00741|Prof. Dr. SUPANTO, SH.,MH yang menyatakan bahwa pemaknaan dari
00742|perzinahan  tidak  bisa  hanya  berpatokan  pada  pasal  KUHP  yang
00743|merupakan  peninggalan  zaman  Belanda  yang  kurang  dinamis  dan
00744|tidak  sesuai  perkembangan  zaman  saat  ini,  sehingga  harus
00745|disesuaikan dengan petunjuk dan penafsiran yang berkembang sesuai
00746|kultur masyarakat, moral dan lingkungan terjadinya dugaan tindak
00747|pidana tersebut ;
00748|Menimbang,  bahwa  pembuktian  terhadap  zinah  (overspel)
00749|memang menuntut kompleksitas panalaran dan logika hukum guna
00750|memenuhi fungsi hukum sebagaimana  pendapat Prof. Dr. Soerjono
00751|Soekanto,  SH.,MA  fungsi  hukum  adalah  sebagai  alat  untuk
00752|melaksanakan  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  kehidupan
00753|bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan
00754|sebagai sarana untuk menggerakkan pembangunan bagi masyarakat.
00755|Ahli hukum lainnya yaitu J.S. Roucek berpandangan dalam kaitannya
00756|dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (a tool of social control),
00757|bahwa mekanisme pengendalian sosial (mechanism of social control)
00758|ialah  segala  sesuatu  yang  dijalankan  untuk  melaksanakan  proses
00759|yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik,
00760|mengajak atau bukan memaksa para warga agar menyesuaikan diri
00761|dengan  kebiasaan-kebiasaan  dan  nilai-nilai  kehidupan  masyarakat
00762|yang  bersangkutan  (Vide  hal.  71  buku  “Menguak  Tabir  Hukum”,
00763|Karangan Prof. Dr. Achmad Ali, SH.,MH, Ghalia Indonesia, 2011) ;
00764|Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan
00765|diatas  tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam
00766|masyarakat, khususnya di Kabupaten Pasuruan yang dikenal sebagai
00767|
00768|kota santri (agamis). Sehingga jikalau perbuatan tersebut dibiarkan
00769|terus menerus bukan tidak mungkin akan mengganggu keseimbangan
00770|tatanan masyarakat yang akhirnya menimbulkan kekacauan  (chaos)
00771|atau konfilk (conflict) antar individu sebagai anggota masyarakat ;  
00772|Menimbang, bahwa frasa  padahal diketahuinya  merupakan
00773|unsur  mental  yang  bersemayam  didalam  pikiran  seseorang  (Mens
00774|Rea).  Unsur  ini  mensyaratkan  bahwa  terdakwa  harus  mempunyai
00775|pengetahuan pada saat melakukan perbuatan zinah tersebut, bahwa
00776|pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya, dengan demikian maka unsur
00777|ini haruslah dilakukan dengan sengaja (opzetelijk delichten);
00778|Menimbang, bahwa pasal 27 KUH Perdata menyatakan  “Pada
00779|waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan
00780|dengan  satu  orang  perempuan  saja;  seorang  perempuan  hanya
00781|dengan satu orang lelaki saja” ;
00782|Menimbang, bahwa pasal 27 KUH Perdata menekankan pada
00783|asas perkawinan yang bersifat monogami, dimana seorang pria hanya
00784|boleh menikah dengan seorang wanita, demikian juga seorang wanita
00785|hanya boleh menikah dengan seorang pria. 
00786|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan,
00787|terdakwa saat  turut  melakukan perbuatan zinah,  yang tidak  terikat
00788|hubungan perkawinan  atau cerai mati dengan suaminya,  sehingga
00789|dengan demikian ketentuan pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi diri
00790|terdakwa  dan oleh karenanya  unsur hukum  “Seorang pria yang turut
00791|serta melakukan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah
00792|kawin”, telah terpenuhi juga;
00793|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  menurut
00794|pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
00795|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  menurut
00796|pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;
00797|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  dalam  nota
00798|pembelaannya, yang pada pokoknya:
00799|1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami selaku para Kuasa Hukum
00800|Terdakwa untuk seluruhnya;
00801|2. Menerima dan mengabulkan Pledoi kami selaku para Kuasa Hukum
00802|Terdakwa untuk seluruhnya;
00803|
00804|3. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA
00805|PDM-116/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 12 Desember 2023;
00806|4. Menyatakan tidak dapat diterima Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara
00807|PDM-103/M.5.41/Eku.2/10/2023 tertanggal 30 Januari 2024;
00808|5. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182
00809|Ayat (4) KUHAP;
00810|6. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00811|menurut  hukum  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00812|dimaksud dalam ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke 2a KUHP;
00813|7. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
00814|8. Menyatakan agar Terdakwa tidak dapat ditahan dalam perkara ini dan
00815|9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00816|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00817|tersebut,  Penuntut  Umum  telah  memberikan  tanggapan  (Replik)  yang  pada
00818|pokoknya  mohon  agar  Majelis  Hakim  Menolak  Pledoi  Penasihat  Hukum
00819|Terdakwa untuk seluruhnya dan Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
00820|Menimbang,  bahwa  terhadap  tanggapan  (Replik)  Penuntut  Umum
00821|tersebut,  Penasihat  Hukum  Terdakwa telah  memberikan  tanggapan  (Duplik)
00822|yang pada pokoknya sebagai berikut :
00823|1. Menolak  Tanggapan  Penuntut  Umum  atas  Nota  pembelaan  (Pledoi)
00824|kami yang diajukan pada tanggal 27 februari 2024 oleh Penuntut Umum
00825|atas Terdakwa **************** untuk seluruhnya;
00826|2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi kami selaku para Kuasa Hukum
00827|Terdakwa untuk seluruhnya;
00828|3. Menerima dan mengabulkan Pledoi kami selaku para Kuasa Hukum
00829|Terdakwa untuk seluruhnya;
00830|4. Menyatakan batal demi hukum Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA
00831|PDM-116/M.5.41/Eku.2/11/2023 tertanggal 12 Desember 2023;
00832|5. Menyatakan tidak dapat diterima Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara
00833|PDM-103/M.5.41/Eku.2/10/2023 tertanggal 30 Januari 2024;
00834|6. Memutus dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 182
00835|Ayat (4) KUHAP;
00836|7. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00837|menurut  hukum  telah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00838|dimaksud dalam ketentuan pasal 284 Ayat (1) ke 2a KUHP;
00839|8. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;
00840|9. Menyatakan agar Terdakwa tidak dapat ditahan dalam perkara ini dan
00841|
00842|10. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
00843|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00844|tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
00845|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1)
00846|Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan “Dalam hal terdakwa
00847|atau  penasihat  hukum  mengajukan  keberatan  bahwa  pengadilan  tidak
00848|berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat
00849|dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut
00850|umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan
00851|tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”, akan tetapi fakta hukum di
00852|persidangan  ternyata  terdakwa  dan  atau  penasihat  hukumnya  tidak
00853|menggunakan  haknya  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  dakwaan
00854|Penuntut Umum tersebut;
00855|Menimbang,  bahwa  pada  prinsipnya  dasar  pemeriksaan  terhadap
00856|Terdakwa di persidangan adalah berdasarkan pada surat dakwaan  Penuntut
00857|Umum  dan  pada  kebenaran  pembuktian  materiil  atas  perbuatan  yang
00858|didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian apabila
00859|dakwaan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan
00860|meyakinkan, maka Terdakwa harus diputus bebas, kemudian apabila dakwaan
00861|yang  didakwakan  kepada  Terdakwa  terbukti,  tetapi  perbuatan  itu  tidak
00862|merupakan  suatu  tindak  pidana,  maka  terdakwa  diputus  lepas  dari  segala
00863|tuntutan  hukum,  dan  apabila  dakwaan  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa
00864|terbukti, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;
00865|Menimbang,  bahwa  mengenai  nota  pembelaan  Penasehat
00866|Hukum  Terdakwa **************** bahwa  mengenai  perbuatan  yang
00867|dituduhkan (zinah/persetubuhan) kepada Terdakwa **************** dalam
00868|perkara  ini,  menurut  hemat  Majelis  Hakim  tidak  beralasan  hukum
00869|karena  tidak  sesuai  dengan  kaedah  hukum  dan  praktek  peradilan
00870|serta  Yurisprudensi.  Sangatlah  tidak  mungkin  apabila  perbuatan
00871|persetubuhan dalam kwalifikasi ”zinah” itu ada saksi yang melihat
00872|sendiri  atau  menyaksikan  ”persetubuhan”,  oleh  karena  itulah  baik
00873|dalam praktek peradilan, Yurisprudensi maupun doktrin Ilmu Hukum
00874|pada  pokoknya   terdapat kaedah hukum yang menyatakan bahwa
00875|adalah  sukar  sekali  untuk  menemukan  saksi-saksi  yang  melihat
00876|sendiri waktu perzinahan tersebut terjadi, oleh karena apabila seorang
00877|pria dan wanita dewasa yang bukan suami istri tidur bersama dalam
00878|satu kamar yang hanya mempunyai satu tempat tidur maka untuk
00879|
00880|perbuatan perzinahan telah terdapat satu persangkaan hakim (lihat
00881|Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya
00882|Hukum Acara Perdata dalam T eori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju,
00883|Bandung, tahun 1995, halaman 77-78), dengan demikian maka nota
00884|pembelaan ini harus dikesampingkan;
00885|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  unsur-unsur  hukum  dalam
00886|dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis
00887|Hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  sebagaimana
00888|dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah
00889|orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut
00890|Umum,  maka dengan demikian  Terdakwa ****************, telah terbukti
00891|secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  bersalah  melakukan
00892|tindak  pidana  ” Turut  Serta  Melakukan  Zina”  sebagaimana  dalam
00893|dakwaan Penuntut Umum;
00894|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00895|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
00896|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
00897|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00898|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00899|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00900|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  tidak ditahan dan menurut
00901|pendapat  Majelis  Hakim  cukup  alasan  untuk  menahan,  maka  perlu
00902|memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
00903|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00904|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00905|yang meringankan Terdakwa,
00906|Keadaan  yang  memberatkan:
00907|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00908|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai dan norma agama
00909|yang hidup dalam masyarakat;
00910|- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
00911|Keadaan yang meringankan:
00912|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00913|Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah
00914|merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan
00915|pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta
00916|
00917|pembinaan  atas  diri  terdakwa  pada  khususnya  dan  masyarakat  luas  pada
00918|umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat
00919|tidak meniru perbuatan Terdakwa;
00920|Menimbang,  bahwa  berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas,
00921|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada
00922|Terdakwa sebagaimana tercantum dalam  amar putusan  dibawah ini dipandang
00923|adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;  
00924|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
00925|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00926|Memperhatikan,  Pasal  284  ayat  (1)  Ke-2  huruf  a  KUHP,  Undang-
00927|Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
00928|undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara
00929|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00930|
00931|MENGADILI:
00932|1. Menyatakan  Terdakwa  **************** tersebut diatas,  terbukti secara
00933|sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Turut  Serta
00934|Melakukan Zina” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
00935|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa  oleh karena itu  dengan pidana
00936|penjara selama 4 (empat) bulan;
00937|3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
00938|4. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00939|Rp5.000,00  (lima ribu rupiah); 
00940|
00941|Jum’at
00942|
00943|15 Maret
00944|
00945|2024
00946|
00947|Pengadilan Negeri Bangil, pada hari  Jum’at tanggal  15 Maret 2024  oleh kami,
00948|Nurindah Pramulia, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Indra Cahyadi, S.H.. M H ,
00949|Faqihna  Fiddin,  S.H..  MH masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
00950|
00951|2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
00952|oleh Agus Riyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta
00953|dihadiri oleh Hendro Nugroho,S.H,., Penuntut Umum  dan Terdakwa didampingi
00954|
00955|            Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00956|    Indra Cahyadi, S.H.. MH., Nurindah Pramulia, S.H.. MH.,
00957|
00958|  Faqihna Fiddin, S.H.. MH.,
00959|Panitera Pengganti,
00960|Agus Riyanto, SH