00661|Undang-undang nomor 35 T ahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang
00662|Nomor 23 T ahin 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Anak adalah
00663|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
00664|dalam  kandungan.”  Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  menyimpulkan  bahwa  Anak
00665|Korban dalam hal ini masih masuk ke dalam klasifikasi Anak;
00666|Menimbang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka
00667|Majelis Hakim berpendirian bahwa sub-unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan,
00668|melakukan,  meyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara
00669|ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” pada dakwaan ke-dua Jaksa Penuntut
00670|Umum telah terpenuhi;
00671|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76I Undang-undang
00672|RI  Nomor  35  T ahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Republik
00673|Indonesia Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 88 Undang-
00674|undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan
00675|pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan
00676|kedua  atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2002  tentang
00677|perlindungan  Anak  menjadi  Undang-undang  telah  terpenuhi,  maka  T erdakwa
00678|dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00679|dakwaan alternatif ke-dua.
00680|Menimbang bahwa  dalam  persidangan, Majelis  Hakim  tidak menemukan
00681|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik
00682|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  T erdakwa  mampu
00683|bertanggung jawab, maka T erdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00684|Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Bpp
00685|
00686|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00687|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00688|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00689|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk
00690|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00691|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO
00692|Y91  Warna  Biru  dengan  Nomor  IMEI  1:  877472056703195  dan  IME1  2:
00693|877472056703187  yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan
00694|dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari
00695|kejahatan  (pilih  salah  satu)*,  maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut
00696|dirampas untuk dimusnahkan;
00697|Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.250.000,00
00698|(dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  terdiri  dari  (dua)  lembar  uang  pecahan
00699|Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00
00700|(lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai
00701|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00702|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa maka perlu
00703|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00704|T erdakwa;
00705|Keadaan yang memberatkan:
00706|- T erdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan tersebut
00707|Keadaan yang meringankan:
00708|- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
00709|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00710|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00711|Mengingat Pasal 76I Undang-undang RI Nomor 35 T ahun 2014 tentang
00712|perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 T ahun 2002 tentang
00713|Perlindungan Anak Jo Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun
00714|2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1
00715|tahun  2016  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang-undang  Republik  Indonesia
00716|Nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  Anak  menjadi  Undang-undangdan
00717|Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00718|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00719|
00720|MENGADILI:
00721|1. Menyatakan T erdakwa Arjuna Mega Putra Syahril bin Syahril tersebut di atas,
00722|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap
00723|Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
00724|Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Bpp
00725|
00726|atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap
00727|Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-dua;
00728|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
00729|selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
00730|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani T erdakwa
00731|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00732|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
00733|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00734|- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91 Warna Biru dengan Nomor IMEI 1:
00735|877472056703195 dan IME1 2: 877472056703187;
00736|Dirampas untuk dimusnahkan;
00737|- uang tunai sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari
00738|(dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu)
00739|lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
00740|6. Membebankan kepada T erdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00.
00741|(lima ribu rupiah);
00742|
00743|Senin
00744|
00745|20 Januari 2025
00746|
00747|2025
00748|
00749|Balikpapan, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Zaufi Amri, S.H. sebagai
00750|sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yang diucapkan dalam sidang
00751|
00752|Abdul Halim, S.H.
00753|
00754|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua
00755|Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. Zaufi Amri, S.H.
00756|Agustinus, S.H.
00757|Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 681/Pid.Sus/2024/PN Bpp
00758|
00759|Panitera Pengganti,
00760|Abdul Halim, S.H