03687|ketiga dari Penasihat Hukum  terhadap barang bukti tersebut tidak memenuhi
03688|ketentuan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan
03689|syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU
03690|ITE dan Pasal 1 angka 7  Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009  barang
03691|bukti  tersebut  di  atas  bukan  merupakan  alat  bukti  yang  sah,  barang  bukti
03692|khususnya: 
03693|- 2 (Dua) lembar printout capture pesan whatsapp dari nomor 08121584468
03694|milik TERDAKWA kepada nomor 083867733990 milik SAKSI KORBAN;
03695|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 081326852256 milik
03696|SAKSI  A  DE  CHARGE  Ikepada  nomor  083867733990  milik  SAKSI
03697|KORBAN;
03698|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 089675777277 milik
03699|SAKSI II kepada nomor 0813268522556 milik SAKSI A DE CHARGE I; 
03700|- 1 (Satu) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
03701|08121584468 milik TERDAKWA kepada nomor 083867733990 milik SAKSI
03702|KORBAN;
03703|- 4 (Empat) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
03704|083867733990 milik SAKSI KORBAN kepada nomor 089675777277 milik
03705|SAKSI II; 
03706|Menimbang,  bahwa  undang-undang  TPKS  menurut  pertimbangan
03707|Majelis memberikan kerancuan dalam memberikan arti alat bukti dan barang
03708|bukti, dalam hal ini nampak pada pasal 24 ayat (1) “Alat bukti yang sah dalam
03709|pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas, huruf c menyebutkan
03710|Halaman 123 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03711|
03712|“barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil
03713|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dan/  atau  benda  atau  barang  yang
03714|berhubungan dengan tindak pidana tersebut.”  Dari ketentuan pasal tersebut
03715|seakan-akan  tidak  memberikan  pembeda  antara  kedudukan  alat  bukti  dan
03716|barang bukti, sehingga “barang bukti adalah alat bukti dan alat bukti adalah
03717|termasuk barang bukti”, kerancuan norma inilah akhirnya sulit diterapkan dalam
03718|praktik oleh aparat penegak hukum. Lepas dari esensi kerancuan tersebut dan
03719|kembali  kepada  pokok  permasalahan  yang  diutarakan  apakah  barang  bukti
03720|Printout  capture  whatsapp sebagai  alat  bukti  yang  sah,  oleh  karena  dalam
03721|undang-undang TPKS bahwa barang bukti adalah termasuk juga barang bukti,
03722|maka barang bukti  Printout capture whatsapp  dapat ditafsirkan sebagai alat
03723|bukti, oleh karena barang bukti  Printout capture whatsapp , adalah alat bukti
03724|yang merupakan perluasan alat bukti maka pedoman yang dapat diterapkan
03725|adalah  sebagai  berikut  bahwa  kedudukan  alat bukti  dalam  hukum  acara  di
03726|Indonesia  berkembang  secara  dinamis,  dengan  mengacu  pasal  5  ayat  (1)
03727|Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
03728|Elektronik Jo. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas
03729|Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
03730|Elektronik,  yang  menyebutkan  ‘informasi  elektronik  dan  /  atau  dokumen
03731|elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
03732|selanjutnya  dalam  ayat  (2)  menyebutkan  “informasi  elektronik  dan  /  atau
03733|dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat
03734|(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara
03735|yang  berlaku  di  Indonesia, terkait  hukum  acara  di  Indonesia  salah  satunya
03736|adalah hukum acara Pidana, maka dengan demikian bahwa informasi elektronik
03737|dan  /  atau  dokumen  elektronik  dan  /  atau  hasil  cetaknya  atau  turunannya
03738|merupakan alat bukti yang sah dapat digunakan dalam hukum acara yang ada
03739|di Indonesia, termasuk dalam hukum acara pidana. Menyinggung hal tersebut
03740|kemudian dihadapkan pada suatu norma yang berlaku dalam penyidikan yakni
03741|Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan
03742|Permintaan  Pemeriksaan  Teknis  Kriminalistik  Tempat  Kejadian  Perkara  Dan
03743|Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian
03744|Negara  Republik  Indonesia  dalam  Ketentuan  Umum  pasal  1  angka  7,
03745|menyebutkan bahwa “Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah
03746|pemeriksaan  terhadap  barang  bukti  yang  diperoleh  dari  pencarian,
03747|pengambilan,  penyitaan,  pengamanan  dan  pengiriman  petugas  Polri  atau
03748|instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode
03749|Halaman 124 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03750|
03751|ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan
03752|sebagai salah satu alat bukti yang sah” bertitik tolak dari pemahaman tersebut
03753|guna mendukung akurasinya penyidikan berkenaan dengan barang bukti agar
03754|dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sah  yakni  melalui  Pemeriksaan  laboratoris
03755|kriminalistik;
03756|Menimbang, bahwa dengan dikaitkan pada bagian kedua pemeriksan
03757|barang bukti pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3 menyebutkan Jenis barang bukti
03758|yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi: 
03759|1. ….
03760|2. ….
03761|3. perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab
03762|proses elektrostatis;
03763|maka  dengan  demikian  kedudukan  Printout  capture  whatsapp  sebagaimana
03764|barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik guna kepentingan
03765|penyidikan adalah bagian dari cetak telekomunikasi yang seyogyanya dilakukan
03766|Pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
03767|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  masih  terkait  dengan  hal  tersebut
03768|apakah barang bukti informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan /
03769|atau hasil cetaknya atau turunannya sebagai barang bukti yang tidak dilakukan
03770|Pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik  akan  berdampak  sebagai  barang  bukti
03771|yang menjadi alat bukti yang tidak sah ? atas permasalahan tersebut maka
03772|Majelis memberikan pandangannya, Peraturan Kapolri merupakan salah satu
03773|norma yang tentunya mengikat bagi institusi kepolisian Republik Indonesia, dan
03774|selanjutnya  apakah  Peraturan  Kapolri  tersebut  akan  mengikat  keluar  dari
03775|Institusi Kepolisan apabila diterapkan, atas hal tersebut dengan mengacu pada
03776|undang-undang 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
03777|Undangan, pada  Pasal  7  ayat (1)  Jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-
03778|undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
03779|Tahun  1945;  b.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  c.  Undang-
03780|Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  d.  Peraturan
03781|Pemerintah;  e.  Peraturan  Presiden;  f.  Peraturan  Daerah  Provinsi;  dan  g.
03782|Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Ayat  (2)  Kekuatan  hukum  Peraturan
03783|Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat
03784|(1), selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan
03785|selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
03786|ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
03787|Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
03788|Halaman 125 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03789|
03790|Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,
03791|lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
03792|atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat
03793|Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
03794|Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang  setingkat.  ayat  (2)  Peraturan
03795|Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui
03796|keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang
03797|diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau
03798|dibentuk  berdasarkan  kewenangan,  atas  redaksi  tersebut  dikaitkan  dengan
03799|kedudukan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan undang undang nomor 2
03800|tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 1 angka
03801|1  menyebutkan  “Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang  berkaitan  dengan
03802|fungsi  dan  lembaga polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan”
03803|maka dengan demikian kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia adlah
03804|sebagai  “Lembaga”  dan  dalam  mengeluarkan  Peraturan  melalui  Peraturan
03805|Kapolri adalah mengikat keluar, termasuk pula kedudukan Peraturan Kapolri
03806|Nomor 10 Tahun 2009;
03807|Menimbang,  bahwa  kembali  kepada  kedudukan  Printout  capture
03808|whatsapp sebagai barang bukti dalam perkara aquo apakah dipandang tidak
03809|sah,  selanjutnya  dihubungkan  dengan  pasal  1  angka  7  yang  menyatakan
03810|“Pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik  barang  bukti  adalah  pemeriksaan
03811|terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan,
03812|pengamanan  dan  pengiriman  petugas  Polri  atau  instansi  penegak  hukum
03813|lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri,
03814|agar barang bukti yang telah diperiksa “dapat” dijadikan sebagai salah satu alat
03815|bukti  yang  sah”,  maka  kata  dapat  dalam  redaksi  pasal  tersebut  tidak
03816|memberikan  akibat  hukum  yang  memaksa  ataupun  wajib,  selanjutnya  apa
03817|kaitannya dan akibat hukum yang timbul jika suatu barang bukti agar menjadi
03818|alat  bukti  namun  tanpa  melalui  Pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik,  maka
03819|terhadap barang bukti tersebut tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
03820|akan  tetapi  dari  sisi  kualitas  dan  akurasi  alat  bukti  tersebut  menjadi  tidak
03821|sempurna, sehingga tidak sepenuhnya mengikat hakim dalam menggunakan
03822|alat bukti tersebut untuk membentuk keyakinannya, dalam hal ini Majelis Hakim
03823|sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa terhadap barang bukti elektronik
03824|yang nantinya agar dapat menjadi alat bukti yang sah seyogyanya dilakukan
03825|Pemeriksaan laboratoris kriminalistik, namun bukan berarti mutlak tidak dapat
03826|digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam persidangan Aquo Majelis tidak
03827|Halaman 126 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03828|
03829|banyak mengulas kedudukan barang bukti  Printout capture whatsapp , karena
03830|dipandang belum memiliki korelasi yang dibutuhkan dalam pembuktian dengan
03831|tindak pidana yang terjadi;
03832|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03833|keempat  dari  Penasihat  Hukum prihal  adanya  perbedaan  keterangan  dari
03834|Terdakwa  yang  menerangkan  bahwa  “maksud  Terdakwa megang  bahunya
03835|karena  Terdakwa juga mau keluar dari ruangan itu ” dengan keterangan Saksi
03836|korban  yang  menerangkan  “saat  saksi  mau  keluar  ruang  IGD  tiba-tiba
03837|Terdakwa memeluk saksi dari belakang” harus dibuktikan kebenaran faktanya
03838|sesuai ketentuan, yakni apakah benar Terdakwa memeluk Saksi korban dari
03839|belakang ataukah apakah hanya memegang bahu. Atas Pembelaan Penasihat
03840|Hukum tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur, bahwa
03841|pedoman  yang  digunakan  dalam  pembuktian  unsur  adalah  merujuk  dari
03842|perbuatan  Terdakwa  yang  memegang  bahu  kanan  dan  kiri  dari  korban,
03843|sehingga  pembelaan  dari  Penasihat  Hukum  perihal  ini  tidak  akan
03844|dipertimbangkan lebih lanjut;
03845|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03846|kelima  dari  Penasihat  Hukum bahwa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi
03847|Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Gunung
03848|Kidul  Nomor  463/221/XII/2023  tanggal  08  November  2023  DAN  hasil
03849|pemeriksaan psikologi yang dilakukan di Lembaga Rifka Annisa sebagaimana
03850|tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa tanggal 29
03851|Januari 2023 Nomor 01/07/L/I/2024 adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat
03852|bukti yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Analisa Bukti di atas.
03853|Satu dan lain hal Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT PPA GuSaksi
03854|VIdul dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa ternyata bukan
03855|disebabkan karena kejadian/peristiwa dipeluk dari belakang sebagaimana yang
03856|didakwakan  jaksa  penuntut,  akan  tetapi  karena  memang  kondisi  adanya
03857|gangguan kesehatan psikis yang sedang dialami saksi Saksi korban sebelum
03858|kejadian,  atas  hal  tersebut  Majelis  memberikan  pertimbangannya,  bahwa
03859|Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan
03860|Anak Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 463/221/XII/2023 tanggal 08
03861|November 2023 adalah suatu dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat yang
03862|berwenang  berdasarkan  sumpah  jabatannya,  pejabat  yang  ditunjuk  untuk
03863|membuat surat tersebut adalah atas dasar permintaan yang sah dan resmi dari
03864|pihak  Kepolisan  dan  atas  dasar  Penugasan  yang  sah  dan  resmi  dari  UPT
03865|perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten GuSaksi VIdul, maka dengan
03866|Halaman 127 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03867|
03868|demikian hal tersebut sudah termasuk dan memenuhi kaedah pasal 187 huruf b
03869|KUHAP. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan psikologi yang dilakukan di
03870|Lembaga  Rifka  Annisa  sebagaimana  tertuang  dalam  Laporan  Hasil
03871|Pemeriksaan  Psikologi  Rifka  Annisa  tanggal  29  Januari  2023  Nomor
03872|01/07/L/I/2024, bukti surat tersebut lahir dari suatu permintaan yang sah dan
03873|resmi dari pihak Kepolisan dengan Surat B/711/XII/2003/Reskrim, tertanggal 28
03874|Desember 2023, maka dengan mengaitkan pasal 187 huruf c KUHAP dengan
03875|redaksi Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
03876|keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
03877|resmi dari padanya, sehingga kesimpulannya bahwa kedua bukti surat tersebut
03878|menurut KUHAP dapat menjadi bukti surat yang sah, oleh karena perkara aquo
03879|terkait  dengan  Undang-undang  TPKS,  maka  berdasarkan  pasal  24  ayat (3)
03880|huruf a dijelaskan Termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikolog
03881|klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, oleh karena 2 alat
03882|bukti surat yakni Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT Perlindungan
03883|Perempuan  dan  Anak  Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul  Nomor
03884|463/221/XII/2023 tanggal 08 November 2023 DAN hasil pemeriksaan psikologi
03885|yang dilakukan di Lembaga Rifka Annisa sebagaimana tertuang dalam Laporan
03886|Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Rifka  Annisa  tanggal  29  Januari  2023  Nomor
03887|01/07/L/I/2024  adalah  hasil  sebagai  surat  keterangan  psikologis,  maka
03888|berdasarkan pasal 24 ayat (3) huruf a dapat dipandang sebagai alat bukti surat
03889|yang  sah  menurut  hukum,  namun  demikian  sejauhmana  memberikan  nilai
03890|relevansi  dalam  pembuktian  bagi  Majelis  Hakim  tidak  sepenuhnya  menjadi
03891|kewajiban mutlak sebagai dasar pembentukan keyakinan oleh Majelis Hakim,
03892|sehingga dari pertimbangan yang telah diuraikan dalam hal ini Majelis Hakim
03893|tidak  sependapat  dengan  pembelaan  point  kelima  dari  Penasihat  Hukum
03894|Terdakwa;
03895|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pembelaan
03896|point keenam Penasihat Hukum Terdakwa perihal  bahwa sebagaimana telah
03897|diuraikan  dalam  bagian  Analisa  Bukti  bahwa  pemeriksaan  test  lie  detector
03898|dengan poligraf telah melanggar ketentuan pasal 13 Peraturan KAPOLRI Nomor
03899|10 Tahun 2009. Dan mendasarkan pada fakta hukum tersebut di atas serta
03900|mengingat adanya teori pembuktian bewijsvoering, maka menurut hukum, alat
03901|bukti  berupa  Hasil  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  Poligraf  Bidang
03902|Laboratorium Forensik Polda Jawatengah No. Lab: 99/FDF/2024 tanggal 23
03903|Januari 2024 merupakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, sehingga
03904|oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Atas hal
03905|Halaman 128 dari 142 Putusan Sela Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN Kfm
03906|
03907|tersebut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 pada pasal 13
03908|ayat  (1)  Pemeriksaan  barang  bukti  Polygraph  (deteksi  kebohongan)
03909|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memenuhi persyaratan formal,
03910|sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau
03911|kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
03912|saksi/tersangka  atau  laporan  kemajuan;  dan  d.  surat  persetujuan  untuk
03913|diperiksa dari saksi/tersangka, bila saksi/tersangka didampingi oleh penasihat
03914|hukum maka surat persetujuan diketahui oleh penasihat hukumnya. ayat (2)
03915|Pemeriksaan  barang  bukti  Polygraph  (deteksi  kebohongan)  sebagaimana
03916|dimaksud  dalam  Pasal  12,  wajib  memenuhi  persyaratan  teknis sebagai
03917|berikut:  a.  tersedianya  ruang  pemeriksaan  yang  bebas  dari  kebisingan;  b.
03918|tersedianya  tenaga  listrik  untuk  penerangan  dan  3  buah  stop  kontak  untuk
03919|peralatan; c. tersedianya meja dan kursi yang stabil/tidak goyang; d. kondisi
03920|terperiksa harus: 1. sudah dewasa menurut ketentuan Undang-Undang; 2. sehat
03921|jasmani dan rohani; 3. apabila terperiksa perempuan, tidak dalam kondisi hamil
03922|atau menstruasi; dan 4. kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan; e.
03923|untuk memastikan kondisi kesehatan terperiksa, dapat dilengkapi dengan: 1.
03924|riwayat kesehatan saksi/tersangka; dan 2. laporan hasil pemeriksaan psikologi;
03925|f.  untuk  pendalaman  kasus:  1.  penyidik  harus  selalu  berkoordinasi  dengan
03926|pemeriksa; dan 2. apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa
03927|Polygraph dapat mendatangi TKP. Dari norma tersebut ada frasa “wajib” maka
03928|perintah  hukumnya  bersifat  memaksa,  apabila  perbuatan  yang  diwajibkan
03929|tersebut tidak dilaksanakan maka terdapat kecacatan dari produk tersebut;
03930|Menimbang,  bahwa  setelah  mengkaji  perihal  proses  Pemeriksaan
03931|Laboratoris Kriminalistik Poligraf yang dilakukan pada diri Terdakwa terdapat
03932|kekurangan  pada  persayaratan  formal  khusus  pada  point  d.  yakni  surat
03933|persetujuan  untuk  diperiksa  dari  saksi/tersangka,  bila  saksi/tersangka
03934|didampingi  oleh  penasihat  hukum  maka  surat  persetujuan  diketahui  oleh
03935|penasihat  hukumnya,  diketahui  pula  dalam  proses  penyidikan  tersebut
03936|Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Sugiyanto, S.H., dan Budi
03937|Prasetya S.H.I., M.S.I, maka dengan demikian dalam surat persetujuan wajib
03938|diketahui Penasihat Hukum dari Terdakwa, namun dalam lembar persetujuan
03939|tidak tercantum persetujuan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya terkait
03940|persayaratan Teknis tidak ditemukannya ketentuan point 4. kondisi terperiksa
03941|tidak  dalam  keadaan  tertekan;  e.  untuk  memastikan  kondisi  kesehatan