01137|11 Februari 2024, sekira pukul 11.00 WIB di semak-semak tidak jauh dari rumah
01138|keluarga  terdakwa  yang  beralamat  di  Kab.  Tanjung  Jabung  Timur.  Kejadian
01139|kedua yaitu pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB di
01140|dalam rumah keluarga terdakwa yang beralamat di Kab. Tanjung Jabung Timur;
01141|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, perbuatan
01142|seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam rentang waktu
01143|berbeda  yakni  tanggal  11  Februari  2024  dan  tanggal  16  Juni  2024  dengan
01144|perbuatan sama yakni perbuatan seksual terdakwa terhadap korban. Selain itu
01145|dihubungkan dengan  Visum Et Repertum Nomor: R/67/VI/2024/Rumkit tanggal
01146|28 Juni 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Jambi hasil
01147|pemeriksaan  menyatakan  tampak  luka  robek  diselaput  dara  arah  jarum  jam
01148|empat, delapan dan sepuluh. Kesimpulan didapatkan Hymen/selaput dara tidak
01149|utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, menunjukkan bahwa perbuatan
01150|
01151|terdakwa  telah  melakukan  hubungan  seksual  dengan  korban  yang  telah
01152|diterangkan  pula  oleh  terdakwa  di  persidangan  memang  dianya  melakukan
01153|hubungan seksual dengan korban;
01154|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan,
01155|meskipun masing  - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada
01156|hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu
01157|perbuatan berlanjut telah terpenuhi;
01158|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  6  Huruf  b
01159|Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
01160|Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah
01161|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01162|sebagaimana  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  dakwaan  alternative
01163|kesatu;
01164|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  dari  penasehat  hukum
01165|Terdakwa  yang  pada  pokoknya  Menerima  Nota  Pembelaan/Pledoi  Penasihat
01166|Hukum  Terdakwa  Bambang  Eko  Mawardi  Bin  Supangat  untuk  seluruhnya,
01167|Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor NO.REG.
01168|PERKARA  PDM-  04/TJT/03/2025  pada  perkara  Pidana  Nomor
01169|37/Pid.Sus/2025/PN.Tjt,  Menyatakan  Terdakwa  Bambang  Eko  Mawardi  Bin
01170|Supangat  tidak  sepenuhnya  terbukti  secara  sah  melakukan  tindak  pidana
01171|sebagaimana  yang  didakwakan  dan  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum
01172|berdasarkan Pasal 6 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
01173|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS)  Jo  Pasal  64  Ayat  (1)  KUHP,
01174|Meringkankan  hukuman  terdakwa  Bambang  Eko  Mawardi  Bin  Supangat  dari
01175|wakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;  dan
01176|Menyatakan  membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  negara. Oleh  karena
01177|Majelis  Hakim  telah  mempertimbangkan  lengkap  sebagaimana  unsur-unsur
01178|tindak pidananya, maka menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti
01179|sebagai suatu tindak pidana;
01180|Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 31 Undang-Undang
01181|Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hakim wajib
01182|memberitahukan hak atas restitusi kepada korban. Sedangkan Hakim Ketua di
01183|persidangan telah menjelaskan kepada korban perihal haknya untuk mengajukan
01184|restitusi, namun demikian korban menolak untuk membuat permohonan restitusi
01185|serta menuangkannya dalam surat pernyataan penolakan;
01186|Menimbang,  bahwa  tentang  lamanya  pidana  yang  akan  dijatuhkan
01187|kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara
01188|
01189|adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal
01190|yang  nantinya  dapat  meringankan  ataupun  memberatkan  pidana  yang  akan
01191|dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;
01192|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kesalahan  Terdakwa  sebagaimana
01193|dimaksudkan  dakwaan  ini  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  maka
01194|kepadanya sudah sepantasnya dihukum setimpal dengan perbuatannya, bahkan
01195|hukuman yang akan ditimpakan kepada Terdakwa tidak saja hukuman penjara
01196|akan tetapi meliputi  pula  hukuman penjatuhan denda  yang  menurut Pasal  6
01197|Huruf  b  Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana
01198|Kekerasan Seksual adalah bersifat kumulatif alternatif, sedangkan pada Pasal 6
01199|huruf  b  Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana
01200|Kekerasan Seksual tersebut tidak dijelaskan perihal tidak dapat dibayarkannya
01201|pidana denda diganti dnegan pidana apa, maka mengacu kepada Pasal 30 ayat
01202|(2)  KUHPidana  dengan  ketentuan  bahwa  apabila  denda  tersebut  tidak
01203|dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan
01204|dalam amar putusan dibawah ini;
01205|Menimbang,  bahwa  berdasakan  aspek  kejiwaan/psikologis  Terdakwa
01206|dimana  menurut  hemat  Majelis  dan  bukti  yang  diajukan  di  persidangan,
01207|Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan;
01208|Menimbang,  bahwa  perbuatan  terdakwa  yang  melakukan  perbuatan
01209|seksual  terhadap  korban  sementara  terdakwa  telah  menikah  dan  memiliki
01210|seorang istri adalah perbuatan tercela dan melanggar norma kesusilaan, moral
01211|dan norma hukum yang berlaku. Perbuatan terdakwa dapat membawa dampak
01212|psikologis  dan  sosial  bagi  keluarganya.  Perbuatan  Terdakwa  adalah  suatu
01213|perbuatan  yang  wajib  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana,  maka
01214|berdasarkan  teori  pemidanaan,  yaitu  Teori  gabungan  atau  teori  modern
01215|memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan
01216|antara  prinsip-prinsip  relatif  (tujuan)  dan  absolut  (pembalasan)  sebagai  satu
01217|kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter
01218|pembalasan  sejauh  pemidanaan  dilihat  sebagai  suatu  kritik  moral  dalam
01219|menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide
01220|bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku
01221|terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van
01222|List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut:
01223|1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu
01224|gejala masyarakat; 
01225|
01226|2. Ilmu  hukum  pidana  dan  perundang-undangan  pidana  harus
01227|memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis; 
01228|3. Pidana  ialah  suatu  dari  yang  paling  efektif  yang  dapat  digunakan
01229|pemerintah  untuk  memberantas  kejahatan.  Pidana  bukanlah  satu-satunya
01230|sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi
01231|harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya; 
01232|Dari  pandangan  diatas  menunjukkan  bahwa  teori  ini  mensyaratkan  agar
01233|pemidanaan  itu  selain  memberikan  penderitaan  jasmani  juga  psikologi  dan
01234|terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. 
01235|Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan
01236|dari  pemidanaan,  yaitu  dikehendakinya  suatu  perbaikan-perbaikan  dalam  diri
01237|manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan
01238|bahwa  hukuman  yang  nantinya  akan  diberikan  kepada  Terdakwa  sudah
01239|dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;
01240|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  merupakan  ultimum  remedium  atau
01241|penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan
01242|menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari
01243|Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan
01244|perasaan  tidak  nyaman  terhadap  pelaku  (rechtguterverletzung),  tetapi  juga
01245|treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri
01246|untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga
01247|harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa
01248|dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang
01249|preventif,  edukatif  dan  korektif,  sehingga  mampu  memenuhi  rasa  keadilan
01250|masyarakat ; 
01251|Menimbang,  bahwa  terdakwa  yang  sudah  memilik  anak  dan  istri,
01252|seharusnya  memberikan  contoh  yang  baik  bukan  malah  berbuat yang  dapat
01253|mencoreng nama keluarganya dengan melakukan perbuatan cabul pada anak
01254|saksi korban. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak hanya menciderai nama
01255|baik terdakwa, anak dan istrinya melainkan juga keluarga besarnya. Halmana
01256|dibuktikan setelah kejadian pencabulan tersebut, terdakwa diusir oleh mertuanya
01257|dari rumah;
01258|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01259|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01260|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
01261|mempertanggungjawabkan perbuatannya ; 
01262|
01263|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01264|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
01265|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01266|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01267|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01268|dijatuhkan; 
01269|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01270|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01271|Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
01272|Menimbang bahwa  barang  bukti  berupa  1 (satu)  helai kemeja  warna
01273|hitam tidak bermerk ,  1 (satu) helai celana kain warna hitam tidak bermerk ,  1
01274|(satu) helai jilbab warna abu-abu rmerk AZARA , 1 (satu) helai bra warna cream
01275|merk sudah rusak, 1 (satu) helai celana dalam warna cream merk tidak bermerk
01276|dan  1  (satu)  helai  celana  korset  warna  hitam  tidak  bermerk.  Oleh  karena
01277|merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan
01278|kejahatan dan di persidangan setelah Majelis Hakim tanyakan kepada korban
01279|apakah  masih  mau  menerima  barang  tersebut,  anak  saksi  menjawab  tidak
01280|berkenan.  Serta  dengan  pertimbangan  keadaan  psikologis  korban  karena
01281|dikhawatirkan trauma atas barang tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap
01282|barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;
01283|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk
01284|merk redmi 9 c warna biru . Oleh karena barang bukti tersebut merupakan miliki
01285|saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Korban (saksi I); 
01286|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
01287|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01288|meringankan Terdakwa ; 
01289|Keadaan yang memberatkan: 
01290|- Perbuatan  Terdakwa  membawa  dampak  buruk  bagi  psikologis  dan
01291|kehidupan sosial korban; 
01292|Keadaan yang meringankan: 
01293|- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya; 
01294|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01295|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01296|Mengingat, Pasal Pasal 6 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun
01297|2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan
01298|Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01299|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
01300|
01301|MENGADILI:
01302|1. Menyatakan  Terdakwa  Bambang  Eko  Mawardi  Als  Eko  Bin  Supangat
01303|tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
01304|tindak  pidana  Melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan
01305|terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah
01306|kekuasaannya  secara  melawan  hukum  di  luar  perkawinan  sebagaimana
01307|dalam dakwaan alternatif kesatu;
01308|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01309|selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus
01310|juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
01311|dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
01312|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
01313|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01314|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
01315|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01316|a. 1 (satu) helai kemeja warna hitam tidak bermerk;
01317|b. 1 (satu) helai celana kain warna hitam tidak bermerk;
01318|c. 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu rmerk AZARA;
01319|d. 1 (satu) helai bra warna cream merk sudah rusak;
01320|e. 1 (satu) helai celana dalam warna cream merk tidak bermerk;
01321|f. 1 (satu) helai celana korset warna hitam tidak bermerk;
01322|Dimusnahkan
01323|a. 1 (satu) unit HP merk merk redmi 9 c warna biru
01324|Dikembalikan kepada saksi I (saksi korban); 
01325|6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000
01326|(lima ribu rupiah);
01327|
01328|Senin
01329|
01330|07
01331|
01332|2025
01333|
01334|oleh kami, Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Esa Pratama Putra Daeli,
01335|S.H., M.H. , Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim
01336|
01337|tersebut,  dibantu  oleh  Syamsudin,  SH,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan
01338|
01339|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01340|
01341|Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.        Tatok Musianto, S.H.
01342|Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.
01343|Panitera Pengganti,
01344|Syamsudin, SH