01268|pesetubuhan oleh Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Alias
01269|Piping  Bin  Mattahir,  Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXXBin  Musyaffa’ (Alm),  &
01270|Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan kepada Anak korban, namun
01271|Anak tidak mendapatkan upah saat menjemput dan mengantar Anak korban
01272|Hakim
01273|
01274|untuk pergi ke rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan dan Anak
01275|tidak  melihat  secara  langsung  saat  Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXX
01276|XXXXXXXXXXXXXX  Alias  Piping  Bin  Mattahir,  Anak  Saksi
01277|XXXXXXXXXXXXXXBin Musyaffa’ (Alm), & Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin
01278|Suhannan melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak korban di
01279|dalam kamar di rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan tersebut
01280|namun Anak melihat mereka masuk kedalam kamar secara bergantian waktu itu
01281|karena Anak berada di kamar dibelakang menunggu Anak korban keluar dari
01282|kamar rumah Anak Saksi XXXXXXXXXXXXXXBin Suhannan tersebut. Maksud
01283|dan  tujuannya  Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX  Alias
01284|Piping  Bin  Mattahir,  Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXXBin  Musyaffa’ (Alm),  &
01285|Anak  Saksi  XXXXXXXXXXXXXXBin  Suhannan  melakukan  pencabulan  dan
01286|persetubuhan  kepada  Anak  korban  untuk  melampiaskan  nafsu  biologisnya.
01287|Akibat kejadian tersebut Anak korban merasa trauma dan takut jika bertemu
01288|dengan  Anak  dan  teman-temannya  sedangkan  sebelumnya  Anak  korban
01289|pernah dicabuli dan disetubuhi oleh orang lain sekitar tahun 2025 pertama kali
01290|oleh temannya yang bernama Riki;
01291|Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 54 ayat (1)  KUHP,
01292|maka  dalam  pemidanaan  per kara  aquo  akan  dipertimbangkan  bentuk
01293|kesalahan  pelaku  Tindak  Pidana  sebagaimana  fakta  hukum  di  atas  berupa
01294|kesengajaan sebagai maksud  & cara melakukan Tindak Pidana telah diurai kan
01295|sebagaimana  fakta  hukum  di  atas,  sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
01296|melakukan Tindak Pidana adalah menyesali perbuatannya;
01297|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  cukup  beralasan  bagi  Hakim
01298|menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;
01299|Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari  Pasal  419 ayat (1)  KUHP
01300|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
01301|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01302|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22  KUHP & Penjelasannya , keadaan
01303|pribadi  pelaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  atau  pembantu
01304|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau
01305|memperberat  pidananya. Yang  dimaksud  dengan  "keadaan  pribadi"  adalah
01306|keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki
01307|jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental
01308|dimana pengaruh Tindak Pidana terhadap Anak Korban berakibat Anak korban
01309|mengalami trauma dan sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian & ganti
01310|rugidengan Anak korban, meskipun Ana k belum pernah dihukum sebelumnya,
01311|Hakim
01312|
01313|sehingga  terhadap  lamanya  penjatuhan  pidana dalam  perkara  aquo akan
01314|diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
01315|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
01316|pembelaan dari  Penasihat  Hukum  Anak  yang  pada  pokoknya  memohon
01317|keringanan hukuman, dan oleh karena  pembelaan tersebut tidak menyangkut
01318|fakta dan kaidah hukum yang didakwakan , namun hanya berupa permohonan
01319|keringanan  hukuman,  maka  pembelaan tersebut  tidak  dapat  membantah
01320|pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas , dengan demikian
01321|Hakim  menyatakan  unsur-unsur  dakwaan  tersebut  telah  terpenuhi  oleh
01322|perbuatan  Anak  sedangkan  tentang  permohonan  keringanan  hukuman  akan
01323|Hakim  pertimbangkan  dalam  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang
01324|memberatkan dan meringankan;
01325|Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan
01326|hal-hal  yang  dapat  membuat  Anak  lepas  dari  pertanggungjawaban  pidana
01327|terhadap  diri  Anak  baik  itu  merupakan  alasan  pembenar  maupun  alasan
01328|pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggungjawab;
01329|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah
01330|melakukan tindak pidana, maka  Anak  haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan
01331|kesalahannya;
01332|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01333|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01334|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01335|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01336|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01337|berada dalam tahanan;
01338|Menimbang,  bahwa  dari  perbuatan  Anak  oleh  karena  Anak  mampu
01339|bertanggung  jawab,  maka  menurut  pendapat  Hakim  tindakan  terhadap
01340|penyelesaian  terhadap  perkara  Anak  dilakukan  dengan  cara  proses
01341|persidangan  dan  rekomendasi  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang
01342|memohon supaya Anak diberikan pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan
01343|Khusus Anak) Blitar dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Laporan
01344|Hasil  Litmas  Pembimbing  Kemasyarakatan Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01345|Pamekasan  tentang  hasil  Litmas  terhadap  Anak  Nomor  Register  Litmas
01346|5/BKA/SIDANG/IV/2026 tanggal 21 April 2026 di atas, maka penjatuhan pidana
01347|yang akan Hakim terapkan kepada Anak lebih tepat untuk dibina, akan tetapi
01348|dengan memperhatikan keadaan dan tempat untuk menjalani pidana terhadap
01349|Anak sebagaimana maksud dari Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
01350|Hakim
01351|
01352|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menempatkan Anak
01353|di  LPKA (Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak)  beralasan  hukum  untuk
01354|dikabulkan;
01355|Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana berupa perampasan
01356|kemerdekaan terhadap Anak merupakan ultimum remedium dan melihat kondisi
01357|sosial  dan  jiwa  Anak  yang  masih  muda,  maka  dengan  ditempatkan  pada
01358|Lembaga Pemasyarakatan Dewasa tidaklah merubah perilaku dari Anak, akan
01359|tetapi  justru  nantinya  akan  memperburuk  keadaan  Anak  apabila  dijatuhkan
01360|pidana  perampasan  kemerdekaan  bagi  Anak,  karena  ditempatkan  pada
01361|Lembaga  Pemasyarakatan  menjadi  satu  dengan  para  pelaku  tindak  pidana
01362|dewasa, maka menurut hakim lamanya penjatuhan pidana dibawah ini yaitu
01363|dengan pidana penjara cukup memberikan upaya terbaik bagi Anak sehingga
01364|Anak  dapat  menyadari  perbuatannya  dan  bisa  memperbaiki  dirinya  selama
01365|pidana penjara yang akan dijalani;
01366|Menimbang,  bahwa  dari  rekomendasi/pendapat  dari  Pembimbing
01367|Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  tentang  hasil
01368|Litmas terhadap Anak Nomor Register Litmas 5/BKA/SIDANG/IV/2026 tanggal
01369|21 April 2026 di atas, maka Hakim berpendapat dari fakta persidangan dan
01370|keterangan  Saksi-Saksi  serta  Anak,  maka  perbuatan  Anak  dinyatakan  telah
01371|terbukti, maka putusan dalam hal penjatuhan pidana kepada Anak juga telah
01372|memperhatikan  rekomendasi  dari  Petugas  Balai  Pemasyarakatan  dan  telah
01373|memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi Anak;
01374|Menimbang,  bahwa  barang  bukti berupa  satu  unit  HP  Realme  C11
01375|berwarna  biru  dengan  casing  berwarna  hitam  polos,  merupakan  alat  untuk
01376|melakukan  tindak  pidana,  bernilai  ekonomis,  dan  mempunyai  hubungan
01377|langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar
01378|barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01379|Menimbang,  bahwa  barang  bukti berupa  satu  unit  HP  Vivo  Y21
01380|berwarna metalic blue dengan casing berwarna hitam dengan gambar burung
01381|dan tulisan BOY, tida k mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
01382|yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan
01383|kepada yang berhak, yaitu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXBinti Ach. Muhlis;
01384|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
01385|Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain pidana penjara,
01386|pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim
01387|wajib  menetapkan  besarnya  Restitusi  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan
01388|Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
01389|Hakim
01390|
01391|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
01392|2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka  Hakim dalam perkara
01393|incasu telah mempertimbangkan upaya pemulihan bagi Korban sesuai Pasal 1
01394|angka 19  UU  TPKS  untuk mewujudkan  hak korban atas  pemulihan berupa
01395|segala upaya untuk mengembalikan kondisi frsik, mental, spiritual, dan sosial
01396|Korban dengan menyampaikan hak korban selama pemeriksaan persidangan
01397|untuk mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan (vide Pasal 30 UU TPKS),
01398|yakni Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU TPKS
01399|yang meliputi Rehabilitasi medis, Rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan
01400|sosial, Restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial serta Pemulihan
01401|sebelum  dan  selama  proses  peradilan  maupun  Pemulihan  setelah  proses
01402|peradilan, dimana dalam perkara aquo Ana k korban merasa malu, trauma, dan
01403|takut akibat perbuatan Anak sehingga perlu memperoleh upaya pemulihan;
01404|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  perkara  aquo  Hakim  telah
01405|menyampaikan hak korban untuk mengajukan restitusi, baik secara tersendiri
01406|dan/atau melalui Penuntut Umum, maupun korban melalui LPSK, sedang kan
01407|dalam proses pembuktian telah ada permohonan restitusi dari orang tua Anak
01408|korban  yang  diwakili  oleh  Para  Advokatnya  yaitu  Diyaul  Hakki,  S.H.,  M.H.,
01409|Ahmad Andi Haryanto, S.H., & Toipul, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang
01410|pada  Kantor  Hukum  Lexora  Law  Chambers  yang  berkantor  di  Jalan  Teluk
01411|Pelabuhan Ratu Nomor 115 K-1 RT 05 RW 02, Kelurahan Arjosari, Kecamatan
01412|Blimbing,  Kota  Malang.  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  Nomor
01413|32/SK/LLC/IV/2026  tanggal  9  April  2026  dengan  surat  permohonan  Nomor
01414|026/REQ/LLC/V/2026  tanggal  6  Mei  2026  yang  diajukan  melalui Penuntut
01415|Umum  yang  pada  pokoknya  memohon  restitusi  kepada  Anak  sebesar
01416|Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah),  sehingga  Hakim  a kan
01417|mempertimbangkan sebagai berikut:
01418|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah
01419|Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
01420|Korban Tindak Pidana, Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhah
01421|memperoleh Restitusi;
01422|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah
01423|Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
01424|Korban Tindak Pidana, Permohonan Restitusi kepada pengadilan yang diajukan
01425|sebelum  putusan  pengadilan,  diajukan  melalui  tahap  penyidikan  atau
01426|penuntutan;
01427|Hakim
01428|
01429|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah
01430|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
01431|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korean  Tindak  Pidana,
01432|Permohonan Restitusi harus dilengkapi dengan:
01433|a. fotokopi identitas Pemohon dan/atau Karban;
01434|b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Karban dibuat
01435|atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain
01436|yang sah;
01437|c. bukti biaya Karban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh
01438|instansi  atau  pihak  yang  melakukan  perawatan  atau  pengobatan  atau
01439|berdasarkan alat bukti lain yang sah;
01440|d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban;
01441|e. fotokopi surat kematian, dalam hal Karban meninggal dunia;
01442|f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan
01443|diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
01444|g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
01445|h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan
01446|berkekuatan hukum tetap;
01447|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  8  ayat  (6)  Peraturan  Mahkamah
01448|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
01449|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, Penuntut
01450|Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan
01451|Restitusi;
01452|Menimbang,  bahwa  dalam  pembuktian  perkara  aquo  Hakim  telah
01453|memberikan  kesempatan  pada  Pemohon  restitusi  melalui  Penuntut  Umum
01454|untuk  menyampaikan  keterangan  serta  alat  bukti  tambahan  berdasarkan
01455|permintaan  Pemohon  restitusi  melalui  Penuntut  Umum  &  Hakim  juga  telah
01456|memberikan  kesempatan  kepada  Anak  dan  Penasihat  Hukumnya  serta
01457|wali/pendamping  Anak  untuk  menyampaikan  tanggapan  atas  permohonan
01458|Restitusi dan mengajukan alat buktinya;
01459|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  8  ayat  (10)  Peraturan  Mahkamah
01460|Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
01461|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, Penuntut
01462|Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana;
01463|Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  11  Peraturan  Mahkamah  Agung
01464|Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
01465|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korean Tindak Pidana, dalam hal
01466|Hakim
01467|
01468|Korban  tidak  mengajukan  permohonan  Restitusi  dalarn  proses  persidangan
01469|terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan
01470|pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap.  Permohonan  Restitusi  tersebut  tidak
01471|dapat  dilakukan  jika  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan  Kompensasi
01472|bersamaan  dengan  pengajuan  permohonan  Restitusi  sebelum  putusan
01473|berkekuatan hukum tetap;
01474|Menimbang, bahwa dalam permohonan restitusi aquo yang diaju kan
01475|oleh orang tua Anak korban melalui Penuntut Umum, diketahui ternyata  dalam
01476|surat  tuntutan  pidana  perkara  aquo  tidak tercantum  mengenai  permohonan
01477|restitusi aquo dalam tuntutan Penuntut Umum. Selain itu Penuntut Umum dalam
01478|proses  pemeri ksaan/pembuktian  dipersidangan  juga  tida k  membuktikan
01479|mengenai nilai restitusi yang dimohonkan oleh orang tua Anak korban sehingga
01480|tidak diketahui nilai kerugian secara pasti yang diderita oleh Anak korban. Selain
01481|itu  dipersidangan  Penuntut  Umum  juga  tidak  melampirkan  syarat-syarat
01482|permohonan  restitusi  aquo  sebagaimana  yang  wajib/harus  dilengkapi  dan
01483|bersifat kumulatif sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
01484|Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
01485|Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korean  Tindak  Pidana,  yaitu  tida k
01486|melengkapi do kumen-dokumen sesuai  Pasal 5 ayat (2) huruf a, b, c, d, & f
01487|Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara
01488|Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada
01489|Korean  Tindak  Pidana,  sehingga  Hakim  tidak  dapat  menetapkan  besarnya
01490|restitusi  dalam  perkara  aquo  Dengan  demikian,  permohonan  restitusi  aquo
01491|menjadi tidak beralasan hukum han harus ditolak untuk seluruhnya;
01492|Menimbang, bahwa  untuk menjatuhkan pidana  terhadap  Anak  maka
01493|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01494|meringankan Anak sebagai berikut:
01495|Keadaan yang memberatkan:
01496|- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban trauma & kehilangan kesucian;
01497|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
01498|Keadaan yang meringankan:
01499|- Anak berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
01500|- Anak masih muda & belum pernah dihukum;
01501|- Anak masih bersekolah & masih bisa meneruskan pendidikan;
01502|- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
01503|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
01504|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01505|
01506|MENGADILI:
01507|1. Menyatakan Anak  XXXXXXXXXXXXXXterbukti secara sah dan meyakinkan
01508|bersalah  melakukan  tindak  pidana ”menghubungkan  atau  memudahkan
01509|orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau
01510|patut diduga Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
01511|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan  pidana penjara
01512|selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
01513|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01514|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01515|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01516|5. Menetapkan barang bukti, berupa:
01517|- Satu unit HP Realme C11 berwarna biru dengan casing berwarna hitam
01518|polos;
01519|Dirampas untuk negara;
01520|- Satu unit HP Vivo Y21 berwarna metalic blue dengan casing berwarna
01521|hitam dengan gambar burung dan tulisan BOY;
01522|Dikembalikan  kepada  yang  berhak,  yaitu  Anak  korban
01523|XXXXXXXXXXXXXXBinti Ach. Muhlis;
01524|6. Menyatakan  permohonan  restitusi  Nomor  026/REQ/LLC/V/2026  tanggal  6
01525|Mei 2026 yang diajukan oleh Orang Tua Anak korban tida k diterima/ ditolak
01526|untuk seluruhnya;
01527|7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
01528|(lima ribu rupiah);
01529|
01530|Rabu
01531|
01532|13  Mei  2026
01533|
01534|2026
01535|
01536|Akhmad  Fakhrizal,  S.H.,  Hakim  Pengadilan  Anak pada  Pengadilan  Negeri
01537|Sumenep
01538|
01539|Effri Mayasari, S.H., Panitera
01540|Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep
01541|
01542|Panitera Pengganti, Hakim,
01543|Hakim
01544|
01545|d.t.o.
01546|Effri Mayasari, S.H.
01547|d.t.o.
01548|Akhmad Fakhrizal, S.H.