00732|atas  dakwaan  tersebut  adalah  merupakan  ranah  nota  keberatan/eksepsi,  oleh
00733|karenanya  dalil  Penasihat  Hukum  T erdakwa  tidak  beralasan  hukum  dan  harus
00734|dikesampingkan;
00735|Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum T erdakwa yang terkait
00736|keterangan saksi korban yang subjektif dan saksi-saksi  de auditu  yang dihadirkan
00737|oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum berpendirian bahwa dengan didukung oleh
00738|
00739|alat bukti selain daripada keterangan saksi korban yakni antara hasil visum, laporan
00740|psikologis dan keterangan T erdakwa ada kesesuaian sehingga dikatakan alat bukti
00741|petunjuk, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6
00742|dan Pasal 25 ayat 1 dan 3 UU No. 12 T ahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
00743|Seksual, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain sepanjang keterangan itu
00744|berhubungan dengan tindak pidana tersebut, maka keterangannya dapat digunakan
00745|sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun
00746|petunjuk, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum T erdakwa tidak beralasan hukum
00747|dan harus dikesampingkan;
00748|Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum T erdakwa selain dan
00749|selebihnya yang masuk dalam ranah pembuktian dalam pokok perkara, dimana telah
00750|terbukti perbuatan yang dilakukan oleh T erdakwa sebagaimana dalam pertimbangan-
00751|pertimbangan unsur tersebut diatas, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum T erdakwa
00752|tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan sehingga berdasarkan uraian
00753|pertimbangan-pertimbangan ini, maka terhadap petitum nomor 1 dan 2 dalam nota
00754|pembelaan Penasihat Hukum T erdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum-
00755|petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;
00756|Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dalam nota pembelaan yang
00757|menyatakan membebaskan T erdakwa dari segala jerat hukum, Majelis Hakim dalam
00758|perkara ini berpedoman pada asas  actus non facit reum nisi mens sit rea  yang
00759|senafas dengan asas  geen straf zonder schuld, yang artinya pertanggungjawaban
00760|pidana tidak hanya karena perbuatannya saja namun juga kesalahannya;
00761|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kesalahan  dalam
00762|pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:
00763|- Melakukan Tindak Pidana;
00764|- Mampu bertanggung jawab;
00765|- Dengan kesengajaan atau kealpaan;
00766|- Tidak ada alasan pemaaf;
00767|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  melakukan  Tindak  Pidana
00768|adalah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh T erdakwa
00769|dalam perkara ini sudah ada atau belum ada aturannya, dalam hal ini merupakan
00770|perwujudan asas legalitas;
00771|Menimbang, bahwa T erdakwa dapat dinyatakan sebagai seseorang yang
00772|mampu bertanggung jawab karena T erdakwa mampu menentukan niat, kehendak,
00773|rencana atas perbuatan yang dilakukannya, mengetahui atau menginsafi bahwa
00774|perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat dan mengetahui atau
00775|
00776|menginsafi arti, makna, hakikat dari perbuatannya bahwa perbuatannya baik atau
00777|buruk;
00778|Menimbang,  bahwa  dengan  kesengajaan  berdasarkan  teori  kehendak,
00779|T erdakwa dapat dikatakan melakukan kesengajaan, karena T erdakwa mengetahui
00780|apa  yang  diperbuatnya  dan  siap  menanggung  segala  akibat  dari  perbuatannya
00781|tersebut. Dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan, yang
00782|mana menurut MvT , tindakan dengan sengaja selalu  willens dan  wetens, hal ini
00783|menunjukkan  bahwa  kesengajaan  selalu  dipergunakan  secara  netral  dan  tidak
00784|bernuansa  sehingga  yang  dibutuhkan  adalah  T erdakwa  mengerti,  mengetahui,
00785|memahami dan menyadari atas perbuatannya;
00786|Menimbang, bahwa terkait alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
00787|T erdakwa telah diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang pertumbuhan akal sehat yang
00788|tidak sempurna atau sakit jiwa, Pasal 49 ayat 2 KUHP tentang pembelaan terpaksa
00789|dan Pasal 51 ayat 2 KUHP tentang perintah jabatan yang mana T erdakwa tidak
00790|memenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut;
00791|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan-pertimbangan
00792|tersebut diatas dan dihubungkan dengan perbuatan T erdakwa yang telah terbukti dan
00793|memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepada T erdakwa, maka Majelis Hakim
00794|berpendapat  bahwa  T erdakwa  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang
00795|didakwakan kepadanya, oleh karenanya petitum nomor 3 dalam nota pembelaan
00796|Penasihat Hukum T erdakwa yang menyatakan membebaskan T erdakwa dari segala
00797|jerat hukum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;
00798|Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 dan 5 perihal rehabilitasi
00799|nama  baik  dan  biaya  perkara,  oleh  karena  T erdakwa  dinyatakan  bersalah
00800|sebagaimana  pertimbangan  tersebut  diatas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat
00801|petitum nomor 4 dan 5 tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;
00802|Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat
00803|Hukum T erdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan tersebut dan
00804|dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal
00805|yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
00806|pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus  mempertanggung
00807|jawabkan perbuatannya;
00808|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00809|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00810|Menimbang, bahwa disamping T erdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi
00811|pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan
00812|
00813|ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara
00814|yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;
00815|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  T erdakwa telah dikenakan
00816|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00817|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00818|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00819|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00820|berada dalam tahanan;
00821|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00822|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00823|Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kaos warna hitam, 1 (satu)
00824|potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) potong
00825|celana dalam warna abu-abu yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan
00826|kepada saksi korban;
00827| Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00828|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00829|meringankan T erdakwa;
00830|Keadaan yang memberatkan:
00831|- Perbuatan T erdakwa mengakibatkan trauma pada saksi korban;
00832|- T erdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
00833|Keadaan yang meringankan:
00834|- T erdakwa menyesali perbuatannya;
00835|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00836|Menimbang, bahwa oleh karena  T erdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
00837|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00838|Memperhatikan, Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 T ahun 2022 tentang Tindak
00839|Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang  Nomor 8 T ahun  1981 tentang
00840|Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00841|
00842|MENGADILI:
00843|1. Menyatakan  T erdakwa  terbukti secara sah dan meyakinkan
00844|bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
00845|terhadap  tubuh,  keinginan  seksual,  dan  organ  reproduksi  dengan  maksud
00846|merendahkan  harkat  dan  martabat  seseorang  berdasarkan  seksualitas  dan
00847|kesusilaannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
00848|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu
00849|dengan  pidana  penjara  selama 2(dua)  T ahun  dan  pidana  denda  sejumlah
00850|
00851|Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda
00852|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
00853|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
00854|dijalani T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00855|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
00856|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00857|- 1 (satu) kaos warna hitam;
00858|- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
00859|- 1 (satu) potong BH warna hitam;
00860|- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
00861|Dikembalikan kepada saksi I ;
00862|6. Membebankan kepada T erdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
00863|(lima ribu rupiah);
00864|
00865|Kamis
00866|
00867|26
00868|
00869|2023
00870|
00871|kami, Ketua Majelis sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II
00872|
00873|didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada
00874|
00875|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00876|Hakim Anggota I Ketua Majelis
00877|Hakim Anggota II
00878|Panitera Pengganti,
00879|Panitera Pengganti