00511|berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00512|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00513|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
00514|
00515|wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor
00516|18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa “Orang
00517|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”,
00518|artinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  perseorangan  yang  tidak
00519|memiliki  badan  hukum  sebagai  pelaksana  penempatan  pekerja  migran  di  luar
00520|negeri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00521|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00522|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00523|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00524|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00525|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00526|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00527|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00528|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00529|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00530|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan
00531|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00532|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00533|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00534|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00535|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00536|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00537|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3.
00538|Sertifikat  kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil
00539|pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi;  5.  Paspor  yang  diterbitkan  oleh  kantor
00540|imigrasi  setempat;  6.  Visa  kerja;  7.  Perjanjian  penempatan  pekerja  migran
00541|indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00542|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00543|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00544|- Bahwa T erdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00545|karena melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui
00546|perusahaan  penyalur  pekerja  migran  Indonesia  yang  resmi  pada  hari
00547|Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya
00548|di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya depan Hotel Qubu Resort;
00549|- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi bersama dua rekan saksi
00550|lainnya yaitu Junaidi dan Hari Suprayitno, pada hari Jumat, tanggal 22
00551|November 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, di dalam rumah tempat tinggal
00552|
00553|Terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Mekar Indah Blok, Desa
00554|Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
00555|- Bahwa Terdakwa telah merekrut dan memberangkatkan empat
00556|orang, yakni Kevin, Irvan, Felix, dan Puja, untuk bekerja di luar negeri
00557|sebagai operator judi online di Kamboja, tanpa memiliki izin resmi sebagai
00558|agen penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00559|- Bahwa proses perekrutan dilakukan oleh Terdakwa melalui media
00560|sosial Facebook dengan menggunakan akun bernama “LOVELIE” yang
00561|berisi ajakan kerja ke luar negeri, kemudian direspons oleh para calon
00562|pekerja termasuk Saksi dan keluarganya;
00563|- Bahwa T erdakwa menjelaskan kepada para calon pekerja bahwa
00564|biaya untuk bekerja ke luar negeri, termasuk visa dan jalur VIP , akan
00565|ditanggung oleh pihaknya atau bos di Kamboja, dan para pekerja akan
00566|menerima  gaji  sekitar  Rp9.000.000,-  (sembilan  juta  rupiah)  per  bulan
00567|selama kontrak kerja satu tahun;
00568|- Bahwa  Terdakwa  memfasilitasi  secara  langsung  keberangkatan
00569|keempat korban, termasuk menyediakan tiket pesawat, akomodasi, serta
00570|uang makan, dan menggunakan jalur Pontianak – Jakarta – Bangkok –
00571|Kamboja, meskipun tidak memiliki izin penyalur tenaga kerja migran;
00572|- Bahwa  keberangkatan  Felix  dan  Puja  juga  difasilitasi  oleh
00573|Terdakwa  meskipun  Puja  masih  berusia  17  tahun,  setelah  awalnya
00574|dinyatakan tidak bisa berangkat namun kemudian diizinkan oleh T erdakwa
00575|tanpa prosedur yang sah;
00576|- Bahwa anak kandung Saksi, Kevin, telah tiba di Thailand namun
00577|ditolak oleh pihak imigrasi Bangkok karena dokumen yang dibawa tidak
00578|sesuai,  sehingga  Kevin  dipulangkan  ke  Jakarta,  dan  Saksi  kemudian
00579|melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian;
00580|- Bahwa setelah kejadian di imigrasi, T erdakwa dan Saksi dibawa ke
00581|Polres Kubu Raya untuk dimintai keterangan, dan dilakukan penangkapan
00582|terhadap  Terdakwa  oleh  tim  Reskrim  karena  diduga  melanggar  UU
00583|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00584|- Bahwa  T erdakwa  mengakui  bahwa  dana  untuk  operasional
00585|keberangkatan  pekerja,  termasuk  tiket  pesawat,  berasal  dari  pihak  di
00586|Kamboja  (disebut  sebagai  “Bos”)  dan  ditransfer  melalui  pihak  ketiga
00587|bernama Sdri Sindi untuk pembelian tiket;
00588|- Bahwa dalam pelaksanaan perekrutan dan pengiriman pekerja ke
00589|luar  negeri,  Terdakwa  bertindak  sebagai  pihak  yang  mengatur,
00590|
00591|mengorganisir, dan memfasilitasi keberangkatan tanpa melalui prosedur
00592|hukum dan perizinan yang berlaku sesuai peraturan penempatan pekerja
00593|migran Indonesia;
00594| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00595|T erdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00596|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00597|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00598|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00599|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00600|Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki ijin menempatkan Calon Pekerja Migran
00601|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00602|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Terdakwa tidak
00603|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00604|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00605|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  boleh  dilakukan  oleh
00606|Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang
00607|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00608|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00609|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00610|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00611|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan
00612|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00613|menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis
00614|Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00615|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  telah  terpenuhi  oleh  perbuatan
00616|T erdakwa;
00617|Menimbang, bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00618|Undang  Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00619|telah terpenuhi, maka T erdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00620|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
00621|tunggal Penuntut Umum;
00622|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00623|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00624|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00625|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00626|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab,
00627|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00628|
00629|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00630|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00631|T erdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Terdakwa maupun alasan pembenar
00632|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00633|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00634|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan
00635|oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim
00636|tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara
00637|cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri
00638|T erdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00639|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00640|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00641|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00642|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00643|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00644|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00645|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00646|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi
00647|umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan
00648|tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi
00649|sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi
00650|masyarakat;
00651|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00652|T erdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan
00653|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00654|suatu  hal  yang  akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal
00655|keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan
00656|ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang
00657|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00658|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00659|keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00660|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
00661|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00662|terhadap  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00663|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00664|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00665|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197
00666|
00667|ayat (1) huruf k KUHAP , terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00668|dalam tahanan;
00669|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00670|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00671|direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti
00672|tersebut;
00673|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00674|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00675|meringankan Terdakwa  sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00676|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
00677|Keadaan yang memberatkan:
00678|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
00679|melindungi pekerja migran Indoneisa;
00680|Keadaan yang meringankan:
00681|- T erdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahan;
00682|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00683|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00684|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00685|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00686|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
00687|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00688|bersangkutan;
00689|
00690|MENGADILI:
00691|1. Menyatakan T erdakwa Sunardi alias Ayong anak dari Len Ameng telah
00692|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang
00693|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
00694|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00695|2. Menjatuhkan pidana kepada  T erdakwa oleh  karena  itu  dengan pidana
00696|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00
00697|(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
00698|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00699|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00700|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00701|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
00702|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00703|1) 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xr;
00704|Dikembalikan kepada Saksi Kevin;
00705|
00706|2) 2 (dua) lembar boarding pass atas nama FELIX NOVICO dan atas
00707|nama PUJA;
00708|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
00709|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00710|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00711|
00712|Kamis
00713|
00714|24
00715|
00716|2025
00717|
00718|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari  Kamis tanggal 24 Juli 2025, oleh Roby
00719|Hermawan Citra, S.H., M.H.  sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H.,
00720|M.H., M.Han. dan  Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim
00721|Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
00722|
00723|Hanny Puspasari, S.H., M.H.
00724|
00725|Hakim-Hakim Anggota,
00726|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
00727|Hakim Ketua,
00728|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
00729|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
00730|Panitera Pengganti,
00731|Hanny Puspasari, S.H., M.H.