00491|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum
00492|tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat perbuatan yang dilakukan anak
00493|pelaku  berupa   “melakukan  kekerasan  terhadap  Anak, yang  mengakibatkan
00494|anak korban mengalami luka berat”;” telah terpenuhi menurut hukum ;
00495|Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari  Pasal
00496|80  ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan
00497|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
00498|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
00499|
00500|Perlindungan  Anak sebagaimana  dakwaan Pertama  Penuntut Umum seperti
00501|dipertimbangkan diatas , maka anak pelaku  haruslah dinyatakan telah terbukti
00502|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
00503|didakwakan dalam dakwaan Pertama  Penuntut Umum tersebut;
00504|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  ternyata  tidak  diketemukan
00505|adanya  hal-hal  yang  dapat  mengecualikan  anak  pelaku  dari  pertanggung
00506|jawaban  pidana  baik  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  maka  anak
00507|pelaku  tetap  dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus  dijatuhi  pidana
00508|yang setimpal dengan perbuatannya ;
00509|Menimbang  bahwa  terhadap  Permohonan  anak  pelaku,  serta
00510|permohonan  orang  tua  anak   dan  pembelaan  Penasehat  hukumnya  yang
00511|meminta agar hukumannya diringankan dianggap telah dipertimbangkan dan
00512|akan ditetapkan dalam amar putusan oleh karena berat ringannya perbuatan
00513|anak dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan anak tersebut juga
00514|harus  dipertimbangkan  dengan  tetap  mempertimbangkan  kepentingan  yang
00515|terbaik bagi anak;
00516|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim anak tidak menemukan
00517|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00518|alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung
00519|jawabkan perbuatannya;
00520|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00521|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00522|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  asas  kepentingan  yang
00523|terbaik bagi Anak  serta dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan
00524|serta  dengan  memperhatikan  rekomendasi  Laporan  Hasil  Penelitian
00525|Kemasyarakatan  (Litmas)  untuk  sidang  Pengadilan  atas  nama  Anak  ANAK
00526|PELAKU  yaitu  agar  Anak  Pelaku  diberikan  putusan  Pidana  berupa
00527|“Penempatan  di  LPKA”  maka  menurut  Hakim  perlu  dilakukan  penjatuhan
00528|Hukuman  berupa Pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;
00529|Menimbang, bahwa oleh karena Anak  ditahan dan penahanan terhadap
00530|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar masa menjalani
00531|Pidana dikurangkan dengan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah
00532|dijalani anak, serta terhadap status penahanan anak harus tetap dipertahankan;
00533|             Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00534|yaitu :
00535|- 1 (satu) ketapel / pelontar busur yang terbuat dari besi dan di lilit
00536|kain warna merah dan terdapat karet pelontar warna kuning ;
00537|
00538|- 2  (dua)  anak  busur  yang  terbuat  dari  besi  trali  sepeda  motor
00539|dengan  panjang  mata  busur  13  Cm   dan  12  Cm  terdapat  rambut-
00540|rambut yang terbuat dari tali rafia warna merah dan hijau;
00541|oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan melakukan tindak
00542|pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan melakukan tindak pidana lagi,
00543|maka barang bukti tersebut memenuhi keadilan untuk dimusnahkan;
00544|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  No  11  tahun  2012
00545|tentang Sistem Peradilan Pidana anak (SPPA) pasal 81 ayat (1) dinyatakan
00546|“Anak dijatuhi Pidana Penjara Di LPKA, apabila keadaan dan perbuatan anak
00547|akan membahayakan masyarakat”;
00548|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  No  11  tahun  2012
00549|tentang Sistem Peradilan Pidana anak (SPPA) pasal 81 angka (20) dinyatakan
00550|“Lembaga Pembinaan Khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah
00551|Lembaga atau Tempat anak menjalani masa Pidananya”;
00552|Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak-
00553|anak  lainnya  adalah  sebagai  bagian  dari  generasi  muda  yang  merupakan
00554|penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi
00555|pembangunan nasional, Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta
00556|sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada
00557|masa  depan,  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  pembinaan  secara  terus-
00558|menerus  demi  kelangsungan  hidup,  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,
00559|mental  dan  sosial  serta  perlindungan  dari  segala  kemungkinan  yang  akan
00560|membahayakan anak dan bangsa di masa depan ;
00561|Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar
00562|hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain
00563|adanya dampak negatif dari pergaulan, sehingga telah membawa perubahan
00564|sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku
00565|anak dalam hal ini ANAK PELAKU  ;
00566|Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  No. 11
00567|Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak bahwa salah satu asas perlindungan
00568|anak adalah asas kepentingan yang terbaik bagi anak , yang sesuai dengan
00569|penjelasan  pasal  tersebut  maksudnya  adalah  bahwa  segala  pengambil an
00570|keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh
00571|kembang anak;
00572|Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan yang diambil dalam
00573|perkara sudah mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan
00574|tidak mengesampingkan Perbuatan Pidana dari anak tersebut dan juga telah
00575|
00576|mempertimbangkan  korban  yang  menderita  luka  serta  juga  telah
00577|mempertimbangkan hasil Litmas;
00578|Menimbang,bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang
00579|No.11  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  Anak,  bahwa  penjatuhan  pidana
00580|penjara bagi anak hanya dapat dilakukan sebagai  upaya terakhir (ultimum
00581|remidium) ;
00582|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana  dan tindakan  terhadap
00583|diri  Anak  Pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang
00584|memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;
00585|Keadaan  Yang  Memberatkan:
00586|- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;
00587|Keadaan Yang Meringankan:
00588|- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
00589|- Anak  pelaku  berterus  terang  atas  perbuatannya  sehingga  diharapkan
00590|dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari;
00591|- Anak Pelaku telah meminta maaf pada anak korban dipersidangan dan
00592|berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya;
00593|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
00594|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00595|Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun
00596|2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
00597|Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
00598|23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No 1 Tahun 2023,
00599|Undang Undang No 1 Tahun 2026, Undang Undang No 20 Tahun 2025 dan
00600|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00601|
00602|MENGADILI:
00603|1. Menyatakan Anak Pelaku ANAK PELAKU telah terbukti secara sah dan
00604|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  melakukan  kekerasan
00605|terhadap Anak, berakibat luka berat dalam dakwaan alternatif Pertama;
00606|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  Pelaku  ANAK  PELAKU  berupa
00607|Pembinaan di LPKA Maros selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Anak
00608|Pelaku berada dalam tahanan;
00609|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
00610|Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00611|4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
00612|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00613|
00614|- 1 (satu) ketapel / pelontar busur yang terbuat dari besi dan di lilit
00615|kain warna merah dan terdapat karet pelontar warna kuning ;
00616|- 2  (dua)  anak  busur  yang  terbuat  dari  besi  trali  sepeda  motor
00617|dengan panjang mata busur 13 Cm  dan 12 Cm terdapat rambut-rambut
00618|yang terbuat dari tali rafia warna merah dan hijau;
00619|Masing masing dimusnahkan;
00620|6. Membebankan kepada  Anak  Pelaku membayar biaya perkara sejumlah
00621|Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
00622|
00623|Selasa
00624|
00625|21 April 2026
00626|
00627|2026
00628|
00629|Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, oleh I
00630|Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar,
00631|dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
00632|
00633|Erna Harun, S.H.
00634|
00635|Panitera Pengganti,                  Hakim,
00636|  Erna Harun, S.H. I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.