00511|wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor
00512|18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa “Orang
00513|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”,
00514|artinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  perseorangan  yang  tidak
00515|memiliki  badan  hukum  sebagai  pelaksana  penempatan  pekerja  migran  di  luar
00516|negeri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00517|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00518|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00519|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00520|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00521|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00522|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00523|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00524|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00525|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00526|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan
00527|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00528|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00529|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00530|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00531|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00532|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00533|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3.
00534|Sertifikat  kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil
00535|pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi;  5.  Paspor  yang  diterbitkan  oleh  kantor
00536|imigrasi  setempat;  6.  Visa  kerja;  7.  Perjanjian  penempatan  pekerja  migran
00537|indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00538|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00539|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00540|- Bahwa T erdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00541|karena melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui
00542|perusahaan  penyalur  pekerja  migran  Indonesia  yang  resmi  pada  hari
00543|Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan raya
00544|di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya depan Hotel Qubu Resort;
00545|- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi bersama dua rekan saksi
00546|lainnya yaitu Junaidi dan Hari Suprayitno, pada hari Jumat, tanggal 22
00547|November 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, di dalam rumah tempat tinggal
00548|
00549|Terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Mekar Indah Blok, Desa
00550|Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
00551|- Bahwa Terdakwa telah merekrut dan memberangkatkan empat
00552|orang, yakni Kevin, Irvan, Felix, dan Puja, untuk bekerja di luar negeri
00553|sebagai operator judi online di Kamboja, tanpa memiliki izin resmi sebagai
00554|agen penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00555|- Bahwa proses perekrutan dilakukan oleh Terdakwa melalui media
00556|sosial Facebook dengan menggunakan akun bernama “LOVELIE” yang
00557|berisi ajakan kerja ke luar negeri, kemudian direspons oleh para calon
00558|pekerja termasuk Saksi dan keluarganya;
00559|- Bahwa T erdakwa menjelaskan kepada para calon pekerja bahwa
00560|biaya untuk bekerja ke luar negeri, termasuk visa dan jalur VIP , akan
00561|ditanggung oleh pihaknya atau bos di Kamboja, dan para pekerja akan
00562|menerima  gaji  sekitar  Rp9.000.000,-  (sembilan  juta  rupiah)  per  bulan
00563|selama kontrak kerja satu tahun;
00564|- Bahwa  Terdakwa  memfasilitasi  secara  langsung  keberangkatan
00565|keempat korban, termasuk menyediakan tiket pesawat, akomodasi, serta
00566|uang makan, dan menggunakan jalur Pontianak – Jakarta – Bangkok –
00567|Kamboja, meskipun tidak memiliki izin penyalur tenaga kerja migran;
00568|- Bahwa  keberangkatan  Felix  dan  Puja  juga  difasilitasi  oleh
00569|Terdakwa  meskipun  Puja  masih  berusia  17  tahun,  setelah  awalnya
00570|dinyatakan tidak bisa berangkat namun kemudian diizinkan oleh T erdakwa
00571|tanpa prosedur yang sah;
00572|- Bahwa anak kandung Saksi, Kevin, telah tiba di Thailand namun
00573|ditolak oleh pihak imigrasi Bangkok karena dokumen yang dibawa tidak
00574|sesuai,  sehingga  Kevin  dipulangkan  ke  Jakarta,  dan  Saksi  kemudian
00575|melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian;
00576|- Bahwa setelah kejadian di imigrasi, T erdakwa dan Saksi dibawa ke
00577|Polres Kubu Raya untuk dimintai keterangan, dan dilakukan penangkapan
00578|terhadap  Terdakwa  oleh  tim  Reskrim  karena  diduga  melanggar  UU
00579|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00580|- Bahwa  T erdakwa  mengakui  bahwa  dana  untuk  operasional
00581|keberangkatan  pekerja,  termasuk  tiket  pesawat,  berasal  dari  pihak  di
00582|Kamboja  (disebut  sebagai  “Bos”)  dan  ditransfer  melalui  pihak  ketiga
00583|bernama Sdri Sindi untuk pembelian tiket;
00584|- Bahwa dalam pelaksanaan perekrutan dan pengiriman pekerja ke
00585|luar  negeri,  Terdakwa  bertindak  sebagai  pihak  yang  mengatur,
00586|
00587|mengorganisir, dan memfasilitasi keberangkatan tanpa melalui prosedur
00588|hukum dan perizinan yang berlaku sesuai peraturan penempatan pekerja
00589|migran Indonesia;
00590| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00591|T erdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00592|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00593|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00594|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00595|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00596|Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki ijin menempatkan Calon Pekerja Migran
00597|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00598|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Terdakwa tidak
00599|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00600|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00601|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  boleh  dilakukan  oleh
00602|Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang
00603|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00604|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00605|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00606|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00607|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan
00608|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00609|menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis
00610|Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00611|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  telah  terpenuhi  oleh  perbuatan
00612|T erdakwa;
00613|Menimbang, bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00614|Undang  Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00615|telah terpenuhi, maka T erdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00616|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
00617|tunggal Penuntut Umum;
00618|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00619|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00620|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00621|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00622|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab,
00623|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00624|
00625|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00626|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00627|T erdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Terdakwa maupun alasan pembenar
00628|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00629|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00630|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan
00631|oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim
00632|tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara
00633|cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri
00634|T erdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00635|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00636|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00637|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00638|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00639|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00640|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00641|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00642|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi
00643|umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan
00644|tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi
00645|sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi
00646|masyarakat;
00647|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00648|T erdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan
00649|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00650|suatu  hal  yang  akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal
00651|keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan
00652|ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang
00653|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00654|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00655|keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00656|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
00657|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00658|terhadap  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00659|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00660|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00661|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197
00662|
00663|ayat (1) huruf k KUHAP , terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00664|dalam tahanan;
00665|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00666|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00667|direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti
00668|tersebut;
00669|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00670|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00671|meringankan Terdakwa  sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00672|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
00673|Keadaan yang memberatkan:
00674|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
00675|melindungi pekerja migran Indoneisa;
00676|Keadaan yang meringankan:
00677|- T erdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahan;
00678|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00679|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00680|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00681|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00682|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
00683|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00684|bersangkutan;
00685|
00686|MENGADILI:
00687|1. Menyatakan T erdakwa Sunardi alias Ayong anak dari Len Ameng telah
00688|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang
00689|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
00690|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00691|2. Menjatuhkan pidana kepada  T erdakwa oleh  karena  itu  dengan pidana
00692|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00
00693|(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
00694|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00695|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00696|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00697|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
00698|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00699|1) 1 (satu) unit handphone merk Iphone Xr;
00700|Dikembalikan kepada Saksi Kevin;
00701|
00702|2) 2 (dua) lembar boarding pass atas nama FELIX NOVICO dan atas
00703|nama PUJA;
00704|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
00705|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00706|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00707|
00708|Kamis
00709|
00710|24
00711|
00712|2025
00713|
00714|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari  Kamis tanggal 24 Juli 2025, oleh Roby
00715|Hermawan Citra, S.H., M.H.  sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H.,
00716|M.H., M.Han. dan  Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim
00717|
00718|dengan dibantu Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
00719|
00720|Hakim-Hakim Anggota,
00721|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.
00722|Hakim Ketua,
00723|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
00724|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
00725|Panitera Pengganti,
00726|Hanny Puspasari, S.H., M.H.