02894|Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100239421224441 milik PRAKASH
02895|MADHAVAN  ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud
02896|
02897|pemeriksaan  berupa  Chat  sebanyak  1  percakapan  chat   antara
02898|6285239122444@s.whatsapp.net  Elegantz  Spa  Sauna  Bali  (owner)  dan
02899|6281805492582@s.whatsapp.net  Patron  DEWA  Bali  369  dan  Data  File
02900|Image sebanyak 9 data file gambar yang berisikan bukti transfer dengan
02901|tujuan penerima atas nama ARIYADI (Detil pada Berita Acara Pemeriksaan
02902|Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 1535/FKF/2024, hari Selasa
02903|tanggal 22 bulan Oktober 2024);
02904|- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple A2632 iPhone 14 Plus
02905|warna  biru  IMEI:  353981766002228,  IMEI2:  353981765750322,  Simcard
02906|Telkomsel  dengan  ICCID:  8962100239421224441  milik  PRAKASH
02907|MADHAVAN  ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud
02908|pemeriksaan berupa Chat sebanyak 1 percakapan chat dan Data File Image
02909|sebanyak 9 data file gambar;
02910|- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Apple A2849 iPhone
02911|15 Pro Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835,
02912|Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100844624242932 milik PRAKASH
02913|MADHAVAN ditemukan Call Logs sebanyak 4260 panggilan, Chat sebanyak
02914|4664 percakapan chat, Contact sebanyak 18255 kontak, Data File Image
02915|sebanyak 187072 data file gambar dan Data File Video sebanyak 8633 data
02916|file video;
02917|- Bahwa pada pemeriksaan backup file handphone merek Apple A2849 iPhone
02918|15 Pro Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835,
02919|Simcard Telkomsel dengan ICCID: 8962100844624242932 milik PRAKASH
02920|MADHAVAN  ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud
02921|pemeriksaan  berupa  Chat  sebanyak  3  percakapan  chat  yaitu  antara
02922|60122549491@s.whatsapp.net  Prakash  (owner)  dan
02923|6281805492582@s.whatsapp.net Patron DEWA Bali 369 yang didalamnya
02924|berisikan percakapan dan bukti transfer dengan tujuan penerima atas nama I
02925|DEWA NYOMAN ADITYA, antara 6285239122444@s.whatsapp.net Elegantz
02926|Spa Sauna Bali (owner) dan 6281805492582@s.whatsapp.net Dewa Bentar
02927|Dizcoholic,  serta  antara  6285239122444@s.whatsapp.net  Elegantz  Spa
02928|Sauna Bali (owner) dan 60122549491@s.whatsapp.net Prakash (Detil pada
02929|Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.:
02930|1535/FKF/2024, hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober 2024);
02931|- Bahwa pada pemeriksaan handphone merek Apple A2849 iPhone 15 Pro
02932|Max warna biru IMEI: 356616946166363, IMEI2: 356616945464835, Simcard
02933|Telkomsel  dengan  ICCID:  8962100844624242932  milik  PRAKASH
02934|
02935|MADHAVAN  ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud
02936|pemeriksaan berupa Chat sebanyak 3 percakapan chat;
02937|- Bahwa  pada  pemeriksaan  backup  file  Macbook  Air  dengan  SN:
02938|FVFJ70CZQ6L4 warna silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik
02939|PRAKASH MADHAVAN ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud
02940|pemeriksaan berupa Data file folder sebanyak 2 data file folder;
02941|- Bahwa pada pemeriksaan Macbook Air dengan SN: FVFJ70CZQ6L4 warna
02942|silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik PRAKASH MADHAVAN
02943|ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud  pemeriksaan  berupa
02944|Data file folder sebanyak 2 data file folder dengan nama file “Daily Sales
02945|Sheet.zip” dan nama file “Expenses.zip” yang berisikan tentang tranahli sales
02946|report/laporan tranahli harian;
02947|- Bahwa pada pemeriksaan Macbook Air dengan SN: FVFJ70CZQ6L4 warna
02948|silver dengan kapasitas penyimpanan 521 GB milik RAKASH MADHAVAN
02949|ditemukan  informasi  yang  berkaitan  dengan  maksud  pemeriksaan  berupa
02950|Data file folder sebanyak 2 data file folder.
02951|3. Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H.,  yang dibacakan di persidangan
02952|pada pokoknya sebagai berikut:
02953|- Bahwa  setelah  membaca  kronologis  kasus  dan  Keterangan  Para  Saksi
02954|dalam  BAP di  atas,  maka  menurut pengetahuan  Ilmu  Hukum  yang  saya
02955|ketahui  dan  kuasai  terhadap  kasus  di  atas  PATUT DIDUGA telah  terjadi
02956|Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau perbuatan cabul sebagaimana
02957|di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
02958|Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Jo Pasal 296 KUHP Jo
02959|Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Bahwa dalam kasus di
02960|atas,  PATUT  DIDUGA  selain  Tindak  Pidana  Perdagangan  orang,  juga
02961|terdapat  DUGAAN  adanya  Tindak  Pidana  yang  berupa  pencabulan
02962|sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP;
02963|- Bahwa DUGAAN adanya perbuatan cabul di Elegantz Men Spa & Sauna Bali
02964|yang bergerak dibidang  penyedia layanan massage/pijet khusus para pria,
02965|menyediakan tempat untuk sauna (mandi uap) jazuci (menyediakan mandi
02966|kolam air hangat) mini gym dan café, dinama dalam pelayanan/terapish dan
02967|pengunjung  yang  melakukan  massage/pijat  dalam  keadaan  telanjang,
02968|sehingga  perbuatan  ini  PATUT  DIDUGA  merupakan  tempat  yang
02969|menyediakan/mempermudah  untuk  perbuatan  cabul  ,  dan  Pengelola
02970|Elegantz  Men  Spa  &  Sauna  Bali  membuka  usaha  itu  sebagai  mata
02971|pencaharian atau kebiasaan baik baik pengelola ataupun pekerja;
02972|
02973|- Bahwa Pasal 296 KUHP menyatakan:
02974|Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan
02975|perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya
02976|sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling
02977|lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas
02978|ribu rupiah.
02979|- Bahwa merujuk pada  Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul
02980|yang  dikerjakan  secara  sengaja  dan  dijadikan  sebagai  kebiasaan  atau
02981|pekerjaan;
02982|- Bahwa unsur-unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
02983|adalah:  Barang  siapa;  Mengadakan  atau  memudahkan  perbuatan  cabul;
02984|Sebagai  pencaharian  atau  kebiasaan,  atau  seseorang  dengan  sengaja
02985|menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain;
02986|- Perbuatan cabul tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau pekerjaan;
02987|- Seseorang menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut;
02988|- Bahwa Pasal 296 KUHP dapat diterapkan pada orang yang: 
02989|- Menyediakan rumah atau kamarnya untuk pelacuran.
02990|- Membuka tempat prostitusi berkedok kafe atau warung kopi.
02991|- Memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.
02992|- Menarik keuntungan dari perbuatan cabul.
02993|- Bahwa Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan
02994|dengan sengaja atau dengan memudahkan perbuatan cabul, sebagai mata
02995|pencaharian/kebiasaan dan mendatangkan keuntungan materiil. Sementara
02996|itu, perdagangan orang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
02997|(KUHP)  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007.   Tindak  Pidana
02998|Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan yang melanggar hukum dan
02999|mencakup:  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,
03000|Pemindahan, Penerimaan. Bahwa PATUT DIDUGA dalam perbuatan cabul
03001|tersebut terdapat eksploitasi, yaitu yang dilakukan oleh Pengelola  Elegantz
03002|Men  Spa  &  Sauna  Bali   terhadap  pekerja/Terapish,  maka  menurut
03003|Pengetahuan  hukum  yang  saya  kuasai  dan  ketahui,  PATUT  DIDUGA
03004|perbuatan  cabul  tersebut  berhubungan  dengan  TPPO,  sehingga  dalam
03005|penerapannya dapat berhubungan atau kumulatif;
03006|- Bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat Asas lex specialis derogat legi
03007|generali   yaitu  asas  hukum  yang  menyatakan  bahwa  aturan  yang  lebih
03008|khusus  akan  berlaku,  menggantikan  aturan  yang  lebih  umum.  Asas  ini
03009|digunakan  untuk  menafsirkan  dan/atau  menerapkan  apabila  terdapat
03010|
03011|undang-undang  dan  memberikan  kejelasan  hukum.  Asas  lex  specialis
03012|derogat legi generali berlaku terhadap 2 (dua) peraturan memiliki hierarki
03013|yang sama dan mengatur materi yang sama. Atas dasar itu menurut saya
03014|terhadap kasus di atas dapat diterapkan secara kumulatif, dengan dasar asas
03015|lex spesialis derogat legi generali;
03016|- Contoh penerapan asas lex specialis derogat legi generali adalah:
03017|- Dalam  proses  peradilan  pidana,  Undang-Undang  ITE  berlaku  untuk
03018|kasus penipuan online, menggantikan aturan pidana umum.
03019|- Dalam kasus pidana anak, aturan pidana khusus untuk anak berlaku,
03020|menggantikan aturan pidana umum.
03021|- Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat diterapakan UU
03022|No. 21 Tahun 2007 dan mengenyampingkan KUHP. 
03023|- Bahwa terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia secara khusus telah
03024|di atur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu :
03025|- Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
03026|- Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
03027|gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau
03028|bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi
03029|dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau
03030|eksploitasi  seksual  yang  melanggar  norma  kesusilaan  dalam
03031|masyarakat. 
03032|- Jasa  pornografi  adalah  segala  jenis  layanan  pornografi  yang
03033|disediakan  oleh   orang  perseorangan  atau  korporasi  melalui
03034|pertunjukan  langsung,  televisi  kabel,  televisi  teresterial,  radio,
03035|telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar,
03036|majalah, dan barang cetakan lainnya. 
03037|- Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang
03038|berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
03039|- Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)
03040|tahun.
03041|- Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden
03042|Republik  Indonesia  yang  memegang  kekuasaan  pemerintahan
03043|negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
03044|Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
03045|- Pemerintah  Daerah  adalah  Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota,  dan
03046|perangkat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan
03047|daerah.
03048|
03049|- Pasal 2 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah :
03050|- Pengaturan  pornografi  berasaskan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,
03051|penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,
03052|kebinekaan,  kepastian  hukum,  nondiskriminasi,  dan  perlindungan
03053|terhadap warga negara. 
03054|- Pasal 3 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah :
03055|-  mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang
03056|beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan
03057|Yang  Maha  Esa,  serta  menghormati  harkat  dan  martabat
03058|kemanusiaan.
03059|- menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya,
03060|adat  istiadat,  dan  ritual  keagamaan  masyarakat  Indonesia  yang
03061|majemuk.
03062|- memberikan  pembinaan dan pendidikan terhadap moral  dan akhlak
03063|masyarakat.
03064|- memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara
03065|dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
03066|-  mencegah  berkembangnya pornografi  dan  komersialisasi seks  di
03067|masyarakat. 
03068|- Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan :
03069|(1)  Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,
03070|menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,
03071|mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau
03072|menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:  
03073|- persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
03074|- kekerasan seksual; 
03075|- masturbasi atau onani; 
03076|- ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;  
03077|- alat kelamin; atau 
03078|- pornografi anak.
03079|(2)   Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 
03080|- menyajikan  secara  eksplisit  ketelanjangan  atau  tampilan  yang
03081|mengesankan ketelanjangan; 
03082|- menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 
03083|- mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 
03084|- menawarkan  atau  mengiklankan,  baik  langsung  maupun  tidak
03085|langsung layanan seksual.
03086|
03087|- Bahwa merujuk pada Pasal 4 UU No 44 Tahun 2008, khususnya
03088|dalam Pasal 4 Ayat (1) yang melarang adanya perbuatan berupa
03089|menawarkan,  memperjualbelikan,  atau  menyediakan  pornografi,
03090|serta Pasal 4 Ayat (2) yang melarang menyajikan secara eksplisit
03091|ketelanjangan  atau  tampilan  yang  mengesankan  ketelanjangan,
03092|menyajikan  secara  eksplisit  alat  kelamin,  mengeksploitasi  atau
03093|memamerkan  aktivitas  seksual,  menawarkan  atau  mengiklankan,
03094|baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
03095|- Bahwa pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelarangan dari Pasal
03096|4  UU No. 44 Tahun 2008 di atur dalam Pasal  29 dan/atau Pasal 30 UU
03097|No. 44 Tahun 2008.
03098|- Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 menyatakan :
03099|- Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,
03100|menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,
03101|mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau
03102|menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
03103|(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
03104|paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
03105|Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
03106|banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
03107|- Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi:
03108|Setiap  orang  yang  menyediakan  jasa  pornografi  sebagaimana
03109|dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
03110|paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan
03111|atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.250.000.000  (dua  ratus  lima
03112|puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar
03113|rupuah). 
03114|- Bahwa  TPPO yang terjadi dewasa ini, telah meluas dalam bentuk jaringan
03115|kejahatan  baik  terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi.  Tindak  pidana
03116|perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga
03117|dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  (beberapa  orang),  korporasi  dan
03118|penyelenggara  negara  yang  menyalahgunakan  wewenang  dan
03119|kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki
03120|jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar
03121|negara (luar negeri), dengan modus operandi yang semakin canggih dan
03122|menggunakan teknologi;
03123|
03124|- Bahwa TPPO yang terjadi dewasa ini tidak hanya untuk eksploitasi phisik
03125|sebagai pekerja domestik atau publik (asisten Rumah Tangga atau buruh
03126|perkebunan),  tetapi  marak  juga  bentuk  eksploitasi  seksual  lainnya  yang
03127|mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya  kerja  paksa  atau  pelayanan
03128|paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, bahkan penjualan organ
03129|tubuh;
03130|- Bahwa pada umumnya Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan
03131|perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan
03132|orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang
03133|tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan
03134|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,
03135|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau  memberi
03136|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  korban
03137|dan/atau orang yang memegang kendali atas korban;
03138|- Bahwa bentuk-bentuk eksploitasi dapat berupa kerja paksa atau pelayanan
03139|paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau
03140|pelayanan paksa (termasuk penjualan organ tubuh) adalah kondisi kerja yang
03141|timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang
03142|yakin bahwa jika korban tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka korban
03143|atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik
03144|maupun psikis.
03145|- Merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO  Pengertian dan
03146|Ruang Lingkup TPPO adalah sebagaimana di atur dalam:
03147|- Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 :
03148|- Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
03149|- Perdagangan  Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,
03150|penampungan,   pengiriman,   pemindahan,   atau   penerimaan
03151|seseorang  dengan ancaman  kekerasan,    penggunaan kekerasan,
03152|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
03153|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
03154|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
03155|orang  yang  memegang  kendali atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
03156|dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar   negara,   untuk   tujuan
03157|eksploitasi   atau   mengakibatkan   orang   tereksploitasi. 
03158|- Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
03159|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana
03160|yang  ditentukan dalam Undang-Undang ini.
03161|
03162|- Korban  adalah   seseorang   yang   mengalami   penderitaan   psikis,
03163|mental,  fisik,  seksual,  ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan
03164|tindak  pidana perdagangan orang. 
03165|- Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  yang
03166|melakukan tindak pidana perdagangan orang.