01629|Tidak lama kemudian, Anak mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas
01630|perut Anak Korban, kemudian Anak Korban bersama Anak naik diatas kasur lalu
01631|Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dan kembali menumpahkan sperma di
01632|atas perut Anak Korban dan setelah selesai, Anak kemudian menghisap puting
01633|payudara  Anak  Korban  berkali-kali  dan  Anak  Korban  dengan  Anak  saling
01634|berciuman dan bertukar air liur, setelah itu Anak Korban berkata “ sudahmi itu
01635|karena  sudah  jam  11  lewat”  barula  Anak  berhenti  kemudian  Anak  Korban
01636|mengatakan kepada Anak untuk kembali mengenakan pakaiannya, kemudian
01637|Anak  Korban  mengatakan  kepada  Anak  “mauka  merokok”,  kemudian  Anak
01638|Korban bilang “ ada kapang rokokku ” dan Anak mengatakan “ mana kade”, lalu
01639|Anak  Korban  mengambil  rokok  dan  korek  milik  bapak  Anak  Korban  dan
01640|langsung menawarkan rokok kepada Anak kemudian diambil oleh Anak dan
01641|dihisap di dalam kamar bersama-sama dengan Anak Korban dan setelah rokok
01642|Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Blp
01643|
01644|tersebut habis dihisap, selanjutnya Anak Korban dan Anak mengobrol dan Anak
01645|Korban  bertanya  untuk  memastikan  bahwa  Anak  akan  bertanggung  jawab
01646|apabila Anak Korban hamil, dan Anak mengiyakan. Setelah itu, Anak Korban
01647|menyuruh Anak untuk pulang dan Anak Korban mengantar Anak ke belakang
01648|rumah Anak Korban untuk Pulang;
01649|Menimbang, b ahwa  kejadian ketiga terjadi  pada hari Senin tanggal 8
01650|September  2025  sekitar  pukul  20.00  WITA,  dimana saat  itu  Anak  Korban
01651|menghubungi Anak untuk kembali datang ke  rumah Anak Korban dikarenakan
01652|saat  itu  bapak  Anak  Korban  sedang tidak  berada  di  rumah. Saat  itu  Anak
01653|menyampaikan bahwa  ia  sedang berada di pasar malam dan akan  segera  ke
01654|rumah Anak Korban . Beberapa saat  kemudian  Anak sampai  di depan rumah
01655|Anak Korban sehingga Anak Korban menemui Anak dan bercerita dengannya di
01656|teras rumah Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk
01657|ke dalam rumah, dan setelah Anak bersama Anak Korban masuk ke dalam
01658|ruma, keduanya langsung masuk ke dalam kamar dimana saat berada di dalam
01659|kamar  Anak  Korban,  Anak langsung  berbaring  di  atas  tempat  tidur  sambil
01660|bercerita. Tidak lama berselang Anak melepas baju miliknya dan Anak Korban
01661|juga  melepas  bajunya setelah  itu  Anak  Korban  dan  Anak  berpelukan  lalu
01662|berciuman bibir kemudian Anak melepas celana Anak Korban dan juga melepas
01663|celananya kemudian Anak Korban melepaskan bajunya sendiri dan  saat Anak
01664|Korban sudah tidak memakai busana , Anak mulai menyetubuhi Anak Korban
01665|dengan  cara  Anak  naik  di  atas  badan  Anak  Korban  lalu  memasukan  alat
01666|kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ,  menggoyangkan pantatnya
01667|maju  mundur  lalu  berselang  beberapa  menit  Anak  mengeluarkan  alat
01668|kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu menumpahkan spermanya
01669|di atas perut Anak Korban. Setelah itu, Anak berbaring di samping Anak Korban
01670|dan Anak Korban kemudian membersikan perut nya. Berselang beberapa menit,
01671|Anak kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama dan setelah
01672|menyetubuhi  Anak  Korban, Anak  menumpahkan sperma  di atas  perut Anak
01673|Korban  lalu  Anak  kembali  berbaring  di  samping  Anak  Korban,  dan  setelah
01674|sekitar 30 menit Anak pulang dan keluar dari rumah Anak Korban lewat pintu
01675|depan rumah Anak Korban;
01676|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Kartu  Keluarga  No mor XXXX
01677|diterbitkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Luwu
01678|tanggal 03 Oktober 2022 bahwa Anak Korban, Perempuan, Lahir di Kadinge
01679|tanggal 07 November 2012,  , sehingga usia Anak Korban pada saat kejadian
01680|Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Blp
01681|
01682|adalah 12 (dua belas) Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun, dan
01683|masih dikategorikan sebagai Anak;
01684|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Surat  Visum  Et  Repertum Nomor  :
01685|188/KLINIK  OBGYN/RSUD-BG/IX//2025  yang  RSUD  Batara  Guru  ditanda
01686|tangani oleh dr.  Ratna Hamid, Sp. OG., M.Kes. yang merupaka dokter pada
01687|Rumah  Sakit  bahwa  teleh  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  Anak  Korban
01688|dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin pasien terdapat luka robek lama
01689|pada selaput darah posisi 7, 10 dan 2;
01690|Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya suatu perbuatan berlanjut, maka
01691|haruslah  memenuhi  3  (tiga)  syarat  yaitu  Pertama adanya  satu  keputusan
01692|kehendak.  Dimaksud  dengan  satu  keputusan  kehendak  ialah  berupa  satu
01693|kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana
01694|yang  pertama  kali  yang  kemudian  tindak  pidana  yang  dilakukan  berikutnya
01695|bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditunjukkan pada
01696|setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu
01697|terus ditunjukkan ada sebuah tindak pidana yang akan dilakukan kemudian.
01698|Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong, memotivasi terhadap
01699|setiap kali mewujudkan tindak pidana;
01700|Menimbang, bahwa syarat yang  Kedua adalah tindak pidana haruslah
01701|sejenis. Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan
01702|materiil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat
01703|diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan dalam
01704|arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak
01705|pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang;
01706|Menimbang, bahwa syarat yang Ketiga adalah jarak waktu antara tindak
01707|pidana yang satu dengan tindak pidana berikutnya tidak boleh terlalu lama.
01708|Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi
01709|jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya.
01710|Karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan
01711|antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula
01712|atau  hubungannya dengan  tindak  pidana  (sejenis) sebelumnya. Artinya, jika
01713|waktu  itu  sudah  berjalan  sekian  lama  tidak  lagi  menggambarkan  suatu
01714|kelanjutan  atau  berlanjut,  tetapi  mungkin  dapat  dikatakan  sebagai  berulang
01715|bukan perbuatan berlanjut;
01716|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam
01717|persidangan,  Hakim  berpendapat  bahwa  Anak  memiliki  suatu  keputusan
01718|kehendak  yang  terlihat  pada  kesedian  Anak  untuk  menerima  ajakan  yang
01719|Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Blp
01720|
01721|disampaikan oleh Anak Korban, dan dengan tidak dilaporkannya tindakan Anak
01722|yang  pertama,  sehingga  memperbesar  kehendak  Anak  untuk  melakukan
01723|perbuatan  yang  sama  untuk  kedua  kalinya,  sehingga  syarat  pertama  telah
01724|terpenuhi;
01725|Menimbang,  bahwa  Anak  telah  melakukan  tindakan  yang  sama
01726|sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu perbuatan memasukkan kemaluan Anak ke dalam
01727|kemaluan  Anak  Korban  hingga  mengeluarkan  air  mani  (sperma),  dengan
01728|demikian maka syarat yang kedua telah terpenuhi;
01729|Menimbang, bahwa  peristiwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali
01730|dimana peristiwa pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 September 2025,
01731|sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Kamar Anak Korban yang beralamat di
01732|Kabupaten Luwu, peristiwa kedua terjadi pada Hari Senin tanggal 8 September
01733|2025 Pukul 08.00 WITA bertempat di Kamar Anak Korban yang beralamat di
01734|Kabupaten  Luwu,  dan  peristiwa  ketiga  terjadi  pada  Hari  Senin  tanggal  8
01735|September 2025 Pukul 21.30 WITA bertempat di Kamar Anak Korban yang
01736|beralamat di Kabupaten Luwu , sehingga jarak antara kejadian yang pertama
01737|dengan kejadian yang kedua tidak berjarak waktu lama, sehingga syarat yang
01738|ketiga  terpenuhi,  oleh  karenanya,  maka  syarat-syarat  mengenai  perbuatan
01739|berlanjut (voorgettze handeling) telah terpenuhi;
01740|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan a quo, perbuatan
01741|Anak  yang  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban,  terlepas  dari
01742|perbuatan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara Anak maupun Anak
01743|Korban  (statutory  rape),  haruslah  dipandang  sebagai  bentuk  perbuatan
01744|perkosaan,  maka  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  “Melakukan  Perkosaan
01745|terhadap Anak,  dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”  telah terpenuhi
01746|menurut hukum;
01747|Menimbang bahwa oleh karena s emua unsur dari  Pasal 473 Ayat (4)
01748|Juncto Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab
01749|Undang-Undang  Hukum  Pidana  telah terpenuhi,  maka  Anak  haruslah
01750|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01751|“Melakukan  Perkosaan  terhadap  Anak,  dipandang  sebagai  satu  perbuatan
01752|berlanjut”   sebagaimana  didakwakan  dalam  Dakwaan  Alternatif  Pertama
01753|Penuntut Umum;
01754|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, tidaklah
01755|cukup  dengan  hanya  terbuktinya  perbuatan  yang  melawan  hukum  secara
01756|objektif ( wederrechterlijkheid), namun harus pula berlandaskan dengan asas
01757|Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Blp
01758|
01759|hukum  Geen  Straf  Zonder  Schuld (tiada  pidana  tanpa  kesalahan)  dengan
01760|pembuktian adanya kesalahan pada diri Anak secara subjektif;
01761|Menimbang bahwa dalam konteks  hukum pidana teori kesalahan pada
01762|dasarnya  berfokus  pada  dua  bentuk  utama,  yaitu  kesengajaan
01763|(dolus) dan kealpaan (culpa) dengan syarat dan klasifikasi sebagai berikut;
01764|1. Kesengajaan (Dolus)
01765|Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" ( willens
01766|en wetens) suatu perbuatan dan akibatnya. Artinya, pelaku sadar akan tindakan
01767|yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul. Kesengajaan dibagi menjadi
01768|beberapa bentuk, antara lain:
01769|- Sengaja  sebagai  maksud  (dolus  directus):  Pelaku  secara  langsung
01770|menghendaki akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya;
01771|- Sengaja  dengan  kesadaran  akan  kepastian  ( dolus
01772|indirectus/zekerheidsbewustzijn):  Pelaku  tidak  menghendaki  akibat  lain,
01773|tetapi  sadar  bahwa  akibat  lain  tersebut  pasti  akan  terjadi  sebagai
01774|konsekuensi dari perbuatannya;
01775|- Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis): Pelaku
01776|menyadari adanya kemungkinan terjadinya akibat lain yang tidak diinginkan,
01777|namun tetap melanjutkan perbuatannya dengan menanggung risiko tersebut;
01778|2. Kealpaan (Culpa)
01779|Kealpaan terjadi ketika pelaku tidak berhati-hati atau kurang saksama,
01780|sehingga menyebabkan terjadinya suatu akibat yang tidak diinginkan, padahal
01781|seharusnya  ia  dapat  menduga  akibat  dari  perbuatannya  tersebut.  Kealpaan
01782|dibagi menjadi:
01783|- Kealpaan berat (grove schuld / culpa lata).
01784|- Kealpaan ringan (lichte schuld / culpa levis).
01785|Menimbang bahwa dalam konteks perkara  a quo,  tindakan Anak telah
01786|memenuhi kriteria kesengajaan dengan kesadaran akan tujuan, dimana Anak
01787|sadar bahwa perbuatan Anak adalah dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang
01788|sesungguhnya, yaitu niat Anak untuk menyetubuhi Anak Korban adalah niat
01789|yang timbul dari dirinya sendiri dan melakukan segala upaya untuk mencapai
01790|kehendaknya.  Dalam  Teori  Pengetahuan  (Weten)  Anak  dinilai  menyadari
01791|sepenuhnya  bahwa  perbuatan  Anak  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh
01792|Undang-Undang namun Anak tetap melakukannya;
01793|Menimbang bahwa kesalahan merupakan bentuk "pencelaan" terhadap
01794|suatu perbuatan seseorang, sehingga perbuatan tersebut menjadi pelanggaran
01795|Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Blp
01796|
01797|yang  bersifat  obyektif  dan  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana.
01798|Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:
01799|1. Anak  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban  dalam  keadaan
01800|sadar (bukan karena daya paksa yang absolut);
01801|2. Anak memiliki kebebasan kehendak untuk tidak melakukan persetubuhan
01802|dengan Anak Korban, namun Anak memilih untuk melakukannya;
01803|3. Tidak  terdapat  alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf  yang  dapat
01804|melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana;
01805|Menimbang  bahwa  oleh  karena  seluruh  unsur  "kesalahan"  telah
01806|terpenuhi  yaitu  adanya  kemampuan  bertanggung  jawab,  adanya  hubungan
01807|batin antara Anak dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan, serta tidak
01808|adanya alasan pemaaf maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak bersalah
01809|dan harus dijatuhi pidana;
01810|Menimbang  bahwa  selanjutnya  dalam  tuntutannya  Jaksa  Penuntut
01811|Umum telah menuntut Anak  dengan  pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ,
01812|Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
01813|Menimbang  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023
01814|tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP  Nasional),  mengatur
01815|tentang Pedoman Pemidanaan yakni dalam ketentuan Pasal 54 KUHP Nasional
01816|Ayat (1) dimana dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:
01817|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01818|b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
01819|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01820|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
01821|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
01822|f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
01823|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku  Tindak
01824|Pidana;
01825|h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
01826|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
01827|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
01828|k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat."
01829|Menimbang  bahwa  sebelumnya  Anak  telah  dinyatakan  bersalah
01830|melakukan  tindak  pidana  “Melakukan  Perkosaan  terhadap  Anak,  dipandang
01831|sebagai satu perbuatan berlanjut ”. Namun demikian, untuk menjatuhkan pidana
01832|terhadap  Anak,  Hakim  merasa  perlu  untuk  mempertimbangkan  secara
01833|berimbang  mengenai  dampak  yang  dialami  oleh  Anak  Korban  serta
01834|Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Blp
01835|
01836|pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ( The Principle of The
01837|Best Interest for the child ) terhadap Anak, sebagaimana digariskan menurut
01838|Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak dan telah diratifikasi menurut Keputusan
01839|Presiden Nomor 36 Tahun 1990;
01840|Menimbang  bahwa  untuk  mendukung  permohonan  keringanan  yang
01841|diajukan oleh Anak, Advokat telah mengajukan bukti surat berupa Kesepakatan
01842|Perdamaian antara orang tua Anak dengan orang tua Anak Korban di hadapan
01843|perangkat pemerintahan, terhadapnya Hakim berpendapat bahwa kesepakatan
01844|perdamaian  dalam  perkara  tindak  pidana  kekerasan  seksual  tidak  dapat
01845|dipandang sebagai alasan yang menghapuskan maupun alasan meringankan
01846|hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini dilandasi pada prinsip bahwa
01847|kesepakatan  tersebut  dilaksanakan  oleh  orang  tua  anak  korban,  dimana
01848|kesepakatan  seringkali  tidak  merepresentasikan  dampak  yang  diderita  oleh
01849|Anak korban akibat perbuatan si pelaku. Sehingga apabila Hakim menerima
01850|kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan anak korban sebagai alasan
01851|yang  menghapuskan  atau  meringankan  pidana,  hal  tersebut  akan  menjadi
01852|preseden  yang  buruk,  dimana  sama  saja  Hakim  mengabaikan  dampak  dari
01853|tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi pelaku maupun
01854|yang menjadi korban;
01855|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
01856|dampak yang dialami oleh Anak Korban akibat tindak pidana yang dilakukan
01857|oleh Anak. Setelah mempelajari berkas perkara dan keterangan Anak Korban,
01858|Hakim tidak menemukan adanya dampak yang signifikan dialami oleh Anak
01859|Korban. Hakim menemukan bahwa justru keadaan jiwa Anak Korban pada
01860|saat kejadianlah yang mendorong Anak  untuk melakukan tindakan yang
01861|kemudian didakwakan oleh penuntut umum. Hal ini terlihat dari ajakan Anak
01862|Korban  untuk  datang  ke  rumahnya  untuk  bersetubuh,  mendorong  Anak  ke
01863|Kasur dan membuka pakaiannya sendiri, serta ajakan Anak Korban kepada
01864|Anak  untuk  bersama-sama  merokok  setelah  melakukan  persetubuhan.
01865|Meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan
01866|perbuatan Anak, namun hal tersebut mencerminkan bahwa Anak Korban
01867|dan  Anak  tidak  lagi  berperilaku  sewajarnya  sebagaimana  anak-anak
01868|sepantarannya. Selain itu terdapat ajakan dari Anak Korban untuk melanjutkan
01869|persetubuhan  dan  mengatakan  bahwa  Anak  lemah.  Peran  aktif  dari  Anak
01870|Korban tersebut kemudian dipandang sebagai kesempatan bagi Anak. Dalam
01871|Teori Tahapan Perkembangan Anak yang dikemukakan oleh Erik Erikson, Anak
01872|yang dalam usia biologisnya memasuki tahap identitas melawan kebingungan
01873|Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Blp
01874|
01875|peran, justru memandang kesempatan tersebut untuk menunjukkan jati diri dan
01876|menciptakan status dalam masyarakat, tanpa memahami dampak yuridis yang
01877|ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam fase identitas melawan kebingungan
01878|peran, Peran Pengawasan dan Pembimbingan orang tua justru menjadi aspek
01879|yang penting untuk memastikan tumbuh kembang Anak berjalan dengan baik.
01880|Hakim berpendapat bahwa, baik orang tua Anak Korban maupun orang tua
01881|Anak, telah lalai dalam memastikan bahwa anak dapat bertumbuh sesuai
01882|dengan fase tumbuh kembang yang seharusnya;
01883|Menimbang  bahwa  selain  itu  dalam  prinsip  disparitas  putusan
01884|(Keadilan  Komparatif), Hakim  wajib  menerapkan  asas  kesamaan  di
01885|hadapan hukum dan menghindari disparitas putusan yang tidak beralasan
01886|(unwarranted disparity ), serta melakukan perbandingan yurisprudensi ( legal
01887|reasoning by analogy ) terhadap perkara-perkara sejenis dengan fakta serupa
01888|(similar  fact) terutama  pada  delik  sebagaimana  didakwakan  oleh  Penuntut
01889|Umum.  Sehingga  dalam  menjatuhkan  pidana,  Hakim  tidak  dapat  langsung
01890|mengamini  tuntutan  penuntut  umum,  rekomendasi  Pembimbing
01891|kemasyarakatan,  maupun  pembelaan  dari  Advokat,  melainkan  harus  pula
01892|memperhatikan disparitas penjatuhan putusan demi mewujudkan rasa keadilan
01893|dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
01894|Menimbang  bahwa  adapun  mengenai  tempat  dimana  Anak  akan
01895|menjalani pidananya, sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang
01896|Nomor  11  Tahun  2012,  dimana  terhadap  Anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara
01897|ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak,  sehingga  tidaklah  tepat
01898|apabila  Anak  ditempatkan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Palopo
01899|melainkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;
01900|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  analisis  diatas,  Hakim
01901|berpandangan  bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Anak  haruslah
01902|mencerminkan sistem pemidanaan yang modern, yang mengedepankan
01903|harapan baru, kesempatan berefleksi dan mengembalikan Anak kepada
01904|fase  tumbuh  kembang  yang  seharusnya,  bukan  justru  menjadikannya