01675|pidana ataupun tindakan apabila anak pelaku dinyatakan bersalah melakukan
01676|tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap anak pelaku mengacu
01677|pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
01678|Peradilan Pidana Anak;
01679|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  69  ayat  (1)  dalam
01680|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01681|disebutkan  “Anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan
01682|berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”. Sedangkan dalam ayat (2)
01683|disebutkan  “anak  yang  belum  berusia  14  (empat belas)  tahun  hanya  dapat
01684|dikenai tindakan” ;
01685|Menimbang bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor
01686|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i,
01687|beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undang-undang tersebut antara
01688|lain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan
01689|tumbuh  kembang  anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  anak,  perampasan
01690|kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ;
01691|Menimbang  bahwa  anak  Pelaku  dalam  persidangan  menyampaikan
01692|menyesali  perbuatannya,  maka  berdasarkan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh
01693|Anak pelaku, maka Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan
01694|terhadap anak pelaku apakah diberikan pidana atau tindakan;
01695|Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) dan
01696|(2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01697|Anak, disebutkan pidana yang diberikan kepada anak terdiri dari :
01698|1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari atas:
01699|a. Pidana Peringatan;
01700|b. Pidana dengan syarat;
01701|1. Pembinaan diluar lembaga;
01702|2. Pelayanan masyarakat;
01703|3. Pengawasan ;
01704|c. Pelatihan kerja ;
01705|d. Pembinaan dalam lembaga; dan
01706|e. Penjara ;
01707|2. Pidana Tambahan terdiri atas:
01708|a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
01709|b. Pemenuhan kewajiban adat;
01710|Menimbang bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok
01711|berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana
01712|
01713|ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
01714|Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan  “Pidana  penjara  terhadap
01715|Anak  hanya  digunakan sebagai upaya terakhir”;
01716|Menimbang  bahwa  dalam  Pasal  70  ayat  (1)  KUHP  2023  disebutkan
01717|bahwa  dengan  tetap  mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud
01718|dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak
01719|dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
01720|a. terdakwa adalah Anak;
01721|b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
01722|c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
01723|d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
01724|e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
01725|f. terdakwa  tidak  menyadari  bahwa  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  akan
01726|menimbulkan kerugian yang besar;
01727|g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
01728|h. Korban  Tindak  Pidana  mendorong  atau  menggerakkan  terjadinya  Tindak
01729|Pidana tersebut;
01730|i. Tindak Pidana  tersebut merupakan akibat dari suatu  keadaan yang tidak
01731|mungkin terulang lagi;
01732|j. kepribadian  dan  perilaku  terdakwa  meyakinkan  bahwa  ia  tidak  akan
01733|melakukan Tindak Pidana yang lain;
01734|k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa
01735|atau keluarganya;
01736|l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk
01737|diri terdakwa;
01738|m.penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak
01739|Pidana yang dilakukan terdakwa;
01740|n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
01741|o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
01742|(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
01743|a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
01744|lebih;
01745|b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
01746|c. Tindak  Pidana  tertentu  yang  sangat  membahayakan  atau  merugikan
01747|masyarakat; atau
01748|d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
01749|
01750|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  70  ayat  (1)  KUHP
01751|2023 tersebut terhadap perkara yang dilakukan oleh anak sedapat mungkin
01752|tidak dijatuhkan pidana penjara tetapi berkaitan dengan Pasal 70 ayat (2) KUHP
01753|2023, ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan
01754|pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga terhadap perbuatan yang
01755|dilakukan anak yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
01756|maka terhadap anak tetap dapat dikenakan pidana penjara;
01757|Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati hasil
01758|Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  supaya  Anak  diberikan  Pembinaan  dalam
01759|Lembaga di Sentra Abiseka (Pekanbaru). Apabila dikaitkan dengan perbuatan
01760|Anak  telah  melakukan  perbuatan  “ dengan  sengaja  membujuk  anak  untuk
01761|melakukan persetubuhan”, bila dihubungkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1)
01762|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01763|“pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak
01764|pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Selain itu juga
01765|untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  anak  pelaku  maupun  terhadap
01766|masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa,  maka Hakim tidak
01767|sependapat  dengan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari  Pembimbing
01768|masyarakatan dan menurut Hakim yang lebih tepat pemberian sanksi kepada
01769|anak pelaku adalah penjara;
01770|Menimbang bahwa pidana penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
01771|merupakan  upaya  terakhir  atau  sebagai  ultimum  remedium,  namun  Hakim
01772|melihat  begitu  besarnya  dampak  persetubuhan  yang  telah  dilakukan  anak
01773|sehingga  Hakim  menilai  bahwa  anak  harus  diberikan  pembinaan  agar  bisa
01774|terlepas  dari  racun  persetubuhan  yang  pernah  dilakukan  dan  Hakim
01775|memandang  Anak  perlu  untuk  dijatuhkan  pidana  penjara  di  Lembaga
01776|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, diharapkan disana anak
01777|yang menjalani pidana dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan sehingga
01778|Anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi
01779|masa  depannya  di  LPKA  Kelas  II  Pekanbaru  sehingga  kedepannya  Anak
01780|menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;
01781|Menimbang bahwa  mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh
01782|Penuntut  Umum  sebagaimana  dalam  tuntutan  pidananya  tersebut,  Hakim
01783|kurang  sependapat  terhadap  lamanya  pidana  penjara  sebagaimana  dalam
01784|tuntutan  pidana Penuntut  Umum  tersebut,  dan  lamanya  pidana  yang  akan
01785|diberikan kepada anak pelaku sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang
01786|akan diuraikan dibawah ini;
01787|
01788|Menimbang bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak
01789|juga,  maka  penjatuhan  pidana  tidak  hanya  melihat  aspek  Anak  yang
01790|berhadapan dengan Hukum (Anak) tetapi juga dari aspek Anak Korban dan
01791|pembelajaran  bagi  masyarakat  lainnya  agar  tidak  melakukan  persetubuhan
01792|saat  masih  di  bawah  umur  18  (delapan  belas)  tahun  tanpa  adanya  ikatan
01793|perkawinan;
01794|Menimbang bahwa untuk penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak
01795|Pelaku,  Hakim  akan  mempertimbangkan  segala  sesuatunya  baik  dari  segi
01796|yuridis,  juga  memperhatikan  aspek  latar  belakang  terjadinya  tindak  pidana
01797|tersebut terkait dengan kondisi  Anak Pelaku dan aspek tujuan pemidanaan
01798|yang  dijatuhkan  haruslah  memberikan  manfaat baik  bagi  Anak  Pelaku  agar
01799|Anak  Pelaku  dapat  mengoreksi  dirinya  dengan  segala  perbuatannya  serta
01800|memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang. Dalam perkara ini anak
01801|tidak didampingi orang tuanya karena anak sudah kabur dari rumahnya selama
01802|1 (satu) tahun. Kemudian selama 1 (satu) tahun Anak Pelaku tidak bertemu
01803|dengan orang tuanya maupun keluarganya. Anak Pelaku sempat bekerja di
01804|Pekanbaru, kemudian Anak Pelaku berhenti bekerja dan pergi ke Pelalawan. Di
01805|Pelalawan  Anak  Pelaku  tinggal  tidak  menetap  di  ruko  orang,  masjid  dan
01806|sekarang  tinggal  selama  kurang  lebih  4  (empat)  bulan  di  rumah  temannya.
01807|Dengan pertimbangan tersebut Hakim menilai terhadap Anak Pelaku haruslah
01808|dibimbing,  dididik,  dibina  dan  diawasi  oleh  Lembaga  yang  berpengalaman
01809|dengan memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penangan anak yaitu
01810|LPKA agar  nantinya  Anak  Pelaku  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  bagi  diri
01811|sendiri dan Masyarakat. Maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan
01812|untuk  pembinaan  terhadap  Anak  agar  kepada  si  pelaku  /  Anak  dapat
01813|menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan
01814|kepada  Masyarakat  agar  tidak  mencontoh  perbuatan  tersebut.  Berdasarkan
01815|pertimbangan  tersebut,  Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  kepada  Anak
01816|sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;
01817|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01818|terhadap  diri  Anak  berdasarkan  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang
01819|Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) : “Anak
01820|dikenai sanksi Pidana Penjara” yang ditentukan dalam undang-undang tersebut,
01821|maka Hakim setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Anak akan
01822|menjatuhkan  pidana  penjara  yang  lamanya  akan  disebutkan  dalam  amar
01823|putusan ini ;
01824|
01825|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  semata-mata
01826|bertujuan  untuk  balas  dendam,  pemidanaan  disamping  sebagai  tindakan
01827|represif  juga  harus  mencerminkan  prevensi  khusus  dan  prevensi  umum.
01828|Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat
01829|menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan
01830|menyesali  perbuatannya,  sedangkan  prevensi  umum  agar  masyarakat
01831|diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang
01832|dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;
01833|Menimbang bahwa dengan melihat kondisi lingkungan pergaulan Anak,
01834|Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang
01835|dilatar-belakangi oleh faktor kurangnya pengawasan / kontrol orang tua ;
01836|Menimbang bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak pada
01837|hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin
01838|perlindungan  kepentingan  terbaik  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan
01839|hukum  sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 11
01840|tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  serta  untuk
01841|mencapai Keadilan Restoratif ;
01842|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang
01843|Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan
01844|bahwa “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu
01845|per  dua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa
01846|sedangkan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) berbunyi: “Minimum khusus penjara
01847|tidak berlaku terhadap anak.”;
01848|Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-
01849|Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
01850|Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
01851|Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI
01852|Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  bersifat  kumulatif  yang
01853|memuat  ancaman  pidana  penjara  dan  juga  pidana  denda.  Berdasarkan
01854|ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
01855|Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa apabila dalam hukum materiil diancam
01856|pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,  pidana  denda  diganti  dengan
01857|pelatihan kerja. Adapun lamanya pelatihan kerja lebih lanjut diatur pada Pasal
01858|78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01859|Pidana Anak yaitu dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1
01860|(satu)  tahun,  maka  pidana  denda  terhadap  Anak  dalam  perkara  ini  diganti
01861|
01862|dengan pelatihan kerja di Lembaga  Sentra Abiseka Pekanbaru  yang lamanya
01863|akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01864|Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 54 KUHP 2023 dan
01865|segala pertimbangan yang ada dalam putusan ini, Hakim menilai bahwa pidana
01866|yang  dijatuhkan  kepada  anak  sebagaimana  tercantum  dalam  amar  putusan
01867|telah memenuhi nilai keadilan bagi anak maupun anak korban;
01868|Menimbang bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim
01869|akan  menjatuhkan  sanksi  yang  lengkapnya  akan  ditentukan  dalam  amar
01870|putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai
01871|dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali
01872|serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang
01873|diamanatkan  oleh  Pasal  5  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
01874|tentang Kekuasaan Kehakiman;
01875|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01876|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa   penangkapan  dan
01877|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01878|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01879|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak  tetap
01880|berada dalam tahanan;
01881|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01882|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01883|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:
01884|- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu;
01885|- 1 (satu) helai celana panjang berwarna cream;
01886|- 1 (satu) helai BH berwarna pink;
01887|- 1 (satu helai celana dalam warna biru muda;
01888|- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
01889|- 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu-abu;
01890|Barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak Korban dan Anak
01891|Pelaku  saat kejadian, dan agar tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban
01892|dikemudian hari, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP
01893|perlu ditetapkan agar keberadaan barang bukti tersebut dimusnahkan;
01894|
01895|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  anak,  maka
01896|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01897|meringankan anak ;
01898|Keadaan  yang  memberatkan:
01899|- Perbuatan anak menimbulkan trauma pada anak korban;
01900|- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
01901|- Perbuatan Anak merusak tatanan moral yang hidup dalam masyarakat;
01902|Keadaan  yang  meringankan:
01903|- Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
01904|- Anak belum pernah dihukum;
01905|Menimbang  bahwa  oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka haruslah
01906|dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam
01907|amar putusan;
01908|Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01909|17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-
01910|Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
01911|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo
01912|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana Jo Undang-Undang
01913|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,  Undang-Undang R epublik
01914|Indonesia Nomor  11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dan
01915|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Hukum
01916|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01917|
01918|MENGADILI:
01919|1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01920|tindak  pidana  “ dengan  sengaja  membujuk  anak  untuk  melakukan
01921|persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
01922|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01923|selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
01924|Kelas  II  Pekanbaru  dan  pelatihan  kerja  selama  3  (tiga)  bulan  di  Sentra
01925|Abiseka Pekanbaru;
01926|3. Menetapkan  pidana  pelatihan  kerja  dilaksanakan  pada  waktu  siang  hari
01927|dengan jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari atau pada waktu yang
01928|tidak mengganggu jam belajar Anak;
01929|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01930|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01931|
01932|5. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
01933|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01934|- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu;
01935|- 1 (satu) helai celana panjang berwarna cream;
01936|- 1 (satu) helai BH berwarna pink;
01937|- 1 (satu helai celana dalam warna biru muda;
01938|- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
01939|- 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu-abu;
01940|Dimusnahkan;
01941|7. Membebankan  kepada  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01942|Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
01943|
01944|Selasa
01945|
01946|21 April 2026
01947|
01948|2026
01949|
01950|Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, oleh
01951|Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan
01952|Negeri Pelalawan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
01953|
01954|Ade Saputra, S.H.
01955|
01956|         Panitera Pengganti,                 Hakim,
01957|           Ade Saputra, S.H.                                       Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.