01005|- Bahwa setelah Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri sampai di
01006|mess S aksi Sofa pernah berkomunikasi dengan Saksi Firdaus, Saksi
01007|Arba, dan Saksi Sahiri, namun setelah Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
01008|Saksi Sahiri pulang Saksi Sofa tidak lagi pernah berkomunikasi dengan
01009|ketiganya;
01010|- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofa terakhir berkom unikasi setelah sekira
01011|8 (delapan) bulan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tiba di
01012|Malaysia;
01013|- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofa tidak mengetahui mengenai gaji yang
01014|diterima oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri karena Saksi
01015|Sofa dan Terda kwa hanya mempertemukan dengan Sdr. Agus,
01016|sedangkan mengenai bagaimana proses pemberangkatan dan gaji
01017|didiskusikan sendiri oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri
01018|dengan Sdr. Agus;
01019|- Bahwa Saksi Sofa sudah menanyakan kepada Terdakwa mengenai
01020|resmi atau tidaknya agen yang akan memberangkatkan tersebut dan
01021|saat itu Terdakwa menjawab bahwa agennya resmi dan ada
01022|perusahaannya di Jakarta;
01023|- Bahwa Saksi Sofa tidak kenal dengan Sdr. Agus, namun Saksi Sofa
01024|pernah mendengar saat Terdakwa menghubungi Sdr. Agus;
01025|- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Sofa tidak memiliki kompetensi
01026|dalam menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, akan tetapi Saksi Sofa
01027|memiliki kompetensi di perusahaan lain untuk memberangkatkan
01028|perempuan;
01029|
01030|- Bahwa Saksi Sofa juga pernah memberangkatk an istrinya untuk
01031|bekerja di luar negeri melalui perusahaan;
01032|- Bahwa Saksi Sofa belum menerima upah yang dijanjikan oleh
01033|Terdakwa;
01034|- Bahwa Saksi Sofa pernah dimintai uang sejumlah Rp15.000.000,00
01035|(lima belas juta rupiah) sebagai penggantian biaya kepulanga n oleh
01036|Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri;
01037|- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
01038|Saksi Sahiri dengan Terdakwa dan Saksi Sofa;
01039|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat  bahwa
01040|Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Sofa bahwa prosesnya
01041|resmi dan dari awal keduanya sudah mengetahui bahwa
01042|pemberangkatannya mandiri;
01043|Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada
01044|keterangannya karena benar Terdakwa mengatakan saat itu ada
01045|
01046|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai
01047|berikut:
01048|1. Ahli M uhammad Meidi, S.H. bin Antoni di bawah sumpah pada
01049|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01050|- Bahwa Ahli menjabat sebagai Ketua Tim Penyiapan dan Penempatan
01051|Pekerja Migran Indonesia pada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja
01052|Migran Indonesia (BP3MI) Lampung sejak tahun 2023 sampai dengan
01053|sekarang;
01054|- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku ahli saat  ini Ahli memiliki
01055|ilmu dan keahlian dibidang penempatan pekerja migran Indonesia
01056|sesuai dengan kompetensi yang Ahli miliki sebagai Fungsional
01057|Pengantar Kerja Ahli Muda pada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja
01058|Migran Indonesia (BP3MI) Lampung dibuktikan d engan Sertifikat
01059|Keahlian Khusus sebagai Fungsional Pengantar Sertifikat Pengantar
01060|Kerja Ahli Muda no. 78100 3359 2 0000005 2021 yang dikeluarkan oleh
01061|Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ;
01062|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang -Undang Nomor 18
01063|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01064|persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
01065|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01066|b. memiliki kompetensi;
01067|
01068|c. sehat jasmani dan rohani;
01069|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01070|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01071|Selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 13, untuk dapat
01072|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib
01073|memiliki dokumen yang meliputi:
01074|a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01075|dengan lampirkan fotokopi buku nikah;
01076|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
01077|yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01078|c. sertifikat kompetensi kerja;
01079|d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
01080|dan psikologi;
01081|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01082|f. Visa Kerja;
01083|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01084|h. Perjanjian Kerja;
01085|- Bahwa yang dimaksud dengan paspor adalah dokumen yang
01086|dikeluarkan oleh Pemerintah RI kepada warga negara Indonesia untuk
01087|melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu
01088|tertentu. Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
01089|ditujuk, sedangkan visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh
01090|pejabat yang berwenang di suatu negara penempatan yang memuat
01091|persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang
01092|bersangkutan;
01093|- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang -Undang Nom or 6 Tahun 2011
01094|tentang Keimigrasian, disebutkan setiap orang yang masuk atau keluar
01095|Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh
01096|Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mana
01097|pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan Do kumen
01098|Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah, kemudian dalam hal
01099|terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau
01100|identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan
01101|penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat
01102|dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian;
01103|- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Undang -Undang Nomor 6
01104|Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan setiap orang dapat
01105|
01106|keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan
01107|mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi;
01108|- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan kronologi
01109|perekrutan tenaga kerja yang dialami oleh Saksi Arba, Saksi Sahiri, dan
01110|Saksi Firdaus, maka Ahli berpendapat sistem perekrutan tersebut tidak
01111|memenuhi prosedur penempa tan Pekerja Migran Indonesia
01112|berdasarkan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01113|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01114|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang -Undang Nomor 18
01115|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01116|disebutkan Pel aksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar
01117|negeri terdiri atas Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01118|Indonesia, atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran
01119|Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, adapun berdasarkan
01120|fakta peristiwa  yang terungkap dalam kronologis yang dipaparkan
01121|penyidik bahwa prekrut bukanlah badan hukum, bukan perusahaan
01122|penempatan pekerja migran Indonesia atau perusahaan yang
01123|menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan
01124|perusahaan sendiri, melainkan cal o atau individu yang tidak memiliki
01125|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01126|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang Nomor 18
01127|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01128|disebutkan orang perorangan dilarang melaksan akan penempatan
01129|Pekerja Migran Indonesia yang mana dalam hal ini orang perorangan
01130|yang dimaksud antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
01131|kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia;
01132|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang -Undang N omor 18
01133|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01134|disebutkan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan
01135|Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
01136|dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
01137|denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01138|- Bahwa setiap pekerja yang akan bekerja ke luar negeri wajib
01139|memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang -
01140|Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta kelengkapan dokumen yang wajib
01141|dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang -Undang
01142|Nomor 18 Tahun 2017;
01143|
01144|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang -Undang Nomor 18
01145|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01146|disebutkan bahwa setiap orang dilarang melaksanakan penempa tan
01147|yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia
01148|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai e maka
01149|konsekuensinya adalah dapat dijatuhi hukuman pidana dengan pidana
01150|penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan paling banyak
01151|Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
01152|- Bahwa salah satu syarat bagi pekerja migran Indonesia untuk dapat
01153|bekerja ke luar negeri adalah memiliki kompetensi (sebagaimana
01154|dijelaskan dalam pasal 5 huruf b Undang -Undang Nomor 18 Tahun
01155|2017), kompetensi seba gaimana dimaksud dibuktikan dengan adanya
01156|sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi
01157|Profesi (BNSP) sesuai dengan jabatan dan bidang pekerjaannya
01158|sehingga dalam hal diketahui bahwa calon pekerja migran Indonesia
01159|belum berkompeten untuk bekerja ke luar negeri baik dari segi bahasa
01160|maupun keterampilan yang belum mumpuni maka peningkatan
01161|kompetensi dapat ditempuh dengan mengikutsertakan Calon Pekerja
01162|Migran Indonesa dalam pendidikan dan pelatihan yang
01163|diselenggarakan oleh Balai Lati han Kerja Luar Negeri (BLKLN) milik
01164|pemerintah/swasta. Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk
01165|memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan
01166|kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada
01167|tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
01168|kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
01169|- Bahwa penempatan pekerja migran Indonesia tersebut dikatakan
01170|sebagai ilegal apabila penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01171|yang tersebut tidak sesuai dan atau tidak melalui tahapan  yang telah
01172|ditetapkan oleh peraturan perundang -undangan yang berlaku saat ini,
01173|baik dilakukan oleh orang perseorangan, atau Pelaksana Penempatan
01174|Pekerja Migran Indonesia (P3MI), ataupun Badan Perlindungan Pekerja
01175|Migran Indonesia, disebut penempatan Unprosedur atau Ilegal;
01176|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang Nomor 18
01177|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
01178|dimaksud dengan penempatan unprosedur atau illegal yaitu:
01179|a. Penempatan PMI yang dilakukan oleh orang perseoranga n
01180|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yang mana hal ini
01181|
01182|dipertegas dalam ketentuan Pasal 81 yang yang menyebutkan
01183|orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
01184|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana
01185|dengan pidana penjara pa ling lama 10 tahun dan denda paling
01186|banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01187|b. Penempatan PMI ke luar negeri yang bukan dilakukan oleh Badan
01188|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pelaksana
01189|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),  dan/atau
01190|Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan sendiri,
01191|sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a, b, c;
01192|c. Penempatan PMI yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT)
01193|yang tidak memiliki Surat Izin dari Menteri Ketenagakerjaanja
01194|Migran Indonesia, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 16;
01195|d. Penempatan yang PMI ke luar negeri yang dilakukan oleh P3MI
01196|tetapi tidak mengikuti tahapan proses penempatan, sehingga PMI
01197|tidak memiliki 8 jenis dokumen sebagaimana yang diatur dalam
01198|pasal 13 yang di antarany a berupa surat keterangan status
01199|perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku
01200|nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01201|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat
01202|kompetensi kerja, surat kete rangan sehat berdasarkan hasil
01203|pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh
01204|kantor imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan, dan
01205|Perjanjian Kerja;
01206|e. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang
01207|dilakukan oleh P3 MI ke Arab Saudi yang tidak terdaftar dalam
01208|program “Penempatan Satu Kanal” sebagaimana dimaksud dalam
01209|Kepmenaker 91 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
01210|Penempatan dan Perlindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi Melalui
01211|Sistem Satu Kanal, dan Keputusan Dire ktur Jenderal Pembinaan
01212|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No
01213|3/28/PK.01.01/VI/2019 Tentang Penetapan Perusahaan
01214|Penempatan PMI sebagai Pelaksana Penempatan dan
01215|Perlindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem
01216|Penempatan Satu Kanal;
01217|
01218|- Bahwa mengacu pada Pasal 49 Undang -Undang Nomor 18 Tahun
01219|2017, badan yang berwenang melakukan pelaksanaan penempatan
01220|kerja bagi Pekerja Migran Indonesia adalah:
01221|a. Badan (BP2MI/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)
01222|yang merupakan lembaga pemeri ntah nonkementerian yang
01223|melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Pekerja
01224|Migran Indonesia (PMI). Menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01225|ke 3 (tiga) negara dalam kerangka penempatan pemerintah yaitu
01226|Jepang, Jerman dan Korea Selatan;
01227|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
01228|merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas.
01229|P3MI mendapatkan izin tertulis dari pemerintah pusat untuk
01230|menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI
01231|c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk
01232|kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, dengan catatan
01233|bahwa dalam hal ini orang/perorangan atau calo tidak mempunyai
01234|kewenangan dalam melakukan pelaksanaan penempatan kerja
01235|bagi Pekerja Migran Indonesia;
01236|- Bahwa Sertifikat Kompetensi Kerja dikeluarkan oleh Badan Nasional
01237|Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berwenang menerbitkan sertifikasi
01238|kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja yang diterbitkan oleh
01239|BNSP didasarkan pada hasil uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh
01240|Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP;
01241|- Bahwa mengenai pembuatan paspor dapat dilakukan pendampingan
01242|oleh BP2MI dengan memperhatikan surat rekomendasi paspor di Dinas
01243|Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dengan mem bawa hasil
01244|FIT pemeriksaan kesehatan, Identity Number PMI yang didapatkan
01245|setelah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja;
01246|- Bahwa kategori Pekerja Migran Indonesia berdasarkan sektornya
01247|dibagi menjadi:
01248|a. Pekerja Migran Sektor Formal yang biasanya berhubungan
01249|dengan bidang manufaktur, konstruksi, perikanan, hospitality,
01250|pertambangan, transportasi, dan kesehatan. Penempatan
01251|pekerjaan tersebut diatur melalui skema penempatan agensi
01252|(swasta PPTKIS);
01253|b. Pekerja Migran Sektor Informal yang umumnya berhubungan
01254|dengan penata tata laksana rumah tangga atau biasa disebut
01255|
01256|asisten rumah tangga atau domestic worker. Skema
01257|penempatannya biasanya bersifat perseorangan dan dari
01258|kesepakatan kedua belah pihak saja;
01259|- Bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri digolongkan menjadi 3
01260|(tiga), yaitu:
01261|a. Illegal entry dan illegal stay, ketika Warga Negara Indonesia baik
01262|masuknya maupun keberadaannya tidak melewati prosedural
01263|yang benar;
01264|b. Legal entry  dan illegal stay , ketika Wa rga Negara Indonesia
01265|masuk ke negara tujuan dengan legal atau memiliki paspor tetapi
01266|tidak memiliki izin tinggal, dalam hal ini WNI tidak memakai visa
01267|kerja melainkan visa kunjungan atau memanfaatkan bebas visa di
01268|negara-negara tertentu dengan tidak memper hatikan batas waktu
01269|yang telah ditentukan;
01270|c. Legal entry dan legal stay , ketika WNI masuk masuk ke negara
01271|tujuan dengan legal atau mempunyai paspor, memiliki izin tinggal
01272|dengan mempunyai visa bekerja. Namun seringkali WNI
01273|mengalami overstay (tinggal melebihi batas yang telah ditentukan)
01274|yang disebabkan oleh kontrak kerja yang telah habis tidak
01275|diperbaharui oleh pemberi kerja sehingga membuat PMI menjadi
01276|ilegal tanpa disadari;
01277|- Bahwa permasalahan PMI non prosedural yang semakin meningkat
01278|membuat perlunya ada kebijakan represif yaitu dengan penguatan
01279|fungsi tempat pemeriksaan imigrasi dalam profiling terhadap setiap
01280|WNI yang akan berangkat ke luar negeri;
01281|- Bahwa dalam hal penempatan tenaga kerja di luar negeri harus ada
01282|perjanjian penempatan yakni perjanji an antara lembaga penyalur dan
01283|tenaga kerja mengenai kepastian tenaga kerja akan ditempatkan dan
01284|perjanjian kerja yakni perjanjian antara perusahaan dengan pekerja
01285|yang mana kedua hal tersebut harus dipenuhi seluruhnya, selain itu
01286|juga harus adanya sertifi kat kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh
01287|badan nasional sertifikasi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan
01288|yang dilakukan di sarana kesehatan yang ditunjuk oleh dinas tingkat
01289|provinsi yang mana dalam hal ini di Provinsi Lampung di antaranya RS
01290|Urip, RS Advent, RS Abdoel Moeloek;
01291|- Bahwa terdapat perbedaan antara pemeriksaan kesehatan biasa
01292|dengan pemeriksaan kesehatan untuk calon tenaga kerja yang mana
01293|
01294|untuk calon tenaga kerja yang hendak melakukan pemeriksaan
01295|kesehatan harus terlebih dahulu terdaftar pada dinas tenaga kerja
01296|tingkat kabupaten sebagai calon tenaga kerja luar negeri dan memiliki
01297|nomor, lalu petugas kesehatan akan memeriksa data tersebut yang
01298|nantinya akan dituangkan dalam kepentingan pelaksanaan tes
01299|kesehatan, sedangkan dalam hal orang tersebu t tidak terdaftar maka
01300|hanya akan dilakukan pemeriksaan dan dalam surat keterangan yang
01301|diterbitkan tidak akan mencantumkan kepentingan untuk bekerja di luar
01302|negeri;
01303|- Bahwa sebelum keberangkatan, calon tenaga kerja harus sudah
01304|menandatangani perjanjian kerja;
01305|- Bahwa basic salary atau standar gaji di Malaysia adalah 1500 (seribu
01306|lima ratus) RM berlaku untuk Warga Negara Asing maupun Warga
01307|Negara Malaysia, namun apabila keberangkatan tenaga kerja tidak
01308|dilakukan sesuai prosedur maka pemerintah tidak akan be rtanggung
01309|jawab mengenai standar gaji tersebut;
01310|- Bahwa standar waktu kerja yang berlaku di Malaysia adalah 8
01311|(delapan) jam sehari, 1 (satu) jam waktu istirahat, dan 4 (empat) jam
01312|maksimal waktu lembur dengan total 6 (enam) hari kerja dalam
01313|seminggu dan 26 (dua puluh enam) hari dalam sebulan sehingga waktu
01314|kerja maksimal adalah 12 (dua belas) jam sehari dengan kontrak
01315|selama 2 (dua) tahun untuk perpanjangan masing -masing selama 1
01316|(satu) tahun, dengan demikian apabila Pekerja Migran Indonesia
01317|bekerja melebih i jam kerja yang telah ditetapkan dapat dikatakan
01318|tereksploitasi;
01319|- Bahwa dalam undang-undang yang berlaku tidak mengenal kata rekrut,
01320|melainkan hanya dikenal kata mendaftar, namun pada prakteknya
01321|lembaga yang mencari kerja atau membuka lowongan dan tenaga kerja
01322|melakukan pendaftaran;
01323|- Bahwa penandatangan kontrak kerja dilakukan sendiri oleh pekerja dan
01324|pemberi kerja, namun harus ada keterlibatan pemerintah di dalamnya
01325|dengan diketahui oleh kedutaan di negara yang dimaksud, dalam hal ini
01326|apabila dilakukan oleh orang perorangan sendiri tidak diperbolehkan;
01327|- Bahwa dalam hal terjadi pengunduran diri, maka tiket untuk pulang
01328|dibebankan kepada orang yang bersangkutan dengan jumlah denda
01329|yang masih dapat dinegosiasi, sedangkan dalam hal terjadi pemutusan
01330|hubungan kerja (PHK) maka tiket untuk pulang akan dibayarkan oleh
01331|
01332|perusahaan sampai ke bandara yang paling dekat dengan rumah orang
01333|yang bersangkutan;
01334|- Bahwa tanpa adanya kontrak kerja antara pekerja dan p emberi kerja,
01335|maka kemungkinan terjadinya eksploitasi (baik dalam hal waktu kerja
01336|yang tidak sesuai atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan)
01337|akan sangat tinggi;
01338|- Bahwa dalam hal gaji yang diterima oleh pekerja migran tidak sesuai
01339|dengan apa yang d iperjanjikan maka apabila proses pemberangkatan
01340|dilakukan secara resmi maka termasuk dalam kasus ketenagakerjaan
01341|karena ada pelanggaran kontrak kerja, pekerja migran sendiri tidak
01342|boleh dibebankan dengan pembiayaan penempatan dan pemotongan
01343|gaji;