01795|Saksi Firdaus dipindahkan ke pabrik gula yang mana saat itu Saksi Arba dan
01796|Saksi Firdaus sempat bekerja selama sekira 1 (satu) tahun dan  1 (satu) bulan
01797|hingga pada akhirnya Saksi Arba dan Saksi Firdaus diberhentikan oleh pihak
01798|perusahaan dengan alasan perusahaan akan memprioritaskan penduduk lokal
01799|yang mana selama tidak bekerja tersebut Saksi Firdaus dan Saksi Arba sempat
01800|menumpang di rumah kenalannya, kemudian Saksi Firdaus dan Saksi Arba pun
01801|pulang dengan menggunakan biaya sendiri, sedangkan Saksi Sahiri bekerja di
01802|tempat pemotongan ayam selama 2,5 (dua setengah) bulan sampai pada saat
01803|Saksi Sahiri ketahuan menggunakan paspor kunjungan un tuk bekerja di
01804|Malaysia sehingga Saksi Sahiri pun ditahan selama 1 (satu) bulan dan sempat
01805|dibawa ke proses persidangan, setelah itu Saksi Sahiri tinggal di tempat
01806|penampungan selama 3 (tiga) minggu dan akhirnya pulang dengan tiket yang
01807|dibelikan oleh pihak perusahaan;
01808|Menimbang, bahwa berbeda dengan Saksi Sahiri, Saksi Arba dan
01809|Saksi Firdaus tidak tertangkap oleh pihak yang berwenang di Malaysia karena
01810|selama bekerja di sana selalu sembunyi -sembunyi dan menghindari untuk
01811|berpergian keluar sehingga tidak diketahui oleh pihak yang berpatroli;
01812|
01813|Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Sofa terakhir berkomunikasi
01814|setelah sekira 8 (delapan) bulan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri
01815|tiba di Malaysia yang mana setelah keberangkatan Saksi Firdaus, Saksi Arba,
01816|dan Saksi Sahiri ke Malaysia, Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Saksi
01817|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri yang saat itu menyampaikan
01818|keberangkatannya berjalan lancar, lalu Terdakwa juga memastikan mengenai
01819|apakah sudah ditempatkan sesuai dengan kesepakatan dengan Sdr. Agus atau
01820|tidak yakni di tempat pemotongan ayam yang mana saat itu diketahui ketiganya
01821|benar-benar ditempatkan di tempat tersebut, akan tetapi terakhir kali Terdakwa
01822|memperoleh informasi mengenai Saksi Arba dan Saksi Firdaus yang meminta
01823|pindah tempat kerja kepada Sdr. Agus hingga akhirnya dipindahkan ke pabrik
01824|gula, setelah itu sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Saksi Firdaus, Saksi
01825|Arba, dan Saksi Sahiri serta Sdr. Agus, sedangkan Saksi Sofa pernah
01826|berkomunikasi dengan Saksi Firdaus, Sa ksi Arba, dan Saksi Sahiri setelah
01827|sampai di mess, namun setelah Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri
01828|pulang Saksi Sofa tidak lagi pernah berkomunikasi dengan ketiganya;
01829|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
01830|Terdakwa telah memba wa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke
01831|Malaysia untuk dipekerjakan;
01832|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, standar waktu kerja
01833|yang berlaku di Malaysia adalah 8 (delapan) jam sehari, 1 (satu) jam waktu
01834|istirahat, dan 4 (empat) jam maksima l waktu lembur dengan total 6 (enam) hari
01835|kerja dalam seminggu dan 26 (dua puluh enam) hari dalam sebulan sehingga
01836|waktu kerja maksimal adalah 12 (dua belas) jam sehari dengan kontrak selama
01837|2 (dua) tahun untuk perpanjangan masing -masing selama 1 (satu) ta hun yang
01838|mana sebagaimana keterangan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri
01839|diketahui Saksi Arba dan Saksi Firdaus bekerja dengan waktu yang sama
01840|dengan pekerja lokal yakni mulai dari pukul 07.00 -19.00, namun kadang
01841|melakukan lembur untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan Saksi Sahiri bekerja
01842|mulai dari pukul 17.00 sampai dengan terpenuhinya target harian dan
01843|pengiriman ayam selesai yang biasa berakhir pada sekira pukul 01.00 sampai
01844|dengan 02.00 sehingga waktu kerja yang dijalani oleh Saksi Firdaus, Saksi
01845|Arba, dan Saksi Sahiri masih sesuai dengan standar waktu kerja yang
01846|diberlakukan di Malaysia;
01847|Menimbang, bahwa saat di Malaysia, Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
01848|Saksi Sahiri diberikan mess sebagai tempat tinggal dan upah tambahan saat
01849|lembur serta diberikan  waktu pula untuk beristirahat, sedangkan untuk makan
01850|
01851|sehari-hari harus dipenuhi sendiri, selain itu Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
01852|Saksi Sahiri juga masih diperlakukan secara manusiawi dan tidak adanya
01853|diskiriminasi, pemaksaan ataupun kekerasan;
01854|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, basic salary  atau
01855|standar gaji di Malaysia adalah 1500 (seribu lima ratus) RM berlaku untuk
01856|Warga Negara Asing maupun Warga Negara Malaysia yang mana dalam hal ini
01857|Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri dijanjikan gaji sejumlah 1.500 RM
01858|akan tetapi terhadap gaji Saksi Firdaus, Saksi Arba maupun Saksi Sahiri
01859|terlebih dahulu dilakukan pemotongan sejumlah 1000 RM selama 6 (enam)
01860|bulan yang akan dipergunakan untuk biaya pengurusan izin kerja sebagaimana
01861|surat pernyataan potongan gaji yang diminta oleh Terdakwa untuk
01862|ditandatangani saat di Tangerang yang mana pemotongan terhadap Saksi Arba
01863|dan Saksi Firdaus dilakukan oleh ketua grup pekerja yang ada dengan cara
01864|Saksi Arba dan Saksi Firdaus menyerahkan uang sejumlah 1000 RM secara
01865|tunai, sedangkan terhadap Saksi Sahiri p otongan sudah dilakukan secara
01866|langsung sehingga gaji yang diterimanya sudah sisa yang tidak dipotong,
01867|namun tidak ada bukti potongan yang diterima oleh Saksi Firdaus dan Saksi
01868|Arba, sementara itu Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri pun tidak
01869|mengetahui apakah uang potongan tersebut sampai kepada Saksi Sofa dan
01870|Terdakwa atau tidak;
01871|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui
01872|selama menjalankan pekerjaannya tersebut Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
01873|Saksi Sahiri tidak me ngalami diskriminasi, kekerasan, atau pun ancaman
01874|kekerasan, akan tetapi dalam tindak pidana perdagangan orang, yang
01875|dimaksud dengan eksploitasi tidak selalu berbicara mengenai perbuatan atau
01876|tindakan tidak manusiawi meliputi kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan,
01877|atau perbudakan yang dilakukan terhadap korban, melainkan mengenai
01878|perbuatan yang melanggar harkat dan martabat korban (pelanggaran hak asasi
01879|korban) sehingga harus dilihat secara menyeluruh mulai dari proses
01880|perekrutan, pengangkutan, pemindahan , penyembunyian, hingga
01881|penerimaannya dengan turut memperhatikan mengenai tujuan pelaku dan cara
01882|pelaku dalam mencapai tujuannya tersebut apakah dalam prosesnya terdapat
01883|perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau tidak  (yang meliputi
01884|namun tidak te rbatas pada ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
01885|penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
01886|rentan, atau memberi bayaran atau manfaat);
01887|
01888|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang -Undang
01889|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,
01890|persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:
01891|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01892|b. memiliki kompetensi;
01893|c. sehat jasmani dan rohani;
01894|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01895|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01896|Selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 13, untuk dapat ditempatkan di
01897|luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yan g
01898|meliputi:
01899|a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dengan
01900|lampirkan fotokopi buku nikah;
01901|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
01902|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01903|c. sertifikat kompetensi kerja;
01904|d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01905|psikologi;
01906|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01907|f. Visa Kerja;
01908|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01909|h. Perjanjian Kerja;
01910|Menimbang, bahwa sa lah satu syarat bagi pekerja migran Indonesia
01911|untuk dapat bekerja ke luar negeri adalah memiliki kompetensi (sebagaimana
01912|dijelaskan dalam pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01913|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ), kompetensi sebagaima na dimaksud
01914|dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan
01915|Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan jabatan dan bidang
01916|pekerjaannya sehingga dalam hal diketahui bahwa calon pekerja migran
01917|Indonesia belum berkompeten untuk bekerja ke luar negeri baik dari segi bahasa
01918|maupun keterampilan yang belum mumpuni maka peningkatan kompetensi
01919|dapat ditempuh dengan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesa dalam
01920|pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan K erja Luar
01921|Negeri (BLKLN) milik pemerintah/swasta. Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan
01922|untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi
01923|kerja, produktifitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan
01924|keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
01925|
01926|Menimbang, bahwa salah satu syarat bagi pekerja migran Indonesia
01927|untuk dapat bekerja ke luar negeri adalah memiliki kompetensi (sebagaimana
01928|dijelaskan dalam pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01929|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ), kompetensi sebagaimana dimaksud
01930|dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan
01931|Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan jabatan dan bidang
01932|pekerjaannya se hingga dalam hal diketahui bahwa calon pekerja migran
01933|Indonesia belum berkompeten untuk bekerja ke luar negeri baik dari segi bahasa
01934|maupun keterampilan yang belum mumpuni maka peningkatan kompetensi
01935|dapat ditempuh dengan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesa dalam
01936|pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Luar
01937|Negeri (BLKLN) milik pemerintah/swasta. Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan
01938|untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi
01939|kerja, produktifitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan
01940|keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
01941|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dalam hal
01942|penempatan tenaga kerja di luar negeri harus ada perjanjian penempatan yakni
01943|perjanjian antara lembaga penyalur dan tenaga kerja mengenai kepastian
01944|tenaga kerja akan ditempatkan dan perjanjian kerja yakni perjanjian antara
01945|perusahaan dengan pekerja yang mana kedua hal tersebut harus dipenuhi
01946|seluruhnya s ebelum keberangkatan, selain itu juga harus adanya sertifikat
01947|kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh badan nasional sertifikasi kompetensi
01948|dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di sarana kesehatan yang ditunjuk
01949|oleh dinas tingkat provinsi yang mana dala m hal ini di Provinsi Lampung di
01950|antaranya RS Urip, RS Advent, RS Abdoel Moeloek;
01951|Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan terdapat perbedaan
01952|antara pemeriksaan kesehatan biasa dengan pemeriksaan kesehatan untuk
01953|calon tenaga kerja yang mana untuk calo n tenaga kerja yang hendak
01954|melakukan pemeriksaan kesehatan harus terlebih dahulu terdaftar pada dinas
01955|tenaga kerja tingkat kabupaten sebagai calon tenaga kerja luar negeri dan
01956|memiliki nomor, lalu petugas kesehatan akan memeriksa data tersebut yang
01957|nantinya akan dituangkan dalam kepentingan pelaksanaan tes kesehatan,
01958|sedangkan dalam hal orang tersebut tidak terdaftar maka hanya akan dilakukan
01959|pemeriksaan dan dalam surat keterangan yang diterbitkan tidak akan
01960|mencantumkan kepentingan untuk bekerja di luar negeri;
01961|Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18
01962|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , badan yang
01963|
01964|berwenang melakukan pelaksanaan penempatan kerja bagi Pekerja Migran
01965|Indonesia adalah:
01966|a. Badan (BP2MI/Badan Perlindung an Pekerja Migran Indonesia) yang
01967|merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan
01968|kebijakan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
01969|Menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke 3 (tiga) negara dalam kerangka
01970|penempatan pemerintah yaitu Jepang, Jerman dan Korea Selatan;
01971|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
01972|merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas. P3MI
01973|mendapatkan izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan
01974|pelayanan penempatan PMI;
01975|c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja  Migran Indonesia untuk
01976|kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, dengan catatan bahwa dalam
01977|hal ini orang/perorangan atau calo tidak mempunyai kewenangan dalam
01978|melakukan pelaksanaan penempatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia;
01979|Menimbang, bahwa berdasar kan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang
01980|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
01981|dimaksud dengan penempatan unprosedur atau illegal yaitu:
01982|a. Penempatan PMI yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana
01983|dimaksud dalam Pasal 69 yang mana hal ini dipertegas dalam ketentuan
01984|Pasal 81 yang yang menyebutkan orang perseorangan yang melaksanakan
01985|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
01986|Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda
01987|paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01988|b. Penempatan PMI ke luar negeri yang bukan dilakukan oleh Badan
01989|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pelaksana Penempatan
01990|Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan/atau Perusahaan yang
01991|menempatkan PMI untuk kepentingan sendiri, sebagaimana dimaksud
01992|dalam pasal 49 huruf a, b, c;
01993|c. Penempatan PMI yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) yang tidak
01994|memiliki Surat Izin dari Menteri Ketenagakerjaanja Migran Indonesia,
01995|sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 16;
01996|d. Penempatan yang PMI ke luar negeri yang dilakukan oleh P3MI tetapi tidak
01997|mengikuti tahapan proses penempatan, sehingga PMI tidak memiliki 8 jenis
01998|dokumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 yang di antaranya
01999|berupa surat keterangan status pe rkawinan, bagi yang telah menikah
02000|melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin
02001|
02002|orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah,
02003|sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil
02004|pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor
02005|imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan, dan Perjanjian
02006|Kerja;
02007|e. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh
02008|P3MI ke Arab Saudi yang tidak terdaftar dalam program “Penempatan Satu
02009|Kanal” sebagaimana dimaksud dalam Kepmenaker 91 tahun 2018 tentang
02010|Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan  PMI di Kerajaan
02011|Arab Saudi Melalui Sistem Satu Kanal, dan Keputusan Direktur Jenderal
02012|Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
02013|No 3/28/PK.01.01/VI/2019 Tentang Penetapan Perusahaan Penempatan
02014|PMI sebagai Pelaksana Penempatan dan Pe rlindungan PMI di Kerajaan
02015|Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;
02016|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
02017|diketahui pada saat meminta untuk dicarikan orang yang akan dipekerjakan ke
02018|luar negeri Sdr. Agus tidak mensyaratk an mengenai keahlian tertentu  dan
02019|hanya mengutamakan  adanya kemauan untuk bekerja dan nantinya akan
02020|dicarikan solusi apabila ada kendala, sedangkan syarat yang diminta untuk
02021|dipenuhi oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri untuk
02022|keberangkatannya t ersebut di antaranya berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu
02023|Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Ijazah, dan surat izin orang tua yang
02024|diketahui oleh kepala desa serta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima
02025|ratus ribu rupiah) untuk biaya melakukan medical check up  dan pembuatan
02026|paspor, sedangkan menurut Terdakwa uang yang diminta kepada Saksi
02027|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu
02028|juta rupiah) sebagai biaya untuk medical check up  dan biaya transportasi
02029|karena Sdr. Agus h anya akan membiayai biaya pembuatan paspor dan tiket
02030|keberangkatan;
02031|Menimbang, bahwa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri pun
02032|tidak terdaftar pada Disnaker sebagai tenaga kerja yang akan diberangkatkan
02033|ke luar negeri sehingga tidak mempunyai kartu k erja, oleh karenanya proses
02034|medical check up  yang dilakukan oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi
02035|Sahiri hanya merupakan pemeriksaan kesehatan biasa dan bukan merupakan
02036|tes kesehatan yang ditujukan untuk calon tenaga kerja;
02037|Menimbang, bahwa  sebelum keb erangkatan tidak pernah dilakukan
02038|pelatihan terkait pekerjaan yang akan dilakukan maupun mengenai bahasa dan
02039|
02040|budaya dari negara yang dituju kepada Saksi Firdaus, Saksi Sahiri, dan Saksi
02041|Arba sehingga saat berangkat ke luar negeri tersebut Saksi Firdaus, Sa ksi
02042|Sahiri, dan Saksi Arba belum memiliki sertifikat kompetensi;
02043|Menimbang, bahwa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tidak
02044|pernah melakukan pengurusan visa kerja pada Kedutaan Besar Malaysia yang
02045|ada di Indonesia, melainkan hanya melakukan pembuat an paspor pada Kantor
02046|Imigrasi terdekat (dalam hal ini Kantor Imigrasi Kalianda dan Kantor Imigrasi
02047|Kotabumi) sehingga keberangkatan dilakukan tanpa adanya izin kerja;
02048|Menimbang, bahwa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri hanya
02049|dijelaskan mengenai jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun, namun Saksi
02050|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tidak pernah menandatangani perjanjian
02051|atau kontrak kerja apapun  sehingga Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi
02052|Sahiri berangkat dengan tujuan untuk bekerja di Malay sia tanpa adanya
02053|perjanjian penempatan dan perjanjian kerja terlebih dahulu;
02054|Menimbang, bahwa keberangkatan Saksi Firdaus, Saksi Arba, Saksi
02055|Sahiri diketahui tidak melalui suatu perusahan tertentu, melainkan difasilitasi
02056|oleh Terdakwa, Saksi Sofa, dan Sdr.  Agus yang mana dalam hal ini baik
02057|Terdakwa maupun Sdr. Agus bukan merupakan bagian dari BP2MI/Badan
02058|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja
02059|Migran Indonesia (P3MI), atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran
02060|Indonesia untuk kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, sementara itu
02061|menurut Saksi Sofa dirinya memiliki kompetensi di perusahaan lain untuk
02062|memberangkatkan perempuan, akan tetapi dalam hal ini Saksi Sofa bukan
02063|bertindak dalam kewenangannya ter sebut, melainkan perbuatan Terdakwa,
02064|Saksi Sofa, dan Sdr. Agus dilakukan sebagai perorangan yang dalam hal ini
02065|dilarang untuk melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri , sehingga
02066|baik Terdakwa, Saksi Sofa, maupun Sdr. Agus tidak memiliki kompetensi dalam
02067|menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri;
02068|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam proses
02069|keberangkatannya untuk bekerja ke Malaysia , Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan
02070|Saksi Sahiri belum memenuhi persyaratan pekerja migran sebagaimana d iatur
02071|dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pe rlindungan Pekerja
02072|Migran Indonesia  sehingga sesungguhnya baik Saksi Firdaus, Saksi Arba
02073|ataupun Saksi Sahiri  belum dapat menjadi tenaga kerja di Malaysia,
02074|selanjutnya Terdakwa, Saksi Sofa, dan Sdr. A gus yang memfasilitasi
02075|keberangkatan tersebut juga bukanlah merupakan pihak yang berwenang untuk
02076|memberangkatkan atau menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri , oleh
02077|
02078|karenanya keberangkatan  Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke
02079|Malaysia tersebut termasuk dalam penempatan unprosedur atau illegal;
02080|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
02081|21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada atau tidaknya
02082|persetujuan dari korban bukanlah hal yang menjadi titik utama dalam
02083|menentukan telah terjadinya ekploitasi terhadap korban karena dengan atau
02084|tanpa persetuju an dari korban sepanjang telah terjadinya perbuatan yang
02085|dimaksud dalam ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan telah terjadinya
02086|eksploitasi yang mana hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-
02087|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
02088|mengatur mengenai persetujuan korban perdagangan orang tidak
02089|menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang artinya
02090|terhadap perbuatan yang dilakukan dengan persetujuan korban sekali pun masih
02091|dapat dilakukan penuntutan;
02092|Menimbang, bahwa mengenai izin kerja tidak dimiliki oleh Saksi
02093|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri, awalnya ketiganya sudah mengetahui