01445|dalam  memorie  van  toelichting  (MvT)  adalah  “willen  en  Weten“,  artinya
01446|seseorang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  sengaja  harus
01447|menghendaki (Willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau
01448|mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut
01449|
01450|dapat disimpulkan  dari sifat perbuatan  yang dilakukan  oleh  Terdakwa, yang
01451|dalam  hal  ini  kehendak  tersebut  adalah  ditujukan  untuk  melakukan  tipu
01452|muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak;
01453|Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
01454|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
01455|Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
01456|Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak
01457|sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016
01458|Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
01459|Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
01460|2002, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu
01461|muslihat,  serangkaian  kebohongan  dan  membujuk  anak,  namun  para  ahli
01462|hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan
01463|tipu muslihat dan serangkaian kebohongan;
01464|Menimbang  bahwa  menurut  Drs.  P.  A.  F.  Lamintang,  S.H.,  yang
01465|dimaksud  dengan  “tipu  muslihat”  adalah  perbuatan-perbuatan  yang
01466|menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain,
01467|bahwa  pada  orang  yang  digerakkan  itu  timbul  kesan  yang  sesuai  dengan
01468|kebenaran  yang  sah  dan  benar;  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan
01469|“serangkaian  kebohongan”  adalah  susunan  kata-kata  yang  terjalin  demikian
01470|rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang
01471|lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain
01472|atau yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;
01473|Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “membujuk”
01474|berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, adalah  berusaha  meyakinkan
01475|seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan
01476|sebagainya) atau merayu;
01477|Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor
01478|35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002
01479|Tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang
01480|yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
01481|kandungan;
01482|Menimbang bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading), yang
01483|dimaksud  dengan  “persetubuhan”  adalah  suatu  hubungan  kelamin  antara
01484|seorang pria dan seorang  wanita, hubungan  kelamin mana pada  umumnya
01485|dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;
01486|
01487|Menimbang  bahwa  perbuatan  yang  dilarang  dalam  unsur  ini  adalah
01488|bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan
01489|atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekuensinya Majelis Hakim dapat
01490|memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang
01491|tersebut disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,
01492|dan apabila salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi,
01493|Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang
01494|yang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang,
01495|maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;
01496|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Anak Korban
01497|berdasarkan  bukti  Surat  berupa  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  xxxx-LT-
01498|xxxxxxxx-xxxx tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh H. Nifto Anin,
01499|S.Sos,  M.Si  selaku  Pejabat  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pelalawan
01500|menerangkan  bahwa Anak  Korban lahir  pada  tanggal  02  Januari  2012  di
01501|Pelalawan, sehingga Anak Korban  pada saat kejadian yaitu  pada  hari Kamis
01502|tanggal 19 Maret 2026 masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga Anak
01503|Korban termasuk dalam kategori Anak. Kemudian berdasarkan Undang-Undang
01504|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Anak Korban
01505|selanjutnya disebut Anak Korban;
01506|Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak yang
01507|diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa  Anak telah
01508|melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban pada hari
01509|Kamis tanggal 19 Maret 2026 sekira jam 00.30 WIB di belakang masjid Kab.
01510|Pelalawan;
01511|Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan acara awalnya
01512|pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026 sekira jam 23.30 WIB Anak mengirim
01513|chat kepada Anak melalui Instagram untuk mengajak Anak bertemu jalan-jalan
01514|di seputaran Kota. Anak Korban menerima ajakan Anak dan meminta di jemput
01515|di Jalan Kab. Pelalawan. Kemudian Anak membawa Anak Korban ke daerah
01516|perkantoran Kab. Pelalawan dan setelah sampai disana, Anak memberhentikan
01517|sepeda  motor  dan  berbincang-bincang.  Selanjutnya  Anak  melanjutkan
01518|perjalanan dengan berkeliling di seputaran perkantoran bhakti praja dan setelah
01519|melewati jalan yang sepi, Anak memberhentikan kembali sepeda motornya dan
01520|langsung membalikkan badan yang berhadap-hadapan dengan anak korban
01521|yang kemudian Anak memeluk Anak Korban sambil mengajak Anak Korban
01522|untuk berhubungan badan. Pada saat itu Anak Korban menolak dengan cara
01523|mendorong  badan  Anak  dengan  mengatakan  tidak  mau  karena  takut  rusak
01524|
01525|keperawanan dan takut hamil. Kemudian Anak menjawab jika tidak akan hamil
01526|karena  sperma  akan  dibuang  diluar  kemaluan  Anak  Korban,  dan  seusai
01527|melakukan hubungan badan Anak Korban akan diantar pulang, namun Anak
01528|Korban tetap menolak. Karena Anak sudah tidak dapat menahan nafsu, Anak
01529|Pelaku turun dari motor dan membuka celana dan celana dalam Anak Korban
01530|hingga lutut dan melepaskan pakaian Anak hingga telanjang, lalu menyuruh
01531|Anak Korban duduk menyamping diatas motor. Selanjutnya Anak mencium bibir
01532|Anak Korban dan menaikkan baju serta BH yang kemudian payudara anak
01533|korban diremas dan dijilat secara bergantian. Kemudian Anak mengangkangkan
01534|kedua kaki Anak Korban sambil memeluk untuk menahan badan Anak Korban di
01535|atas  sepeda  motor  supaya  tidak  terjatuh  dan  Anak  memasukkan  batang
01536|kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak Korban
01537|dengan menggoyangkan hingga beberapa menit hingga mengeluarkan cairan
01538|sperma  di  tanah. Kemudian  Anak mengantar  Anak  Korban  pulang  kerumah
01539|Anak Korban. Sesampai di rumah Anak Korban ditanyai oleh Ibu Anak Korban
01540|darimana saja. awalnya Anak Korban tidak mengakui karena takut kena marah,
01541|setelah  orang  tua  Anak  Korban  berjanji  tidak  akan  marah,  Anak  Korban
01542|menceritakan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban. Kemudian orang
01543|tua Anak Korban melaporkan ke Kepolisian;
01544|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas,
01545|menunjukkan  perbuatan  yang  Anak  lakukan  tersebut  didasari  oleh  suatu
01546|kehendak atau sikap batin dalam dirinya  dimana ketika  Anak memeluk Anak
01547|Korban sambil mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan. Pada saat itu
01548|Anak  Korban  menolak  dengan  cara  mendorong  badan  Anak  dengan
01549|mengatakan  tidak  mau  karena  takut  rusak  keperawanan  dan  takut  hamil.
01550|Kemudian Anak menjawab jika tidak akan hamil karena sperma akan dibuang
01551|diluar kemaluan Anak Korban, dan seusai melakukan hubungan badan Anak
01552|Korban  akan  diantar  pulang.  Berdasar  hal  tersebut  Majelis  Hakim
01553|berkesimpulan Anak melakukan perbuatannya tersebut dilakukannya “ dengan
01554|sengaja” agar perbuatannya tercapai, dan perbuatan Anak tersebut termasuk
01555|pula dalam pengertian “ membujuk”, karena dengan perkataan-perkataan yang
01556|Anak ucapkan tersebut telah memikat hati/ meyakinkan Anak korban, sehingga
01557|pada akhirnya Anak korban mau diajak oleh Anak untuk berhubungan badan
01558|layaknya suami istri;
01559|Menimbang bahwa perbuatan  Anak mencium bibir Anak Korban dan
01560|menaikkan baju serta BH yang kemudian payudara anak korban diremas dan
01561|dijilat secara bergantian. Kemudian Anak mengangkangkan kedua kaki Anak
01562|
01563|Korban sambil memeluk untuk menahan badan Anak Korban di atas sepeda
01564|motor supaya tidak terjatuh dan Anak memasukkan batang kemaluannya yang
01565|sudah  mengeras  ke  dalam  lubang  kemaluan  Anak  Korban  dengan
01566|menggoyangkan hingga beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma di
01567|tanah. Berdasarkan perbuatan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi
01568|suatu hubungan kelamin antara Anak dengan  Anak korban  dimana hubungan
01569|kelamin  tersebut pada umumnya dapat menimbulkan  akibat kehamilan, dan
01570|perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  diri  Anak  sendiri.  Sehingga  perbuatan
01571|tersebut  adalah  perbuatan  “ persetubuhan”  yang dilakukan  oleh  diri  Anak
01572|sendiri;
01573|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  cukup  beralasan  bagi  Majelis
01574|Hakim  untuk  menyatakan  unsur  “Dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,
01575|serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan
01576|dengannya atau dengan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;
01577|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 81 ayat (2)
01578|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
01579|Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016
01580|tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
01581|tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  Jo  Undang-Undang
01582|Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01583|2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  telah  terpenuhi  sehingga  berdasarkan
01584|Undang-Undang dan keyakinan   Majelis   Hakim, Anak telah terbukti secara
01585|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
01586|alternatif pertama;
01587|Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut
01588|Umum  yang  menuntut  anak  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01589|diatur dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia
01590|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-
01591|Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dikarenakan Hakim
01592|menilai bahwa unsur Pasal 473 ayat (2) huruf b mengenai persetubuhan dengan
01593|anak tetap merujuk ke Pasal 473 ayat (1) yang menyebutkan ” Setiap Orang
01594|yang  dengan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan  memaksa  seseorang
01595|bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana
01596|penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun”,  terhadap  hal  ini  Hakim  menilai
01597|bahwa  perbuatan  anak  lebih  tepat  memenuhi  unsur  dari  Pasal  81  ayat  (2)
01598|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
01599|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
01600|
01601|Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
01602|Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  Jo  Undang-Undang  Nomor  1
01603|Tahun  2023  tentang  KUHPidana  Jo  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
01604|tentang Penyesuaian Pidana karena perbuatan persetubuhan dilakukan anak
01605|dengan  membujuk  anak  korban  sebagaimanya  telah  Hakim  uraikan  dalam
01606|unsur perbuatan dalam putusan ini;
01607|Menimbang bahwa bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
01608|permohonan  dari  Anak  dan/atau  Advokatnya,  yang  pada  pokoknya  agar
01609|memberikan hukuman  yang  seringan-ringannya karena Anak selama  proses
01610|persidangan bersikap kooperatif dan sopan, Anak menyesali perbuatannya dan
01611|berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak masih muda, masih dapat
01612|dibina  dan  masih  panjang  kesempatan  untuk  memperbaiki  diri  kedepannya,
01613|Anak  belum  pernah  dihukum.  Terhadap  permohonan  tersebut  akan  menjadi
01614|bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada
01615|prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan
01616|Anak Pelaku, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan
01617|tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus
01618|dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri
01619|sebagai alat  korektif,  introspektif,  edukatif dan  kontempelatif  bagi  diri  Anak
01620|Pelaku  yang  harus  merefleksikan  tujuan pembinaan  dan  pengajaran  bagi
01621|diri  Anak Pelaku,  yang  pada  gilirannya Anak Pelaku  bisa  merenungi  apa
01622|yang   telah   diperbuatnya  dan  dari  sana  diharapkan   pula   akan   timbul
01623|perasaan  jera  pada  diri  Anak Pelaku,  yang pada  gilirannya  bisa  mencegah
01624|orang  lain  pula  agar  tidak  melakukan kesalahan serupa;
01625|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
01626|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01627|pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf, serta  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
01628|maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01629|Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (1)
01630|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem
01631|Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil
01632|Penelitian Kemasyarakatan No. Register  Litmas: xxxx/AN/III/2026/Lit. Sidang
01633|tanggal 26 Maret 2026 yang dibuat oleh  Pembimbing Kemasyarakatan Muda
01634|bernama Sukma Apyanda dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:
01635|Kesimpulan
01636|
01637|1. Klien dilahirkan sekitar 16 tahun yang lalu di Ujung Batu. Klien dilahirkan
01638|dalam proses persalinan secara normal. Klien merupakan anak Ke-4 (empat)
01639|dari 5 (lima) bersaudara;
01640|2. Tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan terjadi dikarenakan pergaulan
01641|yang  kurang  diawasi  oleh  orangtuanya  dan  keluarga.  Klien  yang  kurang
01642|memiliki  analisa  yang  baik  dan  melihat  adanya  kesempatan  sehingga
01643|melakukan perbuatan tersebut;
01644|3. Klien  menanggapi  bahwa  apa  yang  dituduhkan  kepadanya  adalah  benar
01645|melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo dan
01646|Pasal  76D  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang  penetapan
01647|peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-Undang  Nomor  01  tahun  2016
01648|tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002
01649|tentang perlindungan anak;
01650|4. Orang tua Klien dalam hal ini bersedia mendampingi dan membimbing klien
01651|agar menjadi lebih baik kedepannya;
01652|5. Klien anak baru pertama kali berhadapan dengan hukum dan klien berjanji
01653|untuk  berubah  kearah  yang  lebih  baik  serta  tidak  akan  mengulangi
01654|melakukan perbuatan pidana;
01655|Rekomendasi
01656|Sesuai analisis dan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang
01657|Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP)  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I
01658|Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, kami selaku Pembimbing
01659|Kemasyarakatan  merekomendasikan  Klien  an.  Anak apabila  Klien  terbukti
01660|bersalah Klien dapat diberikan “Pembinaan dalam Lembaga di Sentra Abiseka
01661|(Pekanbaru)“  di  sesuai  dengan  pasal  71  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang
01662|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap
01663|memperhatikan  pendidikan  dan  perilaku  anak  selama  menjalani  pembinaan
01664|agar kedepan kehidupan anak menjadi lebih baik;
01665|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang
01666|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan “dalam hal
01667|tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas)
01668|Tahun  dan  diajukan  ke  sidang  pengadilan  setelah  anak  yang  bersangkutan
01669|melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur
01670|21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak ;
01671|Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 20 tersebut
01672|diatas, maka pemeriksaan dipersidangan terhadap anak pelaku dalam perkara
01673|a quo, dilakukan dengan persidangan anak, begitu juga dalam hal memberikan
01674|
01675|pidana ataupun tindakan apabila anak pelaku dinyatakan bersalah melakukan
01676|tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap anak pelaku mengacu
01677|pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
01678|Peradilan Pidana Anak;
01679|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  69  ayat  (1)  dalam
01680|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01681|disebutkan  “Anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan
01682|berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”. Sedangkan dalam ayat (2)
01683|disebutkan  “anak  yang  belum  berusia  14  (empat belas)  tahun  hanya  dapat
01684|dikenai tindakan” ;
01685|Menimbang bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor
01686|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i,
01687|beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undang-undang tersebut antara
01688|lain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan
01689|tumbuh  kembang  anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  anak,  perampasan
01690|kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ;
01691|Menimbang  bahwa  anak  Pelaku  dalam  persidangan  menyampaikan
01692|menyesali  perbuatannya,  maka  berdasarkan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh
01693|Anak pelaku, maka Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan
01694|terhadap anak pelaku apakah diberikan pidana atau tindakan;
01695|Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) dan
01696|(2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01697|Anak, disebutkan pidana yang diberikan kepada anak terdiri dari :
01698|1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari atas:
01699|a. Pidana Peringatan;
01700|b. Pidana dengan syarat;
01701|1. Pembinaan diluar lembaga;
01702|2. Pelayanan masyarakat;
01703|3. Pengawasan ;
01704|c. Pelatihan kerja ;
01705|d. Pembinaan dalam lembaga; dan
01706|e. Penjara ;
01707|2. Pidana Tambahan terdiri atas:
01708|a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
01709|b. Pemenuhan kewajiban adat;
01710|Menimbang bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok
01711|berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana
01712|
01713|ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
01714|Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan  “Pidana  penjara  terhadap
01715|Anak  hanya  digunakan sebagai upaya terakhir”;
01716|Menimbang  bahwa  dalam  Pasal  70  ayat  (1)  KUHP  2023  disebutkan
01717|bahwa  dengan  tetap  mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud
01718|dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak
01719|dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
01720|a. terdakwa adalah Anak;
01721|b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;