00716|melalui keadilan restoratif harus tetap mempertimbangkan kriteria tertentu, di mana
00717|dalam  perkara  asusila/kekerasan  seksual,  kepentingan  terbaik  bagi  korban  dan
00718|pemulihan  trauma  menjadi  prioritas  utama  yang  tidak  dapat  ditukarkan  dengan
00719|kesepakatan yang bersifat materiil semata;
00720|Menimbang,  bahwa  selain  itu  tindak  pidana  asusila  terhadap  anak
00721|dikategorikan sebagai kejahatan serius yang merusak masa depan generasi bangsa.
00722|Oleh karena itu, perdamaian yang terjadi tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk
00723|menghentikan  perkara  atau  meniadakan  pemidanaan,  melainkan  hanya  dapat
00724|dipandang sebagai salah satu faktor dalam aspek sosiologis terkait iktikad baik pelaku
00725|untuk memulihkan hubungan yang tidak dapat menghapus esensi pidana, apalagi
00726|
00727|diketahui  dalam  persidangan  Anak  Korban  dan  orang  tua  Anak  Korban  tetap
00728|keberatan dan kecewa atas kejadian yang dialami oleh Anaknya;
00729|Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula mengenai
00730|dasar penjatuhan pidana/pemidanaan sebagai berikut:
00731|Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  54  KUHP  Ayat  (1)  Undang-
00732|Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP
00733|Nasional), mengatur tentang Pedoman Pemidanaan dimana dalam pemidanaan wajib
00734|mempertimbangkan:
00735|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
00736|b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
00737|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
00738|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
00739|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
00740|f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
00741|g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
00742|h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
00743|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
00744|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
00745|k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
00746|Menimbang,  bahwa  dalam  anotasi  KUHP  Nasional  mengatur  tentang
00747|kewajiban penggunaan Pasal 54 ayat (1) oleh Hakim dalam pemidanaan dengan
00748|ketentuan bahwa rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif. Artinya, Hakim
00749|wajib memilih satu atau lebih dari 11 (sebelas) Faktor di atas untuk dipertimbangkan;
00750|Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam
00751|Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 T ahun 2023, berat
00752|ringannya pidana yang dijatuhkan haruslah selaras dengan kadar kesalahan (degree
00753|of culpability), dengan turut mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.
00754|Pidana tidak boleh dijatuhkan hanya sebagai bentuk pembalasan (retributif) semata,
00755|namun harus menjadi sarana edukasi yang proporsional tidak melampaui apa yang
00756|diperlukan, namun di satu sisi tetap memberikan efek jera (deterrent effect) sebagai
00757|konsekuensi logis dari apa yang telah diperbuat;
00758|Menimbang,  bahwa  dengan  mencermati  cara  dan  rangkaian  perbuatan
00759|persetubuhan yang dilakukan oleh Anak yakni dengan memanfaatkan kerentanan dan
00760|ketidakberdayaan Anak Korban serta dilakukan dengan bersekutu, beban psikologis
00761|ganda yang diderita oleh Anak Korban setelah disetubuhi berulang oleh dua orang
00762|yang berbeda, kesedihan dan kekecewaan mendalam yang masih nampak jelas pada
00763|raut  wajah  Ayah  Anak  Korban  ketika  di  persidangan  menerangkan  perihal
00764|
00765|persetubuhan yang dialami oleh Anaknya/Anak Korban, maka Hakim menilai bahwa
00766|tindakan Anak tersebut adalah tindakan yang merusak/menghancurkan masa depan
00767|Anak Korban dan harapan orang tua Anak Korban;
00768|Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipahami bahwa secara normatif,
00769|Pasal 79 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan
00770|perlindungan khusus bagi pelaku tindak pidana dengan kategori Anak berupa batasan
00771|penjatuhan pidana penjara paling lama 1/2 (seperdua) dari maksimum ancaman
00772|pidana penjara bagi orang dewasa, Hakim berpendapat bahwa ketentuan batasan 1/2
00773|(seperdua) tersebut merupakan bentuk keringanan hukum secara otomatis yang
00774|diberikan secara legal oleh undang-undang. Selain itu, mengenai sikap terus terang
00775|dan kejujuran Anak selama jalannya persidangan, status Anak yang belum pernah
00776|dihukum  sebelumnya  akan  turut  dipertimbangkan  dalam  menjatuhkan  pidana
00777|terhadap Anak;
00778|Menimbang,  bahwa  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)
00779|Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas terhadap Anak pada intinya sejalan dengan
00780|tuntutan Penuntut Umum, yakni dengan rekomendasi penjatuhan pidana dengan
00781|pelaksanaan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Maros, terhadap hal
00782|tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
00783|Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada kesamaan pendapat hukum
00784|mengenai  penerapan  pidana  bagi  Anak  baik  dari  Hakim,  Penuntut Umum,  dan
00785|Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, maka Hakim berkesimpulan adil kiranya
00786|agar  Anak  dikenakan  pidana  penjara  dengan  pelaksanaan  pidana  di  Lembaga
00787|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan
00788|dan pemenuhan hak- hak Anak. Bahwa penjatuhan pidana pembatasan kebebasan
00789|bagi  Anak  atau  pidana  berupa  penjara  tidaklah  dimaknai  sebagai  pembalasan
00790|terhadap Anak, namun sebaliknya demi kepentingan terbaik Anak dan perwujudan
00791|asas pembinaan dan pembimbingan.  Penempatan Anak di Lembaga Pembinaan
00792|Khusus  Anak  (LPKA)  sejatinya  tidak  memutus  pemenuhan  hak  Anak  untuk
00793|memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan yang lebih terstruktur
00794|dan berkesinambungan dari tenaga profesional di bawah pengawasan negara serta
00795|menjauhkan Anak dari lingkungannya yang tidak kondusif bagi perkembangannya
00796|guna memperbaiki perilaku Anak di kemudian hari (vide Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)
00797|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00798|Pidana Anak);
00799|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
00800|penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00801|dari pidana yang dijatuhkan;
00802|
00803|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap
00804|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada
00805|dalam tahanan;
00806|Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan
00807|barang bukti sehingga dengan demikian status barang bukti tidak dipertimbangkan
00808|dalam amar putusan;
00809|Menimbang, bahwa Pasal II ayat (5) huruf (a) UU No. 1 T ahun 2026 tentang
00810|Penyesuaian Pidana telah mengubah ketentuan sanksi pada pasal perkara a quo dari
00811|yang semula adalah kumulatif menjadi kumulatif alternatif, sehingga menurut hukum
00812|Hakim dapat menjatuhkan salah satu jenis pidana atau keduanya. Maka dengan
00813|mengedepankan nilai keadilan dan tujuan pemidanaan, serta memperhatikan asas
00814|Lex Favor Reo, Hakim memandang cukup adil dan proporsional jika pidana yang
00815|dijatuhkan terhadap Anak hanya pidana penjara tanpa disertai pidana denda;
00816|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  tidaklah
00817|semata-mata untuk pembalasan maupun merendahkan harkat dan martabat Anak
00818|melainkan  tetap  mempertimbangkan  martabat  kemanusiaan  dan  prinsip  edukasi
00819|terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa serta pertimbangan
00820|akan harapan agar Anak memperbakiki diri dan kembalinya Anak menjadi anggota
00821|masyarakat yang taat hukum pada masa akan datang (reintegrasi sosial), sehingga
00822|putusan yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi aspek korektif, edukatif dan
00823|rehabilitatif;
00824|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu
00825|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00826|Anak sebagai berikut;
00827|Keadaan yang Memberatkan:
00828|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama serta
00829|bertentangan  dengan  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan
00830|terhadap hak-hak anak;
00831|- Perbuatan Anak dilakukan dengan bersekutu dan secara sadar memanfaatkan
00832|kondisi ketidakberdayaan anak untuk kepentingan seksual kolektif sehingga
00833|memperlemah daya perlawanan Anak Korban serta melipatgandakan trauma
00834|psikis yang dialami korban;
00835|- Selain mengakibatkan dampak kesehatan fisik berupa luka robekan baru pada
00836|selaput dara (hymen) perbuatan Anak juga menimbulkan trauma psikologis
00837|berat bagi Anak Korban;
00838|- Perbuatan  Anak  telah  pula  menimbulkan  kekecewaan,  luka  batin,  dan
00839|penderitaan psikis yang mendalam bagi Ayah dan Ibu Anak Korban;
00840|
00841|Keadaan yang Meringankan:
00842|- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan usianya masih dalam
00843|kategori Anak;
00844|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00845|pula untuk membayar biaya perkara;
00846|Mengingat,  Pasal  473  Ayat  (2)  huruf  b  dan  Ayat  (10)  Undang-Undang
00847|Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1
00848|T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012
00849|T entang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 20 T ahun 2025
00850|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00851|bersangkutan;
00852|
00853|MENGADILI:
00854|1. Menyatakan  ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
00855|tindak pidana “Dengan sengaja melakukan  persetubuhan terhadap Anak yang
00856|dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan
00857|alternatif kedua;
00858|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana
00859|penjara selama  5  (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di  Lembaga Pembinaan
00860|Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Maros,  Kabupaten  Maros,  Provinsi  Sulawesi
00861|Selatan;
00862|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak
00863|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00864|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00865|5. Membebankan kepada Anak   membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
00866|(lima ribu rupiah);
00867|
00868|Senin
00869|
00870|11 Mei 2026
00871|
00872|2026
00873|
00874|Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, oleh Andi
00875|Aswandi T ashar, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palopo,
00876|
00877|Faisal Mustafa, S.H.
00878|
00879|             Panitera Pengganti, Hakim,
00880|ttd ttd
00881|
00882|Faisal Mustafa, S.H.   Andi Aswandi T ashar, S.H., M.H.