00994|Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim
00995|
00996|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana jo Undang-
00997|Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan
00998|mendasarkan pada berlakunya hukum pidana nasional yang baru;
00999|Menimbang, bahwa terhadap penggunaan ketentuan hukum tersebut,
01000|Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai kesesuaian penerapannya dengan
01001|asas legalitas dan asas pemberlakuan hukum pidana yang lebih
01002|menguntungkan bagi Terdakwa;
01003|Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun
01004|2023 menentukan:
01005|“Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang -undangan sesudah
01006|perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang -undangan yang baru,
01007|kecuali ketentuan peraturan perundang -undangan yang lama menguntungkan
01008|bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.”
01009|Menimbang, bahwa ketentuan tersebut merupakan perwujudan asas
01010|lex mitior  atau lex favor reo , yaitu asas yang menghendaki diberlakukannya
01011|ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku apabila terjadi perubahan
01012|undang-undang pidana setelah tindak pidana dilakukan;
01013|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 618 Undang -Undang Nomor 1
01014|Tahun 2023 menentukan:
01015|“Pada saat Undang -Undang ini mulai berlaku, ti ndak pidana yang sedang
01016|dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang -Undang ini, kecuali
01017|undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan
01018|bagi tersangka atau terdakwa.”
01019|Menimbang, bahwa Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai
01020|berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, sedangkan perkara a quo pada saat
01021|ketentuan tersebut mulai berlaku masih berada dalam proses peradilan dan
01022|belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga secara
01023|prinsip tunduk pada ketentuan Pasal 618 Undang-Undang a quo;
01024|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “masih dalam proses
01025|peradilan” mencakup perkara yang masih berada pada tahap penyidikan,
01026|penuntutan, maupun pemeriksaan di muka persidangan, sepanjang belum
01027|diputus secara berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
01028|Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pada saat mulai berlakunya
01029|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih dalam tahap pemeriksaan di
01030|pengadilan, maka secara hukum ketentuan Undang -Undang Nomor 1 Tahun
01031|2023 dapat diberlakukan terhadap perkara ini;
01032|
01033|Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim
01034|
01035|Menimbang, bahwa sekalipun demikian, penerapan undang -undang
01036|baru tersebut tetap harus diuji apakah lebih menguntungkan bagi Terdakwa
01037|dibandingkan ketentuan undang-undang sebelumnya, sesuai asas lex favor reo
01038|yang merupakan prinsip fundamental  dalam hukum pidana modern guna
01039|menjamin perlindungan hak-hak Terdakwa;
01040|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyesuaian kualifikasi
01041|yuridis dari Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01042|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  ke Pasal 455 ayat (1)
01043|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak mengubah substansi perbuatan
01044|yang didakwakan, karena inti perbuatannya tetap berupa tindakan merekrut,
01045|menampung, dan mengeksploitasi korban untuk tujuan memperoleh
01046|keuntungan seksual dan ekonomi;
01047|Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan dasar hukum tersebut
01048|lebih merupakan penyesuaian terhadap rezim kodifikasi hukum pidana nasional
01049|yang baru, tanpa mengubah identitas perbuatan materiel yang didakwakan
01050|kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraika n secara jelas dalam surat
01051|dakwaan;
01052|Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 455 ayat (1) Undang -
01053|Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan ketentuan hukum yang berlaku pada
01054|saat perkara masih dalam proses pemeriksaan, dan penerapannya tidak
01055|menempatkan Terdakwa pada posisi yang lebih merugikan daripada ketentuan
01056|sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat penggunaan ketentuan tersebut
01057|oleh Penuntut Umum adalah tepat dan beralasan menurut hukum;
01058|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
01059|sependapat dengan Penuntut Umum untuk menggunakan Pasal 455 ayat (1)
01060|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai dasar pertimbangan yuridis
01061|dalam menilai kesalahan Terdakwa;
01062|Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
01063|Umum dengan dakwaan a lternatif, dan berdasarkan Surat Tuntutan, Penuntut
01064|Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan
01065|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan
01066|diancam pidana dalam Pasal 455 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun
01067|2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang -Undang tentang
01068|Penyesuaian Pidana, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan
01069|mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut;
01070|Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 455 ayat (1)
01071|a quo adalah sebagai berikut:
01072|
01073|Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim
01074|
01075|1. Setiap orang;
01076|2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01077|pemindahan, atau penerimaan seseorang;
01078|3. Dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau dengan
01079|memberi bayaran atau manfaat;
01080|4. Untuk tujua n mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara
01081|Kesatuan Republik Indonesia;
01082|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut, Majelis Hakim
01083|mempertimbangkan sebagai berikut:
01084|Ad.1. Unsur “Setiap orang”
01085|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah
01086|siapa saja sebagai subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan
01087|hukum, yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas
01088|perbuatan yang dilakukannya;
01089|Menimbang, bahwa da lam perkara a quo Penuntut Umum telah
01090|menghadapkan seorang Terdakwa bernama BOBY PRATAMA, yang identitas
01091|lengkapnya telah dicocokkan dengan surat dakwaan, surat tuntutan, berita
01092|acara pemeriksaan penyidikan, serta dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di
01093|persidangan;
01094|Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan,
01095|Terdakwa tampak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu
01096|memahami setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut
01097|Umum, dan Penasihat Hukum, serta memberikan jawaban secar a runtut, logis,
01098|dan tidak menunjukkan adanya gangguan yang dapat menghapuskan
01099|kemampuan bertanggung jawabnya;
01100|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim
01101|berpendapat Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap
01102|mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” telah
01103|terpenuhi;
01104|Ad.2. Unsur “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01105|pemindahan, atau penerimaan seseorang”
01106|Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga
01107|cukup apabila salah satu bent uk perbuatan yang disebutkan dalam rumusan
01108|pasal telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;
01109|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan
01110|dari keterangan saksi -saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Terdakwa,
01111|barang bukti, dan alat bukti  surat, diperoleh fakta bahwa Terdakwa secara aktif
01112|
01113|Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim
01114|
01115|mencarikan tamu laki-laki bagi Anak Korban RIZKIA MAULANI alias KIA melalui
01116|aplikasi MiChat dan WhatsApp sejak sekitar bulan Juni 2025 sampai dengan
01117|Agustus 2025;
01118|Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang m embuat dan
01119|mengoperasikan akun MiChat dengan nama “kinandaputriii” dan “nazuwa”,
01120|menggunakan foto perempuan lain sebagai profil, kemudian menawarkan jasa
01121|hubungan badan dengan Anak Korban kepada calon pelanggan dengan tarif
01122|yang ditentukan;
01123|Menimbang, bah wa setelah terdapat pelanggan yang berminat,
01124|Terdakwa kemudian menghubungi Anak Korban untuk bersiap -siap dan
01125|mengarahkan pelanggan tersebut menuju kamar kost nomor B19 tempat Anak
01126|Korban tinggal bersama Terdakwa;
01127|Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta ters ebut, menurut Majelis
01128|Hakim, perbuatan Terdakwa secara nyata telah memenuhi unsur “perekrutan”,
01129|karena Terdakwa secara aktif mencari dan memperoleh pelanggan untuk Anak
01130|Korban, serta unsur “penampungan”, karena Terdakwa menyediakan tempat
01131|berupa kamar kost untuk dilaksanakannya layanan seksual berbayar;
01132|Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan secara insidental,
01133|melainkan berulang kali, terencana, dan dengan pola yang sama, sehingga
01134|menunjukkan adanya kehendak dan kesengajaan dari Terdakwa untuk
01135|melakukan perbuatan tersebut;
01136|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara
01137|sah dan meyakinkan;
01138|Ad.3. Unsur “Dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau
01139|dengan memberi bayaran atau manfaat”
01140|Menimbang, bahwa unsur ini juga b ersifat alternatif, sehingga cukup
01141|terbukti salah satu bentuk perbuatan yang disebutkan;
01142|Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran yang diajukan di
01143|persidangan, Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas)
01144|tahun, sehingga secara hukum ma sih tergolong anak yang wajib mendapatkan
01145|perlindungan khusus;
01146|Menimbang, bahwa selain faktor usia, Anak Korban juga berada dalam
01147|posisi rentan secara ekonomi dan psikologis, karena telah kehilangan
01148|pekerjaan dan tinggal bersama Terdakwa di kamar kost yang  pembiayaannya
01149|juga bergantung pada hasil perbuatan tersebut;
01150|Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak
01151|Korban menempatkan Terdakwa pada posisi yang memiliki pengaruh
01152|
01153|Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim
01154|
01155|emosional dan psikologis yang kuat terhadap Anak Korban, sehingga Terdakwa
01156|berada dalam posisi dominan yang memudahkannya memengaruhi kehendak
01157|Anak Korban;
01158|Menimbang, bahwa keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa
01159|untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara menjadikan Anak Korban
01160|sebagai objek layanan seksual berbayar;
01161|Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban yang bersesuaian
01162|dengan keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa memperoleh komisi dari
01163|setiap pelanggan, yaitu berkisar antara Rp50.000,00 sampai dengan
01164|Rp400.000,00, serta hasil uang tersebut digunakan untuk ke butuhan makan,
01165|biaya hidup, dan kepentingan pribadi Terdakwa;
01166|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, fakta tersebut menunjukkan
01167|dengan terang bahwa Terdakwa telah memanfaatkan posisi rentan Anak
01168|Korban dan memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatan tersebut;
01169|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
01170|Ad.4. Unsur “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara
01171|Kesatuan Republik Indonesia”
01172|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah
01173|pemanfaatan seseorang untuk mem peroleh keuntungan, baik secara ekonomi,
01174|seksual, maupun bentuk keuntungan lainnya;
01175|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan utama
01176|Terdakwa mencari pelanggan melalui aplikasi MiChat adalah agar Anak Korban
01177|melakukan hubungan badan dengan tamu yang membayar sejumlah uang;
01178|Menimbang, bahwa seluruh proses tersebut dilakukan secara sistematis,
01179|dimulai dari pencarian pelanggan, penetapan tarif, pengaturan waktu layanan,
01180|penyediaan tempat, hingga penerimaan hasil pembayaran;
01181|Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih
01182|8 (delapan) kali, sehingga nyata menunjukkan adanya tujuan eksploitasi
01183|seksual yang dilakukan secara berulang dan bukan peristiwa tunggal;
01184|Menimbang, bahwa Visum et Repertum yang diajukan Penuntut Umum
01185|semakin menguatkan adanya hubungan seksual yang dilakukan berulang kali
01186|terhadap Anak Korban;
01187|Menimbang, bahwa seluruh perbuatan tersebut dilakukan di wilayah
01188|Jakarta Timur yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kes atuan Republik
01189|Indonesia, sehingga unsur locus delicti sebagaimana dimaksud pasal a quo
01190|juga telah terpenuhi;
01191|
01192|Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim
01193|
01194|Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari seluruh rangkaian tindakan
01195|tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari layanan seksual
01196|yang dilakukan Anak Korban, maka menurut Majelis Hakim unsur tujuan
01197|mengeksploitasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
01198|
01199|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 455 ayat (1)
01200|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim
01201|berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01202|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
01203|pertama dan sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum;
01204|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah
01205|terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu
01206|dipertimbangkan lagi;
01207|Menimbang bahwa di persidangan terdakwa dan penasehat hukumnya
01208|mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan
01209|bahwa terdakwa mengakui kesalahannya d an memohon agar Majelis Hakim
01210|dapat menjatuhkan hukuman yang ringan bagi terdakwa;
01211|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
01212|menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01213|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alas an pemaaf, serta
01214|Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa  harus dinyatakan
01215|bersalah dan dijatuhi pidana;
01216|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh
01217|Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada
01218|Terdakwa, Majel is Hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum
01219|yang terungkap di persidangan berpendapat tidak sependapat sepenuhnya
01220|dengan lamanya pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum;
01221|Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti
01222|secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana
01223|sebagaimana dalam dakwaan pertama, namun penjatuhan pidana tidak
01224|semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, melainkan juga  harus
01225|mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa, latar belakang terjadinya
01226|perbuatan, peran masing -masing pihak, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan
01227|pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dan proporsionalitas;
01228|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang  terungkap di persidangan,
01229|Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa keadaan yang terjadi dalam
01230|perkara a quo tidak sepenuhnya bersumber dari inisiatif maupun tipu daya yang
01231|
01232|Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim
01233|
01234|dilakukan oleh Terdakwa, mengingat dari keterangan Anak Korban sendiri
01235|terungkap bahwa sebelum berhubungan dengan Terdakwa, Anak Korban telah
01236|pernah melakukan perbuatan serupa;
01237|Menimbang, bahwa fakta tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan
01238|perbuatan Terdakwa bukan merupakan sebab tunggal yang memunculkan
01239|terjadinya peristiwa pidana, sehingga kadar kesalahan subjektif Terdakwa
01240|dalam perkara ini patut dinilai tidak berada pada tingkat yang paling berat;
01241|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat
01242|lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum masih terlalu berat apabila
01243|dikaitkan dengan fakta konkret yang terungkap di persidangan, khususnya
01244|mengenai peran Terdakwa dan keadaan yang telah lebih dahulu ada pada diri
01245|Anak Korban;
01246|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim harus
01247|menjaga keseimbangan antara kepas tian hukum, rasa keadilan, perlindungan
01248|terhadap korban, dan proporsionalitas hukuman terhadap tingkat kesalahan
01249|Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui kadar
01250|kesalahan yang secara nyata terbukti di persidangan;
01251|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
01252|berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa patut lebih ringan
01253|dari tuntutan pidana Penuntut Umum, namun tetap cukup untuk memberikan
01254|efek jera, mencerminkan rasa keadilan, serta memenuhi tujuan pemidanaan;
01255|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
01256|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01257|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
01258|dijatuhkan;
01259|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dit ahan dan penahanan
01260|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01261|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01262|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01263|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01264|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk
01265|Oppo A3X warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna merah,
01266|dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 50i warna silver, berdasarkan
01267|fakta yang terungkap di persidangan telah dipergu nakan oleh Terdakwa
01268|sebagai sarana komunikasi dan alat untuk menjalankan tindak pidana, yakni
01269|untuk mengakses aplikasi MiChat, berkomunikasi dengan pelanggan,
01270|menghubungi Anak Korban, serta mengatur waktu dan tempat pertemuan;
01271|
01272|Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim
01273|
01274|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 5 (lima) buah kondom merk
01275|Sutra warna merah dan 1 (satu) buah pelumas merk Sutra Lubricant warna
01276|merah merupakan benda yang secara langsung dipergunakan dalam
01277|pelaksanaan tindak pidana eksploitasi seksual yang telah terbukti di
01278|persidangan;
01279|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kunci kamar Kost
01280|H. Naman Gerbang Biru Jalan H. Naman Nomor 27 RT 002 RW 003 Pondok
01281|Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur nomor B19, merupakan
01282|sarana yang berkaitan langsung dengan tempat dilak ukannya tindak pidana,
01283|karena kamar kost tersebut dipergunakan sebagai lokasi untuk
01284|mempertemukan Anak Korban dengan pelanggan;
01285|Menimbang, bahwa terhadap barang -barang tersebut, Majelis Hakim
01286|berpendapat barang bukti dimaksud merupakan alat dan sarana yang
01287|digunakan untuk melakukan tindak pidana serta tidak layak untuk dikembalikan,
01288|karena dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan perbuatan
01289|yang serupa, sehingga demi kepastian hukum dan pencegahan
01290|penyalahgunaan di kemudian hari, patut diteta pkan untuk dirampas guna
01291|dimusnahkan;
01292|Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas
01293|nama BOBY PRATAMA dengan NIK 3201011406030013 yang dikeluarkan oleh
01294|Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Provinsi Jawa
01295|Barat, Majelis  Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan dokumen
01296|identitas pribadi milik Terdakwa yang tidak terbukti sebagai alat untuk
01297|melakukan tindak pidana, melainkan hanya digunakan untuk kepentingan
01298|identifikasi subjek hukum dalam proses pemeriksaan perkara;
01299|Menimbang, bahwa oleh karena kartu identitas tersebut merupakan hak
01300|pribadi Terdakwa dan tidak terdapat alasan hukum untuk tetap menahannya,
01301|maka patut dikembalikan kepada Terdakwa;
01302|Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta
01303|Kelahiran Nomor 3602 -LT-22032018-0031 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas
01304|Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, Banten, 1 (satu) lembar
01305|fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602240803160005 yang dikeluarkan oleh
01306|instansi yang sama, serta 1 (satu) akun e -wallet aplikasi DANA dengan nomor
01307|handphone 0813-9956-2735 atas kepemilikan nomor handphone saudara Boby
01308|Pratama, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan alat
01309|bukti surat dan alat bukti elektronik yang relevan untuk pembuktian unsur
01310|
01311|Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Tim
01312|
01313|perkara, k hususnya berkaitan dengan identitas Anak Korban, usia Anak
01314|Korban, serta aliran pembayaran hasil tindak pidana;
01315|Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan
01316|sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alat bukti dalam perkara ini dan