01005|- Bahwa setelah Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri sampai di
01006|mess S aksi Sofa pernah berkomunikasi dengan Saksi Firdaus, Saksi
01007|Arba, dan Saksi Sahiri, namun setelah Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
01008|Saksi Sahiri pulang Saksi Sofa tidak lagi pernah berkomunikasi dengan
01009|ketiganya;
01010|- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofa terakhir berkom unikasi setelah sekira
01011|8 (delapan) bulan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tiba di
01012|Malaysia;
01013|- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofa tidak mengetahui mengenai gaji yang
01014|diterima oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri karena Saksi
01015|Sofa dan Terda kwa hanya mempertemukan dengan Sdr. Agus,
01016|sedangkan mengenai bagaimana proses pemberangkatan dan gaji
01017|didiskusikan sendiri oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri
01018|dengan Sdr. Agus;
01019|- Bahwa Saksi Sofa sudah menanyakan kepada Terdakwa mengenai
01020|resmi atau tidaknya agen yang akan memberangkatkan tersebut dan
01021|saat itu Terdakwa menjawab bahwa agennya resmi dan ada
01022|perusahaannya di Jakarta;
01023|- Bahwa Saksi Sofa tidak kenal dengan Sdr. Agus, namun Saksi Sofa
01024|pernah mendengar saat Terdakwa menghubungi Sdr. Agus;
01025|- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Sofa tidak memiliki kompetensi
01026|dalam menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, akan tetapi Saksi Sofa
01027|memiliki kompetensi di perusahaan lain untuk memberangkatkan
01028|perempuan;
01029|
01030|- Bahwa Saksi Sofa juga pernah memberangkatk an istrinya untuk
01031|bekerja di luar negeri melalui perusahaan;
01032|- Bahwa Saksi Sofa belum menerima upah yang dijanjikan oleh
01033|Terdakwa;
01034|- Bahwa Saksi Sofa pernah dimintai uang sejumlah Rp15.000.000,00
01035|(lima belas juta rupiah) sebagai penggantian biaya kepulanga n oleh
01036|Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri;
01037|- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
01038|Saksi Sahiri dengan Terdakwa dan Saksi Sofa;
01039|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat  bahwa
01040|Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Sofa bahwa prosesnya
01041|resmi dan dari awal keduanya sudah mengetahui bahwa
01042|pemberangkatannya mandiri;
01043|Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada
01044|keterangannya karena benar Terdakwa mengatakan saat itu ada
01045|perusahaannya hanya saja dalam keadaan off;
01046|
01047|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai
01048|berikut:
01049|1. Ahli M uhammad Meidi, S.H. bin Antoni di bawah sumpah pada
01050|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01051|- Bahwa Ahli menjabat sebagai Ketua Tim Penyiapan dan Penempatan
01052|Pekerja Migran Indonesia pada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja
01053|Migran Indonesia (BP3MI) Lampung sejak tahun 2023 sampai dengan
01054|sekarang;
01055|- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku ahli saat  ini Ahli memiliki
01056|ilmu dan keahlian dibidang penempatan pekerja migran Indonesia
01057|sesuai dengan kompetensi yang Ahli miliki sebagai Fungsional
01058|Pengantar Kerja Ahli Muda pada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja
01059|Migran Indonesia (BP3MI) Lampung dibuktikan d engan Sertifikat
01060|Keahlian Khusus sebagai Fungsional Pengantar Sertifikat Pengantar
01061|Kerja Ahli Muda no. 78100 3359 2 0000005 2021 yang dikeluarkan oleh
01062|Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ;
01063|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang -Undang Nomor 18
01064|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01065|persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
01066|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01067|b. memiliki kompetensi;
01068|
01069|c. sehat jasmani dan rohani;
01070|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01071|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01072|Selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 13, untuk dapat
01073|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib
01074|memiliki dokumen yang meliputi:
01075|a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01076|dengan lampirkan fotokopi buku nikah;
01077|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
01078|yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01079|c. sertifikat kompetensi kerja;
01080|d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
01081|dan psikologi;
01082|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01083|f. Visa Kerja;
01084|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01085|h. Perjanjian Kerja;
01086|- Bahwa yang dimaksud dengan paspor adalah dokumen yang
01087|dikeluarkan oleh Pemerintah RI kepada warga negara Indonesia untuk
01088|melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu
01089|tertentu. Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
01090|ditujuk, sedangkan visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh
01091|pejabat yang berwenang di suatu negara penempatan yang memuat
01092|persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang
01093|bersangkutan;
01094|- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang -Undang Nom or 6 Tahun 2011
01095|tentang Keimigrasian, disebutkan setiap orang yang masuk atau keluar
01096|Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh
01097|Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mana
01098|pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan Do kumen
01099|Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah, kemudian dalam hal
01100|terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau
01101|identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan
01102|penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat
01103|dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian;
01104|- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Undang -Undang Nomor 6
01105|Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan setiap orang dapat
01106|
01107|keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan
01108|mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi;
01109|- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan kronologi
01110|perekrutan tenaga kerja yang dialami oleh Saksi Arba, Saksi Sahiri, dan
01111|Saksi Firdaus, maka Ahli berpendapat sistem perekrutan tersebut tidak
01112|memenuhi prosedur penempa tan Pekerja Migran Indonesia
01113|berdasarkan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01114|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01115|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang -Undang Nomor 18
01116|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01117|disebutkan Pel aksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar
01118|negeri terdiri atas Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01119|Indonesia, atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran
01120|Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, adapun berdasarkan
01121|fakta peristiwa  yang terungkap dalam kronologis yang dipaparkan
01122|penyidik bahwa prekrut bukanlah badan hukum, bukan perusahaan
01123|penempatan pekerja migran Indonesia atau perusahaan yang
01124|menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan
01125|perusahaan sendiri, melainkan cal o atau individu yang tidak memiliki
01126|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01127|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang Nomor 18
01128|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01129|disebutkan orang perorangan dilarang melaksan akan penempatan
01130|Pekerja Migran Indonesia yang mana dalam hal ini orang perorangan
01131|yang dimaksud antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
01132|kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia;
01133|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang -Undang N omor 18
01134|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01135|disebutkan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan
01136|Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
01137|dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
01138|denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01139|- Bahwa setiap pekerja yang akan bekerja ke luar negeri wajib
01140|memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang -
01141|Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta kelengkapan dokumen yang wajib
01142|dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang -Undang
01143|Nomor 18 Tahun 2017;
01144|
01145|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang -Undang Nomor 18
01146|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01147|disebutkan bahwa setiap orang dilarang melaksanakan penempa tan
01148|yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia
01149|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai e maka
01150|konsekuensinya adalah dapat dijatuhi hukuman pidana dengan pidana
01151|penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan paling banyak
01152|Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
01153|- Bahwa salah satu syarat bagi pekerja migran Indonesia untuk dapat
01154|bekerja ke luar negeri adalah memiliki kompetensi (sebagaimana
01155|dijelaskan dalam pasal 5 huruf b Undang -Undang Nomor 18 Tahun
01156|2017), kompetensi seba gaimana dimaksud dibuktikan dengan adanya
01157|sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi
01158|Profesi (BNSP) sesuai dengan jabatan dan bidang pekerjaannya
01159|sehingga dalam hal diketahui bahwa calon pekerja migran Indonesia
01160|belum berkompeten untuk bekerja ke luar negeri baik dari segi bahasa
01161|maupun keterampilan yang belum mumpuni maka peningkatan
01162|kompetensi dapat ditempuh dengan mengikutsertakan Calon Pekerja
01163|Migran Indonesa dalam pendidikan dan pelatihan yang
01164|diselenggarakan oleh Balai Lati han Kerja Luar Negeri (BLKLN) milik
01165|pemerintah/swasta. Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk
01166|memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan
01167|kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada
01168|tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
01169|kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
01170|- Bahwa penempatan pekerja migran Indonesia tersebut dikatakan
01171|sebagai ilegal apabila penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01172|yang tersebut tidak sesuai dan atau tidak melalui tahapan  yang telah
01173|ditetapkan oleh peraturan perundang -undangan yang berlaku saat ini,
01174|baik dilakukan oleh orang perseorangan, atau Pelaksana Penempatan
01175|Pekerja Migran Indonesia (P3MI), ataupun Badan Perlindungan Pekerja
01176|Migran Indonesia, disebut penempatan Unprosedur atau Ilegal;
01177|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang Nomor 18
01178|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
01179|dimaksud dengan penempatan unprosedur atau illegal yaitu:
01180|a. Penempatan PMI yang dilakukan oleh orang perseoranga n
01181|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yang mana hal ini
01182|
01183|dipertegas dalam ketentuan Pasal 81 yang yang menyebutkan
01184|orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
01185|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana
01186|dengan pidana penjara pa ling lama 10 tahun dan denda paling
01187|banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01188|b. Penempatan PMI ke luar negeri yang bukan dilakukan oleh Badan
01189|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pelaksana
01190|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),  dan/atau
01191|Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan sendiri,
01192|sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a, b, c;
01193|c. Penempatan PMI yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT)
01194|yang tidak memiliki Surat Izin dari Menteri Ketenagakerjaanja
01195|Migran Indonesia, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 16;
01196|d. Penempatan yang PMI ke luar negeri yang dilakukan oleh P3MI
01197|tetapi tidak mengikuti tahapan proses penempatan, sehingga PMI
01198|tidak memiliki 8 jenis dokumen sebagaimana yang diatur dalam
01199|pasal 13 yang di antarany a berupa surat keterangan status
01200|perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku
01201|nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01202|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat
01203|kompetensi kerja, surat kete rangan sehat berdasarkan hasil
01204|pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh
01205|kantor imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan, dan
01206|Perjanjian Kerja;
01207|e. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang
01208|dilakukan oleh P3 MI ke Arab Saudi yang tidak terdaftar dalam
01209|program “Penempatan Satu Kanal” sebagaimana dimaksud dalam
01210|Kepmenaker 91 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
01211|Penempatan dan Perlindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi Melalui
01212|Sistem Satu Kanal, dan Keputusan Dire ktur Jenderal Pembinaan
01213|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No
01214|3/28/PK.01.01/VI/2019 Tentang Penetapan Perusahaan
01215|Penempatan PMI sebagai Pelaksana Penempatan dan
01216|Perlindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem
01217|Penempatan Satu Kanal;
01218|
01219|- Bahwa mengacu pada Pasal 49 Undang -Undang Nomor 18 Tahun
01220|2017, badan yang berwenang melakukan pelaksanaan penempatan
01221|kerja bagi Pekerja Migran Indonesia adalah:
01222|a. Badan (BP2MI/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)
01223|yang merupakan lembaga pemeri ntah nonkementerian yang
01224|melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Pekerja
01225|Migran Indonesia (PMI). Menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01226|ke 3 (tiga) negara dalam kerangka penempatan pemerintah yaitu
01227|Jepang, Jerman dan Korea Selatan;
01228|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
01229|merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas.
01230|P3MI mendapatkan izin tertulis dari pemerintah pusat untuk
01231|menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI
01232|c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk
01233|kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, dengan catatan
01234|bahwa dalam hal ini orang/perorangan atau calo tidak mempunyai
01235|kewenangan dalam melakukan pelaksanaan penempatan kerja
01236|bagi Pekerja Migran Indonesia;
01237|- Bahwa Sertifikat Kompetensi Kerja dikeluarkan oleh Badan Nasional
01238|Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berwenang menerbitkan sertifikasi
01239|kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja yang diterbitkan oleh
01240|BNSP didasarkan pada hasil uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh
01241|Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP;
01242|- Bahwa mengenai pembuatan paspor dapat dilakukan pendampingan
01243|oleh BP2MI dengan memperhatikan surat rekomendasi paspor di Dinas
01244|Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dengan mem bawa hasil
01245|FIT pemeriksaan kesehatan, Identity Number PMI yang didapatkan
01246|setelah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja;
01247|- Bahwa kategori Pekerja Migran Indonesia berdasarkan sektornya
01248|dibagi menjadi:
01249|a. Pekerja Migran Sektor Formal yang biasanya berhubungan
01250|dengan bidang manufaktur, konstruksi, perikanan, hospitality,
01251|pertambangan, transportasi, dan kesehatan. Penempatan
01252|pekerjaan tersebut diatur melalui skema penempatan agensi
01253|(swasta PPTKIS);
01254|b. Pekerja Migran Sektor Informal yang umumnya berhubungan
01255|dengan penata tata laksana rumah tangga atau biasa disebut
01256|
01257|asisten rumah tangga atau domestic worker. Skema
01258|penempatannya biasanya bersifat perseorangan dan dari
01259|kesepakatan kedua belah pihak saja;
01260|- Bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri digolongkan menjadi 3
01261|(tiga), yaitu:
01262|a. Illegal entry dan illegal stay, ketika Warga Negara Indonesia baik
01263|masuknya maupun keberadaannya tidak melewati prosedural
01264|yang benar;
01265|b. Legal entry  dan illegal stay , ketika Wa rga Negara Indonesia
01266|masuk ke negara tujuan dengan legal atau memiliki paspor tetapi
01267|tidak memiliki izin tinggal, dalam hal ini WNI tidak memakai visa
01268|kerja melainkan visa kunjungan atau memanfaatkan bebas visa di
01269|negara-negara tertentu dengan tidak memper hatikan batas waktu
01270|yang telah ditentukan;
01271|c. Legal entry dan legal stay , ketika WNI masuk masuk ke negara
01272|tujuan dengan legal atau mempunyai paspor, memiliki izin tinggal
01273|dengan mempunyai visa bekerja. Namun seringkali WNI
01274|mengalami overstay (tinggal melebihi batas yang telah ditentukan)
01275|yang disebabkan oleh kontrak kerja yang telah habis tidak
01276|diperbaharui oleh pemberi kerja sehingga membuat PMI menjadi
01277|ilegal tanpa disadari;
01278|- Bahwa permasalahan PMI non prosedural yang semakin meningkat
01279|membuat perlunya ada kebijakan represif yaitu dengan penguatan
01280|fungsi tempat pemeriksaan imigrasi dalam profiling terhadap setiap
01281|WNI yang akan berangkat ke luar negeri;
01282|- Bahwa dalam hal penempatan tenaga kerja di luar negeri harus ada
01283|perjanjian penempatan yakni perjanji an antara lembaga penyalur dan
01284|tenaga kerja mengenai kepastian tenaga kerja akan ditempatkan dan
01285|perjanjian kerja yakni perjanjian antara perusahaan dengan pekerja
01286|yang mana kedua hal tersebut harus dipenuhi seluruhnya, selain itu
01287|juga harus adanya sertifi kat kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh
01288|badan nasional sertifikasi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan
01289|yang dilakukan di sarana kesehatan yang ditunjuk oleh dinas tingkat
01290|provinsi yang mana dalam hal ini di Provinsi Lampung di antaranya RS
01291|Urip, RS Advent, RS Abdoel Moeloek;
01292|- Bahwa terdapat perbedaan antara pemeriksaan kesehatan biasa
01293|dengan pemeriksaan kesehatan untuk calon tenaga kerja yang mana
01294|
01295|untuk calon tenaga kerja yang hendak melakukan pemeriksaan
01296|kesehatan harus terlebih dahulu terdaftar pada dinas tenaga kerja
01297|tingkat kabupaten sebagai calon tenaga kerja luar negeri dan memiliki
01298|nomor, lalu petugas kesehatan akan memeriksa data tersebut yang
01299|nantinya akan dituangkan dalam kepentingan pelaksanaan tes
01300|kesehatan, sedangkan dalam hal orang tersebu t tidak terdaftar maka
01301|hanya akan dilakukan pemeriksaan dan dalam surat keterangan yang
01302|diterbitkan tidak akan mencantumkan kepentingan untuk bekerja di luar
01303|negeri;
01304|- Bahwa sebelum keberangkatan, calon tenaga kerja harus sudah
01305|menandatangani perjanjian kerja;
01306|- Bahwa basic salary atau standar gaji di Malaysia adalah 1500 (seribu
01307|lima ratus) RM berlaku untuk Warga Negara Asing maupun Warga
01308|Negara Malaysia, namun apabila keberangkatan tenaga kerja tidak
01309|dilakukan sesuai prosedur maka pemerintah tidak akan be rtanggung
01310|jawab mengenai standar gaji tersebut;
01311|- Bahwa standar waktu kerja yang berlaku di Malaysia adalah 8
01312|(delapan) jam sehari, 1 (satu) jam waktu istirahat, dan 4 (empat) jam
01313|maksimal waktu lembur dengan total 6 (enam) hari kerja dalam
01314|seminggu dan 26 (dua puluh enam) hari dalam sebulan sehingga waktu
01315|kerja maksimal adalah 12 (dua belas) jam sehari dengan kontrak
01316|selama 2 (dua) tahun untuk perpanjangan masing -masing selama 1
01317|(satu) tahun, dengan demikian apabila Pekerja Migran Indonesia
01318|bekerja melebih i jam kerja yang telah ditetapkan dapat dikatakan
01319|tereksploitasi;
01320|- Bahwa dalam undang-undang yang berlaku tidak mengenal kata rekrut,
01321|melainkan hanya dikenal kata mendaftar, namun pada prakteknya
01322|lembaga yang mencari kerja atau membuka lowongan dan tenaga kerja
01323|melakukan pendaftaran;
01324|- Bahwa penandatangan kontrak kerja dilakukan sendiri oleh pekerja dan
01325|pemberi kerja, namun harus ada keterlibatan pemerintah di dalamnya
01326|dengan diketahui oleh kedutaan di negara yang dimaksud, dalam hal ini
01327|apabila dilakukan oleh orang perorangan sendiri tidak diperbolehkan;
01328|- Bahwa dalam hal terjadi pengunduran diri, maka tiket untuk pulang
01329|dibebankan kepada orang yang bersangkutan dengan jumlah denda
01330|yang masih dapat dinegosiasi, sedangkan dalam hal terjadi pemutusan
01331|hubungan kerja (PHK) maka tiket untuk pulang akan dibayarkan oleh
01332|
01333|perusahaan sampai ke bandara yang paling dekat dengan rumah orang
01334|yang bersangkutan;
01335|- Bahwa tanpa adanya kontrak kerja antara pekerja dan p emberi kerja,
01336|maka kemungkinan terjadinya eksploitasi (baik dalam hal waktu kerja
01337|yang tidak sesuai atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan)
01338|akan sangat tinggi;
01339|- Bahwa dalam hal gaji yang diterima oleh pekerja migran tidak sesuai
01340|dengan apa yang d iperjanjikan maka apabila proses pemberangkatan
01341|dilakukan secara resmi maka termasuk dalam kasus ketenagakerjaan
01342|karena ada pelanggaran kontrak kerja, pekerja migran sendiri tidak