01263|sebagaimana  fakta  hukum  di  atas,  sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
01264|melakukan Tindak Pidana adalah menyesali perbuatannya;
01265|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  cukup  beralasan  bagi  Hakim
01266|menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;
01267|Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari  Pasal  419 ayat (1)  KUHP
01268|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
01269|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01270|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22  KUHP & Penjelasannya , keadaan
01271|pribadi  pelaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  atau  pembantu
01272|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau
01273|memperberat  pidananya. Yang  dimaksud  dengan  "keadaan  pribadi"  adalah
01274|keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki
01275|jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental
01276|dimana pengaruh Tindak Pidana terhadap Anak Korban berakibat Anak korban
01277|mengalami trauma dan sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian & ganti
01278|rugidengan Anak korban, meskipun Ana k belum pernah dihukum sebelumnya,
01279|Hakim
01280|
01281|sehingga  terhadap  lamanya  penjatuhan  pidana dalam  perkara  aquo akan
01282|diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
01283|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
01284|pembelaan dari  Penasihat  Hukum  Anak  yang  pada  pokoknya  memohon
01285|keringanan hukuman, dan oleh karena  pembelaan tersebut tidak menyangkut
01286|fakta dan kaidah hukum yang didakwakan , namun hanya berupa permohonan
01287|keringanan  hukuman,  maka  pembelaan tersebut  tidak  dapat  membantah
01288|pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas , dengan demikian
01289|Hakim  menyatakan  unsur-unsur  dakwaan  tersebut  telah  terpenuhi  oleh
01290|perbuatan  Anak  sedangkan  tentang  permohonan  keringanan  hukuman  akan
01291|Hakim  pertimbangkan  dalam  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang
01292|memberatkan dan meringankan;
01293|Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan
01294|hal-hal  yang  dapat  membuat  Anak  lepas  dari  pertanggungjawaban  pidana
01295|terhadap  diri  Anak  baik  itu  merupakan  alasan  pembenar  maupun  alasan
01296|pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggungjawab;
01297|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah
01298|melakukan tindak pidana, maka  Anak  haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan
01299|kesalahannya;
01300|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01301|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01302|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01303|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01304|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01305|berada dalam tahanan;
01306|Menimbang,  bahwa  dari  perbuatan  Anak  oleh  karena  Anak  mampu
01307|bertanggung  jawab,  maka  menurut  pendapat  Hakim  tindakan  terhadap
01308|penyelesaian  terhadap  perkara  Anak  dilakukan  dengan  cara  proses
01309|persidangan  dan  rekomendasi  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang
01310|memohon supaya Anak diberikan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan
01311|Khusus Anak) Blitar dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Laporan
01312|Hasil  Litmas  Pembimbing  Kemasyarakatan Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01313|Pamekasan  tentang  hasil  Litmas  terhadap  Anak  Nomor  Register  Litmas
01314|5/BKA/SIDANG/IV/2026 tanggal 21 April 2026 di atas, maka penjatuhan pidana
01315|yang akan Hakim terapkan kepada Anak lebih tepat untuk dibina, akan tetapi
01316|dengan memperhatikan keadaan dan tempat untuk menjalani pidana terhadap
01317|Anak sebagaimana maksud dari Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
01318|Hakim
01319|
01320|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menempatkan Anak
01321|di  LPKA (Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak)  beralasan  hukum  untuk
01322|dikabulkan;
01323|Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana berupa perampasan
01324|kemerdekaan terhadap Anak merupakan ultimum remedium dan melihat kondisi
01325|sosial  dan  jiwa  Anak  yang  masih  muda,  maka  dengan  ditempatkan  pada
01326|Lembaga Pemasyarakatan Dewasa tidaklah merubah perilaku dari Anak, akan
01327|tetapi  justru  nantinya  akan  memperburuk  keadaan  Anak  apabila  dijatuhkan
01328|pidana  perampasan  kemerdekaan  bagi  Anak,  karena  ditempatkan  pada
01329|Lembaga  Pemasyarakatan  menjadi  satu  dengan  para  pelaku  tindak  pidana
01330|dewasa, maka menurut hakim lamanya penjatuhan pidana dibawah ini yaitu
01331|dengan pidana penjara cukup memberikan upaya terbaik bagi Anak sehingga
01332|Anak  dapat  menyadari  perbuatannya  dan  bisa  memperbaiki  dirinya  selama
01333|pidana penjara yang akan dijalani;
01334|Menimbang,  bahwa  dari  rekomendasi/pendapat  dari  Pembimbing
01335|Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  tentang  hasil
01336|Litmas terhadap Anak Nomor Register Litmas 5/BKA/SIDANG/IV/2026 tanggal
01337|21 April 2026 di atas, maka Hakim berpendapat dari fakta persidangan dan
01338|keterangan  Saksi-Saksi  serta  Anak,  maka  perbuatan  Anak  dinyatakan  telah
01339|terbukti, maka putusan dalam hal penjatuhan pidana kepada Anak juga telah
01340|memperhatikan  rekomendasi  dari  Petugas  Balai  Pemasyarakatan  dan  telah
01341|memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi Anak;
01342|Menimbang,  bahwa  barang  bukti berupa  satu  unit  HP  Realme  C11
01343|berwarna  biru  dengan  casing  berwarna  hitam  polos,  merupakan  alat  untuk
01344|melakukan  tindak  pidana,  bernilai  ekonomis,  dan  mempunyai  hubungan
01345|langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar
01346|barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01347|Menimbang,  bahwa  barang  bukti berupa  satu  unit  HP  Vivo  Y21
01348|berwarna metalic blue dengan casing berwarna hitam dengan gambar burung
01349|dan tulisan BOY, tida k mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
01350|yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan
01351|kepada yang berhak, yaitu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXBinti Ach. Muhlis;
01352|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
01353|Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain pidana penjara,
01354|pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim
01355|wajib  menetapkan  besarnya  Restitusi  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan
01356|Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
01357|Hakim
01358|
01359|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
01360|2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka  Hakim dalam perkara
01361|incasu telah mempertimbangkan upaya pemulihan bagi Korban sesuai Pasal 1
01362|angka 19  UU  TPKS  untuk mewujudkan  hak korban atas  pemulihan berupa
01363|segala upaya untuk mengembalikan kondisi frsik, mental, spiritual, dan sosial
01364|Korban dengan menyampaikan hak korban selama pemeriksaan persidangan
01365|untuk mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan (vide Pasal 30 UU TPKS),
01366|yakni Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU TPKS
01367|yang meliputi Rehabilitasi medis, Rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan
01368|sosial, Restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial serta Pemulihan
01369|sebelum  dan  selama  proses  peradilan  maupun  Pemulihan  setelah  proses
01370|peradilan, dimana dalam perkara aquo Ana k korban merasa malu, trauma, dan
01371|takut akibat perbuatan Anak sehingga perlu memperoleh upaya pemulihan;
01372|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  perkara  aquo  Hakim  telah
01373|menyampaikan hak korban untuk mengajukan restitusi, baik secara tersendiri
01374|dan/atau melalui Penuntut Umum, maupun korban melalui LPSK, sedang kan
01375|dalam proses pembuktian telah ada permohonan restitusi dari orang tua Anak
01376|korban  yang  diwakili  oleh  Para  Advokatnya  yaitu  Diyaul  Hakki,  S.H.,  M.H.,
01377|Ahmad Andi Haryanto, S.H., & Toipul, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang
01378|pada  Kantor  Hukum  Lexora  Law  Chambers  yang  berkantor  di  Jalan  Teluk
01379|Pelabuhan Ratu Nomor 115 K-1 RT 05 RW 02, Kelurahan Arjosari, Kecamatan
01380|Blimbing,  Kota  Malang.  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  Nomor
01381|32/SK/LLC/IV/2026  tanggal  9  April  2026  dengan  surat  permohonan  Nomor
01382|026/REQ/LLC/V/2026  tanggal  6  Mei  2026  yang  diajukan  melalui Penuntut
01383|Umum  yang  pada  pokoknya  memohon  restitusi  kepada  Anak  sebesar
01384|Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah),  sehingga  Hakim  a kan
01385|mempertimbangkan sebagai berikut:
01386|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah
01387|Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
01388|Korban Tindak Pidana, Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhah
01389|memperoleh Restitusi;
01390|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah
01391|Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
01392|Korban Tindak Pidana, Permohonan Restitusi kepada pengadilan yang diajukan
01393|sebelum  putusan  pengadilan,  diajukan  melalui  tahap  penyidikan  atau
01394|penuntutan;
01395|Hakim
01396|
01397|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah
01398|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
01399|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korean  Tindak  Pidana,
01400|Permohonan Restitusi harus dilengkapi dengan:
01401|a. fotokopi identitas Pemohon dan/atau Karban;
01402|b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Karban dibuat
01403|atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain
01404|yang sah;
01405|c. bukti biaya Karban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh
01406|instansi  atau  pihak  yang  melakukan  perawatan  atau  pengobatan  atau
01407|berdasarkan alat bukti lain yang sah;
01408|d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban;
01409|e. fotokopi surat kematian, dalam hal Karban meninggal dunia;
01410|f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan
01411|diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
01412|g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
01413|h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan
01414|berkekuatan hukum tetap;
01415|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  8  ayat  (6)  Peraturan  Mahkamah
01416|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
01417|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, Penuntut
01418|Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan
01419|Restitusi;
01420|Menimbang,  bahwa  dalam  pembuktian  perkara  aquo  Hakim  telah
01421|memberikan  kesempatan  pada  Pemohon  restitusi  melalui  Penuntut  Umum
01422|untuk  menyampaikan  keterangan  serta  alat  bukti  tambahan  berdasarkan
01423|permintaan  Pemohon  restitusi  melalui  Penuntut  Umum  &  Hakim  juga  telah
01424|memberikan  kesempatan  kepada  Anak  dan  Penasihat  Hukumnya  serta
01425|wali/pendamping  Anak  untuk  menyampaikan  tanggapan  atas  permohonan
01426|Restitusi dan mengajukan alat buktinya;
01427|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  8  ayat  (10)  Peraturan  Mahkamah
01428|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
01429|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, Penuntut
01430|Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana;
01431|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  11  Peraturan  Mahkamah  Agung
01432|Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
01433|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, dalam hal
01434|Hakim
01435|
01436|Korban  tidak  mengajukan  permohonan  Restitusi  dalarn  proses  persidangan
01437|terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan
01438|pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap.  Permohonan  Restitusi  tersebut  tidak
01439|dapat  dilakukan  jika  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan  Kompensasi
01440|bersamaan  dengan  pengajuan  permohonan  Restitusi  sebelum  putusan
01441|berkekuatan hukum tetap;
01442|Menimbang, bahwa dalam permohonan restitusi aquo yang diaju kan
01443|oleh orang tua Anak korban melalui Penuntut Umum, diketahui ternyata  dalam
01444|surat  tuntutan  pidana  perkara  aquo  tidak tercantum  mengenai  permohonan
01445|restitusi aquo dalam tuntutan Penuntut Umum. Selain itu Penuntut Umum dalam
01446|proses  pemeri ksaan/pembuktian  dipersidangan  juga  tida k  membuktikan
01447|mengenai nilai restitusi yang dimohonkan oleh orang tua Anak korban sehingga
01448|tidak diketahui nilai kerugian secara pasti yang diderita oleh Anak korban. Selain
01449|itu  dipersidangan  Penuntut  Umum  juga  tidak  melampirkan  syarat-syarat
01450|permohonan  restitusi  aquo  sebagaimana  yang  wajib/harus  dilengkapi  dan
01451|bersifat kumulatif sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
01452|Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
01453|Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korean  Tindak  Pidana,  yaitu  tida k
01454|melengkapi do kumen-dokumen sesuai  Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, & f
01455|Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara
01456|Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada
01457|Korean  Tindak  Pidana,  sehingga  Hakim  tidak  dapat  menetapkan  besarnya
01458|restitusi  dalam  perkara  aquo  Dengan  demikian,  permohonan  restitusi  aquo
01459|menjadi tidak beralasan hukum han harus ditolak untuk seluruhnya;
01460|Menimbang, bahwa  untuk menjatuhkan pidana  terhadap  Anak  maka
01461|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01462|meringankan Anak sebagai berikut:
01463|Keadaan yang memberatkan:
01464|- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban trauma & kehilangan kesucian;
01465|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
01466|Keadaan yang meringankan:
01467|- Anak berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
01468|- Anak masih muda & belum pernah dihukum;
01469|- Anak masih bersekolah & masih bisa meneruskan pendidikan;
01470|- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
01471|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
01472|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01473|Hakim
01474|
01475|Memperhatikan, Pasal 419 ayat (1)  KUHP, Undang-Undang Nomor 11
01476|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Undang-Undang Nomor 20
01477|Tahun  2025 tentang  K itab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  serta
01478|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01479|
01480|MENGADILI:
01481|1. Menyatakan Anak  XXXXXXXXXXXXXXterbukti secara sah dan meyakinkan
01482|bersalah  melakukan  tindak  pidana ”menghubungkan  atau  memudahkan
01483|orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau
01484|patut diduga Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
01485|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan  pidana penjara
01486|selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
01487|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01488|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01489|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01490|5. Menetapkan barang bukti, berupa:
01491|- Satu unit HP Realme C11 berwarna biru dengan casing berwarna hitam
01492|polos;
01493|Dirampas untuk negara;
01494|- Satu unit HP Vivo Y21 berwarna metalic blue dengan casing berwarna
01495|hitam dengan gambar burung dan tulisan BOY;
01496|Dikembalikan  kepada  yang  berhak,  yaitu  Anak  korban
01497|XXXXXXXXXXXXXXBinti Ach. Muhlis;
01498|6. Menyatakan  permohonan  restitusi  Nomor  026/REQ/LLC/V/2026  tanggal  6
01499|Mei 2026 yang diajukan oleh Orang Tua Anak korban tida k diterima/ ditolak
01500|untuk seluruhnya;
01501|7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
01502|(lima ribu rupiah);
01503|
01504|Rabu
01505|
01506|13
01507|
01508|2026
01509|
01510|Demikian  diputuskan  pada  hari Rabu ,  tanggal  13  Mei  2026,  oleh
01511|Akhmad  Fakhrizal,  S.H.,  Hakim  Pengadilan  Anak pada  Pengadilan  Negeri
01512|Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
01513|itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Effri Mayasari, S.H., Panitera
01514|
01515|Effri Mayasari, S.H.
01516|
01517|Panitera Pengganti, Hakim,
01518|Hakim
01519|
01520|d.t.o.
01521|Effri Mayasari, S.H.
01522|d.t.o.
01523|Akhmad Fakhrizal, S.H.