00485|Dr.H.  ABDUL  MOELOEK  Bandar  Lampung,  No.Rekam  Medik  :
00486|00.65.17.57, yang di tandatangani oleh dr. Muhamad Galih Irianto.Sp.F.M
00487|diperoleh kesimpulan :
00488|Telah  diperiksa  seorang  perempuan  berusia  Tujuh  Belas  Tahun
00489|berdasarkan pemeriksaan selaput dara sudah tidak ada trauma tumpul,
00490|otot anus lingkar dalam dan otot anus lingkar luar tampak normal dan
00491|tidak  melebar,  Pemeriksaan  urine  menggunakan  alat  tes  kehamilan
00492|didapatkan hasil negative (satu garis) 
00493|Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00494|
00495|Demikianlah  uraikan  dengan  sejujurnya  atas  sumpah  Dokter,  sesuai
00496|dengan Lembaran Negara No. 350 tahun 1937.
00497|
00498|Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00499|berikut:
00500|- 1 (satu) Helai baju linjerli warna hitam,
00501|- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah,
00502|- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna hitam, 
00503|
00504|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
00505|bersesuaian,  keterangan  Terdakwa,  surat/bukti  elektronik  dan  dihubungkan
00506|dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
00507|1. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2024 terdakwa telah ditangkap anggota
00508|Polisi dari Polresta Bandar Lampung;
00509|2. Bahwa benar terdakwa ditangkap atas dugaan telah mencarikan tamu/Pria
00510|untuk  berhubungan  badan  dengan  imbalan  uang  untuk  saksi  Korban binti
00511|Dalyanto (alm) sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;
00512|3. Bahwa benar terdakwa pertama kali berkenalan dengan saksi Korban binti
00513|Dalyanto (Alm) sekitar tahun 2022 ;
00514|Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00515|
00516|4. Bahwa benar terdakwa diperkenalkan kepada saksi Korban binti Dalyanto (Alm)
00517|oleh saksi Ayu Restiana;
00518|5. Bahwa  benar  terdakwa  pernah  mencarikan  tamu  untuk  berhubungan
00519|badan dengan sdr Korban melalui chat Whatsapp;
00520|6. Bahwa  benar  bayaran  untuk  berhubungan  badan  dengan  sdr  Korban
00521|diserahkan tamu kepada sdr Korban dan terdakwa mendapatkan uang dari
00522|mencarikan tamu BO (Booking out) tersebut;
00523|7. Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan uang dari sdr Korban sejumlah Rp
00524|400.000,00  (empat  ratus  ribu  rupiah)  dan  uangnya  sudah  habis  untuk
00525|kepentingan pribadi terdakwa;
00526|8. Bahwa  saksi  pernah  diajak  sdr  Saksi  Mahkota  1  bertemu  dengan  sdr
00527|Korban di Hostel Tanggo untuk menagih hutang sdr Korban dan setelah
00528|mendapat uang dari sdr Korban maka terdakwa dan saksi Saksi Mahkota 1
00529|menuju rumah sdr Saksi Mahkota 2untuk menyetorkan uang ;
00530|9. Bahwa terdakwa bersama dengan sdr Saksi Mahkota 1 pernah menawarkan
00531|Korban binti Dalyanto (Alm) kepada tamu /laki-laki menggunakan media online
00532|Michat;
00533|10. Bahwa benar  jika tamu/laki-laki yang akan menggunakan jasa saksi Korban binti
00534|Dalyanto  (Alm)  untuk  berhubungan  badan  setuju  maka  dilanjutkan  dengan
00535|bertemu di beberapa Hotel antara lain  Grand Kurnia Hostel beralamat   di Jl.
00536|Arjuna No. 49/101 Sawah Lama Kecamatan T anjung Karang Timur Kota Bandar
00537|Lampung, Hotel Grand Praba  beralamat di jalan  Wolter Monginsidi No.170
00538|Pengajaran Kecamatan T eluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan di Hotel
00539|Arinas  beralamat di Jalan  Raden Intan no. 35 gunung Sari T anjung Karang
00540|Pusat Enggal Bandar Lampung;
00541|11. Bahwa benar selain terdakwa yang ikut memasarkan  saksi Korban binti
00542|Dalyanto (Alm) untuk berhubungan badan adalah saksi Saksi Mahkota 2dan
00543|saksi Ayu Susilawati;
00544|12. Bahwa  benar  pembayaran  dilakukan  didalam  kamar  secara  cash  dari
00545|tamu/pria kepada sdr Korban binti Dalyanto (Alm) s etelah tamu /pria d an
00546|sdr Korban binti  Dalyanto  (Alm) selesai melakukan  hubungan layaknya
00547|suami istri;
00548|13. Bahwa sdr Korban binti Dalyanto (Alm) mendapatkan uang Rp 100.000,00
00549|(seratus  ribu  rupiah)  dari  setiap  tamu/pria  yang  menggunakan  jasanya
00550|sedangkan sisa uangnya oleh sdr Korban binti Dalyanto (Alm)  diberikan
00551|kepada  sdr  Saksi  Mahkota  1untuk  kemudian  uang  tersebut  diberikan
00552|kepada sdr Saksi Mahkota 2binti H Rasidin (alm) untuk membayar hutang
00553|Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00554|
00555|sdr Korban binti Dalyanto (Alm);
00556|14. Bahwa  benar  Terdakwa mau  bekerja  mencarikan  tamu  karena  akan
00557|mendapatkan uang setiap sdr Korban binti Dalyanto (Alm) melayani tamu
00558|yang dicarikan oleh terdakwa;
00559|
00560|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00561|apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
00562|telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00563|Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00564|dakwaan yang berbentuk alternatif :
00565|Kesatu  :  Melanggar  pasal  2  ayat  (1)UURI  No  21  Tahun  2007  Tentang
00566|Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
00567|ATAU 
00568|Kedua  : Melanggar pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang
00569|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 01
00570|Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002
00571|Tentang Perlindungan Anak;
00572|Menimbang,  bahwa  karena  dakwaan  berbentuk  Alternative  maka
00573|Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  hukum  tersebut  di  atas  akan
00574|mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 83 Jo Pasal 76
00575|F  UU  RI  No  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
00576|Pengganti Undang Undang No 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas
00577|UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
00578|Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  mempertimbangkan  dakwaan
00579|Kedua  ini  ,  Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  sejak  Negara  mengesahkan
00580|Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terjadi
00581|beberapa  kali  perubahan  terhadap  beberapa  ketentuannya  seperti  Undang-
00582|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
00583|23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dilanjutkan dengan terbitnya
00584|Undang Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
00585|Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
00586|UU  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  anak  menjadi  Undang-
00587|Undang;
00588|Menimbang, bahwa terkait dengan pasal 83 Jo pasal 76F adanya di
00589|Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
00590|Nomor 23 tahun 2002 dan bukan berada di Undang Undang  RI No 17 Tahun
00591|2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No
00592|01 Tahun 2016 seperti dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat
00593|Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00594|
00595|Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-
00596|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
00597|23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang Undang No 17 Tahun
00598|2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang
00599|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002
00600|Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang pada pokoknya adalah
00601|1(satu)nafas artinya perubahan Undang-Undang tersebut memperkuat jangan
00602|sampai  pelaku  dapat  lepas  dari  jerat  Undang-Undang  dan  meskipun  ada
00603|kekeliruan  Penuntut  umum  dalam  menuliskan  Nomor  Undang-Undang  yang
00604|diterapkan akan tetapi tidak dapat serta merta melepaskan terdakwa dari Jerat
00605|Undang-Undang  tersebut  dan  selanjutnya  akan  dibuktikan  apakah  terdakwa
00606|benar telah melakukan perbuatan seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut
00607|Umum,  sehingga  dakwaan  kedua  Penuntut  Umum  haruslah  dibaca
00608|menggunakan  pasal  83  Jo  Pasal  76  F  UU  RI No  35  Tahun  2014  Tentang
00609|Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  yang
00610|unsur-unsurnya sebagai berikut :
00611|1. Setiap Orang;
00612|2. Dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,
00613|atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau Perdagangan
00614|anak;
00615|Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :
00616|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  “Setiap  Orang”  adalah  menunjuk
00617|pada  Subyek  Hukum  sebagai  Terdakwa  dari  pada  suatu  delik,  yaitu  orang
00618|perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);
00619|Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek
00620|Hukum  yang  kepadanya  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  atas
00621|perbuatannya dihadapan hukum;
00622|Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frasa setiap
00623|orang  tersebut,  adalah  menunjuk  kepada  Terdakwa  Tindak  Pidana  (Orang
00624|Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;
00625|Menimbang  bahwa  yang  diajukan   kehadapan  persidangan  sebagai
00626|pelaku  delik  (Terdakwa)  dalam  perkara  ini  adalah  “orang”  yang  bernama
00627|Terdakwa;
00628|Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan
00629|yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan
00630|atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh
00631|Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;
00632|Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00633|
00634|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  keterangan  Saksi-
00635|Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya
00636|mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak
00637|terjadi  kekeliruan  orang  (error  in  persona)  dan  Terdakwa  dapat  dimintai
00638|pertanggungjawabannya;
00639|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  Setiap  Orang” telah
00640|terpenuhi;
00641|Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
00642|melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  penculikan,  penjualan,
00643|dan/atau Perdagangan anak
00644|Menimbang, bahwa unsur  Anak adalah seseorang yang belum berusia
00645|18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
00646|Menimbang, bahwa  berdasarkan  Kutipan  Akta  Kelahiran  No  1801-LT-
00647|21072016-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
00648|Sipil Kabupaten Lampung Selatan diketahui sdri Korban adalah anak kedua dari
00649|pasangan suami istri Dalyanto dan ibu Masitoh yang lahir pada di Panglong
00650|pada tanggal 1 Juni 2007, sehingga saat kejadian masih berusia 16 (enam
00651|belas)tahun;
00652|Menimbang, bahwa  unsur  ”menempatkan,  membiarkan, melakukan,
00653|menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan,
00654|dan/atau Perdagangan anak” merupakan unsur perbuatan/proses;
00655|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  tidak  mengatur  secara  jelas
00656|pengertian perdagangan anak, namun mengutip pengertian perdagangan orang
00657|yang dirumuskan dalam Undang Undang Pemberantasan Perdagangan orang
00658|disebutkan  Perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkatan,
00659|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
00660|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
00661|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
00662|penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh
00663|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik
00664|didalam  maupun  antar  Negara  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan
00665|orang tereksploitasi;
00666|Menimbang bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang
00667|terdiri  dari  anasir-anasir  (elemen  unsur),  maka  Majelis  Hakim  akan
00668|membuktikan  anasir-anasir  mana  yang  paling  mendekati  dengan  perbuatan
00669|Terdakwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;
00670|Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00671|
00672|Menimbang, bahwa dari keterangan  saksi Anak Korban  usia 16 (enam
00673|belas)tahun diketahui jika dirinya telah  dipasarkan oleh Saksi  Ayu Susilawati,
00674|terdakwa dan saksi  mahkota 1  menggunakan aplikasi Michat dan whatsapp
00675|untuk melayani tamu yang ditawarkan kepadanya guna berhubungan badan
00676|dan para tamu tersebut selanjutnya akan memberikan imbalan berupa uang
00677|kepada sdri Korban untuk selanjutnya uang tersebut oleh sdr Korban diserahkan
00678|kepada sdr Saksi Mahkota 1binti H Istanto (alm) untuk kemudian diserahkan
00679|kepada sdr Saksi Mahkota 2untuk membayar hutang pembelian HP;
00680|Menimbang  bahwa  sdr  Korban untuk  melayani  tamu  yang  berhasil
00681|dicarikan oleh Terdakwa  dilakukan perjanjian untuk bertemu  di beberapa Hotel
00682|antara lain  Grand Kurnia Hostel beralamat   di Jl. Arjuna No. 49/101 Sawah Lama
00683|Kecamatan  T anjung  Karang  Timur  Kota  Bandar  Lampung,  Hotel  Grand  Praba
00684|beralamat di jalan  Wolter Monginsidi No.170 Pengajaran Kecamatan T eluk Betung
00685|Utara kota Bandar Lampung, dan di Hotel Arinas beralamat di Jalan Raden Intan no.
00686|35 gunung Sari T anjung Karang Pusat Enggal Bandar Lampung;
00687|Menimbang,  bahwa  terdakwa  dipersidangan  mengakui  jika  dirinya  ada
00688|mencarikan tamu untuk berhubungan badan dengan korban Korban melalui media
00689|online whatsapp  dan motif terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena dirinya
00690|akan mendapatkan bagian /persenan dari uang yang didapatkan oleh korban Korban;
00691|Menimbang, bahwa jika ditarik benang merah dalam perkara ini maka terdapat
00692|anasir  “penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran”  dan  jika
00693|disambunghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 ahun 2007 tentang
00694|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Penjeratan Utang adalah
00695|perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau
00696|terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi
00697|tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”;
00698|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut
00699|Majelis  Hakim  Unsur  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh
00700|melakukan, atau turut serta melakukan penculikan,  penjualan,  dan/atau
00701|Perdagangan anak telah terpenuhi ;
00702|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 Jo Pasal 76
00703|F UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik
00704|Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  telah terpenuhi,
00705|maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00706|bersalah  melakukan tindak pidana perdagangan  orang sebagaimana dakwaan
00707|Alternatif Kedua Penuntut Umum; 
00708|Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00709|
00710|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00711|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada
00712|alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun
00713|pembenar,  sehingga  berakibat  dapat  atau  tidaknya  Terdakwa
00714|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00715|Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat
00716|pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat
00717|akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur
00718|dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab
00719|Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim
00720|tidak  menemukan  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  pasal-pasal  di
00721|atas,  sehingga  Terdakwa  dikategorikan  dapat  mempertanggungjawabkan
00722|perbuatannya;
00723|Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif
00724|dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,
00725|sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)
00726|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis
00727|Hakim  tidak  menemukan  fakta-fakta  yang  membuktikan  adanya  keadaan-
00728|keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut
00729|di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan
00730|hukum atas perbuatan Terdakwa;
00731|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00732|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00733|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana
00734|yang  dijatuhkan  akan  ditentukan  dalam  amar  putusan  dengan
00735|mempertimbangkan  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  di
00736|mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan
00737|perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan
00738|semata-mata  untuk  membalas  dendam  atas  perbuatan  pidana  yang  telah
00739|dilakukan  oleh  Terdakwa,  akan  tetapi  juga  bersifat  edukatif  yaitu  instrumen
00740|pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
00741|di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media
00742|pembelajaran  hukum  bagi  masyarakat  luas  atau  merupakan  instrumen
00743|intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan
00744|perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
00745|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 22 ayat (4)  Undang-Undang
00746|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa  dalam perkara ini
00747|Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00748|
00749|terhadap  Terdakwa telah dikenakan penangkapan  dan penahanan yang sah,
00750|maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00751|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00752|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00753|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00754|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00755|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang
00756|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan
00757|pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan
00758|menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang