00730|bilamana satu elemen keadaan saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan
00731|bahwa unsur ini telah terpenuhi;
00732|Menimbang bahwa didalam fakta persidangan tempat Anak melakukan
00733|perbuatan  mengambil barang sesuatu berupa barang bukti 1 (satu) buah jam
00734|merk CASIO warna silver dan barang bukti 1 (satu) buah jam tangan merk VIRAL
00735|warna hitam milik Saksi Torkis Hutabarat dengan maksud untuk dimiliki secara
00736|Hal. 22 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00737|
00738|melawan Hukum, adalah rumah  Saksi  Torkis Hutabarat yang berada di Desa
00739|Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara;
00740|Menimbang bahwa berdasarkan fakta  persidangan  telah terbukti cara
00741|anak  masuk  kedalam  rumah  Saksi  Torkis  Hutabarat  yang  berada  di  Desa
00742|Lumban Garaga Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan cara
00743|dengan cara  mencongkel  dan  merusak  triplek  kamar mandi  menggunakan 1
00744|(satu)  batang  besi  bengkok  dengan  panjang  74  cm  (tujuh  puluh  empat
00745|centimeter);
00746|Menimbang bahwa perbuatan  mencongkel dan merusak triplek kamar
00747|mandi menggunakan 1 (satu) batang besi bengkok dengan panjang 74 cm (tujuh
00748|puluh  empat  centimeter)  tersebut,  menurut  Hakim  adalah  perbuatan
00749|membongkar dikarenakan  triplek kamar mandi  tersebut menjadi terlepas  dari
00750|dinding kamar mandi;
00751|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  Hakim
00752|berpendapat  anak  telah  melakukan  perbuatan  membongkar  untuk  memasuki
00753|rumah Saksi Torkis Hutabarat yang berada di Desa Lumban Garaga Kecamatan
00754|Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, yang mana rumah tersebut merupakan
00755|tempat Anak  melakukan perbuatan  mengambil barang sesuatu berupa barang
00756|bukti 1 (satu) buah jam merk CASIO warna silver dan barang bukti 1 (satu) buah
00757|jam  tangan  merk  VIRAL  warna  hitam  milik  Saksi  Torkis  Hutabarat  dengan
00758|maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  Hukum.  Dengan  demikian  Hakim
00759|berpendapat  unsur  dengan  Dengan  cara  merusak,  membongkar,  memotong,
00760|memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu,
00761|atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak
00762|Pidana atau sampai pada Barang yang diambil, telah terpenuhi dan telah terbukti
00763|secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;
00764|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 477 ayat (1) huruf f KUHP
00765|jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00766|Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah
00767|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00768|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
00769|Menimbang bahwa Pasal 36 KUHP Nasional  mengatur  “Setiap Orang
00770|hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan
00771|dengan sengaja atau karena kealpaan”;
00772|Menimbang bahwa sebelumnya Hakim telah menyimpulkan Anak terbukti
00773|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kesatu
00774|Penuntut Umum. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 36
00775|Hal. 23 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00776|
00777|KUHP Nasional tersebut, Hakim berpendapat bahwa agar Anak dapat dimintai
00778|pertanggungjawaban  pidana,  Tindak  yang  dilakukan  Anak  harus  terbukti
00779|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan;
00780|Menimbang  bahwa  Hakim  akan  terlebih  dahulu  mempertimbangkan
00781|apakah Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah dilakukan dengan sengaja atau
00782|tidak;
00783|Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk
00784|dengan sengaja/kesengajaan yaitu:
00785|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
00786|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van
00787|zekerheid of noodzakelijkheid);
00788|3. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  (opzet  met
00789|waarschijnlijkheidsbewustzijn);
00790|Menimbang bahwa Hakim berpendapat  bentuk kesengajaan yang paling
00791|tepat  untuk  dipertimbangkan  didalam  perkara  aquo  adalah  Sengaja  sebagai
00792|maksud (opzet als oogmerk);
00793|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja sebagai maksud
00794|atau  opzet  als  oogmerk dalam  hukum  pidana  adalah  ketika  seseorang
00795|melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu
00796|untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku
00797|benar-benar  menginginkan  dan  menghendaki  terjadinya  akibat  yang  dilarang
00798|oleh hukum tersebut;
00799|Menimbang bahwa sebelumnya Hakim telah menyatakan unsur “dengan
00800|maksud untuk dimiliki” dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP telah terpenuhi
00801|dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
00802|Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” tersebut pada
00803|hakikatnya mengandung adanya kehendak yang terarah dan tujuan tertentu dari
00804|pelaku  untuk  menjadikan  barang  yang  diambil  seolah-olah  sebagai  miliknya
00805|sendiri, sehingga unsur tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbuatan
00806|mengambil, tetapi juga adanya maksud batin (innerlijke bedoeling) yang secara
00807|sadar ditujukan pada akibat yang dikehendaki;
00808|Menimbang  bahwa  dengan  terbuktinya  unsur  tersebut,  maka  secara
00809|hukum telah nyata bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan bentuk kesengajaan
00810|sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu suatu bentuk kesengajaan di mana
00811|pelaku  sejak  semula  memang  menghendaki  dan  menargetkan  akibat  dari
00812|perbuatannya;
00813|Hal. 24 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00814|
00815|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, sejak awal Anak telah memiliki
00816|niat dan  tujuan untuk melakukan  perbuatan  sebagaimana  didakwakan  dalam
00817|dakwaan  alternatif  kesatu,  sehingga  perbuatannya  bukanlah  terjadi  karena
00818|kelalaian ataupun sekadar kemungkinan yang disadari, melainkan benar-benar
00819|merupakan perbuatan yang dikehendaki dan ditujukan untuk mencapai tujuan
00820|tertentu, sehingga Hakim berpendapat unsur kesengajaan dalam bentuk  opzet
00821|als oogmerk telah terpenuhi dalam diri Anak;
00822|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
00823|Hakim berpendapat bahwa Tindak Pidana yang dilakukan Anak telah dilakukan
00824|dengan sengaja, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal 36 KUHP
00825|Nasional, Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat dimintai pertanggungjawaban
00826|Pidana;
00827|Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya
00828|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik  dalam
00829|alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf  sehingga  Anak  dapat
00830|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00831|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
00832|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00833|Menimbang bahwa setelah Hakim membaca Nota pembelaan/pledoinya
00834|Penasehat  Hukum  Anak  dan  Permohonan  Anak  secara  cermat  dan
00835|komprehensif, maka Hakim berpendapat pada pokoknya Penasehat Hukum Anak
00836|dan Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:
00837|1. Anak Belum pernah dihukum;
00838|2. Anak  jujur  dalam  memberikan  keterangan, sehingga  tidak  mempersulit
00839|jalannya persidangan;
00840|3. Anak menyesali perbuatannya;
00841|4. Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
00842|Menimbang  bahwa  terhadap  Nota  pembelaan/pledoinya  Penasehat
00843|Hukum  Anak  dan  Permohonan  Anak,  Hakim  akan  mempertimbangkan  hal
00844|tersebut pada saat mempertimbangkan pidana apa yang akan dijatuhkan kepada
00845|Anak;
00846|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
00847|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
00848|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
00849|Restoratif;
00850|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
00851|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Keadilan
00852|Hal. 25 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00853|
00854|Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
00855|korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
00856|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
00857|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
00858|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
00859|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
00860|persidangan Hakim telah menganjurkan dan menyarankan kepada Saksi  Torkis
00861|Hutabarat  agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara ini
00862|diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan  kalau  dimungkinkan  ada  kesepakatan
00863|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, Saksi  Torkis Hutabarat, akan tetapi
00864|sampai  sebelum  perkara  ini  diputus  tidak  ditemukan  adanya  kesepakatan
00865|perdamaian  Anak,  Orangtua  Anak,  Saksi  Torkis  Hutabarat,  Sehingga  Hakim
00866|berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak didalam perkara ini tidak
00867|dapat berpedoman kepada pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang
00868|diamanatkan oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang
00869|Sistem Peradilan Pidana Anak;
00870|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
00871|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
00872|menyatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
00873|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
00874|tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Anak,
00875|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
00876|Kemasyarakatan;
00877|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
00878|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
00879|Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Agar Anak dijatuhkan
00880|pidana  Pelayanan  Masyarakat  dan  Pelatihan  Kerja  di  Balai  Pemasyarakatan
00881|Sibolgaa atau di Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
00882|Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi yang
00883|disampaikan  oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dengan pertimbangan sebagai
00884|berikut:
00885|- Bahwa  Anak  sudah  pernah  melakukan  pencurian  yaitu  mencuri
00886|Handphone milik teman  sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023;
00887|- Bahwa Anak tidak bersekolah lagi;
00888|- Bahwa  anak  tidak  didampingi  oleh  Orangtua  maupun  keluarganya  di
00889|persidangan, bahwa dengan tidak hadir dan tidak adanya pendampingan dari
00890|orang tua maupun keluarga, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan
00891|Hal. 26 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00892|
00893|dukungan  sosial  terhadap  Anak,  sehingga  dikhawatirkan  pelaksanaan
00894|pelatihan  kerja  tidak  akan  berjalan  efektif  serta  tidak  mencapai  tujuan
00895|pembinaan dan perbaikan perilaku Anak;
00896|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun
00897|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa
00898|penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir  (ultimum
00899|remedium).
00900|Menimbang bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun
00901|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa Anak
00902|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
00903|membahayakan masyarakat;
00904|Menimbang bahwa setelah membaca hasil rekomendasi Laporan hasil
00905|penelitian  kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan
00906|dengan ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor
00907|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim berpendapat
00908|walaupun  penjatuhan  pidana  penjara  terhadap  anak  adalah  upaya  terakhir,
00909|namun terhadap Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana penjara di
00910|LPKA. Adapun yang menjadi argumentasi Hakim sehingga Hakim berpendapat
00911|Anak  didalam  perkara  aquo  harus  dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA adalah
00912|sebagai berikut:
00913|- Perbuatan Anak telah membahayakan Masyarakat, Hakim berpendapat
00914|demikian dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa Anak melakukan
00915|pencurian lagi;
00916|- Didalam  LPKA  anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
00917|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
00918|- Didalam LPKA Anak akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan
00919|pendidikan Formal;
00920|- Didalam LPKA Anak diharapkan mampu merenungi semua kesalahannya
00921|dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat terhadap Hukum
00922|serta bertanggung jawab;
00923|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
00924|terhadap anak, Hakim telah memperhatikan asas proporsional sesuai dengan
00925|tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat
00926|korektif, preventif dan edukatif. Selain itu Hakim juga telah memperhatikan sifat
00927|yang  baik  dan  jahat  dari  anak  dan  bukan  semata-mata  untuk  memberikan
00928|pembalasan kepada anak atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta Hakim
00929|juga sudah memperhatikan hal yang terbaik untuk masa depan anak.
00930|Hal. 27 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00931|
00932|Menimbang,  bahwa  Hakim  memandang  bahwa  hukuman  yang  akan
00933|dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan,
00934|kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  serta  setimpal  dengan  perbuatan  Anak
00935|tersebut;
00936|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Hakim  jatuhkan  terhadap
00937|anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap  perbuatan
00938|anak,  Namun  Hakim  berpendapat  bahwa  hukuman  pidana  Penjara  tersebut
00939|bertujuan agar Anak betul-betul menyadari dan merenungi kesalahan nya, dan
00940|dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
00941|Menimbang  bahwa  hukuman  penjara  di  LPKA menurut  Hakim  telah
00942|sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA Anak
00943|tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
00944|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
00945|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
00946|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
00947|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
00948|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
00949|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
00950|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
00951|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
00952|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
00953|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
00954|sebagai generasi penerus bangsa;
00955|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
00956|dan kepastian hukum yang selaras demi kepentingan anak, korban, maupun
00957|masyarakat  dan  pemerintah,  Hakim  berpendapat  Anak  karena  terbukti
00958|melakukan  perbuatan  pidana,  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dengan
00959|pertimbangan agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh
00960|kembangnya namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat
00961|memperbaiki  diri  dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di
00962|masyarakat,  dengan  membebankan  kewajiban  pembinaan  bagi  institusi  yang
00963|menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri
00964|terjadinya  perbuatan  pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan
00965|lingkungan  yang  seharusnya  menjadi  tugas  bagi  institusi  pemerintah  agar
00966|diperhatikan;
00967|Hal. 28 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
00968|
00969|Menimbang bahwa terhadap  Anak  telah  dikenakan penangkapan  dan
00970|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
00971|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00972|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
00973|penahanan  yang  sah,  maka  terhadap  Anak  haruslah  tetap  berada  dalam
00974|tahanan;
00975|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00976|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00977|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam merk CASIO
00978|warna  silver  dan  1  (satu)  buah  jam  tangan  merk  VIRAL  warna  hitam,
00979|berdasarkan fakta persidangan adalah milik  Saksi  Torkis Hutabarat, sehingga
00980|Hakim  berpendapat  bahwa  barang  bukti  tersebut  tidak  bertentangan  dengan
00981|hukum jika dikembalikan kepada Saksi Torkis Hutabarat;
00982|Menimbang bahwa barang bukti berupa  1 (satu) buah tas merk POLO
00983|GIVES warna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah  barang bukti yang
00984|berkaitan langsung dengan tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak, sehingga
00985|Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
00986|Menimbang bahwa barang bukti berupa  1 (satu) batang besi bengkok
00987|dengan  panjang  74  cm  (tujuh  puluh  empat  centimeter),  berdasarkan  fakta
00988|persidangan adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak Pidana
00989|yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat barang bukti tersebut
00990|perlu ditetapkan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
00991|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00992|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00993|meringankan Anak;
00994|Keadaan  yang  memberatkan:
00995|- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi Saksi Torkis Hutabarat
00996|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
00997|- Belum terjadi perdamaian antara Anak, Orangtua Anak dan Saksi  Torkis
00998|Hutabarat;
00999|Keadaan yang meringankan:
01000|- Anak belum pernah dihukum;
01001|- Anak masih bersekolah;
01002|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
01003|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01004|Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP jo Undang-Undang
01005|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01006|Hal. 29 dari hal. 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
01007|
01008|dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab
01009|Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
01010|yang bersangkutan;
01011|
01012|                MENGADILI:
01013|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01014|bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan cara membongkar untuk
01015|Masuk ke tempat melakukan tindak  pidana”  sebagaimana  dalam  dakwaan
01016|alternatif kesatu;
01017|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara
01018|selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
01019|Medan;
01020|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01021|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;