01676|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  69  ayat  (1)  dalam
01677|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01678|disebutkan  “Anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan
01679|berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”. Sedangkan dalam ayat (2)
01680|disebutkan  “anak  yang  belum  berusia  14  (empat belas)  tahun  hanya  dapat
01681|dikenai tindakan” ;
01682|Menimbang bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor
01683|11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i,
01684|beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undang-undang tersebut antara
01685|lain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan
01686|tumbuh  kembang  anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  anak,  perampasan
01687|kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ;
01688|Menimbang  bahwa  anak  Pelaku  dalam  persidangan  menyampaikan
01689|menyesali  perbuatannya,  maka  berdasarkan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh
01690|Anak pelaku, maka Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan
01691|terhadap anak pelaku apakah diberikan pidana atau tindakan;
01692|Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) dan
01693|(2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01694|Anak, disebutkan pidana yang diberikan kepada anak terdiri dari :
01695|1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari atas:
01696|a. Pidana Peringatan;
01697|b. Pidana dengan syarat;
01698|1. Pembinaan diluar lembaga;
01699|2. Pelayanan masyarakat;
01700|3. Pengawasan ;
01701|c. Pelatihan kerja ;
01702|d. Pembinaan dalam lembaga; dan
01703|e. Penjara ;
01704|2. Pidana Tambahan terdiri atas:
01705|a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
01706|b. Pemenuhan kewajiban adat;
01707|Menimbang bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok
01708|berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana
01709|
01710|ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
01711|Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan  “Pidana  penjara  terhadap
01712|Anak  hanya  digunakan sebagai upaya terakhir”;
01713|Menimbang  bahwa  dalam  Pasal  70  ayat  (1)  KUHP  2023  disebutkan
01714|bahwa  dengan  tetap  mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud
01715|dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak
01716|dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
01717|a. terdakwa adalah Anak;
01718|b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
01719|c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
01720|d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
01721|e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
01722|f. terdakwa  tidak  menyadari  bahwa  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  akan
01723|menimbulkan kerugian yang besar;
01724|g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
01725|h. Korban  Tindak  Pidana  mendorong  atau  menggerakkan  terjadinya  Tindak
01726|Pidana tersebut;
01727|i. Tindak Pidana  tersebut merupakan akibat dari suatu  keadaan yang tidak
01728|mungkin terulang lagi;
01729|j. kepribadian  dan  perilaku  terdakwa  meyakinkan  bahwa  ia  tidak  akan
01730|melakukan Tindak Pidana yang lain;
01731|k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa
01732|atau keluarganya;
01733|l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk
01734|diri terdakwa;
01735|m.penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak
01736|Pidana yang dilakukan terdakwa;
01737|n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
01738|o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
01739|(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
01740|a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
01741|lebih;
01742|b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
01743|c. Tindak  Pidana  tertentu  yang  sangat  membahayakan  atau  merugikan
01744|masyarakat; atau
01745|d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
01746|
01747|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  70  ayat  (1)  KUHP
01748|2023 tersebut terhadap perkara yang dilakukan oleh anak sedapat mungkin
01749|tidak dijatuhkan pidana penjara tetapi berkaitan dengan Pasal 70 ayat (2) KUHP
01750|2023, ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan
01751|pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga terhadap perbuatan yang
01752|dilakukan anak yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
01753|maka terhadap anak tetap dapat dikenakan pidana penjara;
01754|Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati hasil
01755|Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  supaya  Anak  diberikan  Pembinaan  dalam
01756|Lembaga di Sentra Abiseka (Pekanbaru). Apabila dikaitkan dengan perbuatan
01757|Anak  telah  melakukan  perbuatan  “ dengan  sengaja  membujuk  anak  untuk
01758|melakukan persetubuhan”, bila dihubungkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1)
01759|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01760|“pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak
01761|pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Selain itu juga
01762|untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  anak  pelaku  maupun  terhadap
01763|masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa,  maka Hakim tidak
01764|sependapat  dengan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari  Pembimbing
01765|masyarakatan dan menurut Hakim yang lebih tepat pemberian sanksi kepada
01766|anak pelaku adalah penjara;
01767|Menimbang bahwa pidana penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
01768|merupakan  upaya  terakhir  atau  sebagai  ultimum  remedium,  namun  Hakim
01769|melihat  begitu  besarnya  dampak  persetubuhan  yang  telah  dilakukan  anak
01770|sehingga  Hakim  menilai  bahwa  anak  harus  diberikan  pembinaan  agar  bisa
01771|terlepas  dari  racun  persetubuhan  yang  pernah  dilakukan  dan  Hakim
01772|memandang  Anak  perlu  untuk  dijatuhkan  pidana  penjara  di  Lembaga
01773|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, diharapkan disana anak
01774|yang menjalani pidana dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan sehingga
01775|Anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi
01776|masa  depannya  di  LPKA  Kelas  II  Pekanbaru  sehingga  kedepannya  Anak
01777|menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;
01778|Menimbang bahwa  mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh
01779|Penuntut  Umum  sebagaimana  dalam  tuntutan  pidananya  tersebut,  Hakim
01780|kurang  sependapat  terhadap  lamanya  pidana  penjara  sebagaimana  dalam
01781|tuntutan  pidana Penuntut  Umum  tersebut,  dan  lamanya  pidana  yang  akan
01782|diberikan kepada anak pelaku sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang
01783|akan diuraikan dibawah ini;
01784|
01785|Menimbang bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak
01786|juga,  maka  penjatuhan  pidana  tidak  hanya  melihat  aspek  Anak  yang
01787|berhadapan dengan Hukum (Anak) tetapi juga dari aspek Anak Korban dan
01788|pembelajaran  bagi  masyarakat  lainnya  agar  tidak  melakukan  persetubuhan
01789|saat  masih  di  bawah  umur  18  (delapan  belas)  tahun  tanpa  adanya  ikatan
01790|perkawinan;
01791|Menimbang bahwa untuk penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak
01792|Pelaku,  Hakim  akan  mempertimbangkan  segala  sesuatunya  baik  dari  segi
01793|yuridis,  juga  memperhatikan  aspek  latar  belakang  terjadinya  tindak  pidana
01794|tersebut terkait dengan kondisi  Anak Pelaku dan aspek tujuan pemidanaan
01795|yang  dijatuhkan  haruslah  memberikan  manfaat baik  bagi  Anak  Pelaku  agar
01796|Anak  Pelaku  dapat  mengoreksi  dirinya  dengan  segala  perbuatannya  serta
01797|memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang. Dalam perkara ini anak
01798|tidak didampingi orang tuanya karena anak sudah kabur dari rumahnya selama
01799|1 (satu) tahun. Kemudian selama 1 (satu) tahun Anak Pelaku tidak bertemu
01800|dengan orang tuanya maupun keluarganya. Anak Pelaku sempat bekerja di
01801|Pekanbaru, kemudian Anak Pelaku berhenti bekerja dan pergi ke Pelalawan. Di
01802|Pelalawan  Anak  Pelaku  tinggal  tidak  menetap  di  ruko  orang,  masjid  dan
01803|sekarang  tinggal  selama  kurang  lebih  4  (empat)  bulan  di  rumah  temannya.
01804|Dengan pertimbangan tersebut Hakim menilai terhadap Anak Pelaku haruslah
01805|dibimbing,  dididik,  dibina  dan  diawasi  oleh  Lembaga  yang  berpengalaman
01806|dengan memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penangan anak yaitu
01807|LPKA agar  nantinya  Anak  Pelaku  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  bagi  diri
01808|sendiri dan Masyarakat. Maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan
01809|untuk  pembinaan  terhadap  Anak  agar  kepada  si  pelaku  /  Anak  dapat
01810|menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan
01811|kepada  Masyarakat  agar  tidak  mencontoh  perbuatan  tersebut.  Berdasarkan
01812|pertimbangan  tersebut,  Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  kepada  Anak
01813|sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;
01814|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01815|terhadap  diri  Anak  berdasarkan  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang
01816|Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) : “Anak
01817|dikenai sanksi Pidana Penjara” yang ditentukan dalam undang-undang tersebut,
01818|maka Hakim setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Anak akan
01819|menjatuhkan  pidana  penjara  yang  lamanya  akan  disebutkan  dalam  amar
01820|putusan ini ;
01821|
01822|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  semata-mata
01823|bertujuan  untuk  balas  dendam,  pemidanaan  disamping  sebagai  tindakan
01824|represif  juga  harus  mencerminkan  prevensi  khusus  dan  prevensi  umum.
01825|Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat
01826|menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan
01827|menyesali  perbuatannya,  sedangkan  prevensi  umum  agar  masyarakat
01828|diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang
01829|dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;
01830|Menimbang bahwa dengan melihat kondisi lingkungan pergaulan Anak,
01831|Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang
01832|dilatar-belakangi oleh faktor kurangnya pengawasan / kontrol orang tua ;
01833|Menimbang bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak pada
01834|hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin
01835|perlindungan  kepentingan  terbaik  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan
01836|hukum  sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 11
01837|tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  serta  untuk
01838|mencapai Keadilan Restoratif ;
01839|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang
01840|Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan
01841|bahwa “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu
01842|per  dua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa
01843|sedangkan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) berbunyi: “Minimum khusus penjara
01844|tidak berlaku terhadap anak.”;
01845|Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-
01846|Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
01847|Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
01848|Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI
01849|Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  bersifat  kumulatif  yang
01850|memuat  ancaman  pidana  penjara  dan  juga  pidana  denda.  Berdasarkan
01851|ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
01852|Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa apabila dalam hukum materiil diancam
01853|pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,  pidana  denda  diganti  dengan
01854|pelatihan kerja. Adapun lamanya pelatihan kerja lebih lanjut diatur pada Pasal
01855|78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01856|Pidana Anak yaitu dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1
01857|(satu)  tahun,  maka  pidana  denda  terhadap  Anak  dalam  perkara  ini  diganti
01858|
01859|dengan pelatihan kerja di Lembaga  Sentra Abiseka Pekanbaru  yang lamanya
01860|akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01861|Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 54 KUHP 2023 dan
01862|segala pertimbangan yang ada dalam putusan ini, Hakim menilai bahwa pidana
01863|yang  dijatuhkan  kepada  anak  sebagaimana  tercantum  dalam  amar  putusan
01864|telah memenuhi nilai keadilan bagi anak maupun anak korban;
01865|Menimbang bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim
01866|akan  menjatuhkan  sanksi  yang  lengkapnya  akan  ditentukan  dalam  amar
01867|putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai
01868|dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali
01869|serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang
01870|diamanatkan  oleh  Pasal  5  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
01871|tentang Kekuasaan Kehakiman;
01872|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01873|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa   penangkapan  dan
01874|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01875|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01876|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak  tetap
01877|berada dalam tahanan;
01878|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01879|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01880|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:
01881|- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu;
01882|- 1 (satu) helai celana panjang berwarna cream;
01883|- 1 (satu) helai BH berwarna pink;
01884|- 1 (satu helai celana dalam warna biru muda;
01885|- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
01886|- 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu-abu;
01887|Barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak Korban dan Anak
01888|Pelaku  saat kejadian, dan agar tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban
01889|dikemudian hari, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP Jo. Pasal 194 KUHAP
01890|perlu ditetapkan agar keberadaan barang bukti tersebut dimusnahkan;
01891|
01892|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  anak,  maka
01893|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01894|meringankan anak ;
01895|Keadaan  yang  memberatkan:
01896|- Perbuatan anak menimbulkan trauma pada anak korban;
01897|- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
01898|- Perbuatan Anak merusak tatanan moral yang hidup dalam masyarakat;
01899|Keadaan  yang  meringankan:
01900|- Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
01901|- Anak belum pernah dihukum;
01902|Menimbang  bahwa  oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka haruslah
01903|dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam
01904|amar putusan;
01905|
01906|MENGADILI:
01907|1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
01908|tindak  pidana  “ dengan  sengaja  membujuk  anak  untuk  melakukan
01909|persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
01910|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01911|selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
01912|Kelas  II  Pekanbaru  dan  pelatihan  kerja  selama  3  (tiga)  bulan  di  Sentra
01913|Abiseka Pekanbaru;
01914|3. Menetapkan  pidana  pelatihan  kerja  dilaksanakan  pada  waktu  siang  hari
01915|dengan jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari atau pada waktu yang
01916|tidak mengganggu jam belajar Anak;
01917|4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01918|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01919|
01920|5. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
01921|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01922|- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna ungu;
01923|- 1 (satu) helai celana panjang berwarna cream;
01924|- 1 (satu) helai BH berwarna pink;
01925|- 1 (satu helai celana dalam warna biru muda;
01926|- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
01927|- 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu-abu;
01928|Dimusnahkan;
01929|7. Membebankan  kepada  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01930|Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
01931|
01932|Selasa,
01933|
01934|21 April 2026,
01935|
01936|2026,
01937|
01938|Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan
01939|
01940|Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti,
01941|
01942|         Panitera Pengganti,                 Hakim,
01943|           Ade Saputra, S.H.                                       Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.