02083|(CPMI) dalam proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja serta memfasilitasi
02084|Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02085|
02086|pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  luar  negeri,
02087|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara, adapun Calon
02088|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terlebih dahulu mendaftar di Aplikasi “Siap
02089|Kerja”, memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02090|mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika  menikah),
02091|sertifikat kompetensi, surat izin keluarga, BPJS / KIS, dan setelah diverifikasi
02092|oleh Disnaker, dibuat perjanjian penempatan, dilanjutkan TTE oleh Disnaker,
02093|pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan
02094|Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02095|(BP2MI), perjanjian dengan pengguna dan pemberangkatan ke luar negeri
02096|oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  namun
02097|Dinas Tenaga Kerja di daerah tidak memiliki kewenangan atas data Surat Izin
02098|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  karena  hal
02099|tersebut  merupakan  kewenangan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
02100|Provinsi Jawa Timur;
02101|Menimbang,  lebih  lanjut  orang  perseorangan  tidak  dapat  menjadi
02102|sponsor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk
02103|merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan yang diperbolehkan
02104|hanya  karyawan  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02105|(P3MI) itu sendiri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
02106|hanya  dapat  menugaskan  karyawan  internalnya  untuk  mencari  Pekerja
02107|Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja ke luar negeri, bahwa terdapat 4
02108|(empat) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi
02109|atau legal yang terdaftar di wilayah Kota Blitar dan tidak ada satupun milik
02110|dari Saksi Aril Wibisono, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin dan
02111|Terdakwa Budiono;
02112|Menimbang, lebih lanjut tidak terdapat data atas nama Saksi Korban
02113|Nur  Anggraeni  dalam  pengurusan  ID  Rekom  atau  akun  di  Aplikasi  “Siap
02114|Kerja” pada Dinas UKM, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
02115|Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tindakan
02116|yang  dilakukan Saksi  Aril Wibisono, Saksi Yayuk  Puji Rahayu, Saksi Siti
02117|Komsiyatin dan Terdakwa Budiono tersebut merupakan bentuk pelanggaran
02118|sebagai perseorangan yang tidak berwenang menempatkan Pekerja Migran
02119|Indonesia yang mana syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02120|adalah  usia  di  atas  18  (delapan  belas)  tahun,  mendapat  izin  keluarga,
02121|memiliki KTP, KK, ijazah, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi
02122|Profesi, terdaftar di Aplikasi “Siap Kerja”, serta memiliki paspor dan visa kerja
02123|Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02124|
02125|dan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  wajib  mengurus  dan
02126|mengunggah dokumen persyaratan sendiri melalui aplikasi yang tersedia;
02127|Menimbang,  lebih  lanjut tidak  ada  orang  yang  memiliki  perjanjian
02128|kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02129|(P3MI)  secara perseorangan untuk melakukan  perekrutan, pengangkutan,
02130|penampungan  dan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  karena
02131|kewenangan  sepenuhnya  berada  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02132|Migran  Indonesia  (P3MI),  setiap  orang  yang  bukan  karyawan  atau  tidak
02133|memiliki  surat  penunjukan  resmi  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02134|Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran
02135|Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki
02136|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02137|Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Aril Wibosono, Saksi Yayuk
02138|Puji  Rahayu,  Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Terdakwa  Budiono  menerangkan
02139|pada  pokoknya  Saksi  Aril  Wibisono  berperan  sebagai  perekrut  dan
02140|mengantar serta memastikan Medical Check Up Saksi Korban Nur Anggraeni
02141|selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Saksi Yayuk
02142|Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan memastikan
02143|Medical Check Up Saksi Korban Nur Anggraeni selesai dan dapat digunakan
02144|untuk  keberangkatan  ke  Malaysia  dan  juga  ikut  menerima  uang  yang
02145|diberikan oleh Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Siti Komsiyatin berperan sebagai
02146|penghubung  dengan  Agensi  yang  berada  di  Malaysia  dan  mengkoordinir
02147|semua  proses  sehingga  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  bisa  berangkat  ke
02148|Malaysia dan Terdakwa Budiono berperan sebagai yang mengantarkan ke
02149|Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Saksi Korban Nur Anggraeni
02150|sampai  selesai  dan  mengantar  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  ke  Juanda
02151|Surabaya sehingga Saksi Korban Nur Anggraeni bisa berangkat ke Batam
02152|dan  seterusnya  ke  Malaysia,  Saksi  Yayuk  Puji  Rahayu  menerima  uang
02153|sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Saksi Siti Komsiyatin
02154|dan membagi uang tersebut kepada Saksi Aril Wibisono, Saksi Yayuk Puji
02155|Rahayu, Saksi Aril Wibisono, Saksi Siti Komsiyatin dan Terdakwa Budiono
02156|tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta tidak memiliki Surat Izin
02157|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  menurut
02158|pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama – sama Saksi Yayuk
02159|Puji  Rahayu,  Saksi  Aril  Wibisono  dan  Saksi  Siti  Komsiyatin  yang  telah
02160|memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Malaysia dengan peran
02161|masing  –  masing  tanpa  prosedur  yang  sah  menurut  undang  –  undang,
02162|Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02163|
02164|sehingga  terhadap  unsur  kedua  tersebut telah  terpenuhi  secara  sah  dan
02165|meyakinkan menurut hukum;
02166|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02167|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02168|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
02169|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02170|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02171|dakwaan alternatif kedua;
02172|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02173|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02174|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02175|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02176|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02177|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02178|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02179|harus pula dijatuhi pidana;
02180|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02181|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02182|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02183|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02184|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02185|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02186|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02187|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02188|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02189|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02190|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02191|pidana yang dijatuhkan;
02192|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02193|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02194|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02195|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02196|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02197|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02198|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02199|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02200|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02201|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  A37F  warna  hitam  dengan
02202|nomor IMEI 1: 65261030013314 dan IMEI 2: 865261030013306;
02203|Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02204|
02205|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai
02206|ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dirampas
02207|untuk negara;
02208|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02209|mengajukan  pembelaan  yang  pada  pokoknya  berdasarkan  dakwaan  dan
02210|tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut pidana penjara 6 (enam)
02211|tahun  dikurangi  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  dan  pidana  denda
02212|sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
02213|kurungan, sangatlah berat sekali, tanpa mempertimbangkan peran utama,
02214|peran pembantu dan peran ikut serta kalau dilihat fakta hukum sangat jelas
02215|Terdakwa  Budiono  hanya  berperan  sebagai  pembantu  yang  menjalankan
02216|tugasnya  sehari  –  hari  tanpa  memahami  perbuatannya,  Jaksa  Penuntut
02217|Umum  dalam  surat  tuntutannya,  telah  mengemukakan  pertimbangan  –
02218|pertimbangan  dalam  melakukan  tuntutan  pidana,  tentang  hal  –  hal  yang
02219|memberatkan dan hal – hal yang meringankan. Tetapi Jaksa Penuntut Umum
02220|tidak mengabaikan fakta hukum bahwa Terdakwa Budiono hanya berperan
02221|sebagai pembantu, Jaksa Penuntut Umum kurang mempertimbangkan hal –
02222|hal  yang  meringankan  Terdakwa  yaitu  Terdakwa  belum  pernah  dihukum,
02223|Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan,
02224|berjanji  tidak  akan  mengulanginya  lagi  dan  selama  dalam  persidangan
02225|Terdakwa kooperatif serta berperilaku sangat sopan, atas pembelaan dari
02226|Penasihat  Hukum  Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  oleh  karena
02227|seluruh  unsur  dalam  dakwaan  alternatif  kedua  Penuntut  Umum  telah
02228|terpenuhi  dalam  diri  Terdakwa  sehingga  dengan  demikian  pembelaan
02229|Penasihat  Hukum  Terdakwa  dinyatakan  ditolak,  selanjutnya  untuk  alasan
02230|peringanan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk
02231|sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  Terdakwa  melainkan  sebagai
02232|pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan
02233|oleh  karena  tujuan  pidana  bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan
02234|melainkan  untuk  pemulihan  Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam
02235|masyarakat,  maka  Majelis  Hakim  akan  memasukkan  hal  –  hal  tersebut
02236|sebagai  alasan  –  alasan  untuk  memberikan  keringanan  hukuman  atas
02237|kesalahan Terdakwa;
02238|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
02239|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02240|yang meringankan Terdakwa;
02241|Keadaan yang memberatkan:
02242|Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02243|
02244|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
02245|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
02246|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
02247|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
02248|Keadaan yang meringankan:
02249|- Terdakwa belum pernah di hukum;
02250|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
02251|mengulangi lagi;
02252|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
02253|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
02254|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
02255|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
02256|ditentukan dalam amar putusan ini;
02257|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02258|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02259|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  dan Undang  – Undang Republik
02260|Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
02261|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
02262|
02263|MENGADILI:
02264|1. Menyatakan Terdakwa Budiono, terbukti secara sah dan meyakinkan
02265|bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak melaksanakan
02266|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,  sebagaimana  dalam  dakwaan
02267|alternatif kedua;
02268|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02269|pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
02270|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02271|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1
02272|(satu) bulan;
02273|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02274|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02275|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02276|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02277|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Oppo  A37F  warna  hitam  dengan
02278|nomor IMEI 1: 65261030013314 dan IMEI 2: 865261030013306;
02279|dirampas untuk negara;
02280|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02281|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02282|
02283|Jum’at
02284|
02285|18
02286|
02287|2025
02288|
02289|kami,  Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
02290|Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2025/PN Blt
02291|
02292|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
02293|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,
02294|
02295|Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti
02296|pada  Pengadilan  Negeri  Blitar,  serta  dihadiri  oleh  Muhammad  Alfin,  S.H.,
02297|
02298|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02299|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02300|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.