01793|Saksi Firdaus dipindahkan ke pabrik gula yang mana saat itu Saksi Arba dan
01794|Saksi Firdaus sempat bekerja selama sekira 1 (satu) tahun dan  1 (satu) bulan
01795|hingga pada akhirnya Saksi Arba dan Saksi Firdaus diberhentikan oleh pihak
01796|perusahaan dengan alasan perusahaan akan memprioritaskan penduduk lokal
01797|yang mana selama tidak bekerja tersebut Saksi Firdaus dan Saksi Arba sempat
01798|menumpang di rumah kenalannya, kemudian Saksi Firdaus dan Saksi Arba pun
01799|pulang dengan menggunakan biaya sendiri, sedangkan Saksi Sahiri bekerja di
01800|tempat pemotongan ayam selama 2,5 (dua setengah) bulan sampai pada saat
01801|Saksi Sahiri ketahuan menggunakan paspor kunjungan un tuk bekerja di
01802|Malaysia sehingga Saksi Sahiri pun ditahan selama 1 (satu) bulan dan sempat
01803|dibawa ke proses persidangan, setelah itu Saksi Sahiri tinggal di tempat
01804|penampungan selama 3 (tiga) minggu dan akhirnya pulang dengan tiket yang
01805|dibelikan oleh pihak perusahaan;
01806|Menimbang, bahwa berbeda dengan Saksi Sahiri, Saksi Arba dan
01807|Saksi Firdaus tidak tertangkap oleh pihak yang berwenang di Malaysia karena
01808|selama bekerja di sana selalu sembunyi -sembunyi dan menghindari untuk
01809|berpergian keluar sehingga tidak diketahui oleh pihak yang berpatroli;
01810|
01811|Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sofa terakhir berkomunikasi
01812|setelah sekira 8 (delapan) bulan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri
01813|tiba di Malaysia yang mana setelah keberangkatan Saksi Firdaus, Saksi Arba,
01814|dan Saksi Sahiri ke Malaysia, Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Saksi
01815|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri yang saat itu menyampaikan
01816|keberangkatannya berjalan lancar, lalu Terdakwa juga memastikan mengenai
01817|apakah sudah ditempatkan sesuai dengan kesepakatan dengan Sdr. Agus atau
01818|tidak yakni di tempat pemotongan ayam yang mana saat itu diketahui ketiganya
01819|benar-benar ditempatkan di tempat tersebut, akan tetapi terakhir kali Terdakwa
01820|memperoleh informasi mengenai Saksi Arba dan Saksi Firdaus yang meminta
01821|pindah tempat kerja kepada Sdr. Agus hingga akhirnya dipindahkan ke pabrik
01822|gula, setelah itu sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Saksi Firdaus, Saksi
01823|Arba, dan Saksi Sahiri serta Sdr. Agus, sedangkan Saksi Sofa pernah
01824|berkomunikasi dengan Saksi Firdaus, Sa ksi Arba, dan Saksi Sahiri setelah
01825|sampai di mess, namun setelah Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri
01826|pulang Saksi Sofa tidak lagi pernah berkomunikasi dengan ketiganya;
01827|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
01828|Terdakwa telah memba wa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke
01829|Malaysia untuk dipekerjakan;
01830|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, standar waktu kerja
01831|yang berlaku di Malaysia adalah 8 (delapan) jam sehari, 1 (satu) jam waktu
01832|istirahat, dan 4 (empat) jam maksima l waktu lembur dengan total 6 (enam) hari
01833|kerja dalam seminggu dan 26 (dua puluh enam) hari dalam sebulan sehingga
01834|waktu kerja maksimal adalah 12 (dua belas) jam sehari dengan kontrak selama
01835|2 (dua) tahun untuk perpanjangan masing -masing selama 1 (satu) ta hun yang
01836|mana sebagaimana keterangan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri
01837|diketahui Saksi Arba dan Saksi Firdaus bekerja dengan waktu yang sama
01838|dengan pekerja lokal yakni mulai dari pukul 07.00 -19.00, namun kadang
01839|melakukan lembur untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan Saksi Sahiri bekerja
01840|mulai dari pukul 17.00 sampai dengan terpenuhinya target harian dan
01841|pengiriman ayam selesai yang biasa berakhir pada sekira pukul 01.00 sampai
01842|dengan 02.00 sehingga waktu kerja yang dijalani oleh Saksi Firdaus, Saksi
01843|Arba, dan Saksi Sahiri masih sesuai dengan standar waktu kerja yang
01844|diberlakukan di Malaysia;
01845|Menimbang, bahwa saat di Malaysia, Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
01846|Saksi Sahiri diberikan mess sebagai tempat tinggal dan upah tambahan saat
01847|lembur serta diberikan  waktu pula untuk beristirahat, sedangkan untuk makan
01848|
01849|sehari-hari harus dipenuhi sendiri, selain itu Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
01850|Saksi Sahiri juga masih diperlakukan secara manusiawi dan tidak adanya
01851|diskiriminasi, pemaksaan ataupun kekerasan;
01852|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, basic salary  atau
01853|standar gaji di Malaysia adalah 1500 (seribu lima ratus) RM berlaku untuk
01854|Warga Negara Asing maupun Warga Negara Malaysia yang mana dalam hal ini
01855|Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri dijanjikan gaji sejumlah 1.500 RM
01856|akan tetapi terhadap gaji Saksi Firdaus, Saksi Arba maupun Saksi Sahiri
01857|terlebih dahulu dilakukan pemotongan sejumlah 1000 RM selama 6 (enam)
01858|bulan yang akan dipergunakan untuk biaya pengurusan izin kerja sebagaimana
01859|surat pernyataan potongan gaji yang diminta oleh Terdakwa untuk
01860|ditandatangani saat di Tangerang yang mana pemotongan terhadap Saksi Arba
01861|dan Saksi Firdaus dilakukan oleh ketua grup pekerja yang ada dengan cara
01862|Saksi Arba dan Saksi Firdaus menyerahkan uang sejumlah 1000 RM secara
01863|tunai, sedangkan terhadap Saksi Sahiri p otongan sudah dilakukan secara
01864|langsung sehingga gaji yang diterimanya sudah sisa yang tidak dipotong,
01865|namun tidak ada bukti potongan yang diterima oleh Saksi Firdaus dan Saksi
01866|Arba, sementara itu Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri pun tidak
01867|mengetahui apakah uang potongan tersebut sampai kepada Saksi Sofa dan
01868|Terdakwa atau tidak;
01869|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui
01870|selama menjalankan pekerjaannya tersebut Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
01871|Saksi Sahiri tidak me ngalami diskriminasi, kekerasan, atau pun ancaman
01872|kekerasan, akan tetapi dalam tindak pidana perdagangan orang, yang
01873|dimaksud dengan eksploitasi tidak selalu berbicara mengenai perbuatan atau
01874|tindakan tidak manusiawi meliputi kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan,
01875|atau perbudakan yang dilakukan terhadap korban, melainkan mengenai
01876|perbuatan yang melanggar harkat dan martabat korban (pelanggaran hak asasi
01877|korban) sehingga harus dilihat secara menyeluruh mulai dari proses
01878|perekrutan, pengangkutan, pemindahan , penyembunyian, hingga
01879|penerimaannya dengan turut memperhatikan mengenai tujuan pelaku dan cara
01880|pelaku dalam mencapai tujuannya tersebut apakah dalam prosesnya terdapat
01881|perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau tidak  (yang meliputi
01882|namun tidak te rbatas pada ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
01883|penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
01884|rentan, atau memberi bayaran atau manfaat);
01885|
01886|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang -Undang
01887|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01888|persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
01889|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01890|b. memiliki kompetensi;
01891|c. sehat jasmani dan rohani;
01892|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01893|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01894|Selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 13, untuk dapat ditempatkan di
01895|luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yan g
01896|meliputi:
01897|a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dengan
01898|lampirkan fotokopi buku nikah;
01899|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
01900|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01901|c. sertifikat kompetensi kerja;
01902|d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01903|psikologi;
01904|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01905|f. Visa Kerja;
01906|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01907|h. Perjanjian Kerja;
01908|Menimbang, bahwa sa lah satu syarat bagi pekerja migran Indonesia
01909|untuk dapat bekerja ke luar negeri adalah memiliki kompetensi (sebagaimana
01910|dijelaskan dalam pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01911|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ), kompetensi sebagaima na dimaksud
01912|dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan
01913|Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan jabatan dan bidang
01914|pekerjaannya sehingga dalam hal diketahui bahwa calon pekerja migran
01915|Indonesia belum berkompeten untuk bekerja ke luar negeri baik dari segi bahasa
01916|maupun keterampilan yang belum mumpuni maka peningkatan kompetensi
01917|dapat ditempuh dengan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesa dalam
01918|pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan K erja Luar
01919|Negeri (BLKLN) milik pemerintah/swasta. Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan
01920|untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi
01921|kerja, produktifitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan
01922|keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
01923|
01924|Menimbang, bahwa salah satu syarat bagi pekerja migran Indonesia
01925|untuk dapat bekerja ke luar negeri adalah memiliki kompetensi (sebagaimana
01926|dijelaskan dalam pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01927|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ), kompetensi sebagaimana dimaksud
01928|dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan
01929|Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan jabatan dan bidang
01930|pekerjaannya se hingga dalam hal diketahui bahwa calon pekerja migran
01931|Indonesia belum berkompeten untuk bekerja ke luar negeri baik dari segi bahasa
01932|maupun keterampilan yang belum mumpuni maka peningkatan kompetensi
01933|dapat ditempuh dengan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesa dalam
01934|pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Luar
01935|Negeri (BLKLN) milik pemerintah/swasta. Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan
01936|untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi
01937|kerja, produktifitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan
01938|keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
01939|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dalam hal
01940|penempatan tenaga kerja di luar negeri harus ada perjanjian penempatan yakni
01941|perjanjian antara lembaga penyalur dan tenaga kerja mengenai kepastian
01942|tenaga kerja akan ditempatkan dan perjanjian kerja yakni perjanjian antara
01943|perusahaan dengan pekerja yang mana kedua hal tersebut harus dipenuhi
01944|seluruhnya s ebelum keberangkatan, selain itu juga harus adanya sertifikat
01945|kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh badan nasional sertifikasi kompetensi
01946|dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di sarana kesehatan yang ditunjuk
01947|oleh dinas tingkat provinsi yang mana dala m hal ini di Provinsi Lampung di
01948|antaranya RS Urip, RS Advent, RS Abdoel Moeloek;
01949|Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan terdapat perbedaan
01950|antara pemeriksaan kesehatan biasa dengan pemeriksaan kesehatan untuk
01951|calon tenaga kerja yang mana untuk calo n tenaga kerja yang hendak
01952|melakukan pemeriksaan kesehatan harus terlebih dahulu terdaftar pada dinas
01953|tenaga kerja tingkat kabupaten sebagai calon tenaga kerja luar negeri dan
01954|memiliki nomor, lalu petugas kesehatan akan memeriksa data tersebut yang
01955|nantinya akan dituangkan dalam kepentingan pelaksanaan tes kesehatan,
01956|sedangkan dalam hal orang tersebut tidak terdaftar maka hanya akan dilakukan
01957|pemeriksaan dan dalam surat keterangan yang diterbitkan tidak akan
01958|mencantumkan kepentingan untuk bekerja di luar negeri;
01959|Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18
01960|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , badan yang
01961|
01962|berwenang melakukan pelaksanaan penempatan kerja bagi Pekerja Migran
01963|Indonesia adalah:
01964|a. Badan (BP2MI/Badan Perlindung an Pekerja Migran Indonesia) yang
01965|merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan
01966|kebijakan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
01967|Menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke 3 (tiga) negara dalam kerangka
01968|penempatan pemerintah yaitu Jepang, Jerman dan Korea Selatan;
01969|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
01970|merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas. P3MI
01971|mendapatkan izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan
01972|pelayanan penempatan PMI;
01973|c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja  Migran Indonesia untuk
01974|kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, dengan catatan bahwa dalam
01975|hal ini orang/perorangan atau calo tidak mempunyai kewenangan dalam
01976|melakukan pelaksanaan penempatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia;
01977|Menimbang, bahwa berdasar kan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang
01978|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
01979|dimaksud dengan penempatan unprosedur atau illegal yaitu:
01980|a. Penempatan PMI yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana
01981|dimaksud dalam Pasal 69 yang mana hal ini dipertegas dalam ketentuan
01982|Pasal 81 yang yang menyebutkan orang perseorangan yang melaksanakan
01983|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
01984|Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda
01985|paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01986|b. Penempatan PMI ke luar negeri yang bukan dilakukan oleh Badan
01987|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pelaksana Penempatan
01988|Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan/atau Perusahaan yang
01989|menempatkan PMI untuk kepentingan sendiri, sebagaimana dimaksud
01990|dalam pasal 49 huruf a, b, c;
01991|c. Penempatan PMI yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) yang tidak
01992|memiliki Surat Izin dari Menteri Ketenagakerjaanja Migran Indonesia,
01993|sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 16;
01994|d. Penempatan yang PMI ke luar negeri yang dilakukan oleh P3MI tetapi tidak
01995|mengikuti tahapan proses penempatan, sehingga PMI tidak memiliki 8 jenis
01996|dokumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 yang di antaranya
01997|berupa surat keterangan status pe rkawinan, bagi yang telah menikah
01998|melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin
01999|
02000|orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah,
02001|sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil
02002|pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor
02003|imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan, dan Perjanjian
02004|Kerja;
02005|e. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh
02006|P3MI ke Arab Saudi yang tidak terdaftar dalam program “Penempatan Satu
02007|Kanal” sebagaimana dimaksud dalam Kepmenaker 91 tahun 2018 tentang
02008|Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan  PMI di Kerajaan
02009|Arab Saudi Melalui Sistem Satu Kanal, dan Keputusan Direktur Jenderal
02010|Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
02011|No 3/28/PK.01.01/VI/2019 Tentang Penetapan Perusahaan Penempatan
02012|PMI sebagai Pelaksana Penempatan dan Pe rlindungan PMI di Kerajaan
02013|Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
02014|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
02015|diketahui pada saat meminta untuk dicarikan orang yang akan dipekerjakan ke
02016|luar negeri Sdr. Agus tidak mensyaratk an mengenai keahlian tertentu  dan
02017|hanya mengutamakan  adanya kemauan untuk bekerja dan nantinya akan
02018|dicarikan solusi apabila ada kendala, sedangkan syarat yang diminta untuk
02019|dipenuhi oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri untuk
02020|keberangkatannya t ersebut di antaranya berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu
02021|Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Ijazah, dan surat izin orang tua yang
02022|diketahui oleh kepala desa serta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima
02023|ratus ribu rupiah) untuk biaya melakukan medical check up  dan pembuatan
02024|paspor, sedangkan menurut Terdakwa uang yang diminta kepada Saksi
02025|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu
02026|juta rupiah) sebagai biaya untuk medical check up  dan biaya transportasi
02027|karena Sdr. Agus h anya akan membiayai biaya pembuatan paspor dan tiket
02028|keberangkatan;
02029|Menimbang, bahwa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri pun
02030|tidak terdaftar pada Disnaker sebagai tenaga kerja yang akan diberangkatkan
02031|ke luar negeri sehingga tidak mempunyai kartu k erja, oleh karenanya proses
02032|medical check up  yang dilakukan oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi
02033|Sahiri hanya merupakan pemeriksaan kesehatan biasa dan bukan merupakan
02034|tes kesehatan yang ditujukan untuk calon tenaga kerja;
02035|Menimbang, bahwa  sebelum keb erangkatan tidak pernah dilakukan
02036|pelatihan terkait pekerjaan yang akan dilakukan maupun mengenai bahasa dan
02037|
02038|budaya dari negara yang dituju kepada Saksi Firdaus, Saksi Sahiri, dan Saksi
02039|Arba sehingga saat berangkat ke luar negeri tersebut Saksi Firdaus, Sa ksi
02040|Sahiri, dan Saksi Arba belum memiliki sertifikat kompetensi;
02041|Menimbang, bahwa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tidak
02042|pernah melakukan pengurusan visa kerja pada Kedutaan Besar Malaysia yang
02043|ada di Indonesia, melainkan hanya melakukan pembuat an paspor pada Kantor
02044|Imigrasi terdekat (dalam hal ini Kantor Imigrasi Kalianda dan Kantor Imigrasi
02045|Kotabumi) sehingga keberangkatan dilakukan tanpa adanya izin kerja;
02046|Menimbang, bahwa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri hanya
02047|dijelaskan mengenai jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun, namun Saksi
02048|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tidak pernah menandatangani perjanjian
02049|atau kontrak kerja apapun  sehingga Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi
02050|Sahiri berangkat dengan tujuan untuk bekerja di Malay sia tanpa adanya
02051|perjanjian penempatan dan perjanjian kerja terlebih dahulu;
02052|Menimbang, bahwa keberangkatan Saksi Firdaus, Saksi Arba, Saksi
02053|Sahiri diketahui tidak melalui suatu perusahan tertentu, melainkan difasilitasi
02054|oleh Terdakwa, Saksi Sofa, dan Sdr.  Agus yang mana dalam hal ini baik
02055|Terdakwa maupun Sdr. Agus bukan merupakan bagian dari BP2MI/Badan
02056|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja
02057|Migran Indonesia (P3MI), atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran
02058|Indonesia untuk kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, sementara itu
02059|menurut Saksi Sofa dirinya memiliki kompetensi di perusahaan lain untuk
02060|memberangkatkan perempuan, akan tetapi dalam hal ini Saksi Sofa bukan
02061|bertindak dalam kewenangannya ter sebut, melainkan perbuatan Terdakwa,
02062|Saksi Sofa, dan Sdr. Agus dilakukan sebagai perorangan yang dalam hal ini
02063|dilarang untuk melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri , sehingga
02064|baik Terdakwa, Saksi Sofa, maupun Sdr. Agus tidak memiliki kompetensi dalam
02065|menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri;
02066|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam proses
02067|keberangkatannya untuk bekerja ke Malaysia , Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
02068|Saksi Sahiri belum memenuhi persyaratan pekerja migran sebagaimana d iatur
02069|dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pe rlindungan Pekerja
02070|Migran Indonesia  sehingga sesungguhnya baik Saksi Firdaus, Saksi Arba
02071|ataupun Saksi Sahiri  belum dapat menjadi tenaga kerja di Malaysia,
02072|selanjutnya Terdakwa, Saksi Sofa, dan Sdr. A gus yang memfasilitasi
02073|keberangkatan tersebut juga bukanlah merupakan pihak yang berwenang untuk
02074|memberangkatkan atau menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri , oleh
02075|
02076|karenanya keberangkatan  Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke
02077|Malaysia tersebut termasuk dalam penempatan unprosedur atau illegal;
02078|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
02079|21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada atau tidaknya
02080|persetujuan dari korban bukanlah hal yang menjadi titik utama dalam
02081|menentukan telah terjadinya ekploitasi terhadap korban karena dengan atau
02082|tanpa persetuju an dari korban sepanjang telah terjadinya perbuatan yang
02083|dimaksud dalam ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan telah terjadinya
02084|eksploitasi yang mana hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-
02085|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
02086|mengatur mengenai persetujuan korban perdagangan orang tidak
02087|menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang artinya
02088|terhadap perbuatan yang dilakukan dengan persetujuan korban sekali pun masih
02089|dapat dilakukan penuntutan;
02090|Menimbang, bahwa mengenai izin kerja tidak dimiliki oleh Saksi
02091|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri, awalnya ketiganya sudah mengetahui