00511|menggunakan tangan kanan lalu mendorong tubuh Anak Korban sambil berkata “
00512|terimo pora “ (terima atau tidak) dan Anak Korban menjawab “ Ora “ (tidak)
00513|mendengar jawaban itu Anak kembali bertanya “ terimo pora “ (terima atau tidak)
00514|sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban menjawab “ T erima ” sehingga Anak
00515|
00516|melepas genggaman tangan di krah baju Anak Korban sambil keduanya kemudian
00517|berjalan mendekati sepeda motornya masing masing;
00518|- Bahwa beberapa saat kemudian Anak berjalan mendekati Anak Korban dan
00519|kembali menarik krah baju Anak Korban sambil berkata “ T erimo pora “ (terima
00520|atau tidak) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak memukul Anak Korban dengan
00521|tangan kiri posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan dan
00522|peci yang dipakai Anak Korban terlempar hingga jatuh;
00523|- Bahwa akibat kejadian itu Anak Korban menderita luka sebagaimana diterangkan
00524|dalam  visum  et Repertum  No  1793/VER/IV.6.AU/40/X/2025  yang  dibuat  dan
00525|ditandatangani  Dr  Hogi  Rvendi  dokter  pada  RS  PKU  Muhammadiyah  Blora
00526|dengan hasil : pada korban ditemukan nyeri tekan dengan intensitas sedang di
00527|bagian kepala sisi kanan, tidak ditemukan luka berupa jejas, tidak ditemukan
00528|bengkak, tidak  ditemukan  luka  memar,  tidak  ditemukan  luka  lecet dan  tidak
00529|ditemukan perdarahan pada bagian kepala sisi kanan;
00530|- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 tahun sebagaimana
00531|dapat dilihat dalam kutipan akta kelahiran No AL 655.0334564 yang dibuat dan
00532|ditandatangani Winoto, SH Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
00533|Kabupaten Blora, yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertera anak
00534|korban lahir tanggal 18 belas September 2011, sehingga anak korban masih
00535|berusia dibawah 18 tahun;
00536|- Bahwa akibat perbuatan Anak, selain Anak Korban mengalami luka fisik tersebut
00537|juga mengalami rasa takut untuk masuk karena masih diganggu oleh teman-
00538|teman Anak yang merasa tidak terima dengan proses persidangan ini sehingga
00539|sempat tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan;
00540|- Bahwa Anak Korban telah diberikan pendampingan psikologi berdasarkan bukti
00541|surat tambahan bertanda P-1  berupa fotokopi bernaterai Surat dengan Nomor:
00542|400.7.22.1/87/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal Hasil Pendampingan Pasien,
00543|yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr. R. Soetijono dan bukti surat bertanda P-2
00544|fotokopi bermaterai Surat Keterangan Pendampingan Psikologi atas nama anak
00545|korban, yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada RSUD Dr. R. Soetijono Blora
00546|tanggal 11 Maret 2026, dengan hasil konsultasi telah dilakukan pendampingan
00547|psikologis  berupa  asesmen  awal  sebagai  dasar  pendampingan  psikologis
00548|terhadap  pasien.  Oleh  karena  itu  tidak  dikeluarkan  surat  hasil  pemeriksaan
00549|psikologis dikarenakan layanan yang diberikan berupa konseling;
00550|
00551|Menimbang, bahwa selanjutnya  Hakim akan mempertimbangkan apakah
00552|berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Anak dapat  dinyatakan  telah
00553|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00554|
00555|Menimbang,  bahwa  Anak  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan
00556|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal
00557|76 huruf C Pasal Undang-Undang Nomor 35 T ahun 2014  tentang Perubahan atas
00558|Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2002 T entang Perlindungan Anak yang unsur-
00559|unsurnya adalah sebagai berikut:
00560|1. Setiap Orang;
00561|2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh  melakukan atau turut serta
00562|melakukan kekerasan;
00563|3. T erhadap anak,
00564|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00565|mempertimbangkan sebagai berikut:
00566|Ad.1. Unsur Setiap Orang
00567|Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang
00568|perseorangan atau korporasi.  Bahwa  yang dimaksud dengan  orang perseorangan
00569|adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek
00570|hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang
00571|dilakukannya  secara  hukum sebagaimana  disebutkan  dalam  Surat  Dakwaan
00572|Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek  (Error in Persona) dalam suatu
00573|perkara pidana;
00574|Menimbang,  bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan
00575|seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu  Anak Berhadapan
00576|Hukum dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan
00577|identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan
00578|Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang
00579|lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-
00580|fakta  yang  menunjukkan  Anak terganggu  pertumbuhan  jiwanya  atau  terganggu
00581|karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah
00582|membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan
00583|Pengadilan Negeri Blora adalah benar sebagai Anak;
00584|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka
00585|Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai
00586|pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara  ini  tidak terdapat Kesalahan
00587|Subjek (Error in Persona), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang”
00588|telah terpenuhi;
00589|Ad. 2.  Unsur  Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan,
00590|Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan;
00591|
00592|Menimbang,  bahwa  unsur  tindak  pidana  ini  bersifat  alternatif  apakah
00593|“menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta
00594|melakukan” sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya
00595|telah terpenuhi pula. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka  15a Undang-Undang
00596|Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 T entang Perubahan Atas Undang-Undang
00597|Republik Indonesia Nomor 23 T ahun 2002 T entang Perlindungan Anak, Kekerasan
00598|adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
00599|penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman
00600|untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
00601|melawan hukum.
00602|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
00603|yaitu Anak pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025 pukul 12.00 WIB bertempat di
00604|tempat parkir milik Nurul di Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora telah
00605|melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban. Kejadian tersebut berawal pada
00606|saat pulang sekolah yaitu Anak sedang berjalan menuju tempat parkir milik Nurul di
00607|Desa Turirejo Kecamatan Jepon Blora sedangkan Anak Korban berjalan bersama
00608|seorang  anak  perempuan  dengan  posisi  berada  didepan  Anak  dan  melihat hal
00609|tersebut Anak meneriaki Anak Korban sehingga menoleh kebelakang. Selanjutnya
00610|Anak berjalan mendekati Anak Korban sehingga dengan posisi berdiri berhadapan
00611|langsung memegang krah baju Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan
00612|lalu mendorong tubuh Anak Korban sambil berkata “ terimo pora “ (terima atau tidak)
00613|dan Anak Korban menjawab “ Ora “ (tidak) mendengar jawaban itu Anak kembali
00614|bertanya “ terimo pora “ (terima atau tidak) sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban
00615|menjawab “ T erima ” sehingga Anak melepas genggaman tangan di krah baju Anak
00616|Korban sambil keduanya kemudian berjalan mendekati sepeda motornya masing
00617|masing. Beberapa saat kemudian Anak berjalan mendekati Anak Korban dan kembali
00618|menarik krah baju Anak Korban sambil berkata “ T erimo pora “ (terima atau tidak)
00619|sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak memukul Anak Korban dengan tangan kiri
00620|posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan dan peci yang
00621|dipakai Anak Korban terlempar hingga jatuh;
00622|Menimbang  bahwa  akibat  perbuatan  Anak  kepada  Anak  Korban
00623|sebagaimana diterangkan dalam visum et Repertum No 1793/VER/IV.6.AU/40/X/2025
00624|yang dibuat dan ditandatangani Dr Hogi Rvendi dokter pada RS PKU Muhammadiyah
00625|Blora dengan hasil : pada korban ditemukan nyeri tekan dengan intensitas sedang di
00626|bagian kepala sisi kanan, tidak ditemukan luka berupa jejas, tidak ditemukan bengkak,
00627|tidak  ditemukan  luka  memar,  tidak  ditemukan  luka  lecet  dan  tidak  ditemukan
00628|perdarahan pada bagian kepala sisi kanan;
00629|
00630|Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak, selain Anak Korban mengalami
00631|luka fisik tersebut juga mengalami rasa takut untuk masuk karena masih diganggu
00632|oleh teman-teman Anak yang merasa tidak terima dengan proses persidangan ini
00633|sehingga sempat tidak masuk sekolah selama 1 (satu) bulan. T erhadap indikasi
00634|trauma psikologis tersebut, Anak Korban telah diberikan pendampingan psikologi
00635|berdasarkan bukti surat tambahan bertanda P-1  berupa fotokopi bernaterai Surat
00636|dengan  Nomor:  400.7.22.1/87/2026  tanggal  11  Maret  2026  perihal  Hasil
00637|Pendampingan Pasien, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr. R. Soetijono dan
00638|bukti  surat  bertanda  P-2  fotokopi  bermaterai  Surat  Keterangan  Pendampingan
00639|Psikologi atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis pada RSUD
00640|Dr. R. Soetijono Blora tanggal 11 Maret 2026, dengan hasil konsultasi telah dilakukan
00641|pendampingan  psikologis  berupa  asesmen  awal  sebagai  dasar  pendampingan
00642|psikologis terhadap pasien. Oleh karena itu tidak dikeluarkan surat hasil pemeriksaan
00643|psikologis dikarenakan layanan yang diberikan berupa konseling;
00644|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Anak
00645|terhadap Anak Korban termasuk dalam kategori “melakukan kekerasan” yaitu suatu
00646|perbuatan  yang  dilakukan  terhadap  seseorang  yang  berakibat  timbulnya
00647|kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Dengan
00648|demikian Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan” dalam perkara ini telah
00649|terpenuhi;
00650|Ad. 3. Unsur Terhadap Anak;
00651|Menimbang, bahwa yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada
00652|perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1  angka 1
00653|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 adalah seseorang yang
00654|belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam
00655|kandungan;
00656|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
00657|yaitu pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 14 tahun sebagaimana
00658|dapat dilihat dalam kutipan akta kelahiran No AL 655.0334564 yang dibuat dan
00659|ditandatangani  Winoto,  SH  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
00660|Kabupaten Blora, yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut tertera anak
00661|korban lahir tanggal 18 belas September 2011, sehingga anak korban masih berusia
00662|dibawah 18 tahun dan masih dalam kategori anak;
00663|Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “terhadap
00664|anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;
00665|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo.
00666|Pasal 76 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 Tentang
00667|
00668|Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 T ahun 2002 T entang
00669|Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti
00670|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00671|dalam dakwaan tunggal;
00672|Menimbang, bahwa  dalam persidangan,  Hakim tidak menemukan hal-hal
00673|yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
00674|pembenar dan atau alasan pemaaf,  maka Anak harus  mempertanggungjawabkan
00675|perbuatannya;
00676|Menimbang, bahwa oleh karena  Anak mampu bertanggung jawab, maka
00677|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00678|Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak maka Hakim
00679|wajib pula berpedoman pada hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak  yang
00680|pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
00681|1. Bahwa Klien Anak mengerti dan memahami bahwa perbuatannya kepada Anak
00682|Korban merupakan sebuah kesalahan serta Anak menyesali perbuatannya dan
00683|berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana kembali;
00684|2. Bahwa  Klien  Anak  melakukan  perbuatan  pidana  ini  karena  tidak  dapat
00685|mengendalikan emosinya kepada Anak Korban;
00686|3. Bahwa orang tua Klien Anak masih bersedia membina Anak agar nantinya dapat
00687|menjadi pribadi yang lebih baik sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana yang
00688|dilakukan oleh Anak;
00689|4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (b) poin 3 Sistem Peradilan Pidana
00690|Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2022 tentang Bentuk dan
00691|T atacara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak dengan rekomendasi
00692|“pembinaan dengan syarat pengawasan”;
00693|Menimbang,  bahwa  demikian  pula  terhadap  tuntutan  pidana  tersebut
00694|Penasihat Hukum Anak merasa keberatan dengan lamanya tuntuan pidana karena
00695|berpotensi mengganggu kegiatan belajar Anak sehingga mohon keringanan hukuman
00696|dengan alasan Anak berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, pihak orang tua
00697|serta  desa  masih  sanggup  mengasuh  dan  mendidik  Anak,  Anak  menyesali
00698|perbuatannya  dan  setelah  selesai  menjalani  hukumannya  dapat  melanjutkan
00699|pendidikannya dan menjadi anak yang lebih baik;
00700|Menimbang,  bahwa  setelah  mempertimbangkan  perbuatan  pidana  Anak
00701|dikaitkan  dengan  fakta  persidangan ,  saran  dan  rekomendasi  pembimbing
00702|kemasyarakatan ataupun permohonan dari Penasihat Hukum Anak, maka pengadilan
00703|berpendapat akibat perbuatan Anak kepada Anak Korban adalah berupa rasa sakit
00704|dan luka akan tetapi terhadap penyampaian di persidangan mengenai indikasi trauma
00705|
00706|psikologis yang dialami Anak Korban telah dihadirkan Saksi Psikolog Klinis dan bukti
00707|surat bertanda P-2 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan asesmen awal
00708|sebagai dasar untuk pemberian pendampingan psikologis terhadap Anak Korban
00709|akan tetapi tidak dikeluarkan surat hasil pemeriksaan psikologis karena layanan yang
00710|diberikan berupa konseling. T erhadap fakta persidangan tersebut maka pengadilan
00711|untuk  menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  berpedoman  pada  visum  et  reprtum
00712|pemeriksaan luka fisik yang dialami Anak Korban dan tidak dapat mempertimbangkan
00713|kondisi trauma psikologis yang dialami Anak Korban karena tidak terungkap dalam
00714|fakta persidangan mengenai hasil pemeriksaan Anak Korban tersebut. Demikian pula
00715|bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
00716|dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru menegaskan bahwa terhadap
00717|pemeriksaan Anak sebagai pelaku tindak pidana sejauh mungkin menghindarkan
00718|stigma negatif dalam masyarakat dengan penjatuhan pidana pinjara sebagai tingkat
00719|pemidanaan  yang  paling  berat  sesuai  tingkat  kesalahan  Anak,  selain  itu  juga
00720|berpedoman  pada  asas  penjatuhan  pidana  yang  tidak  hanya  berorientasi  pada
00721|pembalasan  akan  tetapi  lebih  sebagai  upaya  edukatif agar  supaya  Anak  dapat
00722|memberbaiki perilakunya di kemudian hari dan selama proses persidangan  a quo
00723|pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut telah dapat memberikan efek jera kepada
00724|Anak untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana di kemudian hari;
00725|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  maka  Hakim
00726|berpendapat bahwa pidana yang tepat dikenakan kepada Anak adalah berupa pidana
00727|dengan syarat pengawasan sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3
00728|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00729|Pidana Anak dan pidana dengan syarat sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (2) dan (4)
00730|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00731|Pidana Anak sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;
00732|Menimbang,  terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
00733|1). 1 (satu) potong kemeja pramuka lengan panjang warna coklat Muda.
00734|2). 1 (satu) potong celana pramuka warna coklat tua
00735|Perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Berhadapan Hukum.
00736|3). 1 (satu) potong kemeja pramuka lengan panjang warna coklat muda
00737|4). 1 (satu) potong celana pramuka panjang warna coklat tua.
00738|5). 1 (satu) buah peci warna hitam
00739|Perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban.
00740|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak  maka perlu
00741|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
00742|Keadaan yang memberatkan:
00743|
00744|- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit secara
00745|fisik dan perasaan tidak nyaman dan takut di lingkungan sekolah;
00746|Keadaan yang meringankan:
00747|- Anak belum pernah dihukum;
00748|- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi
00749|serta ingin melanjutkan sekolah;
00750|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepada Anak
00751|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00752|Memperhatikan,  ketentuan Pasal  80 Ayat  (1)  juncto P asal 76  huruf  c
00753|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2014 Tentang Perubahan Atas
00754|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 T ahun 2002 T entang Perlindungan
00755|Anak,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
00756|Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00757|20 T ahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
00758|lain yang berkaitan dengan perkara ini:
00759|
00760|M E N G A D I L I:
00761|1. Menyatakan Anak Berhadapan
00762|Hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
00763|tindak  pidana “ melakukan  kekerasan  terhadap  anak”  sebagaimana  dalam
00764|dakwaan tunggal;
00765|2. Menjatuhkan  pidana kepada
00766|Anak  Berhadapan  Hukum oleh  karena  itu  dengan  pidana dengan  syarat
00767|Pengawasan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
00768|3. Menetapkan  pidana  tersebut
00769|tidak  perlu  dijalani  kecuali  jika  dikemudian  hari  ada  putusan  hakim  yang
00770|menentukan lain disebabkan karena T erpidana Anak melakukan suatu tindak
00771|pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
00772|4. Menetapkan  syarat  khusus
00773|terhadap  Anak  Berhadapan  Hukum melakukan  wajib lapor  kepada Penuntut
00774|Umum selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan setelah Anak
00775|pulang  sekolah  dan  mengikuti  pembimbingan  dari  Petugas  Kemasyarakatan
00776|(BAPAS) 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan selama menjalani masa percobaan
00777|selama 6 (enam) bulan tersebut;
00778|5. Menetapkan  barang  bukti
00779|berupa:
00780|
00781|1) 1 (satu) potong kemeja pramuka lengan panjang warna coklat Muda;
00782|2) 1 (satu) potong celana pramuka warna coklat tua
00783|Dikembalikan kepada Anak Berhadapan Hukum.
00784|3) 1 (satu) potong kemeja pramuka lengan panjang warna coklat muda;
00785|4) 1 (satu) potong celana pramuka panjang warna coklat tua;
00786|5) 1 (satu) buah peci warna hitam
00787|Dikembalikan kepada Anak Korban.
00788|6. Membebankan  kepada  Anak
00789|untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00790|
00791|Kamis
00792|
00793|23 April 2026
00794|
00795|2026
00796|
00797|Firdaus
00798|Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri  Blora
00799|
00800|Reni Yuli Artanti, S.H.
00801|
00802|Panitera Pengganti,