00484|yang  didukung  hasil  pemeriksaan  Psikologi  Forensik  dari  pusat  pelayanan
00485|terpadu  perlindungan  perempuan  dan  anak  9P2TP2A0  “Wanoja  Mitandang”
00486|kabupaten Bogor;
00487|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  pemerkosaan  atau
00488|persetubuhan terhadap, yang saksi korban lupa tanggal dan bulannya, yaitu
00489|pada saat saksi korban sedang kewarung, saksi korban diitawari akan diberikan
00490|uang dan saksi korban diajak ke rumah kosong oleh terdakwa dan saksi korban
00491|dicabuli oleh terdakwa, dengan cara  kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam
00492|vagina saksi korban dan saksi korban merasa sperma terdakwa keluar saat
00493|berhubungan  badan  tersebut ,  dan  ketika  Terdakwa  selesai  melakukan
00494|persetubuhan  saksi  korban disuruh  pulang  oleh  terdakwa  dan  saksi  korban
00495|diberi uang.
00496|Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban sudah
00497|12 kali, dan saksi korban setelah melakukan persetubuhan diberi uang sebesar
00498|Rp20.000,00 sampai Rp 25.000,00 ;
00499|Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapat informasi dari Sdr. Oj
00500|kalau Saksi  korban  dapat diajak berhubungan badan.  Selanjutnya  saat ada
00501|kesempatan Terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan , dan
00502|pertama  kali  Terdakwa  berhubungan  badan  dengan  saksi  korban  dilakukan
00503|rumah  kosong.  Setelah  itu  Terdakwa  selesai  melakukan  persetubuhan,
00504|Terdakwa memberikan uang kepada Saksi korban sejumlah Rp25.000,00;
00505|Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban sudah 12 kali,
00506|dan  saksi  korban  setelah  melakukan  persetubuhan  diberi  uang  sebesar
00507|Rp20.000,00 sampai Rp 25.000,00 ;
00508|           Bahwa Akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, saksi Korban
00509|mengalami kehamilan;
00510|Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YT (ibu korban) dan saksi RT
00511|setelah diketahui hasil test kehamilan saksi korban hasilnya positif, selanjutnya
00512|saksi-saksi bertanya kepada Saksi korban, siapa yang melakukan persetubuhan
00513|terhadap  saksi  korban,  dan  oleh  saksi  korban  dijawab  yang  melakukan
00514|persetubuhan yaitu Terdakwa Jajang Karim dan Sdr. Ojeh;
00515|
00516|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah
00517|terpenuhi;
00518|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan
00519|di  atas,  menurut  Majelis  Hakim  perbuatan  Terdakwa  telah  memenuhi  unsur
00520|pasal  tersebut  dengan  demikian  unsur  Kesatu  yakni  Barang  siapa yang
00521|mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari
00522|perbuatan Terdakwa;
00523|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo
00524|pasal 4 ayat 1 huruf b jo pasal 4 ayat (2) huruf b undang-undang Republik
00525|Indonesia  No  12  tahun  2022  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah
00526|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00527|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum
00528|sehingga  dengan demikian  Terdakwa haruslah dijatuhi pidana  yang setimpal
00529|dengan perbuatannya;
00530|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  berkehendak  untuk
00531|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa dapat
00532|dipertanggung jawabkan kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat
00533|dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf
00534|maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa
00535|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00536|Menimbang bahwa alasan pemaaf ( schulduitsluitings gronden ) adalah
00537|bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku, khususnya mengenai
00538|sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, sebagaimana diatur dalam
00539|ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2)
00540|KUHP.  Tentang  hal  demikian  dari  pengamatan  selama  proses  persidangan,
00541|Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana disyaratkan
00542|dalam ketentuan  pasal-pasal di atas pada diri Terdakwa, karenanya dari fakta
00543|demikian, Terdakwa dinilai dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan atas
00544|segala perbuatannya terkait dengan perkara a quo;
00545|Menimbang,  bahwa  tentang  alasan  pembenar  (rechtsvaardingungs
00546|gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain
00547|diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1),
00548|Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, selama proses persidangan Majelis
00549|Hakim  tidak  menemukan  adanya  fakta  yang  bisa  membuktikan  adanya
00550|keadaan-keadaan  yang  dikehendaki  pasal-pasal tersebut  di  atas,  sehingga
00551|
00552|dapat  menghilangkan/menghapus  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan
00553|Terdakwa;
00554|Menimbang,  bahwa  karena  tidak  ditemukan  adanya  alasan-alasan
00555|penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan
00556|pembenar,  maka  Terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya
00557|dan  dinilai  telah  pula  terpenuhi  syarat-syarat  penjatuhan  pidana  atas  diri
00558|Terdakwa;
00559|Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  pandangan  Mahkamah  Agung
00560|Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk
00561|balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan
00562|pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan
00563|sesuai  dengan  tingkat  kesalahan  Terdakwa)  serta  memenuhi  tujuan
00564|pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat
00565|sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat
00566|(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
00567|Menimbang,  bahwa  dalam  teori  tujuan  pemidanaan  integratif ,
00568|dinyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,
00569|keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan
00570|kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah
00571|untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana
00572|yang  dilakukan  oleh  si  pelaku,  sehingga  diharapkan  pemidanaan  yang
00573|dijatuhkan  oleh  Hakim  mengandung  unsur-unsur  yang  bersifat,  Pertama,
00574|Kemanusiaan  yang  berarti  bahwa  pemidanaan  yang  dijatuhkan  hakim  tetap
00575|menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  para  pelaku  tindak  pidana  tersebut,
00576|Kedua, Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu
00577|membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan
00578|menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi
00579|usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang Ketiga, Keadilan
00580|yaitu  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil  baik  oleh  terhukum  maupun  oleh
00581|korban ataupun masyarakat;
00582|Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
00583|Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2000  tanggal  30  Juni  2000  tentang
00584|Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas
00585|menyatakan,  ”terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan,
00586|pelanggaran  HAM  berat  dan  lingkungan  hidup,  Mahkamah  Agung
00587|mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh
00588|
00589|setimpal  dengan  beratnya  dan  sifatnya  tindak  pidana  tersebut  dan  jangan
00590|sampai  menjatuhkan  pidana  yang  menyinggung  rasa  keadilan  di  dalam
00591|masyarakat”;
00592|Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan konsep teori pemidanaan
00593|dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya
00594|pemidanaan  tidak  sependapat  dengan  Penuntut  Umum  dan  dalam  hal  ini
00595|Majelis Hakim selain mendasarkan ketentuan pasal yang dilanggar Terdakwa,
00596|Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan
00597|yang dilakukan Terdakwa yang mana saksi korban  anak berkebutuhan khusus
00598|(ABK) yang seharusnya dilindungi dan diberikan perhatian dan kasih sayang
00599|dan  akibat  perbuatan  Terdakwa  tersebut  juga  menimbulkan  terganggunya
00600|kejiwaan  saksi  korban  yaitu  timbul  perasaan  ketakutan,  cemas,  tidak  aman
00601|sebagaimana hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan ketika memeriksa
00602|saksi korban tersebut Majelis Hakim mengalami kesulitan dan harus sabar dan
00603|memberikan pertanyaan yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh saksi
00604|korban  dan  Majelis  Hakim  menilai  apabila  saksi  korban  tidak  didukung,
00605|diarahkan dan diobati maka akan mengarah pada gangguan pskologis  yang
00606|lebih serius, depresi hingga keinginan bunuh diri , sehingga berdasarkan hal
00607|tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  lamanya  pemidanaan  sebagaimana
00608|disebutkan  dalam  amar  putusan  di  bawah  ini  dianggap  adil  dan  pantas
00609|dijatuhkan terhadap Terdakwa;
00610|Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama nya penjatuhan pidana
00611|penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan
00612|sifat  yang  baik  dan  sifat  sebaliknya  dari  perbuatan  Terdakwa  sebagaimana
00613|dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
00614|Kekuasaan kehakiman, serta  keadaan yang memberatkan dan meringankan
00615|bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai
00616|berikut:
00617|Keadaan yang memberatkan;
00618|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif dan merusak masa
00619|depan  dan  mental  saksi  korban yang  notabene  Anak  Berkebutuhan
00620|Khusus (ABK);
00621|- Perbuatan  Terdakwa  menyebabkan  saksi  korban  dan  keluarganya
00622|menjadi malu dan trauma sehingga semakin memperketat pengawasan
00623|terhadap saksi korban;
00624|Keadaan yang meringankan:
00625|
00626|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00627|- Terdakwa  mengakui  dan  merasa  bersalah  serta  menyesali
00628|perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
00629|Menimbang,  atas  dasar  hal-hal  di  atas  maka  pidana  yang  akan
00630|dijatuhkan  kepada  Terdakwa  dinilai  telah  setimpal  dengan  perbuatannya,
00631|demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya,
00632|serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum ( legal justice )
00633|maupun  keadilan  masyarakat  (social  justice),  baik  bagi  Terdakwa  sendiri
00634|maupun  masyarakat  luas,  demikian  pula  penjatuhan  pidana  terhadap  diri
00635|Terdakwa  diharapkan  akan  menimbulkan  efek  jera  (detterrent  effect)  bagi
00636|masyarakat khususnya diri Terdakwa;
00637|Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini selain
00638|menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan
00639|Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang
00640|telah  dijalani  Terdakwa  akan  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00641|dijatuhkan;
00642|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah
00643|Tahanan  Negara  dan  karena  pidana  yang  dijatuhkan  lebih  lama  dari  masa
00644|penangkapan dan penahanan yang dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan
00645|Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;
00646|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  terbukti  bersalah
00647|melakukan  tindak  pidana  dan  dijatuhi  pidana,  maka berdasarkan  ketentuan
00648|Pasal 222 KUHAP  kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang
00649|timbul dalam perkara ini;
00650|Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo pasal 4 ayat 1 huruf b jo pasal 4 ayat
00651|(2) huruf b undang-undang Republik Indonesia No 12 tahun 2022 dan Undang-
00652|Undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00653|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00654|
00655|MENGADILI:
00656|1. Menyatakan  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00657|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Persetubuhan  di  luar  perkawinan
00658|dengan  seoang  perempuan  yang  diketahuinya  dalam  keadaan  tidak
00659|berdaya” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
00660|2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa  dengan pidana penjara selama
00661|10 (sepuluh) tahun;
00662|
00663|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00664|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00665|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00666|5. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
00667|sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
00668|
00669|jumat
00670|
00671|23  Agustus  2024
00672|
00673|2024
00674|
00675|kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti
00676|Siregar, S.H., M.H. dan Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai
00677|
00678|Hakim  Anggota  tersebut dengan  dibantu  oleh  Thorico  Monada,  S.H.,  M.H.,
00679|
00680|             Hakim Anggota,              Hakim Ketua,
00681|
00682|          ttd//                                                                    ttd//
00683|Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.            Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.,
00684|
00685|                       ttd//
00686| Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.,
00687|Panitera Pengganti,
00688|
00689|                                                              ttd//
00690|Thorico Monada, S.H., M.H.,