berbeda, baik dari sisi Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum,
04082|maupun Terdakwa, yang tentunya akan membawa pada kesimpulan-kesimpulan
04083|yang berbeda, dalam persidangan kasus pidana, seorang ahli hukum Belanda
04084|bernama  Trapman,  memberi  predikat  untuk  hakim  sebagai  “Een  objectieve
04085|beoordeling van  een objectieve positie ” (sebuah penilaian objektif dari  sebuah
04086|posisi  objektif).  Sebagai  perbandingan,  untuk  jaksa  penuntut  umum,
04087|dikatakannya: “Een subjectieve beoordeling van een objectieve positie” (sebuah
04088|penilaian  subjektif  dari sebuah  posisi  objektif). Penasihat  hukum  Terdakwa
04089|(advokat) memiliki posisi yang disebutnya: “ Een objectieve beoordeling van een
04090|subjectieve  positie”  (sebuah  penilaian  objektif  dari sebuah  posisi  subjektif).
04091|Terakhir, tentu seorang Terdakwa yang memiliki: “ Een subjectieve beoordeling
04092|van  een  subjectieve  positie”  (sebuah  penilaian  subjektif  dari sebuah  posisi
04093|subjektif).dengan  Penjelasannya  kurang  lebih  sebagai  berikut.  Ketika  suatu
04094|perkara masuk dari proses penyidikan ke penuntutan, jaksa sebenarnya sudah
04095|menggunakan sudut pandang yang subjektif. Kendati demikian, jaksa adalah
04096|pejabat yang mewakili negara, sehingga dalam tugasnya ia adalah  penuntut
04097|yang mewakili negara dan publik keseluruhannya. Itulah sebabnya ia disebut
04098|penuntut umum. Posisi berdiri ( standpoint) jaksa penuntut umum ini dengan
04099|demikian harus objektif.   Jadi, apabila persidangan sudah sampai pada tahap
04100|Halaman 133 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04101|
04102|pembacaan  sanksi  pidana  yang  diajukan,  jaksa  penuntut  umum  harus
04103|mengedepankan  penilaian  objektif ini.  Apakah  posisi  berdiri  yang  objektif  ini
04104|mempengaruhi penilaian? Pada akhirnya, ya! Sebabnya adalah karena jaksa
04105|sudah mengikuti seluruh proses pembuktian, sehingga ia sudah dapat menilai
04106|kembali apakah dakwaan awalnya pada saat pembacaan tuntutan masih sama
04107|dengan pasca-acara pembuktian. Jika penilaiannya berbeda sama sekali, ia
04108|seharusnya tidak segan-segan untuk meminta hakim membebaskan Terdakwa
04109|atau meminta hakim melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Di sinilah letak
04110|penilaian akhir jaksa yang semula “subjektif” tadi tetapi berdialektika dengan
04111|posisi  berdirinya  yang  objektif.  Hal  sebaliknya  terjadi  pada  advokat  atau
04112|Penasihat Hukum. Walaupun ada adigium bahwa advokat tidak boleh memilih-
04113|milih  perkara  yang  akan  dibelanya,  pada  kenyataannya  profesi  ini  memiliki
04114|kebebasan untuk menolak apabila ia tidak merasa nyaman dengan perkara
04115|yang  disodorkan  kepadanya.  Di  beberapa  lembaga  bantuan  hukum  yang
04116|dikelola perguruan tinggi, misalnya, mereka menolak untuk terlibat pembelaan
04117|kasus-kasus korupsi dan narkotika. Posisi berdiri ini mencerminkan objektivitas,
04118|dalam  arti  adanya  kebebasan  profesional.  Namun,  ketika  kasus  itu  sudah
04119|diterimanya  dalam  posisi  sebagai  kuasa  hukum  Terdakwa,  komitmen  untuk
04120|membela  kepentingan  Terdakwa  sudah  harus  dipikulnya  secara  profesional
04121|pula. Artinya, sudut pandang penilaiannya atas kasus itu sudah harus sama
04122|dengan Terdakwa. Dengan cara demikian, ia akan optimal membela hak-hak
04123|moral dan hak-hak hukum Terdakwa. Posisi objektif ini dapat saja dikedepankan
04124|lagi apabila dalam proses pembelaan itu, ia merasa visinya sebagai profesional
04125|tidak  lagi  sejalan  dengan  Terdakwa.  Dalam  hal  demikian,  ia  wajib  untuk
04126|mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Terdakwa. Melalui kesadaran posisi
04127|berdiri  ini,  jelas  tidak  perlu  terdengar  sindiran  yang  meragukan  keluhuran
04128|(officium nobile ) profesi advokat dengan menyatakan advokat itu senantiasa
04129|“maju tak gentar membela yang bayar”. Yang seharusnya adalah “maju tak
04130|gentar  membela  kehormatan  profesi”.  Untuk  posisi  berdiri  Terdakwa,  tentu
04131|sudah dapat diduga, bahwa kasus yang menimpa dirinya akan dijalaninya sejak
04132|awal sampai akhir dalam posisi yang subjektif. Sekalipun penilaian dan posisi
04133|berdiri Terdakwa selalu subjektif, ia memiliki posisi tawar yang paling rendah
04134|dalam peradilan  pidana. Penguatan  posisi  tawar  ini  disodorkan  oleh  hukum
04135|acara, antara lain dengan bantuan hukum melalui jasa profesi advokat. Selain
04136|itu, mekanisme pembuktian juga memperlihatkan penguatan posisi tawar tadi.
04137|Misalnya, dalam proses penyodoran alat-alat bukti selama persidangan, giliran
04138|terakhir harus jatuh pada Terdakwa. Itulah sebabnya pembacaan pembelaan
04139|Halaman 134 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
04140|
04141|Terdakwa (pledooi) harus dijadwalkan lebih belakangan daripada pembacaan
04142|tuntutan  pemidanaan  (vide  pasal  182  ayat  (1)  huruf  b.   Filosofi  ini  tetap
04143|dipegang  di  pengadilan  manapun  karena  secara  psikologis,  giliran  lebih
04144|belakangan  akan  memberi  keuntungan  psikologis  di  hadapan  penilai  yang
04145|menentukan keseluruhan proses peradilan itu. Siapa yang dimaksud dengan
04146|penilai yang paling menentukan dalam peradilan? Dia adalah figur hakim. Hakim
04147|memiliki penilaian yang objektif, berangkat dari posisi berdiri yang objektif pula.
04148|Oleh  sebab  itu,  asas  yang  menyatakan  adanya  praduga  tidak  bersalah
04149|(presumption of innocence) paling tepat dialamatkan ke figur ini, kendati secara
04150|hukum  memang  semua  komponen  yang  terlibat di  dalam  proses  peradilan,
04151|bahkan termasuk masyarakat awam yang ada di luar persidangan pun, wajib
04152|menghormati asas ini. Logikanya sederhana: tidak akan ada keadilan jika kita
04153|“menghukum” orang lain sebelum ia melewati semua  due process of law  yang
04154|layak  dijalaninya.  Dengan  filosofi  “ Een  objectieve  beoordeling  van  een
04155|objectieve  positie” itu  pula  akhirnya  kita  dapat  menerima  jika  dalam  hal  ini
04156|Majelis  Hakim  memiliki  kemerdekaan  (independensi)  dalam  mengambil
04157|keputusannya;
04158|Menimbang, bahwa ada yang menjadi landasan Majelis dalam mengajak
04159|para  pihak  untuk  merenungkan  setiap  posisi  dalam  suatu  proses  peradilan
04160|pidana,  karena  tentunya  setiap  cara  pandang  akan  memberikan  gambaran