00719|Menimbang,  bahwa  secara  doktrinal,  unsur  ini  merujuk  pada  konsep
00720|Penyertaan  (Deelneming)  kerja  sama  yang  sadar  dan  adanya  kesepahaman
00721|kehendak antar pelaku untuk melakukan tindak pidana serta pelaksanaan bersama
00722|(Gezamenlijke Uitvoering) dimana para pelaku melakukan peran masing-masing yang
00723|secara fisik berkontribusi langsung pada terwujudnya delik. Unsur dilakukan secara
00724|bersama-sama dan bersekutu dalam unsur a quo  adalah kondisi dimana tindak
00725|pidana melibatkan lebih dari satu orang pelaku yang bekerja sama secara sadar dan
00726|menitikberatkan pada adanya kesepakatan/permufakatan antara para pelaku untuk
00727|bertindak sebagai satu kesatuan guna menundukkan korban.
00728|Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur kedua
00729|dimana faktanya persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Anak bersama
00730|Saksi Rifaldi. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara sadar, serta
00731|bersekongkol memanfaatkan kelengahan dan ketidakberdayaan Anak Korban yang
00732|saat  itu  sedang  terpengaruh  minuman  keras  (jenis  ballo’),  alih-alih  memberikan
00733|pertolongan  terhadap  Anak  Korban, Anak  dan  SAKSI 5  justru  sedemikian  rupa
00734|memanfaatkan  kondisi  ketidakberdayaan  Anak  Korban  tersebut  dan  melakukan
00735|berbagai  upaya  agar  tindakannya  menyetubuhi  Anak  Korban  dapat  terwujud.
00736|Tindakan  yang  dilakukan  secara  bergiliran  dan  berulang  membuktikan  adanya
00737|kesepakatan  jahat  menyalahgunakan  situasi  demi  mewujudkan  niat  bersama.
00738|sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa intensi Anak dan SAKSI 5
00739|bukanlah sekadar tindakan individual, melainkan sebuah tindakan kolektif/bersama
00740|yang terencana untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
00741|
00742|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim
00743|menilai bahwa unsur kedua telah pula terpenuhi menurut hukum:
00744|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 473 Ayat (2) huruf b
00745|dan Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 tentang
00746|KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah
00747|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00748|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
00749|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-
00750|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00751|pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
00752|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00753|Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Advokat Anak, Hakim
00754|menilai bahwa pada pokoknya tidak terdapat pertentangan mengenai penerapan
00755|pasal tindak pidana terhadap Anak atau sama dengan pengenaan pasal dalam
00756|tuntutan  Penuntut  Umum,  namun  pokok  materi  pembelaan  tersebut  mengenai
00757|permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian
00758|oleh kedua belah pihak;
00759|Menimbang,  bahwa  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  khususnya
00760|terhadap delik yang menyangkut kesusilaan dan kekerasan seksual terhadap anak,
00761|merupakan delik yang mencederai martabat kemanusiaan dan kepentingan publik,
00762|sehingga penyelesaian di luar peradilan (out of court settlement) atau perdamaian
00763|tidak serta-merta dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut
00764|maupun menghapuskan kewenangan penuntutan pidana;
00765|Menimbang, bahwa meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023
00766|menganut semangat keadilan restoratif, namun Pasal 54 ayat (1) huruf j dan Pasal 70
00767|ayat (1) huruf f UU No. 1 T ahun 2023 menegaskan bahwa penyelesaian perkara
00768|melalui keadilan restoratif harus tetap mempertimbangkan kriteria tertentu, di mana
00769|dalam  perkara  asusila/kekerasan  seksual,  kepentingan  terbaik  bagi  korban  dan
00770|pemulihan  trauma  menjadi  prioritas  utama  yang  tidak  dapat  ditukarkan  dengan
00771|kesepakatan yang bersifat materiil semata;
00772|Menimbang,  bahwa  selain  itu  tindak  pidana  asusila  terhadap  anak
00773|dikategorikan sebagai kejahatan serius yang merusak masa depan generasi bangsa.
00774|Oleh karena itu, perdamaian yang terjadi tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk
00775|menghentikan  perkara  atau  meniadakan  pemidanaan,  melainkan  hanya  dapat
00776|dipandang sebagai salah satu faktor dalam aspek sosiologis terkait iktikad baik pelaku
00777|untuk memulihkan hubungan yang tidak dapat menghapus esensi pidana, apalagi
00778|
00779|diketahui  dalam  persidangan  Anak  Korban  dan  orang  tua  Anak  Korban  tetap
00780|keberatan dan kecewa atas kejadian yang dialami oleh Anaknya;
00781|Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula mengenai
00782|dasar penjatuhan pidana/pemidanaan sebagai berikut:
00783|Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  54  KUHP  Ayat  (1)  Undang-
00784|Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP
00785|Nasional), mengatur tentang Pedoman Pemidanaan dimana dalam pemidanaan wajib
00786|mempertimbangkan:
00787|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
00788|b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
00789|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
00790|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
00791|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
00792|f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
00793|g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
00794|h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
00795|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
00796|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
00797|k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
00798|Menimbang,  bahwa  dalam  anotasi  KUHP  Nasional  mengatur  tentang
00799|kewajiban penggunaan Pasal 54 ayat (1) oleh Hakim dalam pemidanaan dengan
00800|ketentuan bahwa rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif. Artinya, Hakim
00801|wajib memilih satu atau lebih dari 11 (sebelas) Faktor di atas untuk dipertimbangkan;
00802|Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam
00803|Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 T ahun 2023, berat
00804|ringannya pidana yang dijatuhkan haruslah selaras dengan kadar kesalahan (degree
00805|of culpability), dengan turut mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.
00806|Pidana tidak boleh dijatuhkan hanya sebagai bentuk pembalasan (retributif) semata,
00807|namun harus menjadi sarana edukasi yang proporsional tidak melampaui apa yang
00808|diperlukan, namun di satu sisi tetap memberikan efek jera (deterrent effect) sebagai
00809|konsekuensi logis dari apa yang telah diperbuat;
00810|Menimbang,  bahwa  dengan  mencermati  cara  dan  rangkaian  perbuatan
00811|persetubuhan yang dilakukan oleh Anak yakni dengan memanfaatkan kerentanan dan
00812|ketidakberdayaan Anak Korban serta dilakukan dengan bersekutu, beban psikologis
00813|ganda yang diderita oleh Anak Korban setelah disetubuhi berulang oleh dua orang
00814|yang berbeda, kesedihan dan kekecewaan mendalam yang masih nampak jelas pada
00815|raut  wajah  Ayah  Anak  Korban  ketika  di  persidangan  menerangkan  perihal
00816|
00817|persetubuhan yang dialami oleh Anaknya/Anak Korban, maka Hakim menilai bahwa
00818|tindakan Anak tersebut adalah tindakan yang merusak/menghancurkan masa depan
00819|Anak Korban dan harapan orang tua Anak Korban;
00820|Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipahami bahwa secara normatif,
00821|Pasal 79 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan
00822|perlindungan khusus bagi pelaku tindak pidana dengan kategori Anak berupa batasan
00823|penjatuhan pidana penjara paling lama 1/2 (seperdua) dari maksimum ancaman
00824|pidana penjara bagi orang dewasa, Hakim berpendapat bahwa ketentuan batasan 1/2
00825|(seperdua) tersebut merupakan bentuk keringanan hukum secara otomatis yang
00826|diberikan secara legal oleh undang-undang. Selain itu, mengenai sikap terus terang
00827|dan kejujuran Anak selama jalannya persidangan, status Anak yang belum pernah
00828|dihukum  sebelumnya  akan  turut  dipertimbangkan  dalam  menjatuhkan  pidana
00829|terhadap Anak;
00830|Menimbang,  bahwa  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)
00831|Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas terhadap Anak pada intinya sejalan dengan
00832|tuntutan Penuntut Umum, yakni dengan rekomendasi penjatuhan pidana dengan
00833|pelaksanaan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Maros, terhadap hal
00834|tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
00835|Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada kesamaan pendapat hukum
00836|mengenai  penerapan  pidana  bagi  Anak  baik  dari  Hakim,  Penuntut Umum,  dan
00837|Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, maka Hakim berkesimpulan adil kiranya
00838|agar  Anak  dikenakan  pidana  penjara  dengan  pelaksanaan  pidana  di  Lembaga
00839|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan
00840|dan pemenuhan hak- hak Anak. Bahwa penjatuhan pidana pembatasan kebebasan
00841|bagi  Anak  atau  pidana  berupa  penjara  tidaklah  dimaknai  sebagai  pembalasan
00842|terhadap Anak, namun sebaliknya demi kepentingan terbaik Anak dan perwujudan
00843|asas pembinaan dan pembimbingan.  Penempatan Anak di Lembaga Pembinaan
00844|Khusus  Anak  (LPKA)  sejatinya  tidak  memutus  pemenuhan  hak  Anak  untuk
00845|memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan yang lebih terstruktur
00846|dan berkesinambungan dari tenaga profesional di bawah pengawasan negara serta
00847|menjauhkan Anak dari lingkungannya yang tidak kondusif bagi perkembangannya
00848|guna memperbaiki perilaku Anak di kemudian hari (vide Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)
00849|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00850|Pidana Anak);
00851|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
00852|penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00853|dari pidana yang dijatuhkan;
00854|
00855|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap
00856|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada
00857|dalam tahanan;
00858|Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan
00859|barang bukti sehingga dengan demikian status barang bukti tidak dipertimbangkan
00860|dalam amar putusan;
00861|Menimbang, bahwa Pasal II ayat (5) huruf (a) UU No. 1 T ahun 2026 tentang
00862|Penyesuaian Pidana telah mengubah ketentuan sanksi pada pasal perkara a quo dari
00863|yang semula adalah kumulatif menjadi kumulatif alternatif, sehingga menurut hukum
00864|Hakim dapat menjatuhkan salah satu jenis pidana atau keduanya. Maka dengan
00865|mengedepankan nilai keadilan dan tujuan pemidanaan, serta memperhatikan asas
00866|Lex Favor Reo, Hakim memandang cukup adil dan proporsional jika pidana yang
00867|dijatuhkan terhadap Anak hanya pidana penjara tanpa disertai pidana denda;
00868|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  tidaklah
00869|semata-mata untuk pembalasan maupun merendahkan harkat dan martabat Anak
00870|melainkan  tetap  mempertimbangkan  martabat  kemanusiaan  dan  prinsip  edukasi
00871|terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa serta pertimbangan
00872|akan harapan agar Anak memperbakiki diri dan kembalinya Anak menjadi anggota
00873|masyarakat yang taat hukum pada masa akan datang (reintegrasi sosial), sehingga
00874|putusan yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi aspek korektif, edukatif dan
00875|rehabilitatif;
00876|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu
00877|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00878|Anak sebagai berikut;
00879|Keadaan yang Memberatkan:
00880|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama serta
00881|bertentangan  dengan  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan
00882|terhadap hak-hak anak;
00883|- Perbuatan Anak dilakukan dengan bersekutu dan secara sadar memanfaatkan
00884|kondisi ketidakberdayaan anak untuk kepentingan seksual kolektif sehingga
00885|memperlemah daya perlawanan Anak Korban serta melipatgandakan trauma
00886|psikis yang dialami korban;
00887|- Selain mengakibatkan dampak kesehatan fisik berupa luka robekan baru pada
00888|selaput dara (hymen) perbuatan Anak juga menimbulkan trauma psikologis
00889|berat bagi Anak Korban;
00890|- Perbuatan  Anak  telah  pula  menimbulkan  kekecewaan,  luka  batin,  dan
00891|penderitaan psikis yang mendalam bagi Ayah dan Ibu Anak Korban;
00892|
00893|Keadaan yang Meringankan:
00894|- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan usianya masih dalam
00895|kategori Anak;
00896|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00897|pula untuk membayar biaya perkara;
00898|Mengingat,  Pasal  473  Ayat  (2)  huruf  b  dan  Ayat  (10)  Undang-Undang
00899|Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1
00900|T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012
00901|T entang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 20 T ahun 2025
00902|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00903|bersangkutan;
00904|
00905|MENGADILI:
00906|1. Menyatakan  ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
00907|tindak pidana “Dengan sengaja melakukan  persetubuhan terhadap Anak yang
00908|dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan
00909|alternatif kedua;
00910|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana
00911|penjara selama  5  (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di  Lembaga Pembinaan
00912|Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Maros,  Kabupaten  Maros,  Provinsi  Sulawesi
00913|Selatan;
00914|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak
00915|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00916|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00917|5. Membebankan kepada Anak   membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
00918|(lima ribu rupiah);
00919|
00920|Senin
00921|
00922|11 Mei 2026
00923|
00924|2026
00925|
00926|Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, oleh Andi
00927|Aswandi T ashar, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palopo,
00928|dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
00929|
00930|Faisal Mustafa, S.H.
00931|
00932|             Panitera Pengganti, Hakim,
00933|ttd ttd
00934|
00935|Faisal Mustafa, S.H.   Andi Aswandi T ashar, S.H., M.H.