00951|tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
00952|Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah
00953|Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
00954|Korban  Tindak  Pidana,  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
00955|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
00956|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban
00957|atau ahli warisnya. Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
00958|2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak
00959|
00960|Pidana menyebutkan  bahwa setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana
00961|berhak memperoleh restitusi termasuk Anak korban kekerasan fisik;
00962|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  setelah  memperhatikan
00963|ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2022
00964|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan  Pasal 4 Peraturan Mahkamah
00965|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
00966|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
00967|berpendapat bahwa korban berhak memperoleh Restitusi berupa Ganti kerugian
00968|atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; Ganti kerugian, baik materiil
00969|maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung
00970|sebagai akibat tindak pidana; Penggantian biaya perawatan medis dan/atau
00971|psikologis; dan/atau Ganti kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat
00972|tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya
00973|lain yang berhubungan dengan proses hukum;
00974|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya  juga menuntut
00975|agar Anak membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp72.047.000,00
00976|(tujuh  puluh  dua  juta  empat  puluh  tujuh  ribu  rupiah)  sebagaimana  Laporan
00977|Penilaian Restitusi Nomor R----/4.1.PPP/LPSK/03/---- dan Keputusan Lembaga
00978|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor:  R.----/KEP/SMP-LPSK/03/----  atas
00979|nama korban Anak Korban, dengan rincian penilaian sebagai berikut:
00980|- Kehilangan  kekayaan  berupa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh
00981|Pemohon  untuk  transportasi  selama  proses  hukum,  sejumlah
00982|Rp1.525.000,00;
00983|- Kehilangan  kekayaan  berupa  biaya  yang  dikeluarkan  Pemohon
00984|untuk  kebutuhan  konsumsi  selama  proses  hukum,  sejumlah
00985|Rp522.000,00;
00986|- Proyeksi biaya pemulihan penderitaan fisik dan psikologis korban,
00987|sejumlah Rp70.000.000,00;
00988|Menimbang bahwa Orangtua Anak melalui Advokat Anak menyatakan
00989|mohon keringanan atas jumlah nilai restitusi tersebut;
00990|Menimbang bahwa Hakim berpendapat lembaga restitusi dalam sistem
00991|peradilan pidana dimaksudkan untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia
00992|in casu hak korban tindak pidana agar terwujud keadilan dan penghargaan yang
00993|pantas terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Negara
00994|Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan hak fundamental dalam aspek
00995|kehidupan  manusia.  Selanjutnya,  untuk  menjatuhkan  besarnya  nilai  restitusi
00996|dalam perkara   a quo,  Hakim akan menggali, mengikuti dan memahami nilai-
00997|
00998|nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, sebagaimana
00999|amanah  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Kekuasaan
01000|Kehakiman;
01001|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (12) huruf c Peraturan
01002|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01003|Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
01004|Pidana, dalam hal Terdakwa adalah anak maka restitusi harus dibayarkan oleh
01005|orang tua anak;
01006|Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dipersidangan,
01007|kemampuan  orangtua  Anak  serta  kebutuhan  Anak  Korban,  Hakim  tidak
01008|sependapat  dengan  jumlah  proyeksi  biaya  pemulihan  penderitaan  fisik  dan
01009|psikologis korban, khususnya terhadap tindakan Hymenoplasty, Labiapasty dan
01010|Vaginoplasty  dengan  total  biaya  tindakan  medis  sebesar  Rp51.000.000,00,
01011|dikarenakan tindakan tersebut bukan disebabkan adanya gangguan Kesehatan
01012|dan/atau gangguan fungsi Kesehatan Anak Korban, sehingga beralasan untuk
01013|ditolak.  Selanjutnya,  Hakim  berpendapat  terhadap  Anak  Korban  lebih  tepat
01014|diberikan  biaya  untuk  pemulihan  kondisi  psikologis  korban  sebagaimana
01015|penilaian LPSK sejumlah Rp40.650.000,00 dan pemeriksaan infeksi menular
01016|seksual sejumlah Rp4.555.000,00, sehingga rincian besaran restitusi kepada
01017|Anak Korban adalah sebagai berikut:
01018|- Biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk transportasi selama
01019|proses hukum, sejumlah Rp1.525.000,00;
01020|- Biaya  yang  dikeluarkan  Pemohon  untuk  kebutuhan  konsumsi
01021|selama proses hukum, sejumlah Rp522.000,00;
01022|- Pemulihan kondisi psikologis korban sebagaimana penilaian LPSK
01023|sejumlah Rp40.650.000,00;
01024|- Pemeriksaan IMS sejumlah Rp4.555.000,00;
01025|Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat total restitusi
01026|yang  harus  dibayarkan  oleh  orangtua  Anak  kepada  Anak  Korban  adalah
01027|sejumlah Rp47.252.000,00,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua
01028|ribu rupiah);
01029|Menimbang, bahwa  berdasarkan  Pasal  30  ayat  (5)  Peraturan
01030|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01031|Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban
01032|Tindak Pidana menyebutkan Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat
01033|30  (tiga  puluh)  Hari  sejak  pelaku  tindak  pidana  dan/atau  Pihak  Ketiga
01034|menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
01035|
01036|atau  30  (tiga  puluh)  Hari  sejak  penetapan  Pengadilan  diucapkan  atau
01037|diberitahukan  dalam  hal  Restitusi  diajukan  setelah  putusan  perkara  pokok
01038|berkekuatan hukum tetap;
01039|Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10),
01040|(11), dan (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata
01041|Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi
01042|Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian
01043|Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud
01044|pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan
01045|tembusan  kepada  Ketua  Pengadilan,  kemudian  dalam  hal  pelaku  tindak
01046|pidana  belum  melaksanakan  pemberian  Restitusi,  Jaksa  memerintahkan
01047|pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat
01048|14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal
01049|pelaksanaan  pemberian  Restitusi  kepada  Korban  tidak  dipenuhi  sampai
01050|melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau
01051|LPSK  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  Jaksa,  kemudian  setelah
01052|menerima  pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (10),  Jaksa
01053|menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan melelang harta kekayaan
01054|tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30
01055|(tiga puluh) hari;
01056|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  ketentuan  Pasal  33  ayat  (5)
01057|Undang-Undang Nomor  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
01058|Seksual,  Hakim  dalam  putusan  memerintahkan  jaksa  untuk  melelang  sita
01059|jaminan  Restitusi  sepanjang  tidak  dilakukan  pembayaran  Restitusi  dalam
01060|jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah
01061|memperoleh kekuatan hukum tetap;
01062|Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat
01063|(7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01064|Seksual dinyatakan  bahwa  jika  harta  kekayaan  terpidana  yang  disita
01065|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  mencukupi  biaya  Restitusi,
01066|terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana
01067|pokoknya, selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut:
01068|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara   a  quo,  Anak  telah  terbukti
01069|melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang termasuk tindak pidana
01070|kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  c
01071|Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
01072|Seksual,  selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang
01073|
01074|Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana serta
01075|Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara
01076|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
01077|Korban Tindak Pidana tidak mengatur penjatuhan pidana pengganti terhadap
01078|Anak khususnya yang melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual;
01079|Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14) serta
01080|Pasal 30 Ayat 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
01081|Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
01082|Restitusi  Dan  Kompensasi,  dikhususkan  terhadap  perkara  tindak  pidana
01083|perdagangan orang dan terorisme;
01084|Menimbang bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas
01085|dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta ketentuan Pasal 53
01086|KUHP, maka Hakim mengesampingkan  ketentuan Pasal 33 ayat (7)  Undang-
01087|Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  dan
01088|Hakim berkesimpulan Anak tidak dapat dikenakan pidana pengganti apabila
01089|setelah harta kekayaan Orang Tua/Wali Anak disita dan dilelang masih tidak
01090|dapat memenuhi pembayaran restitusi;
01091|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Hakim  dengan  memperhatikan
01092|ketentuan  Pasal  8  Ayat  (7),  Pasal  9,  dan  Pasal  10  Peraturan  Pemerintah
01093|Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2025  tentang  Dana  Bantuan  Korban
01094|Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam hal terpidana tidak mampu membayar
01095|restitusi dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan, Hakim berpendapat
01096|agar  jaksa  menyampaikan  pemberitahuan  kepada  LPSK  untuk  pelaksanaan
01097|kompensasi  sejumlah  restitusi  kurang  bayar  kepada  korban  melalui  dana
01098|bantuan korban;
01099|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak tidak  ditahan  dan  menurut
01100|pendapat  Hakim  telah  ada  jaminan  dari  orangtua,  serta tidak  cukup  alasan
01101|untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01102|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01103|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01104|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01105|a. 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna Baby
01106|Blue;
01107|b. 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
01108|c. 1 (satu) helai BRA/BH berwarna Pink;
01109|d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna Pink;
01110|
01111|Menimbang,  bahwa  barang  bukti tersebut  diatas telah  dipergunakan
01112|pada  saat  melakukan  kejahatan  yang  menimbulkan  trauma  kepada  Anak
01113|Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01114|e. 1  (satu)  unit  handphone  merek  Samsung  Type
01115|Galaxy A14 berwarna Silver;
01116|Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, dipersidangan terbukti adalah
01117|milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;
01118|f. 1  (satu)  unit  handphone merek  VIVO  Type  Y12
01119|berwarna Aqua Blue;
01120|  Menimbang, bahwa barang bukti  tersebut  telah dipergunakan untuk
01121|melakukan kejahatan serta  mempunyai nilai ekonomis,  maka perlu ditetapkan
01122|agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01123|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
01124|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01125|yang meringankan Anak;
01126|Keadaan  yang  memberatkan:
01127|- Perbuatan  Anak  menimbulkan  penderitaan  fisik  dan  psikis  bagi  Anak
01128|Korban dan juga keluarga Anak Korban;
01129|- Anak juga menyebarkan video persetubuhan Anak Korban;
01130|- Perbuatan  Anak  menjatuhkan  harkat  dan  martabat  Anak  Korban  dan
01131|keluarga Anak Korban;
01132|Keadaan yang meringankan:
01133|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01134|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana,  maka haruslah
01135|dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada
01136|orangtua Anak Korban;
01137|Memperhatikan,  Pasal  473  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
01138|2023  tentang  KUHP dan  Pasal  81  ayat  2  jo.  Pasal  76D  Undang-Undang
01139|Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01140|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun
01141|2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01142|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo
01143|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  jo. Pasal
01144|127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01145|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  jo. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
01146|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Undang-undang Nomor 3 Tahun
01147|1997  tentang  Pengadilan  Anak  dan  Undang-undang  Nomor 20 Tahun  2025
01148|
01149|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
01150|bersangkutan; 
01151|
01152|MENGADILI:
01153|1. Menyatakan  Anak  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01154|melakukan  tindak  pidana  “beberapa  kali  memaksa  dan  membujuk  Anak
01155|untuk melakukan persetubuhan dengannya”,  sebagaimana dalam dakwaan
01156|tunggal;
01157|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01158|selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus
01159|Anak (LPKA) kelas II Pangkalpinang;
01160|3. Membebankan orangtua Anak untuk membayar restitusi kepada Anak
01161|Korban sejumlah Rp47.252.000,00,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima
01162|puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
01163|setelah  putusan  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dan  dalam  hal
01164|pelaksanaan pemberian restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai
01165|melampaui batas waktu tersebut, Jaksa menyita harta kekayaan orangtua
01166|Anak dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran
01167|restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
01168|4. Menetapkan barang bukti berupa: 
01169|a. 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna Baby Blue;
01170|b. 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
01171|c. 1 (satu) helai BRA/BH berwarna Pink;
01172|d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna Pink;
01173|Dirampas untuk dimusnahkan;
01174|e. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type Galaxy A14
01175|berwarna Silver;
01176|dikembalikan kepada Anak Korban ;
01177|f. 1  (satu) unit handphone  merek VIVO Type Y12 berwarna
01178|Aqua Blue.
01179|dirampas untuk negara;
01180|5. Membebankan  biaya  perkara  pada  Anak  melalui  orangtuanya
01181|sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
01182|
01183|Rabu
01184|
01185|6 Mei
01186|
01187|2026
01188|
01189|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026 oleh Angga
01190|Wahyu  Perdana,  S.H.,  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Pengadilan
01191|Negeri Mentok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
01192|
01193|Yoedi Tri Suryapermana, S.H.
01194|
01195|Panitera Pengganti, Hakim,
01196|Yoedi Tri Suryapermana, S.H.                                  Angga Wahyu Perdana, S.H.